Judul: Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia
Abstrak: Dana Perimbangan merupakan bagian dari dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pengalokasian dana ini bertujuan: (1) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance), dan ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance), (2) mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Alokasi Dana Perimbangan semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017 anggaran Dana Perimbangan mencapai Rp 677 triliun atau 96 persen dari total dana transfer ke daerah sebesar Rp 704,9 triliun. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan di tengah kemampuan keuangan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana tersebut secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia, dan empat provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Dana Perimbangan belum mampu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah secara optimal terutama untuk wilayah kabupaten dan kota. Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali di Banten menunjukkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali di Jawa Timur tidak berpengaruh. Analisis SWOT merumuskan delapan alternatif strategi yang dapat dilaksanakan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Perimbangan. Strategi tersebut yaitu: (1) peningkatan kualitas Dana Perimbangan, (2) penyelarasan kebijakan dan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, (3) peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, (4) peningkatan efektivitas penyusunan anggaran Dana Perimbangan melalui peningkatan peran aktif pemerintah daerah, (5) peningkatan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di daerah, (6) peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan untuk belanja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah, (7) implementasi pengintegrasian Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat, (8) peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan.
Keyword: General Allocation Fund, panel data, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund, SWOT, SWOT Analysis, Regional Development, Balanced Fund

Judul: The Effect of The General Allocation Fund and The Special Allocation Fund on Income Inequality in Southeast Sulawesi
Abstrak: Isu ketimpangan pendapatan antar daerah bahkan antar individu masyarakat di berbagai daerah adalah salah satu permasahan yang sering terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang di gambarkan dengan pendapatan perkapita disuatu daerah tinggi disebabkan adanya potensi sumber daya alam maupun pajak di daerah yang sangat besar. Perbedaan pendapatan yang tidak berjalan merata, hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat di daerah. Perkembangan kemajuan di daerah yang berbeda dapat membuka celah antara masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat yang miskin semakin miskin.Ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat yang tidak merata antara golongan masyarakat dapat menyebabkan dampak sosial, kemiskinan dan pengangguran yang semakin tinggi. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebagai bagian pelaksanaan desentraliasi keuangan dalam memberikan pemerataan fiskal daerah. Daerah di berikan kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan maupun belanja pemerintah di daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan sebagai instrument fiskal yang dianggarkan pemerintah pusat ke daerah dalam membantu kapasitas keuangan daerah. Dana perimbangan seperti DAU dan DAK diarahkan untuk mengurangai ketimpangan pendapatan antar daerah bahkan antar individu masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No 33 tahun 2004 dan UU No 1 tahun 2022 bertujuan dalam mempercepat pembangunan daerah dan tetap mempertahankan pemerataan pendapataan antar individu masyarakat. Salah satu instrumen fiskal adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel DAU memiliki fungsi distribusi yang dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah serta disesuaikan dengan urgensi ataupun kebutuhan dari daerah masing-masing. Pemberian DAU yang lebih besar, Sebagai wujud pemerataan pembangunan antar daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dapat mempercepat pembangunan daerahnya salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dilain sisi penggunanaan DAU di peruntukan dalam membiayai kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Variabel DAK diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Selain DAU dan DAK, dana pembangunan juga dialokasikan melalui DBH untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, dimana DBH di peroleh dari pembagian pajak dan sumber daya alam di daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara selalu menerima alokasi DAU dan DAK setiap tahunnya relatif cukup besar. Pengelolaan keuangan melalui kebijakan DAU dan DAK masih menunjukan ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat masih melebar. Tentu, kondisi tersebut perlu sebuah alternatif kebijakan pemerintah daerah baik dari sisi pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan belanja pemerintah dalam mengalokasikan anggaran lebih optimal. Peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan kemudahan akses ekonomi dalam memperbaiki pendapatannya. Pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah yang efektif dan efisien sebagai salah satu tujuan dalam menciptakan pemerataan pembangunan melalui peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan hal tersebut studi ini bertujuan untuk (1) mengetahui peranan dana transfer terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota di Sulawesi serta ingin mengetahui perkembangan ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) Menganalisis pengaruh alokasi DAU dan DAK terhadap PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa (3) Menganalisis pengaruh langsung alokasi DAU dan DAK
Keyword: Fiscal Decentralization, Income Inequality and Panel Data Regression

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: