Judul: Institutional Analysis of Social Forestry Implementation in Kampar Regency
Abstrak: Implementasi program Perhutanan Sosial di Provinsi Riau hanya mencapai 137 ribu hektar atau 2,6 persen luas kawasan hutan. Progres pencapaian target program PS, bahwa pencapaian realisasi implementasi PS di Provinsi Riau berjalan lambat dari yang ditargetkan. Permasalahan di lapangan menunjukkan, bahwa skema pengelolaan Hutan dalam program Perhutanan Sosial hanya berfungsi sebagai formalitas untuk menyesuaikan persyaratan antara aktor yang telah mengontrol mekanisme akses dan mengamankan keuntungan mereka, tidak secara langsung memberikan manfaat bagi aktor atau user yang membutuhkan akses terhadap lahan dan akses pasar untuk mengelola hasil panen. Selain itu, ketidakadilan alokasi lahan, tumpang tindih tata kelola areal persetujuan, kepentingan dan pengaruh dari beragam stakeholders menjadi faktor penghambat kinerja kelembagaan. Pelbagai dugaan tersebut yang menjadi dasar untuk menganalisis performa kelembagaan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Berdasarkan analisis kerangka kerja kelembagaan (Institutional Analysis Development) yang dikembangkan Ostrom, bahwa faktor eksogen seperti: atribut biofisik SDA, atribut komunitas atau karakteristik pengguna SDA, dan peraturan berlaku digunakan untuk mengkaji arena dan situasi aksi yang terjadi dalam implementasi pengelolaan PS (skema HKm dan HD) di lapangan. Hasilnya, pengelolaan PS dan pengaturan perilaku pengguna dalam implementasi kelembagaan HKm dan HD belum mampu menyelesaikan permasalahan spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat tapak. Kondisi dan kebutuhan yang dimaksud adalah berdasarkan Rencana Kegiatan Usaha (RKU) Koperasi Tani HKm Desa Siabu dan LPHD Kenegerian Gunung Sahilan, yaitu kegiatan masih terfokus pada pemanfaatan satu komoditas dan kebijakan terkait anggaran pemanfaatan areal kerja tidak memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan tersebut. Kondisi ini tidak selaras dengan visi PS sebagai upaya pengelolaan kawasan hutan negara secara lestari dan memberikan kontribusi ekonomi masyarakat. Selanjutnya arena aksi pengelolaan HKm dan HD melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, serta masyarakat. Berdasarkan penelitian ini dengan tujuan analisis peran dan pengaruh aktor, terdapat aktor penting dengan posisi aktor kunci atau keyplayer dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar, yaitu: Koperasi Tani (subjek pemegang persetujuan), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD). Hal tersebut didasarkan pada karena tingkat kepentingan yang tinggi. Sejauh ini, belum ditemukan ada collective action dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar. Masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diperlukan peningkatan koordinasi di antara stakeholder yang ada, melalui berbagai bentuk komunikasi baik formal seperti melalui rapat maupun informal.
Keyword: kelembagaan IAD, multi-aktor, perhutanan sosial, tata kelola hutan, forestry management, institutional analysis, multi-actor, social forestry

Judul: Kelembagaan, Partisipasi dan Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
Abstrak: Implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) dijalankan dengan membentuk dan mengembangkan kelembagaan lokal untuk mengorganisasikan aksi kolektif dalam pengelolaan hutan. Oleh karenanya, kelembagaan dan partisipasi lokal yang selalu mengiringinya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan PS sehingga harus mendapat perhatian lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menjelaskan implementasi PS di tingkat lokal pada dua skema terbesar yaitu HD dan HKm dengan menggunakan konsep kelembagaan, partisipasi, dan keberlanjutan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap ketiga konsep tersebut, serta implikasinya, akan bermanfaat bagi berbagai pihak dalam membuat pilihan-pilihan rekomendasi untuk penguatan PS ke depan. Tiga HD di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan tiga HKm di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipilih sebagai kasus pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan pengamatan terlibat di lapangan. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kekuatan, peran dan keberlanjutan kelembagaan lokal dari ketiga HD dan ketiga HKm. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menganalisis tingkat dan kualitas partisipasi serta tingkat keberlanjutan pengelolaan ketiga HD dan ketiga HKm. Analisis pendahuluan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebijakan PS dan kontribusi dari HD dan HKm terhadap pendapatan masyarakat dan kondisi hutan. PS di Indonesia telah berkembang sangat signifikan terutama dalam tujuh tahun terakhir, didorong oleh kebijakan dan komitmen pemerintah yang semakin terbuka, inklusif dan kolaboratif. Posisi masyarakat yang sebelumnya hanya dilibatkan bahkan dianggap sebagai beban pembangunan, semakin didorong menjadi aktor atau pelaku utama yang memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan hutan. Kontribusi PS terhadap pendapatan masyarakat dan kondisi hutan dinilai masih beragam dalam dan antar skema maupun wilayah. Dari 51 HD yang tersebar di delapan provinsi, 42 (82%) di antaranya telah memberikan kontribusi antara 7%-76% terhadap total pendapatan rumah tangga anggotanya, sementara 9 HD lainnya dinilai belum memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat. Dari 43 kasus HKm yang tersebar di tujuh provinsi, 32 HKm (74%) di antaranya telah berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga anggotanya antara 4%-92%, sementara 11 HKm (26%) lainnya dinilai belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hasil analisis spasial terhadap 538 unit HD dan 745 unit HKm yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa HD dan HKm berdampak positif terhadap kondisi hutan dan optimalisasi penggunaan lahan. Secara agregat, HD dan HKm tersebut mampu menahan laju deforestasi, memanfaatkan lahan tidak produktif dan meningkatkan tutupan hutan primer, meskipun sangat bervariasi baik secara temporal maupun spasial. Dari tiga HD dan tiga HKm yang menjadi kasus dalam penelitian ini, hanya HKm SB yang memiliki kelembagaan lokal yang kuat meskipun belum mencapai kondisi maksimum. Meskipun ketiga HD dan dua HKm lainnya memiliki stabilitas kelembagaan yang baik, namun penegakan kelembagaannya masih lemah. Struktur organisasi, peran dan aturan-aturan lebih sebagai dokumen di atas kertas yang tidak dijalankan, ditegakkan dan dipatuhi masyarakat (window dressing institutions). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dengan kelembagaan yang lemah, HD dan HKm tidak efektif menjalankan fungsi atau aktivitas dasar organisasi yang diperlukan untuk mengorganisasikan aksi kolektif sehingga gagal memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat atau anggotanya. Hal tersebut berdampak pada semakin menurunnya kepercayaan, dukungan, dan legitimasi kelembagaannya. Lemahnya kelembagaan berdampak pada rendahnya tingkat dan kualitas partisipasi lokal. Kecuali di
Keyword: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Keberlanjutan, Kelembagaan, Partisipasi, community forest, institution, participation, sustainability, village forest

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: