Judul: Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Percepatan Pembangunan (Studi Kasus Kota Tangerang Selatan).
Abstrak: Rencana tata ruang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berisi kebijakan strategis dan program-program pemanfaatan ruang. Tingginya dinamika kebutuhan ruang dalam rangka mewadahi pembangunan memberikan dampak terhadap perubahan pemanfaatan ruang dan meningkatnya fenomena ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan urban yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga ibukota, mengalami dinamika pembangunan yang cukup tinggi, yang memberikan dampak pembangunan (development effect) terutama pada kondisi ekonomi dan ekologi. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk memastikan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dalam jangka waktu perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan lahan saat ini dengan rencana pola ruang yang tertuang dalam RTRW, menganalisis gradasi penggunaan lahan sebelum dan sesudah ditetapkannya Perda RTRW, menganalisis tingkat pengendalian pemanfaatan ruang, menganalisis kesesuaian program-program pembangunan a-spasial yang tertuang dalam RPJMD dengan rencana spasial yang tertuang dalam RTRW, serta merumuskan arahan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mendukung percepatan pembangunan. Penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan saat ini sesuai dengan rencana pola ruang sebesar 55,79% atau seluas 9.104,03 hektar, tidak sesuai sebesar 21,10% atau seluas 3.605,58 hektar, dan transisi sebesar 22,11% atau seluas 3.607,89 hektar. Ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana pola ruang didominasi oleh kawasan perdagangan dan jasa, terutama kawasan dengan akses infrastruktur jalan. Penggunaan lahan sebelum dan setelah diperdakannya RTRW Kota Tangerang Selatan menunjukkan perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi pada tipe penggunaan lahan jalur hijau dan taman kota yang terkonversi sebesar 3.569,55 hektar atau sebesar 21,58% dari keseluruhan luas Kota Tangerang Selatan. Konversi kawasan terbuka penyangga lingkungan didominasi oleh kawasan-kawasan sempadan, baik sempadan jalan, sungai, atau rel kereta api dimana kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan terbuka hijau menurut arahan Perda RTRW Kota Tangerang Selatan. Dibutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang yang masif pada kawasan-kawasan dengan ketidaksesuaian penggunaan lahan yang tinggi dan kawasan-kawasan dengan tingkat konversi tinggi. Kawasan yang berada pada kawasan transisi, sebagian besar berpotensi untuk terkonversi dari kawasan terbuka menjadi kawasan terbangun, yaitu sebesar 3.348,49 hektar atau sebesar 92,81% dari keseluruhan kawasan yang terpetakan sebagai kawasan transisi. Secara keseluruhan, tingkat pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tangerang Selatan dapat dibagi menjadi 3 tipologi hirarki yaitu hirarki I disarankan untuk dilakukan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang sangat ketat seperti pengenaan sanksi, hirarki II disarankan untuk dilakukan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat seperti pemberian insentif disinsentif dan memperketat perizinan, dan hirarki III disarankan untuk dilakukan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang cukup ketat seperti segera ditetapkannya peraturan zonasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang akan dapat mempercepat proses pembangunan wilayah apabila rencana tata ruang telah tersinkronisasi dengan baik dengan rencana pembangunan. Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang kuat dalam proses pengintegrasian rencana tata ruang dan rencana pembangunan dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang, dimana salah satu aspek yang dikendalikan adalah aspek kebijakannya. Pengendalian kebijakan disini dimaksudkan harus ada upaya untuk mengawal dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RTRW harus terintegrasi dalam dokumen RPJMD.
Keyword: pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, rencana tata ruang

Judul: Analisis Perkembangan Wilayah, Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang, dan Arahan Rencana Pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang.
Abstrak: Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur memiliki laju pertambahan penduduk rata-rata 1,03% per tahun, perekonomian didominasi oleh sektor industri pengolahan yaitu pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga konstan menempati porsi 39,02%. Kondisi tersebut mempengaruhi penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terutama bertambahnya luas permukiman dan industri yang juga mempengaruhi perkembangan wilayah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui tingkat perkembangan wilayah, ketimpangan perkembangan wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Tangerang; (2) mengetahui tipologi wilayah dan keterkaitannya dengan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Tangerang; (3) mengevaluasi keselarasan penggunaan lahan dengan pola Ruang RTRW dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan persepsi masyarakat di Kabupaten Tangerang; dan (4) menyusun arahan rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Tangerang. Analisis dilakukan dengan metode skalogram, theil entrophy index, cluster, tabulasi/frekuensi dan analisis deskriptif. Tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil analisis skalogram sebagian besar termasuk hierarki III (tingkat perkembangan wilayah rendah) dan hierarki II (tingkat perkembangan wilayah sedang). Nilai indeks ketimpangan perkembangan wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan analisis theil entrophy index sebesar 0,0627, jumlah nilai ketimpangan di wilayah utara lebih tinggi dari wilayah selatan dan berdasarkan wilayah perencanaan, proporsi ketimpangan yang tertinggi terdapat di kecamatan yang menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan yang terendah di kecamatan yang dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), kecamatan dengan nilai ketimpangan tertinggi adalah kecamatan Jambe dan yang terendah adalah Kecamatan Pasar Kemis. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah adalah persentase luas kawasan permukiman dan industri, jumlah indeks fasilitas ekonomi, jumlah indeks fasilitas kesehatan, dan jumlah indeks fasilitas pendidikan. Tipologi wilayah Kabupaten Tangerang di wilayah utara hampir seluruhnya berupa wilayah dengan ciri perdesaan yaitu wilayah didominasi oleh lahan tidak terbangun, sedangkan di wilayah bagian selatan dengan ciri perkotaan yaitu wilayah didominasi penggunaan lahan terbangun sebanyak 6 kecamatan dan wilayah dengan ciri perdesaan sebanyak 7 kecamatan. Keterkaitan antara tipologi wilayah dengan tingkat perkembangan wilayah berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan nilai korelasi sedang. Hal ini terlihat dari wilayah yang termasuk tipologi wilayah dengan ciri perkotaan sebagian besar memiliki tingkat perkembangan wilayah tinggi dan sedang. Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang sebagian besar tergolong selaras dan transisi hanya sebagian kecil yang tidak selaras dengan pola ruang RTRW. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ketidakselarasan penggunaan lahan dengan Pola Ruang RTRW berdasarkan persepsi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kedekatan dengan pusat ekonomi, jumlah fasilitas pendidikan, penggunaan lahan sudah ada sebelum RTRW ditetapkan, tidak adanya perijinan, mengikuti tempat tinggal keluarga, kedekatan dengan jalan, jumlah fasilitas kesehatan, berpindahnya kepemilikan lahan, dan kebutuhan tempat tinggal. Keterkaitan antara tingkat perkembangan wilayah dengan ketidakselarasan penggunaan lahan menunjukkan nilai korelasi sedang namun bernilai negatif, artinya semakin tinggi tingkat perkembangan wilayah maka ketidakselarasan penggunaan lahan semakin kecil. Hal ini terlihat dari wilayah dengan persentase nilai ketidakselarasan tinggi sebagian besar mempunyai tingkat perkembangan wilayah rendah sampai dengan sedang. Arahan rencana pengembangan wilayah terdiri atas prioritas I sampai dengan V, wilayah yang diprioritaskan adalah wilayah kecamatan yang tingkat perkembangannya rendah, mempunyai nilai ketimpangan tinggi, mempunyai ciri perdesaan, dan persentase ketidakselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang yang tinggi. Kecamatan yang menjadi prioritas I sebanyak 7 kecamatan yaitu Kecamatan Kronjo, Kemiri, Gunung Kaler, Jayanti, Rajeg, Pakuhaji, dan
Keyword: ketidakselarasan, ketimpangan, perkembangan wilayah

Judul: Quality of Eggs Based on Different Age of Chickens from Yong's Farm, Seremban, Malaysia
Abstrak: This study aimed to determine the quality of eggs from different ages of chickens from Yong’s Farm, Seremban, Malaysia. The method used was 60 eggs were collected from three of different ages of chicken; 25 (n=20 eggs), 35 (n=20 eggs) and 58 weeks old (n=20 eggs). The variables included egg weight, shell thickness, yolk color, yolk index, albumen index and Haugh unit. The results showed the highest egg weight was recorded with 58 weeks old chicken. The egg shell thickness found at week 25 week (0,455 ± 0,08 mm), 35 weeks (0,495 ± 0,08 mm) and 58 weeks (0,475 ± 0,08 mm). Yolk color was at the highest mean of.12,6 ± 0,68 (25 weeks) while on week 35 and 58 it ranges between 5,45 ± 0,51 and 5,55 ± 0,51. The yolk index was recorded on week 25 and no specific trends were observed and the yolk index was not significant between 35 and 58 weeks of age. Albumen index was highest at week 25 were (0,129 ± 0,0), week 35 (0,113 ± 0,03) and week 58 (0,088 ± 0,02). The highest HU was recorded at week 25 (94,81 ± 5,33) and decreased to (90,52 ± 6,64) at week 35 and (81,95 ± 6,24) at week 58. It can be concluded that chicken influences both exterior and interior quality, except the yolk color with the quality of eggs decreasing as the age increases.
Keyword: chicken age, external quality, internal quality, Haugh Unit