Judul: Ekologi Politik Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan Konservasi: Studi Kasus di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin
Abstrak: Taman Hutan Raya (THR) Sultan Thaha Saifuddin (STS) merupakan salah satu dari 22 Taman Hutan Raya di Indonesia. Seluruh kawasan THR STS terletak di tiga Kecamatan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yakni Kecamatan Bajubang, Muara Bulian dan Muara Tembesi. Sebelumnya, THR STS dikenal dengan nama Hutan Senami, setelah mengalami empat kali perubahan status dan fungsi kawasan hutan (tahun 1933, 1987, dan 1999) THR STS ditetapkan tahun 2001. Saat penelitian ini dilakukan penutupan hutan (forest cover) di THR STS hanya tersisa 15-30 persen. Namun akses yang masif di kawasan THR STS ini tidak serta merta membangkitkan sengketa atau konflik vertikal. Sementara di kawasan Hutan Harapan –dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI)– walau hanya 30 persen dari kawasan REKI yang diakses oleh masyarakat; namun konflik vertikal yang timbul antara masyarakat dengan pengelola kawasan sangat masif. Sehingga menarik untuk dikaji, bagaimana sesungguhnya dinamika penguasaan lahan di dalam kawasan hutan akibat berubahnya rezim tata kelola di kawasan THR STS? Sejauh mana perubahan penguasaan lahan tersebut berdampak terhadap akses dan hak masyarakat lokal atas sumber daya hutan di kawasan THR STS? Siapa kelompok-kelompok masyarakat yang tereksklusi akibat perubahan penguasaan lahan dan rezim tata kelola hutan? Bagaimana mekanisme dan praktik eksklusi tersebut terjadi? Sejauh mana eksklusi yang terjadi memicu timbulnya konflik? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) dinamika penguasaan lahan di dalam kawasan hutan akibat perubahan rejim tata kelola THR STS, (ii) menganalisis dampak perubahan penguasaan lahan tersebut terhadap akses dan hak masyarakat lokal atas sumber daya hutan di THR STS, dan (iii) mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang terekslusi akibat pembatasan akses dan ketiadaan hak untuk kemudian mengidentifikasi bentuk konflik yang terjadi akibat praktik eksklusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap dinamika penguasaan lahan secara aktual di kawasan THR STS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, eksploitasi kawasan THR STS tidak hanya terjadi secara ilegal, tetapi juga legal. Perubahan kebijakan dan rezim tata kelola kawasan hutan pada tahun 1933, 1987, dan 2001 menyebabkan berubahnya hak legal, hak aktual dan praktik pemanfaatan di kalangan para aktor pengguna. Kedua, terdapat tiga pola penguasaan lahan di kawasan THR STS yaitu, penguasaan berdasarkan adat, berdasarkan pembelian, dan berdasarkan program pemerintah. Melalui identitas sosial sebagai masyarakat “lokal” atau adat, lahan di dalam kawasan THR STS dapat diakses oleh warga desa penyangga. Sementara bagi aktor supra desa, akses terhadap sumber daya minyak dan gas bumi yang terdapat di dalam kawasan dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Kehutanan dengan PT. Pertamina/ PT. PBMSJ. Ketiga, dalam hal akses terhadap tanah, terdapat perbedaan mekanisme akses antara yang berlangsung di kawasan THR STS dan yang berlangsung di Desa Bungku. Di kawasan THR STS timbul relasi yang bersifat negosiasitransaksi antara pihak yang memiliki otoritas dengan pihak yang memiliki kekuasaan dalam memberikan hak penguasaan dan penggunaan tanah. Sementara di Desa Bungku timbul kontestasi antara pihak yang memiliki otoritas dengan pihak yang memiliki kekuasaan dalam memberikan hak penguasaan dan penggunaan tanah. Keempat, akibat perbedaan mekanisme akses tersebut, konflik di kawasan THR STS bersifat insidental, spontan, diam-diam, tidak terstruktur, dan tidak terorganisir. Sementara konflik di Desa Bungku dengan aktor supra desa (PT. AP) bersifat
Keyword: Ekologi politik, Penguasaan lahan, Akses, Taman Hutan Raya, Jambi

Judul: The Political Economy of Land Tenure Settlement in Forest Areas (PPTKH): A Case Study of Sukaslamet Village, Indramayu Regency
Abstrak: Konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan telah menjadi permasalahan mendasar pada areal kelola Perhutani. Sejarah praktik penguasaan lahan di areal kelola Perhutani menyebabkan permasalahan keterbatasan akses petani penggarap terhadap kawasan hutan, yang kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya konflik tenurial. Sejak tahun 2017, Pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan. Melalui kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan. Terbitnya seperangkat kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja turut mendorong pelaksanaan kebijakan PPTKH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika lokal kontestasi penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta implikasinya terhadap kebijakan PPTKH di Pulau Jawa. Penelitian dilakukan di Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu desa yang beririsan dengan areal kelola Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis pada dinamika visibilitas konflik serta kontestasi aktor dalam konflik penguasaan lahan. Penelaahan visibilitas konflik dan kontestasi aktor menggunakan kerangka penilaian visibilitas konflik berbasis aktor serta pendekatan Actor-Centred Power (ACP). Lintasan sejarah praktik penguasaan lahan di Desa Sukaslamet menunjukkan serangkaian proses teritorialisasi Negara pada kawasan hutan, serta adanya kontrateritorialisasi. Sejarah teritorialisasi negara pada kawasan hutan menyebabkan jaringan penguasaan lahan di tingkat tapak serta ketidakpastian pada kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan gradasi dan historiografi, serta dinamika aktor dalam konflik penguasaan lahan pada areal kelola Perhutani. Dinamika konflik penguasaan lahan pada praktik pengelolaan hutan oleh Perhutani telah menghidupkan praktik teritorialisasi lokal oleh petani penggarap. Selain itu, pergeseran kekuasaan aktor menyebabkan perubahan eskalasi dalam kontinum konflik. Penetapan kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai upaya resolusi konflik justru dapat menyebabkan kontestasi baru dengan mengundang aktor kuat lainnya. Akhirnya, kebijakan PPTKH sebagai bentuk perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya. Pola penyelesaian dalam kebijakan PPTKH yang terbatas pada skema Perhutanan Sosial (PS) tidak menyasar permasalahan mendasar terkait pendudukan kawasan hutan di tingkat tapak. Skema PS pada areal KHDPK tidak dapat mengoreksi permasalahan ketidakpastian dan inefisiensi kawasan hutan, serta situasi ketidakpercayaan politik kepada birokrasi kehutanan., Land tenure conflicts in forest areas have become a fundamental problem in the Perhutani management area. The history of land tenure practices in Perhutani's management area has caused the problem of limited access of peasants to forest areas, which later became a driving factor in tenurial conflicts. Since 2017, the Government has been trying to resolve various land tenure conflicts in forest areas. Through the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) policy, the Government seeks to protect the rights of peasants in forest areas. The issuance of policies derived from the Job Creation Law has also encouraged the implementation of the PPTKH policy. This study aims to analyze the local dynamics of land tenure contestation in forest areas and its implications for PPTKH policy in Java. The research was conducted in Sukaslamet Village, Indramayu Regency, one of the villages that intersects with the Perhutani management area of Indramayu Forest Management Unit (KPH). The study uses a qualitative approach focusing on analyzing the dynamics of conflict visibility and actor contestation in land tenure conflicts. Examining conflict visibility and actor contestation uses an
Keyword: kebijakan PPTKH, penguasaan lahan, visibilitas konflik, kontestasi aktor, Actor Centred Power

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: