Judul: Peran Pemimpin Lokal terhadap Aksi Kolektif Masyarakat dalam Upaya Pemulihan Hutan Mangrove (Kasus: Hutan Mangrove Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara)”.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis peran pemimpin lokal dalam aksi kolektif rehabilitasi hutan mangrove; dan kedua, menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat timbulnya aksi kolektif di kalangan warga Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Penelitian dilakukan selama satu bulan dengan menggunakan metode survei kepada sejumlah 30 responden yang diwawancara melalui kuesioner terstruktur. Hasil penelitian menemukan, pertama, di mata warga (responden), pemimpin lokal merupakan panutan karena sifat dan sikap yang baik, mampu membangun kebersamaan sehingga terbentuk kekuatan kolektif, sehingga mampu menggalang aksi perlawanan. Kedua, faktor pendorong aksi kolektif ditemukan lebih besar dari faktor penghambat. Faktor pendorong antara lain adalah, kondisi struktural yang mendorong konversi hutan mangrove, menurunnya pendapatan ekonomi dari sumber daya mangrove, adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Adapun faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya (dana, waktu) dan lemahnya perlindungan individu nelayan.
Keyword: aksi kolektif, faktor pendorong, faktor penghambat, peran pemimpin lokal, rehabilitasi

Judul: nstitutional Analysis Of Mangrove Rehabilitation in Karangsong Indramayu West Java
Abstrak: Kawasan pesisir Desa Karangsong mengalami kerusakan akibat abrasi yang dipicu oleh konversi hutan mangrove menjadi kawasan tambak yang terjadi sejak tahun 1960-an. Kondisis pesisir Karangsong tanpa hutan mangrove pada akhirnya mengakibatkan kerusakan tanggul tambak akibat abrasi dan penurunan hasil produksi budidaya serta hasil tangkapan ikan dan udang di sekitar pesisir akibat daya dukung lahan yang semakin menurun, sehingga menjadi dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Upaya pemulihan kawasan pesisir melalui aksi bersama rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh Kelompok Pantai Lestari sejak Tahun 2008, telah berhasil membentuk kembali hutan mangrove di pesisir Desa Karangsong yang kemudian dikelola dan dijadikan lokasi ekowisata. Manfaat ekologi maupun ekonomi dapat dirasakan baik oleh pengelola maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor pendorong terbentuknya aksi bersama rehabilitasi kawasan mangrove Karangsong, menganalisis perubahan hak kepemilikan, menganalisis aktor dan tata kelola/kelembagaan kawasan mangrove, serta menganalisis biaya transaksi dalam menerapkan kelembagaan berkelanjutan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap key informan dan survey terhadap responden yang dipilih secara purposive. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui analisis property rights, analisis stakeholder, content analysis, dan analisis biaya transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong Kelompok Pantai Lestari melakukan aksi bersama dalam rehabilitasi mangrove Karangsong berasal dari faktor eksternal dan internal. Dari faktor eksternal yaitu adanya kerusakan pesisir Karangsong dan dukungan dari stakeholders lain serta dari faktor internal yaitu penurunan penghasilan, penyelamatan asset, willingness to invest serta pengetahuan dan pengalaman berorganisasi para pendiri Kelompok Pantai Lestari. Perubahan hak kepemilikan telah terjadi pada kawasan mangrove yang direhabilitasi dari open access menjadi group/communal property. Kejelasan status lahan menjadi salah satu faktor keberhasilan rehabilitasi mangrove. Kelompok Pantai Lestari yang didukung oleh pemerintah Desa Karagsong, Diskanla dan Pertamina menjadi aktor kunci dalam upaya pemulihan kondisi mangrove di pesisir Karangsong. Desain kelembagaan yang berkelanjutan menitikberatkan pada peningkatan dalam sinergitas dan koordinasi antar stakeholders serta keterlibatan masyarakat setempat melalui pemberdayaan. Estimasi biaya transaksi yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan kelembagaaan pengelolaan kawasan mangrove berkelanjutan di Karangsong adalah sebesar Rp. 516.426.000,- per tahun yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosialisasi, koordinasi, pemberdayaan masyarakat dan pengawasan kawasan., The coastal area of Karangsong Village was damaged due to abrasion triggered by the conversion of mangrove forests into pond areas that occurred since the 1960s. Coastal without mangrove forest eventually resulted in damage to pond embankments due to abrasion as well as decline in cultivation yields due to the decreasing carrying capacity of the land. The decline of fish and shrimp catches around the coast became the bad impact felt by the fishermen. Efforts to restore coastal areas through collective action of mangrove rehabilitation conducted by Kelompok Pantai Lestari since 2008 have succeeded in reshaping mangrove forest in coastal Karangsong village which then managed and used as location of ecotourism. Ecological and economic benefits are gained both by the managers and the surrounding community. This research was conducted in Karangsong Village, Indramayu District, Indramayu Regency, West Java. The purposes of this research are to analyze the factors driving collective action of rehabilitation of Karangsong mangrove area, to
Keyword: collective action, institutional design, mangrove area, property rights, stakeholders pemangku kepentingan, Rehabilitasi Mangrove, Pengelolaan Mangrove, Mangrove Pesisir, Mangrove berkelanjutan

Judul: Estimation of Additive and Non-Additive Genetic Variances of Body Weight, Egg Weight and Egg Production for Quails (Coturnix coturnix japonica) with an Animal Model Analysis
Abstrak: This study estimates the additive and non-additive variances for egg production and body weight traits of two lines of quails from a long-term selection with the help of the REML method. For the body weight of 42-day-old females (BW42f) and males (BW42m), a total of 7,934 records for line 1 and 7,214 records for line 2 from 21 generations were used in our analyses. Additionally, 1,717 records of females from line 1 and 1,671 records of females from line 2 contained information on their egg production at an age of 42 to 200 days (EN200), on the average egg weight for the first 11 weeks of their laying season (EW1), on the average egg weight from weeks 12 to 23 (EW2), and on their body weight at an age of 200 days (BW200f). A multivariate additive animal model and one-trait dominance models, which include the inbreeding coefficients as covariates, were fitted to the data. The estimates of the heritability gained from our dominance models were smaller than those from the additive model. For line 1, the heritability values decreased for EN200 from 0.35 to 0.32, for EW1 from 0.66 to 0.56, for BW200f from 0.42 to 0.38, and for BW200m from 0.51 to 0.49, respectively. For the first line, the respective ratio (d2) of the dominance variance to the phenotypic variance for EN200, EW1, BW200f and BW200m was 0.08, 0.22, 0.09 and 0.21, and the values for the second line were 0.12, 0.06, 0.001 and 0.23.
Keyword: