Judul: Monitoring Planned External Loans Through Web-Based Information System Planning
Abstrak: Pinjaman luar negeri merupakan salah satu pendanaan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu, DRPLN-JM/Blue Book, DRPPLN/Green Book, dan Daftar Kegiatan. Berdasarkan hasil analisis, proses perencanaan pinjaman luar negeri disusun dalam 3 tahapan yaitu validasi awal, verifikasi calon pemberi pinjaman, dan validasi akhir. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan (SIP) yang dapat memonitor proses perencanaan pinjaman luar negeri. SIP dikembangkan dan fungsi-fungsinya diuji menggunakan metode black box testing., Foreign loans is one of funding to finance development activities. Based on Government Regulation No. 10 of 2011, Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency to plan the utilization of foreign loans as outlined in the planning document, namely, DRPLN-JM/Blue Book, DRPPLN / Green Book, and Daftar Kegiatan. Based on the analysis, planning foreign loans arranged in 3 stages: initial validation, verification of potential lenders, and final validation. This study was conducted to develop Information Systems Planning (SIP) which can monitor the process of planning foreign loans. SIP was developed and its functions were tested using black box testing methods. Keywords: External Loans, Information Systems Planning, Black Box Testing
Keyword: Pinjaman Luar Negeri, Sistem Informasi Perencanaan, Black Box Testing

Judul: Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Belanja Subsidi Bunga Kredit Program di Ditjen Pebendaharaan Kementerian Keuangan
Abstrak: Sistem Pengendalian Intern di dalam pemerintahan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diharapkan dapat dihindari segala kemungkinan penyimpangan yang terjadi secara akuntansi maupun secara administratif dalam birokrasi. Subsidi bunga kredit program dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengungkapkan adanya Sistem Pengendalian Intern yang kurang memadai dalam belanja subsidi bunga kredit program dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian intern dalam belanja subsidi bunga kredit program berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008; (2) Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern dalam belanja subsidi bunga kredit program pada pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program; (3) Untuk merumuskan strategi kebijakan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit program. Untuk menjawab tujuan pertama dan kedua, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis skala rating. Untuk tujuan ketiga metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta pejabat yang terkait dengan pengambilan keputusan agar sistem pengendalian intern menjadi memadai. Data sekunder diperoleh dari laporan yang terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program. Data Primer dan sekunder yang digunakan dipilih secara sengaja (purposive sampling). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem Pengendalian Intern belanja subsidi bunga kredit program telah diterapkan melalui unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dengan konsep tiga lini pertahanan, namun belum menjadi satu rangkaian yang utuh dalam laporan SPI belanja subsidi bunga kredit program; (2) Unsur informasi dan komunikasi mendapatkan nilai terendah dan indikator pembinaan SDM dari unsur kegiatan pengendalian mendapatkan nilai terendah; (3) Prioritas kebijakan untuk meningkatkan SPI menjadi memadai adalah dengan pembuatan Sistem Informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran.
Keyword: sistem pengendalian intern, belanja subsidi bunga, skala rating, Analytical Hierarchy Process (AHP)

Judul: Synthesis of CaTiO3 by Using Eggshell as Source of CaO.
Abstrak: Selama ini, cangkang telur hanya menjadi limbah yang berpotensi mencemari lingkungan tanpa dimanfaatkan lebih lanjut. Tingginya kandungan CaCO3 menjadikan cangkang telur sebagai komoditas yang berpotensi sebagai prekursor dalam sintesis material, seperti kalsium titanat (CaTiO3). CaTiO3 sering digunakan sebagai bahan dielektrik untuk kapasitor, selain itu juga berfungsi sebagai katalis pada proses fotokatalis dan fotoluminesens. CaTiO3 dapat disintesis dengan mereaksikan CaO dari kalsinasi cangkang telur dan TiCl4 melalui metode hidrotermal. Sintesis dilakukan pada 3 kondisi pH, yaitu pH 1, 4, dan 14, dengan suhu 150 oC selama 8 jam. Berdasarkan hasil analisis difraksi sinar-X, sintesis pada pH 1 dan pH 4 hanya menghasilkan kristal TiO2. Kristal CaTiO3 berhasil disintesis pada kondisi pH 14. Hasil uji penganalisis ukuran partikel menunjukkan bahwa kristal CaTiO3 yang terbentuk masih belum homogen dengan ukuran kristal 400–1400 nm.
Keyword: