Judul: Model kelembagaan restorasi biodiversitas kawasan konservasi dengan konsep taman plasma nutfah
Abstrak: Pemanfaatan SDA oleh masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia, terjadi di beberapa tempat, termasuk di kawasan TNGGP. Kondisi biofisik-ekologis dan karakteristik sosial-ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan restorasi kawasan konservasi yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat. Masalah ekologi dan kelembagaan merupakan dampak utama kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi untuk kasus di TNGGP. Masalah ekologi bersumber dari kondisi tutupan lahan dan ancaman vegetasi eksot antropogenik. Masalah kelembagaan berupa pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam kawasan konservasi oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan restorasi. Masalah kelembagaan bersumber dari hilangnya hak akses masyarakat atas pemanfaatan SDH dan penggunaan SDL kawasan perluasan TNGGP.
Keyword: 

Judul: Strategi Kebijakan dalam Restorasi Koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Sukabumi)
Abstrak: Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memiliki karakter unik dengan adanya koridor yang menggabungkan dua ekosistem pegunungan (G. Halimun-G. Salak) dan melingkupi dua provinsi (Jawa Barat-Banten). Keberadaan Koridor Halimun-Salak (KHS) menjadikan kedua gunung tersebut sebagai kesatuan bentang alam dengan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan terluas di Pulau Jawa dan berfungsi sebagai penghubung ekosistem Halimun-Salak, menjaga tata air dua daerah aliran sungai (DAS) utama, yaitu DAS Cianten dan DAS Citarik, wilayah jelajah satwa liar dan memberikan manfaat yang strategis bagi pembangunan sosial-ekonomi. Pengelolaan TNGHS dan area koridor memiliki tantangan pengelolaan yang serius dengan adanya degradasi dan deforestasi hutan melalui penebangan liar, penambangan emas tanpa ijin (PETI), perburuan, perambahan kawasan, kerusakan habitat dan ekosistem. Upaya pemulihan ekosistem secara berkelanjutan diperlukan untuk memperbaiki kerusakan struktur dan fungsi dari ekosistem alami TNGHS dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Jangka panjang aksi restorasi di TNGHS ini akan terwujud jika pengelola mampu mendorong pihak lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan inisiatif restorasi di kawasan TNGHS. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kapasitas dan peran para pihak untuk mendukung restorasi dan mengetahui kebijakan dan regulasi yang mendukung dan menghambat aksi restorasi menjadi hal yang strategis dalam jangka panjang restorasi kawasan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memetakan aktor-aktor dalam aksi restorasi untuk menyusun opsi-opsi kebijakan dalam aksi restorasi di kawasan TNGHS, wilayah Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilaksanakan di TNGHS, lembaga pemerintahan, BUMN/Swasta dan LSM serta lembaga pendidikan yang memiliki aktivitas mendukung restorasi di kawasan TNGHS pada bulan Juni sampai Agustus 2013 dan Mei 2015. Pemilihan lembaga dilakukan secara puposive sampling, yakni lembaga yang berpotensi memiliki program mendukung restorasi di KHS. Jenis data yang dikumpulkan mencakup data primer meliputi identitas, kepentingan dan pengaruh serta data sekunder meliputi kondisi fisik Koridor Halimun-Salak, dokumen kebijakan, dokumen resmi yang terkait dengan aksi restorasi di KHS. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan langsung dan studi pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis stakeholder dan analisis isi (content analysis). Analisis deskriptif kualitatif pada tahap awal difokuskan dalam penetapan daftar lembaga-lembaga yang potensial yang akan menjadi target survei. Analisis stakeholders dilakukan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak dan dipetakan ke dalam matriks kepentingan dan pengaruh yang diadopsi dari Reed et al. (2009). Analisis isi (content analysis) dilakukan terhadap aturan formal yang berlaku mulai dari peraturan perundang-undangan hingga prosedur administrasi. Hal ini dilakukan untuk menjadi tinjauan kebijakan aksi restorasi di TNGHS. Kebijakan restorasi ekosistem secara khusus muncul pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 159 Tahun 2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi. Terminologi restorasi di kawasan taman nasional maupun hutan konservasi baru muncul secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di pasal 29 yang menyatakan pemulihan ekosistem dilakukan dengan cara mekanisme alam, rehabilitasi dan restorasi. Di bagian Penjelasan, pasal 29 menambahkan bahwa pemulihan ekosistem dilakukan dengan menggunakan komponen spesies asli setempat yang diarahkan untuk mampu mengembalikan struktur, fungsi, dinamika populasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya guna memperkuat sistem pengelolaan kawasan yang dilindungi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan restorasi sebagai upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Peraturan
Keyword: Kebijakan restorasi, koridor halimun-salak, opsi kebijakan, restorasi ekosistem, stakeholders Remove

Judul: Warna bulu kucing ras Persia : variasi pola warna dan pewarisannya
Abstrak: Kucing Persia merupakan kucing ras yang paling umum dijumpai di Indonesia. Kucing Persia memiliki bulu yang panjang dengan variasi warna bulu yang sangat beragam. Perkawinan yang lebih terarah sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas genetik warna dan pola warna bulu kucing. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari variasi warna dan pola warna bulu kucing Persia yang terdapat di Indonesia, yang dilakukan di kantor pusat Cat Fancy Indonesia mulai bulan Oktober 2000 sampai Januari 2001. Data yang digunakan merupakan data pedigree kucing Persia yang tercatat di Cat Fancy Indonesia dari tahun 1997 sampai Oktober 2001 yang terdiri dari 187 jantan dan 258 betina, selain itu juga dilakukan pengamatan langsung kepada tiga penyayang dan breeder kucing yang ada di Bandung. Secara umum tercatat 104 penyayang dan breeder kucing ras di Indonesia, 74,04% terdapat di Jawa Barat dan sisanya (25%) terdapat di daerah Jakarta. Jumlah kucing Persia yang lahir di Indonesia adalah 387 kucing (87,16%), yang terdiri dari 163 (42,12%) jantan dan 224 (57,88%) betina. Jumlah kucing Persia yang diimpor ke Indonesia adalah sebanyak 57 (12,845%) yang terdiri dari 23 (40,35%) jantan dan 34 (59,65%) betina. Jumlah kucing Persia yang terdapat di Jawa Barat (84,14%) lebih banyak dibanding jumlah kucing Persia yang ada di Jakarta (14,86%). Secara umum warna bulu cream (9,01%) dan pola warna solid (34,01%) memiliki persentase tertinggi. Warna cream merupakan warna dilusi dari warna merah (red) yang dapat dihasilkan dari berbagai macam kombinasi warna bulu yang dimiliki tetua sebelumnya, sebagai contoh dari perkawinan tetua yang memiliki warna bulu cream dengan red smoke. Perkawinan antara tetua yang memiliki warna dan pola warna bulu yang tidak murni dapat menghasilkan turunan yang memiliki warna dan pola warna bulu yang bervariasi.
Keyword: