Judul: Pembuatan Glukosamin Hidroklorida (GlcN HCl) dari Kitin Karapas Udang dengan Metode Autoklaf
Abstrak: Glucosamine is one of the amino sugar compound that found in cartilage and has a very important role for the health and joint flexibility. Glucosamine is a kind of supplements that are marketed extensively in the form of chloride or sulfate. Glucosamine produces sinovyal fluid and prevents bone destruction. Production of glucosamine hydrochloride from chitin was carried out through a simple hydrolysis and depolymerization. Glucosamine was extracted at pressure 0.5 atm with the HCl concentration 10%, 15%, 20% and 25%. The best of Glucosamine was treated using 0.5 atm pressure and HCl 15% for 120 minutes. The Glucosamine from this treatment showed the greatest solubility test result 60%, yield 77.4%, LOD 1 % and the melting point is 190-195°C. FTIR results also showed that glucosamine has -OH, N-H and C-N.
Keyword: pressure, hydrolysis, HCl, glucosamine, chitin

Judul: Recovery glukosamin hidroklorida dari cangkang udang melalui hidrolisis kimiawi sebagai bahan sediaan suplemen osteoartritis
Abstrak: Glukosamin hidroklorida (GlcN HCl) merupakan monomer dari kitin dan telah banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan terutama sebagai suplemen penyakit osteoarthritis. Senyawa ini dapat dihidrolisis dari limbah kulit udang karena kandungan kitinnya cukup tinggi. Beberapa penelitian hidrolisis glukosamin hidroklorida yang telah dilakukan memiliki tingkat permasalahan yang berbeda, diantaranya adalah rendemen yang dihasilkan sangat rendah, proses hidrolisis sulit dan memiliki risiko kegagalan yang relatif tinggi, serta biaya produksi yang cukup tinggi. Tuntutan kebutuhan akan kondisi optimal proses masih sangat diperlukan. Selain itu, produksi glukosamin di Indonesia masih belum ada dan banyak diimpor dari negara lain dengan harga yang tinggi. Penelitian ini bertujuan mengekstraksi glukosamin hidroklorida dari kulit udang melalui hidrolisis kimiawi dan menganalisis tingkat konsentrasinya untuk sediaan suplemen penyakit osteoarthritis.
Keyword: 

Judul: Alternatif kebijakan peningkatan pendidikan guru sekolah dasar di Kota dan Kabupaten Bogor
Abstrak: Pendidikan guru SD di era otonomi sedang mengalami perubahan yang besar, karena munculnya UU Guru dan Dosen yang menghendaki seluruh guru memiliki pendidikan minimal S1. Perubahan yang sangat besar ini ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan berbeda-beda, sesuai dengan kondisi daerah tersebut yang juga berbeda. Kota dan Kabupaten Bogor menanggapi munculnya UU Guru dan Dosen yang mengharuskan pendidikan minimal guru adalah S1 dengan berbeda pula, hal ini disebabkan oleh keadaan wilayah, ekonomi dan sosial, serta politik yang berbeda. Kota Bogor memiliki 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan. Pemerintah Kota Bogor sudah sejak tahun 1996 memperhatikan pendidikan guru SD, dengan memberi bea siswa meskipun tidak besar jumlahnya. Namun demikian banyak juga guru-guru yang membiayai pendidikan mereka secara swadana. Keadaan APBD dan besarnya jumlah guru yang belum S1 (2.810 orang) tidak memungkinkan pemerintah Kota Bogor untuk memberi bea siswa untuk seluruh guru yang ada. Alasan lain adalah prioritas pembangunan pendidikan di Kota Bogor belum mengutamakan peningkatan pendidikan guru SD, namun masih terfokus pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) dan pelaksanaan sekolah dasar gratis. Kabupaten Bogor memiliki kondisi wilayah yang sangat berbeda dengan Kota Bogor, selain wilayahnya 28 kali lebih besar dari Kota Bogor, terdapat 40 Kecamatan dan 426 Desa/Kelurahan, Kabupaten Bogor memiliki PAD yang terbesar di Jawa Barat. Jumlah guru yang belum S1 di Kabupaten Bogor juga sangat banyak (9.488 orang) atau setara dengan 82,58 persen. Sejak dari sebelum otonomi daerah, sampai tahun 2006 Kabupaten Bogor hampir tidak pernah memberikan bea siswa kepada guru yang ada diwilayahnya untuk meningkatkan pendidikannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Bantuan dalam jumlah cukup banyak (1.060 orang guru) diberikan pada tahun 2007, untuk meningkatkan pendidikannya menjadi S1, meskipun guru yang meningkatkan pendidikannya secara mandiri cukup banyak. Prioritas pembangunan pendidikan Kabupaten Bogor selain mengentaskan Wajar Dikdas, adalah perbaikan sarana dan infrastruktur sekolah yang banyak mengalami kerusakan parah dan meningkatkan nilai IPM.
Keyword: