Judul: Peranan dan fungsi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah : Studi kasus kabupatn DT II Purworejo propinsi DT I Jawa Tengah
Abstrak: Dalam manajemen pembangunan wilayah pedesaaan di Indonesia diterapkan suatu sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Hal ini menyebabkan kecamatan-kecamatan di Indonesia yang jumlahnya 3 529 buah menjadi penting karena seluruh kegiatan pembangunan yang masuk desa dikoordinasikan pada tingkat kecamatan. Dengan sistim ini, kota-kota kecamatan diharapkan berfungsi sebagai pusat pembangunan kecil/terkecil di pedesaan dengan menyediakan fasilitas pelayanan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan maupun ketertiban dan keamanan masyarakat. Peningkatan peran dan fungsi kota kecamatan dengan demikian dapat dilak- ukan dengan meningkatkan efektivitas fasilitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan. Hirarki pusat pemukiman yang terintegrasi secara fungsional dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan lokasi penyebaran fasilitas pelayanan guna mendukung efektivi- tasnya. Studi tentang peranan dan fungsi kota kecamatan dalam pem- bangunan wilayah dilakukan di Kabupaten DT II Purworejo yang mempunyai luas 1 021.787 km², berpenduduk 731 677 orang pada tahun 1993 dan terbagi menjadi 16 kecamatan. Pada tahun 1992 Kabupaten DT II Purwore- jo mempunyai PDRB sebesar Rp 249 668 790 000 dan pendapatan perkapi- ta sebesar Rp 714 499.69. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifi- kasi dan menganalisis ketimpangan antar kecamatan dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi, (2) Mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas fasilitas pelayanan dalam tataruang kota kecamatan berdasarkan jumlah penduduk serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi, (3) Mengidentifikasi dan menganalisis pola mobilitas penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kota kecamatan, (4) Mengidentifikasi dan menganalisis peranan dan efektivitas sistem pasar dalam tataruang kota kecamatan. Sebagai arahan penelitian dirumuskan hipotesis kerja sebagai berikut (1) Kondisi geografis dan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu kecamatan berhubungan dengan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kecamatan yang bersangkutan, (2) Jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kota kecamatan, jarak serta jumlah penduduk yang dilayani menentukan efektivitasnya, (3) Tingkat dan ragam kebutuhan penduduk yang ditunjukkan oleh pola mobilitas penduduk dalam memanfaatkan fasili- tas pelayanan ditentukan oleh penyebaran dan pengadaan fasilitas pelayanan pada setiap kota kecamatan, (4) Peranan dan efektivitas sistem pasar dalam tataruang suatu kota kecamatan berkaitan erat dengan kebutuhan masyara- kat, aksesibilitas dan jaringan transportasi di kota kecamatan tersebut…dst
Keyword: 

Judul: Fungsi Kota Kecamatan Dalam Pembangunan Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat)
Abstrak: Pengembangan kota kecamatan melalui sistem Unit Daerah, Kerja Pembangunan (UDKP) dirancang agar pelaksanaan pembangunan di pedesaan benar-benar sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Wilayah kecamatan dijadikan unit terkecil dalam pembangunan pedesaan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan UDKP yang menetapkan wilayah kecamatan sebagai satu unit manajemen pembangunan terpadu. Pengembangan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan kecil diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah belakang melalui mekanisme spread effects dan aglomerasi kegiatan-kegiatan ekonomi. Kota kecamatan memegang peranan yang sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil pedesaan. Pengembangan kota kecamatan diharapkan mampu menggali potensi wilayah lokal dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi baru, menumbuhkan kegiatan agroindustri dan perdagangan di wilayah kecamatan. Penelitian ini menelaah fungsi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah pedesaan. Tujuan penelitian adalah: (1). Menganalisis masalah ketimpangan yang terjadi antar kecamatan dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi, (2). Menelaah fungsi kota kecamatan sebagai pusat pelayanan (3). Menelaah sistem dan peranan pasar sebagai salah satu fasilitas ekonomi dalam pembangunan wilayah pedesaan.
Keyword: 

Judul: Mud Crab’s (Scylla serrata Forskal 1775) Response to Different Decaying Level of Gold Snail (Pomacea canaliculata Lamarck 1822) Bait.
Abstrak: Mud crab is well known as omnivorous-vigorous-voracious-opportunistic-scavenger. These intertidal animals applies mainly chemoreception in their predatory behaviour. It has been commonly assumed that non fresh gold snail bait is better than fresh bait in stimulating the mud crab. This research's aim is to analyze mud crab response to different decaying level of gold snail bait. Their response were observed as time required to touch the bait and pattern and direction of the mud crab in approaching the baits. The different decaying level of gold snail baits were shown on Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) as 16.3 mg/100g (0 day); 534.1 mg/100g (3 days); and 887.4 mg/100g (6 days). The research was conducted from July 2009 until February 2011. The TVBN test for gold snail baits were conducted at Laboratory of BBPPHP Jakarta. The experiment was conducted in Pemalang. The result showed that the average period of mud crabs to touch the baits were 52.14 minutes; 61.57 minutes and 52.57 minutes. Anova test concluded no sufficient evidence of significant effect of TVBN content of gold snail bait on mud crab’s feeding behaviour. Movement pattern B, i.e. left and right deviation followed by straight forward movement to the bait, was commonly exhibited by the crabs. Consequences of time period required by the mud crab to approach the bait on fishing operation is discussed.
Keyword: