Judul: Politik Ekologi Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
Abstrak: Politisasi lingkungan telah mendorong kerusakan lingkungan dan marjinalisasi masyarakat yang diakibatkan oleh relasi kekuasaan yang tidak setara antar aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan degradasi lingkungan berupa konversi mangrove menjadi tambak udang intensif dengan menggunakan konsep relasi kekuasaan. Konversi mangrove terjadi di kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan Negara. Pengetahuan dan pemahaman tersebut akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam membuat rekomendasi pengelolaan mangrove yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan analisis dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan berorientasi aktor dari Bryant dan Bailey (1997) untuk mengkaji posisi, peran, dan kepentingan aktor yang terlibat. Pendekatan tersebut selanjutnya dikombinasikan dengan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003) untuk mengkaji kekuasaan dan mekanisme yang dijalankan oleh masing-masing aktor. Penelitian kualitatif di dalam penelitian ini didukung oleh penelitian kuantitatif, khususnya dalam menganalisis kelayakan finansial dari beberapa pola penggunaan lahan mangrove, dengan menghitung Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate of Return (IRR). Konsep kelembagaan lokal dari Uphoff (1986; 1994) digunakan untuk menganalisis kelembagaan lokal pengelolaan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akses struktural dan relasional yang dijalankan pengusaha mampu membuat implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran menjadi tidak efektif. Kebijakan ini terkait dengan pengelolaan mangrove secara lestari, tetapi dalam implementasinya Pemerintah Kabupaten Pesawaran lebih mendukung intensifikasi tambak udang, sehingga konversi mangrove dapat terjadi secara masif. Mekanisme tersebut juga mampu meredam gejolak sosial yang muncul akibat dampak negatif dari aktivitas tambak berupa degradasi ekosistem pesisir dan marjinalisasi masyarakat lokal. LSM Mitra Bentala, masyarakat, dan kelembagaan lokal (BPDPM) berupaya menggalang kekuatan dengan membangun jejaring dan kerjasama untuk mencegah konversi terhadap mangrove yang tersisa. Namun, hal ini belum cukup efektif mendorong Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk lebih tegas dalam mengimplementasikan kebijakannya. Beberapa pola penggunaan lahan mangrove yang terdapat di Kabupaten Pesawaran, yaitu tambak udang intensif, pembibitan mangrove, dan ekowisata secara finansial layak untuk diusahakan. Tingginya nilai pola penggunaan lahan untuk tambak udang intensif membuat pengusaha memiliki kepentingan tinggi untuk menguasainya. Bila tambak udang intensif memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, serta pembibitan mangrove yang terkendala oleh pemasaran, maka ekowisata memiliki potensi besar dalam perlindungan mangrove beserta keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kelembagaan lokal berperan penting dalam pengelolaan mangrove secara lestari di Pulau Pahawang. Struktur organisasi BPDPM yang menempatkan kepala desa sebagai penasihat dan keterlibatan pengurus dalam kegiatan investor berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, sehingga menurunkan dukungan dan status kelembagaan lokalnya. Akibatnya kelembagaan lokal menjadi lemah karena ketidaktegasannya ketika berhadapan dengan investor yang merupakan pejabat pemerintahan. Sebagian masyarakat juga ikut melakukan pelanggaran akibat ketidaktegasannya tersebut. Penelitian ini menegaskan pernyataan dari Bryant dan Bailey (1997) mengenai peran politik dari berbagai posisi aktor yang berbeda dalam interaksi manusia-lingkungan di dunia ketiga. Inti dari setiap pemahaman bermakna politik tersebut adalah apresiasi bahwa politik mengenai interaksi aktor-aktor terhadap sumberdaya lingkungan dan pengakuan bahwa aktor, yang lemah sekalipun, memiliki kekuasaan untuk bertindak mendapatkan kepentingannya. Penelitian ini juga menegaskan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003) yang menunjukkan bagaimana orang atau kelembagaan
Keyword: aktor, relasi kekuasaan, politik ekologi, kelembagaan lokal, mangrove

Judul: Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat: Kasus KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh.
Abstrak: Hutan mangrove yang berada pada penguasaan negara mempunyai karakteristik sebagai sumber daya milik bersama (common pool resources/CPRs) cenderung mengalami kerusakan dari waktu ke waktu, rentan terhadap eksploitasi sehingga akan mengancam kelestariannya. Karenanya, pengelolaannya memerlukan kelembagaan yang efektif yang mampu mengatur dan mengendalikan prilaku individu dalam masyarakat atau organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga yang hadir ditingkat tapak yang terkait dengan tatanan aturan main yang menjamin pemanfaatan yang efisien dan lestari dalam upaya memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai penyelenggaraan hutan di tingkat tapak, memungkinkan mengidentifikasi keberadaan, meningkatkan kapasitas, dan penguatan kelembagaan lokal dalam wilayahnya, serta kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumber daya hutan, sehingga proses pengakuan hak, ijin maupun kolaborasi lebih mungkin dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memformulasikan kelembagaan pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat untuk mendapatkan model kelembagaan pengelolaan mangrove yang lestari, dan dijabarkan menjadi tujuan khusus yang perlu dikembangkan di KPH Wilayah 3, (2) merumuskan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh KPH untuk menurunkan eskalasi konflik di dalam area pengelolaannya, (3) mengetahui kedudukan atau posisi dan peran dari stakehoder dengan berbagai tingkat kepentingan dan pengaruh mereka dalam pengelolaan mangrove, dan mengetahui stakeholder yang mempunyai pengaruh besar serta pola interaksi yang terbangun di dalam jaringan, dan (4) menganalisis interaksi para aktor dalam jaringan dengan pendekatan kekuasaan yang memberikan kontribusi untuk membangun hubungan kepercayaan dan kerjasama dalam jaringan. Penelitian ini dilaksanakan di KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dengan responden yang terpilih dengan metode purposive. Narasumber penelitian adalah informan kunci yang ditentukan secara snowball. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan strategi tipologi menggunakan kerangka kerja IAD Ostrom (2005), analisis stakeholder (Reed et al.2009), analisis jaringan (Borgatti et al. 2002) dan analisis kekuasaan (Krott et al. 2014). Hasil analisis kelembagaan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di KPH wilayah 3 Provinsi Aceh menunjukkan bahwa kelembagaan di tingkat lokal mempunyai aksi kolektif yang besar dan memenuhi karakteristik pengelolaan CPRs lestari, dibandingkan dengan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) skema pemerintah. Kerjasama pengelolaan mangrove yang ditunjukkan KPH dan masyarakat Desa Pusung Kapal (DPK) merupakan solusi terhadap masalah non excludability dan substractability. Keberlanjutan kelembagaan akan tercapai dengan melibatkan aksi kolektif lokal melalui penerapan prinsip-prinsip: adanya iii aturan main berlandaskan norma masyarakat setempat; adanya organisasi pengelola yang berkuasa memberikan penghargaan dan sanksi dan diakui serta dihormati masyarakat; adanya resolusi konflik melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hak kepemilikan yang dimiliki masyarakat Desa Pusung Telaga Tujuh (DPTT) adalah hak akses dan hak pemanfaatan yang terbatas, kecuali masyarakat DPK dan masyarakat HKm ditambah hak pengelolaan dan hak membatasi. Walaupun demikian, dengan aturan tak tertulis yang dimiliki masyarakat DPTT mempunyai hak membatasi (exclusion right) orang-orang di luar kelompok dalam pemanfaatan mangrove. KPH telah melakukan langkah maju dengan mengadopsi pendekatan baru dalam pengelolaan mangrove, yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat DPK. Di mana secara tak langsung dengan perjanjian tersebut KPH telah mengakui sekumpulan hak yang dimiliki masyarakat DPK kecuali hak mengalihkan (alienation rights). Dengan demikian adanya pengakuan ini (legitimate) merupakan insentif yang kuat bagi masyarakat DPK dalam mengelola sumber daya mangrove. Analisis pemangku kepentingan digunakan untuk memahami prospek reformasi, dan cara-cara di
Keyword: Kelembagaan, konflik, pemangku kepentingan, jaringan kekuasaan

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: