Judul: Pemanfaatan wheat bran dalam pakan ikan mas Cyprinus carpio
Abstrak: Two experiments were conducted to evaluate the effect of wheat bran as a partial replacement of soybean meal and corn meal in the diet of common carp Cyprinus carpio. In these experiments, four experimental diets contained 0%, 10%, 20%, or 30% wheat bran were used. In experiment I, a triplicate experiment was conducted using fish with an initial body weight of 23 ± 0,13 g. Fish were cultured in floating net cage with size of 2 x 2 x1 m3 at Cirata lake, with a density of 250 fish/cage. Fish fed on the diet at satiation for 60 days. In experiment II, the diets were subjected to indirect digestibility test by using 0,05% Cr2O3 as a tracer. Two groups of fish with an initial body weight of 6 ± 0,12 g and 50 ± 0,18 g were held in aquaria 60 x 40 x 40 cm3 at density of 20 fish/aquaria. Feces were collected daily, 60 minutes after feeding, feces collection were done for 15 days. The results showed that utilization of wheat bran from 0 to 30% in the diet was not significantly affected the growth performance of fish, including protein retention, feed efficiency and daily growth rate. Those growth performance were in the range of 20,16 – 20,69%, 35,79 – 38,63%, and 93,44 – 98,03% respectively. Regardless of fish size, it was also found that protein digestibility of the diet was decreased when wheat bran was used in the diet at level of 20% or more. Based on the calculation of the price of diet to produce 1 kg of fish, it was found that the diet contain 20% of wheat bran had the most lowest production cost. It can be concluded that wheat bran can be used as a partial replacement of soy bean meal and fully replacement of corn meal for common carp up to 30%.
Keyword: 

Judul: Utilization of Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) in feed on growth of Common Carp Cyprinus carpio.
Abstrak: Biaya produksi ikan budidaya yang tinggi disebabkan harga pakan yang tinggi, karena bahan baku pakan yang digunakan masih didatangkan dari luar negeri. Untuk mengatasi hal ini, dapat digunakan bahan baku alternatif yang berpotensi digunakan sebagai bahan baku pakan. Salah satunya adalah Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) yang merupakan hasil samping industri penyulingan etanol. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah optimal DDGS pada pakan ikan terhadap kinerja pertumbuhan (laju pertumbuhan harian, efisiensi pakan, retensi protein, dan retensi lemak) serta kecernaan DDGS pada ikan mas Cyprinus carpio. Ikan mas yang digunakan berukuran 11,01±0,29 g. Wadah pemeliharaan yang digunakan yaitu akuarium berukuran 50x40x35 cm sebanyak 12 buah dengan padat tebar ikan 10 ekor per akuarium. Bahan baku utama yang digunakan dalam komposisi pakan yaitu tepung ikan, soybean meal (SBM), DDGS, dan pollard. Penelitian ini menggunakan empat perlakuan pakan buatan isonitrogenous dan isokalori dengan kadar DDGS yang berbeda, yaitu 0%, 25%, 50%, dan 75% DDGS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan DDGS dengan kadar yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap retensi protein dan optimal pada 25% DDGS yaitu 43,54±3,2% (P<0,05), namun tidak berbeda nyata pada retensi lemak. Pakan 0% dan 25% DDGS tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada parameter laju pertumbuhan harian, dengan nilai tertinggi 1,87±0,1%. Efisiensi pakan pada perlakuan 25% DDGS tidak berbeda nyata dengan pakan tanpa DDGS. Tingkat kelangsungan hidup ikan pada semua perlakuan 100%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 25% DDGS dalam pakan ikan mas memberikan hasil yang paling optimum pada parameter retensi protein, laju pertumbuhan harian, dan efisiensi pakan. Nilai kecernaan DDGS pada ikan mas yaitu 56,40%.
Keyword: 

Judul: Paradoks Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Konstruksi Dan Transformasi Sosial Komunitas Adat Ammatoa Kajang
Abstrak: Penetapan Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka babak baru tradisi berdesa Perbedaan menonjol dalam Undang – Undang Desa terletak pada asasnya, Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah berasaskan desentralisasi-residual berkedudukan sebagai pemerintahan di bawah sistem pemerintahan kabupaten/kota. Sementara, Undang – Undang Desa berkedudukan berasaskan rekognisi-subsidiaritas sebagai pemerintahan masyarakat. Undang – Undang Otoda menempatkan desa di bawah kontrol dan kewenangan pengaturan pemerintahan kota sedangkan Undang – Undang Desa baru ini memberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur kelembagaan dan masyarakatnya sendiri. Undang – Undang ini pula memberikan hak politik kepada masyarakat mengatur dirinya berdasarkan asal – usulnya disebut rekognisi dan desa memiliki kewenangan lebih luas menyelenggarakan pemerintah disebut subsidiaritas Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis konstruksi sosial pemerintah dan Komunitas adat dalam pengimplementasian asas rekognisi dan subsidiaritas Undang – Undang Desa terhadap komunitas Ammatoa Kajang dalam pembangunan, (2) Mengidentifikasi posisi Komunitas Adat Ammatoa Kajang dalam praktik – praktik pembangunan, (3) Menerangkan pola transformasi sosial yang berlangsung dari tahun 2004 – 2017 dalam komunitas Ammatoa Kajang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yang digunakan yakni studi kasus, etnografi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan Fokus Group Discussion (FGD). Sementara, data sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu, profil desa, dan Badan Pusat Statistik. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snowball yang memahami implementasi Undang – Undang Desa dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Dari kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 26 informan yang terdiri dari 14 orang anggota komunitas Adat Ammatoa Kajang, Pihak pemerintah terdiri dari 9 orang, dan Lembaga Swadaya Pemerintah terdiri dari 3 orang. Penelitian ini dimulai dari pada bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2019 yang berlokasi di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menemukan implementasi Undang – Undang Desa di Desa Tanah Towa menunjukkan konstruksi sosial rekognisi yang paradoks antara pihak pemerintah dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Paradoks konstruksi sosial rekognisi ketika yakni (1) aspek budaya, negara tidak menjadikan pasang (pesan, wasiat, risalah, dan amanah) sebagai sistem pengetahuan dan praktik kebudayaan dalam kelembagaan pendidikan formal, (2) aspek politik negara masih mempertahankan warisan orde baru sebagai sistem tatanan lama tetap dipertahankan sebagai sistem pemerintahan integral antara pemerintahan formal (desa administratif) dan pemerintahan adat menyatu dalam satu bentuk pemerintahan yakni pemerintahan formal desa. Di dalam Undang – Undang Desa sendiri sebagai tatanan tradisi baru berdesa menempatkan kelembagaan adat di bawah sistem pemerintahan formal, (3) pada aspek ekonomi komunitas adat Ammatoa Kajang masih ditempatkan sebagai objek pembangunan dan pengembangan ekonomi dan bertentangan dengan ajaran pasang, (4) aspek hukum, komunitas adat Ammatoa Kajang masih memiliki sistem hukum yang masih hidup, (5) rekognisi diberikan melalui penguatan kohesivitas dan soliditas masyarakat melalui program – program gotong royong. Paradoks Konstruksi Sosial Keberadaan elite kognitif di dalam masyarakat menyebabkan gap atau kesenjangan kepentingan dalam proses pengaturan kemasyarakatan. Gap kepentigan dan realitas konstruksi sosial terhadap Undang – Undang Desa secara ekspresif tidak nampak ke atas permukaan. Diskursus Undang – Undang Desa khususnya asas rekognisi – subsidiaritas terkait perubahan status desa adat dan penyusunan regulasi dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun
Keyword: Undang – Undang Desa, Konstruksi Sosial, Posisi sosial, Transformasi sosial