Judul: Kajian implementasi pengawasan kebijakan pestisida oleh pemerintah dan penggunaannya oleh petani cabai di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Abstrak: Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan nasional. Pestisida sangat umum digunakan petani untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman cabai di lapangan. Penerapan penggunaan pestisida di tingkat petani diatur melalui pengendalian kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam perundang-undangan. Jalur penerapan pengawasan tersebut dilaksanakan dari hulu, yaitu pemerintah hingga ke hilir, yaitu petani. Pedoman pengawasan dilakukan mulai tahap produksi, peredaran, penyimpanan, penggunaan, hingga pemusnahan pestisida yang merujuk pada Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 107 tahun 2014 tentang pengawasan pestisida. Penelitian ini bertujuan menelusuri praktik pengawasan oleh pemerintah daerah, penerapan pemasaran oleh distributor, dan penggunaan oleh petani cabai berkenaan dengan regulasi pestisida di lapangan. Data kualitatif primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara terhadap responden terkait di atas. Data tersebut disusun menggunakan disain ‘sequential exploratory’ dan dikonversi ke data kuantitatif menggunakan Skala Likert yang selanjutnya dianalisis dengan metode perhitungan statistik Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian oleh pemerintah Provinsi Diperta, Diperta Kabupaten, dan Institut Pangan dan Hortikultura Perlindungan Tanaman tentang pengaturan pengawasan peraturan produk pestisida tidak berjalan optimal. Hal ini didukung oleh tingkat pengetahuan yang dikuasai oleh petugas pemerintah berturut-turut 20%, 65%, dan 88%. Tingkat penerapan peraturan tentang pemasaran pestisida oleh distributor dan penggunaan pestisida oleh petani juga tampak rendah, yang ditunjukkan dengan hanya 38% dan 33.4% responden melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan peraturan yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara jalinan koordinasi kinerja di tingkat hulu yaitu pemerintah dan pengawasan pelaksanaannya di tingkat distributor hingga ke petani.
Keyword: distributor, coordination, qualitative, implementation

Judul: Study of Use Patterns, Farmer Perceptions, and Policies towards Biopesticides in Chili Crops
Abstrak: Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) menjadi tantangan utama dalam proses budidaya cabai di lapangan. Gangguan OPT secara signifikan dapat menurunkan hasil. Pengendalian OPT saat ini lebih banyak dilakukan dengan menggunakan pestisida kimia sintetik dimana biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Penggunaan pestisida kimia sintetik juga menimbulkan dampak negatif bagi agroekosistem. Biopestisida berbahan aktif mikroba dapat menjadi alternatif pengendalian OPT yang lebih efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Namun demikian, penggunaan biopestisida untuk pengendalian OPT di Indonesia masih rendah. Rendahnya penggunaan biopestisida disebabkan beberapa hal: produk yang masih terbatas di pasaran, biopestisida dianggap memerlukan waktu aplikasi khusus, kendala perijinan yang rumit, investasi di sektor biopestisida masih rendah, kontrol mutu di tingkat petani masih kurang, dan infrastruktur belum memadai. Melihat tantangan dalam pemasyarakatan biopestisida di atas, penting untuk melihat bagaimana pola penggunaan biopestisida di lapangan. Persepsi petani terhadap biopestisida juga perlu diketahui sehingga dapat menyusun prioritas kebijakan dalam pemasyarakatan biopestisida. Penelitian ini bertujuan melihat pola penggunaan biopestisida, persepsi petani, dan menyusun prioritas kebijakan dalam pemasyarakatan biopestisida pada petani cabai. Metode pertama yang digunakan adalah data pola penggunaan biopestisida yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan dilakukan di tiga kabupaten di Pulau Jawa. Pengaruh karakteristik petani terhadap penggunaan biopestisida dianalisis menggunakan chi-square (?2) pada a: 10%. Persepsi petani terhadap biopestisida diukur dengan menggunakan Skala Likert. Indikator yang digunakan adalah (1) ketersediaan dan keterjangkauan; (2) efisiensi pengendalian; (3) keefektifan dan efisiensi penggunaan; dan (4) pengetahuan tentang biopestisida. Analytical Hierarchy Process (AHP) dilakukan untuk melihat prioritas kebijakan terkait biopestisida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden mengandalkan pestisida kimia sintetik untuk mengendalikan hama dan penyakit. Hal ini disebabkan oleh kecendurungan petani yang tidak mau mengambil risiko kerugian sehingga menggunakan pestisida kimia sintetik walaupun biaya tinggi. Penggunaan biopestisida secara signifikan dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi dan besarnya biaya penggunaan pestisida kimia sintetik. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya produksi dan biaya pestisida kimia sintetik yang dikeluarkan oleh petani dalam budidaya cabai, penggunaan biopestisida cenderung semakin tinggi pula. Biopestisida dianggap oleh petani sebagai barang komplementer dan bukan merupakan barang substitusi pestisida kimia sintetik. Persepsi petani responden tinggi terhadap kriteria harga pada aspek keterjangkauan dibandingkan dengan kemudahan mendapatkan produk, infrastruktur, dan kemudahan mendapat isolat. Persepsi petani juga tinggi terhadap kriteria kelestarian musuh alami dan efisiensi biaya produksi pada aspek keefektifan dan efisiensi. Persepsi tinggi terhadap penelitian dan inovasi serta efek samping terhadap kesehatan pada aspek pengetahuan dibandingkan dengan kriteria kemudahan informasi, pelatihan, dan pengetahuan kualitas produk. Kebijakan yang diterapkan saat ini belum cukup untuk mendorong pemasyarakatan biopestisida. Hasil AHP menunjukkan bahwa kriteria pengetahuan tentang biopestisida menjadi kebijakan yang harus diprioritaskan. Biopestisida memiliki prasyarat kepemilikian pengetahuan dan pemahaman yang kuat bagi penggunannya sehingga pengatahuan menjadi dasar penting bagi petani agar menggunakan biopestisida. Sub kriteria yang diprioritaskan dalam pengetahuan tentang biopestisida adalah tingkat intensitas dan kualitas penyuluhan oleh petugas. Kriteria kebijakan keefektifan dan efisiensi perlu mempriotitaskan sub kriteria keefektifan dalam mengendalikan hama dan penyakit daripada efisiensi penggunaan, kelestarian musuh alami, dan kualitas produk. Kemudahan mendapatkan produk menjadi hal yang utama untuk diprioritaskan dalam kriteria ketersediaan dan keterjangkauan. Hal ini berkaitan dengan rendahnya produk biopestisida yang beredar di lapangan dibandingkan dengan produk pestisida kimia
Keyword: Analytical Hierarchy Process (AHP), farmers, Integrated Pest Management (IPM), microbial pesticides, sustainable agriculture

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: