Judul: Pengembangan Standar Pelabuhan Pelaksana Port State Measures Agreement 2009 di Indonesia
Abstrak: Illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing tidak hanya mengancam pengelolaan perikanan yang berujung pada kelangkaan ikan, akan tetapi juga perekonomian suatu negara pantai. Salah satu instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat untuk mengatasi permasalahan IUU Fishing adalah Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA 2009). Pemerintah Indonesia meratifikasi PSMA 2009 dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2016. Negara peratifikasi diamanatkan oleh PSMA 2009 untuk menetapkan pelabuhan pelaksana, namun tidak disertai dengan standar pelabuhan yang ditetapkan tersebut. Ketiadaan standar pelabuhan akan berdampak pada efektivitas pelayanan dalam pencegahan, penghalangan, dan pemberantasan IUU Fishing. Oleh sebab itu, diperlukan standar agar tujuan utama PSMA 2009 berjalan optimal, utamanya di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman kelas pelabuhan perikanan dan perbedaan fungsi pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) membangun standar layanan pelabuhan pelaksana PSMA 2009; (2) mengevaluasi kesiapan pelabuhan pelaksana PSMA 2009 dalam pencegahan IUU Fishing; dan (3) menyusun strategi dan rekomendasi operasionalisasi pelabuhan pelaksana PSMA 2009. Metode analisis yang digunakan untuk tujuan 1 adalah content analysis dengan metode perbandingan. Metode analisis yang digunakan untuk tujuan 2 adalah gap analysis, dan metode analisis yang digunakan untuk tujuan 3 adalah logical model. Hasil analisis mengungkapkan bahwa standar yang harus dipenuhi oleh pelabuhan pelaksana PSMA 2009, yaitu (1) pelayanan permohonan, meliputi petugas pelayanan dalam menerima surat permohonan dan petugas analisis risiko; dan (2) pelayanan pemeriksaan, meliputi: petugas terlatih, petugas yang berwenang, petugas yang berbahasa Inggris, mekanisme koordinasi antar instansi, dan identiitas petugas. Dalam evaluasi pelaksanaan PSMA 2009, diperoleh informasi bahwa PSM belum dilaksanakan oleh pelabuhan-pelabuhan perikanan meski memiliki regulasi yang terstruktur mulai dari permohonan awal untuk masuk pelabuhan hingga pemeriksaan serta mekanisme pelaporannya. Pelaksanaan PSMA 2009 terdapat di Pelabuhan Umum Benoa yang yang dilakukan secara bersamaan antara rezim hukum Port State Control (PSC) dengan rezim hukum Port State Measures (PSM). Artinya terjadi dualisme rezim port state jurisdiction antara PSC dan PSM di Pelabuhan Umum Benoa. Sementara terkait dengan kesiapan pelayanan pelabuhan pelaksana PSMA 2009, hanya Pelabuhan Umum Benoa yang didukung oleh Tim Inspeksi PSM dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Benoa yang siap untuk melaksanakan pelayanan PSMA 2009, sedangkan pelabuhan perikanan perikanan di PPS Nizam Zachman, Bitung dan Bungus belum siap melaksanakan PSMA 2009. Rekomendasi yang dtawarkan untuk perbaikan pelayanan PSMA 2009 yaitu: (1) jangka pendek, meliputi pembentukan forum koordinasi pemeriksa kapal ikan asing, dan (2) harmonisasi PSC dan PSMA dalam pemeriksaan kapal ikan asing, di mana pemeriksaan kapal ikan asing di pelabuhan umum diberlakukan rezim PSC bersama PSMA, namun untuk pelabuhan perikanan hanya diberlakukan rezim PSMA; dan (2) jangka panjang, meliputi: (1) penyamaan metode pendidikan dan pelatihan pemeriksa kapal ikan asing; (2) penyamaan pemberian legalitas petugas pemeriksa kapal ikan asing; (4) penyamaan standar pemeriksaan; dan (5) pelatihan bahasa Jepang untuk pemeriksa kapal ikan asing.
Keyword: pelabuhan perikanan, IUU Fishing, PSMA 2009, petugas pemeriksa, pelabuhan umum

Judul: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Berbasis Ecofishingport (Studi Kasus Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta).
Abstrak: Penerapan standar pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (ecofishingport) di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan PPSNZJ merupakan pusat kegiatan pemasaran ikan tujuan ekspor yang sangat mengutamakan kualitas produk perikanan, sehingga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan sanitasi dan hygienitas. Di sisi lain, pelabuhan perikanan merupakan fasilitas publik dimana berbagai kegiatan perikanan dilakukan, mulai dari kegiatan persiapan melaut, pendaratan ikan, tambat labuh kapal, pemasaran dan distribusi serta pengolahan hasil tangkapan. Kegiatan-kegiatan tersebut menimbulkan dampak bagi lingkungan, seperti penurunan kualitas perairan, sampah padat, limbah cair yang mencemari tanah dan air, bau yang tidak sedap dan sebagainya. Pengelolaan lingkungan berbasis ecofishingport mencakup keselarasan dalam pengelolaan aspek produksi di pelabuhan perikanan dan lingkungan sebagaimana pendekatan sustainable development yang menyimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan (Kay and Alder, 1999). Indonesia telah mengatur tata laksana penerapan standar ecoport untuk pelabuhan niaga. Untuk pelabuhan perikanan, penerapan prinsip ecoport masih sebatas kajian dan perencanaan (FDA dan KKP, 2013; Kepmen KP No 45 tahun 2014). Penelitian penerapan standar ecofishingport dimulai dari PPSNZJ sebagai salah satu pelabuhan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Tujuan umum penelitian ini adalah melakukan studi pengelolaan pelabuhan perikanan berbasis ecofishingport dengan studi kasus PPSNZJ. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah: (1) Mengidentifikasi aspek lingkungan signifikan dan pengelolaannya di PPSNZJ;(2) Melakukan analisis kelembagaan terkait pengelolaan ecofishingport di PPSNZJ; (3) Mengidentifkasi regulasi pengelolaan PPSNZJ dan menentukan rumusan standar ecofishingport; (4) Menentukan strategi pengelolaan ecofishingport di PPSNZJ; (5) Melakukan simulasi dinamik pengelolaan ecofishingport di PPSNZJ. Tujuan-tujuan penelitian tersebut dicapai dengan menggunakan alat analisis, yakni: (1) Strategic Overview Significant Environmental Analysis/SOSEA (2) Analisis Komparatif; (3) Analisis Kesenjangan/Gap Analysis: (4) model SWOT-FAHP; dan (5) Analisis Sistem Dinamik. Hasil analisis menggunakan pendekatan SOSEA menunjukkan bahwa Aspek lingkungan signifikan yang menjadi prioritas di PPSNZJ adalah Sampah padat (nilai IF= 3,16), Kualitas perairan (nilai IF= 2,91) dan Limbah cair (Nilai IF=2,89). Hasil pengujian kualitas air kolam pelabuhan didapatkan data yang menunjukkan beberapa parameter fisika, kimia dan biologi telah berada di atas baku mutu air laut (baku mutu berdasarkan Kep Men LH No.115 tahun 2003). Demikian pula pengujian terhadap air pada saluran output fasilitas Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), banyak parameter telah berada di atas baku mutu berdasarkan baku mutu air limbah untuk kegiatan/usaha industri pengolahan ikan (baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 69 Tahun 2013). Gambaran lingkungan strategis terhadap aspek lingkungan signifikan di PPSNZJ berupa peraturan dan kebijakan, image pelabuhan dan hubungan masyarakat serta rencana pengembangan pelabuhan. Lembaga formal pengelola PPSNZJ terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan Peirkanan dan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) d bawah Kementerian Bdan Usaha Milik Negara. Analisis komparatif antara UPT dan Perum Perindo menunjukkan bahwa peran UPT dan Perum belum sepenuhnya mendukung fungsi pengendalian lingkungan. Pengelolaan di bawah UPT dan Perum memiliki peran positif dan negatif dalam upaya penerapan ecofishingport di PPSNZJ. Pendekatan aspek regulasi menjelaskan bahwa terdapat regulasi lingkungan yang belum diimplementasikan di PPSNZJ meliputi: regulasi terkait penyusunan dokumen RKL/RPL, pelaksanaan pengelolaan sampah, pemantauan kualitas air laut dan air bersih dan juga penanganan limbah B3. Standar ecofishingport yang dihasilkan terdiri dari aspek lingkungan fisik
Keyword: pengelolaan lingkungan, pelabuhan perikanan, ecofishingport, sistem dinamik, PPS Nizam Zachman Jakarta

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: