Judul: Analisis nilai ekonomi lahan sebagai dasar bagi upaya peningkatan nilai pembayaran jasa lingkungan (kasus desa Citaman DAS Cidanau)
Abstrak: Tingginya tingkat degradasi di DAS Cidanau menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan, hal itu ditunjukkan dengan penurunan ketersediaan air baku dari di DAS Cidanau. Berbagai untuk mencegah memburuknya dampak dari degradasi lingkungan tersebut telah dilaksanakan, salah satunya adalah hubungan hulu hilir dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan. Pengelolaan tersebut merupakan strategi pengelolaan secara lestari dan terintegrasi dengan konsep one river, one plan, one management. Implementasi mekanisme pembayaran jasa lingkungan telah berlangsung sejak 2005-2009 dengan total nilai pembayaran sebesar Rp. 950.00.000,00. Usia implementasi yang masih muda menyebabkan implementasi tersebut tidak luput dari berbagai kelemahan yang dapat menggangu keberlanjutan mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang telah berjalan. Kelemahan paling utama adalah masih rendahnya nilai pembayaran jasa lingkungan yang diterima oleh penyedia jasa lingkungan yaitu sebesar Rp. 1.200.000,00/ha/tahun. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai nilai ekonomi dari lahan yang dijadikan model pembayaran jasa lingkungan agar menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengelola dan pemanfaat jasa lingkungan untuk melakukan upaya peningkatan nilai pembayaran jasa lingkungan dari yang telah disepakati saat ini yang dirasa masih terlalu rendah. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: (1) menganalisis dan memaparkan model hubungan hulu-hilur dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungn di DAS Cidanau dan (2) menentukan besarnya potensi nilai guna (use value) dari lahan model pembayaran jasa lingkungan di Desa Citaman. Penelitian ini dilakukan di lahan model pembayaran jasa lingkungan Desa Citaman, Kabupaten Serang Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kuisioner. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), PT. Krakatau Tirta Industri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rekonvasi Bhumi, BAPPEDA Kabupaten Serang serta Kantor Desa Citaman. Analisis menggunakan Metode pendekatan nilai pasar atau produktivitas diolah dengan Microsoft Excel 2007. Mekanisme pembayaran jasa lingkungan diimplementasikan oleh tiga pihak utama yaitu lembaga pengelola transaksi pembayaran jasa lingkungan (Forum Komunikasi DAS Cidanau), pemanfaat jasa lingkungan (PT. Krakatau Tirta Industri) dan penyedia jasa lingkungan (Desa Citaman, Cikumbueun dan Kadu Agung). Transaksi pembayaran jasa lingkungan bersifat tidak langsung (indirect payment). Mekanisme pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau memiliki kelemahan dan kekuatan, kelemahan tersebut, antara lain: (1) Penetapan nilai pembayaran jasa lingkungan belum didasarkan pada nilai ekonomi jasa lingkungan, (2) nilai pembayaran jasa lingkungan yang diterima penyedia jasa lingkungan (masih terlalu rendah dan (3) ketidaksesuaian nilai pembayaran yang dibayarkan pemanfaat jasa lingkungan dengan yang diterima penyedia jasa lingkungan. sementara kekuatan atau kelebihannya, antara lain: (1) dikelola oleh suatu lembaga pengelola yang berpengalaman dan cocern terhadap lingkungan, iii (2) pihak yang terlibat dalam implementasi pembayaran jasa lingkungan terdefinisi dengan jelas dan (3) pembayaran jasa lingkungan merupakan suatu bentuk instrumen ekonomi. Nilai ekonomi pada lahan di Desa Citaman adalah sebesar Rp. 8.700.513,070.00/tahun atau Rp. 324.020.522,80/ha/tahun, terdiri dari nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung. Berdasarkan hasil pengolahan data primer, nilai guna langsung menghasilkan nilai sebesar Rp. 8.692.773.070,00 atau sebasar 99,91% dari keseluruhan nilai guna (use value), sedangkan nilai guna tidak langsung menghasilkan nilai sebesar Rp. 7.740.000,00 atau sebesar 0,9% dari keseluruhan nilai guna (use value). Nilai ekonomi yang dihasilkan dari penelitian ini tidak secara langsung menjadi nominal yang ditetapkan sebagai nilai pembayaran jasa
Keyword: 

Judul: Pengaruh Payment for Environmental Services Terhadap Keadilan Agraria
Abstrak: Erosi, sedimentasi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kualitas air sungai atau danau adalah masalah lingkungan yang khas di DAS Indonesia, terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa. Akar masalahnya terletak pada, pertama, praktik pertanian dataran tinggi beroperasi di bawah hak guna lahan dan hak milik yang tidak jelas; kedua, praktik pertanian yang tidak cocok di dataran tinggi (hulu); ketiga, tidak ada insentif ekonomi bagi petani untuk melindungi dan melestarikan dataran tinggi dan pohon sejauh ini. Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) adalah konsep terobosan untuk merekonsiliasi konservasi dan ekonomi. Masyarakat hulu berfungsi sebagai penyedia atau pemasok air, sementara hilir sebagai pengguna air. Lebih jauh, PES bukan hanya soal penawaran dan permintaan. PES juga masalah pengaturan kelembagaan. PES dapat berkelanjutan di masa depan selama permintaan-pasokan air dan pengaturan kelembagaan antara hulu dan hilir cocok dan terpelihara dengan baik. Ada tiga pertanyaan penelitian untuk penelitian ini. Pertama, apakah PES mempengaruhi struktur agraria petani hulu DAS Cidanau? Kedua, Ketiga, bagaimana PES dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan petani hulu Cidanau? Apakah skema PES mampu membawa keadilan agraria? Empat aktor diamati selama penelitian, yaitu: (i) petani hulu Desa Citaman (penyedia air, sisi pasokan), (ii) PT Krakatau Tirta Industri (atau PT KTI, pengguna air, sisi permintaan), (iii) Rekonvasi Bumi dan Yayasan Konsorsium Bhumi Selaras, dua Lembaga Swadaya Masyarakat setempat (mediator, fasilitator), dan (iv) pemerintah daerah, khususnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (atau BAPEDALDA) Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Data dikumpulkan melalui kombinasi wawancara mendalam dengan beberapa informan, survei terhadap responden rumah tangga, pengumpulan data sekunder, dan observasi. Lembaga PES telah dikembangkan selama hampir dua dekade. Diprakarsai oleh LSM lokal, tahap persiapan dimulai pada tahun 1998. Pada tahun 2001, semua aktor sepakat untuk membuat organisasi baru yaitu Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC). Empat tahun kemudian, 2002, Gubernur Banten mengeluarkan Keputusan formal untuk pembentukan FKDC. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan tersebut, BAPEDALDA menyediakan dana awal untuk menjalankan FKDC selama hampir empat tahun. Pada tahun 2005, pengaturan pembayaran antara pemasok/penjual air dan pengguna/pembeli air disepakati di antara pihak-pihak yang terlibat dan ditetapkan dalam kontrak. Kontrak tersebut melibatkan tiga aktor (kelompok petani di hulu, FKDC dan PT KTI) dan berlaku selama lima tahun. Secara umum, kontrak tersebut menetapkan bahwa petani di Desa Citaman harus menjaga vegetasi di hulu di tanah mereka sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pasokan air dari hulu terus mengalir sepanjang tahun ke hilir. Sebagai imbalannya, pengguna hilir (PT KTI) membayar jasa lingkungan kepada hulu (petani Citaman). Dua tahap pembayaran disepakati. PT KTI membayar ke FKDC dan selanjutnya mentransfernya ke kelompok petani di hulu. Saat ini, perjanjian v kontrak PES sudah memasuki fase ketiga dengan kelompok tani Desa Citaman sebagai kelompok sasaran atau prioritas desa. Kontrak tersebut menetapkan beberapa persyaratan untuk pihak-pihak yang terlibat seperti, (1) setiap kelompok petani dengan luas total 25 ha harus dibangun dan memelihara satu demplot; (2) PT KTI akan membayar 1,2 juta rupiah per hektar per tahun; (3) kelompok tani harus memelihara minimal 500 pohon per hektar; (4) petani memiliki hak untuk menebang pohon dengan kewajiban untuk mengganti pohon yang ditebang; (5) agroforestry adalah wajib untuk pertanian tipe dataran tinggi; (6) agroforestri harus terdiri dari 70 persen pohon kayu
Keyword: keadilan agraria, Payment for Environmental Services, keadilan lingkungan, kemiskinan, struktur agraria

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: