Judul: Komunikasi Lingkungan dalam Program Konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu
Abstrak: Penelitian dalam kajian komunikasi lingkungan ini melihat hubungan antara manusia dan lingkungan atau yang dikenal dengan konsep ekologi manusia.Program konservasi laut merupakan salah satu upaya menjaga pelestarian alam, penelitian ini mengkaji mengenai konservasi laut yang diterapkan di Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS), berdasarkan UU No 5 tahun 1990. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitianstudi kasus, dan paradigma postpositivist, didasari teori komunikasi lingkungan dan advokasi lingkungan dari Robert Cox, komunikasi advokasi dari Quarry dan Ramirez, dialog dari Buber dan Karlsson. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses komunikasi mengenai kebijakan konservasi di tingkat pemangku kepentingan dalam program konservasi di TNKpS; (2) menganalisis proses komunikasiantar nelayan pada forum komunikasi informal nelayan; dan (3) mengevaluasi strategi komunikasi advokasi lingkungan sebagai artikulasi kepentingan nelayan dalam mencegah terjadinya marjinalisasi nelayan. Studi menunjukkan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan pada level pemerintah dilakukan rapat pimpinansetiap hari senin dan juga rapat koordinasi. Komunikasi antar instansi pemerintah menunjukkan masih ada disharmoni, masih adanya perbedaan kebijakan, perbedaan ukuran batas wilayah, masalah otoritas kewenangan dan masalah perijinan antara Balai TNKpS dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pada level pemerintah dan nelayan masih ada disharmoni dalam masalah zonasi dan pelarangan Alat Penangkapan Ikan (API). Antara nelayan dan bisnis wisata terjadi sinergi dalam kegiatan wisata bahari. Cara mengomunikasikan pesan konservasi dari Balai TNKpS kepada nelayan tidak selalu melalui penyuluhan yang formal, akan tetapi memanfaatkan forum nelayan, suatu forum informal tempat nelayan berbagi informasi sambil kongkow-kongkow di dermaga, sering disebut tempat kongkow khas orang Pulo. Saluran komunikasinya baik saluran interpersonal, kelompok maupun bermedia. Meskipun demikian aksi nelayan masih juga terjadi, terakhir di tahun 2017 mereka melakukan aksi protes ke Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 71/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan (API), di mana salah satunya adalah pelarangan penggunaan jaring muroami. Walaupun pendekatan kepada nelayan sudah dilakukan dengan saluran interpersonal maupun kelompok, komunikasi dibangun dua arah, akan tetapi peraturan yang diberlakukan tetap dianggap top-down. Penelitian juga melihat bagaimana komunikasi terjadi antar pemangku kepentingan. Pemanfaatan forum informal nelayan sebagai sarana sosialisasi oleh Balai TNKpS bermaksud mengurangi jarak antara keduanya, dan komunikasi yang terbangun lebih bersifat dua arah, Tempat kongkow merupakan forum yang autentik, karena dibentuk oleh nelayan sendiri tanpa campur tangan pemerintah dan aktor-aktornya juga tidak terkooptasi, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi emansipatoris antar nelayan. Komunikasi emansipatoris hanya terjadi di antara nelayan yang selevel, akan tetapi jika ada keterlibatan nelayan yang kelasnya lebih tinggi bisa terjadi dominasi pula. Dialog yang terjadi adalah dialog asli (genuine), apabila komunikasinya terjadi antar nelayan pada level yang sama. Dalam dialog asli tidak ada kalah menang, karena semua menang. Salah satu kendala dalam dialog adalah „kecenderungan untuk mengevaluasi‟ kadang dilakukan oleh nelayan yang lebih tinggi pendidikannya sehingga lebih kritis. Apabila dikaitkan dengan pendekatan konservasi, pendekatan yang dilakukan oleh Balai TNKpS saat ini cenderung ke arah konservasionis, begitu pula yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rare sebagai mitra Balai TNKpS. Pendekatan developmentalis dilakukan sebelum reformasi, pendekatan eko populis di TNKpS tidak terlalu menonjol. Studi juga menunjukkan bahwa fungsi advokasi tidak dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat
Keyword: dialog, komunikasi advokasi, komunikasi lingkungan, konservasi, pemangku kepentingan, strategi komunikasi advokasi lingkungan

Judul: Strategi Komunikasi dalam Gerakan Penolakan Isu Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo
Abstrak: Kebijakan pembangunan dan lingkungan (termasuk kawasan konservasi) seringkali menimbulkan kesenjangan dalam berbagai hal, termasuk dalam kepentingan dan informasi. Sebagaimana terjadi di pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo yang juga melibatkan banyak stakeholder dengan pengaruh dan kepentingannya. Salah satunya yang terjadi di Taman Nasional Komodo terkait dengan isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo. Resistensi masyarakat muncul dalam bentuk gerakan penolakan, salah satunya dengan usaha membangun strategi komunikasi. Penelitian ini penting untuk mengungkap gerakan penolakan melalui berbagai kegiatan komunikasi. Jika suatu saat ada isu atau pun kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, masyarakat dapat melakukan strategi yang tepat untuk dilakukan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis strategi komunikasi masyarakat dalam gerakan penolakan isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo. Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, diajukan pertanyaan pendukung yaitu: (1) Bagaimana pengaruh dan kepentingan stakeholder dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo; (2) Bagaimana strategi komunikasi masyarakat kepada stakeholder lain dalam isu relokasi dan penutupan Pulau Komodo. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi lapang. Pemilihan informan melalui teknik snowball sampling, dengan memilih informan secara sengaja (purposive). Analisis data penelitian menggunakan model etnografi SPEAKING dari Dell Hymes (1974) dan model Analysis Interactive dari Miles dan Huberman (1994). Penelitian ini dilakukan di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 – Maret 2021, adapun pengambilan data primer di lokasi penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi terhadap stakeholder dalam pengelolaan TNK meliputi berbagai pihak. Stakeholder dari kelompok negara yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana tugas teknis dijalankan oleh Balai Taman Nasional Komodo, Kementerian Pariwisata berikut dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai Barat dan Kepolisian Labuan Bajo. BTNK menjadi stakeholder penting karena sebagai pengelola TNK. Peran BTNK antara lain perlindungan kawasan dan hewan Komodo, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan ijin pelayanan ekowisata. Swasta dapat dibedakan menjadi swasta kelas atas (penguasaan modal yang besar, seperti investor baik asing maupun dalam negeri, pengusaha hotel berbintang, pemilik resor, dsb) dan kelas bawah (penguasaan modal yang rendah-sedang, seperti pengusaha hotel melati, kapal wisata dengan standar rendah, dsb). Stakeholder dari kelompok swasta berperan peningkatan pembangunan ekonomi (jasa pariwisata). LSM yaitu Sunspirit berperan dalam mengawal advokasi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan TNK. Stakeholder dari unsur masyarakat/akar rumput merupakan aktor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap SDA di kawasan TNK. Masyarakat yang dibahas dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Komodo Pulau Komodo. Masyarakat juga berhimpun dalam organisasi pariwisata seperti pembuat souvenir, tour guide, penyedia homestay, kuliner dan sebagainya. Identifikasi ini yang kemudian membagi stakeholder menjadi Key Player, Subject, Context Setter, dan Crowd (Reed et al, 2009). Pengelompokkan ini berdasarkan besar kecilnya kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) dari setiap aktor/stakeholder. Stakeholder yang termasuk dalam kelompok Key Player adalah BTNK & KLHK, BOP LPF & Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Swasta kelas atas. Kelompok Subject antara lain Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Swasta kelas bawah, Organisasi
Keyword: strategi komunikasi, SPEAKING, stakeholder, Taman Nasional Komodo

Judul: Metrik Einstein (Anti-) Self-Dual Berdimensi Empat dengan Metode Cartan
Abstrak: Gravitational field equation can be formulated in differential forms (differential geometry), which describes gravity as a manifestation of the curvature of space-time. Curvature of space-time is characterized by a metric that satisfies the gravitational field equation. With differential forms it can be formulated the (anti-) self-dual Einstein equation, which is a modification of the Cartan structure in (anti-) self-dual basis. Calculation of (anti-) self-dual metric with (anti-) self-dual Einstein equation is simpler than the calculation using Christoffel symbols.
Keyword: