Judul: Batas Politik Identitas Etnis. Teritorialisasi Tandingan dan Migrasi Frontier di Desa Pegunungan Sulawesi Tengah
Abstrak: Disertasi ini menelaah dinamika politik identitas dalam menegosiasi hak atas sumberdaya tanah, melalui pengamatan selama hampir dua dekade pada satu desa pegunungan di Sulawesi Tengah yang mengalami gelombang-gelombang migrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana identitas etnis dapat atau tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh hak akses dan kontrol atas sumberdaya tanah. Pertanyaan tersebut dijawab dengan menelusuri perubahan lanskap agraria desa akibat penetapan kawasan Taman Nasional, serta mencermati perubahan pola pertanian dan pemukiman akibat gelombang-gelombang migrasi dari etnis yang berbeda dalam konteks perubahan sosio-politik lokal dan regional di Indonesia pasca 1998. Disertasi ini mengeksplor tesis konflik lingkungan dan identitas keaslian (indigeneity) dalam pendekatan Ekologi Politik. Sejalan dengan Ekologi politik yang plural secara metodologis, penelitian ini menggunakan kombinasi metoda kualitatif (wawancara, pengamatan langsung) dengan analisa dokumen dan metoda kuantitatif sensus penduduk dan migrasi yang dilakukan secara partisipatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa politik identitas etnis dalam akses atas sumberdaya dimungkinkan, namun juga dibatasi, oleh kondisi-kondisi tertentu. Teritorialisasi menjadi elemen kunci dalam mengakses sumberdaya tanah. Pada tahun 2004 upaya mengklaim tanah di dalam kawasan hutan yang diteritorialisasi oleh negara dalam bentuk Taman Nasional dilakukan dengan klaim tanah sebagai warisan (powanuanga) milik ‘orang kampung’, yaitu etnis lokal Napu. Etnisitas sebagai bundle of powers diajukan dengan mengemukakan adanya ketimpangan ekonomi akibat budidaya coklat oleh pendatang serta ketegangan hubungan antara orang kampung (Napu, Kristen) dan pendatang (Bugis, Islam) akibat imbas konflik etno-relijius di Poso (berada pada kabupaten yang sama). Situasi ini diperkuat fakta demografis yang menunjukkan proporsi sebanding antara orang kampung-pendatang dan fakta spasial dalam hal pemukiman yang terpisah antar etnis menunjukkan integrasi sosial yang lemah. Identitas etnis tidak dapat dimanfaatkan (atau dapat ‘diredam’) ketika menegosiasi hak atas sumberdaya tanah pada tahun 2014 karena secara kuantitatif terjadi perubahan struktur demografi akibat gelombang migrasi dimana komposisi penduduk menjadi tigasama- besar antara lokal Napu, pendatang Bugis, dan pendatang Sunda-Jawa; etnis tidak lagi dikotomik. Selain itu terjadi leveling off playing field dalam hal penguasaan atas tanah. Tanah yang lebih merata terdistribusi memungkinkan petani dari berbagai kelompok dan etnis untuk membudidayakan sayuran dataran tinggi (hortikultura), komoditas tinggi input eksternal. Dalam situasi ini tanah menjadi sumberdaya yang perlu diperjuangkan bersama, dan perjuangan itu berhasil pada saat negara memberi legitimasi melalui persetujuan meng-enclave. Etnis sebagai bagian dari identitas askriptif, bagaimanapun, masih berperan di sebagian legitimasi akses: sepanjang klaim dilakukan atas nama powanuanga maka sumberdaya hutan sah untuk diakses. Pada sebagian lain, karena kategori sosial makin beragam, pendatang melepas sekat identitas etnis dan menggantikannya dengan identitas lokal, hal mana ‘menyatukan’ mereka dengan warga setempat. Politik identitas etnis bergeser menjadi politik identitas lokal. Penelitian ini juga menyoroti perubahan konjungtur atau historical contingency dan peran kelembagaan desa. Pada tahun 2004 konjungtur tersusun dari (1) negara melakukan teritorialisasi dalam bentuk penetapan kawasan Taman Nasional; (2) keterbukaan politik dan situasi chaotic’ yang terjadi pada tahun-tahun awal sesudah reformasi 1998; (3) kerusuhan etno-relijius Poso; dan (4) pendudukan Dongi-dongi. Peran kelembagaan desa sebagai penyeimbang dan pengontrol kecil, dan kelembagaan baru justru berperan sebagai pendukung kekuasaan individu Kepala Desa. Pada tahun 2014, perubahan elemen penyusun konjungtur yaitu (1) negara masih melakukan teritorialisasi dalam bentuk Taman Nasional namun telah terjadi teritorialisasi tandingan
Keyword: politik identitas etnis, teritorialisasi tandingan, migrasi frontier, desa pegunungan, Sulawesi Tengah

Judul: Pembentukan identitas etnik dalam arena ekonomi politik lokal di era desentralisasi (pergulatan politik identitas etnik di Kendari, Sulawesi Tenggara)
Abstrak: Despite of various previous researches on local political economy have been done in Indonesia, however, there still few studies which analyze the relation between local political economy as an arena and political realities of ethnic identity. Therefore, this study is aimed to analyze the formation of ethnic identity, ethnic domination practices, forms of strategy, struggle and ethnic identity formation in the arena of local political economy. By applying qualitative research which was supported by quantitative data, research which was conducted in Kendari, Southeast Sulawesi showed that the formation of ethnic identity in the arena of local political economy is individual or ethnic groups habitus, on the line of objectivication and subjectivication continuum of actors who’re interacted each other. Afterwards, liberative democration as choice of democatic system in desentralization era, open opportunity for ethnic mobilization (identity) of actors (elite) on local political economy arena. Therefore, it’s not an astonishment when practises on local political economy arena are always ethnic bias, as shown in practises of symbolic power domination, political power domination practises, and economical power domination practises. In order to sustain the power domination, actors perform a series of strategies, such as: symbolic reproduction, symbolic investment, economical invansion, discourse support, power invansion, symbolic support, symbolic penetration, resistance, discourse reproduction, strategic alliances. Thereafter perpetuating the formation formed on local political economy arena, consisting of domination formation and dominated formation. []
Keyword: 

Judul: Cycle Hamilton pada Graf Lengkap, Graf Regular, dan Graf 2-Connected 4-Regular Berorder Kurang dari Sepuluh
Abstrak: Suatu graf disebut graf Hamilton apabila graf tersebut memuat cycle Hamilton, yaitu cycle yang melewati setiap vertex tepat satu kali. Menentukan keberadaan cycle Hamilton pada suatu graf dapat menggunakan syarat cukup yang berupa teorema-teorema yang telah diperkenalkan sejak tahun 1950-an. Beberapa syarat cukup yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah syarat cukup yang berhubungan dengan graf lengkap dan graf regular. Suatu graf lengkap berorder 𝑛������ ≥ 3 dan graf r-regular berorder 𝑛������ ≤ 2𝑟������ + 1 merupakan graf Hamilton, Karena kedua graf tersebut memuat cycle Hamilton. Selanjutnya, syarat cukup tersebut digunakan untuk menentukan keberadaan cycle Hamilton pada graf 2-connected 4- regular berorder kurang dari 10.
Keyword: graf Hamilton, graf regular, graf lengkap, graf 2-connected 4-regular