Judul: Keefektifan perlakuan panas kering dan iradiasi UV-C untuk mematikan cendawan model microcyclus ulei
Abstrak: This study was carried out to develop methods of treatment as well as determine the effective dose of dry heat treatment and UV-C irradiation to kill the fungus models of Microcyclus ulei on soybean grains and soybean meals without damaging its nutritional content. The fungus models used in this research were Colletotrichum gloeosporioides, Botryodiplodia theobromae, Fusarium oxysporum f.sp. niveum, and Sclerotium rolfsii. The results of this research showed that UV-C treatment until 12 and 24 hours exposure times at 15 and 30 cm from UV-C light was not effective to kill all the fungus models in PDA, probably due to the influence of NUV light from the lamp which was not pure at wavelength of UV-C. Therefore, further test on soybean would not be continued. Dry heat treatment at 55 ºC for 30 and 60 minutes had been shown effective to kill C. gloeosporioides, B. theobromae, and S. rolfsi in PDA, except F. oxysporum f.sp. niveum. Further experiments on soybean showed that 55 ºC for 30 minutes was effective to kill conidia of C. gloeosporioides, B. theobromae, and F. oxysporum f.sp. niveum, without damaging its protein content. However, dry heat treatment at 60 ºC for 60 minutes has been proved not effective to kill sclerotia of S. rolfsii. If M. ulei had the similar resistance as S. rolfsii, then it would need a higher temperature and time than used in this study. Therefore, experiments using a large amount of soybean were still needed.
Keyword: 

Judul: Pengaruh lama penyimpanan berbagai formulasi cendawan entomopatogen Lecanicillium lecanii terhadap telur hama penghisap polong kedelai Riptortus linearis L. (Hemiptera: Alydidae)
Abstrak: The entomopathogenic fungi Lecanicillium lecanii is currently being developed as mycoinsecticide to control the soybean pod sucking bug Riptortus linearis. In the field, without treated in formulation, this bioinsecticide is often unstable. To maintain the viability and infectivity, the fungi must be formulated by adding certain additives. The aim of the research is to study the viability and infectivity of the fungi after storage in several formulations. The fungi were mixed with (1) talcum powder (2) sweet potato powder (3) cassava powder (4) rice powder (5) corn powder (6) molasses (7) peanut oil (8) soybean oil as treatment and (9) water as control, and stored in the room condition. The viability of the conidia as indicated by germination in water after 10 hours, the growth of fungal colony in 4 to 7 days after being inoculated on PDA media, and infectivity to R. linearis eggs were observed each month during 11 month. The experiment was set in completely randomized design with three replicates. The results show that, the viability and the infectivity of the fungi in all formulations decreased along the storage. On the 11th month of storage the viability decreased to 65% (peanut oil, the lowest) and 87% (cassava powder, the highest). Similarly, the infectivity of the fungi decreased as well, to 47% (talcum powder, the lowest) and 76 % (molasses and cassava powder, the highest).
Keyword: 

Judul: Paradoks Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Konstruksi Dan Transformasi Sosial Komunitas Adat Ammatoa Kajang
Abstrak: Penetapan Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka babak baru tradisi berdesa Perbedaan menonjol dalam Undang – Undang Desa terletak pada asasnya, Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah berasaskan desentralisasi-residual berkedudukan sebagai pemerintahan di bawah sistem pemerintahan kabupaten/kota. Sementara, Undang – Undang Desa berkedudukan berasaskan rekognisi-subsidiaritas sebagai pemerintahan masyarakat. Undang – Undang Otoda menempatkan desa di bawah kontrol dan kewenangan pengaturan pemerintahan kota sedangkan Undang – Undang Desa baru ini memberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur kelembagaan dan masyarakatnya sendiri. Undang – Undang ini pula memberikan hak politik kepada masyarakat mengatur dirinya berdasarkan asal – usulnya disebut rekognisi dan desa memiliki kewenangan lebih luas menyelenggarakan pemerintah disebut subsidiaritas Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis konstruksi sosial pemerintah dan Komunitas adat dalam pengimplementasian asas rekognisi dan subsidiaritas Undang – Undang Desa terhadap komunitas Ammatoa Kajang dalam pembangunan, (2) Mengidentifikasi posisi Komunitas Adat Ammatoa Kajang dalam praktik – praktik pembangunan, (3) Menerangkan pola transformasi sosial yang berlangsung dari tahun 2004 – 2017 dalam komunitas Ammatoa Kajang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yang digunakan yakni studi kasus, etnografi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan Fokus Group Discussion (FGD). Sementara, data sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu, profil desa, dan Badan Pusat Statistik. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snowball yang memahami implementasi Undang – Undang Desa dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Dari kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 26 informan yang terdiri dari 14 orang anggota komunitas Adat Ammatoa Kajang, Pihak pemerintah terdiri dari 9 orang, dan Lembaga Swadaya Pemerintah terdiri dari 3 orang. Penelitian ini dimulai dari pada bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2019 yang berlokasi di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menemukan implementasi Undang – Undang Desa di Desa Tanah Towa menunjukkan konstruksi sosial rekognisi yang paradoks antara pihak pemerintah dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Paradoks konstruksi sosial rekognisi ketika yakni (1) aspek budaya, negara tidak menjadikan pasang (pesan, wasiat, risalah, dan amanah) sebagai sistem pengetahuan dan praktik kebudayaan dalam kelembagaan pendidikan formal, (2) aspek politik negara masih mempertahankan warisan orde baru sebagai sistem tatanan lama tetap dipertahankan sebagai sistem pemerintahan integral antara pemerintahan formal (desa administratif) dan pemerintahan adat menyatu dalam satu bentuk pemerintahan yakni pemerintahan formal desa. Di dalam Undang – Undang Desa sendiri sebagai tatanan tradisi baru berdesa menempatkan kelembagaan adat di bawah sistem pemerintahan formal, (3) pada aspek ekonomi komunitas adat Ammatoa Kajang masih ditempatkan sebagai objek pembangunan dan pengembangan ekonomi dan bertentangan dengan ajaran pasang, (4) aspek hukum, komunitas adat Ammatoa Kajang masih memiliki sistem hukum yang masih hidup, (5) rekognisi diberikan melalui penguatan kohesivitas dan soliditas masyarakat melalui program – program gotong royong. Paradoks Konstruksi Sosial Keberadaan elite kognitif di dalam masyarakat menyebabkan gap atau kesenjangan kepentingan dalam proses pengaturan kemasyarakatan. Gap kepentigan dan realitas konstruksi sosial terhadap Undang – Undang Desa secara ekspresif tidak nampak ke atas permukaan. Diskursus Undang – Undang Desa khususnya asas rekognisi – subsidiaritas terkait perubahan status desa adat dan penyusunan regulasi dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun
Keyword: Undang – Undang Desa, Konstruksi Sosial, Posisi sosial, Transformasi sosial