Judul: Peningkatan Kinerja Manajemen Pengendalian Aset Tetap Kabupaten Purbalingga
Abstrak: Kegiatan penatausahaan aset tetap merupakan salah satu tahapan dari siklus pengelolaan aset tetap yang harus dikelola dengan tertib, agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Setiap SKPD bertanggung jawab melakukan penatausahaan aset tetap secara administrasi dan akuntansi. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel, maka Pemkab Purbalingga perlu menetapkan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, sampai tahap penghapusan aset. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011-2015, bahwa kegiatan penatausa-haan aset tetap, khususnya tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, masih dinyatakan buruk. Buruknya kegiatan penatausahaan aset tetap ditandai dengan banyaknya temuan audit BPK-RI terhadap laporan keuangan daerah. Dampaknya adalah Pemkab Purbalingga hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan keberadaan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga, menganalisis berbagai kelemahan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga dan merumuskan rekomendasi perbaikan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama penelitian ini adalah metode deskriptif, tujuan kedua menggunakan metode deskriptif, dan tujuan ketiga menggunakan analisis SWOT dan arsitektur strategik. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner, wawancara dan diskusi. Sedangkan data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, peraturan-peraturan terkait, laporan tahunan dan hasil-hasil kajian terdahulu. Sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/9802/XI/2016 Tanggal 30 November 2016, menyatakan bahwa pemberlakuan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan aset di Kabupaten Purba-lingga. Adapun berbagai kelemahan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga antara lain: 1) Tidak adanya prosedur SOP yang lebih rinci dan tertulis pada kegiatan penatausahaan aset tetap; 2) Kurang optimalnya kinerja tim pengarah dan tim teknis penataan dan pengelolaan aset; 3) Kurangnya penga-wasan pelaksanaan pekerjaan oleh Kepala SKPD kepada SDM pengelola aset; 4) Kegiatan pengamanan terhadap asetbelum berjalan secara tertib; 5) Kegiatan pemeliharaan terhadap asetbelum direncanakan secara tertib; 6) Lemahnya koordinasi antara SKPD yang mengelola anggaran belanja modal dan Bakeuda/ DPPKAD yang mengelola aset dalam kegiatan rekonsiliasi belanja modal; 7) Belum ada aturan tertulis tentang syarat-syarat pegawai untuk diangkat menjadi SDM pengelola aset; 8) Keterbatasan jumlah SDM pengelola aset di Bakeuda; 9) Keterbatasan anggaran operasional kegiatan pengelolaan aset; 10) Monev belum dilakukan terhadap kegiatan diklat pengelolaan aset; 11) Penghargaan dan sanksi belum diterapkan terhadap SDM pengelola aset; 12) Kurang optimalnya peranan Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengelolaan aset; 13) Pengembang perumahan belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemkab Purbalingga. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan arsitektur strategik. Hasil penelitian menunjukkan pada analisis internal, faktor-faktor yang menjadi kekuatan adalah komitmen pemda menyelesaikan permasala-han aset, tertatanya kelembagaan pengelolaan aset, pejabat di bidang aset ditempatkan berbasis kompetensi, adanya target action plan penyelesaian permasalahan aset, monev oleh Inspektorat dalam pengelolaan aset, tersedianya SIM aset, tersedianya sarana pendukung SIM aset. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kelemahan adalah belum tersedia prosedur SOP pengelolaan aset yang rincidan tertulis, tingkat kompetensi SDM pengelola aset belum memadai, kompensasi
Keyword: analisis SWOT, arsitektur strategi, faktor internal-eksternal, penatausahaan aset tetap

Judul: Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Aset Daerah Di Kabupaten Tapanuli Tengah
Abstrak: Peningkatan kinerja pengelola aset daerah merupakan sebuah upaya perbaikan capaian kinerja organisasi. Capaian kinerja diharapkan, berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja yang diharapkan dapat melalui peningkatan SDM serta kualitas aparatur pemerintah itu sendiri. Kelemahan aparatur dalam pengelolaan aset di Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu penyebab Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Opini WDP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dalam pembenahan pengelolaan aset. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab pengelolaan aset yang belum maksimal, menganalisis sistem dan pengendalian serta faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pengelola aset dan merumuskan strategi peningkatan kinerja aparatur pengelola aset di Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara mendalam menggunakan kuesioner yang disebar kepada staf pengelola aset dan pejabat pengelola aset disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan data aset tetap. Teknik pengolahan data menggunakan SWOT yang terdiri dari matriks internal dan external (IFE &EFE). Matrik SWOT ini digunakan untuk memperoleh alternatif strategi dalam peningkatan kinerja pengelola aset. Alternatif strategi diperoleh melalui matriks IE yang kemudian dilakukan suatu pembobotan untuk menentukan prioritas yang utama, kedua, ketiga dan keempat. Metode yang digunakan metode matrix pairwise comparisons Opini LKPD untuk tahun anggaran 2013 Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan hasil WDP. Badan pemeriksa keuangan memberikan hasil tersebut dengan kriteria antara lain: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan dengan opini wajar dengan pengecualian dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan, agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan Upaya yang dilakukan menindaklanjuti opini WDP dilakukan dengan melanjutkan validasi dan inventarisasi seluruh aset SKPD secara komprehensif, memantapkan sistem dan prosedur pengelolaan anggaran yang terkait dengan pengadaan aset, mensosialisasikan tata kelola keuangan yang baik pada seluruh jajaran pemerintahan sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No 13 Tahun 2006 dengan pola bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkesinambungan, mengupayakan fasilitas e-audit yang terintregasi. Berdasarkan indikator faktor internal dan eksternal, kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mendukung pengelolaan aset dan Peraturan Pemerintah Pusat tentang Tata Kelola Aset Daerah, untuk mempermudah tata kelola sesuai dengan aturan, merupakan bobot tertinggi. Data skor terbobot sebesar 3.209 dan 3.056 dan berada pada kuadran 1 dengan strategi grow and build. Pengolahan data melalui pairwise comparisons matrix, strategi dengan bobot tertinggi (1) meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah dalam pengembangan SDM dan peningkatan kompetensi pengelola aset daerah melalui pelatihan penatausahaan aset untuk mempermudah tata kelola sesuai dengan aturan. Strategi dengan bobot (2) peningkatan kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan penerapan sistem dan teknologi untuk mendukung pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset di Kabupaten Tapanuli Tengah. Strategi dengan bobot (3) peningkatan hubungan baik antar SKPD pengelola aset, terutama dalam penerapan sistem dan teknologi yang terintegrasi dalam pengelolaan aset di Kabupaten Tapanuli Tengah. Strategi dengan bobot terakhir (4) sinkronisasi peraturan pemerintah pusat, provinsi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mendukung pengelolaan
Keyword: Faktor Eksternal, Faktor Internal, Good Governance, Strategi Intensif Strategi Terintegrasi

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: