Judul: Analisis Investasi Pengolahan Tepung Ikan Di Atas Kapal Sebagai Alternatif Pemanfaatan Hasil Tangkapan Sampingan Kapal Pukat Udang Di Kawasan Timur Indonesia
Abstrak: Data statistik Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah dibidang keuangan melalui Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Kebijakan ini merupakan pemicu bagi pertumbuhan dan berkembangnya perbankan di Indonesia dimana terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan perbankan untuk mendirikan bank baru maupun perluasan kantor-kantor cabang/ outlet bagi bank yang sudah beroperasi. Jumlah bank yang beroperasi pada tahun 1988 sebanyak 111 buah dan pada tahun 1995 mengalami peningkatan menjadi 240 buah atau rata-rata pertumbuhannya mencapai 16% setiap tahunnya, sedangkan perkembangan jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya mencapai 29% yaitu dari tahun 1988 jumlahnya hanya 1.728 buah meningkat menjadi 5.228 buah pada tahun 1995. Perbankan yang beroperasi di Indonesia bila dilihat dari aspek bentuk Badan Hukumnya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Bank yang berbadan Hukum Perseroan dan Bank yang berbadan Hukum Koperasi, dimana dalam operasionalnya masing-masing bentuk badan hukum Bank tersebut harus tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan bagi Bank yang berbadan Hukum Koperasi, disamping harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diwajibkan pula untuk mentaati ketentuan Undang-Undang tentang Perkoperasian. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama dalam prinsip dasar sumber permodalan dan proses pengambilan keputusan, sehingga lingkup usaha Koperasi menjadi sangat terbatas. Secara teknis, perbedaan ini tentu saja akan mempengaruhi pada kinerja Keuangan Bank Umum yang berbadan Hukum Koperasi dan Bank Umum yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas. Bank Bukopin yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 oleh 8 (delapan) Induk Koperasi di Indonesia merupakan satu-satnya Bank Umum yang berbentuk Badan Hukum Koperasi, dimana dalam operasionalnya harus bersaing dengan Bank Umum lainnya yang pada umumnya memiliki Badan Hukum Perseroan. ...
Keyword: perubahan status badan hukum, perbankan

Judul: Konsekuensi Perubahan Status Badan Hukum Suatu Bank Terhadap Kinerja Keuangan : Studi Kasus Pada Bank Bukopin
Abstrak: Data statistik Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan di donesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah dibidang keuangan melalui Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Kebijakan ini merupakan pemicu bagi pertumbuhan dan berkembangnya perbankan di Indonesia dimana terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan perbankan untuk mendirikan baik baru maupun perluasan kantor-kantor cabang/ outlet bagi bank yang sudah beroperasi. Jumlah bank yang beroperasi pada tahun 1988 sebanyak 111 buah dan pada tahun 1995 mengalami peningkatan menjadi 240 buah atau rata-rata pertumbuhannya mencapai 16% setiap tahunnya, sedangkan perkembangan jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya mencapai 29% yaitu dari tahun 1988 jumlahnya hanya 1.728 buah meningkat menjadi 5.228 buah pada tahun 1995. Perbankan yang beroperasi di Indonesia bila dilihat dari aspek bentuk Badan Hukumnya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Bank yang berbadan Hukum Perseroan dan Bank yang berbadan Hukum Koperasi, dimana dalam operasionalnya masing-masing bentuk badan hukum Bank tersebut harus tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan bagi Bank yang berbadan Hukum Koperasi, disamping harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diwajibkan pula untuk mentaati ketentuan Undang-Undang tentang Perkoperasian. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama dalam prinsip dasar sumber permodalan dan proses pengambilan keputusan, sehingga lingkup usaha Koperasi menjadi sangat terbatas. Secara teknis, perbedaan ini tentu saja akan mempengaruhi pada kinerja Keuangan Bank Umum yang berbadan Hukum Koperasi dan Bank Umum yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas. Bank Bukopin yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 oleh 8 (delapan) Induk Koperasi di Indonesia merupakan satu-satnya Bank Umum yang berbentuk Badan Hukum Koperasi, dimana dalam operasionalnya harus bersaing dengan Bank Umum lainnya yang pada umumnya memiliki Badan Hukum Perseroan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, sumber permodalan Koperasi hanya dimungkinkan berasal dari anggota koperasi yang jumlahnya terbatas yaitu dalam bentuk simpanan pokok yang dibayarkan sekali pada saat anggota tersebut tercatat sebagai anggota simpanan wajib yang jumlahnya ditetapkan dalam rapat anggota koperasi serta dana cadangan yang diambilkan dari keuntungan/sisa hasil usaha koperasi. Dengan melihat kondisi perkoperasian di Indonesia yang belum dapat berkembang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dimana Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional, maka pemupukan permodalan merupakan masalah yang mendasar bagi berkembangnya suatu badan hukum yang berbentuk koperasi. Sementara untuk badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan permodalannya karena permodalan dalam PT yang diwujudkan berupa saham pada dasarnya dapat dimiliki oleh orang perseorangan maupun badan usaha. Dengan meningkatnya jumlah Perbankan terutama sebagai akibat kebijakan Pemerintah pada 28 Oktober 1988, menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan pelayanan perbankan sehingga untuk mendukung kegiatan operasioanlnya dituntut mampu meningkatkan permodalannya. Menyadari kondisi dan kelemahan yang dimiliki oleh Bank Bukopin, maka pada pertengahan tahun 1993 atau tepatnya tanggal 29 Juni 1993, melalui Rapat Anggota Khusus BANK BUKOPIN, diputuskan untuk dilakukan Perubahan status badan hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan status Bank Bukopin menjadi Perseroan Terbatas ini disebabkan karena Bank
Keyword: Kinerja Keuangan, Badan Hukum, Bank Bukopin

Judul: Electrochemical Sensor for Detection of Chlorotalonil Residue in Grapes
Abstrak: The use of chlorothalonil in grapes as a pest control agent, could bring potential harm for health and the environment. Therefore it is necessary to test the residue of chlorothalonil pesticides in grapes as part of food safety control. Pesticide residue testing generally uses HPLC, GC-MS/MS dan LC-MS/MS. Although have high sensitivity, these technique require very expensive equipment, long analysis times, high sample volumes of reagents and competent testing personnel. Meanwhile, pesticide residues testing in the field generally required fast procedure, portable, and easy to use. Therefore, this research aims to develope testing methods for chlorothalonil pesticide residues with electrochemical sensors which can be an alternative method for testing chlorothalonil pesticide residues in grapes. In this study, a differential pulse voltammetry (DPV) technique was chosen using a glassy carbon electrode (GCE) with graphene oxide (GO) and poly 3,4- ethylenedioxythiopene (PEDOT:PSS). In this study GO synthesis was carried out using the modified Hummers method. The characterization results using Raman and FTIR spectroscopy showed the successful synthesis of GO from graphite. The results showed that the modified GCE treatment GO/PEDOT:PSS was significantly different from the unmodified GCE (p<0,05). The addition of composites to the modified electrode improved the performance of the sensor in detecting chlorothalonil. Meanwhile, the peak current of chlorothalonil reduction in GCE modified with GO and PEDOT:PSS composites with various ratios gave results that were not significantly different (p>0,05). Furthermore, the GO/PEDOT:PSS composite ratio (1:1) was determined as the best composite composition in this study. Chlorothalonil is only slightly soluble in Britton Robinson Buffer (BRB), so it is necessary to explore the use of electrolyte combinations with organic solvents. In this experiment, the ratio of BRB:ACN (1:1) was the optimum electrolyte ratio and pH 9 as the optimum pH. Analytical performance parameters observed in this study were reproducibility and stability resulted in %RSD < 5% which shows acceptable results. Based on the result of selectivity test from GCE/GO/PEDOT:PSS was selective for chlorothalonil from interferences such as ascorbic acid, calcium, calium, magnesium, natrium, and sucrose with the effect result of interference to chlorothalonil has not significantly different (p>0,05). In addition, there was a linear relationship in the chlorothalonil concentration range of 10-200 µM with a correlation coefficient of 0,9966 and a detection limit was 3 µM and a quantitation limit was 8 µM. Good accuracy was also demonstrated by the %recovery obtained from 97.77 – 103,61% and successful detection of chlorothalonil in grapes by the standard multiple point addition method of 273 µM or equivalent to 29,03 mg/kg. As a result of the confirmation test using GC-MS/MS, the detection result of the residual concentration of chlorothalonil in the grapes was 0.03 mg/kg. The measurement result of the electrochemical method were higher and significantly different from those with GC-MS/MS. The concentration values detected in this experiment were quite high above the allowable MRL (Maximum Residu Limit) and still give the respon false positive result. This is possible due to the interference of the complex matrix effect in the grape samples. Optimizing this electrochemical test, require a more extensive matrix effect test. However, the electrochemical
Keyword: Chlorothalonil, electrochemical sensor, graphene oxide, pesticide