Judul: Analisis kelayakan ekonomi dan regulasi dalam rencana pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung periode 2006-2008
Abstrak: Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 pada dasarnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Proses regulasi pemekaran daerah yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Adapun dua syarat teknis utama dalam proses regulasi pembentukan daerah otonomi baru adalah kemampuan ekonomi dan sosial politik. Kabupaten Lampung Barat yang merupakan pelopor pemekaran wilayah di Provinsi Lampung sejak tahun 2001 mengajukan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat yang diusulkan terdiri dari Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Bengkunat, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Lemong, Kecamatan Bengkunat Belimbing dan Kecamatan Ngambur. Untuk mengetahui potensi dan dayasaing ekonomi Kabupaten Pesisir Barat terhadap Kabupaten Induk (Lampung Barat), penelitian ini menggunakan metode kuantitatif antara lain : Location Quotient (LQ), Indeks Spesialisasi (IS) dan Shift Share Analysis (SSA). Serta metode statistik deskriptif untuk menganalisis secara kuantitatif sikap politik masyarakat setempat terhadap pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis proses regulasi politik digunakan indikator definisi konseptual, definisi operasional, dan analisis power interplay berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan analisis perhitungan LQ, rata-rata 57,14 persen kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat mengalami penurunan nilai. Beberapa sektor basis di kecamatan wilayah Kabupaten Pesisir Barat bergeser menjadi sektor nonbasis ketika dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Barat, beberapa sektor ekonomi kecamatan tersebut antara lain ; sektor bangunan di Kecamatan Bengkunat, sektor industri pengolahan di Kecamatan Pesisir Tengah dan Karya Penggawa, sektor pertanian di Kecamatan Karya Penggawa, serta sektor lain-lain di Kecamatan Pesisir Selatan. Untuk Kabupaten Induk terhitung 68,25 persen total kecamatan mengalami peningkatan nilai LQ dan tidak ada pergeseran negatif ke sektor non basis. Pada analisis Indeks spesialisasi (IS), sektor produksi yang menjadi pusat konsentrasi pertumbuhan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan basis di Kecamatan Bengkunat, Bengkunat Belimbing, Ngambur dan Lemong adalah sektor pertanian. Peningkatan nilai IS di saat semakin menurunnya angka selisih PDRB pada sektor lain (kecuali sektor pertanian) di keempat kecamatan ini, mengindikasikan bahwa sektor pertanian merupakan penompang utama pembentuk perekonomian wilayah tersebut. Dalam analisis ekonomi wilayah, untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dari perhitungan-perhitungan indeks konsentrasi seperti LQ dan IS, maka digunakan pula analisis Shift Share (S-S). Sektor ekonomi yang pertumbuhan paling cepat di Kabupaten Pesisir Barat adalah sektor pertanian sebesar 5.037,05 dan 5.462,76 di Kecamatan Bengkunat Belimbing. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan paling lambat di Kabupaten Pesisir Barat adalah sektor pengangkutan dan komunikasi di Kecamatan Ngambur sebesar 8,79 dan 9,54. Pada wilayah Kabupaten Induk meskipun nilai rata-rata PR-nya relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Akan tetapi terjadi penurunan nilai PR hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Induk pada kondisi Kabupaten Pesisir Barat terbentuk. Sektor ekonomi yang memiliki daya saing tertinggi di wilayah Kabupaten Pesisir Barat adalah sektor jasa-jasa. Situasi ini tercermin dari nilai komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) sektor jasa-jasa yang bertanda positif. Untuk sektor ekonomi yang memiliki daya saing ekonomi terendah di wilayah Kabupaten Pesisir Barat adalah
Keyword: 

Judul: Strategi pengembangan perikanan tangkap dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Lampung Barat:
Abstrak: Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Lampung dengan luas 4.950,40 km2. Dari luas tersebut, 76,78% merupakan kawasan hutan, sedangkan kawasan budidaya hanya sebesar 23,22% atau 1.149,48 km2. Kondisi geografis Lampung Barat yang memiliki garis pantai sepanjang 221,5 km dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, merupakan potensi sumber daya alam yang sangat besar bagi pengembangan sub sektor perikanan. Potensi lestari perikanan tangkap yang dimiliki sebesar 15.696,56 ton per tahun dan rata-rata baru termanfaatkan sebesar 52% per tahun. Sumbangan sektor perikanan terhadap perekonomian daerah hanya sebesar 4,99% pada tahun 2006. Hal ini menggambarkan bahwa sektor perikanan belum memberikan peran yang maksimal bagi perekonomian daerah sehingga perlu dikembangkan secara optimal dan terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis kinerja sektor perikanan dalam perekonomian Kabupaten Lampung Barat; 2) mengidentifikasi faktor-faktor strategis bagi pengembangan perikanan tangkap; dan 3) merumuskan program strategis bagi pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Lampung Barat. Analisis terhadap kinerja sektor perikanan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan identifikasi faktor strategis dan perumusan program menggunakan metode SWOT dan QSPM
Keyword: 

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: