Judul: nstitutional Analysis Of Mangrove Rehabilitation in Karangsong Indramayu West Java
Abstrak: Kawasan pesisir Desa Karangsong mengalami kerusakan akibat abrasi yang dipicu oleh konversi hutan mangrove menjadi kawasan tambak yang terjadi sejak tahun 1960-an. Kondisis pesisir Karangsong tanpa hutan mangrove pada akhirnya mengakibatkan kerusakan tanggul tambak akibat abrasi dan penurunan hasil produksi budidaya serta hasil tangkapan ikan dan udang di sekitar pesisir akibat daya dukung lahan yang semakin menurun, sehingga menjadi dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Upaya pemulihan kawasan pesisir melalui aksi bersama rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh Kelompok Pantai Lestari sejak Tahun 2008, telah berhasil membentuk kembali hutan mangrove di pesisir Desa Karangsong yang kemudian dikelola dan dijadikan lokasi ekowisata. Manfaat ekologi maupun ekonomi dapat dirasakan baik oleh pengelola maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor pendorong terbentuknya aksi bersama rehabilitasi kawasan mangrove Karangsong, menganalisis perubahan hak kepemilikan, menganalisis aktor dan tata kelola/kelembagaan kawasan mangrove, serta menganalisis biaya transaksi dalam menerapkan kelembagaan berkelanjutan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap key informan dan survey terhadap responden yang dipilih secara purposive. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui analisis property rights, analisis stakeholder, content analysis, dan analisis biaya transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong Kelompok Pantai Lestari melakukan aksi bersama dalam rehabilitasi mangrove Karangsong berasal dari faktor eksternal dan internal. Dari faktor eksternal yaitu adanya kerusakan pesisir Karangsong dan dukungan dari stakeholders lain serta dari faktor internal yaitu penurunan penghasilan, penyelamatan asset, willingness to invest serta pengetahuan dan pengalaman berorganisasi para pendiri Kelompok Pantai Lestari. Perubahan hak kepemilikan telah terjadi pada kawasan mangrove yang direhabilitasi dari open access menjadi group/communal property. Kejelasan status lahan menjadi salah satu faktor keberhasilan rehabilitasi mangrove. Kelompok Pantai Lestari yang didukung oleh pemerintah Desa Karagsong, Diskanla dan Pertamina menjadi aktor kunci dalam upaya pemulihan kondisi mangrove di pesisir Karangsong. Desain kelembagaan yang berkelanjutan menitikberatkan pada peningkatan dalam sinergitas dan koordinasi antar stakeholders serta keterlibatan masyarakat setempat melalui pemberdayaan. Estimasi biaya transaksi yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan kelembagaaan pengelolaan kawasan mangrove berkelanjutan di Karangsong adalah sebesar Rp. 516.426.000,- per tahun yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosialisasi, koordinasi, pemberdayaan masyarakat dan pengawasan kawasan., The coastal area of Karangsong Village was damaged due to abrasion triggered by the conversion of mangrove forests into pond areas that occurred since the 1960s. Coastal without mangrove forest eventually resulted in damage to pond embankments due to abrasion as well as decline in cultivation yields due to the decreasing carrying capacity of the land. The decline of fish and shrimp catches around the coast became the bad impact felt by the fishermen. Efforts to restore coastal areas through collective action of mangrove rehabilitation conducted by Kelompok Pantai Lestari since 2008 have succeeded in reshaping mangrove forest in coastal Karangsong village which then managed and used as location of ecotourism. Ecological and economic benefits are gained both by the managers and the surrounding community. This research was conducted in Karangsong Village, Indramayu District, Indramayu Regency, West Java. The purposes of this research are to analyze the factors driving collective action of rehabilitation of Karangsong mangrove area, to
Keyword: collective action, institutional design, mangrove area, property rights, stakeholders pemangku kepentingan, Rehabilitasi Mangrove, Pengelolaan Mangrove, Mangrove Pesisir, Mangrove berkelanjutan

Judul: Success Story Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pantai Karangsong Kabupaten Indramayu
Abstrak: Kegiatan rehabilitasi mangrove di pantai Karangsong Indramayu yang dilakukan oleh Kelompok Pantai Lestari (KPL) sejak tahun 2008 sampai 2016 telah berhasil menghijaukan wilayah pesisir. Kawasan pesisir yang telah di rehabilitasi seluas 62,30 ha di tiga desa yaitu Desa Karangsong, Pabean Udik dan Brondong. Keberhasilan KPL melaksanakan rehabilitasi ekosistem mangrove di Desa Karangsong didukung oleh kelembagaan lokal yang dibentuk secara partisifatif, status lahan bebas konflik dan definif (clear and clean), inovasi teknologi rehabilitasi dan pemeliharaan, biaya, sistem manajemen informasi serta aturan main tingkat lokal melalui penerbitan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi variabel-variabel kegiatan rehabilitasi ekosistem di pantai Karangsong mulai tahun 2008 sampai 2016, menguraikan variabel yang memiliki daya ungkit (pendorong) terhadap keberhasilan rehabilitasi ekosistem mangrove dan menganalisis keberlanjutan kelembagaan lokal pengelola ekosistem mangrove hasil rehabilitasi di Karangsong. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dan tertutup terhadap responden dan informan adalah pengurus KPL, sedangkan pemerintah daerah sebagai regulator, pemerintahan desa sebagai aktor pelaksana rehabilitasi serta masyarakat dan pakar. Pemilihan informan dan responden secara purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriftif kualitatif melalui analisis prinsip-prinsip keberlanjutan kelembagaan lokal dan kriteria teknis pengelolaan eksosistem mangrove pada rentang waktu tahun 2008 sampai 2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove di Karangsong sejak tahun 2008 sampai 2017 diawali dengan pembentukan KPL tahun 2008 secara partisifatip dengan gaya kepemimpinan yang demokratis karena setiap pengambilan keputusan dilakukan secara mufakat dan disetujui oleh seluruh pengurus KPL. Tahap berikutnya melaksanakan penetapan status lahan tanah timbul untuk lokasi rehabilitasi mangrove dari Kuwu/Kepala Desa Karangsong pada tahun 2009 dalam bentuk SKT (surat keterangan tanah). Pada tahun yang sama KPL bersama stakeholders membuat Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) Desa Karangsong. KPL pada tahun 2010 mendapatkan hak kelola tanah timbul untuk rehabilitasi ekosistem mangrove. Keberhasilan KPL melaksanakan rehabilitasi mangrove Karangsong diapresiasi oleh Bupati Indramayu pada tahun 2013 ditetapkan sebagai Indramayu Mangrove Center. Pada tahun 2014 lokasi mangrove Karangsong ditetapkan sebagai Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove di Kabupaten Indramayu. Keberhasilan KPL merehabilitasi ekosistem mangrove Karangsong merupakan hasil inovasi dalam aspek persemaian di lokasi penanaman, menggunakan teknis penanaman multiplanting, pemasangan alat pemecah ombak (APO), pemeliharaan dengan pemupukan dan penyemprotan, status tanah clear dan clean (bebas konflik dan legal), serta dibuat peraturan tingkat desa yang mengikat seluruh stakeholders. Keberhasilan KPL melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove di pantai Karangsong merupakan implementasi manajemen kolaboratif yang melibatkan peran masyarakat, pemerintah dan swasta. Analisis terhadap keberlanjutan kelembagaan lokal KPL sebagai pengelola CPRs (commons proverty rights) ekosistem mangrove pada 8 prinsip-prinsip keberlanjutan CPRs menunjukkan hasil keberlanjutan sangat kuat (KSK) pada satu prinsip yaitu batas-batas kawasan sumberdaya CPRs (4,36). Prinsip-prinsip yang memiliki keberlanjutan kuat (KK) terdapat pada tiga prinsip yaitu; prinsip pengakuan hak untuk mengatur dan mengelola sumberdaya (4,13), keterwakilan membuat aturan kolektif (3,93) dan prinsip kesesuaian aturan dengan yang lebih atas (3,73). Ada tiga prinsip yang memiliki katagori cukup keberlanjutan (CB) yaitu; pengawasan dan monitoring sumberdaya (3,24), prinsip kesesuaian aturan lokal (3,36), dan prinsip mekanisme penyelesaian konflik internal dan eksternal (3,11). Prinsip yang memiliki keberlanjutan lemah (KL) merupakan prinsip yang memiliki nilai terendah adalah prinsip penerapan sanksi terhadap
Keyword: CPRs, kelembagaan lokal, peraturan desa

Judul: Approximation of the Median of Poisson Distribution Using the Relation of Poisson-Gamma Distribution
Abstrak: A major drawback of median is that median cannot usually be defined in closed form, even in the cases where their distribution functions are known. This study gives an approximation of the closed form for the median of the Poisson distribution by using the relation of Poisson-Gamma distribution. The approximation uses elementary techniques based on the monotonicity of certain sequences involving tail probabilities of the Poisson distribution and the Central Limit Theorem. Furthermore, a closed form expression for the mean absolute deviation 􀜧|􀜰􀰒 􀵆 􀜯􀝁􀝀􁈺􀜰􀰒􁈻| is also studied. The median is relevant because of the fact that it minimizes the mean absolute deviation of a Poisson random variable (􀜰􀰒􁈻 by considering median as central tendency.
Keyword: