Judul: Model Pengelolaan Adaptif Konservasi Penyu Di Suaka Margasatwa Pulau Venu, Kaimana, Papua Barat
Abstrak: Perairan Kaimana dan sekitarnya di Papua Barat merupakan tempat bermain bagi keempat jenis penyu, yaitu penyu hijau / nama lokal disebut Jelepi (Chelonia mydas), penyu lekang / Bambawar (Lepidochelys olivacea), penyu sisik / Kerang (Eretmochelys imbricata), dan penyu belimbing / Klep (Dermochelys coriacea). Ketiga jenis penyu, yaitu: penyu hijau, penyu lekang, dan penyu sisik ditemukan melakukan aktifitas peneluran di kawasan Suaka Margasatwa Pulau Venu, Kaimana, Papua Barat. Kawasan SMPV ditunjuk sebagai kawasan pengelolaan konservasi penyu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak No. 503/1204 Tahun 1991 sebagai usulan, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.783/Menhut-II/2014 sebagai tindak lanjut penunjukkan kawasan tersebut. Institusional pengelolanya adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Kawasan ini belum menjadi bagian dari 9 kawasan konservasi prioritas dalam pengelolaannya. Selama ini, kawasan ini masih dalam tahapan pengusulan sebelum bulan September 2014, ditunjuk menjadi perlindungan kawasan hutan provinsi di Papua dan Papua Barat, dan belum ditata batas. Kebijakan terbaru Tahun 2015 telah mengakomodir pengelolaan di kawasan SMPV, tidak hanya perlindungan kawasan semata. Kantor Seksi KSDA Wilayah IV Kaimana merupakan institusional yang baru dinaikkan status pengelolaan menjadi kantor Seksi Tahun 2008, yang membawahi resort Kaimana dan resort Fakfak. Kawasan yang menjadi salah satu tugasnya adalah di resort Kaimana yaitu kawasan Cagar Alam Pegunungan Kumawa dan Suaka Margasatwa Pulau Venu, dan di resort Fakfak yaitu kawasan Cagar Alam Pegunungan Fakfak (kawasan prioritas) dan Suaka Margasatwa Pulau Sabuda Tuturaga. Di sisi lain, beberapa stakeholder memiliki kepentingan atas kawasan ini, sebelum kawasan Suaka Margasatwa Pulau Venu ditunjuk sebagai bagian dari kawasan hutan propinsi di Papua dan Papua Barat. Kawasan ini juga merupakan “kepemilikan (“Petuanan”)” dari hak ulayat suku Koiway (marga Aituarauw, Samaigrauw, dan Seningrauw). Di satu sisi, kawasan ini merupakan bagian dari pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2014. Di sisi lain, kawasan ini merupakan bagian dari pengelolaan segitiga terumbu karang dunia di bentang laut Kepala Burung Papua (Huffard et al. 2012; dan Allen & Erdmann 2009). Kawasan ini memiliki potensi keanekaragaman baik di terestrial maupun di perairannya, antara lain: a) habitat bagi penyu bersarang (Huffard et al. 2012; Allen & Erdmann 2012; Parinding 2011; Pada & Andi 2010; Bawole et al. 2009); b) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat adat di sebut sasi / Nggama (UNPPKK vi 2005, 2007), berupa teripang, Trochus niloticus, dan Turbo marmoratus; c) terdapat makam tua / keramat dari suku Koiway dan di Pulau Venu, dan pintu antar bagian Timur dan Selatan diyakini sebagai pintu perjalanan para leluhurnya; d) adanya laguna / atol berair asin; dan e) burung maleo, burung elang irian, dan jenis kalong. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model pengelolaan adaptif konservasi penyu di kawasan SMPV, Kaimana, Papua Barat. Metode analisis data digunakan berdasarkan tujuan khususnya, yaitu: 1) Descriptive analysis; 2) Principal Component Analysis (PCA) dan step-wise analysis; 3) Management Effectiveness Tracking Tools (METT); 4) content analysis, dan simple mathematica statistic; 5) UCINET dan NetDraw; 6) Metode pendekatan Soft Systems Methodology dengan aplikasi Vensim digunakan untuk membangun model pengelolaan adaptif konservasi penyu di kawasan SMPV. Hasil penelitian pembangunan model pengelolaan adaptif konservasi penyu ini berhasil ditemukan, antara lain: a) Kelestarian penyu di kawasan SMPV
Keyword: Balai Pengelola Multi-Stakeholder, Blok Multi-Fungsi, media sosial, Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut, berbasis penyu

Judul: Institusi Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Konservasi Penyu yang Efektif (Studi Kasus di Wilayah Pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi).
Abstrak: Banyak ilmuwan meyakini bahwa berdasarkan siklus hidupnya, penyu (sea turtles) sebagai salah satu keanekaragaman hayati berperan penting di dalam membawa hara dari habitat laut yang berproduktivitas sangat tinggi seperti padang lamun ke habitat dengan produktivitas rendah seperti pantai berpasir (Frazier 1999; Frazer 2003). Oleh karena itu, penyu merupakan salah satu indikator penting biologis bagi kesehatan lingkungan pesisir baik skala lokal maupun global. Konservasi penyu, salah satunya adalah penyu hijau (Chelonia mydas) perlu dilakukan mengingat statusnya saat ini termasuk satwaliar yang terancam punah (endangered species). Di ekosistem perairan laut, kelestarian satwaliar ini terancam oleh aktivitas penangkapan ikan, baik sebagai target komoditas pangan dan non-pangan maupun tidak diinginkan (bycatch) akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah terhadap penyu. Di ekosistem daratan, kelestariannya juga terancam oleh perubahan lingkungan pantai peneluran penyu akibat berbagai jenis aktivitas pembangunan di daratan pesisir. Permasalahan konservasi penyu tersebut di atas diyakini merupakan permasalahan atau dilema sosial yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rejim hak kepemilikan sumberdaya alam dengan karakter sumberdaya alam itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan sebuah penelitian yang dapat menghasilkan sebuah model institusi yang dapat menjamin kepastian hak kepemilikan terhadap pengelolaan sumberdaya alam pesisir yang mendukung pencapaian tujuan konservasi penyu hijau. Penelitian tersebut di atas dilakukan di wilayah pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Wilayah ini memiliki Pantai Pangumbahan yang merupakan salah satu dari 30 lokasi pantai peneluran yang tersebar di seluruh dunia yang menjadi indeks lokasi pengamatan kondisi populasi penyu hijau (Chelonia mydas). Di sisi lain, wilayah pesisir ini merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir Desa Pangumbahan dan Desa Ujung Genteng, baik melalui pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan laut oleh kelompok masyarakat nelayan lokal maupun pemanfaatan sumberdaya lahan (daratan pesisir) oleh masyarakat lokal dan masyarakat luar sebagai lahan pertanian, pemukiman dan penyediaan sarana jasa wisata. Sementara itu sejak tahun 2008 oleh pemerintah setempat, berdasarkan SK Bupati Sukabumi No: 523/Kep.639-Dislutkan/2008 tentang Pencadangan Kawasan Penyu Pantai Pangumbahan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan Status “Taman Pesisir” dengan institusi pengelolaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Penyu di Kabupaten Sukabumi, wilayah pesisir ini dikelola berdasarkan sebuah institusi pengelolaan kawasan konservasi penyu. Hasil penelitian menunjukkan 3 (tiga) jenis sumberdaya alam pesisir perlu dikelola berdasarkan kepentingan pencapaian tujuan konservasi penyu, meliputi: daerah penangkapan ikan, daratan sempadan pantai, pantai peneluran penyu dan penyu maupun anak tukik yang ada di pantai peneluran penyu. Ketiga sumberdaya alam pesisir ini memerlukan rejim hak kepemilikan berdasarkan karakter sumberdaya milik bersama agar mendukung pencapaian tujuan konservasi penyu sebagaimana diharapkan. Meskipun demikian belum terwujud kepastian hak kepemilikan terhadap manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sumberdaya alam pesisir yang berlaku di masyarakat pada periode sebelum kebijakan konservasi penyu diterapkan. Rejim hak kepemilikan secara de facto adalah open access. Motivasi ekonomi dan distribusi manfaat yang belum proporsional antara pemegang hak pengelola dan pemelihara akses menjadi sumber permasalahan belum terbangunnya aturan kolektif yang mengatur perilaku para pemegang hak pengelola (juragan nelayan dan perusahaan perkebunan kelapa) yang mendukung pencapaian tujuan konservasi penyu. Kebijakan konservasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten Sukabumi) setelahnya ternyata juga belum mampu mengarahkan terwujudnya perubahan institusi pengelolaan sumberdaya
Keyword: Konservasi Penyu, Sumberdaya Milik Bersama, Institusi, Hak Kepemilikan

Judul: Algorithm Construction of HLI Hash Function
Abstrak: Cryptography is a study of mathematical techniques related to aspects of information security regarding on confidentiality, data integrity, entity authentication, and data origin authentication. Data integrity is a service, which is associated with the conversion of data carried out by unauthorized parties. To maintain data integrity, one can use hash functions. An hash function is a computationally efficient function to map an arbitrary length bitstring to a fixed length bitstring called as hash value. The use of hash function in maintaining the information integrity and authentication is in digital signatures, virus protection, and software distribution. Illustration of the hash function in the integrity and authentication of information that is emailed as follow. The sender sends the information and hash value to the recipient. If the hash value of the information is equal to the hash value that is sent by the sender, then information has not been changed. Otherwise the information has been changed. An hash function has two properties, one way and collision resistance. An hash function is called one way if it is computationally infeasible to find any input such that when given any hash value . Meanwhile an hash function is called collision resistant if it is computationally infeasible to find any two inputs where such that . The purpose of this study is to construct a HLI hash function algorithm, to analyze the speed and security of the hash functions as a results of construction. Furthermore, it is to compare it with SWIFFT. Hash function is constructed based on the result of algebraic operations on modular polynomial ringwith . Modular polynomial ring noted as is a set of all polynomials of degree at most with coefficients in . can be represented as a set of integer vector of modulo in dimension . So, it is simple to implement in a computer. In vector operations, is lattice . Furthermore, alattice that is defined from certain polynomial ring is called ideal lattice. HLI hash function is consists of addition and multiplication algorithm in the ring. Addition algorithm consists of sumation operations of modulo and multiplication consists of multiplication operations of modulo . Generally, algorithm of HLI hash function consists of multiplication operations of modulo and addition operations of modulo . However, if the input is binary number then multiplication algorithm only consists of multiplication operation of modulo , so algorithm of HLI hash function consists of multiplication operations of modulo and addtion operations of modulo . An hash function is secured if it has two properties, i.e., one way and collision resistance. HLI hash function hash is one way, it is following the proof of Micciancio. It is has collision resistant because of polynomial is irreducible over and monic. Moreover, it is proved that for every unit vector , the vector is small vector. If the input of hash function is a binary number then HLI hash function only involves addition operations of modulo . So the time that used almost same with SWIFFT. The excellence of HLI hash function is the key size smaller than SWIFFT. This effect on
Keyword: hash function, modular polynomial ring, lattice