Judul: Minangkabau traditional authority and government bureaucracy: elite contestation in Budgeting Planning and Budgeting APBD In Rural Agriculture Sector, District Agam, West Sumatera
Abstrak: Gejala rendahnya anggaran pertanian, terjadi di Kabupaten Agam, dimana masyarakatnya sebahagian besar adalah petani serta masih pekat hidup dalam legitimasi Otoritas Tradisional Minangkabau (OTM). Hal ini cukup ganjil, mengingat pada era otonomi daerah ini, Kepala Daerah dan DPRD yang merupakan elite Birokrasi Pemerintahan (BP) dan yang memiliki otoritas melaksanakan perencanaan serta penganggaran APBD, dipilih langsung oleh rakyat yang justru sebahagian besar adalah petani. Dalam era ini pula, terdapat UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Pertanyaan penelitiannya kemudian adalah bagaimana peranan dan kontestasi antara Otoritas Tradisional Minangkabau (OTM) dengan Birokrasi Pemerintahan (BP) dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD di Kab.Agam? Hipotesis yang memandu penelitian ini adalah, jika Birokrasi Pemerintahan pola Weberian diterapkan dalam konteks otoritas tradisional yang masih kuat, maka akan terjadi kontestasi antara elite yang menyebabkan Birokrasi Pemerintahan pola Weberian tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah sosiologi sejarah dan semiotik-hermeneutik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi terlibat (participant observation) dan wawancara mendalam.
Keyword: 

Judul: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis di Era Otonomi.
Abstrak: Otonomi daerah telah memberikan banyak perubahan pada pengelolaan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini merupakan implikasi disahkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pembagian keuangan antar pusat dan daerah. Perubahan pada keuangan daerah sangat dirasakan terutama bagi daerah yang mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dengan adanya otonomi daerah. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah yang mendapatkan dana bagi hasil yang cukup besar dari migas. Pendapatan yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan percepatan pembangunan bahkan bisa menimbulkan konflik di daerah. Dengan dasar inilah penulis melakukan kajian “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis di Era Otonomi” dengan tujuan: (1) menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah setelah otonomi, (2) menganalisis kontribusi setiap mata anggaran pada APBD kabupaten Bengkalis, (3) menganalisis keadilan alokasi anggaran setelah otonomi daerah, (4) menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung program pembangunan daerah, (5) merumuskan alternatif penggunaan anggaran yang memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Sesuai dengan judul, lokasi kajian ini adalah Kabupaten Bengkalis, dengan sumber data sekunder dirangkum dari APBD Kabupaten Bengkalis dan laporan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 1998/1999 – 2003. Metode kajian ini menggunakan analisa rasio dan konversi anggaran. Hasil kajian menyimpulkan bahwa selama otonomi pengelolaaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis belum dikelola dengan efektif dan alokasi anggaran yang belum berpihak kepada masya rakat (adil) serta belum inovatifnya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan (dilihat dari pendapatan, belanja dan pembiayaan). Hasil kajian ini membenarkan kesimpulan awal bahwa pendapatan daerah yang besar tidak berbanding lurus dengan usaha percepatan pembangunan daerah. Terakhir, dari kajian ini dibuat rancangan strategi membangun keuangan daerah yang dilihat dari tiga aspek keuangan daerah yaitu: (1) pendapatan, (2) belanja dan (3) pembiayaan, yang melahirkan tiga strategi membangun keuangan daerah yaitu: (1) membangun sistem keuangan daerah, (2) mengoptimalkan dana luar dan (3) audit internal.
Keyword: 

Judul: Extraction and Characteristic of Collagen and Nanoparticle Collagen from the Skin of Stingray Fish (Pastinachus solocirostris) as Ingredient of Cosmetics.
Abstrak: Isolation of collagen from the skin of stingray fish (Pastinachus solocirostris) has been successfully conducted with three stages: first soaked in 0.05 M NaOH with a sample/solution ratio of 1:10 (w/v) for 6 hour, second soaked in 0.1 M acetic acid with a sample/solution ratio of 1:6 (w/v) for 2 hour, and third extraction with destilated water at temperature 40 C for 2 hour with a yield of 14.475 % (wet base). Nanoparticle collagen was made with desolvation method using etanol as a desolvating agent with a collagen solution/etanol ratio of 1:1. Yield of nanoparticle collagen was 9.64% (wet base) with particle size of 185.24 nm. Collagen and nanoparticle collagen is in the form of white powder with whiteness degree 72.48% and 60.03%, respectively. Protein is the major component in collagen and nanoparticle collagen (86.97% and 86.18%) with trace amount of ash (0.17% and 0.13%) and fat (0.19% and 0.25%), respectively. Based on sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis patterns, amino acid composition, and fourier transform infrared (FTIR) spectra of both collagen and nanoparticle collagen were characterized as type I collagens. Nanostructural analysis of collagen and nanoparticle collagen by Scanning Electron Microscopy (SEM) shows that both were separate aggregates. Other characteristics of collagen and nanoparticle collagen were: Tmax of 165.88 C and 156.63 C; Viscosity 292.33 cP dan 110 cP; pH 5.00 dan 4.93; respectively. Collagen has highest solubility at pH 7 and the isoelectric point at pH 6, 9, and 10. Therefore, nanoparticle collagen has highest solubility at pH 3 dan and the isoelectric point at pH 6. Collagen and nanoparticle collagen from skin of stingray fish (Pastinachus solocirostris) has a characteristic for a potential use as a cosmetic ingredient.
Keyword: