Judul: Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat).
Abstrak: Era reformasi yang telah berjalan selama hampir 2 dekade membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut dapat terlihat dengan diterapkannya prinsip-prinsip New Public Management (NPM), beberapa diantaranya adalah desentralisasi, akuntabilitas, kompetisi, audit kinerja dan pengukuran kinerja. Penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Kementerian Keuangan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Penilaian tersebut menggunakan perhitungan pertumbuhan rasio pada 11 variabel yang telah ditentukan, membuat kuartil berdasarkan nilai pertumbuhan rasio pada kelompok daerah yang sama, dan memberikan nilai pada masing-masing kuartil. Brown (1993) merumuskan perhitungan penilaian kondisi fiskal dengan menggunakan perhitungan rasio statis pada tahun penilaian terhadap variabel yang telah ditentukan, membuat kuartil berdasarkan nilai rasio atas kelompok daerah yang sama, dan memberikan nilai pada masing-masing kuartil. Penelitian ini mengaplikasikan formulasi perhitungan PMK 266/2015 dan Brown (1993) pada 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah merumuskan desain formulasi kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dari hasil perbandingan kedua formulasi dimaksud. Dalam mencapai tujuan utama tersebut, beberapa tujuan antara dalam penelitian ini adalah : (1) Menganalisis hasil penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PMK 266/2015 terhadap 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk penilaian tahun 2016 dan tahun 2015. (2) Menganalisis hasil penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Brown (1993) terhadap 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk penilaian tahun 2016 dan tahun 2015. (3) Menganalisis perbandingan hasil formula perhitungan Brown (1993) dan PMK 266/2015 penilaian tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif serta analisis komparasi Wilcoxon signed rank test pada hasil penilaian kedua formulasi. Hasil penelitian menunjukkan penilaian formulasi PMK 266/2015 tidak menggambarkan kondisi kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang sebenarnya dan tidak memberikan rasa keadilan kepada daerah yang kondisi fiskalnya baik, karena daerah dengan kondisi fiskal yang sudah baik akan lebih sulit mempunyai pertumbuhan rasio yang tinggi dibandingkan daerah dengan kondisi fiskal yang lebih buruk. Formulasi PMK 266/2015 juga tidak memberikan hasil penilaian yang stabil, 70,45 persen daerah yang memperoleh nilai tertinggi pada penilaian tahun sebelumnya, tidak dapat bertahan pada nilai baik dan turun pada nilai yang rendah. Hal berbeda ditunjukkan pada hasil penilaian formulasi Brown (1993), sebanyak 98,44 persen daerah yang memperoleh nilai tertinggi pada penilaian tahun sebelumnya tetap bertahan pada kelompok nilai tinggi, bahkan 84,37 persen bertahan pada nilai tertinggi. Berdasarkan uji Wilcoxon signed rank test, perbandingan hasil penilaian formulasi PMK 266/2015 dan Brown (1993) pada tahun 2016 adalah 72,73 persen dari keseluruhan variabel menunjukkan perbedaan yang signifikan. Desain formulasi penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah menggabungkan perhitungan pertumbuhan rasio dan rasio statis dengan menggunakan metode pembobotan atau metode kuadran. Penggabungan tersebut dimaksudkan agar hasil penilaian dapat menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mempertimbangkan juga daerah yang memiliki pertumbuhan rasio yang tinggi.
Keyword: kesehatan fiskal, kinerja keuangan daerah, kondisi fiskal

Judul: Analisis pemetaan kinerja fiskal dan pengaruh transfer terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota Jawa Tengah
Abstrak: Transfer antar pemerintah adalah sebagai bentuk dari kebijakan pelaksanaan otonomi dalam mengatasi fiscal gap. Pemberian transfer dihadapkan pada suatu fenomena umum dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah yaitu terjadinya peningkatan pengeluaran daerah sejalan dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah. Tujuan utama dari pelaksanaan transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul dalam pembangunan antar daerah. Pemberian transfer pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai belanja daerah yang lebih besar dari pemberian transfer dengan peningkatan upaya pemerintah daerah dalam penggalian sumber-sumber pembiayaan daerah terutama dari fiskal daerah. Namun demikian pemberian transfer berakibat pada ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Fenomena tersebut dikenal dengan flypaper effect yang mengandung pengertian : (1) terjadinya peningkatan pajak dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan, (2) elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pemetaan kemampuan fiskal kabupaten/kota dengan adanya kebijakan desentralisasi dengan periode 1995 dan 2006. Selain itu juga untuk melihat respon kinerja keuangan terhadap alokasi transfer dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi. Pemilihan lokasi dilakukan pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan sebagai bagian dari Provinsi yang memiliki struktur PAD yang kuat dan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam merespon perubahan alokasi transfer. Pada penelitian ini menggunakan metode kuadran dan Indeks Kemampuan Fiskal (IKF) untuk melihat kinerja fiskal daerah tahun 1995 sebelum desentralisasi dan tahun 2006 pada masa pelaksanaan desentralisasi. Selain itu juga digunakan data panel yang meliputi wilayah kabupaten/kota Jawa Tengah pada tahun 1995-2006 untuk melihat respon kebijakan otonomi terhadap kinerja keuangan yang meliputi penerimaan PAD dan pengeluaran operasional (rutin) dan pengeluaran pembangunan (modal). Periode waktu yang digunakan tahun 1995- 2000 pada masa sebelum pelaksanaan otonomi dan periode 2001-2006 yang menggambarkan kondisi perekonomian pada masa pelaksanaan otonomi enam tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kinerja fiskal ditandai dengan tingginya nilai elastisitas, hal ini ditunjukkan hanya ada 4 wilayah yang memiliki tingkat elastisitas lebih kecil dari satu yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1 persen fiskal akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian lebih dari satu pada 31 daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan metode kuadran menunjukkan bahwa kondisi kapasitas fiskal terhadap pengeluaran daerah berada pada kuadran II ada 9 daerah dan 26 daerah berada pada kuadran IV pada belanja modal. Berdasarkan metode Indeks Kemampuan Fiskal (IKF) menunjukkan bahwa Indeks kemampuan fiskal terhadap belanja modal menunjukkan posisi tertinggi setelah pelaksanaan desentralisasi adalah Kota Semarang dan Kudus, sedangkan posisi terendah adalah Boyolali dan Kebumen. Model panel data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji Chow-test, LM–test, dan Hausman-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang lebih sesuai digunakan sebagai parameter estimasi adalah Fixed Effect Model. Pengalokasian transfer pada kinerja keuangan Kabupaten/Kota Jawa Tengah memberikan impuls yang tinggi pada upaya penggalian PAD. Respon ini menunjukkan bahwa pemberian transfer dapat mendorong daerah dalam menggali potensi fiskalnya. Selain itu pemberian transfer berpengaruh signifikan pada tingkat pengeluaran operasional dan modal pemerintah kabupaten/ kota Jawa Tengah yang ditunjukkan peningkatan pengeluaran pada kedua jenis pengeluaran daerah. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah dalam merespon alokasi transfer dari pemerintah atau disebut dengan adanya anomali pada kinerja PAD (flypaper
Keyword: 

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: