Judul: Manajemen tata usaha hasil hutan kayu Acacia mangium di TPN Jagabaya, BKPH Parung Panjang, KPH Bogor, Perum Perhutani
Abstrak: Manajemen tata usaha hasil hutan merupakan penerapan aspek-aspek manajemen ke dalam pelaksanaan tata usaha hasil hutan kayu. Aspek-aspek dari manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Pengertian dari tata usaha hasil hutan adalah suatu tatanan atau tata usaha dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, eksploitasi, pengolahan dan peredaran kayu. Penelitian tentang manajemen tata usaha hasil hutan kayu diharapkan dapat memunculkan wacana baru tentang pentingnya tata usaha kayu yang benar, terukur dan efisien dalam rangka pengawasan dan pengamanan setiap hasil hutan, termasuk kayu Acacia mangium. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami pelaksanaan manajemen tata usaha hasil hutan kayu Acacia mangium dan untuk mengukur prestasi kerja dari pelaksanaan tata usaha hasil hutan kayu di (Tempat Pengumpulan Kayu) TPN Jagabaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perbaikan pelaksanaan tata usaha hasil hutan kayu di TPN Jagabaya berdasarkan perbandingan antara pedoman dalam buku petunjuk teknis dengan pelaksanaan di lapangan, serta hasil dari pengukuran waktu kerja dan prestasi kerja untuk setiap pelaksanaan kegiatan tata usaha hasil hutan. Tata usaha hasil hutan mengiringi kegiatan-kegiatan teknis lapangan awal seperti penebangan, pembagian batang, penyaradan dan penumpukan kayu di petak tebang. Pelaksanaan tata usaha hasil hutan kayu di petak tebang berpedoman pada buku petunjuk teknis karya Engkon Taryono yang berjudul Tata Usaha Hasil Hutan di Petak Tebangan dan Kantor Asper yang direbitkan tahun 2000 oleh Biro Keuangan Perum Perhutani Unit III. Sedangkan pelaksanaan kegiatan tata usaha hasil hutan di TPN Jagabaya inengacu pada buku Petunjuk Praktis Teknik Pengaturan Hasil Hutan di TPK/TPN, diterbitkan oleh Biro Industri dan Pemasaran Perum Perhutani Unit III. Pada proses perencanaan dari kegiatan tata usaha hasil hutan kayu di TPN, dilaksanakan rapat oleh para petugas TPN yang terdiri dari Kepala TPN, Tata Usaha TPN, mandor penerima, mandor penyerahan dan mandor kapling untuk mempersiapkan alat-alat administrasi yang berupa balngko-blangko DK yang digunakan di TPN dan juga lay out TPN yang akan digunakan sebagai tempat penerimaan, penyortiran, penumpukan serta penyerahan kayu. Pelaksanaan kegiatan tata usaha hasil hutan kayu diawali dengan kegiatan penerimaan kayu oleh mandor penerima dan penguji kayu atau pembantu penguji. Hasil pencatatan dari kegiatan penerimaan ini dituliskan DK 304c atau Nota Penerimaan Sementara. Selanjutnya kegiatan fisik pembongkaran kayu dari truk dilakukan oleh blandong. Penyortiran kayu setelah kayu dibongkar dilakukan oleh penguji dan pembantu penguji. Penyortiran dilakukan berdasarkan kelas diameter, kelas panjang dan kelas mutu. Kemudian kayu-kayu yang telah disortir baru bisa...
Keyword: Acacia mangium, Manajemen

Judul: Praktek Tata Usaha Hasil Hutan di Tempat Pengumpulan Khusus (Tpkh) Gunung Bunder, KPH Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (Studi Kasus Magang di Petak 9c, Resort Polisi Hutan Gunung Bunder, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Leuwiliang)
Abstrak: menerapkan manajemen pohon. Berdasarkan hasil studi kasus tata usaha hasil hutan pada eksploitasi kayu di petak 9c, RPH Gunung Bunder, BKPH Leuwiliang, KPH Bogor disarankan agar merubah pengelolaan hutan pinus yang semula manajemen pohon menjadi manajemen petak. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa hal: 1. Mandor tebang tidak perlu berada di petak tebang untuk mencatat hasil produksi kayu tetapi dapat dilakukan di TPKH dan diadministrasikan ke dalam OK 302. 2. OK 316 tidak perlu dibuat karena fungsinya telah digantikan OK 302. 3. Penggunaan OK 304b tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan sebaiknya diganti dengan Oaftar Penghelaan Kayu Kayu Tak Bernomor. 4. OK 328 yang menerangkan persediaan kayu di TP sebaiknya tidak digunakan lagi dan selanjutnya digunakan OK 309/KIN, karena letak TP juga merupakan letak TPKH. 5. Pada OK 309/KIN maupun OK 310 perlu ditambahkan asal petak tebang. 6. Pada OK 310, surat bukti penambahan OK 304b diganti dengan Oaftar Penghelaan Kayu Tak Bernomor. Pada kenyataannya sebagian biaya eksploitasi kayu (upah pikul) dibayar oleh pembeli kayu sehingga harga kayu yang seharusnya adalah upah pikul sesuai tarip Perhutani ditambah biaya pikul yang dibayarkan oleh pembeli. Oalam rangka mengevaluasi hasil tebangan maka OK 302 harus dikoreksi dengan daftar her kleml daftar hasil klem.
Keyword: 

Judul: A Continuous Vaccination Strategy in the SVIR Epidemic Model
Abstrak: Vaccination is conducted to minimize the spread of a disease. The vaccination is usually done several times within a fixed time interval. In the SVIR model, it is assumed that individuals do not get immediate immunity following a vaccination program. So according to process of vaccination on SVIR model, there are two strategies, i.e. the continuous vaccination strategy (CVS) and the pulse vaccination strategy (PVS). In this study, only the CVS strategy in epidemic model SVIR is considered. Results of the study indicate that dynamics of the CVS system depends on the basic reproductive number. If the basic reproductive number is less than one, then the disease-free fixed point is asymptotically stable. It means that the disease will eventually disappear from the population. Conversely, if the basic reproductive number is greater than one, then the endemic fixed point is asymptotically stable, which means that the disease will remain exist in the population. Simulation result shows that the vaccination would minimize the spread of disease by reducing the basic reproductive number. If the time for the vaccinated recipients to obtain the immunity, as well as a possibility of vaccinated recipients to be infected are neglected, then the disease will be eradicated. This condition is called an over-evaluating effect of vaccination.
Keyword: