Judul: Analisis pemetaan kinerja fiskal dan pengaruh transfer terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota Jawa Tengah
Abstrak: Transfer antar pemerintah adalah sebagai bentuk dari kebijakan pelaksanaan otonomi dalam mengatasi fiscal gap. Pemberian transfer dihadapkan pada suatu fenomena umum dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah yaitu terjadinya peningkatan pengeluaran daerah sejalan dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah. Tujuan utama dari pelaksanaan transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul dalam pembangunan antar daerah. Pemberian transfer pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai belanja daerah yang lebih besar dari pemberian transfer dengan peningkatan upaya pemerintah daerah dalam penggalian sumber-sumber pembiayaan daerah terutama dari fiskal daerah. Namun demikian pemberian transfer berakibat pada ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Fenomena tersebut dikenal dengan flypaper effect yang mengandung pengertian : (1) terjadinya peningkatan pajak dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan, (2) elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pemetaan kemampuan fiskal kabupaten/kota dengan adanya kebijakan desentralisasi dengan periode 1995 dan 2006. Selain itu juga untuk melihat respon kinerja keuangan terhadap alokasi transfer dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi. Pemilihan lokasi dilakukan pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan sebagai bagian dari Provinsi yang memiliki struktur PAD yang kuat dan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam merespon perubahan alokasi transfer. Pada penelitian ini menggunakan metode kuadran dan Indeks Kemampuan Fiskal (IKF) untuk melihat kinerja fiskal daerah tahun 1995 sebelum desentralisasi dan tahun 2006 pada masa pelaksanaan desentralisasi. Selain itu juga digunakan data panel yang meliputi wilayah kabupaten/kota Jawa Tengah pada tahun 1995-2006 untuk melihat respon kebijakan otonomi terhadap kinerja keuangan yang meliputi penerimaan PAD dan pengeluaran operasional (rutin) dan pengeluaran pembangunan (modal). Periode waktu yang digunakan tahun 1995- 2000 pada masa sebelum pelaksanaan otonomi dan periode 2001-2006 yang menggambarkan kondisi perekonomian pada masa pelaksanaan otonomi enam tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kinerja fiskal ditandai dengan tingginya nilai elastisitas, hal ini ditunjukkan hanya ada 4 wilayah yang memiliki tingkat elastisitas lebih kecil dari satu yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1 persen fiskal akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian lebih dari satu pada 31 daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan metode kuadran menunjukkan bahwa kondisi kapasitas fiskal terhadap pengeluaran daerah berada pada kuadran II ada 9 daerah dan 26 daerah berada pada kuadran IV pada belanja modal. Berdasarkan metode Indeks Kemampuan Fiskal (IKF) menunjukkan bahwa Indeks kemampuan fiskal terhadap belanja modal menunjukkan posisi tertinggi setelah pelaksanaan desentralisasi adalah Kota Semarang dan Kudus, sedangkan posisi terendah adalah Boyolali dan Kebumen. Model panel data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji Chow-test, LM–test, dan Hausman-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang lebih sesuai digunakan sebagai parameter estimasi adalah Fixed Effect Model. Pengalokasian transfer pada kinerja keuangan Kabupaten/Kota Jawa Tengah memberikan impuls yang tinggi pada upaya penggalian PAD. Respon ini menunjukkan bahwa pemberian transfer dapat mendorong daerah dalam menggali potensi fiskalnya. Selain itu pemberian transfer berpengaruh signifikan pada tingkat pengeluaran operasional dan modal pemerintah kabupaten/ kota Jawa Tengah yang ditunjukkan peningkatan pengeluaran pada kedua jenis pengeluaran daerah. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah dalam merespon alokasi transfer dari pemerintah atau disebut dengan adanya anomali pada kinerja PAD (flypaper
Keyword: 

Judul: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
Abstrak: Salah satu isu penting dalam rangka otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, yang naerupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan sebagai konsekuensi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Kewenangan dan kelelwsaan daerah disertai dengan pengelolaan fiskal oleh pemerintah daerah kabupaten kota merupakan hal menarik untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk : (1) mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiscal dari aspek kinerja fiskal, kinerja perekonornian, dan tingkat kemiskinan, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal, kineija perekonomiin dan tingkat kerniskinan, dan (3) menganalisis dampak desentralisasi fiskal dan perubahan kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja fiskai, kineja perekonornian dan tingkat kemiskinan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 pada tahun 2001 di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal menyebabkan meningkatnya kineja fiskal daerah dan kinerja perekonomian daerah, serta menurunnya tingkat kemiskinan daerah. Derajat desentralisasi fiskal atau ukuran kemandirian daerah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal setelah desentralisasi fiskal cenderung menurun, sedangkan kineja perekonomian yang menunjukkan peningkatan adalah PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Kebiiakan desentralisasi fiskal di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal sangat berpengaruh temadap kinerja fiskal daerah. PDRB dan total pengeluaran pemerintah daerah tahun lalu rnerupakan faktor yang mempengaruh penerimaan daerah. Dana Alokasi Umum dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, kesenjangan fiskal daerah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Kinerja pengeluaran daerah di berbagai sektor dipengaruhi oleh total penerimaan daerah. Dana pengeluaran daerah per sektor pembangunan dipengaruhi oleh total penerirnaan daerah. Kineja perekonomian daerah dipengaruhi oleh PDRB, sedangkan PDRB per. Sector dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan daerah dan investasi daerah. Pertumbuhan perekonomian daerah berpengaruh terhadap menurunnya kesenjangan distribusi pendapatan dan indeks kemiskinan absolut. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oteh investasi daerah, sedangkan investasi dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga dan pajak daerah. Kebijakan peningkatan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil, realokasi pengeluaran rutin ke pengeluaran pembangunan, dan pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur rnenunjukkan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja fiskal dan kinerja perekonornian daerah, serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
Keyword: 

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: