Judul: The Role of Land Administration in Control of Wetland Agricultural Area Spatial Use (A Case Study of the Central Development Area of Bogor Regency)
Abstrak: Pada tahun 2017-2018, Luas sawah irigasi di Indonesia berkurang 19,84% sedangkan di Kab Bogor berkurang 30,10%. Kawasan Pertanian Lahan Basah RTRW Kabupaten Bogor diperuntukkan tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan intensif karena memiliki potensi penyediaan sistem irigrasi sehingga perlu dilindungi. Alih fungsi lahan pertanian dapat diakibatkan faktor dampak negatif keberadaan fasilitas dan solusinya dengan peninjauan kembali rencana tata ruang. Penulis mencoba membangun pemodelan alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh dampak ikutan kegiatan administrasi pertanahan dan menyusun strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Pengembangan (WP) Tengah Kabupaten Bogor. Keinginan masyarakat mendapatkan dampak positif administrasi pertanahan merupakan sebuah peluang pengendalian pemanfaatan ruang melalui administrasi pertanahan. Secara teknis, negara akan melayani dibidang pertanahan bagi masyarakat yang telah melakukan relasi teknis agraria sesuai dengan arahan RTRW. Identifikasi dan analisis dilakukan guna mencapai tujuan penelitian, yaitu: keterkaitan antara keberadan lahan terbangun dengan ketersediaan fasilitas, riwayat kegiatan administrasi pertanahan, keterkaitan kegiatan administrasi pertanahan terhadap alih fungsi lahan pertanian, dan peraturan perundang-undangan penyelengaraan administrasi pertanahan. Keberadaan lahan terbangun diidentifikasi melalui tahap overlay persil bidang tanah di atas citra satelit Google Earth dan interpretasi serta cek lapang. Keterkaitan rasio lahan terbangun dan Indeks Perkembangan Desa (IPD) diuji menggunakan Pearson Correlation. Mencari pemodelan terbaik antara Ordinary Least Squares (OLS) dan Geographically Weighted Regression (GWR) dengan lahan terbangun sebagai variabel dependen (y), riwayat administrasi pertanahan sebagai variabel independen (x). Studi literatur peraturan perundang-undangan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang sudah/dapat mengakomodir pengendalian pemanfaatan ruang. Ditemukan 15.028 persil bidang tanah di Kawasan Pertanian Lahan Basah WP Tengah Kabupaten Bogor, terdiri dari persil bidang tanah dengan arahan tata ruang tidak jelas sebanyak 735 dan persil bidang tanah yang melanggar peraturan zonasi (Koefisien Dasar Bangunan >20%) sebanyak 3.082. Korelasi Pearson menghasilkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,005 dan nilai r hitung sebesar 0,376 atau diartikan korelasi rendah tapi pasti. Korelasi rendah diartikan bahwa fasilitas bukan penyebab alih fungsi lahan pertanian ke bangunan, atau dapat diinterpretasikan bahwa fasilitas yang direncanakan pada struktur ruang di Kawasan Pertanian Lahan Basah dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2032 sudah mendukung terwujudnya tertib tata ruang. Pemodelan GWR menghasilkan nilai global R2 sebesar 0,72 sehingga lebih baik daripada pemodelan OLS. Keberadaan lahan terbangun pada Kawasan Pertanian Lahan Basah lebih dipengaruhi dampak ikutan administrasi pertanahan daripada kelengkapan fasilitas (IPD). Pemodelan tersebut juga menunjukkan hubungan motif masyarakat melakukan kegiatan administrasi pertanahan dengan konversi lahan menunjukkan lebih erat (local R2 = 0,68 s/d 1) ke arah bagian selatan WP Tengah Kabupaten Bogor, serta menunjukkan administrasi pertanahan berpeluang menjadi instrumen pengendalian alih fungsi lahan. Berdasarkan PerKaBan RI No. 1 Tahun 2010 bahwa pelayanan pemisahan/pemecahan bidang tanah dan peralihan hak sudah mengakomodir pengendalian pemanfaatan ruang dan sejalan dengan koefisien variabelnya pada GWR bernilai negatif (-).Keberadaan tanah terdaftar memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan sawah. PTSL dapat meningkatkan jumlah tanah terdaftar serta mendukung keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang mengacu PerPres No. 59 Tahun 2019. Desa target utama PTSL dan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan sawah berdasarkan 3 (tiga) skala prioritas, yaitu: Prioritas Pengendalian I (sangat mendesak), Prioritas Pengendalian II (mendesak), dan Prioritas Pengendalian III (cukup mendesak)., The area of irrigated
Keyword: control of spatial use, land administration, land use change

Judul: Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor
Abstrak: Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari KSN Jabodetabekpunjur memiliki tiga fungsi strategis yaitu sebagai penyangga DKI Jakarta, daerah konservasi untuk Metropolitan Jabodetabek, serta daerah pengembangan pertanian. Penduduk Kabupaten Bogor yang semakin meningkat diiringi meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan usaha menyebabkan terjadinya konversi lahan, sehingga yang terjadi penggunaan lahan tidak sesuai dengan RTRW. Oleh karena itu pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor harus dikendalikan agar sejalan dengan RTRW. Tujuan utama penelitian ini adalah menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, dengan tujuan antara yaitu menganalisis jenis penggunaan lahan, kepemilikan lahan, izin lokasi, dan tingkat hirarki; mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang berdasarkan persepsi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisis spasial untuk mendapatkan jenis penggunaan lahan, kepemilikan lahan, izin lokasi, serta evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang. Tingkat hirarki wilayah diperoleh dari analisis skalogram dan analisis korelasi untuk mengetahui hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang. Faktor-faktor ketidaksesuaian berdasarkan persepsi masyarakat diperoleh dari analisis wawancara lapang, serta analisis deskriptif dari keseluruhan hasil dilakukan untuk merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil analisis diketahui jenis penggunaan lahan Kabupaten Bogor berupa sawah, perkebunan, permukiman, semak/belukar/lahan kosong, tegalan, hutan, industri, dan tubuh air. Luas Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 71,88% luas kabupaten, sebesar 38% sudah terdaftar di BPN yang dominan berupa Hak Milik. Izin lokasi tahun 2000-2015 sebesar 11% luas kabupaten, didominasi peruntukan perumahan. Hasil analisis skalogram yaitu Hirarki I (8 kecamatan), Hirarki II (12 kecamatan), dan Hirarki III (20 kecamatan), kecamatan Leuwiliang memiliki IPK tertinggi. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang sebesar 38,06% sesuai, 15,56% tidak sesuai, sisanya 46,39% belum terlaksana dimana penggunaan lahan masih dapat berubah sesuai dengan rencana pola ruang. Semakin tinggi hirarki wilayah, maka nilai ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang juga semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang berdasarkan persepsi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya perizinan, kebutuhan tempat tinggal, adanya fasilitas umum dan aksesibilitas, penggunaan telah ada sebelum rencana pola ruang ditetapkan, berpindahnya kepemilikan lahan, dan fasilitas pertanian kurang mendukung. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan menerapkan 4 instrumen pengendalian baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan selama ini, yaitu perizinan, peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, dan pemberian sanksi. Selain itu perlunya sosialisasi kebijakan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala.
Keyword: ketidaksesuaian, pengendalian, penggunaan lahan, rencana pola ruang

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: