Judul: Pengaruh penyuntikan pregnant mare serum gonadotropin pada kebuntingan tikus putih (Rattus sp.) yang disinkronisasi dengan prostaglandin F2x
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuntikan PMSG terhadap keberhasilan kebuntingan tikus putih yang disinkronisasi dengan PGF20 serta pengaruhnya pada jumlah korpus luteum dan bobot uterus.
Keyword: 

Judul: Pengaruh Penyuntikan
Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh penyuntikan prostaglandin (PGF2a) yang disertai dengan penyuntikan pregnant mare serum gonadotropin (pMSG) pada keberhasilan kebuntingan tikus. Empat puluh ekor tikus putih betina dari galur Sprague- Dawley berumur 8-10 minggu telah dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok I, terdiri atas 10 ekor, disuntik dengan 1000 ug PGF2a/kg BB sebanyak 2 kali selang waktu 3 hari untuk menyerentakkan berahi. Kelompok 2, terdiri atas 15 ekor, disuntik dengan 1000 ug PGF2a/kg BB sebanyak 1 kali. Sehari setelah penyuntikan PGF2a tikus disuntik dengan 100 IU PMSG/kg BB. Kelompok 3, terdiri atas 15 ekor, disuntik dengan 1000 ug PGF2a/kg BB 2 kali selang waktu 3 hari. Sehari setelah penyuntikan PGF 211 pertama disuntik dengan 100 IU PMSG/kg BB . Empat hari setelah penyuntikan PGF2a.pertama, semua kelompok percobaan disuntik dengan hCG 100 IU/kg BB. Segera setelah penyuntikan hCG, tikus dikawinkan dengan pejantan selama 3 hari. Pada hari dimana tikus jantan dikeluarkan, dihitung sebagai hari pertama kebuntingan. Pada hari ke-14 kebuntingan 5 ekor tikus dari masing-masing kelompok diambil untuk dibedah dan diperiksa jumlah korpus luteum, bobot ovarium, bobot uterus, dan angka kebuntingan. Sisanya dibedah pada hari ke-28 setelah penyuntikan hCG. Hasil Percobaan menunjukkan bahwa pada kelompok tikus yang disuntik dengan PGF2a (baik 1 kali, maupun 2 kali) yang dikombinasikan dengan penyuntikan PMSG tidak ada yang berhasil bunting, baik pada pengamatan pada hari ke-14 maupun pada hari ke-28, dan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dalam jumlah korpus luteum, bobot ovarium dan bobot uterus. Sedangkan pada kelompok tikus yang disuntik PGF2a tanpa PMSG menunjukkan angka kebuntingan 40%. Percobaan ini menunjukkan bahwa penggunaan PGF2a dan PMSG dengan dosis yang digunakan pada penelitian ini, berdampak buruk pada keberhasilan kebuntingan.
Keyword: 

Judul: Kajian Persyaratan Penempatan Jabatan Struktural Eselon Iv dan Iii Di Dinas Kebakaran Dki Jakarta
Abstrak: Dinas Kebakaran Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah perangkat pelaksana Pemerintah DKI Jakarta dalam bidang pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya di wilayah Ibukota Jakarta. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebakaran DKI memiliki kewenangan dan tanggung jawab, sumberdaya, dana, sarana, prasarana dan personil yang memerlukan keahlian dan keterampilan, peralatan dan perlengkapan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 1980 Juncto Nomor 11 tahun 1986. Dimensi dan kompleksitas permasalahan kebakaran, dalam hal ini adalah kebakaran. kota merupakan salah satu bencana bagi di wilayah Kota DKI Jakarta. Terjadinya kebakaran kota semakin lama semakin bertambah seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Tingginya insiden-insiden yang terjadi pada beberapa periode belakangan ini, baik variasi jenis maupun penyebab dan akibat kerugian yang ditimbulkannya, memperlihatkan kecenderungan yang juga semakin meningkat yang secara keseluruhan masih merupakan kerugian yang langsung dapat dihitung, belum termasuk kerugian tak langsung sebagai akibat terjadinya insiden-insiden tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kebakaran DKI Jakarta selaku organisasi yang berkompeten dalam penanggulangannya harus mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang berada dalam kondisi yang baik dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTЕК), menghadapkan Dinas Kebakaran DKI Jakarta kepada berbagai permasalahan, terutama masalah rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masalah ini dirasakan oleh masyarakat karena adanya kebijakan zero growth sampai tahun 2000 oleh Menteri Pembinaan Aparatur Negara, sehingga membawa konsekuensi logis bagi unit instansi masing-masing untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada. Usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja harus disertai dengan pendidikan dan pelatihan atau dengan perpaduan pandangan antara karyawan dengan pimpinan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif, pembinaan efektivitas kerja ke arah pengaturan dan pengusahaan secara maksimal dengan penempatan karyawan atau pegawai atas prinsip penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat (tke right man on the ringt job). Dalam upaya tersebut di atas, Dinas Kebakaran DKI Jakarta telah membuat standar jabatan dengan mengacu kepada National Fire Protection Association (NFPA). Namun demikian, standar jabatan tersebut berbenturan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Pememerintah DKI Jakarta. Benturan tersebut diantaranya adalah untuk karier dalam jabatan struktural Eselon IV dan III harus mengikuti dan lulus dari Diklat ADUM (Administrasi Umum) dan SPAMA (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama). Hal ini tentunya membawa dampak tersendiri bagi Dinas Kebakaran DKI Jakarta dan mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 1986 mengenai struktur organisasi Dinas Kebakaran DKI Jakarta, sebagai 'ujung tombak Dinas Kebakaran adalah Kepala Kepala Suku Dinas Kebakaran di lima Wilayah Kotamadya. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknisnya, pejabat-pejabat tersebut hendaknya dibekali kemampuan manajerial dan kemampuan tehnik sebagai fire fighter (petugas pemadam kebakaran) dan penguasaan wilayah kota untuk pengawasan penanggulangan kebakaran. Keberhasilan Dinas Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan tercapai apabila didukung oleh peran sumberdaya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran sumberdaya manusia dalam tugas operasional Dinas Kebakaran, maka perlu diupayakan adanya suatu rancang bangun sistem pengembangan karier melalui kajian persyaratan penempatan jabatan struktural Eselon IV dan III di Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang di atas dan
Keyword: Jabatan Struktural, Dinas Kebakaran