Judul: Analisis Penerapan Teknologi Informasi dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government
Abstrak: Pengembangan e-government di Indonesia dimulai dari terbitnya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Salah satu lembaga pemerintahan yang telah menerapkan e-government adalah Kota Bogor. Pada Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih peringkat ke-2 setelah Kota Cimahi. Kota Bogor juga telah memiliki master plan e-government Pemkot Bogor yang di dalamnya lebih fokus menjelaskan pengembangan TI di lingkungan Pemkot Bogor, namun perencanaan pengembangan TI level lokal seperti di dinas-dinas, kecamatan dan kelurahan perlu dijelaskan lebih rinci. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk membuat analisis penerapan TI local e-government pada aplikasi PATEN di Kota Bogor. Penelitian menggunakan framework (The Open Group Architecture Framewrok) TOGAF ADM untuk menggambarkan penerapan TI yang baik dan rinci sehingga bisa digunakan oleh organisasi kecamatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi ke kecamatan Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Tengah dan Tanah Sareal. Wawancara dan observasi dilakukan pada bulan Juni 2017 – Juli 2017. Kondisi architecture vision menunjukkan bahwa hanya ada visi dan misi kecamatan, namun belum ada rumusan visi dan misi TI yang untuk kecamatan. Visi dan misi TI kecamatan yang diusulkan dianggap penting dan harus berdasarkan visi dan misi e-government Kota Bogor tahun 2014-2018 yaitu “Mewujudkan Bogor menjadi Smart Government menuju pemerintah yang efisien, efeketif, akuntabel dan transparan, agar pengembangan TI kecamatan sejalan dengan visi dan misi egovernment Kota Bogor. Kondisi business architecture saat ini digambarkan dengan value chain diagram yaitu terdapat kegiatan utama dan pendukung, persyaratan mendapatkan pelayanan perizinan dan pelayan non-perizinan, dan analisis beberapa permasalahan kegiatan bisnis kecamatan. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti pada pelayanan perizinan dan non-perizinan persyaratannya masih melampirkan salinan identitas dikarenakan aplikasi paten kecamatan yang ada belum diitegrasikan dengan data kependudukan online yang dimiliki oleh Kota Bogor. Kondisi information system architecture dapat dilihat dengan modul aplikasi kecamatan yang saat ini dipakai yaitu SIM PATEN, SIM Wilayah, SIMDA, SIMRAL, dan SIPEG yang diberikan oleh Diskominfostandi dan beberapa OPD lainnya. Sedangkan pada kondisi technology architecture kecamatan-kecamatan di Kota Bogor memiliki infrastruktur perangkat keras yang memadai, kondisi infrastruktur jaringan juga sudah memadai karena memilik anggaran untuk memenuhi pengadaan perangkat keras dan jaringan. Hasil analisis penerapan TI pada level local e-government tingkat kecamatan di Kota Bogor untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang menghasilkan beberapa strategi. Strategi pertama yaitu menghasilkan rekomendasi solusi kebutuhan aplikasi yang diperlukan sebagai pendukung telaksananya seluruh proses bisnis kecamatan yang dijalankan. Aplikasi yang dibutuhkan terdapat enam aplikasi untuk internal kecamatan yaitu SIM PATEN online, SIM Wilayah online, SI keuangan, SI inventaris, SI kepegawaian, dan SI Audit. Strategi kedua menghasilkan rekomendasi solusi kebutuhan data yang dibutuhkan untuk membangun solusi SI yaitu data kependudukan, data keuangan, data pengelolaan aset, data kepegawaian, dan data kinerja kecamatan. Strategi ketiga menghasilkan rekomendasi usulan technology architecture seperti meningkatkan kecepatan koneksi internet dan membuat topologi jaringan untuk kecamatan di Kota Bogor. Strategi keempat menghasilkan rekomendasi roadmap dan prioritas tahapan program kerja pengembangan TI selama lima tahun mendatang yaitu pembuatan master plan TI, pengembangan SDM TI, pengembangan aplikasi dan mengintegrasikan aplikasi kecamatan, pemanfaatan aplikasi, pemeliharaan aplikasi,
Keyword: kecamatan, master plan, paten, teknologi informasi, togaf

Judul: Evaluasi Tingkat Kesiapan Infrastruktur TI Pemerintah Kota Bogor Dalam Menunjang Penerapan E-Government (Studi Kasus : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).
Abstrak: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan penyeleggaraan pelayanan publik di kecamatan. Penyelenggaraan PATEN bertujuan meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat di era ini sudah seharusnya diimbangi dengan penggunaan teknologi informasi. Pada Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, Kota Bogor berada pada peringkat ke-2 setelah Kota Cimahi. PeGI melakukan pemeringkatan berdasarkan beberapa dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, aplikasi, perencanaan dan dimensi infrastruktur. Berdasarkan kategori penilaian secara keseluruhan untuk dimensi infrastrukur, nilai rata-rata dimensi infrastruktur berada dalam kategori kurang baik. Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap tingkat kesiapan infrastruktur pemerintah Kota Bogor dalam penerapan e-government, memberikan rekomendasi perbaikan infrastruktur local government. Pelaksanaan dilakukan dengan wawancara dan menyebarkan kuesioner di Dinas Komunikasi, infromatika, statistik dan persandian (Diskominfo), dan Kantor Kecamatan di wilayah Kota Bogor. Evaluasi pengukuran tingkat kesiapan infrastruktur pada penelitian ini menggunakan framework COBIT 5. Proses TI yang digunakan dalam evaluasi kesiapan infrastruktur pada penelitian ini menggunakan 5 domain dalam COBIT 5. Proses tersebut adalah manajemen inovasi, manajemen ketersediaan dan kapasitas, manajemen aset, manajemen konfigurasi, dan mengelola keamanan layanan. Tahapan penelitian ini adalah identifikasi COBIT IT-Goals dan identifikasi proses TI dalam COBIT 5, pemilihan proses TI dalam COBIT, desain kuesioner, identifikasi RACI chart, pengumpulan data, analisis keadaan infrastruktur, analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa masing-masing proses, rata-rata tingkat kematangan infrastruktur Kecamatan berada pada level 1 dan satu Kecamatan berada pada level 2. Kecamatan yang berada pada level 2 adalah Kecamatan Bogor Timur pada proses manajemen inovasi. Tingkat kematangan pada setiap Kecamatan sebagian besar sudah memenuhi persyaratan pada level 2 akan tetapi belum memenuhi kriteria pada skala L dan skala F. Untuk Diskominfo proses manajemen inovasi, manajemen ketersediaan dan kapasitas, manajemen aset, manajemen konfigurasi berada pada level 3, sedangkan proses mengelola keamanan layanan berada pada level 1. Berdasarkan penilaian pencapaian yang telah dilakukan dimasing-masing Kecamatan di Kota Bogor maupun Diskominfo, tingkat kematangan masingmasing proses sebagian besar berada pada level 1 untuk Kecamatan dan Diskominfo berada pada level 2 dan 3. Stakeholder selaku responden telah menetapkan nilai harapan untuk masing-masing proses. Tingkat kesenjangan antara tingkat kematangan dan harapan masing-masing proses untuk setiap Kecamatan dan Diskominfo memiliki nilai yang cukup tinggi sehingga setiap instansi harus meningkatkan tingkat kematangan untuk setiap proses secara bertahap. Rekomendasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat kematangan tersebut adalah mengembangkan PATEN sehingga pelayanan PATEN yang digunakan dalam website tidak hanya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie/HO), menetapkan dan menjalankan Standar Operational Procedure (SOP) yang merupakan prinsip-prinsip pengelolaan PATEN, melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala untuk manajemen pendokumentasian segala proses yang terjadi dalam PATEN baik kendala maupun alur penggunaan PATEN, mengidentifikasi dan mengevaluasi staff TI secara regular termasuk latar belakang pendidikan dan keterampilan sehingga memahami pentingnya pemanfaatan TI, mengidentifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk menunjang PATEN.
Keyword: Capability level, COBIT 5, e-government, infrastructure

Judul: Separation of Neodymium from U3Si2/Al Fuel Plate for Burn-Up Determination
Abstrak: Neodymium is a common fission product produced in nuclear fission reactions. Neodymium in this study was chosen as a burn-up indicator for U3Si2/Al fuel element plates because the neodymium isotope is a stable fission product with a fairly high yield. Some procedures were carried out to separate neodymium, starting with the separation of cesium isotopes (137Cs, 134Cs) through the precipitation method, then separation of uranium isotopes (235U, 238U) and plutonium isotopes (239Pu, 238Pu) with Dowex 1x8 ion exchange resin, and separation of neodymium (Nd), samarium (Sm), as well as cerium (Ce) with Dowex 1x4 ion exchange resin. The Cs recovery reached 99.95%. The U and Pu isotopes resulting from the separation are subjected to an electrodeposition process and the weight of each isotope can be measured with an alpha spectrometer. The separation results of Nd from Sm and Ce have been proven using an XRF spectrometer. The neodymium isotopes separation was corrected using the standard addition method, and an average total Nd content of 2.4 ppm was obtained in the PEB U3Si2/Al bottom solution. It is hoped that this separation method can be applied in determining burn-up of nuclear fuel.
Keyword: neodymium, burn-up indicator, U3Si2/Al fuel plate