Judul: Penerapan Smart Governance Framework pada One-Stop-Shop Services untuk Pelayanan Perizinan Berusaha Bio-Business
Abstrak: Tantangan pelayanan perizinan berusaha adalah masih lamanya proses izin usaha terbit. Hambatan ini disebabkan masih adanya pemenuhan komitmen tidak di satu tempat, melibatkan beberapa kementrian dan lembaga pemerintahan sehingga masih terdapat pengelolaan yang tidak terintegrasi. Salah satu pelayanan publik yang memiliki tingkat integrasi yang kompleks adalah layanan izin usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pelayanan perizinan berusaha bio-business, pelayanan pemerintahan terintegrasi dan tata kelola pemerintahan menuju smart city. Tujuan berikutnya adalah merancang bangun framework smart governance pada one-stop-shop services untuk pelayanan perizinan berusaha bio-business. Tujuan ketiga adalah mengembangkan Arsitektur Teknologi (Enterprise Architecture disingkat EA) pelayanan perizinan berusaha bio-business sebagai roadmap mengacu teknologi terkini. Tujuan terakhir adalah mengembangkan proses bisnis utama dengan prototype sistem yang cerdas pada pelayanan perizinan berusaha bio-business. Langkah pertama melakukan scoping review terhadap area penelitian yang meliputi pelayanan perizinan berusaha, e-government terutama terkait one-stopshop services, smart city khususnya smart governance dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan. Pembahasan isu-isu kritikal, pemodelan dan metode terkait area penelitian menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan layanan izin usaha bio-business. Langkah kedua adalah rancangan framework smart governance pada one-stop-shop services untuk pelayanan perizinan berusaha dimulai dengan melihat jangkauan framework tata kelola Teknologi Informasi (TI). Pemilihan proses integrasi sistem manajemen tata kelola TI, penentuan target layanan publik (government goals) dilanjutkan dengan mendefinisikan target TI (IT related goals) adalah tahapan berikutnya. Langkah ketiga adalah melakukan pemilihan dan pemetaan proses sehingga dihasilkan proses-proses utama untuk EA dan proses tata kelola TI lainnya. Gambaran bagaimana enterprise system (ES) yang bisa direkomendasikan dapat diimplementasikan dan mendukung layanan perizinan berusaha diperlukan untuk mendukung pengembangan EA. Kajian literatur terhadap solusi teknologi informasi yang mendukung layanan pemerintah khususnya layanan perizinan berusaha meliputi high-level ES, solusi untuk penggunaan layanan, solusi untuk integrasi layanan, solusi untuk analisa data/informasi layanan untuk mendukung pengambilan keputusan dan solusi untuk infrastruktur yang memadai merupakan tahapan akhir untuk rancangan framework ini. Tahapan berikutnya adalah melakukan assessment menggunakan framework smart governance dan rekomendasi kapabilitas dari ES. Tahap awal dengan melakukan observasi terhadap proses pembuatan perizinan usaha bio-business, dilanjutkan wawancara terkait beberapa kapabilitas EA dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil tingkat kematangan tata kelola TI. Usulan rekomendasi ini dipetakan ke dalam matriks impact-effort. Perancangan sistem(prototype) pengawasan pemenuhan dokumen perizinan berusaha dimulai dengan desain untuk unggah dokumen, menentukan kata-kata penting tiap dokumen yang menjadi persyaratan dan menentukan kriteria dokumen yang valid. Hasil tinjauan pustaka menyimpulkan bahwa penerapan perizinan biobusiness di Indonesia perlu menerapkan konsep one-stop government dengan memenuhi komitmen yang terintegrasi, dengan memperhatikan faktor interaksi, transformasi proses, dan peningkatan keterampilan. Tujuan penerapan smart governance yang mampu beradaptasi dengan perubahan seperti peningkatan penggunaan media sosial dan digitalisasi sistem pemerintahan perlu diperhatikan. Prinsip tata kelola TIK menyelaraskan tujuan pelayanan pemerintah dengan penerapan TIK berkelanjutan melalui pemantauan kinerja pelayanan perizinan usaha. Perancangan smart governance framework untuk perizinan berusaha menghasilkan framework dengan empat domain smart governance yang meliputi empat proses utama Enterprise Architecture, 11 proses COBIT5 (Control Objective for Information and Related Technology), 15 proses ITIL (Information Technology Infrastructure Library) dengan tiga usulan rekomendasi KPI (key performance indicator) untuk setiap domain. Smart governance yang dihasilkan dimulai dengan desain Arsitektur Perusahaan kemudian target ditetapkan untuk
Keyword: bio-business, business licensing services, one-stop-shop services, smart governance

Judul: Perancangan Arsitektur Enterprise Smart Governance
Abstrak: Smart city didefinisiskan sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintergrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi yang sangat berperan dalam mewujudkan smart city dengan mendukung layanan pemerintahan, hal ini merupakan bagian dari dimensi smart governance. Smart governance didefinisikan sebagai kapasitas untuk menerapkan tindakan dan kegiatan yang cerdas dan adaptif dalam menjaga dan membuat keputusan, dimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kunci utama yang berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas sehingga tingkat berbagi informasi dan pengetahuan atau integrasi informasi dan interoperabilitas untuk melewati batas antar lembaga pemerintahan dapat dilakukan. Kota Bogor merupakan salah satu dari 100 kota yang ditunjuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diharapkan mampu menjadi kota yang menerapkan smart city. Salah satu komponen untuk mewujudkan smart city adalah implementasi e-Government melalui penggunaan Teknologi Informasi (TI) melalui dimensi smart governance yang diharapkan dapat menyelaraskan implemetasi strategi integrasi TIK Kota Bogor dengan rencana induk TIK yang sudah ada. Penelitian ini mengusulkan kerangka Arsitektur Enterprise (EA) untuk mendukung Masterplan Smart city Kota Bogor. Selain itu, analisis mengenai kondisi TIK saat ini, analisis gap, serta target masa depan Kota Bogor pun dilakukan dalam penelitian ini. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor, dokumen terkait e-Government Kota Bogor, serta informasi yang diunduh melalui situs-situs resmi pemerintahan Kota Bogor. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah TOGAF ADM untuk merancang kerangka Arsitektur Enterprise Kota Bogor. Fase yang digunakan dalam TOGAF ADM pada penelitian ini meliputi Architecture Vision, Businness Architecture, Information System Architecture, Technology Architecture dan Opportunities and Solutions. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, telah dihasilkan rekomendasi bedasarkan visi Smart city Kota Bogor yang dijabarkan dalam bentuk prinsip-prinsip arsitektur enterprise serta analisis gap terhadap empat domain arstitektur enterprise yaitu Businness Architecture, Application Architecture, Data Architecture dan Technology Architecture. Hasil rekomendasi arsitektur enterprise menghasilkan strategi implementasi yang lebih terukur dan terlihat secara lebih detail sehingga pengambil keputusan di Kota Bogor dapat menentukan strategi implementasi penerapan e-Government untuk menuju smart governance. Hasil tersebut dijabarkan menggunakan gap analisis matrix pada phase opportunities and solutions. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain yaitu (1) perlunya komitmen pemerintah kota untuk mendukung integrasi dan interoperability agar meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (smart governance) (2) dihasilkan analisis gap pada fase sistem informasi dan fase teknologi yang menjadi usulan strategi implementasi kedepannya (3) dihasilkan rekomendasi untuk mendukung pemanfaatan e-Government dalam bentuk peningkatan anggaran infrastruktur TIK (4) peningkatan kapasitas dan jumlah SDM TIK untuk pengembangan datawarehouse dan SDM TIK di tiap-tiap OPD untuk peningkatan layanan e-Government dan (5) Perlunya regulasi dan standar untuk semua produk TIK (6) perlunya implementasi dan penerapan lebih lanjut terkait detail arsitektur enterprise (7) pengembangan aplikasi kota Bogor sudah cukup baik dan memenuhi layanan yang diatur dalam aturan pemerintah SPBE (8) perlunya pengembangan data warehouse yang didukung data analytic untuk membantu pengambilan keputusan.
Keyword: Enterprise Architecture, Master plan, Smart city, Smart governance, TOGAF

Judul: Transisi Fasa Materi Hadronik ke Materi Kuark pada Inti Bintang Neutron.
Abstrak: Bintang neutron terdiri dari beberapa lapisan yang disusun oleh materi nuklir yang berbeda dengan kerapatan yang semakin tinggi ketika mendekati pusat bintang. Inti luar bintang neutron disusun oleh materi hadronik (nukleon, lepton, dan hyperon), sedangkan inti dalam bintang neutron disusun oleh kuark-kuark bebas (up, down, strange) yang saling berinteraksi. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari bagaimana transisi dari inti luar ke inti dalam bintang neutron dengan menggunakan pendekatan RMF (Relativistic Mean Field) untuk materi hadronik dan CIDDM (Confined Isospin Density Dependent Mass) untuk materi kuark. Tekanan transisi diperoleh ketika potensial kimia barion materi hadronik dan materi kuark bernilai sama. Nilai tekanan transisi dengan parameter SU6-TM1 sekitar 87 MeV/fm3 dan diperoleh massa maksimum bintang neutron yaitu 1.92M dengan jari-jari sekitar 8.62 km. Nilai tekanan transisi dengan parameter SU6-G2 sekitar 53 MeV/fm3 dan massa maksimum bintang neutron yaitu 1.88M dengan jari-jari sekitar 8.16 km. Jenis transisi fasa adalah orde satu ditandai dengan diskontinuitas dalam kerapatan energi (adanya mixed phase). Parameter-parameter pada model nuklir yang digunakan menyebabkan perbedaan kekakuan persamaan keadaan (EOS) dari materi hadronik dan materi kuark sehingga nilai tekanan transisi dari fasa hadronik ke fasa kuark juga berbeda.
Keyword: bintang neutron, persamaan keadaan, transisi fasa