Judul: Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
Abstrak: Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang merupakan agenda internasional terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia, memastikan pendidikan berkualitas, mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Indonesia sebagai anggota PBB berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs dalam tujuan pembangunannya dengan mengadopsi hasil kesepakatan SDGs yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah Indonesia bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas, mengurangi kesenjangan infrastruktur dan meningkatkan layanan publik. Salah satu upaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pembangunan manusia bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi, tetapi juga memasukkan kesehatan dan pendidikan. Todaro dan Smith (2006) menyatakan indikator kesenjangan pembangunan dan pemeringkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan, bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja, dan IPM sangat bermanfaat untuk mengukur indikator ini. Berbagai negara termasuk Indonesia mengadopsi konsep pembangunan manusia yang digagas UNDP ini. Tujuan studi ini adalah: (1) Mengkaji belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi dan variabel ekonomi lainnya; (2) Mengkaji IPM berdasarkan tiap-tiap indikator dan secara spasial di kabupaten/kota di Indonesia; (3) Menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi terhadap IPM di kabupaten/kota di Indonesia; (4) Menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi terhadap indeks pembentuk IPM (indeks pendidikan, indeks ekonomi dan indeks kesehatan). Hasil estimasi parameter dalam regresi data panel pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap IPM, variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dengan koefisien positif yaitu: belanja kesehatan, infrastruktur pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dummy kaya. Sebaliknya: belanja ekonomi, infrastruktur kesehatan, kemiskinan dan dummy WTP berpengaruh negatif. Sedangkan yang tidak berpengaruh terhadap IPM yaitu: belanja pendidikan dan infrasatruktur transportasi. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap indeks pendidikan yaitu: belanja pendidikan dan PDRB, sedangkan infrastruktur transportasi, kemiskinan, dummy WTP dan dummy kaya berpengaruh negatif. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap indeks pendidikan yaitu infrastruktur pendidikan. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dengan koefisen positif terhadap indeks kesehatan yaitu: belanja kesehatan, PDRB dan dummy kaya, sedangkan variabel infrastruktur kesehatan berpengaruh negatif. Infrastruktur transportasi, kemiskinan dan dummy WTP tidak berpengaruh terhadap indeks kesehatan. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap indeks ekonomi yaitu : PDRB dan dummy kaya, namun belanja ekonomi, kemiskinan dan dummy WTP berpengaruh negatif. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap indeks ekonomi yaitu : infrastruktur transportasi. Program-program peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari pemerintah sebaiknya memprioritaskan kepada kabupaten/kota yang berada pada capaian IPM kategori rendah dan sedang serta berada pada kuadran dengan indeks di bawah rata-rata dan laju pertumbuhan di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya, sehingga capaian IPM pada wilayah yang tertinggal bisa meningkat lebih cepat dan pembangunan manusia di wilayah tersebut dapat konvergen dengan wilayah lainnya. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembangunan yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi model menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh paling kuat terhadap IPM, pemerintah perlu memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang terbukti mempunyai dampak paling besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang
Keyword: belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja fungsi ekonomi, kabupaten/kota, IPM

Judul: Analisis pengaruh belanja pemerintah daerah Provinsi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2007-2009
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta komponen-komponen IPM pada Provinsi-Provinsi di Indonesia dan bagaimana kondisi dan pengaruh belanja pemerintah daerah Provinsi menurut urusan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap IPM periode tahun 2007-2009. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2007-2009 yaitu 70,3; 70,9; dan 71,4 merupakan kategori pembangunan manusia tingkat menengah atas. Nilai 5 IPM yang tinggi di Indonesia menyebar cukup merata, dimulai dari Provinsi Jakarta dan Jogjakarta (Pulau Jawa), Sulawesi Utara (Pulau Sulawesi), Riau (Pulau Sumatera), dan Kalimantan Timur (Pulau Kalimantan). Provinsi dengan IPM rendah berada di wilayah Indonesia timur yaitu NTT, NTB, dan Papua. Komponen angka melek huruf (AMH) pada tahun 2009 menunjukkan 85% masyarakat Indonesia sudah dapat membaca dan menulis dengan baik. Komponen rata-rata lama sekolah (RLS) adalah 7,9 tahun menunjukkan target pendidikan wajib belajar 9 tahun belum terpenuhi. Komponen angka harapan hidup (AHH) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan mencapai sebesar 68,7%. Komponen paritas daya beli di Indonesia yaitu sebesar Rp.623.400,00, dan nilai yang rendah terdapat di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, dan NTT. Berdasarkan hasil analisis menggunakan data panel, belanja pemerintah daerah Provinsi menurut urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan ekonomi berpengaruh secara nyata dan positif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Proporsi belanja pemerintah daerah Provinsi terhadap total belanja daerah sesuai target Undang-undang nomor 48 tahun 2008, namun untuk belanja urusan pendidikan belum memenuhi target pemerintah. Proporsi rata-rata belanja pendidikan tahun 2007-2009 yaitu sebesar 8,82%. Proporsi rata-rata belanja urusan kesehatan yaitu sebesar 7,28%. Proporsi rata-rata belanja ekonomi yaitu sebesar 21,16%. Dari hasil penelitian, pemerintah disarankan memberikan perhatian khusus terhadap penganggaran, pengalokasian, dan pengawasan belanja pemerintah daerah Provinsi karena belanja dapat meningkatkan IPM, terutama Provinsi NTT, NTB, dan Papua. Diperlukan juga perhatian pemerintah terutama untuk bidang pendidikan untuk Provinsi Bali sebagai daerah penghasil devisa tertinggi namun dengan nilai angka melek huruf yang rendah, juga untuk Provinsi Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai daerah-daerah pusat pendidikan tinggi serta Provinsi Papua, NTB, dan NTT yang merupakan Provinsi dengan nilai AMH dan RLS rendah. Pada bidang kesehatan, dalam meningkatkan nilai AHH, disarankan pemerintah lebih meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan anak (usia 24 bulan) serta perbaikan terhadap gizi buruk, terutama di Provinsi NTB, Kalimantan Selatan, Banten, dan Maluku Utara. Pada bidang ekonomi, pemerintah agar lebih dapat mengatasi masalah tingkat harga yang tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat, agar meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
Keyword: Provincial development spending, Human development index, Panel data

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: