Judul: Model Implementasi Kebijakan Wisata Alam di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Provinsi Gorontalo
Abstrak: Pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata alam di kawasan konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) masih menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya integrasi pengelolaan ditinjau dari tiga aspek integrasi yaitu integrasi kebijakan, integrasi fungsional dan integrasi sistem (Kay and Alder 1999). Integrasi kebijakan pengelolaan taman nasional terkait pengembangan wisata alam dapat dilihat pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pada tingkat nasional terdapat relatif banyak produk kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan dan pengembangan wisata alam, namun antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya belum bersinergi serta lemah dalam implementasinya. Pada tingkat provinsi dan kabupaten terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, namun rencana ini belum diimplementasikan secara efektif karena masih rendahnya tingkat koordinasi antara pemerintah daerah dan Balai TNBNW. Lemahnya integrasi secara fungsional terlihat dari adanya permasalahan penataan ruang kawasan TNBNW seperti alih fungsi kawasan untuk tujuan kuasa pertambangan, sedangkan lemahnya integrasi secara sistem ditunjukkan dengan belum terintegrasinya rencana mikro pengembangan wisata alam dengan rencana pengelolaan kawasan dan rencana pembangunan daerah. Gejala di lapangan menunjukkan masih terdapat lembaga publik dan organisasi pelaksana kebijakan, pelaku wisata, masyarakat dan pihak terkait yang belum dapat menerjemahkan agenda kebijakan ke dalam implementasi program di lapangan. Situasi ini diduga disebabkan oleh kebijakan dan aturan perundang-undangan yang belum konsisten dan konsekuen terhadap kriteria konsep wisata alam yaitu 1) tujuan konservasi; 2) pendidikan/pembelajaran lingkungan; 3) partisipasi masyarakat; 4) manfaat ekonomi bagi masyarakat; 5) manfaat positif bagi kawasan. Ketidak sesuaian antara program wisata alam (policy statement), pelaksana kebijakan (policy delivery) dan implementasi program (policy outcomes) pada tingkat operasional menggambarkan implementasi kebijakan yang ada belum tepat mempertimbangkan integrasi sistem yang holistik. Hasil penelitian menunjukkan analisis isi terhadap 46 dokumen kebijakan berdasarkan parameter kriteria wisata alam. Fokus pengaturan meliputi: perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya wisata untuk tujuan konservasi dan perlindungan, pelibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan wisata alam, menjadikan potensi sumberdaya alam sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan lingkungan hidup, memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan keuntungan sosial, ekonomi dan budaya, serta wisata alam dapat memberikan azas manfaat bagi daya dukung pelestarian kawasan Hasil analisa multidimensional scaling (MDS) menunjukkan implementasi kebijakan wisata alam pada aspek program kebijakan yang meliputi dimensi lembaga perencanaan; jenis perencanaan wisata alam; penguasaan data dan informasi; jenis pengelolaan kawasan; pihak pemanfaat; izin usaha; memiliki nilai..dst
Keyword: kawasan konservasi, model kebijakan, wisata alam

Judul: Model Pengembangan Tata Kelola Pariwisata Di Taman Nasional Bunaken
Abstrak: Kegiatan pariwisata alam di Taman Nasional Bunaken (TNB) sudah ada sejak sebelum penunjukannya sebagai taman nasional pada tahun 1991 dan telah berkembang melalui kegiatan pariwisata alam. Banyak pemangku kepentingan terlibat dalam pengembangan pariwisata alam di TNB, baik pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pihak lainnya. Bahkan para pemangku kepentingan tersebut telah pernah melakukan kegiatan koordinasi dalam suatu lembaga Dewan Pengelolaan TNB (DPTNB) yang merupakan lembaga yang muncul dari para pemangku kepentingan untuk secara bersama mengelola wisata alam di TNB. Pada tahun 2011 pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata) mengembangkan suatu bentuk manajemen destinasi yang disebut Destination Management Organization Bunaken (DMOB). Mekanisme hubungan para pemangku kepentingan dan implementasi peraturan pemanfaatan wisata alam serta kinerja kedua lembaga yang ada perlu dilakukan suatu telaah lebih lanjut untuk bisa dikembangkan dalam tata kelola pariwisata di TNB. Sehubungan dengan itu diperlukan penelitian tentang tata kelola pariwisata yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lokasi studi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi dan menguraikan peranan serta kebutuhan para pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di TNB, 2) mengevaluasi proses implementasi peraturan pemanfaatan wisata alam dalam rangka pengembangan tata kelola pariwisata di TNB, 3) mengevaluasi kinerja lembaga pengelola wisata yang ada di TNB, dan 4) menyusun model pengembangan tata kelola pariwisata di TNB. Kajian peranan dan kebutuhan pemangku kepentingan mengidentifikasi 17 pemangku kepentingan yang terdiri dari kelompok pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, akademisi dan kelompok lainnya. Peranan para pemangku kepentingan terbanyak dalam pengembangan tata kelola pariwisata di TNB sebagai key players, diikuti subjects, lalu context setters, dan terakhir crowd. Banyaknya para pemangku kepentingan yang berperan sebagai key players menunjukkan para pemangku kepentingan banyak yang berperan aktif dalam tata kelola pariwisata di TNB. Peranan yang aktif ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas pokok, kewenangan, dan fungsi dari para pemangku kepentingan. Hubungan antara pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di TNB berupa hubungan koordinasi, kerjasama dan potensi konflik. Kebutuhan dalam pengembangan tata kelola pariwisata di TNB, yaitu: pemahaman pemangku kepentingan tentang TNB dan pengelolaannya serta ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pengembangan pariwisata di kawasan konservasi, koordinasi dan komunikasi di tingkat daerah untuk menyatukan persepsi tentang pengembangan tata kelola TNB, serta implementasi dan sinkronisasi (keterpaduan) kegiatan dan program pengembangan pariwisata di TNB dari para pemangku kepentingan. Peranan yang aktif dan kebutuhan para pemangku kepentingan dapat dipenuhi melalui koordinasi yang lebih intensif dalam menunjang pengelolaan TNB. Peraturan perundangan pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi yang dikaji dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan sebagai pengatur dan pengendali perilaku para pemangku kepentingan secara hierarki. Peraturan pemanfaatan pariwisata alam juga telah memenuhi kecukupan isi yang dicirikan oleh adanya kejelasan tujuan, objek hukum, sanksi serta pemberian kewenangan yang jelas bagi pelaksana. Namun dalam implementasinya peraturan pemanfaatan pariwisata alam belum mendapat respon positif dari pelaksana peraturan maupun kelompok sasaran peraturan. Tingkat pemahaman dan pelaksanaan dari peraturan perudangan pemanfaatan pariwisata alam yang masih kurang menjadi hal yang mendasari kurangnya respon positif dari pelaksana peraturan maupun kelompok sasaran peraturan. Situasi ini jika dibiarkan berlangsung terus menerus maka fungsi peraturan perundangan pemanfaatan pariwisata alam sebagai pengatur dan pengendali perilaku para pemangku kepentingan di TNB tidak akan terwujud. DPTNB yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan keinginan dari
Keyword: tata kelola pariwisata, pemangku kepentingan, TN Bunaken

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: