Judul: Analisis Konflik Penguasaan Sumberdaya Alam: Studi Kasus Konflik Perkebunan Sawit di Halmahera Selatan
Abstrak: Konflik berkaitan dengan investasi perkebunan sawit pada kenyataannya menghadapi berbagai protes atau perlawanan dari masyarakat. Bentuk protes yang dilakukan dengan berbagai cara, dari sekedar gunjingan atau gosip, aksi demonstrasi sampai terjadi benturan. Walaupun kehadiran investasi dibidang perkebunan sawit mendapatkan protes atau perlawanan, namun bentuk respon dari masyarakat juga berbeda-beda. Respon umum yang terjadi adalah membangun sikap perlawanan, kendati demikian terdapat respon dengan hanya diam dan melakukan migrasi. Kedua sikap respon (diam dan migrasi) ini dilakukan karena adanya pesimisme masyarakat untuk melawan Negara atau pemerintah. Alasan-alasan atau isyu yang menyertai terjadinya konflik juga beragam. Dari mulai alasan ekonomi, lingkungan, sosial budaya, prosedur perizinan, sampai alasan hilangnya identitas wilayah. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat konflik akibat dari perencanaan ruang yang tidak disesuakan dengan kemampuan lahan. Dimana, daya dukung atau kemampuan lahan di wilayah penelitian dominannya adalah kelas kemampuan lahan VII, artinya lahan dimaksud hanya sesuai untuk peruntukkan sebagai vegetasi alami dan padang rumput, tidak sesuai untuk perkebunan atau lahan pertanian. Selain itu, ditemukan fakta bahwa terdapat tumpang tindih antara wilayah perizinan dan wilayah kelola rakyat (perkebunan rakyat). Yakni, areal izin konsesi yang diberikan oleh pemerintah didalamnya terdapat kebun masyarakat. Kendati demikian dari sisi perencanaan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Selatan, wilayah konsesi perkebunan sawit sudah sesuai dengan peruntukkan wilayah, yakni sebagai kawasan perkebunan. Akan tetapi, status kawasan juga berbeda dengan izin dari kementrian kehutanan yang menyebutkan bahwa pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk konsesi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini juga memetakan kepentingan para aktor (pemerintah daerah, swasta, masyarakat). Dimana kepentingan pemerintah dalam kebijakan investasi perkebunan sawit dilokasi penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Selanjutnya kepentingan swasta adalah selain mendapatkan keuntungan juga melakukan ekspansi areal konsesi perizinan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan bagi masyarakat tempatan kepentingannya adalah mempertahankan lahan dan sumber kehidupan, serta menjaga kerusakan ekosistem lingkungan. Perbedaan kepentingan antar aktor terkait dengan kebijakan perizinan investasi perkebunan kelapa sawit dilokasi penelitian ini ditunjukkan dengan adanya hubungan yang konvergen dan divergen. Dimana, aktor yang paling konvergensi adalah Bidang Lingkungan Hidup, UPTD Kehutanan dan PTSP. Artinya, terdapat pola hubungan dan kepentingan yang sama terkait dengan kebijakan perizinan. Sedangkan aktor yang paling divergensi adalah masyarakat dan perusahaan. Yakni, terdapat adanya pola hubungan dan kepentingan yang tidak selaras terkait dengan kebijakan perizinan investasi perkebunan kelapa sawit di wilayah penelitian. Pada analisis pengaruh dan ketergantungan antar aktor ditemukan bahwa aktor yang memiliki pengaruh tinggi dengan ketergantungan rendah tidak ada. Namun, terdapat aktor dengan pengaruh tinggi dan ketergantungan tinggi. Aktor-aktor ini diwakili oleh unsur dari pemerintah daerah. Sedangkan perusahaan dan masyarakat berada pada posisi aktor dengan pengaruh rendah dan ketergantungan sangat tinggi.
Keyword: Konflik, Kepentingan Aktor, Tumpang Tindih

Judul: Komunikasi Lingkungan dalam Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia.
Abstrak: Pengelolaan sumber daya alam pada umumnya melibatkan pihak yang memiliki konflik pengaruh dan kepentingan, begitu halnya dengan pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Pengembangan yang masif menjadikan Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia. Bagi Indonesia, kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perolehan devisa bagi negara. Devisa ekspor yang dihasilkan oleh komoditas ini pada tahun 2016 mencapai 24 juta ton dengan nilai 16 miliar dolar Amerika. Luas perkebunan mencapai 14,3 juta ha pada tahun 2018 (angka estimasi) dengan total produksi mencapai 42,7 juta ton. Perkebunan rakyat berkontribusi terhadap 36,5% produksi minyak sawit nasional dengan luas areal perkebunan mencapai 5,8 juta ha atau setara dengan 42,3% dari total areal perkebunan sawit nasional. Namun demikian pertumbuhan industri minyak kelapa sawit dalam perkembangannya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat internasional khususnya di kawasan Eropa dan Amerika yang berujung pada hambatan perdagangan dan menurunnya daya saing minyak sawit Indonesia. Berkembangnya diskursus negatif secara luas kemudian memunculkan adanya pembelaan-pembelaan yang berujung pada terjadinya perang diskursus yang menilai bahwa kontroversi minyak sawit sebenarnya adalah persoalan perang dagang. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi dan memetakan diskursus yang berkembang dan menjadi kontroversi dalam tata kelola kelapa sawit di Indonesia. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis interpretasi/persepsi dari para pemangku kepentingan terhadap diskursus dalam tata kelola kelapa sawit di Indonesia. 3. Menganalisis pengaruh dan dampak diskursus tentang tata kelola kelapa sawit di Indonesia terhadap praktik pertanian keberlanjutan yang diadopsi petani. 4. Menganalisis derajat pengaruh dan kepentingan dari pemangku kepentingan serta merumuskan strategi komunikasi yang tepat dan solutif dalam perbaikan tata kelola kelapa sawit di Indonesia. Metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis digunakan dalam penelitian ini. Alur analisis terbagi menjadi dua tahapan utama yaitu analisis diskursus tiga tingkat Fairclough yang dilanjutkan dengan analisis pemangku kepentingan. Analisis teks media online selama periode 2015-2018 menunjukkan bahwa pemberitaan sawit di media online masih didominasi oleh publikasi yang berkaitan dengan isu lingkungan yang mengindikasikan semakin kuatnya tekanan LSM terhadap aspek transparansi, penegakan hukum dan keterlibatan multipihak yang ditujukan kepada kepada pemerintah dan korporasi. LSM mampu membentuk opini publik bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan kejahatan korporasi dan dampak dari kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Tuntutan dan tekanan dimaksud berdampak pada terjadinya beberapa perubahan kebijakan yang menempatkan aspek lingkungan sebagai isu sentral. Analisis interpretasi diskursus dari pemangku kepentingan yang menginterpretasikan kontestasi antara sawit dengan hutan sebagai diskursus utama dalam tata kelola sawit di Indonesia. Kelompok developmentalis menggunakan legitimasi pragmatis dan kognitif untuk mengkritisi hegemoni standar keberlanjutan global yang didukung oleh legitimasi moral. Analisis sosial menunjukkan bahwa standar keberlanjutan global berdampak pada terciptanya petani pragmatis petani cenderung menyatakan tidak ada keterkaitan langsung antara diskursus negatif global mengenai isu degradasi lingkungan dengan praktik budidaya yang mereka terapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi keberlanjutan dapat merubah perilaku petani secara komunal, namun belum sampai pada perubahan nilai-nilai dan motivasi personal terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Analisis pemangku kepentingan membagi pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola sawit di Indonesia dalam empat kuadran dalam sebaran yang tidak berimbang. Terdapat 31 pemangku kepentingan yang berada pada kuadran Crowd yang menunjukkan adanya indikasi bahwa keriuhan kontroversi yang terjadi
Keyword: analisis teks, analisis interpretasi, analisis sosial, analisis pemangku kepentingan, strategi komunikasi

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: