Judul: Pengembangan Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (Studi Kasus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas)
Abstrak: Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajakdan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan,organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Sistem Informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu sistem informasi lembaga pemerintah. Dalam suatu sistem informasi lembaga pemerintah, sistem informasi akuntansi merupakan suatu bagian dari sistem informasi yang lebih banyak berhubungan dengan data keuangan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagi berikut: 1).Mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan lembapa pemerintahan; 2).Memberikan laporan mengenai aktifitas penerapan sistem akuntasi pertanggungjawaban keuangan Pengembangan sistem akuntansi berbasis komputer terus berkembang pesat karena berkontribusi terhadap keakuratan, meminimalisir kesalahan (human error) dan efisiensi proses pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas, Menteri selaku Pengguna Anggaran (PA) dibantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA juga dibantu oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) maupun Bendahara Pengeluaran (BP). BP dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). BP dan BPP memiliki kewajiban membuat Laporan PertanggungJawaban (LPJ) BP/BPP atas pengelolaan keuangan yang dikelolanya. LPJ BP/BPP pada Kementerian PPN/Bappenas hingga saat ini masih disusun secara manual. Dengan adanya kelemahan yang timbul pada sistem manual ini, maka Bagian Keuangan Biro Umum mencoba mengembangkan e-LPJ BPP yang berbasis internet, terintegrasi, penjurnalan yang terotomatisasi dan menghasilkan informasi keuangan yang beragam dan dapat diakses secara real time. e-LPJ BPP merupakan suatu bentuk sistem informasi akuntansi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.
Keyword: 

Judul: Performance Evaluation of Budget Based on Fuzzy Inference System (Case Study: Central Java AIAT).
Abstrak: Kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan dinyatakan dengan sebuah pernyataan profesional pemeriksa yang disebut dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menunjukkan kesesuaian material pertanggungjawaban pemerintah atas APBN. Selain pemeriksaan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan atas kinerja pemerintah. Kinerja Pemerintah merupakan output kinerja kementerian/lembaga yang diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban kementerian terhadap Perjanjian Kinerja yang disusun secara berjenjang dari unit kerja, unit organisasi, dan kementerian. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil program dengan kuantitas terukur, sedangkan kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan PMK Nomor 214 tahun 2017 terdiri dari aspek implementasi (penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi) dan manfaat (pencapaian hasil). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006, Kementerian Pertanian merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Capaian kinerja tingkat Kementerian Pertanian tahun 2019 sebesar 94.56% (kategori sangat baik) dengan rata-rata kinerja 11 unit organisasi sebesar 81.83% (kategori baik) dan tingkat unit kerja sebesar 89.11% (kategori baik). Nilai efisiensi anggaran tingkat kementerian sebesar 71.89% disebabkan oleh ketidaktepatan rencana penarikan dana, revisi anggaran, dan penarikan anggaran yang menumpuk di akhir tahun sehingga diperlukan koordinasi dalam evaluasi. Penelitian untuk mengevaluasi kinerja anggaran tingkat unit kerja untuk memantau capaian kinerja anggaran riil sebagai fungsi pengawasan internal. Evaluasi kinerja anggaran menggunakan fuzzy inference system Mamdani untuk menentukan status capaian kinerja anggaran dengan menilai aspek implementasi dan manfaat. Hasil penelitian ini adalah monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tingkat unit kerja berupa status capaian kinerja anggaran berdasarkan realisasi anggaran riil dengan kriteria sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nilai evaluasi usability sistem yaitu US sebesar 5.98, EU sebesar 5.25, EL sebesar 5.75, dan SC sebesar 5.17. Pengujian whitebox terhadap 25 basis aturan menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian status capaian kinerja unit kerja BPTP Jawa Tengah tahun 2019 dengan penilaian pakar menujukkan hasil yang sama yaitu kategori sangat baik.
Keyword: fuzzy inference system, kinerja anggaran, monitoring dan evaluasi, usability

Judul: Upaya Isolasi Drakorodin dari Resin Daemonorops draco
Abstrak: Dragon’s blood is a secretion of rattan fruits. The commonly used rattan species is Daemonorops draco that contain the highest dracorhodin, but the content has not been determined quantitatively. Dracorhodin is a natural flavylium compound, anthocyanin derivative, and provides the natural color of dragon’s blood. This compound is potential as drug materials and natural dye. Dracorhodin isolated from dragon’s blood crude extract were analyzed using ultraviolet-visible (UV-Vis) spectrophotometric and high performance liquid chromatography (HPLC) with C18 column (5 μm, 250 × 4.6 mm id, Dikma). The samples were treated in acidic (60% HClO4) and non-acidic medium. UV-Vis spectra showed that dracorhodin was also detected at 400—490 nm. Dracorhodin was detected in HPLC chromatogram at retention time of 5 minutes, using ethyl acetate 1% in methanol as eluent, 0.5 mL/min flow rate, and detection wavelength at 475 nm. Dracorhodin content obtained from non-acidic medium crude methanol extract was 55.6%, which was higher than that in the acidic medium, namely 37.4% from the starting materials that was refluxed for about 1 hour. The isolates can be used as standard for quantifying dracorhodin in commercial dragon’s blood.
Keyword: high performance liquid chromatography, flavylium, dragon’s blood, dracorhodin, Daemonorops draco