Judul: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dana Dekonsentrasi Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Abstrak: Berdasarkan UU No. 32/2009 Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan anggaran berbasis lingkungan hidup sebagai salah satu upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup di daerah rata-rata masih berada di bawah 1% dari total APBD. Alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup di daerah masih rendah yang mengakibatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup juga rendah sehingga dapat menghambat tercapainya sasaran prioritas nasional di bidang lingkungan hidup. Salah satu mekanisme untuk mendorong pemerintah daerah mematuhi kebijakan nasional (pro-environment) adalah dengan mengalokasikan pendanaan dekonsentrasi lingkungan bagi provinsi. Alokasi pendana dekonsentrasi ke daerah harus sesuai dengan indikator rekomendasi menteri keuangan dan indikator teknis lingkungan. Faktanya, besaran alokasi dana dekonsentrasi belum berdasarkan indikator tersebut, terbukti, selama tahun 2009 hingga 2011, penetapan besaran alokasi pendanaan dekonsentrasi lingkungan hidup ke daerah masih dibagi sama rata yaitu sebesar Rp 500 juta per provinsi. Padahal tiap-tiap daerah memiliki karakteristik dan permasalahan lingkungan yang berbeda-beda. Pada tahun 2012 dan 2013, seiring alokasi dana dekonsentrasi yang meningkat, pembagian besar alokasi dana dekonsentrasi lingkungan hidup sudah mulai berbeda-beda tiap daerahnya, namun apakah penetapannya telah mengikuti indikator yang disyaratkan, hal inilah yang perlu dibuktikan. Sejak 2006, alokasi dana dekonsentrasi terus mengalami peningkatan. Alokasi dana tersebut diharapkan dapat memenuhi target indikator kinerja utama di bidang pengelolaan lingkungan, seperti tercapainya upaya penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di daerah. Akan tetapi penurunan kualitas lingkungan terus terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dana dekonsentrasi dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besaran alokasi dana dekonsentrasi di daerah dan (3) menganalisis efektivitas dana dekonsentrasi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. Data yang digunakan adalah data panel, dengan data cross section 32 provinsi dalam periode 2009 – 2013. Metode analisis data adalah analisis dekstiptif dan analisis ekonometrik data panel. Variabel independen pada model faktor penduga alokasi dana dekonsentrasi yaitu berdasarkan indikator rekomendasi menteri keuangan terdiri dari IPM dan KFD, sedangkan indikator teknis lingkungan terdiri dari pengendalian pencemaran yang diproksi dengan jumlah industri, pengendalian kerusakan yang diproksi dengan luas tutupan lahan dan peningkatan kapasitas yang diproksi dengan jumlah aduan kasus lingkungan hidup. Variabel independen pada model faktor penduga kualitas lingkungan yaitu dana dekonsentrasi, PDRB dan kepadatan penduduk. Hasilnya menunjukan bahwa kualitas lingkungan hidup di daerah menjadi penentu besaran alokasi dana dekonsentrasi yang diberikan. Daerah yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang rendah mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi yang lebih besar. Berdasarkan analisis data panel diketahui bahwa indikator jumlah industri dan jumlah aduan kasus lingkungan berpengaruh positif nyata terhadap besaran alokasi dana dekonsentrasi di daerah. Kapasitas Fiskal Daerah dan Luas Tutupan Lahan berpengaruh negatif nyata terhadap besaran alokasi dana dekonsentrasi di daerah. Sedangkan IPM berpengaruh negatif tidak nyata terhadap besaran alokasi dana dekonsentrasi di daerah. Hasil juga menunjukan bahwa dana dekonsentrasi dan kepadatan penduduk berpengaruh positif nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. PDRB berpengaruh negatif nyata terhadap kualitas lingkungan. Berdasarkan hasil tersebut, dana dekonsentrasi masih dapat dipertahankan, karena memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun alokasinya harus mempertimbangkan permasalahan atau kondisi yang terjadi pada daerah melalui indikator yang disyaratkan oleh menteri keuangan dan indikator teknis lingkungan, agar keseimbangan
Keyword: anggaran, dekonsnetrasi, kualitas lingkungan

Judul: Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia
Abstrak: Dana Perimbangan merupakan bagian dari dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pengalokasian dana ini bertujuan: (1) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance), dan ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance), (2) mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Alokasi Dana Perimbangan semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017 anggaran Dana Perimbangan mencapai Rp 677 triliun atau 96 persen dari total dana transfer ke daerah sebesar Rp 704,9 triliun. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan di tengah kemampuan keuangan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana tersebut secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia, dan empat provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Dana Perimbangan belum mampu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah secara optimal terutama untuk wilayah kabupaten dan kota. Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali di Banten menunjukkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali di Jawa Timur tidak berpengaruh. Analisis SWOT merumuskan delapan alternatif strategi yang dapat dilaksanakan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Perimbangan. Strategi tersebut yaitu: (1) peningkatan kualitas Dana Perimbangan, (2) penyelarasan kebijakan dan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, (3) peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, (4) peningkatan efektivitas penyusunan anggaran Dana Perimbangan melalui peningkatan peran aktif pemerintah daerah, (5) peningkatan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di daerah, (6) peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan untuk belanja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah, (7) implementasi pengintegrasian Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat, (8) peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan.
Keyword: General Allocation Fund, panel data, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund, SWOT, SWOT Analysis, Regional Development, Balanced Fund

Judul: Trichosanthes (Cucurbitaceae) In Malesia
Abstrak: Trichosanthes L. merupakan marga terbesar yang tergolong dalam suku Cucurbituceae. Marga tersebut beranggotakan sekitar 100 jenis, tersebar di Asia bagian timur, Malesia, Australia tropik sampai ke Fiji. Beberapa jenis anggotanya mempunyai nilai ekonomi sebagai bahan obat tradisional maupun sayuran, bahkan Cina telah mengembangkaa T. kirilowii, guna mendapatkan zat bioaktif yang dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan bahkan sebagai bahan anti HIV.
Keyword: