Judul: Pengelolaan sumber air minum lintas wilayah di kawasan gunung ciremai provinsi jawa barat
Abstrak: Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya tidak dapat disubstitusi oleh komoditas lain. Sumber air minum dapat berasal dari wilayah lain yang secara administratif berbeda. Aliran air lintas wilayah dapat menjadi pemicu konflik antar daerah dalam memanfaatkan sumber air minumnya, misalnya konflik antara Kabupaten Kuningan dengan Kota Cirebon dalam memanfaatkan aliran air minum yang bersumber dari mata air yang berada di Gunung Ciremai. Ketersediaan dan kebutuhan air minum, potensi konflik akibat kelangkaan air, mekanisme alokasi air lintas wilayah, kelembagaan pengelolaan sumber air minum, dan kompensasi dana konservasi dari pengguna air minum adalah beberapa isu penting yang berkaitan dengan pengelolaan air minum lintas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk : (a) menganalisis ketersediaan dan kebutuhan air minum di kawasan Gunung Ciremai dan potensi konflik dalam alokasi air minum lintas wilayah antara Kabupaten Kuningan dengan Kota Cirebon; (b) menganalisis mekanisme alokasi air minum lintas wilayah sebagai upaya resolusi konflik air minum lintas wilayah di kawasan Gunung Ciremai; (c) menganalisis kelembagaan pengelolaan sumber air minum di kawasan Gunung Ciremai; dan (d) mengestimasi nilai kompensasi konservasi dari pengguna air minum rumah tangga untuk melestarikan sumber air di kawasan Gunung Ciremai. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, proses hirarki analitis (analytical hierarchy process), dan penilaian kontingensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penggunaan air akan terjadi apabila kebutuhan air minum lebih besar daripada potensi ketersediaan air minum yang ada. Upaya resolusi konflik yang dilakukan di kawasan Gunung Ciremai adalah melalui penataan mekanisme alokasi air minum lintas wilayah, kelembagaan pengelolaan sumber air minum, dan mengestimasi nilai dana kompensasi konservasi dari pengguna air minum. Prioritas mekanisme alokasi air minum lintas wilayah di kawasan tersebut adalah alokasi air oleh pemerintah/public based allocation (0,4), alokasi melalui transfer hak guna air/water market allocation (0,204), alokasi melalui biaya penyediaan air/marginal cost pricing allocation (0,2), dan alokasi oleh pengguna air/user based allocation (0,196). Peraturan daerah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Gunung Ciremai selain berfungsi untuk mengalokasikan ruang dalam kawasan tersebut, juga bernilai ekonomi berkaitan dengan jaminan komitmen wilayah hulu (Kabupaten Kuningan) untuk memasok air dalam jumlah dan kualitas yang stabil sepanjang tahun. Implementasi RUTR sebagai sebuah sertifikat komitmen dari daerah hulu untuk hilirnya tersebut merupakan terobosan kebijakan dalam kerjasama antar daerah di era otonomi daerah ini. Estimasi nilai WTP total untuk konservasi Gunung Ciremai dari pengguna air minum di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon masing-masing adalah Rp.29.250.000,00/bulan atau Rp.351.000.000,00/tahun dan Rp.177.500.000,00/bulan atau Rp.2,13 milyar/tahun.
Keyword: air minum lintas wilayah, resolusi konflik, WTP-konservasi

Judul: Analisis mekanisme pembayaran jasa lingkungan mata air paniis di kawasan Gunung Ciremai, Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Kawasan hutan Gunung Ciremai merupakan daerah resapan air (catchment area) dan memberikan jasa hidrologis yang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan air bagi masyarakat sekitar. Saat ini, masyarakat sekitar Gunung Ciremai telah merasakan penurunan debit mata air. Pemanfaatan mata air dapat berkelanjutan jika dilakukan kegiatan rehabilitasi dan konservasi pada daerah resapan. Penyusunan program dan pelaksanaan konservasi mata air perlu dilakukan dengan model partisipatif, seperti pembayaran jasa lingkungan (PJL). Tujuannya adalah untuk membangun persepsi dan sikap kepedulian semua pihak yang terkait pelestarian ekosistem mata air. Mata air Paniis merupakan salah satu jasa lingkungan yang telah menerapkan PJL atau dikenal dengan pembayaran kompensasi. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis mekanisme PJL yang telah diterapkan pada mata air Paniis. Tujuan khususnya, yaitu: (1) mendeskripsikan skema model hubungan kerjasama antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Kuningan dalam mekanisme PJL pemanfaatan mata air Paniis, (2) mengestimasi nilai kesediaan membayar (WTP) dari pelanggan PDAM Kota Cirebon, khususnya pelanggan PDAM Kota Cirebon dengan klasifikasi tarif Permanen A terhadap PJL mata air Paniis, (3) mengkaji kesesuaian antara nilai PJL dengan biaya konservasi mata air Paniis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme PJL terdapat pihak-pihak yang terlibat antara lain PDAM Kota Cirebon, Bagian Hukum, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, Dinas Sumber Daya dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Kuningan. Terdapat perubahan terkait dengan nilai pembayaran, yaitu semula membayar Rp 1,75 milyar/tahun menjadi Rp 80/m3 atau sekitar Rp 2,1 milyar/tahun. Mekanisme PJL juga memiliki potensi konflik, baik antara wilayah maupun di dalam wilayah itu sendiri. Berdasarkan perhitungan maka nilai rata-rata WTP pelanggan Permanen A untuk PJL mata air Paniis yang diperoleh sebesar Rp 146/m3 dan surplus konsumen sebesar -25. Nilai negatif menunjukkan bahwa penerapan PJL sebesar Rp 146/m3 akan menurunkan kesejahteraan penggunaan air minum pelanggan Permanen A sebesar Rp 25/m3. Oleh karena itu perlu dikaji kesesuaian antara nilai PJL dengan biaya untuk konservasi kawasan. Nilai PJL yang sesuai adalah sebesar Rp 2.142.991.568,00. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya konservasi yang diperlukan yaitu Rp 1.128.502.325,00. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah pembentukan dewan sumber daya air, yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam mekanisme PJL mata air Paniis. Selain itu, rekomendasi juga diberikan pada bidang sosial yaitu pemberdayaan serta partisipasi masyarakat sekitar dalam kegiatan pelestarian. Pada bidang ekosistem yaitu terkait dengan konservasi baik konservasi kawasan hutan maupun air bawah tanah.
Keyword: Konservasi, Pembayaran jasa lingkungan, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: