Judul: Analisis Manfaat Ekonomi dan Efektivitas Kelembagaan Kolaboratif Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Kasus Desa Bunter Kabupaten Ciamis Jawa Barat)
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis struktur property rights (hak kepemilikan) PHBM di Desa Bunter, 2) Mengestimasi manfaat ekonomi PHBM yang diperoleh Pesanggem Desa Bunter dan Perum Perhutani selama PHBM, dan 3) Menganalisis efektivitas kelembagaan PHBM di Desa Bunter. Untuk menganalisis struktur property rights PHBM di Desa Bunter terdiri dari dua langkah. Pertama, identifikasi aktor dan aturan menggunakan teori Ostrom (1999) dan yang kedua menentukan struktur property rights menggunakan teori Sclagher dan Ostrom (1992). Untuk mengestimasi manfaat ekonomi yang diperoleh pesanggem Desa Bunter dan Perum Perhutani selama PHBM di Desa Bunter dilakukan pencarian data dari instansi terkait dan wawancara langsung dengan responden dan informan. Untuk menganalisis efektivitas kelembagaan dilakukan analisis berdasarkan kriteria keberhasilan kelembagaan yaitu efisiensi, keberlanjutan, dan pemerataan. Indikator kriteria efisiensi yang digunakan diantaranya adalah terjadinya proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, kepatuhan pesanggem yang tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan, dan terjadinya peningkatan kondisi pendapatan pesanggem setelah diterapkan PHBM. Indikator kriteria keberlanjutan diantaranya adalah kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang tetap baik setelah dilaksanakan PHBM, kondisi hasil sumberdaya alam yang tetap baik setelah dilaksanakan PHBM, dan kondisi hubungan antara Perum Perhutani dengan pesanggem Desa Bunter yang juga berlangsung tetap baik setelah dilaksanakan PHBM. Indikator kriteria pemerataan yang digunakan diantaranya adalah terjadinya kesesuaian kesepakatan kerja sama dengan keinginan pesanggem Desa Bunter, terjadinya transparansi proses manajemen PHBM, terjadinya perbaikan kondisi fasilitas desa setelah dilaksanakan PHBM di Desa Bunter, dan terjadinya pemerataan pendapatan pada pesanggem setelah PHBM. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa struktur property rights PHBM di Desa Bunter adalah Perum Perhutani berada pada posisi owner (pemilik), sedangkan pesanggem Desa Bunter berada pada posisi authorized user (pengguna). Posisi owner lebih tinggi daripada authorized user, dimana owner memiliki hak yang lebih banyak daripada authorized user. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang diperoleh owner akan lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh authorized user. Manfaat ekonomi yang diperoleh pesanggem Desa Bunter selama PHBM berlangsung adalah sebesar Rp.1.414.739.150. Manfaat ekonomi tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan PHBM mulai dari kegiatan penanaman sampai dengan penebangan jati yang melibatkan pesanggem, bagi hasil pendapatan dari jumlah tebangan, dan manfaat ekonomi yang berasal dari pemanfaatan lahan di bawah tegakan (tumpangsari). Manfaat ekonomi yang diperoleh Perum Perhutani selama PHBM di Desa Bunter adalah sebesar Rp. 2.499.119.308. Manfaat ekonomi tersebut berasal dari kegiatan bagi hasil pendapatan jumlah tebangan. Analisis efektivitas kelembagaan PHBM di Desa Bunter terdiri dari analisis efisiensi kelembagaan, keberlanjutan kelembagaan, dan pemerataan kelembagaan. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas kelembagaan PHBM di Desa Bunter adalah sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari efisiensi kelembagaan dimana pengambilan keputusan sudah dilakukan secara bersama-sama, kepatuhan pesanggem Desa Bunter untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan sangat tinggi, dan terjadi peningkatan pendapatan untuk pesanggem setelah PHBM sebesar Rp. 69.392. Efektivitas kelembagaan juga dapat dilihat dari keberlanjutan kelembagaan dan pemerataan kelembagaan setelah dilaksanakan PHBM. Indikator keberlanjutan kelembagaan PHBM di Desa Bunter sudah dapat dicapai, dimana pesanggem dapat mempertahankan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan serta berhasil memelihara hubungan baik dengan Perum Perhutani. Namun, indikator pemerataan kelembagaan PHBM di desa tersebut belum tercapai, karena transparansi proses manajemen PHBM belum tercapai, belum terjadi peningkatan
Keyword: Collaborative management, The effectiveness of institutional, CBFM, The economic benefits

Judul: Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat
Abstrak: Penetapan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dirumuskan melalui Surat Keputusan (SK) Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001. PHBM adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder). Pengaruh masyarakat desa hutan (MDH) terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat cukup signifikan (Heryawan 2011). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses terbentuknya kelembagaan PHBM dan stakeholder yang terlibat; Menganalisis efektivitas kelembagaan PHBM dalam mencapai tujuannya; Menganalisis dampak PHBM terhadap aspek perekonomian dan ekologi bagi masyarakat desa hutan. Penelitian dilakukan di KPH Bandung Utara. LMDH yang dijadikan sampel penelitian adalah LMDH yang terdekat dengan hutan (LMDH Cipada dan Kertawangi) dan LMDH yang berada paling jauh dengan hutan (LMDH Cikole dan Cihideung). Penentuan lokasi LMDH yang diteliti dilakukan secara purposive sampling. Responden dalam penelitian ini sebanyak 15 stakeholder responden key person dan 420 orang petani. Teknik pemilihan responden stakeholder melalui teknik snowball sampling dan pemilihan responden MDH dilakukan dengan menggunakan random sampling. Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono 2008). Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk mengetahui proses pembentukan kelembagaan PHBM, efektivitas kelembagaan PHBM dan dampaknya terhadap ekonomi dan ekologi. Data tersebut diperoleh melalui kuesioner, wawancara mendalam (depth interview), Focus Group Discussion (FGD) dan pengamatan lapangan (observasi). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data laporan kegiatan PHBM, dokumen perjanjian kerjasama Perhutani dengan LMDH, peta wilayah KPH Bandung Utara, peraturan perundangan terkait sistem PHBM, dan laporan tahunan LMDH. Analisis data menggunakan metode analisis deskritif kualitatif, analisis stakeholder, analisis struktur pendapatan rumah tangga MDH, analisis persepsi dan analisis Importance Permormance Analysis (IPA). Analisis prasyarat kelembagaan PHBM menunjukkan bahwa dari 59 LMDH yang berada di KPH Bandung Utara 47 LMDH termasuk pada kategori aktif, 12 LMDH dorman dan tidak terdapat LMDH yang tergolong collapse. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem PHBM di KPH Bandung Utara terbentuk berdasarkan kebutuhan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan namun juga tetap dapat menunjang ekonomi rumahtangga masyarakat desa hutan. Sistem PHBM dilaksanakan semenjak perubahan status kawasan hutan KPH Bandung Utara dari hutan produksi menjadi hutan lindung. Adapun aktor yang terlibat dalam pembentukan PHBM adalah Perum Perhutani, Masyarakat dan stakeholder. Analisis stakeholder dilakukan terhadap 15 stakehoder yang terdiri dari kelompok pemerintah, investor, lembaga eksternal dan masyarakat. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam sistem PHBM di KPH Bandung Utara. Posisi kuadran A (subject) ditempati oleh perguruan tinggi. Posisi kuadran B (player) ditempati oleh Perum Perhutani, Pemerintah LMDH, LSM, Masyarakat, Pengurus LMDH, Tokoh Masyarakat, RPH, Mandor, dan Investor. Posisi kuadran C (by stander) ditempati oleh Dinas Kehutanan, BP3K, dan BKSDA. Posisi kuadran D (actor) ditempati oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan. Analisis efektivitas kelembagaan PHBM dilihat dengan beberapa indikator prasyarat kelembagaan yaitu struktur organisasi, pembagian kerja, peraturan, tujuan organisasi, program kerja, transparasi dan akuntabilitas, partisipasi dan pengambilan keputusan, pengawasan, sanksi, skema evaluasi serta mekanisme petanggungjawaban. Selain terdapat aturan formal, dalam LMDH juga terdapat boundary rule. Pembubaran LMDH hanya dapat dilaksanakan oleh musyawarah anggota. PHBM berkontribusi positif terhadap pendapatan rumah tangga petani masyarakat desa hutan
Keyword: efektivitas kelembagaan, Importance Performance Analysis (IPA), PHBM

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: