Judul: Gampong di Tengah Masyarakat yang Berubah (Studi Program Kembali Ke Gampong di Kabupaten Aceh Besar)
Abstrak: Seiring resesi ekonomi di akhir tahun 1997 sedikit demi sedikit penyelenggaraan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan bahkan politik mulai mengalami perubahan cara pandang. Salah satu perubahan tersebut manakala kelembagaan adat mulai dilirik kembali keberadaannya. Melalui payung hukum UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan UU sebelumnya No. 5 tahun 1974, mulai dihidupkan kembali penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal berdasarkan nilai-nilai adat yang telah ada dalam masyarakat. Tidak berhenti di sini saja, beberapa tahun kemudian dengan disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawah reorientasi (nilai) perubahan cukup besar bagi proses demokrasi pembangunan di Indonesia, yang sebenarnya sudah pernah terintegrasikan dalam UU No. 22 tahun 1999. Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) membuka peluang program kembali ke gampong. Hal ini dtindaklanjuti dengan terbitnya Qanun No. 4/2003 tentang mukim, dan Qanun No. 5/2003 tentang pemerintahan gampong. Revitalisasi gampong dan mukim ini menjadi semangat untuk mengembalikan identitas Aceh. Terlebih lagi dengan adanya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006, membuka peluang untuk kembalinya nilai-nilai adat dan agama di Aceh yang sebelumnya pudar. Berbagai terobosan menindaklajuti babakan baru pembangunan politik terus dilakukan. Bentuknya tidak hanya menyentuh aspek politik semata, tetapi juga pembangunan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama. Salah satu wujud konkrit yang dikembangkan pemerintah daerah adalah dengan mengembangkan program kembali ke gampong. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif tanpa mengabaikan data kuantitatif untuk menganalisis mengapa dan bagaimana dinamika program kembali ke gampong di tengah masyarakat yang berubah. Penelitian dipusatkan di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum (daerah hulu) dan Gampong Mon Ikeun (daerah hilir) Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Sasaran penelitian ini para aktor yang terlibat dalam struktur pemerintahan gampong secara menyeluruh, tokoh masyarakat, MAA kecamatan, pihak kecamatan, pemda, serta masyarakat setempat. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumentasi. Hasil studi menunjukkan desentralisasi dan otonomi gampong yang diinginkan ternyata masih belum maksimal dan bahkan terlihat lemah, bilamana para perangkat gampong yang berkerja lebih didasarkan atas tugas-tugas administratif karena mendapatkan honor setiap bulannya dari pemerintahan kabupaten. Konsekuensi ini tentunya secara tidak langsung mempertahankan sistem birokratisasi yang sudah pernah berjalan begitu lamanya dan sekaligus posisi gampong dalam kondisi seperti ini bisa berada dalam subordinat mukim dan kecamatan. Artinya, program-program..dst
Keyword: Institudi Gampong, Program Kembali Ke Gampong, Revitalisasi

Judul: Peranan Komunikasi Organisasi Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa Di Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara
Abstrak: Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang telah direncanakan secara sistematis mengarah pada kondisi yang lebih baik. Melihat pembangunan sebagai sesuatu yang direncanakan secara sistematis, menunjukan bahwa melaksanakan pembangunan bukanlah hal yang mudah tetapi memerlukan berbagai paradigma, model pembangunan yang tepat. Berbicara mengenai masalah pembangunan desa, program Nawa Cita Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tahun 2014–2019 memberikan 9 cita utama sebagai landasan mendasar dalam pembangunan desa secara terpadu dan menyeluruh, Nawa Cita yang berkaitan langsung dengan pembangunan desa dapat ditelusuri dalam keinginan cita ke tiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keberadaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa penduduk di desa lebih sejahtera, melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (BPMKS). Permasalahan yang terjadi di pemerintahan desa di Kecamatan Cot Girek adalah bagaimana pemerintahan desa menyikapi pelaksanakan UU Desa terutama peran komunikasi organisasi pemerintahan desa agar terwujudnya peningkatan kinerja dan pembangunan pedesaan berdasarkan undang- undang tersebut, pentingnya komunikasi organisasi yang baik dalam organisasi karena dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis peran komunikasi organisasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan UU desa kepada masyarakat desa (2) mengetahui peningkatan kinerja pemerintah desa/gampong dalam pembangunan pedesaan yang berdasarkan UU desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan uji korelasi Chi Square dan Rank Spearman. Lokasi penelitian dipilih secara purposive yaitu di Gampong Alue Leuhop, Gampong Kampung Tempel, Gampong Bantan dan Gampong Cot Girek Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara pada bulan Mei-Juni 2016 dengan jumlah responden sebanyak 52 orang dengan menggunakan metode sensus. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi yang berlangsung di organisasi pemerintahan desa terjadi komunikasi dua arah yang dilakukan antara perangkat desa dengan masyarakat desa. Komunikasi dua arah yang terjadi antara perangkat desa dengan masyarakat sudah berjalan efektif. Hal ini dikarenakan para perangkat desa tidak hanya berkomunikasi atau bertukar informasi pada tempat dan waktu jam kerja saja, tetapi mereka juga melakukan komunikasi di luar waktu jam kerja. Sehingga pertukaran informasi terus berjalan dari perangkat desa kepada masyarakat desa yang akhirnya semua informasi bisa disampaikan dengan cepat khususnya penyampaian informasi pelaksanaan UU Desa. Komunikasi organisasi yang terjadi di organisasi pemerintahan desa umumnya terjadi secara vertikal maupun horizontal keduanya sangat berperan demi kemajuan organisasi dengan tujuan keduannya saling memberikan informasi dan keterbukaan agar komunikasi antara bawahan dengan pimpinan berjalan dengan efektif. Peran komunikasi organisasi pemerintahan desa yang berhubungan dengan penilaian aparatur desa terhadap UU Desa meliputi karakteristik individu aparat pemerintahan desa adalah: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, sedangkan yang tidak berhubungan adalah: tingkat pendapatan. Karakteristik pemerintahan desa yang berhubungan dengan penilaian aparatur desa terhadap UU Desa adalah: peranan kepemimpinan, struktur organisasi dan budaya organisasi. Komunikasi organisasi pemerintahan desa yang berhubungan dengan penilaian aparat desa terhadap UU Desa adalah: komunikator, pesan dan media. Kinerja pemerintah desa terutama aparatnya memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan
Keyword: Kinerja, komunikasi organisasi, pemerintahan desa, UU Desa

Judul: Pengukuran Jantung Kelinci New Zealand White (Oryctolagus cuniculus) dengan Radiografi Toraks
Abstrak: This research was conducted to evaluate radiographs heart size of anaesthetized New Zealand White rabbits (Oryctolagus cuniculus) under different combination of ketamine and xylazine. The rabbits were divided into three groups. Group A were anaesthetized using a 35 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=5). Group B were anaesthetized using a 40 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3) while group C were anaesthetized using 45 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3). Parameter of observation from left laterolateral view were: 1) the apicobasilar length of the heart (AB), 2) the width of the heart (CD), 3) the distance between the cranial edge of the fifth rib and the caudal edge of the seventh rib perpendicular to the spine (R5-7), and 4) the vertical depth of the toraks (H). Parameter of observation from dorsoventral view were: 1) the length of the heart (L), 2) the width of the heart (W), and 3) the width of the thorax (T). The result from the heart parameters observation that were measured in left laterolateral view and dorsoventral view shows theres no significantly differ among the groups (P > 0.05). The vertebrae heart size (VHS) values obtained from the sum of the length of the long and the short axes on left laterolateral view. The long axes mean values (A) were 4.35±0.26 v and the short axes mean values (B) were 3.59±0.30 v, therefore VHS mean values were 7.94±0.49 v. On the dorsoventral view, the length of the heart mean values (L) were 4.32±0.29 cm, the width of the heart mean values (W) were 3.33±0.26 cm, and the width of the thorax mean values (T) were 5.85±0.30 cm. In normal conditions, the width of the heart should be less than two-thirds the width of the thorax and values obtained of 3.33<3.72 it shows that the heart is in the normal range. The best ratio to calculated the normal heart dimension in the left laterolateral view was compared the long axes with the vertical depth of the thorax, whereas in dorsoventral view, the length of the heart was compared with the width of the heart.
Keyword: