Judul: Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan: Perspektif Hubungan Principal-Agent
Abstrak: Penggunaan kawasan hutan (PKH) adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Kebijakan PKH bertujuan untuk mengatur penggunaan kawasan hutan bagi kegiatan sektor lain yang diharapkan menjadi upaya pemerintah dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Digulirkannya kebijakan PKH ini mengakibatkan permohonan izin penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) berkembang sangat pesat sejalan dengan maraknya kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia. Penelitian implementasi kebijakan PKH ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengungkap realitas pelaksanaan kebijakan PKH. Pendekatan studi kelembagaan khususnya dalam perspektif hubungan principal-agent (agency theory) dilakukan untuk mengetahui hubungan pemerintah sebagai prinsipal (P) dan perusahaan pertambangan pemegang IPPKH sebagai agen (A) yang didukung oleh analisis-analisis lainnya yang relevan seperti analisis peraturan perundang-undangan, analisis kesenjangan kebijakan (analisis asumsi), analisis stakeholder, dan analisis respon. Penelitian dilakukan di Bogor, Jakarta dan beberapa lokasi observasi yaitu: Samarinda dan Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur), Banjarbaru dan Tanah Bumbu (Provinsi Kalimantan Selatan), Kendari, Konawe Utara dan Kolaka (Provinsi Sulawesi Tenggara). Data sekunder dan informasi telah dikumpulkan sebelum penelitian, sedangkan penelitian efektif dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Nopember 2013. Metode pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan dalam proses penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendekatan/teknik: 1) penelusuran dokumen, 2) wawancara dengan informan kunci dan responden, dan 3) observasi lapangan. Perumusan kebijakan penggunaan kawasan hutan mengikuti model inkrementalis atau model tahap demi tahap (incrementalist model). Pemerintah telah beberapa kali mengganti dan merevisi peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan PKH. Kebijakan PKH ini sebenarnya telah dirumuskan dengan tepat. Namun, ketepatan perumusan kebijakan PKH tersebut tidak menjamin mendapatkan respon yang baik dari pemegang IPPKH sebagai subyek utama implementasi kebijakan tersebut. Respon buruk dari pemegang IPPKH terhadap kebijakan PKH menunjukkan bahwa kebijakan PKH gagal mencapai tujuan. Dalam implementasi kebijakan PKH terdapat beberapa asumsi yang dibangun oleh para perumus kebijakan, yaitu: implementor mengerti persoalan pengelolaan hutan, implementor mau (berkomitmen) dan mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, kegiatan perencanaan sektor pertambangan sama dengan sektor kehutanan, dan kebijakan dapat dijalankan dengan baik oleh para pihak di lapangan. Namun, dalam tataran implementasi asumsi-asumsi tersebut justru menjadi sumber persoalan bagi pelaksanaan di lapangan. Sehingga hampir semua asumsi yang dibangun dalam kebijakan PKH tidak dapat dipenuhi. Hasil analisis para pihak menunjukkan bahwa Kementerian Kehutanan menjadi pihak kunci sedangkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) menjadi pihak utama yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan PKH. Peranan keduanya menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kemudian dalam analisis peranan terhadap setiap pihak yang berkepentingan, terdapat keseimbangan yang cukup baik antara hak (rights), tanggunjawab (responsibilities) dan manfaat (revenues) untuk masing-masing pihak. Sedangkan hubungan (relationships) antara para pihak terjalin dalam berbagai tingkat, dari bekerjasama sampai dengan adanya konflik. Namun, keseimbangan peranan dan hubungan yang dibangun oleh pemerintah tidak cukup membantu bagi keberhasilan implementasi kebijakan PKH ini. Dalam hubungan antara pemerintah sebagai P dan perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebagai A, perbedaan kepentingan dan tujuan antara P dan A menjadi permasalahan utama dalam mengkaji hubungan P-A. Hubungan P-A dalam implementasi kebijakan PKH mempunyai kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut adalah: inisiatif untuk
Keyword: Implementasi kebijakan, principal-agent, moral hazard

Judul: Evaluasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Kompensasi Lahan di Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Kebijakan penggunaan kawasan hutan (PKH) dengan kompensasi lahan untuk provinsi dengan luas kawasan hutan di bawah 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, merupakan salah satu upaya pemenuhan areal kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan nasional untuk penggunaan di luar sektor kehutanan. Pedoman pelaksanaan kebijakan PKH ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1978 melalui Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 64/Kpts/DJ/I/1978 yang dalam perkembangan sampai sekarang yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 telah mengalami banyak pergantian dan perubahan. Dalam kebijakan PKH ini dasar yang dipakai para pihak (instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau swasta dan yayasan yang telah berbadan hukum) untuk menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan adalah izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), tetapi dalam kenyataannya untuk mendapatkan IPPKH ini para pihak membutuhkan waktu yang lama. Evaluasi kebijakan PKH ini dimaksudkan untuk menganalisis isi kebijakan PKH dan mengungkap efektifitas pelaksanaan kebijakan PKH dengan kompensasi lahan. Penelitian ini dilakukan di lembaga dan badan usaha atau pihak yang terkait dengan kebijakan PKH dengan kompensasi lahan di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan September 2014. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Analisis yang digunakan adalah analisis perubahan substansi pengaturan pada pergantian peraturan perundang-undangan kebijakan PKH, analisis proses penerbitan IPPKH dengan kompensasi lahan, analisis kesenjangan yang terdiri dari disharmoni, inkonsistensi dan ambivalensi kebijakan, dan evaluasi proses retrospektif yang dipusatkan pada masalah-masalah serta kendala-kendala yang terjadi selama implementasi berlangsung dengan kriteria evaluatif efektivitas dan efisiensi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap pihak pembuat kebijakan dan yang terlibat lansung dengan terbitnya IPPKH yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani; dan pihak yang menggunakan kawasan hutan yang terdiri dari pemegang IPPKH dan pemegang persetujuan prinsip PKH yang belum mendapatkan IPPKH. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergantian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan PKH yang terjadi sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2014, dilakukan untuk perbaikan pokok-pokok pengaturan dan substansi yang terkandung didalamnya sehingga menjadi semakin jelas, obyektif dan tersusun dengan baik. Ditinjau dari proses penerbitan IPPKH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengaturan tata waktu penyelesaian, tugas dan wewenang pihak-pihak yang terlibat lansung didalamnya serta syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh IPPKH dengan kompensasi lahan baik substansi dan pengaturannya sudah terperinci dengan jelas. Ditinjau dari kesenjangan isi yang terkandung didalamnya tidak terjadi disharmoni kebijakan tetapi terdapat inkonsistensi dan ambivalensi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan PKH dengan kompensasi lahan di Provinsi Jawa Barat belum efektif dan efisien, ditinjau dari keberhasilan memperoleh IPPKH, keberhasilan penambahan luas dan pengelolaan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi, waktu yang diperlukan pemegang persetujuan prinsip PKH untuk mendapatkan IPPKH serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi. Kendala terbesar yang dihadapi oleh pihak yang akan menggunakan kawasan hutan untuk memperoleh IPPKH dalam kebijakan ini adalah sulitnya menyediakan lahan kompensasi.
Keyword: compensation land, effectiveness, efficiency, leasehold forest area license, the policy on the use of forest area

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera