Judul: Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Pangan dengan Pendekatan Sistem Pangan di Tingkat Provinsi di Indonesia
Abstrak: Setiap negara yang menjadi anggota kovenan internasional hak asasi bidang ekonomi, sosial dan budaya mempunyai kewajiban melindungi, menghormati dan memenuhi hak atas pangan bagi setiap individu. Undang-undang No. 18/2012 tentang Pangan telah menjabarkan kebijakan untuk mewujudkan hak atas pangan melalui pasal-pasal yang diaturnya dengan menggunakan kerangka sistem pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak atas pangan melalui pengembangan indeks pemenuhan hak atas pangan di tingkat wilayah dengan menggunakan indikator struktural, proses dan outcome. Pendekatan evaluasi pemenuhan hak atas pangan di tingkat wilayah diambil sebagai konsekuensi penerapan desentralisasi wilayah (otonomi daerah). Melalui pembandingan antar wilayah dapat diperoleh pembelajaran dan praktek baik (best practices dan lessons learnt) yang dilakukan oleh tiap wilayah yang dapat digunakan wilayah lain untuk perbaikan kebijakan dan program pangan dan gizinya. Studi ini memanfaatkan data sekunder yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia dengan desain cross sectional study. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran laman instansi terkait di tiap provinsi, yang dilakukan pada bulan Maret sampai September 2020. Data dan informasi yang digunakan terdiri dari peraturan, program dan capaian kinerja untuk tiap indikator dalam subsistem pangan. Data dalam bentuk kualitatif, dikuantifikasi dengan metode scoring dan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat pemenuhan hak atas pangan. Tahap pertama penelitian yaitu mengidentifikasi calon indikator melalui studi literatur indikator yang dikembangkan di tingkat global dan nasional, kemudian menghasilkan 65 calon indikator potensial dari FAO Right to Food Handbooks, Hunger and Nutrition Commitment Index (HANCI) dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG). Selanjutnya, calon indikator diseleksi secara kualitatif dengan tiga kriteria: 1) relevan dengan sistem pangan, 2) tidak serupa (tumpang tindih dan independen), 3) dan ketersediaan data di tingkat provinsi. Terdapat 36 indikator terseleksi yang digunakan dalam evaluasi hak atas pangan dengan komposisi 13 indikator pada subsistem ketersediaan pangan, 12 indikator pada subsistem akses pangan dan 11 indikator pada subsistem pemanfaatan pangan. Tahap pemberian skor tiap indikator dihitung dengan proporsi yang sama sehingga menghasilkan agregat skor per provinsi. Agregat skor digunakan untuk membuat peringkat provinsi berdasarkan upaya pemenuhan hak atas pangan. Pengkategorian provinsi terbagi menjadi tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan analisis karakteristik pemenuhan hak atas pangan provinsi secara deskriptif dapat diketahui indikator yang sudah tercapai/baik dan indikator yang masih rendah sehingga dapat digunakan sebagai bahan penetapan kebijakan ke depan. Untuk indikator subsistem ketersediaan pangan yang umumnya baik/tercapai adalah peningkatan produksi pertanian, sedangkan yang masih rendah adalah penyuluhan pertanian; untuk subsistem akses pangan, indikator yang umumnya baik adalah stabilitas harga pangan dan penanggulangan kemiskinan, sedangkan yang masih rendah adalah pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan indikator pada subsistem pemanfaatan pangan yang umumnya baik adalah peningkatan kualitas konsumsi pangan, sedangkan yang masih rendah adalah peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih. Indikator yang sudah baik/tercapai pada tiap subsistem disebabkan pemerintah provinsi memiliki komitmen tinggi yang ditunjukkan dengan ketersediaan peraturan di tingkat wilayah serta pelaksaanan program dengan dukungan anggaran yang memadai, sedangkan komitmen yang rendah dan tidak adanya dukungan anggaran memadai menyebabkan rendahnya capaian indikator di tiap subsistem pangan. Berdasarkan kategori tingkat pemenuhan hak atas pangan, hasil studi menunjukkan sebagian besar provinsi termasuk dalam kategori sedang (25 provinsi) dan kategori tinggi diraih oleh 3 provinsi, serta kategori
Keyword: accessibility, availability, right to food, utilization

Judul: Pengembangan Indeks Ketahanan Pangan dan Gizi untuk Evaluasi Kinerja Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi Provinsi di Indonesia.
Abstrak: Pemenuhan hak atas pangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh setiap negara merupakan kunci utama dalam memerangi kelaparan dan kemiskinan. Isu ketahanan pangan sejak lama telah menjadi fokus utama dan memiliki peran penting dalam pembangunan. Saat ini, isu ketahanan pangan dan gizi muncul terkait dengan perlunya mengintegrasikan aspek gizi ke dalam pembangunan ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan dan gizi (Food and Nutrition Security) mulai digunakan FAO dan badan internasional lainnya sebagai konsep untuk mengintegrasikan aspek gizi dalam pembangunan ketahanan pangan. Beberapa indikator dan indeks telah dikembangkan pada level global untuk menilai situasi ketahanan pangan serta melakukan perankingan. Namun belum terdapat ukuran yang dapat diimplementasikan untuk level regional (tingkat provinsi), khususnya untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan indeks ketahanan pangan dan gizi provinsi di Indonesia. Desain penelitian ini adalah cross-sectional, menggunakan data sekunder dari 32 provinsi dan nasional yang dipublikasi tahun 2010 dan 2013. Pengumpulan data dilakukan pada Bulan Maret hingga Agustus 2017. Penelitian ini terdiri dari empat tahap: identifikasi indikator potensial, seleksi indikator, penyusunan indeks, dan evaluasi. Terdapat 51 indikator potensial ketahanan pangan dan gizi yang kemudian diseleksi berdasarkan empat kriteria relevansi, eliminasi redundancy, ketersediaan data pada level provinsi dan nasional, serta rasionaliasi berdasarkan konsep ketahanan pangan dan gizi. Seleksi indikator menghasilkan 23 indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ketahanan pangan dan gizi, yang terdiri dari lima indikator pada pilar ketersediaan pangan, enam indikator pilar keterjangkauan pangan, dan duabelas indikator pada pilar pemanfaatan pangan. Analisis multivariate dengan pendekatan analisis komponen utama (Principal Component Analysis/PCA) digunakan untuk menyusun indeks berdasarkan pilar ketahanan pangan dan gizi yaitu indeks ketersediaan pangan dihitung menggunakan lima indikator, indeks keterjangkauan pangan dihitung menggunakan enam indikator, dan indeks pemanfaatan pangan dihitung menggunakan duabelas indikator. Penyusunan indeks ketahanan pangan dan gizi dengan pendekatan PCA menggunakan 23 indikator terseleksi (gabungan seluruh indikator dari tiga pilar: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan). Model matematis yang dihasilkan oleh komponen utama pertama dari setiap hasil analisis PCA (dengan nilai total keragaman maksimum) digunakan untuk menyusun indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan, indeks pemanfaatan serta indeks gabungan yaitu indeks ketahanan pangan dan gizi. Aspek ketersediaan bukanlah hambatan capaian pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari capaian seluruh provinsi yang termasuk dalam kategori tahan pada tahun 2010 dan 2013 (rentang nilai indeks ketersediaan pangan berkisar antara -2 ≤ indeks ≤ 4). Ditinjau dalam aspek keterjangkauan pangan, masih menjadi kendala capaian pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Lebih dari sebagian provinsi di Indonesia tergolong rentan dan tidak tahan pada tahun 2010 dan 2013 (rentang nilai indeks keterjangkauan pangan berkisar antara -3 ≤ indeks ≤ 4). Aspek keterjangkauan pangan yang terkait dengan akses fisik dan akses ekonomi masih menjadi hambatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi, terutama di wilayah Indonesia timur. Diindikasikan masih rendahnya proporsi jalan beraspal dan proporsi penduduk tidak miskin dan tahan pangan. Masih rendahnya capaian pilar keterjangkauan pangan tersebut berpengaruh terhadap aspek pemanfaatan pangan, yaitu lebih dari sebagian provinsi di Indonesia termasuk dalam kategori rentan dan tidak tahan pada tahun 2010 dan 2013 (rentang nilai indeks pemanfaatan antara -4 ≤ indeks ≤ 4).
Keyword: analisis komponen utama, indeks, ketahanan pangan dan gizi, ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology