Judul: Penataan dan pengembangan sistem kontrak Perhutanan Sosial (PS)  : Penelitian di RPH Kiara Payung, BPKH Ciranjang Utara KPH Cianjur-unit III Jawa Barat
Abstrak: Hutan dan manusia atau masyarakat, sejak awal peradaban ditandai oleh adanya hubungan saling ketergantungan, karena hutan merupakan sumber bahan kehidupan dasar (basic needs) manusia akan air, enerji, makanan, protein, udara bersih, perlindungan dan sebagainya. Pada kondisi seperti ini masyarakat leluasa masuk hutan untuk keperluan sehari-harinya tanpa ada batasan. Para pengelola hutan sebenarnya telah menyadari bahwa terjadinya kerusakan dan tekanan terhadap hutan dapat dihindari, paling tidak dapat dikurangi dengan jalan peningkatan daya guna hutan dan masyarakat. Bertolak dari kenyataaan ini, maka dirumuskan suatu gagasan bentuk kerjasama antara penduduk di sekitar hutan dengan Perhutani yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Gagasan tersebut tertuang dalam konsep Perhutanan Sosial yang penerapannya dirintis pada tahun 1986, setelah sebelumnya diterapkan Kontrak Tumpangsari pada beberapa tahun sebelumnya. Perhutanan Sosial dapat dipandang sebagai suatu bentuk adaptasi yang menampung perubahan- perubahan dalam kondisi yang relevan, terutama dalam kepentingan penduduk di sekitar hutan. Kontrak itu sendiri digambarkan sebagai suatu bentuk institusi di taraf operasional, yang berfungsi untuk menata struktur hak-hak berdasarkan transaksi yang berlangsung antara kelompok (individu) (Tatuh, 1992). Dalam hal ini transaksi yang berlangsung terjadi antara pihak Perhutani dengan pesanggem. Adanya perbedaan keefektifan dari struktur hak-hak menjadikan dorongan bagi perkembangan Kontrak Tumpangsari ke Perhutanan Sosial. Dua modifikasi penting dalam aspek silvikultur (produksi, konservasi tanah dan air, lingkungan hidup dan sosial) (Perhutani, 1988) yang dilakukan dalam penerapan Kontrak Perhutanan Sosial adalah jarak tanam dan komposisi jenis tanaman. Jika pada Kontrak Tumpangsari jarak tanam yang berlaku antara 2 x 1 m sampai 3 x 3 m, maka pada Kontrak Perhutanan Sosial berkisar antara 4 x 2 m sampai dengan 6 x 2 m. Pada lokasi petak sampel dalam penelitian ini digunakan jarak tanam untuk tanaman pokok 6 x 1 m pada lokasi demplot.
Keyword: 

Judul: Evaluasi proyek perhutanan sosial dan analisis optimalisasi usahatani tumpangsari tanaman pangan di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Hanyuang Tengah, KPH Sukabumi Jawa Barat
Abstrak: Di Pulau Jawa sejak tahun 1986 telah dikembangkan. Perhutanan kawasan Sosial berupa pilot proyek, tersebar di 13 lokasi di 3 unit Perum Perhutani meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1987, mulai dilaksanakan perluasan/pengembangan yang melipu- ti B1 lokasi. Proyek Perhutanan Sosial diterapkan terutama kawasan hutan yang rawan akibat tekanan sosial pada adanya proyek ini didukung oleh dana bantuan dari Ford Foundation dan perguruan terutama dalam kegiatan penelitian. dengan ekonomi, misalnya dalam bentuk tingginya pencurian kayu maupun penyerobotan areal hutan untuk lahan pertanian. Implementasi melibatkan beberapa instansi pemerintah tinggi Perhutanan Sosial adalah bagian (Pembangunan intensif program mening- Dalam proyek Perhutanan Sosial kedudukan dari PMDH Hutan) dengan pola penyuluhan pembangunan dan pengamanan hutan dengan Masyarakat merupakan mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan guna katkan fungsi-fungsi hutan secara optimal dan meningkatkan jahteraan masyarakat, sekaligus perbaikan lingkungan kelestariannya. proyek adalah dan Desa yang cara kese- menjaga sebagai mitra karya Perum Perhutani, peserta sehingga diharapka adanya partisipasi aktif para peserta dalam pembangungan hutan. (masyarakat) Penetapan masyarakat berupa rendahnya tingkat pendapatan (52.58 persen meng- gantungkan hidup sebagai buruh, baik di perkebunan RPH Hanjuang Tengah adalah salah satu lokasi Perhutanan didasarkan Sosial pada di Jawa Barat. usaha untuk mengatasi masalah pilot lokasi yang proyek tersebut dihadapi dan kehutanan) serta mengatasi keterbatasan lahan garapan untuk kegiatan usahata- ni (89.5 persen areal desa merupakan perkebunan dan hutan). Adanya perbaikan tingkat pendapatan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerawanan di kawasan hutan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek tersebut, kiranya perlu dikaji apakah pelaksanaan proyek di tingkat kegiatan modal apakah Perum dan tingkat petani adalah layak, mengingat bahwa tersebut membutuhkan biaya besar sedangkan terbatas. proyek ketersediaan. Penilaian kelayakan ini penting untuk melihat memberikan manfaat kepada petani peserta proyek, Perum Perhutani dan masyarakat secara umum. Di samping itu dengan adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki petani, perlu diketa- hui bagaimana pola kegiatan usahatani tumpangsari tanaman yang optimal agar pendapatan petani peserta maksimum. pangan
Keyword: Intercropping

Judul: Separation of Neodymium from U3Si2/Al Fuel Plate for Burn-Up Determination
Abstrak: Neodymium is a common fission product produced in nuclear fission reactions. Neodymium in this study was chosen as a burn-up indicator for U3Si2/Al fuel element plates because the neodymium isotope is a stable fission product with a fairly high yield. Some procedures were carried out to separate neodymium, starting with the separation of cesium isotopes (137Cs, 134Cs) through the precipitation method, then separation of uranium isotopes (235U, 238U) and plutonium isotopes (239Pu, 238Pu) with Dowex 1x8 ion exchange resin, and separation of neodymium (Nd), samarium (Sm), as well as cerium (Ce) with Dowex 1x4 ion exchange resin. The Cs recovery reached 99.95%. The U and Pu isotopes resulting from the separation are subjected to an electrodeposition process and the weight of each isotope can be measured with an alpha spectrometer. The separation results of Nd from Sm and Ce have been proven using an XRF spectrometer. The neodymium isotopes separation was corrected using the standard addition method, and an average total Nd content of 2.4 ppm was obtained in the PEB U3Si2/Al bottom solution. It is hoped that this separation method can be applied in determining burn-up of nuclear fuel.
Keyword: neodymium, burn-up indicator, U3Si2/Al fuel plate