Judul: Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Mangrove sebagai Penghasil Bahan Baku Arang di Kabupaten Karimun: Persepsi Masyarakat, Aspek Teknis dan Kelayakan Usaha
Abstrak: Pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang di Kepulauan Riau secara perorangan telah dilakukan sejak tahun 1930-an, namun demikian pemanfaatan melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dimulai tahun 2010 dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) nomor 192/2010 dari Bupati Kabupaten Karimun kepada Koperasi Wana Jaya Karimun (WJK) seluas 9.335 ha. Pengelolaan HTR Mangrove di Kabupaten Karimun dilakukan secara tradisional dan melibatkan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki persepsi terhadap pilihan pengelolaan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pengelolaan HTR mangrove bersifat padat karya, melibatkan 20-30 orang pengrajin arang dalam setiap panglong dimana usaha arang terbukti memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji persepsi masyarakat sekitar hutan terhadap ketentuan pengelolaan HTR, mengetahui praktik pengelolaan HTR mangrove dan praktik pembuatan arang bakau, serta menganalisis kelayakan usaha arang bakau dari pengelolaan HTR mangrove di Kabupaten Karimun. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni s.d Juli 2018. Responden untuk keperluan kuisioner dan wawancara dipilih dari masyarakat yang pekerjaan utamanya sebagai pengrajin panglong secara acak sebanyak 30 orang. Narasumber dipilih secara purposive dari instansi yang bertugas memberi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan HTR di Kabupaten Karimun. Persepsi masyarakat diperoleh melalui analisis deskriptif dengan perhitungan skor dari setiap variabel dan total skor dari seluruh variabel menggunakan skala Likert. Semakin tinggi nilai skor maka tingkat persepsi masyarakat semakin tinggi yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu tingkat persepsi rendah, sedang dan tinggi. Praktik pengelolaan HTR mangrove dan proses pembuatan arang dilakukan dengan analisis deskriptif, Adapun kelayakan usaha arang diperoleh melalui analisis finansial dengan kriteria Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sekitar hutan dikategorikan kurang paham terhadap alokasi lahan HTR, proses perizinan, jangka waktu dan luas areal pengusahaan, hak dan kewajiban, pemasaran, kelembagaan, sosialisasi/pendampingan/penyuluhan program HTR, dukungan pemerintah dan LSM. Adapun persepsi masyarakat sekitar hutan terhadap pengetahuan tentang HTR, pola HTR, jenis tanaman dan pewarisan izin dikategorikan paham. Persepsi masyarakat terhadap persyaratan izin dan pendamping HTR dikategorikan tidak paham. Persepsi masyarakat sekitar hutan terhadap ketentuan pengelolaan HTR secara keseluruhan pada kategori kurang paham sebanyak 46,67%, kategori tidak paham sebanyak 36,67% dan kategori paham sebanyak 16,67% responden. Praktik pengelolaan HTR mangrove melibatkan kearifan lokal meliputi pemanenan selektif pada cabang dan terubusan mangrove (diameter minimal 10 cm), menggunakan peralatan manual (gergaji, kapak dan parang) dan sedapat mungkin dilakukan pada musim bulan pasang siang untuk memudahkan bongkar muat dan pengangkutan kayu. Arang bakau diproduksi melalui proses tradisional tanpa penambahan zat kimia apapun sehingga menghasilkan rendeman yang rendah (20%) dan membutuhkan waktu yang relatif lama (3-4 bulan/siklus). Tahapan satu siklus pengarangan meliputi persiapan pengarangan, proses pengarangan dan pendinginan arang. Kualitas arang bakau telah memenuhi syarat SNI dan sebagian besar untuk tujuan ekspor. Perlu dilakukan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan pada pengrajin arang dalam rangka perbaikan proses produksi arang bakau untuk meningkatkan rendemen dan kualitas arang bakau serta kemungkinan diversifikasi produk dari proses pengarangan. Arang bakau layak diusahakan secara finansial dengan nilai NPV Rp. 256.880.616, nilai BCR sebesar 1,13 dan nilai IRR sebesar 29,79%. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa keuntungan finansial usaha arang
Keyword: arang bakau, kelayakan usaha, pengelolaan HTR, persepsi

Judul: Model Kebijakan Pemanfaatan Mangrove Sebagai Bahan Baku Arang Oleh Masyarakat Di Batu Ampar, Kalimantan Barat
Abstrak: Pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang adalah salah satu mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Batu Ampar. Namun pemanfaatan ini tergolong ilegal karena hutan yang dimanfaatkan berstatus hutan lindung dan diindikasi telah menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hutan mangrove di Kecamatan Batu Ampar. Keberadaan hutan produksi di sekitar Kecamatan Batu Ampar beserta skema-skema pemanfaatan hasil hutan kayu bagi masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah pada kenyataannya belum juga menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi dan menganalisis hambatan implementasi kebijakan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm); mengidentifikasi dan menganalisis hambatan implementasi kebijakan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat melalui kemitraan kehutanan; mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab masyarakat masih melakukan illegal access dalam pengambilan kayu untuk bahan baku arang; mengidentifikasi dan memetakan stakeholders dalam pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang; dan mengidentifikasi dan menganalisis rule in use dalam pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar. Penelitian ini dilaksanakan pada 3 desa di di Kecamatan Batu Ampar, yaitu Desa Batu Ampar, Desa Nipah Panjang dan Desa Teluk Nibung. Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, mulai November 2014 sampai Desember 2015. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (in depth interview), telaah dokumen dan kajian literatur. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis deskriptif kualitatif, analisis stakeholders, dan analisis deskriptif dengan pendekatan konsep Teori Akses dan Rule in Use. Sintesis data menggunakan pendekatan metode analisis perumusan masalah dan Teori Rasional-Komprehensif. Penelitian menemukan hasil bahwa kegagalan implementasi HTR, Hutan Desa dan HKm disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat pengrajin terhadap isi peraturan, rendahnya kualitas SDM masyarakat pengrajin, dan tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku pemanfaat hasil hutan tanpa ijin. Untuk Hutan Desa dan HKm juga disebabkan karena belum adanya pelaksanaan tugas dan fungsi dari aparat pemerintah sebagai pihak pelaksana kebijakan. Sementara kegagalan Kemitraan Kehutanan terutama disebabkan oleh isi peraturan belum mengatur kemitraan dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan pengrajin arang terhadap peraturan; rendahnya kualitas SDM pengrajin arang; dan minimnya pengetahuan dan skill pengrajin dalam memproduksi arang berkualitas. Faktor penyebab masyarakat masih melakukan illegal access terhadap kawasan hutan lindung adalah kehadiran para penampung (cukong), baik penampung-pemodal yang berperan dalam menyediakan modal bagi pengrajin, maupun penampung-pembeli yang berperan menyediakan pasar. Pada aspek stakeholders, pihak-pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat yaitu: (1) stakeholders subject (masyarakat pengguna sumberdaya, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan perusahaan swasta); dan (2) key players (Dinas Kehutanan Propinsi; BPPHP; BP DAS; Dinas Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan; BPKH; BAPPEDA; LSM; polisi kehutanan; perguruan tinggi dan KKMD). Aturan pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat, terdiri dari: (1) aturan pada kelembagaan formal, yaitu: aturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu (UU 41/1999, PP 38/2007, Permenhut P.55/Menhut-II/2011, Permenhut P.89/Menhut-II/2014, Permenhut P.88/Menhut-II/2014, dan SE.5/MenLHK/2015); dan (2) aturan yang digunakan (rule in use) pada kelembagaan lokal. Masing-masing aturan pada rule in form dan rule in use tidak bersesuaian satu sama lain (incompatibility). Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
Keyword: arang bakau, hutan mangrove, implmentasi kebijakan, rasional-komprehensif

Judul: Metrik Einstein (Anti-) Self-Dual Berdimensi Empat dengan Metode Cartan
Abstrak: Gravitational field equation can be formulated in differential forms (differential geometry), which describes gravity as a manifestation of the curvature of space-time. Curvature of space-time is characterized by a metric that satisfies the gravitational field equation. With differential forms it can be formulated the (anti-) self-dual Einstein equation, which is a modification of the Cartan structure in (anti-) self-dual basis. Calculation of (anti-) self-dual metric with (anti-) self-dual Einstein equation is simpler than the calculation using Christoffel symbols.
Keyword: