Judul: Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Abstrak: Reformasi di berbagai bidang di pemerintahan salah satunya adalah manisfestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milk daerah sebagai dasar Pemerintah Daerah disetiap instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bertanggung jawab melakukan penatausahaan barang milik daerah secara administrasi dan akuntansi. PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan proses yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah sekaligus mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2015 menunjukan kemajuan yang lebih baik dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun pada tahun 2016 mengalami kemunduran dengan hasil opini wajar dengan pengecalian (WDP). Hal ini disebabkan masih terdapat kelemahan-kelemahan implementasi dalam sistem pengelolaan barang milik daerah dan kondisi tersebut sangat kuat berhubungan dengan kapasitas petugas penatausahaan barang milik daerah yang masih kurang baik dan dukungan pembinaan, pengawasan serta pengendalian dari atasan yang kurang optimal. Penelitian ini betujuan : 1) mengevaluasi, atas implementasi pengelolaan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan, pengawasan pegendalian dalam pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; 2) mengidentifikasi faktor kelemahan, kekuatan dan merumuskan strategi dalam meningkatkan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Kemudian untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah : analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan BMD secara parsial yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal dan ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana, seperti dari segi perencanaan pembuatan RKBMD waktu yang kurang efisien dalam penyampaian RKBMD, pentaushaan dan pengamanan administrasi fisik, kompetensi petugas pengelola barang milik daerah belum sepenuhnya menguasai dan memahami proses pengelolaan barang dan kurangnya pembinaan, pengawasan serta pengedalian pada pengurus BMD. Implementasi strategi yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengurus BMD meningkatkan komptensi, keterampilan dalam mengelola dan menyusun laporan BMD.
Keyword: Strategi, Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Judul: Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Abstrak: Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang wajar dan berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2008 pernah memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer dan 4 tahun berturut-turut hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terakhir, pada tahun 2015, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih ditemukan banyak kelemahan. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis persepsi pengelola keuangan terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi keuangan daerah terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, (2) menganalisis faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, dan (3) merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis rating scale, analisis Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal melalui matriks internal dan eksternal (IFE dan EFE). Selanjutnya dalam menentukan alternatif strategi menggunakan matriks SWOT. Penentuan strategi prioritas menggunakan metode Quantitative Strategy Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi aparatur pengelola keuangan menjadi kelemahan dan kendala utama dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis QSPM, strategi prioritas utama yang terpilih dan dapat diimplementasikan adalah meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah seleksi penerimaan aparatur sipil negara dan pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan seiring dengan semakin rumit dan kompleksnya tantangan pengelolaan keuangan daerah.
Keyword: Kabupaten Kepulauan Anambas, keuangan daerah, kompetensi SDM, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, strategi peningkatan kualitas laporan keuangan

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: