Judul: Regional Fiscal Relations and Community Welfare in The Province of West Papua
Abstrak: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah dikategorikan maju apabila angka IPMnya tinggi dan sebaliknya. Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka IPM yang relatif rendah dan dengan jumlah daerah tertinggal yang relatif banyak dan mengalami peningkatan jumlah daerah tertinggal padahal terdapat perubahan kebijakan pemerintah yang lebih memihak pada percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis dampak fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan model ekonometrik data panel yang terdiri dari 13 kabupaten/kota dan pada periode 2015-2019, khususnya Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa dari empat jenis pengeluaran pemerintah, tiga diantaranya berpengaruh siginifikan terhadap perkembangan IPM, dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran bidang kesehatan memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM dan sebaliknya dengan pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara IPM di daerah tertinggal dan daerah tidak tertinggal dimana di daerah tidak tertinggal IPMnya relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif terhadap IPM. Dengan demikian untuk mendorong pertumbuhan IPM di daerah tertinggal maka pertumbuhan ekonomi atau GDPnya harus terus dipacu melalui pengembangan infrastruktur kesehatan serta infrastruktur dan program pengembangan masyarakat pedesaan yang didukung peningkatan dana desa., The Human Development Index (HDI) is one of the indicators to quantify public welfare An area is categorized as developed if the HDI’s number is high and vice versa. West Papua is one of the provinces with a relatively low HDI rate and a relatively large number of underdeveloped areas and has experienced an increase in the number of underdeveloped areas even though there have been changes in government policies that are more in favor of accelerating the development of underdeveloped areas. The main objective of this study is to analyze the impact of fiscal on people's welfare. By using the data econometric modela panel consisting of 13 districts/cities and in the 2015-2019 period , in particular the Fixed Effect Model (FEM) that shows of the four types of government spending, three of them have a significant effect on the development of HDI, government spending financed by village funds , government spending in education and expenditure in the health sector has a positive effect on HDI and contrast with the influence of government’s spending on the economy sector. The results of the analysis also show that there is a significant difference between HDI in undeveloped and developed areas that developed areas HDI is relatively high. Economic growth also has a positive effect on HDI. To encourage HDI growth in underdeveloped areas, economic growth or GDP must be continue to spurred through the development of health infrastructure and programs for rural community development infrastructure and supported by increased use of village funds.
Keyword: village funds, HDI, spending on the economy, spending on health, spending on educati

Judul: Analisis pengaruh belanja pemerintah daerah Provinsi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2007-2009
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta komponen-komponen IPM pada Provinsi-Provinsi di Indonesia dan bagaimana kondisi dan pengaruh belanja pemerintah daerah Provinsi menurut urusan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap IPM periode tahun 2007-2009. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2007-2009 yaitu 70,3; 70,9; dan 71,4 merupakan kategori pembangunan manusia tingkat menengah atas. Nilai 5 IPM yang tinggi di Indonesia menyebar cukup merata, dimulai dari Provinsi Jakarta dan Jogjakarta (Pulau Jawa), Sulawesi Utara (Pulau Sulawesi), Riau (Pulau Sumatera), dan Kalimantan Timur (Pulau Kalimantan). Provinsi dengan IPM rendah berada di wilayah Indonesia timur yaitu NTT, NTB, dan Papua. Komponen angka melek huruf (AMH) pada tahun 2009 menunjukkan 85% masyarakat Indonesia sudah dapat membaca dan menulis dengan baik. Komponen rata-rata lama sekolah (RLS) adalah 7,9 tahun menunjukkan target pendidikan wajib belajar 9 tahun belum terpenuhi. Komponen angka harapan hidup (AHH) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan mencapai sebesar 68,7%. Komponen paritas daya beli di Indonesia yaitu sebesar Rp.623.400,00, dan nilai yang rendah terdapat di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, dan NTT. Berdasarkan hasil analisis menggunakan data panel, belanja pemerintah daerah Provinsi menurut urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan ekonomi berpengaruh secara nyata dan positif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Proporsi belanja pemerintah daerah Provinsi terhadap total belanja daerah sesuai target Undang-undang nomor 48 tahun 2008, namun untuk belanja urusan pendidikan belum memenuhi target pemerintah. Proporsi rata-rata belanja pendidikan tahun 2007-2009 yaitu sebesar 8,82%. Proporsi rata-rata belanja urusan kesehatan yaitu sebesar 7,28%. Proporsi rata-rata belanja ekonomi yaitu sebesar 21,16%. Dari hasil penelitian, pemerintah disarankan memberikan perhatian khusus terhadap penganggaran, pengalokasian, dan pengawasan belanja pemerintah daerah Provinsi karena belanja dapat meningkatkan IPM, terutama Provinsi NTT, NTB, dan Papua. Diperlukan juga perhatian pemerintah terutama untuk bidang pendidikan untuk Provinsi Bali sebagai daerah penghasil devisa tertinggi namun dengan nilai angka melek huruf yang rendah, juga untuk Provinsi Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai daerah-daerah pusat pendidikan tinggi serta Provinsi Papua, NTB, dan NTT yang merupakan Provinsi dengan nilai AMH dan RLS rendah. Pada bidang kesehatan, dalam meningkatkan nilai AHH, disarankan pemerintah lebih meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan anak (usia 24 bulan) serta perbaikan terhadap gizi buruk, terutama di Provinsi NTB, Kalimantan Selatan, Banten, dan Maluku Utara. Pada bidang ekonomi, pemerintah agar lebih dapat mengatasi masalah tingkat harga yang tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat, agar meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
Keyword: Provincial development spending, Human development index, Panel data

Judul: Sintesis 1-Kloro-2-metoksi-6-propilnaftalena-1,3-dioksolana (1:1) sebagai Prekursor Asam (S)-(+)-(6-Metoksi-2-naftil)propanoat
Abstrak: Senyawa 1-kloro-2-metoksi-6-propilnaftalena-1,3-dioksolana (1:1) sebagai prekursor asam (S)-(+)-(6-metoksi-2-naftil)propanoat disintesis dari bahan awal 2-metoksinaftalena. Tahapan sintesis diawali dengan klorinasi menggunakan 2 jenis pereaksi klorinasi, yakni isosianurat terklorinasi dan NaOCl. Klorinasi dengan isosianurat terklorinasi berhasil menyintesis 1-kloro-2-metoksinaftalena sebagai produk monoklorinasi melalui pencirian dengan kromatograf gas-spektrometer massa (GC-MS). Nisbah konversi produk paling efisien diperoleh pada laju penambahan 2.5 mmol/jam. Sebaliknya, klorinasi dengan NaOCl menghasilkan produk triklorinasi. 1-Kloro-2-metoksinaftalena selanjutnya diasilasi dengan propanoil klorida, tetapi analisis dengan GC menunjukkan bahwa produk asilasi tidak terbentuk. Sistem bebas-air diperlukan untuk keberhasilan proses asilasi tersebut.
Keyword: isosianurat terklorinasi, NaOCl, nisbah konversi