Judul: Formulasi Kebijakan Pengelolaan Zakat dan Analisis Dampak Distribusi Zakat di Provinsi Sumatera Barat
Abstrak: Zakat termasuk kedalam rukun Islam yang ketiga setelah ibadah sholat yang merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat muslim. Indonesia berdasarkan golongan agama tercatat 87.21 persen beragama Islam atau sebesar 207 176 162 jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia. Potensi zakat di Indonesia yang digambarkan belum didukung oleh penghimpunan dana zakat dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah umat Muslim sebesar 97.42 persen dan telah mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib membayar zakat. Namun, pengumpulan dan pendistribusian zakat belum optimal sesuai dengan target. Penelitian ini akan membahas secara rinci aspek-aspek yang berkaitan dengan perzakatan baik untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan dampak zakat. Sehingga penting untuk dibuat suatu formulasi kebijakan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode Indeks Kesejahteraan BAZNAS, perbandingan Had Kifayah dengan Pendapatan Mustahik, Indikator Kemiskinan, Average Time Taken to Exit Poverty dan Metode Analytic Network Process. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif terhadap perekonomian dan ibadah Mustahik yang menerima zakat. Nilai Indeks Kesejahteraan CIBEST dan Indikator kemiskinan menunjukkan hal yang positif dengan adanya pengurangan nilai indeks Kemiskinan pada CIBEST dan peningkatan indeks Kesejahteraan CIBEST pada Mustahik di Sumatera Barat. Penggunaan perbandingan pendapatan Mustahik dengan Had Kifayah, masih banyak Mustahik yang menerima zakat masuk ke kategori miskin. Karena nilai Had Kifayah lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan BPS. Hasil penggunaan metode ANP didapatkan bahwa solusi yang paling prioritas untuk mengatasi permasalahan perzakatan dari penghimpunan hingga distribusi zakat yaitu pada sub-cluster koordinasi ceramah yang merupakan media sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Sumatera Barat. Sedangkan untuk faktor kebijakan yaitu tingkat professional individu harus ditingkatkan untuk menjadi lembaga zakat lebih professional. Kebijakan selanjutnya yaitu pada edukasi dan sosialisasi yang belum optimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat karena zakat di Indonesia sifatnya masih sukarela. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diharapkan dapat dijadikan landasan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk memajukan perzakatan di Sumatera Barat kedepan serta akumulasi model ANP dapat digunakan pada provinsi lain di Indonesia.
Keyword: ANP, Dampak Zakat, Formulasi Kebijakan, Sumatera Barat

Judul: Analisis Kinerja Perzakatan Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Data zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015. Namun jumlah penghimpunan tersebut jauh dari potensi yang ada. Data menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya. Potensi zakat provinsi Jawa Tengah sangat tinggi yaitu Rp 13,28 T pada tahun 2012. Namun jumlah penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah jauh dari potensi yang ada. Oleh karena itu penting adanya analisis mengenai kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi makro yang mencakup regulasi, dukungan APBN, database lembaga zakat, dan kelembagaan. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi mikro yang mencakup kelembagaan dan dampak zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu 1 responden perwakilan dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional dan 100 mustahik yang menerima penyaluran zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan realisasi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, website BPS Provinsi Jawa Tengah, website BPS Kota Semarang, website WHO, artikel, buku dan rujukan lain yang relevan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Zakat Nasional. Adapun teknik estimasi penghitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan Multi-Stage Weighted Index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi makro sisi regulasi adalah tidak baik. Hal tersebut dikarenakan belum adanya regulasi daerah (perda) yang mengatur pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi dukungan APBD, kinerja perzakatan provinsi Jawa Tengah juga tidak baik dikarenakan belum dimasukannya item biaya operasional BAZNAS Provinsi ke dalam APBD. Kinerja perzakatan provinsi Jawa Tengah dari sisi database lembaga zakat juga tidak baik. Hal tersebut dikarenakan jumlah database lembaga zakat terdaftar hanya satu lembaga, jumlah muzakki individu jauh dari jumlah rumah tangga kab/kota di Jawa Tengah, dan tidak adanya muzakki badan yang membayar zakat ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi mikro sisi kelembagaan adalah baik dan dari sisi dampak zakat adalah baik. Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja perzakatan provinsi Jawa Tengah cukup baik. Penelitian ini menyarankan pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan zakat dan perlu memasukan biaya operasional BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ke dalam item Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, database lembaga zakat juga perlu dilengkapi. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga perlu melakukan sosialisasi mengenai zakat sehingga jumlah muzakki individu maupun muzakki badan dapat meningkat agar potensi zakat yang ada dapat dioptimalkan. Meskipun kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah
Keyword: dimensi makro, dimensi mikro, Indeks Zakat Nasional, kinerja perzakatan

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: