Judul: Sistem perwilayahan pembangunan : studi kasus Kabupaten DT.II Sukabumi Propinsi DT.I jawa Barat
Abstrak: Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menggariskan bahwa pembangunan daerah atau wilayah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga Trilogi Pembangunan yang merupakan prioritas nasional, juga menjadi prioritas pembangunan di setiap daerah, yang ditujukan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam pembangunan yang demikian, wilayah merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan dan pendekatan tata ruang merupakan aspek yang kritis. Pendekatan tata ruang dalam pembangunan ditujukan untuk menciptakan kerangka struktur dan organisasi tata ruang wilayah pembangunan ba- ik bersifat fisik maupun sosial ekonomi. Kabupaten DT. II Sukabumi memiliki tingkat ketimpangan antar wilayah yang cukup besar dalam pembangunan daerah terutama karena penyebaran sumberdaya alam yang kurang merata. Tingkat ketimpangan antar wilayah tersebut dalam ekonomi pasar semakin membesar karena bekerjanya faktor "spread effect" dan "backwash effect". Dan secara alami setelah mencapai maksimum, ketimpangan antar wilayah akan mengecil dan akhirnya hilang karena masalah-masalah kepa- datan. Tetapi keseimbangan antar wilayah tersebut hanya akan tercapai pada saat tingkat perekonomian sudah sangat tinggi. Keseimbangan antar wilayah tersebut akan lebih cepat dicapai bila ada pengaliran tenaga kerja ke wilayah kaya, pengaliran modal ke wilayah miskin dan surplus per- dagangan bagi wilayah kaya. Dalam pembangunan daerah Kabupaten DT. II Sukabumi hal-hal tersebut tidak terpenuhi terutama pengaliran modal ke wilayah miskin. Karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Tetapi campur tangan pemerintah yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahan alokasi kegiatan dan prasarana-sarana pembangunan yang akhirnya akan tetap memperbesar ketimpangan antar wilayah karena interaksi antar wilayah sangat lemah, dimana wilayah kaya yaitu Cisaat, Sukabumi, Cibadak, Cicurug dan Baros berkembang menjadi wi- layah maju dengan tingkat sosial ekonomi wilayah yang ting- gi, sedangkan wilayah miskin yaitu Cikidang dan Cisolok menjadi wilayah terbelakang. Hal tersebut timbul karena faktor-faktor lokasi spesifik dan aksesibilitas wilayah kurang diperhitungkan dalam campur tangan pemerintah, sehingga sistem perwilayahan pembangunan yang ditetapkan lebih bersifat geografis dan administratif..dst
Keyword: 

Judul: Sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan ( Studi kasus : Kabupaten DT II Bandung, Jawa Barat )
Abstrak: Mengacu pada kenyataan terdapat perbedaan baik secara alamiah maupun buatan diantara daerah di dalam suatu wilayah dalam pemilikan kekayaan alam atau potensi fisik yang menyebabkan adanya perbedaan untuk tumbuh dan berkembang diantara daerah-daerah yang mengacu pada terjadinya ketimpangan antar daerah dalam suatu wilayah. Melalui pembangunan, keseimbangan dan pemerataan dapat tercapai dengan memperhatikan alokasi investasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pembangunan diperlukan suatu pendekatan yang sederhana, luwes dan menyeluruh yang mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah. Salah satu pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan wilayah. Dengan demikian pengorganisasian tata ruang dapat ditentukan dengan Sistem Perwilayahan Pembangunan yang dapat menciptakan keserasian antar dan dalam suatu wilayah serta memudahkan pencapaian pertumbuhan yang serasi dan seimbang. Sistem Perwilayahan Pembangunan sebagai salah satu pendekatan dalam kebijaksanaan dan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Bandung, bertujuan untuk memadukan kegiatan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antara Wilayah Pembangunan dan Sub Wilayah Pembangunan yaitu Wilayah Pembangunan Bandung (Sub Wilayah Pembangunan Padalarang, Cimahi, Lembang, Cililin), Wilayah Pembangunan Padalarang (Sub Wilayah Pembangunan Soreang, Majalaya, Margahayu, Cileunyi)...dst
Keyword: 

Judul: Mud Crab’s (Scylla serrata Forskal 1775) Response to Different Decaying Level of Gold Snail (Pomacea canaliculata Lamarck 1822) Bait.
Abstrak: Mud crab is well known as omnivorous-vigorous-voracious-opportunistic-scavenger. These intertidal animals applies mainly chemoreception in their predatory behaviour. It has been commonly assumed that non fresh gold snail bait is better than fresh bait in stimulating the mud crab. This research's aim is to analyze mud crab response to different decaying level of gold snail bait. Their response were observed as time required to touch the bait and pattern and direction of the mud crab in approaching the baits. The different decaying level of gold snail baits were shown on Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) as 16.3 mg/100g (0 day); 534.1 mg/100g (3 days); and 887.4 mg/100g (6 days). The research was conducted from July 2009 until February 2011. The TVBN test for gold snail baits were conducted at Laboratory of BBPPHP Jakarta. The experiment was conducted in Pemalang. The result showed that the average period of mud crabs to touch the baits were 52.14 minutes; 61.57 minutes and 52.57 minutes. Anova test concluded no sufficient evidence of significant effect of TVBN content of gold snail bait on mud crab’s feeding behaviour. Movement pattern B, i.e. left and right deviation followed by straight forward movement to the bait, was commonly exhibited by the crabs. Consequences of time period required by the mud crab to approach the bait on fishing operation is discussed.
Keyword: