Judul: Penguatan institusi pengelolaan hutan alam produksi dalam rangka otonomi daerah di Maluku Tengah
Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran penguatan institusi pengelolaan hutan alam produksi di Maluku Tengah pasca pemberlakuan otonomi daerah. Penguatan institusi pengelolaan hutan dapat diwujudkan apabila kebijakan pengelolaan hutan dapat memperjelas transfer hak pengelolaan, pengaturan batas jurisdiksi dan aturan representasi yang efektif, minimasi biaya transaksi dan distribusi manfaat ekonomi (gross income) yang adil antar para pihak dan efektifnya penanggulangan illegal logging serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga kehutanan daerah. Kapasitas dan kapabilitas lembaga kehutanan daerah diketahui dengan melakukan analisis terhadap variabel sumberdaya birokrasi meliputi konfigurasi struktural nomenklaktural, sumberdaya manusia aparatur, proses manajemen publik dan teknologi organisasi. Dengan menggunakan analisis isi, dinilai beberapa komponen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan alam produksi. Struktur hak, batas jurisdiksi dan aturan representasi dianalisis hubungannya dengan perilaku dan kinerja dengan tabel analisis model Finsterbusch. Efektivitas kebijakan penanganan illegal logging dianalisis secara kausalitas, sedangkan distribusi manfaat ekonomi (gross income) pemanfaatan hutan alam produksi dianalisis secara diskriptif. Melalui analisis sumberdaya birokrasi, ternyata lembaga kehutanan daerah Maluku Tengah memiliki kelemahan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan hutan alam produksi karena konfigurasi struktural yang kaku, keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia aparatur, proses manajemen publik yang tidak transparan dan birokratis, serta terbatasnya teknologi organisasi. Substansi kebijakan daerah di bidang pengelolaan hutan alam produksi lebih ditujukan untuk melakukan redistribusi asset hutan kepada masyarakat dan daerah, sementara tujuan pokok pengelolaan hutan berupa memanfaatkan sekaligus melestarikan sumberdaya hutan belum diperhatikan. Kinerja pemanfaatan hutan lebih dominan pada aspek produksi, sementara upaya perlindungan stock hutan meliputi penataan batas wilayah kelola, pembinaan hutan dan pemenuhan tenaga teknis kehutanan kurang dari 25% sesuai yang ditetapkan dan hal ini merupakan adaptasi dari rendahnya strata hak pelaku usaha, tingginya peran pemerintah dalam aktivitas pemanfaatan hutan yang berimplikasi terhadap tingginya biaya transaksi. Tujuan redistribusi manfaat hutan kepada masyarakat lokal secara adil belum terwujud, karena kontraktor logging menerima manfaat sekitar sepuluh kali dari manfaat yang diterima masyarakat. Kebijakan penanggulangan illegal logging tidak efektif, tetapi justru menjadi insentif bagi pelakunya untuk tetap melakukannya. Secara umum orientasi kebijakan pengelolaan hutan alam produksi pasca pemberlakuan otonomi daerah di Maluku Tengah belum ditujukan untuk penguatan institusi pengelolaan hutan alam produksi, namun lebih ditujukan untuk menarik manfaat sumberdaya hutan ke daerah dengan titik tolak pemanfaatan hutan (kayu).
Keyword: Economic analysis, gross income

Judul: The Loss of Economic Value After Changes of Forest Status Tamangil Nuhuten Village in Southeast Maluku District
Abstrak: Provinsi Maluku menempati urutan kelima sebagai wilayah yang memiliki hutan dengan penurunan luas tutupan hutan tertinggi di Indonesia. Hutan di Maluku memiliki sumberdaya alam melimpah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu hutan tersebut adalah Hutan Desa Tamangil Nuhuten. Keberadaan hutan tersebut menjadi tempat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehar-hari sehingga mengalami deforestasi dan menyebabkan banyak nilai manfaat hutan yang hilang. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis kondisi hutan sebelum dan sesudah terjadinya perubahan status Hutan Desa Tamangil Nuhuten, (2) menghitung nilai ekonomi yang hilang akibat perubahan status Hutan Desa Tamangil Nuhuten, dan (3) menganalisis dampak ekonomi dari keberadaan Hutan Desa Tamangil Nuhuten. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan pasar, benefit transfer, contingent value method, dan multiplier effect. Hasil penelitian menunjukkan (1) kondisi hutan sangat asri sebelum ditetapkannya Hak Pengelolaan Hutan Desa, (2) nilai ekonomi yang hilang sebesar Rp 555.033.609,69 (3) nilai keynesian income multiplier sebesar 0,33 yang artinya hutan desa memberikan dampak pengganda ekonomi terhadap produksi daun kayu putih., Maluku Province ranks fifth as a forest region with the highest reduction in forest cover in Indonesia. Forests in Maluku have abundant natural resources which are utilized by local communities to meet their needs. One of these forests is the Tamangil Nuhuten Village Forest. The existence of these forests has become a place for people to meet their daily needs, resulting in deforestation and causing many of the beneficial values of the forest to be lost. Based on this, the objectives of this research are (1) to analyze the condition of the forest before deforestation occurred, (2) to calculate the economic value lost due to deforestation, and (3) to analyze the economic impact of the existence of the Tamangil Nuhuten Village Forest. The methods used in this research are the market approach, benefit transfer, contingent value method, and multiplier effect. The research results show (1) the condition of the forest was very beautiful before the Village Forest Management Rights were established, (2) the lost economic value was IDR 555.033.609,69, (3) the Keynesian income multiplier value was 0,33; which means that village forests provide a multiplier impact economics of eucalyptus leaf production.
Keyword: benefit transfer, Contingent Valuation Method, hutan desa, Multiplier effect, nilai ekonomi

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: