Judul: Pemanfaatan wheat bran dalam pakan ikan mas Cyprinus carpio
Abstrak: Two experiments were conducted to evaluate the effect of wheat bran as a partial replacement of soybean meal and corn meal in the diet of common carp Cyprinus carpio. In these experiments, four experimental diets contained 0%, 10%, 20%, or 30% wheat bran were used. In experiment I, a triplicate experiment was conducted using fish with an initial body weight of 23 ± 0,13 g. Fish were cultured in floating net cage with size of 2 x 2 x1 m3 at Cirata lake, with a density of 250 fish/cage. Fish fed on the diet at satiation for 60 days. In experiment II, the diets were subjected to indirect digestibility test by using 0,05% Cr2O3 as a tracer. Two groups of fish with an initial body weight of 6 ± 0,12 g and 50 ± 0,18 g were held in aquaria 60 x 40 x 40 cm3 at density of 20 fish/aquaria. Feces were collected daily, 60 minutes after feeding, feces collection were done for 15 days. The results showed that utilization of wheat bran from 0 to 30% in the diet was not significantly affected the growth performance of fish, including protein retention, feed efficiency and daily growth rate. Those growth performance were in the range of 20,16 – 20,69%, 35,79 – 38,63%, and 93,44 – 98,03% respectively. Regardless of fish size, it was also found that protein digestibility of the diet was decreased when wheat bran was used in the diet at level of 20% or more. Based on the calculation of the price of diet to produce 1 kg of fish, it was found that the diet contain 20% of wheat bran had the most lowest production cost. It can be concluded that wheat bran can be used as a partial replacement of soy bean meal and fully replacement of corn meal for common carp up to 30%.
Keyword: 

Judul: Kajian tepung bungkil biji karet (TBBK) Hevea brasiliensis sebagai bahan baku pakan benih ikan mas
Abstrak: This research was conducted to study rubber seed meal (Hevea brasiliensis) as a candidate of plant protein source in diet for common carp fry (Cyprinus carpio Linn). This study were divided into 2 experiments: digestibility and growth. Processed rubber seed meal (pRSM) and unprocessed (upRSM) were subjected to digestibility experiment and Cr2O3 at level of 0.05% was used as a tracer. The faeces were daily collected 30-60 minutes after feeding for 14 days. Dry matter, protein, phosphorus and calcium were used as digestibility parameters. Four treatment diets with isoprotein (30%) were used to evaluate growth performance index. Diet P1 have not contained protein come from pRSM. Diet P2 and P3 contained 50 and 75% of protein come from pRSM. Diet P4 contained 50% of protein come from upRSM. Completely randomized design with 4 treatments and 3 replicates were used to this experiment. Common carp fry 2.19 ± 0.005 g was entered to 18 aquariums at 20/aquarium and feed tested diet at satiation for 40 days of culture period. The evaluated parameter were survival rate, feed consumption, feed efficiency, relative growth, protein and lipid retention, water/lipid/glycogen liver content and hepatosomatic index, histological and haematological blood. The result showed that common carp fry relatively better digested pRSM than upRSM. Moreover, the increasing of protein percentage from pRSM until 50% resulted best growth perfomance indicator and haemotological blood parameter. It is concluded that pRSM can be used as protein source up to 50% in diet common carp fry.
Keyword: 

Judul: Paradoks Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Konstruksi Dan Transformasi Sosial Komunitas Adat Ammatoa Kajang
Abstrak: Penetapan Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka babak baru tradisi berdesa Perbedaan menonjol dalam Undang – Undang Desa terletak pada asasnya, Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah berasaskan desentralisasi-residual berkedudukan sebagai pemerintahan di bawah sistem pemerintahan kabupaten/kota. Sementara, Undang – Undang Desa berkedudukan berasaskan rekognisi-subsidiaritas sebagai pemerintahan masyarakat. Undang – Undang Otoda menempatkan desa di bawah kontrol dan kewenangan pengaturan pemerintahan kota sedangkan Undang – Undang Desa baru ini memberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur kelembagaan dan masyarakatnya sendiri. Undang – Undang ini pula memberikan hak politik kepada masyarakat mengatur dirinya berdasarkan asal – usulnya disebut rekognisi dan desa memiliki kewenangan lebih luas menyelenggarakan pemerintah disebut subsidiaritas Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis konstruksi sosial pemerintah dan Komunitas adat dalam pengimplementasian asas rekognisi dan subsidiaritas Undang – Undang Desa terhadap komunitas Ammatoa Kajang dalam pembangunan, (2) Mengidentifikasi posisi Komunitas Adat Ammatoa Kajang dalam praktik – praktik pembangunan, (3) Menerangkan pola transformasi sosial yang berlangsung dari tahun 2004 – 2017 dalam komunitas Ammatoa Kajang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yang digunakan yakni studi kasus, etnografi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan Fokus Group Discussion (FGD). Sementara, data sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu, profil desa, dan Badan Pusat Statistik. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snowball yang memahami implementasi Undang – Undang Desa dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Dari kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 26 informan yang terdiri dari 14 orang anggota komunitas Adat Ammatoa Kajang, Pihak pemerintah terdiri dari 9 orang, dan Lembaga Swadaya Pemerintah terdiri dari 3 orang. Penelitian ini dimulai dari pada bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2019 yang berlokasi di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menemukan implementasi Undang – Undang Desa di Desa Tanah Towa menunjukkan konstruksi sosial rekognisi yang paradoks antara pihak pemerintah dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Paradoks konstruksi sosial rekognisi ketika yakni (1) aspek budaya, negara tidak menjadikan pasang (pesan, wasiat, risalah, dan amanah) sebagai sistem pengetahuan dan praktik kebudayaan dalam kelembagaan pendidikan formal, (2) aspek politik negara masih mempertahankan warisan orde baru sebagai sistem tatanan lama tetap dipertahankan sebagai sistem pemerintahan integral antara pemerintahan formal (desa administratif) dan pemerintahan adat menyatu dalam satu bentuk pemerintahan yakni pemerintahan formal desa. Di dalam Undang – Undang Desa sendiri sebagai tatanan tradisi baru berdesa menempatkan kelembagaan adat di bawah sistem pemerintahan formal, (3) pada aspek ekonomi komunitas adat Ammatoa Kajang masih ditempatkan sebagai objek pembangunan dan pengembangan ekonomi dan bertentangan dengan ajaran pasang, (4) aspek hukum, komunitas adat Ammatoa Kajang masih memiliki sistem hukum yang masih hidup, (5) rekognisi diberikan melalui penguatan kohesivitas dan soliditas masyarakat melalui program – program gotong royong. Paradoks Konstruksi Sosial Keberadaan elite kognitif di dalam masyarakat menyebabkan gap atau kesenjangan kepentingan dalam proses pengaturan kemasyarakatan. Gap kepentigan dan realitas konstruksi sosial terhadap Undang – Undang Desa secara ekspresif tidak nampak ke atas permukaan. Diskursus Undang – Undang Desa khususnya asas rekognisi – subsidiaritas terkait perubahan status desa adat dan penyusunan regulasi dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun
Keyword: Undang – Undang Desa, Konstruksi Sosial, Posisi sosial, Transformasi sosial