Judul: Komunikasi Partisipatif Dalam Pengelolaan Hutan Nagari Di Sumatera Barat
Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerusakan hutan paling parah kedua di dunia setelah Brazil dan tercatat sebagai negara dengan laju deforestasi paling tinggi di dunia yaitu dua juta hektar per tahun (CIFOR 2015). Salah satu penyebab terbesar adalah buruknya kebijakan serta implementasi pengelolaan hutan. Diluncurkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi salah satu jalan keluar bobroknya pengelolaan hutan masa lalu dengan pergeseran dari paradigma lama pengelolaan hutan berbasis produksi menjadi pengelolaan hutan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pemberdayaan masyarakat sebagai basis utama dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) ini terdapat pada PP 6/2007 yang secara khusus dibahas pada Bagian Kesebelas “Pemberdayaan Masyarakat Setempat”. Berdasarkan PP tersebut, pengelolaan hutan diadopsi melalui tiga skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan kemitraan. Namun, tidak semua wilayah mencapai keberhasilan atas program PHBM, seperti hasil temuan Sanudin et al. (2015), Wilujeng (2015), Ngabdani et al. (2015), Gunawan et al. (2014), Guniastuti et al. (2014), Anomsari (2013), dan Nugroho (2011). Komunikasi pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu komunikasi pembangunan dunia berupa pendekatan komunikasi partisipatif secara dialogis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai salah satu bentuk pembangunan dengan konsep berkelanjutan, PHBM mengusung prinsip partisipatif yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Kehutanan 2014). Sehubungan dengan prinsip tersebut, Fuad (2000) menemukan bahwa kesenjangan komunikasi yang lebar antara lembaga desa dan kelompokkelompok masyarakat lainnya di desa menyebabkan implementasi pengelolaan hutan desa menjadi terhambat, sehingga sejalan dengan temuan Wilujeng (2015) bahwa salah satu faktor keberhasilan PHBM adalah komunikasi yang mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pelaku terkait. Hutan Desa merupakan salah satu bentuk skema PHBM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 (P.89/Menhut-II/2014) dan Suwarti et al. (2015), Hutan Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan memberikan akses kepada desa melalui lembaga desa dalam mengelola sumberdaya hutan secara adil dan lestari. Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang menerapkan PHBM dalam bentuk Hutan Desa yang diistilahkan dengan Hutan Nagari. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Hutan Nagari serupa dengan Hutan Desa. Pelaksanaan setiap aktivitas pada pengelolaan Hutan Nagari harus berdasarkan prinsip partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi partisipatif diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Seperti dalam latar belakang masalah di atas, Fuad (2000) dan Wilujeng (2015) menyatakan bahwa kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses komunikasi dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan menyebabkan implementasinya menjadi kurang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa melibatkan komunikasi yang partisipatif dalam setiap aktivitas pengelolaan Hutan Nagari, diduga pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan tidak berjalan secara optimal. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan proses komunikasi partisipatif dalam pengelolaan Hutan Nagari, mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari, dan mengalisa hubungan komunikasi partisipatif dengan pengelolaan Hutan Nagari secara berkelanjutan. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan survei eksplanatif (analitik) dengan metode campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara sensus, yaitu 52 orang anggota LPHN Sungai Buluh dan 21 orang anggota LPHN Paru. Data dikumpulkan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan observasi. Analisa data menggunakan statistik deskriptif dengan tabel frekuensi dan persentase; dan
Keyword: komunikasi partisipatif, Hutan Nagari, partisipasi, pengelolaan

Judul: Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat : kasus Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Kerusakan dan pemanfaatan sumberdaya hutan terus meningkat seiring dengan pertambahan permintaan pasar terhadap produk hasil hutan. Untuk mengantisipasinya diperlukan upaya-upaya konservasi sehingga sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. konservasi seringkali mengalami kegagalan karena kurang memperhitungkan masalah pentingnya peranan masyarakat (khusnya masyarakat setempat) dalam program tersebut. Partisipasi masyarakat setempat adalah salah satu hal yang seringkali dilupakan oleh pengelola kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu, strategi top- down, dimana pemerintah bertindak menentukan rencana pengelolaan secara sepihak, perlu disertai dengan strategi bottom-up, dimana perencanaan tersebut harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lokal. Terkait dengan pentingnya peranan masyarakat lokal dalam upaya konservasi hutan, maka pemerintah, melalui departemen kehutanan berusaha untuk mewujudkan konsep partisipasi masyarakat ke dalam program-program kehutanan. Dengan keputusan No. 136/Kpts/Dir/2001, Direksi Perhutani mencanangkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Menurut surat keputusan tersebut PHBM adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang dilakukan bersama oleh Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.
Keyword: 

Judul: Invers Drazin dari Matriks Toeplitz Singular
Abstrak: Matriks Toeplitz adalah matriks yang setiap unsur pada diagonal utama bernilai sama dan setiap unsur pada subdiagonal yang bersesuaian dengan diagonal utama juga bernilai sama. Matriks singular adalah matriks yang tidak bisa ditentukan inversnya. Akan tetapi, dapat diupayakan untuk ditentukan inversnya menggunakan invers matriks yang diperumum. Invers Drazin merupakan salah satu jenis invers matriks yang diperumum. Pada karya ilmiah ini ditentukan invers Drazin dari matriks Toeplitz singular dengan menggunakan metode Leverrier Faddeev. Kemudian, ditentukan invers Drazin dari matriks Toeplitz singular yang direpresentasikan sebagai penjumlahan segitiga bawah dan segitiga atas matriks Toeplitz berdasar pada teorema Gohberg dan Semencul., Toeplitz matrix is a matrix in with element on the main diagonal has the same value and on the subdiagonal corresponding to the main diagonal also has the same value. Singular matrix is a matrix that has no inverse. However, it can be attempted to determine the inverse using a generalized inverse matrix. Inverse Drazin is a type of generalized matrix inverse. This paper discussed the inverse Drazin for a singular Toeplitz matrix using the Leverrier Faddeev method. Then, the Drazin inverse of the singular Toeplitz matrix which is represented as a sum of products of lower and upper triangular Toeplitz matrix based on Gohberg and Semencul theorem.
Keyword: inverse Drazine, singular Toeplitz matrix