Judul: Akses dan Kontrol Sumberdaya Hutan Gunung Ciremai
Abstrak: Studi tentang akses dan kontrol dalam perspektive ekologi politik berupaya menerangkan proses-proses ―kemampuan‖ seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Dibalik dari ―kemampuan‖ seseorang dalam memanfaatkan sumber daya alam, terjadi serangkaian berbagai bentuk jaringan kerja yang terjalin dari berbagai kepentingan dan kekuasaan. Akses sebagai ―kemampuan‖ selain dipengaruhi oleh sumber kekuasaan (network) juga dipengaruhi dimensi wacana yang menyelimuti para aktor. Jejaring kerja para aktor berkontestasi memperebutkan hak pada pengelolaan sumberdaya hutan yang mempengaruhi aspek penggunaan hutan serta aspek penghidupan seseorang. Meskipun akses dan kontrol dapat dibatasi dalam hukum formal namun pada berbagai studi yang telah dilakukan oleh peneliti ekologi politik mengungkapkan sebuah kenyataan bahwa ―kemampuan‖ dalam memanfaatkan sumberdaya tidak dibatasi oleh hukum formal sehingga meskipun hukum formal membentuk sebuah aturan pembatasan penggunaan sumberdaya namun di tingkat tapak dapat saja terjadi bentuk-bentuk pemanfaatan sumberdaya oleh para aktor. Gunung Ciremai sebagai objek studi menarik untuk diungkap terutama pada aspek akses dan kontrol sumberdaya hutan terutama karena Gunung Ciremai telah mengalami perubahan berbagai bentuk hukum formal dalam pengaturan dan pengelolaannya dari sejak era Kolonial sampai dengan era hutan konservasi. Sumber-sumber jaringan kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan formal pengaturan hutan Gunung Ciremai dan yang mempengaruhi bentuk-bentuk ―kemampuan‖ seorang petani perlu diungkap terutama untuk melihat fenomena ekologi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, untuk memahami sejarah akses dan kontrol sumber daya hutan Gunung Ciremai. Kedua, untuk memahami fitur relasi kekuasaan dan jaringan kekuasaan yang dimobilisasi, dibingkai dan dibentuk oleh pelaku karena perubahan kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan Gunung Ciremai. Ketiga, menganalisis dampak perubahan kebijakan hutan Gunung Ciremai pada petani. Penelitian ini mengambil studi kasus di kawasan hutan Gunung Ciremai namun hanya dibatasi daerah administrasi Kabupaten Kuningan Penelaahan kasus lokal tersebut akan ditelusuri dari desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan Gunung Ciremai. Namun, dalam pengambilan data hanya dilakukan di empat desa yang berada pada status pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai. Paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik snowball . Data sekunder juga dikumpulkan. Gunung Ciremai telah mengalami serangkaian perubahan kebijakan yang mempengaruhi bentuk-bentuk pengelolaan termasuk akses hutan yang dapat diberikan untuk masyarakat lokal. Bentuk-bentuk pengelolaan hutan Gunung Ciremai 8 telah dimulai sejak Era Pemerintahan Kolonial Belanda (pemberlakuan perlindungan hutan), Era Pemerintahan Orde Baru (penetapan sebagai kaasan hutan produksi Perhutani), Era Reformasi (pemberlakuan PHBM serta penetapan sebagai kawasan Taman Nasional). Setiap kebijakan pengelolaan ini memiliki implikasi pada bentuk-bentuk akses dan kontrolnya. Perubahan kebijakan pada pengelolaan Gunung Ciremai merupakan hasil konstruksi relasi aktor dan kekuasaan berbagai dimensi baik lokal, nasional bahkan internasional. Jaringan relasi dengan proporsi kekuasaan yang ada pada tiap relasi kekuasaan dapat membentuk dominasi kontruksi kebijakan. Hasil studi mengungkapkan bentuk-bentuk pemanfaatan sumberdaya alam sebagai bentuk akses yang berbeda di 2 desa pembanding (Desa Pajambon dan Desa Seda). Saat ini petani Desa Pajambon masih dapat memanen hasil tanaman eks PHBM meskipun tindakan tersebut diketahui oleh petugas TNGC sedangkan petani Desa Seda memiliki perlakuan represif dari petugas TNGC. Masyarakat petani Desa Pajambon telah membanguan jejaring kuasa dengan LSM lokal (KANOPI) serta telah menggunakan laporan administrasi pengelolaan kawasan wisata Lembah Cilengkrang sebagai alat posisi tawar agar mereka tetap memiliki akses pada lahan hutan eks PHBM.
Keyword: Akses, Relasi Kekuasaan, Taman Nasional, Gunung Ciremai

Judul: Akses dan Rasionalitas Petani: Dilema Ekonomi dan Konservasi Sumber Daya Alam
Abstrak: Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Ditjen KSDAE tahun 2020, luas areal terbuka di kawasan konservasi Indonesia telah mencapai 1.834.338,05 Ha dari luasan total kawasan konservasi 22.853.363,55 Ha atau 8,03% kawasan konservasi telah mengalami degradasi dan deforestasi oleh manusia yang dimanfaatkan menjadi tanaman semusim, perkebunan dan permukiman. Dari aspek sosial, lahan terbuka di kawasan konservasi terjadi akibat bentuk hubungan sosial di antara petugas Taman Nasional, petani, swasta atau orang dan kelompok berkepentingan dimana akses dan eksklusi dijalankan dengan motif-motif tertentu. Penelitian ini mengambil dua studi kasus di Taman Nasional Gunung Ciremai dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan karakteristik penanganan lahan terbuka yang berbeda. Taman Nasional Gunung Ciremai telah berhasil melakukan eksklusi pada petani penggarap dan mulai menata lahan terbuka untuk pemulihan kawasan sedangkan Taman Nasional Gn Gede Pangrango (Kasus di Desa Sukatani) tidak berhasil melakukan eksklusi pada petani. Penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang meliputi : 1) Bagaimana bentuk-bentuk hubungan sosial (tingkat relational embeddedness) di kedua Taman Nasional ini? bagaimana hubungan relational ini ada di dalam dan atau membentuk struktur jaringan sosial yang berdampak pada akses? ; 2) Motif dan pertukaran seperti apa yang dioperasikan? bagaimana tipe-tipe hubungan sosial berdampak pada pola-pola pertukaran? bagaimana pola-pola pertukaran ini bekerja sebagai mekanisme akses? ; 3) Bagaimana jaringan sosial yang tertanam (embedded) berperan dalam mekanisme akses? bagaimana struktur sosial yang tertanam dalam masyarakat (norma dan sistem nilai) beroperasi membentukan tindakan untuk akses. Penelitian ini menggunakan pendekatan dua teori besar yaitu akses dan property disatu sisi serta tindakan ekonomi embeddedness disisi lain. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode studi kasus (case study). Jenis metode studi kasus yang ingin dipilih adalah collective case study. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan dua teknik yaitu teknik observasi berperan serta (participantobservation), wawancara mendalam (depth interview). Kami menemukan bahwa akses diperoleh dari hubungan-hubungan sosial dimana terjadi pertukaran barang dan jasa. Para petani telah mendistribusikan barang dan jasa dengan pola-pola pertukaran yang beragam untuk tujuan mendapatkan akses. Sayuran sebagai barang yang diproduksi petani dari tanah Taman Nasional (TNGC dan TNGGP) telah dijadikan sebagai barang pertukaran. Sedangkan Taman Nasional (TNGGP) sebagai objek wisata pendakian juga menjadi sarana transaksi diantara aktor antara petugas dan petani. Dengan menelusuri gerak pertukaran, kami menemukan bahwa bentuk pertukaran sebagai tindakan ekonomi diantara petugas dan petani didorong dari bentuk-bentuk struktur jaringan sosial. Kami menemukan bahwa ikatan-ikatan (kuat dan lemah) diantara petugas dan petani telah membentuk tiga struktur jaringan sosial yaitu overembeddedness, moderate dan underembeddedness. iv Penelitian ini mengungkap tiga pola pertukaran yang dibentuk dari ikatanikatan antara petani dan petugas Taman Nasional. Ketiga cara-cara pertukaran ini meliputi resiprositas, redistribusi dan jual beli. Ketiga cara pertukaran ini menjadi mekanisme akses bagi petani untuk memperoleh kemampuan mereka memanfaatkan sumberdaya Taman Nasional. Dalam kasus TNGC dan TNGGP, hubungan jaringan sosial senantiasa memiliki agenda rasional. Berbagai jalinan hubungan sosial yang kompleks telah membentuk beragam struktur jaringan sosial baik mengembangkan ikatan kuat (strong tie) maupun ikatan lemah (weak tie) yang dibalut oleh rasionalitas aktor. Dalam kontestasi akses di TNGC, Taman Nasional menggunakan jaringan strong ties dan weak ties untuk mengoptimalkan fungsifungsi jaringan. Dalam kasus ini, strong ties dan weak
Keyword: national parks, access, embeddedness

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: