Judul: The impact of investment and government expenditure on regional economic performance in the autonomy era
Abstrak: Tujuan utama kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal adalah percepatan kesejahteraan rakyat (RPJMN 2010-2014) . Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas dan pemerataan pembangunan ekonomi yang inklusif. Untuk itulah diperlukan kebijakan investasi dan pengeluaran pemerintah yang komprehensif dan dapat dilaksanakan di lapangan. Tujuan penelitian untuk: (1) menganalisis kinerja perekonomian berbasis spasial yang meliputi investasi, pengeluaran pemerintah, kapasitas fiskal, PDRB, penciptaan lapangan kerja, IPM, dan jumlah penduduk miskin, (2) meramalkan nilai dasar kinerja perekonomian yang meliputi investasi, pengeluaran pemerintah, kapasitas fiskal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja,Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk miskin dari tahun 2011 sampai tahun 2013, dan (3) menganalisis dampak peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah dengan berbagai skenario terhadap kinerja perekonomian daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Model yang digunakan adalah model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. Data yang digunakan adalah data panel (cross section dan time series tingkat provinsi 2003-2008). Model ini diestimasi dengan menggunakan metode 2 SLS dan prosedur SYSLIN, simulasi dan peramalan dengan prosedur SIMNLIN. Model ini terdiri dari enam blok, setiap blok terdiri dari persamaan, yaitu persamaan struktural dan persamaan identitas. Jumlah persamaan adalah 35 terdiri dari 22 persamaan struktural dan 13 persamaan identitas. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan basis spasial dan kinerja perekonomiannya dapat dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Tiga wilayah tersebut adalah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara (KSPN). Sementara jumlah pendapatan asli daerah per tahun per wilayah sangat bervariasi dari 457.41 milyar rupiah di wilayah KSPN sampai dengan 2.98 triliun rupiah di wilayah Jawa-Bali. Kapasitas fiskal yang merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana perimbangan jumlah antar wilayahnya bervariasi. Kapasitas fiskal tertinggi dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada di wilayah Jawa Bali, yaitu sebesar 4.28 triliun per tahun. Sementara yang terendah adalah di wilayah KSPN hanya sebesar 1.5 triliun rupiah.
Keyword: 

Judul: Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian dan Industri terhadap Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia
Abstrak: Belanja pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara (Jhingan, 2008). Oleh karena itu, penetapan besaran dan komposisi belanja pemerintah harus dilakukan sebaik-sebaiknya. Di lain pihak, pembangunan memang harus dilakukan pada seluruh sektor perekonomian, tetapi mengingat keterbatasan sumberdaya dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi maka perlu ditetapkan skala prioritas pada suatu sektor tertentu. Hipotesis Kaldor (1966) menyatakan bahwa manufaktur merupakan mesin pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sementara itu Mellor (1995) mengemukakan bahwa secara empirik negara yang mengadopsi kebijakan pembangunan yang berfokus pada sektor pertanian justru cenderung lebih berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding strategi pembangunan yang menekankan sektor non-pertanian. Rostow (1960) menyatakan bahwa sektor pertanian yang handal merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Dengan demikian timbul pertanyaan, kebijakan pembangunan di Indonesia saat ini harus menitikberatkan sektor pertanian atau non-pertanian?. Indonesia, pada tahun 2012 secara administrasi pemerintahan terdiri dari 33 provinsi dengan 497 kabupaten/kota, yang mana memiliki potensi sumberdaya alam dan manusia yang beragam. Sektor pertanian di sebagian besar daerah masih mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, tetapi sebagian daerah lainnya, sektor pertanian kurang dominan dalam perekonomian. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan yang muncul adalah: apakah daerah atau provinsi-provinsi yang proporsi PDRB sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif tinggi perlu menambah atau mengurangi proporsi pengeluaran publik (belanja pemerintah) untuk sektor pertanian agar lebih efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi, begitu juga daerah yang proporsi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB relatif rendah. Tujuan penelitian untuk: (1) mengetahui dampak pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terhadap kinerja perekonomian provinsi, meliputi : investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah, dan (2) mengetahui dampak pengeluaran pemerintah untuk sektor industri terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah, Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sebagai system persamaan simultan menggunakan data panel 20 propinsi di Indonesia pada tahun 2003 -2011. Data yang terkumpul dikelompokkan menjadi dua, yaitu data provinsi yang memiliki proporsi PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Model Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi historis dilakukan pada periode 2003-2011, dan simulasi peramalan dilakukan pada periode 2015-2018. iv Hasil penelitian menunjukkan bahwa, baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi maupun rendah, (1) realokasi belanja pemerintah daerah dari sektor lain untuk sektor pertanian, meningkatkan total investasi privat, kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin dan kesenjangan fiskal daerah, (2) realokasi peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan pengurangan belanja untuk sektor lain, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin tetapi menurunkan investasi privat dan total PDRB serta meningkatkan kesenjangan fiskal daerah, (3) peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian dengan dana pinjaman atau hibah, meningkatkan investasi privat, kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin yang lebih besar tetapi meningkatkan kesenjangan fiskal daerah, dan (4) peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan dana pinjaman atau hibah, meningkatkan total investasi privat, meningkatkan total kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin tetapi meningkatkan kesenjangan fiskal daerah
Keyword: pengeluaran pemerintah, investasi, penyerapan tenaga kerja, PDRB, kemiskinan

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: