Judul: Determinant of junior secondary school enrollment rate in West Java
Abstrak: Human development can be interpreted as the expansion of people's access to education, health and income. It becomes an international’s concern on education implemented in Millennium Development Goals (MDGs). Related to basic education, MDGs targeted by the end of 2015 that all boys and girls in the whole world,aged 7–15 years old, will have the access to 9-year basic education. In 2011, BPS (Statistics Indonesia) noted that West Java Province is the province with the lowest enrollment rate in all level of education, including junior secondary school level, whichis equal to 85.69%. Although its school operational grant (Bantuan Operasional Sekolah–BOS) allocation from the government is the highest among other province in Java island. On the other hand, West Java has become agent of development in national growth. It has the biggest population andwas the third largest contributor to GDP in Indonesia in 2011. Therefore, this study aims to provide an overview of West Java’s junior secondary school enrollment rate improvement and to see the determinant factors for it. The data used in this study taken from Statistics Indonesia (BPS), Ministry of National Education and other sources between 2007–2011period of time. Itcovers school enrollment for 13–15 years of age, the allocation of school operational grant (BOS), the poverty rate, GDP per capita, and students per school ratio. Social factors, such as the percentage of household heads with high schooleducation level and working 13–15 years old children, are processed using SUSENAS data between 2007–2011 period of time. This study uses derived analysis and regression analysis of panel data. In 2007, West Java enrollment rate up to 80.36% and increased to 85.69% in 2011. Based on the proportions of gender, since 2009, the percentage of girls enrolled in school is higher than boys. The result of panel data regression indicates that GDP per capita and education level of the household head has a positive effect on increasing the enrollment rate. While the variable students per school ratio, poverty and working 13–15 years old childrenhas a negative affect. This study suggests,in order to improve the enrollment rate, West Java Government should increase local revenue to enablethe people to have sufficient income for attending school, especially for the poor. The government is also expected to increase the education budget that can be used for the availability of schools.
Keyword: education, junior secondary school, enrollment rate, poverty

Judul: The Influence of Education Budget and Other Factors on Human Development Index in West Java Province
Abstrak: Pembangunan manusia yang berkualitas dapat tercapai melalui pemenuhan aspek pelayanan dasar masyarakat, salah satunya yaitu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan dan koordinasi bidang pendidikan, serta pengaruh anggaran pendidikan dan faktor lainnya terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat. Pembagian kewenangan dan koordinasi bidang pendidikan dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan interview kepada KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, sedangkan pengaruh anggaran pendidikan dan faktor lainnya terhadap IPM dianalisis dengan metode data panel statis. Hasil penelitian menunjukkan DAK dan PAD meningkatkan belanja pendidikan, namun ketika DAK pendidikan diuraikan maka pengaruh yang lebih dominan terhadap peningkatan belanja pendidikan yaitu DAK non fisik pendidikan. Belanja pendidikan, RLS dan AHH meningkatkan indeks pendidikan, namun pengaruh belanja pendidikan terhadap indeks pendidikan pada kabupaten lebih rendah dibandingkan kota di Provinsi Jawa Barat. Indeks pendidikan, indeks harapan hidup dan indeks pengeluaran meningkatkan IPM, sedangkan jumlah penduduk miskin akan menurunkan IPM. Penerimaan daerah yang paling berpengaruh terhadap peningkatan IPM yaitu DAK non fisik pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, perlu perhatian pada pemerataan pendidikan terutama akses pendidikan yang layak di daerah-daerah terpencil, sehingga daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat merata di berbagai wilayah., Quality human development can be achieved through the fulfillment of aspects of basic public services, one of which is education. This study aims to analyze the distribution of authority and coordination in the education sector, as well as the influence of the education budget and other factors on the HDI in West Java Province. The division of authority and coordination in the field of education were analyzed qualitatively descriptively by interviewing KCD Education Region II West Java, while the influence of the education budget and other factors on HDI was analyzed using the static panel data method. The results showed that DAK and PAD increased education spending, but when the DAK for education was described, the more dominant influence on the increase in education spending was DAK for non-physical education. Education spending, RLS and AHH increase the education index, but the effect of education spending on the education index in districts is lower than in cities in West Java Province. The education index, life expectancy index and expenditure index increase the HDI, while the number of poor people will reduce the HDI. Regional revenues that have the most influence on increasing HDI are DAK for non-physical education. Based on the results of the study, it is necessary to pay attention to the distribution of education, especially access to proper education in remote areas, so that the absorption of the education system for the school-age population can be evenly distributed in various regions.
Keyword: Budget, Education, HDI, Panel data, West Java

Judul: Metoda intramedullary pin sebagai salah satu cara menanggulangi fraktur femoralis pada anjing
Abstrak: Metoda intramedullary pin merupakan salah satu metoda penanggulangan fraktur yang populer karena banyak mempunyai keuntungan, diantaranya adalah : cepat dan mudah dikerja- kan, fiksasi yang dihasilkan lebih kuat dibandingkan metoda plate, setelah sembuh tulang menjadi lebih kuat, dan biaya yang digunakan relatif lebih ekonomis. Beberapa macam intramedullary pin yang ada, diantara- Steinmann pin, Rush pin, Kirschner pin, Kuentscher nya : nail, dan Leighton Shuttle pin. Teknik pemasangan intramedullary pin dapat melalui operasi tertutup atau operasi terbuka, tergantung dari ti- pe dan derajat fraktur. Pada operasi tertutup tidak dila- kukan pembukaan terhadap lokasi fraktur. Penyisipan pin dilakukan melalui fragmen fraktur proximal diteruskan ke fragmen distal, sehingga pada metoda ini luka yang timbul hanya pada tempat dimana pin tersebut dimasukkan. Pada operasi terbuka penyisipan pin dilakukan melalui pembukaan lokasi fraktur. Dalam melakukan pembukaan terhadap lokasi fraktur, harus dipilih pendekatan yang paling sesuai dan paling sedikit kemungkinannya untuk menimbulkan komplikasi. Pengambilan pin biasanya dilakukan setelah empat atau lima minggu disisipkan, diharapkan pada waktu itu telah terjadi pembentukan callus yang sudah cukup kuat untuk me- nunjang berdirinya tubuh. Pada beberapa keadaan pin tidak perlu diambil, misalnya pada anjing tua atau pada anjing yang menderita penyakit tulang. Tidak ada reaksi sakit... akibat pin bertahan di dalam tulang.
Keyword: