Judul: Mekanisme Akses dan Strategi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Ekowisata Bahari (Studi di Kampung Wisata Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat)
Abstrak: Raja Ampat memiliki potensi wisata bahari yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki mekanisme akses yang berbeda-beda dalam memanfaatkan sumber daya ekowisata bahari. Adanya ketimpangan distribusi akses memicu terjadinya konflik pemanfaatan ruang yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan suatu pengelolaan. Keterlibatan para pemangku kepentingan dengan berbagai kepentingan menambah kompleksitas pengelolaan ekowisata bahari. Kelembagaan menjadi fondasi penting yang perlu dibangun secara bersama antar pemangku kepentingan untuk mencapai pengelolaan ekowisata bahari yang terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan menguraikan: (1) pemetaan pemangku kepentingan terkait peran, kepentingan, pengaruh dan relasi; (2) mekanisme akses berbasis struktural-relasional; (3) kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari; (4) dan model penguatan kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara, focus group discussion, dan pengumpulan data sekunder. Penelitian dilakukan di tiga kampung wisata Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, yaitu Kampung Wisata Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai. Ketiga kampung tersebut masuk kawasan Selat Dampier yang merupakan pusat kawasan pengembangan ekowisata Raja Ampat. Berdasarkan hasil penelitian yang pertama mengemukakan bahwa pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Raja Ampat, UPT BLUD Raja Ampat, Dinas Perhubungan Raja Ampat, Dinas Koperasi dan UKM Raja Ampat, polisi air, Dewan Adat Suku Maya, dan CI Indonesia sebagai key players yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi. Berbeda dengan kelompok masyarakat seperti masyarakat pelaku wisata, masyarakat non pelaku wisata, HPI Raja Ampat, asosiasi homestay Raja Ampat, dan pihak swasta masuk kedalam kategori subjects yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah. Pemerintah dan masyarakat membangun co-management dengan tipe konsultatif yaitu adanya mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat, tetapi pengambilan keputusan masih dilakukan oleh pemerintah. Kedua, para pemangku kepentingan memiliki mekanisme akses yang berbeda-beda dalam memperoleh, mempertahankan dan mengendalikan manfaat. Masyarakat pelaku wisata memperoleh akses melalui kekuasaan teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, identitas sosial dan relasi sosial. Berbeda dengan masyarakat non-pelaku wisata yang memiliki akses lebih rendah dari masyarakat pelaku wisata, yaitu memperoleh akses melalui kekuasaan pengetahuan dan identitas sosial. Di sekitar kawasan kampung wisata ditemukan pihak swasta yang ikut merasakan manfaat sumber daya wisata. Kekuasaan teknologi, modal, pasar dan relasi sosial yang dimiliki pihak swasta lebih besar dari pada masyarakat. Akses yang dimiliki masyarakat menjadikan mereka memiliki kesempatan untuk terlibat dalam penguatan kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari. Ketiga, kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari di Raja Ampat dinilai kuat karena telah memenuhi prinsip berupa: (1) kejelasan batas wilayah; (2) kesesuaian aturan dengan kondisi lokal; (3) aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumber daya; (4) adanya kelembagaan lokal; (5) pelaksanaan pengawasan dihormati masyarakat; (6) berlakunya sanksi; (7) adanya mekanisme penyelesaian konflik; (8) adanya pengakuan dari pemerintah; (9) adanya ikatan atau jaringan dengan lembaga luar; 10) akses yang dimiliki pengguna. Kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari dibangun melalui level konstitusional, level kolektif dan level operasional. Melalui pembentukan kelembagaan seperti penetapan peraturan kawasan konservasi perairan daerah, peraturan penetapan kampung wisata dan peraturan pengelolaan ekowisata mendorong tindakan masyarakat dalam mengsinergikan kegiatan wisata dengan kegiatan konservasi di kawasan Raja Ampat. Keempat, model penguatan kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari dibangun melalui analisis model struktural elemen lembaga terkait, kendala, tujuan dan program strategis.
Keyword: access mechanisms, institutional, marine ecotourism

Judul: Mekanisme Akses Berbasis Struktural dan Relasional dalam Memperkuat Kinerja Institusi Pengelolaan Ekowisata Bahari
Abstrak: Kayanya potensi alam dan budaya yang dimiliki Raja Ampat mendorong para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Setiap pemangku kepentingan memiliki akses terhadap sumber daya yang berbeda-beda. Akses terhadap sumber daya tidak hanya didapat melalui hak kepemilikan, namun juga dapat diperoleh melalui struktural dan relasional. Mekanisme akses dalam penelitian ini menjelaskan akses berbasis struktural dan relasional, yaitu bagaimana kemampuan pemangku kepentingan dalam memperoleh, mempertahankan dan mengontrol akses terhadap sumber daya melalui bundle of power yang dimiliki. Ketimpangan akses berbasis struktural dan relasional dapat mengarahkan kepada lemahnya kinerja institusi pengelolaan. Indikator kinerja institusi pengelolaan meliputi: (1) kejelasan batas wilayah; (2) kesesuaian aturan dengan kondisi lokal; (3) aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumber daya; (4) adanya kelembagaan lokal; (5) pengawasan dihormati masyarakat; (6) berlakunya sanksi; (7) mekanisme penyelesaian konflik; (8) kuatnya pengakuan dari pemerintah; dan (9) adanya ikatan dengan lembaga luar. Dengan demikian penting menganalisis mekanisme akses berbasis struktural dan relasional dalam pengelolaan ekowisata bahari untuk mengetahui adakah ketimpangan distribusi manfaat, khususnya pada masyarakat agar mereka memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengolahan ekowisata, merasakan manfaat dari ekowisata dan terlibat dalam memperkuat kinerja institusi pengelolaan ekowisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) potensi alam dan budaya; (2) pemetaan pemangku kepentingan terkait peran, kepentingan, pengaruh dan relasi; (3) mekanisme akses berbasis struktural dan relasional pemangku kepentingan; (4) dan kinerja institusi pengelolaan ekowisata bahari. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara, focus group discussion, dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) potensi alam di Kampung Arborek meliputi hamparan terumbu karang dengan tutupan karang hidup ≥50% dan habitat biota langka ikan pari manta, serta potensi budaya seperti tarian dan kerajinan tangan; (2) berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan, terdapat kelompok pemerintah, masyarakat, LSM dan swasta yang terlibat dalam pengelolaan dengan relasi kerjasama, namun posisi pengaruh dan kepentingan antar kelompok berbeda-beda; (3) mekanisme akses berbasis struktural dan relasional antar pemangku kepentingan berbeda-beda melalui bundle of power yang dimiliki; dan (4) melalui bundle of power yang dimiliki mampu memperkuat kinerja institusi pengelolaan ekowisata bahari. Dengan demikian, perlunya kesetaraan akses pada masyarakat untuk membuka kesempatan mereka memperoleh manfaat dari pengelolaan ekowisata bahari. Hal tersebut juga membuka kesempatan masyarakat untuk terlibat dan menguatkan kinerja institusi pengelolaan ekowisata bahari.
Keyword: akses berbasis struktural dan relasional, kinerja institusi pengelolaan, pemetaan pemangku kepentingan, potensi wisata

Judul: Biological Value Evaluation and Index Glycemic of Dry Corn Noodle and Instant Corn Noodle Substitution
Abstrak: Corn flour is potentially used as a raw material in noodle formulation. The previous study showed that 30% of corn flour was used as a substitute of wheat flour in dried and instant noodle. The corn flour substituted noodle applied drying or frying process at a high temperature, which may affect the nutritional content and biological value of the noodle. For this reason the effect of heating process (drying or frying) during noodle processing on chemical composition and biological value of corn flour substituted noodle was studied. The wet noodle was dried in oven at 60oC for 70 minutes to produce dried noodle and fried in cooking oil at 160oC for 4 minutes to produce instant noodle. The noodles were evaluated in terms of chemical composition and glycemic index. Commercial instant noodles were also analyzed as a comparison. The amylose content of dried noodle substituted with 30% corn flour was 30.99% which was higher than that of instant noodle substituted with 30% corn flour (28.85%). The content of resistant starch of corn flour substitued dried and instant noodle corn was 14.80% and 17.25% respectively. Starch and soluble fiber digestibility of dried corn noodle was significantly different from these of instant corn noodle, which were 30.93% and 0.49%, and 25.33% and 0.68% respectively, whereas protein digestibility was relatively the same. The glycemic index of dried and instant corn noodle substitution and commercial noodle was categorized as a low glycemic index (54.18%; 51.33 and 48.65%), whereas the glycemic load of them was 26.12; 22.18 and 18.63 respectively and was categorized as a high and middle glycemic load. Drying or frying process did not significantly affect the glycemic index of both dried and instant corn noodle substituted.
Keyword: