Judul: Kelemahan penerapan analisis discounted cash flow pada kelayakan usaha pengusahaan hutan alam perusahaan HPH
Abstrak: Hutan merupakan sumber daya alam potensial milik rakyat yang dititipkan kepada negara dalam pengelolaannya. Manfaat hutan tidak hanya untuk dinikmati oleh generasi saat ini saja tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang secara lestari. Selama kurang lebih 25 tahun pengusahaan hutan oleh swasta, banyak diantara pemegang HPH belum mampu menunjukkan mengelola hutannya secara lestari dan cenderung berorientasi pada pemanfaatan ekonomi jangka pendek. Prilaku pemegang HPH ini salah satunya disebabkan oleh adanya ketidakpastian hak pemilikan (property right) atas hutan sebagai asset perusahaan. Kejelasan yang dimaksud adalah perpanjangan masa konsesi dan kepastian bagi pemegang HPH untuk menanggung nilai hutan yang siap ditebang. Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 32 tentang Akuntansi Kehutanan, hutan sebagai modal alam tidak secara nyata dimasukkan sebagai biaya tetap pengusahaan hutan. Dengan demikian biaya total yang ditanggung oleh perusahaan HPH lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Analisis discounted cash flow dengan kriteria investasi B/C rasio yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha pengusahaan hutan alam menjadi bias karena asumsi-asumsi yang membatasinya tidak dipenuhi. Hal ini akan menyebabkan hasil analisa kelayakan pengusahaan hutan alam menunjukkan kondisi yang berbeda dengan kenyataan di lapangan, yaitu pengusahaan hutan layak secara finansial tetapi hutan hutan tidak dilestarikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkkan dampak penerapan analisis discounted cash flow dengan kriteria investasi B/C rasio yang tidak dipenuhi asumsinya terhadap kelayakan usaha pengusahaan hutan alam dan upaya pemegang HPH untuk melestarikan hutan.
Keyword: hutan alam

Judul: Studi keragaan pengusaha HPH berdasarkan analisis laporan keuangan : Studi kasus beberapa HPH di Kalimantan Tengah
Abstrak: Keberhasilan pengelolaan hutan tidak terlepas dari faktor pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun manajemen perusahaan terkait. Dalam pengawasannya pada aspek keuangan yang dilakukan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 32 (untuk kehutanan). Peraturan tersebut tertuang dalam SK.Dirjen PH No. 156/Kpts/IV-PPH/1995 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Perusahaan Pengusahaan Hutan, yang diberlakukan awal 1995. Data yang mencerminkan keragaan (performance) pengusahaan hutan dirasa masih terbatas. Untuk itu studi tentang keragaan perusahaan pengusahaan hutan berdasarkan laporan keuangan diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai performance dari aspek finansial terhadap beberapa pengusahaan HPH di Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan perusahaan pengusahaan hutan, menganalisis efisiensi biaya pemanenan, dan membandingkan prestasi manajemen perusahaan dibidang biaya operasional, manajemen sumber daya dan profitabilitas. Data penelitian dipilih dari 10 pengusahaan HPH yang terdapat di Kalimantan Tengah. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi neraca dan laporan rugi/laba perusahaan yang diperoleh dari Departemen Kehutanan pada periode 1994 dan 1995. Analisis keragaan yang di gunakan adalah keragaan ekonomi Anson, keragaan menurut Departemen, nilai keragaan manejemen menurut Helfert, dan analisis efisiensi biaya pemanenan. Rasio efisiensi rata-rata (HPH/BUMN) dihitung berdasarkan nilai harga jual kayu/m³ terhadap biaya produksi/m³, Besarnya rasio efisiensi pemanenan BUMN sebesar 1,79 dan rasio efisiensi rata- rata HPH (hanya terdiri dari 3 perusahaan) sebesar rata-rata 1,65. Biaya produksi PT. Inhutani III ternyata 1,5 kali lebih efisien dari rata-rata HPH (Rp. 127.983/m³ untuk HPH dan Rp.93.672/m³ untuk PT. Inhutani III). Sedangkan harga jual kayu bulat pada BUMN lebih rendah (Rp. 167.691/m³) dan harga jual kayu rata-rata HPH sebesar Rp. 211.434/m³ atau 1,2 kali lebih besar dari PT. inhutani III. Meskipun demikian rasio efisiensi pemanenan BUMN PT. Inhutani III tersebut tidak berbeda nyata terhadap rasio efisiensi HPH (1,63 ± 0,55).
Keyword: pengelolaan hutan

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera