Judul: Kinerja dan Prospek Pengembangan BUMDes di Kabupaten Bogor.
Abstrak: Badan Usaha Milik Desa lahir pada tahun 2004 bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada akhir 2014, bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang terbaru ini desa diberi kewenangan dalam mengatur dan desanya termasuk di dalamnya dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Melalui BUMDes, diharapkan desa mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara mandiri dan otonom sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam pembangunan nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut terjadinya peningkatan pendirian BUMDes di saat awal pencetusan pada tahun 2014 jumlahnya hanya 1.022 unit maka pada Bulan Oktober tahun 2019 jumlahnya telah mencapai 47.717 unit atau sekitar 64% desa telah memiliki unit kerja. Namun demikian jumlah BUMDes yang banyak tersebut status perkembangannya didominasi dengan status dasar sebanyak 29.286 unit dilanjutkan dengan status berkembang sebanyak 5.491 dan terakhir status maju sebanyak 1.830 unit. Kabupaten Bogor yang memiliki 40 Kecamatan dan 416 desa, dari tahun 2009 sampai pada tahun 2019 secara trend pendirian BUMDes mengalami peningkatan namun tingkat pertumbuhan antar tahun berbeda-beda. Pada akhir tahun 2019 desa yang telah memiliki BUMDes hanya sebanyak 327 desa yang tersebar di 39 Kecamatan atau setara dengan kisaran 80%. Sepanjang tahun 2019-2020 data menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan masih kecil dibandingkan dengan tingkat suku bunga dan tidak BUMDes bisa menghasilkan keuntungan. Selain itu juga sekitar 50% BUMDes yang ada di Kabupaten Bogor tidak pernah memberikan kontribusi kepada PADesa. Perkembangan kategorisasi BUMDes yang ada di Kabupaten Bogor sampai akhir tahun 2021 masih didominasi oleh BUMDes yang berkategori dasar. Hal ini sangat jauh dari tujuan pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi pengelolaan kegiatan usaha BUMDes di Kabupaten Bogor, untuk menganalisis pengaruh lingkungan internal dan eksternal bisnis terhadap perubahan pendapatan BUMDes, menganalisis tingkat efisiensi usaha BUMDes dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Bogor dan menentukan strategi-strategi kebijakan dalam rangka pengembangan BUMDes di Kabupaten Bogor. ...
Keyword: BUMDes, Technical Efficiency, Business Evaluation, Business Environment, BUMDes Strategy

Judul: The Effectivity of Village-Owned Enterprise's Tourism Area Management on Increasing The Villagers Prosperity
Abstrak: Pembangunan di sektor desa ialah tindakan yang diambil pertama guna memutar roda perekonomian di Indonesia. Salah satu inisiatif dari program pembangunan pedesaan adalah dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berperan menjadi sebuah lembaga pada tingkat desa guna mengelola aset alamiah desa dan mengoptimalkan penggunaan dana pembangunan. BUMDes sendiri, di dalam menjalankan kegiatannya menggunakan modal yang berasal dari desa seperti industri berbasis masyarakat, kegiatan pertanian, ekstraksi pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lainnya. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat menghasilkan transformasi yang mengangkat standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan masyarakat telah diuraikan melalui UU No. 11 Tahun 2009 dengan memiliki pengertian bahwa kesejahteraan melibatkan pemenuhan kebutuhan material, rohaniah, intelektual serta sosial dari warga negara agar dapat mencapai taraf hidup yang pantas. Kabupaten Gunungkidul tergolong sebagai salah satu daerah penyangga dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dianugerahi dengan kekayaan dan potensi alam yang melimpah. Daerah ini turut andil dalam kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama melalui sektor pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam. Melalui penetapan UU No. 6 Tahun 2014 dan beberapa Perda Kabupaten Gunungkidul, 144 desa tersebut mulai membentuk, mengembangkan, dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan, pengembangan, dan pengelolaan tersebut diperkuat melalui UU Cipta Kerja sehingga BUMDes dapat menjadi badan usaha yang berbadan hukum resmi dan dapat menjadi wadah guna menyerap angkatan kerja produktif yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul. Mendasar kepada latar belakang, tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis efektivitas dari Badan Usaha Milik Desa yang telah mengelola unit usahanya. (2) menganalisis kesejahteraan masyarakat desa yang terdampak dari beroperasinya Badan Usaha Milik Desa. (3) menganalisis pengaruh yang terjadi antara efektivitas Badan Usaha Milik Desa dengan kesejahteraan masyarakat desa. Penilaian efektivitas BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan metode-metode secara berurutan. Tahap pertama pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan dalam mengatur BUMDes dan kesejahteraan masyarakat; mengidentifikasi tujuan dari BUMDes; mengidentifikasi program-program atau unit usaha BUMDes; mengidentifikasi sasaran dari program atau unit usaha yang beroperasi; mengidentifikasi hasil dari program atau unit usaha BUMDes. Tahap kedua, analisis efektivitas program Badan Usaha Milik Desa menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dibantu oleh tabel jumlah, tabulasi silang, grafik atau diagram. Analisis program Badan Usaha Milik Desa menghasilkan pernyataan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata memiliki efektivitas yang tinggi. Efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata tergolong dalam kategori tinggi dapat dibuktikan melalui indikator kebermanfaatan, indikator kesesuaian, indikator keberlanjutan, indikator signifikansi tingkat pemberdayaan dan indikator besaran tingkat partisipasi tergolong dalam kategori tinggi. Sementara itu, untuk indikator besaran dan luasan akibat positif berada pada kategori sedang. Unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata yang dibentuk oleh BUMDes sebagai sarana untuk memberikan lapangan pekerjaan baru, mengoptimalkan potensi desa serta sebagai sarana kepedulian sosial dan lingkungan disekitar wilayah desa sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan melalui unit usaha yang berkolaborasi bersama desa dengan memberikan pelatihan, fasilitas umum, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata. Secara keseluruhan unit usaha ini mampu untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan dari anggota dan masyarakat terdampak, selain itu juga unit usaha ini mampu untuk meningkatkan kreativitas, status sosial, ekonomi dan lingkungan. Tahap ketiga, analisis
Keyword: BUMDes, BUMDes effectiveness analysis, community welfare, community welfare analysis

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: