Judul: Monitoring Planned External Loans Through Web-Based Information System Planning
Abstrak: Pinjaman luar negeri merupakan salah satu pendanaan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu, DRPLN-JM/Blue Book, DRPPLN/Green Book, dan Daftar Kegiatan. Berdasarkan hasil analisis, proses perencanaan pinjaman luar negeri disusun dalam 3 tahapan yaitu validasi awal, verifikasi calon pemberi pinjaman, dan validasi akhir. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan (SIP) yang dapat memonitor proses perencanaan pinjaman luar negeri. SIP dikembangkan dan fungsi-fungsinya diuji menggunakan metode black box testing., Foreign loans is one of funding to finance development activities. Based on Government Regulation No. 10 of 2011, Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency to plan the utilization of foreign loans as outlined in the planning document, namely, DRPLN-JM/Blue Book, DRPPLN / Green Book, and Daftar Kegiatan. Based on the analysis, planning foreign loans arranged in 3 stages: initial validation, verification of potential lenders, and final validation. This study was conducted to develop Information Systems Planning (SIP) which can monitor the process of planning foreign loans. SIP was developed and its functions were tested using black box testing methods. Keywords: External Loans, Information Systems Planning, Black Box Testing
Keyword: Pinjaman Luar Negeri, Sistem Informasi Perencanaan, Black Box Testing

Judul: Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Belanja Subsidi Bunga Kredit Program di Ditjen Pebendaharaan Kementerian Keuangan
Abstrak: Sistem Pengendalian Intern di dalam pemerintahan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diharapkan dapat dihindari segala kemungkinan penyimpangan yang terjadi secara akuntansi maupun secara administratif dalam birokrasi. Subsidi bunga kredit program dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengungkapkan adanya Sistem Pengendalian Intern yang kurang memadai dalam belanja subsidi bunga kredit program dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian intern dalam belanja subsidi bunga kredit program berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008; (2) Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern dalam belanja subsidi bunga kredit program pada pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program; (3) Untuk merumuskan strategi kebijakan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit program. Untuk menjawab tujuan pertama dan kedua, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis skala rating. Untuk tujuan ketiga metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta pejabat yang terkait dengan pengambilan keputusan agar sistem pengendalian intern menjadi memadai. Data sekunder diperoleh dari laporan yang terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program. Data Primer dan sekunder yang digunakan dipilih secara sengaja (purposive sampling). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem Pengendalian Intern belanja subsidi bunga kredit program telah diterapkan melalui unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dengan konsep tiga lini pertahanan, namun belum menjadi satu rangkaian yang utuh dalam laporan SPI belanja subsidi bunga kredit program; (2) Unsur informasi dan komunikasi mendapatkan nilai terendah dan indikator pembinaan SDM dari unsur kegiatan pengendalian mendapatkan nilai terendah; (3) Prioritas kebijakan untuk meningkatkan SPI menjadi memadai adalah dengan pembuatan Sistem Informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran.
Keyword: sistem pengendalian intern, belanja subsidi bunga, skala rating, Analytical Hierarchy Process (AHP)

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: