Judul: Dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya desentralisasi fiskal yang diimplementasikan pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi fiskal menyebabkan penerimaan daerah meningkat menjadi 642 miliar rupiah dari sebelumnya sebesar 272 miliar atau naik sebesar 135.95 persen. Peningkatan penerimaan tersebut diikuti dengan diberikannya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan sumber penerimaan sesuai kebutuhan daerah. Peningkatan penerimaan diikuti keleluasaan dalam penggunaannya oleh daerah sangat mempengaruhi PDRB dan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.
Keyword: 

Judul: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
Abstrak: Salah satu isu penting dalam rangka otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, yang naerupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan sebagai konsekuensi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Kewenangan dan kelelwsaan daerah disertai dengan pengelolaan fiskal oleh pemerintah daerah kabupaten kota merupakan hal menarik untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk : (1) mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiscal dari aspek kinerja fiskal, kinerja perekonornian, dan tingkat kemiskinan, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal, kineija perekonomiin dan tingkat kerniskinan, dan (3) menganalisis dampak desentralisasi fiskal dan perubahan kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja fiskai, kineja perekonornian dan tingkat kemiskinan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 pada tahun 2001 di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal menyebabkan meningkatnya kineja fiskal daerah dan kinerja perekonomian daerah, serta menurunnya tingkat kemiskinan daerah. Derajat desentralisasi fiskal atau ukuran kemandirian daerah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal setelah desentralisasi fiskal cenderung menurun, sedangkan kineja perekonomian yang menunjukkan peningkatan adalah PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Kebiiakan desentralisasi fiskal di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal sangat berpengaruh temadap kinerja fiskal daerah. PDRB dan total pengeluaran pemerintah daerah tahun lalu rnerupakan faktor yang mempengaruh penerimaan daerah. Dana Alokasi Umum dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, kesenjangan fiskal daerah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Kinerja pengeluaran daerah di berbagai sektor dipengaruhi oleh total penerimaan daerah. Dana pengeluaran daerah per sektor pembangunan dipengaruhi oleh total penerirnaan daerah. Kineja perekonomian daerah dipengaruhi oleh PDRB, sedangkan PDRB per. Sector dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan daerah dan investasi daerah. Pertumbuhan perekonomian daerah berpengaruh terhadap menurunnya kesenjangan distribusi pendapatan dan indeks kemiskinan absolut. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oteh investasi daerah, sedangkan investasi dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga dan pajak daerah. Kebijakan peningkatan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil, realokasi pengeluaran rutin ke pengeluaran pembangunan, dan pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur rnenunjukkan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja fiskal dan kinerja perekonornian daerah, serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
Keyword: 

Judul: Validation method for determination of apigenin in extract celery with high performance liquid chromatography
Abstrak: Apigenin is an active substance derived from celery (Apium graveolens) and widely used for the treatment of gout. Determination method of apigenin which have been validated was introduced by Frankee et al. J Food Compos Anal 17: 1-35 (2005). Apigenin analysis was done by high performance liquid chromatography (HPLC). To make sure that HPLC analysis method can be used for the intended purpose then the method was validated. Parameters determined on method validation were linearity, limit of detection, limit of quantification, precision, and accuracy. All parameters were in accordance with the acceptance criteria of Association of Official Analytical Chemist. The linearity in the concentration of 3,8; 5,7; and 7,6 mg/l had correlation coefficent of 0,9900–0,9998. limit of detection in this method was 2,7222 mg/l and limit of quantification was 8,2500 mg/l. Interday precision in five restating showed good precision with relative standard deviation of 3,85%. Accuracy was determined by standard addition method with recovery percentage of 95,00–118,77%. Average concentration of apigenin is 0,0052% (w/w).
Keyword: