Judul: Studi konflik sosial antara masyarakat di sekitar hutan konservasi dengan pemegang HPHTI PT. Musi Hutan Persada
Abstrak: Hutan merupakan salah satu sumber kemakmuran masyarakat, yang mengandung unsur sumberdaya alam dan manusia yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan hutan negara, terdapat dua komponen pelaku yang memegang peranan penting yaitu perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan masyarakat sekitar kawasan. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat perbedaan dua komponen pelaku tersebut. Perbedaan pola tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya hutan baik diantara masyarakat itu sendiri maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir PT. Musi Hutan Persada dihadapkan pada persoalan konflik sosial dan lahan. Sebagian arcal realisasi tanaman HTI diklaim masyarakat (tercatat 100 kasus klaim lahan) dimana mayoritas masyarakat menuntut kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sosial masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis dan tipe konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan HPHTI. dan menganalisis pengaruh penanganan konflik terhadap eskalasi konflik. Penelitian ini dilaksanakan di hutan konservasi areal HPHTI PT. Musi Hutan Persada pada Bulan Agustus-September 2003. Responden adalah masyarakat Desa Suban Ulu. Alat yang digunakan adalah peta kerja, kamera, alat tulis, alat hitung dan daftar pertanyaan (kuisioner) yang diperlukan. Data yang dikumpulkan diperoleh dari berbagai sumber yaitu: PT. Musi Hutan Persada, masyarakat Desa Suban Ulu,dan lembaga sektoral atau institusi terkait yang berhubungan dengan penelitian. Dua jenis data yang dikumpulkan adalah data pokok dan data penunjang. Pengumpulan data menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Pengambilan contoh (Sampel) didasarkan pada keterwakilan atau representatif. Jumlah responden yang dipilih dan dijadikan obyek penelitian sebanyak 30 orang. Pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Sejarah konflik berawal dari masuknya HPHTI untuk mengelola kawasan hutan yang telah diusahakan masyarakat ternyata menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap perusahaan. Dalam mengelola kawasan hutan, perusahaan kurang memperhatikan keberadaan masyarakat dan perusahaan tidak mengakui hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Tanggapan responden terhadap kehadiran HPHTI PT. Musi Hutan Persada beragam, sekitar 20 responden (66,6%) menyatakan bahwa kehadiran HPHTI PT. Musi Hutan Persada membawa dampak positif sedangkan 10 responden (33,3%) menyatakan keberadaan HPHTI PT. Musi Hutan Persada membawa dampak negatif. Sekitar 23 responden (76%) menyatakan bahwa mereka memiliki ladang di sekitar hutan konservasi dan sekarang tidak dapat diusahakan lagi. Dalam melaksanakan kewajiban pembinaan terhadap masyarakat sekitar hutan, perusahaan hanya mengadakan pembinaan terhadap desa-desa binaan. Desa binaan atau desa trans mendapat bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Adanya perbedaan bantuan terutama menyangkut bantuan secara finansial memicu kecemburuan sosial masyarakat Desa Suban Ulu terhadap desa binaan...
Keyword: Hutan konservasi

Judul: Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Sarana Untuk Mendapatkan Kepastian Tenurial (Kasus di Areal Hutan Produksi Terbatas, KPHP Unit XVI Kab. Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi)
Abstrak: Lahan dan hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia, baik yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan memiliki keterikatan dan ketergantungan yang kuat terhadap fungsi dan keberadaan hutan. Berdasarkan identifikasi desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2009, tercatat bahwa dari 38.565 desa yang tercakup dalam perhitungan terdapat 9.103 desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (23,60%) sedangkan sisanya 29.462 desa (76,40%) berada diluar kawasan (Kemenhut, 2009). Dari data tersebut diatas dapat diperkirakan seberapa besar tingkat ketergantungan masyarakat terhadap produk dan jasa lingkungan yang dihasilkan hutan. Kebutuhan masyarakat akan lahan juga pada akhirnya membuat masyarakat mau tidak mau bergerak masuk kedalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Negara guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat dengan berbagai status dan pranata sosialnya melakukan klaim akan lahan hutan dan pada akhirnya berujung kepada konversi kawasan hutan untuk dijadikan areal pertanian/perkebunan. Konflik penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terus terjadi bahkan setelah era reformasi. Pada awal-awal reformasi masyarakat lebih berani untuk memberikan perlawanan dan menuntut kesetaraan hak dalam mengelola sumberdaya alam termasuk hutan. Keberanian masyarakat adat/lokal pada waktu itu tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dalam negeri Indonesia yang membuat semua orang merasa memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh hak yang sama dalam berbagai aspek tidak terlepas dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan. Akibatnya kondisi tutupan hutan semakin memburuk...dst
Keyword: lahan garapan, multi etnis, land market, deforestasi, HTR

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: