Judul: Directions for Social Forestry Schemes and Priorities Based on Regional Development in Pesawaran Regency, Lampung Province
Abstrak: Perhutanan Sosial (PS) ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, mengatasi konflik agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat arahan lokasi untuk pelaksanaan PS berupa Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) untuk seluruh kawasan hutan di Indonesia. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten dengan arahan areal PS terkecil. Pada kenyataannya, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi kawasan hutan 28% dari luas wilayahnya. Kabupaten Pesawaran juga tercatat memiliki nilai IPM di bawah rata-rata nilai IPM provinsi meskipun letak wilayahnya berbatasan langsung dengan ibukota provinsi Lampung. Oleh sebab itu, untuk memberikan perlindungan akses pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat yang diharapkan dapat mendukung perkembangan wilayah di Kabupaten Pesawaran, maka perlu disusun arahan skema dan lokasi prioritas PS berbasis tingkat perkembangan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan perubahan penggunaan dan tutupan lahan kawasan hutan tahun 2015 dan 2020, (2) menggambarkan potensi lahan untuk PS (3) menjelaskan tingkat perkembangan wilayah desa, dan (4) menyusun arahan skema dan prioritas lokasi PS berbasis perkembangan wilayah. Citra SPOT liputan 2015 dan 2020 digunakan untuk menganalisis tutupan lahan dengan interpretasi visual. Perubahan penggunaan dan tutupan lahan diperoleh dengan analisis tumpang susun (overlay) peta tutupan lahan tahun 2015 dan 2020. Evaluasi kesesuaian lahan menggunakan metode Multi Criteria Evaluation (MCE) berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan ArcGIS 10.8. Indeks perkembangan wilayah diperoleh dengan analisis Skalogram. Arahan skema dianalisis secara deskriptif berdasarkan peraturan perundangan. Arahan skema menggunakan analisis TOPSIS. Hasil penelitian menunjukkan hampir separuh kawasan hutan di Kabupaten Pesawaran tahun 2020 berupa kebun campur (49,63%), diikuti oleh hutan (24%) dan Kebun Kopi/Kakao (22,2%). Arah perubahan tutupan lahan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tutupan hutan berubah menjadi kebun campur, kebun kopi/kakao dan tambang. Parameter dan bobot parameter kesesuaian lahan untuk PS yang digunakan terdiri atas tutupan lahan (0,243), kemiringan lereng (0,241), jenis tanah (0,116), ketinggian (0,107), jarak dari pemukiman (0,107), jarak dari jalan (0,068), curah hujan (0,061) dan jarak dari sungai (0,057). Hasil analisis kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk PS menunjukkan 66% wilayah penelitian berpotensi untuk PS. Tingkat perkembangan wilayah desa di Kabupaten Pesawaran didominasi pada Hierarki 3 (rendah) dengan persentase mencapai 63% dari total 144 desa definitif. Arahan prioritas pelaksanaan PS terbagi atas 3 skala. Prioritas pertama kegiatan PS diarahkan di Desa Cilimus, Desa Padang Cermin, dan Desa Tanjung Agung (Kec. Way Lima) melalui skema Kemitraan Konservasi.
Keyword: evaluasi lahan, kawasan hutan, perubahan tutupan lahan, skalogram, topsis

Judul: Analisis Pengembangan Hutan Rakyat sebagai Arahan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Pesawaran.
Abstrak: Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan dan kayu. Hal ini berdampak pada alih fungsi lahan hutan menjadi permukiman, pertanian, dan industri yang menyebabkan deforestasi dan penurunan produktivitas hutan. Peningkatan kebutuhan kayu tidak lagi dapat dipenuhi oleh hutan alam dan hutan tanaman. Hutan rakyat merupakan alternatif yang dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan dan memperbaiki kualitas lingkungan; sebagai sumber kayu; dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pesawaran memiliki potensi hutan rakyat, namun belum ada perencanaan pengelolaannya sehingga membutuhkan arahan dan strategi untuk pengembangannya. Berdasarkan alasan tersebut penelitian pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Pesawaran ini bertujuan untuk: 1) memperoleh jenis tanaman prioritas berdasarkan preferensi masyarakat; 2) mengidentifikasi tingkat kelayakan dari pengusahaan hutan rakyat; 3) mengidentifikasi kemampuan lahan dan ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan rakyat; 4) menyusun arahan dan strategi pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Pesawaran. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan dibatasi pada wilayah daratan Sumatera dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei langsung melalui wawancara, kuesioner, dan pengamatan lapangan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait. Analisis dalam penelitian terdiri dari: analisis preferensi masyarakat untuk mengetahui jenis tanaman prioritas yang diminati masyarakat untuk dikembangkan, analisis finansial untuk mengetahui kelayakan pengusahaan hutan rakyat, analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengetahui kemampuan lahan dan ketersediaan lahan, AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menentukan arahan pola pengembangan dan A’WOT (kombinasi AHP dan SWOT) untuk menentukan strategi pengembangan hutan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tanaman hutan rakyat yang berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan preferensi masyarakat adalah sengon, jabon dan medang. Analisis finansial yang dilakukan yaitu NPV, BCR dan IRR menunjukkan ketiga jenis tanaman tersebut layak untuk dikembangkan di Pesawaran. Lahan dengan kemampuan potensial untuk pengembangan hutan rakyat terdapat pada kelas kemampuan IV, VI dan VII yaitu seluas 79.185 ha (62% dari total luas wilayah) dengan wilayah potensial terbesar adalah Kecamatan Padang Cermin, Marga Punduh, dan Way Lima. Ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan rakyat berdasarkan penggunaan lahan eksisting dan RTRW Kabupaten Pesawaran adalah seluas 56.030 ha (44%). Lahan tersedia untuk hutan rakyat terluas berada di Kecamatan Padang Cermin, Tegineneng, dan Negeri Katon. Arahan lokasi pengembangan hutan rakyat dianalisis dari kelas kemampuan lahan dan ketersediaan lahan. Lahan yang mampu dan tersedia untuk pengembangan hutan rakyat adalah seluas 32.113 ha (25%). Lahan potensial ini berada di 7 kecamatan yaitu Padang Cermin, Kedondong, Punduh Pidada, Way Khilau, Marga Punduh, Way Lima, dan Gedong Tataan. Menggunakan metode AHP diperoleh pola pengembangan yang diinginkan oleh para pihak yaitu pola kemitraan yang dibangun atas kerjasama yang menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan swasta. Perlu dukungan para pihak untuk menerapkan pola kemitraan yang dapat mengembangkan hutan rakyat dengan baik. Strategi pengembangan hutan rakyat di Pesawaran adalah 1). Perluasan usaha hutan rakyat pada lahan potensial dengan kemampuan lahan IV hingga VII dan tersedia menurut penggunaan lahan dan RTRW; penyediaan bibit unggul terutama jenis prioritas sengon, jabon, dan medang; serta penambahan subsidi dan pendampingan penyuluh; 2). Memperkuat pembentukan dan pengembangan koperasi; 3). Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan bagi petani.
Keyword: community forest, development strategy, land availability, land capability

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: