Judul: Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Muna
Abstrak: Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kuali-tas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Sejak dikeluarkannya kebijakan ini tahun 2007, perkembangan implementasi kebijakan ini tidak menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan rencana. Tahun 2014 ditargetkan mencapai 5,4 juta ha, namun sampai dengan tahun 2013 Kemenhut baru mencadangkan areal HTR seluas 702.520 ha dan baru dapat menetapkan izin seluas 188.641 ha (Kemenhut 2013). Berdasar latar belakang di atas, perlu dilakukan sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk pertimbangan memudahkan apabila dalam penelitian nanti berhadapan pada suatu kenyataan yang baru di lapangan. Jenis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara bertahap dan mendalam, observasi partisipasi (Bungin 2007). Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang merupakan faktor penentu suksesnya implementasi kebijakan belum berjalan dengan maksimal, sehingga implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna terhambat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurang efektifnya implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Komunikasi yang disalurkan kurang efektif baik dari segi kejelasannya maupun konsistensinya, sehingga mempengaruhi disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan di Kabupaten Muna. Sikap ini berupa menerima atau menolak kebijakan HTR yang telah ditetapkan untuk dijalankan.
Keyword: HTR, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Judul: Efektivitas Implementasi kebijakan Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim di Provinsi Riau
Abstrak: Taman Hutan Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH) merupakan kawasan yang memiliki fungsi pokok sebagai koleksi flora dan fauna yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan ekowisata. Sejak ditetapkan pada tahun 1999, pengelolaan Tahura SSH terus mengalami penurunan fungsi karena meningkatnya penguasaan lahan yang telah menyebabkan deforestasi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan Tahura SSH diidentikkan dengan kegiatan administratif bukan pada design aksi kebijakan. Kegagalan kebijakan pengelolaan Tahura SSH belum berdampak (outcome) bagi masyarakat karena stigma yang dibangun bahwa pengelolaan kawasan akan berhasil apabila kebijakan yang dibuat mampu mempertahankan luasan kawasan buka berorientasi pada fungsi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis isi (content analysis) teks kebijakan pengelolaan Tahura SSH (2) menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan kawasan Tahura SSH serta hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut dan (3) merumuskan strategi kebijakan dalam peningkatan efektivitas pengelolaan Tahura SSH bersama masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Tahura SSH Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat, dan review dokumen. Analisis data menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis Grindle (1980) yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi, policy process analysis oleh International of Development Study (IDS) (2006) yang diukur dengan pendekatan narasi, aktor dan jaringan dan Maser (1994) diukur dengan pertimbangan keinginan secara sosial-ekonomi dan pertimbangan keinginan secara ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya gap antara kebijakan dengan implementasi di lapangan antara lain adanya ketidaksesuaian antara teks kebijakan dengan kondisi faktual dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari penguatan kapasitas kelembagaan, kejelasan penguasaan lahan, pemberdayaan masyarakat, integrasi blok/ zonasi serta sanksi dan penegakan hukum. Efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH menunjukkan adanya penyimpangan, state capture, manuver politik, tingginya transaksi jual beli lahan, weak law enforcement. Untuk mengefektivkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH maka pemerintah perlu mengefektivkan isi kebijakan dan implementasi kebijakan sesuai dengan design aksi kebijakan sehingga berdampak bagi masyarakat sebagai stakeholder utama pengelolaan hutan. v Selain itu, hal ini juga perlu didukung dengan inovasi dan transisi tata kelola untuk memperkecil gap kebijakan dan implementasi di lapangan seperti penguatan dan optimalisasi kelembagaan, pola kemitraan, integrasi zonasi, peningkatan komunikasi kepada target groups dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH.
Keyword: deforestasi, efektivitas, implementasi, kebijakan, Tahura SSH, transisi

Judul: Metrik Einstein (Anti-) Self-Dual Berdimensi Empat dengan Metode Cartan
Abstrak: Gravitational field equation can be formulated in differential forms (differential geometry), which describes gravity as a manifestation of the curvature of space-time. Curvature of space-time is characterized by a metric that satisfies the gravitational field equation. With differential forms it can be formulated the (anti-) self-dual Einstein equation, which is a modification of the Cartan structure in (anti-) self-dual basis. Calculation of (anti-) self-dual metric with (anti-) self-dual Einstein equation is simpler than the calculation using Christoffel symbols.
Keyword: