Judul: Pengembangan Institusi Pemulihan Fungsi Hutan Lindung Pulau Tarakan Sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Keci
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerusakan sumberdaya Hutan Lindung Pulau Tarakan (HLPT) yang merupakan sumberdaya bersama milik negara yang berada pada sebuah pulau kecil dan memiliki fungsi penting sebagai sistem penyangga kehidupan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan pengembangan institusi pemulihan fungsi HLPT sebagai penyangga ekosistem pulau kecil. Tujuan utama dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut: (1) mengetahui kapasitas organisasi dan menemukan wilayah prioritas perbaikan kapasitas organisasi pengelola HLPT; (2) menemukan penyebab kegagalan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan HLPT; (3) menemukan penyebab ketidakselarasan perilaku masyarakat pemanfaat dengan tujuan pengelolaan sumberdaya HLPT berdasarkan persepsi dan motivasinya; dan (4) menemukan kejelasan batas spasial pemulihan fungsi HLPT, stakeholders pemulihan fungsi HLPT, otoritas (hak dan kewajiban) stakeholders pemulihan fungsi HLPT dan kepastian struktur insentif pemulihan fungsi HLPT. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi berpartisipasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder, dengan sumber data responden, informan kunci dan dokumen. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian terdiri atas teknik pengambilan sampel secara sengaja (purposive sampling), pengambilan sampel bola salju (snowball sampling) dan pengambilan sampel quota (quota sampling). Sedangkan variabel yang ditelaah meliputi: kapasitas organisasi pengelola, koordinasi antar lembaga pemerintah, persepsi dan motivasi masyarakat pemanfaat, substansi peraturan perundangan tentang koordinasi, tutupan lahan, stakeholders, kepentingan dan pengaruh stakeholders, hak dan kewajiban stakeholders, transaksi jasa lingkungan, keinginan membayar dan bentuk insentif. Metode analisis kapasitas organisasi digunakan untuk menganalisis data yang berkenaan dengan kapasitas organisasi pengelola HLPT. Guna menemukan penyebab kegagalan koordinasi antar organisasi pemerintah dalam pengelolaan HLPT digunakan teknik analisis koordinasi antar lembaga (sektor), sedangkan untuk menemukan sumber penyebab kegagalan koordinasi berdasarkan peraturan perundangan digunakan teknik analisis isi kualitatif. Teknik deskriptif persepsi dan motivasi digunakan untuk menemukan penyebab ketidakselarasan perilaku masyarakat pemanfaat sumberdaya HLPT dengan tujuan pengelolaan HLPT. Analisis tutupan lahan digunakan untuk mengetahui kelas tutupan pada HLPT. Analisis stakeholders digunakan untuk mengidentifikasi stakeholders pemulihan fungsi HLPT, stakeholders berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam pemulihan fungsi HLPT, sedangkan untuk mengetahui hak dan kewajiban stakeholders dalam pemulihan fungsi HLPT digunakan teknik analisis taksonomik dan komponensial. selanjutnya analisis pembayaran jasa lingkungan digunakan untuk mengetahui struktur insentif pemulihan fungsi HLPT. v Akhirnya, sintesis dilakukan menggunakan teknik analisis tema (discovering cultural themes).Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kapasitas UPT-KPHL Model Tarakan sebagai organisasi pengelola HLPT tingkat tapak adalah rendah (nil-moderate) dengan kelemahan-kelemahan organisasi sebagai berikut: (1) kerjasama dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah; (2) perencanaan strategis bidang keuangan dan diversifikasi sumber pendanaan organisasi; (3) pendelegasian wewenang pengambilan keputusan; (4) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur (standar operasional); (5) proses rekruitmen, orientasi dan pengembangan staf, supervisi dan evaluasi; dan (6) penilaian pencapaian misi organisasi dan penilaian dampak serta relevansi program. Hal ini berarti UPT-KPHL Model Tarakan memiliki kemampuan yang rendah untuk mencapai tujuan pengelolaan HLPT. 2) Kapasitas koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan HLPT rendah yang disebabkan oleh permasalahan ambigu kewenangan, kekurangan informasi dan kurang dalam hal konsultasi. Di sisi lain, kebijakan koordinasi cenderung menggunakan pendekatan mekanisme koordinasi vertikal yang dicirikan oleh pengkoordinasian yang dilakukan oleh level pimpinan organisasi pemerintah (menteri, gubenur, bupati/walikota, sekretaris daerah). Akibatnya
Keyword: Institution, Organization, Coordination, Perception

Judul: Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau
Abstrak: Salah satu substansi penting dari isi UU No. 41/1999 adalah mandat kepada pemerintah untuk membangun KPH pada seluruh kawasan hutan negara. Keberadaan KPH merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan. Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi harus dilakukan oleh organisasi KPHL/KPHP yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dalam implementasinya, pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dikarenakan adanya sejumlah kendala. Salah satu KPH yang operasonalisasinya lambat adalah KPHP Tasik Besar Serkap (KPHP-TBS) di Provinsi Riau. Struktur organisasi KPHP-TBS telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 47/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Namun hingga dua tahun kemudian (hingga akhir Agustus 2013, sampai akhir penelitian ini) Pemerintah Provinsi Riau belum menempatkan personil pada struktur organisasi KPH tersebut. Akibat penundaan ini, maka organisasi KPHP−TBS belum bisa menjalankan tugas pengelolaan hutan di tingkat tapak. Ditinjau dari perspektif ilmu kelembagaan, perkembangan operasionalisasi KPHP−TBS merupakan outcome dari perpaduan antara struktur situasi aksi dan karakteristik para partisipan yang berinteraksi di dalam arena aksi pembangunan KPH. Struktur situasi aksi dan karakteristik partisipan tidak secara langsung menghasilkan outcome, melainkan melalui pembentukan struktur insentif/disinsentif yang dihadapi oleh para partisipan. Struktur tersebut kemudian mendorong terbentuknya pola perilaku tertentu dari para partisipan. Agregat dari keseluruhan perilaku para partisipan ini yang kemudian menghasilkan outcome. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah kelembagaan dan masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan terjadinya kelambatan beroperasinya organisasi KPHP−TBS. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan operasional, yaitu (1) menganalisis pengaruh kondisi biofisik terhadap arena aksi dan outcome pemanfaatan hutan, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap arena aksi operasionalisasi KPHP−TBS, (2) menganalisis peraturan pembentukan organisasi KPH dengan menggunakan konsep tujuh jenis aturan dari Ostrom dan Crawford, dan (3) menganalisis pengaruh faktor peraturan, kondisi biofisik, dan atribut komunitas terhadap arena aksi, pola interaksi, dan outcome dalam operasionalisasi KPHP−TBS. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan kerangka analitis Institutional Analysis and Development (IAD) Framework dari Elinor Ostrom. Berdasarkan IAD-Framework, variabel yang dianalisis meliputi pengaruh faktor eksogen (kondisi biofisik KPHP-TBS, peraturan yang digunakan, dan atribut komunitas), kondisi arena aksi (situasi aksi dan karakteristik partisipan), dan pola interaksi para partisipan. Data dikumpulkan dengan metode v studi dokumen, pengamatan langsung peneliti pada saat terlibat dalam proses-proses pembangunan KPH, dan melalui wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi biofisik terbukti mempengaruhi situasi aksi yang dihadapi oleh para partisipan. Pada wilayah KPHP-TBS yang di dalamnya terdapat banyak ijin pemanfaatan hutan berbasis usaha besar (IUPHHK-HTI), cenderung membuka peluang dan menguatkan conflict of interest sebagian pejabat pemerintahan daerah untuk melakukan praktek-praktek korupsi. Sebagian aparatur Dinas Kehutanan memandang keberadaan KPH sebagai ancaman yang akan mengurangi kewenangannya. Temuan-temuan penting hasil analisis peraturan antara lain (1) pengaturan posisi-posisi partisipan belum sepenuhnya dirancang berdasarkan pertimbangan prospek keterjaminan kelancaran proses, (2) masih terdapat ketidaksinkronan antara PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 dengan Permendagri No. 61/2010 dalam pengaturan kewenangan menetapkan organisasi KPHL/KPHP, (3) belum adanya aturan agregasi untuk mengantipasi terjadinya ketidakmufakatan di antara para partisipan dalam tahap-tahap penting pengambilan keputusan, (4) belum lengkapnya kriteria organisasi KPHL/KPHP, dan (5) masih kurangnya pasal-pasal yang bisa menjadi pendorong/insentif bagi pemerintah daerah untuk berinisiatif membangun KPH. Atribut komunitas
Keyword: masalah kelembagaan, IAD-framework, paradigma pemanfaatan hutan, conflict of interest, pola interaksi, outcome

Judul: Sintesis α-Fe2O3 menggunakan metode sol gel
Abstrak: In this reseach was succeeded make powder α-Fe2O3 with particle size 202.64 nm. Synthesis using Sol-Gel method with SiO2 coating derived from Si(OC2H5)4 at temperature of 750 oC for 5 hours. Characterization XRD prove that sample form is α-Fe2O3 (11 peaks) and β-Fe2O3 (2 peaks) with crystal size 20.69125 nm and crystallization 44 %. The cystal structure of α-Fe2O3 is rhombohedral and β-Fe2O3 is hexsagonal. Optic characterization show that the sample absorbing light at wavelength less than 480 nm. Bandgap energy of the optical characterization measurments is 2.74 eV.
Keyword: α-Fe2O3, annealing, bandgap energy, sol-gel, crystal structure.