Judul: Dinamika Institusi Dalam Jejaring Kekuasaan Pengelolaan Hutan: Kasus Perubahan Lahan Berhutan Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur
Abstrak: Peran institusi dalam menentukan kelestarian sumberdaya alam dipertanyakan dengan meningkatnya laju deforestasi yang berlangsung di saat krisis ekonomi tahun 1996 dan berlanjut dengan reformasi politik di tahun 1999. Laju deforestasi, yang dilaporkan stabil dengan rata-rata 1,86 juta hektar selama 12 tahun dari 1986 hingga 1996, meningkat hingga mendekati tiga juta hektar dengan adanya konversi hutan menjadi non-hutan dalam kurun waktu tiga tahun. Situasi krisis ekonomi yang berlanjut dengan reformasi politik diduga mempengaruhi stabilitas institusi yang mengendalikan kebijakan pengelolaan hutan dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bermaksud melakukan eksploratori faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas institusi dalam mewujudkan kelestarian hutan, melalui empat tahapan analisis sebagai berikut, yaitu: (1) menganalisis perubahan tutupan lahan berhutan menjadi non-hutan, (2) menganalisis faktor penyebab dari terjadinya perubahan tutupan lahan tersebut, (3) menganalisis kebijakan pengelolaan hutan yang mempengaruhi terjadinya perubahan tutupan lahan, (4) Mendiskusikan implikasi dari pembaharuan undang-undang Pemerintahan Daerah terhadap upaya untuk melestarikan hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan karakteristik sumberdaya hutan yang menghasilkan berbagai macam manfaat guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan karakter pengguna hutan yang memiliki berbagai kepentingan terhadap sumberdaya hutan. Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data kuantitatif dalam bentuk Citra Landsat TM7 bersumber dari Kementerian Kehutanan digunakan untuk menghitung luas lahan berhutan yang dibuka menjadi non-hutan dan dianalisis secara spasial dengan menggunakan prosedur baku SNI 8803:2014 (Anonimus 2014). Penyebab pembukaan hutan ditelusuri dengan menggunakan metode snowballing, untuk mengetahui aktor, kelompok pengguna hutan, yang berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: pemerintah, non-pemerintah atau organisasi sipil masyarakat, pengusaha serta kelompok masyarakat setempat (Grimble dan Wellard 1997). Wawancara mendalam dengan aktor yang dilengkapi dengan pengamatan terlibat dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan kondisi hutan serta perubahan pengelolaan hutan dari pandangan aktor yang mencerminkan realitas sosial (Suhardjito 2014). Analisis aktor menggunakan teori akses untuk mengetahui sumberdaya aktor dalam bentuk a.l kedudukan sosial, finansial, identitas, pengetahuan, dan teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mempertahankan, mengendalikan kontrol terhadap penggunaan dan manfaat dari hutan (Ribot dan Peluso 2003). Realitas sosial yang dipahami oleh aktor divalidasi dengan data sekunder guna menjelaskan efektivitas kebijakan pengelolaan hutan. Sumber data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program kehutanan, laporan kegiatan dan evaluasi yang merefleksikan aturan formal tentang pengelolaan hutan. Hubungan antara perkembangan institusi dengan meluasnya pembukaan hutan didiskusikan dengan mengemukakan kenyataan empiris tentang elemen institusi yang menentukan kelestarian hutan. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa lahan berhutan yang menutupi kabupaten Paser berada di dalam dan juga di luar kawasan hutan. Pembukaan hutan sebelum tahun 2000 berlangsung di dalam dan juga di luar kawasan hutan. Hutan di kawasan konservasi dibuka menjadi tambak, sedangkan hutan di kawasan hutan produksi dibuka menjadi belukar dan hutan yang diluar kawasan dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit. Pembukaan hutan berlanjut setelah tahun 2000, yang mengakibatkan meluasnya tambang di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Penyebab pembukaan hutan di kabupaten Paser ada tiga, yaitu: (1) kawasan hutan digunakan untuk mengembangkan investasi berbasis sumberdaya lahan; (2) hutan ditransaksikan untuk berbagai kepentingan; (3) Situasi kaotik pengelolaan hutan dengan terbukanya jejaring organisasi di masyarakat. Hutan digunakan untuk memenuhi kepentingan yang beragam dan divergent,
Keyword: dinamika institusi, kabupaten Paser, desentralisasi, pengelolaan hutan

Judul: Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Sarana Untuk Mendapatkan Kepastian Tenurial (Kasus di Areal Hutan Produksi Terbatas, KPHP Unit XVI Kab. Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi)
Abstrak: Lahan dan hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia, baik yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan memiliki keterikatan dan ketergantungan yang kuat terhadap fungsi dan keberadaan hutan. Berdasarkan identifikasi desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2009, tercatat bahwa dari 38.565 desa yang tercakup dalam perhitungan terdapat 9.103 desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (23,60%) sedangkan sisanya 29.462 desa (76,40%) berada diluar kawasan (Kemenhut, 2009). Dari data tersebut diatas dapat diperkirakan seberapa besar tingkat ketergantungan masyarakat terhadap produk dan jasa lingkungan yang dihasilkan hutan. Kebutuhan masyarakat akan lahan juga pada akhirnya membuat masyarakat mau tidak mau bergerak masuk kedalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Negara guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat dengan berbagai status dan pranata sosialnya melakukan klaim akan lahan hutan dan pada akhirnya berujung kepada konversi kawasan hutan untuk dijadikan areal pertanian/perkebunan. Konflik penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terus terjadi bahkan setelah era reformasi. Pada awal-awal reformasi masyarakat lebih berani untuk memberikan perlawanan dan menuntut kesetaraan hak dalam mengelola sumberdaya alam termasuk hutan. Keberanian masyarakat adat/lokal pada waktu itu tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dalam negeri Indonesia yang membuat semua orang merasa memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh hak yang sama dalam berbagai aspek tidak terlepas dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan. Akibatnya kondisi tutupan hutan semakin memburuk...dst
Keyword: lahan garapan, multi etnis, land market, deforestasi, HTR

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: