Judul: Ekologi Politik Pengelolaan Sumberdaya Pesisir: Studi Kasus Relasi Kuasa Pengelolaan Sasi Laut di Pulau Haruku
Abstrak: Pengelolaan sumberdaya pesisir tidak bisa dilepaskan dari hubungan-hubungan kekuasaan dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatannya. Aktor-aktor tersebut ada yang memiliki kepentingan yang sama juga bisa berbeda-beda serta memilih strategi yang berbeda pula dalam mencapai kepentingannya. Relasi kuasa antar aktor bisa berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti konfrontasi, perlawanan, persaingan, persuasi, atau kolaborasi. Relasi kuasa juga tidak mengambil bentuk tunggal namun bersifat fleksibel dan dinamis tergantung pada dinamika politik lokal dan nasional. Eksistensi sasi laut berada dalam dinamika relasi kuasa dengan berbagai dampaknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak dari bekerjanya hubungan-hubungan kekuasaan tersebut baik pada aras internal maupun eksternal lebih cenderung melemahkan sasi laut. Relasi yang berlangsung dalam bentuk konfrontasi dan perlawanan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat dan mendelegitimasi lembaga kewang, sebaliknya relasi kolaboratif dengan aktor eksternal seperti LSM, perguruan tinggi dan lembaga donor selain memberi dampak penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan juga melahirkan sentralisasi ketokohan dan kapitalisasi Pemberdayaan yang justru melemahkan pelaksanaan sasi laut.
Keyword: Coastal Resource, Sasi Laut, Power Relation, Centralized of Characters, Capitalization of Empowerment

Judul: Dinamika Sasi di Kaimana: Perubahan Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Tradisional.
Abstrak: Sasi merupakan suatu bentuk praktek pengelolaan sumberdaya komunal yang telah dilakukan secara turun-temurun di berbagai lokasi di Maluku dan sebagian wilayah Papua Barat. Praktek ini telah lama dipercaya sebagai salah satu kearifan tradisional yang efisien dalam memelihara kelestarian sumberdaya di wilayah laut. Namun demikian, praktek Sasi ini sangat dipengaruhi oleh adat yang didirikan oleh sistem feodal, suatu sistem yang kini telah digantikan oleh pemerintahan modern. Terdapat tiga pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana situasi ekonomi-politik berbeda mempengaruhi proses-proses dikontrol, dikelola dan diperolehnya akses oleh aktor serta bagaimana dampaknya pada praktek Sasi?; 2) Bagaimana akses terhadap sumberdaya pesisir yang dikelola oleh Sasi membentuk relasi dan diferensiasi sosial pada masyarakat?; 3) Bagaimana dinamika kelembagaan dan struktur sosial yang berkaitan dengan Sasi mempengaruhi aktivitas ekonomi perempuan dalam perikanan? Penelitian dilakukan pada bulan November-Desember 2015 di Pulau Adi, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan strategi progressive contextualization dan didukung oleh data kuantitatif yang berasal dari literatur dan survey. Di Kaimana, Papua Barat, Sasi di wilayah laut yang dikenal sebagai Sasi Nggama, dilakukan untuk melindungi tiga biota laut yang bernilai ekonomi tinggi, yaitu teripang, kerang lola dan batulaga. Sasi dilakukan dengan meletakkan sinara (sesaji sirih pinang) dan anyaman janur kelapa sebagai tanda ditutupnya wilayah perairan dari kegiatan penangkapan ketiga biota tersebut sampai batas waktu yang ditentukan oleh pemilik petuanan. Petuanan adalah wilayah laut yang dikelola secara komunal oleh keluarga atau marga-marga yang terdapat di dalam masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat empat marga yang menguasai wilayah petuanan laut di Pulau Adi, yaitu marga Samay, Laturauw, Seninggirauw dan Sawoka. Berdasarkan analisis teori akses (Ribot dan Peluso 2003) kepenguasaan petuanan oleh marga menunjukkan bahwa akses terhadap identitas sosial (access to social identity) menjadi faktor utama yang mempengaruhi seseorang untuk meraih keuntungan dari sumberdaya yang dilindungi melalui Sasi Nggama di Pulau Adi. Bundle of power dikuasai oleh aktor-aktor memungkinkan mereka, bukan hanya untuk mengambil keuntungan dari sumberdaya, namun juga untuk mengelola dan mengontrol akses yang dimilikinya. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas kekuasaan yang disebabkan oleh ketimpangan bundle of power antara yang dimiliki oleh elit petuanan dengan non-elit petuanan. Hal ini memungkinkan terjadinya internalisasi dan modifikasi berbagai komponen kelembagaan sejalan dengan kepentingan aktor dengan kekuasaan yang lebih besar. Komponen kelembagaan yang telah diinternalisasi yaitu sistem lelang Sasi, sedangkan komponen kelembagaan yang dimodifikasi di antaranya adalah penerapan sanksi, sistem bagi hasil kepada elit petuanan, serta teknologi penangkapan yang diizinkan ketika buka Sasi. Konsekuensi dari perubahan teknologi alat tangkap ini di antaranya adalah terjadinya pergeseran dominasi dalam perikanan yang berkaitan dengan pemanenan hasil Sasi, yang mana pada awalnya didominasi oleh perempuan, kini menjadi dominasi laki-laki. Sementara penerapan sistem lelang, pembagian hasil yang memberatkan serta sanksi yang dimoneterisasi berujung pada komersialisasi Sasi, terkikisnya legitimasi otoritas adat hingga pelemahan Sasi sebagai institusi pengelola sumberdaya komunal. Selain itu, peran Sasi sebagai mekanisme jaminan sosial (social security mechanism) menjadi terancam oleh karena hilangnya inklusifitas pengelolaan sumberdaya alam yang disebabkan oleh upaya elit lokal untuk memaksimalkan keuntungan. Upaya elit petuanan untuk menaikkan sanksi bagi kegiatan pencurian merupakan suatu bentuk reinforcement atau penegakkan aturan yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan dari pihak subordinat sekaligus
Keyword: Kearifan Lokal, Sasi, Konservasi Berbasis Masyarakat,, Petuanan, Masyarakat Pesisir

Judul: Validation method for determination of apigenin in extract celery with high performance liquid chromatography
Abstrak: Apigenin is an active substance derived from celery (Apium graveolens) and widely used for the treatment of gout. Determination method of apigenin which have been validated was introduced by Frankee et al. J Food Compos Anal 17: 1-35 (2005). Apigenin analysis was done by high performance liquid chromatography (HPLC). To make sure that HPLC analysis method can be used for the intended purpose then the method was validated. Parameters determined on method validation were linearity, limit of detection, limit of quantification, precision, and accuracy. All parameters were in accordance with the acceptance criteria of Association of Official Analytical Chemist. The linearity in the concentration of 3,8; 5,7; and 7,6 mg/l had correlation coefficent of 0,9900–0,9998. limit of detection in this method was 2,7222 mg/l and limit of quantification was 8,2500 mg/l. Interday precision in five restating showed good precision with relative standard deviation of 3,85%. Accuracy was determined by standard addition method with recovery percentage of 95,00–118,77%. Average concentration of apigenin is 0,0052% (w/w).
Keyword: