Judul: Analisis ruang terbuka hijau (RTH) di kota Banda Aceh
Abstrak: Kedudukan Kota Banda Aceh sebagai Pusat Ibukota Provinsi Aceh dengan luas wilayah 5.996 ha menjadikannya sebagai pusat aktivitas ekonomi, politik dan sosial. Tentu saja hal itu mengakibatkan pembangunan perkotaan yang sangat cepat, yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Peningkatan pembangunan fisik kota berupa pembangunan kawasan pemukiman, fasilitas transportasi, perdagangan, industri mengakibatkan bertambahnya ruang terbangun juga mengakibatkan konversi atau alih fungsi dari lahan vegetasi menjadi lahan terbangun yang akan mempengaruhi kenyamanan kota. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kecukupan RTH di kota Banda Aceh berdasarkan teknik NDVI, mengkaji hubungan NDVI dengan iklim mikro berupa suhu udara, suhu permukaan dan kelembaban, mengekstrak suhu permukaan menggunakan data citra Landsat 8 dan mengkaji tingkat kenyamanan kota berdasarkan Temperature humidity indeks (THI). Tahapan penelitian meliputi: (1) Analisis NDVI dapat diturunkan dari band dengan gelombang Red dan Near-infrared atau NIR yaitu pada band 4 (0.64-0.67μm) band 5 (0.85-0.88μm). Mengklasifikasikan nilai NDVI berdasarkan 5 kelas vegetasi yang sudah ditetapkan USGS dan melakukan recalls ulang menggunakan tiga kelas vegetasi untuk melihat kecukupan RTH menggunakan teknik NDVI. Melakukan analisis hubungan NDVI terhadap suhu udara, suhu permukaan, kelembaban udara dengan menggunakan analisis regresi linier (2) melakukan ekstraksi suhu permukaan berdasarkan data citra Landsat 8 dengan menggunakan band 10 (10.60-11.19μm) serta membuat perencanaan pengembangan RTH berdasarkan sebaran suhu permukaan (3) mengkaji tingkat kenyamanan kota dengan melakukan pengukuran data iklim berupa suhu udara, kelembaban pada enam lokasi yang berbeda. Pengukuran dilakukan dalam 3 waktu yang berbeda yaitu pagi hari pada pukul 07.00-07.30 WIB, pukul 13.30-14.00 WIB siang hari dan pukul 17.00-17-30 WIB sore hari. Penentuan kecukupan RTH menggunakan teknik NDVI didapatkan bahwa proporsi luasan RTH Banda Aceh yang harus dijadikan kawasan RTH minimal seluas 1.799 ha (30%) dari luas kota, sedangkan RTH yang tersedia 533 ha (6%) dari luas wilayah, mengalami kekurangan sebesar 1.454 ha (24%) dan belum memenuhi standar kecukupan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No 26 tahun 2007, Nilai indeks vegetasi yang diperoleh dari persamaan NDVI berhubungan erat dengan kondisi iklim, suhu udara dan suhu permukaan berkorelasi negatif dengan NDVI sedangkan kelembaban berkorelasi positif dengan NDVI. Peta sebaran suhu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan terutama dalam hal perbaikan (ameliorasi) iklim perkotaan melalui pengembangan RTH pada area yang memiliki suhu yang tinggi. Indeks kenyamanan di kota Banda Aceh berkisar antara 21 sampai 28 sebagian besar termasuk kedalam kategori kurang nyaman hingga tidak nyaman.
Keyword: Banda Aceh, Remote Sensing, Normalized difference vegetation index, Temperature humid index, Urban climate, Urban development, Temperature humidity index

Judul: Arahan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh.
Abstrak: Perkembangan kota dapat menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Sebuah kota yang semakin berkembang dan tidak mengakomodasi penyediaan lahan untuk RTH akan mengalami kesulitan dikemudian hari dengan semakin sempitnya lahan serta naiknya nilai lahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberlakukan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap daerah menyediakan RTH seluas 30% dari wilayahnya. Kementerian Pekerjaan Umum mengembangkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) untuk mendukung pelaksanaan mandat UU tersebut. Gempa bumi di Kota Banda Aceh tanggal 26 Desember 2004 yang diikuti tsunami dan menerjang sepanjang garis pantai Samudera Hindia memakan banyak korban jiwa dan merusak infrastruktur termasuk RTH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan luas dari RTH Banda Aceh pra dan pasca tsunami, kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, serta arahan pengembangannya. Metode yang digunakan adalah intepretasi penggunaan lahan melalui citra satelit, analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007, analisis kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk dengan standar kebutuhan RTH per kapita dalam PERMENPU No. 5/PRT/M/2008. Konsep Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) digunakan untuk menyusun arahan pengembangan RTH Kota Banda Aceh, dan diintegrasikan dengan rencana penggunaan lahan dalam RTRW Kota Banda Aceh. Hasil analisa menunjukkan bahwa bahkan sebelum tsunami, RTH Banda Aceh masih jauh dari memenuhi standar UU Penataan Ruang (13,92% dari luas wilayah). Akibat tsunami RTH Banda Aceh hanya tersisa sekitar 9,31%. Pada tahun 2010 RTH Banda Aceh mengalami peningkatan menjadi 12,83%, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 37,51% (24,30 % RTH privat atau 1.490,93 ha dan 13,21 % RTH publik atau 810,53 ha). Kebutuhan RTH Banda Aceh berdasarkan luas wilayah adalah 1.227,18 ha publik dan 613,59 ha privat, berdasarkan prediksi jumlah penduduk tahun 2029 adalah 687,89 ha. Arahan pengembangan RTH Banda Aceh yaitu dengan membangun lahan hijau baru dengan perluasan melalui pembelian lahan atau mengakuisisi lahan privat untuk dijadikan RTH, mengembangkan jalur hijau dan peningkatan kualitas RTH. Arahan pengembangan RTH Banda Aceh ditekankan pada pemenuhan kekurangan 416,7 ha RTH publik. Pendistribusian RTH ditempatkan sesuai dengan ketersediaan lahan di tiap kecamatan dan diintegrasikan dengan RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029.
Keyword: ruang terbuka hijau publik, pemenuhan, pengembangan, tsunami

Judul: Sarcosporidiasis in slaughter animals
Abstrak: Sarcocystis which belong to the generally occuring parasites for they are found almost all over the countries of the world. Infection of Sarcocystis usually throught inges- tion of feces or flesh of infected animals. The pathogenesis of Sarcosporidiasis is considered as benign but when the Sarcocystis die in a host, sarcocystin or sarcosporidin is liberated thereby which lead to condemnation of meat in the abattoir. Besides condemnation of meat, Sarcocystis also causes: loss of appetite, anemia, lameness, weakness in the lion, diarrhea, fever, pyrexia, paralysis, emaciation, neuro logical disturbances, etc. " Amprolium "at the rate of 100 mg/Kg body weight per day has been practiced for prevention or to minimize Sarco- sporidiasis. Treatment must be started during incubation period. Shedding of Sarcocystis sporocysts in the feces of carnivores is the key factor in the spread of Sarcocystis infection. Therefore, control efforts must be based primarily on measures designed to break the cycle of Sarcocystis.
Keyword: