Judul: Efektivitas Implementasi kebijakan Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim di Provinsi Riau
Abstrak: Taman Hutan Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH) merupakan kawasan yang memiliki fungsi pokok sebagai koleksi flora dan fauna yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan ekowisata. Sejak ditetapkan pada tahun 1999, pengelolaan Tahura SSH terus mengalami penurunan fungsi karena meningkatnya penguasaan lahan yang telah menyebabkan deforestasi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan Tahura SSH diidentikkan dengan kegiatan administratif bukan pada design aksi kebijakan. Kegagalan kebijakan pengelolaan Tahura SSH belum berdampak (outcome) bagi masyarakat karena stigma yang dibangun bahwa pengelolaan kawasan akan berhasil apabila kebijakan yang dibuat mampu mempertahankan luasan kawasan buka berorientasi pada fungsi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis isi (content analysis) teks kebijakan pengelolaan Tahura SSH (2) menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan kawasan Tahura SSH serta hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut dan (3) merumuskan strategi kebijakan dalam peningkatan efektivitas pengelolaan Tahura SSH bersama masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Tahura SSH Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat, dan review dokumen. Analisis data menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis Grindle (1980) yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi, policy process analysis oleh International of Development Study (IDS) (2006) yang diukur dengan pendekatan narasi, aktor dan jaringan dan Maser (1994) diukur dengan pertimbangan keinginan secara sosial-ekonomi dan pertimbangan keinginan secara ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya gap antara kebijakan dengan implementasi di lapangan antara lain adanya ketidaksesuaian antara teks kebijakan dengan kondisi faktual dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari penguatan kapasitas kelembagaan, kejelasan penguasaan lahan, pemberdayaan masyarakat, integrasi blok/ zonasi serta sanksi dan penegakan hukum. Efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH menunjukkan adanya penyimpangan, state capture, manuver politik, tingginya transaksi jual beli lahan, weak law enforcement. Untuk mengefektivkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH maka pemerintah perlu mengefektivkan isi kebijakan dan implementasi kebijakan sesuai dengan design aksi kebijakan sehingga berdampak bagi masyarakat sebagai stakeholder utama pengelolaan hutan. v Selain itu, hal ini juga perlu didukung dengan inovasi dan transisi tata kelola untuk memperkecil gap kebijakan dan implementasi di lapangan seperti penguatan dan optimalisasi kelembagaan, pola kemitraan, integrasi zonasi, peningkatan komunikasi kepada target groups dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH.
Keyword: deforestasi, efektivitas, implementasi, kebijakan, Tahura SSH, transisi

Judul: Efektivitas Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
Abstrak: Kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan sudah diterapkan sejak tahun 1950-an, akan tetapi belum efektif menurunkan luasan lahan kritis nasional. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan cenderung diidentikkan dengan kegiatan bercocok tanam. Kegagalan rehabilitasi dan reklamasi hutan lebih pada diskursus terhadap sumberdaya hutan. Implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan belum menyentuh penyiapan prakondisi yang optimal guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis isi (content analysis) teks kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan; (2) menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta hambatan-hambatan yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut; (3) merumuskan opsi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT PetroChina. Lokus analisis implementasi kebijakan rehabilitasi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, sedangkan untuk lokus analisis implementasi kebijakan reklamasi hutan dalam konteks rehabilitasi DAS di hutan lindung gambut Sungai Beram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat, dan review dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf KLHK, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Angaran-Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, PT PetroChina, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat serta narasumber lainnya yang terkait sebagai informan kunci yang ditentukan secara snowball sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori yang dikembangkan oleh Edward III dan policy process analysis oleh International of Development Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara teks kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, antara lain belum diaturnya penyiapan pra kondisi, pemeliharaan dan pertanggungjawaban kehilangan aset, partisipasi dan pemberdayaan serta transparansi. Dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan terdapat penyimpangan, high transaction cost, rendahnya partisipasi, dan rendahnya legitimasi, yang diakibatkan oleh tidak efektifnya komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak dan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, maka pemerintah perlu mengefektifkan komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak, dan sumber daya. Selain itu, diperlukan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi serta pembagian kewenangan yang jelas di tingkat pusat dan mengoptimalkan peran kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai organisasi di tingkat tapak untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
Keyword: efektivitas, implementasi, kebijakan, rehabilitasi, reklamasi

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: