Judul: Strategi Pengembangan Pusat Informasi Bisnis Daerah Transmigrasi
Abstrak: Selama PJP 1 pembangunan transmigrasi telah berhasil membuka lahan baru seluas 1.739.998 Ha, yang terdiri dari lahan pekarangan 239.618 Ha, lahan usaha 1 668.998 Ha dan lahan usaha II 811.382 Ha. Dari luas lahan usaha terse- but, 661.740 Ha diantaranya berupa kebun yang merupakan hasil kerja sama dengan swasta. Jumlah penduduk yang telah dipindahkan sebanyak 954.177 KK yang ter- diri dari 261.595 KK merupakan transmigran lokal (APPDT) dan 692.582 KK merupakan perpindahan dari daerah asal seperti Jawa, Bali, Lombok dan NTT. Perpindahan penduduk tersebut tersebar di 2.445 UPT di seluruh Indonesia. Hasil pembangunan transmigrasi tersebut merupakan aset nasional yang sangat berharga. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan dan dditingkatkan agar untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani transmigran. Namun pendanaan pembangunan transmigrasi dirasakan masih kurang memadai. Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi menuntut partisipasi aktif dan dukungan dunia swasta. Mersurut Yudohusodo (1996), secara global pemerintah mampu memberi dukungan pendanaan pembangunan sekitar 30% dari total kebutuhan dana pem- bangunan nasional, sehingga kekurangannya sekitar 70% harus didukung oleh dunia swasta. Dalam rangka mendukung kerjasama swasta, maka Departemen Transmi- grasi dan PPH mendirikan Pusat Informasi Bisnis Daerah Transmigrasi (PIBDT), yang dicanangkan Wakil Presiden RI pada 26 Agustus 1993. Pencanangan PIBDT tampaknya mendapat sambutan positif dari dunia swasta, terbukti dengan terus meningkatnya investor yang berminat untuk menginvestasikan modalnya di daerah transmigrasi. Sejak pencanangan PIBDT hingga Maret 1997, jumlah investor yang mendaftar/mengajukan minatnya sebanyak 554 perusahaan. Dari jumlah tersebut 340 perusahaan telah melakukan survey, 199 perusahaan telah menyusun proposal, 100 perusahaan telah menyusun Feasibility Study, 49 perusahaan melakukan uji coba, 58 perusahaan telah mendapat Ijin Pelaksanaan Transmigrasi/Sementara (IPT/S) dan 49 perusahaan melaksanakan/beroperasi dengan melakukan pembibitan dan penanaman. dst....
Keyword: PIBDT, Strategi Pengembangan, Survey Lapang, SWOT

Judul: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Dalam Rangka Memperkuat Sistem Kemitraan Usaha Pada Pengembangan Agribisnis Di Daerah Transmigrasi : Studi Kasus Pti-Trans Sei Buatan, Propinsi Riau
Abstrak: Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Transmigrasi, ada dua jenis penyelenggaraan transmigrasi yang dibedakan dari pembiayaannya, yaitu Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa. Penyelenggaraan transmigrasi sampai dengan Pelita II didominasi oleh jenis Transmigrasi Umum yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, dengan tujuan utamanya untuk mengembangkan usahatani tanaman pangan dalam upaya ikut melestarikan swasembada pangan, khususnya beras. Namun sejak Repelita III, karena dana Pemerintah terbatas, dan jumlah transmigran yang harus dipindahkan semakin besar, maka mulai diselenggarakan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang pembiayaannya ditanggung bersama oleh Pemerintah, Swasta, dan para Transmigran. Salah satu pola Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang dikembangkan yaitu pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR-Trans). Pengembangan perkebunan melalui PIR-Trans pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pengembangan agribisnis di daerah transmigrasi, karena kegiatannya melibatkan pihak pemerintah, perbankan, swasta, dan para transmigran. Titik tolak pemikiran pada Organisasi PIR-Trans cukup sederhana, yaitu mengkaitkan inti yang menguasai modal, manajemen, teknologi, dan akses kepada pasar, dengan petani plasma yang tidak memilikinya, dimana inti harus mampu mengalihkan berbagai kelebihan tersebut kepada petani kecil Idealnya organisasi PIR-Trans harus menciptakan kondisi saling ketergantungan yang positif dimana setiap pihak dalam kerjasama tersebut tidak dalam posisi mengeksploitasi pihak yang lain. Kerjasama antara kedua pihak yang terlibat harus seimbang dan harmonis dimana masing-masing pihak merasa memerlukan. Landasan Operasional pengembangan pola PIR-Trans diatur dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan program Transmigrasi. Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 1 Tahun 1986, kredit PIR-Trans yang telah disetujui sebanyak Si proyek, dengan luas kebun yang telah ditanami seluas 494.160 Ha, yaitu kebun inti selims 191.619 Ha, dan kebun plasma seluas 685.779 Ha diperuntukkan bagi 247.080 Kepala Keluarga petani plasma. Jumlah kredit pemerintah yang telah disetujui sebesar Rp.3,7 triliun, yaitu sebesar Rp.1.5 triliun untuk Inti dan sebesar Rp.2,2 triliun untuk Plasma, sampai saat ini fasilitas kredit untuk Plasma tersebut baru terealisasikan sebesar Rp.1,1 triliun atau sebesar 50%. Sedangkan dari 51 proyek yang sudah berjalan sampai dengan bulan Mei 1995, baru terdapat 11 proyek yang sudah memasuki tahap alih kebun, dengan luas kebun 38,880 Ha setara dengan 19.440 Kepala Keluarga petani plasma yang nilainya sebesar Rp.184,1 milyar. Posisi sampai dengan bulan Maret 1996, dari 51 proyek tersebut yang terbesar jumlahnya berada di Propinsi Riau yaitu sebanyak 13 proyek, yang melibatkan plasma sebanyak 53.660 Kepala Keluarga transmigran. Dari 13 proyek di Propinsi Riau PT. Inti Indo Sawit Subur adalah yang paling besar dengan melibatkan plasma sebanyak 12.260 Kepala Keluarga transmigran, dan sampai dengan tahun anggaran 1995/1996 telah berhasil menempatkan Plasma sebanyak 5.593 Kepala Keluarga yang tersebar di 11 Unit Pemukiman Transmigrasi. Mengingat Inpres Nomor 1 Tahun 1986 telah berumur 10 tahun, dan sebagian besar telah dilaksanakan alih kebun, maka dipandang perlu untuk mengadakan evaluasi, sampai sejauh mana konsep PIR-Trans dapat terlaksana di lapangan, terutama dari aspek pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan kelompok tani dan KUD, dalam meningkatkan mekanisme sistem kemitraan usaha pada pasca alih kebun dengan studi kasus di lokasi PIR-Trans Sei Buatan Propinsi Riau. Kondisi sekarang posisi antara Inti dan Plasma dalam hubungan kemitraan usaha adalah Inti mempunyai kekuatan dalam faktor modal, manajemen, teknologi
Keyword: Sumber Daya Manusia, Agribisnis, Transmigrasi, Analisis deskriptif, Analisis tabulasi silang

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: