Judul: Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Hak Sumberdaya Sistem Sea-Ranching Studi Kasus Sea Ranching Di Kepulauan Seribu-Dki Jakarta
Abstrak: Sebagian besar perikanan pesisir di Indonesia telah mengalami tangkap lebih. Sehingga nelayan sulit bertahan, tetapi juga sulit untuk mengembangkan perikanan yang lebih jauh karena keterbatasan armada, modal dan keahlian. Sedangkan budidaya laut, disamping membutuhkan biaya besar, juga membutuhkan kepastian input, keahlian memadai serta perubahan kultur pola menangkap menjadi pola budidaya. Salah satu usaha meningkatkan produktivitas perikanan pesisir adalah dengan sea ranching, yang menggabungkan perikanan tangkap dan budidaya. Namun implementasi sea ranching membutuhkan perubahan paradigma dan pola pengelolaan sumberdaya pesisir. Sehingga kemudian perlu dilakukan perumusan konsep sea ranching dan kelembagaan pengelolaannya di Indonesia. Berdasar penelitian sebelumnya, salah satu lokasi potensial untuk sea ranching kerapu adalah di perairan Semak Daun, Kep. Seribu. Penelian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual, merumuskan biaya dan manfaat, merumuskan pola interaksi dan tindakan antar aktor dan merumuskan kelembagaan yang tepat bagi pengelolaan dan pengembangan sea ranching di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan rumusan model umum sea ranching, dengan mempelajari kasus sea ranching di perairan dangkal P. Semak Daun KAKS. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara, diskusi mendalam dan diskusi kelompok dengan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat di Kel. P Panggang, KAKS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan analisis dilakukan dengan menggunakan metode kausalitas, analisis biaya manfaat secara langsung dan harga pasar serta analisis kelembagaan IAD dipadukan dengan analisis DPSIR. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa sea ranching merupakan kegiatan berbasis ekosistem, mempunyai dimensi alamiah (natural) dan dimensi sosial. Model sea ranching mempunyai elemen : (1) pelepasan ekosistem, (2) ekosistem yang sehat dan wilayah perairan demarkatif, (3) Sistem hak sumberdaya yang efektif, dan (4) kelembagaan yang efektif. Komponen model pengembangan sea ranching : (1) kesesuaian lokasi, (2) kepastian spasial, (3) sistem hak, (4) rencana pengelolaan, (5) tata laksana. Sedangkan tata laksana mempunyai unsur : (1) legitimasi, (2) transparansi, (3) pengendalian akses, (4) pendanaan otonom dan berkelanjutan, (5) aransemen kelembagaan. Potensi penerimaan penerimaan sea ranching mencakup : (1) penjualan hasil ikan tangkapan, dan (2) pengelolaan kegiatan wisata. Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sea ranching : (1) biaya langsung operasional, (2) biaya transaksi, dan (3) biaya pengelolaan wisata. Biaya transaksi meliputi : (1) biaya mendapatkan informasi, (2) biaya pengawasan, (3) biaya pelatihan, (4) biaya resolusi konflik, (5) biaya menghadiri pertemuan, (6) biaya pengambilan keputusan, dan (7) biaya pengawasan dan penegakan. Pada lokasi yang mempunyai karakteristik kepulauan, potensi bangkitan ekonomi sea ranching sebagian besar akan dinikmati oleh ekonomi lokal. Aktor dalam pengelolaan sea ranching dapat dikelompokan menjadi pendukung, penyedia jasa dan pengguna. Relasi antar aktor bisa bersifat sinergis (positip) tetapi juga antagonistis (negatif). Relasi antar aktor dan interaksi dengan pengelolaan sea ranching dapat bersifat menguatkan atau sebaliknya melemahkan pengelolaan sea ranching. Komponen model kelembagaan sea ranching mencakup : (1) karakteristik sumberdaya (alam, fisik, karakteristik masyarakat, modal sosial dan finansial), (2) Aturan main dan pengambilan keputusan, (3) Aksi dan situasi aksi aktor/lembaga dan (4) dampak yang ditimbulkan (pada ekosistem perairan, kesejahteraan sosial masyarakat dan keuangan untuk pengelolaan). Untuk mendukung pola sea ranching, pengelolaan wilayah harus berbasis hak sumberdaya dengan instrumen pengelolaan berbasis teritorial (TURF). Agar tercipta kondisi ini, maka diperlukan perubahan pada rejim pengelolaan sumberdaya, rejim hak sumberdaya pada tingkat kebijakan makro yang berimplikasi
Keyword: biaya transaksi, kelembagaan, sea ranching, hak sumberdaya, legitimasi

Judul: Kajian Budidaya Ikan Karang Dengan Sistem Sea Ranching Dalam Memdukung Wisata Bahari (Studi Kasus Di Kawasan Pesisir Gili Indah, Lombok - Nusa Tenggara Barat
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendiskripsikan kondisi terumbu karang dan ikan karang yang berasosiasi di dalamnya, 2) menganalisis kesesuaian lingkungan perairan akan mempengaruhi keberhasilan penerapan sea ranching, 3) menentukan jenis ikan karang yang akan ditebar sebagai rekomendasi dimasa mendatang, 4) membuat strategi pengembangan budidaya ikan karang dengan sistem sea ranching untuk mendukung pariwisata bahari. Penelitian ini menggunakan metode Line Intercept Transect (LIT) dan sensus visual bawah air (underwater visual census) untuk menilai tutupan karang dan pengamatan terhadap ikan karang sebagai data awal. Analisis spasial dilakukan untuk menganalisis kesesuaian lingkungan perairan dengan bantuan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG). Pemilihan komoditas ikan karang dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), sedangkan pembuatan strategi pengembangan budidaya ikan karang dengan sistem sea ranching dengan menggunakan metode SWOT. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata penutupan karang hidup di ketiga pulau termasuk dalam kategori buruk sampai sedang. Dari analisis spasial diperoleh total luasan perairan, yang termasuk kategori kelas Sangat Sesuai sekitar 165.6 ha, dan kriteria Sesuai dengan luasan 1222,9 ha yang terdistribusi pada daerah pesisir pulau yang dikelilingi oleh terumbu karang, sedangkan untuk kriteria kelas Tidak Sesuai sebesar 954,9 ha. Komoditas budidaya yang paling sesuai untuk dikembangkan budidaya sistem sea ranching adalah ikan kerapu. Dalam upaya pengembangan sea ranching dapat berjalan dengan baik maka diperlukan strategi yang terdiri dari (1) menciptakan usaha yang ramah lingkungan, (2) rehabiltasi karang dengan artificial reef dan restocking (pengkayaan stok) (3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (4) memfungsikan pengaturan tata ruang laut, (5) meningkatkan kapasitas kelembagaan (6) pemberdayaan masyarakat (7) pengembangan pola kemitraan (co-manajement). Kata kunci : Sea ranching,
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: