Judul: Analisis Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Studi Atas Peran Aman Dan Jaringannya Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Uu Desa Dan Ruu Ppmha
Abstrak: Lahirnya Putsan MK 35 adalah penegasan atas norma kontitusi terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara beserta pendukungnya menggunakan putusan MK 35 ini untuk mendorong pembentukan kebijakan pengakuan masyarakat adat melalui UU Desa dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Putusan MK 35 ini secara nyata mempengaruhi subtansi UU Desa dengan adanya kententuan khusus mengenai Desa Adat. Desa adat dalam UU Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah adatnya serta menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dari wilayah desa adat tersebut. Aktivis gerakan masyarakat adat yang terlibat dalam pembentukan kebijakan UU Desa berhasil meyakinkan aktor lainnya mengenai urgensi pengakuan masyarakat hukum adat melalui desa adat. Sedangkan dalam perumusan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, AMAN tidak berhasil menggunakan MK 35 untuk mempercepat pengesahan RUU ini. Kegagalan ini disebabkan beberapa faktor, antara lain: pengaturan mengenai siapa masyarakat adat, unit sosial dan wilayah masyarakat adat masih menjadi persoalan diantara para aktor yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan. Disamping terjadi pertentangan dengan Kementerian Kehutanan, AMAN juga berbeda pandangan dengan aktivis gerakan masyarakat hukum adat, khususnya mereka yang bukan berasal dari Pengurus Besar AMAN terkait dengan kebijakan yang paling tepat dalam mengimplementasikan Putusan MK 35. Dalam hal ini AMAN mendorong RUU PPMHA sedang aktivis gerakan masyarakat adat memandang bahwa UU Desa dapat menjadi salah satu peraturan perundangundangan yang dapat digunakan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.
Keyword: Pengakuan dan Perlindungan, Masyarakat Hukum Adat, Desa adat

Judul: Paradoks Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Konstruksi Dan Transformasi Sosial Komunitas Adat Ammatoa Kajang
Abstrak: Penetapan Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka babak baru tradisi berdesa Perbedaan menonjol dalam Undang – Undang Desa terletak pada asasnya, Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah berasaskan desentralisasi-residual berkedudukan sebagai pemerintahan di bawah sistem pemerintahan kabupaten/kota. Sementara, Undang – Undang Desa berkedudukan berasaskan rekognisi-subsidiaritas sebagai pemerintahan masyarakat. Undang – Undang Otoda menempatkan desa di bawah kontrol dan kewenangan pengaturan pemerintahan kota sedangkan Undang – Undang Desa baru ini memberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur kelembagaan dan masyarakatnya sendiri. Undang – Undang ini pula memberikan hak politik kepada masyarakat mengatur dirinya berdasarkan asal – usulnya disebut rekognisi dan desa memiliki kewenangan lebih luas menyelenggarakan pemerintah disebut subsidiaritas Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis konstruksi sosial pemerintah dan Komunitas adat dalam pengimplementasian asas rekognisi dan subsidiaritas Undang – Undang Desa terhadap komunitas Ammatoa Kajang dalam pembangunan, (2) Mengidentifikasi posisi Komunitas Adat Ammatoa Kajang dalam praktik – praktik pembangunan, (3) Menerangkan pola transformasi sosial yang berlangsung dari tahun 2004 – 2017 dalam komunitas Ammatoa Kajang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yang digunakan yakni studi kasus, etnografi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan Fokus Group Discussion (FGD). Sementara, data sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu, profil desa, dan Badan Pusat Statistik. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snowball yang memahami implementasi Undang – Undang Desa dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Dari kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 26 informan yang terdiri dari 14 orang anggota komunitas Adat Ammatoa Kajang, Pihak pemerintah terdiri dari 9 orang, dan Lembaga Swadaya Pemerintah terdiri dari 3 orang. Penelitian ini dimulai dari pada bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2019 yang berlokasi di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menemukan implementasi Undang – Undang Desa di Desa Tanah Towa menunjukkan konstruksi sosial rekognisi yang paradoks antara pihak pemerintah dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Paradoks konstruksi sosial rekognisi ketika yakni (1) aspek budaya, negara tidak menjadikan pasang (pesan, wasiat, risalah, dan amanah) sebagai sistem pengetahuan dan praktik kebudayaan dalam kelembagaan pendidikan formal, (2) aspek politik negara masih mempertahankan warisan orde baru sebagai sistem tatanan lama tetap dipertahankan sebagai sistem pemerintahan integral antara pemerintahan formal (desa administratif) dan pemerintahan adat menyatu dalam satu bentuk pemerintahan yakni pemerintahan formal desa. Di dalam Undang – Undang Desa sendiri sebagai tatanan tradisi baru berdesa menempatkan kelembagaan adat di bawah sistem pemerintahan formal, (3) pada aspek ekonomi komunitas adat Ammatoa Kajang masih ditempatkan sebagai objek pembangunan dan pengembangan ekonomi dan bertentangan dengan ajaran pasang, (4) aspek hukum, komunitas adat Ammatoa Kajang masih memiliki sistem hukum yang masih hidup, (5) rekognisi diberikan melalui penguatan kohesivitas dan soliditas masyarakat melalui program – program gotong royong. Paradoks Konstruksi Sosial Keberadaan elite kognitif di dalam masyarakat menyebabkan gap atau kesenjangan kepentingan dalam proses pengaturan kemasyarakatan. Gap kepentigan dan realitas konstruksi sosial terhadap Undang – Undang Desa secara ekspresif tidak nampak ke atas permukaan. Diskursus Undang – Undang Desa khususnya asas rekognisi – subsidiaritas terkait perubahan status desa adat dan penyusunan regulasi dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun
Keyword: Undang – Undang Desa, Konstruksi Sosial, Posisi sosial, Transformasi sosial

Judul: Estimation of Additive and Non-Additive Genetic Variances of Body Weight, Egg Weight and Egg Production for Quails (Coturnix coturnix japonica) with an Animal Model Analysis
Abstrak: This study estimates the additive and non-additive variances for egg production and body weight traits of two lines of quails from a long-term selection with the help of the REML method. For the body weight of 42-day-old females (BW42f) and males (BW42m), a total of 7,934 records for line 1 and 7,214 records for line 2 from 21 generations were used in our analyses. Additionally, 1,717 records of females from line 1 and 1,671 records of females from line 2 contained information on their egg production at an age of 42 to 200 days (EN200), on the average egg weight for the first 11 weeks of their laying season (EW1), on the average egg weight from weeks 12 to 23 (EW2), and on their body weight at an age of 200 days (BW200f). A multivariate additive animal model and one-trait dominance models, which include the inbreeding coefficients as covariates, were fitted to the data. The estimates of the heritability gained from our dominance models were smaller than those from the additive model. For line 1, the heritability values decreased for EN200 from 0.35 to 0.32, for EW1 from 0.66 to 0.56, for BW200f from 0.42 to 0.38, and for BW200m from 0.51 to 0.49, respectively. For the first line, the respective ratio (d2) of the dominance variance to the phenotypic variance for EN200, EW1, BW200f and BW200m was 0.08, 0.22, 0.09 and 0.21, and the values for the second line were 0.12, 0.06, 0.001 and 0.23.
Keyword: