Judul: Konflik Agraria Dalam Pemanfaatan Wilayah Penangkapan Ikan (Fishing Ground). Kasus Perebutan Wilayah Penangkapan lkan antara Nelayan Kecil dan Nelayan Besar di Perairan Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi
Abstrak: Perebutan sumberdaya perikanan sebagai objek agraria berupa fishing ground (wilayah penangkapan ikan) seringkali terjadi antamelayan, baik nelayan besar maupun nelayan kecil. Nelayan besar yang memiliki modal akan lebih mudah mengeksploitasi sumberdaya perikanan dibandingkan dengan nelayan kecil karena akses mereka terhadap teknologi lebih besar. Perebutan tersebut mewujud dalam bentuk pelanggaran wilayah penangkapan ikan oleh nelayan besar terhadap wilayah pesisir (0-6 mil laut) yang sejatinya merupakan wilayah penangkapan nelayan kecil sesuai SK Menteri Pertanian No.607/Kpts/Um/9/ I 976 dan SK Mentan No. 392/Kpts/IK.120/1999 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan, menyebabkan terjadinya konflik. Alat tangkap nelayan besar memiliki sifat tidak selektif, menguras objek penangkapan nelayan kecil, merusak sumberdaya hayati laut termasuk jaring dan kapal nelayan kecil. Tindakan pelanggaran ini menyebabkan nelayan-nelayan kecil kesulitan mendapatkan tangkapan ikan, dan mengakibatkan terganggunya penghasilan nelayan kecil dan mengancam kelangsungan hiclupnya (Kusnadi 2002:73). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu dan Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. Hal pokok yang dipelajari ialah proses te1jadinya konflik agraria dan struktur konflik agraria yang terjadi clalam pemanfaatan wilayah penangkapan ikan. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan strategi penelitian studi kasus. Kasus-kasus konflik agraria perairan, khususnya dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan teluk Palabuhanratu, mewujud pada pelanggaran wilayah penangkapan ikan (fishing ground) nelayan kecil oleh nelayan besar (keduanya memainkan peran sebagai subjek pemanfaat), sedang subjek agraria yang lain yakni pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan; Pengawas Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan; pemerintah daerah,) berperan dalam ha] pengaturan, pengawasan dan penegakkan aturan dalam pemanfaatanfishing groud tersebut. Pelanggaran terjadi sejak kehadiran jaring arad (sejenis trawl) pada awal 1990-an. Dikarenakan operasi penangkapan arad sampai ke wilayah pesisir (tidak selektif, 1)1erusak karang, dan jaring nelayan) memicu terjadinya bentrokan dengan nelayan keci I tradisional (jaring, pancing). Konflik berujung pada perampasan dan pembakaran alatalat tangkap arad (puncak konflik pada tahun 2001). Operasi penangkapan ikan nelayan besar di wilayah pesisir yang menganggu aktivitas nelayan kecil mendapat dukungan secara teknis dari aparat keamanan laut (Airud) dan aparat pemerintah (Dinas Kelautan) setempat. Setelah permasalahan arad selesai, maka berlanjut sejak tahun 2002 'gantian' purse seine yang melanggar wilayah penangkapan pesisir. Hampir terjadi bentrokan dengan nelayan bagan Jampang Ciwaru, namun berhasil diredam setelah adanya operasi penyisiran oleh pihak dinas Kelautan clan Perikanan, Airud, TNI AL, clan Pengawas Perikanan. Purse seine mendapat dukungan teknis dari aparat HNSI, aparat Dinas Kelautan, aparat Pengawas Perikanan. Konflik agraria yang terjadi telah mencapai krisis konflik atau konflik terbuka, selalu didahului dengan konflik-konflik laten. Konflik laten tercipta ketika tidak dilakukan upaya hukum terhadap para pelanggar baik secara pidana maupun perdata, justru terdapat hubungan dukungan dari aparat pemerintah maupun aparat keamanan terhadap nelayan besar (cara kerja kapitalis) yang dapat mempersubur konfrontasi. Karena pelanggaran terus terjadi, maka yang terjadi kemudian adalah konflik yang terbuka, seperti perampasan dan pembakaran kapal. Benturan kepentingan dan klaim terhadap penguasaan fishing ground menyebabkan hubungan antar berbagai pihak (subjek agraria) dalam pemanfaatan wilayah tangkap ikan mewujud pada suatu hubungan sosial dissosiatif berupa konflik agraria. Konflik agraria, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok nelayan besar (arad dan purse seine) terhadap wilayah tangkap nelayan kecil tradisional (Jalur l yaitu 0-6 mil Laut, berdasarkan SK Mentan No.607/kpts/Um/9/1976 dan No.392/Kpts/lK.120/1999 tentang Jalur Penangkapan
Keyword: 

Judul: Pola Pemanfaatan Daerah Penangkapan Ikan Untuk Mereduksi Konflik Perikanan Tangkap Di Perairan Utara Aceh
Abstrak: Konflik perikanan tangkap di perairan Utara Aceh merupakan persoalan konflik yang sedang terjadi sejak tahun 2005 sampai 2015. Konflik perikanan tangkap secara umum terjadi akibat sumberdaya ikan yang semakin berkurang sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat dalam memperebutkan sumberdaya pada daerah penangkapan ikan yang sama. Pada sisi lain unit penangkapan ikan cenderung bertambah sehingga produktifitas nelayan makin berkurang. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini adalah kelompok nelayan tradisional dalam memperebutkan daerah penangkapan ikan yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak konflik perikanan tangkap serta menentukan pola pemanfaatan daerah penangkapan ikan untuk mereduksi konflik. Penelitian ini dilaksanakan di perairan Utara Propinsi Aceh yang meliputi kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan AHP (Analitycal Hierarchy Process). Hasil analisis menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab konflik perikanan tangkap di perairan Utara Aceh adalah penggunaan cahaya lampu pada purse seine, perebutan daerah penangkapan ikan, penggunaan bom ikan, penggunaan trawl, Pemutusan rumpon dan illegal fishing. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari konflik perikanan tangkap adalah terganggunya habitat sumberdaya ikan, menurunnya hasil tangkapan dan pendapatan nelayan tradisional serta pertikaian antar nelayan di daerah penangkapan ikan yang diperebutkan. Pola pemanfaatan yang dapat dikembangkan adalah memberi perhatian dominan terhadap aspek biologi/SDI dalam setiap tindakan pemanfaatan, meminimalisir terjadinya pemutusan rumpon (konflik utama) dan menerapkan strategi pengelolaan dengan urutan prioritas: mediasi, arbitrase, negosiasi dan ganti rugi.
Keyword: konflik, pola pemanfaatan, daerah penangkapan ikan

Judul: Enhancement of photon absorbtion on BaxSr1-xTiO3 thin films semiconductor using photonic crystals.
Abstrak: In this research, has been conducted BaxSr1-xTiO3 (BST) thin films manufacturing for mole fraction x = 0.25, 0.35, 0.45, and 0.55; and concentration of 1 molar using chemical solution depositon (CSD) method. The materials, which are used in this research, are barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%], titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28), 97.999%], gallium trioxide [Ga2O3], 2-methoxyethanol [H3COOCH2CH2OH, 99%] and 1 x 1 cm of transparent conductive oxide (TCO) glass as substrate. Two BST thin films are made that for BST thin films which are doped by 10% galium (BGST) as p-type layer and pure BST solution as n-type. BST solution is made by reacting barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%] and titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28)] into 2-methoxyethanol solvent [H3COOCH2CH2OH, 99%] in accordance with mass gram for each x value. While, BGST solution is made in the same way as BST solution, plus adding gallium at 10% of the mass of BST. Once all materials are reacted, then vibrated using ultrasonic for 90 minutes, and followed by coating BGST / BST on the TCO substrate. Once the layer is formed, then annealed for 15 hours at temperature of 500 °C with increasing rate of 1.67 oC/minute. Characterizations of BST thin films with or without photonic crystals include the absorbance and transmittance in the visible light spectrum, as well as the electrical photoconductivity characterizations. From BST thin films without photonic crystals indicate that our thin films have light absorption area on almost the entire range of the visible light spectrum even to the infrared range with absorption value over than 67.6%, in addition, it can be seen that the maximum absorbance of BST thin films for all mole fractions lie in blue to green light spectrum region, 457 nm ≤ λ ≤ 570 nm and the minimum in yellow to red light spectrum region, 570 nm ≤ λ ≤ 678 nm. The largest absorbance is found at x = 0.25 with average absorbance value of 92.04% and maximum and minimum absorbance peaks at wavelength of 500.89 and 657.72 nm, respectively. At x = 0.35, average absorbance value decreased to 83.55% with maximum and minimum peaks at 505.73 and 613.68 nm, respectively. Then increased to 91.16% at x = 0.45 with maximum and minimum peaks at 506.04 and 618.56 nm, respectively. At x = 0.55, average absorbance value decreased to 80.12% with maximum and minimum peaks at 507.85 and 608.79 nm, respectively. Moreover, it can be seen that the addition of barium mole fraction leads to wider maximum absorbance or minimum transmittance peaks and narrower minimum absorbance or maximum transmittance peaks in the same range of the green and blue & red light spectrums, respectively. BST thin films with photonic crystals show increasing in absorption for all x values in the range of 3.04 into 13.33%. At x = 0.25, average absorbance percentage increased 3.96% from 92.4 into 95.68%, for x = 0.35 average percentage increased 7.07% into 89.45 from 83.55%. Furthermore, average absorbance of BST thin films at x = 0.45 increased 3.04% from 91.16 into 93.93% and x = 0.55 has
Keyword: