Judul: Evaluasi pelaksanaan Kesepakatan konservasi Desa (KKD) dalam Kerinci Seblat-Integrate Conservation and Development Project (KS-ICDP) melalui analisis stakeholder : studi kasus Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
Abstrak: Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dilaksanakan melalui Kerinci Seblat - Integrated Conservation and Development Project (KS-ICDP), dengan tujuan utama menyelaraskan kegiatan konservasi dan pembangunan. Penyelarasan di tingkat desa dilakukan melalui Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) yaitu kesepakatan pembangunan wilayah desa yang disesuaikan dengan kaidah konservasi serta mendukung pelestarian kawasan TNKS. Hasil pelaksanaan KKD di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi belum diketahui secara pasti, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan KKD. Penelitian dilakukan di kawasan TNKS dan Kecamatan Jangkat (Desa Lubuk Pungguk, Pulau Tengah, Rantau Kermas dan Renah Alai), Kecamatan Sungai Manau (Desa Bukit Perentak dan Baru Pangkalan Jambu) serta Kecamatan Tabir Ulu (Desa Ngaol) pada Tanggal 20 Juni-30 Agustus 2006. Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) merupakan komponen utama dalam pelaksanaan KS-ICDP. Pelaksanaan KKD melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) yaitu BTNKS, BAPPEDA Kabupaten Merangin, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga adat desa, KK-ICDP, masyarakat, WWF-Indonesia dan toke/tengkulak. Pelaksanaan KKD dipengaruhi oleh tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh stakeholders. Masyarakat sebagai penerima program memiliki kepentingan tertinggi, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pelaksanaan KKD. demikian juga halnya dengan BTNKS yang tidak memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pelaksanaan KKD. Pengaruh tertinggi berada pada WWF-Indonesia, walaupun memiliki kepentingan yang rendah terhadap pelaksanaan KKD. Stakeholders dalam pelaksanaan KKD tidak semuanya dilibatkan dalam penyusunan Naratif KKD dan ikut menandatangani kesepakatan. Stakeholders yang menandatangai kesepakatan adalah KK-ICDP, pemerinatah desa, pemerintah kecamatan, BAPPEDA dan BTNKS, sedangkan stakeholders yang lainnya tidak menandatanagi kesepakatan. Pelaksanaan fasilitasi desa oleh WWF-Indonesia melalui Fasilitator Konservasi Desa (FKD) dan dilaksanakan dalam 4 tahap mulai Tahun 1997/1998 sampai 2002. Kesepakatan Konservasi Desa mencakup 3 komponen utama yaitu peningkatan ekonomi produktif, infrastruktur dan komitmen konservasi. Desa- desa yang mencapai KKD mendapatkan dana pembangunan melalui Hibah Konservasi Desa (HKD) dengan jumlah rata-rata Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan dalam dua tahapan. ...
Keyword: 

Judul: Dampak alokasi pengeluaran pemerintah daerah terhadap deforestasi kawasan dan degradasi Taman Nasional Kerinci Seblat
Abstrak: Kebijakan pembangunan bidang perlindungan hutan dan pelestarian kawasan konservasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan regional. Desentralisasi fiskal dan kesepakatan pemerintah daerah sekitar, pada dasarnya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Penelitian secara umum bertujuan untuk menganalisis berbagai alternatif dampak kebijakan pengeluaran pemerintah daerah terhadap deforestasi kawasan dan degradasi TNKS. Penelitian menggunakan data pool yaitu gabungan time series tahun 1994–2003 dan cross section tiga kawasan. Model ekonometrika terdiri dari 58 persamaan yang terbagi 7 blok dan diestimasi menggunakan Seemingly Unrelated Regressions (SUR) dan Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi dilakukan untuk mengevaluasi dan meramalkan dampak kebijakan terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Pengolahan dan analisis data menggunakan program MS Excel dan SAS 6.12. Realokasi pengeluaran rutin yang diprioritaskan untuk peningkatan pengeluaran pembangunan sektor sumberdaya manusia memenuhi kriteria untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu (1) aspek ekonomi, mampu mendorong transformasi struktural pembangunan ekonomi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki distribusi pendapatan antar sektor pertanian (pedesaan) dan non-pertanian (perkotaan), (2) aspek sosial, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka, (3) aspek ekologis, mampu mengurangi tekanan terhadap sumberdaya lahan dan hutan dengan menurunnya laju deforestasi kawasan dan degradasi hutan zona penyangga, serta peningkatan aktivitas perekonomian kawasan tidak mendorong peningkatan degradasi taman nasional. Kebijakan pembangunan sektor sumberdaya manusia akan tercapai jika didukung dengan upaya perbaikan aksesibilitas kawasan dan terciptanya iklim kondusif bagi perkembangan dunia usaha, serta dilakukan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan penataan kembali alokasi pengeluaran pemerintah daerah baik antar pengeluaran rutin dan pembangunan maupun antar sektor pembangunan dengan prioritas pengembangan sumberdaya manusia.
Keyword: Government expenditure, Deforestation, Degradation, Penggunaan lahan

Judul: Sintesis α-Fe2O3 menggunakan metode sol gel
Abstrak: In this reseach was succeeded make powder α-Fe2O3 with particle size 202.64 nm. Synthesis using Sol-Gel method with SiO2 coating derived from Si(OC2H5)4 at temperature of 750 oC for 5 hours. Characterization XRD prove that sample form is α-Fe2O3 (11 peaks) and β-Fe2O3 (2 peaks) with crystal size 20.69125 nm and crystallization 44 %. The cystal structure of α-Fe2O3 is rhombohedral and β-Fe2O3 is hexsagonal. Optic characterization show that the sample absorbing light at wavelength less than 480 nm. Bandgap energy of the optical characterization measurments is 2.74 eV.
Keyword: α-Fe2O3, annealing, bandgap energy, sol-gel, crystal structure.