Judul: Tinjauan Ekologi Politik Kawasan Bentang Alam Karst Bogor Zona Ciampea.
Abstrak: Karst Gunung Cibodas termasuk salah satu Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang terdapat di pulau Jawa, secara adminstratif berada di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Secara pengelolaan, karst Gunung Cibodas diberikan kepada PT. Perhutani Unit III yang difokuskan untuk pengelolaan hutan yang bersifat teknis usaha. Terdapat anggapan bahwa pengelolaan hutan oleh Perhutani kurang memberikan manfaat ekonomi, sehingga Perhutani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melakukan alih fungsi untuk kegiatan pertambangan. Tahun 2001 dikeluarkan izin oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor kepada PT. Karang Purnama Jati untuk menambang batu kapur sebanyak 5 hektar selama kurun waktu 5 tahun 2001-2006. Dengan izin yang diberikan, maka kegiatan pertambangan yang menempati sebagian kawasan Karst Gunung Cibodas menjadi kegiatan yang legal. Perubahan status kawasan terjadi semenjak 20 Januari 2020 melalui SK ESDM 24.K/40MEM/2020, kawasan ini telah ditetapkan menjadi KBAK Bogor Zona Ciampea dengan luas 106,24 ha. Penetapan ini memicu pertentangan masalah pengelolaan sehingga kawasan karst berada dalam persaingan pemanfaatan antara nilai ekonomi dan konservasi. Mekanisme konservasi yang ditetapkan oleh KESDM menjadi kawasan konservasi lindung diyakini mampu mengakomodir semua kepentingan para pihak nyatanya melahirkan konflik kepentingan yang memiliki potensi gangguan terhadap upaya konservasi. Perspektif ekologi politik yang menggunakan kombinasi metode kualitatif (wawancara, pengamatan langsung) dengan analisa dokumen digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengidentifikasi aktor- aktor yang terlibat dalam konflik kepentingan SDA KBAK Bogor Zona Ciampea terbagi kedalam lima kelompok, yaitu Perhutani, swasta (PT. KPJ), penambangan illegal, TNI AD dan masyarakat desa hutan. Penetapan KBAK ini berpengaruh terhadap akses aktor-aktor dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kawasan karst tersebut. Penetapan ini merubah bentuk akses, klaim dan ekslusi dengan proses enclosure, teritorialisasi dan legalisasi. Strategi pengelolaan di KBAK Bogor Zona Ciampea di masa depan disarankan sebagai berikut: 1) Pemerintah hendaknya memahami bagaimana mekanisme akses sumberdaya alam yang selama ini bekerja di kawasan Karst Gunung Cibodas; 2) Sosialisasi dan pembinaan masyarakat dari dinas terkait dalam pengelolaan kawasan bentang alam karst; 3) Kerjasama multi pihak (masyarakat, kelompok, swasta dan pemerintah) dalam pengelolaan wisata alam, wisata budaya, dan studi ilmiah; 4) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kepada kelompok dan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lindung untuk mengembangkan wacana konservasi di KBAK Bogor Zona Ciampea., Karst Mount Cibodas is one of the karst landscape areas on the island of java, administratively located in Ciampea District, Bogor, West Java Province. In terms of management, Mount Cibodas karst is given to PT. Perhutani Unit III, which is focused on technical business forest management. There is an assumption that forest management by Perhutani does not provide economic benefits, so Perhutani and the Regional Government of Bogor Regency carry out a transfer of functions for mining activities. In 2001, the Bogor District Mining Service issued a permit to PT. Karang Purnama Jati to mine 5 hectares of limestone over five years 2001-2006. With the permit granted, mining activities that occupy part of the Karst area of Mount Cibodas become legal activities. Since January 20th, 2020 through the decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 24.K/40MEM/2020 Karst Mount Cibodas has been declared a karst landscape area (KBAK) Bogor Ciampea Zone with an area
Keyword: Akses, Ekologi Politik, Kawasan Bentang Alam Karst, access, karst landscape area, political ecology

Judul: Analysis of Implementation Issues on Regional Policy on the Conservation of Pawon Cave, Karst Citatah, West Bandung Regency.
Abstrak: Karst Citatah memiliki potensi sumberdaya alam hayati dan nirhayati yang tinggi, sehingga wajar jika terdapat banyak kepentingan di kawasan ini. Banyaknya pemangku kepentingan di Karst Citatah ternyata telah menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Hal ini perlu pengelolaan yang bersifat lintas sektoral dengan campur tangan pemerintah melalui kebijakan. Saat ini sudah ada beberapa kebijakan daerah tentang Karst Citatah termasuk Goa Pawon yang merupakan Cagar Budaya yang terkait upaya konservasi, namun implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dirasa belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya aktifitas pertambangan batu kapur di kawasan yang menyebabkan terancamnya perbukitan karst, hilangnya sumber mata air, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan di kawasan Goa Pawon, Desa Gunung Masigit dan Desa Citatah, Karst Citatah, Kabupaten Bandung Barat dari bulan Desember 2010-Januari 2011. Alat yang digunakan adalah peralatan tulis, kamera, panduan wawancara dan kuesioner. Data yang diambil berupa data primer dan sekunder melalui observasi lapang, wawancara mendalam pada stakeholder, kuesioner, dan studi pustaka. Secara umum, data dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabulasi dan data kebijakan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Karst Citatah memiliki keunikan yaitu kompleks perbukitan batu gamping tertua di pulau Jawa dimana Goa Pawon merupakan hunian purba yang masih bisa kita saksikan keberadaannya saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi masyarakat terhadap kawasan sangat tinggi. Sebagian besar masyarakat Karst Citatah memanfaatkan kawasan untuk pertanian dan pertambangan, dimana pertambangan batu kapur menjadi primadona. Sikap masyarakat terhadap keberadaan pertambangan batu kapur adalah: sebanyak 53,3 % menyatakan setuju; 16,7% tidak setuju; dan 30% tidak berpendapat. Sedangkan tanggapan terkait pentingnya perlindungan kawasan Goa Pawon sebanyak 83,3% mengatakan penting. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya walaupun masyarakat menyatakan penting untuk melindungi lingkungannya namun sebagian besar tetap mendukung keberadaan pertambangan. Kebijakan-kebijakan daerah yang sudah diterapkan dirasa belum terlaksana secara optimal, karena kondisi masyrakat yang belum siap untuk dialihkan ke non-tambang, kurangnya SDM dalam pelaku kebijakan, dana, sarana dan prasarana. Sehingga upaya yang dilakukan stakeholder baru sebatas rencana dan belum banyak kegiatan teknis yang dilakukan.
Keyword: 

Judul: Pemanasan Sekunder Reaksi Fusi Plasma dengan Menggunakan Radio Frequency
Abstrak: Plasma merupakan bentuk ke-empat dari materi setelah padat, cair dan gas yang terbentuk dari proses ionisasi gas. Plasma dapat digunakan dalam reaksi fusi, yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom yang lebih berat sambil melepaskan energi. Untuk mendapatkan energi dari reaksi fusi, inti yang akan direaksikan harus dipanaskan pada temperatur yang sangat ekstrem tingginya. Salah satu cara agar dapat mencapai kondisi ini adalah memberikan pemanasan tambahan atau pemanasan sekunder kepada plasma dalam reaksi fusi tersebut. Nilai daya serap rata-rata ion Deuterium yang sesuai dengan selang nilai daya dari data ITER adalah daya yang menggunakan frekuensi 50 MHz sampai dengan 60 MHz. Dengan menggunakan frekuensi 60 Hz diperoleh nilai daya rata-rata yang diserap sebesar 1,235.10-12 W.
Keyword: gelombang radio, pemanasan sekunder, plasma, reaksi fusi