Judul: The Strategy of Budget Disbursement Optimization in The Agency of Public Works and Spatial Planning of Bogor Regency
Abstrak: Anggaran belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mendanai seluruh program dan kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan dasar publik. Selama kurun waktu 2014-2018 persentase rata-rata anggaran belanja DPUPR Kabupaten Bogor sebesar 29.06% terhadap total APBD terhadap 32 SKPD lainnya. Persentase proporsi tersebut merupakan angka yang paling besar dalam proporsi anggaran belanja langsung pada APBD Kabupaten Bogor. Disisi lain besarnya anggaran belanja langsung yang dikelola oleh DPUPR Kabupaten Bogor tidak sejalan dengan besarnya persentase realisasi anggaran belanja langsungnya. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bogor, selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) memperoleh rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,73%. Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor merupakan SKPD yang mempunyai angka realisasi anggaran terendah yaitu 75.01%. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor. Tahap awal dari penelitian ini adalah dipilih penyebab utama yang menghambat terserapnya anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor oleh responden selaku pengelola anggaran pada DPUPR Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan analisis skala likert ditentukan penyebab utama kurang optimalnya persentase realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Hasil analisis skala likert digunakan untuk menentukan prioritas pemilihan strategi menggunakan metode AHP(Analitycal Hierarchy Process). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab utama kurang optimalnya persentase realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor adalah penyedia barang/jasa (rekanan) yang mengajukan pencairan sekaligus di akhir tahun, tidak bertahap sesuai dengan termyn pembayaran yang ada dalam dokumen kontrak. Pernyataan tersebut sudah melalui uji validitas data serta uji reabilitas data dengan seluruh pernyataan memiliki r hitung >0,514 dan nilai Chronbach’s Alpha 0.954 (sangat reliabel). Hal tersebut menunjukan bahwa data tersebut valid dan konsisten. Strategi yang terpilih untuk optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor berdasarkan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) adalah dibuatnya regulasi yang sangat mengikat bagi penyedia jasa agar tertib administrasi (Peraturan Bupati)., Budget expense is the expenditure conducted by the government to fund all programs and activities that have both direct and indirect impacts, to basic public services. In between 2014 – 2018, the average budget expense of Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency was 29.06% to total budget towards other 32 Local Government Working Unit. This percentage stood as the highest proportion of direct expenses in the Bogor Regency’s budgeting. In the other hand, the huge amount of direct expense budget managed by Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency was not compliant with the realization percentage. According to Budget Realization Report during 2014 – 2018, the Local Government Working Unit in the Bogor Regency of Budget had achieved the average budget realization of 90.73%; while the District’s Public Works and Spatial Planning Office of Bogor scored the lowest realization of 75.01%. Brought up by such condition, this research was conducted to formulate the strategy to optimize the realization of direct expense at Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency. The initial phase
Keyword: budget disbursement, strategy, AHP (Analitycal Hierarchy Process)

Judul: Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bogor
Abstrak: Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuantujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat memberi sumbersumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Ironisnya anggaran Pemerintah Kota Bogor yang tidak tergunakan (idle) trennya terus meningkat ekuivalen dengan meningkatnya sisa anggaran belanja APBD tahun 2010-2014. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, periode tahun 2010-2014, persentase penyerapan anggaran belanja APBD Kota Bogor terus mengalami penurunan. Belanja daerah ini sejatinya merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor. Ketika terjadi kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Salah satu indikator kegagalan birokrasi adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran tersebut akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja APBD Kota Bogor merupakan akumulasi dari kegagalan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Jika ditarik rata-rata penyerapan anggaran dalam kurun waktu empat tahun terakhir nyata bahwa Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air dengan rata-rata penyerapan sebesar 69.95% merupakan SKPD yang pencapaian target penyerapan anggarannya terendah dibandingkan SKPD lainnya. Berdasarkan data yang tersaji, untuk melakukan analisis lebih lanjut maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor dipilih menjadi lokasi penelitian Gambaran empiris mengenai kinerja penyerapan anggaran inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, dengan tujuan: 1) mengidentifikasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor; 2) menganalisis faktor-faktor yang menentukan rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor; dan 3) merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan bantuan kuesioner dan diskusi (FGD), serta data dari dokumen dan laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang hasilnya kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Berdasarkan informasi dan hasil analisis data penelitian, diketahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor karena adanya kegiatan yang tidak berjalan sesuai ketetapan dalam APBD khususnya belanja modal program pembangunan jalan, jembatan, dan drainase sebagai akibat adanya hambatan dalam pembebasan lahan terkait pembangunan infrastruktur jalan baru di Kota Bogor. Disamping hal itu alokasi waktu yang dijadwalkan dalam satu tahun anggaran tidak memadai
Keyword: penyerapan anggaran, strategi optimalisasi, SWOT, QSPM

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: