Judul: Akses dan Reselensi Komunitas dalam Pengelolaan Rawa Lebak
Abstrak: Rawa lebak merupakan lahan sub-optimal yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pangan dengan sistem pertanian terpadu (SPT) dan juga untuk lahan sawah, peternakan, dan budidaya ikan. Lahan rawa lebak memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai lahan usahatani dengan potensi daya saing yang dapat diusahakan (Waluyo et al. 2012). Pengelolaan rawa lebak melalui pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Tanaman Terpadu (PTT), mampu menjadi potensi yang dapat dikembangkan dan diharapkan, serta mampu menjadi penyumbang produksi beras yang cukup signifikan (Helmi 2015). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kristanto et al. (2000) yang mengatakan bahwa, di lahan rawa pasang surut telah berkembang pula budi daya ikan. Potensi sumberdaya ikan ini dapat dimanfaatkan ketika terjadi musim hujan yang mengakibatkan genangan air yang cukup luas pada lahan rawa lebak. Berdasarkan hasil penelitian Noor et al. (2015), biodiversitas tanaman pangan di lahan rawa pasang surut (lebak) cukup luas meliputi padi dan non-padi yang dapat ditingkatkan baik produktivitas, intensitas pertanaman, maupun diversivikasi serta integrasi dengan ternak atau ikan. Berbagai macam potensi yang ada di rawa lebak menjadikan rawa lebak memiliki fungsi ganda dalam satu lahan. Fungsi ganda yang ada di rawa lebak dipengaruhi oleh perubahan musim yang terjadi sepanjang tahun. Pengelolaan rawa lebak di Provinsi Sumatera Selatan memiliki sistem yang berbeda dan akses yang berbeda juga. Pada saat musim kering, rawa lebak dikelola secara privat (property right). Sementara pada saat banjir, rawa lebak dikelola secara komunal berdasarkan peraturan pemerintah. Pengelolaan seperti ini bertujuan untuk menekan konflik yang ada antar pemilik lahan yang tidak jelas batasannya pada saat musim banjir (Yanti 2015). Pengelolaan yang dilakukan pemerintah pada saat banjir yaitu melakukan lelang hasil ikan yang ada di rawa lebak sesuai dengan peraturan daerah tentang sistem L3 (Lelang Lebak Lebung). Di sisi lain aturan ini mulai berubah yang semula untuk menekan konflik berdasarkan rasionalitas sosial sekarang menjadi rasinalitas ekonomi dengan hasil lelang ditujukan untuk pendapatan daerah (PAD). Belakangan perubahan iklim yang tidak menentu yang mempengaruhi pada perubahan musim membuat masyarakat kesulitan untuk menentukan waktu tanam padi, bahkan air datang diluar prediksi masyarakat. Perubahan iklim yang tidak menentu diikuti dengan sistem L3 yang memperketat ruang akses masyarakat menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat. Berdasasarkan fenomena tersebut penting untuk menganalisis bagaimana (1) sistem nilai dalam pengelolan rawa lebak, sosial dan politik; (2) menganalisis dinamika akses dalam pengelolaan rawa lebak; (3) menganalisis sikap komunitas terhadap pengelolaan rawa lebak; dan (4) menganalisis resiliensi komunitas terhadapa kondisi rawan pangan di rawa lebak. Penelitian ini menggunakan metode mix method dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner. Lokasi penelitian di Desa Tapus, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahawa sistem nilai yang dilihat berdasarkan norma yang berlaku dalam pengelolaan rawa lebak, terdapat norma ekonomi dan politik yang tinggi dalam aturan pengelolaan rawa lebak menjadikan norma sosial mulai memudar. Hal ini ditunjukan dengan hasil rawa lebak yang tinggi dimana pada saat musim kering produksi padi mencapai 3 ton GKG dan pada saat musim banjir panen ikan mencapai 100 kg per hari menunjukkan potensi ekonomi rawa lebak yang tinggi. Tingginya potensi rawa lebak ini dimanfaatkan oleh aktor yang memiliki otoritas yang didasarkan kepentingan politik, sehingga aturan
Keyword: akses, nilai dan norma, rawa lebak, sikap, resiliensi komunitas

Judul: Evaluasi sistem pengelolaan lelang lebak lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan lelang lebak lebung dengan melihat pengaruhnya, terutama terhadap sumberdaya per- ikanan. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: penelitian pendahulu- an (prasurvei) pada Juli 2004, dan penelitian utama pada Februari-Maret 2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan penelitian kasus. Penetapan lokasi kecamatan yang akan dipilih dilakukan dengan metode purposive sampling. Kriteria lokasi adalah produksi perikanan yang meningkat dan rata-rata harga obyek lelangnya mahal dengan yang pro- duksi perikanannya menurun dan obyek lelangnya murah, maka lokasi penelitian ditetapkan di dua kecamatan, yaitu: Lempuing dan Tanjung Batu. Selanjutnya, responden ditentukan secara snowball sampling. Kriteria responden adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam lelang lebak lebung, yaitu: pegawai Dinas Perikanan, pengemin, dan nelayan penggarap. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam pelaksanaan penge- lolaan lelang lebak lebung belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 30 tahun 2002 dan Perda No. 16 tahun 2003). Kelemahan yang mendasar dalam pengelolaan adalah dalam hal peng- awasan dan penegakkan peraturan penangkapan, yang diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya perikanan (lingkungan) sehingga mengakibatkan hasil penangkapan di perairan umum makin menurun dan jenis-jenis ikan tertentu dindikasikan sudah punah (ikan belida dan arwana) juga mulai terancam keberadaannya (ikan jelawat, tapah, juaro, dan betutu). Dengan fakta tersebut, maka bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hasil hasil tangkapan sumberdaya ikan dari perairan lebak lebung semakin menurun, peminat lelang semakin menurun pula. Akan sangat mungkin, hasil lelang lebak lebung tak akan lagi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar. Berdasarkan hasil evaluasi dengan pendekatan analisis SWOT, prioritas alternatif strategi yang bisa diterapkan menjadi kebijakan dalam pengelolaan lelang lebak lebung adalah mengalokasikan pendapatan hasil lelang untuk peng- awasan dan penindakkan over fishing dan illegal fishing, penanggulangan pen- cemaran dan pendangkalan perairan; kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dengan perguruan tinggi dalam penelitian perikanan dan lingkungan perairan; dan memperluas wilayah konservasi untuk mencegah over fishing, illegal fishing, pencemaran, dan pendangkalan perairan.
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: