Judul: Analisis mekanisme pembayaran jasa lingkungan mata air paniis di kawasan Gunung Ciremai, Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Kawasan hutan Gunung Ciremai merupakan daerah resapan air (catchment area) dan memberikan jasa hidrologis yang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan air bagi masyarakat sekitar. Saat ini, masyarakat sekitar Gunung Ciremai telah merasakan penurunan debit mata air. Pemanfaatan mata air dapat berkelanjutan jika dilakukan kegiatan rehabilitasi dan konservasi pada daerah resapan. Penyusunan program dan pelaksanaan konservasi mata air perlu dilakukan dengan model partisipatif, seperti pembayaran jasa lingkungan (PJL). Tujuannya adalah untuk membangun persepsi dan sikap kepedulian semua pihak yang terkait pelestarian ekosistem mata air. Mata air Paniis merupakan salah satu jasa lingkungan yang telah menerapkan PJL atau dikenal dengan pembayaran kompensasi. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis mekanisme PJL yang telah diterapkan pada mata air Paniis. Tujuan khususnya, yaitu: (1) mendeskripsikan skema model hubungan kerjasama antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Kuningan dalam mekanisme PJL pemanfaatan mata air Paniis, (2) mengestimasi nilai kesediaan membayar (WTP) dari pelanggan PDAM Kota Cirebon, khususnya pelanggan PDAM Kota Cirebon dengan klasifikasi tarif Permanen A terhadap PJL mata air Paniis, (3) mengkaji kesesuaian antara nilai PJL dengan biaya konservasi mata air Paniis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme PJL terdapat pihak-pihak yang terlibat antara lain PDAM Kota Cirebon, Bagian Hukum, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, Dinas Sumber Daya dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Kuningan. Terdapat perubahan terkait dengan nilai pembayaran, yaitu semula membayar Rp 1,75 milyar/tahun menjadi Rp 80/m3 atau sekitar Rp 2,1 milyar/tahun. Mekanisme PJL juga memiliki potensi konflik, baik antara wilayah maupun di dalam wilayah itu sendiri. Berdasarkan perhitungan maka nilai rata-rata WTP pelanggan Permanen A untuk PJL mata air Paniis yang diperoleh sebesar Rp 146/m3 dan surplus konsumen sebesar -25. Nilai negatif menunjukkan bahwa penerapan PJL sebesar Rp 146/m3 akan menurunkan kesejahteraan penggunaan air minum pelanggan Permanen A sebesar Rp 25/m3. Oleh karena itu perlu dikaji kesesuaian antara nilai PJL dengan biaya untuk konservasi kawasan. Nilai PJL yang sesuai adalah sebesar Rp 2.142.991.568,00. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya konservasi yang diperlukan yaitu Rp 1.128.502.325,00. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah pembentukan dewan sumber daya air, yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam mekanisme PJL mata air Paniis. Selain itu, rekomendasi juga diberikan pada bidang sosial yaitu pemberdayaan serta partisipasi masyarakat sekitar dalam kegiatan pelestarian. Pada bidang ekosistem yaitu terkait dengan konservasi baik konservasi kawasan hutan maupun air bawah tanah.
Keyword: Konservasi, Pembayaran jasa lingkungan, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Evaluasi Kompensasi Pembayaran Jasa Lingkungan Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan
Abstrak: Pembayaran jasa lingkungan merupakan mekanisme kerjasama hulu-hilir berbasis konservasi melalui pemberian insentif ekonomi berupa kompensasi pembayaran jasa lingkungan. Skema pembayaran jasa lingkungan yang dilakukan antara Kota Cirebon dan Kuningan dijalankan dalam pemanfaatan mata air Cipaniis yang berlangsung sejak tahun 2004. Pada skema yang berlangsung, pemerintah Kabupaten Kuningan berperan sebagai penyedia jasa lingkungan sumberdaya air yang berasal dari mata air Cipaniis, dan PDAM Kota Cirebon sebagai pemanfaat jasa lingkungan yang memberikan kompensasi pembayaran jasa lingkungan. Selain itu terdapat dua desa yaitu desa Singkup dan Paniis, dimana kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani di kedua desa tersebut berpengaruh terhadap kondisi ekologi dan keberlangsungan pemanfaatan mata air Cipaniis. Salah satu kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama adalah adanya pemberian kompensasi pembayaran jasa lingkungan. Kompensasi diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan yaitu PDAM Kota Cirebon dan kepada penyedia jasa lingkungan yaitu Kabupaten Kuningan sebesar Rp 1,75 milyar pada tahun 2005. Besaran kompensasi tersebut ditentukan oleh formulasi berdasarkan jumlah debit air produksi PDAM Kota Cirebon, harga air baku, dan tingkat kebocoran. Kompensasi tersebut dialokasikan untuk pemerintah daerah Kabupaten Kuningan sebagai tambahan penerimaan anggaran daerah, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Kuningan sebagai konservasi kawasan resapan mata air Cipaniis dan desa-desa serta masyarakat petani yang turut menjaga kondisi ekologi kawasan resapan mata air Cipaniis. Pada tahun 2016, kompensasi yang diberikan adalah sebesar Rp 2,95 milyar. Pada beberapa tahun terakhir, debit mata air Cipaniis mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan menurunnya kondisi ekologi kawasan resapan mata air Cipaniis yang diduga salah satunya diakibatkan pemanfaatan kompensasi yang tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi alokasi dan distribusi serta pemanfaatan kompensasi pembayaran jasa lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah memetakan kondisi eksisting pembayaran jasa lingkungan antara Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, mengevaluasi implementasi dan pengelolaan kompensasi pembayaran jasa lingkungan, mengevaluasi dampak pemanfaatan kompensasi bagi masyarakat, PDAM Kota Cirebon dan lingkungan serta merumuskan kebijakan alternatif yang dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan air serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pembayaran jasa lingkungan Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kesenjangan (gap analysis) untuk melihat kesenjangan pada aspek pelaksanaan kerjasama dan alokasi pemanfaatan kompensasi pembayaran jasa lingkungan serta manfaat pembayaran jasa lingkungan bagi PDAM Kota Cirebon, masyarakat, dan lingkungan. Selain itu, dilakukan analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) untuk melihat peran dan keterlibatan setiap pemangku kepentingan yang terlibat serta analisis deskriptif untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan mata air Cipaniis sesuai dengan hasil analisis kesenjangan dan analisis pemangku kepentingan yang sudah dilakukan sebelumnya pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alokasi dan pemanfaatan kompensasi yang diterima oleh Kabupaten Kuningan tidak sesuai. Nilai kesenjangan pada pelaksanaan kerjasama pembayaran jasa lingkungan sebesar 0,53 yang menunjukan bahwa terjadi realisasi kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan mekanisme pembayaran jasa lingkungan. Aspek kesenjangan tertinggi yaitu adalah alokasi dan pemanfaatan (0,74), diikuti kompensasi (0,55) dan pelaksanaan kerjasama (0,25). Nilai rata-rata kesenjangan manfaat pembayaran jasa lingkungan adalah sebesar 0,39. Nilai tersebut menujukan bahwa secara umum manfaat pembayaran jasa lingkungan yang diterima sudah sesuai (fair) seperti yang diterima oleh PDAM Kota Cirebon (0,20). Meskipun demikian bagi masyarakat (0,54) dan lingkungan (0,55) dengan nilai kesenjangan
Keyword: Economics, Compensation Payment, Compensation, Payment for Environmental Services

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: