Judul: Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bogor
Abstrak: Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuantujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat memberi sumbersumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Ironisnya anggaran Pemerintah Kota Bogor yang tidak tergunakan (idle) trennya terus meningkat ekuivalen dengan meningkatnya sisa anggaran belanja APBD tahun 2010-2014. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, periode tahun 2010-2014, persentase penyerapan anggaran belanja APBD Kota Bogor terus mengalami penurunan. Belanja daerah ini sejatinya merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor. Ketika terjadi kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Salah satu indikator kegagalan birokrasi adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran tersebut akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja APBD Kota Bogor merupakan akumulasi dari kegagalan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Jika ditarik rata-rata penyerapan anggaran dalam kurun waktu empat tahun terakhir nyata bahwa Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air dengan rata-rata penyerapan sebesar 69.95% merupakan SKPD yang pencapaian target penyerapan anggarannya terendah dibandingkan SKPD lainnya. Berdasarkan data yang tersaji, untuk melakukan analisis lebih lanjut maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor dipilih menjadi lokasi penelitian Gambaran empiris mengenai kinerja penyerapan anggaran inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, dengan tujuan: 1) mengidentifikasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor; 2) menganalisis faktor-faktor yang menentukan rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor; dan 3) merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan bantuan kuesioner dan diskusi (FGD), serta data dari dokumen dan laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang hasilnya kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Berdasarkan informasi dan hasil analisis data penelitian, diketahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor karena adanya kegiatan yang tidak berjalan sesuai ketetapan dalam APBD khususnya belanja modal program pembangunan jalan, jembatan, dan drainase sebagai akibat adanya hambatan dalam pembebasan lahan terkait pembangunan infrastruktur jalan baru di Kota Bogor. Disamping hal itu alokasi waktu yang dijadwalkan dalam satu tahun anggaran tidak memadai
Keyword: penyerapan anggaran, strategi optimalisasi, SWOT, QSPM

Judul: Strategi Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Pengelolaan Apbd
Abstrak: Kinerja keuangan dan realisasi anggaran merupakan salah satu kunci dalam kemajuan suatu organisasi. Sehat atau tidaknya suatu organisasi dapat dinilai dari kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh laporan keuangan, hal itu yang akan menjadi sumber keputusan organisasi di masa mendatang dari sisi finansial. Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Bogor tahun 2011-2014 rata-rata anggaran yang tidak terserap pada APBD Kota Bogor sebesar Rp 93,58 miliar pertahun. Berdasarkan rasio tingkat efisiensi pendapatan daerah Pemerintah Kota Bogor selama empat tahun terakhir rata-rata 93,58 persen, sehingga termasuk dalam kategori pemerintah kota dengan tingkat efisiensi pendapatan daerah sangat kurang. Berdasarkan rasio tingkat efektivitas belanja daerah pemerintah Kota Bogor selama empat tahun terakhir rata-rata 87,35 persen, sehingga termasuk dalam kategori pemerintah kota dengan tingkat efektivitas belanja daerah cukup efektif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor diukur dengan rasio keuangan daerah, mengindentifkasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dan merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan APBD. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan yang terkait dengan menggunakan kuesioner AHP dan data sekunder diperoleh melalui BPS dan BPKAD Kota Bogor. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda dengan data time series dan analisis analytical hierarcy process (AHP). Berdasarakan hasil analisis kinerja keuangan daerah, secara umum dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor pada tahun anggaran 2005-2014 menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum baik, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan antara lain: desentralisasi fiskal kurang mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi dan tingkat kemandirian keuangan daerah sedang, PAD Kota Bogor menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 25,31 persen pertahun dan alokasi belanja rutin rata-rata 59,75 persen dari alokasi belanja daerah Pemerintah Kota Bogor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintahan Kota Bogor adalah investasi, pendapatan perkapita dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor. Strategi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan APBD yang dianalisis dengan AHP, sesuai urutan prioritasnya adalah sebagai berikut: (a) Meningkatkan pengawasan; (b) Pendidikan dan pelatihan; (c) Komunikasi dan komitmen pencapaian sasaran; (d) Penerapan regulasi insentif dan disinsentif; (e) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
Keyword: efisiensi dan efektivitas, kinerja keuangan, pemerintah Kota Bogor, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: