Judul: Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat
Abstrak: Konflik tenurial dalam kawasan hutan terjadi di Desa Bukit Harapan dan Desa Ompi. Terjadinya konflik karana kedua desa tersebut terletak dalam kawasa hutan sihingga muncul klaim terhadap pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab konflik, memetakan kepentingan dan pengaruh aktor yang terlibat dalam konflik serta mencari resolusi konflik atas klaim tenurial di dalam kawasan hutan. Metode yang digunakan adalah analisis konflik, analisis kebijakan dan analytical hierarchy prosess (AHP) dengan menggunakan aplikasi Expert Choice 11 untuk mendapatkan alternatif resolusi konflik tenurial dalam kawasan hutan. Studi ini menunjukan bahwa klaim atas lahan dalam kawasan hutan disebabkan oleh adanya desa dalam kawasan hutan, tumpang tindih kepemilikan, serta tapal batas yang tidak jelas antar desa, lahan garapan masyarakat serta lahan masayarakat dengan hak guna usaha (HGU). Oknum pemerintah desa, masyarakat pengelola lahan di dalam kawasan hutan, masyarakat desa di dalam kawasan hutan, dan pengusaha lokal adalah aktor utama terhadap konflik yang terjadi. Sedangkan Pemerintah Daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)-Lariang, serta Dinas Kehutanan Provinsi merupakan aktor pendukung dalam konflik. Rekomendasi solusi yang dapat direalisasikan berdasarkan analytical hierarchy prosess (AHP) menggunakan aplikasi Expert Choice 11 adalah masyarakat memiliki kejelasan status atas lahan dan diberikan legalitas atas lahan yang mereka garap. Rekomendasi kebijakan ini mengacu pada Perpres no 88 Tahun 2017 dengan tujuan prioritasnya adalah penguatan kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agrarian (TORA) dengan memperkuat hak-hak rakyat atas tanah secara legal setelah dijalankannya redistribusi penguasaan dan pemilikan TORA. Dalam penjelasan Perpres no 88 Tahun 2017, jika penguasaan tanah setelah bidang tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dan produksi serta luas kawasan hutan yang harus dipertahankan lebih dari 30% dari luas DAS, pulau dan/atau provinsi, maka untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diselesaikan melalui resettlement. Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 tahun dan/atau sebelum ditetapkannya kawasan hutan maka dikeluarkan dari kawasan hutan, namun jika penguasaannya kurang dari 20 tahun maka diselesaikan melalui perhutanan sosial Pasal 10 dan 11. Secara garis besar kedua desa tersebut terletak dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta penguasaan tanahnya lebih dari 20 tahun dan sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan maka dilihat dari Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Pasal 10, 11 dan 13 bahwa, pengusaan tanah dapat diterbitkan sertifikat dengan penggunaan sesuai dengan fungsinya.
Keyword: konflik Tenurial, kebijakan, resolusi, kawasan hutan

Judul: Konflik Pemanfaatan, Kelembagaan Serta Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Pada KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan.
Abstrak: Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kontribusi devisa. Hasil penilaian operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada tahun 2015 menunjukan KPHP Meranti bernilai kategori cukup karena kinerja kelembagaan pengelolaan hutan belum optimal. Kinerja kelembagaan yang belum optimal diduga karena permasalahan, antara lain: tumpang tindih pemanfaatan, ketidakjelasan hak-hak kepemilikan, rasa ketidakadilan alokasi lahan, berbagai kepentingan dan pengaruh pengguna lahan, dan konflik pemanfaatan. Dugaan tersebut menjadi dasar menjelaskan pengaruh kinerja kelembagaan terhadap keberlanjutan pengelolaan KPHP dan resolusi konflik. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui resolusi konflik pemanfaatan, sedangkan tujuan khusus, yaitu: a) menerangkan bentuk mekanisme akses dan hak kepemilikan; b) menerangkan persepsi masyarakat, kepentingan, dan pengaruh aktor; c) menerangkan dominasi perusahaan dan bentuk tuntutan serta status klaim lahan; d) memetakan konflik pemanfaatan; e) mendiagnosa kelembagaan; f) menerangkan keberlanjutan pengelolaan, dan g) membangun konsep resolusi konflik dengan peran desa dalam kelembagaan pengelolaan kawasan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terbuka; wawancara aktor kunci; studi sejarah dokumen, literatur, dan peta; serta data sekunder pendukung lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kontruksivisme dengan metode analisis deskriptif kualitatif didukung statistik sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa secara garis besar ada lima bentuk mekanisme akses hak dan lima bentuk mekanisme akses struktur dan relasi. Ketidakjelasan hak kepemilikan disebabkan berbagai status dan posisi pengguna, yaitu: a) adanya pemukiman, kebun campuran, kebun Sawit dan Karet; penyewa lahan untuk aktivitas tambang ilegal di areal kerja HTI, b) adanya izin pemilik kebun tidak prosedural dengan skala usaha luasan cukup besar pada wilayah tertentu, dan c) adanya izin pertambangan di areal kerja HTI. Persepsi masyarakat dibedakan berdasarkan memori selektif dan perhatian selektif sebelum dan sesudah adanya izin usaha (HTI/RE/HTR). Persepsi masyarakat terkait kondisi sosial, adalah; a) layanan pendidikan, b) layanan kesehatan, c) kondisi budaya/tradisi lokal, dan d) kondisi pemilikan lahan. Persepsi terkait kondisi ekologi, adalah: a) kondisi atau keadaan hutan, b) kenyamanan tinggal, dan c) ketersediaan air bersih. Persepsi terkait kondisi ekonomi, yaitu: kesempatan kerja, peningkatan penghasilan, dan peluang bisnis masyarakat. Aktor yang sangat terkait langsung dan pengaruhnya sangat besar, yaitu: pemilik unit izin HTI, RE, pemerintah (KLHK dan Dinas Kehutanan) dan Kepala Desa/tokoh masyarakat. Klaim masyarakat lokal masih kuat dari pengaruh adat, berkaitan dengan norma tata cara pemanfaatan lahan dan menentukan pengguna. Kinerja perusahaan tidak dapat optimal akibat lahan diklaim masyarakat. Hal ini menunjukan masyarakat memiliki wewenang sehingga diberikannya legalitas berupa izin tetapi tidak memiliki legitimasi masyarakat. Analisis peran aktor menunjukan key player sebagai aktor utama, yaitu: Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, pemegang izin usaha, dan pemerintah (KLHK). Ketika para pihak memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda dan berada pada posisi yang sama sebagai key player, maka dapat dipastikan potensi konflik ada dalam pengelolaan hutan. Dominasi perusahaan dan kerusakan hutan menimbulkan tuntutan masyarakat, yaitu: a) lahan tetap menjadi hak milik sendiri, b) perbaikan ekonomi, dan c) tuntutan perbaikan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air bersih, dan pencegahan kebakaran hutan. Berdasarkan analisis prioritas penanganan konflik, wilayah izin HTI PT WAM dan wilayah tertentu berkategori rawan atau waspada, sedangkan open access bekas konsesi PT Pakerin dalam kategori sangat prioritas. Berdasarkan analisis tipologi konflik ada tiga tipologi potensi, yaitu:
Keyword: aksi kolaborasi dan kreatif, kelembagaan, konflik pemanfataan, KPHP Meranti, resolusi konflik

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: