Judul: Kinerja sektor kesehatan masyarakat di provinsi Aceh (Indonesia).
Abstrak: Makalah ini menganalisis kinerja sektor kesehatan masyarakat di provinsi Aceh, dimana provinsi ini terdiri dari 17 kabupaten dan 5 kota. Indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan efisiensi. Berdasarkan studi-studi terdahulu dalam pengukuran efisiensi, penelitian ini menggunakan metode non-parametrik yaitu Data Envelopment Analysis (DEA) untuk menjawab masalah-masalah di dalam penelitian ini. Walaupun metode yang diajukan dan digunakan dapat diaplikasikan untuk beberapa sektor selain kesehatan, namun riset ini hanya focus terhadap evaluasi efisiensi di sektor kesehatan di provinsi Aceh. Aceh dipilih dikarenakan penelitian pada ruang lingkup studi ini masih terlihat terbatas di Aceh. Provinsi ini juga spesial dikarenakan menerima dana otonomi khusus dari pemerintah Indonesia, namun berdasarkan data terbaru anak stunting tertinggi se-Indonesia terdapat di Aceh. Dengan mengukur kinerja sektor kesehatan di Aceh, penelitian ini dapat berkontribusi untuk kebijakan pada masing-masing daerah di Aceh untuk memperbaiki kinerja lebih baik. Ada dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, untuk menganalisis variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kinerja dalam hal efisiensi untuk semua kabupaten/ kota di provinsi Aceh. Penelitian ini memiliki 2 temuan yang dapat diaplikasikan untuk pengambilan kebijakan. Pertama, penelitian ini menjelaskan pengukuran kinerja sektor kesehatan di Aceh yang menggunakan 2 macam output dan 3 jenis input variable. Diantara 23 kabupaten/ kota di Aceh, tingkat harapan hidup tertinggi adalah di Lhokseumawe dan Banda Aceh (71). Sebaliknya, nilai terendah sebesar 63 ada di kabupaten Subulussalam. Variable output lainnya adalah tingkat kehidupan balita, dimana nilai tertinggi adalah 999 dari 1000 balita yang hidup di Aceh Tenggara dan nilai teren per 1000 bayi di kabupaten Simelue. Selain dua poin tersebut, penelitian ini juga berguna untuk mengukur kinerja efisiensi. Dari pengukuran input menunjukkan bahwa dari seluruh provinsi Aceh, kurang dari 30 % dikategorikan efisien. Ada beberapa poin penting dari hasil ini. Pertama, Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi merupakan kinerja terbaik dan kabupaten Pidie sebaliknya. Kedua, salah satu variable input yang digunakan adalah jumlah puskesmas namun varibel in ternyata tidak memberikan feel yang signifikna untuk menghasilkan kabupaten/ kota yang efisienyang mana dapat dilihat perbedaan Banda Aceh dan Pidie. Untuk bagian pengambilan kebijakan, studi ini menjelaskan bagaimana mengontrol atau mengatur tiga jenis variable input agar mencapai tingkat efisiensi. Terdapat 6 kabupaten/ kota yang dikategorikan efisien (ditulis cetak tebal) yaitu: Aceh Tenggara, Aceh Barat, Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Subulussalam. Untuk kasusu keenam daerah yang sudah mencapai tingkat efisien, tidak diperlukan lagi untuk mengurangi atau menambah variable input. Sebaliknya untuk 17 kabupaten/ kokta masih harus mengatur variable inputnya untuk mencapai tingkat efisiensi. Contohnya, Langsa harus memperbaiki kinerjanya dengan mengurangi jumlah perawat sebanyak 221 orang dan jumlah dokter sebanyak 41 orang. Daerah lain yang agak berbeda dengan Langsa misalnya adalah Pidie dan Gayo Lues yang hanya harus mengurangi jumlah perawat sebyak 89 dan 48 orang, secara berurutan.
Keyword: pengukuran efisiensi, sektor kesehatan, analisis Data Envelopment (DEA)

Judul: Analysis of the Level of Development and Directive of Regional Development in Aceh Province
Abstrak: Kebijakan pembangunan wilayah meliputi kawasan pedesaan dan perkotaan di Provinsi Aceh selama ini belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPS Provinsi Aceh (2017) menyebutkan bahwa tingkat kemisikinan Provinsi Aceh menempati urutan pertama di Pulau Sumatera. Terkait dengan kewenangan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemekaran memberikan peluang dan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Setelah 10 tahun terakhir terjadi pemekaran kabupaten/kota masih terdapat tingkat garis kemiskinan yang tinggi di Provinsi Aceh. Tinnginya penduduk miskin memerlukan suatu penelitian untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah sebagai acuan dalam pembangunan wilayah. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa dijadikan dasar bagi pemrintah Provinsi Aceh dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; (2) Menganalisis tingkat perkembangan wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh; (3) Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; (4) Mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan kemiripan karakteristik dan tingkat perkembangan wilayah; (5) Arahan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Tipologi Klassen, Indeks Diversitas Entropi, Skalogram, Gerographically Weighted Regression, Clustering dan analisis deskriptif. Hasil analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Aceh berada pada kuadran IV (wilayah berkembang cepat). Wilayah yang termasuk dalam kuadran I (Wilayah Maju) adalah Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Wilayah pada kuadran II (Wilayah Maju Tapi Tertekan) yaitu Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Utara. Daerah yang berada pada kuadran III (Wilayah Relatif Terbelakang) hanya terdapat satu daerah, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Daerah yang berada pada kuadran (IV) Yaitu: Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kota Langsa Dan Kota Subulussalam., Regional development policies covering rural and urban areas in Aceh Province so far have not been able to provide significant changes to the improvement of community welfare. The Aceh Province BPS (2017) states that the level of poverty in Aceh Province ranks first on the island of Sumatra. Regarding regional autonomy authority on economic growth, the expansion policy provides opportunities and challenges for local governments to manage their resources efficiently and effectively. After the last 10 years there has been a division of districts / cities, there is still a high level of poverty line in Aceh Province. The least, the poor need a study to analyze the level of regional development as a reference in regional development. The results of the study are expected to be used as a basis for the government of Aceh Province in formulating development policies to encourage regional economic growth. The purpose of this study is (1) to analyze the economic growth of regencies / cities in Aceh Province; (2) Analyzing the level of development of the District / City of Aceh Province; (3) Identifying factors that influence the level of development of the Regency / City region in Aceh Province; (4) Classifying
Keyword: Regional Development, Geographically Weighted Regression (GWR), Clustering, Typology Klassen, Economic Growth, Community Welfare

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: