Judul: Studi Literatur Kebijakan Pengelolaan Hutan Desa pada Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial
Abstrak: Hutan Desa (HD) adalah skema Perhutanan Sosial dengan capaian luasan tertinggi yang sebelumnya diatur Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 Kebijakan HD mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 ke Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis O perubahan kebijakan, situasi pengelolaan, dan kesesuaian antara perubahan kebijakan dan situasi pengelolaan HD. Penelitian ini menggunakanc data sekunder. Hlasil penelitian menunjukkan Perubahan kebjakan terkait subjek persetujuan pengelolaan, pendampingan, dan pembiayaan. Permasalahan dari ituasi pengelolaan yaitu kerumitan permohonan hak pengelolaan, tata kelola ketimpangan penerima manfaat, dan pendampingan. Pendampingan memiliki bagian lebih mendetail sehingga berpeluang menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dari situasi pengelolaan. Narasi terkait pembiayaan mengalami perubahan, namun tidak secara substansi. Narasi verifikasi teknis pada permohonan persetujuan hak pengelolaan belum spesifik melihat lapisan masyarakat desa sehingga ketimpangan manfaat masih dapat muncul., Village Forest (HD) is a Social Forestry scheme with the highest area gain previously regulated by Regulation of The Minister of Environment and Forestry Number 83 of 2016. 'The policy changed from Regulation of The Minister of Environment and Forestry Number 83 of 2016 to Regulation of The Minister of Environment and Forestry Number 9 of 2021. This study analyses policy changes. management situations, and he suitability between policy changes and management situations. 'This study uses secondary data. The results show changes in HD policy regarding management approval, assistance, and financing. Issues in HD management situations are the complexity of management rights application governance, beneficiaries inequality, and assistance. Assistance has more detailed contents which possibly resolve problems from management situation. There are narrative changes regarding financing, but not in substance. However, technical verification narrative regarding management approval does not specifically address he social layers in the village, so beneficiaries inequality can still arise
Keyword: Hutan desa, Perhutanan sosial, Kebijakan, Studi literatur, village forest, policy, literature study

Judul: Kelembagaan, Partisipasi dan Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
Abstrak: Implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) dijalankan dengan membentuk dan mengembangkan kelembagaan lokal untuk mengorganisasikan aksi kolektif dalam pengelolaan hutan. Oleh karenanya, kelembagaan dan partisipasi lokal yang selalu mengiringinya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan PS sehingga harus mendapat perhatian lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menjelaskan implementasi PS di tingkat lokal pada dua skema terbesar yaitu HD dan HKm dengan menggunakan konsep kelembagaan, partisipasi, dan keberlanjutan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap ketiga konsep tersebut, serta implikasinya, akan bermanfaat bagi berbagai pihak dalam membuat pilihan-pilihan rekomendasi untuk penguatan PS ke depan. Tiga HD di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan tiga HKm di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipilih sebagai kasus pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan pengamatan terlibat di lapangan. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kekuatan, peran dan keberlanjutan kelembagaan lokal dari ketiga HD dan ketiga HKm. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menganalisis tingkat dan kualitas partisipasi serta tingkat keberlanjutan pengelolaan ketiga HD dan ketiga HKm. Analisis pendahuluan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebijakan PS dan kontribusi dari HD dan HKm terhadap pendapatan masyarakat dan kondisi hutan. PS di Indonesia telah berkembang sangat signifikan terutama dalam tujuh tahun terakhir, didorong oleh kebijakan dan komitmen pemerintah yang semakin terbuka, inklusif dan kolaboratif. Posisi masyarakat yang sebelumnya hanya dilibatkan bahkan dianggap sebagai beban pembangunan, semakin didorong menjadi aktor atau pelaku utama yang memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan hutan. Kontribusi PS terhadap pendapatan masyarakat dan kondisi hutan dinilai masih beragam dalam dan antar skema maupun wilayah. Dari 51 HD yang tersebar di delapan provinsi, 42 (82%) di antaranya telah memberikan kontribusi antara 7%-76% terhadap total pendapatan rumah tangga anggotanya, sementara 9 HD lainnya dinilai belum memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat. Dari 43 kasus HKm yang tersebar di tujuh provinsi, 32 HKm (74%) di antaranya telah berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga anggotanya antara 4%-92%, sementara 11 HKm (26%) lainnya dinilai belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hasil analisis spasial terhadap 538 unit HD dan 745 unit HKm yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa HD dan HKm berdampak positif terhadap kondisi hutan dan optimalisasi penggunaan lahan. Secara agregat, HD dan HKm tersebut mampu menahan laju deforestasi, memanfaatkan lahan tidak produktif dan meningkatkan tutupan hutan primer, meskipun sangat bervariasi baik secara temporal maupun spasial. Dari tiga HD dan tiga HKm yang menjadi kasus dalam penelitian ini, hanya HKm SB yang memiliki kelembagaan lokal yang kuat meskipun belum mencapai kondisi maksimum. Meskipun ketiga HD dan dua HKm lainnya memiliki stabilitas kelembagaan yang baik, namun penegakan kelembagaannya masih lemah. Struktur organisasi, peran dan aturan-aturan lebih sebagai dokumen di atas kertas yang tidak dijalankan, ditegakkan dan dipatuhi masyarakat (window dressing institutions). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dengan kelembagaan yang lemah, HD dan HKm tidak efektif menjalankan fungsi atau aktivitas dasar organisasi yang diperlukan untuk mengorganisasikan aksi kolektif sehingga gagal memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat atau anggotanya. Hal tersebut berdampak pada semakin menurunnya kepercayaan, dukungan, dan legitimasi kelembagaannya. Lemahnya kelembagaan berdampak pada rendahnya tingkat dan kualitas partisipasi lokal. Kecuali di
Keyword: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Keberlanjutan, Kelembagaan, Partisipasi, community forest, institution, participation, sustainability, village forest

Judul: Synthesis of CaTiO3 by Using Eggshell as Source of CaO.
Abstrak: Selama ini, cangkang telur hanya menjadi limbah yang berpotensi mencemari lingkungan tanpa dimanfaatkan lebih lanjut. Tingginya kandungan CaCO3 menjadikan cangkang telur sebagai komoditas yang berpotensi sebagai prekursor dalam sintesis material, seperti kalsium titanat (CaTiO3). CaTiO3 sering digunakan sebagai bahan dielektrik untuk kapasitor, selain itu juga berfungsi sebagai katalis pada proses fotokatalis dan fotoluminesens. CaTiO3 dapat disintesis dengan mereaksikan CaO dari kalsinasi cangkang telur dan TiCl4 melalui metode hidrotermal. Sintesis dilakukan pada 3 kondisi pH, yaitu pH 1, 4, dan 14, dengan suhu 150 oC selama 8 jam. Berdasarkan hasil analisis difraksi sinar-X, sintesis pada pH 1 dan pH 4 hanya menghasilkan kristal TiO2. Kristal CaTiO3 berhasil disintesis pada kondisi pH 14. Hasil uji penganalisis ukuran partikel menunjukkan bahwa kristal CaTiO3 yang terbentuk masih belum homogen dengan ukuran kristal 400–1400 nm.
Keyword: