Judul: Eskalasi Ketegangan Hubungan Multi Pihak Dan Implikasi Dari Perebutan Sumber Agraria Di Kabupaten Sumbawa, Ntb
Abstrak: Rezim Orde Baru telah meletakkan dasar pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada ekstraksi sumber daya alam. Untuk mendukung kebijakan tersebut maka dicetuskannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) No.1 yang didukung oleh Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 tahun 1978. Atas dasar ini negara menetapkan hubungan melalui Kontrak Karya dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) tahun 1986. PT.NNT adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas dan tembaga dan mendapatkan area konsesi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa seluas 1.127.134 ha. Beroperasinya PT.NNT di Sumbawa khsusnya di Blok Elang Dodo telah menyulitkan masyarakat secara ekonomi, sosial maupun budaya. Area konsesi perusahaan juga masuk kedalam wilayah adat masyarakat. Kondisi ini kemudian menyebabkan ketegangan hubungan dan saling klaim antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah daerah. Disisi lain masyarakat juga bertentangan dengan masyarakat yang setuju dengan keberadaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar historis dan klaim antar pihak, memuncaknya ketegangan hubungan multi pihak di Hutan Dodo serta implikasinya. Penelitian dilakukan dari Maret sampai Agustus 2015 yang berlokasi di Desa Lebangkar dan Desa Lawin Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, NTB. Penelitian juga dilakukan diberbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Sumbawa yang meliputi Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan, Badan Pertanahan Nasional, serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa. Metode pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara kualitatif yang berlandas pada paradigma konstruktivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan telah mengakar sejak tahun 1933 saat masyarakat adat dipindahkan oleh pemerintah ke luar Hutan Dodo. Ketegangan hubungan berlanjut ketika pemerintah menjalin kontrak karya dengan perusahaan dalam hal konsesi pertambangan di Hutan Dodo. Dengan otoritas yang dimilikinya, perusahaan membatasi akses masyarakat ke Hutan Dodo karena dianggap mengganggu aktivitas perusahaan. Disisi lain, keberadaan perusahaan dianggap masuk ke wilayah adat masyarakat tanpa ijin serta menggangu aktivitas ekonomi, sosial-budaya sehingga menyulitkan masyarakat. Atas dasar ini, terjadilah pertentangan antara masyarakat Lebangkar dan Lawin dengan perusahaan. Ketegangan hubungan antara ketiga pihak ini terus berlanjut. Bahkan, sejak tahun 2000 masing-masing pihak berupaya membangung power baik melalui mekanisme berbasis hak maupun berbasis relasional dan struktural. Pihak-pihak lain yang turut berkepentingan dalam proses ini diantaranya masyarakat se-Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung. Ketegangan selanjutnya mencapai fase krisis pada tahun 2006 ditandai pembakaran camp milik perusahaan di Hutan Dodo oleh masyarakat yang berasal dari Kecamatan Ropang. Hal ini menuai kecaman dari Kecamatan Lantung yang setuju dengan keberadaan perusahaan. Pasca pembakaran camp, aksi kolektif masyarakat sempat terhenti, namun tahun 2008 konfrontasi kembali terlihat sampai dengan awal 2011, dengan kehadiran Masyarakat Adat Cek Bocek dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menuntut diakui sebagai masyarakat hukum adat. Tahun 2011 konfrontasi yang menguat dan sampai pada fase krisis tepat pada saat kegiatan eksplorasi tahap II berlangsung. Masyarakat Cek Bocek melakukan pembubaran aktivitas perusahaan, yang kemudian masyarakat justru mendapat intimidasi dari perusahaan dan aparat keamanan yang ada. Aksi ini berujung pada saling lapor ke Kepolisian. Terjadinya krisis juga karena dilantiknya Sultan Sumbawa beserta Lembaga Adat Tanah Sawamwa (LATS) dan keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah sumbawa. Sejak 2012 sampai saat ini, adalah fase-fase konfrontasi, semua pihak yang berkepentingan terus menerus membangun power agar mendapatkan otoritas di Hutan Dodo. Berlangsungnya ketegangan hubungan ini telah menyebabkan distribusi otoritas dan
Keyword: Hutan Dodo, Hutan Sumbawa, Konflik Agraria, Kontestasi Akses, Masyarakat Adat

Judul: Pertarungan Penguasaan Kawasan Hutan Mandailing Natal: Pertambangan versus Konservasi
Abstrak: Kepentingan pembangunan sektor kehutanan sering kali berbenturan dengan kepentingan sektor pertambangan. Tanpa sinergi kebijakan maka pertarungan kepentingan sektor kehutanan dan pertambangan tidak bisa dihindari. Konflik penguasaan kawasan hutan yang terjadi antara Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sorikmas Mining (SMM) merupakan salah satu contoh dari kurang sinerginya kebijakan antara kedua sektor tersebut. Peluso (2006) menegaskan bahwa kawasan hutan sejak lama sudah menjadi bahan pertikaian yang mendorong pada konflik penguasaan sumberdaya hutan oleh banyak pihak melalui tindakan fisik, ekonomi, politik dan sosial yang melibatkan negara, swasta dan masyarakat. Inisiatif dan pembentukan TNBG pada tahun 2004 diwarnai oleh beragam kepentingan dari para aktor yang menyebabkan terjadinya konflik tumpang tindih penguasaan kawasan hutan, karena memasukkan sebagian wilayah IUP PT SMM yang sudah beroperasi sejak tahun 1998 ke dalam kawasan taman nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pertarungan kepentingan pertambangan dan konservasi dalam penguasaan kawasan hutan di Mandailing Natal Sumatera Utara dari perspektif ekologi politik. Dalam ekologi politik perubahan ekosistem kawasan hutan (lingkungan) bukan suatu proses yang netral tetapi memiliki sumber-sumber politik dan menyebabkan implikasi politik yang berujung pada ketimpang sosio-ekonomi dan politik (Bryant dan Bailey 1997). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang mencakup masyarakat lokal yaitu masyarakat Desa Roburan Dolok dan Desa Hulu Pungkut, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Kehutanan RI serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Conservation International – Indonesia (CI-I), Bitra Konsorsium, dan LSM lokal lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan TNBG tidak murni dilatarbelakangi oleh motif konservasi keanekaragaman hayati. Kepentingan utama dari pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang sangat kuat mengusulkan pembentukan TNBG (2004) lebih pada motif ekonomi politik daripada konservasi. Kawasan yang diusulkan menjadi TNBG dengan memasukan wilayah IUP emas PT SMM dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menyingkirkan konsesi pertambangan dari Kabupaten Mandailing Natal. Sikap pemerintah ini juga dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan alokasi pendapatan keuangan dari konsesi pertambangan PT SMM terhadap pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dipicu oleh penolakan pemilik PT SMM atas keinginan pemerintah daerah untuk memiliki saham dalam konsesi pertambangan emas milik perusahaan tersebut dalam rangka kepentingan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Mandailing Natal pada tahun 2005. Sebagai tambahan, LSM Conservation Internasional-Indonesia dan LSM lokal, serta masyarakat lokal “memperkuat” proses penghapusan konsesi tambang ini. Selain itu konflik tumpang tindih kawasan telah mendorong terjadinya fenomena akses terbuka (open access) sehingga berkembangnya praktik penebangan dan pertambangan illegal. Temuan penelitian lainnya yaitu Mahkamah Agung yang membatalkan Keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan TNBG di Mandailing Natal pada tahun 2008 disepanjang kawasan yang bertumpang tindih dengan wilayah IUP dan mengembalikan hak penguasaan kawasan kepada PT SMM. Keputusan ini berimplikasi terhadap perubahan sikap politik pemerintah kabupaten yang semula mendukung TNBG menjadi mendukung pertambangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontestasi penguasaan kawasan hutan di Mandailing Natal merupakan hasil pertemuan kepentingan konservasi yang diusung lembaga konservasi internasional dengan kepentingan ekonomi politik pemerintah daerah dan elit politik lokal dimana TNBG menjadi sarana untuk menghapus konsesi pertambangan di TNBG. Kontestasi ini berdampak pada perubahan teritori kawasan hutan dan menimbulkan regim akses terbuka di kawasan yang diperebutkan.
Keyword: Konflik kepentingan, konservasi hutan, pertambangan, Taman Nasional Batang Gadis

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: