Judul: Strategi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat
Abstrak: Ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah dirasakan dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi, minimnya data luasan dan species, tidak adanya aturan, rendahnya koordinasi antar instansi dan kurangnya perlibatan pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dalam mengelola ekosistem mangrove menjadi tidak efektif. Upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola sering terjadi benturan vertikal mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga pemerintah pusat dalam merumuskan program kegiatan maupun benturan horizontal antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkatan tertentu baik pusat atau daerah dengan masyarakat untuk itu diperlukan suatu upaya dan pemahaman bersama dalam pengelolaannya sehingga benturan klasik antara upaya yang berorientasi komersial dan upaya perlindungan dapat ditekan seminimal mungkin. Permasalahan yang terjadi terhadap pengelolaan ekosistem mangrove apabila dibentuk dalam rumusan masalah pertanyaan adalah sebagai berikut: (1) bagaimana kondisi mangrove saat ini, (2) bagaimana status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove saat ini dan (3) upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengelola strategi pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan tujuan melakukan: (1) mengidentifikasi kuantitas dan kualitas ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah. (2) mengevaluasi dan menganalisa status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan hukum/kelembagaan di Kabupaten Mempawah dan (3) merumuskan strategi kebijakan yang tepat di dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah. Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut: (1) merumuskan indikator - indikator ekosistem mangrove berkelanjutan berdasarkan studi literatur, data statistik dan pengamatan di lapangan (2) menginventarisasi dan menganalisis (a) kondisi ekologi dan menganalisis keadaan flora , fauna dan perubahan penutupan lahan mangrove. Analisis yang digunakan adalah analisis vegetasi, analisis statistik deskriptif dan analisis perubahan penutupan lahan (land cover) dengan Normalized Difference Vegetation Indeks (NDVI). Analisis ini akan menghasilkan keadaan vegetasi (kerapatan, frekwensi, dominansi dan INP), keadaan satwa (jumlah, species dan penyebaran) serta keadaan perubahan penutupan lahan mangrove, (b) kondisi ekonomi menginventarisasi dan menganalisis data ekonomi masyarakat, yang meliputi tingkat pendapatan nelayan, PDRB perikanan, produksi perikanan, sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan melalui analisis deskriptif untuk mengetahui peran ekosistem mangrove bagi pembangunan ekonomi wilayah (c) kondisi sosial menginventarisasi data karakteristik sosial yang meliputi jumlah, struktur penduduk, tingkat pendidikan, persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove berupa peranserta, kepemilikan lahan, aksesibilitas dan pola hubungan stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Analisis ini akan mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat di sekitar ekosistem mangrove (d) hukum/kelembagaan meliputi : sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, keberadaan aturan mengenai ekosistem mangrove, kepatuhan masyarkat terhadap aturan ekosistem mangrove, ketersediaan kelompok nelayan (3) menganalisis nilai indeks keberlanjutan sistem pengelolaan ekosistem mangrove dengan menggunakan Rap-MEcosystem yang dilanjutkan dengan Analitical Hierarky Process (AHP) dalam menentukan strategi kebijakan bedasarkan prioritas utama. Pengumpulan data dilakukan dengan: (1) pengambilan citra Landsat tahun 1989 sebanya 2 scenes dan tahun 2014 sebanyak dua scenes (2) data ekologi: survey flora dan fauna kualitas perairan pesisir pada wilayah ekosistem mangrove, (3) data ekonomi: survey tingkat pendapatan dan pengeluaran nelayan, aksesibilitas, inventarisasi pemanfaatan mangrove studi literatur PDRB, produksi perikanan, sarana dan prasarana perikanan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengelolaan mangrove (4) data sosial: survey persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove meliputi peranserta, kepemilikan lahan, aksesibilitas dan pola
Keyword: NDVI, INP, Rap-MEcosytem, AHP

Judul: Strategi Prioritas Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Penyangga Taman Pulau Kecil Kendawangan, Kalimantan Barat.
Abstrak: Konservasi dapat menjadi suatu alat pengelolaan ekosistem mangrove melalui suatu bentuk pengalokasian wilayah sesuai dengan peran dan kondisi ekosistem mangrove. Tujuan pengelolaan berbasis kawasan konservasi dalam menjaga kelestarian sumber daya pesisir dan laut dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai hal terutama pada perencanaan pengelolaan alokasi zonasi baik alokasi kawasan yang dilindungi maupun kawasan penyangga konservasi. Wilayah penyangga berfungsi sebagai area pendukung bagi berjalannya fungsi kawasan konservasi dalam melindungi sumberdaya. Wilayah penyangga serta pengelolaannya yang efektif merupakan prioritas utama dalam agenda konservasi. Pengelolaan yang efektif membutuhkan informasi dasar terutama dari aspek ekologi dan sosial lembaga yang luas. Keterbatasan informasi mengenai kondisi ekosistem mangrove serta tumpang tindih lembaga pengelola ekosistem mangrove menjadi suatu permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifkasi kondisi ekosistem mangrove, mengevaluasi status kondisi ekosistem mangrove untuk konservasi, menganalisis tingkat perkembangan kelembagaan tata kelola ekosistem mangrove di Kendawangan serta menyusun arahan strategi pengelolaan ekosistem mangrove di Kendawangan. Penelitian dilakukan di Pulau Cempedak, Pulau Bawal, dan Selat Bilik Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Juni hingga September 2019. Kajian dilakukan dengan tiga analisis data. Analisis pertama adalah analisis kesesuaian ekosistem mangrove untuk konservasi yang menggunakan pendekatan modifikasi Analisis Kesesuaian Ekowisata (Yulianda 2019). Analisis kedua adalah analisis perkembangan kelembagaan yang menggunakan Institutional Development Framework (IDF). Analisis terakhir yakni analisis strategi prioritas pengelolaan ekosistem mangrove menggunakan Analytic Network Process (ANP). Hasil analisis kesesuaian menjustifikasi wilayah penyangga tidak sesuai untuk konservasi sehingga perlu dilakukan bentuk pengelolaan yang tepat agar fungsi sistem pendukung kawasan konservasi dapat maksimal. Bentuk pengelolaan yang dapat direkomendasikan adalah peningkatan sistem kelembagaan yang teridentifikasi berada pada tahap berkembang dan sangat perlu untuk ditingkatkan. Adapun hal yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan bagi lembaga pengelola adalah aspek manajemen, sumber daya manusia pengelola, hubungan dengan lembaga eksternal. Secara keseluruhan terdapat tiga kelompok prioritas strategi pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah perairan Kendawangan, diantaranya adalah penanaman kembali mangrove di kawasan yang sudah rusak, perlu adanya struktur koordinasi pengelola yang jelas, serta sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan mangrove yang lestari pada masyarakat pesisir Kendawangan.
Keyword: buffer zone, conservation, mangrove, TPK Kendawangan

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: