Judul: Kajian Konflik Kawasan Hutan di BKPH Bogor KPH Bogor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
Abstrak: Luas kawasan hutan yang dikelola oleh BKPH Bogor adalah 9 257.22 ha, dan sekitar 3 417.43 ha mengalami konflik, artinya hampir 38.74% kawasan hutan BKPH Bogor mengalami konflik yang cukup kompleks. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebaran konflik di BKPH Bogor, menganalisis konflik di BKPH Bogor, serta mengetahui cara penyelesaian konflik di BKPH Bogor. Lokasi dan responden dipilih secara purposive, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan baik dari petugas maupun dari masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, disesuaikan dengan kelengkapan data. Kemudian dilakukan analisis karakteristik konflik. Konflik di BKPH Bogor dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu konflik lahan dan konflik tenurial, yang tersebar di tiga RPH, yaitu RPH Babakan Madang, RPH Cipayung dan RPH Cipamingkis. RPH yang memiliki konflik lahan terbanyak dan terluas adalah RPH Babakan Madang, sedangkan RPH dengan konflik tenurial terbanyak dan terluas adalah RPH Cipamingkis. Berdasarkan kronologisnya, terdapat 4 konflik yang dilatar belakangi kebutuhan ekonomi, 2 konflik dilatar belakangi lemahnya sistem pemerintahan Desa dan KPH, dan 1 konflik yang dilatar belakangi adanya pelanggaran kerjasama dan lemahnya sistem pemerintahan Desa dan KPH. Berdasarkan bentuk konfliknya terdapat 6 konflik terbuka dan 1 konflik mencuat. Berdasarkan durasinya konflik lahan bersertifikat memiliki durasi konflik paling lama, sedangkan kasus konflik paling cepat diselesaikan yaitu kopi illegal. Berdasarkan aktor-aktor utama yang terlibat terdapat 5 konflik vertikal dan terdapat 2 konflik vertikal dan horizontal. Cara penyelesaian konflik yang telah diselesaikan dengan negosiasi yaitu pembuatan pernyataan atau perjanjian kerjasama. Sedangkan konflik yang belum selesai akan melalui negosiasi dan melalui jalur pengadilan.
Keyword: karakteristik konflik, kawasan hutan, konflik, kronologis konflik

Judul: Manajemen Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Konsep PHBM di KPH Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah)
Abstrak: Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999, salah satu penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang ditunjang dengan pemerataan/keadilan dan keberlanjutan. Yang satu Cara mencapainya adalah dengan mengoptimalkan berbagai fungsi hutan, misalnya konservasi, perlindungan, dan produksi untuk memperoleh manfaat ekologi, sosial, budaya dan perekonomian dengan keseimbangan dan kondisi kekal. Namun kenyataan/fakta menunjukkan hukum kehutanan tidak berjalan dengan baik, pemerintah mendominasi manfaat hutan sementara masyarakat masih kurang merasakan manfaatnya. terkadang, itu tidak setara Situasi ini menjadi pemicu konflik yang melibatkan Perhutani dan masyarakat. Itu Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis sejarah, sumber konflik dan juga aktornya yang terlibat dalam konflik sumber daya hutan di Desa Tanggel, Pengelolaan Hutan Unit (FMU) di Randublatung, (2) menganalisis Implementasi dan peran/fungsi PHBM sebagai salah satu penyelesaian konflik, (3) menganalisis dan memahami kondisi masyarakat persepsi tentang PHBM dalam sistem hutan negara. Penelitian ini dilakukan di KPH Desa Tanggel Randublatung Kabupaten Blora, datanya diperoleh dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, respondennya adalah anggota LMDH Tanggel Desa. Hipotesis yang diajukan secara umum menunjukkan penerapan Collaborative Hutan Pengelolaan (CMF) menjadi salah satu solusi konflik sumber daya hutan. Itu Hasil penelitian menunjukkan, konflik terjadi/berasal dari situasi ketimpangan negara pada tahun 1998, yang menyebabkan perampokan kayu oleh masyarakat, dari situlah Perhutani menerapkan konsep CMF. Konsep tersebut dimaksudkan sebagai resolusi konflik. Secara teknis pelaksanaan fungsi CMF menunjukkan hasil yang baik, namun secara sosial CMF masih mempunyai banyak permasalahan terutama ketimpangan lahan dan uang dari hasil panen itu dibagikan dalam kelompok. Berdasarkan situasi tersebut, Perhutani harus membenahi sistem PHBM dan Mudah-mudahan masyarakat bisa merasakan tujuannya.
Keyword: Conflict forest resources, Conflict management of forest resources, Collaborative forest management

Judul: Membran Komposit Kitosan-Zeolit untuk Aplikasi Direct Methanol Fuel Cell
Abstrak: Direct methanol fuel cell (DMFC) is a fuel cell that utilize methanol as the fuel source. The electrolyte membrane used in the DMFC system in this research was chitosan-zeolite composite membrane. The composite membrane was synthesized with chitosan-zeolite composition variation of 1:1, 1:2, 1:3, and 2:1. The membranes were analyzed by Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR) and scanning electron microscope, and for the specific gravity. Membrane performances were tested with methanol uptake, methanol permeability, conductivity, and potential difference in the DMFC system. The FTIR spectrum showed no formation of new functional groups inducating that the composite membrane was a result of physical mixing. Morphological analysis showed that the membrane was nonporous. Chitosan-zeolite 1:3 composite membrane had the highest specific gravity and methanol uptake, 1.4226 g/mL and 41.44%, respectively. The highest proton conductivity was showed by the 1:2 chitosanzeolite composite membrane, namely 7.2946× 10-7 S/cm. Based on this research results, chitosan-zeolite composite membrane can be applied in DMFC system.
Keyword: