Judul: Dampak Kebijakan Makroekonomi Dan Bonus Demografi Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian Di Indonesia
Abstrak: Kinerja pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 3.60 persen pada tahun 2000 menjadi 6.00 persen pada tahun 2012. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi transformasi struktural yang dicirikan dengan menurunnya pangsa Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang diikuti dengan penurunan pangsa tenaga kerja di sektor tersebut, digantikan perannya oleh sektor industri manufaktur dan jasa. Dibandingkan dengan beberapa negara maju, penurunan satu persen pangsa PDB riil sektor pertanian di Indonesia hanya diikuti dengan penurunan pangsa tenaga kerja di sektor tersebut dengan persentase perubahan yang kecil. Akibatnya, hingga saat ini sektor pertanian Indonesia mengalami masalah kelebihan pasokan tenaga kerja dan tumbuh menjadi sektor yang sarat akan kemiskinan, produktivitas dan daya saing sektor hulu hingga hilir yang rendah disaat sektor lain mengalami peningkatan pertumbuhan dan produktivitas. Guna mendorong pertumbuhan sektor pertanian tersebut dibutuhkan upaya pembangunan manusia. Namun adanya perbedaan kapasitas dan akses terhadap ketersediaan sumber daya pendukung kinerja pembangunan manusia tersebut seperti pangan, teknologi, fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi faktor penghambat kinerja pembangunan manusia di Indonesia. Intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dibutuhkan untuk menjembatani permasalahan tersebut. Dalam rangka memaksimalkan kinerjanya, pemerintah dapat memanfaatkan bonus demografi yang masih akan berlangsung hingga tahun 2030 yang dicirikan dengan terus menurunnya proporsi penduduk muda (usia 0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktifnya (usia 15-64 tahun). Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini ialah untuk: (1) membangun model ekonomi demografi yang mengintegrasikan variabel makroekonomi dan demografi di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh faktor makroekonomi dan demografi terhadap luas lahan pertanian, perubahan output sektoral, penyerapan dan produktivitas tenaga kerja sektoral serta kemiskinan di Indonesia, (3) menganalisis dampak kebijakan makroekonomi dan bonus demografi terhadap luas lahan pertanian, perubahan output sektoral, penyerapan dan produktivitas tenaga kerja sektoral serta kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Two Stage Least Square (2 SLS), model ekonomi demografi Indonesia, sistem persamaan simultan yang terdiri dari 31 persamaan struktural dan 22 persamaan identitas. Data yang digunakan merupakan data time series nasional menggunakan variabel-variabel makroekonomi dan demografi yang terkait dengan tujuan penelitian selama kurun waktu 16 tahun terakhir (tahun 2000-2015). Simulasi historis dilakukan pada periode 2008 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model ekonomi demografi Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini telah mampu menjelaskan dengan baik pengaruh yang terjadi diantara komponen variabel makroekonomi dan demografi dalam model yang dibangun, (2) dari tujuh skenario simulasi yang dilakukan, hanya skenario simulasi kebijakan peningkatan penerimaan pemerintah, peningkatan belanja pemerintah pusat untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan transfer pemerintah pusat ke daerah, penurunan suku bunga pinjaman serta kombinasi kebijakan peningkatan penerimaan pemerintah dan penurunan suku bunga pinjaman yang dapat meningkatkan bonus demografi, (3) untuk mengatasi masalah pengangguran yang kemungkinan ditimbulkan oleh peningkatan bonus demografi tersebut, kebijakan peningkatan belanja pemerintah pusat untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan alternatif kebijakan terbaik yang dapat dipilih. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan, kebijakan peningkatan transfer pemerintah pusat ke daerah merupakan alternatif kebijakan terbaik yang dapat dipilih. Sementara itu, untuk meningkatkan PDB dan produktivitas tenaga kerja di kedua sektor, kombinasi kebijakan peningkatan belanja pemerintah pusat di
Keyword: kebijakan makroekonomi, bonus demografi, pembangunan sektor pertanian

Judul: Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian dan Industri terhadap Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia
Abstrak: Belanja pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara (Jhingan, 2008). Oleh karena itu, penetapan besaran dan komposisi belanja pemerintah harus dilakukan sebaik-sebaiknya. Di lain pihak, pembangunan memang harus dilakukan pada seluruh sektor perekonomian, tetapi mengingat keterbatasan sumberdaya dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi maka perlu ditetapkan skala prioritas pada suatu sektor tertentu. Hipotesis Kaldor (1966) menyatakan bahwa manufaktur merupakan mesin pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sementara itu Mellor (1995) mengemukakan bahwa secara empirik negara yang mengadopsi kebijakan pembangunan yang berfokus pada sektor pertanian justru cenderung lebih berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding strategi pembangunan yang menekankan sektor non-pertanian. Rostow (1960) menyatakan bahwa sektor pertanian yang handal merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Dengan demikian timbul pertanyaan, kebijakan pembangunan di Indonesia saat ini harus menitikberatkan sektor pertanian atau non-pertanian?. Indonesia, pada tahun 2012 secara administrasi pemerintahan terdiri dari 33 provinsi dengan 497 kabupaten/kota, yang mana memiliki potensi sumberdaya alam dan manusia yang beragam. Sektor pertanian di sebagian besar daerah masih mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, tetapi sebagian daerah lainnya, sektor pertanian kurang dominan dalam perekonomian. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan yang muncul adalah: apakah daerah atau provinsi-provinsi yang proporsi PDRB sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif tinggi perlu menambah atau mengurangi proporsi pengeluaran publik (belanja pemerintah) untuk sektor pertanian agar lebih efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi, begitu juga daerah yang proporsi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB relatif rendah. Tujuan penelitian untuk: (1) mengetahui dampak pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terhadap kinerja perekonomian provinsi, meliputi : investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah, dan (2) mengetahui dampak pengeluaran pemerintah untuk sektor industri terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah, Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sebagai system persamaan simultan menggunakan data panel 20 propinsi di Indonesia pada tahun 2003 -2011. Data yang terkumpul dikelompokkan menjadi dua, yaitu data provinsi yang memiliki proporsi PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Model Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi historis dilakukan pada periode 2003-2011, dan simulasi peramalan dilakukan pada periode 2015-2018. iv Hasil penelitian menunjukkan bahwa, baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi maupun rendah, (1) realokasi belanja pemerintah daerah dari sektor lain untuk sektor pertanian, meningkatkan total investasi privat, kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin dan kesenjangan fiskal daerah, (2) realokasi peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan pengurangan belanja untuk sektor lain, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin tetapi menurunkan investasi privat dan total PDRB serta meningkatkan kesenjangan fiskal daerah, (3) peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian dengan dana pinjaman atau hibah, meningkatkan investasi privat, kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin yang lebih besar tetapi meningkatkan kesenjangan fiskal daerah, dan (4) peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan dana pinjaman atau hibah, meningkatkan total investasi privat, meningkatkan total kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin tetapi meningkatkan kesenjangan fiskal daerah
Keyword: pengeluaran pemerintah, investasi, penyerapan tenaga kerja, PDRB, kemiskinan

Judul: Electrophoretic Coating of Apatite Compouds on Stainless Steel 316L.
Abstrak: Stainless steel (SS) 316L is a metal which is used to bone plate. However, this metal still has low biocompatibility in a human body. The metal is coated by HAp in order to increase its biocompatibility. HAp on SS 316L is coated by electrophoretic deposition (EPD) method. We used two variables in EPD process, such as voltage and coating time to obtain the best coating. The XRD difractogram showed that SS 316L has been coated by HAp. Physical observation used by microscope optics showed that the best coating is achieved on 120V during 2 minutes.
Keyword: