Judul: Strategi Implementasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk Kapal Penangkap Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Abstrak: Maraknya kasus Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing) saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Saat ini pemerintah menginginkan mekanisme perizinan berjalan dengan baik. Namun, pemerintah belum memiliki informasi untuk memastikan pelaksanaan mekanisme perizinan tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi mengenai implementasi dan kendala pelaksanaan mekanisme perizinan melalui prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk perbaikan dan penyempurnaan pencegahan IUU Fishing. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mencegah IUU Fishing melalui mekanisme perizinan. Penelitian dilakukan di PPS Cilacap menggunakan metode survei dan observasi. Pengambilan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara dengan responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, analisis deskriptif, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penerbitan SPB berlandaskan pada dua kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Penerbitan SPB di PPS Cilacap telah memenuhi persyaratan yang ada, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kendala dalam proses pelayanan penerbitan SPB. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa status manajemen pelayanan penerbitan SPB di PPS Cilacap menunjukkan bahwa PPS Cilacap memiliki kelebihan namun terkendala oleh ancaman yang ada, sehingga rekomendasi strategi yang dipilih adalah strategi ST untuk memanfaatkan kelebihan dengan meminimalisir ancaman.
Keyword: Illegal Unreported Unregulated Fishing, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, pencegahan, strategi implementasi, Surat Persetujuan Berlayar

Judul: Implementasi Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Abstrak: Sertifikat hasil tangkapan ikan adalah dokumen bukti bahwa ikan hasil tangkapan yang dilaporkan atau diperdagangkan bukan dari kegiatan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing). Proses pembuktian ini disebut sertifikasi hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang di pelabuhan perikanan. Pemerintah Indonesia menerapkan penerbitan sertifikat ini sebagai respons terhadap persyaratan perdagangan ikan di Uni Eropa sejak tahun 2009. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) adalah tempat pendaratan ikan tuna namun penerbitan sertifikat tersebut baru dilakukan pada tahun 2014. Setelah berjalan selama empat tahun, Pemerintah seyogianya mengetahui sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifkat hasil tangkapan. Informasi kendala tersebut sangat penting guna memastikan proses penerbitan sertifikat berjalan dengan benar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: (1) mempelajari regulasi yang mengatur sertifikasi hasil tangkapan ikan di Indonesia, (2) mengidentifikasi kendala yang menghambat kelancaran proses sertifikasi hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Peraturan yang mengatur sertifikasi hasil tangkapan di Indonesia adalah Permen KP nomor 13 tahun 2012. Pelaksanaan sertifikasi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah berjalan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan 2012. Kendala ditemukan pada proses penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan-lembar turunan (SHTI-LT) dan sertifikat hasil tangkapan ikan-lembar turunan yang disederhanakan (SHTI-LTS), yaitu tidak adanya nota pembelian di pelabuhan asal. Kendala lain adalah tertundanya penandatanganan sertifikat akibat tidak adanya pejabat penanda-tangan, petugas yang kurang terlatih dalam pelayanan online membuat kecepatan pelayanan terganggu, dokumen persyaratan sudah tidak berlaku, pengisian logbook tidak lengkap atau tidak sesuai, dan gangguan jaringan internet.
Keyword: Cilacap, penangkapan ilegal, sertifikat hasil tangkapan

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology