Judul: Studi konflik sosial antara masyarakat di sekitar hutan konservasi dengan pemegang HPHTI PT. Musi Hutan Persada
Abstrak: Hutan merupakan salah satu sumber kemakmuran masyarakat, yang mengandung unsur sumberdaya alam dan manusia yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan hutan negara, terdapat dua komponen pelaku yang memegang peranan penting yaitu perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan masyarakat sekitar kawasan. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat perbedaan dua komponen pelaku tersebut. Perbedaan pola tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya hutan baik diantara masyarakat itu sendiri maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir PT. Musi Hutan Persada dihadapkan pada persoalan konflik sosial dan lahan. Sebagian arcal realisasi tanaman HTI diklaim masyarakat (tercatat 100 kasus klaim lahan) dimana mayoritas masyarakat menuntut kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sosial masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis dan tipe konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan HPHTI. dan menganalisis pengaruh penanganan konflik terhadap eskalasi konflik. Penelitian ini dilaksanakan di hutan konservasi areal HPHTI PT. Musi Hutan Persada pada Bulan Agustus-September 2003. Responden adalah masyarakat Desa Suban Ulu. Alat yang digunakan adalah peta kerja, kamera, alat tulis, alat hitung dan daftar pertanyaan (kuisioner) yang diperlukan. Data yang dikumpulkan diperoleh dari berbagai sumber yaitu: PT. Musi Hutan Persada, masyarakat Desa Suban Ulu,dan lembaga sektoral atau institusi terkait yang berhubungan dengan penelitian. Dua jenis data yang dikumpulkan adalah data pokok dan data penunjang. Pengumpulan data menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Pengambilan contoh (Sampel) didasarkan pada keterwakilan atau representatif. Jumlah responden yang dipilih dan dijadikan obyek penelitian sebanyak 30 orang. Pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Sejarah konflik berawal dari masuknya HPHTI untuk mengelola kawasan hutan yang telah diusahakan masyarakat ternyata menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap perusahaan. Dalam mengelola kawasan hutan, perusahaan kurang memperhatikan keberadaan masyarakat dan perusahaan tidak mengakui hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Tanggapan responden terhadap kehadiran HPHTI PT. Musi Hutan Persada beragam, sekitar 20 responden (66,6%) menyatakan bahwa kehadiran HPHTI PT. Musi Hutan Persada membawa dampak positif sedangkan 10 responden (33,3%) menyatakan keberadaan HPHTI PT. Musi Hutan Persada membawa dampak negatif. Sekitar 23 responden (76%) menyatakan bahwa mereka memiliki ladang di sekitar hutan konservasi dan sekarang tidak dapat diusahakan lagi. Dalam melaksanakan kewajiban pembinaan terhadap masyarakat sekitar hutan, perusahaan hanya mengadakan pembinaan terhadap desa-desa binaan. Desa binaan atau desa trans mendapat bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Adanya perbedaan bantuan terutama menyangkut bantuan secara finansial memicu kecemburuan sosial masyarakat Desa Suban Ulu terhadap desa binaan...
Keyword: Hutan konservasi

Judul: Konflik Pemanfaatan, Kelembagaan Serta Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Pada KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan.
Abstrak: Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kontribusi devisa. Hasil penilaian operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada tahun 2015 menunjukan KPHP Meranti bernilai kategori cukup karena kinerja kelembagaan pengelolaan hutan belum optimal. Kinerja kelembagaan yang belum optimal diduga karena permasalahan, antara lain: tumpang tindih pemanfaatan, ketidakjelasan hak-hak kepemilikan, rasa ketidakadilan alokasi lahan, berbagai kepentingan dan pengaruh pengguna lahan, dan konflik pemanfaatan. Dugaan tersebut menjadi dasar menjelaskan pengaruh kinerja kelembagaan terhadap keberlanjutan pengelolaan KPHP dan resolusi konflik. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui resolusi konflik pemanfaatan, sedangkan tujuan khusus, yaitu: a) menerangkan bentuk mekanisme akses dan hak kepemilikan; b) menerangkan persepsi masyarakat, kepentingan, dan pengaruh aktor; c) menerangkan dominasi perusahaan dan bentuk tuntutan serta status klaim lahan; d) memetakan konflik pemanfaatan; e) mendiagnosa kelembagaan; f) menerangkan keberlanjutan pengelolaan, dan g) membangun konsep resolusi konflik dengan peran desa dalam kelembagaan pengelolaan kawasan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terbuka; wawancara aktor kunci; studi sejarah dokumen, literatur, dan peta; serta data sekunder pendukung lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kontruksivisme dengan metode analisis deskriptif kualitatif didukung statistik sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa secara garis besar ada lima bentuk mekanisme akses hak dan lima bentuk mekanisme akses struktur dan relasi. Ketidakjelasan hak kepemilikan disebabkan berbagai status dan posisi pengguna, yaitu: a) adanya pemukiman, kebun campuran, kebun Sawit dan Karet; penyewa lahan untuk aktivitas tambang ilegal di areal kerja HTI, b) adanya izin pemilik kebun tidak prosedural dengan skala usaha luasan cukup besar pada wilayah tertentu, dan c) adanya izin pertambangan di areal kerja HTI. Persepsi masyarakat dibedakan berdasarkan memori selektif dan perhatian selektif sebelum dan sesudah adanya izin usaha (HTI/RE/HTR). Persepsi masyarakat terkait kondisi sosial, adalah; a) layanan pendidikan, b) layanan kesehatan, c) kondisi budaya/tradisi lokal, dan d) kondisi pemilikan lahan. Persepsi terkait kondisi ekologi, adalah: a) kondisi atau keadaan hutan, b) kenyamanan tinggal, dan c) ketersediaan air bersih. Persepsi terkait kondisi ekonomi, yaitu: kesempatan kerja, peningkatan penghasilan, dan peluang bisnis masyarakat. Aktor yang sangat terkait langsung dan pengaruhnya sangat besar, yaitu: pemilik unit izin HTI, RE, pemerintah (KLHK dan Dinas Kehutanan) dan Kepala Desa/tokoh masyarakat. Klaim masyarakat lokal masih kuat dari pengaruh adat, berkaitan dengan norma tata cara pemanfaatan lahan dan menentukan pengguna. Kinerja perusahaan tidak dapat optimal akibat lahan diklaim masyarakat. Hal ini menunjukan masyarakat memiliki wewenang sehingga diberikannya legalitas berupa izin tetapi tidak memiliki legitimasi masyarakat. Analisis peran aktor menunjukan key player sebagai aktor utama, yaitu: Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, pemegang izin usaha, dan pemerintah (KLHK). Ketika para pihak memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda dan berada pada posisi yang sama sebagai key player, maka dapat dipastikan potensi konflik ada dalam pengelolaan hutan. Dominasi perusahaan dan kerusakan hutan menimbulkan tuntutan masyarakat, yaitu: a) lahan tetap menjadi hak milik sendiri, b) perbaikan ekonomi, dan c) tuntutan perbaikan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air bersih, dan pencegahan kebakaran hutan. Berdasarkan analisis prioritas penanganan konflik, wilayah izin HTI PT WAM dan wilayah tertentu berkategori rawan atau waspada, sedangkan open access bekas konsesi PT Pakerin dalam kategori sangat prioritas. Berdasarkan analisis tipologi konflik ada tiga tipologi potensi, yaitu:
Keyword: aksi kolaborasi dan kreatif, kelembagaan, konflik pemanfataan, KPHP Meranti, resolusi konflik

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: