Judul: Model Integrasi Kelembagaan Adat Panglima Laot Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh, Provinsi Aceh
Abstrak: Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh memiliki keunikan dalam pengelolaan, karena selain dikelola oleh pemerintah (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) juga dikelola secara adat oleh Panglima Laot Lhok Iboih. Meskipun kedua lembaga mengelola wilayah masing-masing namun sebagian besar wilayah yang dikelola merupakan wilayah yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem pengelolaan kawasan konservasi oleh lembaga adat Panglima Laot Lhok Iboih dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam, menghitung dan mengestimasi tingkat keberlanjutan pengelolaan Wilayah Hukom Adat Laot oleh Panglima Laot Lhok Iboih dan TWA Laut Pulau Weh oleh Banda Konservasi Sumber Daya Alam, serta mendesain model integrasi sistem pengelolaan Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Iboih kedalam pengelolaan TWA Laut Pulau Weh. Penelitian dilakukan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh, Kota Sabang Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam terhadap responden yang dipilih secara purposive sampling. Selain masyarakat, wawancara dilakukan terhadap instansi-instansi yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder meliputi dokumen rencana pengelolaan TWA Pulau Weh, dokumen penataan blok TWA Pulau Weh, laporan penanggung jawaban kerja Panglima Laot Lhok Iboih, data ekosistem terumbu karang dan data lainnya. Tahapan analisis data pada penelitian ini adalah menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, menganalisis kebijakan, menganalisis tingkat keberlanjutan pengelolaan kawasan dengan metode analisis statistik multi dimensional scalling (MDS) yang di dasarkan pada perangkat lunak RAPFISH, mementukan stakeholder, serta mendesain model integrasi sistem Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Iboih kedalam pengelolaan TWA Laut Pulau Weh menggukan model konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam di TWA Pulau Weh di wilayah perairan menunjukan hasil kurang berkelanjutan. Tiga dimensi yang digunakan yaitu dimensi ekologi, dimensi ekonomi sosial dan budaya dan dimensi pengelolaan menunjukan indeks di bawah 50. Sistem pengelolaan oleh Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Iboih di Wilayah Hukom Adat Panglima Laot menunjukan tingkat keberlanjutan yang cukup berkelanjutan, dari tiga dimensi, hanya dimensi ekologi yang berada pada kategori kurang berkelanjutan. Kurang berkelanjutan kondisi ekologi pada dua wilayah di duga di sebabkan oleh kegiatan antropegenik dan juga oleh peristiwa pemutihan karang pada tahun 2010 di Pulau Weh dan sekitarnya yang menyebabkan terjadi penurunan karang keras lebih dari 50 % di TWA Laut Pulau Weh dibandingkan pada tahun 2009. Pengelolaan TWA Laut Pulau Weh oleh BKSDA dan Wilayah Hukom Adat Panglima Laot Lhok Iboih saat ini memiliki beberapa perbedaan. Akan tetapi pada prakteknya terdapat kesamaan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut memberikan peluang untuk melakukan integrasi dua sistem pengelolaan menjadi satu sistem pengelolaan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan. Integrasi kegiatan kedua sistem pengelolaan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan wilayah kelola TWA Laut Pulau Weh dan Wilayah Hukom Adat Panglima Laot Lhok Iboih, pengawasan dan pengamanan kawasan, peraturan, penegakan aturan, dan biaya pengelolaan.
Keyword: Badan Konservasi Sumber Daya Alam, Integrasi sistem pengelolaan, Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Iboih, Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh, Wilayah Hukom Adat Laot Lhok Iboih

Judul: Implementasi Hukum Adat Laot Dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Utara Aceh
Abstrak: Hukum adat laot di Aceh merupakan ketentuan adat yang relevan dengan pengelolaan perikanan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Hukum adat laot di bawah Lembaga Panglima Laot seisinya tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat. Setiap daerah dapat memiliki sistem pengelolaan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Posisi hukum adat laot dalam perundang-undangan memiliki dua bentuk pengaturan, yakni dalam konsep pengelolaan sumberdaya perikanan (Qanun No. 16/2002), dan dalam konsep lembaga adat dan hukum adat laot (Qanun No. 9/2008 dan Qanun No. 10/2008). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran hukum adat laot dalam pengelolaan perikanan di perairan utara Aceh serta menentukan strategi pengelolaan sumberdaya perikanan yang tepat di perairan utara Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di perairan utara Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa Panglima Laot sebagai pemangku hukum adat laot mendapatkan pengakuan hukum positif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam sistem aturan, hukom adat laot mengenal adanya hari-hari pantang laot, adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan, adat kenduri laut, dan adat barang hanyut. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan, berdasarkan putusan lembaga persidangan hukom adat laot, hanya akan menghasilkan dua sanksi, yakni penyitaan hasil tangkapan dan pelarangan melaut 3-7 hari. Hukum adat laot di Aceh dan khususnya di perairan utara Aceh sangat berperan untuk mewujudkan pembangunan perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Strategi kebijakan perikanan tangkap di perairan utara Aceh yang harus dilaksanakan adalah peningkatan koordinasi antara institusi terkait dengan melibatkan masyarakat nelayan setempat, meningkatkan teknologi yang lebih modern dalam pemanfaatan sumberdaya ikan yang disesuaikan dengan aturan hukum adat laot, peningkatan kelembagaan Panglima Laot sebagai pemangku adat laot untuk kegiatan pengawasan di perairan Aceh serta pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang efisien, efektif dan ramah lingkungan.
Keyword: Hukum adat laot, pengelolaan perikanan, perairan Aceh

Judul: Sintesis Krisin dari Floroglusinol
Abstrak: Flavone is a class of flavonoid, widely distributed in vascular plants. Flavones containing hydroxyl groups at 5 and 7 position are quite important regarding their biological activities and their abiquity in nature. Flavone having hydroxyl groups only at position 5 and 7 or 5,7-dihydroxyflavone is known as chrysin. In this study, crude chrysin had been successfully synthesized in 3 steps from phloroglucinol as starting material. Phloroglucinol was acetylated with acetonitrile and HCl gas, resulting phloroacetophenone amount to 74%. Phloroacetophenone benzoylation with 4.5 equivalents of benzoyl chloride produced tribenzoyl phloroacetophenone in 103–107% of yield and the subsequent Baker-Venkataraman rearrangement of the ester by using KOH in dried pyridine produced crude chrysin, with conversion percentage of 71.62%. All synthetic products had been characterized by melting point and spectroscopically.
Keyword: