Judul: Analisis Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Studi Kasus Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau).
Abstrak: Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Namun demikian peran sektor kehutanan yang demikian penting bagi pembangunan nasional ternyata selama dua dasawarsa terakhir masih meninggalkan berbagai masalah kehutanan terutama hilangnya manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan akibat operasional industri kehutanan, sehingga hutan sejak dulu selalu menjadi arena pertarungan antara negara dan masyarakat. Setelah sekian lama diabaikan dalam pembangunan kehutanan maka tumbuhnya kesadaran mengenai haknya terhadap hutan telah membangkitkan semangat masyarakat Desa Segamai dan Desa Serapung untuk berjuang merebut hutan tersisa di Semenanjung Kampar. Perjuangan ini merupakan manifestasi kontra hegemoni oleh masyarakat terhadap hegemoni negara atas sumber daya hutan yang dalam praktiknya memberikan penguasaan hutan yang begitu besar kepada industri kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengungkap lebih dalam memahami dinamika hegemoni negara atas hutan, munculnya kontra hegemoni masyarakat yang kehilangan aksesnya terhadap hutan untuk merebut kembali hutan yang tersisa dan relasi kekuasaan yang terbentuk dari perjalanan kontestasi hegemoni penguasaan hutan di Riau. . Kerangka pikir penelitian ini berlandaskan konsep utama Hegemoni dari Antonio Gramsci, Diskursus Hegemoni dari Laclau & Mouffe, Konsep Aparatus Negara dari Loius Althusser serta konsep Actor Centred Power dari Max Krott. Adapun konsep “Shifting Contestation into Cooperation” digunakan untuk memastikan adanya perubahan bentuk hubungan kontestasi antar aktor kepada hubungan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya hutan saat terdapat kompatibilitas unsur kepentingan dan pengaruh antar aktor. Penelitian ini bersifat kualitatif verifikatif. Tahapan yang ditempuh meliputi tahapan pengumpulan data, serta penyajian hasil dengan menggunakan data pustaka melalui metode kepustakaan (library research) dan penelitian ini juga bersifat grounded yaitu dengan pengamatan (observation) dan wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Segamai dan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Pengambilan data di mulai sejak Bulan November 2015 hingga April 2016. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti logika induktif untuk membangun struktur makna dari pengalaman. Hasil kajian menunjukan domain atas hutan merupakan wujud hegemonisasi yang dilakukan negara untuk menguasai hutan. Ideologi domeinverklaring menjadi ideologi dominan yang hegemonik sejak tahun 1870. Dinamika hegemoni penguasaan hutan oleh negara lebih dilindungai oleh baju koersif dan aliansi antara negara kolonial dengan penguasa lokal sehingga rakyat secara terpaksa mengakui dan tunduk pada kekuasaan negara. Ideologi domeinverklaring masa kolonialisme diperkenalkan dan dipertahankan oleh Intelektual Organik Penguasa kolonial untuk menguasai lahan dan hutan di Indonesia, sehingga pembentukan v hukum nasional diawal kemerdekaan dipengaruhi oleh Intelektual Organik Indonesia yang mewarisi ideologi domeinverklaring. Hegemoni atas hutan oleh negara menyebabkan hak-hak penduduk desa atas hutan dibatasi dan semakin terhapus hingga saat ini. Masyarakat Desa Segamai dan Desa Serapung harus melakukan gerakan sosial untuk merebut hutan tersisa di Semenanjung Kampar. Perjuangan mendapatkan hutan tersisa di Semenanjung Kampar membutuhkan kerja politik dan kesabaran yang luar biasa karena minimnya kepercayaan negara terhadap masyarakat dan harus dihadapkankan pada persaingan perebutan hutan tersisa oleh investasi Restorasi Ekosistem. Gerakan sosial merebut hutan tersisa di Desa Segamai dan Desa Serapung dalam konsep Gramscian merupakan manifestasi kontra atau perlawanan terhadap hegemoni negara atas penguasaan hutan yang lebih berpihak kepada industri kehutanan. Namun dengan memilih program perhutanan sosial, kemenangan masyarakat dengan diterbitkannya Hak Pengelolaan
Keyword: hegemoni, kontra hegemoni, negara, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat

Judul: Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Sarana Untuk Mendapatkan Kepastian Tenurial (Kasus di Areal Hutan Produksi Terbatas, KPHP Unit XVI Kab. Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi)
Abstrak: Lahan dan hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia, baik yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan memiliki keterikatan dan ketergantungan yang kuat terhadap fungsi dan keberadaan hutan. Berdasarkan identifikasi desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2009, tercatat bahwa dari 38.565 desa yang tercakup dalam perhitungan terdapat 9.103 desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (23,60%) sedangkan sisanya 29.462 desa (76,40%) berada diluar kawasan (Kemenhut, 2009). Dari data tersebut diatas dapat diperkirakan seberapa besar tingkat ketergantungan masyarakat terhadap produk dan jasa lingkungan yang dihasilkan hutan. Kebutuhan masyarakat akan lahan juga pada akhirnya membuat masyarakat mau tidak mau bergerak masuk kedalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Negara guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat dengan berbagai status dan pranata sosialnya melakukan klaim akan lahan hutan dan pada akhirnya berujung kepada konversi kawasan hutan untuk dijadikan areal pertanian/perkebunan. Konflik penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terus terjadi bahkan setelah era reformasi. Pada awal-awal reformasi masyarakat lebih berani untuk memberikan perlawanan dan menuntut kesetaraan hak dalam mengelola sumberdaya alam termasuk hutan. Keberanian masyarakat adat/lokal pada waktu itu tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dalam negeri Indonesia yang membuat semua orang merasa memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh hak yang sama dalam berbagai aspek tidak terlepas dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan. Akibatnya kondisi tutupan hutan semakin memburuk...dst
Keyword: lahan garapan, multi etnis, land market, deforestasi, HTR

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: