Judul: Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tangerang
Abstrak: Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Kabupaten Tangerang berupa alih fungsi lahan sawah irigasi. Alih fungsi ini terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Tangerang sebagai wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akibatnya adalah berdampak pada berkurangnya lahan sawah irigasi dan terancamnya ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang yang berperan sebagai lumbung padi nasional. Untuk itu maka perlu adanya strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini terdiri dari 3 tujuan yaitu: (1) menganalisis sejauhmana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 “mempertahankan” sawah irigasi sebelumnya (penggunaan lahan tahun 2008), “merencanakan” alih fungsi lahan sawah irigasi yang ada sebelumnya (penggunaan lahan tahun 2008), dan “merencanakan” perluasan lahan sawah baru dibandingkan dengan yang ada sebelumnya (penggunaan lahan 2008) di Kabupaten Tangerang; (2) menganalisis sejauhmana perubahan penggunaan lahan sawah irigasi di Kecamatan Sepatan yang sesuai dengan arahan peruntukan ruang pada Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (setelah ditetapkannya Perda Nomor 13 Tahun 2011); dan (3) merumuskan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan tinjauan terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis tumpang susun dan analisis deskriptif dimana perumusan strategi pengendalian dilakukan dengan menggunakan model analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 merencanakan alih fungsi penggunaan lahan sawah irigasi ke penggunaan bukan sawah irigasi sebesar 23,755.19 ha atau 52 % dari total luas lahan sawah irigasi yang ada (45,710.12 ha.). Adapun luas lahan sawah irigasi yang tetap dipertahankan dalam arahan peruntukkan lahan pertanian dalam RTRW Kabupaten Tangerang sebesar 21,954.94 ha atau 48% dari total luas sawah irigasi yang ada, serta merencanakan perluasan lahan sawah baru (cetak sawah) sebesar 2,800.51 ha; (2) perubahan penggunaan lahan sawah irigasi yang sesuai dengan RTRW di Kecamatan Sepatan pada tahun 2012-2015 adalah sebesar 101.61 ha, indikasi pelanggaran sebesar 22.44 ha, lahan yang berpeluang tinggi berubah sesuai RTRW sebesar 345.64 ha, sawah yang tetap bertahan menjadi sawah sesuai RTRW sebesar 329.05 ha, dan untuk lahan yang berpeluang tinggi jadi sawah (cetak sawah) sebesar 121.07 ha; (3) hasil dari analisis SWOT yaitu dengan melakukan indentifikasi faktor internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan 11 strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang yaitu pengembangan sistem informasi spatial untuk lahan potensi sawah irigasi, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang, percepatan penyusunan dan penetapan Perda RDTR Kecamatan Sepatan, peningkatan peran koperasi, pembentukan badan usaha dan kemitraan dengan perbankan, penghentian perpanjangan ijin pemanfaatan ruang di lahan peruntukan pertanian, melakukan peninjauan kembali dan revisi perda RTRW Kabupaten Tangerang, sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW, pengembangan pelatihan sektor pertanian, penetapan NJOP sesuai arahan peruntukan ruang RTRW, serta mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran. Strategi yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT tersebut merupakan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang perlu dilaksanakan agar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik. Untuk memudahkan pelaksanaan strategi tersebut, maka
Keyword: alih fungsi lahan sawah irigasi, lahan sawah irigasi, strategi perlindungan lahan pertanian pangan, RTRW

Judul: Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor.
Abstrak: Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Kabupaten Bogor berupa alih fungsi lahan sawah. Alih fungsi ini terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akibatnya adalah berdampak pada berkurangnya lahan sawah irigasi dan terancamnya ketahanan pangan. Untuk itu maka perlu adanya strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian terhadap tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian.Serta terkait pula dengan ketahanan dan kedaulatan pangan.Disamping itu, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Kabupaten Bogor yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 Peruntukan ruang di Kabupaten Bogor memberikan 12,73 % atau sejumlah 38.016.52 Hektar lahan peruntukan pertanian. Berdasarkan gambar interpretasi citra satelit terlihat bahwa perkembangan awal dari lahan terbangun. Seiring perkembangan waktu, luas okupansi lahan terbangun mulai berkembang secara masif terutama pasca tahun 1990 hingga 2000. Luas lahan terbangun secara dominan terlihat berkembang dengan pesat di wilayah tengah dengan laju konversi lahan mencapai 1.288 Ha per tahun. Periode tahun 2005-2010 merupakan periode puncak perkembangan alih fungsi lahan yang mencapai lebih dari 4.000 ha per tahun sedangkan trend alihfungsi lahan sawah dari tahun 2011 s.d. tahun 2016 sejumlah 3.826 ha dengan rincian sekitar 765,3 Ha per t,ahunnya; (2) upaya pelibatan pemberdayaan masyarakat yang layak untuk dikaji adalah pengembangan upaya pemetaan partisipatif dari tingkat desa. Upaya ini merupakan salah satu alternatif kebijakan untuk melindungi lahan dari alih fungsi Tak lupa skema pembiayaan syariah diperlukan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pertanian khususnya perlindungan lahan, dengan skema wakaf tanah dimungkinkan para donator dan pihak yang professional akan berkolaborasi ditunjang dengan kehadiran pihak swasta sebagai pendorong dan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. (3) Berdasarkan hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) analisis vertikal, pada level faktor yang menjadi prioritas adalah Pemberdayaan Masyarakat. Pada Level stakeholders untuk Faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada Swasta. Level kendala memiliki prioritas yaitu Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi
Keyword: Alihfungsi lahan pertanian, pemberdayaan masyarakat, Analytical Hierarchy Process (AHP), Strategi Perlindungan Lahan Pertanian

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: