Judul: Rasionalitas Pembangunan Kehutanan Berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan(Studi Kasus di KPH Yogyakarta dan KPH Wilayah IX Panyabungan).
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan kehutanan yang dimulai dengan pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan dibentuknya organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Tujuan utama penelitian ini adalah bagaimana rasionalitas pembangunan kehutanan yang menggunakan dasar kebijakan pengelolaan hutan di tingkat tapak melalui KPH. Adapun tujuan antara adalah:(1) membangun kerangka teoritis rasionalitas pembangunan kehutanan berbasis KPH; (2) mengetahui hasil penilaian rasionalitas KPH yang terdiri dari: (a) rasionalitas teknis; (b) rasionalitas ekonomi; (c) rasionalitas hukum; (d) rasionalitas sosial; dan (e) rasionalitas substantif; dan (3) membuat sintesis rasionalitas atas pembangunan kehutanan berbasis KPH. Penelitian rasionalitas pembangunan KPH di Indonesia dilakukan di KPH Wilayah IX Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara dan KPH Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dari bulan Juni 2017 sampai bulan Maret 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara semi terstruktur, wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Salah satu penelitian terkait rasionalitas sosial adalah mengetahui keberterimaan masyarakat sekitar hutan terhadap eksistensi dan kegiatan KPH dilakukan di kedua KPH difokuskan pada Kelompok Tani Hutan (KTH)di masing-masing KPH secara purposive. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah rasionalitas kebijakan publik dalam penelitian ini menggunakan lima kriteria dan sepuluh indikator dengan tujuan adalah mempertahankan luas hutan.Penilaian rasionalitas pembangunan kehutanan berbasis KPH, menunjukkan KPH Yogyakarta berada dalam kategori rasional; sedangkan KPH Wilayah IX Panyabungan masuk dalam kategori cukup rasional.Keberterimaan masyarakat menunjukkan KPH yang rasional tidak selalu dipersepsi baik eksistensinya oleh masyarakat, namun persepsi atas manfaat yang telah diberikan KPH cukup tinggi. Tingkat partisipasi KTH di KPH Wilayah IX Panyabungan walaupun dalam persentase yang tinggi pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi dapat diduga masuk pada tingkatan partisipasi adalah derajat token yaitu tingkat placation, consultation dan informing, namun di KPH Yogyakarta walaupun secara persentase lebih sedikit, namun tingkat partisipasi KTH sudah sampai pada derajat citizen power, dengan tingkatan delegated power dan partnership. Sintesis dari disain kritis rasionalitas kebijakan publik pembangunan kehutanan berbasis KPH adalah kinerja kelembagaan pengelolaan hutan. Kinerja kelembagaan yang menjadi fokus perhatian adalah pembangunan kelembagaan yang efektif dan upaya penegakan klaim negara atas sumber daya hutan.Pengelolaan hutan berdasarkan delapan prinsip disain kelembagaan menunjukkan semua aturan yang ada di KPH Wilayah IX Panyabungan dalam kategori rendah. Sebaliknya KPH Yogyakarta dalam kategori tinggi. Ketika rasionalitas tidak tercapai maka kemungkinan besar kelembagaan pengelolaan hutan berada pada kondisi tidak berkelanjutan. Penegakan klaim atas sumber daya hutan di KPH Yogyakarta telah mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam hal penetapan tata batas pengelolaan KPH dan pemungutan hak-hak negara atas PNBP dan PAD. Walaupun secara legal dan legitimasi KPH Wilayah IX Panyabungan sudah baik namun belum sepenuhnya mampu untuk melakukan pengelolaan KPH. Kebaruan dalam penelitian dari aspek kebaruan focus dari penelitian ini adalah membuat kriteria dan indikator untuk rasionalitas pembangunan kehutanan berdasarkan rasionalitas kebijakan publik.Aspek kebaruan advance dari penelitian ini adalah bahwa faktor penentu yang keberhasilan pembangunan kehutanan berbasis KPH adalah rasionalitas hukum. Kebaruan dari aspek advance lainnya adalah memperkaya informasi tentang KPH Wilayah IX Panyabungan yang selama ini masih kurang.Aspek kebaruan scholar dari penelitian ini adalah pembuatan desain kritis rasionalitas dengan menggunakan rasionalitas kebijakan publik Dunn. Implikasi teoritik sebagai konsekuensi KPH yang merupakan organisasi pelayanan publik dan
Keyword: rasionalitas, kesatuan pengelolaan hutan, kebijakan publik

Judul: Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau
Abstrak: Salah satu substansi penting dari isi UU No. 41/1999 adalah mandat kepada pemerintah untuk membangun KPH pada seluruh kawasan hutan negara. Keberadaan KPH merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan. Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi harus dilakukan oleh organisasi KPHL/KPHP yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dalam implementasinya, pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dikarenakan adanya sejumlah kendala. Salah satu KPH yang operasonalisasinya lambat adalah KPHP Tasik Besar Serkap (KPHP-TBS) di Provinsi Riau. Struktur organisasi KPHP-TBS telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 47/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Namun hingga dua tahun kemudian (hingga akhir Agustus 2013, sampai akhir penelitian ini) Pemerintah Provinsi Riau belum menempatkan personil pada struktur organisasi KPH tersebut. Akibat penundaan ini, maka organisasi KPHP−TBS belum bisa menjalankan tugas pengelolaan hutan di tingkat tapak. Ditinjau dari perspektif ilmu kelembagaan, perkembangan operasionalisasi KPHP−TBS merupakan outcome dari perpaduan antara struktur situasi aksi dan karakteristik para partisipan yang berinteraksi di dalam arena aksi pembangunan KPH. Struktur situasi aksi dan karakteristik partisipan tidak secara langsung menghasilkan outcome, melainkan melalui pembentukan struktur insentif/disinsentif yang dihadapi oleh para partisipan. Struktur tersebut kemudian mendorong terbentuknya pola perilaku tertentu dari para partisipan. Agregat dari keseluruhan perilaku para partisipan ini yang kemudian menghasilkan outcome. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah kelembagaan dan masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan terjadinya kelambatan beroperasinya organisasi KPHP−TBS. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan operasional, yaitu (1) menganalisis pengaruh kondisi biofisik terhadap arena aksi dan outcome pemanfaatan hutan, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap arena aksi operasionalisasi KPHP−TBS, (2) menganalisis peraturan pembentukan organisasi KPH dengan menggunakan konsep tujuh jenis aturan dari Ostrom dan Crawford, dan (3) menganalisis pengaruh faktor peraturan, kondisi biofisik, dan atribut komunitas terhadap arena aksi, pola interaksi, dan outcome dalam operasionalisasi KPHP−TBS. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan kerangka analitis Institutional Analysis and Development (IAD) Framework dari Elinor Ostrom. Berdasarkan IAD-Framework, variabel yang dianalisis meliputi pengaruh faktor eksogen (kondisi biofisik KPHP-TBS, peraturan yang digunakan, dan atribut komunitas), kondisi arena aksi (situasi aksi dan karakteristik partisipan), dan pola interaksi para partisipan. Data dikumpulkan dengan metode v studi dokumen, pengamatan langsung peneliti pada saat terlibat dalam proses-proses pembangunan KPH, dan melalui wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi biofisik terbukti mempengaruhi situasi aksi yang dihadapi oleh para partisipan. Pada wilayah KPHP-TBS yang di dalamnya terdapat banyak ijin pemanfaatan hutan berbasis usaha besar (IUPHHK-HTI), cenderung membuka peluang dan menguatkan conflict of interest sebagian pejabat pemerintahan daerah untuk melakukan praktek-praktek korupsi. Sebagian aparatur Dinas Kehutanan memandang keberadaan KPH sebagai ancaman yang akan mengurangi kewenangannya. Temuan-temuan penting hasil analisis peraturan antara lain (1) pengaturan posisi-posisi partisipan belum sepenuhnya dirancang berdasarkan pertimbangan prospek keterjaminan kelancaran proses, (2) masih terdapat ketidaksinkronan antara PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 dengan Permendagri No. 61/2010 dalam pengaturan kewenangan menetapkan organisasi KPHL/KPHP, (3) belum adanya aturan agregasi untuk mengantipasi terjadinya ketidakmufakatan di antara para partisipan dalam tahap-tahap penting pengambilan keputusan, (4) belum lengkapnya kriteria organisasi KPHL/KPHP, dan (5) masih kurangnya pasal-pasal yang bisa menjadi pendorong/insentif bagi pemerintah daerah untuk berinisiatif membangun KPH. Atribut komunitas
Keyword: masalah kelembagaan, IAD-framework, paradigma pemanfaatan hutan, conflict of interest, pola interaksi, outcome

Judul: Peluang Partikel Plasma Berada Pada Dimensi Debye Akibat Gangguan Gelombang Elektromagnetik dengan Menggunakan Persamaan Schrödinger
Abstrak: The solution of Schrodinger equations with plasma Coulomb potential in spherical coordinat results solution wave function and energy plasma particle. Electron probability density at Debye length with thermal effect same as ion, which indicates plasma in neutral state. Electromagnetic waves perturbation of an electric field given to result wave function perturbation system. The probability density of plasma particle due to electromagnetic waves perturbation is the largest when an electromagnetic waves frequency 1.41 times the plasma frequency .
Keyword: Schrödinger, plasma, electromagnetic wave