Judul: Partisipasi kontak tani dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk: 1. Mengetahui tingkat partisipasi Kontak Tani dalam peren-canaan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi Kontak Tani dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian di tingkat BPP. 3. Mengetahui hubungan antara partisipasi Kontak Tani dalam perencanaan dengan partisipasi Kontak Tani dalam pelaksanaan program penyuluhan pertanian di tingkat BPP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bentuk; a. Bahan penyempurnaan penentuan kebijaksanaan dalam membina dan meningkatkan partisipasi Kontak Tani dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian. b. Bahan penyempurnaan penentuan kebijaksanaan merencanakan dan melaksanakan program penyuluhan pertanian. Penelitian ini dilakukan di tiga BPP, di Kabupaten DATI II Bogor, dari tanggal 29 Oktober sampai dengan 17 Desember 1986. Untuk mencapai tujuan penelitian ini diajukan tujuh belas buah hipotesa yang diuji dengan Korelasi Rank Spearman. Tingkat partisipasi Kontak Tani dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian di tiga BPP yang diamati yaitu BPP Pamoyanan, BPP Sindangbarang dan BPP Leuwiliang masing-masing relatif masih rendah. Rendahnya partisipasi Kontak Tani dalam perencanaan program penyuluhan pertanian disebabkan kecilnya peluang bagi Kontak Tani untuk berpartisipasi. Hal ini menyebabkan kurangnya aspirasi Kontak Tani yang dapat tertampung dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian. ...
Keyword: 

Judul: Kasus persepsi dinas lingkup pertanian Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap programa dan rencana kerja penyuluhan pertanian
Abstrak: Sejak Orde Lama dirasakan perkembangan Penyuluhan Pertanian selalu mengalami perbaikan melalui berbagai Keppres, Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Surat Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri serta keputusan-keputusan di tingkat daerah, hal ini membuktikan suatu lembaga Penyuluhan Pertanian yang bersifat dinamis. Kebijaksanaan terakhir dari Pemerintah Pusat adalah ditetapkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No.539/Kpts/LP. 120/7/1991, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertani- an. menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri yang sama No.695/Kpts/LP. 120/11/1986. Sebagai akibat dari peraturan yang baru ini adalah terjadinya perubahan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari otonomi Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Pelaksana Harian Bimas (SPHB) Kabupaten, kepada otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. Setelah menjadi hak otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. BPP dipecah menjadi empat jenis yaitu BPP Tanaman Pangan, BPP Perkebunan, BPP Perikanan dan BPP Peternakan. Selain itu Penyuluh Pertanian Lapangan yang dulu bekerja secara polivalen (banyak sektor), sekarang bekerja secara monovalen (menurut sub sektor pertanian), sehingga sekarang ada PPL Tanaman Pangan, PPL Perkebunan, PPL Peternakan dan PPL Perikanan. Programa Penyuluhan Pertanian yang dulu dibuat di BPP, sekarang dibuat di masing-masing Dinas Lingkup Pertanian untuk dijadikan pedoman bagi PPL dinas masing-masing dalam membuat Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian. Sesuai dengan permasalahan penelitian, Penelitian ini bertujuan ingin menge- tahui apakah sudah ada persamaan persepsi dan pelaksanaan SKB Mendagri dan Mentan No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya khususnya mengenai Programa Penyuluhan Pertanian dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor. Peneliti juga ingin mengetahui sistem kerja penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten Bogor sampai dengan tingkat penyuluh lapangan untuk periode tahun 1990-1993. milik IF Data yang dipergunakan adalah hasil penelitian selama tiga bulan dengan melakukan wawancara langsung terhadap tigapuluh aparat Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor yang tugasnya terkait langsung dengan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dari data yang dianalisa, menunjukan masih terdapat perbedaan persepsi pada pelaku perencana dan pembuat Programa Penyuluhan Pertanian, dengan para pelaku pelaksana Programa Penyuluhan Pertanian dan pembuat Rencana Penyuluhan Pertani- an. Perbedaan persepsi yang ada cenderung dipengaruhi oleh tingkat kognisi respon- den, pemilikan SKB No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya, tingkat pendidikan, pengalaman, umur dan motivasi responden (Tabel 7-12)…dst
Keyword: 

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: