Judul: Populisme Islamis di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Perubahan Agraria
Abstrak: Aksi Bela Islam yang digelar tahun 2016 merupakan manifestasi dari populisme Islamis, yaitu respon kekecewaan kelompok-kelompok Islam terhadap perkembangan kapitalisme yang mereka persepsikan telah meminggirkan mereka. Respon ini meliputi pertarunangan atas sumber daya material dan politik yang melibatkan kekuatan Muslim vis a vis kekuatan sosial lainnya. Menurut para akademisi, populisme Islamis merupakan fenomena “khas” perkotaan yang didorong oleh aliansi lintas-kelas antara kelas borjuasi nasional, kelas menengah Muslim terdidik perkotaan, dan kelas miskin perkotaan. Terlepas dari eksposisi tersebut, Aksi Bela Islam juga melibatkan segmen sosial yang berasal dari pedesaan, meliputi elit-elit lokal (kelas tuan tanah dan petani kapitalis), petani penyewa, dan buruh tani. Peran mereka dalam populisme Islamis tidaklah pasif, melainkan bersifat aktif dan terutama didorong oleh respon terhadap perkembangan kapitalisme di pedesaan menyangkut relasi penguasaan sumber-sumber agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan populisme Islamis di pedesaan menggunakan pendekatan ekonomi politik kritis. Pertanyaan besar yang hendak dijawab adalah bagaimana kemunculan populisme Islamis dalam konteks perkembangan kapitalisme di pedesaan? Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana sejarah perkembangan kapitalisme dari sudut pandang perubahan relasi penguasaan sumber-sumber agraria, pembentukan kelas sosial, dan bagaimana formasi kelas membentuk populisme Islamis. Mengambil Bulak sebagai lokasi penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengambilan data meliputi wawancara, observasi, dan studi literatur, penelitian ini hendak memahami bagaimana perubahan agraria dapat melatarbelakangi kemunculan populisme Islamis di pedesaan. Sejarah masyarakat Bulak merupakan sejarah penguasaan sumber-sumber produksi agraria. Sejak kolonialisme Belanda masuk, hubungan penguasaan sumber-sumber produksi agraria telah bersifat kapitalistik. Hal ini dicirikan oleh kepemilikan lahan secara pribadi, relasi kerja upahan, produksi komoditas yang tidak dikonsumsi melainkan untuk dipertukarkan, dan ketergantungan penduduk Bulak terhadap pasar di luar mereka dalam memenuhi kebutuhan subsistensinya. Dalam momen sejarah ini, kelas-kelas muncul di Bulak, di antaranya kelas tuan tanah (ulama dan haji), petani penyewa, dan buruh tani. Kelas-kelas ini memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang tidak seimbang. Dalam masyarakat Bulak, para tuan tanah mengambil kedudukan ekonomi, politik, dan kultural yang dominan karena mendapatkan akses terhadap sarana produksi akibat peran mereka sebagai cultural broker, yakni penyambung kebijakan-kebijakan kolonial di pedesaan. Memasuki masa Orde Baru, kekuatan ulama dan haji semakin besar. Hal ini ditandai oleh peranan mereka sebagai penyampai pesan Revolusi Hijau ke desa-desa melalui ceramah-ceramah dan kebijakan infrastruktur desa. Naiknya melon dan cengkeh pada tahun 1980an menandakan peningkatan kekuatan mereka. Ulama menjadi tuan tanah, yang menerapkan standar “upah murah” kepada santri-santri mereka, sementara kalangan haji banyak yang menjadi petani kapitalis, dengan mengorganisir tenaga kerja, upah harian, dan relasi sewa secara bebas. Sementara petani penyewa, dengan kemampuan mengakses lahan yang tidak besar, harus jatuh bangun ketika dua komoditas tersebut mengalami kejatuhan harga. Banyak dari kalangan petani penyewa yang harus bekerja sambilan atau bertransformasi seutuhnya menjadi buruh tani. Saat pebisnis Tionghoa masuk, penduduk Bulak kalah saing dalam mengelola bisnis pertanian karena persoalan modal ekonomi dan jaringan politik. Harga cengkeh dan melon juga anjlok pada tahun 1990an. Anjloknya dua komoditas ini diakibatkan oleh monopolikroni Orde Baru dan penguasaan lahan oleh pebisnis Tionghoa. Setelah memonopoli melon, dengan cepat pebisnis Tionghoa melakukan ekspansi bisnis ke sektor perkebunan jati dan properti (villa dan resort). Selain mengekspansi bisnis, mereka juga melakukan intervensi politik, yang tercermin salah
Keyword: Aksi Bela Islam, Indonesia, Pedesaan, Perubahan Agraria, Populisme Islamis

Judul: Pengaruh perubahan struktur agraria terhadap terjadinya marginalisasi petani :kasus Desa Leuwikaret,Kecamatan Kelapanunggal,Kabupaten Bogor Jawa Barat
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi perubahan struktur agraria (pemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah) di pedesaan, (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur agraria di pedesaan dan (3) Menganalisis pengaruh perubahan struktur agraria. terhadap terjadinya marginalisasi petani di pedesaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Leuwikaret yang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini memiliki luas wilayah 2.651 hektar yang terbagi menjadi tiga dusun, sembilan Rukun Warga (RW) dan 29 Rukun Tetangga (RT). Tanah di Desa Leuwikaret sebagian besar diusahakan sebagai lahan pertanian dan areal penambangan kapur milik PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk. (PT. ITP). Jumlah penduduk Desa Leuwikaret tahun 2006 adalah 6.031 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Leuwikaret tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Mayoritas penduduk tidak tamat SD. Pada tahun 2006 sekitar sepertiga dari Angkatan Kerja di desa ini bermatapencaharian sebagai petani, sisanya terdiri dari beragam mata pencaharian seperti sebagai pedagang, pekerja swasta dan sebagai tukang bangunan. Jumlah pengangguran cukup tinggi, diperkirakan sekitar 24,86 persen dari Angkatan Kerja pada tahun 2006. Perubahan struktur agraria (pola pemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah) di Desa Leuwikaret yang berlangsung secara nyata diawali dengan masuknya pihak swasta pemilik modal (PT. ITP) yang mulai menanamkan investasinya di desa tersebut pada awal dasawarsa 1970-an. Pihak swasta menanamkan modalnya dengan cara melakukan pembelian tanah dari penduduk setempat. Selain itu sejak awal dasawarsa 1970-an, pihak Perhutani mengklaim tanah di wilayah Sioray, Desa Leuwikaret sebagai tanah milik Perhutani. Luas tanah yang diklaim sebagai tanah Perhutani adalah 150 ha. Sejak itu, sebagian besar petani di Desa Leuwikaret beralih statusnya dari petani pemilik menjadi on pada tanah milik PT ITP atau pada tanah Perhutani
Keyword: Agraria, Pengertian struktur agraria, Marginalisasi petani

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: