Judul: Kinerja Pembangunan Daerah : Suatu Evaluasi Terhadap Kursus Keuangan Daerah.
Abstrak: Sejak diberlakukan otonomi daerah di bidang keuangan, pemerintah melakukan kebijakan desentralisasi fiskal berdasarkan peraturan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam kebijakan ini pemerintah memberikan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Konsekuensinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai pertanggungjawaban atas dana yang diterima. Kondisi laporan keuangan baik di pusat maupun daerah berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan BPK dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi opini. Permasalahan sampai saat ini menunjukkan bahwa kualitas LKPD belum mencapai opini yang diharapkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja pembangunan yang baik perlu dikelola oleh sumberdaya manusia yang kompeten. Pengelolaan keuangan yang baik menekankan perencanaan dan penganggaran berdasarkan kriteria belanja berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah menyelenggarakan kursus keuangan daerah (KKD)untuk meningkatkan kinerja aparat daerah di bidang pengelolaan keuangan. Fenomena atas penilaian opini BPK dan kinerja pembangunan daerah di evaluasi dengan memperhitungkan indikator kinerja diantaranya : PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, proporsi belanja modal, alokasi pendapatan dan belanja daerah serta banyaknya jumlah alumni KKD. Untuk mendapatkan informasi daerah yang mempunyai penilaian terbaik atas dua penilaian tersebut makadilakukan klasifikasi menjadi beberapa kategori. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah berdasarkan opini audit BPK dan kinerja pembangunan daerah serta menganalisis faktor yang mempengaruhi opini audit BPK dan kinerja pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Metode analisis menggunakan program Excelserta program Minitab, dan diolah dengan menggunakan regresi logistik biner dan regresi berganda. Hasil penelitian teridentifikasi bahwa wilayah Indonesia bagian barat mempunyai karakteristik predikat opini dan kinerja pembangunan daerah dengan kategori terbaik dibandingkan wilayah lainnya. Hasil pengujian juga menunjukkan terdapat adanyahubungan antara kinerja pembangunan daerah dengan opini audit BPK yang bersifat timbal balik atau saling memengaruhi. Opini audit BPK dipengaruhi kinerja pembangunan daerah demikian pula sebaliknya. Karakteristik wilayah berdasarkan penilaian kategori ideal (A dan B) sebanyak 139 SKPD (26,53%). Dan untuk kategori C sampai dengan F sebanyak 385 SKPD (73,47%). Kategori A-B tertinggi dicapai wilayah bagian barat yaitu sebanyak 104 SKPD (33,88%), kemudian bagian tengah dengan jumlah 32 SKPD (20,92%), dan bagian timur 3 SKPD (4,69%). Sedangkan untuk kategori (C sampai dengan F), pencapaian wilayah barat sebanyak 203 SKPD (66,12%), wilayah tengah sebanyak 121 SKPD (77,08%), dan di wilayah bagian timur sebanyak 61 SKPD (95,31%). Hasil pengujian menunjukkan bahwa opini audit BPK dengan predikat WTP/WDP dipengaruhi oleh jumlah alumni, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan porsi belanja modal dengan nilai odd ratio tertinggi adalah pengaruh IPM sebesar 1.08, jumlah alumni sebesar 1.05, PDRB per kapita sebesar 1.00 dan porsi belanja modal sebesar 0.94. Untuk variabel PDRB per kapita dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah alumni, proporsi belanja modal, PAD, alokasi belanja, dummy opini, dummy wilayah dan kepulauan, sementara IPM dipengaruhi oleh jumlah alumni, opini BPK, alokasi belanja pendidikan, alokasi belanja kesehatan, dummy wilayah dan dummy kepulauan. Kursus Keuangan Daerah(KKD) sangat membantu dalam meningkatkan kinerja daerah. Hal ini terlihatdari manfaat pelatihan KKD yang memberikan kemampuan staf melakukan pengelolaan keuangan dengan persentase tertinggi pada proses penganggaran dan tugas administrasi
Keyword: jumlah alumni KKD, opini audit BPK, kinerja pembangunan daerah

Judul: Pengaruh Tata Kelola Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Daerah.
Abstrak: Pembangunan selain ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang dapat ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Sukses atau gagalnya Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan. Salah satu upaya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu dengan dicanangkannya kebijakan otonomi daerah dan mereformasi peraturan di bidang pengelolaan keuangan yang berorientasi hasil atau kinerja dan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu transparansi, akuntabilitas dan value for money. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan kenaikan persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun ke tahun, menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan, namun jumlahnya baru 23% pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola keuangan daerah terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini terbagi menjadi empat analisis utama. Analisis pertama fokus pada perkembangan tata kelola keuangan daerah di Indonesia, analisis kedua fokus pada perkembangan pembangunan daerah dengan melihat pertumbuhan ekonomi, indeks gini dan angka kemiskinan. Dilakukan penghitungan terhadap indeks Gini untuk kabupaten/kota di Indonesia karena ketidak tersediaan data. Analisis ketiga meneliti mengenai pengaruh tata kelola keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis keempat meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks gini terhadap angka kemiskinan. Penelitian menggunakan dua model ekonometrika, model pertama merupakan model pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan variabel bebas berupa pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, derajat desentralisasi fiskal, derajat realisasi kebutuhan modal, dummy opini WTP, dan dummy kota. Model kedua menguji mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks gini terhadap persentase kemiskinan. Ditemukan beberapa permasalahan pada tata kelola keuangan dan pembangunan daerah di Indonesia, antara lain masih rendahnya derajat desentralisasi fiskal dan derajat realisasi kebutuhan modal, serta persentase opini WTP dari LKPD. Meski pertumbuhan ekonomi relatif meningkat dan persentase kemiskinan relatif berkurang, akan tetapi ketimpangan pendapatan yang dicerminkan oleh indeks Gini relatif meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang dilakukan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kapasitas ekonomi daerah yang digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (Gr(t-1)) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten/kota yang mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi ditahun berjalan cenderung lebih baik dibandingkan kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Kabupaten/kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK terhadap laporan keuangannya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding kabupaten/kota yang mendapatkan predikat selain wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi opini yang baik atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak menggambarkan kinerja tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan, baik itu dari sisi penerimaan yang digambarkan dengan derajat desentralisasi fiskal, maupun dari sisi pengeluaran yang digambarkan dengan derajat realisasi kebutuhan modal. Kabupaten/kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian justru mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian dengan tingkat derajat desentralisasi dan derajat realisasi kebutuhan modal yang sama. Pemerintah kota mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten. Akan tetapi daerah kota justru mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan kabupaten yang mempunyai tingkat derajat desentralisasi fiskal yang sama. Begitu juga dengan kota dan kabupaten dengan derajat realisasi kebutuhan
Keyword: pembangunan daerah, pemerintah daerah, tata kelola keuangan

Judul: Revisi Marga Maotia Wedd. (Urticacae) di Malesia
Abstrak: A taxonomic revision of genus Maozrtia in Malesia has been done. At present revision, 6 species are recognized namely M. ambigua, M. diversifolia, M. lanceolata, M. platistigma, M puya, and M. setosa. M ambigua is divided into 7 varieties, which one of the variety (i.e. var. tomentosa) n ew to science and another (i.e. var. grandifolia) is a new combination based on M. grandifolia. Two new varieties w i t h M. diversivolia (namely var. novoguinesis and var. suniatrana) are proposed. M. gracilis is recognized here as a synonim 0f M. lanceolata.
Keyword: