Judul: Model Partispatif Perhutanan Sosial Menuju Pengelolaan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Pada Kawasan Hutan Lindung Di Pulau Lombok)
Abstrak: Kasus kehancuran sumberdaya hutan di Indonesia telah lama terjadi yaitu laju kerusakan hutan lima tahun terakhir ini yang mengalami peningkatan sebesar 3,8 juta hektar pertahun dari angka semula yang kurang 2 juta hektar pertahun. Dari 130 juta hektar luas tutupan hutan Indonesia, sekitar 72 % hutan asli Indonesia hilang dan dari sisa 28 % dari hutan asli tersebut ternyata 25 % atau sekitar 30 juta hektar dalam kondisi rusak parah. Pembangunan hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan (GN-RHL) hanya mampu menyelamatkan 1,5 juta hektar, sementara itu kerusakan hutan dalam 5 tahun seluas 12 juta hektar sehingga 10,5 juta hektar akan terabaikan. Dari beberapa hasil penelitian di Pulau Lombok memberikan bukti bahwa terjadi kerusakan bio-fisik kawasan dan pelanggaran aturan main (Awik-awik) yang telah dibangun bersama. Kerusakan bio-fisik kawasan terlihat dari rendahnya usaha konservasi lahan dan rendahnya tutupan lahan yang bersumber dari tanaman kayu-kayuan. Kawasan didominasi oleh tanaman pangan dan buah-buahan (Amiruddin et al. 2001; Kusumo et al. 2004). Sementara itu, Muktasam et al. (2003) menemukan bahwa kelembagaan yang terbangun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Humaidi (2006) menemukan bahwa lemahnya kohesifitas antara masyarakat sebagai akibat dari punahnya kearipan lokal yang ada sebagai faktor penyebab kehancuran tersebut Bila dihubungkan kondisi hutan lindung di Pulau Lombok yang sempit, namun memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Pulau Lombok terutama sebagai pensuplai air, maka dapat dianggap bahwa kehancuran hutan lindung merupakan ancaman yang cukup serius terhadap kehidupan penduduk. Luas hutan lindung di Pulau Lombok yaitu sekitar 162.749,14 hektar atau 15,16 % dari luas kawasan hutan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (1.098.044,08 hektar) dan sekitar 22,68 % telah menjadi lahan kritis (Anonim 2002; Anonim 2006). Kondisi hutan lindung tersebut kedepan nampaknya sangat memprihatin. Kebijakan yang berhubungan dengan perhutanan sosial atau HKm belum mampu dijadikan contoh model untuk mencapai pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut (1) mempelajari dinamika isi dan implementasi kebijakan pemerintah tentang HKm, (2) mempelajari tingkat partisipasi masyarakat dan faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap pasrtisipasi masyarakat serta hubungannya dengan kondisi ekologi kawasan hutan dan (3) menyusun rancangan model berkelanjutan perhutanan sosial pada kasus pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara penelitian deskriptif, ekploratif dan partisipatif dengan teknik pengumpulan data penelusuran dokumen, observasi, survei dan Participatory Rural Appraisal (PAR). Lokasi penelitian v merupakan kawasan HKm hutan lindung di Pulau Lombok dengan sebaran daerah kawasan HKm Sesaot, Batukliang Utara dan Sekaroh. Responden dalam penelitian ini adalah pengelola HKm dan pakar. Cara pengambilan responden adalah kuota sampling dengan jumlah 107 responden pengelola HKm. Kemudian penentuan responden pakar melalui penelusuran pada kelompok pakar dari perguruan tinggi, dinas kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi (1) perubahan isi dan implementasi kebijakan tentang HKm, (2) kebutuhan dan kepentingan stakeholders (3) Karakteristik kelembagaan HKm, (4) Faktor sosial ekonomi pengelola HKm dan (5) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan masyarakat. Sedangkan analisis data menggunakan analisis isi, statistik munltinominal logit, korelasi Spearman’s dan ISM (Interpretative Structural Modelling). Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut (1) Kebijakan tentang pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) mengalami perkembangan dalam beberapa komponen adalah konsep
Keyword: CFM, sustainable, social forestry, Rural development

Judul: Dampak Ekonomi Kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Abstrak: Kebijakan sektor kehutanan menjadi penting dalam perspektif pembangunan nasional, karena perannya yang sangat besar dalam sektor-sektor pembangunan nasional baik forward dan backward linkages. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan saat ini, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor penting termasuk perhatian pada program perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini muncul dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (manfaat yang optimal) yang berkeadilan dan berkelanjutan (lestari). Program perhutanan sosial merupakan kebijakan nasional yang menjadi salah satu program utama Pemerintah dalam kebijakan sektor kehutanan secara khusus, dan pencapaian target SDGs secara umum. Sebagai salah satu program unggulan pemerintah di sektor kehutanan, perlu dilihat dampak kebijakan program perhutanan sosial khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk itu studi ini akan menjawab bagaimana dampak kebijakan program perhutanan sosial dalam menurunkan angka deforestasi, bagaimana pengaruh kebijakan program perhutanan sosial terhadap perekonomian masyarakat di sekitar hutan, serta bagaimana dampak kebijakan program perhutanan pada aspek sosial masyarakat, dan kelembagaan yang ada di masyarakat dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dampak lingkungan perhutanan sosial dapat dilihat dari luasan deforestasi yang semakin menurun. Tingkat deforestasi paling tinggi berada pada periode 1996 – 2000 dimana terjadi perubahan peraturan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Terbitnya peraturan tentang Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 juga berpengaruh pada penurunan luasan deforestasi periode 2016 – 2018. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita, dimana pendapatan per kapita per tahun pada wilayah penelitian sebesar Rp 3.609.603,-. Informasi mengenai kesejahteraan masyarakat perlu pula dilengkapi dengan informasi ketimpangan (Koefisien Gini), di lokasi penelitian koefisien gini yang diperoleh lebih dari 0,5 atau dalam kategori 'tinggi'. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di lokasi penelitian belum terdistribusi dengan baik. Jika dibandingkan, kesenjangan pendapatan pada kelompok responden yang mendapatkan program HKm lebih baik daripada kelompok responden yang tidak mendapatkan program HKm. Data koefisien gini menunjukkan bahwa program HKm cukup tepat sasaran. Program HKm diduga dapat memperbaiki tingkat ketimpangan pendapatan (Koefisien Gini) yaitu 0,483 (HKm) dibandingkan dengan 0,566 (non-HKm). Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan di wilayah penelitian dilakukan oleh Gapoktan dengan mempertimbangkan aturan internal yang sudah disepakati bersama atau disebut ‘awig-awig’. Awig-awig ini dinilai lebih efektif bagi masyarakat penerima skema HKm dibandingkan dengan aturan formal yang vi dikeluarkan oleh Kantor Desa atau KPH. Hal ini sangat mungkin terjadi karena penyusunan awig-awig yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, dimana hak dan kewajiban serta sanksi sudah disepakati bersama. Selain itu, analisis kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, serta kapasitas negara dalam pengelolaan hutan. Kapasitas negara pada kelima desa yang berada dalam areal penelitian tersebut sebagian besar lemah, kecuali pada Desa Lantan karena Kepala Desa Lantan adalah Sekretaris Gapoktan penerima HKm di desa tersebut. Pada sisi lain, modal sosial masyarakat cukup kuat di tiga desa yaitu Desa Aik Berik, Desa Setiling, dan Desa Lantan. Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil terkait pendapatan per kapita masyarakat sekitar hutan, ketimpangan pendapatan masyarakat melalui koefisien gini, perubahan tutupan lahan hutan akibat degradasi dan deforestasi, serta identifikasi kelembagaan sesuai modal sosial dan
Keyword: deforestasi, koefisien gini, perhutanan sosial, RIU

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera