Judul: Optimisasi Manajemen Aset Tetap dalam Mewujudkan Good Governance di Provinsi DKI Jakarta
Abstrak: Otonomi daerah bermakna bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai kondisi, karakter dan potensinya masing-masing. Inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah mewujudkan good governance, termasuk di dalamnya tata kelola yang baik atas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Aset atau aktiva merupakan salah satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub komponen terbesarnya adalah aset tetap. Oleh karena itu, dengan pengelolaan aset tetap yang baik, akan mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan good governance. Pengelolaan aset atau barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan, yang dapat diklasifikasikan secara fungsi manajerial ke dalam 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Pengelolaan aset tetap menjadi penting peranannya di dalam keseluruhan pengelolaan pemerintah daerah, karena aset tetap menjadi sarana prasarana pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Manajemen aset tetap akan mencapai titik optimal apabila dikelola dengan baik dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku, serta mampu memberikan dukungan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, Pengendalian internal perlu ditingkatkan secara terus menerus dalam seluruh proses pengelolaan aset tetap. Penilaian dari segi pengawasan menjadi salah satu tolok ukur dalam manajemen aset tetap. Tujuan penelitian ini adalah: 1)Mengevaluasi mekanisme pengelolaan atau manajemen aset tetap yang selama ini telah berlangsung di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2)Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kelemahan dalam manajemen aset tetap Provinsi DKI Jakarta; 3)Menentukan strategi untuk mengoptimalkan manajemen aset tetap dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang baik di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner terhadap 45 responden dari SKPD/UKPD/UPB serta expert responden yaitu pejabat di SKPD di BPAD, BPKD, BPKP dan 1 orang anggota legislatif. Data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian literature terkait. Hasil analisis kesenjangan menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan manajemen aset tetap merupakan tahap yang memiliki kesenjangan paling besar, dengan skor kondisi fit 30.43% dan gabungan kondisi partial dengan kondisi gap dengan skor 69.75%. Kesenjangan tahap pelaksanaan berbeda sedikit dengan kesenjangan pada tahap perencanaan yaitu dengan skor kondisi fit 33.33% dan kondisi belum ideal (partial + gap) dengan skor 66.66%. Hasil ini menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dan tahap perencanaan adalah dua tahap yang berkaitan erat serta tahap yang saling menentukan satu sama lain. Tahap selanjutnya yang memiliki kesenjangan cukup besar adalah tahap pengendalian dan tahap pengorganisasian. Semakin besar nilai partial dan gap, maka kondisi yang sedang berjalan semakin belum sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil analisis gap dan deskrisi kualitatif terhadap pengelolaan aset yaitu pada fungsi manajerial perencanaan, penyebab masih terjadinya kesenjangan adalah kurangnya sinkronisasi sistem perencanaan kebutuhan aset dengan sistem perencanaan anggaran secara umum. Fungsi pengorganisasian masih belum optimal dilaksanakan karena struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta yang berbeda dengan pemerintah daerah lainnya, banyaknya UKPD/ UPB yang ada, serta dinamika pergantian Kepala Daerah selama lima sampai sepuluh tahun terakhir. Dinamika organisasi memberikan dampak terhadap pola saluran informasi komunikasi dan kebijakan organisasi yang secara tidak langsung mempengaruhi dalam pengelolaan
Keyword: fungsi manajerial, analisis kesenjangan, dan strategi optimalisasi manajemen aset

Judul: Peningkatan Kinerja Manajemen Pengendalian Aset Tetap Kabupaten Purbalingga
Abstrak: Kegiatan penatausahaan aset tetap merupakan salah satu tahapan dari siklus pengelolaan aset tetap yang harus dikelola dengan tertib, agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Setiap SKPD bertanggung jawab melakukan penatausahaan aset tetap secara administrasi dan akuntansi. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel, maka Pemkab Purbalingga perlu menetapkan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, sampai tahap penghapusan aset. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011-2015, bahwa kegiatan penatausa-haan aset tetap, khususnya tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, masih dinyatakan buruk. Buruknya kegiatan penatausahaan aset tetap ditandai dengan banyaknya temuan audit BPK-RI terhadap laporan keuangan daerah. Dampaknya adalah Pemkab Purbalingga hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan keberadaan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga, menganalisis berbagai kelemahan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga dan merumuskan rekomendasi perbaikan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama penelitian ini adalah metode deskriptif, tujuan kedua menggunakan metode deskriptif, dan tujuan ketiga menggunakan analisis SWOT dan arsitektur strategik. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner, wawancara dan diskusi. Sedangkan data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, peraturan-peraturan terkait, laporan tahunan dan hasil-hasil kajian terdahulu. Sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/9802/XI/2016 Tanggal 30 November 2016, menyatakan bahwa pemberlakuan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan aset di Kabupaten Purba-lingga. Adapun berbagai kelemahan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga antara lain: 1) Tidak adanya prosedur SOP yang lebih rinci dan tertulis pada kegiatan penatausahaan aset tetap; 2) Kurang optimalnya kinerja tim pengarah dan tim teknis penataan dan pengelolaan aset; 3) Kurangnya penga-wasan pelaksanaan pekerjaan oleh Kepala SKPD kepada SDM pengelola aset; 4) Kegiatan pengamanan terhadap asetbelum berjalan secara tertib; 5) Kegiatan pemeliharaan terhadap asetbelum direncanakan secara tertib; 6) Lemahnya koordinasi antara SKPD yang mengelola anggaran belanja modal dan Bakeuda/ DPPKAD yang mengelola aset dalam kegiatan rekonsiliasi belanja modal; 7) Belum ada aturan tertulis tentang syarat-syarat pegawai untuk diangkat menjadi SDM pengelola aset; 8) Keterbatasan jumlah SDM pengelola aset di Bakeuda; 9) Keterbatasan anggaran operasional kegiatan pengelolaan aset; 10) Monev belum dilakukan terhadap kegiatan diklat pengelolaan aset; 11) Penghargaan dan sanksi belum diterapkan terhadap SDM pengelola aset; 12) Kurang optimalnya peranan Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengelolaan aset; 13) Pengembang perumahan belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemkab Purbalingga. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan arsitektur strategik. Hasil penelitian menunjukkan pada analisis internal, faktor-faktor yang menjadi kekuatan adalah komitmen pemda menyelesaikan permasala-han aset, tertatanya kelembagaan pengelolaan aset, pejabat di bidang aset ditempatkan berbasis kompetensi, adanya target action plan penyelesaian permasalahan aset, monev oleh Inspektorat dalam pengelolaan aset, tersedianya SIM aset, tersedianya sarana pendukung SIM aset. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kelemahan adalah belum tersedia prosedur SOP pengelolaan aset yang rincidan tertulis, tingkat kompetensi SDM pengelola aset belum memadai, kompensasi
Keyword: analisis SWOT, arsitektur strategi, faktor internal-eksternal, penatausahaan aset tetap

Judul: Insecticidal Activity of Essential Oils Leaves of Cinnamomum spp. (Lauraceae) against Crocidolomia pavonana and Their Phytotoxicity on Broccoli Seedlings
Abstrak: Essential oils from leaves of 13 species of Cinnamomum were tested for their insecticidal activity on the cabbage head caterpillar Crocidolomia pavonana with leaf immerse method. The results showed that the treatment with 1% (w/v) essential oils leaves of C. celebicum, C. multiflorum, C. sintoc, and C. verum caused 21.45, 93.65, 60.30, and 76.10% mortality, respectively. Based on the results of phytotoxicity and insecticidal activity tests, C. multiflorum oil was further tested at 6 concentration levels. In all treatments, larval mortality has occurred at 24 hours after treatment (HAT) and increased at 48 HAT. LC50 of C. multiflorum oil at 24 and 48 HAT was 0.504 and 0.396%, respectively. The treatment with C. multiflorum oil at ≤0.31% did not inhibit the development of C. pavonana larvae. Determination of the chemical constituents of Cinnamomum oils were carried out by gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). Totally, 345 compounds were identified. Methyleugenol constituted the main component (49.4%) of leaf essential oil of C. multiflorum and was assumed to be responsible for the insecticidal activity of the oil against C. pavonana larvae. LC50 of pure methyleugenol obtained at 0.365% (48 HAT) and 0.363% (72 HAT). The results showed that C. multiflorum was more effective with LC50 value equivalent to methyleugenol content of 0.32% (24 HAT) and 0.24% (48 HAT).
Keyword: