Judul: Inovasi Kebijakan Konservasi Tuntong Laut (Batagur borneoensis Schlegel and Muller 1845) di Kabupaten Aceh Tamiang
Abstrak: Konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang dimulai pada tahun 2014 semenjak dikeluarkannya Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelestarian Tuntong Laut, dan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 63 Tahun 2014 tentang Penetapan Spesies Tuntong Laut sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini, habitat tuntong laut terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembukaan tambak dan pengambilan kayu arang. Sementara itu, masyarakat Aceh Tamiang memanfaatkan telur tuntong laut sebagai sumber pangan sejak dahulu. Peangkapan terhadap individu tuntong laut pun terjadi secara masif. Di sisi lain, stakeholders (pemangku kepentingan) dalam implementasi kebijakan konservasi tuntong laut yang ada saat ini masih mengutamakan kepentingannya masingmasing. Hal ini mengakibatkan keterancaman keberlangsungan hidup tuntong laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis kondisi bioekologis Tuntong Laut mencakup populasi dan habitatnya, meliputi sebaran dan kelimpahan populasi, kondisi umum habitat, faktor gangguan dan ancaman serta menentukan tingkat ancaman terhadap populasi dan habitat; menganalisis dan mensintesis kondisi sosial ekonomi, persepsi, preferensi masyarakat serta stakeholders lainnya terhadap populasi Tuntong Laut dan habitatnya, serta kebijakan konservasi Tuntong Laut; menganalisis dan mensintesis rumusan kebijakan konservasi Tuntong Laut yang sudah ada, meliputi isi (content) kebijakan, pengaruh dan kepentingan stakeholders terhadap kebijakan konservasi Tuntong Laut, dan keterkaitan dengan aturan dan kebijakan sektor lain yang relevan dan berdampak luas terhadap kepentingan konservasi Tuntong Laut; merumuskan alternatif kebijakan konservasi Tuntong Laut yang komprehensif, tepat dan efektif yang akan digunakan sebagai acuan para pihak didalam upaya konservasi Tuntong Laut dan habitatnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian dilakukan pada Oktober 2017- Januari 2018 di 2 desa yaitu Desa Kuala Peunaga dan Desa Kuala Genting di Kecamatan Bendahara, dan 2 desa yaitu Desa Sungai Kurok III dan Desa Pusong Kapal Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara tertutup dan terbuka dengan informan dan/atau responden dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh, KPH Wilayah III Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Pemerintah Daerah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pertamina. Selain itu dilakukan pengumpulan data melalui survey untuk menduga kelimpahan dan sebaran tuntong laut. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna masalah yang menghambat implementasi konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini sudah mengimplementasikan kebijakan konservasi tuntong lautmeskipun masih mengalami kelemahan, yaitu zonasi, koordinasi dan komunikasi antar stakeholders, kemitraan multi stakholders, dan penguatan kapasitas pengelola dan ilmu pengetahuan. Badan koordinasi konservasituntong laut belum dibentuk untuk menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi antar stakeholders, sehingga belum ada sinergi program dan kegiatan pada masingmasing instansi. Kemitraan antara DPKP, BKSDA Aceh, YSCL dan Pertamina sudah berjalan, tetapi kemitraan dengan DKP Propinsi Aceh dan KPH Wilayah III belum terwujud. Tuntong laut dan habitatnya telah berfungsi untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan objek penelitian tetapi jumlah penelitian terapan untuk mendukung konservasi tuntong laut masihsangat terbatas. Sementara di sisi lain, kapasitas DPKPAceh Tamiang untuk mengelola tuntong laut dan habitatnya tidak menguat. Aktor yang dominan dalam konservasi tuntong laut adalah DPKP Kabupaten Aceh
Keyword: Batagur borneoensis, kebijakan, konservasi

Judul: Kajian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Yang Menunjang Perikanan Berkelanjutan Pada Era Otonomi Daerah (Kasus Taman Nasional Bunaken dan Daerah Perlindungan Laut Blongko Sulawesi Utara)
Abstrak: Perairan laut Indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman akibat aktivitas manusia maupun alam. Pemanfaatan sumberdaya alam berlebih (overexploitation) serta pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara-cara yang bersifat merusak lingkungan merupakan andil terbesar penyebab utama kerusakan. Salah satu cara efektif untuk menangani persoalan ini adalah dengan cara menyisihkan sebagian ekosistem pesisir dan laut kita sebagai kawasan konservasi laut yang menunjang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi laut, mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi pengelolaan Taman Nasional (TN) Bunaken dan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Blongko serta rekomendasi alternatif kebijakan pengelolaan kawasan konservasi laut yang menunjang perikanan berkelanjutan. Penelitian ini merumuskan definisi kawasan konservasi laut di Indonesia. Faktor dominan yang mempengaruhi pengelolaan TN Bunaken dan DPL Blongko pada era otonomi daerah adalah adanya aspek legal seperti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dukungan pembiayaan dari LSM lokal, nasional dan internasional serta lembaga donor yang bergerak di bidang konservasi; serta adanya penghargaan internasional di bidang konservasi laut di Sulawesi Utara. Hasil penelitian merekomendasikan alternatif kebijakan yang tepat adalah melaksanakan penguatan pengelolaan kawasan konservasi laut skala nasional dan lokal dalam satu kesatuan jaringan kawasan konservasi laut (KKL) serta pengembangan pengelolaan zonasi Taman Nasional Bunaken dengan dukungan data ilmiah yang memadai dengan mempertimbangan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: