Judul: Kajian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (Samsat) Kota Jambi
Abstrak: Penyediaan biaya untuk menjalankan pemerintahan merupakan titik kritis dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Sistem pemerintahan yang sentralistik pada masa pemerintahan Orde baru mengakibatkan ketergantungan yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah terhadap pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Propinsi Jambi, PAD disumbangkan lebih dari 80 persen oleh Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kondisi ini menyebabkan PKB dan BBNKB menjadi strategis, dan mengharuskan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi mengelolanya secara optimal. Walaupun mampu menjadi penyumbang terbesar dari PAD, namun PKB dan BBNKB sebagai salah satu bentuk dari kualitas informasi yang dihasilkan, dan dikumpulkan melalui mekanisme SAMSAT, masih memerlukan suatu kajian mengenai implementasi sistem Informasi manajemen yang telah dilakukan. Agar diperoleh hasil yang maksimal maka seluruh sumberdaya informasi harus dapat dikelola seoptimal mungkin, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kualitas informasi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna akhir. Untuk itu perlu dikaji hasil implementasi dari Sistem Informasi Manajemen yang dilaksanakan di Kantor SAMSAT, apakah sumberdaya informasi yang digunakan telah mampu memenuhi kriteria sebagai kualitas informasi yang baik. dst....
Keyword: SAMSAT Kota Jambi, Sistem Informasi Manajemen, PKB, BBNKB, Sumberdaya sistem informasi, kualitas informasi, importance perfomance analysis, tingkat pelaksanaan, tingkat kepentingan, tingkat kesesuaian

Judul: Strategi Peningkatan Kesiapan Aparatur Pemerintah Kota Bogor dalam Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Abstrak: Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam upaya peningkatan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib sesuai dan taat dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa, salah satu penyebab adanya 12 kasus yang menunjukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun 2015 adalah belum tersedianya sistem informasi dan pelaporan yang memadai. BPK merekomendasikan kepada Pemkot Bogor untuk menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan versi akrual dan mempersiapkan kemampuan aparatur pengelola laporan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Bogor mulai mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu SIMDA Keuangan versi akrual. Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis tingkat kesiapan aparatur dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor; (2) Menganalisis efektifitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor; dan (3) Merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan aparatur Pemerintah Kota Bogor dalam implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama dan kedua penelitian ini adalah metode deskriptif, dan tujuan kertiga menggunakan metode analisis SWOT. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner dan wawancara dan data sekunder berupa data statistik dan laporan. Hasil penelitian ini adalah: (1) salah satu upaya agar implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana menjadi lebih baik adalah dengan cara meningkatkan kesiapan aparaturnya. Tingkat kesiapan aparatur pemerintah Kota Bogor dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berada pada kriteria siap tetapi masih perlu peningkatan; (2) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah cukup efektif membantu petugas penatausahan keuangan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah; (3) upaya peningkatan kesiapan aparatur pemerintah Kota Bogor dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai dengan strategi S-O (agresif) yaitu dengan strategi peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengguna sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kompetensi.
Keyword: kesiapan aparatur, sistem informasi, pengelolan keuangan, strategi

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: