Judul: Land Cover / Use, Spatial Patterns, and Regional Development in the Border Area of Bogor Regency and City
Abstrak: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. RTRW Kabupaten Bogor ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2016, sedangkan RTRW Kota Bogor ditetapkan melalui Perda No 8 Tahun 2011. Ketidakselarasan sering terjadi antara pemanfaatan ruang (tutupan/penggunaan lahan) dengan perencanaan tata ruang (pola ruang), selain itu ada dinamika ketidakselarasan antara pemanfaatan ruang dan perencanaan tata ruang di kedua wilayah yang berbatasan langsung. Untuk melihat ketidakselarasan di perbatasan tersebut dilihat dari keselarasan penggunaan lahan sejenis terhadap pola ruangnya. Secara kebijakan memang tidak ada larangan, karena berlaku pada wilayah administrasi yang berbeda namun dapat menginformasikan kecenderungan kebijakan pemerintah daerah maupun dinamika ruang di kedua wilayah. Objek dan lokus penelitian ini adalah tutupan/penggunaan lahan sejenis pada desa/kelurahan di perbatasan kedua wilayah. Kabupaten dan Kota Bogor merupakan wilayah dengan jumlah total penduduk mencapai 6 juta jiwa. Hal ini menyebabkan pemanfaatan lahan untuk permukiman semakin dibutuhkan serta adanya kecenderungan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman (lahan terbangun). Bertambahnya penduduk merupakan salah satu penyebabnya. Tujuan penelitian ini adalah 1). Mengidentifikasi tutupan/penggunaan lahan dan perubahannya di daerah perbatasan Kabupaten dan Kota Bogor tahun 2010-2020, 2). Menganalisis tutupan/penggunaan lahan sejenis serta keselarasannya dengan pola ruang RTRW dan 3). Menganalisis perkembangan wilayah dan mendeskripsikan keselarasan tata ruang dan penggunaan lahan dengan perkembangan desa. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi matriks logis, sistem informasi geografi (SIG) dan skalogram. Berdasarkan hasil analisis, terdapat perubahan luas tutupan/penggunaan lahan dan ketidakselarasan tutupan/penggunaan lahan sejenis dengan rencana pola ruang Kabupaten dan Kota Bogor. Hasil interpretasi tutupan/penggunaan lahan desa-desa di perbatasan (62 desa) menunjukkan bahwa permukiman memiliki luas dominan di sepanjang perbatasan dan luasnya meningkat dari 3.987 ha (26%) tahun 2010 menjadi 6.184 ha (40%) tahun 2020. Total luas tutupan/penggunaan lahan sejenis di perbatasan seluas 1.560 ha tahun 2010 dan 2.981 ha tahun 2020. Tutupan/penggunaan lahan sejenis yang paling luas adalah permukiman yaitu masing-masing seluas 621 ha (40%) tahun 2010 dan 2.152 ha (72%) tahun 2020. Ketidakselarasan tutupan/penggunaan lahan sejenis dengan pola ruang Kabupaten Bogor dan pola ruang Kota Bogor sebesar 18%. Perkembangan wilayah (desa) di daerah perbatasan menunjukkan bahwa desa dengan angka perbandingan dengan predikat IPD bertambah sebanyak 55%, predikat IPD berkurang sebanyak 39%, dan predikat IPD tetap sebanyak 6% dari jumlah luas wilayah perbatasan. Hasil keselarasan tutupan/penggunaan lahan dengan perkembangan wilayah menghasilkan 9 kombinasi yang mendeskripsikan perkembangan desa terhadap keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruangnya. Penggunaan lahan sejenis berdasarkan pola ruang di dominasi lahan yang selaras dengan perbandingan IPD yang bertambah sebanyak 49%., The Spatial Planning (RTRW) is a policy direction and strategy for the use of regional space which is used as a reference by both the Central and Regional Governments. The RTRW of Bogor Regency is stipulated through Regional Regulation (Perda) No 11/2016, while the RTRW for Bogor City is stipulated through Perda No. 8 of 2011. Un-conformity often occur between spatial use (land cover/use) and spatial planning (spatial patterns). There is also a dynamic un-conformity between spatial use and spatial planning in the two areas that are directly adjacent. To see the un-conformity at
Keyword: conformity; similar land use; border; spatial plan

Judul: Analisis Keselarasan Penggunaan Lahan dan Arahan Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor.
Abstrak: Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga (hinterland) berpotensi mengalami proses perkembangan akibat aktivitas di Ibu Kota Jakarta. Proses perkembangan tersebut berdampak pada pertambahan jumlah penduduk dan pada akhirnya menyebabkan persaingan pemanfaatan ruang. Saat ini Kabupaten Bogor baru saja merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2005-2025 menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.11 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi jenis penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Cibinong, Cileungsi, dan Cigudeg Kabupaten Bogor, (2) menganalisis keselarasan penggunaan lahan eksisting terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, (3) menganalisis pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui empat instrumen pengendalian, (4) menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, serta (5) menyusun arahan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Penelitian dilaksanakan pada tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Cibinong, Cileungsi, dan Cigudeg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah digitasi on screen untuk menginterpretasi jenis penggunaan lahan, query untuk mengelompokkan keselarasan penggunaan lahan, dan sampling nonprobabilitas melalui pendekatan purposive sampling untuk menentukan responden wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 14 jenis penggunaan lahan di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor. Jenis penggunaan lahan paling luas di Kecamatan Cibinong dan Cileungsi adalah permukiman dengan luas masing-masing 2.855,06 ha di Kecamatan Cibinong dan 2.766,42 ha di Kecamatan Cileungsi, sedangkan jenis penggunaan lahan paling luas di Kecamatan Cigudeg adalah hutan seluas 10.276,01 ha. Kecamatan Cibinong memiliki keselarasan penggunaan lahan yang paling tinggi, yaitu sebesar 67,17% jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya yang hanya memiliki keselarasan penggunaan lahan dibawah 50%. Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor dilaksanakan hanya dengan dua instrumen yaitu perizinan dan sanksi, sedangkan dua instrumen lainnya belum dilaksanakan. Terdapat banyak faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, salah satunya yaitu kebutuhan akan keterlibatan banyak pihak. Arahan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruangnya adalah segera menyusun peraturan zonasi serta memberi insentif dan disinsentif agar pemanfaatan ruang kedepannya memiliki keselarasan yang lebih tinggi terhadap pola ruang RTRWnya.
Keyword: Instrumen Pengendalian, Keselarasan, Pelaksanaan Pengendalian, Pola Ruang

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: