Judul: Analisis pembangunan ekonomi wilayah dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja hasil pembangunan pasca pemekaran daerah di kota Banjar, Jawa Barat
Abstrak: Pemberlakuan Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri (otonomi daerah). Kesempatan ini digunakan oleh daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan pembentukan daerah yang berupa penggabungan, pemekaran, maupun penghapusan daerah. Upaya pembentukan daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam agar lebih dinikmati masyarakat di daerah tersebut.
Keyword: 

Judul: Analisis dampak pemekaran wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Propinsi Jawa Barat (Analisis panel data : Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2002-2006)
Abstrak: Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa ini diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan. Paradigma pembangunan yang berkembang sekarang ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia. Salah satu tolok ukur yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli). Dengan latar belakang keadaan demografis, geografis, infrastruktur, dan kemajuan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumberdaya (manusia dan alam) yang berbeda, otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Adanya proses demokratisasi telah mendorong masyarakat untuk lebih berani mengemukakan aspirasinya. Salah satu bentuk aspirasi masyarakat adalah keinginan membentuk pemerintahan sendiri baik pada level kabupaten/kota maupun level propinsi. Di Propinsi Jawa Barat, pada tahun 2000 Banten telah menjadi propinsi tersendiri, selanjutnya terbentuk Kota Tasikmalaya dan Cimahi pada tahun 2002, Kota Banjar pada tahun 2003 serta yang terbaru adalah Kabupaten Bandung Barat pada akhir tahun 2006. Perkembangan pemekaran daerah yang terjadi, tentu berpengaruh sangat besar terhadap proses pembangunan karena daerah-daerah yang baru terbentuk dituntut untuk dapat berkontribusi dalam pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Propinsi Jawa Barat yaitu “Jawa Barat Dengan Iman dan Taqwa sebagai Propinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”. Ukuran keberhasilan pencapaian visi Jawa Barat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80 pada 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perkembangan IPM Jabar sebelum dan setelah adanya pemekaran. Selain itu juga akan dianalisis dampak pemekaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia Jabar sehingga didapatkan rekomendasi kebijakan guna mewujudkan visi IPM Jabar sebesar 80 pada 2010. Pada penelitian ini, untuk melihat dampak pemekaran wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia Jawa Barat digunakan analisis deskriptif dan panel data. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat perkembangan IPM sebelum dan setelah adanya pemekaran wilayah serta untuk melihat dampak pemekaran dengan membandingkan capaian IPM daerah induk dan daerah baru. Sedangkan analisis panel data digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia Jabar. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data basis IPM Jabar dan Jabar dalam angka 2002-2007. Periode waktu yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu tahun 2002-2003 periode sebelum adanya pemekaran dan tahun 2004-2006 periode setelah adanya pemekaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami peningkatan. Daerah baru hasil pemekaran memiliki IPM lebih tinggi dari daerah induk. Selain daerah baru, wilayah kota memiliki nilai IPM yang relatif lebih tinggi dibanding kabupaten. Laju pertumbuhan IPM sebelum pemekaran memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan setelah pemekaran. Dari hasil pengolahan data dengan model fixed effect GLS, diketahui bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi pembangunan manusia Propinsi Jawa Barat pada taraf nyata 5 persen adalah tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan belanja publik. Pemekaran wilayah di Jawa Barat ternyata membuat ketimpangan antar daerah baru dan induk semakin meningkat. Hal ini dikarenakan sebagian besar potensi daerah induk berada di daerah baru yang
Keyword: 

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: