Judul: Dampak komposisi belanja pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan
Abstrak: Komposisi belanja pemerintah Indonesia setelah krisis ekonomi 1997 semakin didominasi oleh belanja rutin. Jika sebelum krisis rata-rata proporsi belanja rutin sebesar 60 persen dan belanja pembangunan 40 persen, namun pada tahun 2010 belanja rutin hampir mencapai 80 persen. Peningkatan porsi belanja rutin tersebut, awalnya merupakan konsekuensi dampak dari krisis. Sebagaimana diketahui, krisis telah mengakibatkan tingginya inflasi, tingkat suku bunga dan depresiasi nilai tukar. Pada tahun 1998 inflasi mencapai 77 persen, suku bunga SBI 3 bulan mencapai 50 persen dan Rupiah terdepresiasi hingga berada pada level Rp9 875 per dollar (235 persen). Instabilitas sektor moneter tersebut tentunya berpengaruh pada belanja rutin Pemerintah, utamanya untuk belanja gaji pegawai, subsidi, dan pembayaran bunga utang. Selama enam (6) tahun terakhir kondisi makro ekonomi Indonesia relatif berada dalam kondisi yang stabil. Selama 2006-2010 rata-rata tingkat inflasi sudah kembali berada pada kisaran 6.8 persen, suku bunga SBI 3 bulan sekitar 8.7 persen dan nilai tukar relatif stabil berada pada kisaran Rp9 499 per dolar. Namun demikian porsi belanja rutin Pemerintah tetap terus mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar pada belanja subsidi, belanja pegawai, dan pembayaran bunga utang. Selama 2006-2010, belanja subsidi rata-rata meningkat sebesar 19.7%, terutama untuk subsidi BBM. Kenaikkan subsidi BBM disebabkan oleh peningkatan konsumsi BBM rata-rata 5 persen per tahun. Pada tahun 2010 konsumsi BBM Indonesia sekitar 1.3 juta barel per hari. Sementara produksi kilang minyak Indonesia rata-rata hanya mencapai sekitar 700 ribu barel per hari. Indonesia merupakan negara importer neto BBM, sementara harga BBM ditentukan oleh Pemerintah (administered Price). Akibatnya ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia kebutuhan subsidi menjadi membengkak. Demikian juga belanja pegawai rata-rata meningkat sebesar 22.48 persen. Peningkatan ini disamping dipicu oleh inflasi juga didorong adanya kebijakan pemekaran wilayah sehingga jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami peningkatan drastis. Disisi lain defisit anggaran yang dibiayai dengan utang, telah berdampak pada meningkatnya akumulasi utang pemerintah, sehingga porsi beban pembayaran bunga utang mencapai 14.7 persen dari total belanja pusat. Tingginya beban belanja rutin tersebut berakibat belanja modal hanya mendapatkan porsi sekitar 12.5 persen, sehingga sangat terbatas untuk dapat membiayai pembangunan infrastruktur. Proporsi belanja modal tersebut jelas tidak ideal, apalagi jika dibandingkan dengan proporsi belanja modal negara-negara lain. Malaysia mempunyai porsi belanja modal mencapai 31 persen, Thailand 20.2 persen, dan Vietnam 28.4 persen. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal hanya berkisar 4-5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Rendahnya ruang..dst
Keyword: kebijakan fiskal, keseimbangan fiskal, dampak ekonomi, pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah

Judul: Analisis pengaruh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 1975-2004
Abstrak: Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam perekonomian setiap negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai -13,13 persen pada tahun 1998. Salah satu kebijakan pemerintah yang turut serta berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada saat krisis, pemerintah harus menjalankan kebijakan defisit anggaran dalam mengelola keuangan negara. Defisit anggaran mengalami peningkatan karena meningkatnya jumlah pengeluaran pada pos pembayaran cicilan dan bunga utang. Peningkatan pengeluaran pemerintah tersebut memberikan efek yang berarti bagi perekonomian. Adanya krisis ekonomi mendorong kondisi sosial politik dan keamanan menjadi tidak stabil, sehingga para investor swasta khususnya investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada saat krisis, inflasi meningkat tajam yaitu mencapai 77,63 persen, hal tersebut dikarenakan terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mendorong peningkatan pada harga bahan bakar minyak (BBM), kemudian diikuti dengan meningkatnya harga-harga barang dan jasa lainnya. Inflasi yang tinggi juga memicu biaya operasional perusahaan mengalami peningkatan, sehingga mendorong banyak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari pengeluaran rutin pemerintah, pengeluaran pembangunan pemerintah, investasi swasta, pekerja, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu analisis jangka panjang dengan uji kointegrasi Engel-Granger dan analisis jangka pendek dengan Error Correction Model (ECM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series yang merupakan data tahunan dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2004. Data sekunder tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengeluaran rutin pemerintah, pengeluaran pembangunan pemerintah, investasi swasta, pekerja, dan inflasi. Berdasarkan hasil penelitian, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek variabel pengeluaran rutin pemerintah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada periode penelitian pengeluaran rutin pemerintah bersifat tidak produktif dan sebagian besar didominasi oleh pengeluaran untuk pembayaran cicilan dan bunga utang. Dengan demikian pemerintah harus lebih fokus untuk mengurangi atau bahkan menghentikan ketergantungan terhadap utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pemerintah perlu menciptakan surplus anggaran agar dapat digunakan untuk mengurangi jumlah cicilan dan bunga utang demi tercapainya kesinambungan fiskal.
Keyword: 

Judul: Penggunaan Gen Chromo Helicase DNA Binding (CHD) Sebagai Marker Penentu Jenis Kelamin pada Aves
Abstrak: Many avian spesies are difficult to distinguish between male and female based on their morphology. Male and female must be kept in the same cage for reproduction. DNA-based sex identification provides a solution. CHD genes are preserved within avian Z and W sex chromosomes. The aim of this research was to determine avians sex based on CHD gene using P2 and P8 primers. DNA was extracted from avians blood and feather. The Polymerase Chain Reaction (PCR) with a single of primers P2 and P8 on a 2% agarose gel was used to decide the avian sex of chickens, quails, ducks, rock pigeons, common hill myna, yellow-crested cockatoos, and salmon-crested cockatoos. Sex identifification of avian spesies based on bands the Z and W, males had a single band (ZZ), and females had two (ZW) on a agarose gel. The CHD gene amplified by the P2 and P8 primers had the fragment size of 300-400 bp. P2 dan P8 primers had no success for sex identification in chickens, quails and ducks. However, the primers could be used to identify the sex of rock pigeons, common hill myna, yellow-crested cockatoos and salmon-crested cockatoos.
Keyword: