Judul: Analysis of Partnership Transformation  Readiness Factors Post Designation of KHDPK in Lancar Jaya Community Forest,  Kediri Forest Management Unit
Abstrak: Penetapan areal Kawasan Hutan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai kebijakan baru terkait pengelolaan hutan di Jawa telah mengembalikan mandat kewenangan dari BUMN Kehutanan yaitu Perhutani kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas ± 1,1 juta ha termasuk untuk perhutanan sosial. Penetapan ini mendorong Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sebagai pelaku perhutanan sosial, untuk mempunyai badan usaha berbadan hukum koperasi. Objek penelitian ini adalah suatu LMDH, yang wilayah kerjanaya terkategori dalam KHDPK. Tujuan dari penelitian untuk mengevaluasi faktor faktor yang berpengaruh terhadap kinerja LMDH Lancar Jaya melalui pendekatan situation-structure-behavior-performance untuk melihat lebih dalam faktor yang mempengaruhi kinerjanya, kemudian menganalisis lebih dalam tanggapan awal dan faktor-faktor kesiapan menghadapi kebijakan KHDPK. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di LMDH Lancar Jaya, Desa Ngancar, serta beberapa LMDH di KPH Sukabumi dan KPH Cepu sebagai benchmark. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi kemitraan kehutanan, dan pengumpulan dokumen terkait, termasuk peraturan dan arsip kelembagaan LMDH. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan fokus pada Situation-Structure-Behavior Performance (SSBP) dan analisis isi untuk menginterpretasikan peraturan dan dokumen pendukung. Analisis stakeholder juga dilakukan untuk memahami kepentingan dan pengaruh para aktor, serta hubungan di antara mereka, yang dilengkapi dengan alat seperti kamera dan recorder untuk dokumentasi dan transkripsi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja kemitraan LMDH Lancar Jaya dinilai cukup efisien dan aktif-mandiri, ditandai dengan usaha, penerimaan manfaat para aktor, dan tanaman Perhutani yang berjalan dengan baik. Namun, beberapa LMDH lainnya mengalami kendala dalam distribusi manfaat, pemanfaatan dan penjagaan lahan, serta pemberian bagi hasil dan sistem insentif yang tidak maksimal. Perilaku aktor di LMDH Lancar Jaya menunjukkan pembentukan jaringan interaksi yang efektif, memudahkan kerja sama dengan berbagai aktor yang memberikan tambahan modal keuangan dan sosial. Keberhasilan ini didorong oleh kepemimpinan dan manajemen yang efisien di LMDH Lancar Jaya, serta keterbukaan dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Respons awal terhadap kebijakan KHDPK menunjukkan variasi di antara LMDH. Sementara beberapa LMDH mengalami kebingungan dan ketidakpastian karena perubahan regulasi dan informasi, LMDH Lancar Jaya menampilkan sikap kooperatif dan adaptif. Perubahan aturan mengakibatkan kekhawatiran di kalangan investor dan pekerja Perhutani, terutama mengenai pengurangan pasokan dan potensi kehilangan pekerjaan. Situasi ini mencerminkan tantangan dalam masa transisi dan perlunya adaptasi kebijakan dan perilaku yang efektif untuk mengatasi masalah yang muncul. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, transformasi memerlukan beberapa faktor kunci. Hal ini meliputi peningkatan sumber daya manusia, penerapan teknologi baru, penyesuaian struktur dan budaya organisasi, dan pengembangan kapasitas lembaga. Modal sosial, termasuk membangun kepercayaan, jaringan kuat antar aktor, dan pilihan institusi yang mendukung sinergi dan aksi kolektif, sangat penting. Selain itu, perlu ada strategi untuk mengatasi asimetri informasi, pemilihan mitra yang tepat, serta merancang sistem insentif dan bagi hasil yang mempertimbangkan karakteristik lokasi dan respons terhadap aturan baru. Pengawasan, evaluasi, dan umpan balik yang efektif juga krusial untuk memastikan keberhasilan transformasi ini., The designation of the Special Forest Management Area (KHDPK) area as a new policy for forest management in Java returns the mandate of authority from the state-owned forestry company, Perhutani, back to the Ministry of Environment and Forestry, covering an area of approximately 1.1 million hectares, including for social forestry. This designation pushes
Keyword: forestry partnerships, institution, KHDPK, partnership transformation, social forestry

Judul: Institutional Analysis of Social Forestry Implementation in Kampar Regency
Abstrak: Implementasi program Perhutanan Sosial di Provinsi Riau hanya mencapai 137 ribu hektar atau 2,6 persen luas kawasan hutan. Progres pencapaian target program PS, bahwa pencapaian realisasi implementasi PS di Provinsi Riau berjalan lambat dari yang ditargetkan. Permasalahan di lapangan menunjukkan, bahwa skema pengelolaan Hutan dalam program Perhutanan Sosial hanya berfungsi sebagai formalitas untuk menyesuaikan persyaratan antara aktor yang telah mengontrol mekanisme akses dan mengamankan keuntungan mereka, tidak secara langsung memberikan manfaat bagi aktor atau user yang membutuhkan akses terhadap lahan dan akses pasar untuk mengelola hasil panen. Selain itu, ketidakadilan alokasi lahan, tumpang tindih tata kelola areal persetujuan, kepentingan dan pengaruh dari beragam stakeholders menjadi faktor penghambat kinerja kelembagaan. Pelbagai dugaan tersebut yang menjadi dasar untuk menganalisis performa kelembagaan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Berdasarkan analisis kerangka kerja kelembagaan (Institutional Analysis Development) yang dikembangkan Ostrom, bahwa faktor eksogen seperti: atribut biofisik SDA, atribut komunitas atau karakteristik pengguna SDA, dan peraturan berlaku digunakan untuk mengkaji arena dan situasi aksi yang terjadi dalam implementasi pengelolaan PS (skema HKm dan HD) di lapangan. Hasilnya, pengelolaan PS dan pengaturan perilaku pengguna dalam implementasi kelembagaan HKm dan HD belum mampu menyelesaikan permasalahan spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat tapak. Kondisi dan kebutuhan yang dimaksud adalah berdasarkan Rencana Kegiatan Usaha (RKU) Koperasi Tani HKm Desa Siabu dan LPHD Kenegerian Gunung Sahilan, yaitu kegiatan masih terfokus pada pemanfaatan satu komoditas dan kebijakan terkait anggaran pemanfaatan areal kerja tidak memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan tersebut. Kondisi ini tidak selaras dengan visi PS sebagai upaya pengelolaan kawasan hutan negara secara lestari dan memberikan kontribusi ekonomi masyarakat. Selanjutnya arena aksi pengelolaan HKm dan HD melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, serta masyarakat. Berdasarkan penelitian ini dengan tujuan analisis peran dan pengaruh aktor, terdapat aktor penting dengan posisi aktor kunci atau keyplayer dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar, yaitu: Koperasi Tani (subjek pemegang persetujuan), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD). Hal tersebut didasarkan pada karena tingkat kepentingan yang tinggi. Sejauh ini, belum ditemukan ada collective action dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar. Masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diperlukan peningkatan koordinasi di antara stakeholder yang ada, melalui berbagai bentuk komunikasi baik formal seperti melalui rapat maupun informal.
Keyword: kelembagaan IAD, multi-aktor, perhutanan sosial, tata kelola hutan, forestry management, institutional analysis, multi-actor, social forestry

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: