Judul: Persepsi Masyarakat terhadap Perhutanan Sosial di RPH Singkil BKPH Ujung Krawang KPH Bogor
Abstrak: Pemerintah menargetkan pemberian izin Perhutanan Sosial di lahan hutan negara dan hutan adat sebesar 12.7 juta ha di seluruh Indonesia. Pada implementasinya terjadi berbagai kendala sehingga menghambat pemberian izin Perhutanan Sosial kepada masyarakat sekitar hutan. Faktor keberhasilan dalam implementasi program Perhutanan Sosial adalah diketahuinya persepsi masyarakat terhadap keberadaan Perhutanan Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sistem pengelolaan Perhutanan Sosial dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap Perhutanan Sosial di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria responden 30 anggota yang terdaftar pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan 30 orang yang belum mendapatkan izin Perhutanan Sosial. Reponden Perhutanan Sosial dan responden non Perhutanan Sosial memiliki persepsi yang tinggi untuk manfaat, persyaratan perizinan, proses perizinan, hak dan kewajiban, sosialisasi, tenaga pendamping, dan dukungan para pihak. Akan tetapi reponden Perhutanan Sosial memiliki persepsi rendah terhadap jenis tanaman dan tambak. Hal tersebut menjadi salah satu alasan masih ada yang belum bergabung dengan program Perhutanan Sosial.
Keyword: persepsi, persepsi masyarakat, perhutanan sosial

Judul: Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Implementasi Perhutanan Sosial (Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat).
Abstrak: Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keniscayaan karena masyarakat merupakan bagian integral dari ekosistem hutan. Dorongan perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah berlangsung cukup lama menuju kepastian ruang kelola untuk masyarakat. KPH sebagai salah satu organisasi di tingkat tapak memiliki informasi kondisi biofisik hutan, kondisi sosial budaya masyarakat, potensi dan persoalan, termasuk konflik di dalamnya, sejarah penguasaan lahan, serta siapa yang menguasai lahan. Belum terdapat kajian mengenai kesediaan KPH dalam melaksanakan program PS, terutama melalui sudut pandang para pihak yang terlibat dalam PS. Penelitian ini difokuskan pada pengukuran sikap dan orientasi KPH terhadap PS serta menjelaskan kelembagaan yang telah terbentuk terkait PS di KPH. Sikap KPH terhadap PS diukur berdasarkan penilaian individu personil Dinas Kehutanan Provinsi terutama personil KPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kelembagaan KPH dalam mengimplementasikan PS diukur dengan membandingkan antara indikator kelembagaan PS ideal dan kinerja KPH dalam memfasilitasi PS. Penelitian ini bermaksud mengkonstruksikan dan mengukur pergeseran konseptual pengelola KPH terhadap PS dari sisi pengelola KPH, masyarakat dan pendamping perhutanan sosial berupa sikap dan orientasi, dan kelembagaan yang diperlukan dalam pengelolaan perhutanan sosial, mengukur performansi PS di areal KPH serta mengkaji hubungan antara sikap dan perilaku pengelola KPH terhadap keberhasilan PS yang berada di areal KPH. Penelitian ini melibatkan 60 responden dengan purposive sampling. Penelitian dilakukan di 2 lokasi yaitu KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung. Pengolahaan dan analisis data menggunakan metode skoring untuk melihat pergeseran konseptual dan keberhasilan PS, serta analisis korelasi Pearson untuk menganalisis pengaruh sikap dan tindakan KPH terhadap keberhasilan PS. Hasil penelitian mengungkap bahwa sikap KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung telah mendukung PS, sementara tindakan KPH terhadap PS masih dibatasi oleh kewenangan berdasarkan peraturan perundangan dan keterbatasan pendanaan. Konstruk yang dibangun untuk mengukur sikap dan tindakan KPH dapat menjelaskan keberhasilan sosial dan ekonomi PS, namun masih belum dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan ekologi PS
Keyword: KPH, perhutanan sosial, peran, sikap

Judul: Kajian Stabilitas Inti Super Berat dengan Nomor Atom 110 Sampai dengan 200 Menggunakan Model Inti Tetesan Cairan
Abstrak: Liquid droplets of nucleic models can be derived equations to estimate the binding energy, binding energy per nucleon, the most stable isotope, and the condition of the occurrence of spontaneous fission. The equations are then converted into a numerical equation form which is then inserted into the MATLAB programming language. Based on the results of the calculations have been carried out in this study, super-heavy nuclei will undergo spontaneous fission in the Z = 135. At Z = 135 the energy needed to create the nucleus undergoing fission or activation energy is very small at around 0:48 MeV. Above Z = 135 the activation energy is negative, it means to form a nucleus with Z> 135 needed some energy. Then at Z = 135 the ratio Z2 / A is 48.86, almost reaching requirement ratio Z2 / A where the nucleic will undergo spontaneous fission is 49. Binding energy per nucleon for super-heavy nuclei up to Z = 200 is about 7 - 5.5 MeV, together with a range of light nuclei are stable. So there may be a super-heavy nuclei are stable at Z <135 and above Z> 135 there will be no stable nucleic
Keyword: