Judul: Penggunaan Lahan Perkotaan, Keteraturan Permukiman, Konsistensi Penghuni terhadap Keberadaan Pekarangan (Studi Kasus: Kecamatan Pekanbaru Kota, Sail, dan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau)
Abstrak: Penggunaan lahan merupakan kegiatan yang dilakukan manusia terhadap sebidang tanah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan permintaan masyarakat terhadap lahan kuhususnya tempat tinggal juga semakin meningkat bahkan kebutuhan lahan untuk permukiman lebih besar di wilayah perkotaan seperti Kota Pekanbaru yang menjadi lokasi penelitian ini. Dengan tekanan permintaan lahan yang cukup tinggi, Kota Pekanbaru berpotensi terjadi perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya di masa mendatang dan iikuti dengan semakin berkurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi penggunaan lahan pada citra Ikonos dan pengecekan lapang, mengidentifikasi keteraturan permukiman dan karakteristik penghuninya serta mengidentifikasi persepsi penghuni permukiman terhadap ruang terbuka hijau privat. Teknik analisis yang dilakukan adalah interpretasi citra dilanjutkan dengan pengecekan lapang. Teknik Slovin digunakan untuk menentukan jumlah titik pengecekan lapang dan wawancara. Metode yang digunakan untuk menentukan penyebaran titik cek lapang dan wawancara adalah stratified random sampling. Berdasarkan hasil analisis diketahui Kecamatan Marpoyan Damai memiliki luas keteraturan permukiman tertinggi sebesar 588.8 ha, luas permukiman yang tidak teratur tertinggi adalah di Kecamatan Pekanbaru Kota 10.4 ha. Kecamatan Pekanbaru Kota berkembang lebih dahulu dibandingkan dengan Kecamatan Sail dan Marpoyan Damai sehingga permukiman yang ada saat ini dibangun tanpa adanya konsep keteraturan permukiman sehingga Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki proporsi penggunaan lahan terbangun tertinggi sebesar 90.89 %. Persepsi penghuni tertinggi mengenai keteraturan permukiman berada di Kecamatan Sail sebesar 63.64 %. Persepsi ini dihasilkan dari pemahaman penghuni mengenai keteraturan permukiman. Pendapatan penghuni, luas bangunan dan harga jual tanah berkorelasi positif nyata terhadap keteraturan permukiman. Ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara sosial masyarakat dengan keteraturan permukiman. Persepsi penghuni tertinggi mengenai keberadaan pekarangan berada di Kecamatan Sail sebesar 81.82 % sedangkan yang terendah di Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 58.33 %. Ketersediaan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai pekarangan memiliki luas yang terbatas karena luas lahan yang tersisa ± 2-5 m sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki pekarangan sulit terpenuhi.
Keyword: Keteraturan permukiman, konsistensi penghuni, RTH privat

Judul: Kajian Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Abstrak: Kota Pinang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan sekaligus pusat perekonomian kabupaten memiliki peningkatan pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan yang tinggi sehingga menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu fasilitas yang penting bagi keberlangsungan pertumbuhan kota. Penelitian ini bertujuan mendukung terwujudnya tata ruang dan ruang terbuka hijau yang terencana untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Luas area Kecamatan Kota Pinang adalah 28904 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 59087 jiwa. Berdasarkan hasil analisis, tutupan lahan di Kecamatan Kota Pinang terdiri dari 89% RTH, 2% lahan kosong, 3% lahan terbangun dan 2% badan air. Kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah (30%) sesuai UU No. 26 tahun 2007 adalah seluas 8671 ha dengan kebutuhan RTH privat (10%) seluas 2890,4 ha dan kebutuhan publik (20%) seluas 5780,8 ha. Kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk sesuai Peraturan Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 adalah seluas 118,17 ha. Secara kuantitas kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Kota Pinang sudah terpenuhi dengan RTH Eksisting seluas 25682,52 ha, namun kebutuhan RTH kenyamanan seluas 118,17 ha dan RTH publik seluas 5780,8 ha belum terpenuhi. Rekomendasi pengembangan difokuskan pada peningkatan RTH kenyamanan dan pemenuhan kebutuhan RTH publik secara optimal yang mungkin tercapai berdasarkan kondisi eksisting setiap desa di Kecamatan Kota Pinang dengan mempertimbangkan preferensi masyarakat terhadap bentuk dan fungsi yang diharapkan. Bentuk RTH yang diinginkan masyarakat untuk dikembangkan secara berturut adalah taman kota, taman rekreasi, lapangan/alun-alun, hutan Kota, dan RTH lainnya.
Keyword: Kota Pinang, Preferensi Masyarakat, Ruang Terbuka Hijau, Tutupan Lahan

Judul: Hydrothermal Synthesis of Biphasic Calcium Posphate
Abstrak: Biphasio calsium phosphate (BCP), which was a mixture of hydroxypatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP), was synthesized by hydrothermal method followed by sintering process. Hydroxyapatite was produced by using natural calcium source CaO from hen's eggshell and (NH4)2HPO4 as phosphate souce, other hydroxyapatite sample was produce by using synthetic calcium source Ca(OH) and H3PO4 as phosphate source.
Keyword: