Judul: Efektifitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Nagari Simanau.
Abstrak: Topik pengelolaan sumber daya hutan maupun masyarakat lokal sekitar hutan tetap menarik untuk dikaji dan dikembangkan di Indonesia terkait dengan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan masyarakat sekitar hutan. Fokus kajian ini menjelaskan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau dan implikasinya terhadap performansi hutan. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan nilai-nilai dan norma masyarakat Nagari Simanau dalam pengelolaan sumber daya hutan, (2) menjelaskan efektifitas pengelolaan sumber daya hutan di Simanau, dan (3) mendeskripsikan performansi hutan dengan pola pengelolaan sumber daya hutan di Nagari Simanau. Konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah konsep kelembagaan dari Uphoff (1986), yang mendefinisikan kelembagaan sebagai tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku untuk tujuan kolektif yang menjadi nilai bersama. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2014 dengan menggunakan metode studi kasus yang didukung dengan metode survey. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan terlibat, dan pengukuran. Wawancara mendalam dilakukan terhadap niniak mamak, anggota masyarakat, orang atau tokoh adat atau tokoh nagari yang berpengaruh ditengah masyarakat. Wawancara terstruktur dilakukan pada responden yang dipilih secara acak dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok dan masyarakat di nagari. Analisis yang digunakan adalah analisis kelembagaan dan analisis performansi hutan. Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutannya, masyarakat Nagari Simanau masih terikat oleh nilai-nilai dan norma/aturan adat yang sudah ada secara turun temurun. Masyarakat Nagari Simanau menjaga sumber daya hutannya dengan keyakinan hutan bermanfaat bagi kehidupan, sehingga timbul pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan olahan, hutan simpanan, dan hutan larangan. Pengelolaan sumber daya hutan Simanau diatur secara komunal oleh nagari tidak bisa dipisahkan dari sistem kekerabatan dan kepemimpinan tradisional. Di dalam aturan tersebut terdapat hak penguasaan, pemanfaatan dan sanksi. Pemegang hak utama adalah panghulu yang mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan bersama dengan dubalang. Pelanggaran terhadap aturan nagari akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda ataupun dibuang sepanjang adat. Nilai dan norma/aturan di Nagari Simanau turut mengendalikan tindakan dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dan berimplikasi baik terhadap performa hutan. Performa hutan ini ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman dan volume pohon, serta terjaganya fungsi ekonomi sumber daya hutan di nagari sebagai sumber mata pencaharian tambahan bagi masyarakat. Kelembagaan lokal yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif menunjang pengelolaan sumber daya hutan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya batas pengelolaan antara hutan olahan, simpanan, dan larangan yang telah disepakati bersama; adanya aturan main kewenangan pemanfaatan dan sanksi yang jelas dalam penegakkan aturan nagari.
Keyword: kelembagaan lokal, nagari, pengelolaan hutan, performansi hutan

Judul: Kelembagaan Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kerinci)
Abstrak: Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan perbedaaan argumen tentang relasi kelembagaan adat dan kelestarian hutan. Oleh karena itu, penelitian tentang kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan masih penting untuk dilakukan karena setiap daerah memiliki corak tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan, menjelaskan efektifitas pengelolaan hutan pada masyarakat Kerinci. Penelitian ini utamanya mengacu pada teori Uphoff (1986) tentang kelembagaan. Uphoff (1986) mendefinisikan kelembagaan sebagai sesuatu yang kompleks dari norma dan tata kelakuan yang relatif bertahan lama dengan maksud untuk memberikan pelayanan bagi tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2015 dengan menggunakan metode studi kasus yang didukung dengan metode survey. Dipilih dua kasus yaitu pada masyarakat adat Sungai Deras dan Masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan terlibat, dan pengukuran tegakan hutan. Wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap informan kunci dengan metode snowball. Wawancara terstruktur dilakukan pada informan yang dipilih secara acak. Data dianalisis menggunakan konsep kelembagaan dan performansi hutan menurut Indarawan dan Soerianegara (1986). Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutannya, baik masyarakat Sungai Deras maupun Lekuk 50 Tumbi terikat kuat oleh nilai-nilai, norma dan aturan adat yang diwariskan secara turun temurun. Terdapat pula keyakinan bahwa jika mereka merusak hutan maka akan terkena bela (kutukan) dari nenek moyang mereka. Terdapat norma dalam masyarakat bahwa hutan merupakan milik nenek moyang mereka sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik agar bisa diwariskan kepada anak cucu mereka. Manfaat dari sumberdaya hutan sangat dirasakan masyarakat yaitu sebagai daerah tangkapan air sehingga keberadaan hutan menjamin ketersediaan air bagi sawah mereka. Dalam pengelolaan hutannya masyarakat Sungai Deras maupun Lekuk 50 Tumbi mengkategorisasi hutan menjadi tiga kategori (1) Hutan yang berfungsi lindung, yaitu Bukit Tinggai pada masyarakat Sungai Deras dan Imbo adat pada Lekuk 50 Tumbi. Hutan tersebut difungsikan sebagai hutan yang dilindungi karena diyakini menjadi daerah tangkapan air. (2) Fungsi produksi terbatas yaitu Bukit kemunaing (Sungai Deras) dan hutan Imbo dusen pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Hutan tersebut berfungsi produksi terbatas untuk pengambilan kayu saja. (3) Fungsi budidaya yaitu Bukit kemenyan (Sungai Deras) dan hutan Imbo peladangan pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Hutan tersebut difungsikan menjadi lahan untuk budidaya, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan di kedua kasus diatur secara komunal oleh lembaga adat masing-masing. Di dalam aturan tersebut terdapat hak penguasaan, pemanfaatan dan sanksi. Pemegang hak utama adalah Lembaga adat yang bertugas mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan. Pelanggaran terhadap aturan adat akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda ataupun dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dan keyakinan yang kuat serta norma dan aturan mampu mengendalikan tindakan dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dan berimplikasi baik terhadap performa hutan. Performa hutan ini ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman dan volume pohon. Kelembagaan adat yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif menunjang pengelolaan sumber daya hutan yang baik. Ini diperlihatkan dengan tingkat efektifitas kelembagaan (kepercayaan, pemahaman) yang tinggi, dan tingkat pelanggaran yang rendah sehingga berimplikasi baik terhadap performansi hutan.
Keyword: efektivitas kelembagaan, kelembagaan adat, performansi hutan

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: