Judul: Kebijakan Pengelolaan Pulau Pulau Kecil Perbatasan Berbasis Geopolitik, Daya Dukung Ekonomi, dan Lingkungan (Kasus Pulau Pulau Kecil Perbatasan Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara)
Abstrak: Keputusan Mahkamah Internasional yang menetapkan P. Sipadan dan Ligitan adalah bagian kedaulatan Negara Malaysia, dengan salah satu pertimbangannya adalah penguasaan terus menerus, telah memberikan kesadaran pentingnya memberi perhatian secara khusus terhadap pulau-pulau kecil perbatasan. Kebijakan dan program pengelolaan sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral akibatnya belum ada kebijakan nasional untuk dijadikan payung bersama dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan dan program pengelolaan pulaupulau kecil perbatasan Kepulauan Sangihe berbasis geopolitik, daya dukung ekonomi, dan lingkungan. Secara khusus penelitian ini bertujuan: (1) mengevaluasi dan menganalisis kinerja ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe; (2) mengevaluasi dan menganalisis komoditas unggulan; (3) mengevaluasi dan menganalisis daya dukung ekonomi dan lingkungan; (4) mengevaluasi dan menganalisis kondisi dan perkembangan serta aspirasi masyarakat pP2K perbatasan Kepulauan Sangihe; dan (5) menganalisis peubah yang berpengaruh terhadap perdagangan illegal. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pengumpulan data primer dilakukan di Tahuna, P. Marore, P. Matutuang, P. Tinakareng, P. Kawaluso, dan P. Kawio. Pengumpulan data sekunder dilakukan sejak penyusunan proposal sampai pengolahan data. Analisis dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan metode: (1) location quotient; (2) shift share; (3) analisis keragaan perikanan tangkap dengan menggunakan parameter biologi, CYP (1992) model estimasi, fungsi pertumbuhan Gompertz, dan MAPLE (4) rezim pengelolaan sumber daya perikanan; dan (5) analisis perdagangan illegal dengan menggunakan regresi logit, serta (6) analisis wacana dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan komoditas yang potensial untuk dikembangkan untuk Kepulauan Sangihe adalah perikanan tangkap dan tanaman perkebunan. Penelitian ini selanjutnya memprioritaskan pambahasannya pada sektor perikanan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Rata-rata produksi lestari ikan pelagis kecil selama 20 tahun (1988-2007) pengamatan adalah 3214.45 ton/tahun, dan ikan pelagis besar sebesar 991.93 ton/tahun. Produktivitas ikan pelagis kecil 0.431 ton/trip dan pelagis besar 0.483 ton/trip. Depresiasi pada discount rate 15% untuk pelagis kecil sebesar Rp. 156.38 miliar sehingga rente yang diterima hanya Rp.118.59 miliar, dan pada discount rate 4.94% rente yang diterima hanya Rp. 360.09 miliar dari Rp. 834.94 miliar yang seharusnya diterima, karena terdepresiasi Rp. 474.86 miliar. Depresiasi pada discount rate 15% untuk pelagis besar sebesar Rp. 98.29 miliar sehingga rente yang diterima hanya Rp.97.13 miliar, dan pada discount rate 4.94% rente yang diterima hanya Rp.294.93 miliar dari Rp. 579.01 miliar yang seharusnya diterima, karena terdepresiasi Rp. 284.08 miliar. Untuk tetap optimal dan lestari pengelolaan ikan pelagis kecil harus dikelola pada effort 5342 trip/tahun dan ikan pelagis besar sekitar 1193 trip/tahun pada discount rate 15%. Selain itu input level dalam pengelolaan ikan pelagis kecil harus diturunkan sebesar 45% dan untuk pelagis besar sekitar 91% dari level input yang ada saat ini. Umur responden, tanggungan keluarga, pendidikan, disparitas harga ikan tuna dan perbedaan harga minyak kelapa mendorong masyarakat melakukan kegiatan perdagangan illegal dengan masyarakat Filipina bagian selatan. Kecenderungan permintaan masyarakat dalam meningkatkan jumlah nilai perdagangan di kawasan perbatasan yang diperbolehkan dari US$ 250 yang berlaku sejak tahun 1975, ketingkat secara FGD senilai US$ 15,000 merupakan suatu keinginan yang perlu dipertimbangkan. Implikasi dari kebijakan ini adalah nelayan “musiman” yang memiliki profesi sebagai pedagangan akan memanfaatkan peningkatan ini secara sosial dan ekonomi oleh karena itu tekanan terhadap penangkapan ikan secara illegal akan berkurang karena memiliki kesempatan kerja
Keyword: 

Judul: Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Di Kawasan Pulau-Pulau Kecil : Kasus Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Abstrak: Sumberdaya ikan merupakan salah satu sumberdaya alam yang saat ini menghadapi tekanan sangat besar. Penangkapan ikan yang berlebihan, kelebihan kapasitas dan sejumlah tekanan terhadap sumberdaya perikanan di perairan pesisir Asia Tenggara telah menyebabkan runtuhnya atau pengurangan populasi perikanan penting. Akibatnya terjadi peningkatan konflik antara pengguna atas stok sumberdaya yang tersisa, berkurangnya pendapatan dan ketahanan pangan, meningkatnya kemiskinan dan ketidakstabilan hubungan sosial masyarakat pesisir serta rendahnya standar hidup dan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan UU RI No. 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Secara geografis, Kabupaten yang terletak antara 02o4'13'' – 02o07'48'' LU dan 125o09'36'' – 125o09'24'' BT dengan luas wilayah 275,96 km2 ini, memiliki 47 pulau dimana hanya 12 pulau berpenghuni. Pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kabupaten Kepulauan tersebut dari tahun 2005 hingga 2009 mengalami peningkatan sebesar 13,43 %. Akan tetapi, hasil produksi tahun 2012 di salah satu kawasan pulau-pulau kecil di Kecamatan Siau Timur Selatan yang adalah bagian dari Kabupaten SITARO dan mayoritas penduduknya nelayan, mengalami penurunan sebesar 24,68 % dibandingkan tahun sebelumnya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk merumuskan strategi pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan di kawasan pulau-pulau kecil. Tujuan umum ini diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan khusus yaitu menggambarkan pola pemanfaatan sumberdaya ikan berdasarkan kearifan lokal, mengetahui kapasitas atau efisiensi alat tangkap dan mengukur status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap berdasarkan dimensi biofisikteknologi, pasar, sosial-ekonomi, kelembagaan, etika dan infrastruktur. Metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan pola pemanfaatan berdasarkan kearifan lokal adalah analisis deskriptif. Untuk mengetahui kapasitas atau efisiensi alat tangkap digunakan analisis DEA (Data Envelopment Analysis), analisis yang digunakan untuk status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap digunakan analisis MDS (Multi Dimensional Scaling), sedangkan untuk analisis strategi dan prioritas strategi digunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan AHP (Analytical Hierarchy Proces). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan yang berada di kawasan pulau-pulau kecil masih digolongkan sebagai nelayan skala kecil, dimana alat tangkap ikan yang dominan adalah pancing, jaring insang, jaring ikan layang (soma talang), jaring cakalang (soma hetung) dan pukat cincin. Dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan khususnya ikan layang (Decapterus macarellus) dan ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) masyarakat memiliki kearifan lokal yaitu kepemilikan daerah penangkapan pribadi (keluarga tertentu) yang berlangsung secara turun-temurun serta batas daerah penangkapan ikan (DPI) yang didasari pada batas administrasi desa. Berdasarkan hasil analisis DEA, secara umum alat tangkap yang digunakan masyarakat nelayan sudah efisien, dengan nilai antara 95,5 % hingga 100%. Hasil analisis Rapfish untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan menunjukkan bahwa, keberlanjutan dimensi pasar, sosial-ekonomi, kelembagaan dan etika memiliki status cukup berkelanjutan (50-75), dengan nilai indeks keberlanjutan masing-masing sebesar 62,12; 61,27; 61,68 dan 56,93; sedangkan pada dimensi biofisik-teknologi dan infrastruktur diperoleh status kurang berkelanjutan (< 50) dengan nilai indeks keberlanjutan masing-masing 47,43 dan 48,65. Atribut yang paling berpengaruh (sensitif) terhadap status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap berdasarkan enam dimensi adalah batas daerah penangkapan ikan (biofisik-teknologi), perubahan harga ikan antar musim (pasar), besar pendapatan di luar perikanan (sosial-ekonomi), peran wanita dalam aktivitas perikanan (kelembagaan) dan penangkapan ikan secara ilegal (etika) serta ketersediaan sarana transportasi (infrastruktur). Prioritas strategi pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan di kawasan pulau-pulau kecil ini
Keyword: DEA, pengelolaan, MDS, pulau-pulau kecil, Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Judul: Synthesis of Molybdenum Trioxide (MoO3) by Electrochemical Method for Electrochromics Application
Abstrak: Molybdenum trioxide (MoO3) thin films have been deposited on glass substrates by electrochemical method using ammonium heptamolybdate tetrahydrate ((NH4)6Mo7O244H2O). The films were deposited onto glass substrates as the control temperature at 25○C and annealing treatment at 350○C for 30 mins. The MoO3 thin films were investigated by UV-Vis, X-ray diffraction techniques (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM). The JCPDS card show that orthorhombic MoO3 (α- phase) has been formed. Molybdenum trioxide MoO3 formation was also confirmed by JCPDS card no. 35-0609. The SEM photographs revealed that the spherical and rod-like morphology and their grains size increased with increasing of heating temperatures. The measurement results show that the MoO3 thin film prepared at 350°C transmited about 80% of the visible spectrum. The effect of different heat treatments on surface morphology, thickness and optical properties of the films are discussed in this thesis.
Keyword: Institut Pertanian Bogor, Bogor Agricultural University, IPB, Electrophoretics, electrodeposide, electrochromics, electrochromic materials, electrochromic mechanism