Judul: Rancang Bangu n Model Bisnis Konseptual Badan Bank Tanah sebagai Land Manager egara dalam Pengelolaan Pen ediaan Tanal1 untuk Pembangunan
Abstrak: Tingginya permintaan akan tanah yang dihadapkan dengan keterbatasan jumlah tanah yang relatif tetap mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan pembangunan. Hal ini diperumit dengan adanya sudut pandang kebanyakan masyarakat yang menganggap tanah sebagai fungsi komoditas, yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Konsep tersebut telah menyebabkan kenaikan harga tanah dan sulitnya mendapatkan tanah di kawasan- kawasan tertentu, terutama kawasan strategis perkotaan. Terbatasnya ketersediaan tanah dan juga tingginya harga tanah membuat pemerintah saat ini mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan sektoral. Mengatasi permasalahan tersebut pemerintah pada tahun 2021 melalui Undang-Undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (CK) (yang telah diganti dengan UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UUCK Menjadi UU) dan juga PP No. 64/2021 tentang Badan Bank Tanah telah membentuk Badan Khusus (sui generis) Badan Bank Tanah yang asetnya merupakan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan bersifat nirlaba. Pembentukan Badan Bank Tanah oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan penyediaan tanah untuk pembangunan yang selama ini terkendala, terutama karena permasalahan ketersediaan lahan. Mengingat badan ini baru dibentuk, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, model bisnis Badan Bank Tanah yang tertuang dalam PP No. 64/2021 tentang Badan Bank Tanah masih mengalami berbagai tantangan dalam aspek pengelolaan penyediaan tanah yang mana mengakibatkan berbagai permasalahan operasional badan. Sementara itu, dilihat dari aspek akademis, baru sedikit penelitian yang memfokuskan pada badan ini dengan sebagian besar penekanan terletak pada aspek urgensi, konsep, posisi, manfaat, prospek, perbandingan, fungsi perolehan, dan fungsi pengelolaan tanah Badan Bank Tanah. Di antara penelitian tersebut belum ada yang menekankan pada aspek model bisnis konseptual yang dihadapkan dengan problematika yang sedang dihadapi oleh Badan Bank Tanah. Banyak penelitian di ranah managemen bisnis menyebutkan bahwa model bisnis suatu badan merupakan kunci dasar untuk menunjang kegiatan operasional badan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, memperhatikan adanya permasalahan empiris serta kesenjangan pengetahuan secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk melakukan rancang model bisnis konseptual Badan Bank Tanah yang strategis, berkesinambungan dan terintegrasi dalam penyediaan tanah untuk pembangunan. untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini melakukan kajian regulasi terkait peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan badan-badan hukum dalam hal pengelola penyediaan tanah dengan menggunakan Regulatory Impact Assessment (RIA), melakukan kajian terkait desain model bisnis konseptual Badan Bank Tanah dilihat dari aspek perolehan tanah, pengelolaan dan pengembangan tanah serta pemanfaatan tanah dengan iii menggunakan Soft System Methodology (SSM) serta memformulasikan kebijakan utama pemerkuat model bisnis Badan Bank Tanah dengan menggunakan analisis kebijakan publik versi William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur dan dokumen serta Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pejabat pembuat kebijakan dari berbagai stakeholder. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN memfokuskan peran pertanahan pada aspek regulasi dan administrasi, belum menyentuh aspek operasional pengelolaan tanah. Sementara itu, hasil penelitian kedua mengemukakan bahwa badan hukum yang ada, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Perumnas dan (Badan Layanan Umum) BLU – BP Batam belum optimal dalam melakukan pengelolaan penyediaan tanah di tingkat Nasional dan untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi perlunya optimalisasi kewenangan Badan Bank Tanah sebagai Land Manager Negara dalam pengelolaan penyediaan tanah. Peran Badan
Keyword: Kebijakan Publik, Pemanfaatan Tanah, Perolehan Tanah, Regulatory Impact Assessment, Soft System Methodology, Sui Generis

Judul: Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan: Perspektif Hubungan Principal-Agent
Abstrak: Penggunaan kawasan hutan (PKH) adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Kebijakan PKH bertujuan untuk mengatur penggunaan kawasan hutan bagi kegiatan sektor lain yang diharapkan menjadi upaya pemerintah dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Digulirkannya kebijakan PKH ini mengakibatkan permohonan izin penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) berkembang sangat pesat sejalan dengan maraknya kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia. Penelitian implementasi kebijakan PKH ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengungkap realitas pelaksanaan kebijakan PKH. Pendekatan studi kelembagaan khususnya dalam perspektif hubungan principal-agent (agency theory) dilakukan untuk mengetahui hubungan pemerintah sebagai prinsipal (P) dan perusahaan pertambangan pemegang IPPKH sebagai agen (A) yang didukung oleh analisis-analisis lainnya yang relevan seperti analisis peraturan perundang-undangan, analisis kesenjangan kebijakan (analisis asumsi), analisis stakeholder, dan analisis respon. Penelitian dilakukan di Bogor, Jakarta dan beberapa lokasi observasi yaitu: Samarinda dan Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur), Banjarbaru dan Tanah Bumbu (Provinsi Kalimantan Selatan), Kendari, Konawe Utara dan Kolaka (Provinsi Sulawesi Tenggara). Data sekunder dan informasi telah dikumpulkan sebelum penelitian, sedangkan penelitian efektif dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Nopember 2013. Metode pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan dalam proses penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendekatan/teknik: 1) penelusuran dokumen, 2) wawancara dengan informan kunci dan responden, dan 3) observasi lapangan. Perumusan kebijakan penggunaan kawasan hutan mengikuti model inkrementalis atau model tahap demi tahap (incrementalist model). Pemerintah telah beberapa kali mengganti dan merevisi peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan PKH. Kebijakan PKH ini sebenarnya telah dirumuskan dengan tepat. Namun, ketepatan perumusan kebijakan PKH tersebut tidak menjamin mendapatkan respon yang baik dari pemegang IPPKH sebagai subyek utama implementasi kebijakan tersebut. Respon buruk dari pemegang IPPKH terhadap kebijakan PKH menunjukkan bahwa kebijakan PKH gagal mencapai tujuan. Dalam implementasi kebijakan PKH terdapat beberapa asumsi yang dibangun oleh para perumus kebijakan, yaitu: implementor mengerti persoalan pengelolaan hutan, implementor mau (berkomitmen) dan mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, kegiatan perencanaan sektor pertambangan sama dengan sektor kehutanan, dan kebijakan dapat dijalankan dengan baik oleh para pihak di lapangan. Namun, dalam tataran implementasi asumsi-asumsi tersebut justru menjadi sumber persoalan bagi pelaksanaan di lapangan. Sehingga hampir semua asumsi yang dibangun dalam kebijakan PKH tidak dapat dipenuhi. Hasil analisis para pihak menunjukkan bahwa Kementerian Kehutanan menjadi pihak kunci sedangkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) menjadi pihak utama yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan PKH. Peranan keduanya menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kemudian dalam analisis peranan terhadap setiap pihak yang berkepentingan, terdapat keseimbangan yang cukup baik antara hak (rights), tanggunjawab (responsibilities) dan manfaat (revenues) untuk masing-masing pihak. Sedangkan hubungan (relationships) antara para pihak terjalin dalam berbagai tingkat, dari bekerjasama sampai dengan adanya konflik. Namun, keseimbangan peranan dan hubungan yang dibangun oleh pemerintah tidak cukup membantu bagi keberhasilan implementasi kebijakan PKH ini. Dalam hubungan antara pemerintah sebagai P dan perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebagai A, perbedaan kepentingan dan tujuan antara P dan A menjadi permasalahan utama dalam mengkaji hubungan P-A. Hubungan P-A dalam implementasi kebijakan PKH mempunyai kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut adalah: inisiatif untuk
Keyword: Implementasi kebijakan, principal-agent, moral hazard

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: