Judul: Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali: Analisis Kelembagaan Subak Dan Pakraman
Abstrak: Konversi lahan pertanian tidak terlepas dari situasi ekonomi secara keseluruhan. Situasi ekonomi yang menguntungkan di suatu wilayah selanjutnya akan mendorong terjadinya proses migrasi penduduk ke wilayah tersebut sehingga akan berdampak pada pergeseran lahan pertanian ke penggunaan lainnya. Penyebab pertama, kebijakan yang kontradiktif terjadi karena di satu pihak pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi, tetapi di sisi lain kebijakan pertumbuhan industri atau manufaktur dan sektor non pertanian lainnya justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanian. Penyebab kedua, cakupan kebijakan yang terbatas. Peraturan-peraturan tersebut di atas baru dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah atau akan merubah tanah pertanian ke non pertanian. Perubahan penggunaan tanah sawah ke non pertanian yang dilakukan secara individual/peorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut, di sisi lain perubahan fungsi lahan yang dilakukan secara individual secara langsung diperkirakan cukup luas. Dalam kenyataannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) justru merencanakan untuk mengkonversi tanah sawah beririgasi teknis menjadi non pertanian. Kelemahan lain penyebab konversi lahan pertanian adalah lemahnya peraturan perundangan yang ada, yaitu: (1) Objek lahan pertanian yang dilindungi dari proses konversi ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal kondisi fisik lahan relatif mudah direkayasa, sehingga konversi lahan dapat berlangsung tanpa melanggar peraturan yang berlaku; (2) Peraturan yang ada cenderung bersifat himbauan dan tidak dilengkapi sanksi yang jelas, baik besarnya sanksi maupun penentuan pihak yang dikenai sanksi; (3) Jika terjadi konversi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sulit ditelusuri lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menindak karena ijin konversi adalah keputusan kolektif berbagai instansi. Pembangunan yang mendominasikan pariwisata sebagai basis pertumbuhan akan menghadapi masalah bagi masyarakat lokal. Secara evolutif, hubungan antara wisatawan dengan masyarakat lokal menyebabkan terjadinya proses komersialisasi dari keramahtamahan masyarakat lokal. Pada awalnya wisatawan dipandang sebagai 'tamu' dalam pengertian tradisional, yang disambut dengan keramahtamahan tanpa motif ekonomi. Dengan semakin bertambahnya jumlah wisatawan, maka hubungan berubah terjadi atas dasar pembayaran, yang tidak lain daripada proses komersialisasi, dimana masyarakat lokal sudah mulai agresif terhadap wisatawan, mengarah kepada eksploitasi dalam setiap interaksi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Berkembangnya industri pariwisata modern, seperti maraknya villa, cottage, atau hotel telah mengubah struktur agraria dalam konteks penguasaan tanah dari makna tanah yang bersifat kolektif dalam organisasi produksi agraria subak menjadi makna tanah yang bersifat privat individualistik, manakala tanahtanah berubah peruntukannya menjadi hotel yang komersial, seperti yang terjadi di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kondisi ini mempengaruhi keberadaan subak yang basis filosofi agrarianya “kolektivitas” dalam pendistribusian air berubah menjadi disfungsional karena struktur agrarianya menjadi privat individualistik. Ketidakberfungsian subak melalui “proses individualisasi penguasaan tanah” menyebabkan laju konversi lahan pertanian dari peruntukan pangan ke non pangan (turisme) meluncur dengan hebat. Terkait dengan uraian permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) mengetahui peran stakeholder dan kelembagaan lokal dalam mencegah konversi lahan pertanian; (2) merumuskan model pengendalian konversi lahan pertanian yang berbasis kelembagaan lokal subak dan desa pakraman; dan (3) merumuskan arahan kebijakan bagi pemerintah daerah dan kelembagaan lokal subak dan desa pakraman dalam mengendalikan konversi lahan pertanian. Ketiga tujuan tersebut menggunakan berbagai data yang berasal dari pemerintah daerah, kelembagaan lokal (subak, desa pakraman), dan sumber data lainnya. Tujuan pertama penelitian dijawab dengan menggunakan analisis
Keyword: kelembagaan lokal (subak dan desa pakraman), konversi lahan pertanian, sistem dinamik, skenario, stakeholder

Judul: Typology and Strategy to Control Paddy Field Conversion in Rajeg sub-District Tangerang Regency
Abstrak: Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki sistem pertanian yang cukup baik dengan potensi tanah yang subur untuk sektor pertanian. Area lahan sawahnya diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah penyedia pangan di Indonesia. Kecamatan Rajeg merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang yang ditetapkan sebagai salah satu dari sembilan kecamatan lainnya sebagai wilayah lumbung pangan. Kebijakan yang telah dilakukan adalah adanya kajian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Konversi lahan menjadi ancaman dalam mewujudkan ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan oleh pemerintah yang lebih mengedepankan pembangunan yang bersifat fisik dan unsur ekonomi semakin mendukung terjadinya alih fungsi lahan. Secara signifikan, konversi lahan sawah dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan ketersediaan lahan sawah. Selain itu, berdampak juga pada kondisi sosial ekonomi penduduk yang berkerja di bidang pertanian. Hukum ekonomi pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari aktifitas dengan nilai land rent yang lebih rendah ke aktifitas-aktifitas dengan nilai land rent yang lebih tinggi. Nilai land rent pertanian selalu lebih rendah dibandingkan nilai land rent non pertanian. Selain land rent, status kepemilikan-penguasaan lahan juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya konversi khususnya pada lahan-lahan yang belum terdaftar dan belum tersertifikat, sehingga untuk mencapai tingkat keamanan dalam pemanfaatan lahan perlu menetapkan status kepemilikan-penguasaan lahan. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk, 1) menganalisa dinamika perubahan penggunaan lahan, 2) menganalisa pengaruh pola ruang dan status kepemilikan lahan terhadap jenis konversi penggunaan lahan, 3) menganalisa pola spasial konversi lahan sawah, 4) mengidentifikasi tipologi wilayah konversi lahan sawah di Kecamatan Rajeg. Dinamika perubahan penggunaan lahan dianalisis menggunakan metode overlay peta penggunaan lahan tahun 2005, 2010, dan 2015. Pengaruh pola ruang dan status kepemilikan lahan terhadap konversi penggunaan lahan dianalisis menggunakan peta RTRW kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, peta status kepemilikan lahan, dengan peta konversi penggunaan lahan dengan metode overlay. Analisis pola spasial konversi penggunaan lahan menggunakan metode Landscape Metric, Fragstat 4.2. Analisis tersebut hanya lakukan pada jenis konversi penggunaan lahan sawah di kawasan pertanian. Dasar dalam menentukan analisis tersebut adalah jenis konversi penggunaan lahan yang dapat mengancam produktivitas lahan sawah dan ketahanan pangan. Selanjutnya analisis terakhir yaitu melakukan pentipologian wilayah menggunakan metode spatial clustering. Hasil analisis tipologi wilayah digunakan sebagai dasar dalam menetapkan arahan pengendalian lahan sawah di Kecamatan Rajeg. Dinamika perubahan penggunaan lahan menghasilkan dua pola konversi penggunaan lahan di Kecamatan Rajeg yaitu lahan sawah berubah menjadi pertanian lahan kering (SWH-PLK), dan lahan sawah berubah menjadi lahan terbangun (SWH-LT). Pengaruh pola ruang dan status kepemilikan lahan pada pola konversi penggunaan lahan terluas yang dapat mengancam ketahanan pangan adalah SWH-LT-KP-UR (Pola konversi penggunaan lahan sawah menjadi lahan terbangun yang berada di kawasan pertanian dengan status kepemilikan lahan unregistered). Karakteristik jenis konversi penggunaan lahan sawah (SWH-LT-KP-UR) yaitu memiliki bentuk keanekaragaman yang bersifat heterogen dengan sebaran kerapatan patchnya hampir menyebar diseluruh areal lanskap (persebaran lahan terbangun semakin menyeluruh). Lahan terbangun yang terbentuk pada jenis konversi ini cenderung bersifat massif dan membentuk cluster., Tangerang Regency is one of the districts in Banten Province which has a fairly good agricultural system with fertile soil potential for the agricultural sector. The central government has prioritized the area
Keyword: penggunaan lahan, sawah, status kepemilikan lahan, tipologi, landscape metrics

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: