Judul: Validation method for determination of apigenin in extract celery with high performance liquid chromatography
Abstrak: Apigenin is an active substance derived from celery (Apium graveolens) and widely used for the treatment of gout. Determination method of apigenin which have been validated was introduced by Frankee et al. J Food Compos Anal 17: 1-35 (2005). Apigenin analysis was done by high performance liquid chromatography (HPLC). To make sure that HPLC analysis method can be used for the intended purpose then the method was validated. Parameters determined on method validation were linearity, limit of detection, limit of quantification, precision, and accuracy. All parameters were in accordance with the acceptance criteria of Association of Official Analytical Chemist. The linearity in the concentration of 3,8; 5,7; and 7,6 mg/l had correlation coefficent of 0,9900–0,9998. limit of detection in this method was 2,7222 mg/l and limit of quantification was 8,2500 mg/l. Interday precision in five restating showed good precision with relative standard deviation of 3,85%. Accuracy was determined by standard addition method with recovery percentage of 95,00–118,77%. Average concentration of apigenin is 0,0052% (w/w).
Keyword: 

Judul: Validasi Metode Analisis Basa Purin Adenin dan Hiposantin pada Emping Melinjo dengan Instrumen HPLC-UV
Abstrak: Emping melinjo yang umum dikonsumsi oleh orang Indonesia dianggap sebagai salah satu penyebab penyakit asam urat karena senyawa purin yang dikandungnya. Di sisi lain, metode analisis basa purin masih belum banyak dikembangkan oleh laboratorium di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan validasi metode analisis basa purin pada emping melinjo dengan menggunakan instrumen HPLC-UV. Jenis basa purin yang dipilih yaitu adenin dan hiposantin karena keduanya diketahui memiliki efek yang lebih besar terhadap akumulasi asam urat dalam tubuh dibandingkan jenis basa purin lainnya yaitu guanin dan santin. Selain itu, guanin dan santin tidak dapat larut dalam fase gerak yang digunakan, sehingga tidak dapat dianalisis secara simultan dengan adenin dan hiposantin. Hasil validasi menunjukkan instrumen memiliki linearitas yang baik pada rentang konsentrasi 7.81–125.00 μg/mL dengan nilai R2 lebih besar dari 0.999 baik untuk analisis adenin maupun hiposantin. Limit deteksi (LOD) dan limit kuantifikasi (LOQ) instrumen pada analisis adenin masing-masing sebesar 0.72 dan 2.39 μg/mL, sedangkan pada analisis hiposantin sebesar 0.69 dan 2.30 μg/mL. Adenin dan hiposantin terdeteksi pada HPLC-UV dengan kolom RP-C18 masing-masing pada menit ke- 5.9-6.8 dan ke- 4.8–5.5 (presisi waktu retensi keduanya <2.0 %). Metode memiliki linearitas yang baik pada rentang konsentrasi 50–800 μg/g sampel dengan nilai R2 lebih besar dari 0.990 baik untuk adenin maupun hiposantin. Limit deteksi metode untuk analisis adenin dan hiposantin berturut-turut sebesar 19.44 dan 14.42 μg/g. Pada analisis adenin, akurasi metode dengan uji rekoveri pada konsentrasi spike 100, 500, dan 1000 μg/g diperoleh hasil rekoveri masing-masing sebesar 79.33%, 89.39%, dan 90.37% dengan presisi metode masing-masing sebesar 5.19%, 4.50%, dan 3.46%. Sementara pada analisis hiposantin diperoleh hasil rekoveri masing-masing sebesar 66.75%, 92.29%, dan 100.15% dengan presisi metode masing-masing sebesar 2.98%, 3.15%, dan 2.22%. Dalam parameter reprodusibilitas intralab, metode belum memenuhi persyaratan dengan nilai reprodusibilitas intralab untuk analisis adenin dan hiposantin masing-masing sebesar 34.52% dan 39.89%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, metode analisis basa purin pada sampel emping melinjo telah tervalidasi dan memberi hasil yang akurat pada konsentrasi lebih dari 100 μg/g.
Keyword: validasi, metode analisis, purin, emping melinjo, HPLC-UV

Judul: Kajian dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan daerah  (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)
Abstrak: Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 dan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” membuka peluang kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pemekaran daerah. Aturan pelaksanaan pemekaran diatur dalam PP No. 129 tahun 2000 direvisi menjadi PP No. 78 tahun 2007 yang mengatur tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Di Indonesia sendiri perkembangan jumlah daerah otonom baru mengalami peningkatan yang cukup besar sejak otonomi daerah,. Tujuan pemekaran wilayah untuk memiliki suatu pemerintahan daerah otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah makin mandiri dan demokratis meskipun dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal, pemekaran wilayah juga berdampak negatif secara langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi). Fakta pelayanan kepada masyarakat, diangkat dari sebuah survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan otonomi daerah gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat, Analisis LITBANG menyebutkan bahwa dengan data-data pemekaran 2003-2005 hasilnya menunjukan lebih dari 46 persen daerah pemekaran memperlihatkan pertumbuhan indeks evaluasi yang negatif dan daerah otonom baru menunjukkan potensi pembangunannya justru menurun dibandingkan sebelum pemekaran. Salah satu daerah otonom baru adalah Kab. Mamasa terbentuk karena secara historis yakni dalam sejarah di daerah Mandar (sekarang merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Barat) ada dua kelompok wilayah yaitu wilayah pitu ba’bana binanga dan wilayah pitu ulunna salu selain itu pembentukan Kab. Mamasa disebabkan pemenuhan syarat administratif kewilayahan pembentukan Prov. Sulawesi Barat pada tahun 2004, ketimpangan pembangunan sehingga pasca orde baru di tahun 2000 muncullah gerakan pembentukan Kab. Mamasa, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2002 terbentuklah Kab. Mamasa.
Keyword: