Judul: Dampak Ketergantungan Perekonomian Provinsi Jambi Terhadap Sumberdaya Alam Tak Terbarukan (Pemberlakuan Kuota Ekspor Batubara)
Abstrak: Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi beberapa tahun terakhir tergolong cukup tinggi dan terus menunjukkan trend meningkat, bahkan diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun jika dilihat dari sumber pertumbuhan (source of growth), mesin pertumbuhan (engine of growth) yang menciptakan kinerja perekonomian tersebut adalah sektor primer dimana hampir 2 persen dari 7,16 persen laju pertumbuhan tahun 2008 merupakan pertumbuhan nilai tambah (value added) di sektor pertambangan dan penggalian. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan perekonomian Provinsi Jambi pada sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba) menjelaskan secara khusus bagaimana pemerintah daerah diberi keluasaan dalam mengelola batubara. Kebijakan otonomisasi daerah kabupaten/kota memunculkan sebuah fenomena dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada akhirnya kembali mengandalkan sektor primer yang berorientasi ekspor. Salah satu tujuan ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah untuk menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri (pasal 3). Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa mineral dan batubara sebagai sumberdaya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah (pasal 4). Pasal 5 UU No.4 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk kepentingan nasional pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri melalui pengendalian produksi maupun ekspor. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas pertahun setiap provinsi dan pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Meskipun pemerintah baru berencana menerapkan pembatasan ekspor batubara sebesar 150 juta ton pertahun setelah ditetapkannya peraturan pemerintah namun berbagai pihak yang terkait mulai mengambil tindakan antisipatif. Kekhawatiran akan sulitnya merealisasikan peningkatan konsumsi domestik menjadi alasan utama Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) berkeberatan menerima rencana pemerintah tersebut. Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah penghasil batubara sudah semestinya segera menyikapi hal ini dengan lebih cepat mengingat kontribusi ekspor batubara yang sangat signifikan sebagai sumber pertumbuhan. Jika pembatasan ekspor batubara benar-benar direalisasikan maka Provinsi Jambi harus mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi yang lain. Pembatasan ekspor batubara akan berakibat pada peningkatan surplus produksi (excess supply) jika dilihat dari kecenderungan tingkat produksi yang terus mengalami pertumbuhan. Secara proporsional maka pembatasan ekspor tersebut juga akan diberlakukan pada Provinsi Jambi sesuai peraturan pemerintah yang akan ditetapkan. Kelebihan produksi yang tidak dapat di ekspor harus dicarikan pangsa pasar baru dan solusi yang mungkin adalah pada peningkatan konsumsi lokal. Pengalihan surplus produksi batubara yang tidak dapat di ekspor menjadi bahan baku untuk membangkitkan energi listrik dapat dipilih sebagai salah satu solusi alternatif mengatasi dampak pemberlakuan kuota ekspor. Kebijakan ini diharapkan mampu mengeliminir dampak perlambatan kinerja ekonomi akibat pembatasan ekspor batubara sekaligus mengatasi krisis energi listri di Provinsi Jambi. Kelebihan produksi batubara yang tidak dapat diekspor (excess supply) dapat terjadi hanya jika jumlah produksi lebih besar daripada kuota ekspor yang ditetapkan pemerintah bagi Provinsi Jambi. Hal ini akan berbeda jika kondisi yang terjadi adalah
Keyword: 

Judul: Penerapan kebijakan domestic market obligation batubara dan implikasinya terhadap perekonomian indonesia: pendekatan pengganda social accounting matrix
Abstrak: Batubara memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Baik sebagai bahan bakar untuk industri-industri tertentu, bahan baku untuk proses produksi, maupun sebagai komoditas ekspor yang merupakan sumber devisa negara. Dengan sumberdaya dan cadangan yang berlimpah, produksi batubara Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahun. Sejalan dengan itu konsumsinya pun terus meningkat setiap tahunnya. Program pembangunan PLTU 10.000 MW yang menggunakan bahan bakar batubara telah membuat tren konsumsi batubara dalam negeri meningkat tajam. Sekitar 70 persen batubara pada pasar domestik terserap oleh sektor ketenagalistrikan. Hal ini membuat pemerintah harus melakukan upaya dalam menjaga ketersediaan pasokan batubara di dalam negeri, untuk menjamin ketersediaan energi listrik. Keputusan pemerintah untuk menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) pada industri pertambangan batubara tentunya akan memiliki pengaruh terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan industri batubara di Indonesia, mengetahui apa landasan dari kebijakan tersebut dan bagaimana respon pengusaha pertambangan, serta menganalisis dampak kebijakan penerapan DMO batubara pada kinerja perekonomian Indonesia, dilihat pada aspek alokasi sumberdaya (kapital, tenaga kerja), distribusi pendapatan institusi dan hubungan antar sektor produksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Social Accounting Matrix (Sistem Nerraca Sosial Ekonomi). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan software Microsoft Excel 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri batubara Indonesia mempunyai kinerja yang baik. Tren produksi dan ekspor batubara Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Indonesia menempati peringkat ke-enam produsen batubara terbesar di dunia dan eksportir ke-dua setelah Australia (World Coal Institute, 2008). Sejalan dengan hal itu, konsumsi dalam negeri pun selalu meningkat. Pemanfaatan batubara dalam negeri meliputi penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU, industri semen, industri kertas, industri tekstil, industri metalurgi, dan industri lainnya…
Keyword: Industri batubara, SNSE, DMO, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Peran Gambaran Leukosit terhadap Kesembuhan Luka antara H-Plasty dengan Linear Closure pada Kucing Lokal (Felis catus).
Abstrak: Skin wounds commonly seen in veterinary practice can be repaired with a variety of reconstructive choices such as skin flaps. The research purpose is to learn and understand the healing process between skin flap H-Plasty and linear closure in domestic house cats by observing leukocyte profiles. Six male cats divided into two groups were used of which open wounds of 2x2 cm were made on the skin of lateral thorax. In H-Plasty group, 1 cm parallel incisions were made on each sides of the defect, skin is undermined, advanced over the defect and sutured. In linear closure group, the elliptic defect was sutured across the widest part, continued by dividing each remaining segment in half with subsequent sutures. Blood was drawn of 1 ml from the medial saphenous vein for an alternating 3 days of a 12-day period and the profiles’ results were observed. Both flaps showed insignificant differences (P>0.05) in the profiles of segmented neutrophils, lymphocytes and monocytes whereas significant differences (p<0.05) was seen in the profiles of leukocytes, banded neutrophils and eosinophils when compared between observation time. The profiles’ results were all within reference range, therefore both skin flaps can be used to close wounds.
Keyword: cats, H-plasty, leukocyte profile, linear closure, wound healing