Judul: Dampak otonomi daerah terhadap penerimaan retribusi daerah dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di kota Tangerang
Abstrak: Pada masa sebelum otonomi daerah, peran pemerintah pusat sangat dominan untuk menentukan kebijakan pembangunan suatu daerah, baik itu pembangunan ekonomi maupun sosial dan politik. Pada saat itu, pemerintah pusat juga menentukan proporsi pembagian dana antar suatu daerah, oleh karenanya banyak terjadi ketimpangan pembagian dana tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan menurunnya penerimaan negara. Penurunan penerimaan negara tersebut telah mendorong meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah yang bersamaan dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan sebagaimana Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan pemerintah pusat yaitu Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah ini mengharuskan setiap daerah untuk memenuhi segala sesuatu mengenai pembiayaan pembangunan daerahnya sendiri....
Keyword: Economic science, Institut Pertanian Bogor, Marginal cost, Marginal revenue, Unit cost

Judul: Dampak otonomi daerah terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten:
Abstrak: Kebijakan ekonomi daerah di Indonesia yang diikuti dengan desentralisasi fiskal dilaksankan dengan diberikannya kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber0sumber penerimaan daerah. Kebikajan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (mengkoreksi vertical imbalance) serta ketimpangan kemampuan antar daerah (mengkoreksi horizon imbalance). Koreksi vertical imbalnce dilakukan melalui pengalokasian bagi hasil pajak dan sumberdaya alam, sedangkan koreksi horizon imbalance melalui pengalokasian dana transfer (DAU). Mekanisme fungsi distribusi transfer ini ditujukan sebagai pemerataan kemampuan keuangan wilayah yang akan merangsang pencapaian pemerataan pembangunan antar wilayah. Provinsi Banten dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2000. Wilayah Provinsi Banten secara umum terbagi atas dua wilayah yakni wilayah Banten Selatan (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang) dan Kabupaten Banten Utara (Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon). Sebelum dan sesudah desentralisasi di kedua wilayah tersebut masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah. Instrumen kebijakan otonomi daerah melalui mekanisme fungsi distribusi pemerataan kemampuan keuangan diharapkan akan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.
Keyword: otonomi daerah, distribusi pendapatan, Banten, vertical imbalance, ketimpangan kemampuan keuangan, ketimpangan kemampuan antar daerah, horizon imbalance, fungsi distribusi transfer

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: