Judul: Kajian Kebijakan: Kelembagaan Urusan Kesehatan Hewan di Indonesia
Abstrak: Kajian ini membahas tentang kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan hewan di Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji kuatnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan hewan berdasarkan hasil identifikasi nama kelembagaan dan struktur organisasi yang bertanggungjawab dalam urusan kesehatan hewan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebelum PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diimplementasikan. Penyelenggaraan urusan kesehatan hewan di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nama kelembagaan dan struktur organisasi penyelenggara yang beragam. Keragaman nama kelembagaan dan struktur organisasi penyelenggara urusan kesehatan hewan ini menjadi salah satu indikator untuk melihat kuatnya kebijakan pemerintah dalam urusan kesehatan hewan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebagian provinsi (41%, n= 14) dan sebagian kecil kabupaten/kota (6%, n= 31) memiliki kebijakan pemerintah yang sangat kuat dalam urusan kesehatan hewan. Sulitnya pelaksanaan otoritas veteriner sesuai dengan konsep yang terdapat dalam UU No.41 Tahun 2014 disebabkan oleh keragaman nama kelembagaan dan struktur organisasi penyelenggara urusan kesehatan hewan serta tidak adanya peraturan turunan dari UU No. 41 Tahun 2014 yang mengatur secara rinci tentang otoritas veteriner
Keyword: kebijakan, kelembagaan, kesehatan hewan

Judul: Beberapa permasalahan tentang obat hewan, ditinjau dari peraturan perundangan
Abstrak: Pemerintah telah mengeluarkan seperangkat peraturan perudangan tentang obat hewan untuk mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan obat hewan. Peraturan tersebut berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Surat Keputusan Direktur Jendral Peternakan. Sejauh mana peraturan-peraturan di atas telah dilaksanakan maka penulis mengadakan analisa terhadap permasalahan yang ada berdasarkan literatur dan komunikasi pribadi. Permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah perizinan, registrasi/pendaftaran obat hewan, pengawasan, antibiotika dan masalah pemakaian obat hewan. Masalah perizinan terutama terdapat pada sektor pengecer, baik dalam bentuk Depo Obat Hewan maupun Toko Khusus Obat Hewan. Masih banyak di antara mereka yang belum memiliki izin atau mengajukan izin, padahal sektor inilah yang langsung berhubungan dengan para peternak. ...
Keyword: 

Judul: Enhancement of photon absorbtion on BaxSr1-xTiO3 thin films semiconductor using photonic crystals.
Abstrak: In this research, has been conducted BaxSr1-xTiO3 (BST) thin films manufacturing for mole fraction x = 0.25, 0.35, 0.45, and 0.55; and concentration of 1 molar using chemical solution depositon (CSD) method. The materials, which are used in this research, are barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%], titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28), 97.999%], gallium trioxide [Ga2O3], 2-methoxyethanol [H3COOCH2CH2OH, 99%] and 1 x 1 cm of transparent conductive oxide (TCO) glass as substrate. Two BST thin films are made that for BST thin films which are doped by 10% galium (BGST) as p-type layer and pure BST solution as n-type. BST solution is made by reacting barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%] and titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28)] into 2-methoxyethanol solvent [H3COOCH2CH2OH, 99%] in accordance with mass gram for each x value. While, BGST solution is made in the same way as BST solution, plus adding gallium at 10% of the mass of BST. Once all materials are reacted, then vibrated using ultrasonic for 90 minutes, and followed by coating BGST / BST on the TCO substrate. Once the layer is formed, then annealed for 15 hours at temperature of 500 °C with increasing rate of 1.67 oC/minute. Characterizations of BST thin films with or without photonic crystals include the absorbance and transmittance in the visible light spectrum, as well as the electrical photoconductivity characterizations. From BST thin films without photonic crystals indicate that our thin films have light absorption area on almost the entire range of the visible light spectrum even to the infrared range with absorption value over than 67.6%, in addition, it can be seen that the maximum absorbance of BST thin films for all mole fractions lie in blue to green light spectrum region, 457 nm ≤ λ ≤ 570 nm and the minimum in yellow to red light spectrum region, 570 nm ≤ λ ≤ 678 nm. The largest absorbance is found at x = 0.25 with average absorbance value of 92.04% and maximum and minimum absorbance peaks at wavelength of 500.89 and 657.72 nm, respectively. At x = 0.35, average absorbance value decreased to 83.55% with maximum and minimum peaks at 505.73 and 613.68 nm, respectively. Then increased to 91.16% at x = 0.45 with maximum and minimum peaks at 506.04 and 618.56 nm, respectively. At x = 0.55, average absorbance value decreased to 80.12% with maximum and minimum peaks at 507.85 and 608.79 nm, respectively. Moreover, it can be seen that the addition of barium mole fraction leads to wider maximum absorbance or minimum transmittance peaks and narrower minimum absorbance or maximum transmittance peaks in the same range of the green and blue & red light spectrums, respectively. BST thin films with photonic crystals show increasing in absorption for all x values in the range of 3.04 into 13.33%. At x = 0.25, average absorbance percentage increased 3.96% from 92.4 into 95.68%, for x = 0.35 average percentage increased 7.07% into 89.45 from 83.55%. Furthermore, average absorbance of BST thin films at x = 0.45 increased 3.04% from 91.16 into 93.93% and x = 0.55 has
Keyword: