Judul: Peraturan dan pemanfaatan hutan mangrove perum perhutani sebagai tambak tumpangsari (studi kasus di desa pangarengan rph bobos bkph ciasem-pamanukan kph purwakarta unit III perum perutani jawa barat )
Abstrak: Perum Perhutani merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bertugas mengelola hutan di Jawa dan Madura de- ngan luas areal hutan ± 1.854.280,00 ha. Dari luas areal tersebut 74.959,00 ha merupakan hutan mangrove. Salah satu kebijaksanaan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani adalah melaksanakan dan mengembangkan model-model Agroforestry seperti tumpangsari pola tambak parit tanpa merubah jenis tanaman pokok dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk di sekitar hutan. Daerah pengembangan model-model Agroforestry seperti tambak tumpangsari adalah Desa Pangarengan RPH Bobos BKPH Ciasem-Pamanukan. Desa ini memiliki luas 1.138,00 ha areal hutan mangrove (58,19% dari luas hutan di RPH Bobos). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mendasari dan mengikat da- lam kerjasama antara petani penggarap dan Perum Perhutani, (2) luas lahan hutan mangrove yang telah dijadikan tambak tumpangsari, (3) penyerapan tenaga kerja pada usaha tambak tumpangsari, (4) tingkat pendapatan keluarga petani pengga- rap dan besarnya sumbangan pendapatan dari usaha tambak tumpangsari terhadap pendapatan keluarga tersebut. Metoda penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan Desa Pangarengan RPH Bobos sebagai kasus. Sampel diambil secara acak sederhana terhadap sekelompok petani penggarap tambak tumpangsari dengan jumlah sampel 30 orang. Data dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel dan untuk mengetahui pengaruh serta besarnya sumbangan dari pendapatan usaha tambak tumpangsari terhadap pendapatan ke- luarga petani penggarap, dilakukan analisis regresi linier berganda yang merupakan pendugaan sumber-sumber pendapatan usaha keluarga terhadap pendapatan keluarga petani pengga- rap tambak tumpangsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani penggarap terhadap pelaksanaan peraturan yang tertu- ang pada Surat Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Tanaman Hutan Mangrove dan Ikan, adalah berpartisipasi tinggi 20,00 %, berpartisipasi sedang 73,33 % dan berpartisipasi rendah 6,67 %. Sedangkan peraturan dasar pengelolaan hutan mang- rove bersumber pada Undang Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Hutan…dst
Keyword: 

Judul: Kontrak pemanfaatan mangrove dan implementasinya di RPH Cibuaya, BKPH Cikeong, KPH Purwakarta
Abstrak: Hutan payau atau mangrove adalah vegetasi pantai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan aliran sungai. Perum Perhutani adalah institusi yang diberi kewenangan mengelola kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Jawa. Salah satu hutan lindung yang dimaksud adalah kawasan mangrove RPH Cibuaya dengan luas 1.707.35 Ha. Pemanfaatan kawasan ini dilaksanakan dengan sistem PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan Pesanggem (anggota kelompok tani hutan). Perjanjian kerjasama tersebut mengatur ketentuan- ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat (stakeholders). Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan tingkat implementasi kontrak yang telah disepakati, dan menunjukkan tingkat keefektifan kontrak. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah daftar wawancara, kamera, alat tulis. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang mencakup naskah kesepakatan, data pengelolaan (luas, jenis, biaya, pendapatan), tingkat implementasi perjanjian yang telah disepakati (sistem bagi hasil, peraturan- peraturan, sanksi). sedangkan data sekunder terdiri dari data tentang kondisi umum lokasi penelitian, penelitian lainnya. Data dikumpulkan dengan cara studi pustaka, wawancara, dan pengamatan terlibat. Analisis terhadap data yang telah terkumpul dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan hak Perhutani belum diterima secara menyeluruh., kewajiban perhutani telah secara teknis di lapangan dalam hal pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan empang parit tidak terlihat nyata. Pada umumnya hak dari pihak pesanggem telah diterima, akan tetapi pesanggem banyak melakukan pelanggaran di lapangan. Pelanggaran tersebut meliputi penebangan pohon mangrove, membangun gubuk lebih dari 3x4 m, membawa bermukin sanak keluarga di andil garapan, menggunakan pupuk secara berlebihan, mengeringkan lahan dalam waktu yang cukup lama. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran tersebut belum terlihat nyata. Penegakan sanksi sulit terealisasi karena masih kurangnya kerjasama dari berbagai pihak dan kondisi masyarakat yang cenderung melawan atau keras. Implementasi kontrak pengelolaan dan pelestariaan sumberdaya hutan mangrove belum terlaksana secara keseluruhan dan belum efektif. Saran yang diajukan adalah Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang isi naskah secara, perlu penyuluhan lebih lanjut untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove, dan pengelolaan tambak secara lestari, perlu adanya batasan angka yang jelas terhadap larangan tertentu, dan dilakukannya peninjauan ulang klasifikasi kelas tambak serta peningkatan kerjasama dari berbagai pihak.
Keyword: 

Judul: Metrik Einstein (Anti-) Self-Dual Berdimensi Empat dengan Metode Cartan
Abstrak: Gravitational field equation can be formulated in differential forms (differential geometry), which describes gravity as a manifestation of the curvature of space-time. Curvature of space-time is characterized by a metric that satisfies the gravitational field equation. With differential forms it can be formulated the (anti-) self-dual Einstein equation, which is a modification of the Cartan structure in (anti-) self-dual basis. Calculation of (anti-) self-dual metric with (anti-) self-dual Einstein equation is simpler than the calculation using Christoffel symbols.
Keyword: