Judul: Pengaruh program Inpres desa tertinggal terhadap kesempatan kerja dan distribusi pendapatan : Studi kasus desa Canden (desa tertinggal) dan desa Patalan (desa non tertinggal), kecamatan Jetis, kabupaten Bandul, propinsi DI Yogyakarta
Abstrak: Kemiskinan dan keterbelakangan adalah masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Kemiskinan dan keterbelakangan daerah pedesaan ini disebabkan oleh terisolirnya daerah dari kota, fasilitas yang kurang memadai, terbatasnya sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan berusaha. Disamping itu Sajogyo (1982) menyatakan bahwa kemiskinan itu ditunjukan dengan pendapatan per kapita per tahun yang setara dengan 240 kg beras untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan dan setara dengan 360 kg beras bagi mereka yang tinggal di perkotaan. Penanggulangan kemiskinan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan tetapi keluar dari kemiskinan membutuhkan waktu, strategi yang jitu dan berkesinambungan. Dalam hal ini pemerintah telah berusaha dengan memacu pertumbuhan nasional dengan berbagai program, seperti, Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu, P4K, UPPKA-KB, Program IDT, PDMD-KE, dan JPS. Program Inpres Desa Tertinggal (Program IDT) yang diluncurkan berdasarkan Inpres Nomor 5 tahun 1993 adalah salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan program ini adalah membuka peluang berusaha bagi penduduk miskin dengan pemberian bantuan dana sebesar 20 juta rupiah dan melibatkan kelompok tertinggal tersebut dalam memilih dan menentukan kebijakan untuk berusaha. Sasaran program ini adalah masyarakat yang tergolong miskin. Hingga saat ini, program IDT telah berjalan selama 8 tahun. Tahap pencairan dana terakhir pada tahun anggaran 1997. Namun demikian evaluasi dan penelitian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan IDT masih terus dikaji sebagai bahan masukan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya. Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan di desa Canden (desa tertinggal) dan Patalan (desa non tertinggal), Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Propinsi DI. Yogyakarta. Pemilihan dua desa, satu desa tertinggal dan yang lain desa non tertinggal adalah sebagai pembanding untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program IDT. Jumlah responden adalah 60 kepala keluarga, 30 responden dari desa tertinggal dan 30 responden lainnya adalah dari desa non tertinggal. Penentuan responden adalah dengan menggunakan teknik acak sederhana setelah ditentukan pokmas atau dusun yang akan diteliti…dst
Keyword: 

Judul: Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan program inpres desa tertinggal : Studi kasus desa Mluweh, kecamatan Ungaran, Kabupaten Dati II Semarang, Propinsi Dati I Jawa Tengah
Abstrak: Program pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) telah mengurangi banyak angka kemiskinan yaitu dari 70 juta jiwa pada tahun 1970 menjadi 25.9 juta jiwa pada tahun 1993. Redistribusi manfaat yang tidak mencapai masyarakat golongan bawah ini membentuk karakteristik masyarakat miskin, antara lain penyebaran penduduk miskin yang terkonsentrasi di pulau Jawa, sumber penghasilan dari sektor pertanian, status pekerjaan sebagai buruh tani atau buruh kasar, tingkat pendidikan hanya tamat SD, curahan jam kerja melebihi 30 jam per minggu dan terkonsentrasi di desa-desa tertinggal. Untuk menanggulangi masalah timbulnya dampak kemiskinan pada berbagai segi ekonomi, sosial budaya, ideologi, politik dan pertahanan keamananan maka mulai masa PJPT II, Pemerintah mulai menjalankan suatu kebijaksanaan khusus yang berupaya mempersiapkan masyarakat miskin dan meningkatkan kemampuan aparat daerah di desa-desa tertinggal. Kebijaksanaan ini diwujudkan melalui program Inpres (Instruksi Presiden) Desa Tertinggal (IDT) yang ditetapkan melalui Inpres No. 5 Tahun 1993. Program ini dilaksanakan pertama kali sejak Tahun Anggaran 1994/1995 dengan memberikan dana bantuan langsung dan dana bantuan operasional pemantauan (BOP) kepada 20 633 desa tertinggal di seluruh Indonesia yang ditujukan untuk mengembangkan kegiatan sosial ekonomi berdasarkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan peranserta. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program IDT tergantung dari kepedulian aktif berbagai pihak, baik masyarakat di desa-desa tertinggal maupun aparat pemerintah. Pada umumnya peranserta masyarakat dalam pembangunan selama ini masih rendah karena peranan pemerintah relatif besar. Dimasa mendatang diperlukan upaya untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan. ...
Keyword: 

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: