Judul: Kajian dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan daerah  (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)
Abstrak: Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 dan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” membuka peluang kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pemekaran daerah. Aturan pelaksanaan pemekaran diatur dalam PP No. 129 tahun 2000 direvisi menjadi PP No. 78 tahun 2007 yang mengatur tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Di Indonesia sendiri perkembangan jumlah daerah otonom baru mengalami peningkatan yang cukup besar sejak otonomi daerah,. Tujuan pemekaran wilayah untuk memiliki suatu pemerintahan daerah otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah makin mandiri dan demokratis meskipun dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal, pemekaran wilayah juga berdampak negatif secara langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi). Fakta pelayanan kepada masyarakat, diangkat dari sebuah survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan otonomi daerah gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat, Analisis LITBANG menyebutkan bahwa dengan data-data pemekaran 2003-2005 hasilnya menunjukan lebih dari 46 persen daerah pemekaran memperlihatkan pertumbuhan indeks evaluasi yang negatif dan daerah otonom baru menunjukkan potensi pembangunannya justru menurun dibandingkan sebelum pemekaran. Salah satu daerah otonom baru adalah Kab. Mamasa terbentuk karena secara historis yakni dalam sejarah di daerah Mandar (sekarang merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Barat) ada dua kelompok wilayah yaitu wilayah pitu ba’bana binanga dan wilayah pitu ulunna salu selain itu pembentukan Kab. Mamasa disebabkan pemenuhan syarat administratif kewilayahan pembentukan Prov. Sulawesi Barat pada tahun 2004, ketimpangan pembangunan sehingga pasca orde baru di tahun 2000 muncullah gerakan pembentukan Kab. Mamasa, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2002 terbentuklah Kab. Mamasa.
Keyword: 

Judul: Dinamika Perubahan Sosial di Kawasan Mamminasata – Provinsi Sulawesi Selatan
Abstrak: Pembangunan wilayah dengan membentuk beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai saluran untuk mengejar percepatan pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas oleh usaha pemerintah untuk mewujudkan komoditas yang dapat bersaing di pasar global dari pembentukan sistem hubungan perekonomian yang strategis dalam kerjasama bilateral maupun multirateral dengan negara-negara pengekspor, terutama di negara maju. Pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan. Salah satu tujuan dari pembukaan Penataan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah mewujudkan kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Penerapan konsep pembangunan kota terintegrasi tentunya memberi dampak perubahan yang besar pada masyarakat lokal terutama berada pada kawasan yang mengalami perubahan fungsi ruang tersebut, yakni tingginya frekuensi pelepasan tanah terhadap petani yang memiliki dan atau mengolah lahan pertanian produktif. Transformasi tata ruang berupa pembangunan Mamminasata ini sering mengambil peran dan memberikan pengaruh besar pada setiap kelembagaan sosial , menyentuh setiap setiap komunitas dan memberikan pengaruh pada pandangan hidup individu. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor perdagangan dan perindustrian ditandai dengan semakin pesatnya pembangunan yang berbasis ekonomi pasar terjadi di Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar dan kabupaten di sekitarnya (khususnya Kabupaten Gowa, Maros dan Takalar) yang langsung menjadi kawasan pembukaan kota Mamminasata. Sehingga dalam deskripsi di atas sangat patut untuk mengkajinya dengan meneliti bagaimana pembangunan Mamminasata mendorong terjadinya dinamika perubahan sosial masyarakat lokal ? Pelaksanaan pengumpulan data telah dilakukan pada bulan Juli hingga bulan September 2013 dengan mendapatkan data mengenai perubahan sosial terhadap informan kasus melalui bentuk dampak-dampak perubahan yang dialami oleh kasus yang berada pada kedua lokasi yang muncul dari dimensi lingkungan, ekonomidan aspek sosial-budaya.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana dilakukan pendalaman kasus melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan secara purposive sampling untuk menjelaskan bagaimana penilaian masyarakat perubahan-perubahan struktur dan kultur yang terjadi pada perubahan dan itu dan reaksi masyarakat terhadap perubahan tersebut baik ditinjau dari dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial-budaya. iii Hasil studi menunjukkan bahwa terjadinya perubahan sosial di Lingkungan Samata dan Borongraukang merupakan proses komersialisasi kawasan desa (rural commercialization) yang terjadi akibat pembangunan kawasan Mamminasata yang membuka hubungan langsung antara kota terhadap desa. Perubahan ini disebabkan oleh adanya kebijakan pembangunan kawasan Mamminasata yang memasukkan wilayah desa persawahan sebagai bagian dari wilayah pembangunan jalan kawasan Mamminasata. Faktor internal dari sebab terjadinya perubahan sosial yaitu semakin tingginya nilai harga jual akibat permintaan akan lahan yang terus meningkat, mengakibatkan masyarakat lokal terdorong untuk melepaskan lahannya. Perubahan fisik yang paling tampak adalah perubahan lingkungan yang sangat drastis khususnya di Lingkungan Samata yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan di kawasan persawahan yang ditutup oleh pondasi pemukiman sehingga menyebabkan kekeringan di lingkungan Samata dan di sisi lain membawa musibah banjir dan genangan air di Lingkungan Borongraukang. Memburuknya kondisi lingkungan akibat perubahan perubahan lansekap persawahan menjadi jalan dan pemukiman ini menyebabkan teralienasinya masyarakat dengan ruang aktivitas sosial dan penghidupan mereka dan semakin melemahkan ikatan
Keyword: Mamminasata, pembangunan, perubahan sosial, masyarakat lokal, komersialisasi kawasan desa

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: