Judul: Opsi Strategi Kebijakan Tenurial Pengelolaan Hutan Lindung
Abstrak: Kawasan hutan, khususnya hutan lindung berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam ekosistem, seperti mengatur tata air dan mencegah banjir. Hutan lindung sebagai sumber daya alam berkarakteristik common pool resources (CPRs) karena sumber daya hutan ini memiliki sifat sebagai public goods dan private goods. Sehingga, pengelolaan kawasan hutan lindung perlu mekanisme pengaturan pengelolaan komprehensif yang melibatkan lintas stakeholder. Penelitian mengungkapkan arti penting pengelolaan HLSW bagi masyarakat dalam mempertahankan fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan sebagai tematik utama dalam narasi kebijakan. Selain itu, analisis forest governance selain dapat mengidentifikasi bagaimana kinerja pengelolaan hutan lindung, juga mampu mengungkapkan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat tapak. Masalah utama kesenjangan implementasi pengelolaan hutan di tingkat tapak, yakni peranan kelembagaan pengelolaan yang lemah akibat pergeseran komitmen stakeholder dan ketidakpastian tenurial (tenure insecurity) pengelolan hutan lindung. Persoalan kelembagaan berkaitan dengan kurang dapat ditegakkannya kesepakatan bersama atau pun kesepakatan tersebut belum mampu mengatur keselarasan kepentingan antar pihak, akibat pergeseran motivasi dan komitmen yang dinamis. Selain itu, kapasitas pelaksana kebijakan mempengaruhi efektivitas kelembagaan pengelolaan. Inti sari pengelolaan hutan lindung adalah menjaga keseimbangan (equity) agar terjaga keberlangsungan fungsi hutan dan memberikan kemanfaatan secara berkeadilan bagi masyarakat. Sedangkan persoalan tenurial akibat ketidakjelasan overlapping klaim penguasaan lahan. Sistem penguasaan tenurial yang mantap (tenure security) mampu mengantisipasi ketidakpastian (uncertainty) sumber daya hutan berkarakteristik CPRs. Selain itu, sistem tenurial yang mantap mampu menjamin para pihak guna memperoleh komitmen (manfaat) yang kredibel secara berkesinambungan. Dengan demikian, alternatif strategi kebijakan tenurial yang bisa diadaptasi oleh pengelola adalah melalui mekanisme pengelolaan tenurial masyarakat sekitar hutan lindung melalui alokasi hak dasar (bundle of rights) penguasaan tenurial, tetapi dibatasi penggunaannya sebagai kawasan lindung. Kepastian tenurial (tenure security) akan mengurangi ketidakpastian (uncertainty) sistem penguasaan tenurial secara terkendali. Implikasinya mengurangi pengaruh negatif terhadap keseimbangan sistem perlindungan hutan dalam memberikan keadilan sosial bagi masyarakat, sesuai konteks ruang, waktu dan pelaku.
Keyword: tenure security, forest governance CPRs, kelembagaan

Judul: Penataan Tenurial Dan Peran Para Pihak Dalam Mewujudkan Legalitas Dan Legitimasi Kawasan Hutan Negara.
Abstrak: Karakteristik hutan negara sebagai common pool resources (CPRs) memerlukan pengaturan yang efektif agar memiliki kepastian hukum kepemilikan dan penguasaan serta memiliki legitimasi. Di Indonesia, kepastian hukum dan legitimasi itu diperoleh melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Panitia Tata Batas (PTB). Sampai saat ini, proses itu masih memiliki kinerja rendah dan kurang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan opsi pengukuhan kawasan hutan yang mampu menghasilkan kawasan hutan yang berkualitas, yang dijabarkan menjadi tujuan khusus, yaitu: (1) menganalisis penyebab rendahnya kinerja pengukuhan kawasan hutan dalam mencapai kepastian hukum (legalitas) dan faktor-faktor yang mengakibatkan hasil pengukuhan kawasan hutan belum memiliki legitimasi; (2) menganalisis kontestasi aktor yang terjadi dalam proses pengukuhan kawasan hutan; dan (3) merumuskan opsi peningkatan kinerja pengukuhan kawasan hutan dalam mewujudkan kawasan hutan yang berkualitas. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat dan review dokumen. Narasumber penelitian adalah PTB ditambah dengan narasumber lain sebagai informan kunci yang ditentukan secara snowball. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan strategi tipologi menggunakan kerangka kerja IAD Ostrom (2005) yang didukung dengan analisis isi (content analysis) (Bungin 2001), analisis stakeholder (Reed et al 2009) dan analisis tumpang susun (overlay) peta penetapan kawasan hutan dengan peta tutupan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuhan kawasan hutan yang dikerjakan PTB selama ini telah disederhanakan menjadi sekedar persoalan hukum yang dapat diatasi hanya dengan pendekatan legalistik-formal yang dikonstruksi oleh kekuasaan. Kelembagaan pengukuhan kawasan hutan belum mampu menghadirkan kepastian kepemilikan dan penguasaan lahan di tingkat tapak sehingga masyarakat membentuk lembaga sendiri yang justru lebih diakui lembaga lokal (local institution), misalnya jual beli lahan antar masyarakat dan penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah oleh kepala desa/lurah. Anggota PTB yang terlibat belum mencerminkan aksi kolektif (collective action). Individu yang terlibat dalam pengukuhan kawasan hutan tidak memiliki interest yang tinggi untuk memastikan keberhasilannya karena hasil tata batas tidak memiliki implikasi dan dampak kepada masing-masing individu. Dengan kata lain, pengambilan keputusan dalam pengukuhan kawasan hutan tidak berdampak pada individu. Organisasi PTB adalah organisasi teknis, namun diberikan mandat (mandatory) untuk menyelesaikan persoalan sosial dan politik kurang relevan. Kegiatan tata batas merupakan urusan pilihan dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat, sehingga keberhasilannya tergantung insentif. Beberapa hal tersebut mengakibatkan aksi PTB lebih mengejar penyelesaian teknis dan administrasi. iv Kelembagaan pengukuhan kawasan hutan tidak terfasilitasi dengan baik karena ada dua kekuatan (power) tidak dalam kerangka menghasilkan tata batas yang berkualitas, namun lebih mengedepankan kepentingan. Dua kekuatan tersebut adalah ketua (Bupati) dengan kekuatan legitimate power dan coercive power dan BPKH dengan kekuatan legitimate power, expert power dan akses sumber daya lainnya (pembiayaan, teknologi dan informasi). Sementara unsur anggota lainnya (Dishut provinsi, Dishut kabupaten, unsur Bappeda, unsur BPN, camat dan kepala desa/kepala lurah) hanya berperan sebagai subjects (aktor marjinal) karena perannya telah diambil alih oleh Bupati yang memiliki kekuatan memaksa (power to coerce). Dalam kelembagaan pengukuhan kawasan hutan, kekuatan tersebut telah menyebabkan munculnya Conflict of Interest (CoI). Akibatnya, tata batas tidak linear dengan legalitas, bahkan dengan legitimasi. Arena aksi menunjukkan bahwa telah terjadi situasi aksi yang memperlihatkan partisipan (Bupati dan BPKH) menggunakan sumber daya yang
Keyword: pengukuhan kawasan hutan, common pool resources, PTB, legalitas, dan legitimasi

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: