Judul: Kajian Peran Stakeholders Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu Studi Kasus DAS Krueng Aceh.
Abstrak: Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) semakin meningkat, disamping karena faktor perubahan tutupan lahan, faktor pengelolaan DAS juga menjadi pemicu. Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2012 dan Perda (Qanun) No. 7 tahun 2018 merupakan landasan pengelolaan DAS di Aceh. DAS Krueng Aceh merupakan DAS prioritas yang kondisinya kritis, pengelolaan DAS Krueng Aceh memerlukan penanganan terpadu oleh Stakeholders terkait. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis PP, Qanun, Stakeholders pengelola DAS Krueng Aceh dan implementasi kebijakan berdasarkan perubahan kondisi biofisik DAS. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kondisi biofisik DAS melalui analisis perubahan tutupan lahan dan perubahan kondisi hidrologis DAS, analisis Stakeholders untuk mengetahui institusi, lembaga atau individu dan perannya dalam pengelolaan DAS, serta analisis implementasi kebijakan berdasarkan tupoksi dan regulasi. Berdasarkan hasil analisis kondisi biofisik DAS, tutupan lahan DAS Krueng Aceh dalam 10 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2020 baik perubahan positif yakni penambahan luasan tutupan hutan maupun perubahan negatif yakni pengurangan luas tutupan hutan. Perubahan ini berdampak pada kondisi hidrologi DAS dimana terjadi perubahan debit sungai maksimum pada tahun 2020 sebesar 15.78 m³/detik dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.09 m³/detik. Dari pendalaman isi PP dan Qanun diketahui hal pokok kegiatan pengelolaan DAS yakni ; peningkatan daya dukung DAS, pengelolaan sumber daya air, dan penataan ruang. Kedua peraturan perundangan ini menekankan bahwa pengelolaan DAS diselenggarakan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS. Terdapat 20 Stakeholders yang terlibat pengelolaan DAS Krueng Aceh, Stakeholders pemerintah memiliki kepentingan yang tinggi dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Hasil analisis implementasi kebijakan seluruh stakeholders yang terlibat menyatakan lemahnya koordinansi adalah salah satu faktor tidak terlaksananya kegiatan secara terpadu. Bila dilihat dari kondisi biofisik DAS tahun 2020 dan kaitannya dengan peraturan perundangan, hasil analisis Stakeholders, serta hasil analisis implementasi kebijakan, kegiatan pengelolaan DAS secara terpadu belum berjalan sesuai isi kebijakan. Untuk mewujudkan hal tersebut perintah PP dan Qanun harus dilaksanakan secara tegas. Tim Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu (TKPDAS-T) yang sudah dibentuk harus sesegera mungkin difungsikan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan DAS terpadu., Watersheds damage is increasing, in addition to factors in land cover changes, watershed management factors are also a trigger. Government Regulation (PP) No.37 of 2012 and Perda (Qanun) No. 7 of 2018 are the foundations of watershed management in Aceh. Krueng Aceh Watershed is a priority watershed whose condition is critical, the management of Krueng Aceh watershed requires integrated handling by relevant stakeholders. This study aims to analyze PP, Qanun, Stakeholders managing Krueng Aceh watershed and policy implementation based on changes in watershed biophysical conditions. The analysis used in this study is the analysis of the biophysical condition of the watershed through the analysis of changes in land cover and changes in the hydrological condition of the Stakeholders analysis watershed to find out the institution, institution or individual and how it plays its role in the management of watersheds, as well as the analysis of policy implementation based on the main tasks and functions and regulations that underlie watershed management activities. Based on the results of the analysis of watershed biophysical conditions, the land cover of Krueng Aceh watershed in the last ten
Keyword: biophysical watershed, implementation, Krueng Aceh, stakeholders

Judul: Model Perencanaan Penggunaan Lahan untuk Konservasi Sumberdaya Air di DAS Krueng Aceh
Abstrak: Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang tinggi mencapai 2.12% selama sepuluh tahun terakhir dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik di DAS Krueng Aceh, menyebabkan permintaan kebutuhan lahan menjadi meningkat, sehingga terjadi perubahan penggunaan lahan tanpa memperhatikan prinsip konservasi tanah dan air. Penurunan luas tutupan lahan bervegetasi berupa hutan primer dan hutan sekunder yang diakibatkan oleh perladangan berpindah dan perambahan hasil hutan menyebabkan terjadinya degradasi lahan di wilayah hulu, dan dipicu oleh pengembangan luas areal sawah pada wilayah tengah dari DAS Krueng Aceh, maka laju aliran permukaan semakin meningkatkan akibat daya resapan air menjadi berkurang. Dampak perubahan pengunaan lahan tersebut ditunjukkan oleh respon hidrologi DAS yaitu terjadi fluktuasi debit dengan meningkatnya nilai koefisien rezim Sungai Krueng Aceh dari 14.59 di tahun 1994, naik menjadi 32.79 pada tahun 2004 dan meningkat drastis mencapai 56.74 pada tahun 2014. Ini membuktikan alih fungsi lahan hutan primer menjadi hutan tanaman, dan konversi lahan semak belukar menjadi lahan sawah dan pemukiman, mengakibatkan peningkatan laju aliran permukaan, dimana pada saat hujan jatuh kepermukaan tanah sebesar 18% air hujan tersebut mengalir langsung ke sungai dan terbuang ke laut, akibatnya air tidak dapat terinfiltrasi ke dalam tanah dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga akhirnya mempengaruhi pasokan ketersediaan air pada musim kemarau yang menyebabkan kelangkaan air dan kekeringan di DAS Krueng Aceh. Potensi ketersediaan air permukaan di DAS Krueng Aceh hingga tahun 2014 diketahui sebesar 700 193 659 m3 dan total kebutuhan air konsumsi untuk pengguna sebanyak 705 313 619 m3, sehingga mengalami defisit air baku sebesar 5 119 959 m3. Konsumsi kebutuhan air terbesar di dominasi oleh sektor pertanian yaitu mencapai 663 800 832 m3/ha/tahun, dan konsumsi air terendah yaitu pada sektor perikanan sebanyak 248 091 m3/ha/tahun. Hasil neraca air menunjukkan pada tahun 2013 pasokan air dari DAS Krueng Aceh mengalami defisit, tidak mampu lagi menjadi penyedia air baku utama bagi wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, sehingga harus dilakukan upaya konservasi sumberdaya air di DAS Krueng Aceh sejak dini agar kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi untuk jangka panjang dan berkesinambungan. Tidak semua bentuk teknik konservasi sumberdaya air dapat diterapkan pada setiap DAS karena memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu upaya penyelesaian masalah untuk konservasi sumberdaya air di DAS Krueng Aceh adalah dengan mengetahui kondisi hidrologi saat ini dan trend perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Namun demikian, sebagian besar data hidrologi yang dibutuhkan belum cukup tersedia, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan pemodelan hidrologi yang sesuai dengan kondisi biofisik DAS Krueng Aceh dengan cara memprediksi volume aliran permukaan menggunakan metode Soil Conservation Service (SCS). Metode SCS merupakan aplikasi perhitungan hidrologi sederhana yang telah banyak digunakan oleh para peneliti dengan hasil prediksi cukup akurat yang memperhitungkan kondisi fisik penggunaan lahan dan jenis tanah, yang kemudian diterjemahkan dalam suatu indeks curve number yang mencerminkan potensi aliran permukaan dengan curah hujan tertentu pada wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan lahan DAS Krueng Aceh disusun dengan 3 (tiga) model skenario berdasarkan pendekatan konservasi sumberdaya air. Model skenario yang memiliki nilai volume aliran permukaan paling rendah dari hasil prediksi model SCS, maka skenario tersebut akan dipilih untuk direkomendasikan sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan
Keyword: degradasi lahan, hidrologi, Krueng Aceh, perubahan penggunaan lahan

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: