Judul: Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok
Abstrak: Terdapat 2 (dua) sudut pandang penyerapan anggaran yaitu: membandingkan anggaran dengan realisasinya dan ketepatan waktu penyerapannya atau realisasi belanja sesuai dengan jadwal rencana. Hal ini juga merupakan salah satu indikator belanja berkualitas. Proporsionalitas persentase penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun pada Sekretariat Daerah Kota Depok yang dibuktikan dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75%. Hal ini menyebabkan pada saat Pemeriksaan BPK TA 2019, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Sekretariat Daerah Kota Depok khususnya pada bulan Desember dinilai kurang berkualitas akibat waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian LPJ (akhir Desember) dan pemeriksaan BPK (awal Februari tahun berikutnya) relatif berdekatan serta volume laporan yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis pola penyerapan anggaran per triwulan pada Sekretariat Daerah Kota Depok, 2) penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok serta 3) merumuskan alternatif strategi optimalisasi penyerapan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok. Pemilihan objek penelitian yaitu Sekretariat Daerah maupun responden dengan purposive sampling. Pemilihan objek didasarkan pada, Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan salah satu Perangkat Daerah non fisik yang proporsi anggarannya besar yaitu rata-rata pada peringkat keenam se-Kota Depok, kegiatan yang dilaksanakan cukup variatif baik kegiatan rutin, pengadaan barang/jasa (pemeliharaan), jasa konsultansi dan fasilitasi pimpinan. Sehingga diharapkan strategi yang muncul dapat implementatif dilaksanakan di Perangkat Daerah lainnya dengan variasi kegiatan sejenis. Responden dalam penelitian ini berjumlah 37 orang, yang terdiri dari: 32 orang untuk pengisian kuesioner menggunakan skala likert untuk mengetahui penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran serta 5 (lima) orang expert untuk perumusan alternatif strategi dengan dengan memasukkan unsur-unsur perencana, pengelola kegiatan/keuangan, pengawas dan keterwakilan bagian lingkup Sekretariat Daerah. Untuk melihat pola penyerapan anggaran per triwulan digunakan GAP Analysis dengan data sekunder, sedangkan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya penyerapan anggara dengan Analisis deskriptif berdasarkan hasil kuesioner skala likert serta AHP (Analitycal Hierarchy Process) dalam perumusan alternatif strategi. Dari hasil penelitian didapatkan pola penyerapan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok dalam kurun waktu penelitian 2015 s.d 2021 cenderung tinggi di triwulan IV dan rendah diawal tahun/triwulan I. Dengan rata-rata penyerapan anggaran pada triwulan IV adalah 40,30%, sedangkan pada Triwulan I, II, III berturut-turut adalah: 7,33%, 18,39%, 21,35%. Hal ini berbanding terbalik dengan rata-rata rencana anggan kas yang disusun yang tinggi diawal tahun dan rendah diakhir tahun. Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan penyusunan anggaran kas yang proporsionalitas di Kota Depok yaitu rata-rata 25% setiap Triwulannya dan Surat Edaran Mendagri Nomor: 700.1.1/8737/SJ yang mengamanatkan serapan anggaran di setiap Triwulan dengan target Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II sebesar 50%, Triwulan III sebesar 75% dan Triwulan IV sebesar 95%. Dari hasil olahan data sekunder juga didapatkan hasil bahwa proporsi anggaran tidak sejalan dengan keterlambatan penyerapan anggaran. Bagian Ekonomi dengan anggaran paling rendah berkontribusi paling besar terhadap keterlambatan penyerapan anggaran lingkup Sekretariat Daerah Kota Depok. Dari hasil perhitungan persepsi responden terhadap belum optimalnya penyerapan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok, diperoleh skor 4837 berada pada kategori tinggi dengan skor maksimal 6480 dan skor minimal 1296. Sedangkan hasil analisis terhadap pengukuran skala likert menunjukkan uji validitas dan realibilitas terhadap 48 pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dinyatakan valid karena
Keyword: strategy, budget absorption, AHP, internal control, risk management

Judul: Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bogor
Abstrak: Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuantujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat memberi sumbersumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Ironisnya anggaran Pemerintah Kota Bogor yang tidak tergunakan (idle) trennya terus meningkat ekuivalen dengan meningkatnya sisa anggaran belanja APBD tahun 2010-2014. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, periode tahun 2010-2014, persentase penyerapan anggaran belanja APBD Kota Bogor terus mengalami penurunan. Belanja daerah ini sejatinya merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor. Ketika terjadi kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Salah satu indikator kegagalan birokrasi adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran tersebut akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja APBD Kota Bogor merupakan akumulasi dari kegagalan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Jika ditarik rata-rata penyerapan anggaran dalam kurun waktu empat tahun terakhir nyata bahwa Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air dengan rata-rata penyerapan sebesar 69.95% merupakan SKPD yang pencapaian target penyerapan anggarannya terendah dibandingkan SKPD lainnya. Berdasarkan data yang tersaji, untuk melakukan analisis lebih lanjut maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor dipilih menjadi lokasi penelitian Gambaran empiris mengenai kinerja penyerapan anggaran inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, dengan tujuan: 1) mengidentifikasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor; 2) menganalisis faktor-faktor yang menentukan rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor; dan 3) merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan bantuan kuesioner dan diskusi (FGD), serta data dari dokumen dan laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang hasilnya kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Berdasarkan informasi dan hasil analisis data penelitian, diketahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor karena adanya kegiatan yang tidak berjalan sesuai ketetapan dalam APBD khususnya belanja modal program pembangunan jalan, jembatan, dan drainase sebagai akibat adanya hambatan dalam pembebasan lahan terkait pembangunan infrastruktur jalan baru di Kota Bogor. Disamping hal itu alokasi waktu yang dijadwalkan dalam satu tahun anggaran tidak memadai
Keyword: penyerapan anggaran, strategi optimalisasi, SWOT, QSPM

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: