Judul: Analysis of IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing and the Eforts of Handling by Port State Measures Adoption Mecanism at Oceanic Fishing Port Nizam Zachman Jakarta
Abstrak: Praktik perikanan yang diklasifikasikan sebagai kegiatan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported and unregulated fishing – IUU Fishing) terjadi di banyak wilayah perairan dunia dalam skala besar-besaran. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 100 negara berperkara dengan masalah pencurian ikan. Praktik perikanan seperti ini mengakibatkan kerusakan habitat sumberdaya ikan akibat tindakan yang destruktif, terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang merugikan banyak negara berkembang sekitar 2 – 15 milyar dolar Amerika tiap tahunnya. Sesuai kategori PBB yang diacu pada dokumen International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing tahun 2001, suatu negara dapat dikategorikan sebagai Negara Bendera (negara yang memberikan perijinan penangkapan kepada suatu unit penangkapan ikan), Negara Pantai (negara yang memiliki pantai dan tempat terjadinya perkara IUU fishing), dan Negara Pelabuhan (negara tujuan pendaratan hasil tangkapan). Penelitian ini fokus pada peran Negara Pelabuhan dalam upaya menangani IUU Fishing sesuai dengan dokumen perjanjian yang dirancang oleh Food and Agriculture Organization mengenai Port State Measures (PSM) Agreement. Sebagai negara anggota FAO, Indonesia wajib menelaah kemungkinan melakukan adopsi terhadap dokumen tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini menganalisis kesiapan Indonesia dalam menerapkan kebijakan pengaturan PSM untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas praktik IUU fishing dengan menggunakan studi kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metoda yuridis komparatif. Adapun penentuan sampel diakukan secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dan peraturan di Indonesia telah mengakomodasikan enam dari tujuh butir kewajiban negara pelabuhan sesuai dengan dokumen PSM dan telah diterapkan di PPS Nizam Zachman Jakarta. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan di dalam pelaksanaanya yang meliputi pemahaman, sumberdaya manusia, kegiatan preventif, serta sarana dan prasarana penunjang.
Keyword: 

Judul: Implementasi Peraturan Internasional tentang Illegal Unreported and Unregulated Fishing oleh Indonesia sebagai Negara Bendera.
Abstrak: Indonesia memiliki peran sebagai Negara Bendera (Flag State) yang melaksanakan International Plan of Action (IPOA) dalam memberantas IUU fishing. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan substansi kewajiban Negara Bendera (Flag State), aturan perundang-undangan Indonesia yang relevan serta implementasi aturan Negara Bendera (Flag State) dalam memberantas IUU fishing lingkup darat, salah satunya di PPS Nizam Zachman, Jakarta. Penelitian ini menerapkan studi kepustakaan dan survei. Studi kepustakaan mencakup penerapan analisis yuridis normatif terhadap aturan Negara Bendera, kemudian dibandingkan terhadap aturan perundang-undangan Indonesia dengan menerapkan analisis yuridis komparatif. Penerapan dari aturan perundang-undangan Indonesia yang sudah sejalan dengan aturan Negara Bendera (Flag State) diteliti di lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta. Substansi aturan internasional dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu peraturan pendaftaran kapal dan aturan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Peraturan internasional tentang pendaftaran kapal membahas pendaftaran kapal sesuai standar, pengadaan kapal, dan pendaftaran kapal di laut lepas. Peraturan internasional tentang pemantauan, pengendalian dan pengawasan membahas tentang sistem pemantau kapal, logbook, dan observer. Indonesia telah menerapkan aturan Negara Bendera. Aturan perundang-undangannya Indonesia sudah lengkap untuk memberantas IUU fishing, namun terjadi perbedaan hukum pada substansi pengadaan kapal. Implementasi aturan tentang sistem pemantauan kapal, logbook, dan observer di PPS Nizam Zachman masih memiliki kekurangan yang memberikan peluang terjadinya tindakan IUU fishing. Strategi untuk mengatasi masalah ini adalah peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap sistem pemantauan kapal, logbook, dan observer.
Keyword: IPOA-IUU, IUU fishing, Negara Bendera

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: