Judul: Pengaruh Jumlah Inti Blister Terhadap Ketebalan  Lapisan Mutiara dan Perhunbuhan Tiram Mutiara Pteria  penguin (Bivalvia : Pteridae)
Abstrak: Percobaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah inti mutiara blister terhadap ketebalan lapisan mutiara dan pertumbuhan tiram mutiara Pteria penguin, dilakukan di Balai Budidaya Laut Lampung selama lima bulan (Maret-Juli 2001). Percobaan ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah empat jumlah inti blister yang berbeda yaitu : 6, 8, 10 dan 12 butir. Percobaan ini menggunakan tiram mutiara Pteria penguin dengan panjang cangkang rata-rata 12 cm, tinggi cangkang 18 cm dan bobot individu 390 g. Pengamatan tiram mutiara Pteria penguin dilakukan setiap 15 hari sekali.
Keyword: 

Judul: IPB (Bogor Agricultural University)
Abstrak: Mutiara yang berkualitas sangat bergantung pada kantung mutiara yang terbentuk. Untuk mendapatkan kantung mutiara yang baik maka harus melakukan kajian tentang pemilihan saibo, posisi peletakan inti yang tepat, umur yang tepat untuk dijadikan saibo, jenis kelamin, dan tempat pemeliharaan selama perkembangan kantung mutiara. Penelitian ini terdiri atas beberapa tahap yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan saibo yang berasal dari tiram jenis lain pada proses pembentukan kantung mutiara tiram Pinctada maxima, pengaruh posisi peletakan saibo dan inti yang berbeda pada proses pembentukan kantung mutiara tiram Pinctada maxima, pengaruh penggunaan saibo yang berasal dari tiram dengan umur yang berbeda pada proses pembentukan kantung mutiara tiram Pinctada maxima, pengaruh perbedaan jenis kelamin pada pembentukan kantung mutiara tiram Pinctada maxima, pengaruh kedalaman pada pembentukan kantung mutiara tiram Pinctada maxima. Parameter yang diukur dan diamati meliputi jumlah kumulatif tiram yang mengalami kematian dan penolakan inti, persentasi tiram yang berhasil membentuk kantung mutiara, kecepatan dan persentasi penutupan inti mutiara, konsumsi oksigen, kadar glukosa, kadar kalsium dan fosfor hemolimf, perkembangan histologis struktur kantung mutiara, data pendukung meliputi suhu, salinitas, dan pH air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implantasi pada tiram Pinctada maxima dapat menggunakan saibo dari tiram jenis lain, pembentukan kantung mutiara pada penggunaan saibo tiram Pinctada margaritifera lebih baik bila dibandingkan dengan saibo tiram Pteria penguin dan saibo tiram Atrina vexillum. Pembentukan kantung mutiara dapat dilakukan pada bagian usus, anus, dan ventral gonad. Pembentukan kantung mutiara pada posisi implantasi inti di ventral gonad lebih baik bila dibandingkan dengan implantasi di bagian usus dan anus. Pembentukan kantung mutiara dengan menggunakan saibo dari tiram yang telah berumur 28 bulan lebih baik bila dibandingkan dengan saibo dari tiram yang berumur 14 dan 21 bulan. Pembentukan kantung mutiara pada tiram berjenis kelamin betina lebih baik bila dibandingkan dengan jenis kelamin jantan. Pembentukan kantung mutiara pada kedalaman 3 dan 6 meter lebih baik bila dibandingkan dengan kedalaman 9 dan 12 meter.
Keyword: Implantasi, Kantung Mutiara, Pinctada maxima, Saibo.

Judul: Paradoks Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Konstruksi Dan Transformasi Sosial Komunitas Adat Ammatoa Kajang
Abstrak: Penetapan Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka babak baru tradisi berdesa Perbedaan menonjol dalam Undang – Undang Desa terletak pada asasnya, Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah berasaskan desentralisasi-residual berkedudukan sebagai pemerintahan di bawah sistem pemerintahan kabupaten/kota. Sementara, Undang – Undang Desa berkedudukan berasaskan rekognisi-subsidiaritas sebagai pemerintahan masyarakat. Undang – Undang Otoda menempatkan desa di bawah kontrol dan kewenangan pengaturan pemerintahan kota sedangkan Undang – Undang Desa baru ini memberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur kelembagaan dan masyarakatnya sendiri. Undang – Undang ini pula memberikan hak politik kepada masyarakat mengatur dirinya berdasarkan asal – usulnya disebut rekognisi dan desa memiliki kewenangan lebih luas menyelenggarakan pemerintah disebut subsidiaritas Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis konstruksi sosial pemerintah dan Komunitas adat dalam pengimplementasian asas rekognisi dan subsidiaritas Undang – Undang Desa terhadap komunitas Ammatoa Kajang dalam pembangunan, (2) Mengidentifikasi posisi Komunitas Adat Ammatoa Kajang dalam praktik – praktik pembangunan, (3) Menerangkan pola transformasi sosial yang berlangsung dari tahun 2004 – 2017 dalam komunitas Ammatoa Kajang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yang digunakan yakni studi kasus, etnografi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan Fokus Group Discussion (FGD). Sementara, data sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu, profil desa, dan Badan Pusat Statistik. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snowball yang memahami implementasi Undang – Undang Desa dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Dari kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 26 informan yang terdiri dari 14 orang anggota komunitas Adat Ammatoa Kajang, Pihak pemerintah terdiri dari 9 orang, dan Lembaga Swadaya Pemerintah terdiri dari 3 orang. Penelitian ini dimulai dari pada bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2019 yang berlokasi di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menemukan implementasi Undang – Undang Desa di Desa Tanah Towa menunjukkan konstruksi sosial rekognisi yang paradoks antara pihak pemerintah dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Paradoks konstruksi sosial rekognisi ketika yakni (1) aspek budaya, negara tidak menjadikan pasang (pesan, wasiat, risalah, dan amanah) sebagai sistem pengetahuan dan praktik kebudayaan dalam kelembagaan pendidikan formal, (2) aspek politik negara masih mempertahankan warisan orde baru sebagai sistem tatanan lama tetap dipertahankan sebagai sistem pemerintahan integral antara pemerintahan formal (desa administratif) dan pemerintahan adat menyatu dalam satu bentuk pemerintahan yakni pemerintahan formal desa. Di dalam Undang – Undang Desa sendiri sebagai tatanan tradisi baru berdesa menempatkan kelembagaan adat di bawah sistem pemerintahan formal, (3) pada aspek ekonomi komunitas adat Ammatoa Kajang masih ditempatkan sebagai objek pembangunan dan pengembangan ekonomi dan bertentangan dengan ajaran pasang, (4) aspek hukum, komunitas adat Ammatoa Kajang masih memiliki sistem hukum yang masih hidup, (5) rekognisi diberikan melalui penguatan kohesivitas dan soliditas masyarakat melalui program – program gotong royong. Paradoks Konstruksi Sosial Keberadaan elite kognitif di dalam masyarakat menyebabkan gap atau kesenjangan kepentingan dalam proses pengaturan kemasyarakatan. Gap kepentigan dan realitas konstruksi sosial terhadap Undang – Undang Desa secara ekspresif tidak nampak ke atas permukaan. Diskursus Undang – Undang Desa khususnya asas rekognisi – subsidiaritas terkait perubahan status desa adat dan penyusunan regulasi dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun
Keyword: Undang – Undang Desa, Konstruksi Sosial, Posisi sosial, Transformasi sosial