Judul: The Struggle for Control over Pond Land in the Coastal Area of Muara Gembong District, Bekasi Regency, West Java.
Abstrak: Kekayaan sumber daya alam di kawasan pesisir Muara Gembong seringkali mempengaruhi keinginan setiap orang atau kelompok memilikinya. Untuk mendapatkan keuntungan dari sumberdaya lahan, individu atau kelompok sering bersaing mendapatkan hak untuk menggunakan sumberdaya tersebut. Pertarungan akses terhadap sumber daya ini mengakibatkan berbagai aktor yang mendominasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran, kepentingan, dinamika akses dan jaring-jaring kuasa (web of power) masing-masing aktor dalam penguasaan lahan tambak di wilayah pesisir Kecamatan Muara Gembong, dengan fokus pada dua desa, yaitu Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Sederhana. Penelitian ini menggunakan analisis teori praktik dan teori akses dengan pendekatan kualitatif deskriptif melaui wawancara mendalam (in-depth interview) 15 orang informan (terdiri dari Kementerian LHK, Perum Perhutani, Pemerintah Desa, Pemilik Tambak, Pengelola/Bujang Tambak, Tokoh Masyarakat, dan Ketua organisasi masyarakat), Focus Group Discussion (FGD dan Studi Dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Di Desa Pantai Bahagia aktor yang memiliki kuasa terbesar dibanding para petambak adalah: (i) BDW berkepentingan memperluas areal garapan tambak ke wilayah Perhutani karena memiliki naskah ijin garapan; (ii) HM dengan berbekal SKD yang dimiliki, dan bundle of power yang dihimpun hingga level pejabat tinggi, mampu mengundang investasi pihak eksternal untuk mengembangkan budidaya tambak modern; (iii) Kepala Desa dan Kerabat memperjuangkan pelepasan kawasan hutan Perhutani dengan underlying motive: areal yang telah terlepas dari Perhutani akan ditransaksikan kepada perusahaan tertentu (PT. GSI); (iv) Bupati Bekasi juga berkepentingan atas pelepasan kawasan hutan Perhutani karena areal yang dilepas akan ditata melalui mekanisme RTRW Kabupaten Bekasi; (v) KLHK berkepentingan menyelesaikan kompleksitas persoalan yang timbul dengan membentuk tim terpadu PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan). Tim terpadu merekomendasikan 142 Ha kawasan Perhutani dilepas menjadi areal non kawasan hutan. Selanjutnya, rekomendasi tidak dapat dilaksanakan di lapangan karena areal tersebut ternyata sudah ditransaksikan oleh Kepala Desa dan Kerabatnya dengan PT. GSI. Sementara di Desa Pantai Sederhana aktor yang memiliki kuasa terbesar adalah PT. MG. PT. MG menggunakan bundle of power untuk memperluas penguasaan areal tambak di luar kawasan., The wealth of natural resources in the coastal area of Muara Gembong often affects the desire of every person or group to own them. To benefit from land resources, individuals or groups often compete for the right to use these resources. This battle for access to resources results in various dominating actors. This study aims to describe the roles, interests, dynamics of access and web of power of each actor in the control of pond land in the coastal area of Muara Gembong District, with a focus on two villages, namely Pantai BahagiaVillage and Pantai Sederhana Village. This study uses the analysis of practice theory and access theory with a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with 15 informants (consisting of the Ministry of Environment and Forestry, Perum Perhutani, Village Government, Pond Owners, Pond Managers/Bujang, Community Leaders, and Heads of Community Organizations), Focus Group Discussion (FGD and Document Study. The results of this study found that in Pantai BahagiaVillage, the actors who have the greatest power compared to the farmers are: (i) BDW is interested in expanding the pond cultivation area to the Perhutani area because it has a cultivation permit
Keyword: aktor, struktur akses, jaringan kekuasaan, penguasaan lahan tambak, actors, access structures, pond land control, power networks

Judul: The Political Economy of Land Tenure Settlement in Forest Areas (PPTKH): A Case Study of Sukaslamet Village, Indramayu Regency
Abstrak: Konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan telah menjadi permasalahan mendasar pada areal kelola Perhutani. Sejarah praktik penguasaan lahan di areal kelola Perhutani menyebabkan permasalahan keterbatasan akses petani penggarap terhadap kawasan hutan, yang kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya konflik tenurial. Sejak tahun 2017, Pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan. Melalui kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan. Terbitnya seperangkat kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja turut mendorong pelaksanaan kebijakan PPTKH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika lokal kontestasi penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta implikasinya terhadap kebijakan PPTKH di Pulau Jawa. Penelitian dilakukan di Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu desa yang beririsan dengan areal kelola Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis pada dinamika visibilitas konflik serta kontestasi aktor dalam konflik penguasaan lahan. Penelaahan visibilitas konflik dan kontestasi aktor menggunakan kerangka penilaian visibilitas konflik berbasis aktor serta pendekatan Actor-Centred Power (ACP). Lintasan sejarah praktik penguasaan lahan di Desa Sukaslamet menunjukkan serangkaian proses teritorialisasi Negara pada kawasan hutan, serta adanya kontrateritorialisasi. Sejarah teritorialisasi negara pada kawasan hutan menyebabkan jaringan penguasaan lahan di tingkat tapak serta ketidakpastian pada kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan gradasi dan historiografi, serta dinamika aktor dalam konflik penguasaan lahan pada areal kelola Perhutani. Dinamika konflik penguasaan lahan pada praktik pengelolaan hutan oleh Perhutani telah menghidupkan praktik teritorialisasi lokal oleh petani penggarap. Selain itu, pergeseran kekuasaan aktor menyebabkan perubahan eskalasi dalam kontinum konflik. Penetapan kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai upaya resolusi konflik justru dapat menyebabkan kontestasi baru dengan mengundang aktor kuat lainnya. Akhirnya, kebijakan PPTKH sebagai bentuk perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya. Pola penyelesaian dalam kebijakan PPTKH yang terbatas pada skema Perhutanan Sosial (PS) tidak menyasar permasalahan mendasar terkait pendudukan kawasan hutan di tingkat tapak. Skema PS pada areal KHDPK tidak dapat mengoreksi permasalahan ketidakpastian dan inefisiensi kawasan hutan, serta situasi ketidakpercayaan politik kepada birokrasi kehutanan., Land tenure conflicts in forest areas have become a fundamental problem in the Perhutani management area. The history of land tenure practices in Perhutani's management area has caused the problem of limited access of peasants to forest areas, which later became a driving factor in tenurial conflicts. Since 2017, the Government has been trying to resolve various land tenure conflicts in forest areas. Through the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) policy, the Government seeks to protect the rights of peasants in forest areas. The issuance of policies derived from the Job Creation Law has also encouraged the implementation of the PPTKH policy. This study aims to analyze the local dynamics of land tenure contestation in forest areas and its implications for PPTKH policy in Java. The research was conducted in Sukaslamet Village, Indramayu Regency, one of the villages that intersects with the Perhutani management area of Indramayu Forest Management Unit (KPH). The study uses a qualitative approach focusing on analyzing the dynamics of conflict visibility and actor contestation in land tenure conflicts. Examining conflict visibility and actor contestation uses an
Keyword: kebijakan PPTKH, penguasaan lahan, visibilitas konflik, kontestasi aktor, Actor Centred Power

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: