Judul: Model Pengawasan Kelautan Dalam Pengelolaan Ekonomi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil di WPP-NRI 711.
Abstrak: Berdasarkan penyebaran stok ikan dan karakteristik osenografi, WPP-NRI 711 merupakan salah satu dari sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia dengan potensi kelautan yang melimpah khususnya di sektor perikanan, dan merupakan salah satu dari tiga zona perairan rawan illegal fishing. Di Indonesia, untuk memberantas kegiatan illegal fishing tersebut, masih menganut sistem multi agent dengan manajemen dan kepentingan yang berbeda-beda menurut masingmasing sektornya. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya agen yang mempunyai kewenangan mengurusi laut sehingga tidak efektif dan efisien dalam pengawasan kelautan Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPP-NRI 711 belum mencapai dengan optimal, sehingga diperlukan model pengawasan kelautan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan pengawasan kelautan, mengestimasi potensi ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil, nilai ekonomi illegal fishing perikanan tangkap pelagis kecil, dan mengkaji model pengawasan kelautan di WPP-NRI 711. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer, yang dilakukan dengan observasi, wawancara dengan kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis Delphi digunakan dalam wawancara yang melibatkan para pakar dan pelaku dari institusi lembagalembaga terkait pengawasan kelautan. Sedangkan data sekunder, merupakan statistik produksi dan effort perikanan tangkap pelagis kecil, dan data hasil kapal tangkapan illegal fishing. Analisis data yang digunakan yaitu bioekonomi perikanan tangkap pelagis kecil, dan metoda ANP untuk untuk menyusun model pengawasan kelautan dalam pengelolaan ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPP-NRI 711. Manfaat pengelolaan optimal ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil yakni upaya penangkapan yang diperbolehkan adalah 5.041 unit effort standard hasil tangkapan 13.561 ton per tahun dan rente ekonomi Rp 225,54 miliar per tahun. Nilai ekonomi dari illegal fishing 3.285 ton per tahun sebesar Rp 53,8 miliar per tahun. Tingkat pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis kecil menunjukkan bahwa effort masih dapat ditingkatkan mencapai tingkat optimum sehingga memberikan manfaat ekonomi maksimum. Dari hasil penelitian ini, model pengawasan kelautan single agent multi task dengan dukungan penuh pemerintah, lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan pengawasan kelautan pada umumnya, khususnya sumberdaya perikanan.
Keyword: illegal fishing, model pengawasan kelautan, pengelolaan ekonomi optimal, pelagis kecil, sumberdaya perikanan, WPP-NRI 711

Judul: Optimasi Kapal Pengawas Perikanan di WPP-NRI 711.
Abstrak: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau. Saat ini, negara Indonesia menduduki peringkat kedua produksi perikanan dunia (391.931 ton) setelah China (843.626 ton). Sektor perikanan menyumbang 3,25% (US $ 263 juta) terhadap PDB nasional (FAO 2016; KKP 2016). Untuk mendukung kebijakan nasional pengelolaan perikanan berkelanjutan, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia telah memiliki 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang mencakup seluruh perairan laut nasional (KKP 2009). Untuk memastikan pelaksanaan program pemantauan, pengendalian dan pengawasan, pemerintah Indonesia memiliki 35 kapal pengawas perikanan. Sejak tahun 2000an, pelanggaran IUU Fishing dianggap sebagai ancaman paling besar terhadap sumber daya perikanan Indonesia, menyebabkan kerugian yang sangat besar sekitar US $ 7 juta per tahun. Sebagian besar kegiatan IUU Fishing diyakini berlangsung di 3 (tiga) wilayah pengelolaan perikanan dimana potensi tertinggi yaitu terjadi di Laut Arafura, Laut Sulawesi dan Laut Natuna (sebagian besar Laut Cina Selatan), pada Laut Natuna rentan terhadap terjadinya illegal fishing (DJPSDKP 2015). Dengan menggunakan metode Quantum Geogafic Information System (QGIS), WPP NRI 711 memiliki luas laut sebesar 266.382 mi² dimana didalamnya termasuk Laut Natuna dan berada di tengah arus lalu lintas laut yang dikelilingi oleh lima negara antara lain Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Kapal patroli merupakan komponen utama dalam menjaga keamanan laut. Tanpa kapal patroli dan hanya mengandalkan pengawasan dari udara dalam memantau perairan wilayah operasi, dampaknya kurang efektif. Kehadiran kapal patroli merupakan suatu yang utama karena akan menunjukkan kedaulatan hukum negara dan kemampuan kontrol di wilayah tersebut (Munaf DR 2013). Permasalahan pokok pada pengawasan perikanan tangkap adalah bagaimana memberantas pelaku illegal fishing, untuk itu perlu adanya solusi dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanan tangkap diantaranya adalah mengoptimalkan penempatan kapal pengawas perikanan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kondisi dilapangan berbasis prioritas wilayah pengawasan dalam hal ini adalah UPT Pengawasan SDKP. Pengambilan keputusan untuk memilih UPT Pengawasan SDKP yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pengawasan perikanan di WPP NRI 711 sangat penting. Pihak Kementerian Kelautan Perikanan seharusnya dalam mengambil keputusan harus melalui perhitungan dan pemikiran jangka panjang agar keputusan yang diambil tidak salah. Permasalahan penentuan prioritas pemilihan UPT Pengawasan SDKP merupakan masalah yang komplek maka diperlukan suatu metode untuk membantu mengatasinya. TOPSIS adalah metode pengambilan keputusan yang mampu menyelesaikan masalah multi-criteria, prinsip kerja TOPSIS adalah alternatif yang dipilih harus memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Dari vi pengujian 11 alternatif dari 6 kriteria didapatkan prioritas pengembangan UPT Pengawasan SDKP di WPP NRI 711 adalah : Satker Batam = 0,672, Satker Pontianak = 0,671, dan Satker Natuna = 0,647 hasil perangkingan tersebut akan dijadikan acuan sebagai dasar penentuan strategi peningkatan pengawasan wilayah perikanan di WPP NRI 711 sehingga mampu meminimalisasi kerugian Negara akibat pencurian sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Strategi peningkatan dalam pengawasan wilayah perikanan salah satunya adalah dengan menempatkan kapal pengawas perikanan dengan memperhatikan UPT Pengawasan SDKP sebagai dermaga pangkalan dan coverage area wilayah pengamanan. Permasalahan optimasi penugasan kapal pengawas perikanan ke masing-masing UPT Pengawasan SDKP sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah kapal
Keyword: UPT Pengawasan SDKP, penugasan kapal, coverage are, efesiensi biaya

Judul: Pembuatan Sel Surya Berbasis Film Ferroelektrik Barium Strontium Titanate (Ba0,5Sr0,5TiO3)
Abstrak: Growth of films Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) 1 M has been done with variation of annealing in hold time 8 hours, 15 hours, 22 hours, and 29 hours at constant temperature 8500C, above Si (100) substrate p-type, by using the sol-gel process method which followed with spin coating process at 3000 rpm for 30 seconds. Optics spectroscopy shows that BST film solar cells with annealing hold time 8 hours, 15 hours, and 22 hours, works effectively in wavelength ≥ 700 nm absorption range. Yet for sample with annealing hold time about 29 hours effectively absorb in ≤ 700 nm wavelength range. It obtained BST film refractive index at range 2.0 to 7.0 to wavelength range ±370-870 nm. Band gap BST film value based on annealing hold time 8 hours, 15 hours, 22 hours, and 29 hours respectively 2.60 eV; 3.12 eV: 3.24 eV, and 2.66 eV. Electrical conductivity value which obtained, indicate that the BST film is classified as semiconductor material with conductivity order 10-5-10-4 S / cm. The result of I-V photovoltaic characterization shows the BST film potentially to be a solar cells device with efficiency according to the annealing hold time 8 hours, 15 hours, 22 hours, and 29 hours in a row are 2.68x10-5%, 3.51x10-5%, 4.53x10-5% and 3.22x10-5%
Keyword: