Judul: Knowledge Transfer and Policy Adoption on Utilization Abandoned Land in Bogor Regency
Abstrak: Lahan merupakan sumber daya alam sebagai wadah dan faktor produksi strategis bagi kegiatan pembangunan karena semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan. Secara umum lahan memiliki fungsi lingkungan, ekonomi, sosial dan spiritual. Alokasi pemanfaatan lahan bisa melalui penataan ruang oleh pemerintah, diserahkan pada mekanisme pasar dan kombinasi antara pengaturan pemerintah dan mekanisme pasar. Penggunaan lahan merupakan suatu proses yang dinamis, sebagai hasil dari perubahan pada pola dan besarnya aktivitas manusia sepanjang waktu, oleh karenanya penggunaan lahan merupakan masalah yang komplek sehingga bisa berkembang ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga sebaliknya. Lahan memiliki nilai ekonomi (land rent) yang berbeda-beda, dimana suatu bidang lahan tidak mempunyai nilai ekonomi lahan selama tidak dikelola atau diterlantarkan. Keberadaan tanah terlantar hingga saat ini masih menjadi persoalan pelik, dan proses penyelesaiannya cenderung berlarut-larut dan merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang tidak terselesaikan. Penelantaran tanah dapat memberikan dampak negatif seperti meningkatnya kesenjangan sosial, melemahnya perekonomian bangsa dan menurunkan stabilitas ketersediaan cadangan pangan dalam negeri. Dalam rangka mengantisipasi tanah diterlantarkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mulai dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pemberdayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Terbitnya peraturan baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja penertiban lahan terlantar. Pendekatan penertiban untuk meningkatkan produktivitas lahan terlantar belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan lain yang bersifat non penertiban. Tujuan dari penelitian ini adalah: Melakukan identifikasi ragam “product of knowledge” yang memiliki policy space paling besar, memahami relasi kuasa antar aktor dalam integrasi ilmu pengetahuan kedalam kebijakan pemanfaatan lahan terindikasi terlantar di Kabupaten Bogor dan memahami proses integrasi ilmu pengetahuan ke dalam pembuatan kebijakan pemanfaatan lahan terindikasi terlantar di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan utama berupa Analisis RAPID yang dilengkapi dengan pendekatan spasial, IDS dan analisis prosfektif dan analisis komunikasi jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Product of knowledge yang paling banyak diadopsi adalah dalam bentuk tindakan praktis yaitu sebanyak 64% sedangkan adopsi dalam bentuk sosialisasi publik dan tindakan politis masing- masing sebesar 18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua jenis adopsi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sepanjang memenuhi kriteria yaitu kesamaan discorse, interest dan network, serta didukung faktor pemungkin yaitu pendanaan. Luasan lahan terindikasi terlantar pada tahun 2013 dan 2016 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana hanya terjadi peningkatan sebesar 333 ha. Perhitungan yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan perubahan sebesar 27% (2.585,13 ha) jika dibandingkan dengan tahun 2013. Berdasarkan peta kepemilikan lahan dari BPN tahun 2010, diketahui bahwa sebagian besar lahan terindikasi terlantar belum tercatat di dalam peta kepemilikan lahan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan perhitungan tahun 2013 luas lahan terindikasi terlantar adalah 9.646,46 ha sedangkan yang tercatat dalam peta kepemilikan lahan hanya 1.278,53 ha (13%). Demikian pula halnya dengan perhitungan pada tahun 2020, dimana dari 7.061,33 ha lahan terindikasi terlantar hanya sebesar 1.689,38 ha (24%) yang tercatat di dalam peta kepemilikan lahan BPN Kabupatan Bogor. Hasil wawancara menunjukkan mayoritas responden tidak
Keyword: Abandoned Land, Policy Adoption, Product of Knowledge, Transfer of Knowledge

Judul: Dinamika penggunaan lahan di kabupaten Bogor
Abstrak: Salah satu hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian adalah keterbatasan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menduga luas penggunaan lahan, khususnya lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Bogor. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa luas lahan di Kabupaten Bogor teralokasikan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, peternakan, hutan, pariwisata/lapangan olah raga, industri/jasa/perusahaan dan lain-lain (jalan, sungai). Dari kedua sumber yang digunakan pada penelitian ini, yaitu laporan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdapat sedikit perbedaan mengenai perkembangan lahan pertanian. Hal ini terjadi karena perbedaan persepsi mengenai istilah lahan serta cara pengukuran atau pengamatan objek yang berbeda pula. Berdasarkan laporan dari BPN, perkembangan lahan terbesar dan terkecil dari tahun 1983-1995 terjadi pada lahan untuk keperluan pariwisata/lapangan olah raga yang mengalami kenaikan rata-rata 73.52% per tahun dan lahan pertanian hanya mengalami kenaikan rata-rata 0.68 % per tahun. Sementara Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyebutkan bahwa luas lahan pertanian menciut rata-rata 0.92% per tahun. Kenaikan yang lambat ataupun penciutan lahan pertanian ini terjadi karena berpindahnya fungsi lahan serta terjadi kegiatan pembangunan di luar sektor pertanian. Semakin berkurangnya lahan sawah dapat dilihat dari plot deret waktu, dimana ia mempunyai pola atau trend yang menurun dari tahun ke tahun sementara di lain sisi lahan pemukiman mengalami pola atau trend yang menaik dari tahun ke tahun. Kejadian ini menandakan bahwa telah terjadi peralihan fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Sampai dengan tahun 1999, luas wilayah Kabupaten Bogor mengalami penurunan 14.11% dari tahun 1995. Penurunan ini terjadi karena terdapat beberapa kecamatan yang bergabung dengan wilayah Kodya II Depok. Selain itu, terjadi perluasan wilayah Kotamadya Bogor. Dari pola sebaran titik-titik yang diperoleh dari rancangan gambar, dapat disimpulkan bahwa komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Bogor ternyata tidak memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun (dari tahun 1983-1995). Sementara dari hasil pendugaan dengan pendekatan menggunakan metode Rantai Markov tidak diperoleh hasil yang memuaskan. Oleh karena itu untuk melihat gambaran keseimbangan penguasaan lahan merujuk pada hasil Sarkaniputra (1986) untuk ruang lingkup Pulau Jawa. Dari hasil analisis dapat digambarkan bahwa konsentrasi penguasaan lahan pada saat terjadi keseimbangan (ekuilibrium) terbagi pada dua kelompok, yaitu rumahtangga petani yang menguasai lahan kurang dari 0,25 hektar dan kelompok petani yang menguasai lahan lebih dari 2,0 hektar. Dari kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi polarisasi penguasaan lahan yang dapat mengakibatkan terjadinya gejolak sosial di kalangan masyarat pedesaan. Untuk mengatasi keadaan tersebut diperlukan suatu sistem pembagian hasil antara petani yang berlahan luas dan berlahan sempit. Selain itu, diperlukan institusi sosial sehingga gejolak sosial yang terjadi di kalangan masyarakat pedesaan dapat ditekan sekecil mungkin.
Keyword: 

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: