Judul: Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Skema HKm dan HTR: Tinjauan Kapasitas dan Akses Masyarakat
Abstrak: Kebijakan perhutanan sosial ditetapkan sebagai kebijakan prioritas nasional pada tahun 2015 di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan tersebut menyediakan pemberian hak kelola legal kawasan hutan negara kepada masyarakat yang diatur dalam peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 khusus di wilayah kerja Perum Perhutani. Dalam konteks pengelolaan kawasan hutan negara oleh masyarakat, penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola kawasan hutan yang umumnya menegaskan tentang pengetahuan lokal, modal sosial, dan kearifan lokal yang didalami secara terpisah. Penelitian-penelitian tersebut belum ada yang menyatakan bahwa ketiga hal tersebut merupakan komponen yang menyusun kapasitas masyarakat sebagai satu kesatuan. Belum ada penelitian yang mendalami hubungan antara komponen kapasitas masyarakat dengan implementasi kebijakan perhutanan sosial. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan pada kesulitan dan hambatan yang dialami masyarakat pemegang izin untuk mencapai keberhasilan serta minimnya manfaat yang diperoleh dari kebijakan perhutanan sosial. Belum ada penelitian yang memfokuskan pada aspek akses masyarakat dan meneliti hubungan antara kapasitas dan akses masyarakat terutama pada skema HKm dan HTR. Demikian halnya belum banyak penelitian tentang kesenjangan implementasi kebijakan yang memfokuskan pada kelompok aktor yang ditetapkan dalam peraturan perhutanan sosial saat ini. Disertasi ini mengisi celah penelitian tersebut untuk menganalisis kapasitas masyarakat, akses masyarakat dan kesenjangan implementasi kebijakan untuk merumuskan pilihan-pilihan rekomendasi perbaikan dan pengembangan implementasi kebijakan perhutanan sosial ke depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivis-interpretivis sebagai pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi dokumentasi dan studi lapangan. Masyarakat yang didalami yaitu masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan grantee Yayasan Kehati, masyarakat HKm Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan masyarakat HTR Hajran di Kabupaten Batanghari Provinsi Lampung. Pengumpulan data menerapkan studi dokumentasi, wawancara mendalam informan kunci dan observasi partisipatif lapangan. Pengolahan, analisis data dan penyajian hasil penelitian menggunakan analisis isi secara kualitatif, analisis kesenjangan implementasi kebijakan dan analisis kualitatif. Penelitian kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tiga komponen kapasitas yaitu kapasitas teknis sebagai perwujudan dari pengetahuan lokal, kapasitas berjaringan sebagai perwujudan dari modal sosial dan kapasitas kultural sebagai perwujudan dari kearifan lokal. Pada masyarakat yang terlibat dalam 48 kegiatan grantee Yayasan Kehati, kapasitas teknis ditunjukkan oleh 86 barang dan jasa lingkungan yang ii dihasilkan dengan teknik kebun campur atau agroforesti. Kapasitas berjaringan ditunjukan oleh 63 bentuk berjaringan antar anggota masyarakat dan 8 bentuk berjaringan dengan pihak di luar komunitasnya. Kapasitas kultural ditunjukan oleh 36 narasi yang menggambarkan nilai-nilai kultural masyarakat. Di masyarakat HKm Beringin Jaya, kapasitas teknis ditunjukkan oleh hasil biji kopi dan tanaman lain dengan menerapkan teknik agroforestri atau kebun campur di areal izin. Kapasitas berjaringan ditunjukkan oleh 8 bentuk berjaringan antar anggota masyarakat dan 9 bentuk berjaringan dengan pihak di luar komunitasnya. Kapasitas kultural ditunjukkan oleh 7 nilai kultural terkait pengelolaan areal izin. Pada masyarakat HTR Hajran, ketiga komponen kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan areal izin belum terbentuk dan terbangun. Masyarakat HKm Beringin Jaya memiliki ketiga komponen kapasitas yang lebih tinggi dibanding masyarakat HTR Hajran yang menentukan keberlanjutan pemanfaatan atau pengelolaan areal izin dan diperolehnya manfaat-manfaat yang dituju masyarakat dari implementasi kebijakan perhutanan sosial. Penelitian akses masyarakat menunjukkan bahwa untuk sampai
Keyword: akses, kapasitas, kebijakan, masyarakat, perhutanan sosial

Judul: Dampak Ekonomi Kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Abstrak: Kebijakan sektor kehutanan menjadi penting dalam perspektif pembangunan nasional, karena perannya yang sangat besar dalam sektor-sektor pembangunan nasional baik forward dan backward linkages. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan saat ini, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor penting termasuk perhatian pada program perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini muncul dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (manfaat yang optimal) yang berkeadilan dan berkelanjutan (lestari). Program perhutanan sosial merupakan kebijakan nasional yang menjadi salah satu program utama Pemerintah dalam kebijakan sektor kehutanan secara khusus, dan pencapaian target SDGs secara umum. Sebagai salah satu program unggulan pemerintah di sektor kehutanan, perlu dilihat dampak kebijakan program perhutanan sosial khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk itu studi ini akan menjawab bagaimana dampak kebijakan program perhutanan sosial dalam menurunkan angka deforestasi, bagaimana pengaruh kebijakan program perhutanan sosial terhadap perekonomian masyarakat di sekitar hutan, serta bagaimana dampak kebijakan program perhutanan pada aspek sosial masyarakat, dan kelembagaan yang ada di masyarakat dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dampak lingkungan perhutanan sosial dapat dilihat dari luasan deforestasi yang semakin menurun. Tingkat deforestasi paling tinggi berada pada periode 1996 – 2000 dimana terjadi perubahan peraturan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Terbitnya peraturan tentang Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 juga berpengaruh pada penurunan luasan deforestasi periode 2016 – 2018. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita, dimana pendapatan per kapita per tahun pada wilayah penelitian sebesar Rp 3.609.603,-. Informasi mengenai kesejahteraan masyarakat perlu pula dilengkapi dengan informasi ketimpangan (Koefisien Gini), di lokasi penelitian koefisien gini yang diperoleh lebih dari 0,5 atau dalam kategori 'tinggi'. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di lokasi penelitian belum terdistribusi dengan baik. Jika dibandingkan, kesenjangan pendapatan pada kelompok responden yang mendapatkan program HKm lebih baik daripada kelompok responden yang tidak mendapatkan program HKm. Data koefisien gini menunjukkan bahwa program HKm cukup tepat sasaran. Program HKm diduga dapat memperbaiki tingkat ketimpangan pendapatan (Koefisien Gini) yaitu 0,483 (HKm) dibandingkan dengan 0,566 (non-HKm). Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan di wilayah penelitian dilakukan oleh Gapoktan dengan mempertimbangkan aturan internal yang sudah disepakati bersama atau disebut ‘awig-awig’. Awig-awig ini dinilai lebih efektif bagi masyarakat penerima skema HKm dibandingkan dengan aturan formal yang vi dikeluarkan oleh Kantor Desa atau KPH. Hal ini sangat mungkin terjadi karena penyusunan awig-awig yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, dimana hak dan kewajiban serta sanksi sudah disepakati bersama. Selain itu, analisis kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, serta kapasitas negara dalam pengelolaan hutan. Kapasitas negara pada kelima desa yang berada dalam areal penelitian tersebut sebagian besar lemah, kecuali pada Desa Lantan karena Kepala Desa Lantan adalah Sekretaris Gapoktan penerima HKm di desa tersebut. Pada sisi lain, modal sosial masyarakat cukup kuat di tiga desa yaitu Desa Aik Berik, Desa Setiling, dan Desa Lantan. Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil terkait pendapatan per kapita masyarakat sekitar hutan, ketimpangan pendapatan masyarakat melalui koefisien gini, perubahan tutupan lahan hutan akibat degradasi dan deforestasi, serta identifikasi kelembagaan sesuai modal sosial dan
Keyword: deforestasi, koefisien gini, perhutanan sosial, RIU

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: