Judul: Kebijakan Resolusi Konflik Usaha Tambang Di Kawasan Hutan: Studi Kasus Di Kalimantan Timur
Abstrak: Sistem pengelolaan SDA di Indonesia terdistribusikan dalam sektor-sektor (situation) sehingga mempengaruhi penyusunan aturan main dalam pengelolan SDA yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (structure). Aturan main tersebut mempengaruhi perilaku pengusaha dan penguasa (pemerintah) dalam pelaksanaan pengurusan SDA (behaviour) sehingga memunculkan persoalan konflik pemanfaatan SDA yang masih terus terjadi dan bermuara pada kerusakan SDA itu sendiri (performance). Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memformulasikan kebijakan yang tepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan. Untuk mencapai umum tujuan itu, maka dijabarkan tujuan-tujuan khusus sebagai berikut: (1) Menganalisis kinerja dan perilaku aktor dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (2) Menganalisis kelembagaan kesejarahan dan situasi dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (3) Memformulasikan penataan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Kalimantan Timur dengan fokus lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan, pengamatan terlibat dan review dokumen. Informan terdiri dari 10 orang di tingkat pusat, 15 orang di tingkat provinsi, 20 orang di tingkat kabupaten terdiri dari Kementerian Kehutanan dan unit pelaksana teknisnya di daerah, Tim Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan, masyarakat dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Informan kunci ini ditentukan secara snowball. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kelembagaan dan SSBP (situation, structure, behavior, performance) yang didukung dengan analisis isi (content analysis), analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) dan analisis deskriptif kualitatif. Situasi kebijakan ditandai oleh karakteristik SDH yang secara dejure dikuasai pemerintah, tetapi defacto open access, sifat keberadaan tambang di atas permukaan lahan, biaya transaksi yang tinggi untuk memperoleh informasi potensi dan sebaran batubara, dan pola interaksi, komunikasi dan koordinasi antar pemerintahan yang kurang lancar sehingga menambah biaya pelaksanaan kebijakan (policing cost). Situasi tersebut mempengaruhi penyusunan struktur kebijakan usaha tambang di kawasan hutan. Kelembagaan kesejarahan menunjukan bahwa kebijakan usaha pertambangan sejak era kolonial hingga era reformasi (path dependency) belum mengalami perubahan, dimana sektor pertambangan dan kehutanan masih ditempatkan sebagai tumpuan dan penopang pertumbuhan ekonomi melalui rezim ekstraksi SDA tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungannya. Persoalan konflik kebijakan tidak muncul di era Kolonial dan mulai muncul pada era Orde Lama dalam bentuk konflik laten. Pada era Orde Baru muncul konflik permukaan karena penetapan areal yang sama untuk wilayah tambang dan kawasan hutan, namun konflik tersebut dapat diredam dengan keberadaan Inpres No.1/1976 sebagai salah satu solusi atas konflik pemanfaatan lahan. Struktur kebijakan mempengaruhi perilaku aktor pemerintah yang masih melakukan ‘negosiasi’ dan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam proses perizinan dan pelaksanaan kebijakan dengan pelaku usaha. Pelaku usaha (agent) dengan kekuatan modal berupa rente ekonomi yang tinggi (US$ 20 per ton), SDM yang berkualitas, jejaring kekuasaan yang luas, dan teknologi informasi yang canggih telah mempengaruhi pemerintah (principal) dalam menyusun kebijakan publik yang diarahkan untuk keamanan dan keuntungan bagi kepentingan bisnisnya. Hal ini menunjukkan ada ketidakseimbangan kekuasaan dan ketimpangan informasi antara pelaku usaha dengan aparatur negara yang memunculkan kasus penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan di lapangan. Contohnya pelaku usaha yang berorientasi hit and run dan rent seekers, tidak memiliki NPWP dan menunggak
Keyword: resolusi konflik, pinjam pakai kawasan hutan, struktur kebijakan, kontestasi dan penataan kelembagaan

Judul: Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan: Perspektif Hubungan Principal-Agent
Abstrak: Penggunaan kawasan hutan (PKH) adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Kebijakan PKH bertujuan untuk mengatur penggunaan kawasan hutan bagi kegiatan sektor lain yang diharapkan menjadi upaya pemerintah dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Digulirkannya kebijakan PKH ini mengakibatkan permohonan izin penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) berkembang sangat pesat sejalan dengan maraknya kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia. Penelitian implementasi kebijakan PKH ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengungkap realitas pelaksanaan kebijakan PKH. Pendekatan studi kelembagaan khususnya dalam perspektif hubungan principal-agent (agency theory) dilakukan untuk mengetahui hubungan pemerintah sebagai prinsipal (P) dan perusahaan pertambangan pemegang IPPKH sebagai agen (A) yang didukung oleh analisis-analisis lainnya yang relevan seperti analisis peraturan perundang-undangan, analisis kesenjangan kebijakan (analisis asumsi), analisis stakeholder, dan analisis respon. Penelitian dilakukan di Bogor, Jakarta dan beberapa lokasi observasi yaitu: Samarinda dan Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur), Banjarbaru dan Tanah Bumbu (Provinsi Kalimantan Selatan), Kendari, Konawe Utara dan Kolaka (Provinsi Sulawesi Tenggara). Data sekunder dan informasi telah dikumpulkan sebelum penelitian, sedangkan penelitian efektif dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Nopember 2013. Metode pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan dalam proses penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendekatan/teknik: 1) penelusuran dokumen, 2) wawancara dengan informan kunci dan responden, dan 3) observasi lapangan. Perumusan kebijakan penggunaan kawasan hutan mengikuti model inkrementalis atau model tahap demi tahap (incrementalist model). Pemerintah telah beberapa kali mengganti dan merevisi peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan PKH. Kebijakan PKH ini sebenarnya telah dirumuskan dengan tepat. Namun, ketepatan perumusan kebijakan PKH tersebut tidak menjamin mendapatkan respon yang baik dari pemegang IPPKH sebagai subyek utama implementasi kebijakan tersebut. Respon buruk dari pemegang IPPKH terhadap kebijakan PKH menunjukkan bahwa kebijakan PKH gagal mencapai tujuan. Dalam implementasi kebijakan PKH terdapat beberapa asumsi yang dibangun oleh para perumus kebijakan, yaitu: implementor mengerti persoalan pengelolaan hutan, implementor mau (berkomitmen) dan mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, kegiatan perencanaan sektor pertambangan sama dengan sektor kehutanan, dan kebijakan dapat dijalankan dengan baik oleh para pihak di lapangan. Namun, dalam tataran implementasi asumsi-asumsi tersebut justru menjadi sumber persoalan bagi pelaksanaan di lapangan. Sehingga hampir semua asumsi yang dibangun dalam kebijakan PKH tidak dapat dipenuhi. Hasil analisis para pihak menunjukkan bahwa Kementerian Kehutanan menjadi pihak kunci sedangkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) menjadi pihak utama yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan PKH. Peranan keduanya menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kemudian dalam analisis peranan terhadap setiap pihak yang berkepentingan, terdapat keseimbangan yang cukup baik antara hak (rights), tanggunjawab (responsibilities) dan manfaat (revenues) untuk masing-masing pihak. Sedangkan hubungan (relationships) antara para pihak terjalin dalam berbagai tingkat, dari bekerjasama sampai dengan adanya konflik. Namun, keseimbangan peranan dan hubungan yang dibangun oleh pemerintah tidak cukup membantu bagi keberhasilan implementasi kebijakan PKH ini. Dalam hubungan antara pemerintah sebagai P dan perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebagai A, perbedaan kepentingan dan tujuan antara P dan A menjadi permasalahan utama dalam mengkaji hubungan P-A. Hubungan P-A dalam implementasi kebijakan PKH mempunyai kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut adalah: inisiatif untuk
Keyword: Implementasi kebijakan, principal-agent, moral hazard

Judul: Approximation of the Median of Poisson Distribution Using the Relation of Poisson-Gamma Distribution
Abstrak: A major drawback of median is that median cannot usually be defined in closed form, even in the cases where their distribution functions are known. This study gives an approximation of the closed form for the median of the Poisson distribution by using the relation of Poisson-Gamma distribution. The approximation uses elementary techniques based on the monotonicity of certain sequences involving tail probabilities of the Poisson distribution and the Central Limit Theorem. Furthermore, a closed form expression for the mean absolute deviation 􀜧|􀜰􀰒 􀵆 􀜯􀝁􀝀􁈺􀜰􀰒􁈻| is also studied. The median is relevant because of the fact that it minimizes the mean absolute deviation of a Poisson random variable (􀜰􀰒􁈻 by considering median as central tendency.
Keyword: