Judul: Penyusunan Metode untuk Menduga Nilai Radiasi Absorbsi dengan Menggunakan Citra Landsat TM/ETM+ (Studi Kasus Hutan Gunung Walat Sukabumi)
Abstrak: The purpose of this study is to predict the short-wave radiation values which is absorbed by using Landsat ETM + satellite imagery and software Gap Light Analyzer (GLA). Equilibrium radiation at the forest vegetation is ρ + τ + α = 1, where α is the proportion of solar radiation flux density absorbed by unit leaf area index, ρ is the proportion of flux density solar radiation reflected by a unit of leaf area index or canopy, and τ is proportion of solar radiation flux density transmitted by the unit leaf area index (Impron, 1999). The amount of transmission and reflection depending on the angle of solar radiation (Monteith, 1972). Radiation values components in Walat Mount Forest is short wave radiation value of 48 Wm-2, the transmission value is obtained by using the formula ρ + τ + α = 100% value of 89 Wm-2, and transmission value using the GLA is 100 Wm-2. Radiation absorption value in Walat Mountain is obtained using two methods, the first method is obtained using Kirchoff law approach of radiation absorption which value of 388 Wm-2 and the second is using the GLA which value of 377 Wm-2.
Keyword: 

Judul: Pendugaan nilai komponen neraca energi di kanopi hutan tanaman agathis loranthifolia dengan menggunakan satelit optik (Studi kasus Hutan Gunung Walat Sukabumi)
Abstrak: The process of absorption, reflection and transmission of radiation at the plant area will cause changes in the spectrum of solar radiation at the top, middle and bottom canopy (June, 1993). Next Odum (1970) suggests that many plants that grow in the shade of other plants which will be the quality of different spectral direct solar radiation, which causes a reduction in the amount of radiation received by the leaf surface compared with those leaves receiving direct solar radiation. This situation has important implications for the plants that grow beneath a thick canopy such as: the plants in the forest floor. This study tries to apply satellite remote sensing techniques and combined with the capture of field data have been processed before by using GLA software (Gap Light Analyzer) to estimate the value of the transmitted radiation by the canopy of plants. Value of net radiation received by the canopy of the forest areas of 51 Wm-2, the value of short-wave radiation reflected by the canopy of the forest areas of 48 Wm-2. The value range of the transmitted radiation calculations using GLA software is for 19% of short-wave radiation coming. This value is the direct radiation into the forest canopy with no obstructed by canopy cover. Determining the value of the transmitted radiation is strongly influenced by the quality of the image so that the required use of digital cameras that have lenses with a high acuity.
Keyword: 

Judul: Konsekuensi Perubahan Status Badan Hukum Suatu Bank Terhadap Kinerja Keuangan : Studi Kasus Pada Bank Bukopin
Abstrak: Data statistik Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan di donesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah dibidang keuangan melalui Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Kebijakan ini merupakan pemicu bagi pertumbuhan dan berkembangnya perbankan di Indonesia dimana terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan perbankan untuk mendirikan baik baru maupun perluasan kantor-kantor cabang/ outlet bagi bank yang sudah beroperasi. Jumlah bank yang beroperasi pada tahun 1988 sebanyak 111 buah dan pada tahun 1995 mengalami peningkatan menjadi 240 buah atau rata-rata pertumbuhannya mencapai 16% setiap tahunnya, sedangkan perkembangan jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya mencapai 29% yaitu dari tahun 1988 jumlahnya hanya 1.728 buah meningkat menjadi 5.228 buah pada tahun 1995. Perbankan yang beroperasi di Indonesia bila dilihat dari aspek bentuk Badan Hukumnya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Bank yang berbadan Hukum Perseroan dan Bank yang berbadan Hukum Koperasi, dimana dalam operasionalnya masing-masing bentuk badan hukum Bank tersebut harus tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan bagi Bank yang berbadan Hukum Koperasi, disamping harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diwajibkan pula untuk mentaati ketentuan Undang-Undang tentang Perkoperasian. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama dalam prinsip dasar sumber permodalan dan proses pengambilan keputusan, sehingga lingkup usaha Koperasi menjadi sangat terbatas. Secara teknis, perbedaan ini tentu saja akan mempengaruhi pada kinerja Keuangan Bank Umum yang berbadan Hukum Koperasi dan Bank Umum yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas. Bank Bukopin yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 oleh 8 (delapan) Induk Koperasi di Indonesia merupakan satu-satnya Bank Umum yang berbentuk Badan Hukum Koperasi, dimana dalam operasionalnya harus bersaing dengan Bank Umum lainnya yang pada umumnya memiliki Badan Hukum Perseroan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, sumber permodalan Koperasi hanya dimungkinkan berasal dari anggota koperasi yang jumlahnya terbatas yaitu dalam bentuk simpanan pokok yang dibayarkan sekali pada saat anggota tersebut tercatat sebagai anggota simpanan wajib yang jumlahnya ditetapkan dalam rapat anggota koperasi serta dana cadangan yang diambilkan dari keuntungan/sisa hasil usaha koperasi. Dengan melihat kondisi perkoperasian di Indonesia yang belum dapat berkembang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dimana Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional, maka pemupukan permodalan merupakan masalah yang mendasar bagi berkembangnya suatu badan hukum yang berbentuk koperasi. Sementara untuk badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan permodalannya karena permodalan dalam PT yang diwujudkan berupa saham pada dasarnya dapat dimiliki oleh orang perseorangan maupun badan usaha. Dengan meningkatnya jumlah Perbankan terutama sebagai akibat kebijakan Pemerintah pada 28 Oktober 1988, menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan pelayanan perbankan sehingga untuk mendukung kegiatan operasioanlnya dituntut mampu meningkatkan permodalannya. Menyadari kondisi dan kelemahan yang dimiliki oleh Bank Bukopin, maka pada pertengahan tahun 1993 atau tepatnya tanggal 29 Juni 1993, melalui Rapat Anggota Khusus BANK BUKOPIN, diputuskan untuk dilakukan Perubahan status badan hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan status Bank Bukopin menjadi Perseroan Terbatas ini disebabkan karena Bank
Keyword: Kinerja Keuangan, Badan Hukum, Bank Bukopin