Judul: Penguatan makna dan peran awig-awig dalam pengelolaan sumberdaya perikanan: kasus di DEsa Batu Nampar Kabupaten Lombok Timur NTB
Abstrak: Awig-awig diangkat sebagai topik dalam penelitian ini, karena awig-avig merupakan lembaga pengelolaan sumberdaya perikanan lokal. Lembaga ini telah dikenal oleh masyarakat pesisir sebagai hukum adat yang mengatur tata tertib kehidupan komunitas pesisir Awig-awig merupakan aturan-aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bertujuan mengatur tata tertib kehidupan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari, Komunitas ini terikat dalam suatu wilayah domisili yang disebut "krame gubuk" atau "krame desa". Berbagai permasalahan muncul dari petani-nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan antara lain keterbatasan dana, kualitas sumberdaya manusia yang sangat lemah, dan tingkat kerusakan sumberdaya ikan yang memprihatinkan. Disisi lain, penegakan hukum (len enforcement) terhadap peraturan di bidang perikanan sangat lemah dan keberadaan sumberdaya belum memadai. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Perbuari 2003 sampai dengan April 2003. Tujuan penelitian ini adalah: (1) memahami penguatan makna dan peran mwig-awig sejak otonomi daerah, (2) memahami kemampuan awig-awig dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sesuai konteks masyarakat pesisir dan teknologi perikanan yang telah mengalami modernisasi; (3) memahami kemampuan rig-awig dalam mengalokasikan sumberdaya perikanan kepada penduduk pesisir lokal. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian berupa studi kasus melalui wawancara mendalam, pengamatan. berperan serta terbatas dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan awig-awig dikuatkan secara normatif dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dukungan pengawasan yang telah dilakukan oleh Komite Pengelola Perikanan Laut (KPPL). Penguatan awig-awig ini memungkinkan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh komunitas nelayan. lokal. Hal ini karena adanya sanksi yang diatur dalam awig-awig. Pengelolaan sumberdaya secara lokal memungkinkan akses atau alokasi sumberdaya perikanan bagi masyarakat desa sendiri. Alokasi sumberdaya perikanan tersebut memungkinkan masyarakat nelayan untuk meningkatkant kesejahteraan. Tingkat pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan dari usaha Karamba Jaring Apung (KJA), adalah Rp. 500.000,-/kapita/bulan, sedangkan pendapatan dari kegiatan penangkapan ikan yaitu Rp. 400.000,-/kapita/bulan. Sementara itu pendapatan dari usaha budidaya rumput laut sebesar Rp. 240.000,-/ kapita/bulan, telah dilampaui garis kemiskinan oleh rumah tangga nelayan.
Keyword: Awig-awig, krame gubuk, krame desa, petani-nelayan

Judul: Analisis awig-awig dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
Abstrak: Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia pada tahun sebelumnya dicirikan oleh : (1) doktrin milik bersama {common proper(y); (2) sentralistik dan (3) anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan tersebut mengalami kegagalan dalam membangun perikanan. Hal ini dicerminkan oleh rusaknya sumberdaya pesisir dan laut, kemiskinan masyarakat pesisir, konflik antar nelayan dan lain sebagainya. Sementara di era reformasi, adanya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka partisipasi aktif masyarakat daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari sejarah pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat-NTB, menganalisis pembentukan awig-awig beserta pelaksanaan dan permasalahannya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Kecamatan Gangga telah melakukan praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasiskan kearifan lokal sejak dahulu kala, yaitu upacara adat sawen yang dilakukan oleh orang-orang Islam waktu /e/w. Upacara adat sawen tersebut berlaku hingga tahun 1965, menghilang dalam rentang waktu 1966-1999 yang disebabkan oleh perubahan pola pikir masyarakat dan situasi ekonomi-politik yang berkembang, sedangkan pada tahun 2000, upacara adat sawen kembali dilaksanakan, namun hanya sebatas menegakkan adat-istiadat suku sasak yang lelah lama hilang. Terbentuknya awig-awig sebagai aturan bersama secara tertulis dipengaruhi oleh munculnya konflik di masyarakat pesisir. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik legal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Proses terantuknya melalui tahapan informal hingga formal. Pelaksanaan awig-awig mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperunlukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (jala oras, jaring klitik), pancing, bubu dan rawe dasar kecil; (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktvitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Permasalahan yang terjadi pasca pelaksanaan awig-awig adalah konflik antar nelayan lokal yang menggunakan alat langkap berbeda dan konflik nelayan lokal dengan nelayan luar yang meggunakan bom dan potasium sianida untuk melakukan penangkapan ikan.
Keyword: 

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera