Judul: Effect of Fiscal Decentralization and Institution Performance on Inclusive Growth in Indonesia
Abstrak: Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mengutamakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan penurunan ketimpangan pendapatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan berupa Tipologi Klassen, sedangkan metode kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel statis. Data dimensi sektor (cross-section) berupa 34 provinsi di Indonesia, sedangkan data dimensi waktu (time-series) berupa data periode 2016 hingga 2020. Tujuan dari penelitian ini, yakni : (1) menganalisis perkembangan desentralisasi fiskal, indeks demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia; (2) menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, indeks demokrasi, dan faktor lainnya terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian adalah indeks pembangunan ekonomi inklusif yang bersumber dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Sementara itu, variabel bebas yang digunakan adalah derajat desentralisasi fiskal (DDF), indeks demokrasi indonesia (IDI), indeks pembangunan gender (IPG), rata-rata lama sekolah (RLS), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Rata-rata variabel bebas yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, kecuali derajat desentralisasi fiskal dan indeks kualitas lingkungan hidup. Derajat desentralisasi fiskal (khususnya, rasio data pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah) didapatkan dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sedangkan indeks kualitas lingkungan hidup didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki rasio DDF paling tinggi. Sedangkan Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat memiliki rasio DDF terburuk. Berdasarkan hasil analisis kuadran DDF dan IPEI, daerah yang mengalami perpindahan kuadran ke kuadaran yang lebih tinggi (better-off) adalah Bangka Belitung. Sedangkan provinsi yang berpindah ke kuadran yang lebih rendah (worse-off) ialah Kalimantan Utara. Daerah yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pemerintah adalah daerah di Kuadran III, yakni : (1) Maluku Utara, (2) NTT, (3) Papua Barat, (4) Aceh, (5) Sulawesi Tenggara, (6) Papua, (7) Maluku, (8) Bengkulu, (9) Sulawesi Barat, (10) Gorontalo, (11) Kalimantan Tengah, dan (12) Jambi. Wilayah yang memiliki indeks IDI tertinggi adalah DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, wilayah yang memiliki indeks IDI terendah adalah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Barat. Berdasarkan analisis kuadran IDI dengan IPEI, daerah yang mengalami perpindahan kuadran ke kuadran I atau mengalami better-off adalah DKI Jakarta (dari Kuadran II ke Kuadran I) dan Jawa Tengah (dari Kuadran II ke I). Provinsi yang berpindah ke kuadran III dari tahun 2016 ke 2020 atau mengalami worse-off adalah Aceh (dari Kuadran IV ke III), Maluku (dari Kuadran IV ke III), Maluku Utara (dari Kuadran IV ke III), dan Bengkulu (dari Kuadran IV ke III). Provinsi yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan kebijakan pemerintah adalah Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Bengkulu, Lampung, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku (wilayah-wilayah yang berada di Kuadran III). Di sisi lain, Provinsi yang memiliki indeks IPEI tertinggi adalah DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan DIY. Provinsi yang memiliki indeks IPEI terburuk adalah Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Hasil regresi menunjukkan bahwa melalui uji Chow dan uji Hausman, model FEM adalah model yang paling akurat. Model FEM pada penelitian ini telah dibobotkan dengan Generalized Least
Keyword: fiscal decentralization, inclusive growth, Indonesia, institution

Judul: Dampak Spillover dan Kebijakan Fiskal terhadap Pencapaian Pertumbuhan Inklusif antar-Provinsi di Indonesia
Abstrak: Teori kutub pertumbuhan (Growth Poles Theory) menyatakan bahwa pembangunan dimulai dari suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan. Pada tahap awal, pusat pertumbuhan membutuhkan input sumber daya dari wilayah sekitarnya yang dikenal dengan efek pengurasan (backwash effect). Selanjutnya, pusat pertumbuhan memberikan efek penyebaran manfaat ekonomi pada daerah penyokongnya/hinterland (spread effect). Kebijakan pusat pertumbuhan dikatakan berhasil jika efek penyebarannya lebih tinggi dibanding efek pengurasannya (net spillover effect). Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan hal penting dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan dunia mengenai Sustainable Development Goals (SDGs). Pertumbuhan inklusif berhubungan dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Banyak penelitian umumnya menganalisis bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi pengangguran secara terpisah, padahal kenyataannya keempat indikator tersebut memiliki hubungan simultan dalam perekonomian dan berkaitan secara spasial dengan wilayah lainnya (Bourguignon 2004, Sameti dan Farahmand 2009, Jaya 2017, Gebremariam et al. 2009). Penelitian ini menguraikan hubungan simultan antara 4 indikator pertumbuhan inklusif dan hubungan spasial antarwilayah di Indonesia. Penelitian ini juga memasukkan variabel kebijakan fiskal seperti alokasi dana desa, belanja pemerintah daerah, dan penerimaan pajak daerah untuk melihat sejauh mana kebijakan fiskal mampu mendorong tercapainya pertumbuhan inklusif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model simultan spatial autoregressive (SAR) yang parameternya diestimasi dengan menggunakan Generalized Method of Moment (GMM). Data yang digunakan merupakan data tahunan yang mencakup 34 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2015 sampai 2017. Hasil estimasi membuktikan adanya hubungan simultan antara keempat indikator pertumbuhan inklusif serta terdapat keterkaitan spasial antarprovinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tidak inklusif. Pertumbuhan ekonomi hanya mampu menurunkan kemiskinan tetapi tidak dapat mengurangi ketimpangan dan pengangguran. Hubungan antarwilayah bersifat positif artinya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dapat menyebar ke wilayah lain yang berkaitan melalui proses migrasi penduduk. Kebijakan fiskal seperti peningkatan alokasi dana desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi denganmengurangi kontribusinya terhadap PDRB. Pengeluaran pemerintah daerah diarahkan sebagai stimulus untuk v meningkatkan komponen PDRB lain seperti konsumsi dan investasi sehingga lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pajak daerah sebagai alat pemerataan pendapatan belum berfungsi dengan baik. Kontribusi pajak daerah yang semakin besar terhadap PDRB justru meningkatkan ketimpangan. Hal tersebut disebabkan pajak daerah masih ditanggung baik yang kaya maupun yang miskin. Pertumbuhan ekonomi harus dipertahankan tetap positif untuk dapat mengurangi kemiskinan. Ketimpangan dan pengangguran dapat teratasi melalui alokasi manfaat pertumbuhan ekonomi pada peningkatan produktivitas penduduk miskin. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi atau bantuan produktif perlu ditingkatkan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dapat menyebar ke wilayah lain yang berkaitan melalui proses migrasi. Provinsi dengan tingkat penyebaran terbesar adalah Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan provinsi lain yang berkaitan. Selain mendistribusikan pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur juga dapat menularkan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran ke wilayah tersebut. oleh karena itu, kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas bagi wilayah pusat pertumbuhan seperti Jawa Timur. Kebijakan pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk miskin menjadi prioritas bagi wilayah hinterland seperti: Bali,
Keyword: kutub pertumbuhan, pertumbuhan inklusif, simultan, spasial, spillover

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: