Judul: Pangan Daerah Perbatasan di Indonesia.
Abstrak: Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang No.18 Tahun 2012). Dalam perspektif sistem ekonomi pangan, ketahanan pangan memiliki tiga pilar utama yaitu ketersediaan pangan (food availability), akses pangan (food accessibility), dan pemanfaatan pangan (food utilization). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015 mencatat 81 kabupaten dari 416 kabupaten memiliki skor indeks ketahanan pangan (IKP) rendah. dari 81 kabupaten tersebut, 14 kabupaten diantaranya berada diperbatasan. Sebagian besar daerah perbatasan mengalami defisit rendah (1.00 -1.25) hingga defisit tinggi (≥ 1.50). menurut data BPS (2018), sebanyak 12.38 persen dari total penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah perbatasan. Pada dasarnya, daerah perbatasan sangat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi karena menyimpan berbagai keunggulan untuk diberdayakan antara lain sumber daya alam yang melimpah serta berpotensi menjadi lumbung pangan nasional karena masih luasnya lahan potensial yang dapat dikembangkan. Namun, sumber daya manusia yang tersedia di kawasan ini sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sumber daya alamnya sangat berpotensi tetapi pengolahannya masih sangat minim atau belum optimal. Keberhasilan membangun daerah perbatasan akan menciptakan kesejahteraan tidak hanya di daerah perbatasan saja tetapi juga bagi seluruh bangsa, karena potensi ekonomi di kawasan tersebut terutama di sektor pertanian yang luar biasa besarnya dan menjadi perdagangan antar lintas negara. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan situasi ketahanan pangan di daerah perbatasan serta faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan daerah perbatasan di Indonesia. Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi, yang dihitung berdasarkan besar kalori dan protein yang dikonsumsi. Besarnya konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein setiap jenis makanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Angka kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 menetapkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia adalah 2 150 kkal dan 57 gram protein. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2015-2018, produksi tanaman pangan, kemiskinan, produk domestik regional bruto (PDRB), panjang jalan, rata-rata lama sekolah dan data pendukung lainnya. Dalam penelitian ini, tanaman pangan meliputi tujuh komoditas v yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Data yang dikumpulkan merupakan data panel yaitu gabungan antara data time series 3 tahun (2015-2018) dan data cross section 41 kabupaten/kota di daerah perbatasan yang menjadi lokasi prioritas Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan sasaran program Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor- wilayah Perbatasan (LPBE-WP) Kementerian Pertanian RI. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan dengan metode regresi model tobit data panel. Analisis deskriptif dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penghitungan ketahanan pangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua indikator yaitu ketercukupan kalori yang dikonsumsi dan besarnya pangsa pengeluaran pangan. Berdasarkan hasil analisis dapat ditunjukkan bahwa rumah
Keyword: ketahanan pangan, daerah perbatasan, model tobit data panel

Judul: Model Kelembagaan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Abstrak: Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah surplus pangan yang diindikasikan dengan nilai produksi pangan padi yang surplus dan ketersediaan pangan tumbuhan dan hewani lainnya yang cenderung meningkat, namun data menunjukkan beberapa daerah di NTB termasuk 100 kabupaten di Indonesia yang memiliki tingkat resiko kerentanan tinggi dan memerlukan skala prioritas penanganan, yakni sebanyak 70,83% dari jumlah kecamatan di Provinsi NTB adalah wilayah yang rentan pangan. Isu ketahanan pangan di Provinsi NTB yakni ketersediaan pangan tingkat wilayah sangat memadai, namun pada aspek distribusi dan konsumsi di tingkat komunitas dan individu/keluarga memiliki masalah ketahanan pangan. Dalam masyarakat, terdapat kelompok yang dapat mengikuti mekanisme pasar, namun ada juga kelompok berpendapatan rendah yang membutuhkan kelembagaan komunitas atau mekanisme di luar pasar. Pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana model pengembangan kelembagaan tingkat komunitas untuk meningkatkan ketahanan pangan yang sesuai dengan karaketristik wilayah dan masyarakat di Provinsi NTB? Adapun Tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis kinerja ketahanan pangan tingkat daerah dan pengaruh akses sosial, ekonomi dan fisik wilayah di Provinsi NTB; (2) Menganalisis tingkat ketahanan pangan individu dan pengaruh pendapatan, stok pangan dan transfer sosial di Provinsi NTB; (3) Menyusun model kelembagaan untuk meningkatkan ketahanan pangan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat di Provinsi NTB. Penelitian ini dilakukan di Provinsi NTB dengan wilayah sampel adalah Kabupaten Dompu dan Sumbawa (Pulau Sumbawa) serta Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat (Pulau Lombok). Untuk tujuan pertama akan digunakan Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Wilayah dan Analisis Regresi, Tujuan kedua adalah dengan Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Individu dan Uji-t. Tujuan ketiga, merupakan sintesa dan ditambahkan analisis deskriptif kelembangaan dan keseluruhan model selanjutnya disimulasikan dengan Model Sistem Dinamik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ketahanan pangan wilayah dapat dikaji dengan beberapa indikator antara lain nilai indeks ketersediaan pangan padi. Di Provinsi NTB, rata-rata nilai indeks ketersediaan pangan padi pada tahun 2012 adalah sebesar 2,91 yang bermakna bahwa ketersediaan pangan dari produksi padi di NTB adalah sebesar 2,91 dari kebutuhan pangan padi normatif dengan kecenderungan semakin meningkat. Peningkatan indeks ketersediaan pangan padi di Provinsi NTB dipengaruhi oleh peningkatan penguasaan lahan pertanian, produktivitas pangan, dan peningkatan aksesibilitas /infrastruktur transportasi yang memadai. Nilai koefisien variasi (KV) harga pangan beras di Provinsi NTB pada tahun 2012 adalah rata-rata sebesar 0.05 dengan kecenderungan nilai koefisien semakin rendah yang menunjukkan harga semakin stabil. Penurunan Nilai koefisien variasi (KV) pangan beras di Provinsi NTB dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan beras dan peningkatan pelayanan lembaga disribusi pangan (koperasi). Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB dengan rata-rata nilai 18.17% dengan kecenderung semakin menurun. Penurunan Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB dipengaruhi oleh ketersediaan layanan lembaga keuangan dan perbankan, peningkatan pendidikan masyarakat dan ketersediaan infrastruktur transportasi berkualitas. Rata-rata rasio kasus gizi buruk per 1000 penduduk di Provinsi NTB adalah sebanyak 0,20 dengan kecenderung semakin menurun. Penurunan rasio kasus gizi buruk per 1000 penduduk di Provinsi NTB dipengaruhi oleh tingkat produktivitas pangan, tingkat pelayanan infrastruktur berkualitas (akses fisik) dan tingkat pelayanan kesehatan penduduk. Nilai Pendapatan dan Stok Pangan keluarga (PSP) di NTB yang relatif rendah berkontribusi secara signifikan pada tingkat ketahanan pangan individu/keluarga yakni dengan status rentan pangan. Interaksi sosial antara lain dalam wujud transfer sosial secara signifikan dapat meningkatkan
Keyword: Kelembagaan, Ketahanan Pangan, Transfer Sosial, Akses Sosial Ekonomi, Akses Fisik

Judul: Synthesis of Molybdenum Trioxide (MoO3) by Electrochemical Method for Electrochromics Application
Abstrak: Molybdenum trioxide (MoO3) thin films have been deposited on glass substrates by electrochemical method using ammonium heptamolybdate tetrahydrate ((NH4)6Mo7O244H2O). The films were deposited onto glass substrates as the control temperature at 25○C and annealing treatment at 350○C for 30 mins. The MoO3 thin films were investigated by UV-Vis, X-ray diffraction techniques (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM). The JCPDS card show that orthorhombic MoO3 (α- phase) has been formed. Molybdenum trioxide MoO3 formation was also confirmed by JCPDS card no. 35-0609. The SEM photographs revealed that the spherical and rod-like morphology and their grains size increased with increasing of heating temperatures. The measurement results show that the MoO3 thin film prepared at 350°C transmited about 80% of the visible spectrum. The effect of different heat treatments on surface morphology, thickness and optical properties of the films are discussed in this thesis.
Keyword: Institut Pertanian Bogor, Bogor Agricultural University, IPB, Electrophoretics, electrodeposide, electrochromics, electrochromic materials, electrochromic mechanism