Judul: National monitoring, control and surveillance design system for marine development in Indonesia
Abstrak: Wilayah perairan laut Indonesia kaya akan sumberdaya alam dan memiliki posisi strategis dalam perdagangan serta pelayaran internasional.Keadaan ini memancing pihak-pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi dan memanfatkannya secara ilegal. Kerugian Indonesia dari kegiatan-kegiatan ilegal ini sangat besar jumlahnya. Untuk mengantisipasi kegiatan pelanggaran hukum ini perlu diterapkan suatu sistem keamanan di laut. Sistem keamanan di laut di masa depan seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan kekuatan yang dimiliki oleh berbagai instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut tersebut. Sinergi ini harus tercermin dari struktur organisasi, mekanisme dan prosedur serta pelibatannya di laut. Salah satu bentuk nyata dari strategi tersebut adalah diberlakukannya sistem monitoring, control and surveillance nasional. Di Indonesia sistem MCS telah mulai dirintis untuk dilaksanakan, namun masih bersifat parsial dan sektoral. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dengan pendekatan kesisteman untuk menyusun suatu desain sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia. Fokus permasalahan dalam studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan MCS di Indonesia pada saat ini dan kendala-kendala yang dihadapi serta membandingkan dengan pelaksanaan MCS di negara-negara lain di dunia sebagai patok duga. Dari analisis existing condition pada saat ini dan dengan membandingkan dengan negara-negara lain di dunia dalam pelaksanaan MCS dalam bidang kelautan, dapat dik etahui posisi Indonesia pada saat ini yang ternyata masih berada pada level yang rendah.Untuk meningkatkan kondisi ini Indonesia harus meningkatkan landasan operasional MCS dan selanjutnya meningkatkan pelaksanaan MCSnya. Dari analisis kebutuhan MCS dengan menggunakan expert judgment dan studi kepustakaan, didapat faktor-faktor kunci MCS untuk meningkatkan kinerja sistem MCS nasional. Untuk meningkatkan kinerja MCS Indonesia, perlu adanya pembenahan aspek lisensi dan legislasi. Adapun kebijakan nasional yang perlu diterapkan dalam pengembangan MCS nasional adalah : (1) Pengembangan sistem MCS secara terintegrasi, (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan integral yang komprehensif dalam penanganan MCS, (3) Penerapan good governance dalam pelaksanaan MCS, (4) Pengembangan kerjasama internasional untuk memperkuat pelaksanaan operasional sistem MCS, (5) Peningkatan kinerja operasional MCS untuk pengakuan internasional, (6) Pembentukan sistem kelembagaan dalam pelaksanaan MCS kelautan, (7) Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan dan membentuk Coast Guard Indonesia.
Keyword: MCS, Benchmarking, Design system, Expert judgment, Coast Guard, Analisis SWOT, Kebijakan Maritim Naional Indonesia

Judul: Analisis model vessel monitoring system ( Vms ) dalam pengawasan kapal penangkap ikan di Indonesia
Abstrak: Sumber daya perikanan dinilai bersifat “mampu pulih” (renewable), namun keberadaannya bukan tidak terbatas. Agar sumber daya ikan tetap lestari maka upaya penangkapan harus dijaga melalui pengawasan. Sistem yang dapat memantau seluruh kapal sekaligus dengan kemampuan wilayah pemantauan tidak terbatas adalah VMS . Sebagai Negara anggota FAO yang memiliki sumberdaya ikan cukup besar maka selayaknya Indonesia bertanggung jawab melakukan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem pengawasan kapal ikan dengan menggunakan model VMS, merumuskan strategi penerapan model VMS yang cocok bagi pemerinah dan pengusaha ditinjau dari aspek manfaat dan biaya, dilakukan dengan metode analisis SWOT dan AHP (Analytical Hierarchy Process) serta Game Theory kepada lima pakar dan praktisi kelautan - perikanan. Melalui beberapa indikator evaluasi terhadap kebijakan penerapan VMS dapat disimpulkan bahwa Penerapan VMS di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil atau belum efektif, terutama berkaitan dengan: (1) Kemampuan teknologi VMS belum optimal, (2) Infrastruktur penunjang dan SDM belum lengkap, (3) Adanya penolakan dari pengusaha. Masih terdapat perbedaan persepsi antara pengusaha dan Pemerintah ( DKP) terhadap kebijakan penerapan VMS. Target 1500 kapal yang ikut VMS tidak tercapai, dan dari 1323 yang ikut VMS hanya 39,9% atau sebanyak 528 kapal saja yang dapat di monitor. Prioritas terhadap kapal dengan alat tangkap Pukat Ikan dan Pukat Udang juga belum optimal. Pengusaha berpendapat kebijakan penerapan VMS tidak bermanfaat dan justru merugikan. Setelah dilakukan analisis AHP, ternyata terdapat pilihan prioritas model strategi yang berbeda bagi pengusaha dan pemerintah. Prioritas model strategi yang paling sesuai bagi pengusaha dari segi manfaat dan biaya adalah model Strategi Sistem Pembebanan Biaya VMS, dengan nilai skor paling tinggi dibanding dua strategi lainnya (3,9636), dan strategi yang paling sesuai bagi Pemerintah adalah model Strategi Penegakan Hukum dan Kemampuan Pengawasan. (skor 0,5663). Hasil analisis ”Game Theory” menunjukkan bahwa Model Strategi Sistem Pembebanan Biaya VMS memberikan hasil yang maksimal bagi pemerintah dan pengeluaran biaya yang minimal bagi pengusaha. Dibanding dengan negara Peru, maka pungutan biaya usaha perikanan di Indonesia termasuk mahal. Di Peru untuk seluruh biaya (Izin, Alat VMS, Airtime, dan pemeliharaan) adalah sebesar $200, karena itu pilihan model strategi sistem pembebanan Biaya VMS yang dapat meringankan pengusaha perlu dipertimbangankan.
Keyword: Cost and benefit, Strategic model, Analytical Hierarchy Process, Model Compliance, Model Siswasmas, Model Co-management, Analisis SWOT, Game theory analysis

Judul: Studi Produksi Getah Pada Empat Genotipe Pepaya
Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas getah/papain pada empat genotipe pepaya. Hipotesis yang diajukan terdapat perbedaan produktivitas getah/papain di antara empat genotipe pepaya.
Keyword: