Judul: Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan nelayan kecil terhadap pemilikan siup dan pas biru di kecamatan kronjo kabupaten dt II tanggeranf
Abstrak: Negara Republik Indonesia yang terkenal dengan sebut- an negara bahari merupakan cerminan dari kondisi negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Julukan tersebut menyebabkan sifat yang khas dari ne- gara bahari, yaitu masyarakat nelayan yang cukup mendomi nasi di negara Indonesia. Dengan demikian merupakan hal yang wajar di satu pihak sering terjadi permasalahan permasalahan sosial masyarakat nelayan, karena pada umumnya gejala sosial yang ada pada masyarakat nelayan mempunyai kekhasan tersendiri. Di lain pihak modernisasi sistem pe- nangkapan tetap berlangsung. Salah satu dari permasalahan sosial yang timbul pada masyarakat nelayan adalah kedisiplinan dalam hal pemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan Pas Biru oleh setiap kapal/perahu penangkap ikan yang ada di daerah penelitian yaitu Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Dasar hukum dari kewajiban ini adalah Peraturan Daerah No 6/Dp.040/PD/ 77 (yang lama), sedang yang baru adalah PERDA No 16/1984 bagi SIUP. Untuk Pas Biru adalah: Penetapan Surat Laut dan Pas-pas kapal 1934, Ordonansi Surat Laut dan Pas-pas kapal 1935, Peraturan Surat Laut dan Pas-pas Kapal 1935, KUHD pasal 311 dan MAPEL XXXVII No 641/Phbl tanggal 14 Juni 1975. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh SIUP maupun Pas Biru telah berperan di dalam masyarakat nelayan kecil di Kecamatan Kronjo sebagai sa saran daerah penelitian dan faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi tingkat kedisiplinan para nelayan serta kendala di dalam realisasi peraturan-peraturan ter- sebut. Dengan demikian dapat diambil suatu langkah/sikap yang mungkin efektif dalam rangka pelaksanaan peraturan. tersebut. Hasil penelitian dengan menggunakan metoda survey di- dapat 63,3 dari RTP/nelayan pemilik belum pernah memi liki SIUP sejak mereka mempunyai perahu penangkap ikan wa- jib SIUP dan kedisiplinan "rendah"-pun masih mendominasi daerah tersebut, hal ini terlihat 90% dari RTP termasuk di dalam katagori disiplin "rendah"…dst
Keyword: 

Judul: Analisis Kebijakan Sistem Bagi Hasil Perikanan Tangkap Di Perairan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi)
Abstrak: Sifat usaha penangkapan ikan di laut sangat erat dengan resiko dan ketidakpastian dengan penerimaan yang fluktuatif. Berdasarkan sifat usaha tersebut, masyarakat pesisir memilih sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha penangkapan. Sistem bagi hasil yang dijalankan bias kepada pemilik kapal/juragan sehingga pendapatan nelayan kecil dan buruh relatif lebih rendah. Rendahnya pendapatan selain berdampak langsung kepada kesejahteraan keluarga nelayan juga mengakibatkan rendahnya pengembangan investasi nelayan. Tingkat investasi berpengaruh kepada optimasi potensi sumberdaya ikan yang berkeadilan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi pada Bulan November 2016 sampai dengan Juli 2017. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan sistem bagi hasil perikanan tangkap terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan di Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian dengan menganalisis: 1) pendapatan nelayan pada berbagai ukuran kapal penangkap ikan berdasarkan sistem bagi hasil yang dijalankan; 2) mengidentifikasi pengaruh sistem bagi hasil usaha terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan, serta; 3) analisis kebijakan terkait sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi. Analisis kebijakan bagi hasil perikanan dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan ex-post berdasarkan hasil tujuan penelitian 1, 2, dan 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk tujuan penelitian (1) dengan jumlah 109 responden, dan tujuan penelitian (2) dengan jumlah 12 informan. Data primer diperoleh secara survey melalui wawancara secara mendalam (in dept interview) kepada informan serta pengisian kuisioner oleh responden. Data sekunder berupa hierarki kebijakan digunakan untuk menganalisis kebijakan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat. Data sekunder tersebut diperoleh dari jurnal dan karya ilmiah, laporan kerja, penelitian terdahulu, Lembaga dan Instansi terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pendapatan nelayan Kabupaten Sukabumi pada berbagai jenis dan ukuran kapal penangkap ikan berkisar antara Rp 814.052,- s.d Rp 12.703.556,- yang menunjukkan variasi yang sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kapal kecil, pendapatan terbesar berada pada pemilik kapal/juragan (32,57-82,44%), sedangkan pada kapal non kecil pendapatan terbesar berada pada nahkoda (skill labour); 2) Sistem bagi hasil perikanan pada berbagai ukuran kapal yang berjalan di Kabupaten Sukabumi tidak sesuai pasal 3 Undang-undang no. 16 Tahun 1964. Sistem bagi hasil yang tersebut lebih berpihak kepada juragan sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan dan tingkat investasi nelayan Kabupaten Sukabumi. Sistem bagi hasil yang berlaku berdampak kepada semakin kuatnya hubungan patron-klien. Pada tahap lebih lanjut, sistem patron-klien yang berlaku membentuk pola pemasaran hasil produksi yang tidak berkeadilan dimana nelayan hanya berlaku sebagai price taker sehingga nelayan mengalami looses income. Rendahnya pendapatan nelayan pada gilirannya menyebabkan lemahnya posisi sosial, ekonomi dan politik nelayan Kabupaten Sukabumi; 3) Implementasi bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi belum terlaksana sesuai dengan amanat UU no 16/1964. Sistem bagi hasil cenderung lebih menguntungkan juragan dibandingkan nelayan penggarap. Beberapa faktor lain yang menghambat pelaksanaan UU 16/1964 adalah kurangnya sosialisasi keberadaan udang-undang bagi hasil perikanan; kuatnya masyarakat pesisir mempertahankan adat bagi hasil; serta adanya kelemahan undang-undang bagi hasil perikanan yang tidak mengatur proporsi bagi hasil pada berbagai ukuran kapal dan alat tangkap, serta proporsi bagi hasil belum memperhitungkan penurunan fungsi dan efektivitas sarana produksi. Seyogyanya kelemahan mengenai proporsi bagi hasil yang sesuai dengan ukuran kapal dan jenis alat tangkap serta penurunan
Keyword: pendapatan nelayan, sistem bagi hasil, rekonstruksi peraturan

Judul: The use of homotopy perturbation methode to solve fuzzy volterra  integral equations
Abstrak: Most phenomena in nature can be explained in mathematical models, such as fuzzy volterra integral equation. The fuzzy volterra integral equation is a nonlinear integral problem, which is usually dificult to solve by an analytical solution. In this paper, fuzzy volterra integral equation is solved using perturbaion homotopy method, which can be written as a power series in p and satisfies a certain homotopy fuction. This manuscript discuss two case studies, i.e. the case of linear and trigonometric kernel function. The result shows that greater approximation order being used, the wider convergence solution area wil be.
Keyword: