Judul: Ketimpangan dan Proyeksi Pengaruh Jalan Lintas Selatan terhadap Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Timur
Abstrak: Sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, pembangunan wilayah Provinsi Jawa Timur menghadapi ketimpangan antara Wilayah Pantai Utara (Pantura) dengan wilayah Pantai Selatan (Pansela) dan wilayah Tapal Kuda. Keterkaitan spasial berperan penting menciptakan pembangunan berimbang. Keterkaitan spasial dapat ditingkatkan berdasarkan pengembangan aksesibilitas wilayah dan jaringan infrastruktur jalan. Pembangunan Jalan Nasional Lintas Selatan (JLS) di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja dan ketimpangan pembangunan wilayah, menganalisa pengaruh jalan JLS terhadap pendapatan dan aksesibilitas wilayah, serta memproyeksikan pengaruhnya terhadap kinerja dan ketimpangan pembangunan wilayah di kabupaten koridor jalan JLS. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan cross section pada tahun 2017. Analisis kinerja pembangunan wilayah menggunakan TOPSIS berdasarkan dimensi sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta aksesibilitas wilayah. Ketimpangan pembangunan wilayah dianalisis menggunakan perhitungan koefisien variasi (CV). Untuk mengkaji pengaruh jalan JLS digunakan Geographically Weighted Regression (GWR) dan perhitungan rasio panjang jalan per luas wilayah. Sedangkan analisis proyeksi dianalisis dengan TOPSIS dan perhitungan koefisien variasi (CV) dengan input data analisis pengaruh. Wilayah Pantura merupakan wilayah dengan rataan kinerja pembangunan wilayah tertinggi, sebesar 0,397 satuan kinerja. Wilayah Pansela memiliki rataan kinerja pembangunan sebesar 0,303 satuan kinerja, sedangkan Wilayah Tapal Kuda berkinerja terendah (0,287). Hal ini mengindikasikan tingginya ketimpangan pembangunan diantara Wilayah Pantura dengan Wilayah Pansela dan Tapal Kuda. Koefisien variasi (CV) ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Timur tergolong tinggi (24,06 persen), sebagai akibat ketimpangan antara-wilayah maupun di dalam wilayah. Ketimpangan tertinggi terjadi di Wilayah Pantura (CV= 27,48 persen) dan terendah berada di Wilayah Madura (3,77 persen). Pembangunan JLS diduga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan melalui tingkat PDRB dan meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui ketersediaan infrastruktur jalan. Pembangunan JLS diproyeksikan mampu memberikan perubahan signifikan pada peningkatan kinerja pembangunan wilayah pada kabupaten koridor. Namun pembangunan JLS diproyeksikan belum cukup untuk memberikan perubahan berarti baik dalam peningkatan kinerja pembangunan wilayah pada level regional maupun dalam mengurangi ketimpangan wilayah. Untuk mengatasi ketimpangan wilayah, diperlukan pengembangan sektor perikanan laut tangkap, minapolitan, dan pariwisata bahari sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di wilayah koridor JLS.
Keyword: GWR, ketimpangan wilayah, pembangunan wilayah, pembangunan Koridor JLS, TOPSIS.

Judul: Kondisi Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan masalah klasik di Indonesia. Pada masa Orde Baru, strategi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pemerintah kurang memperhatikan tercapainya pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah sehingga terdapat kecenderungan kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, masalah kesenjangan ekonomi antar wilayah telah menjadi pembahasan utama dalam penetapan kebijakan pembangunan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah kebijakan otonomi daerah yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak merata di seluruh wilayah sehingga menimbulkan gap antara wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi dan terendah, dimana Kabupaten Kudus memiliki PDRB per kapita tujuh kali lipat lebih tinggi dari PDRB per kapita Kabupaten Grobogan. Adanya gap tersebut mengindikasikan masih terjadi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah, pemahaman pertama yang perlu ditelaah adalah mengenai kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah apakah semakin melebar atau berkurang, serta kesenjangan yang terjadi masih dalam taraf rendah, sedang, atau tinggi. Adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah berarti terdapat beberapa daerah yang cepat tumbuh, namun terdapat daerah lain yang tertinggal karena mengalami pertumbuhan ekonomi lambat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun prioritas kebijakan untuk lebih memajukan perekonomian di daerah tertinggal. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi wilayah yang tergolong daerah tertinggal. Setelah diketahui daerah tertinggal, dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah. Perhatian difokuskan pada daerah yang tertinggal supaya daerah ini mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah maju. Sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah dapat dikurangi. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah; 2) menganalisis klasifikasi wilayah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi wilayah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal; 3) mengestimasi faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah; dan 4) merumuskan implikasi kebijakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat 3 dan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yakni tujuan 1 diukur dengan menggunakan Indeks Kesenjangan Williamson, tujuan 2 diukur dengan menggunakan analisis Klassen Typology, dan tujuan 3 diukur dengan menggunakan analisis panel data. Hasil penelitian ini menunjukan trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah pada masa sebelum otonomi daerah cenderung meningkat hingga tahun 2000. Pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah meningkat terlebih dahulu hingga tahun 2003. Setelah tahun 2004, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah berangsur-angsur menurun tetapi masih dalam taraf tinggi. Menurut analisis Klassen Typology, setelah pelaksanaan otonomi daerah jumlah wilayah yang terolong daerah maju dan cepat tumbuh bertambah dari empat wilayah menjadi delapan wilayah. Namun, wilayah yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal masih
Keyword: 

Judul: Isolasi dan pemurnian bahan aktif dari mikroalga BTM 11 sebagai inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus is the cause of hepatitis C disease which has high virulence. Recent therapy using combination of ribavirin and alpha interferon has short efficiency < 80%. Thus, the discovery of new drug is needed. Antiviral drugs can be discovered through molecular target therapy by finding the inhibitor of RNA helicase that play role in viral replication. Inhibitor can be derived from chemical compound produced by microalgae. The aim of this research was to isolate the active compound from microalgae BTM 11 which had inhibitory activity against RNA helicase. Inhibitory activity was measured by releasing of phospate inorganic in colorimetric ATPase assay. Crude extract was fractionated using gel filtration chromatography with methanol in chloroform solvent. The result showed that Fraction 3 has the highest inhibitory activity which (81.205%). Phytochemical test of crude extract indicated positive flavonoids and coumarin. Thin layer chromatography (TLC) analysis with eluent chloroform: methanol gave 2 spots with Rf value of 0.8 and 0.37. Moreover, high performance liquid chromatography (HPLC) analysis showed absorption peak with the highest abundance at the retention time of 12.483 minute and 16.617 minute was 266 nm and 230 nm. According to these of phytochemical, TLC, and HPLC, inhibitor compound from BTM 11 belongs to flavonoids.
Keyword: