Judul: Dampak otonomi daerah terhadap penerimaan retribusi daerah dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di kota Tangerang
Abstrak: Pada masa sebelum otonomi daerah, peran pemerintah pusat sangat dominan untuk menentukan kebijakan pembangunan suatu daerah, baik itu pembangunan ekonomi maupun sosial dan politik. Pada saat itu, pemerintah pusat juga menentukan proporsi pembagian dana antar suatu daerah, oleh karenanya banyak terjadi ketimpangan pembagian dana tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan menurunnya penerimaan negara. Penurunan penerimaan negara tersebut telah mendorong meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah yang bersamaan dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan sebagaimana Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan pemerintah pusat yaitu Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah ini mengharuskan setiap daerah untuk memenuhi segala sesuatu mengenai pembiayaan pembangunan daerahnya sendiri....
Keyword: Economic science, Institut Pertanian Bogor, Marginal cost, Marginal revenue, Unit cost

Judul: Dampak otonomi daerah terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten:
Abstrak: Kebijakan ekonomi daerah di Indonesia yang diikuti dengan desentralisasi fiskal dilaksankan dengan diberikannya kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber0sumber penerimaan daerah. Kebikajan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (mengkoreksi vertical imbalance) serta ketimpangan kemampuan antar daerah (mengkoreksi horizon imbalance). Koreksi vertical imbalnce dilakukan melalui pengalokasian bagi hasil pajak dan sumberdaya alam, sedangkan koreksi horizon imbalance melalui pengalokasian dana transfer (DAU). Mekanisme fungsi distribusi transfer ini ditujukan sebagai pemerataan kemampuan keuangan wilayah yang akan merangsang pencapaian pemerataan pembangunan antar wilayah. Provinsi Banten dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2000. Wilayah Provinsi Banten secara umum terbagi atas dua wilayah yakni wilayah Banten Selatan (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang) dan Kabupaten Banten Utara (Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon). Sebelum dan sesudah desentralisasi di kedua wilayah tersebut masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah. Instrumen kebijakan otonomi daerah melalui mekanisme fungsi distribusi pemerataan kemampuan keuangan diharapkan akan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.
Keyword: otonomi daerah, distribusi pendapatan, Banten, vertical imbalance, ketimpangan kemampuan keuangan, ketimpangan kemampuan antar daerah, horizon imbalance, fungsi distribusi transfer

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: