Judul: Implikasi Kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Kehutanan dari Tata air dan Karbon di Provinsi Riau
Abstrak: Kontribusi sektor kehutanan dihitung berdasarkan nilai produknya yaitu kayu sedangkan nilai lingkungan yang dihasilkan biasanya tidak diperhitungkan. Manfaat intangible yang sangat besar dari sektor kehutanan dan kontribusinya terhadap penciptaan nilai tambah bagi sektor lain tidak tercermin dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mengintegrasikan nilai lingkungan tersebut maka dikembangkan konsep PDRB Hijau yang memasukkan nilai deplesi dan degradasi lingkungan. Perhitungan PDRB Hijau yang dilakukan selama ini hanya memasukkan nilai deplesi dan degradasi sebagai faktor pengurang (disinsentif) sedangkan nilai jasa lingkungan belum dihitung sebagai faktor penambah (insentif). Jika nilai PDRB Hijau dihitung dengan hanya melihat faktor deplesi dan degradasi maka nilai yang dihasilkan tidak akan pernah lebih besar dibandingkan dengan PDRB konvensional. Sehingga, untuk mengetahui kontribusi sektor kehutanan perlu ditambahkan nilai jasa lingkungan. Pada penelitian ini ada dua unsur jasa lingkungan yang dihitung dalam komponen jasa lingkungan yaitu tata air dan karbon. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Riau pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kontribusi rata-rata sektor kehutanan pada tahun 2004-2009 sekitar 6,56%. Namun dari tingkat pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan mengalami perlambatan. Dari segi sumberdaya, telah terjadi degradasi dan deforestasi yang antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, alih fungsi lahan, illegal logging, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat rekomendasi kebijakan untuk merealisasikan nilai jasa lingkungan hutan dari fungsi tata air dan penyerapan/penyimpanan karbon, sedangkan tujuan khususnya adalah menghitung kontribusi sektor kehutanan dengan memasukkan unsur deplesi sumberdaya hutan, degradasi lingkungan dan nilai tambah jasa lingkungan hutan fungsi tata air dan penyerapan/penyimpanan karbon; mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kelembagaan jasa lingkungan hutan untuk fungsi tata air dan penyerapan/penyimpanan karbon; menganalisis faktor-faktor kegagalan kebijakan untuk merealisasikan jasa lingkungan hutan untuk fungsi tata air dan penyerapan/penyimpanan karbon sebagai kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau pada bulan Juli sampai September tahun 2010 dengan metode survey dan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. Penelitian ini dibatasi pada pengambilan hasil hutan, degradasi lingkungan dan jasa lingkungan (air dan karbon) dengan menggunakan metode benefit transfer. Nilai kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB konvensional Provinsi Riau dari tahun 2005-2008 berturut-turut sebesar Rp 4,92 trilyun; Rp 5,07 trilyun....dst
Keyword: PDRB Hijau, Kontribusi, Pembayaran Jasa Lingkungan, Tata Air, Karbon

Judul: Kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
Abstrak: Pembangunan pada sub sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan. Untuk mengetahui besarnya keberhasilan tingkat pembangunan salah satunya dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Luas wilayah kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara tersisa 13,4 juta hektar atau sekitar 29 % dari luas daratan di Provisi Sumatera Utara.Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Utara dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan kehutanan dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kehutanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi sub sektor kehutanan pada tahun 2007-2016 berkisar 1,4 % - 2,5%. sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Utara merupakan sektor non basis karena memiliki nilai Loqation Quotient (LQ) berkisar 0,6 – 0,7. Nilai Multiplier Effect berkisar 34,4. Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa sub sektor kehutanan pada Provinsi Sumatera Utara memiliki kekuatan untuk memperoleh peluang sebesar-besarnya. Kebijakan yang diambil untuk menjadi prioritas yaitu Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Kawasan Hutan (RLDKKH), Penguatan Industri Pengelolaan Hasil Hutan (PIPHH), Meningkatkan Usaha Lapangan Kerja (MULK).
Keyword: AHP, Kebijakan, Kehutanan, LQ, Multiplier Effect, PDRB, SWOT

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: