Judul: Optimasi Kapal Pengawas Perikanan di WPP-NRI 711.
Abstrak: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau. Saat ini, negara Indonesia menduduki peringkat kedua produksi perikanan dunia (391.931 ton) setelah China (843.626 ton). Sektor perikanan menyumbang 3,25% (US $ 263 juta) terhadap PDB nasional (FAO 2016; KKP 2016). Untuk mendukung kebijakan nasional pengelolaan perikanan berkelanjutan, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia telah memiliki 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang mencakup seluruh perairan laut nasional (KKP 2009). Untuk memastikan pelaksanaan program pemantauan, pengendalian dan pengawasan, pemerintah Indonesia memiliki 35 kapal pengawas perikanan. Sejak tahun 2000an, pelanggaran IUU Fishing dianggap sebagai ancaman paling besar terhadap sumber daya perikanan Indonesia, menyebabkan kerugian yang sangat besar sekitar US $ 7 juta per tahun. Sebagian besar kegiatan IUU Fishing diyakini berlangsung di 3 (tiga) wilayah pengelolaan perikanan dimana potensi tertinggi yaitu terjadi di Laut Arafura, Laut Sulawesi dan Laut Natuna (sebagian besar Laut Cina Selatan), pada Laut Natuna rentan terhadap terjadinya illegal fishing (DJPSDKP 2015). Dengan menggunakan metode Quantum Geogafic Information System (QGIS), WPP NRI 711 memiliki luas laut sebesar 266.382 mi² dimana didalamnya termasuk Laut Natuna dan berada di tengah arus lalu lintas laut yang dikelilingi oleh lima negara antara lain Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Kapal patroli merupakan komponen utama dalam menjaga keamanan laut. Tanpa kapal patroli dan hanya mengandalkan pengawasan dari udara dalam memantau perairan wilayah operasi, dampaknya kurang efektif. Kehadiran kapal patroli merupakan suatu yang utama karena akan menunjukkan kedaulatan hukum negara dan kemampuan kontrol di wilayah tersebut (Munaf DR 2013). Permasalahan pokok pada pengawasan perikanan tangkap adalah bagaimana memberantas pelaku illegal fishing, untuk itu perlu adanya solusi dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanan tangkap diantaranya adalah mengoptimalkan penempatan kapal pengawas perikanan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kondisi dilapangan berbasis prioritas wilayah pengawasan dalam hal ini adalah UPT Pengawasan SDKP. Pengambilan keputusan untuk memilih UPT Pengawasan SDKP yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pengawasan perikanan di WPP NRI 711 sangat penting. Pihak Kementerian Kelautan Perikanan seharusnya dalam mengambil keputusan harus melalui perhitungan dan pemikiran jangka panjang agar keputusan yang diambil tidak salah. Permasalahan penentuan prioritas pemilihan UPT Pengawasan SDKP merupakan masalah yang komplek maka diperlukan suatu metode untuk membantu mengatasinya. TOPSIS adalah metode pengambilan keputusan yang mampu menyelesaikan masalah multi-criteria, prinsip kerja TOPSIS adalah alternatif yang dipilih harus memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Dari vi pengujian 11 alternatif dari 6 kriteria didapatkan prioritas pengembangan UPT Pengawasan SDKP di WPP NRI 711 adalah : Satker Batam = 0,672, Satker Pontianak = 0,671, dan Satker Natuna = 0,647 hasil perangkingan tersebut akan dijadikan acuan sebagai dasar penentuan strategi peningkatan pengawasan wilayah perikanan di WPP NRI 711 sehingga mampu meminimalisasi kerugian Negara akibat pencurian sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Strategi peningkatan dalam pengawasan wilayah perikanan salah satunya adalah dengan menempatkan kapal pengawas perikanan dengan memperhatikan UPT Pengawasan SDKP sebagai dermaga pangkalan dan coverage area wilayah pengamanan. Permasalahan optimasi penugasan kapal pengawas perikanan ke masing-masing UPT Pengawasan SDKP sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah kapal
Keyword: UPT Pengawasan SDKP, penugasan kapal, coverage are, efesiensi biaya

Judul: Development of a Conceptual Model of an Intelligent Fishing Surveillance System at IFMA 711
Abstrak: Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan salah satu permasalahan pengelolaan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang terdiri atas perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Keterbatasan pengawasan oleh Pemerintah Indonesia, baik sarana prasarana maupun kondisi sumber daya manusia pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 merupakan kendala yang dihadapi. Selain itu, pengawasan saat ini juga belum didukung dengan teknologi pengawasan yang terintegrasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik illegal fishing, kondisi objektif terkini dan kebutuhan sistem cerdas pengawasan, merancang model kombinasi pemanfaatan teknologi pengawasan dan optimasi pengawasan, serta merumuskan model konseptual sistem cerdas untuk menjawab tantangan pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711. Penelitian menggunakan metodologi pendekatan sistem, yaitu Hard System Methodology (HSM) dan Soft System Methodology (SSM). Aspek kajian meliputi aspek teknologi, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik illegal fishing di WPPNRI 711 dilakukan oleh kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam dan Malaysia, serta kapal perikanan Indonesia (KII). Pada tahun 2021-2022, KIA Vietnam melakukan illegal fishing di perairan ZEE Indonesia di dalam garis batas landas kontinen. KIA Malaysia melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia namun di luar garis landas kontinen. Sedangkan KII melakukan illegal fishing di perairan teritorial. Pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 menghadapi beberapa permasalahan, yaitu: (i) penggunaan teknologi pengawasan masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 saat ini, (ii) sarana dan prasarana pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 terbatas dan belum mencukupi kebutuhan pengawasan saat ini, (iii) sumber daya manusia yang berperan langsung dalam pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 masih dalam kategori kurang, dan (iv) kebijakan berupa peraturan perundang- undangan dan struktur lembaga pengawasan di tingkat daerah masih kurang. Salah satu hal yang perlu menjadi prioritas untuk mengatasi permasalah tersebut adalah pengembangan teknologi pengawasan yang didukung dengan sistem cerdas. Hasil penelitian mengungkapkan sistem cerdas pengawasan yang dibutuhkan yaitu: (i) mampu menjembatani komunikasi antara kapal pengawas dengan pesawat udara pengawas, dan juga dengan pusat pemantauan kapal perikanan di kantor pusat KKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Batam, dan Stasiun PSDKP Pontianak, (ii) mampu mendeteksi seluruh kapal perikanan yang melakukan illegal fishing di WPPNRI 711, serta (iii) mampu menganalisis dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat serta menyampaikan peringatan dini pelanggaran kepada nakhoda/pemilik kapal. Komunikasi yang terintegrasi antar subsistem pengawasan penangkapan ikan akan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan. Selain itu, penggunaan teknologi lain untuk memperkuat teknologi pemantauan kapal perikanan yang saat ini digunakan juga menjadi hal prioritas. Untuk memperkuat pengawasan, maka model kombinasi teknologi pengawasan dilakukan melalui pemilihan teknologi dengan mempertimbangkan aspek teknis, biaya, dan sosial. Berdasarkan aspek teknis, maka teknologi radio direction finder (RDF) memiliki peluang tertinggi, selanjutnya visible infra-red imaging radiometer suite (VIIRS) menempati urutan kedua, dan virtual takeoff landing (VTOL) drone menempati urutan ketiga. Sementara itu, apabila dipertimbangkan berdasarkan aspek biaya, maka RDF berada diprioritas pilihan pertama, kemudian urutan prioritas kedua yaitu VIIRS serta diperingkat ketiga, yaitu VTOL drone. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan aspek sosial maka RDF menempati urutan pertama dan VTOL drone menempati urutan kedua, serta VIIRS menempati urutan ketiga. Berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan
Keyword: sistem, pengawasan, penangkapan, ikan

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology