Judul: Strategi Peningkatan Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli di Sumatera Utara.
Abstrak: Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli (BP2LHK Aek Nauli) memiliki serapan anggaran yang cukup tinggi pada tahun 2012-2016 rata-rata 96,96%. Penyerapan anggaran yang tinggi tidak berarti kinerja maupun pengelolaan anggaran di BP2LHK Aek Nauli telah sempurna, masih terjadi penumpukan pengeluaran di akhir tahun, dan adanya ketidaksesuaian rencana dan implementasi dimana penyerapan anggaran perbulan dengan realisasi penyerapan anggaran perbulan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Penyerapan anggaran bukanlah satu-satunya penilaian kinerja pemerintah, indikator ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang digunakan secara bersama-sama memiliki kelebihan yakni lebih detail, dalam evaluasi kinerja berdasarkan value for money kinerja tidak hanya diukur dari sisi output saja tetapi juga input, output dan outcome secara bersama-sama. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Republik Indonesia 249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga dimana dalam memberikan penilaian kinerja ada dua aspek yang menjadi perhitungan yaitu aspek implementasi dan aspek manfaat. Pada aspek implementasi ada empat indikator yang harus digunakan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengevaluasi kinerja BP2LHK Aek Nauli berdasarkan value for money pada tahun anggaran 2012-2016 (2) Mengevaluasi kinerja BP2LHK Aek Nauli menggunakan Permenkeu 249/PMK.02/2011 pada tahun anggaran 2012-2016 (3) Merekomendasikan strategi peningkatan kinerja di Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BP2LHK Aek Nauli tahun 2012-2016 memiliki kinerja yang cukup baik, pada tahun 2012-2016 melaksanakan seluruh program secara ekonomis dan efisien, sedangkan berdasarkan efektivitas kinerja BP2LHK Aek Nauli pada tahun 2012,2013 cukup efektif, tahun 2014 efektif, tahun 2015 cukup efektif dan tahun 2016 efektif. Kinerja BP2LHK Aek Nauli jika diukur dengan Permenkeu nomor 249/PMK.02/2011 pada tahun 2012 cukup atau normal dengan nilai kinerja 72,68 pada tahun 2013 cukup atau normal dengan nilai kinerja 76, tahun 2014 baik dengan nilai kinerja 85,62, tahun 2015 cukup atau normal dengan nilai kinerja 75,81 dan pada tahun 2016 baik dengan nilai kinerja 82,57%. Dari analisa SWOT diperoleh 10 strategi dalam peningkatan kinerja di BP2LHK Aek Nauli yaitu (1) Peningkatan komitmen mempedomani dokumen yang dibuat sebelumnya (2) Peningkatan sosialisasi sehingga cepat mendapat informasi terkait peraturan terbaru (3) Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan (4) iii Mengalokasikan anggaran PNBP pada program yang memiliki keterkaitan dengan musim (5) Membuat susunan anggaran alternatif (6) Meningkatkan kualitas SDM agar mampu memahami proses pengukuran kinerja (7) Meningkat komunikasi antar pegawai baik pelayanan, kinerja maupun pengukuran kinerja (8) Menyusun kegiatan yang mengacu visi dan misi dan menghasilkan pelayanan publik yang baik (9) Peningkatan kerjasama pemanfaatan hasil litbang dengan stakeholders lokal (10) Peningkatan diseminasi hasil penelitian. Implementasi strategi yang dapat dilaksanaan dan yang memiliki ketertarikan tinggi melalui analisis QSPM adalah meningkatkan kualitas SDM
Keyword: BP2LHK, evaluasi kinerja, Permenkeu 249/pmk.02/2011, QSPM, SWOT, value for money

Judul: Rancangan strategis pengukuran kinerja berbasis balanced scorecard pada inspektorat jenderal kementerian kehutanan
Abstrak: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai dokumen pengukuran kinerja harus memuat indikator keberhasilan kinerja Instansi dalam mencapai sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Pada LAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tidak menggambarkan indikator keberhasilan kinerja secara keseluruhan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Proses penyusunan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga mekanisme kegiatan yang harus dilalui salah satunya proses teknokratik. balanced scorecard metode yang mampu mengubah perencanaan strategis dari sebuah proses teknokratik menjadi pusat syaraf sebuah organisasi, sehingga memudahkan anggota organisasi memahami visi, misi dan sasaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan perancangan pengukuran kinerja yang memuat indikator kinerja keberhasilan yang selaras dengan Rencana Strategi, yaitu dengan balanced scorecard. Tujuan penelitian ini adalah 1) Membuat rancangan Indikator Kinerja Utama yang menjawab sasaran Rencana Strategi 2010 – 2014; 2) Membuat rancangan peta strategi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan menggunakan pendekatan balanced scorecard; 3) Menganalisa perancangan pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan berdasarkan balanced scorecard. Hasil penelitian ini memperoleh hasil yaitu: 8 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja utama yang diklasifikasikan dalam 4 perspektif balanced scorecard., The performance accountability of government agencies report (LAKIP) as performance measurement document it has to contain the successful of the agencies performance in achieving the strategy that have been legitimated on the strategic plan. In the LAKIP Inspectorate General Ministry of Forestry it is not describe as the successful of the whole performance as it set out in the strategic plan. The drafting process of the strategic plan ministry or agencies the technocratic process is one of activity that must be passed into the central nervous of an organization, so the members of organization will be easier to understand the vision, mission and target. Based on these problems, we need to do a design that includes performance indicator measuring the success of the aligned with the strategic plan, that is balanced scorecard. Research purposes are 1) To make design of key performance indicators that answer the target of Strategic Plan 2010 – 2014; 2) To make design strategy map from Inspectorate General Ministry of Forestry using balanced scorecard approach; 3) To analyze the performance’s design of measurement at Inspectorate General Ministry of Forestry based on Balanced Scorecard. The Reseacrh result are : 8 strategies and 12 key performance indicator that has been classified in 4 perspective balanced scorecard. Key words : Balance Scorecard, performance measurement, strategy map
Keyword: balanced scorecard, pengukuran kinerja, peta strategi

Judul: Grup dan Homomorfisma Grup pada Rubik Revenge
Abstrak: Rubik cube is a kind of puzzle game. A player must arrange rubik sides, which have been disordered, back to the position where every side has the same colour. This paper does not focus on the settlement solution, but instead on proving the existence of a group homomorphism between rubik movement group and S96 symmetric permutation group in rubik revenge. Firstly, it has been proved that rubik movement set is a group. Then, it also has been proved that the M set, which contains numeric labels of 1 until 96 in cubinos sides, is S96 symmetric permutation group.
Keyword: