Judul: Minangkabau traditional authority and government bureaucracy: elite contestation in Budgeting Planning and Budgeting APBD In Rural Agriculture Sector, District Agam, West Sumatera
Abstrak: Gejala rendahnya anggaran pertanian, terjadi di Kabupaten Agam, dimana masyarakatnya sebahagian besar adalah petani serta masih pekat hidup dalam legitimasi Otoritas Tradisional Minangkabau (OTM). Hal ini cukup ganjil, mengingat pada era otonomi daerah ini, Kepala Daerah dan DPRD yang merupakan elite Birokrasi Pemerintahan (BP) dan yang memiliki otoritas melaksanakan perencanaan serta penganggaran APBD, dipilih langsung oleh rakyat yang justru sebahagian besar adalah petani. Dalam era ini pula, terdapat UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Pertanyaan penelitiannya kemudian adalah bagaimana peranan dan kontestasi antara Otoritas Tradisional Minangkabau (OTM) dengan Birokrasi Pemerintahan (BP) dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD di Kab.Agam? Hipotesis yang memandu penelitian ini adalah, jika Birokrasi Pemerintahan pola Weberian diterapkan dalam konteks otoritas tradisional yang masih kuat, maka akan terjadi kontestasi antara elite yang menyebabkan Birokrasi Pemerintahan pola Weberian tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah sosiologi sejarah dan semiotik-hermeneutik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi terlibat (participant observation) dan wawancara mendalam.
Keyword: 

Judul: IPB (Bogor Agricultural University)
Abstrak: Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membuka ruang sosial bagi proses demokratisasi dalam pembangunan wilayah. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) memperoleh kewenangan yang lebih besar untuk mengatur kehidupan ekonomi maupun politik di daerahnya masing-masing. Namun, karena lemahnya akuntabilitas politik, administratif, dan profesionalisme dari sebagian besar pemerintah daerah sebagai akibat dari bakumain (interplay) faktor ekonomi, politik dan budaya, maka kewenangan yang lebih besar dalam bidang ekonomi dan politik tersebut justru memicu korupsi di sementara daerah yang ditandai antara lain oleh munculnya Perda-Perda bermasalah. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor ekonomi politik dan budaya yang mempengaruhi korupsi dalam pembangunan wilayah pada era otonomi daerah di Indonesia.
Keyword: political economic, cultural factor, regional regulation, good governance, regional administration, East Kalimantan

Judul: Pembuatan Film Tipis Cu2ZnSnS4 sebagai Lapisan Penyerap Cahaya pada Sel Surya Menggunakan Metode Elektrodeposisi
Abstrak: Thin film of Cu2ZnSnS4 (CZTS) is an alternative semiconductor used as light absorber layer on solar cell. CZTS can replace silicon that commonly used as commercial semiconductor. The advantage of using CZTS as absorber layer is due to the abundance of its chemical composer on earth, and its high value of absorption coefficient. The absorber layer was made by using electrodeposition method on ITO glass substrates. The films were deposited at room temperature using potentiostatic mode with a potential of –1.05 V for 30, 45, and 60 minutes. After that, the films were annealed at two different temperatures, 180 ºC and 500 °C, for 45 minutes in N2/H2S atmosphere. Based on X-ray diffraction analysis, the polycrystalline thin film obtained fall into kesterite crystal phase. This type of crystal was obtained when the CZTS was annealed at 500 °C in H2S/N2 atmosphere. The value of optical band gap energy for the CZTS thin film was 2.2 eV with the film thickness about 1.228–6.366 μm. The sample of CZTS with electrodeposition time of 45 minutes and annealing temperature of 500 °C showed the best result and in conformity with absorber layers criteria for solar cells.
Keyword: semiconductor, ITO glass, CZTS thin film, electrodeposition