Judul: Efektivitas Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Air (IPA) Di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)
Abstrak: Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dari keseluruhan siklus kebijakan. Mengukur efektivitas implementasi sebuah kebijakan dilihat dari ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan prosesnya. Penelitian tentang Efektivitas Implementasi IPA di Kawasan TNGHS dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkaji seberapa tepat implementasi kebijakan IPA diterapkan guna mengatur tata kelola sumber daya air di TNGHS, sesuai arahan Permenhut No 64/Menhut-II/2013 tentang jenis-jenis pemanfaatan air, tata cara melakukan pemanfaatan air, serta hak dan kewajiban pemanfaat air di kawasan konservasi. Tujuan penelitian ini yaitu; Pertama, mendapatkan gambaran tentang pemahaman terhadap tugas, fungsi, tujuan, dan isi kebijakan pemberian IPA dari masing-masing aktor. Metode untuk menjawab tujuan ini ialah wawancara tertutup dengan kuesoner mengunakan skala likert dengan pilihan jawaban dalam bentuk skor dari 1 (satu) sampai 7 (tujuh). Kedua, mendapatkan gambaran tentang implementasi kebijakan pemberian IPA di TNGHS. Metode untuk menjawab tujuan ini ialah analisis isi dari Permenhut No.64 tahun 2013 dan dibandingkan dengan implementasinya melalui wawancara dan observasi lapang. Ketiga, mendapatkan gambaran tentang masalah dalam implementasi kebijakan pemberian IPA di TNGHS. Menjawab tujuan ini mengunakan pendekatan Edward III (1980) dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Kemudian, ketiga tujuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk menentukan opsi peningkatan efektifitas implementasi. Berdasarkan hasil tabulasi persepsi aktor tentang implementasi kebijakan IPA di TNGHS diketahui bahwa rata-rata aktor “tahu” tentang kebijakan IPA di TNGHS. artinya aktor memahami tugas, fungsi, tujuan dan isi kebijakan pemberian IPA dengan baik, namun kurang mampu menerapkannya dengan tepat di lapangan. Penyebabnya adalah perbedaan cara pandang para aktor tentang pemanfaatan sumberdaya air sebagai public goods. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kondisi normatif dalam regulasi dengan fakta empirisnya yaitu inkonsistensi, ketidakpatuhan, dan diskresi. Masalahnya adalah (a) strategi komunikasi yang terbatas dan ketidakjelasan; (b) sumberdaya manusia dari segi jumlah maupun kompetensi yang terbatas; (c) terdapat diskresi dan disinsentif; serta (d) kompleksitas kebijakan di BTNGHS dan tidak adanya SOP kebijakan IPA. Beberapa opsi yang diusulkan yaitu: (a) penambahan startegi komunikasi dan pendampingan yang intensif; (b) memberikan pelatihan capacity bulding, membuat format laporan sederhana yang mudah dikerjakan oleh FPA, serta pemberian insentif tambahan; (c) pemberian penghargaan bagi FPA yang mengimplementasikan IPA dengan efektif; serta (d) menetapkan SOP terkait kebijakan pemberian IPA.
Keyword: Efektifitas, Implementasi, Izin Pemanfaatan Air (IPA), Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Judul: Institutional Analysis of Water Utilization in the Gunung Gede Pangrango National Park Area West Java
Abstrak: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) memiliki peran yang sangat strategis sebagai daerah tangkapan air (catchments area) bagi daerah-daerah yang ada di bawahnya, yang menyediakan kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, industri dan kebutuhan domestik lainnya. Pengelolaan pemanfaatan air dari kawasan TNGGP bermula pada tahun 2006. USAID menginisiasi pengelolaan pemanfaatan air di TNGGP berdasarkan konsep kemitraan melalui pendirian lembaga FORPELA (Forum Peduli Air)-TNGGP. Pada tahun 2009, FORPELA mewadahi 113 pengguna air melalui sistem keanggotaan. Pada tahun 2011, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa pemanfaatan di kawasan konservasi harus melalui mekanisme izin. Selanjutnya, proses pembentukan Peraturan di tingkat Kementerian Kehutanan mulai dibuat dengan tujuan untuk menjamin keteradilan distribusi dan ketersediaan air bersih untuk daerah hilir. Pada tahun 2013, terbit Peraturan Menteri Kehutanan P.64/2013. Peraturan ini mengatur agar setiap pihak di dalam dan sekitar kawasan yang hendak atau sudah memiliki sumber air di dalam kawasan harus memiliki IPA (Izin Pemanfaatan Air) untuk pengguna air non-komersial dan IUPA (Izin Usaha Pemanfaatan Air) untuk pengguna air komersial. Selama 6 tahun Permenhut berlaku, perizinan pemanfaatan air dari dalam kawasan TNGGP belum dapat ditertibkan. Terdapat 65 desa penyangga yang memperoleh air dari kawasan, tetapi hanya terdapat 25 pemegang IPA. Sementara itu, dari 51 kegiatan usaha yang terdata dalam FORPELA, hanya 1 kegiatan usaha yang mengurus dan memperoleh IUPA. Oleh sebab banyaknya pengguna air terutama untuk kegiatan komersial yang tidak mengurus perizinan sehingga banyak pengguna air yang terindikasi memperoleh air dengan cara ilegal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemanfaatan atau pengusahaan pemanfaatan air sesuai dengan asas konservasi tidak tercapai; potensi konflik antar para pengguna air akibat distribusi air yang tidak merata terutama masyarakat sekitar kawasan; serta Pemerintah tidak mendapatkan PNBP dari kegiatan komersial. Maka, diperlukan penataan kelembagaan untuk mengelola pemanfaatan air dengan baik. Analisis kelembagaan perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya air di kawasan TNGGP. Analisis kelembagaan dilakukan dengan pendekatan kerangka kerja IAD (Institution Analysis and Development). Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai Oktober 2021. Lokasi penelitian di Bidang Wilayah Pengelolaan Cianjur dan Sukabumi, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, telaah dokumen dan analisis regulasi. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive dan snowball sampling. Jasa lingkungan air di TNGGP dapat dinikmati oleh banyak orang secara bersama-sama dan sulit untuk mengecualikannya. Sumber daya dengan karakter ini disebut common pool resources. Sumber daya air dari kawasan TNGGP yang bersifat CPRs membutuhkan kebijakan yang efektif untuk mengaturnya, maka sumber daya ini juga menimbulkan biaya transaksi tinggi. Atribut komunitas yang mempengaruhi arena aksi, meliputi (1) nilai-nilai perilaku didorong oleh faktor ekonomi dan faktor keakraban masyarakat kepada pemerintah setempat lebih tinggi dibanding dengan pihak balai; (2) tingkat pemahaman mengenai sumber daya air di kawasan konservasi partisipan berbeda satu sama lain; serta (3) tingkat homogenitas preferensi dalam pemanfaatan air dipengaruhi beragam kepentingan yang belum selaras. Selanjutnya, hasil analisis peraturan menunjukkan bahwa penertiban pemegang izin belum dapat dilaksanakan sehingga KLHK dan BBTNGGP sebagai prinsipal belum mampu membedakan hak antara pengguna air yang berizin dan tidak berizin. Dalam pengelolaan pemanfaatan air di TNGGP terdapat beberapa aktor yang terlibat. KLHK sebagai
Keyword: IAD framework, institutional issues, water use in TNGGP, institutional improvement strategies

Judul: Grup dan Homomorfisma Grup pada Rubik Revenge
Abstrak: Rubik cube is a kind of puzzle game. A player must arrange rubik sides, which have been disordered, back to the position where every side has the same colour. This paper does not focus on the settlement solution, but instead on proving the existence of a group homomorphism between rubik movement group and S96 symmetric permutation group in rubik revenge. Firstly, it has been proved that rubik movement set is a group. Then, it also has been proved that the M set, which contains numeric labels of 1 until 96 in cubinos sides, is S96 symmetric permutation group.
Keyword: