Judul: Persepsi Birokrat Tentang Otonomi Bidang Kehutanan (Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara)
Abstrak: Penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana persepsi para pelaksana pembangunan kehutanan di derah (kabupaten) pada awal pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi), karena pada awal berlakunya otonomi daerah telah muncul isu (sampai tahap nasional) perbedaan persepsi tentang otonimi termasuk otonomi (desentralisasi) kehutanan yang cukup mengkhawatirkan perkembangan kelestarian hutan di Indonesia.
Keyword: 

Judul: Implementasi Desentralisasi Kehutanan dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Abstrak: Dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan negara, terkecuali Taman Hutan Raya yang terletak di wilayah administrasi masing-masing. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan pengelolaan hutan konservasi adalah wewenang pemerintah pusat. Keberhasilan kegiatan pengelolaan hutan dan program pengelolaan ditentukan antara lain oleh kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta implementasinya di tingkat tapak. Mempertimbangkan kompleksitas pengelolaan hutan dalam konteks desentralisasi serta memperhatikan keterbatasan sumber daya dan kewenangan, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis implikasi hampir dua dekade implementasi kebijakan desentralisasi di Kabupaten Tebo; (2) menentukan elemen kunci dari sasaran pembangunan daerah, tantangan dan modal dasar pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten; (3) menentukan tingkat kepentingan dan peran utama pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan. Kesimpulan umum hasil dari penelitian ini menyatakan perlunya tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah yang terus-menerus terjadi secara sistematis, terencana, dan berlanjut. Beberapa permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perbaikan untuk diatasi adalah lemahnya koordinasi antarlembaga, kualitas sumber daya manusia, komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pembiayaan pengelolaan hutan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dapat memiliki peran utama dalam membangun modal sosial, yang berfungsi sebagai langkah pertama dalam mengembangkan pengelolaan hutan kolaboratif dengan mendorong optimasi multiguna hutan.
Keyword: desentraliasi, kebijakan, pengelolaan hutan, tata kelola

Judul: Mathematical model of Hematopoietic Stem Cell in Chronic Myelogenous Leukemia with and without Therapy
Abstrak: Leukemia or blood cancer is a diverse group of neoplastic disease, characterized by the multiplication of abnormal leukocytes or malignant transformation of blood-forming cells in bone marrow and lymphoid tissues. One of the most common types of leukemia is Chronic Myelogenous Leukemia (CML), which is usually diagnosed by the presence of certain chromosomal abnormalities, the so-called Philadelphia chromosome (Ph). One of the treatments of CML is Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF). In this paper, we discuss two Hematopoietic Stem Cell (HSC) models, i.e. HSC without treatment and HSC with G-CSF treatment. The model of HSC without treatment included three equations representing the dynamics of HSC, leukocyte and platelet. Whereas, the model of HSC with G-CSF treatment includes the previous three equations and adds two more equations representing G-CSF injection and G-CSF circulation. The stability behavior of the system approaching the equilibrium points in the simulation study is carried out using Mathematica 7.0. The simulation results show that the G-CSF treatment can successfully decrease the number of HSC, which means reducing the CML.
Keyword: