Judul: Hubungan Sistem Insentif Dengan Motivasi Kerja Auditor Pada Inspektorat Wilayah Propinsi Dki Jakarta
Abstrak: Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop) DKI Jakarta adalah Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) di Propinsi DKI Jakarta diatur dalam Kepres No. 15 Tahun 1983 pasal 4 (4) jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Propinsi. Tugas pokok Itwilprop yaitu melaksanakan pengawasan umum terhadap jalannya Pemerintahan di Propinsi DKI jakarta. Untuk merealisasikan tugas tersebut, Itwilprop berfungsi melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian atas laporan dari setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah serta melakukan pengusutan terhadap kebenaran laporan/pengaduan mengenai adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Itwilprop dipimpin oleh seorang inspektur, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur KDKI Jakarta. Instansi yang menjadi objek pemeriksaan Itwilprop sebanyak 111 unit organisasi yang berkantor sebagian besar terpisah dengan kantor Itwilprop. Kegiatan pemeriksaan disamping berdasarkan PKPT juga berdasarkan surat pengaduan masyarakat dan permintaan dari pimpinan / atasan dalam hal pemeriksaan akhir masa jabatan kepala unit organisasi. Untuk menunjang kegiatan operasional pengawasan dan memotivasi pegawai dalam meningkatkan produktivitas kerja Irwilprop telah menetapkan kebijakan berupa pemberian insentif bagi seluruh karyawan Itwilprop sebesar hari masuk kerja x tarif yang besarannya didasarkan kepada Jabatan dan kepangkatan sebagaimana dituangkan dalam surat Keputusan No. 07/09.073.521 Tahun 1998. 3 Pedoman pemberian insentif dimaksud berorientasi kepada tingkat kehadiran pegawai, sedangkan kegiatan APFP berorientasi kepada hasil kerja. Oleh sebab itu sistem pemberian insentif tersebut belum sejalan dan belum memenuhi prinsip pemberian insenif yang ideal, sehingga belum mencerminkan keadilan. Akibatnya proses pemeriksaan melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam program dan belum berfungsi sebagai motivator bagi auditor. Seiring dengan upaya meningkatkan peran dan mutu hasil pengawasan, maka insentif yang berperan sebagai penghubung antara kepentingan organisasi dan kepentingan pegawai, masalah sistem pemberian insentif saat ini perlu untuk dikaji. Yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dibatasi pada indikasi masalah sistem pemberian insentif yang dianggap belum berfungsi sebagai motivator bagi auditor. Adapun batasan masalah tersebut dapat dirumuskan masalah penelitiannya yaitu (1) Apa yang menyebabkan petugas pemeriksa kurang termotivasi ? (2) Bagaimana cara memotuvasi pegawai untuk meningkatkan hasil kerja melalui pemberian insentif ? (3) Bagaimana strategi yang dilakukan agar sistem insentif dapat memotivasi auditor? Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) menganalisa hubungan sistem pemberian insentif dan motivasi kerja auditor (2) memberikan usulan sistem pemberian insentif yang dapat memotivasi auditor guna meningkatkan prestasi hasl kerja. Sesuai dengan teknik analisis yang digunakan jumlah responden yang dijadikan objek penelitian sebanyak 32 orang, terdiri dari pejabat eselon IV dan V sebanyak 16 orang dan petugas pemeriksa sebanyak 16 orang. Untuk mendeskripsikan hubungan insentif dengan motivasi kerja auditor digunakan alat analisis Rank Korelasi dari Spearman. Dari temuan yang diperoleh dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: a. Kebijakan pemberian insentif bagi auditor sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus sebagai dorongan untuk meningkatkan produktivitas, namun dalam prakteknya kebijakan pemberian insentif dimaksud belum mencerminkan sistem insentif yang ideal walaupun antara sistem insentif dengan motivasi ada hubungan yang cukup kuat, tetapi korelasional antara variabel insentif dengan motivasi pada kelompok pejabat struktural, kepangkatan dan kelompok pendidikan D III/SLA tidak terjadi hubungan yang cukup kuat. b. Aspek yang menjadikan sistem insentif dirasakan belum ideal yaitu: Pemberian insentif kepada
Keyword: 

Judul: Analisis Kinerja Pemeriksaan Inspektorat Wilayah Propinsi Dki Jakarta
Abstrak: Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop) DKI Jakarta adalah organisasi pengawasan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI Jakarta). Sesuai dengan Kepmendagri No. 110 Tahun 1991, Itwilprop DKI Jakarta bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan teknis administratif di bawah pembinaan Menteri Dalam Negerj. Hak cipta milik IPB University Tugas pokok Itwilprop DKI Jakarta adalah melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1, Pemerintah Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif, Pemerintah Wilayah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Itwilprop DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Inspektur Wilayah Propinsi (Irwilprop). Untuk melaksanakan tugas pokoknya, setiap tahun disusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Data sekunder menunjukkan bahwa realisasi pemeriksaan antara Tahun Anggaran 1993/1994 s.d. 1997/1998 mencapai antara 40-59%. Ditinjau dari jenis temuan, maka proporsi terbesar temuan terfokus pada kesalahan-kesalahan prosedural seperti keterlambatan pelaporan dan human error. Dari 1.873 temuan antara tahun 1993/1994 1997/1998 temuan berupa kasus kerugian negara/daerah hanya 0.6%. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) adalah 260 hari pemeriksaan (HP). Peningkatan kinerja Itwiiprop DKI Jakarta diupayakan terus menerus. Langkah perbaikan kinerja tersebut dinyatakan dalam visi Itwilprop DKI Jakarta yaitu "membentuk profesionalisme melalui kemampuan dan membentuk citra melalui reputasi". Dari visi tersebut ada dua hal yang merupakan faktor penunjang kinerja Itwilprop DKI Jakarta, yakni profesionalisme dan reputasi. Dari dimensi manajemen sumberdaya manusia, profesionalisme Itwilprop DKI Jakarta terkait dengan keahlian yang diperlukan bagi pemeriksa, sedangkan reputasi terkait dengan kepribadian pemeriksa. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat. Salah satunya adalah dari dimensi sumberdaya manusia. Berkaitan dengan upaya merealisasikan visi Itwilprop DKI Jakarta, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana strategi peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah Propinsi DKI Jakarta dari perspektif manajemen sumberdaya manusia ?" Untuk mengukur kinerja Itwilprop DKI Jakarta, disusun instrumen penilaian kinerja, dengan lima (5) indikator, yaitu prosedur pemeriksaan, jadual pemeriksaan, penggunaan sumberdaya, kejelasan indikator pemeriksaan, dan fleksibilitas pemeriksaan. Penilaian masing-masing indikator tersebut menggunakan skala Likert dengan interval penilaian kuantitatif antara 03. Semakin tinggi penilaian kuantitatif berarti semakin baik pula kualitas indikator tersebut. dst..
Keyword: Kinerja

Judul: Hydrothermal Synthesis of Biphasic Calcium Posphate
Abstrak: Biphasio calsium phosphate (BCP), which was a mixture of hydroxypatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP), was synthesized by hydrothermal method followed by sintering process. Hydroxyapatite was produced by using natural calcium source CaO from hen's eggshell and (NH4)2HPO4 as phosphate souce, other hydroxyapatite sample was produce by using synthetic calcium source Ca(OH) and H3PO4 as phosphate source.
Keyword: