Judul: Analisis Kelembagaan Pemanfaatan Sumberdaya Taman Nasional Sebangau-Kalimantan Tengah
Abstrak: Masalah yang dihadapi dalam mengelola taman nasional di Indonesia adalah terlalu mahalnya biaya untuk mengeluarkan atau membatasi orang yang mengambil manfaat sumberdaya taman nasional, termasuk menjaga batas taman nasional agar tidak dimasuki orang. Dalam situasi seperti ini dapat dikatakan bahwa sumberdaya taman nasional bersifat open acces dan karenanya banyak para penunggang gratis (free riders). Sumberdaya taman nasional tergolong common pool resources (CPRs), yaitu tipe sumberdaya yang bersifat substraktif tinggi (highsubstractable) dan bersaing (rivalry) dalam memanfaatkannya karena tersedia secara terbatas. Akibatnya, pemanfaatan unit sumberdaya taman nasional oleh seseorang akan mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Lebih daripada itu, jika dimanfaatkan secara berlebih akan menimbulkan eksternalitas negatif dan kerusakan pada sistem sumberdaya itu sendiri sehingga terjadi apa yang disebut dengan tragedy of the common. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap kelembagaan informal dalam memperkuat kelembagaan formal untuk mencapai tujuan pengelolaan TNS. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan tujuan antara sebagai berikut: (1) mengidentifikasi dan menganalisis aktor yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya TNS; (2) mengidentifikasi dan menganalisis interaksi antar aktor dalam pemanfaatan sumberdaya TNS; (3) mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan kelembagaan formal dalam pemanfaatan sumbedaya TNS; (4) mengidentifikasi dan menganalisis kelembagaan informal dalam pemanfaatan sumberdaya TNS; dan (5) merumuskan strategi penguatan kelembagaan pemanfaatan sumberdaya TNS. Hasil analisis kelembagaan formal menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja pemanfaatan TNS.Pertama, TNS belum menyiapkan prasyarat utama untuk dapat memanfaatkan sumberdaya TNS secara berkelanjutan, yaitu sistem zonasi. Hal ini mengakibatkan: (1) Balai TNS (BTNS) tidak dapat mengembangkan pemanfaatan jasa wisata secara intensif dan menyeluruh, (2) tidak ada wilayah (zona) bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumberdaya TNS secara tradisional. Belum adanya sistem zonasi merupakan masalah umum taman nasional di Indonesia. Sampai tahun 2011, baru 62% taman nasional yang telah memiliki sistem zonasi dan telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kedua, Surat Keputusan Menhut No. 447/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) tidak sejalan dengan peraturan di atasnya yaitu PP 13/1994 tentang Perburuan Satwa Buru, PP 8/1999 tentang Pemanfaatan TSL, PP 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan SK 447/2003, pemanfaatan TSL di taman nasional dilarang. Larangan ini menjadi sumber konflik antara BTNS dengan masyarakat setempat dan telah berakibat pada rendahnya kinerja pemanfaatan sumberdaya TNS.Ketiga, adanya perbedaan perlakuan terhadap masyarakat setempat yang memanfaatkan TSL akibat perbedaan penafsiran diantara pegawai BTNS atas istilah HHBK dan TSL. Masyarakat yang memanfaatkan getah jelutung di TNS tidak ditangkap petugas walaupun mereka tidak memiliki ijin sementara masyarakat setempat yang memanfaatkan kulit gemor ditangkap dan diadili karena pengambilannya dilakukan dengan cara menebang pohonnya. Saat ini, aktor-aktor yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya TNS dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok.Pertama, kelompok aktor yang memanfaatkan sumberdaya TNS berdasarkan kelembagaan formal, yaitu BTNS dan WWF.Para aktor ini memanfaatkan jasa ekosistem berupa wisata dan karbon.Kedua, kelompok aktor yang memanfaatkan sumberdaya TNS berdasarkan kelembagaan informal, yaitu masyarakat setempat yang terdiri atas para penangkap ikan (nelayan), para pengambil getah jelutung, dan para pengambil kulit gemor.Masyarakat setempat memiliki aturan (kelembagaan) informal dalam memanfaatkan sumberdaya alam, yaitu kelembagaan adat Kedamangan.Berdasarkan kelembagaan
Keyword: TNS, kelembagaan, zona tradisional, devolusi

Judul: Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Zona Tradisional Taman Nasional Ujung Kulon
Abstrak: Taman Nasional menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi. Zonasi yang berada di TN terbagi menjadi 4 zona yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona lain. Zona lain disesuaikan dengan kebutuhan TN. Zona tradisional termasuk didalam zona lainnya yang pemanfaatan Sumber Daya Alam nya telah dimanfaatkan secara turun temurun oleh masyarakat. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak terlepas dari masyarakat di sekitar kawasan. Namun konsep pemanfaatan HHBK masih sangat sulit dilakukan. Pemanfaatan HHBK di zona tradisional tidak terlepas dari modal sosial dan aktor yang terlibat serta kebijakan yang mengatur masyarakat dalam pemanfaatan HHBK. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep strategi dalam pemanfaatan HHBK di TNUK, mengkaji dan mengindentifikasi modal sosial dan aktor serta mendapatkan strategi pemasaran yang sesuai untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Penelitian dilakukan pada bulan oktober sampai dengan desember 2016 dengan mewawancarai sebanyak 50 responden dari dua desa yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan 10 responden untuk memilih aktor yang terlibat dan dipilih secara snowball sampling. Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik individu masyarakat masih homogen. Responden (100%) beragama islam, 98% etnis sunda dan merupakan penduduk asli, dan 68% bermata pencaharian petani. Modal sosial yang dimiliki masyarakat baik dari segi kepercayaan, jaringan, norma, tindakan proaktif dan kepedulian masih dalam kategori sedang dan memiliki tipe sosial terikat. Aktor kunci dari pemanfaatan HHBK adalah KLHK dan TN karena memiliki pengaruh yang tinggi sebagai pemegang kunci dan kepentingan yang tinggi terhadap kawasan zona tradisional. Strategi pemasaran terhadap dua desa sangat berbeda dimana pada Desa Ujung Jaya menggunakan strategi pemasaran pull strategy karena HHBKnya berupa madu hutan yang sudah dikenal oleh konsumen dan Desa Rancapinang menggunakan strategi pemasaran push strategy yang HHBKnya belum dikenal oleh konsumen. Kebijakan akses masyarakat untuk memanfaatkan HHBK di zona tradisional konsisten dengan kebijakan yang ada diatasnya. Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Sumber Daya Alam digunakan sebaik baiknya untuk kemakmuran rakyat dan diberikan akses dalam informasi keberadaan SDA. Kebijakan yang ada menegaskan bahwa masyarakat dalam melakukan pemanfaatan khususnya pemanfaatan HHBK dapat dilakukan kecuali pada cagar alam dan zona inti Taman Nasional. Sehingga pemanfaatan HHBK dapat dilakukan pada zona tradisional. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah merevisi undang-undang no 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam karena tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Pemanfaatan HHBK pada zona tradisional dan tidak menganggu habitat flag spesies dapat dilakukan. Pemanfaatan HHBK dilakukan dengan melihat karakteristik dari TN. Apabila pemanfaatan HHBK tidak menganggu dari habitat flag spesies yang ada khususnya di TNUK yang flag spesies nya adalah Badak Jawa maka pemanfaatan HHBK dapat dilakukan.
Keyword: pemanfaatan HHBK, zona tradisional, taman nasional

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: