Judul: Induksi Pematangan Gonad Belut Sawah Monopterus albus Melalui Kombinasi Hormon dan Antidopamin
Abstrak: Rice field eel is one of the protogeneous hermaphrodite animals with high demand and so far the procurement for rice field eel was obtained from nature, that will lead to diminishing numbers. Therefore, breeding efforts should begin with providing parent mature gonads. This study used a measure of rice eel with weight 30.34 ± 5.34 g and 30.1 ± 2.16 cm long with the induction maturation gonads of eels rice is done by a combination of hormones PMSG (P) and antidopamin (AD) in which (A) control, (B) P 5 + 5 AD, (C) P 10 + 5 AD, (D) P 15 + 5 AD. Combination hormone 15 IU PMSG and 5 ppm antidopamin GSI eel fish increased 2.36% in the fifth week, whereas the highest HSI of 7.9% in the second week of treatment, pregnancy rate of 80% of eels treatment started in the third week of treatment until end of treatment, the highest SGR of 0.5% and gonad histology in the fifth week showed that the eel rice has reached a level IV gonad maturity, compared with a combination of PMSG treatment and lower doses antidopamin newly attained gonad maturity III, while the controls showed no occurrence changes in gonad maturity level. The results of this study indicated that a combination of PMSG and antidopamin hormone can increased the maturity of the gonad eel and eel rice to the size of 30.34 ± 5.34 g and 30.1 ± 2.16 cm long to females sexes. This technology can be applied as the initial development of semi-natural spawning in the field eel.
Keyword: 

Judul: Induksi pematangan gonad belut sawah monopterus albus dengan hormon gonadotropin 5IU, 10 IU dan 15 IU
Abstrak: Rice field eel is one of high demand commodity in the market, therefore hatchery efforts should be initiated to provide mature broodstock in the early development. This study used female rice field eel size of weight (14.252±1.346 g) with the induction of pregnant mareserum gonadotropin (PMSG) with dosage of 0 IU Control, 5 IU, 10 IU, 15 IU. Result indicates that the induction 10 IU of PMSG hormone can increase eel fish gonadosomatic index (GSI) value 0.9% in the fourth week, instead the highest Hepatosomatic index (HSI) value 5.303% in the second week of treatment. Maturing state is obtain from third week until at the end of treatment (fifth week). The highest spesific growth rate (SGR) for 0.025% came from 15 IU treatment and gonadal histology in the fifth week showed that the rice field eel has reached the maturing state. The impact of PMSG hormone can accelerate the maturity of rice field eel female gonads on the size of 14.252±1.346 g and length of 25.73 ± 0.253 cm can be applied as early in the development of semi-natural spawning rice field eel., Belut merupakan ikan dengan permintaan pasar yang terus meningkat sehingga perlu dukungan p embenihan untuk meningkatkan ketersediaan stok. Pengembangan pembenihan dimulai dengan penyediaan induk matang gonad. Pada penelitian ini dilakukan pematangan gonad betina (14,252±1,346g) dengan metode induksi hormon Pregnant mare serum gonadotropin(PMSG) pada dosis 0 (kontrol), 5 IU, 10 IU dan 15 IU. Hasil menunjukkan pemberian hormon tersebut pada dosis 10 IU meningkatkan Gonadosomatic Index (GSI) 0,9% pada minggu 4 dan Hepatosomatic index (HSI) 5,303% pada minggu 2. Tingkat kematangan gonad terjadi pada minggu 3 sampai dengan minggu 5. Spesific growth rate (SGR) tertinggi (0,025%) terjadi pada perlakuan dosis 15 IU dengan tahap maturasi pada minggu 5 yang dapat dilihat dari histologi gonad. Dapat disimpulkan hormon PMSG mempercepat kematangan gonad betina belut sawah dan merupakan pengembangan awal (invensi) untuk teknologi pemijahan semi alami belut sawah.
Keyword: 

Judul: Kajian Persyaratan Penempatan Jabatan Struktural Eselon Iv dan Iii Di Dinas Kebakaran Dki Jakarta
Abstrak: Dinas Kebakaran Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah perangkat pelaksana Pemerintah DKI Jakarta dalam bidang pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya di wilayah Ibukota Jakarta. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebakaran DKI memiliki kewenangan dan tanggung jawab, sumberdaya, dana, sarana, prasarana dan personil yang memerlukan keahlian dan keterampilan, peralatan dan perlengkapan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 1980 Juncto Nomor 11 tahun 1986. Dimensi dan kompleksitas permasalahan kebakaran, dalam hal ini adalah kebakaran. kota merupakan salah satu bencana bagi di wilayah Kota DKI Jakarta. Terjadinya kebakaran kota semakin lama semakin bertambah seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Tingginya insiden-insiden yang terjadi pada beberapa periode belakangan ini, baik variasi jenis maupun penyebab dan akibat kerugian yang ditimbulkannya, memperlihatkan kecenderungan yang juga semakin meningkat yang secara keseluruhan masih merupakan kerugian yang langsung dapat dihitung, belum termasuk kerugian tak langsung sebagai akibat terjadinya insiden-insiden tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kebakaran DKI Jakarta selaku organisasi yang berkompeten dalam penanggulangannya harus mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang berada dalam kondisi yang baik dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTЕК), menghadapkan Dinas Kebakaran DKI Jakarta kepada berbagai permasalahan, terutama masalah rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masalah ini dirasakan oleh masyarakat karena adanya kebijakan zero growth sampai tahun 2000 oleh Menteri Pembinaan Aparatur Negara, sehingga membawa konsekuensi logis bagi unit instansi masing-masing untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada. Usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja harus disertai dengan pendidikan dan pelatihan atau dengan perpaduan pandangan antara karyawan dengan pimpinan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif, pembinaan efektivitas kerja ke arah pengaturan dan pengusahaan secara maksimal dengan penempatan karyawan atau pegawai atas prinsip penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat (tke right man on the ringt job). Dalam upaya tersebut di atas, Dinas Kebakaran DKI Jakarta telah membuat standar jabatan dengan mengacu kepada National Fire Protection Association (NFPA). Namun demikian, standar jabatan tersebut berbenturan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Pememerintah DKI Jakarta. Benturan tersebut diantaranya adalah untuk karier dalam jabatan struktural Eselon IV dan III harus mengikuti dan lulus dari Diklat ADUM (Administrasi Umum) dan SPAMA (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama). Hal ini tentunya membawa dampak tersendiri bagi Dinas Kebakaran DKI Jakarta dan mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 1986 mengenai struktur organisasi Dinas Kebakaran DKI Jakarta, sebagai 'ujung tombak Dinas Kebakaran adalah Kepala Kepala Suku Dinas Kebakaran di lima Wilayah Kotamadya. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknisnya, pejabat-pejabat tersebut hendaknya dibekali kemampuan manajerial dan kemampuan tehnik sebagai fire fighter (petugas pemadam kebakaran) dan penguasaan wilayah kota untuk pengawasan penanggulangan kebakaran. Keberhasilan Dinas Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan tercapai apabila didukung oleh peran sumberdaya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran sumberdaya manusia dalam tugas operasional Dinas Kebakaran, maka perlu diupayakan adanya suatu rancang bangun sistem pengembangan karier melalui kajian persyaratan penempatan jabatan struktural Eselon IV dan III di Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang di atas dan
Keyword: Jabatan Struktural, Dinas Kebakaran