Judul: Strategi Pengelolaan Kepentingan Para Pihak Terhadap Upaya Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bogor
Abstrak: Sustainable protection of food crop land is an effort in the control of the high rate of agricultural land conversion to non-agricultural land, which is also related to food security and sovereignty. Further, farmland has very strategic roles and functions for the Indonesian people who are agrarian as there are a large number of Indonesian people whose lives depend on agriculture. Along with the implementation of regional autonomy, local governments are given the authority to manage the development of agriculture as their local potential in synergy with the authorities of central government. Food security program is still the focus of local governments as long as the food sufficiency level in the region has not yet reached a hundred percent. The resulted identification of policies related to sustainable agricultural land protection shows that the policies at the national level refer to Law No. 41/2009 on Sustainable Protection of Food Crop Land, supported by four government regulations. The use of a binary logistic method showed that of the five controlling aspects contained in Law No. 41/2009 on the Protection of Agricultural Land, the mechanism aspect of giving permit to the parties had a significant impact on the policies of sustainable agricultural land protection. However, the aspects of incentives/disincentives and extension did not significantly affect the policies of sustainable agricultural land protection. The logistic regression output showed that the classification accuracy of the response variable Y (the management of the parties’ interests if sustainable agricultural land is protected with certain requirements of the models obtained from field observations as a whole) was 78.6 percent. Classification accuracy of the response variable in the disapproval category was 31 respondents out of 56 respondents who answered the category 0 (55.4 percent), while the classification accuracy of the response variable in the approval category was 68 respondents out of 70 respondents who answered the response variable with category 1 (97.1 percent). The resulted SWOT analysis showed a number of alternative strategies: namely five aggressive strategies, seven stabilitative/rational strategies, two diversificative strategies and two defensive strategies. Thus, in order to safeguard a sustainable agricultural land, Bogor regency mostly relies on stabilitative/rational strategy and aggressive strategy. On of its alternative strategies is the need for the establishment of Regional Regulation on Sustainable Agricultural Land Protection as joint commitment. The resulted planning of implemented strategies using a road -map strategy can be implemented into 3 policy priorities, namely (a) establishment of permit mechanism, (b) provision of incentives - disincentives, and (c) extension. The Vision and Mission of the Government of Bogor Regency are formulated into development priorities in accordance with the substance of the formula: a) improving socially acceptable behaviors in social life, b) enhancing regional economic competitiveness with emphasis on the revitalization of agriculture and rural-based development, c) improving the infrastructure and sustainable high-quality and integrated accessibility of the region, d) improving the equity and quality of education, e) improving the quality of health care, f) enhancing good governance and performance of local government administration, and g) improving regional development cooperation. The missions that have been formulated, selected and established become
Keyword: sustainable land, food farming

Judul: Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor.
Abstrak: Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Kabupaten Bogor berupa alih fungsi lahan sawah. Alih fungsi ini terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akibatnya adalah berdampak pada berkurangnya lahan sawah irigasi dan terancamnya ketahanan pangan. Untuk itu maka perlu adanya strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian terhadap tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian.Serta terkait pula dengan ketahanan dan kedaulatan pangan.Disamping itu, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Kabupaten Bogor yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 Peruntukan ruang di Kabupaten Bogor memberikan 12,73 % atau sejumlah 38.016.52 Hektar lahan peruntukan pertanian. Berdasarkan gambar interpretasi citra satelit terlihat bahwa perkembangan awal dari lahan terbangun. Seiring perkembangan waktu, luas okupansi lahan terbangun mulai berkembang secara masif terutama pasca tahun 1990 hingga 2000. Luas lahan terbangun secara dominan terlihat berkembang dengan pesat di wilayah tengah dengan laju konversi lahan mencapai 1.288 Ha per tahun. Periode tahun 2005-2010 merupakan periode puncak perkembangan alih fungsi lahan yang mencapai lebih dari 4.000 ha per tahun sedangkan trend alihfungsi lahan sawah dari tahun 2011 s.d. tahun 2016 sejumlah 3.826 ha dengan rincian sekitar 765,3 Ha per t,ahunnya; (2) upaya pelibatan pemberdayaan masyarakat yang layak untuk dikaji adalah pengembangan upaya pemetaan partisipatif dari tingkat desa. Upaya ini merupakan salah satu alternatif kebijakan untuk melindungi lahan dari alih fungsi Tak lupa skema pembiayaan syariah diperlukan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pertanian khususnya perlindungan lahan, dengan skema wakaf tanah dimungkinkan para donator dan pihak yang professional akan berkolaborasi ditunjang dengan kehadiran pihak swasta sebagai pendorong dan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. (3) Berdasarkan hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) analisis vertikal, pada level faktor yang menjadi prioritas adalah Pemberdayaan Masyarakat. Pada Level stakeholders untuk Faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada Swasta. Level kendala memiliki prioritas yaitu Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi
Keyword: Alihfungsi lahan pertanian, pemberdayaan masyarakat, Analytical Hierarchy Process (AHP), Strategi Perlindungan Lahan Pertanian

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: