Judul: Strategi Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten di Kabupaten Pandeglang.
Abstrak: Provinsi Banten memiliki kawasan Taman Hutan Raya yang bernama Tahura Banten. Penetapan Tahura Banten tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.221/Menhut-II/2012. Sebelum berstatus sebagai taman hutan raya, Tahura Banten adalah kawasan hutan produksi dan Taman Wisata Alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan pengelolaan Kawasan Tahura Banten seharusnya berada di bawah Pemerintah Kabupaten Pandeglang karena lokasi Tahura Banten seluruhnya berada di Kabupaten Pandeglang, tetapi saat ini kewenangan pengelolaan Tahura Banten masih berada di Pemerintah Provinsi Banten. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hal yang melataribelakangi Pemerintah Provinsi Banten ingin tetap mengelola kawasan Tahura Banten, menganalisis penyebab timbulnya aktivitas ekonomi ilegal di luar yang diatur oleh peraturan perundangan, menghitung luas deforestasi hutan yang telah terjadi di Tahura Banten sebagai akibat dari adanya aktivitas ekonomi ilegal, serta merumuskan strategi penyelesaian konflik di Tahura Banten. Metode ground check, wawancara mendalam, analisis deforestasi ditelaah secara objektif menggunakan data High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change (Hansen et al. 2013) dan analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Alasan yang melatarbelakangi UPT. Tahura Banten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Banten ingin tetap mengelola Tahura Banten adalah kepentingan ekonomi, yaitu oknum pengelola mendapatkan keuntungan berupa anggaran pengelolaan Tahura Banten dari Pemerintah Provinsi Banten. Penyebab timbulnya akses terbuka di luar yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan diantaranya adalah konflik kewenangan serta inkonsistensi implementasi penataan blok Tahura. Laju deforestasi akibat dari aktivitas ekonomi ilegal setelah berstatus Tahura Banten sebesar 0.28 ha/tahun lebih besar dari pada sebelum menjadi Tahura yaitu 0.16 ha/tahun. Strategi yang dipandang efektif untuk membalik situasi deforestasi adalah: (1) Penyerahan hak pelaksanaan pengelolaan Tahura; (2) Penataan akses dengan skema perhutanan sosial; (3) Koordinasi dan komunikasi intensif antar stakeholder; (4) Revisi blok Tahura Banten dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat penggarap; (5) Pengesahan Perda Pengelolaan Tahura Banten.
Keyword: Deforestasi, Konflik Kewenangan, Strategi, Tahura Banten

Judul: Adaptasi Kelembagaan dalam Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan (Studi Kasus Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin Di Kabupaten Batanghari).
Abstrak: Kemampuan maupun ketidakmampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan, dipandang oleh sebagian peneliti sebagai masalah adaptasi. Hal tersebut terkait dengan kemampuan respon masyarakat terhadap perubahan lingkungan, yang disebabkan tekanan penduduk, intervensi ekonomi pasar dan dinamika politik (Alland 1975; Bennett 1967; Agrawal et al. 1997; Berkers et al. 2001; Suharjito 2002; Marks et al. 2005; Flint et al. 2005). Hal yang sama dikemukakan oleh Bohensky et al. (2005), bahwa faktor-faktor yang mencirikan efektivitas respon yang dimiliki masyarakat adalah kemampuan dalam mempertahankan resiliensi ekologi, sosial dan kemampuan dalam melawan perubahan yang terjadi dalam suatu sistem yang kompleks. Penelitian ini membahas relasi hutan dengan masyarakat sekitarnya, secara praktis menyangkut realitas pengelolaan Tahura STS saat ini, masyarakat disekitar dan penyusunan strategi-strategi berdasarkan realitas untuk menjamin kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteran masyarakat dan membangun hubungan positif dan berkelanjutan antara masyarakat setempat dan para pihak. Oleh karena itu penting untuk memahami proses-proses yang terjadi di masyarakat dan langkah-langkah antisipatif yang perlu, guna memastikan implementasi kebijakan menjadi instrumen untuk menjamin fungsi-fungsi hutan tercapai. Fokus penelitian ini mengkaji proses adaptasi kelembagaan Tahura STS dan masyarakat sekitarnya (lokal) dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Lebih jauh penelitian ini juga menjelaskan bagaimana implikasi yang dihasilkan dari proses adaptasi tersebut terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep adaptasi dan teori aturan untuk membahas kasus Tahura STS utamanya menyangkut respon kolektif terhadap perubahan tata kelola pemerintahan, tekanan pertambahan penduduk, pengembangan pasar hasil hutan dan perubahan hak kepemilikan formal, serta implikasi yang dihasilkan terhadap kelestarian sumberdaya hutan di Tahura STS Dalam penelitian ini digambarkan kelembagaan yang mengatur sumberdaya hutan dari tahun 1994-2013 dan menganalisis perubahan tata kelola dan adaptasi kelembagaan lokal dalam kurun waktu tersebut. Untuk menggambarkan adaptasi kelembagaan, digunakan aturan dan norma yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan sebagai basis penghidupan yang terkait dengan hutan sepanjang rentang waktu tersebut. Pada bagian akhir penelitian ini membahas temuan yang menyoroti mekanisme dan kendala adaptasi kelembagaan formal (Tahura STS) dan informal (masyarakat sekitarnya). Kajian ini selanjut digunakan untuk menyusun formula strategi kebijakan pengelolaan Tahura STS bersama masyarakat yang direkomendasikan sebagai aturan bersama/kolektif dan selanjutkan dituangkan dalam aturan operasional. Hasil penelitian ini menunjukan, berdasarkan sejarah pengelolaan kawasan, ditemukan fakta bahwa proses adaptasi kelembagaan sebagai respon atas perubahan tata kelola pemerintahan secara luas, perubahan pasar produk hasil v hutan, perubahan tekanan pertumbuhan penduduk dan perubahan hak kepemilikan formal menghasil perbedaan proses adaptasinya (asimetris adaptasi). Adaptasi kelembagaan Tahura STS dilakukan atas dasar aturan yang harus di jalankan dalam implementasinya (Adaptasi struktural), sementara adaptasi kelembagaan masyarakat lokal didasarkan pada tujuaan sosial-budaya dan ekonomi (adaptasi budaya-ekonomi). Implementasi kebijakan Tahura STS hanya memikirkan bidang tugas dan kepentingannya tanpa melihat adanya peluang koordinasi, komunikasi atau bahkan kerjasama bagi terwujudnya pengelolaan yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Keterbatasan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga keutuhan kawasan, yang berdampak menjadi sumberdaya alam yang terbuka (open access) dan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab (free rider) untuk mengambil manfaat ekonomi jangka pendek. Tidak adanya koordinasi dinas kehutanan dengan sektor lain terutama sektor perkebunan yang secara langsung mempunyai kepentingan pada potensi sumberdaya Tahura STS terutama pada pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan
Keyword: Adaptasi kelembagaan, kebijakan kehutanan, konservasi hutan

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: