Judul: Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Di Perairan Pulau Tunda, Provinsi Banten.
Abstrak: Pulau Tunda merupakan ekosistem pulau kecil yang sangat sensitif terhadap perubahan, sehingga adanya kegiatan antropogenik seperti penambangan pasir yang ada di perairan Pulau Tunda ini menjadi masalah tersendiri yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Penambangan pasir laut di pulau-pulau kecil, seperti Pulau Tunda berpotensi mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, sehingga perlu dicari jalan keluar untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi bioekologi di perairan Pulau Tunda serta untuk mendapatkan strategi pengelolaan penambangan pasir laut di perairan Pulau Tunda yang berkelanjutan. Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data primer terhadap beberapa parameter kualitas air, dan terhadap kondisi terumbu karang. Data kualitas air dianalisis dengan cara membandingkan dengan Standar baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut. Selain itu untuk melihat status mutu perairannya, mengacu pada Kepmen LH no. 115 tahun 2003 tentang tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Data terumbu karang dianalisis status kesehatannya, mempergunakan acuan Kepmen 04/2001tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Selain hal tersebut, untuk memformulasi strategi dilakukan wawancara dengan responden ahli yang dipilih secara purposive, dengan bantuan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan AHP. Analisis status kesehatan terumbu karang mempergunakan acuan Kepmen 04/2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang maka terumbu karang di wilayah penelitian berada pada kisaran level buruk hingga sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air di Pulau Tunda dalam kondisi baik. Hasil analisis terhadap status mutu pencemaran dengan metode Sumitomo dan Newerow (1970) sesuai dengan Kepmen LH no. 115 tahun 2003. Standar baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut, memperlihatkan bahwa kondisi perairan di wilayah penelitian berada pada kategori tercemar ringan. Kondisi terumbu karang di Pulau Tunda termasuk dalam kategori buruk sampai sedang. kondisi terumbu karang di sebelah selatan Pulau Tunda memiliki kondisi terumbu karang yang lebih baik dibandingkan dengan tiga lokasi pengamatan Pulau Tunda lainnya. Kegiatan penambangan pasir berpotensi menggangu terumbu karang yang terdapat di perairan yang dalam. Hasil analisis AHP memperlihatkan bahwa faktor dominan yang harus diperhatikan pada pengelolaan penambangan pasir laut agar menjadi berkelanjutan adalah sumberdaya alam, kebijakan pemerintah, dan sosial ekonomi masyarakat. Stakeholders yang harus diperhatikan agar penambangan pasir laut menjadi berkelanjutan adalah pemerintah, pengusaha, masyarakat dan penegak hukum. Adapun tujuan yang harus didahulukan agar penambangan pasir laut berkelanjutan, yakni reduksi degradasi lingkungan, pemulihan ekosistem dan peningkatan daya saing keindahan wilayah perairan pulau kecil yang pasirnya ditambang. Prioritas alternatif strategi yang paling penting dalam pengelolaan penambangan pasir laut agar menjadi berkelanjutan adalah revisi kebijakan penambangan pasir laut, penegakan hukum dan sanksinya, serta teknologi penambangan pasir laut yang ramah lingkungan
Keyword: penambangan pasir laut, Pulau Tunda, pengelolaan, berkelanjutan, strategi, AHP

Judul: Analisis Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pengelolaan Pasir Laut di Kabupaten Serang
Abstrak: Pasir taut sebagai sumberdaya alam tak dapat pulih pemanfaatanya telah menimbulkan konflik dan pengelolaannya memiliki dimensi yang sangat kompleks, baik dimensi ekonomi, ekologi, sosial, maupun politis. Setiap keputusan untuk membiarkan sumberdaya alam ataupun memanfaatkannya menimbulkan implikasi manfaat dan kerugian (gain and loss) terhadap masyarakat secara keseluruhan. Keputusan tersebut hanya bisa ditetapkan dengan tepat apabila aspek manfaat dan kerugian dianalisis dan dievaluasi dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk ( 1) menganalisis konsekuensi ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan pasir laut, (2) mempetajari persepsi masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbutkan dari pemanfaatan pasir taut serta tentang kebijakan penambangan pasir taut, dan (3) mengetahui imptikasi kebijakan yang dapat dihasilkan dari pengelolaan pasir laut. Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif, Hotteling Rule, Game Theory, Willingness to Pay, dan Muttikriteria. Hasit analisis menunjukkan bahwa pasir laut di Kabupaten Serang memiliki potensi ekonomi yang besar, dengan cadangan stock sebesar 3.7 milyar meter kubik, memiliki potensi penerimaan pemerintah sebesar 2 milyar per tahun, bila dikelola dengan baik maka potensi ini dapat ditingkatkan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan community development khususnya pada masyarakat nelayan. Pelarangan penambangan akan menimbulkan economic loss sebesar Rp. 156 milyar per tahun atau hampir setara dengan 2 trilyun dalam jangka waktu 15 tahun. Potensi loss ini dibanding dengan benefit hanya 0.63 %. Pada periode penambangan pasir Iaut telah terjadi penurunan surplus nelayan sebesar Rp. 16.212.990.000 per tahun. Penambangan pasir laut dalam skala besar dan jangka panjang akan menimbulkan dampak-dampak ( eksternatitas) terhadap biofisik perairan yaitu menurunnya kualitas perairan yang pada akhimya menurunkan produktivitas perikanan. Akibat sosial dari penambangan pasir laut adanya timbulnya konflik horisontal dan vertikal dalam masyarakat yang berakibat pada tindakan kriminal. Konflik ini terutama terjadi karena adanya alokasi manfaat yang tidak seimbang antara masyarakat nelayan, pemerintah daerah, dan perusahaan penambang pasir laut. Hampir seluruh responden menyatakan belum ada dampak positif dari penambangan pasir laut, terutama dampak terhadap kesejahteraan nelayan, yang terjadi adalah rusak atau menurunnya kondisi lingkungan dan menurunya pendapatan nelayan lebih dari 50 % dari pendapatan sebelumnya. Sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penambangan pasir laut bila keadaannya seperti sekarang ini. Dengan adanya potensi, manfaat dan kerugian tersebut, kebijakan untuk melakukan penambangan pasir laut harus disertai dengan upaya pengendalian yang ketat, baik pengendalian pemanfaatan pasir laut maupun upaya yang terkait dengan kondisi wilayah pesisir yang telah mengalami pencemaran dan over fishing, pemberdayaan masyarakat yang disertai adanya sistem kompensasi yang didasari pada perhitungan damage assessment yang benar.
Keyword: kabupaten Serang, penambangan pasir laut, aspek ekonomi, persepsi masyarakat, analisis multikriteria

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: