Judul: Sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan  : Studi kasus kabupaten DT II Subang, Propinsi DT I Jawa Barat
Abstrak: Mengacu pada tujuan pembangunan yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan serta adanya kenyataan bahwa sumberdaya alam tersebar tidak merata, maka perencanaan pembangunan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh agar alokasi investasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu perlu pendekatan yang sederhana, luwes dan menyeluruh yang mampu mengurangi bahkan mengatasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan wilayah. Dengan demikian pengorganisasian tata ruang dapat ditentukan dengan sistem perwilayahan pembangunan yang dapat menciptakan keserasian antar dan dalam suatu wilayah serta memudahkan pencapaian pertumbuhan wilayah yang serasi dan seimbang. Sistem perwilayahan pembangunan sebagai salah satu pendekatan dalam kebijaksanaan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten DT II Subang pada Repelita VI, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Wilayah-Wilayah Pembangunan (WP) yang ada yaitu WP Subang (Timur), WP Pamanukan (Utara), WP Purwadadi (Barat), dan WP Jalancagak (Selatan). Penelitian mengenai sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan ini dilakukan di Kabupaten DT II Subang yang mempunyai luas wilayah 205.176 Ha dan berpenduduk 1,209 juta jiwa. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) mengidentifikasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi, (2) mengetahui kebijaksanaan sistem perwilayahan pembangunan, (3) mengetahui peranan dan fungsi pusat- pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil, dan (4) mengetahui peranan pasar dalam menunjang sistem perwilayahan pembangunan. Beberapa hipotesis yang digunakan untuk mengarahkan penelitian yaitu: (1) ketimpangan antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan sumberdaya alam, pemerataan kegiatan pembangunan dan ketersediaan prasarana-sarana pembangunan dapat dikurangi dengan mengintegrasikan wilayah yang miskin dan terbelakang ke dalam suatu hirarkhi pusat-pusat pengembangan, (2) Jumlah dan jenis prasarana- sarana pembangunan dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sumberdaya yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Sedangkan efisiensinya ditentukan oleh jumlah dan jenisnya serta jumlah penduduk yang dilayani, (3) Peningkatan ketersediaan serta efisiensi prasarana-sarana pembangunan akan meningkatkan peran serta fungsi kota kecamatan sebagai pusat pengembangan, (4) Sistem pasar dalam tata ruang berkaitan erat dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan aksesibilitasnya. Pasar berperanan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Keberadaan pasar saling tarik menarik dengan kegiatan jasa lainnya...
Keyword: 

Judul: Sistem perwilayahan pembangunan : studi kasus Kabupaten DT.II Sukabumi Propinsi DT.I jawa Barat
Abstrak: Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menggariskan bahwa pembangunan daerah atau wilayah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga Trilogi Pembangunan yang merupakan prioritas nasional, juga menjadi prioritas pembangunan di setiap daerah, yang ditujukan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam pembangunan yang demikian, wilayah merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan dan pendekatan tata ruang merupakan aspek yang kritis. Pendekatan tata ruang dalam pembangunan ditujukan untuk menciptakan kerangka struktur dan organisasi tata ruang wilayah pembangunan ba- ik bersifat fisik maupun sosial ekonomi. Kabupaten DT. II Sukabumi memiliki tingkat ketimpangan antar wilayah yang cukup besar dalam pembangunan daerah terutama karena penyebaran sumberdaya alam yang kurang merata. Tingkat ketimpangan antar wilayah tersebut dalam ekonomi pasar semakin membesar karena bekerjanya faktor "spread effect" dan "backwash effect". Dan secara alami setelah mencapai maksimum, ketimpangan antar wilayah akan mengecil dan akhirnya hilang karena masalah-masalah kepa- datan. Tetapi keseimbangan antar wilayah tersebut hanya akan tercapai pada saat tingkat perekonomian sudah sangat tinggi. Keseimbangan antar wilayah tersebut akan lebih cepat dicapai bila ada pengaliran tenaga kerja ke wilayah kaya, pengaliran modal ke wilayah miskin dan surplus per- dagangan bagi wilayah kaya. Dalam pembangunan daerah Kabupaten DT. II Sukabumi hal-hal tersebut tidak terpenuhi terutama pengaliran modal ke wilayah miskin. Karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Tetapi campur tangan pemerintah yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahan alokasi kegiatan dan prasarana-sarana pembangunan yang akhirnya akan tetap memperbesar ketimpangan antar wilayah karena interaksi antar wilayah sangat lemah, dimana wilayah kaya yaitu Cisaat, Sukabumi, Cibadak, Cicurug dan Baros berkembang menjadi wi- layah maju dengan tingkat sosial ekonomi wilayah yang ting- gi, sedangkan wilayah miskin yaitu Cikidang dan Cisolok menjadi wilayah terbelakang. Hal tersebut timbul karena faktor-faktor lokasi spesifik dan aksesibilitas wilayah kurang diperhitungkan dalam campur tangan pemerintah, sehingga sistem perwilayahan pembangunan yang ditetapkan lebih bersifat geografis dan administratif..dst
Keyword: 

Judul: Upaya Isolasi Drakorodin dari Resin Daemonorops draco
Abstrak: Dragon’s blood is a secretion of rattan fruits. The commonly used rattan species is Daemonorops draco that contain the highest dracorhodin, but the content has not been determined quantitatively. Dracorhodin is a natural flavylium compound, anthocyanin derivative, and provides the natural color of dragon’s blood. This compound is potential as drug materials and natural dye. Dracorhodin isolated from dragon’s blood crude extract were analyzed using ultraviolet-visible (UV-Vis) spectrophotometric and high performance liquid chromatography (HPLC) with C18 column (5 μm, 250 × 4.6 mm id, Dikma). The samples were treated in acidic (60% HClO4) and non-acidic medium. UV-Vis spectra showed that dracorhodin was also detected at 400—490 nm. Dracorhodin was detected in HPLC chromatogram at retention time of 5 minutes, using ethyl acetate 1% in methanol as eluent, 0.5 mL/min flow rate, and detection wavelength at 475 nm. Dracorhodin content obtained from non-acidic medium crude methanol extract was 55.6%, which was higher than that in the acidic medium, namely 37.4% from the starting materials that was refluxed for about 1 hour. The isolates can be used as standard for quantifying dracorhodin in commercial dragon’s blood.
Keyword: high performance liquid chromatography, flavylium, dragon’s blood, dracorhodin, Daemonorops draco