Judul: The impact of the changes on village government system on the marine and fisheries resources management in molucca villages
Abstrak: Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan melalui beberapa kebijakan. Hal ini berpengaruh terhadap sistem pemerintahan desa yang berdampak terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di pedesaan Maluku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan sistem pemerintahan desa terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di pedesaan Maluku. Unit pengamatan dalam penelitian ini adalah desa, dan ada 61 desa yang di teliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner observasi lapangan dan catatan harian. Sejumlah perubahan sistem pemerintahan desa yang diamati meliputi: sistem pemerintahan, kepala pemerintahan, struktur pemerintahan, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan pelaksana pengelolaan perikanan di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasi laut sampai saat ini masih tetap dilaksanakan dan mulai diaktifkan kembali pada rezim otonomi daerah. Perubahan sistem pemerintahan desa memberikan pengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat dan juga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di pedesaan Maluku. Walupun demikian tidak ada perbedaan kinerja antara desa sasi laut dengan desa non sasi laut. Beberapa kebijakan yang disarankan adalah, sasi perlu dipertahankan dan direvitalisasi; perlunya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui proses pembinaan dan pendidikan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh masyarakat.
Keyword: Village government, Marine and fisheries resources, Community-based management, Sasi, Molluca, Sampling metode, Deskriptif quantitative analysis, Friedman test, Mann-Whitney test

Judul: Desain Kebijakan Pengelolaan Terpadu Mangrove Dan Perikanan (Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat)
Abstrak: Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan tidak terlepas dari karakteristik biofisik, peranan suatu ekosistem dalam menghasilkan jasa-jasa lingkungan, peranan aktor yang terlibat dalam pengelolaan serta rejim kepemilikan atas sumberdaya dan lingkungan. Di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu terdapat ekosistem mangrove, aktivitas perikanan tangkap skala kecil dan aktivitas perikanan budidaya tambak tradisional. Adanya persoalan degradasi mangrove dan degradasi sumberdaya ikan akan mengancam keberlanjutan kedua aktivitas perikanan tersebut. Persoalan degradasi, efek dan solusinya perlu dilakukan kajian untuk mencapai performa keberlanjutan. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan kondisi mangrove dan status pemanfaatan sumberdaya ikan sekitar pantai, (2) menganalisis pengaruh ekosistem mangrove terhadap perikanan tangkap sekitar pantai dan budidaya tambak tradisional-silvofishery, (3) menganalisis kelembagaan pengelolaan mangrove dan kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap dalam perspektif ekonomi kelembagaan, (4) mendesain struktur kebijakan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap sekitar pantai dan budidaya tambak tradisional-silvofishery dan (5) mendesain dan memformulasikan skenario alternatif kebijakan terpadu dengan model dinamik keterkaitan mangrove dengan perikanan tangkap sekitar pantai dan budidaya tambak tradisional-silvofishery. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2016. Data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Data primer dilakukan dengan cara pengamatan lapangan, wawancara, diskusi mendalam dan diskusi pakar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bioekonomi, analisis fungsi produksi, analisis kelembagaan, analisis kebijakan, analisis ISM dan analisis sistem dinamik. Hasil analisis terhadap kondisi luasan mangrove menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun luasan mangrove mengalami degradasi sekitar 6,68 % tahun-1. Hasil analisis dengan model bioekonomi Gordon-Schaefer menunjukkan kondisi ikan sekitar pantai (antara lain famili Leiognathidae, Sciaenidae dan Latidae) yang ditangkap dengan jaring pantai, jaring klitik dan sero yang beroperasi di sekitar pantai berada dalam kondisi overfishing, terdegradasi dan terdepresiasi. Hasil analisis bioekonomi interaksi mangrove dan perikanan menunjukkan bahwa mangrove berpengaruh terhadap perikanan tangkap sekitar pantai (skala kecil). Dilihat dari analisis fungsi produksi menunjukkan bahwa variabel mangrove secara parsial maupun secara bersama-sama dengan variabel bibit dan pakan berpengaruh terhadap produksi tambak. Kelembagaan pengelolaan lahan Perhutani dicerminkan dengan adanya kelembagaan kontrak silvofishery dan hasil analisis menunjukan bahwa kontrak belum mampu memberikan insentif bagi petambak kontrak dalam memperoleh keuntungan. Institusi kepemilikan lahan rakyat sudah menunjukkan pengelolaan mangrove secara mandiri dan terdapat kecenderungan peningkatan mangrove. Kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap ditunjukkan dengan (i) tidak adanya peraturan yang membatasi jumlah alat penangkapan ikan (PerMen.KKP 17/MEN/2006), (ii) tidak adanya pengelolaan berbasis property right dan (iii) tidak adanya peraturan berbasis pengendalian hasil tangkapan. Secara umum, kelembagaan pengelolaan mangrove dan kelembagaan pengelolaan perikanan menghasilkan performa sumberdaya mangrove dan sumberdaya ikan terdegradasi. Berdasarkan analisis ISM menunjukkan bahwa elemen-elemen penyusun sistem kebijakan mangrove terdiri atas (i) elemen masalah kebijakan dengan subsub elemen kunci adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, pengalihan hak pengusahaan lahan/ tambak dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait, (ii) elemen tujuan kebijakan dengan sub-sub elemen kunci adalah kelestarian mangrove, mencegah abrasi dan intrusi air laut, meningkatkan pendapatan petambak, (iii) elemen lingkungan kebijakan dengan subsub elemen kunci adalah abrasi pantai dan pencemaran perairan, (iv) elemen tindakan kebijakan dengan subsub elemen kunci adalah pengelolaan mangrove berbasis masyarakat serta koordinasi yang terpadu antar
Keyword: jasa-jasa ekosistem, keterkaitan mangrove dengan perikanan, fungsi produksi, kebijakan restorasi dan kebijakan perikanan

Judul: Solusi Geometri Schwarzschild untuk Dimensi 4+1 dengan Invarian Rotasi Isotropik.
Abstrak: Metrik Schwarzschild merupakan solusi eksak pertama dari persamaan medan Einstein dengan mangasumsikan metrik statik dan simetris. Metrik Schwarzschild yang ditemukan oleh Karl Schwarzschild masih dalam dimensi 3+1, namun seiring dengan teori-teori terbaru yang menunjukkan bahwa alam semesta tidak hanya di dimensi 3+1. Maka melalui penambahan dimensi, tujuan penelitian ini memperoleh solusi pada geometri Schwarzschild untuk dimensi 4+1 dengan memodifikasi koordinat bola yang invarian rotasi isotropik dan melalui penurunan rumus seperti koordinat bola, simbol Christoffel, dan tensor Ricci. Selain mendapatkan solusi ini, metrik Schwarzschild dimensi 4+1 dapat digunakan sebagai metrik dasar untuk memperoleh solusi blackhole dan wormhole pada dimensi 4+1. Hasil akhirnya, dengan memanfaatkan modifikasi koordinat bola, metrik Schwarzschild dapat dibentuk sehingga diperoleh solusi geometri Schwarzschild untuk dimensi 4+1.
Keyword: metrik Schwarzschild, persamaan medan Einstein, modifikasi koordinat bola, penambahan dimensi, invarian rotasi isotropik