Judul: Pengaruh Perubahan Kebijakan Kehutanan terhadap Pengurusan Hutan di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Abstrak: Peraturan Perundangan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal dengan kondisi alam yang tetap lestari. Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan perubahan khususnya dalam bidang kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi tupoksi instansi kehutanan tingkat pusat dan tingkat daerah di Provinsi Jawa Barat serta di Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan organisasi yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan kegiatan dan anggaran terhadap kegiatan pengurusan hutan rakyat, serta mengevaluasi perubahan kebijakan terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengambilan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dishut Prov Jabar, CDK Wilayah I dan Distanhorbun Kab Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan dan tupoksi yang secara jelas ditujukkan untuk mengurusi hutan rakyat. Pada kegiatan dan anggaran untuk pengurusan hutan rakyat semakin menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih memperhatikan pengurusan hutan negara dibandingkan pengurusan hutan rakyat. Terbentuknya CDK Wilayah I membuat pengurusan hutan di Kabupaten Bogor semakin tidak diperhatikan.
Keyword: Hutan rakyat, kebijakan, perubahan kebijakan

Judul: Pengaruh Perubahan Kebijakan Kehutanan terhadap Pengurusan Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Barat dan CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur.
Abstrak: Hutan rakyat mempunyai peran penting terhadap petani hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap sektor kehutanan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi pengaruh perubahan peraturan perundangan tersebut terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur, serta Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan. Analisis isi terhadap perundangan yang berhubungan dengan hutan rakyat, tupoksi instansi terkait, dan tupoksi CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada peraturan perundangan dan tupoksi yang secara jelas menyatakan tentang hutan rakyat. Berdasarkan analisis perbandingan jumlah kegiatan dan anggaran huta rakyat sangat sedikit dibandingkan dengan kegiatan dan anggaran untuk hutan Negara. Pemerintah lebih memperhatikan hutan Negara dibandin hutan rakyat.
Keyword: Hutan rakyat, Kebijakan, Perubahan kebijakan

Judul: Membran Komposit Kitosan-Natrium Alginat untuk Aplikasi Direct Methanol Fuel Cell
Abstrak: Composite of chitosan and sodium alginate can be utilized as base material of proton exchange membrane (PEM). The composite membranes were produced by various concentrations of chitosan-sodium alginate, namely 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 4:3, 5:3, and 6:3 (% b/v). The composites were characterized by using Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR), scanning electron microscope (SEM), and were tested for the performance as PEM from the proton conductivity obtained by using impedance spectrometer. The FTIR spectrum indicated the NH3C group at 1637.29 cm-1 and symmetrical COO group at 1253.68 cm-1 indicating interactions between chitosan and sodium alginate. SEM micrographs showed that the composite membrane was nonporous. Composite membrane with 3:5 chitosan-sodium alginate composition had the highest proton conductivity, namely 9.594 × 10-7 S/cm. Based on this research results, chitosan-sodium alginate composite membrane can be applied well in direct methanol fuel cell system.
Keyword: