Judul: Disparitas Pembangunan Wilayah Dan Modal Sosial Di Provinsi Papua Barat
Abstrak: Gambaran makro perekonomian di Papua Barat menunjukan bahwa terdapat perbedaan kontribusi yang besar antara PDRB kabupaten Manokwari, kota Sorong, kabupaten Sorong dan kabupaten Fak-Fak dengan kabupaten lainnya yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap pembentukan PDRB Papua Barat. Untuk itu, pembangunan di Papua Barat selayaknya dikembangkan secara lebih intensif dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya lokal termasuk modal sosial dan sektor perekonomian (sektor basis dan non basis) yang berpotensi memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Di era otonomi daerah, muncul berbagai dampak baik positif maupun negatif yang menyertai pembangunan ekonomi wilayah di Papua Barat seperti konflik horisontal antar kelompok dalam suatu wilayah ataupun antar wilayah mengarah pada aktifitas anarkis yang sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan. Bila dilihat dalam sudut pandang modal sosial, hal tersebut merupakan salah satu indikator melemahnya rasa percaya, norma-norma dan jejaring yang selama ini ditaati oleh masyarakat. Melemahnya modal sosial akan menyebabkan pembangunan wilayah tidak dapat berjalan efektif karena tingginya biaya transaksi yang harus dikeluarkan sebagai subtitusi terhadap modal sosial yang hilang. Penelitian ini meliputi dua kajian, pertama terkait disparitas pembangunan wilayah dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, kecuali beberapa kabupaten yang baru memekarkan diri (DOB) dikeluarkan dari analisis karena belum tersedia data statistik (data sekunder/time series). Metode analisis yang digunakan terdiri dari Indeks Entropi, LQ dan SSA, Indeks Theil dan regresi linear berganda (data panel), sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari data PDRB, jumlah penduduk, PDRB per kapita, alokasi dana perimbangan dan data IPM selama periode 2004-2014. Kajian kedua terkait modal sosial dilakukan dengan data survey (data primer) terhadap responden di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong dengan menggunakan sistem skoring pada kuisioner dan analisis regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan wilayah di provinsi Papua Barat yang diukur dengan Indeks Entropi cederung menurun selama periode 2004-2014, kecuali kabupaten Teluk Bintuni yang menunjukan peningkatan perkembangan perekonomiannya secara signifikan. Secara keseluruhan perkembangan wilayah (nilai entropi) di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Teluk Bintuni masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Raja Ampat. Hal ini menunjukan bahwa meskipun mengalami trend penurunan namun wilayah-wilayah yang lebih tinggi Indeks Entropinya paling berimbang dan terdiversifikasi perkembangan sektorsektor perekonomiannya dengan baik. Sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor jasa-jasa, sektor bangunan dan kontruksi serta sektor perdagangan, hotel dan restoran meskipun memberikan kontribusi terbesar dan mendominasi perkembangan perekonomian di Papua Barat selama periode 2004-2014 namun kontribusinya terus mengalami penurunan selama periode tersebut. Kondisi ini memungkinkan terjadinya transisi dari sektor-sektor tersebut di atas ke sektor industri dan jasa di Papua Barat kedepannya. Hasil analisis dengan menggunakan metode LQ dan SSA menunjukan bahwa sektor pertanian secara keseluruhan selama periode 2005-2014 masih merupakan sektor andalan pembangunan wilayah dengan nilai LQ sebesar 1.91 artinya bahwa pembentukan PDRB Papua Barat selama periode tersebut masih didominasi oleh sumbangsih dari sektor pertanian yang tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten kecuali Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang memiliki nilai LQ<1. Sektor lainnya yang juga memberikan kontribusi terbesar setelah sektor pertanian adalah sektor bangunan/kontruksi, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor listrik, gas dan air
Keyword: perkembangan wilayah, sektor unggulan, disparitas pembangunan, modal sosial, papua barat

Judul: Ketimpangan Pembangunan Inter dan Intra Wilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat.
Abstrak: Pembangunan harus dimaknai sebagai upaya sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dari segi manusia, infrasturktur maupun lingkungan. Ketimpangan pembangunan merupakan keniscayaan yang harus dihadapi karena adanya berbagai perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap wilayah/daerah di Indonesia. Pembangunan berbasis wilayah bertujuan meminimalisir ketimpangan antar wilayah. Pemerintah daerah Papua Barat membagi wilayahnya menjadi tiga wilayah pengembangan (WP). Setiap wilayah pengembangan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tipologi daerah, tingkat ketimpangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan inter dan intra WP di Papua Barat. Teknik analisis yang dipakai adalah tipologi daerah, indeks Theil, analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar WP dan coefficient variant (CV) untuk mendeskripsikan kondisi variasi indikator pembangunan intra WP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada daerah yang dominan pada kuadran pertama dan keempat tipologi daerah. Nilai indeks Theil menunjukkan trend ketimpangan meningkat. Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan pada taraf α = 5% terhadap indeks Theil adalah panjang jalan, pendapatan asli daerah (PAD), dummy tidak adanya kota dan dummy wilayah adat. Variabel yang signifikan pada taraf α = 10% dan berpengaruh positif adalah pengeluaran rata-rata perkapita, sedangkan bagi hasil sumber daya alam (BHSDA) berpengaruh negatif. Variable yang berpengaruh negatif dan signifikan taraf α = 5% terhadap indeks Theil adalah dummy tidak adanya daerah otonomi baru (DOB). Berdasarkan tipologi daerah, di WP I, Kabupaten Manokwari pada 2015 dan 2016 menempati kuadran I sedangkan Teluk Bintuni dan Teluk Wondama kuadran IV. Tingkat ketimpangan WP I cenderung meningkat. Trend nilai CV PAD menurun, BHSDA meningkat, angka harapan hidup (AHH) menurun, rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dan pengeluaran per kapita menurun. Di WP II ketimpangan meningkat drastis terutama pada periode 2014-2016. Kota Sorong berada pada kuadran I pada periode 2013-2016 sedangkan kuadran IV ditempati oleh Maybrat, Raja Ampat, Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong. Trend nilai CV PAD WP II tetap, BHSDA meningkat, AHH meningkat, RLS menurun, pendapatan per kapita menurun. Indeks Theil WP III cenderung meningkat. Kabupaten Fakfak berada pada kuadran I pada peride 2013-2016 sedangkan kuadran IV ditempati Kaimana. Trend nilai CV PAD WP III menurun, BHSDA menurun, AHH menurun, RLS menurun, pendapatan per kapita menurun.
Keyword: ketimpangan, inter dan intra, tipologi daerah, wilayah pengembangan

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: