Judul: Jaminan Kehalalan Berdasarkan Kelompok Bisnis Pangan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara
Abstrak: Jaminan kehalalan bagi penduduk muslim Indonesia merupakan kewajiban yang harus disediakan pemerintah. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar saat ini yaitu 88 % dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 239 juta penduduk. Kegiatan sertifikasi halal semata, belum cukup menjadi cara untuk menjamin kehalalan produk bagi konsumen muslim Indonesia. Penelitian LP POM tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 113.515 produk yang beredar sesuai dengan izin BPOM hanya 36,73 persen yang telah memiliki sertifikat halal. Dengan kata lain, 63,27 persen produk sisanya tidak ada jaminan kehalalannya, jika ditinjau dari pola pikir sertifikasi Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan regulasi halal di Indonesia, melalui 4 kelompok bisnis pangan yang ada. Berdasarkan PP No.28/2004 ada 4 kelompok bisnis yaitu kelompok bisnis pangan segar, industri rumah tangga ,industri pangan dan pangan siap saji. Selain poin diatas, dilakukan juga identifikasi terhadap penerapan system Jaminan kehalalan di beberapa Negara yaitu : (1) Negara Negara Teluk (dalam penelitian ini Arab Saudi dan Uni Arab Emirat), (2) Singapura, (3) Uni Eropa (Jerman dan Belanda), (4) Australia. Identifikasi terhadap penerapan system Jaminan kehalalan didasarkan pada model kerangka infrastruktur sistem jaminan keamanan pangan yaitu ; (1) legislasi/regulasi, (2) Pengendalian, (3) Jasa Laboratorium, (4) Inspeksi dan (5) Pelatihan, publikasi dan sosialisasi. Identifikasi regulasi secara detail dilakukan hanya untuk Indonesia, sementara untuk 4 negara lain yang ada dalam penelitian ini, identifikasi dilakukan berdasarkan data yang tersedia dari media public. Keberadaan regulasi halal di Indonesia di identifikasi dengan menelaah 98 regulasi dalam bentuk undang undang termasuk UU Pangan no 18/2012, peraturan pemerintah dan peraturan mentri atau kepala badan di setiap 4 kelompok bisnis yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi halal di Indonesia yang paling lengkap ada pada kelompok bisnis pangan segar sedangkan yang paling tidak lengkap ada pada bisnis pangan siap saji. Selain kesenjangan, penelitian ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam aturan. Regulasi terkait dengan peredaran atau masuknya daging ke Indonesia secara implisit menunjukkan bahwa daging halal yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat dapat masuk ke Indonesia. Hal ini terdapat pada PP No.95/2010 pasal 31 dan Permentan No.50 /2011 pasal 19. Dua (2) pasal tersebut pada hakekatnya bertolak belakang dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Kesehatan Masyarakat Veteriner No.8/2009 pasal 56 ayat 4 yang menyatakan bahwa semua daging hewan yang masuk ke Indonesia harus disertai dengan sertifikat veteriner dan halal. Ada 5 model sistem jaminan kehalalan yang tertangkap dari hasil penelitian ini. Model pertama jaminan kehalalan hanya berdasarkan proses sertifikasi halal yang sifatnya sukarela (voluntary). Indonesia merupakan negara dengan model sistem jaminan tersebut. Model kedua , negara yang menerapkan hukum Islam sebagai dasar hukum Negara. Jaminan kehalalan menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah, terutama untuk produk impor. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masuk dalam model kedua dari sistem jaminan kehalalan yang tertangkap dalam penelitian ini. Model ketiga diwakilkan oleh negara Singapura. Jumlah populasi muslim di negara ini memang minoritas yaitu 15 %, tetapi pemerintah menjamin kebutuhan muslim dengan adanya aturan yang tertuang pada AMLA (the Administration of Moslem Law Act). Jaminan kehalalan dilakukan melalui kegiatan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang merupakan bagian dari pemerintah. Model keempat adalah model
Keyword: Jaminan kehalalan, model sistem jaminan kehalalan, regulasi halal

Judul: Comparative Analysis and Harmonization of Halal Standards in the Development of a Proposed Global Halal Standard
Abstrak: Kesadaran gaya hidup halal di kalangan umat muslim telah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di pasar global, termasuk pola dalam mengonsumsi produk pangan halal. Pengeluaran Muslim untuk sektor pangan halal diperkirakan bertumbuh hingga tahun 2024. Tingginya pengeluaran di sektor halal didukung dengan adanya regulasi tentang halal di berbagai Negara, terutama terkait sertifikasi dan label halal. Salah satu persyaratan sertifikasi halal adalah penerapan standar halal oleh produsen pangan. Saat ini setidaknya terdapat 15 standar halal yang ada di dunia namun belum ada standar halal yang diakui dan diterapkan di seluruh dunia. Belum adanya standar halal universal dapat memperlambat laju pertumbuhan industri halal global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengidentifikasi standar halal yang dijadikan rujukan di beberapa lembaga sertifikasi halal dan beberapa negara, (2) Membandingkan standar halal global dengan fokus pada aspek bahan, produk dan fasilitas, (3) Menganalisis penerapan standar halal oleh produsen pangan, dan (4) Menyusun usulan klausul untuk standar halal global. Penelitian dilaksanakan melalui metode analisis perbandingan dari standar halal global dan analisis deskriptif melalui survei. Penelitian dilakukan di kota Bogor, Indonesia dari bulan Maret 2020 hingga Agustus 2021. Penelitian dilakukan melalui tahapan (1) Pemetaan standar halal, (2) Perbandingan standar halal, (3) Survei penerapan standar halal, dan (4) Penyusunan usulan standar global. Hasil analisis terhadap 15 standar halal di dunia, terdapat lima standar halal yang dijadikan rujukan di lebih dari tiga lembaga sertifikasi halal di lebih dari tiga negara, yaitu OIC/SMIIC 1: 2011, UAE.S/GSO 2055-1:2015, MS 1500:2009, MUIS-HC-S001 dan HAS 23000:1. Kelima standar halal tersebut terpilih untuk dilakukan analisis perbandingan. Analisis perbandingan terhadap kelima halal standar meliputi analisis persamaan, perbedaan dan kelengkapan dari standar halal. Klausul pembanding difokuskan pada aspek bahan, produk dan fasilitas yang berpengaruh langsung terhadap status kehalalan produk. Dari total tiga belas klausul pada aspek bahan, terdapat enam klausul yang memiliki kesamaan dalam semua standar halal. Dari total sembilan klausul pada aspek produk, terdapat empat klausul yang memiliki kesamaan dalam semua standar halal dan pada seluruh klausul terdapat perbedaan kelengkapan standar. Dari total delapan klausul pada aspek fasilitas, terdapat kesamaan standar halal pada semua klausul serta terdapat lima klausul yang memiliki perbedaan standar dan enam klausul yang memiliki ketidaklengkapan standar. Berdasarkan hasil perbandingan standar halal, maka dibuat daftar pertanyaan pada kuesioner survei. Pemilihan pertanyaan berdasarkan pada klausul standar yang berbeda dan klausul standar yang tidak lengkap (hanya beberapa standar yang mengatur klausul tersebut). Kuesioner dibagi menjadi tiga bagian yaitu profil perusahaan, penerapan standar halal di perusahaan dan harapan untuk standar halal global. Survei dilakukan terhadap 40 responden yang berasal dari industri pangan dan bahan pangan yang menerapkan standar halal, baik industri di dalam negeri maupun luar negeri. Lokasi perusahaan terbanyak berasal dari Asia (75%), dengan jenis perusahaan terbanyak adalah perusahaan multinasional (60%) dan jenis produk terbanyak yaitu perisa (25%). Survei dilakukan melalui pengiriman kuesioner secara online. Sebagian responden yang jawabannya tidak lengkap atau memerlukan klarifikasi maka dilanjutkan survei melalui email dan/atau pesan Whatsapp. Standar yang terbanyak diterapkan responden adalah HAS 23000, kemudian MS 1500:2009, MUIS-HC-S001, UAE.S/GSO 2055-1:2015 dan yang paling sedikit adalah OIC/SMIIC 1: 2019. Hasil survei menunjukkan terdapat perbedaan penerapan standar di antara responden, serta beberapa
Keyword: comparative analysis, global halal standard, harmonization

Judul: Penyusunan Overlap Graph menggunakan Suffix Tree pada DNA Sequence
Abstrak: The DNA sequence assembly is very important in genome analysis. This step aims to reconstruct contigous DNA fragment (contigs) from short fragment by concatenating fragments based on the overlap region among them. This method employs overlap graph for solving the problems. In this graph, nodes represent fragments and edges represent overlap. This research developed a software for constructing overlap graph using suffix tree. The evaluation was conducted by measuring the number of nodes, number of edges, and the execution time in many values of minimum overlap. The minimum overlap is defined as the minimum length of substring which is considered as the overlap region between two fragments. The evaluation results showed that the number of nodes, the number of edges, and the execution time were increased with the decreasing of the minimum overlap value.
Keyword: