Judul: Mempelajari Sistem Pemantauan Iklan Pangan Di Direktorat Inspeksi Dan Sertifikasi Pangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Abstrak: Salah satu hak konsumen adalah untuk menerima infonnasi, sebelum konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk pangan. Iklan pangan merupakan salah satu bentuk inforInasi prod uk untuk konsumen. Kenyataan menunjukkan pengaruh iklan cukup kuat dalam mempengaruhi konsumen, sementara banyak klaim iklan yang bersifat berlebihan. menyesatkan bahkan mengelabui konsumen. Untuk menyikapi kenyataan tersebut di atas, diperlukan suatu tindakan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang berwenang dalam hal ini pemerintah, Badan POM sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan suatu kegiatan pengawasan periklanan serta melakukan tindak lanjut terhadap iklan yang melanggar ketentuan yang ada, yaitu UU RI No.7 tahun 1996 tentang Pangan, UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PP RI No. 69 tentang Label dan Iklan Pangan, SK Menteri Kesehatan RI No. 386 tahun 1994 tentang Pedoman Periklanan, Peraturan Menkes RI No. 329 tentang Produksi dan Peredaran Makanan selia Peraturan Menkes RI No. 79 tentang Label dan Periklanan Makanan. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan mengawasi iklan yang beredar di berbagai media di masyarakat, baik media eetak (koran, tabloid, majalah. brosurlleaflet, billboard. neon box, dan lainnya) maupun media elektronik (TV dan radio), berdasarkan lapomn dad Balai POM yang ada di setiap propinsi di seluruh Indonesia. dan juga dari laporan masyarakat yang membantu kegiatan monitoring atau dari dalam Badan POM. Secara umum iklan pangan dianggap melanggar ketentuan, jika pada iklan pangan: berdampak menyesatkan, klailn secara berlebihan, menjurus ke pendapat sebagai obat, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketentraman umum, mendiskreditkan produk pangan lain, menampilkan balita kecuali pangan yang dikhususkan untuk balita, dan isi iklan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tindak lanjut yang dilakukan bila ditemukan iklan pangan yang menyimpang adalah dengan memberikan surat teguran pada produsen pelanggar sebanyak 3 kali, sanksi administratif (pencabutan nomor pendaftaran) dan tindakan hukum (law enforcement). Dari hasil pengawasan iklan pangan periode Januari-Juli 2002, diperoleh jumlah iklan pangan yang memenuhi syarat sebanyak 83.58% dan iklan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 16.42% dari sejumlah 676 iklan pangan yang terawasi dari berbagai media, baik cetak ataupun media elektronik. Dari sejumlah III iklan yang tidak memenuhi syarat, diperoleh bahwa jenis pelanggaran yang umum terjadi adalah iklan pangan yang memberikan klaim yang berlebihan (36.94%), kemudian diikuti oleh iklan dengan klailn yang menjurus ke obat (23.42%) dan produk yang mengiklankan kata halal (18.92%).
Keyword: Produk pangan, Konsumen

Judul: Kajian terhadap metode inspeksi produk berlabel halal di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, Badan POM, Jakarta
Abstrak: Label pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan, karena pada dasarnya konsumen berhak merunut dan mengetahui bagaimana produk pangan yang akan dikonsumsinya. Sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas Islam, kebutuhan akan pangan juga menuntut kejelasan produk tersebut memenuhi persyaratan kehalalan, yang tertuang dalam label halal pangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat konsumen muslim akan ketersediaan makanan halal; pernyataan kehalalan makanan sesuai dengan peraturan; dan merupakan bagian dalam sistem manajemen produksi dan proses pangan yang halal dan thoyib. Praktek kerja magang ini bertujuan untuk mempelajari metode pengawasan produk berlabel halal di Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai salah satu pilar pengawasan pangan (konsumen, pemerintah dan produsen), baik pengawasan terhadap produk sebelum dipasarkan (pre market audit) maupun terhadap produk yang telah beredar di pasaran (post market audit). Dalam hal ini, dikaji pula proses sertifikasi dan labelisasi halal, penerapan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB), landasan hukum pelabelan halal dan pengawasannya, serta permasalahan pada labelisasi dan monitoringnya. Dari magang diketahui bahwa kegiatan sertifikasi dan labelisasi sebagai bagian dari bentuk pre market audit belum dapat menjangkau seluruh industri yang ada, akibat keterbatasan sumber daya pengawas, disamping kemampuan perusahaan yang berada di daerah untuk memproses kehalalan produknya yang membutuhkan biaya. Selain itu, proses monitoring yang dilakukan pemerintah (Badan POM) belum optimal, kendati koordinasi sudah diupayakan, baik terhadap Balai POM di daerah maupun terhadap konsumen dan produsen. Selain pemerintah, produsen dan konsumen juga wajib melakukan kegiatan pengawasan sehingga dapat menghasilkan kegiatan perdagangan pangan yang jujur dan berkualitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil pengawasan produk berlabel halal selama tiga tahun terakhir, terus mengalami peningkatan, kendati masih tergolong kecil untuk ukuran jumlah industri pangan yang mencapai angka ribuan. Selama periode Januari-Juli 2002 hanya 11,16% atau 153 dari 1.371 industri pangan, yang mengajukan izin labelisasi halal ke Badan POM. Metode pengawasan produk berlabel halal hendaknya didukung oleh sistem kerjasama yang baik, kooperatif dan komunikatif antara pemerintah, produsen dan konsumen yang bertujuan untuk melindungi umat Islam, serta mencegah timbulnya kegelisahan di masyarakat. Dalam hal ini, hendaknya dilakukan optimalisasi sumber daya manusia yang ada di lembaga pengawas ini agar memiliki kompetensi yang memadai, khususnya di bidang pangan dan masalah kehalalan.
Keyword: 

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology