Judul: Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Maninjau Sumatera Barat
Abstrak: Danau Maninjau merupakan salah satu danau prioritas Indonesia. Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang tercatat oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam sebanyak 17.690 petak, dengan daya dukung danau hanya 6.000 petak. Jumlah KJA yang melebihi daya dukung ini mengakibatkan terjadinya pencemaran kualitas air danau dan penumpukan sedimentasi di dasar danau hingga menyebabkan kematian massal ikan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengestimasi kerugian akibat fenomena kematian massal ikan budidaya di Danau Maninjau, 2) mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dan mengetahui hak kepemilikan yang berlaku, 3) menganalisis peran stakeholder yang terlibat, 4) menganalisis aturan operasional yang berlaku, dan 5) merekomendasikan pengelolaan untuk kelembagaan yang berkelanjutan. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis loss of earning, analisis hak kepemilikan, analisis stakeholder, analisis konten, dan analisis deskriptif kualitatif dengan kerangka umum Social-Ecological Systems (SES). Hasil estimasi kerugian yang didapatkan akibat adanya fenomena kematian massal ikan adalah sebesar Rp 37.947.000.000. Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KJA Danau Maninjau adalah DKP Prov.Sumbar, DPK Kab.Agam, DLH Kab.Agam, Pemerintahan Nagari, Kelompok Pembudidaya Ikan, dan LIPI Maninjau. Tidak ada stakeholder yang berada pada posisi owner. Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, masih ada stakeholder yang belum berada pada kuadran yang seharusnya. Kelembagaan yang berjalan dalam pengelolaan KJA Danau Maninjau belum sesuai aturan. Rekomendasi pengelolaan untuk kelembagaan berkelanjutan pada pengelolaan KJA Danau Maninjau yaitu, perlu adanya kerjasama pengawasan dan penegakan aturan antara pemerintah dan masyarakat dalam menetapkan jumlah KJA, pemberian edukasi bagi pembudidaya ikan KJA untuk pemberian pakan yang optimal, dan penggunaan KJA yang ramah lingkungan.
Keyword: Danau Maninjau, kelembagaan, Keramba Jaring Apung, Social Ecological Systems

Judul: Analisis Kelembagaan Dalam Pengelolaan Keramba Jaring Apung (Kja) Waduk Cirata
Abstrak: Waduk Cirata yang merupakan Pembangkit Listrik terbesar di ASEAN digunakan juga sebagai lokasi budidaya ikan dengan sistem KJA. Lokasi Waduk yang mencakup tiga wilayah administrasi membuat pengelolaannya cenderung sulit dilakukan. Jumlah KJA meningkat setiap tahunnya dan telah melebihi kapasitas daya dukung waduk. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas air dan tingginya tingkat sedimentasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan KJA yang tepat dengan membuat sistem kelembagaan yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KJA Waduk Cirata., 2) Menganalisis keterkaitan diantara stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KJA Waduk Cirata, 3) Menganalisis persepsi stakeholders terhadap KJA Waduk Cirata, 4) Mengidentifikasi aturan yang terkait dalam pengelolaan KJA Waduk Cirata, 5) Menganalisis model kelembagaan dalam pengelolaan KJA Waduk Cirata. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif mencakup Analisis Stakeholder, Analisis Persepsi, dan Analisis Peraturan. Hasil penelitian menunjukan : 1) Stakeholders yang berkaitan dengan pengelolaan KJA di Waduk Cirata terdiri dari a) Subject yaitu pedagang ikan, kelompok pengolah hasil perikanan dan POKMASWAS, b) players yaitu Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, BPWC, kelompok pembudidaya ikan, ASPINDAC, kelompok penjual pakan, dan kelompok nelayan, c) Bystanders yaitu aparat desa, BPPT dan lembaga peneliti, 2) Keterkaitan stakeholder yang terdapat dalam pengelolaan KJA di Waduk Cirata yaitu antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam suatu lingkup wilayah yang sama dan saling berkoordinasi dalam pengelolaan Waduk Cirata dengan menggunakan tipe pengelolaan instruktif dan konsultatif, 3) Terdapat persamaan persepsi antar stakeholder mengenai kondisi lingkungan Waduk Cirata dan mengenai keberadaan KJA. Namun, untuk persepsi terhadap pengelolaan Waduk Cirata terdapat perbedaan pandangan diantara petani ikan mengenai kejelasan aturan main. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan dalam sosialisasi peraturan pengelolaan waduk, 4) Aturan-aturan formal yang berlaku telah mengatur pengelolaan sumberdaya perikanan (KJA) yang mencakup tujuan ekonomi dan konservasi (perlindungan terhadap sumberdaya waduk). Namun implementasi dari aturan tersebut belum berjalan. Saksi bagi pelanggar juga belum ditegakkan. Aturan-aturan informal secara tidak langsung memiliki tujuan sosial, ekonomi, dan konservasi yang mendukung pengelolaan perikanan (KJA) di Waduk Cirata, 5) Desain kelembagaan yang sesuai bagi pengelolaan KJA Waduk Cirata yaitu kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan beberapa pihak yang memanfaatkan Waduk Cirata. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan koordinasi diantara stakeholder yang terlibat.
Keyword: Kelembagaan, Stakeholder, Persepsi, Aturan Formal dan Informal

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: