Judul: Analisis ekonomi kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya ikan teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Abstrak: Teluk Palabuhanratu di perairan Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumberdaya ikan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Banyaknya aktor yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sumberdaya ikan yang terintegrasi. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi dan menganalisa peran masing-masing kelembagaan yang ada di Teluk Palabuhanratu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan; (2) Menganalisis tatanan kelembagaan tersebut dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan; dan (3) Menganalisis secara ekonomi kelembagaan pengelolaan sumberdaya ikan teluk Palabuhanratu dengan pendekatan biaya transaksi. Hasil studi menunjukkan : (1) Aktor-aktor yang harus dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan terdiri dari unsur pemeritah, masyarakat, akademisi dan apar keamanan. (2) Total biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 184.615.000,00. (3)Total biaya transaksi yang dikeluarkan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 9.962.500. (4)Berdasarkan tingkat diskonto 12 % terlihat bahwa dalam jangka waktu lima tahun nilai cost effectiveness analysis (CEA) pemerintah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CEA kelompok nelayan. Nilai CEA pemerintah mencapai sekitar Rp. 783.140.270,15 dan nilai CEA kelompok nelayan Rp. 25.521.874,33. (5) Format kelembagaan yang direkomendasikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu harus melibatkan masyarakat (formal dan informal), pemerintah, pihak swasta/usaha dan perguruan tinggi.
Keyword: 

Judul: Analisis Fungsi Kelembagaan Non-Pasar (Non-Market Institutions) dalam Efisiensi Alokasi Sumberdaya Perikanan (Studi Kasus: Pelabuhanratu, Kab. Sukabumi).
Abstrak: Perairan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi memiliki kekayaan laut yang beranekaragaman yang dapat dikembangkan. Terdapat banyak stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Pelabuhanratu. Sehingga sangat diperlukan kelembagaan yang mampu mengatur dan mengendalikan peran masing-masing stakeholder tersebut agar supply dan demand sumberdaya ikan tetap terkendalikan. Tujuan dalam penelitian ini antara lain, (1) Identifikasi kelembagaan non-pasar yang berperan dalam mengalokasikan sumberdaya perikanan di Pelabuhanratu; (2) Menganalisis fungsi dan peran kelembagaan non-pasar dalam mengatasi konflik pemanfaatan dan mengalokasikan sumberdaya perikanan di Pelabuhanratu; (3) Menganalisis peran aktor dalam kelembagaan non-pasar dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Pelabuhanratu; dan (4) Menganalisis efektivitas fungsi kelembagaan non-pasar dengan menggunakan indikator unsustainability, inequity, dan prosperity. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis konten, analisis stakeholder, dan analisis konflik. Analisis ini digunakan untuk melihat peran kelembagaan yang ada dan keterkaitan antar skateholder di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang paling dominan dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Perairan Pelabuhanratu adalah juragan/taweu, bakul, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, sedangkan aktor yang paling lemah adalah aparat desa dan perbankan. Stakeholder yang harus dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Perairan Pelabuhanratu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu termasuk Syahbandar Pelabuhanratu, Perguruan Tinggi, KUD Mina, Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pelabuhanratu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi, Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Ikan Pelabuhanratu (POKMASWAS), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Bakul, Juragan/Taweu, Kelompok Pengelola Rumpon, dan Polisi Perairan. Sedangkan stakeholder yang tidak harus dilibatkan secara langsung diantaranya, Perbankan, Aparat Desa, LEPP-M3R, dan industri pengolahan sumberdaya ikan. Konflik pemanfaatan yang terjadi seringkali muncul akibat rebutan ruang pemanfaatan dan penggunaan alat tangkap. Terdapat banyak peraturan yang mengatur alokasi sumberdaya ikan di Pelabuhanratu, namun belum terlaksana dengan baik
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: