Judul: Perampasan Hak Ulayat Pesisir dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penutupan akses dan teritorialisasi kawasan yang menyebabkan hilangnya citizenship ‘kewargaan’ komunitas Suku Bajo. Penelitian ini dilaksanakan di Teluk Tomini, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan paradigma teori kritis, pendekatan kualitatif, serta strategi studi kasus. Data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para aktor sebagai subjek kasus, baik aktor grassroots di tingkat desa, maupun aktor atas berupa pemerintah daerah, NGOs, anggota legislatif, bahkan sampai aktor pusat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (indept interview), observasi partisipasi pasif (passive participation), dan Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen berupa laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya, UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Perda, dan lain-lain. Analisis data dilakukan melalui deskriptif analitis, yang dilakukan bersamaan selama pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi, yaitu mengecek kredibilitas data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini melibatkan banyak aktor yang berkepentingan, yakni negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga multilateral, swasta, LSM, serta masyarakat grass roots komunitas Suku Bajo. Suku Bajo yang dikenal sebagai suku pengembara laut telah mendiami kawasan Teluk Tomini sejak tahun 1800- an, jauh sebelum aktor-aktor lainnya memiliki perhatian, bahkan jauh sebelum republik ini berdiri. Penulis mengalisis konflik yang terjadi dengan menggunakan teori akses (Ostrom, 1996; Ribot dan Peluso; 2003; Lund , 2011; dan Li, 2012). Konflik sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini berakar dari pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di satu sisi, serta perlindungan sumber daya di sisi yang lain. Pemanfaatan sumber daya menjadi pintu masuk bagi korporasi untuk mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini, sedangkan perlindungan kawasan yang diwujudkan dengan penetapan kawasan sumber daya pesisir dan laut sebagai hutan konservasi menjadi instrumen negara untuk menguasai sumber daya yang ada. Dominasi negara dan korporasi dalam pengelolaan sumber daya tesebut sesungguhnya menegasikan eksistensi komunitas Suku Bajo yang telah lama memupuk sistem sosial dan ekonominya di pesisir Teluk Tomini. Baik pemanfaatan oleh korporasi maupun perlindungan sumber daya pesisir dan laut oleh negara berbenturan dengan kepentingan Suku Bajo, sehingga konflik tidak dapat dihindari. Pemanfaatan dan perlindungan kawasan kemudian melahirkan penggusuran dan program resettlement yang menyebabkan Suku Bajo mendapat desakan untuk meninggalkan permukiman mereka di laut dan dimukimkan kembali ke darat. Konsesi kawasan kepada pihak korporasi telah menyebabkan konflik antara Suku Bajo versus korporasi yang juga melibatkan negara, sedangkan penetapan kawasan konservasi yang disusul dengan desakkan resettlement telah melahirkan konflik antara Suku Bajo versus negara. Perampasan hak ulayat pesisir dan laut Suku Bajo, dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini, terjadi melalui penutupan akses dan teritorialisasi kawasan, sehingga menyebabkan hilangnya citizenship komunitas Suku Bajo sebagai masyarakat adat. Penutupan akses terjadi karena korporasi menerima konsesi pada kawasan yang sesungguhnya selama ratusan tahun telah menjadi hak kelola komunitas Suku Bajo, jauh sebelum negara dan korporasi berada di kawasan tersebut. Sementara itu, teritorialisasi kawasan terjadi ketika negara menggunakan perannya sebagai pelindung
Keyword: Hak ulayat pesisir dan laut, dominasi negara dan korporasi, kewargaan, Suku Bajo

Judul: Ekologi Politik Pengelolaan Sumberdaya Pesisir: Studi Kasus Relasi Kuasa Pengelolaan Sasi Laut di Pulau Haruku
Abstrak: Pengelolaan sumberdaya pesisir tidak bisa dilepaskan dari hubungan-hubungan kekuasaan dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatannya. Aktor-aktor tersebut ada yang memiliki kepentingan yang sama juga bisa berbeda-beda serta memilih strategi yang berbeda pula dalam mencapai kepentingannya. Relasi kuasa antar aktor bisa berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti konfrontasi, perlawanan, persaingan, persuasi, atau kolaborasi. Relasi kuasa juga tidak mengambil bentuk tunggal namun bersifat fleksibel dan dinamis tergantung pada dinamika politik lokal dan nasional. Eksistensi sasi laut berada dalam dinamika relasi kuasa dengan berbagai dampaknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak dari bekerjanya hubungan-hubungan kekuasaan tersebut baik pada aras internal maupun eksternal lebih cenderung melemahkan sasi laut. Relasi yang berlangsung dalam bentuk konfrontasi dan perlawanan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat dan mendelegitimasi lembaga kewang, sebaliknya relasi kolaboratif dengan aktor eksternal seperti LSM, perguruan tinggi dan lembaga donor selain memberi dampak penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan juga melahirkan sentralisasi ketokohan dan kapitalisasi Pemberdayaan yang justru melemahkan pelaksanaan sasi laut.
Keyword: Coastal Resource, Sasi Laut, Power Relation, Centralized of Characters, Capitalization of Empowerment

Judul: Evaluation of Influenza Antibody Titers in Serum and Egg Yolk of Layers Vaccinated with Influenza Vaccines.
Abstrak: Influenza belongs to the Orthomyxoviridae family which causes upper and lower respiratory tract infection. The aim of this study was to evaluate influenza-A specific antibody titers from serum and egg yolk of hens vaccinated with quadrivalent influenza vaccines. Three Hy-line Brown layers were vaccinated with quadrivalent influenza type A and B inactivated vaccines. Vaccination was carried out three times at a dose of 0.25 ml/chicken via the intramuscular route. The first vaccination was carried out at 24 weeks of age, then boosters were performed at 28 and 32 weeks of age. Serum and egg yolk were collected every week for 20 weeks since the first vaccination. Influenza A H3N2 and H1N1 antibody titers were determined using hemagglutination-inhibition (HI) test and agar-gel-precipitation (AGP) test. Influenza-A H3N2 and H1N1 specific antibodies were detected in both serum and egg yolk from the first to twenty weeks after the initial vaccination. Highest HI geometric mean titer (GMT) of H1N1 antibody reached 26.67 HIU at nine weeks post first vaccination (p.f.v), while H3N2 antibody reached 26 HIU at six weeks p.f.v. Our result showed that influenza antibodies can be produced in layers using quadrivalent vaccines and layer chickens are able to produce equivalent antibody levels for each influenza subtype.
Keyword: antibody, egg yolk, influenza, layer chickens, serum