Judul: Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Kabupaten Bandung Di Era Otonomi Daerah
Abstrak: Eksploitasi sumberdaya alam selama ini telah membawa manfaat cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penambahan devisa dan investasi. Sekarang, kita berada pada masa reformasi dan desentralisasi yang menuntut adanya perubahan-perubahan mendasar dalam pemerintahan. Situasi ini diharapkan akan membawa pengelolaan sumberdaya alam ke arah pemerataan dan kesinambungan yang lebih baik. Kesalahan pengelolaan atau kebijaksanaan yang membingungkan akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada sumberdaya alam. Resiko yang dihadapi oleh kehutanan pada waktu ini banyak disebabkan oleh kebijaksanaan yang kurang didasari oleh pengetahuan yang cukup memadai dan cenderung tergesa-gesa dan ceroboh yang mementingkan tujuan jangka pendek dan kepentingan segelintir orang. Penelitian ini bermaksud mengkaji pendekatan pengelolaan hutan Kabupaten Bandung seiring dengan berubahnya pendekatan sistem pemerintahan dari sentralisasi kepada desentralisasi. Pada saat lanskap otonomi daerah menjadi sangat memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keragaman daerah, maka persepsi menjadi kata kunci yang berdampak sangat luas pada perilaku manusia. Dalam konteks lahirnya kebijakan-kebijakan di daerah (Kabupaten) yang dilakukan oleh para birokrat daerah, persepsi para birokrat menjadi faktor yang menentukan produk kerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode 1994 sampai 2003, sektor kehutanan merupakan sektor non basis terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung. Nilai shift share sub sektor kehutanan pada periode 1994-2003 berkisar dari 0,06-0,10 %. Sektor kehutanan menyumbang Rp. 4.191.690.000 -6.444.540.000 (harga konstan 1993) kepada PAD. Hasil penelitian ini juga menunjukkan masih terdapat perbedaan persepsi di antara stakeholders mengenai kebijakan yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Dan sebagian besar stakeholders menganggap, kebijakan Peningkatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PPHBM) sebagai prioritas utama.
Keyword: 

Judul: Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Kabupaten Sukabumi
Abstrak: Peran sektor kehutanan Kabupaten Sukabumi secara konvensional ditunjukkan oleh besaran persentase yang disumbangkan sektor ini terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai tambah bruto industri kehutanan masih tergabung di dalam subsektor Industri Pengolahan. Keadaan ini membuat peranan sektor kehutanan terlihat lebih rendah. Tujuan peneltian ini adalah menghitung kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi dan menemukan prioritas kebijakan pembangunan kehutanan dalam upaya peningkatan kontribusi sektor kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Sukabumi terhadap total PDRB Kabupaten Sukabumi pada tahun 2000 sampai 2011 berkisar 2,40% hingga 5,36%. Sektor kehutanan merupakan sektor basis di Kabupaten Sukabumi dengan nilai Location Quotient 1,05-1,44. Nilai Multiplier Effect berkisar 41,23 hingga 43,05. Sektor kehutanan Kabupaten Sukabumi berada dalam kondisi memiliki peluang dan kekuatan sehingga strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Urutan utama prioritas kebijakan adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan perluasan hutan rakyat, diikuti pengembangan ekowisata, penguatan industri, dan rehabilitasi lahan kritis….
Keyword: Forestry, RGDP, SWOT, AHP, Policy

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate