Judul: Impact of Social Forestry at LMDH Wono Asri, KPH  Kediri
Abstrak: Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari pada kawasan hutan negara yang dilakukans oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteran, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan dan dampak perhutanan sosial terhadap masyarakat anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Asri, di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif berdasarkan persepsi masyarakat. Sampel sebanyak 61 responden dipilih menggunakan rumus Slovin. Pengelolaan hutan meliputi penyiapan lahan (100,00%), pengolahan tanah (sistem tradisional 95,08%), penanaman (100,00%), pemeliharaan (penyiangan100,00%, pemupukan 95,08%, pengendalian hama penyakit 96,72%), pemanenan (100,00%), dan pemasaran (100,00%). Dampak ekonomi: sumber pendapatan rumah tangga petani meningkat 57,48%. Dampak sosial: perubahan pemanfaatan hasil hutan, penurunan pemaanfaatan, dan pengembangan pemanfaatan sumberdaya yang terjadi karena keterbatasan sumberdaya, partisipasi masyarakat meningkat (95,08%), tingginya persepsi masyarakat terhadap kelembagaan (54,10%) dan lapangan kerja baru (100,00%). Dampak lingkungan: hutan didominasi oleh tanaman agroforestry (100,00%), rendahnya keanekaragaman hayati (54,10%), jasa lingkungan yang tidak banyak berubah (60,66%), rendahnya potensi gangguan dan ancaman (70,49%), adanya praktik mitigasi oleh masyarakat akibat tingginya bencana alam (49,18%).Petani yang tergabung di LMDH Wono Asri hanya menjual hasil panen saja, sehingga perlu adanya upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengolahan hasil hutan.
Keyword: dampak, ekonomi, lingkungan, perhutanan sosial, sosial

Judul: Dampak Ekonomi Kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Abstrak: Kebijakan sektor kehutanan menjadi penting dalam perspektif pembangunan nasional, karena perannya yang sangat besar dalam sektor-sektor pembangunan nasional baik forward dan backward linkages. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan saat ini, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor penting termasuk perhatian pada program perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini muncul dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (manfaat yang optimal) yang berkeadilan dan berkelanjutan (lestari). Program perhutanan sosial merupakan kebijakan nasional yang menjadi salah satu program utama Pemerintah dalam kebijakan sektor kehutanan secara khusus, dan pencapaian target SDGs secara umum. Sebagai salah satu program unggulan pemerintah di sektor kehutanan, perlu dilihat dampak kebijakan program perhutanan sosial khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk itu studi ini akan menjawab bagaimana dampak kebijakan program perhutanan sosial dalam menurunkan angka deforestasi, bagaimana pengaruh kebijakan program perhutanan sosial terhadap perekonomian masyarakat di sekitar hutan, serta bagaimana dampak kebijakan program perhutanan pada aspek sosial masyarakat, dan kelembagaan yang ada di masyarakat dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dampak lingkungan perhutanan sosial dapat dilihat dari luasan deforestasi yang semakin menurun. Tingkat deforestasi paling tinggi berada pada periode 1996 – 2000 dimana terjadi perubahan peraturan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Terbitnya peraturan tentang Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 juga berpengaruh pada penurunan luasan deforestasi periode 2016 – 2018. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita, dimana pendapatan per kapita per tahun pada wilayah penelitian sebesar Rp 3.609.603,-. Informasi mengenai kesejahteraan masyarakat perlu pula dilengkapi dengan informasi ketimpangan (Koefisien Gini), di lokasi penelitian koefisien gini yang diperoleh lebih dari 0,5 atau dalam kategori 'tinggi'. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di lokasi penelitian belum terdistribusi dengan baik. Jika dibandingkan, kesenjangan pendapatan pada kelompok responden yang mendapatkan program HKm lebih baik daripada kelompok responden yang tidak mendapatkan program HKm. Data koefisien gini menunjukkan bahwa program HKm cukup tepat sasaran. Program HKm diduga dapat memperbaiki tingkat ketimpangan pendapatan (Koefisien Gini) yaitu 0,483 (HKm) dibandingkan dengan 0,566 (non-HKm). Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan di wilayah penelitian dilakukan oleh Gapoktan dengan mempertimbangkan aturan internal yang sudah disepakati bersama atau disebut ‘awig-awig’. Awig-awig ini dinilai lebih efektif bagi masyarakat penerima skema HKm dibandingkan dengan aturan formal yang vi dikeluarkan oleh Kantor Desa atau KPH. Hal ini sangat mungkin terjadi karena penyusunan awig-awig yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, dimana hak dan kewajiban serta sanksi sudah disepakati bersama. Selain itu, analisis kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, serta kapasitas negara dalam pengelolaan hutan. Kapasitas negara pada kelima desa yang berada dalam areal penelitian tersebut sebagian besar lemah, kecuali pada Desa Lantan karena Kepala Desa Lantan adalah Sekretaris Gapoktan penerima HKm di desa tersebut. Pada sisi lain, modal sosial masyarakat cukup kuat di tiga desa yaitu Desa Aik Berik, Desa Setiling, dan Desa Lantan. Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil terkait pendapatan per kapita masyarakat sekitar hutan, ketimpangan pendapatan masyarakat melalui koefisien gini, perubahan tutupan lahan hutan akibat degradasi dan deforestasi, serta identifikasi kelembagaan sesuai modal sosial dan
Keyword: deforestasi, koefisien gini, perhutanan sosial, RIU

Judul: Kajian Stabilitas Inti Super Berat dengan Nomor Atom 110 Sampai dengan 200 Menggunakan Model Inti Tetesan Cairan
Abstrak: Liquid droplets of nucleic models can be derived equations to estimate the binding energy, binding energy per nucleon, the most stable isotope, and the condition of the occurrence of spontaneous fission. The equations are then converted into a numerical equation form which is then inserted into the MATLAB programming language. Based on the results of the calculations have been carried out in this study, super-heavy nuclei will undergo spontaneous fission in the Z = 135. At Z = 135 the energy needed to create the nucleus undergoing fission or activation energy is very small at around 0:48 MeV. Above Z = 135 the activation energy is negative, it means to form a nucleus with Z> 135 needed some energy. Then at Z = 135 the ratio Z2 / A is 48.86, almost reaching requirement ratio Z2 / A where the nucleic will undergo spontaneous fission is 49. Binding energy per nucleon for super-heavy nuclei up to Z = 200 is about 7 - 5.5 MeV, together with a range of light nuclei are stable. So there may be a super-heavy nuclei are stable at Z <135 and above Z> 135 there will be no stable nucleic
Keyword: