Judul: Penguatan institusi pengelolaan hutan alam produksi dalam rangka otonomi daerah di Maluku Tengah
Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran penguatan institusi pengelolaan hutan alam produksi di Maluku Tengah pasca pemberlakuan otonomi daerah. Penguatan institusi pengelolaan hutan dapat diwujudkan apabila kebijakan pengelolaan hutan dapat memperjelas transfer hak pengelolaan, pengaturan batas jurisdiksi dan aturan representasi yang efektif, minimasi biaya transaksi dan distribusi manfaat ekonomi (gross income) yang adil antar para pihak dan efektifnya penanggulangan illegal logging serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga kehutanan daerah. Kapasitas dan kapabilitas lembaga kehutanan daerah diketahui dengan melakukan analisis terhadap variabel sumberdaya birokrasi meliputi konfigurasi struktural nomenklaktural, sumberdaya manusia aparatur, proses manajemen publik dan teknologi organisasi. Dengan menggunakan analisis isi, dinilai beberapa komponen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan alam produksi. Struktur hak, batas jurisdiksi dan aturan representasi dianalisis hubungannya dengan perilaku dan kinerja dengan tabel analisis model Finsterbusch. Efektivitas kebijakan penanganan illegal logging dianalisis secara kausalitas, sedangkan distribusi manfaat ekonomi (gross income) pemanfaatan hutan alam produksi dianalisis secara diskriptif. Melalui analisis sumberdaya birokrasi, ternyata lembaga kehutanan daerah Maluku Tengah memiliki kelemahan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan hutan alam produksi karena konfigurasi struktural yang kaku, keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia aparatur, proses manajemen publik yang tidak transparan dan birokratis, serta terbatasnya teknologi organisasi. Substansi kebijakan daerah di bidang pengelolaan hutan alam produksi lebih ditujukan untuk melakukan redistribusi asset hutan kepada masyarakat dan daerah, sementara tujuan pokok pengelolaan hutan berupa memanfaatkan sekaligus melestarikan sumberdaya hutan belum diperhatikan. Kinerja pemanfaatan hutan lebih dominan pada aspek produksi, sementara upaya perlindungan stock hutan meliputi penataan batas wilayah kelola, pembinaan hutan dan pemenuhan tenaga teknis kehutanan kurang dari 25% sesuai yang ditetapkan dan hal ini merupakan adaptasi dari rendahnya strata hak pelaku usaha, tingginya peran pemerintah dalam aktivitas pemanfaatan hutan yang berimplikasi terhadap tingginya biaya transaksi. Tujuan redistribusi manfaat hutan kepada masyarakat lokal secara adil belum terwujud, karena kontraktor logging menerima manfaat sekitar sepuluh kali dari manfaat yang diterima masyarakat. Kebijakan penanggulangan illegal logging tidak efektif, tetapi justru menjadi insentif bagi pelakunya untuk tetap melakukannya. Secara umum orientasi kebijakan pengelolaan hutan alam produksi pasca pemberlakuan otonomi daerah di Maluku Tengah belum ditujukan untuk penguatan institusi pengelolaan hutan alam produksi, namun lebih ditujukan untuk menarik manfaat sumberdaya hutan ke daerah dengan titik tolak pemanfaatan hutan (kayu).
Keyword: Economic analysis, gross income

Judul: Model Dinamik Pengaturan Hasil Hutan Tidak Seumur  dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Daerah  (Studi Kasus IUPHHK PT. Bina Balantak Utama  Kabupaten Sarmi, Papua)
Abstrak: Pengelolaan hutan di Papua (Propinsi Papua) sudah berjalan kurang lebih tiga dekade dan kini mengarah pada pengelolaan hutan bekas tebangan. Dengan tujuan mengejar laju pertumbuhan ekonomi pemerintah telah memberikan ijin hak pengusahaan hutan kepada kurang lebih 54 perusahaan untuk mengelola hutan Papua yang luasnya kira-kira mencapai 31 juta hektar. Sejalan dengan perkembangan pemanfaatan hutan tersebut, pemerintah maupun masyarakat sebagai pemilik sumberdaya hutan belum mendapatkan manfaat yang optimal. Kontribusi yang diberikan sektor kehutanan terhadap ekonomi Papua selama tahun 1993-2003 hanya mencapai 6,7% (Pawitno 2003). Kebijakan-kebijakan baru pengelolaan hutan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek-aspek pengelolaan yang lestari. Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang lestari adalah pengaturan hasil hutan melalui penentuan jatah produksi tahunan (AAC, Annual Allowable Cutting) yang ditetapkan pemerintah. Namun penetapan tersebut sering tidak sesuai dengan kondisi spesifik lokal, sehingga menimbulkan pengelolaan hutan yang tidak lestari.
Keyword: Pengaturan Hasil Hutan, Papua, Hutan Tidak Seumur, Ekonomi Daerah, Kabupaten Sarmi

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: