Judul: Efektifitas Penatausahaan Kayu di Hutan Alam Produksi (Studi Kasus di Areal Kerja PT. Austral Byna, Kalimantan Tengah
Abstrak: Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan atau peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan. PUHH dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan dibidang kehutanan, sehingga PUHH berjalan dengan tertib dan lancar serta kelestarian hutan, hak-hak negara atas hasil hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektifitas penatausahaan kayu di hutan alam produksi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penatausahaan kayu dan membuat alternatif solusi terhadap masalah yang mempengaruhi efektifitas penatausahaan kayu. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengetahui kinerja penatausahaan kayu yang selama ini telah dilakukan dan memberikan strategi perbaikan terhadap sistem penatausahaan kayu yang telah diterapkan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara fakta lapangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P.8/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH). Penelitian ini mencakup kegiatan penatausahaan kayu di Petak Tebang, TPn, TPK Hutan dan TPK Antara. Hasil pengamatan menunjukkan kegiatan penatausahaan kayu yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tingkat efektifitas baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu kegiatan timber cruising dimana terjadi ketidaksesuaian dalam pelabelan pohon layak tebang, penomoran batang yang menggunakan nomor internal, penandaan batang yang tidak lengkap, penumpukkan kayu bulat yang tidak dilakukan terpisah antara kayu bulat yang telah dicatat dengan yang telah disahkan dan belum lunas Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR), pembuatan Daftar Kayu Bulat untuk Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (DKB SKSKB) menjadi lima rangkap, DKB Faktur angkutan Kayu Bulat (DKB FA-KB) menjadi lima rangkap, Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) menjadi empat rangkap, perpanjangan masa berlaku dokumen angkutan yang tidak dilakukan karena adanya toleransi dari Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) dan pihak-pihak terkait, serta keterlambatan penyerahan dokumen SKSKB, FA-KB dan LMKB kepada Dinas Kabupaten.
Keyword: 

Judul: Efektivitas Kebijakan Tenaga Teknis Pengujian Kayu Bulat Dalam Penatausahaan Hasil Hutan Alam Di Kalimantan Tengah.
Abstrak: Pengusahaan hutan di luar pulau Jawa berkembang sejak diterbitkannya PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Berbagai institusi dibuat untuk mengatur pengelolaannya, diantaranya melalui peraturan penatausahaan hasil hutan (PUHH). Kegiatan PUHH melibatkan tenaga teknis yang disebut GANISPHPL–PKB–R dan WAS–GANISPHPL–PKB–R. Terdapat kecenderungan peningkatan tenaga teknis dalam pengusahaan hutan di Kalimantan Tengah namun tidak diimbangi dengan peningkatan PSDH–DR dan kelestarian usaha. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan kebijakan (dinamika kelembagaan) dan efektivitas tenaga teknis penguji kayu bulat dikaitkan dengan tujuan kebijakan PUHH. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori principal–agent, content analysis, policy process analysis, dan institutional and organisational development analysis. Perkembangan kebijakan dilakukan untuk melihat narasi yang mendasari setiap perubahan kebijakan, aktor yang dominan dan kepentingan dibaliknya. Efektivitas tenaga teknis mengacu pada tujuan kebijakan PUHH, yaitu: a) mengamankan hak-hak negara atas hasil hutan yang ditunjukkan dengan kepatuhan membayar PSDH–DR; b) pengendalian produksi kayu bulat; c) pengendalian peredaran kayu bulat; d) pengendalian penerimaan kayu bulat; e) pengurangan biaya transaksi; f) peningkatan harga jual kayu bulat; dan g) proyeksi standing stock IUPHHK–HA guna melihat kemampuan keberlanjutan produksinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak periode 1990 sampai dengan 2014 kebijakan kebijakan tenaga teknis dalam kegiatan PUHH hampir tidak mengalami perubahan secara substantif. Kemenhut sebagai principal murni menjadi aktor utama dalam setiap perubahan kebijakan tersebut. Biaya pengawasan yang dibebankan kepada agent selaku pihak yang diawasi menimbulkan konflik kepentingan baik pada principal maupun agent, sehingga berakibat pada ketidakefektifan tenaga teknis dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari hal tersebut maka sumber daya untuk keperluan pengawasan harusnya menjadi tanggung jawab principal. Kemajuan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan penatausahaan hasil hutan.
Keyword: efektivitas, penatausahaan hasil hutan, tenaga teknis PHPL, teori agensi

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: