Judul: Kelembagaan Dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Kehutanan (Studi Kasus Di Bidang Perizinan Kehutanan).
Abstrak: Dalam rangka memahami kelembagaan dan kebijakan pengembangan SDM aparatur kehutanan, adalah krusial untuk mengetahui bingkai ilmu pengetahuan terhadap isi kebijakan (tertuang dalam bentuk narasi regulasi dan norma) dan kepentingan serta pengaruh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelembagaan dan kebijakan pengembangan SDM kehutanan dengan: (1) mengevaluasi kinerja SDM kehutanan menuju pelayanan perizinan yang efisien, transparan dan akuntabel; (2) menganalisis perilaku SDM di bidang perizinan kehutanan: kepentingan (interests), pengetahuan (knowledge) dan jaringan (networks) para pihak yang mempengaruhi kinerja di bidang perizinan; dan (3) menganalisis struktur yang mencakup regulasi, nilai-nilai/norma, dan budaya kognitif SDM di bidang perizinan kehutanan. Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Kehutanan (beserta UPT BPPHP Samarinda dan BPKH Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur), KemenPAN dan RB, BKN, LAN di Jakarta, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur selama 18 bulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode survei menggunakan kuesioner terstruktur, observasi mendalam, wawancara dengan narasumber kunci dengan teknik snowball, studi dokumen, dan kemudian membangun analisis dan sintesis atas berbagai data dan informasi yang didapat. Pada penelitian ini digunakan konsep analisis Situation-Structure-Behaviour-Performance / SSBP (Schmid 2004) yang dimodifikasi, yang merupakan pengembangan dari konsep Structure-Conduct-Performance (Shaffer 1980), dengan memasukkan faktor situasi sumber daya, yaitu sumber daya manusia sebagai obyek/fokus penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur/kelembagaan memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya di dalam penciptaan „ruang analisis‟ kebijakan pengembangan SDM aparatur kehutanan. Perilaku tersebut selanjutnya berkontribusi dominan dan tercermin pada kinerja yang dihasilkan, yaitu kinerja SDM aparatur bidang perizinan pemanfaatan hutan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kinerja SDM Kehutanan di bidang perizinan pemanfaatan hutan rendah dan perlu ditingkatkan menuju efektifitas pelayanan sebagaimana tuntutan reformasi birokrasi. Budaya organisasi pembelajar bagi SDM aparatur kehutanan penting untuk dikembangkan di internal Kementerian Kehutanan dan di daerah dalam rangka membangun struktur/kelembagaan yang kuat, selain aturan main dan norma-norma yang berkembang di institusi. Pada perilaku SDM aparatur kehutanan, diketahui bahwa hubungan antara pemangku kepentingan bersifat potensi konflik, kerjasama dan saling mengisi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan SDM aparatur kehutanan adalah peningkatan integrasi dan kolaborasi dalam rangka mengoptimalkan sinergi. Hal-hal positif yang dapat dikembangkan terkait behaviour/perilaku adalah pentingnya membangun hubungan yang saling menguntungkan dan tidak terjebak pada kepentingan pragmatis jangka pendek pada proses penetapan kebijakan SDM aparatur. Hubungan yang baik antar pemangku kepentingan dan di internal kementerian mencakup komitmen, tanggung jawab, otoritas, dan akuntabilitas dalam setiap penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM aparatur kehutanan. Struktur, khususnya pada regulasi dan nilai-nilai/norma yang mendasari kebijakan pengembangan SDM aparatur kehutanan dari masa ke masa tidak mengakar secara fundamental dan lebih bersifat normatif. Regulasi kurang berkembang dan mengalami hambatan dalam implementasinya. Nilai-nilai yang diharapkan menjadi budaya kerja belum menjadikan kelembagaan menjadi „hidup‟. Perubahan-perubahan kebijakan terkait pengembangan SDM aparatur kehutanan lebih banyak diwarnai oleh kebijakan di tingkat nasional, misalnya dengan diundangkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kelembagaan dan kebijakan pengembangan SDM aparatur di Kementerian Kehutanan menguatkan kebenaran teori SSBP yang mengemukakan bahwa kinerja institusi dipengaruhi oleh perilaku para pihak yang terlibat, mempunyai pengaruh dan kepentingan
Keyword: kinerja SDM aparatur kehutanan, perilaku pemangku kepentingan, struktur/kelembagaan, regulasi dan norma/nilai-nilai, kebijakan pengembangan SDM aparatur kehutanan

Judul: Kebijakan Resolusi Konflik Usaha Tambang Di Kawasan Hutan: Studi Kasus Di Kalimantan Timur
Abstrak: Sistem pengelolaan SDA di Indonesia terdistribusikan dalam sektor-sektor (situation) sehingga mempengaruhi penyusunan aturan main dalam pengelolan SDA yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (structure). Aturan main tersebut mempengaruhi perilaku pengusaha dan penguasa (pemerintah) dalam pelaksanaan pengurusan SDA (behaviour) sehingga memunculkan persoalan konflik pemanfaatan SDA yang masih terus terjadi dan bermuara pada kerusakan SDA itu sendiri (performance). Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memformulasikan kebijakan yang tepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan. Untuk mencapai umum tujuan itu, maka dijabarkan tujuan-tujuan khusus sebagai berikut: (1) Menganalisis kinerja dan perilaku aktor dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (2) Menganalisis kelembagaan kesejarahan dan situasi dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (3) Memformulasikan penataan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Kalimantan Timur dengan fokus lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan, pengamatan terlibat dan review dokumen. Informan terdiri dari 10 orang di tingkat pusat, 15 orang di tingkat provinsi, 20 orang di tingkat kabupaten terdiri dari Kementerian Kehutanan dan unit pelaksana teknisnya di daerah, Tim Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan, masyarakat dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Informan kunci ini ditentukan secara snowball. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kelembagaan dan SSBP (situation, structure, behavior, performance) yang didukung dengan analisis isi (content analysis), analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) dan analisis deskriptif kualitatif. Situasi kebijakan ditandai oleh karakteristik SDH yang secara dejure dikuasai pemerintah, tetapi defacto open access, sifat keberadaan tambang di atas permukaan lahan, biaya transaksi yang tinggi untuk memperoleh informasi potensi dan sebaran batubara, dan pola interaksi, komunikasi dan koordinasi antar pemerintahan yang kurang lancar sehingga menambah biaya pelaksanaan kebijakan (policing cost). Situasi tersebut mempengaruhi penyusunan struktur kebijakan usaha tambang di kawasan hutan. Kelembagaan kesejarahan menunjukan bahwa kebijakan usaha pertambangan sejak era kolonial hingga era reformasi (path dependency) belum mengalami perubahan, dimana sektor pertambangan dan kehutanan masih ditempatkan sebagai tumpuan dan penopang pertumbuhan ekonomi melalui rezim ekstraksi SDA tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungannya. Persoalan konflik kebijakan tidak muncul di era Kolonial dan mulai muncul pada era Orde Lama dalam bentuk konflik laten. Pada era Orde Baru muncul konflik permukaan karena penetapan areal yang sama untuk wilayah tambang dan kawasan hutan, namun konflik tersebut dapat diredam dengan keberadaan Inpres No.1/1976 sebagai salah satu solusi atas konflik pemanfaatan lahan. Struktur kebijakan mempengaruhi perilaku aktor pemerintah yang masih melakukan ‘negosiasi’ dan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam proses perizinan dan pelaksanaan kebijakan dengan pelaku usaha. Pelaku usaha (agent) dengan kekuatan modal berupa rente ekonomi yang tinggi (US$ 20 per ton), SDM yang berkualitas, jejaring kekuasaan yang luas, dan teknologi informasi yang canggih telah mempengaruhi pemerintah (principal) dalam menyusun kebijakan publik yang diarahkan untuk keamanan dan keuntungan bagi kepentingan bisnisnya. Hal ini menunjukkan ada ketidakseimbangan kekuasaan dan ketimpangan informasi antara pelaku usaha dengan aparatur negara yang memunculkan kasus penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan di lapangan. Contohnya pelaku usaha yang berorientasi hit and run dan rent seekers, tidak memiliki NPWP dan menunggak
Keyword: resolusi konflik, pinjam pakai kawasan hutan, struktur kebijakan, kontestasi dan penataan kelembagaan

Judul: Desain Sistem Transfer Energi Nirkabel Berbasiskan Tesla Coil
Abstrak: Tesla coil merupakan alat yang ditemukan oleh Nikola Tesla yang dapat mentransmisikan daya tanpa kabel dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada penelitian ini dibuat sebuah prototype Tesla Coil dengan menggunakan transistor C1970 dan receiver menggunakan rangkaian LC. Identifikasi alat meliputi pengaruh daya input transmitter terhadap receiver, bentuk signal yang dipancarkan transmitter, pengaruh jarak transmitter dan receiver, nilai efisiensi serta efek alat terhadap perangkat lain. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin besar daya input maka semakin besar daya yang dipancarkan oleh transmitter. Bentuk sinyal yang dipancarkan oleh transmitter berupa gelombang listrik AC sinusoidal dengan frekuensi ~2.9 MHz. Semakin jauh jarak receiver terhadap transmitter maka semakin kecil amplitudo gelombang AC yang diterima oleh receiver, menyebabkan semakin kecil daya yang diterima oleh receiver. Adapun nilai efisiensi terbesar penangkapan daya oleh receiver yaitu sebesar 0.00516 % serta terdapat gangguan pada alat-alat tertentu seperti monitor komputer dan radio.
Keyword: rangkaian LC, receiver, tesla coil, transistor C1970, transmitter