Judul: Masalah Dan Kebijakan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari : Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework
Abstrak: Setiap terwujudnya regulasi hampir selalu melibatkan berbagai pemikiran dan aktor-aktor pendukung beserta kepentingan yang ada di dalamnya. Kepentingan aktor beserta latarbelakangnya seringkali menimbulkan perubahan keyakinan dan tujuan dari regulasi yang sudah berjalan. Demikian pula halnya dengan regulasi mengenai kebijakan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) ternadap Hutan Alam. Pemerintah mewajibkan kepada pemegang Ijin IUPHHK Hutan Alam untuk melakukan sertifikasi PHPL dengan tujuan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Penelitian yang dilakukan mengenai sertifikasi PHPL ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi atas arah pelaksanaan kebijakan dalam menjawab permasalahan pada pengelolaan hutan alam di Indonesia. Kerangka Koalisi Advocacy (Advocacy Coalition Framework, ACF) adalah kerangka kerja yang dikembangkan untuk memahami dan menjelaskan perubahan keyakinan dan kebijakan saat timbul ketidaksepakatan atas tujuan regulasi dan digunakan untuk menganalisa perubahan yang terjadi secara dinamis terhadap faktor-faktor sebagai kondisi yang dapat merubah kebijakan. Pelaksanaan sertifikasi PHPL yang diwajibkan oleh pemerintah ini kemudian menimbulkan pertanyaan orientasi manakah yang lebih dominan antara kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi PHPL ini bertujuan sekedar memerlihatkan kepatuhan akan aturan (compliance) tentang kelestarian hutan atau benar-benar menguatkan pemenuhan pencapaian kinerja pengelolaan hutan lestari (conformity). Atas dasar pertanyaan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menentukan koalisi dalam arah kebijakan sertifikasi PHPL yang terjadi menggunakan kerangka ACF dimana analisa dilakukan dengan mempelajari sejarah kebijakan sertifikasi, identifikasi peran aktor dan koalisinya dan (2) Merumuskan rekomendasi atas arah kebijakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari pada hutan alam. Riset bersifat fenomenologi dan dilakukan untuk menelaah proses kebijakan terkait sertifikasi PHPL di Indonesia. Telaah kebijakan difokuskan kepada produk kebijakan terkait sertifikasi PHPL untuk melihat alur dan kerangka pikir. Hal ini ditelaah dengan menggunakan analisa diskursus. Keseluruhan langkah dilakukan untuk memastikan kerangka koalisi yang terjadi yang dalam hal ini adalah dugaan aktor dan kerangka pikirnya, serta bentuk dan arah koalisi yang terjadi berdasarkan parameter tetap dan kejadian eksternal sebagaimana kerangka baku ACF. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam kurun waktu dari tahun2000 sampai dengan 2015, penerapan kebijakan sertifikasi PHPL terbagi kedalam tiga dinamika periode waktu. Masing-masing periode waktu menunjukan adanya perubahan arah kebijakan sertifikasi PHPL. Pendekatan menggunakan ACF menemukan bahwa dalam proses pengambilan keputusankebijakan atas sertifikasi PHPL yang berlaku di Indonesia terdapat dua koalisi yang mempertentangkan duakepentingan. Koalisi pertama adalah pihak atau aktor yang menggunakan sertifikasi dengan tujuan untuk menunjukan kepatuhan terhadap legal formal aturan yang berlaku pada pengelolaan hutan alam. Koalisi yang kedua adalah pihak atau aktor yang menggunakan sertifikasi dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai sumberdaya. Hasil telaah pada kebijakan sertifikasi PHPL menunjukan bahwa penilaian pada sertifikasi mandatory cenderung pada pemenuhan terhadap kepatuhan peraturan pemerintah yang berlaku. Sementara faktanya pasar kayu internasional lebih memilih untuk menerima sertifikasi yang penilaiannya berdasarkan pemenuhan kesesuaian pada standar dan kriteria pengelolaan hutan lestari. Hal tersebut membuat sertifikasi PHPL yang seharusnya merupakan penilaian atas pemenuhan terhadap standar pengelolaan hutan yang lestari menjadi tidak tercapai.
Keyword: Advocacy Coalition Framework, Kepatuhan, Kesesuaian, Sertifikasi, Hutan Alam

Judul: Tren Produksi Kayu Bulat Hutan Alam pada Unit Manajemen Bersertifikat PHPL Wajib dan Sukarela
Abstrak: Penurunan produksi kayu bulat di Indonesia disebabkan pengelolaan hutan belum mencapai tujuan kelestarian hasil dan kayu diperoleh secara illegal. Upaya pemerintah terhadap perbaikan tata kelola hutan secara lestari melalui kewajibkan setiap unit manajemen melakukan kegiatan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Selain itu pada tingkat internasional terdapat pengembang standar dan kriteria penilaian hutan lestari secara sukarela. Kedua hal tersebut dikarenakan dalam persaingan pasar industri kayu, konsumen kayu tropis dari negara maju mulai memperhatikan keabsahan legalitas kayu yang dikelola secara lestari. Namun di Indonesia terdapat kesenjangan perolehan nilai transaksi ekspor kayu yang mengalami peningkatan sedangkan bahan baku kayu hutan alam mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk mengetahui implementasi sertifikasi PHPL. Aspek yang diteliti terdiri dari jumlah penerima sertifikasi, perolehan insentif, disinsentif, dan perkembangan produksi. Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, serta pencatatan data sekunder. Analisis data dilakukan secara diskriptif terhadap tiga sampel unit manajemen bersertifikat PHPL wajib dan sukarela. Hasil menunjukkan perolehan sertifikat PHPL terbanyak pada skema wajib di tingkat unit manajemen hutan alam. Unit manajemen penerima sertifikat PHPL tidak mempermasalahkan adanya syarat sertifikasi PHPL dalam penurunan produksi kayu. Namun faktor yang mempengaruhi penurunan produksi yaitu cuaca, topografi, dan minimal jatah tebangan tahunan. Perolehan insentif sertifikat PHPL dari segi harga jual kayu tidak mempengaruhi peningkatan harga kayu di pasar industri primer. Faktor harga jual dipengaruhi biaya pengusahaan hutan, fakta pasar industri primer, dan kesepakatan konsumen. Sedangkan biaya kegiatan sertifikasi merupakan perolehan disinsentif dari sertifikat PHPL wajib dan sukarela di tingkat unit manajemen hutan alam .
Keyword: disinsentif, insentif, produksi kayu bulat legal, sertifikasi wajib dan sukarela

Judul: Approximation of the Median of Poisson Distribution Using the Relation of Poisson-Gamma Distribution
Abstrak: A major drawback of median is that median cannot usually be defined in closed form, even in the cases where their distribution functions are known. This study gives an approximation of the closed form for the median of the Poisson distribution by using the relation of Poisson-Gamma distribution. The approximation uses elementary techniques based on the monotonicity of certain sequences involving tail probabilities of the Poisson distribution and the Central Limit Theorem. Furthermore, a closed form expression for the mean absolute deviation 􀜧|􀜰􀰒 􀵆 􀜯􀝁􀝀􁈺􀜰􀰒􁈻| is also studied. The median is relevant because of the fact that it minimizes the mean absolute deviation of a Poisson random variable (􀜰􀰒􁈻 by considering median as central tendency.
Keyword: