Judul: Analisis gender dalam gerakan rehabilitasi lokal hutan mangrove (bakau) pada kelompok masyarakat peduli lingkungan (PAPELING) di Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung.
Abstrak: Matsui (2002), Shiva dan Mies (1993), Shiva (1988), Pratama (2005), Hidayati (2005), Suryaalam (2005) menyatakan bahwasanya kemiskinan, ketidakadilan gender, kerusakan lingkungan alam, dan industrialisasi adalah manifestasi dari pembangunan yang timpang. Pembangunan yang timpang menganggap semua kegiatan yang tidak menghasilkan laba dan menumpuk modal, bukan pekerjaan atau tergolong pekerjaan yang tidak produktif. Pembangunan yang timpang tidak mengenal kenyataan bahwa untuk mewujudkan keadilan yang merata mutlak perlu keselarasan alam dan langkah-langkah untuk memelihara keselarasan alam. Kondisi tersebut menumbuhkan protes keras di kalangan pecinta lingkungan. Protes terhadap dampak developmentalisme yang membuahkan kerusakan bagi lingkungan, menyulut gerakan perlindungan terhadap lingkungan di kalangan pembela lingkungan Pembangunan di Negara Indonesia tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dipaparkan di muka. Secara lebih konkret, kondisi ini termanifestasikan dari adanya ancaman kerusakan hutan mangrove (bakau) di sepanjang Pantai Timur Propinsi Lampung khususnya di Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan. Ancaman terhadap kerusakan hutan mangrove (bakau) ini akan merugikan masyarakat sekitarnya, karena bakau merupakan salah satu sumberdaya yang banyak memiliki fungsi dan kegunaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Sidodadi menggagas gerakan rehabilitasi hutan mangrove (bakau) secara partisipatif di tingkat lokal. Dalam konteks partisipatif yang melibatkan masyarakat, maka pemahaman mengenai masyarakat sebagai entitas tunggal yang selama menganggap bahwa masyarakat hanyalah kaum laki-laki haruslah dihilangkan. Peranan dan posisi perempuan dalam masyarakat juga harus ikut dipertimbangkan.
Keyword: 

Judul: Politik Ekologi Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
Abstrak: Politisasi lingkungan telah mendorong kerusakan lingkungan dan marjinalisasi masyarakat yang diakibatkan oleh relasi kekuasaan yang tidak setara antar aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan degradasi lingkungan berupa konversi mangrove menjadi tambak udang intensif dengan menggunakan konsep relasi kekuasaan. Konversi mangrove terjadi di kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan Negara. Pengetahuan dan pemahaman tersebut akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam membuat rekomendasi pengelolaan mangrove yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan analisis dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan berorientasi aktor dari Bryant dan Bailey (1997) untuk mengkaji posisi, peran, dan kepentingan aktor yang terlibat. Pendekatan tersebut selanjutnya dikombinasikan dengan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003) untuk mengkaji kekuasaan dan mekanisme yang dijalankan oleh masing-masing aktor. Penelitian kualitatif di dalam penelitian ini didukung oleh penelitian kuantitatif, khususnya dalam menganalisis kelayakan finansial dari beberapa pola penggunaan lahan mangrove, dengan menghitung Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate of Return (IRR). Konsep kelembagaan lokal dari Uphoff (1986; 1994) digunakan untuk menganalisis kelembagaan lokal pengelolaan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akses struktural dan relasional yang dijalankan pengusaha mampu membuat implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran menjadi tidak efektif. Kebijakan ini terkait dengan pengelolaan mangrove secara lestari, tetapi dalam implementasinya Pemerintah Kabupaten Pesawaran lebih mendukung intensifikasi tambak udang, sehingga konversi mangrove dapat terjadi secara masif. Mekanisme tersebut juga mampu meredam gejolak sosial yang muncul akibat dampak negatif dari aktivitas tambak berupa degradasi ekosistem pesisir dan marjinalisasi masyarakat lokal. LSM Mitra Bentala, masyarakat, dan kelembagaan lokal (BPDPM) berupaya menggalang kekuatan dengan membangun jejaring dan kerjasama untuk mencegah konversi terhadap mangrove yang tersisa. Namun, hal ini belum cukup efektif mendorong Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk lebih tegas dalam mengimplementasikan kebijakannya. Beberapa pola penggunaan lahan mangrove yang terdapat di Kabupaten Pesawaran, yaitu tambak udang intensif, pembibitan mangrove, dan ekowisata secara finansial layak untuk diusahakan. Tingginya nilai pola penggunaan lahan untuk tambak udang intensif membuat pengusaha memiliki kepentingan tinggi untuk menguasainya. Bila tambak udang intensif memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, serta pembibitan mangrove yang terkendala oleh pemasaran, maka ekowisata memiliki potensi besar dalam perlindungan mangrove beserta keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kelembagaan lokal berperan penting dalam pengelolaan mangrove secara lestari di Pulau Pahawang. Struktur organisasi BPDPM yang menempatkan kepala desa sebagai penasihat dan keterlibatan pengurus dalam kegiatan investor berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, sehingga menurunkan dukungan dan status kelembagaan lokalnya. Akibatnya kelembagaan lokal menjadi lemah karena ketidaktegasannya ketika berhadapan dengan investor yang merupakan pejabat pemerintahan. Sebagian masyarakat juga ikut melakukan pelanggaran akibat ketidaktegasannya tersebut. Penelitian ini menegaskan pernyataan dari Bryant dan Bailey (1997) mengenai peran politik dari berbagai posisi aktor yang berbeda dalam interaksi manusia-lingkungan di dunia ketiga. Inti dari setiap pemahaman bermakna politik tersebut adalah apresiasi bahwa politik mengenai interaksi aktor-aktor terhadap sumberdaya lingkungan dan pengakuan bahwa aktor, yang lemah sekalipun, memiliki kekuasaan untuk bertindak mendapatkan kepentingannya. Penelitian ini juga menegaskan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003) yang menunjukkan bagaimana orang atau kelembagaan
Keyword: aktor, relasi kekuasaan, politik ekologi, kelembagaan lokal, mangrove

Judul: Evaluation of Influenza Antibody Titers in Serum and Egg Yolk of Layers Vaccinated with Influenza Vaccines.
Abstrak: Influenza belongs to the Orthomyxoviridae family which causes upper and lower respiratory tract infection. The aim of this study was to evaluate influenza-A specific antibody titers from serum and egg yolk of hens vaccinated with quadrivalent influenza vaccines. Three Hy-line Brown layers were vaccinated with quadrivalent influenza type A and B inactivated vaccines. Vaccination was carried out three times at a dose of 0.25 ml/chicken via the intramuscular route. The first vaccination was carried out at 24 weeks of age, then boosters were performed at 28 and 32 weeks of age. Serum and egg yolk were collected every week for 20 weeks since the first vaccination. Influenza A H3N2 and H1N1 antibody titers were determined using hemagglutination-inhibition (HI) test and agar-gel-precipitation (AGP) test. Influenza-A H3N2 and H1N1 specific antibodies were detected in both serum and egg yolk from the first to twenty weeks after the initial vaccination. Highest HI geometric mean titer (GMT) of H1N1 antibody reached 26.67 HIU at nine weeks post first vaccination (p.f.v), while H3N2 antibody reached 26 HIU at six weeks p.f.v. Our result showed that influenza antibodies can be produced in layers using quadrivalent vaccines and layer chickens are able to produce equivalent antibody levels for each influenza subtype.
Keyword: antibody, egg yolk, influenza, layer chickens, serum