Judul: Gender dalam jaring pengaman sosial
Abstrak: Kebijakan dan program pembangunan nasional yang diintroduksikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama ini dinyatakan sebagai netral gender, dalam arti bahwa sasaran pembangunan ditujukan kepada semua penduduk Indonesia, tidak membedakan pria dan wanita. Kenyataan menunjukkan program pembangunan yang diintroduksikan sebagian besar bias pria karena ada asumsi bahwa secara de jure, kepala keluarga (KK) atau rumahtangga (KRT) adalah pria. Hal itu membawa pada adanya marginalisasi wanita, baik dalam bentuk tersingkirnya wanita dalam pasar tenaga kerja maupun pengukuhan posisi dan peranan wanita dalam peranan domestik. Itu sebabnya pemerintah melalui Propenas 2001-2004 telah mencantumkan perlunya pemberdayaan wanita melalui program peningkatan kualitas peranan dan posisi wanita dalam pembangunan di sektor hukum, pendidikan, politik, sosial dan ekonomi. Program Jaring Pengaman Sosial sebagai salah satu program pembangunan yang bersifat rescue juga ditujukan sebagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya pada keluarga miskin. Sehubungan dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mempelajari gender dalam penyelenggaraan Program JPS sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring, akses dan kontrol pria dan wanita terhadap semua Program JPS, gender dalam kelompok khususnya pada Program PDMDKE, pengaruh Program JPS terhadap individu penerima program dan masyarakat serta dalam pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender. Pendekatan teoritis dalam penelitian ini menggunakan konsep dan teori penyusunan dan evaluasi program serta teknik analisis gender. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober-Nopember 2000 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja yaitu di Desa Jatikuwung yang dikepalai oleh wanita dan Desa Selokaton yang dikepalai oleh pria. Di dua desa kasus tersebut terdapat program JPS yang sama yaitu OPK Beras, JPS Kesehatan, Beasiswa dan PDMDKE. Responden yang dipilih adalah anggota Tim Pelaksana Kegitan Desa (TPKD) yang mengkoordinasi pelaksanaan program JPS di kedua desa kasus. Selain itu responden juga diambil dari anggota masyarakat, khususnya anggota kelompok masyarakat (pokmas) yang menerima dana bantuan JPS. Khusus untuk per.erima dana bantuan PDMDKE responden yang diambil adalah masing-masing 5 orang anggota pokmas baik pria ataupun wanita. ...
Keyword: 

Judul: Analisis gender terhadap program pengembangan kecamatan (PPK) pada  tahap penentuan usulan kegiatan : kasus Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Tujuan skripsi ini adalah untuk mempelajari proses penentuan usulan kegiatan masyarakat pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) serta akses dan kontrol perempuan dalam program. Penelitian ini dilakukan di salah satu desa penerima manfaat program di Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jumlah responden 10 orang yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa responden merupakan masyarakat yang terlibat dalam program PPK. Penelitian dilatarbelakangi dari pemikiran bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta dari laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Namun ternyata pendekatan pembangunan yang dijalankan selama ini belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender. Akhir tahun 1998 pemerintah menjalankan sebuah program pembangunan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk memperkuat kapasitas kaum perempuan dalam pelaksanaan kegiatan, PPK memberlakukan musyawarah khusus bagi kelompok perempuan dan mengalokasikan 10 persen dari dana bantuan khusus untuk kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, sedangkan sisanya dikompetisikan. Diduga kebijakan tersebut akan mampu meningkatakan keterlibatan kaum perempuan sehingga analisis gender dilakuakan untuk melihat implementasi dari kebijakan tersebut. ...
Keyword: 

Judul: Insecticidal Activity of Essential Oils Leaves of Cinnamomum spp. (Lauraceae) against Crocidolomia pavonana and Their Phytotoxicity on Broccoli Seedlings
Abstrak: Essential oils from leaves of 13 species of Cinnamomum were tested for their insecticidal activity on the cabbage head caterpillar Crocidolomia pavonana with leaf immerse method. The results showed that the treatment with 1% (w/v) essential oils leaves of C. celebicum, C. multiflorum, C. sintoc, and C. verum caused 21.45, 93.65, 60.30, and 76.10% mortality, respectively. Based on the results of phytotoxicity and insecticidal activity tests, C. multiflorum oil was further tested at 6 concentration levels. In all treatments, larval mortality has occurred at 24 hours after treatment (HAT) and increased at 48 HAT. LC50 of C. multiflorum oil at 24 and 48 HAT was 0.504 and 0.396%, respectively. The treatment with C. multiflorum oil at ≤0.31% did not inhibit the development of C. pavonana larvae. Determination of the chemical constituents of Cinnamomum oils were carried out by gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). Totally, 345 compounds were identified. Methyleugenol constituted the main component (49.4%) of leaf essential oil of C. multiflorum and was assumed to be responsible for the insecticidal activity of the oil against C. pavonana larvae. LC50 of pure methyleugenol obtained at 0.365% (48 HAT) and 0.363% (72 HAT). The results showed that C. multiflorum was more effective with LC50 value equivalent to methyleugenol content of 0.32% (24 HAT) and 0.24% (48 HAT).
Keyword: