Judul: Tata Kelola Sumberdaya Air untuk Mendorong Kebijakan System of Rice Intensification
Abstrak: Potensi defisit air di beberapa wilayah memerlukan pengelolaan sumberdaya air dengan mempertimbangkan satu kesatuan hidrologi melalui kerjasama antar wilayah dan antar pengguna (pertanian, domestik dan industri). Tata kelola sumberdaya air yang kurang tepat akan berakibat krisis sumberdaya air dan berdampak terhadap ketahanan pangan. Sekitar 80% produksi padi dihasilkan sawah beririgasi sehingga pemenuhan ketersediaan air menjadi aspek penting. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola sumberdaya air yang mampu merancang kebijakan publik yang dapat diterima dan pelaksanaannya efektif oleh aktor/stakeholder. Lokasi penelitian di Daerah Irigasi (DI) Jatiluhur dengan wilayah sampling Kabupaten Karawang yang memiliki lahan sawah irigasi terluas dan DKI Jakarta sebagai wilayah pemanfaat air untuk keperluan domestik dan industri. Tujuan umum penelitian adalah tersusunnya model dan mekanisme tata kelola sumberdaya air untuk mendorong kebijakan penerapan intensifikasi padi metode SRI. Secara khusus penelitian bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menjelaskan kebijakan pengelolaan sumberdaya air terkait kebijakan intensifikasi padi metode SRI (2) mengidentifikasi dan menguraikan potensi dan pemanfaatan air DI Jatiluhur bagi penggunaan irigasi, domestik (rumah tangga) dan industri; (3). menganalisis hubungan agency, besarnya biaya transaksi ekonomi dan faktor determinan keberlanjutan penerapan intensifikasi padi metode SRI dan (4) menyusun skema tata kelola sumberdaya, strategi dan skenario kebijakan mendorong intensifikasi padi metode SRI di Daerah Irigasi Jatiluhur. Metode analisis penelitian menggunakan analisis diskripsi kelembagaan di tingkat makro dan meso. Digunakan analisis trend terhadap ketersediaan (supply) Waduk Jatiluhur dan penggunaan air baku di Tarum Utara untuk wilayah Karawang dan Tarum Barat untuk wilayah Jakarta. Pola kelembagaan petani di tingkat mikro menggunakan metode analisis Principal- Agent dan identifikasi biaya transaksi ekonomi/TCE (Transaction Cost Economics) yang dilanjutkan analisis regresi Logit menggunakan perangkat lunak STATA 10. Perumusan model dan kebijakan menggunakan analisis game theory dan analisis dinamik menggunakan perangkat lunak Powersim Studio 5. Hasil penelitian tentang kelembagaan tata kelola sumberdaya air menunjukkan bahwa peran stakeholder terkait regulasi ditingkat nasional adalah Bappenas dan Dirjen Sumberdaya Air Kementrian Pekerjaan Umum. Peran sebagai regulator sekaligus operator adalah BBWS Citarum ditingkat nasional dan ditingkat provinsi/kabupaten adalah Dinas PSDA dan PJT II di bawah 5 koordinasi kementrian BUMN dan kementrian PU. Pengguna sumberdaya air terkait kebutuhan tanaman pangan adalah Kementrian Pertanian Ditjen PSP/Prasarana dan Sarana Pertanian ditingkat nasional dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditingkat kabupaten. Pengguna sektor perkotaan adalah PD PAM Jaya DKI Jakarta melalui rekanan PT Palyja dan PT Aetra. Tata kelola sumberdaya air melibatkan multi stakeholder yang berperan sebagai regulator, operator dan user (pengguna). Terdapat beberapa stakeholder dengan peran ganda sehingga memungkinkan terjadi benturan kepentingan. Belum ada kelembagaan sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air yang mengakomodasi berbagai kepentingan dengan biaya transaksi rendah. Sumberdaya air dari waduk Jatiluhur ke Bendung Curug untuk dialirkan ke masing-masing wilayah menunjukkan variasi suplai namun cenderung menurun Alokasi untuk keperluan pertanian cenderung tetap dan terukur sedangkan penggunaan air untuk non pertanian meningkat. Suplai air waduk Jatiluhur ke Tarum Utara dan Tarum Barat memberikan gejala penurunan, sehingga alokasi air untuk pengguna harus disesuaikan. Kebutuhan air non pertanian cenderung meningkat terutama kebutuhan air baku untuk DKI Jakarta. Penerapan tata kelola sumberdaya air di tingkat mikro terkait penggunaan air irigasi melibatkan peran hubungan agency komunitas petani. Biaya agency yang rendah di tingkat petani
Keyword: tata kelola, sumberdaya air, system of rice intensification

Judul: Model kebijakan pengelolaan air pada daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang berkelanjutan
Abstrak: Secara global, paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) mencoba menggambarkan daerah aliran sungai (DAS) sebagai sistim ekologi yang terintegrasi, serta mendorong pemangku kepentingan untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Sungai Citarum yang terletak di Propinsi Jawa Barat memiliki potensi SDA yang sangat stategis. Daerah irigasi Jatiluhur merupakan lahan sawah beririgasi terluas di Indonesia dan lumbung padi nasional. Disamping itu, waduk Jatiluhur merupakan pemasok utama air baku untuk keperluan air minum DKI Jakarta. Energi listrik yang dihasilkan melalui bendungan Saguling dan Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang paling besar di Indonesia. Namun demikian, kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan SDA pada daerah aliran sungai (DAS) Citarum ini sangat rumit dengan ruang lingkup kewenangan yang saling tumpang tindih dan tidak terkoordinasi. Akibatnya pengelolaan SDA yang seharusnya dilakukan secara terpadu pada kenyataannya menjadi fragmented. Pengelolaan sungai dan prasarananya telah dikelola secara independen oleh berbagai lembaga pengelola baik oleh lembaga pemerintah (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai), semi pemerintah (Perum Jasa Tirta II, Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Daerah Air Minum), swasta (Perusahaan Air Minum Palija dan Aerta) dan persatuan petani pemakai air (P3A). Fragmentasi pengelolaan SDA telah menciptakan polemik kepentingan yang belum terselesaikan diantara berbagai stakeholders. Permasalahan kelembagaan ini berakar dari berbedanya persepsi antara para stakeholders atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air DAS Citarum. Undang-undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air beserta peraturan turunannya merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan SDA secara terpadu. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya difahami oleh seluruh stakeholders baik di tingkat pembuat kebijakan maupun ditingkat operasional. Kecenderungan fragmentasi pengelolaan SDA semakin menguat dalam kerangka otonomi daerah. Masing-masing institusi merasa berhak melakukan pengelolaan atau melakukan eksploitasi sesuai dengan tujuan masing-masing. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dalam tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaannya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa (i) status keberlanjutan, (ii) urutan prioritas dalam penetapan River Basin Organization (RBO) dan (iii) merumuskan model untuk pengelolaan sumber daya air pada DAS Citarum secara berkelanjutan. Metoda penelitian menggunakan pendekatan soft dan hard system methodology. Untuk tujuan pertama, dilakukan analisis deskriptif menggunakan data sekunder pada kondisi air tanah, kualitas air dan daerah tangkapan, kemudian dikombinasikan dengan model Multi Dimensional Scaling (MDS). Sedangkan untuk tujuan kedua dan ketiga, menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan model Sistem Dinamik...dst
Keyword: Water Resources, Integration, Policy, model, system.

Judul: Grup dan Homomorfisma Grup pada Rubik Revenge
Abstrak: Rubik cube is a kind of puzzle game. A player must arrange rubik sides, which have been disordered, back to the position where every side has the same colour. This paper does not focus on the settlement solution, but instead on proving the existence of a group homomorphism between rubik movement group and S96 symmetric permutation group in rubik revenge. Firstly, it has been proved that rubik movement set is a group. Then, it also has been proved that the M set, which contains numeric labels of 1 until 96 in cubinos sides, is S96 symmetric permutation group.
Keyword: