Judul: Analisis Aktor dalam Pengelolaan Lahan Terindikasi Terlantar (Studi Kasus di Lahan eks-HGU PT. Intan Hepta Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi).
Abstrak: Tanah terindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi atau penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi lahan terindikasi terlantar, mencari penyebab lahan tersebut menjadi lahan terindikasi terlantar, serta mengetahui aktor/stakeholder yang terlibat dalam penguasaan lahan tersebut. Terdapat lahan eks-HGU PT. Intan seluas 583 ha di Desa Cipeuteuy yang diduga sebagai lahan terindikasi terlantar. Sejak status HGU lahan habis, masyarakat disekitar lahan mulai menggarap lahan yang ditelantarkan tersebut. Timbul kekhawatiran dari masyarakat penggarap yang disebabkan oleh tidak jelasnya status hukum, akhirnya masyarakat mengajukan permohonan kepemilikan lahan tersebut kepada pemerintah. Pengajuan hak kepemilikan lahan oleh masyarakat berlangsung sampai sekarang. Hal ini melatarbelakangi adanya analisis aktor terkait legalitas kepemilikan lahan. Analisis aktor menggunakan metode Actor Centred Power (ACP) untuk mengetahui besar kekuatan aktor mengacu pada elemen koersif, (dis)insentif, dan informasi dominan, berdasarkan informasi kronologis sejarah penggunaan lahan. Hasil dari analisis ACP menyimpulkan bahwa aktor yang paling berpengaruh di lahan adalah Kepala Desa. Lahan terindikasi terlantar tersebut sangat berpotensi untuk usaha hutan rakyat berbasis agroforestri dengan didukung oleh kemitraan.
Keyword: Tanah terindikasi terlantar, analisis aktor, legalitas

Judul: The Political Economy of Land Tenure Settlement in Forest Areas (PPTKH): A Case Study of Sukaslamet Village, Indramayu Regency
Abstrak: Konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan telah menjadi permasalahan mendasar pada areal kelola Perhutani. Sejarah praktik penguasaan lahan di areal kelola Perhutani menyebabkan permasalahan keterbatasan akses petani penggarap terhadap kawasan hutan, yang kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya konflik tenurial. Sejak tahun 2017, Pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan. Melalui kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan. Terbitnya seperangkat kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja turut mendorong pelaksanaan kebijakan PPTKH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika lokal kontestasi penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta implikasinya terhadap kebijakan PPTKH di Pulau Jawa. Penelitian dilakukan di Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu desa yang beririsan dengan areal kelola Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis pada dinamika visibilitas konflik serta kontestasi aktor dalam konflik penguasaan lahan. Penelaahan visibilitas konflik dan kontestasi aktor menggunakan kerangka penilaian visibilitas konflik berbasis aktor serta pendekatan Actor-Centred Power (ACP). Lintasan sejarah praktik penguasaan lahan di Desa Sukaslamet menunjukkan serangkaian proses teritorialisasi Negara pada kawasan hutan, serta adanya kontrateritorialisasi. Sejarah teritorialisasi negara pada kawasan hutan menyebabkan jaringan penguasaan lahan di tingkat tapak serta ketidakpastian pada kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan gradasi dan historiografi, serta dinamika aktor dalam konflik penguasaan lahan pada areal kelola Perhutani. Dinamika konflik penguasaan lahan pada praktik pengelolaan hutan oleh Perhutani telah menghidupkan praktik teritorialisasi lokal oleh petani penggarap. Selain itu, pergeseran kekuasaan aktor menyebabkan perubahan eskalasi dalam kontinum konflik. Penetapan kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai upaya resolusi konflik justru dapat menyebabkan kontestasi baru dengan mengundang aktor kuat lainnya. Akhirnya, kebijakan PPTKH sebagai bentuk perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya. Pola penyelesaian dalam kebijakan PPTKH yang terbatas pada skema Perhutanan Sosial (PS) tidak menyasar permasalahan mendasar terkait pendudukan kawasan hutan di tingkat tapak. Skema PS pada areal KHDPK tidak dapat mengoreksi permasalahan ketidakpastian dan inefisiensi kawasan hutan, serta situasi ketidakpercayaan politik kepada birokrasi kehutanan., Land tenure conflicts in forest areas have become a fundamental problem in the Perhutani management area. The history of land tenure practices in Perhutani's management area has caused the problem of limited access of peasants to forest areas, which later became a driving factor in tenurial conflicts. Since 2017, the Government has been trying to resolve various land tenure conflicts in forest areas. Through the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) policy, the Government seeks to protect the rights of peasants in forest areas. The issuance of policies derived from the Job Creation Law has also encouraged the implementation of the PPTKH policy. This study aims to analyze the local dynamics of land tenure contestation in forest areas and its implications for PPTKH policy in Java. The research was conducted in Sukaslamet Village, Indramayu Regency, one of the villages that intersects with the Perhutani management area of Indramayu Forest Management Unit (KPH). The study uses a qualitative approach focusing on analyzing the dynamics of conflict visibility and actor contestation in land tenure conflicts. Examining conflict visibility and actor contestation uses an
Keyword: kebijakan PPTKH, penguasaan lahan, visibilitas konflik, kontestasi aktor, Actor Centred Power

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: