Judul: Sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan ( Studi kasus : Kabupaten DT II Bandung, Jawa Barat )
Abstrak: Mengacu pada kenyataan terdapat perbedaan baik secara alamiah maupun buatan diantara daerah di dalam suatu wilayah dalam pemilikan kekayaan alam atau potensi fisik yang menyebabkan adanya perbedaan untuk tumbuh dan berkembang diantara daerah-daerah yang mengacu pada terjadinya ketimpangan antar daerah dalam suatu wilayah. Melalui pembangunan, keseimbangan dan pemerataan dapat tercapai dengan memperhatikan alokasi investasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pembangunan diperlukan suatu pendekatan yang sederhana, luwes dan menyeluruh yang mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah. Salah satu pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan wilayah. Dengan demikian pengorganisasian tata ruang dapat ditentukan dengan Sistem Perwilayahan Pembangunan yang dapat menciptakan keserasian antar dan dalam suatu wilayah serta memudahkan pencapaian pertumbuhan yang serasi dan seimbang. Sistem Perwilayahan Pembangunan sebagai salah satu pendekatan dalam kebijaksanaan dan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Bandung, bertujuan untuk memadukan kegiatan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antara Wilayah Pembangunan dan Sub Wilayah Pembangunan yaitu Wilayah Pembangunan Bandung (Sub Wilayah Pembangunan Padalarang, Cimahi, Lembang, Cililin), Wilayah Pembangunan Padalarang (Sub Wilayah Pembangunan Soreang, Majalaya, Margahayu, Cileunyi)...dst
Keyword: 

Judul: Sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan  : Studi kasus kabupaten DT II Subang, Propinsi DT I Jawa Barat
Abstrak: Mengacu pada tujuan pembangunan yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan serta adanya kenyataan bahwa sumberdaya alam tersebar tidak merata, maka perencanaan pembangunan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh agar alokasi investasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu perlu pendekatan yang sederhana, luwes dan menyeluruh yang mampu mengurangi bahkan mengatasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan wilayah. Dengan demikian pengorganisasian tata ruang dapat ditentukan dengan sistem perwilayahan pembangunan yang dapat menciptakan keserasian antar dan dalam suatu wilayah serta memudahkan pencapaian pertumbuhan wilayah yang serasi dan seimbang. Sistem perwilayahan pembangunan sebagai salah satu pendekatan dalam kebijaksanaan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten DT II Subang pada Repelita VI, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Wilayah-Wilayah Pembangunan (WP) yang ada yaitu WP Subang (Timur), WP Pamanukan (Utara), WP Purwadadi (Barat), dan WP Jalancagak (Selatan). Penelitian mengenai sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan ini dilakukan di Kabupaten DT II Subang yang mempunyai luas wilayah 205.176 Ha dan berpenduduk 1,209 juta jiwa. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) mengidentifikasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi, (2) mengetahui kebijaksanaan sistem perwilayahan pembangunan, (3) mengetahui peranan dan fungsi pusat- pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil, dan (4) mengetahui peranan pasar dalam menunjang sistem perwilayahan pembangunan. Beberapa hipotesis yang digunakan untuk mengarahkan penelitian yaitu: (1) ketimpangan antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan sumberdaya alam, pemerataan kegiatan pembangunan dan ketersediaan prasarana-sarana pembangunan dapat dikurangi dengan mengintegrasikan wilayah yang miskin dan terbelakang ke dalam suatu hirarkhi pusat-pusat pengembangan, (2) Jumlah dan jenis prasarana- sarana pembangunan dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sumberdaya yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Sedangkan efisiensinya ditentukan oleh jumlah dan jenisnya serta jumlah penduduk yang dilayani, (3) Peningkatan ketersediaan serta efisiensi prasarana-sarana pembangunan akan meningkatkan peran serta fungsi kota kecamatan sebagai pusat pengembangan, (4) Sistem pasar dalam tata ruang berkaitan erat dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan aksesibilitasnya. Pasar berperanan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Keberadaan pasar saling tarik menarik dengan kegiatan jasa lainnya...
Keyword: 

Judul: Mud Crab’s (Scylla serrata Forskal 1775) Response to Different Decaying Level of Gold Snail (Pomacea canaliculata Lamarck 1822) Bait.
Abstrak: Mud crab is well known as omnivorous-vigorous-voracious-opportunistic-scavenger. These intertidal animals applies mainly chemoreception in their predatory behaviour. It has been commonly assumed that non fresh gold snail bait is better than fresh bait in stimulating the mud crab. This research's aim is to analyze mud crab response to different decaying level of gold snail bait. Their response were observed as time required to touch the bait and pattern and direction of the mud crab in approaching the baits. The different decaying level of gold snail baits were shown on Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) as 16.3 mg/100g (0 day); 534.1 mg/100g (3 days); and 887.4 mg/100g (6 days). The research was conducted from July 2009 until February 2011. The TVBN test for gold snail baits were conducted at Laboratory of BBPPHP Jakarta. The experiment was conducted in Pemalang. The result showed that the average period of mud crabs to touch the baits were 52.14 minutes; 61.57 minutes and 52.57 minutes. Anova test concluded no sufficient evidence of significant effect of TVBN content of gold snail bait on mud crab’s feeding behaviour. Movement pattern B, i.e. left and right deviation followed by straight forward movement to the bait, was commonly exhibited by the crabs. Consequences of time period required by the mud crab to approach the bait on fishing operation is discussed.
Keyword: