Judul: Kajian Efektivitas Pelaksanaan Amdal Bidang Energi Dan Sumberdaya Mineral Dalam Pelestarian Kawasan Lindung Di Kabupaten Bengkulu Tengah
Abstrak: Pembangunan adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar kehidupannya sejahtera. Salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah energi. Untuk sektor energi, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi cadangan batubara cukup besar. Pemanfaatan sumberdaya energi batubara melibatkan teknologi sehingga memberikan dampak positif maupun negatif, khususnya pada kegiatan yang berdampingan dengan kawasan lindung. Agar pembangunan berjalan dengan baik dan berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan AMDAL. Guna mengkaji efektivitas pelaksanaan AMDAL dalam pelestarian kawasan lindung di Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 1) mengidentifikasi kegiatan tambang batubara; 2) menganalisa efektivitas peran AMDAL energi dan sumberdaya mineral dalam pelestarian kawasan lindung; dan 3) merumuskan kebijakan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan AMDAL dalam melestarikan kawasan lindung di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu pada bulan Januari hingga Februari 2016. Penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, telaah pustaka dan kuisioner. Data-data dianalisis dengan menggunakan analisis Geografic Information System (GIS) untuk pemetaan tambang batubara, analisis STORET untuk menentukan status mutu air, analisis pembobotan atau scoring untuk menentukan kualitas dokumen dan kriteria kelayakan, serta analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk merumuskan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan AMDAL tergantung kesadaran dan perilaku perusahaan. Pelaksanaan AMDAL pada 2 perusahaan tambang batubara yang aktif, menunjukkan bahwa salah satu perusahaan tersebut sudah dapat dikatakan efektif dengan aspek ketaatan > 90%. Sedangkan AMDAL perusahaan yang lainnya dapat dikatakan tidak efektif karena banyak melakukan pelanggaran. Efektivitas AMDAL Energi dan Sumberdaya Mineral dalam pelestarian kawasan lindung belum dapat dikatakan efektif, hal ini ditandai dengan kondisi Sempadan Sungai Air Bengkulu yang memburuk dan kawasan lindung Taman Buru Semidang Bukit Kabu yang rusak. Akan tetapi perubahan juga dipengaruhi oleh kegiatan industri, limbah domestik dan adanya para perambah. Kebijakan yang bisa dilakukan untuk mencapai efektivitas AMDAL adalah peningkatan sumberdaya manusia pengambil kebijakan bagi pemerintah, kewajiban pelaksanaan RKL dan RPL bagi perusahaan, pemantauan perubahan kawasan lindung oleh instansi pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Keyword: AMDAL, efektivitas, kawasan lindung, tambang batubara.

Judul: Efektivitas Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Wisata Alam di Kabupaten Bangka Tengah
Abstrak: Pemanfaatan hutan adalah salah satu dari empat konsep tata kelola hutan di Indonesia (Nurrochmat et al. 2016). Saat ini, wisata alam adalah salah satu pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia. Skema ini juga diterapkan di Kabupaten Bangka Tengah. Namun, informasi tentang bagaimana hutan kemasyarakatan (HKm) berbasis wisata alam berjalan belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek regulasi pelaksanaan program hutan kemasyarakatan, menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan hutan kemasyarakatan berdasarkan pada bisnis pariwisata alam, faktor yang berpengaruh dan upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi HKm berbasis pariwisata alam. Metode yang digunakan adalah analisis teks regulasi, metode skoring, regresi logistik dan analisis deskriptif kualitatif. Ada empat aspek yang dinilai untuk menentukan tingkat efektivitas kelompok HKm, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban (termasuk realisasi rencana wisata alam), aspek ekonomi, ekologi dan kelembagaan. Analisis teks regulasi mengungkapkan bahwa aturan dalam implementasi kehutanan masyarakat harus ditingkatkan. Masalah potensial adalah inkonsistensi dan ketidakjelasan aturan terkait dengan pedoman pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perhutanan sosial. Peraturan yang ada tidak secara jelas mengatur pembagian kewenangan dalam melakukan pembinaan, pemantauan, kontrol dan evaluasi. Jumlah pihak yang terlibat membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, untuk memenuhi kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan persiapan RKU dan RKT membutuhkan banyak sumber daya seperti penguasaan teknologi drone dan GPS, sehingga diperlukan fasilitasi yang cukup dari pemerintah. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi yang terpisah antara monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pemenuhan kewajiban pemegang izin perlu dilakukan integrasi agar efisiensi kegiatan dapat dicapai. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengaturan tingkatan sanksi administratif berdasarkan tingkatan pelanggaran agar dapat mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan HKm oleh pemegang izin. Analisis efektivitas dengan metode skoring menunjukkan bahwa hanya ada satu kelompok HKm di antara tiga kelompok HKm yang memiliki tingkat efektivitas yang baik. HKm Gempa 01 relatif lebih baik daripada kelompok HKm lainnya. Aspek yang membatasi untuk kelompok HKm lainnya, yaitu ekonomi untuk Gempita dan Tunas Harapan, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan kelembagaan untuk Tunas Harapan. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh dikembangkan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik (α=10%), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi adalah sikap kepala desa, sikap tokoh masyarakat dan sikap pemerintah. Faktor-faktor ini mampu menjelaskan 81,7% (R-sq) keragaman variabel efektivitas. Lebih lanjut, berdasarkan analisis kualitatif dengan mempertimbangkan hasil analisis teks regulasi, beberapa teori, temuan lapangan dan faktor-faktor yang berpengaruh, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan HKm. Upaya tersebut adalah memastikan dan meningkatkan dukungan kepala desa, tokoh masyarakat, dukungan pemerintah dan sinergi pemerintah termasuk keterlibatan LSM dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak kelompok HKm oleh pemerintah melalui unsur terkait.
Keyword: efektivitas, hutan kemasyarakatan, pemanfaatan, wisata alam

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: