Judul: Studi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Wilayah Cianjur Selatan (Kasus di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung)
Abstrak: Proses kelembagaan dalam hutan rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang subsistem pengelolaan hutan rakyat. Mekanisme kelompok dan musyawarah dalam rangka pengaturan hasil menjadi satu komponen penting di dalam sistem kelembagaan hutan rakyat itu sendiri. Kesepakatan yang dihasilkan mempunyai orientasi utama kelestarian hutan dimana akan membawa pada kehidupan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Akan tetapi pada umumnya sistem kelembagaan kelompok tani bersifat non-formal dengan bercirikan atauranaturan yang bersifat lisan tanpa ada upaya pendokumentasian aturan yang tersusun rapi. Sehingga memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan anggota di dalam menjalankan aturan tersebut. Kemudian juga kelembagaan kelompok tani yang diharapkan mampu menjadi pemberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi petani tidak sepenuhnya mempunyai kapasitas sebagaimana kelembagaan formal lainnya. Kapasitas yang dimiliki kelompok tani sebagai kelembagaan adalah sebagai wadah perkumpulan para petani untuk mempermudah kegiatan distrbusi bantuan bibit dan pupuk juga penyuluhan kepada petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kelembagaan hutan rakyat, seperti aturan, pedoman, bentuk kesepakatan, proses pengambilan keputusan, sistem tata nilai, dan kapasitas kelembagaan di beberapa desa dan kecamatan yang berlokasi di Kecamatan Tanggeung dan Cibinong di wilayah Cianjur Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di 2 (dua) kecamatan, Tanggeung dan Cibinong, 8 (delapan) dari 9 (sembilan) responden kelompok tani menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan yang mereka lakukan berdasarkan pada rapat anggota atau musyawarah. Kemudian 8 (delapan) dari 9 (sembilan) responden ketua kelompok menyatakan kesetiaan dan pengabdian anggota cukup tinggi. Tidak jauh berbeda dalam hal landasan penetapan pemimpin, seluruh responden kelompok tani menyatakan bahwa pemimpin ditetapkan bukan atas dasar hubungan paternalistik atau kesenioran melainkan keprofesionalan yang dimiliki pemimpin tersebut. Sedangkan dalam hal persepsi terhadap waktu 38 dari 40 responden perwakilan anggota kelompok menyatakan orientasi mereka adalah ke masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem kelembagaan kelompok tani di lokasi penelitian masih tergolong kelembagaan non-formal. Di samping itu kapasitas yang dimiliki kelembagaan kelompok tani hanya dalam hal penyelenggaraan penyuluhan dan penyediaan bantuan bibit dan pupuk bagi petani. Sedangkan dalam hal karakteristik anggota, kelembagaan kelompok tani tergolong masyarakat modern yang sebagian besarnya memiliki orientasi ke masa depan.
Keyword: 

Judul: Kelembagaan Hutan Rakyat Studi Kasus di Kelompok Tani Taruna Tani Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor
Abstrak: Kelembagaan menentukan nilai-nilai dan kebiasaan dalam sebuah kelompok agar menjadi aturan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat dan efektifitasnya dalam menentukan pengelolaan hutan rakyat pada kelompok Taruna Tani. Data dikumpulkan dengan metode wawancara focused interview dan studi dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan dalam kelompok Taruna Tani mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Secara struktural, kelompok Taruna Tani memiliki struktur organisasi yang lengkap. Aturan tertulis (formal) dibuat berlandaskan dari kebiasaan dan nilainilai yang telah dijalani masyarakat sedangkan aturan informal berupa laranganlarangan dan kesepakatan masyarakat Desa Karyasari dalam mengelola hutan rakyat. Salah satu kendala yang dialami dalam kelompok Taruna Tani yaitu tidak adanya pelaksanaan tugas dari seksi-seksi yang ada dan tidak adanya regenerasi kepengurusan dalam kelompok, hal tersebut perlu dilakukan agar pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok tani dapat berjalan efektif.
Keyword: hutan rakyat, kelembagaan, kelompok tani

Judul: Separation of Neodymium from U3Si2/Al Fuel Plate for Burn-Up Determination
Abstrak: Neodymium is a common fission product produced in nuclear fission reactions. Neodymium in this study was chosen as a burn-up indicator for U3Si2/Al fuel element plates because the neodymium isotope is a stable fission product with a fairly high yield. Some procedures were carried out to separate neodymium, starting with the separation of cesium isotopes (137Cs, 134Cs) through the precipitation method, then separation of uranium isotopes (235U, 238U) and plutonium isotopes (239Pu, 238Pu) with Dowex 1x8 ion exchange resin, and separation of neodymium (Nd), samarium (Sm), as well as cerium (Ce) with Dowex 1x4 ion exchange resin. The Cs recovery reached 99.95%. The U and Pu isotopes resulting from the separation are subjected to an electrodeposition process and the weight of each isotope can be measured with an alpha spectrometer. The separation results of Nd from Sm and Ce have been proven using an XRF spectrometer. The neodymium isotopes separation was corrected using the standard addition method, and an average total Nd content of 2.4 ppm was obtained in the PEB U3Si2/Al bottom solution. It is hoped that this separation method can be applied in determining burn-up of nuclear fuel.
Keyword: neodymium, burn-up indicator, U3Si2/Al fuel plate