Judul: Insentif ekonomi dalam penggunaan lahan (Land Use) kawasan lindung di Jawa Barat (studi kasus kawasan Bandung Utara)
Abstrak: Berdasarkan kedudukan KBU berada pada ketinggian 750 m dpl ke atas dan merupakan daerah perbukitan dan pegunungan dan merupakan daerah resapan air untuk daerah bawahannya khususnya Kota Bandung, maka sejak tahun 1982 melalui SK Gubernur Jawa Barat No. 181/1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara, dari seluas 38.800 ha telah ditetapkan sebesar 68,69% sebagai kawasan lindung dan sisanya 31,31% sebagai kawasan budidaya. Kemudian berdasarkan RUTR Kawasan Bandung Utara Tahun 1998 telah ditetapkan kawasan lindung sebesar 72,44% dan sisanya sebesar 17,56% sebagai kawasan budidaya. Sedangkan berdasarkan kajian oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Jawa Barat (2004) dalam menyesuaikan dengan Perda No.2 Tahun 2003, menunjukkan bahwa kawasan konservasi potensial sangat tinggi dan tinggi mencapai 87% dari luas KBU. Karena kondisi dewasa ini di KBU telah berkembang pusat-pusat pertumbuhan, maka dalam mencegah terjadinya perubahan guna lahan di KBU, selain penegakan peraturan (law enforcement), juga memerlukan mekanisme ekonomi melalui pemberian kompensasi atas perbedaan harga jual tanah dengan nilai harapan tanahnya atau mengganti atas hilangnya keuntungan akibat mempertahankan lahannya ditanami pohon. Model insentif yang menjadi alternatif pilihan adalah model PDR melalui pembelian hak membangun senilai selisih harga jual tanah pertanian setempat dengan NHT lahan pertanian, dan model PES melalui pemberian sewa penanaman pohon dalam jangka waktu tertentu sebesar perbedaan NHT lahan hutan dengan NHT optimumnya. Sebagai ukuran efektivitas penerapan PDR dan PES adalah surplus manfaat hidrologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan PDR di KBU hanya jika diterapkan di zona rural area dan rural fringe. Dari seluas 7.452 ha lahan pertanian di zona rural fringe memerlukan PDR sebesar Rp2T dengan perolehan manfaat hidrologis sebesar Rp2,3T, sehingga secara efektif vi mendapatkan kelebihan surplus manfaat hidrologis atas PDR yang dikeluarkan sebesar Rp320M. Kemudian dari 6.565 ha lahan pertanian di zona rural area memerlukan PDR sebesar Rp457M, dengan perolehan manfaat hidrologis sebesar Rp2,7T, secara efektif mendapatkan kelebihan surplus manfaat hidrologis sebesar Rp2,2T. Sementara penerapan PDR dan PES di zona urban area, urban fringe dan urral fringe, menunjukkan sudah tidak efektif.
Keyword: 

Judul: Model Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Melalui Kebijakan Insentif Untuk Mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Abstrak: Alih fungsi lahan sawah sangat mengkhawatirkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lebih dari 10 000 ha sawah telah berubah menjadi penggunaan lain pada tahun 2009-2013. Ekspansi sawit dituding sebagai salah satu penyebab utama alih fungsi lahan sawah tersebut. Penelitian bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan khususnya pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengarah kepada terjadinya alih fungsi lahan sawah serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menganalisis luas lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi sawit dan perbandingan nilai land rent sawah dan sawit, menganalisis preferensi masyarakat terhadap besaran insentif ekonomi yang ditawarkan dan bentuk insentif ekonomi yang paling disukai, serta merancang model dinamis pengendalian alih fungsi lahan sawah yang berbasis instrumen kebijakan insentif. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut adalah dengan menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif, kuantitatif, teknik penginderaan jauh terhadap data Citra Landsat dan pendekatan sistem (Intrepretive Structural Model/ISM dan simulasi sistem dinamik). Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi inkonsistensi kebijakan pembangunan pertanian di mana awalnya (tahun 1967-2000) daerah ini dilokasikan sebagai sentra pertanian tanaman pangan namun pada tahun 2000-an sangat terbuka untuk pengembangan sawit. Inkonsistensi juga terlihat dari pelanggaran penggunaan ruang berdasarkan RTRW tahun 2011-2031, di mana lebih dari 30% peruntukan ruang sawah telah dihuni sawit. Luas sawah yang berubah fungsi menjadi sawit sebanyak 15 616 ha selama 2006-2014. Selain faktor inkonsistensi kebijakan, perbedaan land rent yang tinggi ikut menjadi penyebab. Perbandingan land rent sawah dan sawit adalah Rp 7 455 548 per ha/tahun : Rp per ha/tahun atau rasio 1:2. Jenis insentif yang paling disukai petani padi adalah sarana produksi pertanian, kenaikan Harga Pembelian Pemerintah dan insentif berbentuk dana segar, kecuali responden di Kecamatan Nipah Panjang yang lebih memilih premi asuransi dan sertifikat lahan. Nilai rata-rata insentif yang diinginkan Rp 983/ha/tahun sehingga total dana untuk melindungi target LP2B sekitar Rp33 948 000 setiap tahunnya. Berdasarkan tiga skenario distribusi insentif, skenario I, II dan III berturut-turut menghasilkan ketersediaan lahan sawah sebanyak ha, skenario II sebanyak ha, dan skenario III sebanyak ha. Pemerintah daerah disarankan untuk segera membenahi kelengkapan Perda LP2B serta ketersediaan dana untuk menunjang program ini, memilih skenario yang bertujuan mengejar target perlindungan LP2B sekaligus berdampak positif bagi kenaikan land rent sawah sehingga petani memperoleh manfaat dan antusias bergabung dengan program ini.
Keyword: alih fungsi, inkonsistensi kebijakan, insentif, sewa lahan

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: