Judul: Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor
Abstrak: Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari KSN Jabodetabekpunjur memiliki tiga fungsi strategis yaitu sebagai penyangga DKI Jakarta, daerah konservasi untuk Metropolitan Jabodetabek, serta daerah pengembangan pertanian. Penduduk Kabupaten Bogor yang semakin meningkat diiringi meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan usaha menyebabkan terjadinya konversi lahan, sehingga yang terjadi penggunaan lahan tidak sesuai dengan RTRW. Oleh karena itu pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor harus dikendalikan agar sejalan dengan RTRW. Tujuan utama penelitian ini adalah menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, dengan tujuan antara yaitu menganalisis jenis penggunaan lahan, kepemilikan lahan, izin lokasi, dan tingkat hirarki; mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang berdasarkan persepsi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisis spasial untuk mendapatkan jenis penggunaan lahan, kepemilikan lahan, izin lokasi, serta evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang. Tingkat hirarki wilayah diperoleh dari analisis skalogram dan analisis korelasi untuk mengetahui hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang. Faktor-faktor ketidaksesuaian berdasarkan persepsi masyarakat diperoleh dari analisis wawancara lapang, serta analisis deskriptif dari keseluruhan hasil dilakukan untuk merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil analisis diketahui jenis penggunaan lahan Kabupaten Bogor berupa sawah, perkebunan, permukiman, semak/belukar/lahan kosong, tegalan, hutan, industri, dan tubuh air. Luas Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 71,88% luas kabupaten, sebesar 38% sudah terdaftar di BPN yang dominan berupa Hak Milik. Izin lokasi tahun 2000-2015 sebesar 11% luas kabupaten, didominasi peruntukan perumahan. Hasil analisis skalogram yaitu Hirarki I (8 kecamatan), Hirarki II (12 kecamatan), dan Hirarki III (20 kecamatan), kecamatan Leuwiliang memiliki IPK tertinggi. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang sebesar 38,06% sesuai, 15,56% tidak sesuai, sisanya 46,39% belum terlaksana dimana penggunaan lahan masih dapat berubah sesuai dengan rencana pola ruang. Semakin tinggi hirarki wilayah, maka nilai ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang juga semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang berdasarkan persepsi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya perizinan, kebutuhan tempat tinggal, adanya fasilitas umum dan aksesibilitas, penggunaan telah ada sebelum rencana pola ruang ditetapkan, berpindahnya kepemilikan lahan, dan fasilitas pertanian kurang mendukung. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan menerapkan 4 instrumen pengendalian baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan selama ini, yaitu perizinan, peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, dan pemberian sanksi. Selain itu perlunya sosialisasi kebijakan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala.
Keyword: ketidaksesuaian, pengendalian, penggunaan lahan, rencana pola ruang

Judul: Analisis Keselarasan Penggunaan Lahan dan Arahan Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor.
Abstrak: Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga (hinterland) berpotensi mengalami proses perkembangan akibat aktivitas di Ibu Kota Jakarta. Proses perkembangan tersebut berdampak pada pertambahan jumlah penduduk dan pada akhirnya menyebabkan persaingan pemanfaatan ruang. Saat ini Kabupaten Bogor baru saja merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2005-2025 menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.11 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi jenis penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Cibinong, Cileungsi, dan Cigudeg Kabupaten Bogor, (2) menganalisis keselarasan penggunaan lahan eksisting terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, (3) menganalisis pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui empat instrumen pengendalian, (4) menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, serta (5) menyusun arahan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Penelitian dilaksanakan pada tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Cibinong, Cileungsi, dan Cigudeg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah digitasi on screen untuk menginterpretasi jenis penggunaan lahan, query untuk mengelompokkan keselarasan penggunaan lahan, dan sampling nonprobabilitas melalui pendekatan purposive sampling untuk menentukan responden wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 14 jenis penggunaan lahan di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor. Jenis penggunaan lahan paling luas di Kecamatan Cibinong dan Cileungsi adalah permukiman dengan luas masing-masing 2.855,06 ha di Kecamatan Cibinong dan 2.766,42 ha di Kecamatan Cileungsi, sedangkan jenis penggunaan lahan paling luas di Kecamatan Cigudeg adalah hutan seluas 10.276,01 ha. Kecamatan Cibinong memiliki keselarasan penggunaan lahan yang paling tinggi, yaitu sebesar 67,17% jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya yang hanya memiliki keselarasan penggunaan lahan dibawah 50%. Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor dilaksanakan hanya dengan dua instrumen yaitu perizinan dan sanksi, sedangkan dua instrumen lainnya belum dilaksanakan. Terdapat banyak faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, salah satunya yaitu kebutuhan akan keterlibatan banyak pihak. Arahan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruangnya adalah segera menyusun peraturan zonasi serta memberi insentif dan disinsentif agar pemanfaatan ruang kedepannya memiliki keselarasan yang lebih tinggi terhadap pola ruang RTRWnya.
Keyword: Instrumen Pengendalian, Keselarasan, Pelaksanaan Pengendalian, Pola Ruang

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: