Judul: Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan Air (Payment For Water Environmental Services)
Abstrak: Pembayaran jasa lingkungan memberikan hubungan timbal balik antara penyedia jasa dan penerima manfaat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mengidentifikasi dinamika kelompok tani hutan yang terlibat dalam program pembayaran jasa lingkungan air; kedua, menentukan gaya kepemimpinan ketua kelompok tani hutan; dan ketiga, mengukur manfaat program pembayaran jasa lingkungan kepada kelompok tani dan kelompok pengguna hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei sosial dan dipadukan dengan wawancara mendalam. Melalui teknik accidental sampling, dipilih 32 dari 43 anggota kelompok tani hutan sebagai responden. Hasil kajian menunjukkan bahwa, pertama, LSM lokal yaitu Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), serta aturan dan mekanisme program berkontribusi signifikan terhadap (i) sifat dinamis kelompok tani hutan, (ii) jenis kepemimpinan kelompok tani, dan (iii) pendapatan kelompok tani. Kedua, kelompok tani hutan Karya Muda II dikategorikan maju menurut prestasi kelompoknya; kesesuaian dengan aturan dan norma kelompok, tingkat kepuasan yang tinggi di antara anggota, dan kepercayaan yang tinggi berkembang di antara anggota dan di antara para pihak. Ketiga, saat ini kelompok tani dipimpin oleh seorang tokoh dengan tipe kepemimpinan demokratis. Keempat, program memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan kelompok. Pada 2019, sebanyak 34 juta Rupiah mengalir dari perusahaan swasta hilir ke petani di daerah hulu. Rata-rata responden menerima sekitar Rp 500 ribu hingga Rp 1,6 juta per tahun, tergantung luas lahan. Serta tidak ada hubungan antara dinamika kelompok dan gaya kepemimpinan dengan manfaat ekonomi. Namun dinamika kelompok dan gaya kepemimpinan memiliki hubungan tergolong rendah dengan nilai korelasi koefisien sebesar 0,354. Kelima, pembayaran jasa lingkungan menjamin keberlanjutan pasokan air bagi perusahaan swasta di hilir. Kata kunci: dinamika kelompok, gaya kepemimpinan, pembayaran jasa lingkungan., The payment for environmental services provides a reciprocal relationship between service providers and beneficiaries. Hence, the objectives of this study are: first, to identify the dynamics of the forest farmer groups engaging in the payment for water environmental service program; second, to determine the leadership style of the head of the forest farmers group; and third, to measure the benefit of the program of payment for environmental services to the forest farmers group and users group. Data was collected through social survey method and combined with in-depth interview. Through the accidental sampling technique, 32 out of 43 members of the forest farmers group were selected as respondents. The results of the study show that, first, the local NGO, namely, the Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), and the rules and mechanisms of the program significantly contribute to the (i) the dynamic nature of the forest farmers group, (ii) type of the leadership of the farmer's group, and (iii) the farmer's group income. Second, the forest farmer group of Karya Muda II is categorized a progressive one according to its group achievement; conformity to the group’s rules and norms, high degree of satisfaction among the members, and high trusts develops among members and between the parties. Third, at present, the farmer group is led by a figure with a democratic type of leadership. Fourth,.the program contributes significantly to the group's income. In 2019, as much as 34 million Rupiah flowed from private companies downstream to the farmers in the upland
Keyword: Dinamika Kelompok, Gaya Kepemimpinan, Pembayaran Jasa Lingkungan, group dynamics, leadership style, payment for environmental services

Judul: Pengaruh Payment for Environmental Services Terhadap Keadilan Agraria
Abstrak: Erosi, sedimentasi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kualitas air sungai atau danau adalah masalah lingkungan yang khas di DAS Indonesia, terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa. Akar masalahnya terletak pada, pertama, praktik pertanian dataran tinggi beroperasi di bawah hak guna lahan dan hak milik yang tidak jelas; kedua, praktik pertanian yang tidak cocok di dataran tinggi (hulu); ketiga, tidak ada insentif ekonomi bagi petani untuk melindungi dan melestarikan dataran tinggi dan pohon sejauh ini. Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) adalah konsep terobosan untuk merekonsiliasi konservasi dan ekonomi. Masyarakat hulu berfungsi sebagai penyedia atau pemasok air, sementara hilir sebagai pengguna air. Lebih jauh, PES bukan hanya soal penawaran dan permintaan. PES juga masalah pengaturan kelembagaan. PES dapat berkelanjutan di masa depan selama permintaan-pasokan air dan pengaturan kelembagaan antara hulu dan hilir cocok dan terpelihara dengan baik. Ada tiga pertanyaan penelitian untuk penelitian ini. Pertama, apakah PES mempengaruhi struktur agraria petani hulu DAS Cidanau? Kedua, Ketiga, bagaimana PES dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan petani hulu Cidanau? Apakah skema PES mampu membawa keadilan agraria? Empat aktor diamati selama penelitian, yaitu: (i) petani hulu Desa Citaman (penyedia air, sisi pasokan), (ii) PT Krakatau Tirta Industri (atau PT KTI, pengguna air, sisi permintaan), (iii) Rekonvasi Bumi dan Yayasan Konsorsium Bhumi Selaras, dua Lembaga Swadaya Masyarakat setempat (mediator, fasilitator), dan (iv) pemerintah daerah, khususnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (atau BAPEDALDA) Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Data dikumpulkan melalui kombinasi wawancara mendalam dengan beberapa informan, survei terhadap responden rumah tangga, pengumpulan data sekunder, dan observasi. Lembaga PES telah dikembangkan selama hampir dua dekade. Diprakarsai oleh LSM lokal, tahap persiapan dimulai pada tahun 1998. Pada tahun 2001, semua aktor sepakat untuk membuat organisasi baru yaitu Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC). Empat tahun kemudian, 2002, Gubernur Banten mengeluarkan Keputusan formal untuk pembentukan FKDC. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan tersebut, BAPEDALDA menyediakan dana awal untuk menjalankan FKDC selama hampir empat tahun. Pada tahun 2005, pengaturan pembayaran antara pemasok/penjual air dan pengguna/pembeli air disepakati di antara pihak-pihak yang terlibat dan ditetapkan dalam kontrak. Kontrak tersebut melibatkan tiga aktor (kelompok petani di hulu, FKDC dan PT KTI) dan berlaku selama lima tahun. Secara umum, kontrak tersebut menetapkan bahwa petani di Desa Citaman harus menjaga vegetasi di hulu di tanah mereka sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pasokan air dari hulu terus mengalir sepanjang tahun ke hilir. Sebagai imbalannya, pengguna hilir (PT KTI) membayar jasa lingkungan kepada hulu (petani Citaman). Dua tahap pembayaran disepakati. PT KTI membayar ke FKDC dan selanjutnya mentransfernya ke kelompok petani di hulu. Saat ini, perjanjian v kontrak PES sudah memasuki fase ketiga dengan kelompok tani Desa Citaman sebagai kelompok sasaran atau prioritas desa. Kontrak tersebut menetapkan beberapa persyaratan untuk pihak-pihak yang terlibat seperti, (1) setiap kelompok petani dengan luas total 25 ha harus dibangun dan memelihara satu demplot; (2) PT KTI akan membayar 1,2 juta rupiah per hektar per tahun; (3) kelompok tani harus memelihara minimal 500 pohon per hektar; (4) petani memiliki hak untuk menebang pohon dengan kewajiban untuk mengganti pohon yang ditebang; (5) agroforestry adalah wajib untuk pertanian tipe dataran tinggi; (6) agroforestri harus terdiri dari 70 persen pohon kayu
Keyword: keadilan agraria, Payment for Environmental Services, keadilan lingkungan, kemiskinan, struktur agraria

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: