Judul: Analisis Nilai Manfaat dan Skema Insentif Perubahan Fungsi Hutan Rakyat Sebagai Kawasan Lindung (Studi Kasus Desa Cikondang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka).
Abstrak: Penetapan hutan rakyat di Desa Cikondang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka sebagai kawasan lindung berimplikasi pada perubahan pola pengelolaan hutan rakyat dari fungsi produksi menjadi fungsi lindung. Penetapan tersebut juga mengakibatkan perubahan hak kepemilikan yaitu hilangnya hak pemanfaatan kayu. Selain itu petani juga dilarang melakukan alihkan fungsi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan hak kepemilikan, mengestimasi nilai manfaat dan kerugian bagi petani dan lingkungan, mengestimasi nilai Willingness to Accept (WTA) petani akibat dari penetapan hutan rakyat sebagai kawasan lindung dan alternative bentuk insentif. pola pemanfaatan dan kelembagaan hutan rakyat sebagai kawasan lindung. Metode Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan survey, wawancara, observasi lapang dan dokumentasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik random sampling, jumlah responden sebanyak 116 petani. Analisis kualitatif digunakan untuk analisis perubahan hak kepemilikan dan alternative bentuk insentif, estimasi nilai manfaat dan kerugian diestimasi dengan metode productivity method, replacement cost dan benefit transfer dan analisis estimasi nilai WTA dengan metode dichotomous choice CVM. Hasil penelitian menunjukan penetapan hutan rakyat menjadi kawasan lindung mengakibatkan perubahan hak kepemilikan yaitu hilangnya hak pemanfaatan hasil hutan kayu walaupun hak kepemilikan lahan tidak berubah. Estimasi Nilai manfaat langsung hutan rakyat Desa Cikondang per tahun yaitu hasil hutan kayu sebesar Rp265.626.954,00, hasil hutan bukan kayu sebesar Rp24.421.000,00 dan jasa lingkungan sebesar Rp412.207.682,00. Nilai kerugian hasil hutan kayu diluar kayu bakar, akibat hilangnya hak pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut karena alih fungsi lahan dari produksi menjadi lindung. Nilai Willingness to Accept (WTA) petani hutan rakyat Desa Cikondang sebagai kompensasi hilangnya hak pemanfaatan hasil hutan kayu sebesar Rp3.775,00/pohon/bulan atau sebesar Rp45.300,00/pohon/tahun. Bentuk insentif dapat diterapkan berdasarkan zonasi kawasan lindung, yaitu insentif penuh diberikan pada pemilik hutan rakyat yang berada pada zona perlindungan sedangkan insentif sebagian dapat diberikan pada pemilik hutan rakyat pada zona pemanfaatan. Alternatif bentuk insentif lainya yaitu dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan.
Keyword: hutan rakyat, hak kepemilikan, kawasan lindung, Willingness to Accept (WTA), insentif

Judul: Model Pengembangan Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan Rakyat di Daerah Tangkapan Air Waduk Jatigede
Abstrak: Hutan rakyat memberikan berbagai manfaat baik manfaat lingkungan maupun ekonomi. Manfaat lingkungan hutan rakyat dalam suatu daerah aliran sungai, seperti hutan rakyat di daerah tangkapan air Waduk Jatigede, diantaranya sebagai pengendali ketersediaan air. Air merupakan public good sehingga keberadaan hutan rakyat memberikan manfaat kepada publik. Saat ini hutan rakyat cenderung baru ditujukan untuk manfaat ekonomi seperti produksi kayu dimana hasilnya dapat di klaim. Lahan hutan rakyat merupakan private property sehingga berimplikasi pada independensi dalam pengambilan keputusan pengelolaan pemiliknya. Independensi tidak hanya berpengaruh pada pengaturan waktu penebangan, tetapi juga berpengaruh terhadap keputusan jenis komoditas yang diusahakan, dan keputusan mempertahankan hutan rakyat atau tidak. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap fungsi hidrologisnya. Agar fungsi hidrologisnya dapat tetap terjaga, maka diperlukan insentif bagi pemilik hutan rakyat. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah skema pembayaran jasa lingkungan dengan tujuan agar hutan rakyat tetap dipertahankan keberadaannya sekaligus memberikan insentif bagi pemiliknya. Tujuan umum dari penelitian adalah terbangunnya model skema insentif pembayaran jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk hutan rakyat di daerah tangkapan air Waduk Jatigede. Tujuan tersebut dijabarkan dalam beberapa kajian yaitu 1) menganalisis pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap fungsi hidrologis di daerah tangkapan air Waduk Jatigede dengan luarannya adalah peran hutan rakyat dan penggunaan lahan lainnya, 2) menganalisis karakteristik kepemilikan lahan dalam kaitannya dengan tingkat kelayakan usaha hutan rakyat dan usaha berbasis lahan, persepsi terhadap hutan rakyat serta ketergantungan masyarakat terhadap lahan. Luarannya adalah tingkat kelayakan usaha hutan rakyat, persepsi dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lahan, dan 3) menganalisis modal sosial masyarakat dan potensi aksi kolektif dengan luarannya adalah tingkat modal sosial masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif berdasarkan kebutuhan masing-masing kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, semakin sedikit lahan yang tertutupi tanaman, maka semakin besar debit air sungai yang terjadi. Simulasi terhadap penurunan luas hutan rakyat di daerah tangkapan air Waduk Jatigede telah menyebabkan terjadinya peningkatan debit air, peningkatan surface runoff dan penurunan groundwater. Hal sebaliknya terjadi dimana peningkatan luas hutan rakyat dapat menurunkan jumlah debit air, menurunkan surface runoff dan meningkatkan groundwater. Hal ini menunjukkan bahwa hutan rakyat memiliki peranan dalam mengendalikan ketersediaan air. Bentuk pengelolaan lahan hutan rakyat di lokasi penelitian adalah lahan khusus ditanami kayu dan lahan pola agroforestry. Bentuk pengelolaan lahan lainnya adalah pola pengelolaan sawah, dan khusus palawija. Semua bentuk iii pengelolaan lahan menguntungkan dan layak untuk diusahakan (NPV > 0, BCR>1 dan IRR > dari tingkat suku bunga yang diharapkan). Perbedaan bentuk pengelolaan mengakibatkan perbedaan nilai parameter kelayakan finansial. Secara umum, nilai parameter NPV meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan dari produk yang dihasilkan. Parameter tingkat bunga pengembalian atas investasi (IRR) tertinggi adalah lahan sawah. Sedangkan parameter BCR menunjukkan bahwa pengelolaan lahan hutan rakyat dengan pola khusus kayu memberikan nilai yang paling tinggi. Meskipun hutan rakyat layak secara finansial dan dalam persepsi masyarakat memiliki manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial, namun kondisi tersebut belum menjamin tidak akan terjadi alih bentuk pengelolaan. Faktor pendorong alih bentuk pengelolaan hutan rakyat diantaranya nilai finansial yang lebih baik pada bentuk pengelolaan lahan lain serta jaminan pasar dari jenis kayu yang ditanam. Mayoritas pemilik hutan rakyat di lokasi penelitian
Keyword: hutan rakyat, Jatigede, kelembagaan, modal sosial, pembayaran jasa lingkungan

Judul: Parvovirus Pada Anjing
Abstrak: Penyakit ini menyerang anjing dari semua umur dan dari semua jenis anjing, ssrta bersifat sangat msnular dan sukar untuk diobati. Gejala yang menonjol dari penyakit ini adalah muntah dan diars, dimena muntahan msngandung busa dan diarsnya bsrdarah atau bercampur lendir. Dalam msndiagnosa penyakit ini harus hati-hati karena gejaIa-geja1anya tidak spesifik dan mirip dengan penyakit- psnyakit yang disebabkah oleh agen 1ainnya.
Keyword: