Judul: Infrastruktur Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Keluarga terhadap Praktik Pernikahan Anak
Abstrak: Pernikahan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, upaya untuk meminimalisir praktik pernikahan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, angka-angka statistik masih menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak masih cukup tinggi dan merupakan salah satu masalah krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Tingginya praktik pernikahan anak pada dasarnya disebabkan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam keputusan pernikahan pada anaknya, termasuk pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Keputusan menikahkan anak yang diambil orang tua sangat dipengaruhi oleh narasi/carita terkait praktik pernikahan anak yang didapatkan melalui infrastruktur komunikasi yang dimilikinya. Ball-Rokeach et al. (2001) menyatakan bahwa infrastruktur komunikasi merupakan jaringan penceritaan lingkungan yang beroperasi melalui tiga tingkatan level komunikasi yaitu mikro, meso, dan makro dengan memproduksi dan menyebarkan narasi/cerita kepada individu/masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengeksplorasi aksi/tindakan komunikasi keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) maupun keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET) pada jaringan penceritaan lingkungan; 2). Mengeksplorasi narasi/cerita praktik pernikahan anak dari jaringan penceritaan lingkungan pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) maupun keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET); 3). Mengeksplorasi komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pada praktik pernikahan anak pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) maupun keluarga status sosial ekonomi tinggi (KSSET); dan 4). Merumuskan model strategi komunikasi dalam pencegahan praktik pernikahan anak. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar pada bulan Juli sampai November 2020. Unit analisis dalam penelitian ini adalah keluarga yang anggota keluarganya (anak) pernah melangsungkan pernikahan di bawah usia 18 tahun maupun keluarga yang memiliki anak usia remaja (usia 15 - 18 tahun) namun memutuskan tidak menikahkan anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, fokus grup diskusi (FGD), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui model interaktif yang dikemukan Miles, Huberman, dan Sadana yaitu: (1) kondensasi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan Nvivo 12 untuk proses coding dan kategorisasi data atas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) memiliki aksi/tindakan komunikasi yang cukup terbuka pada jaringan penceritaan lingkungan yang dimiliki. Penggunaan media digital (level makro) pada KSSER menunjukkan aksi/tindakan komunikasi yang tertutup karena keterbatasan kepemilikan dan penggunaan media digital (smartphone maupun personal computer). Pada KSSET, aksi/tindakan komunikasi mereka menunjukkan kendala pada keterlibatan dalam kelompok komunitas (level meso) serta penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah (level makro) karena keterbatasan waktu dan sibuk bekerja di ruang publik. (2) Narasi pernikahan anak pada KSSER dan KSSET yang diperoleh dari infrastruktur komunikasi (mikro, meso, dan makro) menunjukkan narasi yang beragam, baik yang menolak atau mendukung praktik pernikahan anak. Pada level mikro, narasi praktik pernikahan anak difokuskan pada risiko yang akan diterima orang tua dan pada KSSET difokuskan pada risiko bagi anak. Narasi praktik pernikahan anak di level komunikasi meso pada KSSER menunjukkan ketidaktegasan dalam menolak praktik pernikahan anak, sedangkan pada KSSET secara tegas menolak praktik pernikahan anak. Pada level makro, KSSER mendapat narasi yang menolak praktik pernikahan anak dari media mainstream serta penyuluhan
Keyword: communication infrastructure, family communication, decision making, child marriage

Judul: Strategi Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus Program “Yes I Do” di Pedesaan Sukabumi, Jawa Barat
Abstrak: Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup pelik (UNICEF 2020). Berdasarkan data UNICEF, angka prevalensi perkawinan anak, 1 dari 9 atau sekitar 11,21 persen perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Artinya, angka absolut nasional perkawinan anak di Indonesia mencapai 1.220.900 orang. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara dengan angka perkawinan anak tertinggi kedelapan di dunia dan berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Indonesia menjadi negara dengan angka perkawinan anak tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Jumlah anak sekitar 79,55 juta atau sekitar 30,1% dari total penduduk Indonesia (KPPA 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak di Indonesia menjadi ancaman serius bagi masa depan dan kehidupan anak dan keluarganya. Komitmen melindungi anak telah diatur dan disepakati bersama oleh negara-negara dunia dengan menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Hak-hak Anak (Convention on The Right of The Child). Konvensi tentang Hak-hak Anak mengatur di antaranya kewajiban negara dalam memastikan anak hidup sehat, bersekolah, mendapatkan perlindungan, dan anak mendapat perlakuan adil (Cornwall 2014). Di Indonesia, perlindungan anak diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan negara dan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, seperti hak mendapatkan hidup sehat, pengasuhan yang layak, juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Kebijakan perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan anak juga diatur dalam perubahan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang mengatur batas usia minimal menikah anak perempuan yang semula berusia 16 tahun menjadi 19 tahun (UNICEF 2020). Begitu juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs yang memiliki agenda pembangunan berkelanjutan (Bappenas 2019). Sebagaimana tercantum dalam tujuan kelima SDGs yakni tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dengan target terhapusnya segala praktik yang membahayakan anak termasuk perkawinan anak. Sejumlah penelitian tentang perkawinan menyebutkan, tingginya angka perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor ekonomi, tradisi, budaya, persepsi masyarakat, sosial, hukum, dan agama (Grijns, Horii 2018; Djamilah 2014; Putri 2018; Kemsos 2021; Wulandari, Sarwoprasodjo 2015; (Kalamar et al. 2016). Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), lembaga swadaya masyarakat, dan sejumlah pihak yang fokus terhadap isu perempuan dan anak telah melakukan sejumlah upaya pencegahan perkawinan anak. Menurut penelitian Rumah KitaB (2019), kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat menjadi salah satu pemicu praktik perkawinan anak. Untuk itu pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan yang mengedepankan inovasi kreativitas dengan menggunakan pendekatan sosial keagamaan, pendekatan perspektif gender, pelibatan para pihak yakni di sektor hukum, ranah sosial keagamaan mulai di tingkat masyarakat hingga tingkat nasional, dan dengan para pengambil kebijakan di tingkat kota, pemerintah pusat, dan tingkat komunitas di masyarakat, orang tua, dan keluarga. Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis pendekatan Program ‘Yes I Do’ Rutger WPF Indonesia dalam pembangkitkan kesadaran dan penyadaran kritis untuk mencegah perkawinan anak di pedesaan Sukabumi, Jawa Barat. 2) Menganalisis peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, komunitas dalam melakukan komunikasi mobilisasi untuk mencegah perkawinan anak di pedesaan di
Keyword: child marriage, communication strategy, consciousness rising, “Yes I do” program

Judul: Korpus Luteum Persisten pada Sapi serta Beberapa Aspek Penanggulangannya
Abstrak: Korpus luteum pada ovarium terbentuk pada hari ke lima atau ke enam setelah ovulasi terjadi. Bila pada uteru tidak terjadi kebuntingan, korpus luteun dinonaktifkan oleh hormon luteolitik yaitu prostaglandin yang dihasilkan dinding uterus. Jika pada uterus terjadi kebuntingan, korpus luteum tetap bertahan pada ovarium dan berfungsi secara normal, disebut korpus luteum graviditatum. Korpus luteum graviditatum aktif pada sapi betina (erti) selama total waktu 320 hari dalan satu tahun.
Keyword: