Judul: Desain Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Pesantren di Pulau Kangean Provinsi Jawa Timur
Abstrak: Tekanan yang berlebihan terhadap hutan mangrove di Pulau Kangean menyebabkan degradasi yang kian parah dari waktu ke waktu. Kondisi ini menyebabkan BKPH selaku pengelola hutan mangrove melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan laju degradasi hutan mangrove, diantara dengan melibatkan pesantren sebagai lembaga yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk merumuskan desain kelembagaan pengelolaan hutan mangrove berbasis pesantren di Pulau Kangean Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan khusus yaitu untuk menentukan status kekritisan hutan mangrove, menentukan status keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove, menganalisis stakeholders yang terlibat dalam kelembagaan pengelolaan hutan mangrove, menentukan status ketangguhan kelembagaan pesantren yang ada sekitar hutan mangrove, dan menentukan kriteria/prinsip kelembagaan baru pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean. Berdasarkan hasil analisis interpretasi citra satelit Landsat 8, luas lahan hutan mangrove di pulau Kangean adalah 3 929.46 Ha, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kelas kerapatan tajuk yaitu: kategori Lebat 1 470.89 Ha (37.43%), kategori Sedang 1 549.41 Ha (39.43%), dan kategori Jarang 909.16 Ha (23.14%). Analisis yang dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu jenis penggunaan lahan, tingkat kerapatan tajuk dan ketahanan tanah terhadap abrasi, menunjukan bahwa tingkat kekritisan hutan mangrove di Pulau Kangean termasuk kategori rusak dengan nilai TNS sebesar 190 pada skala 167-233. Analisis keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove dilakukan dengan metode multi-dimensional scaling (MDS) guna memberikan indeks keberlanjutan pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Hasil analisis keberlajutan menunjukan bahwa status keberlanjutan pada dimensi ekologi termasuk kategori Cukup Berkelanjutan (51.40), pada dimensi Ekonomi termasuk Kurang Berkelanjutan (45.50), pada dimensi sosial termasuk Kurang Berkelanjutan (36.95), dan pada dimensi kelembagaan termasuk Cukup Berkelanjutan (51.32). Hasil analisis sensitivitas (leverage), untuk mempertahankan atau meningkatkan status keberlanjutan, faktor pengungkit utama yang harus diperhatikan para pemangku kepentingan adalah: (1) Tingkat kerapatan tajuk, (2) Keberadaan pasar hasil hutan mangrove, (3) Konflik sosial, (4) Tingkat pendidikan masyarakat, (5) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pengelolaan mangrove, dan (6) Kinerja kelembagaan formal dalam pengelolaan mangrove. Untuk memahami keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean, dilakukan analisis stakeholders dengan tahapan: melakukan identifikasi stakeholders, mengklasifikasikan stakeholders dan menyelidiki hubungan antar stakeholders. Stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean terdiri atas: BKPH, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, pesantren, LMDH, pemerintah desa, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat pesisir. Stakeholder yang termasuk Key Players adalah BKPH, LMDH, dan Pemerintah Desa, stakeholder yang termasuk Subject adalah masyarakat pesisir, stakeholder yang termasuk Context Setter) adalah pesantren, stakeholder yang termasuk Crowd yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perguruan tinggi dan LSM. Berdasarkan analisis hubungan antar stakeholders, yang termasuk stakeholders kunci adalah BKPH, LMDH, pemerintah desa, pesantren dan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis stakeholders, pesantren termasuk satu satunya stakeholders yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan kepentingan yang kecil (Context Setter). Potensi pesantren ini akan digunakan dalam pengelolaan hutan mangrove yang dibingkai dalam sebuah kelembagaan baru. Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana ketangguhan kelembagaan setiap pesantren, khususnya yang berada di sekitar hutan mangrove, maka digunakan alat analisis IDF (Institutional Development Framework). Hasil analisis IDF terhadap ke empat pesantren menunjukan status perkembangan kelembagaan pesantren Raudlatul Amien termasuk kategori pesantren tahap dewasa/berkelanjutan
Keyword: keberlanjutan, kelembagaan, mangrove, Pulau Kangean, pesantren

Judul: Optimasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Perikanan (Kasus di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)
Abstrak: Ekosistem mangrove mempunyai banyak fungsi untuk kawasan pesisir, antara lain fungsi ekologi, sosial dan ekonomi. Ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang telah mengalami kerusakan akibat salah satunya melalui alih fungsi lahan sebahagian besar untuk kegiatan pertambakan. Pengelolaan ekosistem mangrove merupakan suatu kegitan yang penting, kompleks dan dinamis. Penting karena mangrove memiliki fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, menjadi kompleks karena melibatkan multi stakeholder dengan karakter yang berbeda, dan dinamis karena tingkat pencemaran selalu berubah dengan perubahan waktu. Melalui optimasi kelembagaan pengelolaan mangrove diharapkan dapat dioptimalkan untuk meminimalkan degradasi terhadap mangrove. Penelitian tentang optimasi kelembagaan dalam pengelolaan mangrove ini telah dilakukan dengan tujuan menganalisa kondisi ekosistem mangrove, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan mangrove. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Interpretative Structural Modelling (ISM) digunakan untuk menganalisis kelembagaan pengelolaan mangrove. Metode penelitian untuk menghitung perubahan luas lahan masing-masing katagori lahan menjadi katagori lain diperoleh dengan metode tumpang tindih. Peraturan perundangan terkait pengelolaan mangrove dianalisis dengan berbagai analisis. Analisis Kesenjangan (Gap Analisis) untuk menemukan peran peraturan terhadap degradasi mangrove, parameter yang digunakan adalah efektifitas peraturan. Analisis hak pemilikan parameternya adalah ketaatan terhadap kontrak. Aplikasi hak pemilikan dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik perilaku masyarakat dalam memanfaatkan mangrove. Kepastian pemilikan lahan garapan dianalisis berdasarkan analisis idealis terhadap parameter hak katagoris dan hak kongkrit atas kontrak kerja sama antara penggarap dengan Perhutani. Selanjutnya dilakukan analisis stakeholder menggunakan beberapa metode yaitu identifikasi stakeholder yang didapatkan dari hasil wawancara. Dalam mengidentifikasi stakeholder tahapannya yaitu membuat daftar stakeholder. Sumber data yang dapat digunakan untuk membuat list adalah hasil pengamatan, informasi dari berbagai masyarakat dan hasil survei. Kepentingan yang dapat diidentifikasi diantaranya melalui apa yang diharapkan dan apa yang dapat diperoleh oleh stakeholder. Pengaruh stakeholders: Pengaruh terhadap suksesnya tidaknya kegiatan yang diukur dengan menggunakan parameter yaitu: -tinggi jika stakeholder punya kemampuan untuk memveto sebuah keputusan, -kecil jika stskeholder tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pencapaian tujuan Analisis tugas fungsi pokok kelembagaan dilakukan untuk menelusuri sejauh mana stakeholder dalam hal ini organisasi pemerintah menjalankan hak dan tanggung jawabnya berdasarkan tugas dan mengidentifikasi tumpang tindih tugas pokok dalam aspek manajemen hutan mangrove. Selanjutnya stakeholders diklasifikasi berdasarkan posisinya dalam pengelolaan mangrove. Adapun kriteria tersebut adalah:(1). Stakeholder subyek: yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh rendah (2). Stakeholder key player: yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh yang tinggi terhadap sebuah fenomena (3). Stakeholder context setter: yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan yang rendah dan pengaruh yang tinggi (4). Stakeholder crowd: yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah dan pengaruh yang rendah. Hal ini diperlukan untuk menentukan stakeholder mana saja yang perlu sekali bisa bekerjasama. Hasil penelitian memperlihatkan penurunan luasan lahan mangrove yang signifikan di pesisir Kabupaten Tangerang. Mangrove sudah mengalami pengurangan luasan yang signifikan dalam waktu kurang lebih 12 tahun. Pada lokasi penelitian khususnya di (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Pakuhajii, kecamatan Teluknaga dan kecamatan Kosambi mangrove mengalami pengurangan luasan (33,9%). Dari analisis peraturan perundangan diketahui bahwa peraturan perundangan yang ada belum mampu memberikan kejelasan kewenangan dan kepastian hak serta masih terdapat tumpang tindih kewenangan pada kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan mangrove di Tangerang. Penelitian
Keyword: pengelolaan mangrove, optimasi, lembaga

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: