Judul: Pengaruh Payment for Environmental Services Terhadap Keadilan Agraria
Abstrak: Erosi, sedimentasi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kualitas air sungai atau danau adalah masalah lingkungan yang khas di DAS Indonesia, terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa. Akar masalahnya terletak pada, pertama, praktik pertanian dataran tinggi beroperasi di bawah hak guna lahan dan hak milik yang tidak jelas; kedua, praktik pertanian yang tidak cocok di dataran tinggi (hulu); ketiga, tidak ada insentif ekonomi bagi petani untuk melindungi dan melestarikan dataran tinggi dan pohon sejauh ini. Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) adalah konsep terobosan untuk merekonsiliasi konservasi dan ekonomi. Masyarakat hulu berfungsi sebagai penyedia atau pemasok air, sementara hilir sebagai pengguna air. Lebih jauh, PES bukan hanya soal penawaran dan permintaan. PES juga masalah pengaturan kelembagaan. PES dapat berkelanjutan di masa depan selama permintaan-pasokan air dan pengaturan kelembagaan antara hulu dan hilir cocok dan terpelihara dengan baik. Ada tiga pertanyaan penelitian untuk penelitian ini. Pertama, apakah PES mempengaruhi struktur agraria petani hulu DAS Cidanau? Kedua, Ketiga, bagaimana PES dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan petani hulu Cidanau? Apakah skema PES mampu membawa keadilan agraria? Empat aktor diamati selama penelitian, yaitu: (i) petani hulu Desa Citaman (penyedia air, sisi pasokan), (ii) PT Krakatau Tirta Industri (atau PT KTI, pengguna air, sisi permintaan), (iii) Rekonvasi Bumi dan Yayasan Konsorsium Bhumi Selaras, dua Lembaga Swadaya Masyarakat setempat (mediator, fasilitator), dan (iv) pemerintah daerah, khususnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (atau BAPEDALDA) Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Data dikumpulkan melalui kombinasi wawancara mendalam dengan beberapa informan, survei terhadap responden rumah tangga, pengumpulan data sekunder, dan observasi. Lembaga PES telah dikembangkan selama hampir dua dekade. Diprakarsai oleh LSM lokal, tahap persiapan dimulai pada tahun 1998. Pada tahun 2001, semua aktor sepakat untuk membuat organisasi baru yaitu Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC). Empat tahun kemudian, 2002, Gubernur Banten mengeluarkan Keputusan formal untuk pembentukan FKDC. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan tersebut, BAPEDALDA menyediakan dana awal untuk menjalankan FKDC selama hampir empat tahun. Pada tahun 2005, pengaturan pembayaran antara pemasok/penjual air dan pengguna/pembeli air disepakati di antara pihak-pihak yang terlibat dan ditetapkan dalam kontrak. Kontrak tersebut melibatkan tiga aktor (kelompok petani di hulu, FKDC dan PT KTI) dan berlaku selama lima tahun. Secara umum, kontrak tersebut menetapkan bahwa petani di Desa Citaman harus menjaga vegetasi di hulu di tanah mereka sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pasokan air dari hulu terus mengalir sepanjang tahun ke hilir. Sebagai imbalannya, pengguna hilir (PT KTI) membayar jasa lingkungan kepada hulu (petani Citaman). Dua tahap pembayaran disepakati. PT KTI membayar ke FKDC dan selanjutnya mentransfernya ke kelompok petani di hulu. Saat ini, perjanjian v kontrak PES sudah memasuki fase ketiga dengan kelompok tani Desa Citaman sebagai kelompok sasaran atau prioritas desa. Kontrak tersebut menetapkan beberapa persyaratan untuk pihak-pihak yang terlibat seperti, (1) setiap kelompok petani dengan luas total 25 ha harus dibangun dan memelihara satu demplot; (2) PT KTI akan membayar 1,2 juta rupiah per hektar per tahun; (3) kelompok tani harus memelihara minimal 500 pohon per hektar; (4) petani memiliki hak untuk menebang pohon dengan kewajiban untuk mengganti pohon yang ditebang; (5) agroforestry adalah wajib untuk pertanian tipe dataran tinggi; (6) agroforestri harus terdiri dari 70 persen pohon kayu
Keyword: keadilan agraria, Payment for Environmental Services, keadilan lingkungan, kemiskinan, struktur agraria

Judul: Dampak Pembayaran Jasa Lingkungan Daerah Aliran Sungai Cidanau Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Citaman, Serang
Abstrak: Payment for environmental services (PES) is a social institution that organizes the relationship between Citaman Village’s farmers as a provider of environmental services, and PT. KTI as the payer of environmental services.The objectives of this study are to analyze the impact of PES on the socio-economic conditions of the Citaman’s farmers, and to analyze benefits that received by the payer of environmental service i.e. PT KTI. The results show that, first, PES creates positive impact to the socio-economic conditions ofCitaman’s farmers, such aspositive engagement of the farmers community to the PJL scheme, active participation of the Forest’s Farmer Group, increase farmer incomes, creates newlivelihood formations,as well asincentives received by the farmers. Second, so far, from the ecological point of view, PES has not able to provide benefits for payer of the environmental servicse, particularly seeing from the water continuation and fluctuation. However, it is expected that the payer could gained the ecological benefits of PES if the schemecould work in a more longer and vast area than present.
Keyword: 

Judul: Approximation of the Median of Poisson Distribution Using the Relation of Poisson-Gamma Distribution
Abstrak: A major drawback of median is that median cannot usually be defined in closed form, even in the cases where their distribution functions are known. This study gives an approximation of the closed form for the median of the Poisson distribution by using the relation of Poisson-Gamma distribution. The approximation uses elementary techniques based on the monotonicity of certain sequences involving tail probabilities of the Poisson distribution and the Central Limit Theorem. Furthermore, a closed form expression for the mean absolute deviation 􀜧|􀜰􀰒 􀵆 􀜯􀝁􀝀􁈺􀜰􀰒􁈻| is also studied. The median is relevant because of the fact that it minimizes the mean absolute deviation of a Poisson random variable (􀜰􀰒􁈻 by considering median as central tendency.
Keyword: