Judul: Analysis of the Sustainability of Mangrove Forest Management through Social Forestry Schemes in Busung and Kuala Sempang Villages, Bintan Regency
Abstrak: Kerusakan dan degradasi hutan mangrove yang terus terjadi di Desa Busung dan Kuala Sempang akibat dari tingginya aktivitas manusia yang melakukan pemanfaatan secara destruktif pada ekosistem mangrove menyebabkan kelestarian mangrove di kawasan tersebut menjadi terancam. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan hutan kemasyarakatan yang diharapkan mampu menjaga kelestarian mangrove serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengelolaan hutan mangrove melalui skema hutan kemasyarakatan mengalami berbagai permasalahan dan kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat, geografis dan kelembaganan Desa Busung dan Kuala Sempang pada tahun 2020, menganalisis status keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove melalui skema hutan kemasyarakatan serta merekomendasikan model pengelolaan sumberdaya hutan mangrove yang berkelanjutan di Desa Busung dan Kuala Sempang. Penelitian ini dilakukan pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Busung dan Kuala Sempang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan dengan jumlah sampel yaitu 58 reponden kelompok tani dan tiga responden key-persons. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, Multi Dimensional Scaling (MDS),dan deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan dari pengelolaan hutan mangrove melalui skema hutan kemasyarakatan di Desa Busung dan Kuala Sempang tergolong dalam status kurang berkelanjutan (44,28). Ini terlihat dari nilai antar dimensi yaitu dimensi ekologi (24,96) dan ekonomi (35,38) dalam kondisi kurang berkelanjutan sedangkan dimensi sosial (59,77) dan dimensi kelembagaan (57,01) berada dalam kondisi cukup berkelanjutan. Sejalan dengan hasil analisis keberlanjutan tersebut, berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan pada pasal 33 ayat 1 yang menjelaskan bahwa jika pelaksanaan hutan kemasyarakatan tidak sesuai dengan tujuan pembentukkannya yaitu mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar hutan, maka perlu dilakukan evaluasi kembali dalam pelaksanaannya atau menggantinya dengan skema atau strategi pengelolaan hutan mangrove yang lebih efektif. Berdasarkan analisis terhadap alternatif model pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan dengan skema perhutanan sosial di Desa Busung dan Kuala Sempang diketahui bahwa skema HKm merupakan pilihan yang tepat untuk kembali. Pemilihan HKm dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Busung dan Kuala Sempang didasari oleh beberapa faktor diantaranya status kawasan hutan mangrove yang dimana berstatus hutan lindung. Selain itu, faktor lainnya adalah tingkat ketergantungan mata pencaharian masyarakat terhadap hutan mangrove. Masyarakat di Desa Busung dan Kuala Sempang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutan mangrove. Sebagian besar masyarakat memetik buah mangrove untuk dibuat sirup, makanan dan obat-obatan serta menangkap kepiting dan kerang disekitar areal mangrove. Pelaksanaan HKm yang telah diterapkan sebelumnya diketahui belum mampu memberikan kesejahteraan pada kelompok tani. Oleh sebab itu, diperlukan program-program dalam skema HKm yang dapat meningkatkan perekonomiaan kelompok tani seperti diantaranya penerapan pola silvofishery pada budidaya ikan kerapu, udang dan kepiting bakau. Budidaya ikan, udang dan kepiting bakau yang sebelumnya telah dilakukan belum mampu memaksimalkan potensi tersebut dikaernakan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman kelompok tani tentang konsep budidaya yang efektif dan efisien pada hutan mangrove sehingga membuat budidaya tersebut tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan adanya pola silvofishery kelompok tani dapat memanfaatkan kawasan mangrove dengan memelihara ikan dan udang atau jenis komersial lainnya untuk menambah penghasilan, di samping itu ada kewajiban untuk memelihara hutan
Keyword: Community Forests, Social Forestry, Sustainable Mangrove Forest Management

Judul: Strategi Pengelolaan Mangrove Melalui Analisis Tingkat Kerusakan (Studi Kasus: Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan)
Abstrak: Mangrove di Kecamatan Teluk Bintan merupakan komunitas yang tumbuh secara alami. Kondisi mangrove di Kecamatan Teluk Bintan dibeberapa kawasan telah mengalami kerusakan sebagai akibat terjadinya pengembangan pemukiman masyarakat, pengembangan infrastruktur transportasi darat, serta pembalakkan oleh masyarakat. Kerusakan kawasan mangrove tersebut diperkirakan akan semakin besar pada masa yang akan datang, karena adanya perkembangan masyarakat serta kepentingan pembangunan ekonomi Kabupaten Bintan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukanya penelitian tentang kerusakan mangrove dengan melakukan pemantauan perubahan luasan mangrove serta menganalisis faktor penyebabnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tingkat kerusakan dan faktor penyebab kerusakan mangrove, menghitung nilai ekonomi total dan estimasi nilai klaim kerusakan mangrove serta merumuskan strategi pengelolaan mangrove yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dan menggunakan metode pengambilan contoh purposive sampling. Tahapan analisis data pada penelitian adalah menganalisis kondisi ekologi mangrove, menganalisis persepsi stakeholder dan faktor penyebab kerusakan mangrove, total nilai ekonomi mangrove dan klaim kerusakan mangrove menggunakan metode Habitat Equivalency Analisys, analisis perubahan luasan mangrove menggunakan software ARCGIS, serta menentukan rumusan arahan kebijakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan vegetasi mangrove di Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 16 spesies, yaitu Acanthus ilicifolius, Acanthus ebracteatus, Avicennia alba, Avicennia lanata, Brugueira cylindrica, Brugueira gymnorhiza, Excoecaria agallocha, Lumnitzera littorea, Lumnitzera racemose, Nypah, Rhizophora apicullata, Rhizophora mucronata, Scyphiphora hydrophyllacea, Sonneratia ovata, Xylocarpus granatum dan Xylocarpus mollucensis. Berdasarkan hasil analisis kriteria baku dan pedoman kerusakan mangrove KEPMENLH 201 tahun 2004, mangrove di Kecamatan Teluk Bintan masuk dalam kriteria baik (sangat padat dan sedang) dan kriteria rusak (jarang). Hal ini didasarkan oleh jumlah kerapatan pohon/hektar. Berdasarkan interpretasi visual terhadap data penginderaan jauh bahwa dari tahun 1990 hingga 2013 luasan mangrove mengalami penurunan sebesar 501,39 hektar atau 27,1%. Faktor penyebabnya adalah penebangan pohon mangrove untuk bahan bakar pembuatan genteng, pembangunan infrakstruktur seperti jalan raya, pelabuhan tangkahan untuk nelayan serta adanya pembuatan tambak. Estimasi nilai ekonomi mangrove dihitung dari manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan dan manfaat keberadaan dengan hasil sebesar Rp 23.160.798.000; Luas yang menurun harus dikompensasi dengan penanaman mangrove agar kembali ke kondisi baseline. Skenario rehabilitasi selama 15 tahun (3 tahun dengan penanaman dan 12 tahun secara alami) maka luas mangrove yang harus dikompensasi seluas 1.091,727 hektar dengan biaya rehabilitasi Rp 30.372.391.000. Skenario rehabilitasi selama 30 tahun maka luas mangrove yang harus dikompensasi seluas 1.743,406 hektar. Skenario rehabilitasi selama 30 tahun diasumsikan secara langsung tidak membutuhkan biaya, karena mangrove dalam jangka waktu tersebut akan kembali ke kondisi awal atau secara alami melakukan suksesi sekunder. Namun demikian untuk menjaga keberlangsungan proses rehabilitasi peran masyarakat setempat menjadi sangat penting karena secara langsung atau tidak langsung masyarakat akan mendapatkan manfaat dari mangrove tersebut. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan AHP diperoleh kesimpulan bahwa prioritas pengelolaan mangrove adalah kebijakan membuat peraturan daerah dengan nilai 0,630. Hal ini didasarkan pada proses penegakan hukum yang tidak tegas menjadi kendala dalam pengelolaan mangrove, selain itu, penegakan hukum yang terjadi selama ini tidak disertai dengan pemberian sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dengan membuat peraturan daerah terkait pengelolaan mangrove.
Keyword: Habitat Equivalency Analisys, mangrove, pengelolaan berkelanjutan, Teluk Bintan, valuasi ekonomi

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: