Judul: Survei Sistem Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Indonesia
Abstrak: Jumlah penduduk Indonesia tahun 2000 adalah 20 I 24 1 999 orang (BPS, 2000). Sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang beragam. Islam adalah sebanyak 177 528 772 orang (BPS, 2000) atau 88%. Mulai tahun 1994 telah diadakan satu sistem sertifikasi halal dengan dibentuknya LP POM MUI. Sejak berdiri hingga sekarang, walaupun telah banyak manfaat yang dirasakan dengan adanya produk berlabel halal. namun produk yang belum berlabel halal masih jauh lebih banyak. Tanpa disadari umat Islam Indonesia sehari-hari telah mengkonsumsi produk yang masih diragukan kehalalannya. Karena itu dirasakan perlu adanya suatu penelitian untuk melihat perkembangan sistem sertifikasi dan labelisasi dengan tujuan untuk peningkatan produk halal di Indonesia
Keyword: 

Judul: Jaminan Kehalalan Berdasarkan Kelompok Bisnis Pangan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara
Abstrak: Jaminan kehalalan bagi penduduk muslim Indonesia merupakan kewajiban yang harus disediakan pemerintah. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar saat ini yaitu 88 % dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 239 juta penduduk. Kegiatan sertifikasi halal semata, belum cukup menjadi cara untuk menjamin kehalalan produk bagi konsumen muslim Indonesia. Penelitian LP POM tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 113.515 produk yang beredar sesuai dengan izin BPOM hanya 36,73 persen yang telah memiliki sertifikat halal. Dengan kata lain, 63,27 persen produk sisanya tidak ada jaminan kehalalannya, jika ditinjau dari pola pikir sertifikasi Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan regulasi halal di Indonesia, melalui 4 kelompok bisnis pangan yang ada. Berdasarkan PP No.28/2004 ada 4 kelompok bisnis yaitu kelompok bisnis pangan segar, industri rumah tangga ,industri pangan dan pangan siap saji. Selain poin diatas, dilakukan juga identifikasi terhadap penerapan system Jaminan kehalalan di beberapa Negara yaitu : (1) Negara Negara Teluk (dalam penelitian ini Arab Saudi dan Uni Arab Emirat), (2) Singapura, (3) Uni Eropa (Jerman dan Belanda), (4) Australia. Identifikasi terhadap penerapan system Jaminan kehalalan didasarkan pada model kerangka infrastruktur sistem jaminan keamanan pangan yaitu ; (1) legislasi/regulasi, (2) Pengendalian, (3) Jasa Laboratorium, (4) Inspeksi dan (5) Pelatihan, publikasi dan sosialisasi. Identifikasi regulasi secara detail dilakukan hanya untuk Indonesia, sementara untuk 4 negara lain yang ada dalam penelitian ini, identifikasi dilakukan berdasarkan data yang tersedia dari media public. Keberadaan regulasi halal di Indonesia di identifikasi dengan menelaah 98 regulasi dalam bentuk undang undang termasuk UU Pangan no 18/2012, peraturan pemerintah dan peraturan mentri atau kepala badan di setiap 4 kelompok bisnis yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi halal di Indonesia yang paling lengkap ada pada kelompok bisnis pangan segar sedangkan yang paling tidak lengkap ada pada bisnis pangan siap saji. Selain kesenjangan, penelitian ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam aturan. Regulasi terkait dengan peredaran atau masuknya daging ke Indonesia secara implisit menunjukkan bahwa daging halal yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat dapat masuk ke Indonesia. Hal ini terdapat pada PP No.95/2010 pasal 31 dan Permentan No.50 /2011 pasal 19. Dua (2) pasal tersebut pada hakekatnya bertolak belakang dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Kesehatan Masyarakat Veteriner No.8/2009 pasal 56 ayat 4 yang menyatakan bahwa semua daging hewan yang masuk ke Indonesia harus disertai dengan sertifikat veteriner dan halal. Ada 5 model sistem jaminan kehalalan yang tertangkap dari hasil penelitian ini. Model pertama jaminan kehalalan hanya berdasarkan proses sertifikasi halal yang sifatnya sukarela (voluntary). Indonesia merupakan negara dengan model sistem jaminan tersebut. Model kedua , negara yang menerapkan hukum Islam sebagai dasar hukum Negara. Jaminan kehalalan menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah, terutama untuk produk impor. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masuk dalam model kedua dari sistem jaminan kehalalan yang tertangkap dalam penelitian ini. Model ketiga diwakilkan oleh negara Singapura. Jumlah populasi muslim di negara ini memang minoritas yaitu 15 %, tetapi pemerintah menjamin kebutuhan muslim dengan adanya aturan yang tertuang pada AMLA (the Administration of Moslem Law Act). Jaminan kehalalan dilakukan melalui kegiatan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang merupakan bagian dari pemerintah. Model keempat adalah model
Keyword: Jaminan kehalalan, model sistem jaminan kehalalan, regulasi halal

Judul: A study of hardwood regeneration in the roanoke river bottomlands
Abstrak: The largest acreages of high-quality bottomland hard- woods in North Carolina are located along the Roanoke River below the Lake Gaston Reservoir. The natural water flow regime of this area has been altered by flood control and hydro-electric power operations. Periodic flooding occurs at unnatural intervals out of phase with the establishment of natural regeneration of forest trees. This study is part of a general appraisal of flooding damage and covers the three major timber types found along the Roanoke River; namely, tupelo-cypress swamps, ashpecan flats, and sweetgum terraces. Nine deer exclosures were constructed to differentiate inundation damage and the deer- browse damage in three major types at three different sec- tions of the river. Nine milacre plots were established inside each exclosure and twelve plots outside the exclosure in which seedlings were tallied by species, number, and height. To compare reproduction to planted stock, nursery-grown seedlings were planted in the corners of the tupelo-cypress and sweetgum milacre plots. Three soil samples were taken at two locations at each exclosure to determine soil charac- teristics.
Keyword: Hardwood, Bottomland