Judul: Model Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan DAS Aesesa Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur
Abstrak: Daerah Aliran Sungai (DAS) Aesesa Flores (AF) merupakan salah satu dari tiga DAS prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki peran penting bagi masyarakat Kabupaten Ngada dan Nagekeo, sebagai lumbung pangan NTT dan objek pariwisata Flores. DAS AF memiliki luas 129.005 ha dan panjang 87 km. Berdasarkan fungsi/ciri dan pengelolaannya DAS AF terbagi ke dalam tiga bagian yakni bagian hulu yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Ngada, bagian tengah yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nagekeo dan sebagian wilayah Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada, serta bagian hilir yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nagekeo. Permasalahan utamanya adalah buruknya daya dukung DAS yang ditunjukkan dengan banyaknya lahan kritis, adanya perubahan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun, menurunnya ketersediaan air, tingginya angka kemiskinan masyarakat dan tidak optimalnya fungsi kelembagaan pengelolaan DAS AF. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya kebijakan pengelolaan DAS AF yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendesain model kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS AF Provinsi NTT, yang dicapai dengan (1) menganalisis kondisi daya dukung DAS AF, (2) menganalisis status keberlanjutan pengelolaan DAS AF, (3) menganalisis kelembagaan pengelolaan DAS AF; dan (4) membangun skenario kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS AF. Penelitian dilakukan sejak Juli 2017 sampai dengan Desember 2018, di tiga bagian DAS AF Provinsi NTT. Pendekatan bagian digunakan karena karakteristik biofisik dan sosial ekonomi dari ketiga bagian DAS AF memiliki perbedaan yang cukup tinggi seperti ketinggian dari permukaan laut, curah hujan, tutupan lahan dan kepadatan penduduk. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara kualitatif-kuantitatif dengan pendekatan sistem. Data primer dikumpulkan dari responden, pakar dan stakeholders yang termasuk dalam pengelolaan DAS AF dan data sekunder dari intansi terkait dan berbagai publikasi, termasuk peta citra satelit dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan (1) adalah metode deskriptif terhadap 5 kriteria dan 15 sub kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 61/2014. Tujuan (2) dijawab dengan menggunakan metode multi dimension scalling (MDS) dengan analisis rapid appraisal (Rap)-DASAF. Tujuan (3) dijawab dengan menggunakan analisis interpretative structural modelling (ISM). Tujuan (4) untuk membangun skenario kebijakan dijawab dengan analisis prospektif. Keempat pendekatan tersebut kemudian disintesis untuk mendesain model kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS AF Provinsi NTT. Kondisi daya dukung DAS Aesesa Flores yang dikaji dengan 5 kriteria (lahan, tata air, sosial ekonomi dan kelembagaan, investasi bangunan air serta pemanfaatan ruang wilayah) dan 15 sub kriteria, menunjukkan bahwa kondisi daya dukung DAS AF secara umum berada dalam kondisi sedang mengarah ke iii buruk. Bagian hulu termasuk dalam kondisi buruk dengan nilai 110,50, bagian tengah dan hilir termasuk dalam kondisi sedang dengan nilai masing-masing sebesar 102,75 dan 104,75. Rendahnya kondisi daya dukung DAS AF ini lebih disebabkan oleh kriteria lahan (banyaknya lahan kritis dan rendahnya tutupan lahan/vegetasi) dan kriteria sosial ekonomi dan kelembagaan (rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan tidak berfungsinya kelembagaan yang ada). Nilai daya dukung dari masing-masing bagian DAS AF yang besarnya di atas 100, menunjukkan bahwa daya dukung DAS AF perlu segera dipulihkan. Status keberlanjutan pengelolaan DAS AF yang dikaji terhadap 62 atribut dari 5 dimensi (ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan) termasuk kurang berkelanjutan dengan nilai 48,52. Tingkat keberlanjutan
Keyword: bagian DAS, bambu, daya dukung, kelembagaan, prospektif

Judul: Peran dan Koordinasi Lembaga Lintas Sektoral dalam Konservasi Sumber Daya Air (Studi Kasus DAS Gumbasa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah)
Abstrak: Perambahan hutan yang sangat intensif untuk dikonversi menjadi lahan pertanian oleh masyarakat di dalam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), khususnya di DAS Gumbasa sejak tahun 1999 hingga sekarang telah menyebabkan penurunan fungsi hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamika sumber daya air di taman nasional tersebut. Selain indikator ekologi, indikator yang penting untuk dipantau dan dievaluasi adalah kelembagaan DAS. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam kelembagaan DAS perlu dipertimbangkan sebagai kriteria-kriteria dalam pemantauan dan evaluasi DAS, karena pengelolaan DAS melibatkan multi stakeholders. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis untuk mengetahui kondisi aktual peran dan koordinasi lembaga lintas sektoral dalam manajemen program konservasi sumber daya air dengan ruang lingkup studi kasus di DAS Gumbasa. Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak lima elemen yang dianalisis berkaitan dengan konservasi sumber daya air di DAS Gumbasa, yaitu: 1) Organisasi yang berperan; 2) peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan; 3) kinerja fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), 4) fungsi koordinasi; dan 5) instrumen prioritas. Setiap elemen dijabarkan atas sejumlah sub elemen berdasarkan model Interpretative Structural Modelling (ISM) dan model Analytical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan analisis kondisi aktual peran dan koordinasi lembaga lintas sektoral dalam konservasi sumber daya air di DAS Gumbasa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Palu-Poso, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala adalah organisasi pemerintah yang berperan penting. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kuat adalah UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kinerja fungsi koordinasi antar organisasi pemerintah lintas sektoral termasuk kategori lemah yang dipengaruhi oleh faktor sifat multisektor/multidisiplin dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Penerapan sistem teknologi informasi dan basis data, penerapan teknologi konservasi, pengefektifan penyuluhan lapangan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani merupakan instrumen prioritas kunci yang perlu dikembangkan. Sedangkan penyebab utama ketidakberhasilan program konservasi sumber daya air d
Keyword: 

Judul: Approximation of the Median of Poisson Distribution Using the Relation of Poisson-Gamma Distribution
Abstrak: A major drawback of median is that median cannot usually be defined in closed form, even in the cases where their distribution functions are known. This study gives an approximation of the closed form for the median of the Poisson distribution by using the relation of Poisson-Gamma distribution. The approximation uses elementary techniques based on the monotonicity of certain sequences involving tail probabilities of the Poisson distribution and the Central Limit Theorem. Furthermore, a closed form expression for the mean absolute deviation 􀜧|􀜰􀰒 􀵆 􀜯􀝁􀝀􁈺􀜰􀰒􁈻| is also studied. The median is relevant because of the fact that it minimizes the mean absolute deviation of a Poisson random variable (􀜰􀰒􁈻 by considering median as central tendency.
Keyword: