Judul: Kajian Strategi Pengelolaan Sumberdaya Laut oleh Masyarakat Adat dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi
Abstrak: Partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengelolaan Taman Nasional Wakatobi (TNW). Survey pride campaign yang dilaksanakan oleh TNC-WWF Wakatobi dan RARE tahun 2008 terhadap masyarakat Pulau Wangi-Wangi dan Kapota menemukan 68 % dari responden mengetahui kerusakan ekosistem terumbu karang, sebanyak 87 % mengetahui dampak perusakan terhadap perikanan, namun 60 % mengaku sulit menghentikan perusakan, 57 % sulit melaporkan pada petugas pemerintah dan 23 % mengatakan pemerintah harus menghentikan perusakan. Ini terjadi karena sistem formal berada di luar pengetahuan dan kuasa masyarakat yang secara sejarah mengelola kawasan dengan sistem tradisional. Penelitian ini menjelaskan bagaimana mengadaptasikan kesenjangan pengelolaan antara sistem tradisional dan sistem formal TNW sebagai strategi konservasi TNW agar tujuan konservasi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Tujuan utama penelitian adalah merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat adat yang serasi (compatible) dengan peraturan pengelolaan TNW. Untuk mencapai tujuan itu ditetapkan tujuan-tujuan khusus yakni : (1) Mengidentifikasi kearifan tradisional pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat adat Wakatobi; (2) Mengkaji sistem zonasi TNW dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya laut dalam sistem tradisional; dan (3) Menganalisis kesenjangan dalam pengelolaan sumberdaya laut antara sistem formal oleh Balai TNW dengan sistem tradisional oleh masyarakat adat Wakatobi. Subyek penelitian adalah 4 kelompok masyarakat adat yakni kelompok adat Liya, Mandati, Wanci dan Kapota di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dan dilaksanakan dari bulan Oktober 2008 sampai bulan Agustus 2009 terbagi dalam 3 tahapan yakni : (1) Persiapan: merancang sistematika penelitian, mengumpulkan referensi, observasi lapangan, menyiapkan peralatan dan pembentukan tim kecil penelitian; (2) Pelaksanaan: menggunakan metode survey dan Rapid Rural Apraisal (RRA), serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD), observasi dan workshop; dan (3) Konsultasi dengan dosen pembimbing, verifikasi kekurangan data ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem tradisional, sumberdaya laut Wakatobi adalah milik bersama yang secara formal menjadi milik sara kadie, dengan kewenangan desentralistik dari sara kesultanan. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dilaksanakan berdasarkan pendekatan pembagian ruang yakni ruang pemanfaatan, perlindungan baik berdasarkan penetapan sara maupun sistus keramat. Terdapat juga lokasi pemanfaatan terbatas dengan pembatasan alat tangkap dan pemanfaatan melalui izin pada sara. Selain itu pengaturan berdasarkan alat tangkap terdiri dari alat tangkap yang hanya dapat digunakan nelayan lokal dan alat tangkap yang boleh digunakan nelayan luar, dimaksudkan untuk melindungi nelayan kampung yang memiliki peralatan terbatas dari persaingan dan konflik ruang.....dst
Keyword: formal system, traditional system, marine resources management, collaboration management, Wakatobi National Park

Judul: Kajian strategi pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat adat dalam kawasan Taman Nasional Wakatobi:
Abstrak: This thesis described how to adapt formal management system of Wakatobi National Park (WNP)) and traditional system as a strategy for conservation of the national park to achieve biodiversity conservation and community welfare. The main objective of this research was to formulate strategies of indigenous marine resources management that were compatible with WNP management regulations. The subject of the research were four indigenous groups in Wakatobi Island, namely Liya, Mandati, Wanci and Kapota. The research was conducted from October 2008 until August 2009 comprised of the following stages: (1) Preparation: designing systematic research, collecting references, field observations , preparation of equipments and development of research groups; (2) Implementation using survey method and Rapid Rural Appraisal (RRA) where data were collected through interviews, focus group discussion (FGD), observation and workshops; and (3) Consultations with lecturers and data verification. Results of the study suggested that under the traditional system, Wakatobi’s marine resources were considered as common property which formally belong to sara kadie, with decentralized authority from the sultanate sara system to manage and utilize marine resources. Regulation of the resources were conducted according to spatial divisions, including utilization area, protection area based on sara authority or sacred sites. There were also limited utilization area through fishing gear restrictions and utilization permits from sara. Fishing gears management consisted of fishing gears that could be used only by local fishermen and fishing gears applied to non-local fishermen. These were intended to protect the local fishermen with limited equipments from unfair competitions and spatial conflict. Sara kadie could provide entitlement to community groups or individuals for the use of katond and ompo fishing gears. While under the formal system, i.e, zonation, the customary territories of Liya, Mandati, Wanci and Kapota kadies were declared as ZPL (Local Utilization Zone), meaning could only be exploited by local people, 1.7% of the coral in the customary teritory was declared as ZPr (Tourism Zone) and 1.2% as ZPB (Marine Protected Zone). Differences encountered between the two systems were found on institutional aspect, authority and total area. Wakatobi National Park had legal authorities over the whole areas, while under traditional system, the authority of sara kadie was within much smaller jurisdiction area as big as a kadie. The Kaledupa Reef and Kapota were traditionally managed by huma system. Owners of huma had authority of po adati yi pasi (customs in atoll), determine regulations for fishing areas, permits, and use of fishing gears. All of these findings suggested the importance of collaboration management between the formal and traditional systems by adapting the principles of traditional management into the formal management principles of WNP. The form of collaboration developed should include jurisdiction area sharing, where the kadie indigenous territories should be managed by local institution and others by formal system. Location of huma which coincided with the ZPB of Kaledupa and ZPr of Kapota Reefs should be jointly managed under the huma and formal systems. Any management violations that were considered criminal such as destructive fishing, illegal exploitation and pollutions should be settled through the formal law system while civil disputes such as
Keyword: 

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: