Judul: USG image of cows uterine involution with retained fetal placenta which is treated using sulfadiazine dan trimethoprim in bolus
Abstrak: The effect of retained fetal placenta on uterine involution was observed in 9 Holteins cows under dairy farm conditions which were divided into 3 groups (3 cows/group). Group RP+B is cows with retained fetal placenta which was treated using bolus antibiotics, group RP-B is cows with retained fetal placenta which was not treated using antibiotics and group N+B is normal parturition cows which obtained same treatment with group RP+B. The current study was conducted to observe the USG image of uterus involution to record cervic and cornua uterus diameters by ultrasonography in cows in those three groups. In addition, the total number of leukocytes was also observed in 9 Holteins cows. The result of this research showed that bolus was not significant to the decline of cervic uterus diameter, cornua uterus diameter and total number of leukocytes (p>0.05). In contrast, period showed significant influence (p<0.05). USG image of cervic and cornua uterus and its diameter showed that in Group N+B needs five weeks until the cows were getting estrus with the diameter of cervic 5.43±0.49 cm and cornua uterus reached diameters 5.19±0.61 cm. Both group RP+B and group RP-B need 8 weeks with the diameter of cervic 5.12±0.13 cm and cornua 4.23±0.34 cm, cervic 5.83±1.04 cm and cornua 5.50±0.62 cm respectively. The total number of leukocytes of Group N+B which become estrus in five weeks is 6248.67±220.15 whereas group RP+B and group RP-B need 8 weeks with the total number of leukocytes is 6216.67±76.38, 6966.67±663.95 respectively. In conclusion, bolus is not significant to the decline of uterus diameter and total number of leukocytes in cows with retained fetal placenta until the 5th week of observation. However, they have smaller uterus and less number of leukocytes than cows with retained fetal placenta which was not treated using bolus antibiotics.
Keyword: 

Judul: Case Study of The Prevalence of Retained Placenta In  Dairy Cows At Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) and Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) Goha Pangalengan Bandung
Abstrak: Kasus retensio plasenta (RP) masih sering ditemukan di peternakan sapi perah.Penurunan produksi air susu menjadi faktor kerugian ekonomi. Kajian retensio plasenta dan penanganan masih sedikit dilakukan. Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi prevalensi, faktor pengaruh dan penanganan retensio plasenta di KPBS Pangalengan dan TPK Goha. Data kajian diperoleh dari catatan KPBS Pangalengan dan hasil wawancara dengan dokter hewan dan paramedik. Data yang diperoleh dihitung dengan rumus perhitungan prevalensi RP dan diperoleh nilai-nilai prevalensi RP di KPBS Pangalengan sebanyak 5,82 % dan di Goha sebayak 22,70% selama 5 tahun. Prevalensi RP tahun 2020 (46,00%) ke 2021 (13,0%) terdapat penurunan yang tajam dengan selisih nilai prevalensi 33,00%. Data menunjukkan sebanyak 16,00% kasus RP disebabkan oleh abortus dan sebanyak 21,70% menyebabkan kasus endometritis selama 5 tahun. Faktor pengaruh kasus RP adalah pakan dan sanitasi kandang. Penanganan kasus RP dapat dilakukan dengan menggunakan metode manual removal dengan pemberian bolus antibiotik. Di KPBS Pangalengan kasus RP mengalami penurunan dalam waktu 5 tahun, dengan penambahan cattle-mix, serta selalu menjaga sanitasi kandang. Metode manual removal masih dapat dipakai sebagai metode penanganan retensio plasenta., Placental retention (PR) cases are still common in dairy farms. Economic loss due to decreased milk production is one of the impacts. There are still few studies on placental retention and it’s handling. The purpose of this study was to identify the prevalence, influencing factors and handling of placental retention in KPBS Pangalengan and TPK Goha. Study data were obtained from records of KPBS Pangalengan and interviews with veterinarians and paramedics. The PR prevalence calculation formula was used and from the calculation obtained the PR prevalence value at KPBS Pangalengan as much as 5.82% and in Goha as much as 22.70% for 5 years. Prevalence PR in 2020 (46.00%) to 2021 (13.0%) showed a sharp decrease with a difference in prevalence value of 33.00%. The data showed that 16.00% of PR cases were caused by abortion and 21.70% caused endometritis cases over 5 years. Factors influencing PR cases are feed and cage sanitation. Handling PR cases is still using the manual removal method by giving antibiotic boluses can still be done. At KPBS Pangalengan PR cases have decreased within 5 years, with the addition of cattle-mix, and always maintaining cage sanitation. The manual removal method can still be used as a method of handling placental retention.
Keyword: abortus, endometritis, premix, retensio plasenta, abortion, placental retention

Judul: Kajian Persyaratan Penempatan Jabatan Struktural Eselon Iv dan Iii Di Dinas Kebakaran Dki Jakarta
Abstrak: Dinas Kebakaran Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah perangkat pelaksana Pemerintah DKI Jakarta dalam bidang pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya di wilayah Ibukota Jakarta. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebakaran DKI memiliki kewenangan dan tanggung jawab, sumberdaya, dana, sarana, prasarana dan personil yang memerlukan keahlian dan keterampilan, peralatan dan perlengkapan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 1980 Juncto Nomor 11 tahun 1986. Dimensi dan kompleksitas permasalahan kebakaran, dalam hal ini adalah kebakaran. kota merupakan salah satu bencana bagi di wilayah Kota DKI Jakarta. Terjadinya kebakaran kota semakin lama semakin bertambah seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Tingginya insiden-insiden yang terjadi pada beberapa periode belakangan ini, baik variasi jenis maupun penyebab dan akibat kerugian yang ditimbulkannya, memperlihatkan kecenderungan yang juga semakin meningkat yang secara keseluruhan masih merupakan kerugian yang langsung dapat dihitung, belum termasuk kerugian tak langsung sebagai akibat terjadinya insiden-insiden tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kebakaran DKI Jakarta selaku organisasi yang berkompeten dalam penanggulangannya harus mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang berada dalam kondisi yang baik dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTЕК), menghadapkan Dinas Kebakaran DKI Jakarta kepada berbagai permasalahan, terutama masalah rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masalah ini dirasakan oleh masyarakat karena adanya kebijakan zero growth sampai tahun 2000 oleh Menteri Pembinaan Aparatur Negara, sehingga membawa konsekuensi logis bagi unit instansi masing-masing untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada. Usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja harus disertai dengan pendidikan dan pelatihan atau dengan perpaduan pandangan antara karyawan dengan pimpinan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif, pembinaan efektivitas kerja ke arah pengaturan dan pengusahaan secara maksimal dengan penempatan karyawan atau pegawai atas prinsip penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat (tke right man on the ringt job). Dalam upaya tersebut di atas, Dinas Kebakaran DKI Jakarta telah membuat standar jabatan dengan mengacu kepada National Fire Protection Association (NFPA). Namun demikian, standar jabatan tersebut berbenturan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Pememerintah DKI Jakarta. Benturan tersebut diantaranya adalah untuk karier dalam jabatan struktural Eselon IV dan III harus mengikuti dan lulus dari Diklat ADUM (Administrasi Umum) dan SPAMA (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama). Hal ini tentunya membawa dampak tersendiri bagi Dinas Kebakaran DKI Jakarta dan mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 1986 mengenai struktur organisasi Dinas Kebakaran DKI Jakarta, sebagai 'ujung tombak Dinas Kebakaran adalah Kepala Kepala Suku Dinas Kebakaran di lima Wilayah Kotamadya. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknisnya, pejabat-pejabat tersebut hendaknya dibekali kemampuan manajerial dan kemampuan tehnik sebagai fire fighter (petugas pemadam kebakaran) dan penguasaan wilayah kota untuk pengawasan penanggulangan kebakaran. Keberhasilan Dinas Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan tercapai apabila didukung oleh peran sumberdaya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran sumberdaya manusia dalam tugas operasional Dinas Kebakaran, maka perlu diupayakan adanya suatu rancang bangun sistem pengembangan karier melalui kajian persyaratan penempatan jabatan struktural Eselon IV dan III di Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang di atas dan
Keyword: Jabatan Struktural, Dinas Kebakaran