Judul: Kondisi Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan masalah klasik di Indonesia. Pada masa Orde Baru, strategi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pemerintah kurang memperhatikan tercapainya pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah sehingga terdapat kecenderungan kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, masalah kesenjangan ekonomi antar wilayah telah menjadi pembahasan utama dalam penetapan kebijakan pembangunan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah kebijakan otonomi daerah yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak merata di seluruh wilayah sehingga menimbulkan gap antara wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi dan terendah, dimana Kabupaten Kudus memiliki PDRB per kapita tujuh kali lipat lebih tinggi dari PDRB per kapita Kabupaten Grobogan. Adanya gap tersebut mengindikasikan masih terjadi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah, pemahaman pertama yang perlu ditelaah adalah mengenai kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah apakah semakin melebar atau berkurang, serta kesenjangan yang terjadi masih dalam taraf rendah, sedang, atau tinggi. Adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah berarti terdapat beberapa daerah yang cepat tumbuh, namun terdapat daerah lain yang tertinggal karena mengalami pertumbuhan ekonomi lambat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun prioritas kebijakan untuk lebih memajukan perekonomian di daerah tertinggal. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi wilayah yang tergolong daerah tertinggal. Setelah diketahui daerah tertinggal, dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah. Perhatian difokuskan pada daerah yang tertinggal supaya daerah ini mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah maju. Sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah dapat dikurangi. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah; 2) menganalisis klasifikasi wilayah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi wilayah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal; 3) mengestimasi faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah; dan 4) merumuskan implikasi kebijakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat 3 dan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yakni tujuan 1 diukur dengan menggunakan Indeks Kesenjangan Williamson, tujuan 2 diukur dengan menggunakan analisis Klassen Typology, dan tujuan 3 diukur dengan menggunakan analisis panel data. Hasil penelitian ini menunjukan trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah pada masa sebelum otonomi daerah cenderung meningkat hingga tahun 2000. Pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah meningkat terlebih dahulu hingga tahun 2003. Setelah tahun 2004, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah berangsur-angsur menurun tetapi masih dalam taraf tinggi. Menurut analisis Klassen Typology, setelah pelaksanaan otonomi daerah jumlah wilayah yang terolong daerah maju dan cepat tumbuh bertambah dari empat wilayah menjadi delapan wilayah. Namun, wilayah yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal masih
Keyword: 

Judul: Analisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di provinsi Jawa Barat sebelum dan setelah otonomi daerah
Abstrak: Kebijakan otonomi daerah diharapkan lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sedemikian sehingga kebutuhan dari masyarakat bisa dipahami betul oleh pemerintah daerah. Harapannya, tentu saja, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lewat pelaksanaan pembangunan (ekonomi) untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sebagai tujuan akhir. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menurut tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya (menggunakan Klassen Typology) serta menganalisa perkembangan kesenjangan wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat sebelum dan setelah otonomi daerah, seiring terjadinya pemekaran wilayah (menggunakan indeks Williamson dan indeks Theil), yakni pada periode 1993-1999 dan 2000 2008. Serta dengan menggunakan sektor basis atau Location Quatient (LQ). Dari hasil pengolahan dengan analisis Klassen Typology, sebelum otonomi daerah, Kota Sukabumi dan Kota Cirebon (sebelum pemekaran sebagai ibukota provinsi) adalah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah maju dan cepat tumbuh, setelah otonomi kabupaten yang masuk kategori ini semakin banyak. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penyebaran pembangunan/kegiatan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, ini sejalan dengan tujuan otonomi itu sendiri. Indeks Williamson secara umum menunjukkan bahwa ketimpangan sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah cukup tinggi. Perubahan ketimpangan antara sebelum dan setelah otonomi tidak terlalu besar dari rata-rata ketimpang sebelum otonomi daerah sebesar 0,707 dan setelah otonomi daerah sebesar 0,662. Dengan indeks Theil memperlihatkan bahwa ketimpangan di dalam kelompok kabupaten/kota lebih besar dibandingkan kelompok antar kabupaten kota. Hal ini menunjukkan mekarnya kota-kota baru dari kabupaten asalnya tidak menurunkan ketimpangan wilayah kota tersebut. Berdasarkan analisis sektor basis atau Location Quatient (LQ) setelah otonomi daerah memperlihatkan bahwa sektor ekonomi yang potensial hasil analisis LQ adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; serta perdagangan, hotel dan resotoran. Ketimpangan yang dilihat sebelum periode otonomi daerah, baik secara total, dalam kelompok, maupun antarkelompok, menunjukkan kecenderungan meningkat, namun pada periode setelah otonomi daerah, ketimpangannya memperlihatkan rata-rata yang stabil dan cenderung merata, hal ini mengindikasikan adanya pengaruh otonomi daerah terhadap ketimpangan itu sendiri.
Keyword: Regional disparity, Williamson Index, Theil Index, Klassen typology, LQ

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: