Judul: Disparitas, Konvergensi, dan Determinan Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah
Abstrak: Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan di mana manusia ditempatkan sebagai subjek dan objek pembangunan. Kinerja indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan kondisi yang timpang antar wilayah di Kalimantan Tengah. Pertumbungan IPM Kota Palangka Raya, sebagai wilayah dengan nilai IPM tertinggi, paling rendah di antara kabupaten lain sehingga memungkinkan terjadinya konvergensi IPM di Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini untuk melihat disparitas, konvergensi, dan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan koefisien variasi untuk mengetahui disparitas pembangunan manusia. Estimasi parameter menggunakan Generalized Method of Moment (GMM) untuk mengetahui konvergensi dan determinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis kuadran digunakan untuk mengetahui wilayah yang menjadi sasaran program pembangunan manusia dan analisis Geograpichally Weigthted Panel Regression (GWPR) digunakan untuk mengetahui determinan pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Provisi Kalimantan Tengah. Data yang digunakan adalah data panel 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2017. Disparitas pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan selama rentang tahun 2010-2017. Indeks rata-rata lama sekolah memiliki disparitas yang paling tinggi di antara indeks penyusun IPM. Konvergensi pembangunan manusia terjadi dengan tingkat kecepatan konvergensi sebesar 14.9 persen. Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Lamandau adalah wilayah dengan nilai dan pertumbuhan pembangunan manusia di bawah rata-rata wilayah lain. Heterogenitas spasial menyebabkan perbedaan determinan pembangunan manusia sehingga kebijakan yang dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tidak sama. Program pengurangan kemiskinan dilakukan oleh semua pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan investasi (PMTB) dilakukan oleh semua pemerintah kabupaten/kota kecuali Kabupaten Barito Utara, Seruyan, dan Barito Timur. Peningkatan rasio elektrifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Murung Raya. Peningkatan panjang jalan dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Barito Utara, Sukamara, Katingan, Gunung Mas, dan Murung Raya. Peningkatan pengeluaran pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Pulang Pisau, Barito Timur, dan Murung Raya.
Keyword: determinan, disparitas, Kalimantan Tengah, konvergensi, pembangunan manusia

Judul: Kemajuan atau Kemunduran? (Kajian Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemekarannya di Provinsi Kalimantan Tengah).
Abstrak: Ketimpangan pembangunan wilayah adalah masalah umum yang dihadapi oleh semua provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Tengah. Ketimpangan wilayah bersumber dari faktor – faktor yang seharusnya bisa diminimalisir. Tujuan penelitian ini antara lain 1) menganalisis trend ketimpangan pembangunan regional di provinsi Kalteng dan faktor yang mempengaruhinya 2) menganalisis hirarki perkembangan wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan pemekarannya 3) menganalisis penguasaan HGU pada Kabupaten Kotawaringin Timur dan pemekarannya serta dampaknya bagi perkembangan wilayah, 4) menyusun rencana arahan dan kebijakan pengembangan wilayah. Metode yang digunakan yaitu Indeks Williamson, Regresi Berganda dengan Unbalanced Panel, Skalogram berbobot, GWR (Geographical Weighted Regression), CA Markov, overlay SIG, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Kalteng cenderung menurun dengan sumber – sumber ketimpangan yang signifikan berupa Rasio HGU (Hak Guna Usaha), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Perkembangan Kabupaten, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat ketimpangan wilayah melalui perkembangan wilayah di level kecamatan menunjukkan adanya ketimpangan antara wilayah utara dan selatan di Kabupaten Kotim dan pemekarannya sehingga memunculkan gap hirarki yang cukup besar. RHGU merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan dibanding faktor lainnya, bahkan pada tahun 2014 tingkat pengaruhnya di seluruh wilayah penelitian menjadi semakin tinggi diikuti faktor IPSDM yang juga semakin tinggi di tahun 2014. Ketimpangan kepemilikan HGU juga memicu tersendatnya pemerataan ekonomi di wilayah penelitian. Ketimpangan rasio penguasaan tanah HGU antara personal company dan holding company di wilayah Kabupaten Kotim, Katingan dan Seruyan sudah sangat kritis terutama ketimpangan pemilik tanah ber hgu antara yang bersifat personal company dan holding company. Pemilik tanah HGU yang bersifat holding company menguasai hampir 80 persen tanah perkebunan yang berHGU. Kondisi ini jika dibiarkan begitu saja dapat memicu adanya konflik agraria dan dominasi ―kepentingan‖ yang dapat mengganggu proses pembangunan wilayah itu sendiri serta akan menimbulkan dampak kesenjangan sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Kotim, Seruyan dan Katingan diarahkan pada wilayah kecamatan – kecamatan yang termasuk dalam kategori hirarki 3 atau wilayah yang relatif tertinggal melalui pembangunan atau pengembangan infrastruktur fasilitas umum sehingga diharapkan mampu menekan kebocoran dan ketimpangan wilayah. selain itu, perlu diimbangi dan dibarengi suatu tindakan politis teknis yang berupa kebijakan dalam rangka pengembangan wilayah, khususnya di Kabupaten Kotim, Seruyan dan Katingan antara lain, peningkatan indeks potensi sumberdaya manusianya melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan konsumsi; pengendalian secara tegas atau bahkan moratorium terhadap penerbitan izin baru HGU terutama kepada perkebunan – perkebunan besar (Holding Company). Pelaksanaan amanat undang – undang perkebunan yang berupa pengalihan sebagain konsesi HGU atau alokasi 20 persen dari izin HGU untuk dimanfaatkan atau diserahkan masyarakat lokal atau koperasi rakyat
Keyword: GWR, HGU, Ketimpangan

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: