Judul: Kajian Kelembagaan untuk Mendukung Pengelolaan DAS yang Berkelanjutan di Sub DAS Cirasea, Citarum Hulu.
Abstrak: Konsep desentralisasi yang mulai berlaku pasca reformasi justru menciptakan pengelolaan DAS yang cenderung parsial. Padahal pengelolaan DAS harus berprinsip “one watershed, one management.” Permasalahan DAS Citarumpun telah terjadi di Sub DAS Cirasea sebagai daerah hulu karena memiliki indeks erosi yang sangat buruk akibat aktivitas pertanian. Permasalahan Citarum tak kunjung selesai meskipun pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk pembangunan fisik. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar stakeholder dibutuhkan setelah dilakukan pembangunan fisik. Kawasan yang memiliki status hutan lindung dan atau hutan konservasi, topografi curam, area lahan kritis luas, dan elevasi diatas 1000 m umumnya memiliki banyak aktor yang terlibat dalam pengelolaan Sub DAS, baik yang berasal dari program pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Motivasi ekonomi dipengaruhi oleh adanya fungsi dari sungai, artinya partisipasi masyarakat akan tinggi jika sungai memiliki fungsi yang positif bagi masyarakat. Analisis Stakeholder membagi peran lembaga menjadi empat bagian, yaitu peran Subject, Players, Crowd, dan Context setters. Identifikasi keterhubungan lembaga di tingkat pusat dan lokal dapat menjadi bahan rekomendasi dalam strategi penguatan kelembagaan Sub DAS Cirasea. Faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh Kelembagaan Sub DAS Cirasea berdasarkan hasil analisis SWOT menghasilkan prioritas rekomendasi, yaitu sebaiknya kelompok Players berkoordinasi dan memperkuat kapasitas kinerja kelompok Subject agar dapat mengendalikan perilaku kelompok Crowd, perlu adanya kepastian koordinasi antarprogram maupun antarsektor secara riil di lapangan, dan kepastian pascapanen untuk meningkatkan motivasi petani dalam menanam kopi.
Keyword: Analisis kelembagaan, Indeks erosi, Pengelolaan berkelanjutan, Stakeholder, Sub DAS Cirasea

Judul: Model kebijakan pengelolaan air pada daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang berkelanjutan
Abstrak: Secara global, paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) mencoba menggambarkan daerah aliran sungai (DAS) sebagai sistim ekologi yang terintegrasi, serta mendorong pemangku kepentingan untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Sungai Citarum yang terletak di Propinsi Jawa Barat memiliki potensi SDA yang sangat stategis. Daerah irigasi Jatiluhur merupakan lahan sawah beririgasi terluas di Indonesia dan lumbung padi nasional. Disamping itu, waduk Jatiluhur merupakan pemasok utama air baku untuk keperluan air minum DKI Jakarta. Energi listrik yang dihasilkan melalui bendungan Saguling dan Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang paling besar di Indonesia. Namun demikian, kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan SDA pada daerah aliran sungai (DAS) Citarum ini sangat rumit dengan ruang lingkup kewenangan yang saling tumpang tindih dan tidak terkoordinasi. Akibatnya pengelolaan SDA yang seharusnya dilakukan secara terpadu pada kenyataannya menjadi fragmented. Pengelolaan sungai dan prasarananya telah dikelola secara independen oleh berbagai lembaga pengelola baik oleh lembaga pemerintah (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai), semi pemerintah (Perum Jasa Tirta II, Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Daerah Air Minum), swasta (Perusahaan Air Minum Palija dan Aerta) dan persatuan petani pemakai air (P3A). Fragmentasi pengelolaan SDA telah menciptakan polemik kepentingan yang belum terselesaikan diantara berbagai stakeholders. Permasalahan kelembagaan ini berakar dari berbedanya persepsi antara para stakeholders atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air DAS Citarum. Undang-undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air beserta peraturan turunannya merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan SDA secara terpadu. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya difahami oleh seluruh stakeholders baik di tingkat pembuat kebijakan maupun ditingkat operasional. Kecenderungan fragmentasi pengelolaan SDA semakin menguat dalam kerangka otonomi daerah. Masing-masing institusi merasa berhak melakukan pengelolaan atau melakukan eksploitasi sesuai dengan tujuan masing-masing. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dalam tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaannya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa (i) status keberlanjutan, (ii) urutan prioritas dalam penetapan River Basin Organization (RBO) dan (iii) merumuskan model untuk pengelolaan sumber daya air pada DAS Citarum secara berkelanjutan. Metoda penelitian menggunakan pendekatan soft dan hard system methodology. Untuk tujuan pertama, dilakukan analisis deskriptif menggunakan data sekunder pada kondisi air tanah, kualitas air dan daerah tangkapan, kemudian dikombinasikan dengan model Multi Dimensional Scaling (MDS). Sedangkan untuk tujuan kedua dan ketiga, menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan model Sistem Dinamik...dst
Keyword: Water Resources, Integration, Policy, model, system.

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: