Judul: Estrous Synchronization in Garut Sheep (Ovis aries) with Prostaglandin and Progesterone.
Abstrak: Penelitian tentang sinkronisasi estrus dilakukan pada 25 ekor domba Garut betina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian hormon dan karakteristik tanda-tanda estrus. Sinkronisasi dilakukan dengan hormon prostaglandin F2α (PGF2α) dan progesteron. Hewan dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas 15 ekor domba yang disinkronisasi menggunakan PGF2α dua kali penyuntikan dengan selang waktu 11 hari dan kelompok kedua terdiri atas 10 ekor domba dipasang implant progesteron CIDR selama 12 hari. Pengamatan estrus dan karakteristiknya dilakukan dengan memasukkan pejantan pengusik satu hari setelah penyuntikan kedua PGF2α dan satu hari setelah implant dicabut yang dilakukan tiga kali sehari pada pukul 08.00-11.00, 12.00-14.00 dan 16.00-18.00 selama lima hari berturut-turut. Hasil penelitian menunjukan bahwa respon estrus kelompok PGF2α lebih besar dibandingkan kelompok progesteron (86,67% vs 70%). Onset estrus pada kelompok progesteron lebih cepat dibandingkan kelompok PGF2α (38 jam vs 60 jam 25 menit; P<0,05). Lama estrus kelompok PGF2α dan progesteron tidak berbeda nyata (31 jam 18 menit vs 33 jam 38 menit; P>0,05). Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas estrus kelompok progesteron lebik baik dibandingkan PGF2α.
Keyword: 

Judul: The Responses of Estrous to PGF2α Injection and The Study of Fetus Development through Ultrasonography used as a Diagnosis of Early Pregnancy in Garut Sheep (Ovis aries).
Abstrak: Domba garut merupakan ternak yang sangat potensial sebagai bagian dari sektor usaha peternakan nasional. Domba ini mempunyai keunggulan dalam kemampuan adaptasi, memiliki bobot badan rata-rata di atas domba lokal Indonesia lainnya, dapat melahirkan anak lebih dari satu (prolific) dan tidak mengenal musim kawin. Domba garut jantan yang baik performansinya digunakan sebagai domba seni ketangkasan, sehingga mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Manajemen peternakan domba di Indonesia masih dilakukan secara tradisional khususnya pada pemeriksaan kebuntingan. Hal ini sering terjadi di domba-domba betina yang diduga bunting tetapi ditunggu-tunggu sampai beberapa bulan kebuntingan tidak juga melahirkan anak. Kehilangan waktu untuk menghasilkan anak menunjukan potensi reproduksi domba tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada negara-negara maju penghasil ternak domba, penggunaan sarana diagnostik ultrasonografi sudah menjadi alternatif pilihan, mengingat keuntungan ekonomi yang diperoleh dengan adanya diagnosa kebuntingan yang sedini mungkin. Diharapkan dengan induksi estrus dan pemeriksaan kebuntingan dini setelah perkawinan alami pada domba garut dengan ultrasonografi dapat memberikan informasi yang lebih baik dan akurat dalam penentuan status kebuntingan, sehingga mampu meningkatkan populasi domba di Indonesia.
Keyword: 

Judul: Kajian Persyaratan Penempatan Jabatan Struktural Eselon Iv dan Iii Di Dinas Kebakaran Dki Jakarta
Abstrak: Dinas Kebakaran Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah perangkat pelaksana Pemerintah DKI Jakarta dalam bidang pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya di wilayah Ibukota Jakarta. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebakaran DKI memiliki kewenangan dan tanggung jawab, sumberdaya, dana, sarana, prasarana dan personil yang memerlukan keahlian dan keterampilan, peralatan dan perlengkapan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 1980 Juncto Nomor 11 tahun 1986. Dimensi dan kompleksitas permasalahan kebakaran, dalam hal ini adalah kebakaran. kota merupakan salah satu bencana bagi di wilayah Kota DKI Jakarta. Terjadinya kebakaran kota semakin lama semakin bertambah seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Tingginya insiden-insiden yang terjadi pada beberapa periode belakangan ini, baik variasi jenis maupun penyebab dan akibat kerugian yang ditimbulkannya, memperlihatkan kecenderungan yang juga semakin meningkat yang secara keseluruhan masih merupakan kerugian yang langsung dapat dihitung, belum termasuk kerugian tak langsung sebagai akibat terjadinya insiden-insiden tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kebakaran DKI Jakarta selaku organisasi yang berkompeten dalam penanggulangannya harus mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang berada dalam kondisi yang baik dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTЕК), menghadapkan Dinas Kebakaran DKI Jakarta kepada berbagai permasalahan, terutama masalah rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masalah ini dirasakan oleh masyarakat karena adanya kebijakan zero growth sampai tahun 2000 oleh Menteri Pembinaan Aparatur Negara, sehingga membawa konsekuensi logis bagi unit instansi masing-masing untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada. Usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja harus disertai dengan pendidikan dan pelatihan atau dengan perpaduan pandangan antara karyawan dengan pimpinan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif, pembinaan efektivitas kerja ke arah pengaturan dan pengusahaan secara maksimal dengan penempatan karyawan atau pegawai atas prinsip penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat (tke right man on the ringt job). Dalam upaya tersebut di atas, Dinas Kebakaran DKI Jakarta telah membuat standar jabatan dengan mengacu kepada National Fire Protection Association (NFPA). Namun demikian, standar jabatan tersebut berbenturan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Pememerintah DKI Jakarta. Benturan tersebut diantaranya adalah untuk karier dalam jabatan struktural Eselon IV dan III harus mengikuti dan lulus dari Diklat ADUM (Administrasi Umum) dan SPAMA (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama). Hal ini tentunya membawa dampak tersendiri bagi Dinas Kebakaran DKI Jakarta dan mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 1986 mengenai struktur organisasi Dinas Kebakaran DKI Jakarta, sebagai 'ujung tombak Dinas Kebakaran adalah Kepala Kepala Suku Dinas Kebakaran di lima Wilayah Kotamadya. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknisnya, pejabat-pejabat tersebut hendaknya dibekali kemampuan manajerial dan kemampuan tehnik sebagai fire fighter (petugas pemadam kebakaran) dan penguasaan wilayah kota untuk pengawasan penanggulangan kebakaran. Keberhasilan Dinas Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan tercapai apabila didukung oleh peran sumberdaya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran sumberdaya manusia dalam tugas operasional Dinas Kebakaran, maka perlu diupayakan adanya suatu rancang bangun sistem pengembangan karier melalui kajian persyaratan penempatan jabatan struktural Eselon IV dan III di Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang di atas dan
Keyword: Jabatan Struktural, Dinas Kebakaran