Judul: The Spatial Pattern of Poverty in Brebes Regency and Its Allevation Strategy
Abstrak: Salah satu program Nawacita dalam mewujudkan pembangunan nasional adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pemerintah masih menghadapi berbagai kondisi yang tidak ideal, salah satunya adalah kemiskinan yang relatif tinggi di daerah perdesaan. Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mewujudkan Nawacita ini adalah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Permasalahan kemiskinan perdesaan juga ditemukan di Kabupaten Brebes. Wilayah dengan luas 1.769,62 km 2 yang terdiri dari beragam karakter spasial mulai dari dataran rendah hingga pegunungan ini didominasi oleh wilayah perdesaan dengan persentase penduduk miskin tertinggi ketiga di Jawa Tengah. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan solusi yang lebih spesifik sesuai karakter suatu wilayah. Sehingga penanganan kemiskinan dapat berjalan secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran dan pola spasial kemiskinan di Kabupaten Brebes dengan menggunakan analisis Autokorelasi Spasial (Moran’s Global Index & Local Indicator of Spatial Autocorrelation/LISA), untuk mengetahui pengaruh dana desa dan UMKM terhadap kemiskinan di Kabupaten Brebes dilihat dari aspek spasial menggunakan analisis Geographycally Weighted Regression serta memberikan alternatif kebijakan untuk pengentasannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya sebaran dan pola spasial kemiskinan di Kabupaten Brebes yang bersifat mengelompok (clustered). Pola ini menunjukkan bahwa desa yang berdekatan memiliki karakteristik yang relatif sama. Selanjutnya berdasarkan Uji LISA didapatkan 40 desa yang masuk dalam klaster high-high atau desa dengan tingkat kemiskinan tinggi dikelilingi dengan desa dengan kemiskinan tinggi juga. Empat puluh desa yang terbagi menjadi dua klaster yakni klaster wilayah Salem dan klaster wilayah Bumiayu ini merupakan kantung kemiskinan di Kabupaten Brebes. Sedangkan hasil analisis GWR menunjukkan masing-masing jenis belanja dana desa memiliki pengaruh yang beragam dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Brebes sesuai spesifik lokasi. Adapun alternatif kebijakan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Brebes di prioritaskan pada 40 desa yang menjadi kantung kemiskinan di klaster wilayah Salem dan klaster wilayah Bumiayu-Paguyangan. Selain itu juga dilakukan usulan kesesuaian karakteristik spasial hasil GWR sebagai dasar formulasi pengalokasian bantuan dana desa di Kabupaten Brebes. Kata Kunci: Kemiskinan, Dana Desa, Analisis Spasial dan GWR, One of the Nawacita programs in realizing national development is to develop Indonesia from the periphery. In achieving this goal, the government faces various conditions that are not ideal, namely high poverty in rural areas. One of the instruments used by the government in realizing this nawacita is Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds Sourced from the APBN. The problem of poverty also occurs in Brebes Regency, which ranks third in the top in Central Java. The purpose of this study was to determine the distribution and spatial pattern of poverty in Brebes District using Spatial Autocorrelation analysis and to determine the effect of village funds and SME on poverty in Brebes Regency and its management solutions from a spatial perspective. The results of the study show that there is a spatial distribution and pattern of poverty in Brebes Regency are clustered. This pattern indicates that adjacent villages have relatively similar characteristics. Furthermore, based on the LISA test, it was found that
Keyword: Kemiskinan, Dana Desa, Analisis Spasial

Judul: The Effect of Village Funds in Alleviating Poverty in Mandailing  Natal District: The Analysis Geographically Weighted Regression (GWR)  Method
Abstrak: Program penurunan kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dicantumkan dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan melalui program dana desa. Kemiskinan merupakan isu krusial di Kabupaten Mandailing Natal karena memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Tapanuli bagian selatan (Tabagsel). Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Menganalisis sebaran penduduk miskin dan pola spasialnya di Kabupaten Mandailing Natal; 2) Menganalisis pengaruh dana desa dan faktor lainnya terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mandaling Natal 3) Merumuskan strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan menggunakan dana desa di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian menggunakan metode analisis Gegoraphically Weighted Regression (GWR) dengan data cross section tahun 2018 pada 377 desa di Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian menggambarkan adanya hubungan antar desa yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 0.152434 yang mana mengindikasikan autokorelasi positif atau menggerombol (cluster). Nilai ini menujukkan bahwa desa yang berdekatan memiliki karakteristik yang relatif sama. Uji Lisa menggambarkan pola spasial kemiskinan yang terklaster ke dalam empat kriteria kemiskinan yaitu sebanyak 45 desa adalah kriteria High-high, sebanyak 48 desa kriteria low-low. Sebanyak 8 desa low-high dan 10 adalah kriteria high low. Sedangkan analisis GWR menunjukkan dana desa memiliki pengaruh yang beragam dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal. Bidang penyelenggaraan pemerintah berpengaruh pada taraf nyata 0.05 di Kecamatan Natal, Batahan, Batang Natal, Lingga Bayu, Sinunukan dan Muara Batang Gadis. Bidang pembangunan infrastruktur hanya berpengaruh di Kecamatan Muara Batang Gadis. Bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa hanya berpengaruh pada wilayah pantai barat yakni Kecamatan Natal, Batahan, Muara Batang Gadis, Sinunukan, Lingga Bayu, Ranto Baek dan Batang Natal. Sedangkan program kemiskinan lainnya yakni IPD, Rastra, PKH, Jumlah toko kelontong dan pengguna PLN juga memiliki pengaruh yang beragam terhadap kemiskinan. Adapun alternatif kebijakan untuk menurunkan kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal diprioritaskan pada wilayah kuadaran high-high dan high-low. Wilayah high-high ini adalah desa tingkat kemiskinan yang tinggi dikelilingi oleh desa tingkat kemiskinan tinggi. Wilayah high-low adalah desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dikelilingi oleh desa tingkat kemiskinan rendah. Program penurunan kemiskinan pada desa-desa yang memiliki kemiskinan tinggi, disesuaikan dengan karakteristikdan kebutuhan tiap kluster. Kata kunci: Dana Desa, Kemiskinan, Spasial, dan GWR, The poverty reduction program is the central government's policy included in the 2014 Village Law on Villages. The law aims to improve community welfare and reduce poverty through the village fund program. Poverty is a crucial issue in Mandailing Natal Regency because it has a slightly high poverty rate in the southern Tapanuli area (Tabagsel). This research aims to; 1)Analyzing the distribution of the poor and their spatial patterns in Mandailing Natal District; 2) Analyzing the effect of village funds and other causes on reducing poverty in Mandaling Natal Regency 3) Formulate a strategy to reduce poverty by using village funds in Mandailing Natal District. This study uses the Geographically Weighted Regression (GWR) analysis method with cross-sectional data in 2018 in 377 villages in Mandailing Natal Regency. The results of this study illustrate the relationship between villages, which is indicated by a value of 0.152434, which indicates positive autocorrelation or clusters. This value shows that the adjacent villages
Keyword: village fund, poverty, spatial, GWR

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: