Judul: Pengelolaan Sumberdaya Hutan oleh Pemerintah vs Komunitas Lokal: Upaya Mencari Titik Temu (Kasus: Kampung Cisangku dan Kampung Nyungcung, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)
Abstrak: Upaya penyelamatan sumberdaya hutan dilakukan pemerintah untuk menghindari penurunan sumberdaya hutan. Salah satunya adalah perluasan kawasan konservasi Halimun Salak dengan ditetapkan SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003. Surat keputusan tersebut menetapkan perubahan fungsi kawasan eks Perum Perhutani atau eks hutan lindung dan hutan produksi terbatas disekitar TNGH menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Berdasarkan SK tersebut, masyarakat yang berada di dalam kawasan tidak dapat menempati kawasan TNGHS. Hal inilah yang menyebabkan konflik. Untuk meresolusi konflik dilakukan suatu pengelolaan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Pola pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas lokal, (2) Persepsi pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan LSM) terhadap sumberdaya hutan, (3) Hubungan karakteristik sosial ekonomi dengan persepsi komunitas lokal pada sumberdaya hutan, dan (4) Persepsi pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan berhubungan dengan perbedaan pengelolaan kolaboratif (bersifat top down dan bottom up) sebagai upaya mencari titik temu. Penelitian dilaksanakan di Kampung Cisangku dan Kampung N
Keyword: 

Judul: Analisis Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Studi Kasus Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau).
Abstrak: Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Namun demikian peran sektor kehutanan yang demikian penting bagi pembangunan nasional ternyata selama dua dasawarsa terakhir masih meninggalkan berbagai masalah kehutanan terutama hilangnya manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan akibat operasional industri kehutanan, sehingga hutan sejak dulu selalu menjadi arena pertarungan antara negara dan masyarakat. Setelah sekian lama diabaikan dalam pembangunan kehutanan maka tumbuhnya kesadaran mengenai haknya terhadap hutan telah membangkitkan semangat masyarakat Desa Segamai dan Desa Serapung untuk berjuang merebut hutan tersisa di Semenanjung Kampar. Perjuangan ini merupakan manifestasi kontra hegemoni oleh masyarakat terhadap hegemoni negara atas sumber daya hutan yang dalam praktiknya memberikan penguasaan hutan yang begitu besar kepada industri kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengungkap lebih dalam memahami dinamika hegemoni negara atas hutan, munculnya kontra hegemoni masyarakat yang kehilangan aksesnya terhadap hutan untuk merebut kembali hutan yang tersisa dan relasi kekuasaan yang terbentuk dari perjalanan kontestasi hegemoni penguasaan hutan di Riau. . Kerangka pikir penelitian ini berlandaskan konsep utama Hegemoni dari Antonio Gramsci, Diskursus Hegemoni dari Laclau & Mouffe, Konsep Aparatus Negara dari Loius Althusser serta konsep Actor Centred Power dari Max Krott. Adapun konsep “Shifting Contestation into Cooperation” digunakan untuk memastikan adanya perubahan bentuk hubungan kontestasi antar aktor kepada hubungan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya hutan saat terdapat kompatibilitas unsur kepentingan dan pengaruh antar aktor. Penelitian ini bersifat kualitatif verifikatif. Tahapan yang ditempuh meliputi tahapan pengumpulan data, serta penyajian hasil dengan menggunakan data pustaka melalui metode kepustakaan (library research) dan penelitian ini juga bersifat grounded yaitu dengan pengamatan (observation) dan wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Segamai dan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Pengambilan data di mulai sejak Bulan November 2015 hingga April 2016. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti logika induktif untuk membangun struktur makna dari pengalaman. Hasil kajian menunjukan domain atas hutan merupakan wujud hegemonisasi yang dilakukan negara untuk menguasai hutan. Ideologi domeinverklaring menjadi ideologi dominan yang hegemonik sejak tahun 1870. Dinamika hegemoni penguasaan hutan oleh negara lebih dilindungai oleh baju koersif dan aliansi antara negara kolonial dengan penguasa lokal sehingga rakyat secara terpaksa mengakui dan tunduk pada kekuasaan negara. Ideologi domeinverklaring masa kolonialisme diperkenalkan dan dipertahankan oleh Intelektual Organik Penguasa kolonial untuk menguasai lahan dan hutan di Indonesia, sehingga pembentukan v hukum nasional diawal kemerdekaan dipengaruhi oleh Intelektual Organik Indonesia yang mewarisi ideologi domeinverklaring. Hegemoni atas hutan oleh negara menyebabkan hak-hak penduduk desa atas hutan dibatasi dan semakin terhapus hingga saat ini. Masyarakat Desa Segamai dan Desa Serapung harus melakukan gerakan sosial untuk merebut hutan tersisa di Semenanjung Kampar. Perjuangan mendapatkan hutan tersisa di Semenanjung Kampar membutuhkan kerja politik dan kesabaran yang luar biasa karena minimnya kepercayaan negara terhadap masyarakat dan harus dihadapkankan pada persaingan perebutan hutan tersisa oleh investasi Restorasi Ekosistem. Gerakan sosial merebut hutan tersisa di Desa Segamai dan Desa Serapung dalam konsep Gramscian merupakan manifestasi kontra atau perlawanan terhadap hegemoni negara atas penguasaan hutan yang lebih berpihak kepada industri kehutanan. Namun dengan memilih program perhutanan sosial, kemenangan masyarakat dengan diterbitkannya Hak Pengelolaan
Keyword: hegemoni, kontra hegemoni, negara, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat

Judul: Electrophoretic Coating of Apatite Compouds on Stainless Steel 316L.
Abstrak: Stainless steel (SS) 316L is a metal which is used to bone plate. However, this metal still has low biocompatibility in a human body. The metal is coated by HAp in order to increase its biocompatibility. HAp on SS 316L is coated by electrophoretic deposition (EPD) method. We used two variables in EPD process, such as voltage and coating time to obtain the best coating. The XRD difractogram showed that SS 316L has been coated by HAp. Physical observation used by microscope optics showed that the best coating is achieved on 120V during 2 minutes.
Keyword: