Judul: Isolasi dan karakterisasi eDNA gen penyandi metallothionein tipe 2 dari Melastoma offine L
Abstrak: Melastoma affine mampu tumbuh dengan baik pada tanah asam dan kelarutan AI yang tinggi sehingga M. affine diduga mempunyai mekanisme detoksifikasi AI dan cekaman asam. Salah satu gen yang berperan dalam detoksifikasi logam berat adalah metallthionien (MT). Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi cDNA gen penyandi metallthionien tipe 2 dari M. affine.
Keyword: 

Judul: Isolasi dan Karakterisasi cDNA Gen Penyandi Metallothionein Tipe 2 dari Melastoma malabatrhicum L.
Abstrak: Melastoma malabatrichum merupakan tanaman akumulator aluminium (Al) yang mampu tumbuh baik pada tanah asam dengan kelarutan Al tinggi. M. malabatrichum (Mm) diduga memiliki mekanisme detoksifikasi Al dalam pertahanannya terhadap cekaman Al. Salah satu gen yang berperan dalam detoksifikasi logam berat ialah metallothionein (Mt). Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi cDNA gen penyandi metallothionein tipe 2 dari M. malabatrichum. RNA total telah diisolasi dari daun M. malabatrichum. cDNA telah disintesis menggunakan RNA total sebagai cetakan dengan transkripsi balik. Melalui teknik PCR, cDNA MmMt2 berhasil diisolasi dengan menggunakan primer spesifik untuk gen Mt2 yang didesain dari Arabidopsis thaliana (AtMt2) (Nomor aksesi: AY037263). cDNA MmMt2 telah berhasil disisipkan ke dalam pGEM®-T Easy dan plasmid rekombinan telah berhasil diintroduksikan ke dalan Eschericia coli galur DH5 . Pengurutan sekuen cDNA MmMt2 menghasilkan 246 pb yang menyandikan 81 asam amino. Analisis situs enzim restriksi menunjukkan cDNA MmMt2 tidak mengandung situs enzim restriksi EcoR1. Analisis kesejajaran lokal nukleotida dan asam amino menggunakan program BLAST menunjukkan bahwa cDNA MmMt2 sama dengan cDNA AtMt2A dari A. thaliana (Nomor aksesi: NM_111773).
Keyword: 

Judul: Konsekuensi Perubahan Status Badan Hukum Suatu Bank Terhadap Kinerja Keuangan : Studi Kasus Pada Bank Bukopin
Abstrak: Data statistik Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan di donesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah dibidang keuangan melalui Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Kebijakan ini merupakan pemicu bagi pertumbuhan dan berkembangnya perbankan di Indonesia dimana terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan perbankan untuk mendirikan baik baru maupun perluasan kantor-kantor cabang/ outlet bagi bank yang sudah beroperasi. Jumlah bank yang beroperasi pada tahun 1988 sebanyak 111 buah dan pada tahun 1995 mengalami peningkatan menjadi 240 buah atau rata-rata pertumbuhannya mencapai 16% setiap tahunnya, sedangkan perkembangan jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya mencapai 29% yaitu dari tahun 1988 jumlahnya hanya 1.728 buah meningkat menjadi 5.228 buah pada tahun 1995. Perbankan yang beroperasi di Indonesia bila dilihat dari aspek bentuk Badan Hukumnya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Bank yang berbadan Hukum Perseroan dan Bank yang berbadan Hukum Koperasi, dimana dalam operasionalnya masing-masing bentuk badan hukum Bank tersebut harus tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan bagi Bank yang berbadan Hukum Koperasi, disamping harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diwajibkan pula untuk mentaati ketentuan Undang-Undang tentang Perkoperasian. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama dalam prinsip dasar sumber permodalan dan proses pengambilan keputusan, sehingga lingkup usaha Koperasi menjadi sangat terbatas. Secara teknis, perbedaan ini tentu saja akan mempengaruhi pada kinerja Keuangan Bank Umum yang berbadan Hukum Koperasi dan Bank Umum yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas. Bank Bukopin yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 oleh 8 (delapan) Induk Koperasi di Indonesia merupakan satu-satnya Bank Umum yang berbentuk Badan Hukum Koperasi, dimana dalam operasionalnya harus bersaing dengan Bank Umum lainnya yang pada umumnya memiliki Badan Hukum Perseroan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, sumber permodalan Koperasi hanya dimungkinkan berasal dari anggota koperasi yang jumlahnya terbatas yaitu dalam bentuk simpanan pokok yang dibayarkan sekali pada saat anggota tersebut tercatat sebagai anggota simpanan wajib yang jumlahnya ditetapkan dalam rapat anggota koperasi serta dana cadangan yang diambilkan dari keuntungan/sisa hasil usaha koperasi. Dengan melihat kondisi perkoperasian di Indonesia yang belum dapat berkembang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dimana Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional, maka pemupukan permodalan merupakan masalah yang mendasar bagi berkembangnya suatu badan hukum yang berbentuk koperasi. Sementara untuk badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan permodalannya karena permodalan dalam PT yang diwujudkan berupa saham pada dasarnya dapat dimiliki oleh orang perseorangan maupun badan usaha. Dengan meningkatnya jumlah Perbankan terutama sebagai akibat kebijakan Pemerintah pada 28 Oktober 1988, menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan pelayanan perbankan sehingga untuk mendukung kegiatan operasioanlnya dituntut mampu meningkatkan permodalannya. Menyadari kondisi dan kelemahan yang dimiliki oleh Bank Bukopin, maka pada pertengahan tahun 1993 atau tepatnya tanggal 29 Juni 1993, melalui Rapat Anggota Khusus BANK BUKOPIN, diputuskan untuk dilakukan Perubahan status badan hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan status Bank Bukopin menjadi Perseroan Terbatas ini disebabkan karena Bank
Keyword: Kinerja Keuangan, Badan Hukum, Bank Bukopin