Judul: Institutional and Regional Innovations in Forest Governance After the Implementation of Law Number 23/2014 in North Sumatra Province
Abstrak: Pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) di Indonesia sangat terkait dengan peraturan desentralisasi yang dihasilkan dari produk politik. Pada tahun 2014 pemerintah menetapkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32/2004. Setelah pemberlakuan UU No. 23/2014, kewenangan pengelolaan SDH berada pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Melalui UU No. 23/2014, pemerintah daerah (pemda) juga didorong untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja tata kelola hutan. SDH di Indonesia secara umum dimiliki oleh negara (state property) yang berkarakteristik sebagai sumberdaya bersama (common-pool resources/CPRs) dengan ciri utama (1) sulit mengecualikan pihak lain untuk menggunakannya, baik melalui hambatan fisik atau instrumen hukum (non excludable) dan (2) manfaat yang dikonsumsi oleh satu pihak akan mengurangi manfaat yang tersedia bagi pihak lain (subtraktable). Pada tingkat daerah Provinsi Sumut, selama kurun waktu implementasi UU No.32/2004 (2004-2014) terdapat berbagai isu krusial yang menjadi permasalahan pengelolaan hutan seperti: belum selesainya penetapan kawasan hutan, adanya klaim masyarakat dan konflik perambahan kawasan hutan dan kegiatan illegal logging. Setelah implementasi UU No. 23/2014 permasalahan tersebut masih terus muncul sehingga diperlukan kelembagaan yang tepat untuk meminimalkan terjadinya tragedy of the common. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kelembagaan tata kelola hutan setelah implementasi UU No. 23/2014 di Provinsi Sumatera Utara, (2) menilai kondisi tata kelola hutan setelah implementasi UU No. 23/2014, (3) menganalisis daya inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja tata kelola hutan, dan (4) menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong pengembangan inovasi dalam meningkatan kinerja tata kelola hutan. Analisis dalam penelitiaan ini menggunakan pendekatan kerangka kerja kelembagaan yang dikembangkan Nugroho (2016), dimana sebuah kinerja sangat terkait dan saling pengaruh antar komponen kelembagaan yaitu: struktur kelembagaan, karakteristik sumberdaya, dan perilaku aktor). Guna mendukung analisis kelembagaan tersebut digunakan teori (konsep) kelembagaan dari Pakpahan (1990); Kartodihardjo (2008), yang menyebutkan bahwa kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol interdependensi antara pihak terhadap SDH melalui hak kepemilikan (property rights), batas yurisdiksi (jurisdictional boundary), dan aturan representasi (rule of representation). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD), observasi, analisis dokumen/literature. Hasil analisis kelembagaan menunjukkan bahwa, setelah implementasi UU No.23/2014, tata kelola hutan di Provinsi Sumut masih bernuansa sentralistik, karakteristik sumberdaya hutan tidak berubah (tetap sebagai common pool resouces), dan belum adanya sinergi perilaku para aktor. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja tata kelola hutan belum mengalami perbaikan secara signifikan. Sejalan dengan itu, hasil analisis kelembagaan juga menunjukkan bahwa: (1) terjadi penyempitan batas yuridiksi daerah provinsi, (2) masih rendahnya aspek aturan representasi bagi daerah provinsi, dan (3) masih adanya klaim dari pemangku kepentingan lain, yang menandakan rendahnya legitimasi para pihak. Kondisi tata kelola hutan yang diukur berdasarkan penilaian indeks tata kelola hutan pada empat aspek tata kelola (yaitu kepastian kawasan hutan, keadilan atas sumberdaya hutan, transparansi pengelolaan hutan, dan kapasitas penegakan hukum), menunjukkan bahwa pemberlakuan UU No. 23/2014 di Provinsi Sumut telah mendorong perbaikan tata kelola hutan yang ditandai dengan naiknya nilai indeks tata kelola hutan pada tahun 2018 (nilai 5,35; katergori “baik”) dari tahun 2014 (nilai 3,70; kategori “sedang”). Namun demikian, perbaikan ini belum sepenuhnya terjadi pada seluruh aspek tata kelola hutan sehingga belum mampu secara signifikan mendorong terjadinya perbaikan kinerja tata kelola hutan. Pemberlakuan UU
Keyword: Institutional, regional governmen, innovation, forest governance index, implementation of Law Number 23/2014, CPRs, North Sumatera Province

Judul: Kelembagaan, Partisipasi dan Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
Abstrak: Implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) dijalankan dengan membentuk dan mengembangkan kelembagaan lokal untuk mengorganisasikan aksi kolektif dalam pengelolaan hutan. Oleh karenanya, kelembagaan dan partisipasi lokal yang selalu mengiringinya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan PS sehingga harus mendapat perhatian lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menjelaskan implementasi PS di tingkat lokal pada dua skema terbesar yaitu HD dan HKm dengan menggunakan konsep kelembagaan, partisipasi, dan keberlanjutan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap ketiga konsep tersebut, serta implikasinya, akan bermanfaat bagi berbagai pihak dalam membuat pilihan-pilihan rekomendasi untuk penguatan PS ke depan. Tiga HD di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan tiga HKm di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipilih sebagai kasus pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan pengamatan terlibat di lapangan. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kekuatan, peran dan keberlanjutan kelembagaan lokal dari ketiga HD dan ketiga HKm. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menganalisis tingkat dan kualitas partisipasi serta tingkat keberlanjutan pengelolaan ketiga HD dan ketiga HKm. Analisis pendahuluan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebijakan PS dan kontribusi dari HD dan HKm terhadap pendapatan masyarakat dan kondisi hutan. PS di Indonesia telah berkembang sangat signifikan terutama dalam tujuh tahun terakhir, didorong oleh kebijakan dan komitmen pemerintah yang semakin terbuka, inklusif dan kolaboratif. Posisi masyarakat yang sebelumnya hanya dilibatkan bahkan dianggap sebagai beban pembangunan, semakin didorong menjadi aktor atau pelaku utama yang memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan hutan. Kontribusi PS terhadap pendapatan masyarakat dan kondisi hutan dinilai masih beragam dalam dan antar skema maupun wilayah. Dari 51 HD yang tersebar di delapan provinsi, 42 (82%) di antaranya telah memberikan kontribusi antara 7%-76% terhadap total pendapatan rumah tangga anggotanya, sementara 9 HD lainnya dinilai belum memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat. Dari 43 kasus HKm yang tersebar di tujuh provinsi, 32 HKm (74%) di antaranya telah berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga anggotanya antara 4%-92%, sementara 11 HKm (26%) lainnya dinilai belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hasil analisis spasial terhadap 538 unit HD dan 745 unit HKm yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa HD dan HKm berdampak positif terhadap kondisi hutan dan optimalisasi penggunaan lahan. Secara agregat, HD dan HKm tersebut mampu menahan laju deforestasi, memanfaatkan lahan tidak produktif dan meningkatkan tutupan hutan primer, meskipun sangat bervariasi baik secara temporal maupun spasial. Dari tiga HD dan tiga HKm yang menjadi kasus dalam penelitian ini, hanya HKm SB yang memiliki kelembagaan lokal yang kuat meskipun belum mencapai kondisi maksimum. Meskipun ketiga HD dan dua HKm lainnya memiliki stabilitas kelembagaan yang baik, namun penegakan kelembagaannya masih lemah. Struktur organisasi, peran dan aturan-aturan lebih sebagai dokumen di atas kertas yang tidak dijalankan, ditegakkan dan dipatuhi masyarakat (window dressing institutions). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dengan kelembagaan yang lemah, HD dan HKm tidak efektif menjalankan fungsi atau aktivitas dasar organisasi yang diperlukan untuk mengorganisasikan aksi kolektif sehingga gagal memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat atau anggotanya. Hal tersebut berdampak pada semakin menurunnya kepercayaan, dukungan, dan legitimasi kelembagaannya. Lemahnya kelembagaan berdampak pada rendahnya tingkat dan kualitas partisipasi lokal. Kecuali di
Keyword: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Keberlanjutan, Kelembagaan, Partisipasi, community forest, institution, participation, sustainability, village forest

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: