Judul: Direction for Development of Sustainable Settlement Areas in the Coastal Zone of Makassar City
Abstrak: Kota Makassar menjadi salah satu pusat perekonomian di Indonesia timur yang besar penduduknya mencapai 1,5 juta pada tahun 2018 sehingga berimplikasi terhadap kebutuhan ruang dan menyebabkan pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga hingga perkembangan permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi kondisi kawasan permukiman saat ini, (2) menentukan kesesuaian dan ketersediaan lahan kawasan permukiman, (3) menetapkan nilai keberlanjutan kawasan permukiman, (4) menyusun arahan pengembangan kawasan permukiman di kawasan pesisir Kota Makassar. Penelitian dilakukan di kawasan pesisir Kota Makassar yang mencakup tiga kecamatan, yaitu Ujung Pandang, Mariso, dan Tamalate. Jenis data yang digunakan sebagai objek penelitan adalah data primer mencakup kuesioner dan data sekunder yakni data peta adminitrasi, peta tematik, dan data yang bersumber dari berbagai instansi seperti BAPPEDA, BPS, Dinas-dinas, dan pemerintah kecamatan setempat. Metode yang digunakan meliputi interpretasi citra terbaru dengan resolusi tinggi, analisis overlay,table matching limiting factor, dan MCE (Multy Criteria Evaluation) dengan bantuan software Arcgis. Status keberlanjutan kawasan permukiman menggunakan metode Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan perangkat lunak Rapfish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepadatan permukiman di kawasan pesisir Kota Makassar sebagian besar tergolong tinggi seluas 1.264,2 ha. Total luas permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Makassar sebesar 214 ha didominasi kategori berat. Tingginya kepadatan permukiman di pesisir kota Makassar disebabkan posisinya yang dekat dengan pusat kota, pusat ekonomi, dan pusat pariwisata. Kawasan pesisir Kota Makassar memiliki total luas lahan yang sesuai untuk permukiman sebesar 3.116,3 ha, sedangkan ketersediaan lahan pengembangan kawasan permukiman di kawasan pesisir Kota Makassar memiliki luas 483 ha. Hingga memasuki akhir tahun RTRW Kota Makassar berakhir tahun 2035, tiga kecamatan penelitian sudah tidak memiliki lahan untuk pembangunan permukiman. Sebagian besar kawasan pesisir Kota Makassar tergolong berkelanjutan dengan nilai indeks MDS diatas 50, hanya terdapat 2 kelurahan yang tidak berkelanjutan yaitu Kelurahan Laelae dan Kelurahan Bulogading. Faktor ketidakberlanjutan pembangunan permukiman di kedua kelurahan tersebut karena kurangnya perhatian masyarakat atau peduli terhadap lingkungannya dan ketersediaan air bersih yang terbatas. Arahan pengembangan kawasan permukiman di kawasan penelitian memiliki 6 kelas prioritas yaitu prioritas 1,3,4,5,7, dan 8 dengan luas lahan prioritas 1 sebesar 350 ha. Prioritas 1 sangat potensial untuk dijadikan pengembangan kawasan permukiman di pesisir Kota Makassar baik pengembangan permukiman developer, swadaya, maupun pembangunan permukiman vertikal., Makassar City is one of the economic development center in the eastern part of Indonesia with a population of 1.5 million in 2018 which has implies for space requirements. The impact of the development of settlement area has various problems including environmental pollution from household waste and the development of slums. This study aims (1) to identify the current condition of the settlement area, (2) to determine the suitability and availability of the settlement area, (3) to determine the value of the sustainability of the settlement area (4) to arrange the direction of the development of settlement area in the coastal area of Makassar City. The study was conducted in the coastal area of Makassar City that includes three districts, namely Ujung Pandang, Mariso, and Tamalate. The type of data utilized in the research were primary data including questionnaires as well as secondary data namely administrative map data, thematic maps, and data
Keyword: Availability, Priority, Suitability, Sustainability, Coastal area, Rapfish software

Judul: Urban landscape management as a waterfront landscape on the coast of makassar city
Abstrak: Kota Makassar merupakan salah satu kota pesisir yang ada di Indonesia dengan luas 175,77 km2 yang terdiri dari 15 kecamatan dengan panjang garis pantai kurang lebih 32 km. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2034 memiliki tujuan untuk mewujudkan wilayah kota berbasis pada konsep kota tepian air (waterfront city). Sebagai upaya dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan berbagai kegiatan revitalisasi dan reklamasi pada kawasan pesisir. Kegiatan yang terjadi pada pesisir Kota Makassar membawa suatu perubahan pada kondisi pesisir baik itu secara positif ataupun negatif. Dampak negatif terlihat ialah adanya perubahan morfologi akibat adanya pendangkalan pada kawasan pesisir yang menyebabkan penurunan kualitas air laut akibat kurang optimalnya pertukaran air laut, berkurangan kawasan mangrove dan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kegiatan rumah tangga dan industri. Hal ini mempengaruhi kualitas lanskap pesisir, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya dalam manajemen pengelolaan lanskap yang baik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menginventarisasi, memetakan, mengevaluasi manajemen lanskap pesisir berbasis waterfront city, dan analisis persepsi masyarakat. Metode yang digunakan ialah analisis kesesuaian lahan, analisis keindahan, analisis kenyamanan, dan analisis persepsi masyarakat. Hasil penelitian disusun menjadi rekomendasi strategi pengembangan dan manajemen waterfront city untuk mewujudkan waterfront landscape di Kota Makassar. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan lanskap pesisir Kota Makassar berpotensi sebagai pengembangan kawasan wisata, konservasi, dan permukiman. Pengembangan kawasan perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor pembatas pada lanskap eksisting setiap fungsi kawasan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan. Kualitas visual lanskap pesisir Kota Makassar memiliki nilai Scenic Beauty Estimation (SBE) beragam. Kualitas visual tinggi didominasi oleh kawasan dengan pemandangan vegetasi dengan penataan yang baik dan rapi yang memperlihatkan view alam seperti laut dan langit. Sedangkan pada ruang dengan kualitas rendah terlihat kawasan yang tidak tertata baik dan sampah yang berserakan. Tingkat kenyamanan pada ruang terbuka lanskap pesisir memiliki tingkat kenyamanan yang baik pada pagi dan sore hari, sedangkan pada siang hari memiliki tingkat kenyamanan yang tidak nyaman. Analisis persepsi menunjukan bahwa faktor pendidikan dan jarak tempat tinggal memiliki nilai korelasi positif pada setiap aspek persepsi masyarakat terhadap penerapan konsep waterfront city. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik tingkat pendidikan dan jarak tinggal responden menilai bahwa penerapan konsep tersebut belum terealisasikan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah lingkungan dan konflik yang masih terjadi. Selain itu aspek peran pemerintah dan pengawasan merupakan persepsi dengan nilai korelasi terendah yang menunjukan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan dan pengelolaan waterfront kurang terlihat. Pemerintah sebagai penentu kebijakan perlu berperan aktif dalam penerapan konsep waterfront sehingga dapat menciptakan kondisi yang optimal bagi segala pihak dalam memanfaatkan lanskap pesisir Kota Makassar. Rekomendasi konsep diusulkan yaitu responsible dan resilience dengan strategi pengelolaan yaitu melakukan redevelopment waterfront dengan fungsi mixed use yang terdesentralisasi pada setiap ruang berdasarkan fungsi. Kota Makassar direkomendasikan menjadi tiga zona yaitu zona pariwisata, zona campuran, dan zona konservasi yang didukung oleh program pengelolaan masing-masing.
Keyword: kawasan pesisir, manajemen lanskap, perkotaan, waterfront landscape

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: