Judul: Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat).
Abstrak: Era reformasi yang telah berjalan selama hampir 2 dekade membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut dapat terlihat dengan diterapkannya prinsip-prinsip New Public Management (NPM), beberapa diantaranya adalah desentralisasi, akuntabilitas, kompetisi, audit kinerja dan pengukuran kinerja. Penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Kementerian Keuangan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Penilaian tersebut menggunakan perhitungan pertumbuhan rasio pada 11 variabel yang telah ditentukan, membuat kuartil berdasarkan nilai pertumbuhan rasio pada kelompok daerah yang sama, dan memberikan nilai pada masing-masing kuartil. Brown (1993) merumuskan perhitungan penilaian kondisi fiskal dengan menggunakan perhitungan rasio statis pada tahun penilaian terhadap variabel yang telah ditentukan, membuat kuartil berdasarkan nilai rasio atas kelompok daerah yang sama, dan memberikan nilai pada masing-masing kuartil. Penelitian ini mengaplikasikan formulasi perhitungan PMK 266/2015 dan Brown (1993) pada 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah merumuskan desain formulasi kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dari hasil perbandingan kedua formulasi dimaksud. Dalam mencapai tujuan utama tersebut, beberapa tujuan antara dalam penelitian ini adalah : (1) Menganalisis hasil penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PMK 266/2015 terhadap 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk penilaian tahun 2016 dan tahun 2015. (2) Menganalisis hasil penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Brown (1993) terhadap 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk penilaian tahun 2016 dan tahun 2015. (3) Menganalisis perbandingan hasil formula perhitungan Brown (1993) dan PMK 266/2015 penilaian tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif serta analisis komparasi Wilcoxon signed rank test pada hasil penilaian kedua formulasi. Hasil penelitian menunjukkan penilaian formulasi PMK 266/2015 tidak menggambarkan kondisi kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang sebenarnya dan tidak memberikan rasa keadilan kepada daerah yang kondisi fiskalnya baik, karena daerah dengan kondisi fiskal yang sudah baik akan lebih sulit mempunyai pertumbuhan rasio yang tinggi dibandingkan daerah dengan kondisi fiskal yang lebih buruk. Formulasi PMK 266/2015 juga tidak memberikan hasil penilaian yang stabil, 70,45 persen daerah yang memperoleh nilai tertinggi pada penilaian tahun sebelumnya, tidak dapat bertahan pada nilai baik dan turun pada nilai yang rendah. Hal berbeda ditunjukkan pada hasil penilaian formulasi Brown (1993), sebanyak 98,44 persen daerah yang memperoleh nilai tertinggi pada penilaian tahun sebelumnya tetap bertahan pada kelompok nilai tinggi, bahkan 84,37 persen bertahan pada nilai tertinggi. Berdasarkan uji Wilcoxon signed rank test, perbandingan hasil penilaian formulasi PMK 266/2015 dan Brown (1993) pada tahun 2016 adalah 72,73 persen dari keseluruhan variabel menunjukkan perbedaan yang signifikan. Desain formulasi penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah menggabungkan perhitungan pertumbuhan rasio dan rasio statis dengan menggunakan metode pembobotan atau metode kuadran. Penggabungan tersebut dimaksudkan agar hasil penilaian dapat menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mempertimbangkan juga daerah yang memiliki pertumbuhan rasio yang tinggi.
Keyword: kesehatan fiskal, kinerja keuangan daerah, kondisi fiskal

Judul: Analisis pelaknsanaan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan kemampuan keuangan dan kinerja pembangunan daerah (studi kasus kabupaten/kota di provinsi Banten)
Abstrak: Salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (mengoreksi horizontal imbalance), sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang relatif sama dalam membangun daerahnya. Koreksi horizontal imbalance tersebut dilakukan melalui pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan mekanisme DAU, daerah yang miskin akan mendapat proporsi DAU yang lebih tinggi dari daerah yang kaya. Dalam penelitian ini dianalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan kemampuan keuangan dan kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dianalisis dengan Indeks Williamson, sedangkan kinerja pembangunan daerah untuk bagian (1) perekonomian dianalisis dengan LQ, SSA, Entropy; (2) keuangan dianalisis dengan derajat desentralisasi dan kemandirian daerah; (3) kesejahteraan penduduk dianalisis dengan Indeks Williamson, laju pengangguran, Gini Rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia; (4) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perkembangan perekonomian dan distribusi pendapatan dianalisis dengan ekonometrika – metode Panel Data.
Keyword: 

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: