Judul: Disparitas, Konvergensi, dan Determinan Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah
Abstrak: Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan di mana manusia ditempatkan sebagai subjek dan objek pembangunan. Kinerja indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan kondisi yang timpang antar wilayah di Kalimantan Tengah. Pertumbungan IPM Kota Palangka Raya, sebagai wilayah dengan nilai IPM tertinggi, paling rendah di antara kabupaten lain sehingga memungkinkan terjadinya konvergensi IPM di Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini untuk melihat disparitas, konvergensi, dan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan koefisien variasi untuk mengetahui disparitas pembangunan manusia. Estimasi parameter menggunakan Generalized Method of Moment (GMM) untuk mengetahui konvergensi dan determinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis kuadran digunakan untuk mengetahui wilayah yang menjadi sasaran program pembangunan manusia dan analisis Geograpichally Weigthted Panel Regression (GWPR) digunakan untuk mengetahui determinan pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Provisi Kalimantan Tengah. Data yang digunakan adalah data panel 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2017. Disparitas pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan selama rentang tahun 2010-2017. Indeks rata-rata lama sekolah memiliki disparitas yang paling tinggi di antara indeks penyusun IPM. Konvergensi pembangunan manusia terjadi dengan tingkat kecepatan konvergensi sebesar 14.9 persen. Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Lamandau adalah wilayah dengan nilai dan pertumbuhan pembangunan manusia di bawah rata-rata wilayah lain. Heterogenitas spasial menyebabkan perbedaan determinan pembangunan manusia sehingga kebijakan yang dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tidak sama. Program pengurangan kemiskinan dilakukan oleh semua pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan investasi (PMTB) dilakukan oleh semua pemerintah kabupaten/kota kecuali Kabupaten Barito Utara, Seruyan, dan Barito Timur. Peningkatan rasio elektrifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Murung Raya. Peningkatan panjang jalan dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Barito Utara, Sukamara, Katingan, Gunung Mas, dan Murung Raya. Peningkatan pengeluaran pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Pulang Pisau, Barito Timur, dan Murung Raya.
Keyword: determinan, disparitas, Kalimantan Tengah, konvergensi, pembangunan manusia

Judul: Kemajuan atau Kemunduran? (Kajian Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemekarannya di Provinsi Kalimantan Tengah).
Abstrak: Ketimpangan pembangunan wilayah adalah masalah umum yang dihadapi oleh semua provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Tengah. Ketimpangan wilayah bersumber dari faktor – faktor yang seharusnya bisa diminimalisir. Tujuan penelitian ini antara lain 1) menganalisis trend ketimpangan pembangunan regional di provinsi Kalteng dan faktor yang mempengaruhinya 2) menganalisis hirarki perkembangan wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan pemekarannya 3) menganalisis penguasaan HGU pada Kabupaten Kotawaringin Timur dan pemekarannya serta dampaknya bagi perkembangan wilayah, 4) menyusun rencana arahan dan kebijakan pengembangan wilayah. Metode yang digunakan yaitu Indeks Williamson, Regresi Berganda dengan Unbalanced Panel, Skalogram berbobot, GWR (Geographical Weighted Regression), CA Markov, overlay SIG, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Kalteng cenderung menurun dengan sumber – sumber ketimpangan yang signifikan berupa Rasio HGU (Hak Guna Usaha), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Perkembangan Kabupaten, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat ketimpangan wilayah melalui perkembangan wilayah di level kecamatan menunjukkan adanya ketimpangan antara wilayah utara dan selatan di Kabupaten Kotim dan pemekarannya sehingga memunculkan gap hirarki yang cukup besar. RHGU merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan dibanding faktor lainnya, bahkan pada tahun 2014 tingkat pengaruhnya di seluruh wilayah penelitian menjadi semakin tinggi diikuti faktor IPSDM yang juga semakin tinggi di tahun 2014. Ketimpangan kepemilikan HGU juga memicu tersendatnya pemerataan ekonomi di wilayah penelitian. Ketimpangan rasio penguasaan tanah HGU antara personal company dan holding company di wilayah Kabupaten Kotim, Katingan dan Seruyan sudah sangat kritis terutama ketimpangan pemilik tanah ber hgu antara yang bersifat personal company dan holding company. Pemilik tanah HGU yang bersifat holding company menguasai hampir 80 persen tanah perkebunan yang berHGU. Kondisi ini jika dibiarkan begitu saja dapat memicu adanya konflik agraria dan dominasi ―kepentingan‖ yang dapat mengganggu proses pembangunan wilayah itu sendiri serta akan menimbulkan dampak kesenjangan sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Kotim, Seruyan dan Katingan diarahkan pada wilayah kecamatan – kecamatan yang termasuk dalam kategori hirarki 3 atau wilayah yang relatif tertinggal melalui pembangunan atau pengembangan infrastruktur fasilitas umum sehingga diharapkan mampu menekan kebocoran dan ketimpangan wilayah. selain itu, perlu diimbangi dan dibarengi suatu tindakan politis teknis yang berupa kebijakan dalam rangka pengembangan wilayah, khususnya di Kabupaten Kotim, Seruyan dan Katingan antara lain, peningkatan indeks potensi sumberdaya manusianya melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan konsumsi; pengendalian secara tegas atau bahkan moratorium terhadap penerbitan izin baru HGU terutama kepada perkebunan – perkebunan besar (Holding Company). Pelaksanaan amanat undang – undang perkebunan yang berupa pengalihan sebagain konsesi HGU atau alokasi 20 persen dari izin HGU untuk dimanfaatkan atau diserahkan masyarakat lokal atau koperasi rakyat
Keyword: GWR, HGU, Ketimpangan

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: