Judul: Desain Model Pengelolaan Hutan Lindung di KPHP Batulanteh, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Abstrak: Hutan lindung di Indonesia ditentukan berdasarkan jenis tanah, kemiringan lahan, dan curah hujan yang difungsikan untuk mengatur tata air dan memelihara kesuburan tanah. Namun, saat ini kondisi hutan lindung Indonesia terancam dan rentan terhadap perubahan penggunaan lahan. Kondisi yang rentan ini belum didukung dengan pengelolaan yang baik. Pemerintah telah mengamanatkan seluruh kawasan hutan terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai penguatan sistem pengurusan hutan. Namun, pengelolaan hutan dengan konsep KPH ini masih mengalami banyak tantangan, salah satunya terkait pengelolaan hutan lindung di dalam KPH Produksi (KPHP), seperti yang terjadi di KPHP Batulanteh. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapang, studi pustaka, wawancara terstruktur kepada 193 responden dari tujuh dusun sekitar hutan, wawancara semi terstruktur terhadap 90 responden, wawancara mendalam terhadap sembilan informan, dan focus group discussion sebanyak empat kali. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kombinasi antara penelitian deskriptif - partisipatif - eksploratif. Analisis Geographic Information System (GIS), analisis isi, analisis beban kerja, analisis stakeholder, analisis deskripsi, dan evaluasi kegiatan juga dilakukan untuk mendapatkan sintesis desain model pengelolaan hutan lindung. Desain model pengelolaan hutan lindung ini terdiri dari rancangan tata ruang skema pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung, organisasi, dan metode pendampingan masyarakat. Skema pengelolaan dan pemanfaatan ditentukan berdasarkan tipologi setiap petak hutan lindung yang sudah dibuat KPHP Batulanteh kerjasama dengan BPKH VIII Denpasar. Pembuatan tipologi ini mempertimbangkan aspek biofisik berupa tutupan hutan, aspek sosial berupa interaksi sosial, dan aspek ekonomi berupa jenis pemanfaatan. Tipologi kawasan hutan lindung yang ada di KPHP Batulanteh adalah tutupan rapat tanpa interaksi, tutupan sedang tanpa interaksi, tutupan jarang tanpa interaksi, tutupan sedang interaksi baik, dan tutupan jarang interaksi baik. Masing-masing petak hutan lindung memiliki skema pengelolaan sesuai dengan tipologinya. Skema pemanfaatan yang bisa diusahakan di kawasan hutan lindung adalah pemanfaatan jasa lingkungan (39%), kawasan agroforestry multi-jenis (28%), hasil hutan bukan kayu (22%), dan kawasan agroforestry kopi (11%). Key players dalam upaya pelestarian hutan lindung di KPHP Batulanteh adalah KPHP Batulanteh, Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan KLHK. Sementara masyarakat, pengusaha/ tengkulak HHBK, Litbang KLHK, CIFOR, ICRAF, WWF, BPDAS Dodokan Moyosari, BPPHP Wilayah IX Denpasar, BPKH Wilayah VIII Denpasar, dan Dishutbun Kabupaten Sumbawa merupakan subject yang memiliki pengaruh rendah tetapi memiliki kepentingan tinggi terhadap eksistensi hutan lindung di KPHP Batulanteh. Di sisi lain, keberadaan tengkulak/ pengusaha kayu bisa menjadi penghambat pengelolaan 5 hutan lindung lestari karena beberapa diantaranya mendapatkan pasokan kayu dari hutan lindung, sehingga pengaruh dan kepentingannya rendah dalam upaya mendukung pengelolaan hutan lindung lestari (crowd). Kerjasama antar stakeholder ini diperlukan untuk membuat lembaga koordinatif dalam mengelola hutan lindung, terdiri dari pihak pemerintah, yayasan/ LSM, lembaga internasional, perguruan tinggi/ akademik, swasta, masyarakat, dan pers. Masingmasing stakeholder memiliki batasan peranan dalam pengelolaan hutan lindung yang harus diketahui dan ditaati. Struktur organisasi yang tersedia di KPHP Batulanteh belum efektif dalam mengelola hutan, khususnya hutan lindung. Jumlah pegawai yang telah tersedia belum mencukupi untuk mengelola hutan KPH. KPHP Batulanteh perlu menyediakan 35 pegawai untuk satu BKPH dan empat RPH, dengan jabatan kepala BKPH, kepala RPH, staf administrasi, ganis pemetaan, ganis pengamanan hutan, ganis jasa lingkungan, ganis pemberdayaan masyarakat. KPHP Batulanteh telah melakukan pendampingan masyarakat, tetapi belum merata ke seluruh wilayah sekitar
Keyword: Kesatuan Pengelolaan Hutan, organisasi, pendampingan masyarakat, pemanfaatan hutan lindung, pengelolaan hutan lindung

Judul: Praktik Diskresi di Sektor Kehutanan: Tinjauan Rehabilitasi Hutan di KPHL Rinjani Barat
Abstrak: Persoalan konversi dan kerusakan hutan terjadi karena buruknya tata kelola hutan (bad-forest governance). Berbagai kebijakan diterbitkan untuk menjawab persoalan kehutanan, tetapi laju deforestasi tetap menjadi permasalahan besar di Indonesia, walaupun upaya perbaikan fungsi hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan telah dilakukan. Bahkan sejak tahun 1980an kebijakan kehutanan telah diarahkan untuk menyelesaikan masalah lahan kritis dan memperbaiki pasokan kayu industri. Persoalan-persoalan kerusakan hutan lebih mengerucut pada pada tiadanya kejelasan institusi pengelola di tingkat tapak. Akibatnya terjadi konflik para pihak yang berkepentingan. Untuk mengatasi kekosongan pengelola di tingkat tapak, diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Salah satu tugas pokok KPH adalah mengembalikan dan memperbaiki fungsi hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Rehabilitasi hutan menjadi kerengka kerja yang utama di kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat (KPHL RB). Wilayah kelola KPHL RB secara umum berada pada wilayah kerja Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dodokan Moyosari. BPDAS Dodokan Moyosari telah menetapkan bahwa setiap tahun, wilayah kerja KPHL RB minimal terdapat 4.000 ha luasan lahan kritis sehingga harus dilaksanakan program rehabilitasi hutan serta pengayaannya. KPHL RB mempunyai tanggung-jawab ini menjadi cukup besar, mengingat wilayah kerja KPHL RB mempunyai sejarah tenurial yang cukup panjang, khususnya di daerah Sesaot dan Rempek. Konflik tenurial telah terjadi sejak rejim pengelolaan Hindia Belanda dan berlanjut pada rejim Orde Baru. Perlawanan masyarakat utamanya didorong oleh putusan Dinas Kehutanan yang mengambil-alih wilayah kelola masyarakat dan lebih memberikan kepercayaan kepada korporasi swasta Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dibandingkan kepada masyarakat. Perlawanan mencapai puncaknya disaat reformasi, yaitu warga menduduki dan membakar kantor korporasi swasta. Selain ruang kelola warga yang direbut oleh negara, pemerintah, telah terjadi dampak negatif terhadap ekosistem, seperti berkurangnya persediaan air, dan sebagainya yang diindikasikan oleh warga akibat keberadaan korporasi tersebut. Pasca perlawanan tersebut, warga menolak setiap program-program pemerintah, baik dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, ataupun dari Kehutanan. Penolakan tersebut didasari oleh rasa/sikap traumatik yang dialami masyarakat. Atas dasar itulah, Dinas Kehutanan membentuk tim untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait persoalan tenurial yang ada. Tim inilah yang mempelopori terjadinya rekonstruksi pemahaman kehutanan dilingkungan Dinas Kehutanan, Rimbawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Upaya perubahan diskursus di lingkungan rimbawan diwujudkan pada institusi(onal) KPHL RB. Pada akhirnya, kegiatan dan aktivitas program KPHL RB bisa diterima oleh masyarakat bahkan terjadi kolaborasi bekerja bersama antara KPHL RB dan masyarakat/tani hutan. Kerangka kerja rehabilitasi hutan menjadi ‘bangunan’ kolaborasi/kemitraan dalam pengelolaan hutan antara masyarakat dan KPHL RB, meskipun beberapa kebijakan RHL tidak memungkinkan terjadinya skema kerjasama secara luas, seperti penentuan jenis tanaman dan lain sebagainya. Hal demikian bisa terus berjalan karena adanya sebuah penafsiran ulang aparatus-birokrasi, street-level bureaucracy (SLB) terhadap peraturan-perundangan, rehabilitasi hutan dan lahan. Tafsir SLB berkaitan pada kebebasan aparatus-birokrasi dalam menentukan, dan mengambil keputusan (kebijakan) yang memungkinkan dengan kondisi dan fenomena sosial-lingkungan yang ada. Kebebasan dalam menentukan dan mengambil keputusan, lazimnya disebut dengan diskresi. Terdapat beberapa praktik diskresi yang diterapkan oleh SLB di KPHL RB. Pertama, penentuan lokasi rehabilitasi hutan. Pada umumnya dan menurut petunjuk penetapan lokasi rehabilitasi didapatkan melalui pendekatan spasial citra, yaitu ditemukannya luasan lahan kritis yang kemudian ditetapkan/diputuskan sebagai lokasi/objek rehabilitasi. Diskresi yang diterapkan adalah, mencari kepastian subjek/masyarakat/petani yang
Keyword: Rehabilitasi hutan dan lahan, Diskresi, Street-level Bureaucracy, KPHL Rinjani Barat

Judul: Metrik Einstein (Anti-) Self-Dual Berdimensi Empat dengan Metode Cartan
Abstrak: Gravitational field equation can be formulated in differential forms (differential geometry), which describes gravity as a manifestation of the curvature of space-time. Curvature of space-time is characterized by a metric that satisfies the gravitational field equation. With differential forms it can be formulated the (anti-) self-dual Einstein equation, which is a modification of the Cartan structure in (anti-) self-dual basis. Calculation of (anti-) self-dual metric with (anti-) self-dual Einstein equation is simpler than the calculation using Christoffel symbols.
Keyword: