Judul: Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi e-KTP Menggunakan Framework Cobit (Studi Kasus : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor).
Abstrak: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (Disdukcapil) merupakan Instansi Pelaksana yang menangani urusan Administrasi Kependudukan terkait dengan pembuatan e-KTP. Diperlukan penilaian secara objektif terhadap pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Sehingga bisa diukur bagian mana yang masih membutuhkan perhatian sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor mempunyai standar pelayanan. Tujuan penelitian ini, antara lain: mengetahui kendala yang menghambat pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Bogor; mengukur tingkat kedewasaan Tata Kelola TI terkait e-KTP menggunakan framework COBIT; membuat rekomendasi sebagai masukan untuk meningkatkan tingkat kedewasaan Tata Kelola TI pada pelayanan e-KTP. Melalui penilaian tingkat kewasaan ini bisa diindentifikasi bagian tata kelola yang membutuhkan perhatian untuk peningkatan kinerja organisasi. Pelayanan e-KTP banyak mengalami kendala, antara lain: keterbatasan alat rekam ditambah lagi bila ada alat rekam yang rusak, jaringan dan server lokal yang mati, penunggalan data pada server pusat yang membutuhkan waktu 9 jam, tidak berlakunya Surat Keterangan (Suket) pengganti kartu e-KTP pada beberapa layanan perbankan, dan permintaan blangko berdasarkan penduduk yang sudah melakukan perekaman tidak terpenuhi. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Penelitian ini menggunakan metode wawancara serta pengisian kuisoner. Dua bidang yang terlibat dalam proses pembuatan e-KTP antara lain: Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang membawahi Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk. Berikutnya Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk yang membawahi Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Penduduk, dan Kepala Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan. Serta staf administrator Data base (ADB) yang terlibat langsung dalam proses pengolahan data e-KTP. Hasil pengukuran tingkat kedewasaan sesuai persektif Keuangan adalah 2.69. Hal ini berarti Disdukcapil sudah bisa memahami proses bisnis dan ketentuan tentang e-KTP, serta sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi Disdukcapil. Namun perlu mendapat perhatian untuk domain proses PO9 (Menilai Resiko) dengan skor 2.17. Berikutnya, tingkat kedewasaan berdasarkan perspektif Internal dengan adalah 2.33. Masalah yang perlu mendapat perhatian adalah AI4 (Mengembangkan dan Menjaga Prosedur TI) dengan skor 1.71. Masalah ini timbul karena belum bakunya dokumen penggunaan dan dokumen penunjangnya. Hal ini berarti prosedur kerja sudah didokumentasi dengan baik, namun tanggung jawab diserahkan kepada tiap individu. Serta ketergantungan dalam satu individu sangat besar karena keahlian individu tersebut. Penilaian tingkat kedewasaan berdasarkan semua domain yang terlibat adalah 2.48. Prosedur dan alur kerja sudah terdokumentasi dengan baik namun dalam penyelesaian permasalahan bersifat sementara yang berakibat tingkat kesalahan yang tinggi. Sehingga diperlukan evaluasi tata kelola TI secara berkala dan menyeluruh pada bagian bagian yang mempunyai tingkat kedewasaan yang masih rendah. Serta melakukan pengawasan dan kepatuhan prosedur secara konsisten sehingga pelayanan e-KTP lebih efektif. Penilitian ini hanya menggunakan framework COBIT dalam mengukur tingkat kedewasaan tata kelola Teknologi Informasi terkait e-KTP. Kedepannya perlu dilakukan penelitian menggunakan gabungan framework TOGAF dalam mendesain arsitektur Teknologi Informasi.
Keyword: COBIT, Disdukcapil, e-KTP, Kendala, Tata Kelola TI

Judul: Evaluasi Tingkat Kesiapan Infrastruktur TI Pemerintah Kota Bogor Dalam Menunjang Penerapan E-Government (Studi Kasus : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).
Abstrak: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan penyeleggaraan pelayanan publik di kecamatan. Penyelenggaraan PATEN bertujuan meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat di era ini sudah seharusnya diimbangi dengan penggunaan teknologi informasi. Pada Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, Kota Bogor berada pada peringkat ke-2 setelah Kota Cimahi. PeGI melakukan pemeringkatan berdasarkan beberapa dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, aplikasi, perencanaan dan dimensi infrastruktur. Berdasarkan kategori penilaian secara keseluruhan untuk dimensi infrastrukur, nilai rata-rata dimensi infrastruktur berada dalam kategori kurang baik. Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap tingkat kesiapan infrastruktur pemerintah Kota Bogor dalam penerapan e-government, memberikan rekomendasi perbaikan infrastruktur local government. Pelaksanaan dilakukan dengan wawancara dan menyebarkan kuesioner di Dinas Komunikasi, infromatika, statistik dan persandian (Diskominfo), dan Kantor Kecamatan di wilayah Kota Bogor. Evaluasi pengukuran tingkat kesiapan infrastruktur pada penelitian ini menggunakan framework COBIT 5. Proses TI yang digunakan dalam evaluasi kesiapan infrastruktur pada penelitian ini menggunakan 5 domain dalam COBIT 5. Proses tersebut adalah manajemen inovasi, manajemen ketersediaan dan kapasitas, manajemen aset, manajemen konfigurasi, dan mengelola keamanan layanan. Tahapan penelitian ini adalah identifikasi COBIT IT-Goals dan identifikasi proses TI dalam COBIT 5, pemilihan proses TI dalam COBIT, desain kuesioner, identifikasi RACI chart, pengumpulan data, analisis keadaan infrastruktur, analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa masing-masing proses, rata-rata tingkat kematangan infrastruktur Kecamatan berada pada level 1 dan satu Kecamatan berada pada level 2. Kecamatan yang berada pada level 2 adalah Kecamatan Bogor Timur pada proses manajemen inovasi. Tingkat kematangan pada setiap Kecamatan sebagian besar sudah memenuhi persyaratan pada level 2 akan tetapi belum memenuhi kriteria pada skala L dan skala F. Untuk Diskominfo proses manajemen inovasi, manajemen ketersediaan dan kapasitas, manajemen aset, manajemen konfigurasi berada pada level 3, sedangkan proses mengelola keamanan layanan berada pada level 1. Berdasarkan penilaian pencapaian yang telah dilakukan dimasing-masing Kecamatan di Kota Bogor maupun Diskominfo, tingkat kematangan masingmasing proses sebagian besar berada pada level 1 untuk Kecamatan dan Diskominfo berada pada level 2 dan 3. Stakeholder selaku responden telah menetapkan nilai harapan untuk masing-masing proses. Tingkat kesenjangan antara tingkat kematangan dan harapan masing-masing proses untuk setiap Kecamatan dan Diskominfo memiliki nilai yang cukup tinggi sehingga setiap instansi harus meningkatkan tingkat kematangan untuk setiap proses secara bertahap. Rekomendasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat kematangan tersebut adalah mengembangkan PATEN sehingga pelayanan PATEN yang digunakan dalam website tidak hanya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie/HO), menetapkan dan menjalankan Standar Operational Procedure (SOP) yang merupakan prinsip-prinsip pengelolaan PATEN, melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala untuk manajemen pendokumentasian segala proses yang terjadi dalam PATEN baik kendala maupun alur penggunaan PATEN, mengidentifikasi dan mengevaluasi staff TI secara regular termasuk latar belakang pendidikan dan keterampilan sehingga memahami pentingnya pemanfaatan TI, mengidentifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk menunjang PATEN.
Keyword: Capability level, COBIT 5, e-government, infrastructure

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: