Judul: Kepemimpinan politik di Pedesaan pada era otonomi daerah : Studi kasus di Desa Sinambela, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pemerintah desa dengan BPD dalam pemerintahan desa, mengetahui karakteristik kepemimpinan politik di pedesaan, serta menelaah kehidupan politik masyarakat pedesaan sehubungan dengan perubahan struktur pemerintahan desa. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki babakan baru dengan kewenangan pengaturan ada pada pemerintahan kabupaten dan memberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi bagi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD). Berlakunya undang-undang tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup penting dari segi struktur pemerintahan desa, yakni: pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Sinambela, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. berlangsung mulai bulan Desember 2003 sampai Januari 2004, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Semua individu yang duduk dalam pemerintahan desa merupakan responden dalam penelitian ini, anggota BPD sebanyak 5 orang dan pemerintah desa sebanyak 5 orang juga. ...
Keyword: 

Judul: Relasi Kekuasaan Antara Bupati Dengan Kepala Desa Dan Kemiskinan Pedesaan Pandeglang
Abstrak: Perkembangan demokrasi lokal di Indonesia mengindikasikan adanya semacam pembiasan dari nilai-nilai ideal demokrasi yang sesungguhnya. Salah satu pembiasan tersebut diindikasikan adanya penumpukan kekuasaan pada kelompok tertentu sebagaimana keberadaan dinasti politik yang menguasai arena kekuasaan lokal di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam analisis Neher (1995), kecenderungan menumpuknya kekuasaan pada suatu tokoh atau kelompok tertentu ini dijelaskan merupakan salah satu karakteristik kultur masyarakat Asia yang masih kuat ikatan patronase-nya. Hal yang sama kondisinya dengan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Ikatan patronase ini menggambarkan relasi kekuasaan yang menempatkan patron sebagai pusat kekuasaannya. Dengan demikian, untuk memahami model demokrasi lokal perlu dianalisis dari pola-pola relasi kekuasaannya. Dalam penelitian ini, relasi kekuasaan yang dipilih adalah antara bupati dan kepala desa. Kedua struktur tersebut dipilih sebagai representasi struktur pemerintahan yang dipilih secara langsung melalui proses politik. Adapun kepala desa yang dipilih adalah kepala desa yang memiliki karakter kajawaraan sebagai sub kultur khas masyarakat Banten. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan faktor sosial-kultural yang mempengaruhi relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa, (2) menemukan pola relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa dan (3) menganalisis proses relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa dan implikasinya terhadap kemiskinan masyarakat pedesaan. Penelitian kualitatif dipilih sebagai metode penelitian dengan menggunakan desain studi kasus. Tiga Desa yaitu Desa Citalahab, Desa Awilega dan Desa Campaka sebagai kasus merepresentasikan kepala desa: jawara politisi, pengusaha dan jawara kolot. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan studi literatur. Sumber data ditentukan secara purposive yaitu tokoh ulama, tokoh jawara, bupati, kepala desa, camat, aparatur desa, aparatur kecamatan, aparatur pemerintahan daerah dan masyarakat biasa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh faktor sosial-kultural utamanya peran dan kedudukan ulama dan jawara dalam mempengaruhi relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa. Ikatan jaringan kekuasaan yang dibentuk terhadap jaringan ulama dan jawara sangat menentukan terhadap derajat kekuasaan yang terbentuk sehingga baik dalam jaringan kekuasaan yang dibangun oleh kepala desa jawara politisi, jawara pengusaha maupun jawara kolot, ketiganya melibatkan unsur jaringan ulama dan jawara dalam jaringan kekuasaannya. Penelitian juga menemukan dua bentuk pola relasi kekuasaan antara bupati dengan kepala desa yaitu konflik dan kompromi. Pola konflik terbentuk karena faktor kekecewaan atas stagnansi pembangunan desa, perbedaan kepentingan kekuasaan, penolakkan bantuan dan apatisme dalam tata kelola desa. Sementara pola kompromi terbentuk dalam hal proses pembangunan daerah, pendistribusian bantuan, peningkatan PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri)/PADes (Pendapatan Asli Desa) dan penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pola relasi kekuasaan di atas terbentuk sebagai proses yang diawali dari adanya ketergantungan kekuasaan kepala desa terhadap bupati yang sangat tinggi. Dalam kondisi ini bupati sangat diuntungkan oleh potensi strukturnya yang memposisikannya sebagai superordinat terhadap kepala desa. Melalui proses pengimbangan kekuasaan dengan pembentukan jaringan kekuasaan, pada akhirnya kepala desa relatif mampu mengimbangi kekuasaannya. Hal ini berdampak kepada pola relasi kekuasaan yang tidak lagi sangat tergantung terhadap bupati sehingga menyulut adanya relasi konflik sekaligus kompromi. Kedua bentuk pola relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa tersebut berdampak terhadap semakin tersisihkannya kepentingan masyarakat pedesaan. Pola relasi konflik membuat bupati dan kepala desa terjebak dalam ego kekuasaannya masing-masing yang membuat keduanya tidak bisa menjalin komunikasi dan koordinasi pemerintahan yang baik yang pada akhirnya mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Sementara
Keyword: relasi kekuasaan, bupati, kepala desa, konflik, kompromi, kemiskinan

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: