Judul: Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat: Kasus KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh.
Abstrak: Hutan mangrove yang berada pada penguasaan negara mempunyai karakteristik sebagai sumber daya milik bersama (common pool resources/CPRs) cenderung mengalami kerusakan dari waktu ke waktu, rentan terhadap eksploitasi sehingga akan mengancam kelestariannya. Karenanya, pengelolaannya memerlukan kelembagaan yang efektif yang mampu mengatur dan mengendalikan prilaku individu dalam masyarakat atau organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga yang hadir ditingkat tapak yang terkait dengan tatanan aturan main yang menjamin pemanfaatan yang efisien dan lestari dalam upaya memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai penyelenggaraan hutan di tingkat tapak, memungkinkan mengidentifikasi keberadaan, meningkatkan kapasitas, dan penguatan kelembagaan lokal dalam wilayahnya, serta kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumber daya hutan, sehingga proses pengakuan hak, ijin maupun kolaborasi lebih mungkin dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memformulasikan kelembagaan pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat untuk mendapatkan model kelembagaan pengelolaan mangrove yang lestari, dan dijabarkan menjadi tujuan khusus yang perlu dikembangkan di KPH Wilayah 3, (2) merumuskan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh KPH untuk menurunkan eskalasi konflik di dalam area pengelolaannya, (3) mengetahui kedudukan atau posisi dan peran dari stakehoder dengan berbagai tingkat kepentingan dan pengaruh mereka dalam pengelolaan mangrove, dan mengetahui stakeholder yang mempunyai pengaruh besar serta pola interaksi yang terbangun di dalam jaringan, dan (4) menganalisis interaksi para aktor dalam jaringan dengan pendekatan kekuasaan yang memberikan kontribusi untuk membangun hubungan kepercayaan dan kerjasama dalam jaringan. Penelitian ini dilaksanakan di KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dengan responden yang terpilih dengan metode purposive. Narasumber penelitian adalah informan kunci yang ditentukan secara snowball. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan strategi tipologi menggunakan kerangka kerja IAD Ostrom (2005), analisis stakeholder (Reed et al.2009), analisis jaringan (Borgatti et al. 2002) dan analisis kekuasaan (Krott et al. 2014). Hasil analisis kelembagaan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di KPH wilayah 3 Provinsi Aceh menunjukkan bahwa kelembagaan di tingkat lokal mempunyai aksi kolektif yang besar dan memenuhi karakteristik pengelolaan CPRs lestari, dibandingkan dengan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) skema pemerintah. Kerjasama pengelolaan mangrove yang ditunjukkan KPH dan masyarakat Desa Pusung Kapal (DPK) merupakan solusi terhadap masalah non excludability dan substractability. Keberlanjutan kelembagaan akan tercapai dengan melibatkan aksi kolektif lokal melalui penerapan prinsip-prinsip: adanya iii aturan main berlandaskan norma masyarakat setempat; adanya organisasi pengelola yang berkuasa memberikan penghargaan dan sanksi dan diakui serta dihormati masyarakat; adanya resolusi konflik melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hak kepemilikan yang dimiliki masyarakat Desa Pusung Telaga Tujuh (DPTT) adalah hak akses dan hak pemanfaatan yang terbatas, kecuali masyarakat DPK dan masyarakat HKm ditambah hak pengelolaan dan hak membatasi. Walaupun demikian, dengan aturan tak tertulis yang dimiliki masyarakat DPTT mempunyai hak membatasi (exclusion right) orang-orang di luar kelompok dalam pemanfaatan mangrove. KPH telah melakukan langkah maju dengan mengadopsi pendekatan baru dalam pengelolaan mangrove, yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat DPK. Di mana secara tak langsung dengan perjanjian tersebut KPH telah mengakui sekumpulan hak yang dimiliki masyarakat DPK kecuali hak mengalihkan (alienation rights). Dengan demikian adanya pengakuan ini (legitimate) merupakan insentif yang kuat bagi masyarakat DPK dalam mengelola sumber daya mangrove. Analisis pemangku kepentingan digunakan untuk memahami prospek reformasi, dan cara-cara di
Keyword: Kelembagaan, konflik, pemangku kepentingan, jaringan kekuasaan

Judul: Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan (Kasus UPT KPH Bulungan Unit VIII Kalimantan Utara).
Abstrak: Mangrove memiliki peran penting dalam kehidupan spesies baik yang berada di darat maupun perairan. Keberadaannya menghadapi tekanan yang cukup besar terutama sebagai akibat dari kegiatan antropogenik yaitu konversi menjadi tambak dan lahan pertanian serta penebangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi masyarakat mengenai mangrove, menganalisis hubungan antara persepsi dan partisipasi masyarakat tentang pengelolaan mangrove, dan merumuskan strategi pengelolaan mangrove berkelanjutan dengan pelibatan masyarakat. Konsep partisipasi menurut Pretty digunakan untuk mengetahui tipologi partisipasi yang ada di lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di tiga desa yaitu Salimbatu, Sekatak Bengara dan Liagu Kabupaten Bulungan. Data yang dikumpulkan meliputi kondisi vegetasi, persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove. Pada pengukuran vegetasi, lokasi pengamatan terbagi atas bentuk pemanfaatan eksploitatif dan noneskpolitatif dengan total petak contoh sebanyak 30 petak. Pengumpulan data sosial dilakukan melalui wawancara terstruktur terhadap 83 responden dan wawancara semi terstruktur terhadap 9 informan kunci. Jumlah jenis mangrove yang ditemukan di lokasi penelitian sebanyak 13 jenis. Vegetasi pada area dengan intervensi manusia yang relatif rendah menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan area lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai index keanekaragaman jenis, nilai indeks kekayaan jenis dan luas bidang dasar. Jenis yang mendominasi pada lokasi pengamatan yaitu Rhizophora mucronata dan Rhizophora apiculata. Penilaian manfaat mangrove oleh responden adalah sebagai habitat bagi spesies akuatik dan terestrial, penyedia produk perikanan dan pelindung dari gelombang dan angin. Responden di Salimbatu dan Liagu sebagian besar memiliki persepsi positif terhadap mangrove. Sebaliknya, responden di Sekatak Bengara sebagian besar memiliki persepsi negatif. Hal ini diduga terjadi karena lokasi desa dan alternatif mata pencaharian. Sebagian besar responden menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pengelolaan mangrove. Akan tetapi dari aspek pengetahuan, sebagian besar responden tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan mangrove. Persepsi responden dan kesiapan untuk berpartisipasi menujukkan korelasi nyata (rs = 0.37; p= 0.001). Skor yang diperoleh dalam analisis SWOT yaitu -0.24 dan -0.10 yang menunjukkan posisinya pada kuadran IV. Kelemahan utama dalam upaya pengelolaan mangrove yaitu terbatasnya pengetahuan mengenai fungsi dan peran mangrove. Keterbatasan anggaran menjadi ancaman utama dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan. Alternatif strategi dalam mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman tersebut diantaranya adalah penguatan kapasitas KPH selaku pengelola kawasan di tingkat tapak serta masyarakat dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan.
Keyword: hutan mangrove, partisipasi masyarakat, pengelolaan lestari, persepsi

Judul: Elektrodeposisi Film Tipis Semikonduktor Cu2ZnSnS4 (CZTS) pada Substrat Kaca ITO
Abstrak: Semiconductor Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin film that can be used as absorber layers on solar cell module was made via electrodeposition method. CZTS thin film was electrodeposited on the surface of a silicate glass coated with a thin layer of indium tin oxide (ITO). Deposition process was done using potentiostatic mode at room temperature with a potential of 1.05 V for 30, 45, and 60 minutes, followed with annealing the film at 2 different temperatures, 500 ºC using furnace and 180 ºC using hot plate, both treatments for 45 minutes in N2/H2S atmosphere. The X-ray difractograms were analyzed using Match 2 program and showed that the CZTS thin films had kesterit crystalline structure, with a low percentage of CZTS phase. The thin film also contained secondary phases such as Cu2S, ZnS, and SnS. The obtained CZTS thin films had a thickness between 1.039 and 1.676 μm. Absorption study showed that the band gap energy of CZTS thin films which was annealed using furnace ranged from 1.50 to 1.52 eV, whereas that annealed using the hot plate was not observed. The band gap energy value showed that CZTS thin films can be used as sunlight absorber layers on solar cell. The formation of CZTS crystal film on this investigation was effectively performed using furnace annealing process at a temperature of 500 ºC with deposition time of 45 minutes.
Keyword: Thin film, Electrodeposition, Cu2ZnSnS4