Judul: Public and Private Sector to Zero Deforestation Commitment
Abstrak: Untuk mengatasi deforestasi dan peningkatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Sumatera Selatan berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam mencapai Pertumbuhan Hijau 2017 (Finlayson 2017). Semua kegiatan ekonomi terkait tata guna lahan harus sesuai dengan regulasi. Sektor swasta mendukung dengan beberapa inisiatif melalui sertifikasi sebagai komitmen mereka terhadap deforestasi nol (ZDC). Namun dari data tutupan lahan, Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan kehilangan tutupan hutan tertinggi di Indonesia yang diikuti dengan peningkatan kegiatan ekonominya (Rizal 2016, Dwiprabowo et al. 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan komitmen sektor publik dan swasta dalam mewujudkan nol deforestasi. Tahapan yang dilakukan yaitu wawancara dengan instansi terkait dan mengumpulkan data tentang intervensi publik dan inisiatif swasta. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan untuk menganalisis komitmen kedua sektor. Untuk menjelaskan komitmen tersebut, perlu mengidentifikasi intervensi sektor publik dan inisiatif sektor swasta yang telah ada terkait dengan ZDC, memahami dinamika perubahan penutupan hutan alam dan penggunaan lahan yang terjadi sebelum banyaknya aktifitas transisi hutan hingga tercetusnya ZDC, serta memahami dampak dari komitmen dalam kelestarian hutan dan lanskap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor publik dan swasta di Sumatera Selatan telah menunjukkan komitmennya terhadap ZDC. Kepatuhan tersebut menunjukkan bagaimana komitmen tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan, pengaturan tata kelola publik dan swasta yang selaras, dan perubahan kualitas lingkungan yang baik dengan penurunan laju deforestasi dari 4,3 % menjadi 2,6%. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan ZDC yaitu setidaknya mengurangi separuh laju hilangnya hutan alam pada tahun 2020 telah dilaksanakan oleh kedua sektor. Selain itu, kedua sektor tetap berupaya untuk mengakhiri hilangnya hutan alam pada tahun 2030., To address deforestation, South Sumatra Goverment was committed to be the frontrunner in attaining Green Growth 2017. All economic activities related to land use must comply with the regulations. The private sector supports them with some initiatives by several certifications as their commitment toward zero deforestation (ZDC). However, from the land cover data, South Sumatra Province is one of the highest forest cover loss in Indonesia followed by increasing economic activities. This study aims to explain commitments of the public and private sectors in complying toward zero deforestation. This research conducted interviews with relevant agencies and collect the data regarding interventions and initiatives. This study used compliance theory to analyze the commitments of both sectors. The results showed that the public and private sectors in South Sumatra have shown their commitment with the type of treaty-induced compliance. The compliance showed how the commitment is integrated into policies, aligned public and private governance arrangements, and a good environmental quality change by reduced deforestation rate. This showed that one of the ZDC’s objectives is at least halve the rate of loss of natural forests globally by 2020 has been implemented by both. Thus, they strive to end natural forest loss by 2030
Keyword: Zero Deforestation Commitments, Public Sector, Private Sector, South Sumatra

Judul: Institutional and Regional Innovations in Forest Governance After the Implementation of Law Number 23/2014 in North Sumatra Province
Abstrak: Pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) di Indonesia sangat terkait dengan peraturan desentralisasi yang dihasilkan dari produk politik. Pada tahun 2014 pemerintah menetapkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32/2004. Setelah pemberlakuan UU No. 23/2014, kewenangan pengelolaan SDH berada pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Melalui UU No. 23/2014, pemerintah daerah (pemda) juga didorong untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja tata kelola hutan. SDH di Indonesia secara umum dimiliki oleh negara (state property) yang berkarakteristik sebagai sumberdaya bersama (common-pool resources/CPRs) dengan ciri utama (1) sulit mengecualikan pihak lain untuk menggunakannya, baik melalui hambatan fisik atau instrumen hukum (non excludable) dan (2) manfaat yang dikonsumsi oleh satu pihak akan mengurangi manfaat yang tersedia bagi pihak lain (subtraktable). Pada tingkat daerah Provinsi Sumut, selama kurun waktu implementasi UU No.32/2004 (2004-2014) terdapat berbagai isu krusial yang menjadi permasalahan pengelolaan hutan seperti: belum selesainya penetapan kawasan hutan, adanya klaim masyarakat dan konflik perambahan kawasan hutan dan kegiatan illegal logging. Setelah implementasi UU No. 23/2014 permasalahan tersebut masih terus muncul sehingga diperlukan kelembagaan yang tepat untuk meminimalkan terjadinya tragedy of the common. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kelembagaan tata kelola hutan setelah implementasi UU No. 23/2014 di Provinsi Sumatera Utara, (2) menilai kondisi tata kelola hutan setelah implementasi UU No. 23/2014, (3) menganalisis daya inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja tata kelola hutan, dan (4) menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong pengembangan inovasi dalam meningkatan kinerja tata kelola hutan. Analisis dalam penelitiaan ini menggunakan pendekatan kerangka kerja kelembagaan yang dikembangkan Nugroho (2016), dimana sebuah kinerja sangat terkait dan saling pengaruh antar komponen kelembagaan yaitu: struktur kelembagaan, karakteristik sumberdaya, dan perilaku aktor). Guna mendukung analisis kelembagaan tersebut digunakan teori (konsep) kelembagaan dari Pakpahan (1990); Kartodihardjo (2008), yang menyebutkan bahwa kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol interdependensi antara pihak terhadap SDH melalui hak kepemilikan (property rights), batas yurisdiksi (jurisdictional boundary), dan aturan representasi (rule of representation). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD), observasi, analisis dokumen/literature. Hasil analisis kelembagaan menunjukkan bahwa, setelah implementasi UU No.23/2014, tata kelola hutan di Provinsi Sumut masih bernuansa sentralistik, karakteristik sumberdaya hutan tidak berubah (tetap sebagai common pool resouces), dan belum adanya sinergi perilaku para aktor. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja tata kelola hutan belum mengalami perbaikan secara signifikan. Sejalan dengan itu, hasil analisis kelembagaan juga menunjukkan bahwa: (1) terjadi penyempitan batas yuridiksi daerah provinsi, (2) masih rendahnya aspek aturan representasi bagi daerah provinsi, dan (3) masih adanya klaim dari pemangku kepentingan lain, yang menandakan rendahnya legitimasi para pihak. Kondisi tata kelola hutan yang diukur berdasarkan penilaian indeks tata kelola hutan pada empat aspek tata kelola (yaitu kepastian kawasan hutan, keadilan atas sumberdaya hutan, transparansi pengelolaan hutan, dan kapasitas penegakan hukum), menunjukkan bahwa pemberlakuan UU No. 23/2014 di Provinsi Sumut telah mendorong perbaikan tata kelola hutan yang ditandai dengan naiknya nilai indeks tata kelola hutan pada tahun 2018 (nilai 5,35; katergori “baik”) dari tahun 2014 (nilai 3,70; kategori “sedang”). Namun demikian, perbaikan ini belum sepenuhnya terjadi pada seluruh aspek tata kelola hutan sehingga belum mampu secara signifikan mendorong terjadinya perbaikan kinerja tata kelola hutan. Pemberlakuan UU
Keyword: Institutional, regional governmen, innovation, forest governance index, implementation of Law Number 23/2014, CPRs, North Sumatera Province

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: