Judul: Efektivitas Kinerja Polisi Kehutanan dalam Penanganan Gangguan Kawasan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Abstrak: Suatu kawasan konservasi dinilai efektif jika nilai indeks efektivitas pengelolaan mencapai minimal 70% (kategori baik). Gangguan kawasan yang pada umumnya terjadi pada kawasan taman nasional (TN) adalah gangguan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti perambahan dan permukiman liar, pencurian kayu, perburuan liar, dan pencurian hasil hutan lainnya. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan upaya penanganan gangguan kawasan, sebagai faktor utama adalah sumber daya manusianya, sehingga efektivitas pengelolaan kawasan TN terletak pada peranan personil di lapangan. Aparatur kehutanan yang bertugas dilapangan yang merupakan ujung tombak dalam penanganan gangguan kawasan adalah polisi kehutanan (polhut), dibantu oleh tenaga pengaman hutan lainnya (TPHL) dan masyarakat mitra polhut (MMP). Peranan polhut dalam kegiatan pengelolaan kawasan TN yaitu dalam bidang perlindungan dan pengamanan hutan, monitoring dan pengendalian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta kegiatan lainnya yang terkait dengan masyarakat sekitar. Polhut merupakan tenaga fungsional yang strategis dan sangat penting di TN dalam perlindungan dan pengamanan kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja polhut dalam penanganan gangguan kawasan; 2) Mengukur efektivitas kinerja polhut dalam penanganan gangguan kawasan; dan 3) Merumuskan strategi peningkatan kinerja polhut. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan analisis SWOT. Data polhut dikumpulkan secara sensus pada 39 polhut di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) dengan mengisi kuesioner dan wawancara terstruktur, yang dilaksanakan pada Bulan Januari-Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) faktor yang memiliki pengaruh tertinggi terhadap efektivitas kinerja polhut dalam penanganan ganguan kawasan adalah motivasi; 2) kinerja polhut BBTNGGP tergolong sedang. Sebanyak 26% polhut memiliki nilai rata-rata tinggi, 68% memiliki nilai rata-rata sedang, dan 6% memiliki nilai rata-rata rendah; 3) masyarakat menyatakan bahwa kinerja polhut di setiap resort dinilai masih rendah; dan 4) prioritas dalam peningkatan kinerja Polisi Kehutanan adalah a) meningkatkan pelaksanaan patroli dan b) melakukan pendekatan dengan masyarakat.
Keyword: efektivitas, kinerja, gangguan kawasan, polisi kehutanan

Judul: The Use of Institutional Analysis Development (IAD) in Tourism Utilization at the Gunung Gede Pangrango National Park, West Java Province
Abstrak: Kinerja kelembagaan pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi saat ini diindikasikan dengan permasalahan antara lain (1) konflik penggunaan ruang usaha dan ruang publik pada zona/blok pemanfaatan, (2) pemilihan skema perjanjian kerjasama sebagai pengganti izin usaha penyediaan sarana wisata alam, (3) perbedaan pemahaman penggunaan jenis izin lingkungan, (4) kurangnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan wisata alam di kawasan konservasi (5) perusahaan tidak operasional setelah mendapatkan izin, (6) kecilnya jumlah PNBP Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUPSWA) dibandingkan dengan jumlah PNBP kunjungan, yang menyebabkan kekuatan pembiayaan negara untuk mengelola sumberdaya alam menjadi berkurang. Permasalahan tersebut merupakan perrmasalahan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menemukan masalah-masalah kelembagaan dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan kinerja pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi belum optimal. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan operasional yaitu (1) menganalisis pengaruh karakteristik sumberdaya, atribut komunitas dan rule-in-use dan ekonomi politik dan diskursus terhadap arena aksi pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi, (2) menganalisis pengaruh arena aksi terhadap kinerja pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi dan (3) menghasilkan input perbaikan kelembagaan pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi. Penelitian dilakukan pada bulan November 2019 sampai dengan September 2021. Lokasi penelitian di Resort Wilayah Situgunung, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Sukabumi, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan kerangka kerja Intitutional Analysis Development (IAD) Ostrom (2005) yang ditambahkan faktor eksogen ekonomi politik dan diskursus. Kerangka kerja pengembangan analisis institusi ini dapat membedah pelaksanaan kebijakan dengan menganalisis pengaruh faktor eksogen berupa karakteristik sumberdaya alam, atribut komunitas dan rulein-use, ekonomi politik (kepentingan) dan diskursus terhadap situasi aksi dan partisipan, serta pola interaksi pada arena aksi yang menghasilkan kinerja pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi. Peraturan yang mengatur proses bisnis IUPSWA telah memicu perilaku sub optimal pada pemanfaatan wisata alam di resort wilayah Situgunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango baik oleh prinsipal tingkat kedua (UPT) maupun agen. Kelemahan peraturan yang ditemukan adalah (1) munculnya peluang kerancuan penggunaan peraturan antara izin dan perjanjian kerjasama, (2) adanya peluang perbedaan interpretasi peraturan izin lingkungan wajib AMDAL dan pengecualiannya (UKLUPL); (3) ketersediaan informasi yang kurang memadai baik bagi prinsipal untuk melakukan kontrol, maupun bagi agen untuk melakukan aksi; (4) pengenaan sanksi yang belum bisa menjadi alat kontrol bagi prinsipal; serta (5) belum adanya sistem kesetaraan insentif untuk para partisipan. Pengaruh faktor eksogen yaitu karakteristik sumberdaya alam yang Common Pool Resources (CPRs), atribut komunitas, rule-in-use, ekonomi politik kepentingan dan diskursus dalam arena aksi pemanfaatan wisata alam cenderung dapat bekerjasama dan peluang untuk konflik diantara para partisipan. Arena aksi dalam melakukan pemanfaatan wisata alam di TNGGP menimbulkan perilaku sub optimal para partisipan. Kinerja atau outcome yang timbul akibat arena aksi dan perilaku para partisipan antara lain, (1) terjadinya kerancuan pengalihan hak dari prinsipal kepada agen yang menimbulkan biaya transaksi/eksklusi tinggi, (2) konflik antara prinsipal dengan agen dan agen dengan masyarakat lokal yang menimbulkan biaya transaksi, (3) kerancuan pembayaran kompensasi kepada prinsipal oleh agen karena pengalihan hak yang rancu, (4) lemahnya kapasitas pengawasan prinsipal kepada agen yang mengakibatkan moral hazard oleh agen dalam pemenuhan kewajiban dan (5) tidak adanya kesetaraan manfaat terutama untuk Taman Nasional yang menimbulkan
Keyword: Faktor eksogen, rule-in-use, common pool resources (CPRs), arena aksi, prinsipal agen, kelembagaan

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: