Judul: The Effect of The General Allocation Fund and The Special Allocation Fund on Income Inequality in Southeast Sulawesi
Abstrak: Isu ketimpangan pendapatan antar daerah bahkan antar individu masyarakat di berbagai daerah adalah salah satu permasahan yang sering terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang di gambarkan dengan pendapatan perkapita disuatu daerah tinggi disebabkan adanya potensi sumber daya alam maupun pajak di daerah yang sangat besar. Perbedaan pendapatan yang tidak berjalan merata, hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat di daerah. Perkembangan kemajuan di daerah yang berbeda dapat membuka celah antara masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat yang miskin semakin miskin.Ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat yang tidak merata antara golongan masyarakat dapat menyebabkan dampak sosial, kemiskinan dan pengangguran yang semakin tinggi. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebagai bagian pelaksanaan desentraliasi keuangan dalam memberikan pemerataan fiskal daerah. Daerah di berikan kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan maupun belanja pemerintah di daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan sebagai instrument fiskal yang dianggarkan pemerintah pusat ke daerah dalam membantu kapasitas keuangan daerah. Dana perimbangan seperti DAU dan DAK diarahkan untuk mengurangai ketimpangan pendapatan antar daerah bahkan antar individu masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No 33 tahun 2004 dan UU No 1 tahun 2022 bertujuan dalam mempercepat pembangunan daerah dan tetap mempertahankan pemerataan pendapataan antar individu masyarakat. Salah satu instrumen fiskal adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel DAU memiliki fungsi distribusi yang dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah serta disesuaikan dengan urgensi ataupun kebutuhan dari daerah masing-masing. Pemberian DAU yang lebih besar, Sebagai wujud pemerataan pembangunan antar daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dapat mempercepat pembangunan daerahnya salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dilain sisi penggunanaan DAU di peruntukan dalam membiayai kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Variabel DAK diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Selain DAU dan DAK, dana pembangunan juga dialokasikan melalui DBH untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, dimana DBH di peroleh dari pembagian pajak dan sumber daya alam di daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara selalu menerima alokasi DAU dan DAK setiap tahunnya relatif cukup besar. Pengelolaan keuangan melalui kebijakan DAU dan DAK masih menunjukan ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat masih melebar. Tentu, kondisi tersebut perlu sebuah alternatif kebijakan pemerintah daerah baik dari sisi pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan belanja pemerintah dalam mengalokasikan anggaran lebih optimal. Peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan kemudahan akses ekonomi dalam memperbaiki pendapatannya. Pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah yang efektif dan efisien sebagai salah satu tujuan dalam menciptakan pemerataan pembangunan melalui peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan hal tersebut studi ini bertujuan untuk (1) mengetahui peranan dana transfer terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota di Sulawesi serta ingin mengetahui perkembangan ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) Menganalisis pengaruh alokasi DAU dan DAK terhadap PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa (3) Menganalisis pengaruh langsung alokasi DAU dan DAK
Keyword: Fiscal Decentralization, Income Inequality and Panel Data Regression

Judul: Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten
Abstrak: Desentralisasi fiskal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Titik berat dari desentralisasi fiskal adalah desentralisasi dari sisi belanja yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban pengeluaran seperti diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Variabel DAU dan DAK adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Kebijakan alokasi DAK diberikan sebagai salah satu cara untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan prioritas nasional dan merupakan urusan daerah, namun tidak atau belum tertampung dalam formulasi DAU. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ketimpangan adalah dengan mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Indonesia masih memiliki 122 Kabupaten tertinggal. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal dimana persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis selain persoalan kualitas dan kuantitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pengangguran serta persoalan kondisi ekonomi, sosial dan budaya pasca tsunami. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pengaruh alokasi DAK terhadap tingkat kemiskinan, IPM dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Pandeglang dan Lebak melalui belanja modal serta belanja barang dan jasa; (2) Menganalisis pengaruh alokasi DAK masing-masing bidang terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak; (3) Menyusun rekomendasi kebijakan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan Geographically Weighted Regression (GWR). Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa DAK SPM (DAK bidang Standar Pelayanan Minimal) secara umum berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan melalui belanja modal, belanja barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya pengaruh DAK SPM terhadap penurunan kemiskinan baik di Kabupaten Pandeglang dan Lebak sebagai daerah dengan kategori tertinggal maupun di kabupaten/kota dengan kategori tidak tertinggal di Provinsi Banten. Akan tetapi DAK SPM secara umum belum berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan DAK SPM belum berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi baik pada daerah tertinggal maupun daerah tidak tertinggal di Provinsi Banten. Sedangkan pengaruh terhadap nilai IPM, DAK SPM menunjukkan hasil yang berbeda untuk dua kategori wilayah. Pada daerah dengan kategori tidak tertinggal, DAK SPM menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan nilai IPM sedangkan pada daerah dengan kategori tidak tertinggal belum menunjukkan adanya pengaruh terhadap peningkatan nilai IPM. Sedangkan DAK Non-SPM (DAK bidang Non Standar Pelayanan Minimal), secara umum belum menunjukkan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan melalui belanja modal, belanja barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis pengaruh DAK Non-SPM yang belum menunjukkan pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan baik pada daerah dengan kategori tidak tertinggal maupun daerah tertinggal. Akan tetapi DAK Non-SPM menunjukkan pengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nilai IPM melalui belanja modal, belanja barang dan jasa baik pada daerah tidak tertinggal maupun daerah tertinggal di Provinsi Banten. Hasil analisis GWR untuk pengaruh alokasi DAK masing-masing
Keyword: Economic Growth, HDI, GWR, Poverty, Specific Allocation Funds

Judul: Hybrid solar cells of ZnO nanoparticles/chlorophyll was modified metal ions (Zn2+ and Cu2+ )
Abstrak: Zinc Oxide (ZnO) is a n-type semiconductor with a wide the energy band (Band Gap) is 3.37 eV at room temperature and 3.34 eV at low temperature with a large exiton binding energy is 60 meV. ZnO has been synthesized by hydrothermal method, resulting in a decrease in particle size over the duration of the hydrothermal changes. Crystallographic structure of ZnO were characterized using XRD, has shown the characteristic pattern of a hexagonal wurtzite structure, the crystallite size increases to changes in particle size. Changes in particle size has also led to a change in the absorption peak of ZnO as has been demonstrated posted under test using the optical properties of UV-Vis spectrophotometer. Changes of this uptake has also led to changes in the energy band gap, which increases its band gap energy of the particle size. In electronic applications, especially in solar cells. Chlorophyll is considered less effective, because of their very nature are easily degraded as a result of several reactions which are acid, lighting and temperature. The results of the stability test using a halogen lamp 34 W/m2 for 5 hours, that the substitution of chlorophyll with metal ions Zn2+ and Cu2+ has been shown to form more stable than natural chlorophyll. The characterization of the optical properties, the combination of ZnO / chlorophyll in the form of hybrid films has led to a shift in the absorption region of ZnO becomes more widely from the UV to Visible. ZnO/chlorophyll has absorption range of 350-515 nm, ZnO / Zn-feofitin 332-401 nm and 332-632 nm for Cu-feofitin. The combination of ZnO/chlorophyll and CuSCN as a solid electrolite in hybrid solar cell, a modified chlorophyll with metal ions Zn2+ and Cu2+ has been shown to form a more stable I-V curve. It is characterized by its fill factor value greater than natural chlorophyll. Nevertheless, solar cells with natural chlorophyll has been able to produce higher efficiency values of chlorophyll were substituted.
Keyword: Hydrothermal, ZnO/Chlorophyll modified, Hybrid Solar Cell