Judul: Faktor Penghambat Pengelolaan Program Dana Desa: Tinjauan Perspektif Kelembagaan
Abstrak: Sejak hadirnya Nawacita poin ketiga, pembangunan di Indonesia mulai memberikan fokus pada pembangunan wilayah pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya UU No.6/2014 menegaskan pengakuan status dan kepastian hukum akan desa dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia. Melalui UU No.6/2014, desa sebagai lokus pemerintahan terkecil di Indonesia juga diberikan tambahan pendapatan berupa Dana Desa yang dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hadirnya Dana Desa bertujuan untuk (1) Meningkatkan pelayanan publik di Desa; (2) Mengentaskan kemiskinan; (3) Memajukan perekonomian Desa; (4) Mengatasi kesenjangan antar desa; dan (5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kabupaten Bogor merupakan kabupaten penerima Dana Desa terbesar di Jawa Barat. Dalam hal ini, pengelolaan Dana Desa yang tepat diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan pedesaan di Kabupaten Bogor. Namun, hingga saat masih ditemukan pelanggaran pengelolaan Dana Desa seperti pembuatan laporan fiktif, keterlambatan pelaporan, hingga penggunaan yang di luar bidang prioritasnya. Hal ini dikarenakan lemahnya kapasitas kelembagaan desa yang berdampak pada buruknya pengelolaan program Dana Desa sehingga mengakibatkan pembangunan desa yang tidak optimal. Di sisi lain, kelembagaan merupakan dimensi yang memiliki peran penting dalam pembangunan karena berperan untuk mengatur pengelolaan, efisiensi, dan keberlanjutan sumber daya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi peran kelembagaan desa dalam pengelolaan program Dana Desa; (2) Menganalisis elemen kelembagaan yang menjadi faktor penghambat dalam program Dana Desa; dan (3) Merumuskan strategi untuk menguatkan kelembagaan desa dalam menjalankan program Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada studi kasus tiga desa yang berada di Kabupaten Bogor. Komposisi tiga desa studi kasus terdiri dari satu desa maju, satu desa berkembang, dan satu desa tertinggal. Nama desa disamarkan menjadi Desa X, Desa Y, dan Desa Z atas permintaan dan kesepakatan bersama informan. Pendekatan campuran (mix method) menggunakan strategi metode campuran bertahap atau sequential mixed method diterapkan dengan prosedur bertahap yang dimulai dari pengumpulan data dan analisis data secara kualitatif dan dilanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis data secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi peran kelembagaan dan menganalisis faktor penghambat program Dana Desa berdasarkan perspektif kelembagaan. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan desa dalam menjalankan program Dana Desa. Pada pendekatan kualitatif, analisis isi dan analisis tematik digunakan sebagai metode untuk menjawab tujuan satu dan dua penelitian. Hasil analisis menunjukkan peran kelembagaan desa dalam pengelolaan program Dana Desa berdasarkan elemen kelembagaan kultural-kognitif, normatif, dan regulatif di Desa X sebagai desa dengan tipologi desa berkembang tergolong lebih baik dibandingkan Desa Y dengan tipologi desa maju dan Desa Z dengan tipologi desa tertinggal. Hal ini dikarenakan partisipasi dan kohesi sosial masyarakat Desa X didasari atas kesadaran akan hak untuk pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bersama. Selain itu, Kepala Desa X dinilai lebih transparan, inovatif, dan responsif dalam menjalankan program Dana Desa sehingga mampu menjalin sinergitas dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ditemukannya faktor penghambat program Dana Desa dalam setiap elemen kelembagaan. Pada elemen kultural kognitif dan normatif, rendahnya pengetahuan masyarakat di ketiga desa menghasilkan alokasi pemanfaatan Dana Desa yang tidak berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, pada Desa Y dan Desa
Keyword: faktor penghambat, kelembagaan desa, pengelolaan dana desa, Inhibiting Factors, Village Institutions, Village Fund Management

Judul: Efektivitas Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus : Kabupaten Belitung)
Abstrak: Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2009). Kemiskinan selalu identik dengan masyarakat tertinggal baik di perdesaan maupun perkotaan. Menurut OECD (2016) bahwa tiga miliar penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia tinggal di pedesaan dan mayoritas miskin. Dalam konteks pembangunan perdesaan di Indonesia, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan antara lain dengan mulai memfokuskan pembangunan ke wilayah-wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI). Presiden Joko Widodo dalam Nawacita khususnya butir ketiga menyatakan akan membangun Indonesia dari pinggiran. Paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Sebagainya Pemerintah menerbitkan undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi pergeseran pembangunan yang tadinya bersifat sentralistik, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dan desa untuk membangun wilayahnya. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa–kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Desa, definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Tujuan dana desa yaitu : meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Namun dari hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 sampai iii saat ini belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Walaupun Pemerintah mengklaim melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa manfaat dana desa telah dirasakan masyarakat. Didasari pada penjelasan diawal dan hasil temuan dari KPPOD, maka untuk membuktikan persoalan tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih kongkrit. Penelitian ini sendiri bertujuan ingin mengukur sejauhmana efektivitas penggunaan dana desa dan pengaruhnya terhadap belanja desa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kinerja di perdesaan (studi kasus : Kabupaten Belitung) dengan menggunakan metode analisis Rasio Efektivitas dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil analisis Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Belitung secara umum “cukup efektif” dengan rata-rata efektivitas mencapai angka 83 persen. Efektivitas penggunaan dana desa bidang penyelenggaraan pemerintah dan belanja desa sebagian “cukup efektif” dengan rata-rata nilai 87 persen, bidang pelaksanaan pembangunan menunjukkan hasil “efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 90 persen. Adapun untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil “kurang efektif” dan “tidak efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 69 persen dan 49 persen. Hasil analisis GWR menunjukkan pengaruh dana desa dan
Keyword: effectiveness, village funds, village expenditures, poverty, village development performance

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: