Judul: Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian dan potensi keuangan Kabupaten Bogor
Abstrak: Sebelum adanya otonomi daerah tahun 2001, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistik. Kontrol pemerintah pusat yang berlebihan terhadap mobilisasi sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya fisik, maupun sumber daya sosial telah menyebabkan terjadinya pengurasan sumber daya daerah yang berakibat pada kebocoran bagi daerah dan akumulasi kapital yang terpusat. Sebagai langkah reformasi dan proses demokratisasi maka pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah secara resmi mulai melaksanakan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Desentralisasi fiskal adalah salah satu pendukung pelaksanaan otonomi daerah karena kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Titik berat pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka implementasi UU No 22 dan UU No 25 Tahun 1999 berada di daerah kabupaten/kota. Selama periode 2003-2007, pendapatan daerah Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, baik dilihat dari sisi target maupun realisasi, sementara itu dari sisi perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya desentralisasi fiskal tentunya akan terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi yang diberikan pada pemerintah daerah menuntun pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerahnya sendiri tanpa mengurangi harapan adanya grant (bantuan) dan sharing (bagian) dari pemerintah pusat serta dapat menggunakan dana publik dengan prioritas kepentingan serta aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian implementasi desentralisasi fiskal akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari penerapan desentralisasi fiskal dan faktor-faktor lainnya yang relevan terhadap kinerja perekonomian dan potensi keuangan daerah Kabupaten Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 15 tahun yang dianalisis dalam persamaan simultan dengan metode two step least square, dan alat analisis yang digunakan adalah EViews 4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan nyata secara statistik terhadap komponen PDRB, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat selama masa desentralisasi fiskal. Jadi, secara keseluruhan penerapan desentralisasi fiskal diduga memberikan pengaruh yang positif pada kinerja perekonomian. Artinya setelah diterapkan desentralisasi fiskal, kinerja perekonomian Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang signifikan. Variabel pendapatan disposable, populasi, dan total penerimaan keuangan pemerintah daerah memberikan kontribusi dengan nilai elastisitas yang positif dan nyata secara statistik terhadap kinerja perekonomian. Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan nyata secara statistik terhadap penerimaan retribusi Kabupaten Bogor, sedangkan dana transfer dipengaruhi secara positif dan nyata. Jika dikaitkan dengan kinerja perekonomian, penurunan pada retribusi ini akan membawa efek yang positif terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Bogor. Penerapan desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi variabel potensi keuangan lainnya secara signifikan. Variabel pendapatan perkapita, jumlah kamar hotel, suku bunga, total pengeluaran keuangan pemerintah, dan jumlah penduduk miskin mempengaruhi potensi keuangan Kabupaten Bogor dengan nilai elastisitas yang positif dan nyata secara statistik. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor hendaknya lebih berusaha meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerahnya dengan menggali potensi pendapatan asli daerahnya sendiri namun tidak secara berlebihan serta mempertimbangan dampak negatif seminimal mungkin terhadap perekonomian daerah. Usaha meningkatkan potensi pariwisata seperti sarana hotel sehingga dapat berkontribusi
Keyword: 

Judul: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
Abstrak: Salah satu isu penting dalam rangka otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, yang naerupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan sebagai konsekuensi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Kewenangan dan kelelwsaan daerah disertai dengan pengelolaan fiskal oleh pemerintah daerah kabupaten kota merupakan hal menarik untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk : (1) mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiscal dari aspek kinerja fiskal, kinerja perekonornian, dan tingkat kemiskinan, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal, kineija perekonomiin dan tingkat kerniskinan, dan (3) menganalisis dampak desentralisasi fiskal dan perubahan kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja fiskai, kineja perekonornian dan tingkat kemiskinan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 pada tahun 2001 di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal menyebabkan meningkatnya kineja fiskal daerah dan kinerja perekonomian daerah, serta menurunnya tingkat kemiskinan daerah. Derajat desentralisasi fiskal atau ukuran kemandirian daerah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal setelah desentralisasi fiskal cenderung menurun, sedangkan kineja perekonomian yang menunjukkan peningkatan adalah PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Kebiiakan desentralisasi fiskal di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal sangat berpengaruh temadap kinerja fiskal daerah. PDRB dan total pengeluaran pemerintah daerah tahun lalu rnerupakan faktor yang mempengaruh penerimaan daerah. Dana Alokasi Umum dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, kesenjangan fiskal daerah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Kinerja pengeluaran daerah di berbagai sektor dipengaruhi oleh total penerimaan daerah. Dana pengeluaran daerah per sektor pembangunan dipengaruhi oleh total penerirnaan daerah. Kineja perekonomian daerah dipengaruhi oleh PDRB, sedangkan PDRB per. Sector dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan daerah dan investasi daerah. Pertumbuhan perekonomian daerah berpengaruh terhadap menurunnya kesenjangan distribusi pendapatan dan indeks kemiskinan absolut. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oteh investasi daerah, sedangkan investasi dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga dan pajak daerah. Kebijakan peningkatan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil, realokasi pengeluaran rutin ke pengeluaran pembangunan, dan pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur rnenunjukkan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja fiskal dan kinerja perekonornian daerah, serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
Keyword: 

Judul: Trichosanthes (Cucurbitaceae) In Malesia
Abstrak: Trichosanthes L. merupakan marga terbesar yang tergolong dalam suku Cucurbituceae. Marga tersebut beranggotakan sekitar 100 jenis, tersebar di Asia bagian timur, Malesia, Australia tropik sampai ke Fiji. Beberapa jenis anggotanya mempunyai nilai ekonomi sebagai bahan obat tradisional maupun sayuran, bahkan Cina telah mengembangkaa T. kirilowii, guna mendapatkan zat bioaktif yang dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan bahkan sebagai bahan anti HIV.
Keyword: