Judul: Kajian pengelolaan ekosistem mangrove pada kawasan hutan lindung di desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Abstrak: Ekosistem mangrove di Desa Dabong telah ditetapkan menjadi hutan lindung mangrove karena memegang peranan penting untuk penyangga kehidupan pesisir dan laut. Akan tetapi hal ini tidak sepenuhnya dapat melindungi ekosistem mangrove dari degradasi karena sebagian kawasan mangrove telah dikonversi menjadi tambak oleh masyarakat. Hal ini terjadi akibat lemahnya pengelolaan hutan lindung mangrove. Kajian pengelolaan ekosistem mangrove terutama yang terkait dengan kelembagaan perlu dilakukan agar didapat alternatif solusi kebijakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif kebijakan dalam pengelolaan mangrove sehingga untuk itu perlu dikaji situasi dan kondisi mangrove, nilai ekonomi mangrove dan tambak serta akar penyebab permasalahan adanya tambak, pemukimana dan lahan garapan di kawasan hutan lindung mangrove.
Keyword: 

Judul: Model Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove Berkelanjutan Di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Abstrak: Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimatan Barat memiliki potensi hutan lindung mangrove yang mengalami tekanan terhadap fungsinya karena meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Hutan lindung mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam pesisir yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan yang terjadi akan mempengaruhi ekosistem lainnya sehingga perlu perencanaan pengelolaan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan jasa lingkungan. Pertambahan penduduk dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, terutama di wilayah pesisir, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan hutan lindung mangrove secara berlebihan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Tujuan umum penelitian ini adalah menyusun model perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove berkelanjutan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimatan Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan kajian terhadap: (i) implementasi peraturan perundangan terkait pengelolaan hutan lindung mangrove; (ii) nilai manfaat ekonomi hutan lindung mangrove; (iii) status keberlanjutan pengelolaan hutan lindung mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi peraturan perundangan dalam pengelolaan hutan lindung mangrove, persepsi dan pemahaman para pemangku kewenangan di Kabupaten Kubu Raya terhadap PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 38/2007 mempunyai tingkat persepsi yang sama, yaitu peraturan mudah dipahami, namun terdapat kekakuan dalam mengimplementasikannnya. Kondisi tersebut berdampak dan tercermin di lapangan. Pada pemanfaatan hutan lindung mangrove yang selama ini dilakukan masyarakat ataupun pengguna lainnya, masih banyak ditemukan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Nilai manfaat ekonomi hutan lindung mangrove yang paling tinggi adalah nilai manfaat keberadaan (77.75%), diikuti nilai manfaat tidak langsung (10.98%), nilai manfaat langsung (8.32%) dan nilai manfaat pilihan (2.95%). Status keberlanjutan pengelolaan hutan lindung mangrove di Kecamatan Batu Ampar adalah cukup berkelanjutan (54.59%) pada kriteria ekologi; dan kurang berkelanjutan pada kriteria ekonomi (34.06%) dan kriteria sosial (42.03%). Berdasarkan hasil analisis, strategi alternatif prioritas yang paling sesuai untuk perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove di Kecamatan Batu Ampar adalah pertama, penataan kawasan hutan lindung mangrove; kedua, pemanfaatan hutan lindung mangrove berbasis zonasi; ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove; keempat, peningkatan nilai manfaat hutan lindung mangrove; dan kelima, penyelesaian konflik hutan lindung mangrove. Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa sub-elemen pada kelima elemen, yaitu elemen tujuan; elemen perubahan yang dimungkinkan; elemen indikator; elemen kendala dan elemen lembaga yang terlibat, tidak ditemukan sub elemen yang berada dalam kuadran autonomous. Hal ini berarti bahwa kelima elemen dengan masing-masing 10 sub elemen yang disertakan tersebut merupakan elemen yang dekat dan saling terkait dalam program penataan kawasan hutan lindung mangrove. Untuk menjamin perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove yang berkelanjutan tersebut diperlukan model kelembagaan yang menggambarkan posisi dan peran para stakeholders. Dari 10 stakeholders yang terdapat dalam elemen kelembagaan tersebut terdapat stakeholders kunci, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Barat.
Keyword: hutan lindung, mangrove, model perencanaan, pengelolaan hutan, pembangunan berkelanjutan

Judul: Effects of Particle Shapes on Temperature Distribution under Static Ohmic Heating.
Abstrak: The ohmic heating is defined as a process wherein an alternating electrical current is passed through materials resulting in the heat generation inside the product. The excellence of ohmic heating in comparison with other thermal processing is its energy efficiency and ohmic heating could keeping nutritional as well quality attribute of food via blanching, sterilization, pasteurization, extraction, fermentation, and evaporation. Nevertheless, in ohmic heating process, the electrical conductivity of product is a key parameter. The worst case in the ohmic heating of multiphase product could be occurred when the solid phase has very lower or very high electrical conductivity than the liquid. This study aims to reveal the temperature distribution and the heating rate properties of solid and liquid phase as affected by particle shape and its orientation to the electric field. Experiments were conducted with salt solution 1% and carrot that blanched in salt solution 6%. Blanching process was conducted in order to increase the electrical conductivity of carrot close to the salt solution 1%. Ohmic heating was applied to the sample using static cell (4.90 cm diameter and 6.00 cm in length of sample area) at constant voltage gradient (40 V). Each experiment was conducted in triplicate. It was observed that the different particle shape and orientation provide the different heating rate properties. The slice particle had the fastest heating rate. Moreover the perpendicular orientation was heated faster than parallel orientation. The parallel cylindrical shape provides the slowest heating rate. This shape possibly induced the worst-case condition and could be used as sufficiency heat parameter. The heating pattern of each solid and liquid were simulated using COMSOL modeling software. The predicted temperature values were in good agreement with the experimental data with the maximum prediction error of 3 °C.
Keyword: particle orientation, particle shape, electrical conductivity, ohmic heating