Judul: Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri dan Perdagangan, Hotel dan Restoran di Pulau Jawa Pada Era Otonomi Daerah
Abstrak: Sistem pemerintahan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2001 selain memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disisi lain juga harus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan yang masih terus terjadi di wilayah-wilayah Indonesia. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah dasar yang dapat dialami oleh semua negara atau wilayah tidak terkecuali Pulau Jawa terkait dengan masalah pengangguran, produktivitas, dan tingkat upah. Pulau Jawa memiliki sektor basis yaitu pada sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran. Kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 4,38% dan 6,84%. Akan tetapi, tingginya pertumbuhan ekonomi dikedua sektor tersebut belum diiringi oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya yang rata-rata pertahunnya hanya sebesar 1,69% dan 2,68%. Untuk itu, kedua sektor tersebut diharapkan tidak hanya tinggi dalam pertumbuhan ekonominya akan tetapi juga mampu meningkatkan jumlah permintaan tenaga kerjanya sehingga jumlah pengangguran khususnya pengangguran terdidik di wilayah Pulau Jawa mampu diserap oleh kedua sektor formal tersebut. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi disisi lain juga harus mampu menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itulah, pemerintah senantiasa membuat kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup pekerja dengan tingkat upah yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan tingkat upah minimum. Tingkat upah minimum ditetapkan secara sektoral dan regional. Mulai tahun 2001, tingkat upah minimum regional dikenal dengan tingkat Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK). Tingkat upah minimum yang ditetapkan di atas tingkat upah rata-rata yang diperoleh pekerja kemungkinan besar akan menyebabkan pengusaha mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga pertumbuhan penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Rendahnya tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di wilayah Pulau Jawa menjadi suatu topik yang menarik untuk diteliti apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di era otonomi terkait adanya upah minimum di pasar kerja dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran?. Fokus tujuan penelitian ini yaitu menganalisis secara deskriptif perkembangan kondisi penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran dan mengetahui pengaruh dari kebijakan upah minimum, PDRB, Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran di Pulau Jawa. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi panel data dengan pendekatan fixed effect model dan metode GLS (Generalized Least Square). Data yang digunakan yaitu berupa data sekunder dengan unit analisis enam provinsi dari tahun 2001 hingga 2010. Hasil analisis deskriptif menyatakan bahwa penyerapan tenagakerja sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati posisi kedua sedangkan sektor industri berada pada posisi ketiga. Penyerapan tenagakerja sektor perdagangan, hotel dan restoran relatif cenderung meningkat dibandingkan dengan tenaga kerja sektor industri. Penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut meningkat relatif lambat. Hasil analisis regresi panel data menunjukkan bahwa untuk kedua model yaitu model penyerapan tenaga kerja sektor industri dan model penyerapan tenagakerja sektor perdagangan, hotel dan restoran sudah dapat menggambarkan keragaman cukup baik yang ditunjukkan oleh nilai R2 sebesar 0,998412 dan 0,999587. Untuk model penyerapan tenagakerja sektor industri dari empat variabel bebas yang
Keyword: 

Judul: Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Pulau Jawa
Abstrak: Pulau Jawa merupakan basis pertumbuhan sektor industri yang menyumbang 63,94 persen terhadap total pendapatan nasional sektor industri pada tahun 2010. Ketersediaan infrastruktur, sumberdaya manusia, serta peranan administrasi merupakan faktor penting yang mendorong pesatnya pertumbuhan sektor industri di Pulau Jawa. Meskipun sektor industri menyumbangkan nilai tambah yang paling besar dibandingkan sektor lainnya terhadap PDRB yaitu sebesar 28,32 persen tetapi sektor tersebut hanya mampu menyerap 17,19 persen tenaga kerja dari total tenaga kerja di Pulau Jawa. Permasalahan penyediaan kesempatan kerja di Pulau Jawa menjadi penting dengan kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk membuat jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa meningkat. Kondisi ini akan menyebabkan permasalahan pada tidak seimbangnya permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja. Sektor industri yang memiliki nilai tambah paling besar dibandingkan sektor lainnya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor industri. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2003 sampai dengan 2010 meliputi data PDRB, upah minimum provinsi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan investasi yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Data Panel. Analisis Deskriptif digunakan untuk melihat perkembangan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan investasi pada sektor industri. Analisis Regresi Data Panel digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri. Berdasarkan hasil penelitian, penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau Jawa menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pola pertumbuhan ekonomi sektor industri di Pulau Jawa tahun 2003 sampai dengan 2010 memperlihatkan pertumbuhan yang selalu positif. Sektor industri mengalami beberapa kali periode penurunan dan peningkatan. Investasi dalam negeri pada sektor industri menunjukkan pola fluktuatif dari tahun 2003 sampai dengan 2010, sedangkan investasi asing menunjukkan pola yang semakin menurun selama dua tahun terakhir. Industri yang paling diminati oleh investor adalah industri makanan. Industri makanan memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Hasil analisis data panel menunjukkan secara keseluruhan upah minimum provinsi riil, PDRB sektor industri, investasi asing sektor industri, investasi dalam negeri sektor industri signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Secara parsial, PDRB sektor industri dan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri. Investasi sektor industri baik dalam negeri maupun luar negeri tidak signifikan memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri. Intervensi dari pemerintah diperlukan agar harapan terciptanya penyerapan tenaga kerja yang besar pada sektor industri dapat terwujud. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan sektor industri agar output atau produksi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dengan cara mempermudah perizinan mendirikan perusahaan dan meningkatkan ekspor barang-barang produksi industri. Pemerintah juga harus menjaga pasar domestik khususnya pada pasar industri makanan dengan membatasi impor makanan dari luar negeri agar industri makanan dapat berkembang. Penetapan standar upah minimum perlu dilakukan secara tepat sampai batas tingkat upah tertentu yang tidak merugikan perusahaan industri.
Keyword: 

Judul: Pelabelan Super Vertex Magic
Abstrak: Super vertex magic labeling is labeling on graph with is a set of edges mapped into and is a set of vertices mapped into . It has a vertex magic labeling in which and represents the size and order of the graph respectively. This manuscript proves that paths, cyclics, and disjoint union of cyclics have a super vertex magic labeling. There are four theorems to be discussed. The first theorem proves that path is super vertex magic if and only if is odd and . The second theorem proves that cyclic is super vertex magic if and only if is odd. The third theorem proves that bijection function from an edge set onto of graph can be extended to a super vertex magic labeling if and only if the set amount of edge label that incidents with a vertex in the graph, consists of sequential integers as many as vertices in the graph. The fourth theorem proves that disjoint union of the cyclics consists of cyclics with each cyclic has vertices is super vertex magic if and only if and are odd.
Keyword: