Judul: Sustainability Strategy for Agrarian Reform in Mekarsari Village, Panimbang District, Pandeglang
Abstrak: Timpangnya penguasaan terhadap tanah berbanding lurus dengan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh ketidakadilan dalam memperoleh akses untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya agraria, terutama bagi masyarakat miskin. Program Reforma Agraria merupakan jawaban atas peliknya masalah ketimpangan atas penguasaan tanah. Salah satu pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018 melalui mekanisme konsolidasi tanah sekaligus pencanangan Kampung Reforma Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis implementasi penataan aset di Desa Mekarsari; 2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan Reforma Agraria di Desa Mekarsari; 3) merumuskan strategi dan program keberlanjutan Reforma Agraria di Desa Mekarsari. Alat analisis yang digunakan adalah matriks IFE, EFE, IE, dan SWOT serta arsitektur strategi. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kendala yang dihadapi di antaranya: 1) belum adanya kelompok tani; 2) peran BUMDes belum berjalan optimal; 3) subjek penerima tanah terindikasi tidak tepat sasaran; 4) objek tanah Reforma Agraria berupa tanah usaha bersama dikuasai oleh Pemerintah Desa Mekarsari; 5) akses reform belum memanfaatkan sumber daya objek Reforma Agraria. Strategi keberlanjutan Reforma Agraria di Desa Mekarsari yang tepat untuk diterapkan adalah “grow and build” dengan turunan strategi intensif dan integratif. Ada sebelas strategi yang dihasilkan dari matriks SWOT. Strategi tersebut dijalankan dengan program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam arsitektur strategi. Terdapat kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, dan terdapat kegiatan yang dilakukan tahap demi tahap secara “sequence” agar tercapai tujuan akhir yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya agraria yang dijadikan sebagai sumber penghidupan., Inequality of land tenure is directly proportional to poverty. This is caused by injustice in gaining access to control and utilize agrarian resources, especially for the poor. The Agrarian Reform Program is the answer to the complicated problem of inequality in land tenure. One of the implementations of Agrarian Reform was carried out in Mekarsari Village, Panimbang District, Pandeglang Regency in 2018 through a land consolidation mechanism as well as the declaration of Agrarian Reform Village. This study aims to: 1) analyze the implementation of asset management in Mekarsari Village; 2) identify factors that influence the sustainability of Agrarian Reform in Mekarsari Village; 3) formulating strategies and programs for the sustainability of Agrarian Reform in Mekarsari Village. The analytical tools used are IFE, EFE, IE, and SWOT matrices as well as strategy architecture. The results showed that there were several obstacles faced, including: 1) the absence of farmer groups; 2) the role of BUMDes has not run optimally; 3) the subject of the land recipient is indicated to be not on target; 4) the object of Agrarian Reform land in the form of joint venture land is controlled by the Mekarsari Village Government; 5) access to reform has not utilized the resources of the object of Agrarian Reform. The strategy for sustainability of Agrarian Reform in Mekarsari Village that is appropriate to be implemented is "grow and build" with derivatives of intensive and integrative strategies. There are eleven strategies generated from the SWOT matrix. The strategy is carried out with programs and activities that are poured into the strategy architecture. There are activities that
Keyword: Agrarian Reform, agrarian reform village, SWOT, strategic architecture

Judul: Penataan Ulang Kelembagaan dalamMenghadapi Perubahan Lingkungan Strategis di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
Abstrak: Dinamika lintasan sejarah praktik kebijakan agraria/pertanahan atau Reforma Agraria (RA) memberikan pembelajaran bagaimana tata kelola kelembagaan agraria dan pertanahan nasional dijalankan dari masa ke masa. Pengalaman historis sejak periode awal kemerdekaan hingga pasca reformasi menunjukkan bahwa tantangan strategis utama bagi kelembagaan agraria/pertanahan dan tata ruang nasional dalam memformulasikan bentuk kelembagaan dan sistem kebijakan adalah konflik agraria struktural. Faktor-faktor penentu dari sukses dan tidaknya satu kebijakan agraria dan pertanahan nasional dijalankan, ditentukan setidaknya oleh lima hal: (1) Kepentingan politik kekuasaan; (2) Pilihan paradigmatik kebijakan pembangunan yang dijalankan; (3) Dukungan kelompok masyarakat sipil dan publik sebagai critical partner pemerintah; (4) Intervensi dan kontestasi politik global-nasional terkait isu agraria dan pertanahan; dan (5) Kekuatan otoritas kelembagaan dan kewenangan politik pengemban mandat kebijakan agraria dan pertanahan. Fokus studi ini adalah urgensi penataan ulang kelembagaan kebijakan agraria/pertanahan dan tata ruang dalam merespon tantangan strategis yakni konflik agraria untuk mewujudkan prinsip Sustainability Land Governance (SLG). Gagasan Sustainability Land Governance (SLG) sebagai konsensus tata kelola agraria/pertanahan dan tata ruang modern, menjadi acuan baru negara-negara maju dalam upaya mengatur keadilan pemanfaatan tanah-agraria dan tata ruang. Di Indonesia, hal tersebut termaktub dalam Rencana Strategis Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menjawab tiga isu utama: (1) Bagaimanakah dinamika historis kelembagaan agraria/pertanahan dan tata ruang dalam menghadapi perubahan dan tantangan strategisnya untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan (sustainability land governance)? (2) Bagaimana bentuk kebijakan agraria/pertanahan dan tata ruang yang ada sekarang dalam merespon masalah kelembagaan dan konflik agraria akibat dari dinamika perubahan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi? (3) Bagaimana strategi kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah kelembagaan agraria/pertanahan dan tata ruang serta konflik agraria yang terjadi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan (sustainability land governance)? Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan kebijakan (Policy Development Research) dengan lingkup kebijakan Penelitian Eksplanatori (Explanatory Research) dengan lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif. Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Lapangan (Field Research), Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), dengan analisis Soft System Methodology (SSM) serta menyusun suatu Scenario Planning dengan analisis Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting (TAIDA). v Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis dinamika kelembagaan dan inisiatif terobosan kebijakan dari masa orde lama hingga pasca reformasi memiliki perbedaan yang ditentukan oleh respon politik yang dipengaruhi tiga faktor utama pada setiap rezim kebijakan, yaitu: aktor pemegang kebijakan, political will pemerintah dan jenis masalah utama yang dihadapi (baik internal maupun eksternal). Tantangan strategis zaman menghendaki perubahan lembaga Kementerian ATR/BPN yang adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari korupsi, mampu melayani publik, netral, berdedikasi (good governance), dan rendah konflik menjadi sangat mendesak diwujudkan. Pengabaian ragam masalah strategis tersebut terbukti berdampak besar terhadap terciptanya krisis agraria, krisis ekologi/lingkungan, peningkatan konversi tanah produktif, ketimpangan struktur agraria, dan meningkatnya sengketa atau konflik agraria/pertanahan dan tata ruang. Sehingga, agenda reformasi birokrasi dan penataan ulang kelembagaan agraria/pertanahan dan tata ruang yang mampu merespon tantangan strategis zamannya menjadi penting karena penataan ulang kelembagaan ini tidak hanya bertujuan untuk memutus warisan masalah di masa lampau, tetapi juga untuk merespon tantangan sekarang dan akan datang. Dinamika kelembagaan
Keyword: Agrarian-Land and Spatial Institutions, Agrarian Reform, Agrarian Conflict, Sustainable Land Governance, West Java Province

Judul: Pengukuran Jantung Kelinci New Zealand White (Oryctolagus cuniculus) dengan Radiografi Toraks
Abstrak: This research was conducted to evaluate radiographs heart size of anaesthetized New Zealand White rabbits (Oryctolagus cuniculus) under different combination of ketamine and xylazine. The rabbits were divided into three groups. Group A were anaesthetized using a 35 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=5). Group B were anaesthetized using a 40 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3) while group C were anaesthetized using 45 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3). Parameter of observation from left laterolateral view were: 1) the apicobasilar length of the heart (AB), 2) the width of the heart (CD), 3) the distance between the cranial edge of the fifth rib and the caudal edge of the seventh rib perpendicular to the spine (R5-7), and 4) the vertical depth of the toraks (H). Parameter of observation from dorsoventral view were: 1) the length of the heart (L), 2) the width of the heart (W), and 3) the width of the thorax (T). The result from the heart parameters observation that were measured in left laterolateral view and dorsoventral view shows theres no significantly differ among the groups (P > 0.05). The vertebrae heart size (VHS) values obtained from the sum of the length of the long and the short axes on left laterolateral view. The long axes mean values (A) were 4.35±0.26 v and the short axes mean values (B) were 3.59±0.30 v, therefore VHS mean values were 7.94±0.49 v. On the dorsoventral view, the length of the heart mean values (L) were 4.32±0.29 cm, the width of the heart mean values (W) were 3.33±0.26 cm, and the width of the thorax mean values (T) were 5.85±0.30 cm. In normal conditions, the width of the heart should be less than two-thirds the width of the thorax and values obtained of 3.33<3.72 it shows that the heart is in the normal range. The best ratio to calculated the normal heart dimension in the left laterolateral view was compared the long axes with the vertical depth of the thorax, whereas in dorsoventral view, the length of the heart was compared with the width of the heart.
Keyword: