Judul: Distorsi Ruang Publik dan Kuasa Politik Elite Lokal dalam Pembangunan
Abstrak: Sepanjang penerapan otonomi daerah pada tahun 2000, persoalan pembangunan di Kabupaten Pandeglang masih berkutat pada persoalan kemiskinan. Regulasi dan arah pembangunan yang dibuat tidak menjadikan Pandeglang terbebas dari kemiskinan, karenanya persoalan kemiskinan selalu menjadi isu sentral di daerah ini. Kondisi ini dipertajam dengan kenaikan angka kemiskinan sebanyak 24.790 orang 2017 dari sebelumnya berjumlah 675.040 orang pada Maret 2018, atau naik 0,14 poin. Program Jamsosratu sudah 18 tahun berjalan dan program infrastruktur jalan sudah dicanangkan sejak era orde baru. Tetapi, Pemda Kabupaten Pandgeglang hanya mampu membiayai 30% program infrastruktur jalan yang dibutuhkan. Implikasinya, banyak pergerakan barang dan jasa terhambat, mengganggu produktivitas ekonomi dan memperlemah partisipasi masyarakat. Elite lokal di Pandeglang (ulama, jawara dan elite desa) memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Tetapi kemudian, kemampuan politis para elite lokal belum sepenuhnya dapat memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Elite lokal memiliki berbagai agenda, baik agenda pembangunan, agenda politik maupun agenda kelompok. Realitas ini diperkuat dengan sikap masyarakat yang mewakilkan aspirasi terhadap para elite lokal. Implikasinya posisi elite lokal menjadi semakin elitis di tengah-tengah masyarakat. Situasi ini kemudian memudahkan elite lokal dalam membangun dan memperoleh dukungan politik praktis. Padahal, jika orientasi elite lokal mengarah pada pemberdayaan masayarakat, kekuatan komunikasi politik elite lokal melebihi kekuatan formal (pimpinan daerah). Kekuatan ulama dan jawara dalam beberapa realitas sosial bahkan melampaui batas geografis yang belum tentu dimiliki oleh elite lain. Proposisi utama penelitian ini adalah komunikasi politik para elite lokal dipengaruhi oleh berbagai agenda (kepentingan) yang didasari oleh perbedaan orientasi terhadap pembangunan. Akibatnya konsensus dalam ruang publik tidak melalui dialog kritis. Dampak yang lebih jauh, ruang publik belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat. Yang terjadi adalah kelesuan partisipasi dan ketidak percayaan masyarakat yang disebabkan diskoneksi orientasi para elite lokal dalam pembangunan. Implikasinya, komunikasi pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya, masyarakat mempercayakan aspirasinya pada para elite lokal tanpa mengkritisinya terlebih dahulu. Perbedaan orientasi dan agenda antar para elite lokal, menjadikan ruang publik syarat dengan agenda dan kepentingan sehingga ruang publik terdistorsi dan tidak lagi menjadi medium yang netral. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik komunikasi politik elite lokal dalam pembangunan, seperti apakah pertemuan politis yang diikuti, bagaimana orientasi dan tipe komunikasi politik yang digunakannya, apakah berdampak pada upaya penyadaran kritis atau sebaliknya serta bagaimana keberfungsian ruang publik. Permasalahan ini kemudian ditinjau dengan menggunakan teori tindakan komunikatif Habermas (1984) yang menekankan pencapaian konsensus melalui klaim kebenaran, ketepatan dan kejujuran. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi (primer). Tiga metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yakni: metode (1) Studi kasus (2) Life history dan (3) Dokumentasi. Komunikasi politik dalam penelitian ini dimaknai sebagai suatu proses penyampaian pesan untuk mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku politik melalui pesan dan simbol-simbol. Selain menghasilkan berbagai temuan, penelitian ini menjawab beberapa persoalan: Pertama, dialog dan diskursus dalam ruang publik belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran kritis sehingga konsensus yang dicapai belum mencerminkan aspirasi masyarakat. Pencapaian konsensus dalam ruang publik, prosesnya dapat tercapai jika ada kesetaraan. Kesetaraan peran, akses, kesetaraan literasi, kesetaraan perlakuan dan kesetaraan status, adalah prasyarat terjadinya dialog kritis dalam
Keyword: public spheres, communication, politics, development, local elites

Judul: Konvergensi Komunikasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa
Abstrak: Kesenjangan sosial dan kemiskinan yang terdapat di wilayah pedesaan disebabkan antara kebutuhan riil masyarakat desa dengan hasil proses pembangunan yang tidak konvergen mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi akan menyebabkan pembangunan tidak memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa yang kurang memahami tentang tugas utamanya sebagai pemerintah serta kurangnya komunikasi yang transparan kepada masyarakat akan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan berjalan secara tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pembangunan melalui Program Dana Desa yang telah dilaksanakan pemerintah yakni pembangunan negara yang dimulai dari desa dengan mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Keberadaan dana desa yang telah digelontorkan sejak tahun 2016 masih belum dilaksanakan secara efektif terutama dikarenakan kurang memadainya kapabiltas dan kapasitas aparat desa sehingga manfaatnya belum maksimal memberdayakan masyarakat terutama dampak langsung terhadap ekonomi penduduk miskin. Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Hal ini disebabkan oleh keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya kesadaran masyarakat, dan pendidikan yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1)Menganalisis peta kepentingan para partisipan pengelola program dana desa 2) menganalisis tindakan kolektif dijalankan dalam musyawarah desa (demokrasi deliberatif), 3)menganalisis konvergensi komunikasi memperkecil gap (mengurangi kesenjangan) dalam pengelolaan dana desa dan 4) merumuskan strategi dan prosedur pelaksanaan komunikasi konvergen pengelolaan Dana Desa sehingga dapat diketahui manfaat pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan paradigma kritis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, FGD (Focus Group Discussion), observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam pengelolaan program dana desa mengalami kondisi ketidak-sepahaman atau unmutual understanding terhadap program. Harapan untuk terjadinya komunikasi yang efektif atau konvergen justru sebaliknya di mana para pihak mengalami sirkulasi komunikasi yang tidak timbal balik atau dialog pada setiap proses mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Sirkulasi komunikasi yang terjadi banyak didominasi oleh elit desa. Kepentingan pengelola terhadap program dana desa lebih mengutamakan terjadinya proyek pembangunan desa yang harus dijalankan sesuai dengan keputusan yang tidak melibatkan banyak kepentingan terutama prioritas kebutuhan warga biasa masyarakat desa. Kesenjangan komunikasi yang terjadi disebabkan kurangnya informasi dan komunikasi yang melibatkan warga biasa dalam memutuskan kebutuhan yang paling prioritas di desa. Peran tiap pengelola yang tidak maksimal dalam pengelolaan program disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga konsensus yang diambil bukan mewakili kebutuhan warga desa secara menyeluruh melainkan kebutuhan yang tidak prioritas. Sirkulasi komunikasi yang terjadi adalah pada elite desa yang memiliki relasi kedekatan baik dalam pendelegasian tugas maupun relasi kekerabatan. Tekanan pihak pemerintah Kabupaten terhadap program-program pembangunan yang sudah direncanakan menjadi berubah dalam satu sisi membuat pemerintahan desa lebih memudahkan menjalankan program terutama pembangunan dalam bentuk proyek fisik. Program pengembangan sumberdaya manusia banyak mengalami pengurangan.
Keyword: convergence communication, dominance, communication circulation

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: