Judul: Implementasi undang-undang no. 31 tahun 2004 dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktek illegal fishing di wilayah perairan Provinsi Sumatera Utara
Abstrak: Luasnya perairan Indonesia dengan potensi SDPi yang sangat tinggi tingkat kelimpahannya, maka tidak banyak perairan Indonesia rentan terhadap praktek penyelundupan dan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing. Mereka melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin penangkapan yang jelas maupun menangkap ikan diluar batas-batas wilayah yang telah ditentukan, sehingga hal ini menyebabkan illegal fishing tidak dapat dihindari lagi. Akibat terjadinya Illegal Fishing di perairan Indonesia, negara mengalami kerugian sebesar US $2 miliar atau sebesar Rp 17 triliun setiap tahunnya (Samudera 2003). Padahal Indonesia memiliki pengaturan hukum Internasional tentang praktek illegal fishing dan penerapannya dalam peraturan perundang-undangan nasional No. 31 Tahun 2004.
Keyword: fishing ground, illegal fishing

Judul: Analisis Hukum dan Kelembagaan Penegakan Hukum di Bidang Perikanan
Abstrak: Permasalahan illegal fishing mengakibatkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia tidak mampu dimanfaatkan secara optimal. Kerugian dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi yakni kerugian secara finansial, aspek sosial berupa penyebaran penyakit berbahaya dan aspek ekologis seperti over fishing dan destructive fishing. Lembaga penegak hukum yang berwenang yang menjadi objek peneltian adalah Polisi Perairan, TNI AL, dan PSDKP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi kelembagaan penegakan hukum di bidang perikanan, menganalisis tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum di bidang perikanan berdasarkan landasan hukumnya, dan memberikan rekomendasi efektifitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan analisis kelembagaan, analisis hukum dan analisis SWOT. Penelitian menghasilkan bahwa bahwa tiga lembaga penegakan hukum yaitu Polair, TNI AL dan PSDKP menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan dasar hukum tersendiri. Variabel kewenangan Polair diamanahkan dengan 4 dasar hukum, TNI dengan 5 dasar hukum, dan PSDKP dengan 3 dasar hukum. Variabel kewilayahan menjabarkan bahwa ketiga lembaga memiliki wewenang berbeda pada wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan ZEEI. Prioritas strategi penegakan hukum dengan dua urutan terbesar dari penelitian adalah peningkatan kerjasama regional dan internasional dalam menghapuskan illegal fishing dan destruktive fishing dan menambah jumlah kapal patroli dan penambahan teknologi canggih.
Keyword: 

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: