Judul: Analisis Pendapatan dan Kelembagaan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Teh Rakyat (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat).
Abstrak: Pengembangan perkebunan teh rakyat adalah salah satu solusi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sub sektor perkebunan, namun saat ini fokus pengembangan perkebunan teh lebih pada perkebunan besar, karena pada umumnya perkebunan teh rakyat merugikan. Penggunaan pengendalian hama terpadu (PHT) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas teh rakyat dan meningkatan pendapatan serta mendukung pada pembangunan teh rakyat yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pendapatan usahatani teh rakyat yang menerapkan dan tidak menerapkan PHT, menganalisa kelembagaan PHT Perkebunan teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya, menganalisis persepsi pemangku kepentingan PHT untuk keberlanjutan usaha tani teh rakyat dan menganalisa kelembagaan PHT untuk mewujudkan perkebunan teh yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2016. Jumlah anggota kelompoktani teh rakyat di Kecamatan Sodonghilir, Taraju dan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 2.885 orang dan jumlah responden adalah 100 orang yang ditentukan dengan metode slovin. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi pendapatan yaitu analisis pendapatan, sedangkan analisis persepsi menggunakan skala linkert. Untuk memperoleh gambaran eksisting kelembagaan dan penataan kelembagaan digunakan pendekatan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa pendapatan usahatani teh rakyat merugi, yaitu sebesar Rp -67,535 untuk PHT dan sebesar Rp -232,768 petani non PHT, kerugian tersebut disebabkan rendahnya standar harga untuk produk teh rakyat dan tidak adanya perbedaan harga untuk PHT dan Non PHT, namun demikian petani PHT memiliki kerugian yang lebih rendah dibanding Non PHT atau dengan kata lain lebih menguntungkan. Kondisi kelembagaan PHT kurang optimal pada usahatani teh, dikarenakan tidak adanya pemangku kepentingan yang mampu menjembatani antara kepentingan pemerintah dan pelaku usaha dalam hal ini yaitu petani teh rakyat. Persepsi pemangku kepentingan untuk keberlanjutan penerapan PHT pada tanaman teh menyatakan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan setuju dengan penerapan aplikasi PHT pada perkebunan teh rakyat. Dari hasil analisis diatas diperlukan penataan kelembagaan PHT dengan tujuan untuk mengoptimalkan kelembagaan yang ada agar terlaksananya koordinasi dan monitoring evaluasi ditingkat lapangan.
Keyword: kelembagaan, teh rakyat, pengendalian hama terpadu, persepsi stakeholder

Judul: Arahan Pengembangan Perkebunan Teh Rakyat dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Tasikmalaya
Abstrak: Teh (Cammelia sinensis (L.) O. Kuntze) merupakan komoditas perkebunan yang dibudidayakan oleh masyarakat dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Pengembangan teh dilakukan pada lahan-lahan masyarakat (perkebunan teh rakyat) guna meningkatkan ekonomi. Pengembangan perkebunan teh rakyat belum memiliki arahan yang jelas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 – 2031. Data-data yang diperlukan dalam pengembangan teh seperti data spasial, kesesuaian lahan dan kelayakan usaha tani belum tersedia. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk menyusun arahan pengembangan perkebunan teh rakyat dalam rangka meningkatkan ekonomi wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi sebaran lokasi perkebunan teh rakyat; (2) mengevaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman teh dan mengidentifikasi wilayah yang diprioritaskan untuk pengembangan perkebunan teh rakyat; (3) menganalisis kelayakan usaha tani dan pemasaran komoditas teh; (4) menyusun arahan pengembangan perkebunan teh rakyat dalam rangka meningkatkan ekonomi wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Identifikasi sebaran lokasi perkebunan teh rakyat menggunakan interpretasi citra satelit secara visual yang dilengkapi dengan survei lapangan dan wawancara. Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan dengan cara mencocokan antara persyaratan tempat tumbuh dengan karakteristik lahan untuk tanaman teh sedangkan prioritas wilayah pengembangan perkebunan teh rakyat menggunakan analisis deskriptif. Analisis kelayakan usaha tani dan pemasaran komoditas teh menggunakan pendekatan biaya, penerimaan dan pendapatan usaha tani serta analisis deskriptif. Arahan pengembangan perkebunan teh rakyat menggunakan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkebunan teh rakyat yang teridentifikasi di Kabupaten Tasikmalaya seluas 6,956 ha. Lahan yang sesuai untuk tanaman teh seluas 55,310 ha dengan prioritas wilayah pengembangan seluas 14,979 ha. Perkebunan teh rakyat layak diusahakan dengan nilai R/C ratio 1.73. Lembaga pemasaran teh di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari pedagang pengumpul dan pabrik pengeringan teh dengan marjin pemasaran di tingkat petani mencapai Rp. 3,259 per kilogram. Arahan pengembangan perkebunan teh rakyat dalam rangka meningkatkan ekonomi wilayah di Kabupaten Tasikmalaya yaitu: (1) pemerintah memfasilitasi upaya peningkatan keuntungan usaha tani teh rakyat dan pembangunan industri pengolahan teh; (2) peningkatan luas areal perkebunan teh rakyat melalui pengembangan potensi wilayah yang sesuai dan tersedia untuk tanaman teh berdasarkan skala prioritas; (3) peningkatan peran asosiasi, kelompok tani teh rakyat dan perkebunan besar swasta dalam pengembangan kawasan perkebunan teh sebagai komoditas strategis di Kabupaten Tasikmalaya.
Keyword: kelayakan usaha tani, kesesuaian lahan, komoditas, prioritas, SWOT

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: