Judul: Analisis indeks pembangunan manusia dan faktor-faktor yang memengaruhi di Provinsi Papua
Abstrak: Pencapaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh proses pembangunan manusia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari seberapa besar kualitas manusia di suatu wilayah. Indikator yang bisa mengukur kualitas manusia disuatu daerah yaitu dengan cara Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPMnya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi IPM di suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Di Negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi yaitu sebesar 77.60 pada tahun 2010. Sedangkan Provinsi Papua dari tahun 2004-2010 memiliki IPM yang paling kecil diantara provinsi-provinsi yang lain. Hal ini dapat diakibatkan bahwa kurangnya peranan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat terhadap ketiga dibidang yaitu: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan pada Provinsi Papua. Akan tetapi, sumber daya alam yang terdapat pada Provinsi Papua sangat besar. Jadi Provinsi Papua seharusnya mampu bersaing untuk meningkatkan IPM dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama, menganalisis perkembangan indeks pembangunan manusia dan komponennya pada setiap kabupaten di Papua. Kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Papua. Penelitian ini di fokuskan pada pembangunan ekonomi daerah, khususnya kabupaten/kota di Provinsi Papua. Menggunakan 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, dalam periode tahun 2009-2011. Analisis yang digunakan adalah analisis deskritif dan panel data dengan pendekatan Fixed Effect Model. Variabel tak bebas adalah IPM, dan variabel bebas yang digunakan antara lain : Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah perawat, rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk, rasio murid SD terhadap guru, rasio murid SMP terhadap guru, rasio murid SMA terhadap guru. Dari hasil analisis diperoleh bahwa Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, rasio kemisinan terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah perawat, rasio murid SMA terhadap guru mempengaruhi IPM, sedangkan rasio murid SD terhadap guru, rasio murid SMP terhadap guru tidak mempengaruhi IPM di Provinsi Papua. Sedangkan rasio jumlah penduduk terhadap jumlah perawat dan rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan berpengaruh positif terhadap IPM, hal ini tidak sesuai dengan teori yang dibuat sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa fasilitas pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua kurang memadai. Jadi untuk meningkatkan IPM di Provinsi Papua, pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana pada bidang pendidikan dan kesehatan seperti: meningkatkan jumlah tenaga pengajar, mendirikan puskesmas, meningkatkan tenaga medis seperti dokter, bidan dan perawat di setiap kecamatan di Provinsi Papua.
Keyword: 

Judul: Analisis pengaruh belanja pemerintah daerah Provinsi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2007-2009
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta komponen-komponen IPM pada Provinsi-Provinsi di Indonesia dan bagaimana kondisi dan pengaruh belanja pemerintah daerah Provinsi menurut urusan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap IPM periode tahun 2007-2009. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2007-2009 yaitu 70,3; 70,9; dan 71,4 merupakan kategori pembangunan manusia tingkat menengah atas. Nilai 5 IPM yang tinggi di Indonesia menyebar cukup merata, dimulai dari Provinsi Jakarta dan Jogjakarta (Pulau Jawa), Sulawesi Utara (Pulau Sulawesi), Riau (Pulau Sumatera), dan Kalimantan Timur (Pulau Kalimantan). Provinsi dengan IPM rendah berada di wilayah Indonesia timur yaitu NTT, NTB, dan Papua. Komponen angka melek huruf (AMH) pada tahun 2009 menunjukkan 85% masyarakat Indonesia sudah dapat membaca dan menulis dengan baik. Komponen rata-rata lama sekolah (RLS) adalah 7,9 tahun menunjukkan target pendidikan wajib belajar 9 tahun belum terpenuhi. Komponen angka harapan hidup (AHH) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan mencapai sebesar 68,7%. Komponen paritas daya beli di Indonesia yaitu sebesar Rp.623.400,00, dan nilai yang rendah terdapat di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, dan NTT. Berdasarkan hasil analisis menggunakan data panel, belanja pemerintah daerah Provinsi menurut urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan ekonomi berpengaruh secara nyata dan positif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Proporsi belanja pemerintah daerah Provinsi terhadap total belanja daerah sesuai target Undang-undang nomor 48 tahun 2008, namun untuk belanja urusan pendidikan belum memenuhi target pemerintah. Proporsi rata-rata belanja pendidikan tahun 2007-2009 yaitu sebesar 8,82%. Proporsi rata-rata belanja urusan kesehatan yaitu sebesar 7,28%. Proporsi rata-rata belanja ekonomi yaitu sebesar 21,16%. Dari hasil penelitian, pemerintah disarankan memberikan perhatian khusus terhadap penganggaran, pengalokasian, dan pengawasan belanja pemerintah daerah Provinsi karena belanja dapat meningkatkan IPM, terutama Provinsi NTT, NTB, dan Papua. Diperlukan juga perhatian pemerintah terutama untuk bidang pendidikan untuk Provinsi Bali sebagai daerah penghasil devisa tertinggi namun dengan nilai angka melek huruf yang rendah, juga untuk Provinsi Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai daerah-daerah pusat pendidikan tinggi serta Provinsi Papua, NTB, dan NTT yang merupakan Provinsi dengan nilai AMH dan RLS rendah. Pada bidang kesehatan, dalam meningkatkan nilai AHH, disarankan pemerintah lebih meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan anak (usia 24 bulan) serta perbaikan terhadap gizi buruk, terutama di Provinsi NTB, Kalimantan Selatan, Banten, dan Maluku Utara. Pada bidang ekonomi, pemerintah agar lebih dapat mengatasi masalah tingkat harga yang tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat, agar meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
Keyword: Provincial development spending, Human development index, Panel data

Judul: Sintesis Flavonol melalui 2’-Hidroksikalkon
Abstrak: Flavonol is a class of flavonoids commonly found in fruits and vegetables. Flavonol is very useful, especially in food sector and health. In this study, flavonol unsubstituted was successfully synthesized from an intermediate material 2’-hydroxychalcone. The 2’-hydroxychalcone was synthesized by Claisen-Schmidt condensation method between o-hydroxyacetophenone and benzaldehyde using 4 different catalysts, namely KOH 60%, solid pellet of KOH-grinding technique, BF3-Et2O, and NaH in DMF. The KOH 60% was the best catalyst, giving the highest yield (57%). Afterward, the flavonol was synthesized in 1-stage oxidation cyclization of o-hydroxyacetophenone using Algar-Flynn-Oyamada (AFO) reaction, giving 76%. The flavonol total yield from 2’-hydroxychalcone was 43%. All synthesized products were characterized by their melting points and their spectra. The success of the synthesis flavonol opens the way to synthesis of useful flavonol derivatives such as quercetin and kaempferol
Keyword: