Judul: Dokumentasi Partisipasi Masyarakat dalam Program Konservasi Penyu : Perspektif Sosiologi (Kasus di Kawasan Suaka Margasatwa , Desa Sindang Kerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat)
Abstrak: Indonesia memiliki empat bio-regional penyebaran populasi penyu. Pantai Desa Sindang Kerta salah satu bio-regional penyu yang harus dipertahankan kelestariaannya. Adanya program community strengthening in conservation marine turtle management mengarah pada pengelolaan konsewasi secara bersarna-sama antara masyarakat dan pernerintah, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif mulai daii tahap perencanaan peraturan sampai pada tahap program aksi bersama. Desa Sindang Kerta memiliki sembilan b l ot~er np. at .~ eneluranD. en.vu baik di luar kawasan suaka margasatwa ataupun diluar, serta memiliki surnberdaya hutan pantai yang bisa dirnaofaatkan untuk penanarnan vegetasi ekonornis yaitu pandan. 31eh karena itu, diperlukan suatu pengarnatan rnengenai partisipasi masyarakat dalam rnsngelola penyu secara bersarna-sarna. I'ujuan penelitian iniadalah rnengeiahui tingkat keterlibatan masyarakat dalarn konservasi penyu, sehingga menghasilkan k~nstrukspi artisipasi yang ada di rnasyarakat. Partisipasi rnasyarakat dalam konservasi penyu clirnulai dari pengikutsertaan dalarn perancangan ket;ijakan pengelolaan dengan proses konsultasi publik yang diprakarsai oleh agen eksternal yaitu WWF dan Alarni Foundafion serta LSM-LSM lokal lain. Penetapan kebijakan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2001 yang berisi pembagian zona kawasan suaka rnargasatwa yaitu, zona inti yang dikelola oleh Badan Konservasi Sumberdaya Alarn (BKSDA) dan zona transisi yang dikelola oleh BBP (Balai Benih Penyu). Mekanisrne pernbagian telur di luar kawasan sebanyak 30%:70%, serta rnekanisrne penyelolaan habitat penyu aengan rnernberiltan Hak Guna Usaha kepada kelornpok-kelornpok petani nelayan yang tergabung dalarn Gabungan Kelornpok Petani nelayan (Gapoktan) di bawah kooidinesi Forum Masyarakat Desa (FMD) sebagai lembaga kolaborasi antara rnasyarakat dan pemerintah lokal. Partisipasi rnasyarakat dalarn rnengeiola konservasi penyu lebiti dilandasi oleh budaya-budaya yailg ada. Masyarakat rnernanfaatkan pranata manysa sebagai pengetahuan lokal, sehingga efektif untuk mengawasai pengumpulan telur penyu dengan para pegawai pengelola. Selain itu pula, paritispasi masyarakat berhubungan der;gan solidnya aktifitas Organisasi non-pernerintah diantaranya . Yayasan Apel dan Lernbaga BaMi-satvva yang selalu melakukan pendidikan konservasi dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk rneningkatkan kesejahteraan rnasyaralcat desa. Oleh karena itu, posisi partisipasi masyaraka! dalarn program konsewasi cenderung seda'ng mengarah pada posisi tangga kernitraan (partnership).
Keyword: 

Judul: Institusi Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Konservasi Penyu yang Efektif (Studi Kasus di Wilayah Pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi).
Abstrak: Banyak ilmuwan meyakini bahwa berdasarkan siklus hidupnya, penyu (sea turtles) sebagai salah satu keanekaragaman hayati berperan penting di dalam membawa hara dari habitat laut yang berproduktivitas sangat tinggi seperti padang lamun ke habitat dengan produktivitas rendah seperti pantai berpasir (Frazier 1999; Frazer 2003). Oleh karena itu, penyu merupakan salah satu indikator penting biologis bagi kesehatan lingkungan pesisir baik skala lokal maupun global. Konservasi penyu, salah satunya adalah penyu hijau (Chelonia mydas) perlu dilakukan mengingat statusnya saat ini termasuk satwaliar yang terancam punah (endangered species). Di ekosistem perairan laut, kelestarian satwaliar ini terancam oleh aktivitas penangkapan ikan, baik sebagai target komoditas pangan dan non-pangan maupun tidak diinginkan (bycatch) akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah terhadap penyu. Di ekosistem daratan, kelestariannya juga terancam oleh perubahan lingkungan pantai peneluran penyu akibat berbagai jenis aktivitas pembangunan di daratan pesisir. Permasalahan konservasi penyu tersebut di atas diyakini merupakan permasalahan atau dilema sosial yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rejim hak kepemilikan sumberdaya alam dengan karakter sumberdaya alam itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan sebuah penelitian yang dapat menghasilkan sebuah model institusi yang dapat menjamin kepastian hak kepemilikan terhadap pengelolaan sumberdaya alam pesisir yang mendukung pencapaian tujuan konservasi penyu hijau. Penelitian tersebut di atas dilakukan di wilayah pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Wilayah ini memiliki Pantai Pangumbahan yang merupakan salah satu dari 30 lokasi pantai peneluran yang tersebar di seluruh dunia yang menjadi indeks lokasi pengamatan kondisi populasi penyu hijau (Chelonia mydas). Di sisi lain, wilayah pesisir ini merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir Desa Pangumbahan dan Desa Ujung Genteng, baik melalui pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan laut oleh kelompok masyarakat nelayan lokal maupun pemanfaatan sumberdaya lahan (daratan pesisir) oleh masyarakat lokal dan masyarakat luar sebagai lahan pertanian, pemukiman dan penyediaan sarana jasa wisata. Sementara itu sejak tahun 2008 oleh pemerintah setempat, berdasarkan SK Bupati Sukabumi No: 523/Kep.639-Dislutkan/2008 tentang Pencadangan Kawasan Penyu Pantai Pangumbahan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan Status “Taman Pesisir” dengan institusi pengelolaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Penyu di Kabupaten Sukabumi, wilayah pesisir ini dikelola berdasarkan sebuah institusi pengelolaan kawasan konservasi penyu. Hasil penelitian menunjukkan 3 (tiga) jenis sumberdaya alam pesisir perlu dikelola berdasarkan kepentingan pencapaian tujuan konservasi penyu, meliputi: daerah penangkapan ikan, daratan sempadan pantai, pantai peneluran penyu dan penyu maupun anak tukik yang ada di pantai peneluran penyu. Ketiga sumberdaya alam pesisir ini memerlukan rejim hak kepemilikan berdasarkan karakter sumberdaya milik bersama agar mendukung pencapaian tujuan konservasi penyu sebagaimana diharapkan. Meskipun demikian belum terwujud kepastian hak kepemilikan terhadap manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sumberdaya alam pesisir yang berlaku di masyarakat pada periode sebelum kebijakan konservasi penyu diterapkan. Rejim hak kepemilikan secara de facto adalah open access. Motivasi ekonomi dan distribusi manfaat yang belum proporsional antara pemegang hak pengelola dan pemelihara akses menjadi sumber permasalahan belum terbangunnya aturan kolektif yang mengatur perilaku para pemegang hak pengelola (juragan nelayan dan perusahaan perkebunan kelapa) yang mendukung pencapaian tujuan konservasi penyu. Kebijakan konservasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten Sukabumi) setelahnya ternyata juga belum mampu mengarahkan terwujudnya perubahan institusi pengelolaan sumberdaya
Keyword: Konservasi Penyu, Sumberdaya Milik Bersama, Institusi, Hak Kepemilikan

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: