Judul: Analisis model vessel monitoring system ( Vms ) dalam pengawasan kapal penangkap ikan di Indonesia
Abstrak: Sumber daya perikanan dinilai bersifat “mampu pulih” (renewable), namun keberadaannya bukan tidak terbatas. Agar sumber daya ikan tetap lestari maka upaya penangkapan harus dijaga melalui pengawasan. Sistem yang dapat memantau seluruh kapal sekaligus dengan kemampuan wilayah pemantauan tidak terbatas adalah VMS . Sebagai Negara anggota FAO yang memiliki sumberdaya ikan cukup besar maka selayaknya Indonesia bertanggung jawab melakukan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem pengawasan kapal ikan dengan menggunakan model VMS, merumuskan strategi penerapan model VMS yang cocok bagi pemerinah dan pengusaha ditinjau dari aspek manfaat dan biaya, dilakukan dengan metode analisis SWOT dan AHP (Analytical Hierarchy Process) serta Game Theory kepada lima pakar dan praktisi kelautan - perikanan. Melalui beberapa indikator evaluasi terhadap kebijakan penerapan VMS dapat disimpulkan bahwa Penerapan VMS di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil atau belum efektif, terutama berkaitan dengan: (1) Kemampuan teknologi VMS belum optimal, (2) Infrastruktur penunjang dan SDM belum lengkap, (3) Adanya penolakan dari pengusaha. Masih terdapat perbedaan persepsi antara pengusaha dan Pemerintah ( DKP) terhadap kebijakan penerapan VMS. Target 1500 kapal yang ikut VMS tidak tercapai, dan dari 1323 yang ikut VMS hanya 39,9% atau sebanyak 528 kapal saja yang dapat di monitor. Prioritas terhadap kapal dengan alat tangkap Pukat Ikan dan Pukat Udang juga belum optimal. Pengusaha berpendapat kebijakan penerapan VMS tidak bermanfaat dan justru merugikan. Setelah dilakukan analisis AHP, ternyata terdapat pilihan prioritas model strategi yang berbeda bagi pengusaha dan pemerintah. Prioritas model strategi yang paling sesuai bagi pengusaha dari segi manfaat dan biaya adalah model Strategi Sistem Pembebanan Biaya VMS, dengan nilai skor paling tinggi dibanding dua strategi lainnya (3,9636), dan strategi yang paling sesuai bagi Pemerintah adalah model Strategi Penegakan Hukum dan Kemampuan Pengawasan. (skor 0,5663). Hasil analisis ”Game Theory” menunjukkan bahwa Model Strategi Sistem Pembebanan Biaya VMS memberikan hasil yang maksimal bagi pemerintah dan pengeluaran biaya yang minimal bagi pengusaha. Dibanding dengan negara Peru, maka pungutan biaya usaha perikanan di Indonesia termasuk mahal. Di Peru untuk seluruh biaya (Izin, Alat VMS, Airtime, dan pemeliharaan) adalah sebesar $200, karena itu pilihan model strategi sistem pembebanan Biaya VMS yang dapat meringankan pengusaha perlu dipertimbangankan.
Keyword: Cost and benefit, Strategic model, Analytical Hierarchy Process, Model Compliance, Model Siswasmas, Model Co-management, Analisis SWOT, Game theory analysis

Judul: Development of a Conceptual Model of an Intelligent Fishing Surveillance System at IFMA 711
Abstrak: Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan salah satu permasalahan pengelolaan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang terdiri atas perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Keterbatasan pengawasan oleh Pemerintah Indonesia, baik sarana prasarana maupun kondisi sumber daya manusia pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 merupakan kendala yang dihadapi. Selain itu, pengawasan saat ini juga belum didukung dengan teknologi pengawasan yang terintegrasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik illegal fishing, kondisi objektif terkini dan kebutuhan sistem cerdas pengawasan, merancang model kombinasi pemanfaatan teknologi pengawasan dan optimasi pengawasan, serta merumuskan model konseptual sistem cerdas untuk menjawab tantangan pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711. Penelitian menggunakan metodologi pendekatan sistem, yaitu Hard System Methodology (HSM) dan Soft System Methodology (SSM). Aspek kajian meliputi aspek teknologi, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik illegal fishing di WPPNRI 711 dilakukan oleh kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam dan Malaysia, serta kapal perikanan Indonesia (KII). Pada tahun 2021-2022, KIA Vietnam melakukan illegal fishing di perairan ZEE Indonesia di dalam garis batas landas kontinen. KIA Malaysia melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia namun di luar garis landas kontinen. Sedangkan KII melakukan illegal fishing di perairan teritorial. Pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 menghadapi beberapa permasalahan, yaitu: (i) penggunaan teknologi pengawasan masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 saat ini, (ii) sarana dan prasarana pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 terbatas dan belum mencukupi kebutuhan pengawasan saat ini, (iii) sumber daya manusia yang berperan langsung dalam pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 masih dalam kategori kurang, dan (iv) kebijakan berupa peraturan perundang- undangan dan struktur lembaga pengawasan di tingkat daerah masih kurang. Salah satu hal yang perlu menjadi prioritas untuk mengatasi permasalah tersebut adalah pengembangan teknologi pengawasan yang didukung dengan sistem cerdas. Hasil penelitian mengungkapkan sistem cerdas pengawasan yang dibutuhkan yaitu: (i) mampu menjembatani komunikasi antara kapal pengawas dengan pesawat udara pengawas, dan juga dengan pusat pemantauan kapal perikanan di kantor pusat KKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Batam, dan Stasiun PSDKP Pontianak, (ii) mampu mendeteksi seluruh kapal perikanan yang melakukan illegal fishing di WPPNRI 711, serta (iii) mampu menganalisis dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat serta menyampaikan peringatan dini pelanggaran kepada nakhoda/pemilik kapal. Komunikasi yang terintegrasi antar subsistem pengawasan penangkapan ikan akan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan. Selain itu, penggunaan teknologi lain untuk memperkuat teknologi pemantauan kapal perikanan yang saat ini digunakan juga menjadi hal prioritas. Untuk memperkuat pengawasan, maka model kombinasi teknologi pengawasan dilakukan melalui pemilihan teknologi dengan mempertimbangkan aspek teknis, biaya, dan sosial. Berdasarkan aspek teknis, maka teknologi radio direction finder (RDF) memiliki peluang tertinggi, selanjutnya visible infra-red imaging radiometer suite (VIIRS) menempati urutan kedua, dan virtual takeoff landing (VTOL) drone menempati urutan ketiga. Sementara itu, apabila dipertimbangkan berdasarkan aspek biaya, maka RDF berada diprioritas pilihan pertama, kemudian urutan prioritas kedua yaitu VIIRS serta diperingkat ketiga, yaitu VTOL drone. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan aspek sosial maka RDF menempati urutan pertama dan VTOL drone menempati urutan kedua, serta VIIRS menempati urutan ketiga. Berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan
Keyword: sistem, pengawasan, penangkapan, ikan

Judul: Transisi Fasa Materi Hadronik ke Materi Kuark pada Inti Bintang Neutron.
Abstrak: Bintang neutron terdiri dari beberapa lapisan yang disusun oleh materi nuklir yang berbeda dengan kerapatan yang semakin tinggi ketika mendekati pusat bintang. Inti luar bintang neutron disusun oleh materi hadronik (nukleon, lepton, dan hyperon), sedangkan inti dalam bintang neutron disusun oleh kuark-kuark bebas (up, down, strange) yang saling berinteraksi. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari bagaimana transisi dari inti luar ke inti dalam bintang neutron dengan menggunakan pendekatan RMF (Relativistic Mean Field) untuk materi hadronik dan CIDDM (Confined Isospin Density Dependent Mass) untuk materi kuark. Tekanan transisi diperoleh ketika potensial kimia barion materi hadronik dan materi kuark bernilai sama. Nilai tekanan transisi dengan parameter SU6-TM1 sekitar 87 MeV/fm3 dan diperoleh massa maksimum bintang neutron yaitu 1.92M dengan jari-jari sekitar 8.62 km. Nilai tekanan transisi dengan parameter SU6-G2 sekitar 53 MeV/fm3 dan massa maksimum bintang neutron yaitu 1.88M dengan jari-jari sekitar 8.16 km. Jenis transisi fasa adalah orde satu ditandai dengan diskontinuitas dalam kerapatan energi (adanya mixed phase). Parameter-parameter pada model nuklir yang digunakan menyebabkan perbedaan kekakuan persamaan keadaan (EOS) dari materi hadronik dan materi kuark sehingga nilai tekanan transisi dari fasa hadronik ke fasa kuark juga berbeda.
Keyword: bintang neutron, persamaan keadaan, transisi fasa