Judul: Analisis awig-awig dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
Abstrak: Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia pada tahun sebelumnya dicirikan oleh : (1) doktrin milik bersama {common proper(y); (2) sentralistik dan (3) anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan tersebut mengalami kegagalan dalam membangun perikanan. Hal ini dicerminkan oleh rusaknya sumberdaya pesisir dan laut, kemiskinan masyarakat pesisir, konflik antar nelayan dan lain sebagainya. Sementara di era reformasi, adanya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka partisipasi aktif masyarakat daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari sejarah pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat-NTB, menganalisis pembentukan awig-awig beserta pelaksanaan dan permasalahannya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Kecamatan Gangga telah melakukan praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasiskan kearifan lokal sejak dahulu kala, yaitu upacara adat sawen yang dilakukan oleh orang-orang Islam waktu /e/w. Upacara adat sawen tersebut berlaku hingga tahun 1965, menghilang dalam rentang waktu 1966-1999 yang disebabkan oleh perubahan pola pikir masyarakat dan situasi ekonomi-politik yang berkembang, sedangkan pada tahun 2000, upacara adat sawen kembali dilaksanakan, namun hanya sebatas menegakkan adat-istiadat suku sasak yang lelah lama hilang. Terbentuknya awig-awig sebagai aturan bersama secara tertulis dipengaruhi oleh munculnya konflik di masyarakat pesisir. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik legal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Proses terantuknya melalui tahapan informal hingga formal. Pelaksanaan awig-awig mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperunlukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (jala oras, jaring klitik), pancing, bubu dan rawe dasar kecil; (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktvitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Permasalahan yang terjadi pasca pelaksanaan awig-awig adalah konflik antar nelayan lokal yang menggunakan alat langkap berbeda dan konflik nelayan lokal dengan nelayan luar yang meggunakan bom dan potasium sianida untuk melakukan penangkapan ikan.
Keyword: 

Judul: Efektivitas Kelembagaan Awig-Awig Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai di Kabupeten Lombok Timur
Abstrak: Pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki karakteristik sebagai sumber daya alam milik bersama (CPR) cenderung pada pemanfaatan secara bebas (open access), yang mengakibatkan penurunan produksi sumber daya perikanan. Telah banyak kebijakan dikembangkan untuk mengatur hak kepemilikan (property rights) untuk memanajemen sumber daya perikanan. Penguatan kelembagaan lokal seperti awig-awig menjadi salah satu pendekatan untuk mengelola pemanfaatan sumber daya perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kelembagaan awig-awig pengelolaan sumber daya perikanan pantai; (2) mengevaluasi dampak kelembagaan awig-awig terhadap sumber daya perikanan pantai; (3) mengevaluasi implikasi kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan pantai di kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kelembagaan The institutional analysis and development (IAD) untuk menganalisis efektivitas kelembagaan awig-awig. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan bioekonomi surplus produksi Gordon-Schaefer (GS), analisis laju degradasi dan depresiasi, dan analisis efisiensi Data Envelopment Analysis (DEA) untuk menganalisis dampak kelembagaan awig-awig terhadap sumber daya perikanan pantai. Hasil analisis kelembagaan awig-awig pengelolaan sumber daya perikanan pantai menunjukkan kelembagaan awig-awig pengelolaan sumber daya perikanan pantai belum berjalan secara efektif yang ditandai dengan belum semua aktor yang memanfaatkan sumber daya perikanan pantai terlibat secara aktif dalam kelembagaan awig-awig pengelolaan sumber daya perikanan, peraturan yang disepakati masih lemah dalam memberikan batas pengaturan, dan resiko keselamatan jiwa yang tinggi pada kegiatan monitoring dan penegakkan awig-awig pengelolaan sumber daya perikanan pantai. Keadaan ini mengakibatkan masih ditemukan beberapa lokasi kegiatan penangkapan ikan dengan bom dan potas, serta hilangnya salah satu pulau kecil di wilayah perairan pantai Kabupaten Lombok Timur. Hasil evaluasi dampak kelembagaan awig-awig terhadap sumber daya perikanan pantai Kabupaten Lombok Timur memperlihatkan peningkatan upaya penangkapan setiap tahun yang diiringi oleh produksi sumber daya perikanan yang terus menurun; nilai produksi aktual telah melebihi nilai MSY; nilai upaya penangkapan aktual mendekati titik perpotongan TR-TC yang ditunjukkan dengan penurunan rente aktual (kerugian yang terus meningkat); nilai degradasi dan nilai depresiasi telah mendekati nilai ambang batas degradasi; dan penggunaan teknologi melebihi kapasitas input untuk mendapatkan per satuan output dalam kegiatan penangkapan. Hasil evaluasi implikasi kebijkan pengelolaan sumber daya perikanan pantai memperlihatkan ketidakefektifan kelembagaan awig-awig pengelolaan sumber daya perikanan pantai, mengakibatkan kondisi sumber daya perikanan pantai sudah tidak memberikan manfaat secara biologi dan ekonomi. Perbaikan pada proses pembuatan awig-awig pengelolaan sumber daya perikanan pantai; perbaikan peraturan yang disepakati; dan perbaikan kegiatan monitoring dan penegakkan awig-awig merupakan rekomendasi yang ditawarkan dari hasil penelitian ini. Beberapa rekomendasi ini antara lain dilakukan peningkatan pemahaman pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan kepada para aktor; dan peningkatan peran dari aktor lokal pada perbaikan peraturan yang disepakati.
Keyword: awig-awig, kelembagaan lokal, sumber daya perikanan pantai, IAD, bioekonomi, DEA

Judul: Enhancement of photon absorbtion on BaxSr1-xTiO3 thin films semiconductor using photonic crystals.
Abstrak: In this research, has been conducted BaxSr1-xTiO3 (BST) thin films manufacturing for mole fraction x = 0.25, 0.35, 0.45, and 0.55; and concentration of 1 molar using chemical solution depositon (CSD) method. The materials, which are used in this research, are barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%], titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28), 97.999%], gallium trioxide [Ga2O3], 2-methoxyethanol [H3COOCH2CH2OH, 99%] and 1 x 1 cm of transparent conductive oxide (TCO) glass as substrate. Two BST thin films are made that for BST thin films which are doped by 10% galium (BGST) as p-type layer and pure BST solution as n-type. BST solution is made by reacting barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%] and titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28)] into 2-methoxyethanol solvent [H3COOCH2CH2OH, 99%] in accordance with mass gram for each x value. While, BGST solution is made in the same way as BST solution, plus adding gallium at 10% of the mass of BST. Once all materials are reacted, then vibrated using ultrasonic for 90 minutes, and followed by coating BGST / BST on the TCO substrate. Once the layer is formed, then annealed for 15 hours at temperature of 500 °C with increasing rate of 1.67 oC/minute. Characterizations of BST thin films with or without photonic crystals include the absorbance and transmittance in the visible light spectrum, as well as the electrical photoconductivity characterizations. From BST thin films without photonic crystals indicate that our thin films have light absorption area on almost the entire range of the visible light spectrum even to the infrared range with absorption value over than 67.6%, in addition, it can be seen that the maximum absorbance of BST thin films for all mole fractions lie in blue to green light spectrum region, 457 nm ≤ λ ≤ 570 nm and the minimum in yellow to red light spectrum region, 570 nm ≤ λ ≤ 678 nm. The largest absorbance is found at x = 0.25 with average absorbance value of 92.04% and maximum and minimum absorbance peaks at wavelength of 500.89 and 657.72 nm, respectively. At x = 0.35, average absorbance value decreased to 83.55% with maximum and minimum peaks at 505.73 and 613.68 nm, respectively. Then increased to 91.16% at x = 0.45 with maximum and minimum peaks at 506.04 and 618.56 nm, respectively. At x = 0.55, average absorbance value decreased to 80.12% with maximum and minimum peaks at 507.85 and 608.79 nm, respectively. Moreover, it can be seen that the addition of barium mole fraction leads to wider maximum absorbance or minimum transmittance peaks and narrower minimum absorbance or maximum transmittance peaks in the same range of the green and blue & red light spectrums, respectively. BST thin films with photonic crystals show increasing in absorption for all x values in the range of 3.04 into 13.33%. At x = 0.25, average absorbance percentage increased 3.96% from 92.4 into 95.68%, for x = 0.35 average percentage increased 7.07% into 89.45 from 83.55%. Furthermore, average absorbance of BST thin films at x = 0.45 increased 3.04% from 91.16 into 93.93% and x = 0.55 has
Keyword: