Judul: Determinants of the Success of Voluntary Tax Disclosure with an Online Experimental Economic Approach
Abstrak: Penerimaan perpajakan berkontribusi terhadap Anggaran Penerimaan dan Pembelanjaan Negara. Pembangunan dengan biaya yang tidak sedikit membutuhkan sektor perpajakan. Potensi pajak yang besar tidak berbanding lurus dengan target penerimaan pajak oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengampunan pajak tahun 2016 untuk mencapai target penerimaan pajak dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang untuk meningkatkan pajak. Lebih jauh lagi, pada tahun 2022 dilaksanakan Program Pengungkapan Pajak Sukarela. Penelitian ini meneliti efek dari faktor-faktor (harta, tarif, peluang audit, denda, dan ekspektasi pembayar pajak tentang pengampunan pajak di masa depan) tentang kepatuhan pajak secara daring. Behavioral economy ini menggunakan pendekatan ekonomi eksperimental dengan simulasi percobaan komputer: aplikasi Strong With Tax karena tidak mungkin menggunakan metode konvensional serta didalamnya memasukkan unsur Nudge Theory. Upaya pemerintah untuk membuat denda dan audit menunjukkan efek yang lebih besar pada kepatuhan pajak. Kebijakan Tax Amnesty dan Pengungkapan Pajak seharusnya hanya dilaksanakan satu kali. Jika wajib pajak mengharapkan kebijakan serupa diterapkan maka wajib pajak akan menunggu kebijakan lainnya agar mendapat tarif rendah. Kebijakan dalam jangka panjang akan mengurangi kepatuhan pajak. Sosialisasi dan transparansi manfaat pajak menjadi bagian yang menentukan hubungan baik antara wajib pajak dan otoritas perpajakan., Tax revenue contributes to the Indonesia Government State Budget. Development with a lot of costs requires the taxation sector. The enormous tax potential isn’t directly proportional to the tax revenue target by the government. The Indonesian government implemented a tax amnesty policy in 2016 to achieve tax revenue targets in the short term and increase taxes in the long term. Furthermore, in 2022 the Tax Disclosure Program was implemented. This research examines the effect of factors (wealth, tariff, audit opportunities, fines, and taxpayers’ expectations of future tax amnesty) on online tax compliance. This behavioral economy uses an experimental economic approach with experimental computer simulations: with Strong With Tax application because it’s impossible to use conventional methods and includes elements of Nudge Theory. The government’s attempts to create fines and audits show a more significant effect on tax compliance. Tax Amnesty and Tax Disclosure policies should only be implemented once. If the taxpayer expects a similar procedure to be implemented, the taxpayer will wait for another policy to get a lower rate. Policies can reduce tax compliance in the long term. Socialization and transparency of tax benefits is a part that determines good relations between taxpayers and tax authorities.
Keyword: behavioral, ekonomi eksperimental, kepatuhan, Nudge Theory, pengungkapan pajak

Judul: Pengaruh Ekspektasi, Periode Tarif, Denda, dan Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kebijakan Pengampunan Pajak
Abstrak: Kebijakan pengampunan pajak adalah kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dengan cara penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta yang sebelumnya belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Penelitian dilakukan karena adanya ketidakpastian keberhasilan ketika kebijakan pengampunan pajak diterapkan di suatu negara. Oleh karena itu, pentingnya keberhasilan dari kebijakan ini, diperlukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan kebijakan pengampunan pajak yang dapat dinilai dari tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dalam kebijakan pengampunan pajak dapat dicerminkan oleh persentase wajib pajak yang ikut pengampunan pajak, persentase unit harta yang dilaporkan dari yang seharusnya dilaporkan, dan persentase nilai harta yang dilaporkan dari yang seharusnya dilaporkan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ada beberapa faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan pengampunan pajak seperti ekspektasi masyarakat akan adanya kebijakan pengampunan pajak di kemudian hari, penerapan denda, dan adanya pemeriksaan yang ketat setelah masa pengampunan pajak berakhir. Selain ketiga faktor itu, periode tarif pengampunan pajak yang tepat dapat menambah pendapatan pajak. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaruh dari ekspektasi, periode tarif, denda, dan pemeriksaan terhadap keikutsertaan wajib pajak, serta unit dan nilai harta yang dilaporkan wajib pajak pada kebijakan pengampunan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan membangkitkan data melalui simulasi percobaan ekonomi. Data primer yang dikumpulkan merupakan respons dari pelaku percobaan tentang kepatuhannya dalam kebijakan pengampunan pajak setelah dikenai perlakuan yang diterapkan. Ada empat faktor yang akan dilihat pengaruhnya terhadap kepatuhan yaitu ekspektasi, periode tarif, denda, dan pemeriksaan. Empat faktor yang digunakan masing-masing memiliki dua taraf. Setiap perlakukan yang dicobakan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Penelitian ini menggunakan 96 mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang digunakan teknik convenience sampling dalam penarikan sampelnya. Metode yang digunakan untuk melihat pengaruh dari faktor yang diterapkan terhadap kepatuhan menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan uji perbandingan nilai tengah dua populasi. Berdasarkan hasil percobaan, kebijakan pengampunan pajak dengan diterapkan denda dan pemeriksaan yang ketat setelah masa pengampunan pajak berakhir akan meningkatkan kepatuhan pajak. Ketika kebijakan pengampunan pajak memiliki peluang untuk terjadi kembali di kemudian hari, akan membuat wajib pajak menjadi tidak patuh pada kebijakan pengampunan pajak yang diterapkan sekarang. Wajib pajak cenderung menyimpan hartanya untuk diikutkan pada kebijakan pengampunan pajak selanjutnya yang akan membuat kebijakan yang diterapkan saat ini tidak memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu, wajib iii pajak menyukai tarif pengampunan yang rendah dalam mengikuti atau melaporkan unit dan nilai hartanya pada kebijakan pengampunan pajak. Ketika menerapkan kebijakan pengampunan pajak, pemerintah harus lebih memperhatikan desain mulai dari sistem tarif tebusan, pemeriksaan pajak, denda, dan ekspektasi masyarakat tentang adanya pengampunan pajak di kemudian hari. Kebijakan pengampunan pajak disarankan diterapkan hanya sekali saja dengan diikuti upaya dari pemerintah dengan pemeriksaan yang ketat dan sanksi denda setelah masa pengampunan berakhir. Desain kebijakan yang tepat diikuti dengan sosialisasi secara menyeluruh dapat menyukseskan kebijakan pengampunan pajak. Selain itu, penetapan tarif pengampunan pajak yang rendah dapat menambah kepatuhan wajib pajak pada kebijakan pengampunan pajak.
Keyword: ekonomi eksperimental, kepatuhan pajak, pengampunan pajak

Judul: Hydrothermal Synthesis of Biphasic Calcium Posphate
Abstrak: Biphasio calsium phosphate (BCP), which was a mixture of hydroxypatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP), was synthesized by hydrothermal method followed by sintering process. Hydroxyapatite was produced by using natural calcium source CaO from hen's eggshell and (NH4)2HPO4 as phosphate souce, other hydroxyapatite sample was produce by using synthetic calcium source Ca(OH) and H3PO4 as phosphate source.
Keyword: