Judul: Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Dengan Program Pembangunan Kota Bogor
Abstrak: RTRW Kota Bogor merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam pembangunan kota yang memuat rencana dan indikasi program-program pembangunan sektoral dan pemanfaatan ruang kota. Dokumen ini memuat kebijakan, strategi dan konsep pembangunan serta arahan program-program pembangunan fisik kota. Monitoring dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting diperlukan untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang terhadap rencana spasial. Selanjutnya, sinkronisasi program-program pembangunan fisik dengan rencana tata ruang diperlukan guna memastikan rencana tata ruang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW; (2) Menganalisis kesesuaian program-program pembangunan fisik dengan RTRW; (3) Menganalisis penggunaan RTRW dalam penyusunan program pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; dan (4) Merumuskan strategi peningkatan sinkronisasi tata ruang wilayah dengan program pembangunan di Kota Bogor. Data primer diperoleh melalui wawancara / kuesioner di lapangan. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait. Responden yang terdiri dari para pakar dan stakeholders yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode Overlay, Analisis Deskriptif Spasial, dan A‟WOT digunakan untuk menganalisis data. Penggunaan lahan eksisting yang konsisten dengan RTRW seluas 6.213,96 ha (52,99%), yang belum terealisasi seluas 5.028,34 ha (42,88%), dan tidak sesuai seluas 484,71 ha (4,13%). Program pembangunan fisik yang sesuai dengan RTRW berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata 87,68 %. Sekitar 75% instansi sudah menggunakan RTRW sebagai pedoman penyusunan usulan program-program pembangunan, karena RTRW dapat membantu dalam menentukan prioritas program pembangunan, memberikan arahan dalam penentuan lokasi kegiatan, dan sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan. Sebanyak 25% instansi masih belum menggunakan RTRW sebagai pedoman disebabkan karena mereka tidak mengetahui keharusan menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, substansi RTRW dinilai terlalu umum atau dinilai tidak memberikan arahan yang jelas. Prioritas pertama dalam upaya peningkatan sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan program-program pembangunan di Kota Bogor adalah penerapan dengan tegas regulasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan, agar komitmen pemerintah kota dalam perencanaan tata ruang dapat terwujud dengan baik.
Keyword: program pembangunan, rencana tata ruang, sinkronisasi

Judul: Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor
Abstrak: Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari KSN Jabodetabekpunjur memiliki tiga fungsi strategis yaitu sebagai penyangga DKI Jakarta, daerah konservasi untuk Metropolitan Jabodetabek, serta daerah pengembangan pertanian. Penduduk Kabupaten Bogor yang semakin meningkat diiringi meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan usaha menyebabkan terjadinya konversi lahan, sehingga yang terjadi penggunaan lahan tidak sesuai dengan RTRW. Oleh karena itu pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor harus dikendalikan agar sejalan dengan RTRW. Tujuan utama penelitian ini adalah menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, dengan tujuan antara yaitu menganalisis jenis penggunaan lahan, kepemilikan lahan, izin lokasi, dan tingkat hirarki; mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang berdasarkan persepsi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisis spasial untuk mendapatkan jenis penggunaan lahan, kepemilikan lahan, izin lokasi, serta evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang. Tingkat hirarki wilayah diperoleh dari analisis skalogram dan analisis korelasi untuk mengetahui hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang. Faktor-faktor ketidaksesuaian berdasarkan persepsi masyarakat diperoleh dari analisis wawancara lapang, serta analisis deskriptif dari keseluruhan hasil dilakukan untuk merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil analisis diketahui jenis penggunaan lahan Kabupaten Bogor berupa sawah, perkebunan, permukiman, semak/belukar/lahan kosong, tegalan, hutan, industri, dan tubuh air. Luas Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 71,88% luas kabupaten, sebesar 38% sudah terdaftar di BPN yang dominan berupa Hak Milik. Izin lokasi tahun 2000-2015 sebesar 11% luas kabupaten, didominasi peruntukan perumahan. Hasil analisis skalogram yaitu Hirarki I (8 kecamatan), Hirarki II (12 kecamatan), dan Hirarki III (20 kecamatan), kecamatan Leuwiliang memiliki IPK tertinggi. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang sebesar 38,06% sesuai, 15,56% tidak sesuai, sisanya 46,39% belum terlaksana dimana penggunaan lahan masih dapat berubah sesuai dengan rencana pola ruang. Semakin tinggi hirarki wilayah, maka nilai ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang juga semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang berdasarkan persepsi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya perizinan, kebutuhan tempat tinggal, adanya fasilitas umum dan aksesibilitas, penggunaan telah ada sebelum rencana pola ruang ditetapkan, berpindahnya kepemilikan lahan, dan fasilitas pertanian kurang mendukung. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan menerapkan 4 instrumen pengendalian baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan selama ini, yaitu perizinan, peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, dan pemberian sanksi. Selain itu perlunya sosialisasi kebijakan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala.
Keyword: ketidaksesuaian, pengendalian, penggunaan lahan, rencana pola ruang

Judul: Characteristic of chili drying (Capsicum annum L.) as a natural dyeing cosmetic
Abstrak: Chilli (Capsicum sp.) contains carotenoids, which are a group of natural pigments consist of red, orange or yellow color. Carotenoids can be dissolved in lipid so that they can be applied to oil-based cosmetic ingredients. Therefore, chilli is potential to be developed as cosmetic colorants. However, pungency of red chili needs to be removed because it is irritating and it provides stinging sensation to skin. Red chilli was investigated as a potent material for a cosmetic colourant in this research because it has a nice uniform red color and has a pungency level less than cayenne pepper. The purpose of this research was to investigate the influence of blanching on drying characteristics of red chilli using a tray dryer, determine the proper time of chili blanching in sodium bisulfite solution, examine color changes stability of red chili powder as a cosmetic dye, and analyze the effect of oleoresin extraction on color and pungency level of red chili powder. The results showed that blanching could affect the drying characteristics. Blanching the chilli for 9 minutes prior drying could speed up the drying rate of chilli and thus the drying time, therefore, the chilli achieved the desired moisture content fast. Sodium bisulfite solution of 0.2%, used as the blanching media, could maintain the color well. However, longer time of blanching might cause several pigments soluble in the blanching media. Blanching the chilli for 9 minutes was able to maintain red color after the stability tested and after extraction of oleoresin. Therefore, blanching red chilli in a solution of 0.2% sodium bisulfite for 9 minutes prior drying is concluded as the best treatment to retain the color of red chilli powder
Keyword: