Judul: Kajian Kritis terhadap Definisi Kawasan Hutan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Abstrak: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan. Bahasa yang digunakan dalam suatu landasan hukum harus memiliki kejernihan atau kejelasan pengertian. Kerancuan dalam bahasa hukum dapat menimbulkan berbagai kritikan bahkan gugatan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya aturan tersebut. Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 merupakan salah satu hasil dari gugatan yang dikabulkan oleh MK terhadap pasal 1(3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang definisi kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta tentang definisi kawasan hutan yang terdapat pada UU Nomor 41 Tahun 1999 untuk mengkaji apakah definisi kawasan hutan mengandung batasan-batasan yang jelas. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis/Critical Discourse Analysis. Berdasarkan hasil telaah interpretasi isi dan telaah proses terbentuknya teks dapat disimpulkan bahwa bahwa definisi kawasan hutan Pasal 1(3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak memiliki batasan-batasan yang jelas sebagai landasan hukum dalam pengukuhan suatu kawasan hutan. Hal tersebut karena kawasan hutan menggunakan definisi hutan tetap dan sebaliknya hutan tetap menggunakan definisi kawasan hutan.
Keyword: analisis wacana kritis, hutan tetap, kawasan hutan

Judul: Tinjauan Kritis Kebijakan Alokasi dan Distribusi Manfaat Sumberdaya Hutan terhadap Undang-Undang 41 Tahun 1999
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta bahwa fungsi alokasi dan distribusi sumberdaya hutan telah dijalankan dalam upaya pencapaian kemakmuran rakyat. Konsep kemakmuran rakyat sebagaimana telah dikemukakan dalam putusan MK tahun 2007 terdiri dari: 1) Kemanfaatan sumberdaya alam bagi rakyat, 2) Pemerataan sumberdaya alam bagi rakyat, 3) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan pemanfaatan sumberdaya alam dan 4) Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kerangka pendekatan menggunakan analisis wacana kritis/Critical Discourse Analysis (CDA) (Fairclough 2003). Telaah CDA terdiri dari a) deskripsi tekstual, b) peristiwa diskursif dan c) praktek sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pikir yang terbangun menentukan proses produksi teks serta implementasi dari teks maupun praktek sosial. Dominasi pemikiran birokrat yang banyak mempengaruhi isi dari produk kebijakan. Peristiwa diskursif yang termanisfestasi adalah bahwa pengelolaan hutan berkiblat dari cara barat, pengelolaan dilakukan jangka panjang, membutuhkan modal besar, menggunakan alat-alat berat, dan hutan dijadikan sebagai sumberdaya untuk menambah devisa negara. Wacana tersebut merupakan ciri dari pengelolaan hutan yang mengandalkan scientific forestry. Dengan scientific forestry maka terjadi penetapan absolute standard dan terjadi berbagai penyeragaman dalam berbagai mekanisme untuk memanfaatkan sumberdaya. Penyeragaman mekanisme pemanfaatan hutan dengan tujuan memberikan akses bagi seluruh komponen masyarakat justru cenderung merugikan masyarakat. Berbagai prosedur dan mekanisme dibuat sedemikian rupa, sehingga memperlambat dan bahkan menghambat proses masyarakat dalam mengakses manfaat sumberdaya. Dengan cara yang ada tersebut, maka praktek yang kemudian terjadi secara de facto adalah bahwa masyarakat menggunakan cara-cara sendiri untuk mendapatkan akses dalam memanfaatkan hutan, misalnya dengan penguasaan kawasan hutan melalui illegal loging dan perambahan. Cara yang dipilih tersebut sebagai sebuah bentuk perlawanan akan produk kebijakan yang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi alokasi dan fungsi distribusi dalam memanfaatkan sumberdaya hutan belum mencapai tujuan memakmurakan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan: 1) tingkat pelibatan masyarakat baik dalam proses penyusunan kebijakan hingga proses implementasi distribusi manfaat sumberdaya belum meletakkan masyarakat sebagai pelaku/subjek, 2) berbagai mekanisme dan perijinan dalam memanfaatkan hutan justru menyebabkan ketidakadilan dan telah menimbulkan indirect discrimination, 3) penghormatan hak-hak masyarakat belum sepenuhnya menjadi fokus dari pemerintah. Jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang ada, maka masyarakat akan menggunakan cara-cara mereka untuk mendapatkan manfaat sumberdaya.
Keyword: Critical discourse analysis, indirect discrimination, kriteria kemakmuran, fungsi alokasi, fungsi distribusi

Judul: Membran Komposit Kitosan-Natrium Alginat untuk Aplikasi Direct Methanol Fuel Cell
Abstrak: Composite of chitosan and sodium alginate can be utilized as base material of proton exchange membrane (PEM). The composite membranes were produced by various concentrations of chitosan-sodium alginate, namely 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 4:3, 5:3, and 6:3 (% b/v). The composites were characterized by using Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR), scanning electron microscope (SEM), and were tested for the performance as PEM from the proton conductivity obtained by using impedance spectrometer. The FTIR spectrum indicated the NH3C group at 1637.29 cm-1 and symmetrical COO group at 1253.68 cm-1 indicating interactions between chitosan and sodium alginate. SEM micrographs showed that the composite membrane was nonporous. Composite membrane with 3:5 chitosan-sodium alginate composition had the highest proton conductivity, namely 9.594 × 10-7 S/cm. Based on this research results, chitosan-sodium alginate composite membrane can be applied well in direct methanol fuel cell system.
Keyword: