Judul: Efektifitas Komunikasi Pt Xyz Dan Representasi Sosial Nelayan Dalam Pemberlakuan Zona Terlarang Di Sekitar Anjungan Migas
Abstrak: Pada kegiatan produksi minyak dan gas bumi di perairan, diberlakukan area zona terlarang radius 500 m dari anjungan migas, yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan semua kegiatan yang dilakukan di laut. Sosialisasi tentang pemberlakuan zona terlarang telah dilakukan, namun nelayan masih melakukan penangkapan ikan di area zona terlarang di sekitar anjungan migas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model komunikasi PT XYZ pada sosialisasi pemberlakuan zona terlarang di sekitar anjungan migas dan komponen-komponen komunikasi yang mempengaruhi efektifitas komunikasi, menganalisis efektifitas komunikasi, menganalisis representasi sosial tentang larangan mendekati anjungan operasi migas, menganalisis hubungan karakteristik nelayan, intensitas komunikasi dan representasi sosial nelayan, serta menganalisis hubungan representasi sosial nelayan dan efektifitas komunikasi. Penelitian dilakukan pada salah satu desa pesisir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pengumpulan data dengan metode survai menggunakan kuesioner sebanyak 100 responden. Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling. Korelasi antara karakteristik nelayan, intensitas komunikasi dan representasi sosial dan korelasi antara karakteristik nelayan, representasi sosial nelayan dan efektifitas komunikasi dianalisis menggunakan uji korelasi Rank Spearman dan Chi square. Pengolahan data menggunakan SPSS 22 for Windows. Sementara model komunikasi, aktor yang berkomunikasi, pesan yang dikomunikasikan, dan saluran komunikasi dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi adalah model komunikasi linier dan interaksional. Terdapat perbedaan tingkat pendidikan, kelas sosial, dan bahasa pada fasilitator sosialisasi tatap muka dengan komunitas nelayan yang menjadi penghalang dalam proses komunikasi. Penggunaan bahasa setempat belum sepenuhnya digunakan dalam materi sosialisasi. Kelengkapan materi pesan belum lengkap, serta belum ada pendekatan emosional dan rasa takut pada isi pesan. Penggunaan media radio sudah tidak efektif karena sebagian besar nelayan sudah tidak memiliki radio. Komunikasi belum efektif (belum dapat merubah tindakan nelayan agar patuh terhadap larangan menangkap ikan di area zona terlarang). Terdapat 4 tipologi representasi sosial tentang larangan mendekati anjungan operasi migas. Tipe dominan representasi sosial adalah Tipe II yang beranggapan bahwa larangan mendekati anjungan operasi migas adalah untuk melindungi nelayan. Pengalaman sebagai nelayan berhubungan nyata dengan representasi sosial Tipe 4 (norma yang harus dipatuhi). Representasi sosial Tipe I (ancaman bagi jiwa) dan Tipe IV (norma yang harus dipatuhi) berhubungan nyata dengan kepatuhan nelayan pada larangan mendekati anjungan operasi migas.
Keyword: sosialisasi, zona terlarang, komunikasi, representasi sosial, kepatuhan nelayan

Judul: Komunikasi Lingkungan dalam Program Konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu
Abstrak: Penelitian dalam kajian komunikasi lingkungan ini melihat hubungan antara manusia dan lingkungan atau yang dikenal dengan konsep ekologi manusia.Program konservasi laut merupakan salah satu upaya menjaga pelestarian alam, penelitian ini mengkaji mengenai konservasi laut yang diterapkan di Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS), berdasarkan UU No 5 tahun 1990. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitianstudi kasus, dan paradigma postpositivist, didasari teori komunikasi lingkungan dan advokasi lingkungan dari Robert Cox, komunikasi advokasi dari Quarry dan Ramirez, dialog dari Buber dan Karlsson. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses komunikasi mengenai kebijakan konservasi di tingkat pemangku kepentingan dalam program konservasi di TNKpS; (2) menganalisis proses komunikasiantar nelayan pada forum komunikasi informal nelayan; dan (3) mengevaluasi strategi komunikasi advokasi lingkungan sebagai artikulasi kepentingan nelayan dalam mencegah terjadinya marjinalisasi nelayan. Studi menunjukkan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan pada level pemerintah dilakukan rapat pimpinansetiap hari senin dan juga rapat koordinasi. Komunikasi antar instansi pemerintah menunjukkan masih ada disharmoni, masih adanya perbedaan kebijakan, perbedaan ukuran batas wilayah, masalah otoritas kewenangan dan masalah perijinan antara Balai TNKpS dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pada level pemerintah dan nelayan masih ada disharmoni dalam masalah zonasi dan pelarangan Alat Penangkapan Ikan (API). Antara nelayan dan bisnis wisata terjadi sinergi dalam kegiatan wisata bahari. Cara mengomunikasikan pesan konservasi dari Balai TNKpS kepada nelayan tidak selalu melalui penyuluhan yang formal, akan tetapi memanfaatkan forum nelayan, suatu forum informal tempat nelayan berbagi informasi sambil kongkow-kongkow di dermaga, sering disebut tempat kongkow khas orang Pulo. Saluran komunikasinya baik saluran interpersonal, kelompok maupun bermedia. Meskipun demikian aksi nelayan masih juga terjadi, terakhir di tahun 2017 mereka melakukan aksi protes ke Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 71/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan (API), di mana salah satunya adalah pelarangan penggunaan jaring muroami. Walaupun pendekatan kepada nelayan sudah dilakukan dengan saluran interpersonal maupun kelompok, komunikasi dibangun dua arah, akan tetapi peraturan yang diberlakukan tetap dianggap top-down. Penelitian juga melihat bagaimana komunikasi terjadi antar pemangku kepentingan. Pemanfaatan forum informal nelayan sebagai sarana sosialisasi oleh Balai TNKpS bermaksud mengurangi jarak antara keduanya, dan komunikasi yang terbangun lebih bersifat dua arah, Tempat kongkow merupakan forum yang autentik, karena dibentuk oleh nelayan sendiri tanpa campur tangan pemerintah dan aktor-aktornya juga tidak terkooptasi, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi emansipatoris antar nelayan. Komunikasi emansipatoris hanya terjadi di antara nelayan yang selevel, akan tetapi jika ada keterlibatan nelayan yang kelasnya lebih tinggi bisa terjadi dominasi pula. Dialog yang terjadi adalah dialog asli (genuine), apabila komunikasinya terjadi antar nelayan pada level yang sama. Dalam dialog asli tidak ada kalah menang, karena semua menang. Salah satu kendala dalam dialog adalah „kecenderungan untuk mengevaluasi‟ kadang dilakukan oleh nelayan yang lebih tinggi pendidikannya sehingga lebih kritis. Apabila dikaitkan dengan pendekatan konservasi, pendekatan yang dilakukan oleh Balai TNKpS saat ini cenderung ke arah konservasionis, begitu pula yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rare sebagai mitra Balai TNKpS. Pendekatan developmentalis dilakukan sebelum reformasi, pendekatan eko populis di TNKpS tidak terlalu menonjol. Studi juga menunjukkan bahwa fungsi advokasi tidak dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat
Keyword: dialog, komunikasi advokasi, komunikasi lingkungan, konservasi, pemangku kepentingan, strategi komunikasi advokasi lingkungan

Judul: Hydrothermal Synthesis of Biphasic Calcium Posphate
Abstrak: Biphasio calsium phosphate (BCP), which was a mixture of hydroxypatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP), was synthesized by hydrothermal method followed by sintering process. Hydroxyapatite was produced by using natural calcium source CaO from hen's eggshell and (NH4)2HPO4 as phosphate souce, other hydroxyapatite sample was produce by using synthetic calcium source Ca(OH) and H3PO4 as phosphate source.
Keyword: