Judul: Peran dan Koordinasi Lembaga Lintas Sektoral dalam Konservasi Sumber Daya Air (Studi Kasus DAS Gumbasa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah)
Abstrak: Perambahan hutan yang sangat intensif untuk dikonversi menjadi lahan pertanian oleh masyarakat di dalam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), khususnya di DAS Gumbasa sejak tahun 1999 hingga sekarang telah menyebabkan penurunan fungsi hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamika sumber daya air di taman nasional tersebut. Selain indikator ekologi, indikator yang penting untuk dipantau dan dievaluasi adalah kelembagaan DAS. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam kelembagaan DAS perlu dipertimbangkan sebagai kriteria-kriteria dalam pemantauan dan evaluasi DAS, karena pengelolaan DAS melibatkan multi stakeholders. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis untuk mengetahui kondisi aktual peran dan koordinasi lembaga lintas sektoral dalam manajemen program konservasi sumber daya air dengan ruang lingkup studi kasus di DAS Gumbasa. Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak lima elemen yang dianalisis berkaitan dengan konservasi sumber daya air di DAS Gumbasa, yaitu: 1) Organisasi yang berperan; 2) peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan; 3) kinerja fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), 4) fungsi koordinasi; dan 5) instrumen prioritas. Setiap elemen dijabarkan atas sejumlah sub elemen berdasarkan model Interpretative Structural Modelling (ISM) dan model Analytical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan analisis kondisi aktual peran dan koordinasi lembaga lintas sektoral dalam konservasi sumber daya air di DAS Gumbasa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Palu-Poso, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala adalah organisasi pemerintah yang berperan penting. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kuat adalah UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kinerja fungsi koordinasi antar organisasi pemerintah lintas sektoral termasuk kategori lemah yang dipengaruhi oleh faktor sifat multisektor/multidisiplin dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Penerapan sistem teknologi informasi dan basis data, penerapan teknologi konservasi, pengefektifan penyuluhan lapangan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani merupakan instrumen prioritas kunci yang perlu dikembangkan. Sedangkan penyebab utama ketidakberhasilan program konservasi sumber daya air d
Keyword: 

Judul: Kajian Kelembagaan untuk Mendukung Pengelolaan DAS yang Berkelanjutan di Sub DAS Cirasea, Citarum Hulu.
Abstrak: Konsep desentralisasi yang mulai berlaku pasca reformasi justru menciptakan pengelolaan DAS yang cenderung parsial. Padahal pengelolaan DAS harus berprinsip “one watershed, one management.” Permasalahan DAS Citarumpun telah terjadi di Sub DAS Cirasea sebagai daerah hulu karena memiliki indeks erosi yang sangat buruk akibat aktivitas pertanian. Permasalahan Citarum tak kunjung selesai meskipun pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk pembangunan fisik. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar stakeholder dibutuhkan setelah dilakukan pembangunan fisik. Kawasan yang memiliki status hutan lindung dan atau hutan konservasi, topografi curam, area lahan kritis luas, dan elevasi diatas 1000 m umumnya memiliki banyak aktor yang terlibat dalam pengelolaan Sub DAS, baik yang berasal dari program pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Motivasi ekonomi dipengaruhi oleh adanya fungsi dari sungai, artinya partisipasi masyarakat akan tinggi jika sungai memiliki fungsi yang positif bagi masyarakat. Analisis Stakeholder membagi peran lembaga menjadi empat bagian, yaitu peran Subject, Players, Crowd, dan Context setters. Identifikasi keterhubungan lembaga di tingkat pusat dan lokal dapat menjadi bahan rekomendasi dalam strategi penguatan kelembagaan Sub DAS Cirasea. Faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh Kelembagaan Sub DAS Cirasea berdasarkan hasil analisis SWOT menghasilkan prioritas rekomendasi, yaitu sebaiknya kelompok Players berkoordinasi dan memperkuat kapasitas kinerja kelompok Subject agar dapat mengendalikan perilaku kelompok Crowd, perlu adanya kepastian koordinasi antarprogram maupun antarsektor secara riil di lapangan, dan kepastian pascapanen untuk meningkatkan motivasi petani dalam menanam kopi.
Keyword: Analisis kelembagaan, Indeks erosi, Pengelolaan berkelanjutan, Stakeholder, Sub DAS Cirasea

Judul: Konstruksi Hukum Grup Kurva Eliptik Atas F3m
Abstrak: Elliptic curves upon F3m can be divided in two cases, i.e. supersingular and nonsupersingular case. Based on group laws on elliptic curves, a new arithmetic upon F3m can be formulated as an addition process of two random points on the curve. This addition process can then be applied to the ElGamal algorithm.
Keyword: