Judul: Strategi pengembangan kinerja perizinan usaha penangkapan ikan
Abstrak: Tonase kapal atau GT digunakan dalam beberapa jenis perizinan teknis kapal ikan yang diterapkan oleh Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Hasil penelitian Purbayanto et al. (2004) menyebutkan terdapat beberapa kendala yang timbul di lapangan dalam penetapan pungutan dengan menggunakan tonase. Kasus tersebut antara lain perbedaan ukuran GT kapal pada dokumen kapal dengan ukuran GT kapal yang sesungguhnya. Cek fisik atau pengukuran ulang GT kapal merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengantisipasi penyimpangan ukuran GT atau keraguan terhadap ukuran GT kapal, tetapi pengukuran GT menjadi suatu hal yang sulit apabila kapal berada pada kolam pelabuhan, sehingga perhitungan GT menjadi tidak akurat. Akibat dari kasus penyimpangan ukuran GT adalah ketidakakuratan penetapan nilai pungutan perikanan yang menyebabkan kerugian baik di pihak Negara atau pengusaha. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 50/MEN/2008 tentang produktivitas memutuskan bahwa produktivitas kapal penangkap ikan merupakan tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan :1) ukuran tonase kapal; 2) jenis bahan kapal; 3) kekuatan mesin kapal; 4) jenis alat penangkap yang digunakan; 5) jumlah trip operasi penangkapan per tahun; 6) kemampuan tangkap rata-rata per trip; dan 7) wilayah penangkapan. Dalam perhitungan pungutan yang ditetapkan yaitu Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP), faktor yang digunakan adalah nilai GT dan produktivitas berdasarkan jenis alat tangkap, sedangkan Purbayanto et al. (2004) menyatakan bahwa produktivitas suatu kapal ikan diwakili oleh besarnya ukuran palka pada kapal tersebut.
Keyword: 

Judul: Praktik (Markdown) Gross Tonage Longliner Palabuhanratu dan Ukuran Palka untuk Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Abstrak: Kapal ikan memiliki satuan ukuran yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross tonage (GT). Ukuran GT kapal ikan dijadikan dasar bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam sistem perizinan dan penetapan tarif maupun pajak kapal ikan di Indonesia. Adanya sistem tersebut, terdapat kapal yang melakukan pengecilan (markdown) ukuran GT. Tahun 2015 Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan tentang verifikasi atau pengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikan seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan menghitung dampak kerugian negara dari PNBP yang ditetapkan KKP yaitu Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan menghitung korelasi ukuran/dimensi fisik palka ikan terhadap ukuran GT untuk dijadikan rekomendasi penggunaan ukuran palka sebagai dasar penetapan kewenangan KKP pada kapal perikanan. Penelitian dilakukan menggunakan metode observasi pada kapal longline di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ukuran GT kapal dianalisis secara deskriptif untuk menghitung kerugian negara dari praktik markdown. Volume palka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan dikorelasikan dengan ukuran GT. Berdasarkan data hasil penelitian ini dampak dari praktik mardown ukuran GT pada PHP, merugikan negara sebesar Rp. 318.161.250/ tahun. Kapal berukuran 30 - 39 GT memiliki korelasi terhadap ukuran palka 15,68 – 19,58 m3, kapal berukuran 40-49 GT memiliki korelasi ukuran palka 21,84 – 26,4 m3. Pada selang ukuran 50- 59 GT memiliki korelasi ukuran palka 28,26 – 31,68 m3 dan ukuran 60 – 88 GT memiliki korelasi ukuran volume palka 34,56 – 44,32 m3. Rekomendasi bagi KKP yaitu dapat menggunakan korelasi ukuran palka untuk mengetahui ukuran GT suatu kapal untuk menghindari praktik markdown.
Keyword: markdown, longline, GT kapal, ukuran palka, Palabuhanratu

Judul: Synthesis of Molybdenum Trioxide (MoO3) by Electrochemical Method for Electrochromics Application
Abstrak: Molybdenum trioxide (MoO3) thin films have been deposited on glass substrates by electrochemical method using ammonium heptamolybdate tetrahydrate ((NH4)6Mo7O244H2O). The films were deposited onto glass substrates as the control temperature at 25○C and annealing treatment at 350○C for 30 mins. The MoO3 thin films were investigated by UV-Vis, X-ray diffraction techniques (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM). The JCPDS card show that orthorhombic MoO3 (α- phase) has been formed. Molybdenum trioxide MoO3 formation was also confirmed by JCPDS card no. 35-0609. The SEM photographs revealed that the spherical and rod-like morphology and their grains size increased with increasing of heating temperatures. The measurement results show that the MoO3 thin film prepared at 350°C transmited about 80% of the visible spectrum. The effect of different heat treatments on surface morphology, thickness and optical properties of the films are discussed in this thesis.
Keyword: Institut Pertanian Bogor, Bogor Agricultural University, IPB, Electrophoretics, electrodeposide, electrochromics, electrochromic materials, electrochromic mechanism