Judul: Analisis awig-awig dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
Abstrak: Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia pada tahun sebelumnya dicirikan oleh : (1) doktrin milik bersama {common proper(y); (2) sentralistik dan (3) anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan tersebut mengalami kegagalan dalam membangun perikanan. Hal ini dicerminkan oleh rusaknya sumberdaya pesisir dan laut, kemiskinan masyarakat pesisir, konflik antar nelayan dan lain sebagainya. Sementara di era reformasi, adanya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka partisipasi aktif masyarakat daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari sejarah pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat-NTB, menganalisis pembentukan awig-awig beserta pelaksanaan dan permasalahannya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Kecamatan Gangga telah melakukan praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasiskan kearifan lokal sejak dahulu kala, yaitu upacara adat sawen yang dilakukan oleh orang-orang Islam waktu /e/w. Upacara adat sawen tersebut berlaku hingga tahun 1965, menghilang dalam rentang waktu 1966-1999 yang disebabkan oleh perubahan pola pikir masyarakat dan situasi ekonomi-politik yang berkembang, sedangkan pada tahun 2000, upacara adat sawen kembali dilaksanakan, namun hanya sebatas menegakkan adat-istiadat suku sasak yang lelah lama hilang. Terbentuknya awig-awig sebagai aturan bersama secara tertulis dipengaruhi oleh munculnya konflik di masyarakat pesisir. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik legal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Proses terantuknya melalui tahapan informal hingga formal. Pelaksanaan awig-awig mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperunlukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (jala oras, jaring klitik), pancing, bubu dan rawe dasar kecil; (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktvitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Permasalahan yang terjadi pasca pelaksanaan awig-awig adalah konflik antar nelayan lokal yang menggunakan alat langkap berbeda dan konflik nelayan lokal dengan nelayan luar yang meggunakan bom dan potasium sianida untuk melakukan penangkapan ikan.
Keyword: 

Judul: Penguatan makna dan peran awig-awig dalam pengelolaan sumberdaya perikanan: kasus di DEsa Batu Nampar Kabupaten Lombok Timur NTB
Abstrak: Awig-awig diangkat sebagai topik dalam penelitian ini, karena awig-avig merupakan lembaga pengelolaan sumberdaya perikanan lokal. Lembaga ini telah dikenal oleh masyarakat pesisir sebagai hukum adat yang mengatur tata tertib kehidupan komunitas pesisir Awig-awig merupakan aturan-aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bertujuan mengatur tata tertib kehidupan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari, Komunitas ini terikat dalam suatu wilayah domisili yang disebut "krame gubuk" atau "krame desa". Berbagai permasalahan muncul dari petani-nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan antara lain keterbatasan dana, kualitas sumberdaya manusia yang sangat lemah, dan tingkat kerusakan sumberdaya ikan yang memprihatinkan. Disisi lain, penegakan hukum (len enforcement) terhadap peraturan di bidang perikanan sangat lemah dan keberadaan sumberdaya belum memadai. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Perbuari 2003 sampai dengan April 2003. Tujuan penelitian ini adalah: (1) memahami penguatan makna dan peran mwig-awig sejak otonomi daerah, (2) memahami kemampuan awig-awig dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sesuai konteks masyarakat pesisir dan teknologi perikanan yang telah mengalami modernisasi; (3) memahami kemampuan rig-awig dalam mengalokasikan sumberdaya perikanan kepada penduduk pesisir lokal. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian berupa studi kasus melalui wawancara mendalam, pengamatan. berperan serta terbatas dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan awig-awig dikuatkan secara normatif dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dukungan pengawasan yang telah dilakukan oleh Komite Pengelola Perikanan Laut (KPPL). Penguatan awig-awig ini memungkinkan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh komunitas nelayan. lokal. Hal ini karena adanya sanksi yang diatur dalam awig-awig. Pengelolaan sumberdaya secara lokal memungkinkan akses atau alokasi sumberdaya perikanan bagi masyarakat desa sendiri. Alokasi sumberdaya perikanan tersebut memungkinkan masyarakat nelayan untuk meningkatkant kesejahteraan. Tingkat pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan dari usaha Karamba Jaring Apung (KJA), adalah Rp. 500.000,-/kapita/bulan, sedangkan pendapatan dari kegiatan penangkapan ikan yaitu Rp. 400.000,-/kapita/bulan. Sementara itu pendapatan dari usaha budidaya rumput laut sebesar Rp. 240.000,-/ kapita/bulan, telah dilampaui garis kemiskinan oleh rumah tangga nelayan.
Keyword: Awig-awig, krame gubuk, krame desa, petani-nelayan

Judul: Enhancement of photon absorbtion on BaxSr1-xTiO3 thin films semiconductor using photonic crystals.
Abstrak: In this research, has been conducted BaxSr1-xTiO3 (BST) thin films manufacturing for mole fraction x = 0.25, 0.35, 0.45, and 0.55; and concentration of 1 molar using chemical solution depositon (CSD) method. The materials, which are used in this research, are barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%], titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28), 97.999%], gallium trioxide [Ga2O3], 2-methoxyethanol [H3COOCH2CH2OH, 99%] and 1 x 1 cm of transparent conductive oxide (TCO) glass as substrate. Two BST thin films are made that for BST thin films which are doped by 10% galium (BGST) as p-type layer and pure BST solution as n-type. BST solution is made by reacting barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%] and titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28)] into 2-methoxyethanol solvent [H3COOCH2CH2OH, 99%] in accordance with mass gram for each x value. While, BGST solution is made in the same way as BST solution, plus adding gallium at 10% of the mass of BST. Once all materials are reacted, then vibrated using ultrasonic for 90 minutes, and followed by coating BGST / BST on the TCO substrate. Once the layer is formed, then annealed for 15 hours at temperature of 500 °C with increasing rate of 1.67 oC/minute. Characterizations of BST thin films with or without photonic crystals include the absorbance and transmittance in the visible light spectrum, as well as the electrical photoconductivity characterizations. From BST thin films without photonic crystals indicate that our thin films have light absorption area on almost the entire range of the visible light spectrum even to the infrared range with absorption value over than 67.6%, in addition, it can be seen that the maximum absorbance of BST thin films for all mole fractions lie in blue to green light spectrum region, 457 nm ≤ λ ≤ 570 nm and the minimum in yellow to red light spectrum region, 570 nm ≤ λ ≤ 678 nm. The largest absorbance is found at x = 0.25 with average absorbance value of 92.04% and maximum and minimum absorbance peaks at wavelength of 500.89 and 657.72 nm, respectively. At x = 0.35, average absorbance value decreased to 83.55% with maximum and minimum peaks at 505.73 and 613.68 nm, respectively. Then increased to 91.16% at x = 0.45 with maximum and minimum peaks at 506.04 and 618.56 nm, respectively. At x = 0.55, average absorbance value decreased to 80.12% with maximum and minimum peaks at 507.85 and 608.79 nm, respectively. Moreover, it can be seen that the addition of barium mole fraction leads to wider maximum absorbance or minimum transmittance peaks and narrower minimum absorbance or maximum transmittance peaks in the same range of the green and blue & red light spectrums, respectively. BST thin films with photonic crystals show increasing in absorption for all x values in the range of 3.04 into 13.33%. At x = 0.25, average absorbance percentage increased 3.96% from 92.4 into 95.68%, for x = 0.35 average percentage increased 7.07% into 89.45 from 83.55%. Furthermore, average absorbance of BST thin films at x = 0.45 increased 3.04% from 91.16 into 93.93% and x = 0.55 has
Keyword: