Judul: Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Skema HKm dan HTR: Tinjauan Kapasitas dan Akses Masyarakat
Abstrak: Kebijakan perhutanan sosial ditetapkan sebagai kebijakan prioritas nasional pada tahun 2015 di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan tersebut menyediakan pemberian hak kelola legal kawasan hutan negara kepada masyarakat yang diatur dalam peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 khusus di wilayah kerja Perum Perhutani. Dalam konteks pengelolaan kawasan hutan negara oleh masyarakat, penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola kawasan hutan yang umumnya menegaskan tentang pengetahuan lokal, modal sosial, dan kearifan lokal yang didalami secara terpisah. Penelitian-penelitian tersebut belum ada yang menyatakan bahwa ketiga hal tersebut merupakan komponen yang menyusun kapasitas masyarakat sebagai satu kesatuan. Belum ada penelitian yang mendalami hubungan antara komponen kapasitas masyarakat dengan implementasi kebijakan perhutanan sosial. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan pada kesulitan dan hambatan yang dialami masyarakat pemegang izin untuk mencapai keberhasilan serta minimnya manfaat yang diperoleh dari kebijakan perhutanan sosial. Belum ada penelitian yang memfokuskan pada aspek akses masyarakat dan meneliti hubungan antara kapasitas dan akses masyarakat terutama pada skema HKm dan HTR. Demikian halnya belum banyak penelitian tentang kesenjangan implementasi kebijakan yang memfokuskan pada kelompok aktor yang ditetapkan dalam peraturan perhutanan sosial saat ini. Disertasi ini mengisi celah penelitian tersebut untuk menganalisis kapasitas masyarakat, akses masyarakat dan kesenjangan implementasi kebijakan untuk merumuskan pilihan-pilihan rekomendasi perbaikan dan pengembangan implementasi kebijakan perhutanan sosial ke depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivis-interpretivis sebagai pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi dokumentasi dan studi lapangan. Masyarakat yang didalami yaitu masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan grantee Yayasan Kehati, masyarakat HKm Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan masyarakat HTR Hajran di Kabupaten Batanghari Provinsi Lampung. Pengumpulan data menerapkan studi dokumentasi, wawancara mendalam informan kunci dan observasi partisipatif lapangan. Pengolahan, analisis data dan penyajian hasil penelitian menggunakan analisis isi secara kualitatif, analisis kesenjangan implementasi kebijakan dan analisis kualitatif. Penelitian kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tiga komponen kapasitas yaitu kapasitas teknis sebagai perwujudan dari pengetahuan lokal, kapasitas berjaringan sebagai perwujudan dari modal sosial dan kapasitas kultural sebagai perwujudan dari kearifan lokal. Pada masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan grantee Yayasan Kehati, kapasitas teknis ditunjukkan oleh 86 barang dan jasa lingkungan yang ii dihasilkan dengan teknik kebun campur atau agroforesti. Kapasitas berjaringan ditunjukan oleh 63 bentuk berjaringan antar anggota masyarakat dan 8 bentuk berjaringan dengan pihak di luar komunitasnya. Kapasitas kultural ditunjukan oleh 36 narasi yang menggambarkan nilai-nilai kultural masyarakat. Di masyarakat HKm Beringin Jaya, kapasitas teknis ditunjukkan oleh hasil biji kopi dan tanaman lain dengan menerapkan teknik agroforestri atau kebun campur di areal izin. Kapasitas berjaringan ditunjukkan oleh 8 bentuk berjaringan antar anggota masyarakat dan 9 bentuk berjaringan dengan pihak di luar komunitasnya. Kapasitas kultural ditunjukkan oleh 7 nilai kultural terkait pengelolaan areal izin. Pada masyarakat HTR Hajran, ketiga komponen kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan areal izin belum terbentuk dan terbangun. Masyarakat HKm Beringin Jaya memiliki ketiga komponen kapasitas yang lebih tinggi dibanding masyarakat HTR Hajran yang menentukan keberlanjutan pemanfaatan atau pengelolaan areal izin dan diperolehnya manfaat-manfaat yang dituju masyarakat dari implementasi kebijakan perhutanan sosial. Penelitian akses masyarakat menunjukkan bahwa untuk sampai
Keyword: akses, kapasitas, kebijakan, masyarakat, perhutanan sosial

Judul: Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Implementasi Perhutanan Sosial (Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat).
Abstrak: Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keniscayaan karena masyarakat merupakan bagian integral dari ekosistem hutan. Dorongan perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah berlangsung cukup lama menuju kepastian ruang kelola untuk masyarakat. KPH sebagai salah satu organisasi di tingkat tapak memiliki informasi kondisi biofisik hutan, kondisi sosial budaya masyarakat, potensi dan persoalan, termasuk konflik di dalamnya, sejarah penguasaan lahan, serta siapa yang menguasai lahan. Belum terdapat kajian mengenai kesediaan KPH dalam melaksanakan program PS, terutama melalui sudut pandang para pihak yang terlibat dalam PS. Penelitian ini difokuskan pada pengukuran sikap dan orientasi KPH terhadap PS serta menjelaskan kelembagaan yang telah terbentuk terkait PS di KPH. Sikap KPH terhadap PS diukur berdasarkan penilaian individu personil Dinas Kehutanan Provinsi terutama personil KPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kelembagaan KPH dalam mengimplementasikan PS diukur dengan membandingkan antara indikator kelembagaan PS ideal dan kinerja KPH dalam memfasilitasi PS. Penelitian ini bermaksud mengkonstruksikan dan mengukur pergeseran konseptual pengelola KPH terhadap PS dari sisi pengelola KPH, masyarakat dan pendamping perhutanan sosial berupa sikap dan orientasi, dan kelembagaan yang diperlukan dalam pengelolaan perhutanan sosial, mengukur performansi PS di areal KPH serta mengkaji hubungan antara sikap dan perilaku pengelola KPH terhadap keberhasilan PS yang berada di areal KPH. Penelitian ini melibatkan 60 responden dengan purposive sampling. Penelitian dilakukan di 2 lokasi yaitu KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung. Pengolahaan dan analisis data menggunakan metode skoring untuk melihat pergeseran konseptual dan keberhasilan PS, serta analisis korelasi Pearson untuk menganalisis pengaruh sikap dan tindakan KPH terhadap keberhasilan PS. Hasil penelitian mengungkap bahwa sikap KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung telah mendukung PS, sementara tindakan KPH terhadap PS masih dibatasi oleh kewenangan berdasarkan peraturan perundangan dan keterbatasan pendanaan. Konstruk yang dibangun untuk mengukur sikap dan tindakan KPH dapat menjelaskan keberhasilan sosial dan ekonomi PS, namun masih belum dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan ekologi PS
Keyword: KPH, perhutanan sosial, peran, sikap

Judul: Metrik Einstein (Anti-) Self-Dual Berdimensi Empat dengan Metode Cartan
Abstrak: Gravitational field equation can be formulated in differential forms (differential geometry), which describes gravity as a manifestation of the curvature of space-time. Curvature of space-time is characterized by a metric that satisfies the gravitational field equation. With differential forms it can be formulated the (anti-) self-dual Einstein equation, which is a modification of the Cartan structure in (anti-) self-dual basis. Calculation of (anti-) self-dual metric with (anti-) self-dual Einstein equation is simpler than the calculation using Christoffel symbols.
Keyword: