Judul: Analisis Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia - Papua New Guinea Berbasis Wilayah Adat
Abstrak: Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. Wilayah-wilayah ini dipisahkan oleh batas wilayah sepanjang 820 kilometer yang membentang dari utara Kota Jayapura hingga ke selatan Kabupaten Merauke. Wilayah-wilayah ini juga termasuk memiiki potensi kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan budaya yang kaya, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Kemiskinan, ketimpangan antar-wilayah dan antar-kawasan perbatasan, ketimpangan sosial-ekonomi dan pelanggaran hukum seperti pergeseran patok batas dan tumpang tindih tanah adat antar-negara di Perbatasan RI-PNG adalah masalah-masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang perlu dipecahkan secara bersama-sama dengan melibatkan peran aktif aktor lain. Kekuatan hubungan antar-aktor dapat terbangun melalui mekanisme jaringan informasi dan teknologi dimana seluruh aktor harus tunduk kepada jaringan. Penelitian ini mengambil tema “pembangunan kawasan perbatasan berbasis wilayah adat”, khususnya Papua dan Papua New Guinea. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengevalusi kinerja pembangunan wilayah perbatasan; 2) mengidentifikasi faktor (variabel) kunci; 3) mengidentifikasi aktor kunci; dan 4) merancang skenario, kebijakan dan program strategis pembangunan kawasan perbatasan RI-PNG. Setiap tujuan mempunyai metode pemecahannya tersendiri. Metode PROMETHEE digunakan untuk tujuan satu, MICMAC untuk tujuan dua, MACTOR untuk tujuan tiga dan MULTIPOL untuk tujuan empat. Hasil analisis PROMETHEE menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Daerah Perbatasan Provinsi Papua yang kinerjanya relatif baik dalam pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan adalah Kabupaten Merauke dengan skor 0,3506 (Alternatif 1) dan Kota Jayapura dengan skor 0,3230 (Alternatif 5). Masalah ketimpangan wilayah, kemiskinan, stabilitas keamanan, ketersediaan infrastruktur dan lingkungan. Sementara Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Pegunungan menunjukkan kinerja pembangunan berkelanjutan yang relatif sangat baik ditinjau dari aspek lingkungan, meskipun mendapat skor negatif pada posisi ranking pembangunan. Hasil analisis dengan metode MICMAC menunjukkan bahwa Regulasi, Kepemimpinan Adat, Tata Kelola PLB, Dukungan Anggaran dan Kerjasama Regional Lintas Batas merupakan faktor kunci dalam menentukan masa depan pembangunan wilayah perbatasan. Peran aktor strategis sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan perencanaan. Hasil analisis dengan metode MACTOR menunjukkan bahwa stakeholders (aktor) yang memiliki pengaruh kuat dan ketergantungan kecil adalah Komando Rayon Militer (TNI) Distrik Muara Tami, Badan Pengelola Perbatasan Nasional/PLBN, Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, dan Bappeda Provinsi Papua. Sedangkan Badan Perbatasan Kota Jayapura, Dinas Perindagkop, UKM Kota Jayaura, Pemerintah Distrik Muara Tami dan Pemerintah Kampung Moso adalah aktor-aktor yang memiliki pengaruh sangat kecil dan ketergantungan sangat tinggi dari aktor lain. Selain itu, aktor-aktor yang mendukung dan juga berpotensi untuk bekerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan adalah Komando Rayon Militer Distrik Muara Tami dengan skor 108.5 dan BNPP/PLBN Skouw dengan skor 100.7. Kedua aktor ini memiliki nilai konvergensi tertinggi. Artinya bahwa lembaga-lembaga ini mempunyai tingkat kepentingan yang sama dalam tujuan pembangunan Kawasan Perbatasan RI-PNG, sehingga dimungkinkan untuk dapat berkoneksi dan beraliansi. Sedangkan aktor yang memiliki ambivalensi tinggi adalah Dewan Adat Suku Kampung Moso yang juga sangat divergensi dengan Komando Rayon Milter Distrik Muara Tami. Artinya, kedua aktor ini sangat bertolak belakang dalam mencapai tujuan-tujuan strategis tertentu. Kawasan perbatasan RI-PNG memiliki potensi untuk dikembangkan di masa mendatang, namun harus diperkuat dengan sistem pertahanan dan
Keyword: Adat, Border Area, Sustainability, Structural Analysis

Judul: Ketimpangan Pembangunan Inter dan Intra Wilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat.
Abstrak: Pembangunan harus dimaknai sebagai upaya sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dari segi manusia, infrasturktur maupun lingkungan. Ketimpangan pembangunan merupakan keniscayaan yang harus dihadapi karena adanya berbagai perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap wilayah/daerah di Indonesia. Pembangunan berbasis wilayah bertujuan meminimalisir ketimpangan antar wilayah. Pemerintah daerah Papua Barat membagi wilayahnya menjadi tiga wilayah pengembangan (WP). Setiap wilayah pengembangan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tipologi daerah, tingkat ketimpangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan inter dan intra WP di Papua Barat. Teknik analisis yang dipakai adalah tipologi daerah, indeks Theil, analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar WP dan coefficient variant (CV) untuk mendeskripsikan kondisi variasi indikator pembangunan intra WP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada daerah yang dominan pada kuadran pertama dan keempat tipologi daerah. Nilai indeks Theil menunjukkan trend ketimpangan meningkat. Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan pada taraf α = 5% terhadap indeks Theil adalah panjang jalan, pendapatan asli daerah (PAD), dummy tidak adanya kota dan dummy wilayah adat. Variabel yang signifikan pada taraf α = 10% dan berpengaruh positif adalah pengeluaran rata-rata perkapita, sedangkan bagi hasil sumber daya alam (BHSDA) berpengaruh negatif. Variable yang berpengaruh negatif dan signifikan taraf α = 5% terhadap indeks Theil adalah dummy tidak adanya daerah otonomi baru (DOB). Berdasarkan tipologi daerah, di WP I, Kabupaten Manokwari pada 2015 dan 2016 menempati kuadran I sedangkan Teluk Bintuni dan Teluk Wondama kuadran IV. Tingkat ketimpangan WP I cenderung meningkat. Trend nilai CV PAD menurun, BHSDA meningkat, angka harapan hidup (AHH) menurun, rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dan pengeluaran per kapita menurun. Di WP II ketimpangan meningkat drastis terutama pada periode 2014-2016. Kota Sorong berada pada kuadran I pada periode 2013-2016 sedangkan kuadran IV ditempati oleh Maybrat, Raja Ampat, Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong. Trend nilai CV PAD WP II tetap, BHSDA meningkat, AHH meningkat, RLS menurun, pendapatan per kapita menurun. Indeks Theil WP III cenderung meningkat. Kabupaten Fakfak berada pada kuadran I pada peride 2013-2016 sedangkan kuadran IV ditempati Kaimana. Trend nilai CV PAD WP III menurun, BHSDA menurun, AHH menurun, RLS menurun, pendapatan per kapita menurun.
Keyword: ketimpangan, inter dan intra, tipologi daerah, wilayah pengembangan

Judul: Sintesis α-Fe2O3 menggunakan metode sol gel
Abstrak: In this reseach was succeeded make powder α-Fe2O3 with particle size 202.64 nm. Synthesis using Sol-Gel method with SiO2 coating derived from Si(OC2H5)4 at temperature of 750 oC for 5 hours. Characterization XRD prove that sample form is α-Fe2O3 (11 peaks) and β-Fe2O3 (2 peaks) with crystal size 20.69125 nm and crystallization 44 %. The cystal structure of α-Fe2O3 is rhombohedral and β-Fe2O3 is hexsagonal. Optic characterization show that the sample absorbing light at wavelength less than 480 nm. Bandgap energy of the optical characterization measurments is 2.74 eV.
Keyword: α-Fe2O3, annealing, bandgap energy, sol-gel, crystal structure.