Judul: Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal
Abstrak: Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan meningkatkan kemandirian daerah. Akan tetapi, setelah evaluasi pelaksanaan sepuluh tahun masih banyak daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal (36,82 persen dari 497 kabupaten/kota). Pertumbuhan, sebagai prasyarat pembangunan, yang relatif lebih kecil dapat menghambat daerah tertinggal untuk menuju konvergensi dengan daerah yang lebih maju. Belanja pemerintah merupakan salah satu ukuran yang memengaruhi perekonomian dan merupakan bentuk stimulus yang dilakukan pemerintah pada tahap awal perkembangan. Hal ini terkait bahwa belanja pemerintah mempunyai peranan sebagai instrumen fiskal melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pengalokasian belanja seharusnya lebih diutamakan pada fungsi-fungsi krusial dibandingkan hanya belanja rutin. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana karakteristik dan perkembangan kinerja ekonomi 22 kabupaten tertinggal di Pulau Sumatra menurut aksesibilitas, sumber daya alam, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan alokasi belanja pemerintah daerah per fungsi pada tahun 2007-2009. Tujuan kedua adalah menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten tertinggal dan belanja fungsi apa yang memberikan pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan tersebut. Data yang digunakan dalam menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah data pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah daerah per fungsi, dan jumlah angkatan kerja. Sumber data pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data belanja pemerintah daerah per fungsi didasarkan pada realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Kementrian Keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis data panel pada 22 kabupaten tertinggal melalui tahap pengujian dengan asumsi klasik, kemudian Uji Chow dan Hausman, sehingga diperoleh model yang terbaik dengan Random Effect Model EGLS Weight cross-section SUR. Sebagian besar kabupaten tertinggal memiliki aksesibilitas yang relatif sulit, keterbatasan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, ragam alokasi belanja yang masih lebih besar untuk belanja fungsi pelayanan umum dan belum memprioritaskan pada belanja investasi yang produktif, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah. Hasil penelitian menunjukkan bukti bahwa variabel fungsi belanja pelayanan umum dan lainnya, sebagai proksi dari konsumsi/belanja pemerintah, mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi pemerintah yang signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah belanja fungsi kesehatan dan pendidikan. Variabel tenaga kerja tidak memberikan pengaruh signikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan agar pemerintah kabupaten tertinggal mengalokasikan dana secara bijaksana dengan memprioritaskan belanja pembangunan pada fungsi kesehatan dan pendidikan. Alokasi belanja fungsi ekonomi harus ditingkatkan mengingat rendahnya alokasi menyebabkan belanja tersebut belum memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah tertinggal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja jajaran pegawai, salah satunya dengan perampingan struktur organisasi pemerintahan.
Keyword: 

Judul: Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal Di Indonesia.
Abstrak: Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya, sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010-2013 mengalami peningkatan akan tetapi pada saat yang bersamaan terjadi ketimpangan pembangunan. Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal) semakin melebar. Indikasi dari ketimpangan wilayah adalah munculnya daerah tertinggal dan masalah ketimpangan pembangunan ini merupakan permasalahan disparitas wilayah yang membahayakan kesatuan nasional. Percepatan pembangunan dan pengurangan ketimpangan di daerah tertinggal diupayakan melalui pemberian bantuan sosial (bansos) yang dioperasionalisasikan melalui program bantuan, yang meliputi: (1) peningkatan sumberdaya daerah tertinggal, (2) peningkatan infrastruktur daerah tertinggal, (3) pembinaan ekonomi dan dunia usaha daerah tertinggal, (4) pembinaan kelembagaan dan sosial budaya daerah tertinggal, dan (5) pengembangan daerah khusus. Bantuan sosial untuk daerah tertinggal sudah diberikan sejak tahun 2009. Namun secara umum kondisi daerah tertinggal di Indonesia belumlah terlalu baik, tingkat kemiskinan masih tinggi yaitu 11 persen dan masih banyaknya jumlah kabupaten tertinggal, yakni 133 kabupaten atau 32,2 persen dari jumlah kabupaten di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengkaji dinamika kemiskinan, perekonomian, dan bantuan sosial di kabupaten tertinggal di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh program bantuan sosial Kementerian PDT terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten tertinggal di Indonesia, (3) menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di kabupaten tertinggal di Indonesia. Selama tahun 2010-2013 sebagian besar kabupaten tertinggal mengalami penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan PDRB, namun juga terdapat daerah kabupaten tertinggal yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan PDRB yang kecil. Kabupaten tertinggal yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan juga diiringi dengan pertumbuhan PDRB yang paling kecil, seperti yang terjadi pada provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Kondisi berbeda terjadi pada wilayah tertinggal di kawasan timur, dimana pada wilayah yang mengalami peningkatan kemiskinan justru diiringi dengan tingginya pertumbuhan PDRB nya. Kondisi tersebut mengidentifikasikan bahwa terdapat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah tertinggal kawasan timur Indonesia. Bantuan yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal adalah bantuan infrastruktur dan bantuan kelembagaan sosial dan budaya. Terdapat hubungan negatif antara tingkat PDRB dan kemiskinan di daerah tertinggal, dimana peningkatan nilai PDRB memberikan efek terhadap penurunan kemiskinan. Kebijakan yang direkomendasikan untuk mempercepat pembangunan dan memperkecil ketimpangan antar wilayah di daerah tertinggal yaitu dengan memberikan bantuan yang lebih besar dan kontiniu bagi daerah tertinggal, yaitu bantuan infrastruktur dan bantuan kelembagaan sosial dan budaya.
Keyword: bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, daerah tertinggal

Judul: Characterization of CoCrMo alloy with titanium nitride and hydroxyapatite-chitosan coating
Abstrak: Endoprosthetic is moving tool for implant in the body, made of metals or polymers. Stainless steel, Co-based alloys, and Ti materials are widely used for implant materials. Co alloy used is CoCrMo which has excellent properties such as good biocompatibility, corrosion resistant, good mechanical properties such as hardness, strength, and high wear resistance, supporting its utilization as an implant material. CoCrMo alloy was synthesized using tri arc furnace with heating temperature of 3000 °C. TiN coating using plasma sputtering and nitriding method, characterized by a layer of gold. The content of Ti in the layer was 3.85% (w/w), whereas the content N was difficult to determine. Hydroxyapatite (HAp) was synthesized using wet method with Ca source of chicken eggshell and P source of H3PO4 80%. HAp-chitosan composite coating aimed at improving the biocompatibility and corrosion resistance of CoCrMo. In vitro test showed that CoCrMo with TiN and HAp-chitosan coating had excellent corrosion resistance in liquid medium infusion, whereas samples HAp and CoCrMo with TiN coatings and HAp-chitosan had high level of toxicity in endothelial cell culture tests.
Keyword: