Judul: Mekanisme Akses dan Strategi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Ekowisata Bahari (Studi di Kampung Wisata Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat)
Abstrak: Raja Ampat memiliki potensi wisata bahari yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki mekanisme akses yang berbeda-beda dalam memanfaatkan sumber daya ekowisata bahari. Adanya ketimpangan distribusi akses memicu terjadinya konflik pemanfaatan ruang yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan suatu pengelolaan. Keterlibatan para pemangku kepentingan dengan berbagai kepentingan menambah kompleksitas pengelolaan ekowisata bahari. Kelembagaan menjadi fondasi penting yang perlu dibangun secara bersama antar pemangku kepentingan untuk mencapai pengelolaan ekowisata bahari yang terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan menguraikan: (1) pemetaan pemangku kepentingan terkait peran, kepentingan, pengaruh dan relasi; (2) mekanisme akses berbasis struktural-relasional; (3) kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari; (4) dan model penguatan kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara, focus group discussion, dan pengumpulan data sekunder. Penelitian dilakukan di tiga kampung wisata Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, yaitu Kampung Wisata Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai. Ketiga kampung tersebut masuk kawasan Selat Dampier yang merupakan pusat kawasan pengembangan ekowisata Raja Ampat. Berdasarkan hasil penelitian yang pertama mengemukakan bahwa pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Raja Ampat, UPT BLUD Raja Ampat, Dinas Perhubungan Raja Ampat, Dinas Koperasi dan UKM Raja Ampat, polisi air, Dewan Adat Suku Maya, dan CI Indonesia sebagai key players yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi. Berbeda dengan kelompok masyarakat seperti masyarakat pelaku wisata, masyarakat non pelaku wisata, HPI Raja Ampat, asosiasi homestay Raja Ampat, dan pihak swasta masuk kedalam kategori subjects yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah. Pemerintah dan masyarakat membangun co-management dengan tipe konsultatif yaitu adanya mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat, tetapi pengambilan keputusan masih dilakukan oleh pemerintah. Kedua, para pemangku kepentingan memiliki mekanisme akses yang berbeda-beda dalam memperoleh, mempertahankan dan mengendalikan manfaat. Masyarakat pelaku wisata memperoleh akses melalui kekuasaan teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, identitas sosial dan relasi sosial. Berbeda dengan masyarakat non-pelaku wisata yang memiliki akses lebih rendah dari masyarakat pelaku wisata, yaitu memperoleh akses melalui kekuasaan pengetahuan dan identitas sosial. Di sekitar kawasan kampung wisata ditemukan pihak swasta yang ikut merasakan manfaat sumber daya wisata. Kekuasaan teknologi, modal, pasar dan relasi sosial yang dimiliki pihak swasta lebih besar dari pada masyarakat. Akses yang dimiliki masyarakat menjadikan mereka memiliki kesempatan untuk terlibat dalam penguatan kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari. Ketiga, kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari di Raja Ampat dinilai kuat karena telah memenuhi prinsip berupa: (1) kejelasan batas wilayah; (2) kesesuaian aturan dengan kondisi lokal; (3) aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumber daya; (4) adanya kelembagaan lokal; (5) pelaksanaan pengawasan dihormati masyarakat; (6) berlakunya sanksi; (7) adanya mekanisme penyelesaian konflik; (8) adanya pengakuan dari pemerintah; (9) adanya ikatan atau jaringan dengan lembaga luar; 10) akses yang dimiliki pengguna. Kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari dibangun melalui level konstitusional, level kolektif dan level operasional. Melalui pembentukan kelembagaan seperti penetapan peraturan kawasan konservasi perairan daerah, peraturan penetapan kampung wisata dan peraturan pengelolaan ekowisata mendorong tindakan masyarakat dalam mengsinergikan kegiatan wisata dengan kegiatan konservasi di kawasan Raja Ampat. Keempat, model penguatan kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari dibangun melalui analisis model struktural elemen lembaga terkait, kendala, tujuan dan program strategis.
Keyword: access mechanisms, institutional, marine ecotourism

Judul: Model Pengelolaan Terpadu Ekowisata Bahari di Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat
Abstrak: Kajian tentang model pengelolaan terpadu ekowisata bahari di kawasan konservasi perairan Raja Ampat dilakukan melalui pemetaan potensi jasa ekosistem berbasis sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, penentuan daya dukung kawasan berbasis kesesuaian kawasan dan faktor pembatas lingkungan serta perlindungan terhadap sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Penelitian disertasi ini dilakukan dengan menghimpun data maupun informasi ilmiah dari berbagai sumber dan studi komprehensif dari berbagai kajian di lapangan dengan menggunakan metode penelitian eksploratif, deskriptif, dan komparatif. Pengambilan data dilakukan pada bulan November 2016 sampai dengan November 2017. Pengambilan data penelitian dengan menggunakan metode LIT (Line Intercept Transect), UVC (Underwater Visual Census), dan dengan menggunakan metode transek kuadran (Quadrant Transect). Pengambilan data sosial ekonomi dilakukan melalui wawancara langsung dengan wisatawan maupun masyarakat lokal. Data sekunder diperoleh melalui kompilasi data dari berbagai sumber informasi ilmiah, yaitu jurnal, laporan penelitian, dan sumber lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, kesesuaian, daya dukung kawasan, SIG (Sistem Informasi Geografis), kelembagaan, dan analisis keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi terumbu karang di perairan Selat Dampier termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata nilai tutupan karang keras sebesar 64.24%. Jenis karang keras yang telah diidentifikasi sebanyak 141 jenis dan termasuk dalam 16 famili. Jumlah jenis ikan karang yang ditemukan sebanyak 232 jenis (37 308 individu) dengan komposisi 27 jenis (557 individu) ikan indikator, 95 jenis (13 578 individu) ikan target, dan 110 jenis (23 173 individu) ikan major. Tumbuhan mangrove sejati ditemukan sebanyak 9 jenis dan termasuk dalam 6 famili, sedangkan mangrove asosiasi berjumlah 12 jenis yang termasuk dalam 11 famili. Ekosistem padang lamun dengan karakteristik habitat pasir putih halus merupakan feeding ground bagi satwa dugong. Jenis lamun yang ditemukan sebanyak 4 (empat) jenis termasuk kategori kepadatan sedang dan berada dalam kondisi ekosistem padang lamun yang kurang sehat (47.68%). Arah angin dominan di sekitar Raja Ampat adalah menuju Timur Laut dan sangat dipengaruhi oleh pola angin Muson. Gelombang terjadi selama 19-116 hari/tahun dan skala 6 Beaufort terjadi selama 1-17 hari/tahun. Hasil peramalan gelombang menunjukkan tinggi gelombang signifikan dan bervariasi antara 0.001- 2.19 m/s. Curah hujan tahunan berkisar antara 1 432-3 819 mm/tahun. Suhu Permukaan Laut (SPL) rata-rata di perairan Raja Ampat adalah 29.0 oC dengan kisaran sebesar 19.3-36.0 oC. Pada perairan Selat Dampier terjadi fenomena upwelling, sehingga memungkinkan pasokan nutrien bagi perairan dan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan serta perkembangan biota laut. Hasil analisis kesesuaian kawasan menunjukkan potensi luas area yang dapat digunakan untuk ekowisata selam adalah 4 631 896.14 m2. Luas total kategori S1 adalah 1 654 846.12 m2 sedangkan kategori S2 adalah 2 997 050.02 m2. Potensi v luas area yang dapat digunakan untuk ekowisata snorkeling adalah 1 592 400 m2. Luas total kategori S1 adalah 306 800 m2, kategori S2 adalah 648 500 m2 sedangkan kategori S3 adalah 637 100 m2. Potensi luas kawasan hutan mengrove yang dapat dimanfaatkan untuk ekowisata mangrove adalah 1 352 200 m2, sedangkan potensi luas kawasan ekosistem lamun yang dapat dimanfaatkan untuk ekowisata padang lamun adalah 138 100 m2. Potensi daya dukung kawasan untuk ekowisata selam adalah 9 067 penyelam/hari dan 335 484 penyelam/tahun. Daya dukung kawasan untuk ekowisata snorkeling adalah 3 104
Keyword: pengelolaan terpadu, ekowisata bahari, konservasi perairan, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat

Judul: Biological Value Evaluation and Index Glycemic of Dry Corn Noodle and Instant Corn Noodle Substitution
Abstrak: Corn flour is potentially used as a raw material in noodle formulation. The previous study showed that 30% of corn flour was used as a substitute of wheat flour in dried and instant noodle. The corn flour substituted noodle applied drying or frying process at a high temperature, which may affect the nutritional content and biological value of the noodle. For this reason the effect of heating process (drying or frying) during noodle processing on chemical composition and biological value of corn flour substituted noodle was studied. The wet noodle was dried in oven at 60oC for 70 minutes to produce dried noodle and fried in cooking oil at 160oC for 4 minutes to produce instant noodle. The noodles were evaluated in terms of chemical composition and glycemic index. Commercial instant noodles were also analyzed as a comparison. The amylose content of dried noodle substituted with 30% corn flour was 30.99% which was higher than that of instant noodle substituted with 30% corn flour (28.85%). The content of resistant starch of corn flour substitued dried and instant noodle corn was 14.80% and 17.25% respectively. Starch and soluble fiber digestibility of dried corn noodle was significantly different from these of instant corn noodle, which were 30.93% and 0.49%, and 25.33% and 0.68% respectively, whereas protein digestibility was relatively the same. The glycemic index of dried and instant corn noodle substitution and commercial noodle was categorized as a low glycemic index (54.18%; 51.33 and 48.65%), whereas the glycemic load of them was 26.12; 22.18 and 18.63 respectively and was categorized as a high and middle glycemic load. Drying or frying process did not significantly affect the glycemic index of both dried and instant corn noodle substituted.
Keyword: