Judul: Evaluation of Employee Data Management for Geospatial Information Agency  using COBIT 2019
Abstrak: Pada akhir tahun 2018, Presiden menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan salah satu contoh implementasi e-government dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pembangunan SPBE di Indonesia telah menghabiskan biaya sekitar 12,7 triliun rupiah dalam rentang waktu 2014-2016. Pemborosan anggaran terjadi akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi serta tidak memberikan dampak peningkatan kinerja dan kepuasan pelayanan publik. Pembangunan SPBE yang dilakukan di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG) antara lain mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) pada tahun 2013 s.d 2019 dan tercatat menghabiskan dana investasi sebesar Rp 4,5 Milyar yang berfungsi untuk menyimpan data pegawai dan digunakan oleh aplikasi internal BIG yang membutuhkan transaksional data kepegawaian. SISDM saat ini memiliki lebih dari satu sumber penyimpanan untuk data kepegawaian yang sama. Kondisi ini menyebabkan terjadinya duplikasi data, inefisiensi kinerja, dan keterbatasan kemampuan interoperabilitas. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana integrasi data kepegawaian secara nasional menjadi salah satu sasaran implementasi. Penelitian ini dilakukan untuk menilai kondisi tata kelola dan manajemen data kepegawaian di BIG saat ini sebagai persiapan proses integrasi data. Penilaian tata kelola dan manajemen data menggunakan kerangka kerja Control Objectives of Information and Related Technology (COBIT) 2019. COBIT 2019 memuat fokus area yang dibutuhkan, yaitu manajemen arsitektur dan manajemen data. Hasil penilaian proses Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola (EDM01) dan proses managed enterprise architecture (APO03) saat ini, BIG berada di Level 2 dan belum melaksanakan aktivitas pada Level 3 secara keseluruhan. Hasil penilaian proses pengelolaan data (APO14), dari 16 (enam) aktivitas di Level 2, dalam pelaksanaannya sebagian besar BIG masih di Level 1. Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang telah dilakukan. Rekomendasi terkait proses Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola (EDM01) antara lain penguatan kegiatan monitoring dan pengukuran kinerja tim audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penyusunan dokumen manajemen risiko, dokumen alur dan proses bisnis, serta menggalakkan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap kebijakan tata kelola IT yang dimiliki oleh BIG kepada pihak-pihak terkait. Rekomendasi lainnya terkait proses managed enterprise architecture (APO03) antara lain perlu dilakukan evaluasi dan perbaruan berkala terhadap dokumen tata kelola IT yang ada, menambahkan log datetime pada setiap perubahan data yang dilakukan, menyusun klasifikasi referensi data sebagai acuan standar operasional manajemen data dan pendukung integrasi (interoperabilitas) data, Mengidentifikasi dan melakukan penyusunan pedoman baku terkait mekanisme peninjauan rencana strategis dan proses bisnis organisasi dengan mempertimbangkan kematangan dan kesenjangan arsitektur organisasi saat ini serta kendala yang dihadapi, dan menambahkan fungsi monitoring untuk memastikan implementasi sesuai perencanaan. Rekomendasi terkait proses pengelolaan data (APO14) antara lain melengkapi penyusunan dokumen alur dan proses bisnis untuk proses bisnis yang belum didokumentasikan, menambahkan penetapan alur proses bisnis penjaminan kualitas data kepegawaian, menyusun pedoman baku terkait proses manajemen metadata yang memuat keterkaitan antar data, serta menyusun backup plan, pengujian restore, dan pembersihan data. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi BIG maupun instansi pemerintah lain yang mengalami permasalahan serupa. Pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya percepatan satu data kepegawaian ASN nasional serta menumbuhkembangkan inovasi pendukung lainnya., At the end
Keyword: COBIT, data architecture, data management, e-government, SPBE

Judul: Penilaian Tata Kelola dan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Dengan COBIT 2019 Dan ITIL 4.
Abstrak: Pelaksanaan evaluasi e-Government merupakan bentuk pelaksanaan instruksi Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Direktorat Kelembagaan sudah mengembangankan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) diantaranya silemkerma.kemdikbud.go.id untuk layanan pengusulan, evaluasi, dan portal informasi perizinan kelembagaan Perguruan Tinggi seperti pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta serta pembukaan program studi pada perguruan tinggi; izinbelajar.kemdikbud.go.id bertujuan dalam layanan rutin penerbitan izin belajar bagi mahasiswa asing yang akan menempuh studi di perguruan tinggi sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa asing untuk memperoleh dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM; dan pppts.kemdikbud.go.id bertujuan dalam layanan pendaftaran, evaluasi, dan monitoring bantuan sarana dan prasarana bagi perguruan tinggi swasta. Berdasarkan hasil pembahasan dari forum komunikasi publik layanan menyatakan bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan, meliputi perubahan bentuk perguruan tinggi, pendirian perguruan tinggi, pembukaan prodi, serta Mahasiswa Asing dan Tenaga Ahli, manajemen kemanan layanan kurang baik, belum pernah ada evaluasi tata kelola dan manajemen layanan terkait pelayanan publik, dan belum terintegrasinya dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai keberhasilan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibutuhkan minimal 4 komponen yang saling mendukung yaitu infrastruktur TI, sumber daya manusia, organisasi, dan rekanan. Oleh karena itu, evaluasi tata kelola dan manajemen layanan dari proses-proses TI sangat di perlukan untuk menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunan COBIT 2019 dan ITIL 4 untuk menilai tata kelola dan layanan TI. Pada COBIT 2019 menggunakan 5 Domain EDM (Evaluate, Direct and Monitor), APO (Align, Plan and Organise), BAI (Build, Acquire and Implement), DSS (Deliver, Service and Support), dan MEA (Monitor, Evaluate and Assess). Berdasarkan rekomendasi prioritas perbaikan desain faktor dengan nilai minimal 70 pada objektiv governance dan management. Area perbaikan prioritas terdapat 11 Domain yang memiliki nilai minilam 70 yaitu EDM03 (optimalisasi risiko), APO10 (mengelola vendor), APO12 (mengelola risiko), BAI02 (mengelola definisi kebutuhan), BAI03 (mengelola indentifkasi solusi dan membangun), BAI06 (mengelola perubahan), BAI07 (mengelola perubahan IT dan transisi), BAI10 (mengelola konfigurasi), DSS04 (mengelola keberlanjutan), DSS05 (mengelola layanan keamanan), dan MEA01 (memantau, mengevaluasi dan menilai kinerja) dengan proses kapabilitas sebanyak 69 proses. Proses pencapaian kapabiltas tersebut dinilai menggunakan skala pengukuran CMMI (Capability Maturity Model Integration) 2.0 yang terdiri dari 6 Level yaitu (a) Level 0 – Incomplete, (b) Level 1 – Initial, (c) Level 2 – Managed, (d) Level 3 – Defined, (e) Level 4 – Quatitatively Managed, (f) Level 5 – Optimizing. Untuk menentukan tingkat kapabilitas dalam proses pemeringkatan aktivitas mengunakan ISO 33004:2015 yang membagi 4 skala yaitu: (a) Not Achieved – 0 s.d. 14, (b) Partially Achieved – 15 s.d. 49, (c) Largely Achieved – 50 s.d. 84, (d) Fully Achieved – 85 s.d. 100. Sedangkan ITIL 4 digunakan untuk merekomendasi perbaikan manajemen layanan. Praktis pada ITIL 4 didapat berdasarkan related guidance COBIT 2019, selanjutnya dilakukan konversi proses dan aktivitas ITIL v3 ke pratek ITIL 4. Untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan dari website Direktorat Kelembagaan menggunakan e-GovQual model dengan mengindentifikasi atribut-atribut yang menjadi prioritas perbaikan berdasarkan importance performance analysis dan quadran analysis. Dimensi pengukuran pada e-GovQual model yaitu: easy
Keyword: COBIT 2019, e-Government, ITIL 4, User Satisfaction Directorate of Institutional

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: