Judul: Strategy for Increasing the Absorption of Revenue Sharing Fund of Reforestation Fund in East Kalimantan Province Government
Abstrak: Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) adalah salah satu sumber pendapatan daerah dari sumber daya alam sektor kehutanan. Namun demikian, pemerintah daerah saat ini memiliki kendala dalam memanfaatkan dana tersebut. Dalam kurun 2017-2019, dari Rp2.47 triliun yang disalurkan pemerintah kepada provinsi, masih ada sisa sebesar Rp1.4 triliun. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penerima DBH DR terbesar di Indonesia. Jumlah dana yang diterima rata-rata Rp170 miliar per tahun atau 23 persen dari total nasional. Meski demikian, serapan anggarannya masih rendah yaitu 31.24 persen. Hal ini berdampak pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan terhambatnya kinerja program prioritas seperti rehabilitasi hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan 1) Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dan implementasi DBH DR, 2) Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab rendahnya DBH DR berdasarkan persepsi stakeholder, dan 3) Merumuskan strategi meningkatkan penyerapan DBH DR pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan di Jakarta dan Kalimantan Timur pada April hingga Desember 2022 melalui studi literatur, wawancara dan survey. Survey dilakukan kepada stakeholder kunci dari Pusat, Pemda, dan masyarakat untuk mengetahui persepsi mereka dan diolah dengan aplikasi NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan, DBH DR yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi, namun masih terkendala dari sisi penyerapan anggaran yang belum maksimal. Belum maksimalnya serapan menyebabkan adanya sisa DBH DR dan menjadi SiLPA serta tidak tercapainya beberapa output prioritas seperti capaian rehabilitasi hutan dan lahan. Faktor yang mempengaruhi penyerapan DBH DR antara lain peraturan teknis DBH DR dinilai belum mengakomodir kebutuhan daerah, lambatnya proses pemetaan nomenklatur kegiatan, dan penggunaan DBH DR yang belum tepat sasaran. Guna mengatasi rendahnya serapan DBH DR di Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan atau regulasi menjadi faktor penting dalam mendorong perencanaan DBH DR yang baik dan memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan DBH DR. Namun demikian, prasyarat substansi kebijakan tersebut harus dapat mengakomodir kebutuhan daerah dan sinkron dengan ketentuan perundang-undangan yang lain. Di sisi lain, untuk menghasilkan perencanaan yang maksimal dalam menyerap DBH DR, dibutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai peraturan DBH DR. Strategi meningkatkan penyerapan DBH DR pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah 1) Sinkronisasi kebijakan dan tata waktu perencanaan DBH DR di tingkat pusat dan daerah, 2) Penggunaan DBH DR diarahkan untuk membiayai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti perhutanan sosial dan prioritas pembangunan daerah lainnya, dan 3) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola DBH DR di daerah terkait peraturan teknis yang berlaku.
Keyword: Pengelolaan Keuangan Publik, Dana Bagi Hasil, Dana Reboisasi

Judul: Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pasca Melemahnya Sektor Pertambangan
Abstrak: Sektor pertambangan merupakan sektor unggulan yang menopang pertumbuhan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur. Akan tetapi sejak melemahnya harga batubara, mengakibatkan perekonomian di Kalimantan Timur mengalami kelesuan, padahal struktur ekonomi Kalimantan Timur masih mengandalkan sektor pertambangan. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya kemampuan pembiayaan Pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah terus meningkat. Ukuran kinerja keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan melihat kemampuan daerah membiayai pemabngunan melalui Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak bergantung lagi dari dana pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan khusus penelitian iniadalah: (1) Menganalisis kinerja keuangan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur; (2) Menganalisis pengaruh melemahnya sektor pertambangan batu bara terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur; (3) Menganalisis pengaruh melemahnya sektor pertambangan batu bara terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; (4) menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur pada instansi yang berkaitan langsung dengan kinerja keuangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung terhadap responden yang dipilih dengan metode purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan dokumen yang didapat dari instansi terkait. Data dianalisis dengan rasio kemandirian, rasio kemampuan daerah dan rasio efektivitas PAD. Untuk perumusan strategi dilaksanakan dengan AHP dan dijabarkan dalam perancangan kegiatan. Hasil yang didapat dari penelitian ini (1) Rasio kemandirian berada pada tingkat delegatif, Rasio kemampuan berada pada nilai baik sedangkan pada rasio efektivitas PAD memperoleh hasil efektif, (2) Faktor yang mempengaruhi secara nyata pertumbuhan ekonomi di Kalimatan Timur berdasarkan hasil regresi data time series adalah harga energi batubara dan APBD, (3) Faktor yang mempengaruhi secara nyata kinerja keuangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah PAD, Dana Perimbangan dan PMA, (4) Strategi yang didapat dengan AHP dalam rangka Peningkatan Kinerja Keuangan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur adalah dengan melakukan inovasi pelayanan untuk meningkatkan PAD.Inovasi menjadi sesuatu yang mutlak dalam pelayanan publik, sebab apapun kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus merespon dengan cepat dan tepat. Melalui inovasi diharapkan menjadi salah satu cara untuk mendorong percepatan pembangunan secara efektif dan efisien.
Keyword: harga batubara, kinerja keuangan, pad, strategi peningkatan kinerja keuangani indica

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: