Judul: Analisis penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat: perbandingan era pra otonomi daerah dengan era otonomi daerah
Abstrak: Indonesia menggunakan sistem pemerintahan sentralistik selama beberapa dekade. Dalam jangka panjang sitem pemerintahan sentralistik tersebut menyebabkan pemerintah daerah sangat bergantung dengan pemerintah pusat tanpa harus berpikir untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerahnya. Hal ini disebabkan pada masa ini pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Akibatnya pemerintah daerah tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk daerahnya sendiri. Sistem pemerintahan yang sentralistik ini dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah, dimana terjadi pembangunan yang tidak merata pada suatu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah kemudian melakukan evaluasi untuk meningkatkan pembangunan dan penyerapan tenaga kerja di masing-masing daerah. Salah satunya adalah dengan cara merubah sistem pemerintahan yang tadinya bersifat sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di masing-masing daerah dengan mengandalkan keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing. Hal tersebut diharapkan dapat tercipta dengan kewenangan yang lebih besar, sumber dana yang lebih banyak, dan alokasi sumberdaya manusia yang lebih terfokus yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat merencanakan pembangunan di daerahnya termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja dengan lebih baik lagi. Seperti yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia bila dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah maupun kekayaan alamnya. Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah kawasan industri terbesar di Indonesia BPS dengan empat ratus kawasan industri (BPS, 2009). Kondisi agroekosistem yang dimilikki Jawa Barat juga sangat mendukung perkembangan pertanian dalam arti luas yaitu meliputi tanaman, ternak, ikan, dan perhutanan (Wibowo, 2008). Namun dengan segala potensinya tersebut Jawa Barat pada pra era otonomi daerah mempunyai pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang lambat. Rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tiap tahun di Jawa barat pada era pra otonomi daerah hanyalah sebesar 0,4 persen. Padahal DKI Jakarta mempunyai rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar tujuh persen tiap tahunnya (BPS, 2001). Diharapkan melalui penerapan otonomi daerah ini, pemerintah daerah Jawa Barat juga mampu mengoptimalkan keunguulan daerahnya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
Keyword: Regional autonomy, Labour absorption, Shift share methode, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Dinamika Kinerja Pembangunan, Konsentrasi Industri dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Barat.
Abstrak: Pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Jawa Barat periode 2004-2019 5,72% lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,42% yang merupakan buah keberhasilan dari kinerja pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini didukung oleh industri manufaktur sebagai komponen utama PDRB di tahun 2019 mencapai 42%. Di rinci, wilayah utara sebesar 5,23%, tengah sebesar 5,76% dan selatan sebesar 4,78%. Kontribusi PDRB oleh sektor industri, juga merupakan lapangan usaha terbesar kedua yang menyerap tenaga kerja setelah pertanian. Untuk itu, kajian kebijakan pengembangan sektor industri, karena rentan akan guncangan (shock) seperti krisis moneter (monetary crisis), krisis ekonomi Eropa (eurozone crisis), dan perang dagang (trade war). Guncangan ekonomi tersebut berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat berdasarkan data jumlah industri, tenaga kerja sektor industri dan PDRB perkapitanya menunjukkan terindikasi adanya ketidakmerataaan konsentrasi kegiatan industri pada wilayah. Wilayah utara dan tengah relatif lebih maju daripada wilayah selatan. Ketimpangan pembangunan wilayah terjadi terindikasi karena akibat persebaran sumber daya ekonomi yang tidak merata. Kecenderungan dominasi penguasaan PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antarwilayah (Sjafrizal, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis capaian kinerja pembangunan wilayah dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan resiliensi wilayah (regional Resilience); (2) menganalisis kondisi konsentrasi industri dan jaringan produksi global (global production networks); (3) menganalisis ketimpangan pembangunan wilayah, ketimpangan pembangunan antarwilayah, ketimpangan infrastruktur, dan tipologi wilayah; (4) menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah. Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat dengan membagi 3 bagian wilayah yakni utara, tengah dan selatan. rentang waktu data tahun 2004-2019 sebelum masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pembangunan wilayah yang tertinggi dengan nilai preferensi 0,821 pada wilayah utara, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu, Subang, Cirebon, Kota Bekasi, Kota Cirebon. Wilayah tengah memiliki nilai preferensi sebesar 0,534 yakni Kabupaten Bogor, Kuningan, Majalengka, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Purwakarta, Kota bogor, Depok, Banjar, Cimahi, dan Tasikmalaya. Sedangkan kinerja pembangunan terendah dengan nilai preferensi 0,265 terdapat di wilayah selatan yakni: Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Garut, Ciamis, Pangandaran, dan Tasikmalaya. Berdasarkan hasil perhitungan indeks komposit resiliensi wilayah (regional resilience) secara spasial kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki keberagaman nilai indeks resiliensi, namun tidak ada yang memiliki nilai indeks dibawah 0,59 artinya indeks resiliensinya terkategori tinggi yang berarti kinerja yang baik. Dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui konsentrasi industri di Jawa Barat menunjukkan nilai yang fluktuatif, dan kabupaten/kota ketiga wilayah yakni utara, tengah, dan selatan, memiliki nilai indeks krugman mendekati nilai 1 yang bermakna konsentrasi industri tinggi. Sejalan dengan konsentrasi industri yakni Global Production Networks (GPN) sesuai dengan pengkategorian Krugman tahun 2004-2006 nilainya sebesar < 40% masa tersebut sektor industri diperdagangan inter industri. Sedangkan Ketika pada tahun 2007; 2013-2018 nilainya > 40% ini memberikan arti sektor industri Jawa Barat diperdagangan intra industri. Indeks Williamson dan Indeks Theil menunjukan ketimpangan pembangunan wilayah periode 2004-2019 mengalami penurunan di wilayah utara namun memperlihatkan angka indeks bernilai diatas 0,5. Sama halnya dengan wilayah tengah memperlihatkan angka indeks diatas 0,5 yang berarti pada kategori tinggi. Sebaliknya wilayah selatan cenderung konstan mendekati nilai nol. Ketersediaan fasilitas infrastruktur terlengkap terdapat di wilayah utara dengan pola pertumbuhan daerah maju dan pertumbuhan
Keyword: Development Performance, Regional Resilience, Industry Concentration, Global Production Networks, Regional Development Inequality

Judul: Penyakit kudis pada kelinci ( Scabies ) dan cara penanggulangannya
Abstrak: Salah satu penyakit yang disebabkan oleh parasit terutama ektoparasit pada kelinci yang sering dijumpai adalah penyakit kudis. Kudis merupakan penyakit kulit yang sangat menular yang disebabkan oleh beberapa jenis tungau. Beberapa jenis tungau penyebab kudis yang telah diketahui antara lain Sarcoptes scabiei, Notoedres sp. dan Psoroptes sp. Hewan umur muda, hewan tua yang dipelihara dalam kondisi jelek merupakan faktor-faktor predisposisi bagi infestasi penyakit kudis. Infeksi meluas terutama oleh kontak dengan larva, nympha dan betina yang bunting. Tungau sangat peka terhadap kekeringan dan tidak dapat hidup lama pada hostnya dalam keadaan tersebut. Dalam penyebarannya lebih menyukai bagian tubuh yang tidak ditutupi banyak bulu seperti kepala dan telinga. Gejala klinis yang ditimbulkannya antara lain hewan menampakkan rasa gatal, gelisah dan selalu menggaruk-garuk badannya, kulit merah, menebal, ada exudat, bulu rontok dan kulit menjadi gundul. Apabila kasusnya parah maka hewan bisa mengalami kekurusan, dehidrasi dan akhirnya terjadi Kematian. Diagnosa didasarkan atas gejala klinis. Selain itu untuk lebih meyakinkan diagnosa dilakukan pemeriksaan mikroskopis dari bahan kerokan kulit. Tindakan pencegahan mencakup penempatan hewan di kandang yang bersih dan hangat, memberi makan yang bergizi baik. Untuk pemberantasan populasi tungau diperlukan tindakan isolasi hewan sakit, bulu-bulu atau rambut dicukur kemudian bagian kerak-kerak yang tebal dibersihkan dengan sabun dan air hangat dan dijaga terhadap kontak dengan hewan yang sehat. Obat-obat yang sering digunakan antara lain emulsi belerang, benzyl benzoat, Lindane, Tetmosol, Coumaphos dan Ivermectin.
Keyword: