Judul: Kajian Peran Stakeholders Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu Studi Kasus DAS Krueng Aceh.
Abstrak: Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) semakin meningkat, disamping karena faktor perubahan tutupan lahan, faktor pengelolaan DAS juga menjadi pemicu. Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2012 dan Perda (Qanun) No. 7 tahun 2018 merupakan landasan pengelolaan DAS di Aceh. DAS Krueng Aceh merupakan DAS prioritas yang kondisinya kritis, pengelolaan DAS Krueng Aceh memerlukan penanganan terpadu oleh Stakeholders terkait. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis PP, Qanun, Stakeholders pengelola DAS Krueng Aceh dan implementasi kebijakan berdasarkan perubahan kondisi biofisik DAS. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kondisi biofisik DAS melalui analisis perubahan tutupan lahan dan perubahan kondisi hidrologis DAS, analisis Stakeholders untuk mengetahui institusi, lembaga atau individu dan perannya dalam pengelolaan DAS, serta analisis implementasi kebijakan berdasarkan tupoksi dan regulasi. Berdasarkan hasil analisis kondisi biofisik DAS, tutupan lahan DAS Krueng Aceh dalam 10 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2020 baik perubahan positif yakni penambahan luasan tutupan hutan maupun perubahan negatif yakni pengurangan luas tutupan hutan. Perubahan ini berdampak pada kondisi hidrologi DAS dimana terjadi perubahan debit sungai maksimum pada tahun 2020 sebesar 15.78 m³/detik dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.09 m³/detik. Dari pendalaman isi PP dan Qanun diketahui hal pokok kegiatan pengelolaan DAS yakni ; peningkatan daya dukung DAS, pengelolaan sumber daya air, dan penataan ruang. Kedua peraturan perundangan ini menekankan bahwa pengelolaan DAS diselenggarakan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS. Terdapat 20 Stakeholders yang terlibat pengelolaan DAS Krueng Aceh, Stakeholders pemerintah memiliki kepentingan yang tinggi dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Hasil analisis implementasi kebijakan seluruh stakeholders yang terlibat menyatakan lemahnya koordinansi adalah salah satu faktor tidak terlaksananya kegiatan secara terpadu. Bila dilihat dari kondisi biofisik DAS tahun 2020 dan kaitannya dengan peraturan perundangan, hasil analisis Stakeholders, serta hasil analisis implementasi kebijakan, kegiatan pengelolaan DAS secara terpadu belum berjalan sesuai isi kebijakan. Untuk mewujudkan hal tersebut perintah PP dan Qanun harus dilaksanakan secara tegas. Tim Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu (TKPDAS-T) yang sudah dibentuk harus sesegera mungkin difungsikan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan DAS terpadu., Watersheds damage is increasing, in addition to factors in land cover changes, watershed management factors are also a trigger. Government Regulation (PP) No.37 of 2012 and Perda (Qanun) No. 7 of 2018 are the foundations of watershed management in Aceh. Krueng Aceh Watershed is a priority watershed whose condition is critical, the management of Krueng Aceh watershed requires integrated handling by relevant stakeholders. This study aims to analyze PP, Qanun, Stakeholders managing Krueng Aceh watershed and policy implementation based on changes in watershed biophysical conditions. The analysis used in this study is the analysis of the biophysical condition of the watershed through the analysis of changes in land cover and changes in the hydrological condition of the Stakeholders analysis watershed to find out the institution, institution or individual and how it plays its role in the management of watersheds, as well as the analysis of policy implementation based on the main tasks and functions and regulations that underlie watershed management activities. Based on the results of the analysis of watershed biophysical conditions, the land cover of Krueng Aceh watershed in the last ten
Keyword: biophysical watershed, implementation, Krueng Aceh, stakeholders

Judul: Kajian Kelembagaan untuk Mendukung Pengelolaan DAS yang Berkelanjutan di Sub DAS Cirasea, Citarum Hulu.
Abstrak: Konsep desentralisasi yang mulai berlaku pasca reformasi justru menciptakan pengelolaan DAS yang cenderung parsial. Padahal pengelolaan DAS harus berprinsip “one watershed, one management.” Permasalahan DAS Citarumpun telah terjadi di Sub DAS Cirasea sebagai daerah hulu karena memiliki indeks erosi yang sangat buruk akibat aktivitas pertanian. Permasalahan Citarum tak kunjung selesai meskipun pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk pembangunan fisik. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar stakeholder dibutuhkan setelah dilakukan pembangunan fisik. Kawasan yang memiliki status hutan lindung dan atau hutan konservasi, topografi curam, area lahan kritis luas, dan elevasi diatas 1000 m umumnya memiliki banyak aktor yang terlibat dalam pengelolaan Sub DAS, baik yang berasal dari program pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Motivasi ekonomi dipengaruhi oleh adanya fungsi dari sungai, artinya partisipasi masyarakat akan tinggi jika sungai memiliki fungsi yang positif bagi masyarakat. Analisis Stakeholder membagi peran lembaga menjadi empat bagian, yaitu peran Subject, Players, Crowd, dan Context setters. Identifikasi keterhubungan lembaga di tingkat pusat dan lokal dapat menjadi bahan rekomendasi dalam strategi penguatan kelembagaan Sub DAS Cirasea. Faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh Kelembagaan Sub DAS Cirasea berdasarkan hasil analisis SWOT menghasilkan prioritas rekomendasi, yaitu sebaiknya kelompok Players berkoordinasi dan memperkuat kapasitas kinerja kelompok Subject agar dapat mengendalikan perilaku kelompok Crowd, perlu adanya kepastian koordinasi antarprogram maupun antarsektor secara riil di lapangan, dan kepastian pascapanen untuk meningkatkan motivasi petani dalam menanam kopi.
Keyword: Analisis kelembagaan, Indeks erosi, Pengelolaan berkelanjutan, Stakeholder, Sub DAS Cirasea

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: