Judul: Masculinization of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) By Immersion Technique in Purwoceng (Pimpinella alpina) Extract
Abstrak: Masculinization of in nile tilapia is very important in controlling reproduction and obtaining gender that have faster growth. Synthetic steroids which are commonly used to masculinize but has potential hazards and not recommended for aquaculture. The use of natural product is a potential alternative to be explored, especially from plant. The objective of this study was to determine the effect of immersion nile tilapia larval in extract of purwoceng in masculinizing nile tilapia. Doses used in this study are 10, 20, 30 mg/l of purwoceng extract with two control groups those are using 500 μg/l 17α-methiltestesterone and no immersion in purwoceng extract. Exposing 8h on 4 and 7 days post-hatching in extract of purwoceng and 17α-metiltestesterone, resulted in significantly skewed sex ratio of 73,3% males by immersion in 20 mg/l. Synthetic androgen, 17α-methiltestesterone gave better result than extract of purwoceng in this study. Further study on extract of purwoceng is needed to observe the best limit of short-time immersion and to find the best result in sex ratio.
Keyword: 

Judul: Maskulinisasi Ikan Nila Oreochromis niloticus Dengan Pemberian Tepung Testis Sapi
Abstrak: The synthetic steroid 17α-Methyltestosteron (MT) is commonly used as a feed additive to produce male population of nile tilapia (Oreochromis niloticus). The use of synthetic testosterone hormone is not recommended in Indonesia. This study was conducted to evaluate the effect of natural testosterone hormone in bull testes meal (BTM) on the masculinization of nile tilapia. Experimental design that is utilized two factors experiments in completely randomized design. Fry kept in 40-L glass aquaria at a density of 40 fry/aquarium. Fry (7 dph) received the BTM for 7 days (T1), 14 days (T2) and 21 days (T3) and doses 0% (D1), 3% (D2), 6% (D3), and 9% (D4). Result, indicated that there were significant (P<0.05) differences between group treated by BTM and untreated group. In the BTM treated group, doses and duration of treatments are not significantly different. The percentage of male fish on the three treatments was 83.3% (9%-14d, 9%-21d, 6%-21d: doses and duration, respectively), higher than the other groups but not significantly different with all treated group. There were no significant difference on the survival rate of fry (95-99.5%) between all treatments. Survival rate was not affected by the treatment of BTM (not significant P≥0.05). The body growth rate were not different between BTM treated groups and untreated group. The highest growth performance of fry was obtained by the treatment of 9% BTM. Conclusion, the best of treatment is D3T2 (6% BTM and 14 days), resulted male fish 81.67%.
Keyword: 

Judul: Kajian Persyaratan Penempatan Jabatan Struktural Eselon Iv dan Iii Di Dinas Kebakaran Dki Jakarta
Abstrak: Dinas Kebakaran Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah perangkat pelaksana Pemerintah DKI Jakarta dalam bidang pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya di wilayah Ibukota Jakarta. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebakaran DKI memiliki kewenangan dan tanggung jawab, sumberdaya, dana, sarana, prasarana dan personil yang memerlukan keahlian dan keterampilan, peralatan dan perlengkapan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 1980 Juncto Nomor 11 tahun 1986. Dimensi dan kompleksitas permasalahan kebakaran, dalam hal ini adalah kebakaran. kota merupakan salah satu bencana bagi di wilayah Kota DKI Jakarta. Terjadinya kebakaran kota semakin lama semakin bertambah seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Tingginya insiden-insiden yang terjadi pada beberapa periode belakangan ini, baik variasi jenis maupun penyebab dan akibat kerugian yang ditimbulkannya, memperlihatkan kecenderungan yang juga semakin meningkat yang secara keseluruhan masih merupakan kerugian yang langsung dapat dihitung, belum termasuk kerugian tak langsung sebagai akibat terjadinya insiden-insiden tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kebakaran DKI Jakarta selaku organisasi yang berkompeten dalam penanggulangannya harus mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang berada dalam kondisi yang baik dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTЕК), menghadapkan Dinas Kebakaran DKI Jakarta kepada berbagai permasalahan, terutama masalah rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masalah ini dirasakan oleh masyarakat karena adanya kebijakan zero growth sampai tahun 2000 oleh Menteri Pembinaan Aparatur Negara, sehingga membawa konsekuensi logis bagi unit instansi masing-masing untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada. Usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja harus disertai dengan pendidikan dan pelatihan atau dengan perpaduan pandangan antara karyawan dengan pimpinan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif, pembinaan efektivitas kerja ke arah pengaturan dan pengusahaan secara maksimal dengan penempatan karyawan atau pegawai atas prinsip penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat (tke right man on the ringt job). Dalam upaya tersebut di atas, Dinas Kebakaran DKI Jakarta telah membuat standar jabatan dengan mengacu kepada National Fire Protection Association (NFPA). Namun demikian, standar jabatan tersebut berbenturan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Pememerintah DKI Jakarta. Benturan tersebut diantaranya adalah untuk karier dalam jabatan struktural Eselon IV dan III harus mengikuti dan lulus dari Diklat ADUM (Administrasi Umum) dan SPAMA (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama). Hal ini tentunya membawa dampak tersendiri bagi Dinas Kebakaran DKI Jakarta dan mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 1986 mengenai struktur organisasi Dinas Kebakaran DKI Jakarta, sebagai 'ujung tombak Dinas Kebakaran adalah Kepala Kepala Suku Dinas Kebakaran di lima Wilayah Kotamadya. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknisnya, pejabat-pejabat tersebut hendaknya dibekali kemampuan manajerial dan kemampuan tehnik sebagai fire fighter (petugas pemadam kebakaran) dan penguasaan wilayah kota untuk pengawasan penanggulangan kebakaran. Keberhasilan Dinas Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan tercapai apabila didukung oleh peran sumberdaya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran sumberdaya manusia dalam tugas operasional Dinas Kebakaran, maka perlu diupayakan adanya suatu rancang bangun sistem pengembangan karier melalui kajian persyaratan penempatan jabatan struktural Eselon IV dan III di Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang di atas dan
Keyword: Jabatan Struktural, Dinas Kebakaran