Judul: Lahan berfungsi Hutan Lindung Efektif dalam Pengendalian Hasil Air Daerah Aliran Sungai : Studi Kasus di DAS Besar dan Pulau Sumatera
Abstrak: Perencanaan dan penetapan Kawasan Hutan serta pengelolaan Kawasan Hutan dengan menetapkan kawasan hutan sebagai wilayah tertentu untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap bertujuan untuk memperoleh manfaat sebesar–besarnya dari penyelenggaraan kehutanan di Indonesia yaitu manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi, termasuk pengendalian hasil air Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun pada kenyataannya, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Banjir dan kekeringan yang terkait dengan fungsi ekologi kawasan hutan memberikan indikasi belum optimalnya fungsi kawasan hutan, terutama kawasan hutan yang berfungsi lindung. Faktor yang mempengaruhi fungsi hidrologi suatu DAS dalam pengendalian tata air adalah luas dan distribusi dari tutupan hutan dan penggunaan lahan yang sesuai dengan daya dukung pada DAS tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lahan berfungsi hutan lindung efektif dalam mengendalikan hasil air di suatu DAS, khususnya di Pulau Sumatera. Evaluasi efektivitas lahan berfungsi hutan lindung dilakukan dengan membandingkan Kawasan Hutan Lindung yang telah ditetapkan pemerintah (HL-K) dengan wilayah daratan yang seharusnya dijadikan hutan lindung (HL-P), yaitu wilayah daratan yang memiliki nilai (score) ≥ 175. Analisis ini dilakukan dengan metode union antara peta HL-K dan peta HL-P serta peta penggunaan lahan menggunakan software ArcGIS 10.x. Analisis efektivitas penggunaan lahan berfungsi hutan lindung dilakukan dengan menggunakan pendekatan perubahan nilai SCS–CN rata-rata tertimbang di suatu DAS. Simulasi penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui penggunaan lahan yang memberikan fungsi pengendalian hasil air paling baik. Hasil-hasil analisis menunjukkan bahwa luas Kawasan Hutan di Pulau Sumatera adalah 23.2 juta ha (48.3% dari luas Pulau Sumatera). Luas HL-K sendiri mencapai 5.6 juta ha (24.1% dari luas Kawasan Hutan). Luas Kawasan Hutan di masing-masing DAS besar juga mencapai > 30%. Luas HL-P adalah 3.9 juta ha, lebih kecil dari HL-K (5.9 juta ha). Lokasi HL-K tidak seluruhnya berada di dalam HL-P. Hanya 1.8 juta ha HL-K yang berada dalam HL-P. Lokasi HL-P seluas 1.76 juta ha berada di luar HL-K, namun masih berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi lainnya, yaitu fungsi konservasi (33.3%), produksi terbatas (6.7%), produksi tetap (4.3%), dan hutan produksi yang disiapkan untuk dikonversi (0.3%). Lokasi HL-P seluas 0.4 juta ha (10% dari luas HL-P) berada di luar Kawasan Hutan. Luas HL-K yang berada di luar HL-P seluas 3.8 juta ha (68% dari luas HL-K). Berdasarkan penilaian (scoring), HL-K yang berada di luar HL-P memiliki nilai < 175 (90–165). Pulau Sumatera masih memiliki Hutan Alam Primer (HAP) seluas 4.1 juta ha. Lokasi HAP tersebar di HL-P seluas 1.8 juta ha (45.7% dari luas HL-P), dan di HL-K seluas 1.5 juta ha atau 36.7% dari luas hutan primer di Pulau Sumatera (26.7% dari luas HL-K). Hutan Alam Primer merupakan tutupan lahan yang 11 masih mendominasi HL–P, sedangkan penggunaan lahan yang mendominasi di HL-K adalah hutan sekunder seluas 2.3 juta ha (41.6% dari luas HL-K). Hutan sekunder juga mendominasi HL-K di luar HL-P (39.9%). Hasil simulasi penggunaan lahan menggunakan pendekatan rata-rata tertimbang nilai SCS-CN di lima DAS besar menunjukkan bahwa luas Kawasan Hutan, dan juga HL-K yang telah mencapai > 30% dari luas DAS, belum efektif mengendalikan hasil air dengan kondisi penggunaan lahan aktual (tahun 2014). Pengendalian hasil air efektif di lima DAS besar di Pulau Sumatera tercapai apabila HL-P berpenutup
Keyword: kawasan hutan lindung efektif, daerah aliran sungai, soil conservation service, curve number

Judul: Optimalisasi Penggunaan Lahan Untuk Pengembangan Sumber Daya Air DAS Mahat Hulu di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Abstrak: DAS Mahat Hulu (28 535.49 ha) merupakan 1 (satu) dari 108 (seratus delapan) DAS prioritas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 328/Menhut-II/2000 Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang “Penetapan DAS Prioritas Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014. Dasar pertimbangan SK tersebut adalah kawasan DAS sudah bermasalah dari aspek hidrologi, vegetasi, serta adanya fasilitas publik/asset negara yang harus diselamatkan. SK juga berperan sebagai arahan/acuan bagi instansi/dinas terkait dalam upaya penetapan skala prioritas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan reboisasi, penghijauan, konservasi tanah dan air, baik vegetatif, agronomis, struktural, maupun manajemen. Dalam kawasan DAS Mahat Hulu berbagai aktivitas ekonomi masyarakat terjadi yaitu perambahan hutan, pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan serta adanya asset negara yaitu PLTA Koto Panjang. Kebutuhan lahan usaha baru menyebabkan hutan mendapat tekanan. Deforestrasi dan degradasi lahan yang terjadi di DAS Mahat Hulu telah meningkatkan erosi tanah dan aliran permukaan yang pada gilirannya meningkatkan fluktuasi aliran sungai, sedimentasi di hilir, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Berlatar belakang permasalahan hidrologi dan pengelolaan lahan tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk: a) Mengkaji pengaruh perubahan penggunaan lahan DAS Mahat Hulu terhadap karakteristik hidrologi dan erosi b) Menganalisis alternatif penggunaan lahan yang optimal dan agroteknologi untuk pengembangan sumber daya air, dan c) Mengkaji nilai ekonomi dan kontribusi pemanfaatan jasa lingkungan untuk pengembangan sumber daya air. Hasil interpretasi citra dan dianalisis secara periodik setiap empat tahun sejak 1999 sampai 2010, hutan berkurang sebesar 23% atau 2 752.6 ha (183.51 ha/th) sementara kebun campuran meningkat sebesar 27% atau 3 532.7 ha (294.39 ha/th). Perubahan penggunaan lahan terutama hutan menjadi areal penggunaan lain terhadap aspek hidrologi koefisien aliran permukaan terlihat meningkat dari 40.5% menjadi 55.8% yang mengindikasikan daya resapan air semakin berkurang. Koefisien regim sungai yang diperoleh dengan perbandingan antara debit maksimum (Q max) dengan debit minimum (Q min) meningkat dari 33.7% (1999- 2002) menjadi 71.2% (2007-2010). Menggunakan metode USLE diperoleh prediksi erosi yang membuktikan telah terjadi deforestasi dan degradasi lahan. Tahun 1995 erosi diprediksi sebesar 97.36 ton/ha/th meningkat terus menjadi 142.68 ton/ha/th tahun 2010. Kajian penggunaan lahan yang berpengaruh terhadap koefisien aliran permukaan dianalisis menggunakan regresi berganda. Persamaan yang terbentuk yaitu C (%) = 181 – 2.41 htn – 0.64 kbn cpr – 0.43 smk blkr – 3.66 tgln dan R-Sq = 97.1%. Persamaan memperlihatkan masing masing penggunaan lahan saling mempengaruhi koefisien aliran permukaan. Analisis dilanjutkan dengan regressi bertahap (Stepwise Regression) dan mendapatkan persamaan C (%) = 107.9 – 1.96 htn dan R-Sq = 95.7%. Persamaan tersebut membuktikan bahwa aliran permukaan berkurang seiring meningkatnya hutan yang berperan sebagai pendukung penyerapan air kedalam tanah. Lahan harus direhabilitasi untuk memperbaiki kondisi fisik dan lingkungan agar mampu menyediakan sumber daya air yang berkelanjutan. Melalui model simulasi dengan empat (4) skenario yaitu 1) Kondisi eksisting, 2) Hutan di kawasan DAS minimal 30 % sesuai dengan UU no 41 tahun 1999, 3) Sama dengan skenario 2, namun agroteknologi melalui strip cropping dan mulsa dilakukan pada kebun campuran, 4) Penggunaan lahan disesuaikan dengan penataan ruang dalam UU no 26 tahun 2007. Hasil analisis memperlihatkan skenario ke tiga (3) dianggap baik untuk
Keyword: agroteknologi, konservasi, rehabilitasi, strip cropping

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: