Judul: Penataan sertifikasi kompetensi awak kapal penangkap ikan di Indonesia
Abstrak: Peningkatan standar kompetensi awak kapal penangkap ikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan keselamatan awak kapal, kapal dan muatan serta keselamatan sumberdaya perikanannya. Selama ini keberhasilan usaha penangkapan ikan hanya diukur dari jumlah hasil tangkapan, sehingga awak kapal bekerja mengejar target jumlah hasil tangkapan tanpa memperhatikan faktor keselamatan, baik keselamatan jiwa, kapal maupun keselamatan sumbedaya ikannya. Standar kompetensi pengawakan kapal penangkap ikan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal yang akan melaksanakan operasi penangkapan dalam mengajukan surat izin berlayar dari syahbandar perikanan. Surat izin berlayar tidak bisa diterbitkan apabila sertifikat kompetensi awak kapalnya tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan saat ini dibandingkan ketentuan yang berlaku dan merumuskan strategi penataan sertifikasi awak kapal penangkap ikan di Indonesia. Penelitian telah dilakukan pada bulan Oktober 2015 – Januari 2016 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu (PPNP) dan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman (PPSNZ) Jakarta. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada awak kapal yang bekerja pada kapal penangkap ikan ukuran > 30 GT dengan jumlah responden 75 kapal di PPNSZ Jakarta dan 25 kapal di PPNP. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara menggunakan quisioner kepada awak kapal dan petugas syahbandar. Instrumen penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Sertifikat Kompetensi Awak Kapal Penangkap Ikan, (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan, (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut. Penelitian menggunakan analisis deskriptif diolah dengan metode tabulasi dan grafik digunakan untuk menggambarkan kondisi kepemilikan sertifikat kompetensi awak kapal. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan nilai kesenjangan antara peraturan kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan rekomendasi strategi penataan awak kapal penangkap ikan di Indonesia. Sertifikat kompetensi awak kapal didasarkan pada 4 standar yaitu ukuran panjang kapal, gross tonnage kapal, wilayah operasi dan daya tenaga penggerak utama kapal. Berdasarkan 4 standar ukuran diatas, ditemukan nilai kesenjangan 100% bahwa sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh awak kapal saat ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Nakhoda kapal hanya memiliki sertifikat SKK 60, SKK 60+ dan Ankapin III. Berdasarkan v data ukuran kapal, dibutuhkan nakhoda kapal yang memiliki sertifikat kompetensi Ankapin II dan Ankapin I, sedangkan perwira mesin dibutuhkan KKM yang memiliki sertifikat kompetensi Atkapin II dan Atkapin I. Strategi utama dalam penataan sertifikasi awak kapal penangkap ikan di Indonesia adalah penerapan peraturan standar kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan tegas serta menghentikan dispensasi dalam penerbitan Surat Izin Berlayar bagi kapal yang sertifikat kompetensi awak kapalnya tidak memenuhi syarat. Lembaga pendidikan dan latihan merancang program khusus (crash program) untuk meningkatkan sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan yang ada, dengan mempertimbangkan keterampilan dan pengalaman mereka. Peningkatan standar kompetensi awak kapal diperlukan untuk meningkatkan daya saing
Keyword: awak kapal, kapal penangkap ikan, keselamatan, kompetensi

Judul: Model Konseptual Sistem Sertifikasi Pelaut Perikanan Non Konvensi (Studi Kasus: Kapal Pukat Cincin 31-100 GT di Jawa Tengah)
Abstrak: Sistem sertifikasi Kompetensi pelaut perikanan di Indonesia mengacu pada peraturan International Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) 1995 dengan dikeluarkannya Perpres No.19 Tahun 2019. Dominasi ukuran kapal dibawah 24 m (non-konvensi) yang ada membutuhkan pengaturan oleh Pemerintah. Peraturan terkait sertifikasi pelaut perikanan non-konvensi saat ini belum berjalan dengan baik, memunculkan permasalahan-permasalahan pada implementasinya. Implementasi kebijakan sistem sertifikasi pelaut perikanan di Indonesia dapat diperkuat dan dipercepat efektifitasnya, dengan mengadakan penelitian. Penelitian bertujuan mengidentifikasi peraturan nasional relevansinya dengan STCW-F, mengevaluasi kualitas kompetensi Nakhoda dan Perwira (level manajemen) pada kapal perikanan, dan menyusun model konseptual sistem sertifikasi pelaut perikanan non-konvensi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Soft System Methodology (SSM) untuk menyelesaikan permasalahan kompleks secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh melalui pemahaman terhadap situasi permasalahan yang tidak terstruktur dan merumuskan permasalahan tersebut. Identifikasi masalah diperoleh dari hasil analisis isi peraturan tingkat daerah dan nasional yang berkaitan dengan implementasi STCW-F dan hasil pengukuran gap kualitas kompetensi nakhoda dan anak buah kapal (ABK) berdasarkan awareness, tingkat pendidikan, pengetahuan, motivasi peningkatan keterampilan sesuai sertifikat kepelautan yang dimiliki awak kapal, dan pembinaan sesuai standar STCW-F. Setelah melakukan formulasi masalah, dilakukan perumusan model konseptual sistem sertifikasi kompetensi pelaut perikanan non-konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hasil akhir dari model konseptual yaitu formulasi pengembangan diklat bagi Nakhoda (management level), Perwira (operational level) dan kelasi (supporting level) untuk kapal-kapal perikanan non-konvensi. Hasil penelitian ini didasarkan pada peraturan teknis sistem sertifikasi pelaut perikanan non konvensi. Indonesia telah mengatur secara teknis sistem sertifikasi pelaut perikanan non-konvensi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 yang mengacu STCW-F 1995. Hasil penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah terhadap kesiapan implementasi Permen KP No 33 Tahun 2021 dinyatakan masih kurang yaitu di bawah 50%, belum siapnya pelaksanaan peraturan pada masing-masing pelabuhan. Hasil evaluasi kompetensi pelaut perikanan di Jawa Tengah masih rendah. Rerata kualitas kompetensi pelaut pukat cincin non-konvensi di Jawa Tengah masih rendah, dibuktikan dengan score gap kepemilikan sertifikat di atas 0,5 yakni 0,67 artinya rata-rata masih di atas 50%, pelaut perikanan di Jawa Tengah belum memenuhi persyaratan kepemilikan sertifikat kompetensi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021. Untuk memperkuat sistem sertifikasi kompetensi pelaut perikanan non-konvensi di Indonesia, maka dirumuskanlah model konseptual yang menghasilkan 5 model: (1) Sistem sosialisasi peraturan oleh regulator kepada pemilik kapal non-konvensi secara masif baik offline maupun online dan membangun sistem monitoring kualitas pelaut perikanan non-konvensi dengan cara membuat data base kualitas awak kapal perikanan non-konvensi di masing-masing Pelabuhan Perikanan, (2) Peningkatan kualitas pelaut perikanan non-konvensi dengan perbaikan sistem proses mendapatkan sertifikasi dengan cara yang tepat dan terukur, biaya terjangkau, mudah, dan cepat, dengan sistem online dan uji kompetensi di lokasi tempat kerja, (3) Penegakan hukum, dengan cara tidak memberikan izin berlayar bagi kapal yang Nakhoda dan Perwira kapalnya tidak memenuhi persyaratan sertifikasi awak kapal perikanan sesuai PERMEN KP No. 33/2021. (4) Meningkatkan awareness tentang sertifikasi bagi perusahaan (5) Penambahan sertifikat kompetensi keahlian maupun sertifikat kompetensi keterampilan yang dipersyaratkan di kapal perikanan non-konvensi bagi siswa SMK. Berdasarkan perbandingan model konseptual dengan real world dihasilkan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam memberikan jaminan terhadap implementasi sertifikasi kompetensi
Keyword: non convention, fisheries seafarer, competency certification, STCW-F

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera