Judul: The Impact of Government Expenditure in Addressing Human Development Inequality in Lampung Province
Abstrak: United Nations Development Program (UNDP) menyatakan pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, namun memiliki cakupan yang lebih luas yakni terkait dengan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dari sisi kualitas kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1990, UNDP mengeluarkan gagasan dalam bentuk Human Development Index untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia yang kemudian dipublikasikan secara verkala dalam laporan Human Development Report (HDR) secara tahunan. Ketimpangan seringkali tercermin dalam perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara kelompok- kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan dalam IPM dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan, karena kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Wilayah perkotaan cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, karena akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Kelompok- kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi juga cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Provinsi Lampung apabila dilihat secara spasial, memiliki dua kota dengan nilai IPM yang lebih besar dari IPM provinsi dan nasional, serta gap yang cukup tinggi antara kota dan kabupaten. Penerapkan kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah dan pengelolaan keuangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fidella (2021) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Rendahnya nilai IPM di Provinsi Lampung serta ketimpangan antara kabupaten/kota menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis efisiensi belanja pemerintah daerah dalam fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap masing-masing indeks pembentuk IPM di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengalisis efisiensi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi terhadap masing masing komponen Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung dengan menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA). Hasil analisis regresi data panel menunjukan bahwa belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing berpengaruh signifikan positif pada indeks pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, analisis SFA menunjukan bahwa penggunaan belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kab/kota di Provinsi Lampung telah efisien., The United Nations Development Program (UNDP) states that development is not only about economic growth and per capita income, but it also has a broader scope related to improving the quality of life and enhancing community welfare through improvements in health and education quality. In 1990, UNDP introduced the concept of the Human Development Index (HDI) to measure the success of a region in its efforts to improve human quality of life, which is then published annually in the Human Development Report (HDR). Inequality is often reflected in the differences in HDI values between groups within society. Disparities in HDI can reinforce cycles of poverty and inequality, as marginalized groups have limited access to resources and opportunities to improve their quality of life. Urban areas tend to have higher HDI values compared to rural areas due to better access to education, healthcare services, and economic opportunities. Higher-income groups also tend to have higher HDI values compared to lower-income groups. Lampung Province has two cities with HDI values
Keyword: ipm, pengeluaran pemerintah, sfa

Judul: Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
Abstrak: Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang merupakan agenda internasional terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia, memastikan pendidikan berkualitas, mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Indonesia sebagai anggota PBB berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs dalam tujuan pembangunannya dengan mengadopsi hasil kesepakatan SDGs yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah Indonesia bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas, mengurangi kesenjangan infrastruktur dan meningkatkan layanan publik. Salah satu upaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pembangunan manusia bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi, tetapi juga memasukkan kesehatan dan pendidikan. Todaro dan Smith (2006) menyatakan indikator kesenjangan pembangunan dan pemeringkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan, bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja, dan IPM sangat bermanfaat untuk mengukur indikator ini. Berbagai negara termasuk Indonesia mengadopsi konsep pembangunan manusia yang digagas UNDP ini. Tujuan studi ini adalah: (1) Mengkaji belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi dan variabel ekonomi lainnya; (2) Mengkaji IPM berdasarkan tiap-tiap indikator dan secara spasial di kabupaten/kota di Indonesia; (3) Menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi terhadap IPM di kabupaten/kota di Indonesia; (4) Menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi terhadap indeks pembentuk IPM (indeks pendidikan, indeks ekonomi dan indeks kesehatan). Hasil estimasi parameter dalam regresi data panel pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap IPM, variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dengan koefisien positif yaitu: belanja kesehatan, infrastruktur pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dummy kaya. Sebaliknya: belanja ekonomi, infrastruktur kesehatan, kemiskinan dan dummy WTP berpengaruh negatif. Sedangkan yang tidak berpengaruh terhadap IPM yaitu: belanja pendidikan dan infrasatruktur transportasi. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap indeks pendidikan yaitu: belanja pendidikan dan PDRB, sedangkan infrastruktur transportasi, kemiskinan, dummy WTP dan dummy kaya berpengaruh negatif. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap indeks pendidikan yaitu infrastruktur pendidikan. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dengan koefisen positif terhadap indeks kesehatan yaitu: belanja kesehatan, PDRB dan dummy kaya, sedangkan variabel infrastruktur kesehatan berpengaruh negatif. Infrastruktur transportasi, kemiskinan dan dummy WTP tidak berpengaruh terhadap indeks kesehatan. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap indeks ekonomi yaitu : PDRB dan dummy kaya, namun belanja ekonomi, kemiskinan dan dummy WTP berpengaruh negatif. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap indeks ekonomi yaitu : infrastruktur transportasi. Program-program peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari pemerintah sebaiknya memprioritaskan kepada kabupaten/kota yang berada pada capaian IPM kategori rendah dan sedang serta berada pada kuadran dengan indeks di bawah rata-rata dan laju pertumbuhan di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya, sehingga capaian IPM pada wilayah yang tertinggal bisa meningkat lebih cepat dan pembangunan manusia di wilayah tersebut dapat konvergen dengan wilayah lainnya. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembangunan yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi model menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh paling kuat terhadap IPM, pemerintah perlu memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang terbukti mempunyai dampak paling besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang
Keyword: belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja fungsi ekonomi, kabupaten/kota, IPM

Judul: Karakteristik Carboxymethyl Chitosan Dengan Variasi Konsentrasi NaOH
Abstrak: Carboxymethyl chitosan is chitosan derivative product obtained from chemical modification. CMCh were made by alkalization process and carboxymethylation process. Factors that affect CMCh characteristics were excess sodium hydroxide in alkalization process, ratio between chitosan and monochloroacetic acid, and carboxymethylation temperature. The objectives of this research were to study the NaOH effect to CMCh characteristics, to learn process of making CMCh, to set the proper concentration of NaOH, and to analyze CMCh characteristics. CMCh yields were 110.72%-114.22%. CMCh pH value were 3.74-4.31. The optimum NaOH concentration to obtain the best CHCh was 10 M. Percentage of CMCh moisture content was 10.70%-11.42%. Ash content and nitrogen content of CMCh were 0.49%-0.50% and 4.52%-4.81%. CMCh viscousity was 8.25 cps. Percentage of CMCh solubility was 61.61%-91.50%. The different functional groups from chitosan which observed in CMCh were C=O group, CH group from alkene functional group, C−O group, and C−O−C group.
Keyword: solubility., functional group, CMCh characteristics, chitosan, carboxymethyl chitosan