Judul: Transformasi Dari Desa Kembali Ke Nagari (Studi Kasus  Di Kenagarian IV Koto Palembayan, Sumatera Barat)
Abstrak: Secara tradisional masyarakat Minang hidup berkelompok dalam suatu ikatan genealogis dan teritorial yang otonom dengan pemerintahan kolektif berdasarkan hukum adat dalam sebuah sistem pemerintahan yang disebut nagari. Keberadaan pemerintahan nagari praktis hilang secara de jure dari Sumatera Barat sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 mengenai bentuk pemerintahan terendah yaitu desa, kebijakan ini membuat nagari terpecah ke dalam bentuk desa. Jatuhnya rezim pemerintahan orde baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintah sentralistik menjadi desentralistik. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan peluang untuk menghidupkan kembali bentuk pemerintahan asli jika masyarakat setempat menginginkannya. UU No. 22/1999 ini selanjutnya disempurnakan oleh UU No. 32/2004.
Keyword: 

Judul: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari dalam kerangka otonomi daerah : studi kasus Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
Abstrak: Pemerintahan nagari sudah ada jauh sebelum dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979. Dengan adanya UU No. 5 tahun 1979, pemerintahan nagari yang ada di Sumatera Barat diseragamkan menjadi pemerintahan desa. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat nagari dahulunya. Pengabaian hak-hak hidup komunitas nagari di Sumatera Barat bermula dari adanya asumsi bahwa masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat/nagari akan sulit menjalankan pembangunan. Komunitas nagari dinilai akan menghambat pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dan diatur secara sentralistik Pemerintahan desa juga tidak mengikutsertakan masyarakat dalam prosesi pembangunan yang dilakukan. Dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Sumatera Barat melaksanakannya dengan kembali ke sistem pemerintahan nagari yang telah lama ditinggalkan. Pemerintahan nagari diharapkan masyarakat diikutsertakan dalam setiap kegiatan pembangunan nagari dan menumbuhkan kembali rasa memiliki terhadap nagari. Perumusan masalah yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah bagaimana; 1). Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kegiatan pembangunan nagari, 2). Tingkat keswadayaan pembiayaan pembangunan setelah kembali ke nagari, 3). Aktivitas kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat setelah bernagari dan 4). Kondisi kehidupan masyarakat setelah kembali ke nagari. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penerapan kegiatan, penikmatan hasil dan evaluasi, tingkat keswadayaan pembiayaan pembangunan setelah kembali ke nagari menurut pandangan masyarakat, aktivitas kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat selama bernagari dan kondisi kehidupan masyarakat setelah kembali ke sistem pemerintahan nagari. ...
Keyword: 

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: