Judul: Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Aceh.
Abstrak: Pemerintah Aceh memperoleh kebijakan desentralisasi yang disebut dengan desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization). Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia secara masif dilakukan sejak tahun 2004 seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Undang-Undang tersebut berlaku bagi semua pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu terdapat juga Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi daerah yang memiliki hak istimewa, salah satunya Undang-Undang Otonomi Khusus adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-undang tersebut memberikan suatu kekhususan terhadap Aceh, kekhususan bagi pemerintah dijelaskan dalam pasal 179 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota memiliki sumber pendapatan daerah salah satunya bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis dampak penerimaan Dana Otsus terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini rasio dan pengangguran di Provinsi Aceh. 2) Mengkaji implementasi sistem perencanaan penganggaran Dana Otsus di Provinsi Aceh serta 3) Merumuskan implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah dalam mengalokasikan belanja dana otonomi khusus. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan regresi linier berganda data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) dari tahun 2000-2016 di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh yang diolah dengan Eviews9. Analisis dekriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis perencanaan dan penganggran Dana Otsus kabupaten/kota di Provinsi Aceh melalui data PDRB per kapita, kemiskinan, IPM, Gini ratio dan pengangguran. Hasil penelitian ini menunjukkan sebelum Dana Otsus, variabel Dana Alokasi Khsus (DAK), dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berperan dalam mempengaruhi alokasi belanja modal dengan arah yang positif. Setelah adanya Dana Otsus, hanya DAK yang dapat meningkatkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, sementara variabel DAU, DBH dan PAD serta Dana Otsus belum menunjukkan peranannya dalam mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal. Pengaruh terhadap alokasi belanja barang dan jasa sebelum adanya Dana Otsus, hanya variabel DAU berperan dalam mempengaruhi alokasi anggaran belanja barang dan jasa ke arah yang positif. Sementara variabel DAK, DBH dan DBH tidak dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja barang dan jasa. Setelah adanya Dana Otsus variabel DAK, DAU serta PAD dapat menunujukkan pengaruh yang positif terhadap belanja barang dan jasa. Pengaruh terhadap kinerja pembangunan ekonomi sebelum adanya dana otonomi khusus, variabel DAK, DAU, serta PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, meningkatkan IPM dan menurangi Gini rasio melalui belanja modal dan hanya DAU yang memiliki pengaruh signifikan melalui belanja barang dan jasa. Sebaliknya, setelah adanya dana otonomi khusus, DAK dan DAU dan PAD mampu meningkatkan pengaruh signifikan yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, meningkatkan IPM, menurunkan Gini rasio serta menurunkan pengangguran melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa. Hasil tersebut menujukkan bahwa Dana Otsus dapat menunjang kegiatan dana lain sehinga menunjukkan pengaruh signifikan dan semakin besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, peningkatan IPM, menurunkan pengangguran, baik melalui belanja modal maupun melalui belanja barang dan jasa. Dengan kata lain setelah adanya dana otonomi khusus DAK, DAU dan
Keyword: Dana otonomi khusus, IPM, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi

Judul: Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan di Provinsi Aceh, Indonesia
Abstrak: Desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum telah dimulai sejak tahun 1999. Namun demikian desentralisasi fiskal di provinsi Aceh sedikit berbeda dengan provinsi lain pada umumnya. Aceh memiliki status sebagai provinsi istimewa dengan status daerah otonomi khususnya. Otonomi khusus yang lahir dari akhir cerita panjang pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan dengan Pemerintahan Indonesia akhirnya terwujud di tahun 2006 dengan lahirnya UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006. Dengan status daerah otonomi khususnya, salah satu kekhususan yang dimiliki oleh provinsi Aceh yaitu diperolehnya dana otonomi khusus setiap tahunnya untuk percepatan pembangunan daerah Aceh. Pasca berlakunya status otonomi khusus di Aceh, keadaan ekonomi di Aceh masih mengkhawatirkan. Setelah dikucurkannya dana otonomi khusus yang melimpah selama lebih dari sepuluh tahun yang melebihi banyak provinsi lainnya, Aceh masih merupakan provinsi termiskin di pulau Sumatera dan keenam termiskin di Indonesia (data tahun 2017). Keadaan ekonomi di Aceh pun tidak menunjukkan tren yang positif dan signifikan di beberapa tahun terakhir. Nilai pertumbuhan ekonomi di Aceh selalu di bawah rata-rata nasional hampir setiap tahunnya. Ini mengkhawatirkan, mengingat bahwa percepatan pembangunan sangat diharapkan dari kucuran triliunan dana Otsus ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari kebijakan desentralisasi fiskal termasuk praktik otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Studi menggunakan data dari 23 kabupaten/kota mulai tahun 2008 hingga 2018 di provinsi Aceh, Indonesia. Menggunakan analisis data panel, studi ini menganalisis dampak dari fiskal transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terhadap belanja pemerintah daerah. Dampak dari pengeluaran pemerintahan daerah dan desentralisasi fiskal terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dan kemiskinan juga dianalisis. Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa elemen kebijakan transfer anggaran antar pemerintahan secara positif meningkatkan belanja pemerintah daerah. Dana Otsus efektif untuk meningkatkan belanja barang modal pemerintah daerah. Adapun komponen penerimaan asli daerah (PAD) terbukti positif menggenjot belanja barang jasa dan modal pemerintah daerah. Lebih lanjut, pengeluaran pemerintah daerah (belanja barang jasa) dan dana Otsus signifikan dan positif meningkatkan PDRB di Aceh. Hal yang sama juga terjadi dalam pengurangan kemiskinan di level kabupaten/kota. Hanya saja elastisitas dampak dari dana Otsus terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sangat kecil. Ini artinya perlu kebijakan-kebijakan khusus agar efektivitas penggunaan dana Otsus di Aceh dapat lebih ditingkatkan dalam rangka percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Aceh.
Keyword: economic growth, fiscal decentralisation, government expenditure, intergovernmental fiscal transfer, poverty

Judul: Sintesis Krisin dari Floroglusinol
Abstrak: Flavone is a class of flavonoid, widely distributed in vascular plants. Flavones containing hydroxyl groups at 5 and 7 position are quite important regarding their biological activities and their abiquity in nature. Flavone having hydroxyl groups only at position 5 and 7 or 5,7-dihydroxyflavone is known as chrysin. In this study, crude chrysin had been successfully synthesized in 3 steps from phloroglucinol as starting material. Phloroglucinol was acetylated with acetonitrile and HCl gas, resulting phloroacetophenone amount to 74%. Phloroacetophenone benzoylation with 4.5 equivalents of benzoyl chloride produced tribenzoyl phloroacetophenone in 103–107% of yield and the subsequent Baker-Venkataraman rearrangement of the ester by using KOH in dried pyridine produced crude chrysin, with conversion percentage of 71.62%. All synthetic products had been characterized by melting point and spectroscopically.
Keyword: