Judul: Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia: Tinjauan Perspektif Ekonomi Regional
Abstrak: Pembangunan perbatasan berdasarkan perspektif ekonomi regional dimaksudkan untuk menjadikan daerah ini sebagai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin negara kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan dari orientasi ke dalam (inward looking) menjadi orientasi keluar (outward looking) yaitu menjadikan kawasan perbatasan bukan saja sebagai wilayah pertahanan namun juga sebagai pusat aktivitas perekonomian. Penelitian ini dilakukan di kabupaten yang memiliki perbatasan darat meliputi provinsi Kalimantan Barat (lima kabupaten), Kalimantan Timur (dua kabupaten), Kalimantan Utara (dua kabupaten), Nusa Tenggara Timur (tujuh kabupaten) dan Papua (sebelas kabupaten). Kelima provinsi ini dalam analisis dikelompokkan menjadi tiga koridor berdasarkan tipologi kawasan, yaitu Koridor Kalimantan, Koridor Nusa Tenggara Tumur dan Koridor Papua. Menggunakan data sekunder tahun 2015-2019, penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu (1) menganalisis status perkembangan wilayah melalui indeks perkembangan kawasan perbatasan untuk mendeskripsikan dinamika pembangunan kawasan perbatasan darat di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh program pemerintah terkait pengembangan kawasan perbatasan darat terhadap kinerja pembangunan kawasan perbatasan darat pada periode 2015 - 2019 dan, (3) merumuskan arah dan strategi pembangunan kawasan perbatasan darat. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan wilayah perbatasan terhadap kinerja pembangunan di kawasan perbatasan belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari indeks perkembangan di kawasan perbatasan, diperoleh dua puluh dua indikator dengan empat dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi infrstruktur dan komunikasi. Indeks perkembangan kawasan perbatasan menunjukkan kawasan perbatasan berada pada kisaran yang sama dengan kawasan nonperbatasan. Hasil ini diperkuat dengan pendaptan per kapita dan tingkat kemiskinan kawasan perbatasan yang tidak lebih baik dibanding kawasan nonperbatasan pada provinsi yang sama. Mengacu pada Roadmap Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia Tahun 2013-2025, ada lima program pemerintah yang dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap pembangunan di kawasan perbatasan yaitu pertanian, pendidikan, kesehatan, pasar dan infrastruktur. Kelima program tersebut belum menujukkan hasil signifikan dalam pembangunan di tiga koridor kawasan perbatasan. Kriteria pengembangan kawasan perbatasan meliputi pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan sumberdaya alam, pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
Keyword: evaluation of economic performance, index of land border area development, development program and strategy

Judul: Analisis Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia - Papua New Guinea Berbasis Wilayah Adat
Abstrak: Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. Wilayah-wilayah ini dipisahkan oleh batas wilayah sepanjang 820 kilometer yang membentang dari utara Kota Jayapura hingga ke selatan Kabupaten Merauke. Wilayah-wilayah ini juga termasuk memiiki potensi kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan budaya yang kaya, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Kemiskinan, ketimpangan antar-wilayah dan antar-kawasan perbatasan, ketimpangan sosial-ekonomi dan pelanggaran hukum seperti pergeseran patok batas dan tumpang tindih tanah adat antar-negara di Perbatasan RI-PNG adalah masalah-masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang perlu dipecahkan secara bersama-sama dengan melibatkan peran aktif aktor lain. Kekuatan hubungan antar-aktor dapat terbangun melalui mekanisme jaringan informasi dan teknologi dimana seluruh aktor harus tunduk kepada jaringan. Penelitian ini mengambil tema “pembangunan kawasan perbatasan berbasis wilayah adat”, khususnya Papua dan Papua New Guinea. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengevalusi kinerja pembangunan wilayah perbatasan; 2) mengidentifikasi faktor (variabel) kunci; 3) mengidentifikasi aktor kunci; dan 4) merancang skenario, kebijakan dan program strategis pembangunan kawasan perbatasan RI-PNG. Setiap tujuan mempunyai metode pemecahannya tersendiri. Metode PROMETHEE digunakan untuk tujuan satu, MICMAC untuk tujuan dua, MACTOR untuk tujuan tiga dan MULTIPOL untuk tujuan empat. Hasil analisis PROMETHEE menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Daerah Perbatasan Provinsi Papua yang kinerjanya relatif baik dalam pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan adalah Kabupaten Merauke dengan skor 0,3506 (Alternatif 1) dan Kota Jayapura dengan skor 0,3230 (Alternatif 5). Masalah ketimpangan wilayah, kemiskinan, stabilitas keamanan, ketersediaan infrastruktur dan lingkungan. Sementara Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Pegunungan menunjukkan kinerja pembangunan berkelanjutan yang relatif sangat baik ditinjau dari aspek lingkungan, meskipun mendapat skor negatif pada posisi ranking pembangunan. Hasil analisis dengan metode MICMAC menunjukkan bahwa Regulasi, Kepemimpinan Adat, Tata Kelola PLB, Dukungan Anggaran dan Kerjasama Regional Lintas Batas merupakan faktor kunci dalam menentukan masa depan pembangunan wilayah perbatasan. Peran aktor strategis sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan perencanaan. Hasil analisis dengan metode MACTOR menunjukkan bahwa stakeholders (aktor) yang memiliki pengaruh kuat dan ketergantungan kecil adalah Komando Rayon Militer (TNI) Distrik Muara Tami, Badan Pengelola Perbatasan Nasional/PLBN, Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, dan Bappeda Provinsi Papua. Sedangkan Badan Perbatasan Kota Jayapura, Dinas Perindagkop, UKM Kota Jayaura, Pemerintah Distrik Muara Tami dan Pemerintah Kampung Moso adalah aktor-aktor yang memiliki pengaruh sangat kecil dan ketergantungan sangat tinggi dari aktor lain. Selain itu, aktor-aktor yang mendukung dan juga berpotensi untuk bekerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan adalah Komando Rayon Militer Distrik Muara Tami dengan skor 108.5 dan BNPP/PLBN Skouw dengan skor 100.7. Kedua aktor ini memiliki nilai konvergensi tertinggi. Artinya bahwa lembaga-lembaga ini mempunyai tingkat kepentingan yang sama dalam tujuan pembangunan Kawasan Perbatasan RI-PNG, sehingga dimungkinkan untuk dapat berkoneksi dan beraliansi. Sedangkan aktor yang memiliki ambivalensi tinggi adalah Dewan Adat Suku Kampung Moso yang juga sangat divergensi dengan Komando Rayon Milter Distrik Muara Tami. Artinya, kedua aktor ini sangat bertolak belakang dalam mencapai tujuan-tujuan strategis tertentu. Kawasan perbatasan RI-PNG memiliki potensi untuk dikembangkan di masa mendatang, namun harus diperkuat dengan sistem pertahanan dan
Keyword: Adat, Border Area, Sustainability, Structural Analysis

Judul: Sintesis α-Fe2O3 menggunakan metode sol gel
Abstrak: In this reseach was succeeded make powder α-Fe2O3 with particle size 202.64 nm. Synthesis using Sol-Gel method with SiO2 coating derived from Si(OC2H5)4 at temperature of 750 oC for 5 hours. Characterization XRD prove that sample form is α-Fe2O3 (11 peaks) and β-Fe2O3 (2 peaks) with crystal size 20.69125 nm and crystallization 44 %. The cystal structure of α-Fe2O3 is rhombohedral and β-Fe2O3 is hexsagonal. Optic characterization show that the sample absorbing light at wavelength less than 480 nm. Bandgap energy of the optical characterization measurments is 2.74 eV.
Keyword: α-Fe2O3, annealing, bandgap energy, sol-gel, crystal structure.