Judul: Analisis Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Buleleng dengan Metode CHAID
Abstrak: Pengintegrasian Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam agenda pembangunan daerah dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan nasional. Dalam upaya mencapai ketepatan sasaran pembangunan desa, Kementerian Desa membentuk “Indeks Desa Membangun (IDM)”. Provinsi Bali memiliki rata – rata nilai IDM tertinggi pada tahun 2021. Dari Sembilan kabupaten di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng memiliki nilai IDM terendah, yaitu 0,7361. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peubah- peubah yang memengaruhi IDM di Kabupaten Buleleng menggunakan metode Chi- squared Automatic Interaction Detection (CHAID). Terdapat ketidakseimbangan data dari tiga kategori peubah respon. Metode yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE). Pada penelitian dibentuk model CHAID tanpa SMOTE, dengan SMOTE, penggabungan kategori peubah respon, dan penggabungan kategori peubah respon dengan SMOTE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model CHAID dengan SMOTE baik dalam mengklasifikasikan status IDM di Kabupaten Buleleng. Akurasi yang diperoleh sebesar 57,3%. Peubah-peubah yang berpengaruh terhadap status IDM di Kabupaten Buleleng adalah kepadatan penduduk, jarak ke ibukota kabupaten, dan banyaknya keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)., The integration of the SDGs into the regional development agenda is being carried out as an effort to accelerate national development. To achieve the accuracy of village development targets, the Ministry of Villages established the village development index. The province of Bali has the highest average IDM score in 2021. Of the nine districts in Bali Province, Buleleng Regency has the lowest IDM value, which is 0,7361. Therefore, the purpose of this study is to identify the variables that affect IDM in Buleleng Regency using Chi-squared Automatic Interaction Detection (CHAID) method. There is an imbalance of data from three categories of response variables. The method that is used to handle that is Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE). The analysis in this study developed the CHAID model without SMOTE, with SMOTE, merging response variables categories without and with SMOTE. The results of this study indicate that the CHAID model with SMOTE without merging response variables categories performs better in classifying the status of the village development index in Buleleng Regency. The obtained accuracy is 57,3%. The variables that influenced the IDM status in Buleleng Regency are population density, distance to the regency capital, and number of recipients of direct cash assistance.
Keyword: CHAID, development, SMOTE, village development index

Judul: Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang – Banten).
Abstrak: Disparitas pembangunan di Indonesia telah menjadi isu lama yang terus berkembang dan belum menemui titik penyelesaian yang komprehensif pada tatanan implementasi kebijakan. Menurut Fei dan Ranis (1964); Kuznets (1966); Adelman dan Moris (1973); dan Todaro dan Smith (2006), salah satu penyebab ketimpangan antar wilayah adalah kebijakan alokasi dana pembangunan (investasi) antar wilayah. Ketimpangan ini terlihat pada angka gini ratio yang relatif mengalami peningkatan pada rentang tahun 1996 sebesar 0,35 menjadi 0,41 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dengan maksud merekonstruksi pengaturan urusan keuangan desa dan aset desa untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten sebagai salah satu kabupaten tertinggal yang memiliki beberapa spot kawasan strategis nasional menjadi lokasi yang sangat menarik diteliti, karena 96% desa masih berstatus sebagai desa tertinggal. Sehingga tujuan kritis yang perlu diteliti adalah bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan desa tersebut terhadap kinerja pembangunan perdesaan. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemangku kebijakan yang berwenang dalam mengelola keuangan desa. Pemangku kebijakan yang dimaksud terdiri dari 326 Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa, maka digunakan alat analisis balanced scorecard (BSC). Melalui balanced scorecard ini akan dapat teridentifikasi sejauh mana keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa baik dari aspek finansial, aspek stakeholder, aspek operasi internal, maupun aspek pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan 2010). Alat analisis dari penelitian menggunakan model persamaan simultan logaritma natural (ln) regresi berganda dengan dummy slope. Variabel dipenden yang menjadi alat ukur tingkat pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan variabel independen yang mempengaruhi adalah belanja desa yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (BBPP), Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (BBPD), Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BBPM), dan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (BBPK). Penelitian ini mencoba mengkaji implementasi penggunaan dana dan pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan perdesaan berdasarkan UU No 6 tahun 2014. Penelitian ini fokus pada tiga hal utama yaitu: (1) menganalisa tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa; (2) menganalisa pengaruh implementasi penggunaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa; dan (3) menyusun strategi pengembangan desa dalam melaksanakan percepatan pembangunan desa. Tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pandeglang memiliki nilai yang bervariasi pada tiap tipologi pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik status indeks desa membangun, maka hasil pembangunan desa pun terlihat semakin baik. Nilai total tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan balanced scorecard bernilai 49,1 persen. Angka capaian ini bisa dikatakan sangat rendah karena desa masih dalam proses adaptasi terhadap kebijakan otonomi pengelolaan pembangunan desa yang baru digulirkan pertama kali pada tahun 2015. Bergesernya paradigma pembangunan perdesaan di Indonesia mulai terlihat sangat agresif setelah berlakunya UU 6/2014 tentang Desa. Hal tersebut terlihat dari munculnya dana transfer langsung dari APBN dan adanya dana bagi hasil dari PAD Kabupaten. Selain itu implikasi kedua berupa bertambahnya kewenangan pemerintahan desa dalam mengelola sumberdaya desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pengaruh belanja keuangan desa sangat bervariasi tergantung pada kondisi geografis, demografis, karakter budaya, dan juga sosial ekonomi masyarakat desa. Variasi belanja keuangan desa dapat terlihat dari pengaruh belanja pembangunan infrastruktur desa
Keyword: pembangunan perdesaan, belanja desa, infrastruktur, pengelolaan keuangan desa, indeks desa membangun

Judul: Tinjauan tentang mekanisme aflatoksikosis pada ternak
Abstrak: Tujuan penulisan ini ialah membicarakan mekanisme terjadinya aflatoksikosis pada ternak. Aflatoksikosis pertama kali dilaporkan pada kalkun, tetapi kemudian juga terjadi pada ternak lain. Aflatoksin penyebab aflatoksikosis dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus yang termasuk kelas Deuteromycetes. Ada dua golongan kristal aflatoksin yaitu biru (blue) dan hijau (green), stabil terhadap pemanasan tetapi dapat rusak oleh oksidator kuat. Tulisan ini merupakan tinjauan pustaka. Aflatoksin merupakan racun bagi ternak dan dapat menimbulkan kanker pada hati, namun demikian juga menyerang organ tubuh lain. Gejala yang ditimbulkan oleh aflatoksikosis ini bervariasi menurut dosis racun yang termakan, jenis hewan, umur, kelamin, kondisi dan komposisi makanan, frekuensi mengkonsumsi aflatoksin dan lamanya toksin ini berada di dalam tubuh. Kelainan histopatologik yang berupa hiperplasia saluran empedu adalah hal yang selalu ada pada aflatoksikosis.
Keyword: