Judul: Klasifikasi Debitur Kartu Kredit dengan Pemilihan Fitur Menggunakan Voting Feature Intervals 5
Abstrak: Provision of credit cards for customers is one of the ways to obtain profit in banking activities which cause risks of losses if the customer frequently delinquent the payments. Therefore, it is important to know the banking profile of the customer who will apply for a credit card. The banking profile data is used as input for Voting Feature Intervals 5 (VFI5) algorithm in the development of classification models that aim to classify potential debtor based on the payment status of the debtor. The debtor data used in this research is categorized as imbalanced data, hence it is necessary to have other performance measures beside accuracy; in this research we also used recall and precision. The input data consist of 14 features, however each features has different significance in classifying debtor. Therefore a feature selection process is conducted before the development of the model. The feature selection is conducted using two approaches: feature selection based on the accuracy of each feature and stepwise feature selection. The former method provides the better accuracy of 67.74%, and the values of recall and precision for the class of bad debtor are 46.88% and 24.69%, respectively.
Keyword: 

Judul: Klasifikasi Debitur Kartu Kredit Menggunakan Algoritme K-Nearest Neighbor untuk Kasus Imbalanced Data
Abstrak: Data is said to suffer the class imbalanced problem when the class distribution are highly imbalance. In this case, minority class is more difficult to predict then the majority class. Though the minority class sometime has important information. In this paper, classification analysis of credit card debtors is conducted by using k-nearest neighbor that can classify debtors into two categories, good or bad. Analysis of a prospective debtor is essential to minimize credit risk. One approach taken to overcome imbalanced data problems is to modify instance distribution using oversampling and undersampling method. The evaluation is conducted by comparing the value of parameter k, accuracy, precision, recall, and F-measure. The evaluation results show that oversampling technique gives the best result of 96.24% with k = 3, 99.23% recall with k = 2, 95.21% precision with k = 1, and 96.30% F-measure with k = 3.
Keyword: 

Judul: Kelembagaan Panglima Laot Dalam Mengatasi Perubahan Ekosistem Kawasan Pesisir Pulau Sabang
Abstrak: Kelembagaan Panglima laot merupakan perangkat adat dalam komunitas nelayan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melestarikan adat, wadah menyelesaikan sengkerta, mengatur tata kelola perikanan, dan penghubung dengan pemerintah. Beberapa peran yang dilakukan kelembagaan Panglima Laot dalam sektor perikanan maupun dalam komunitas nelayan perlu dikembangkan terutama dalam menggerakan komunitas nelayan menghadapi tantangan perubahan ekosistem pesisir di Pulau Sabang. Perubahan ekosisem telah memberi dampak sosial dan ekonomi terhadap aktivitas nelayan. Keberadaan Panglima Laot diharapkan berperan dalam menggerakkan komunitas untuk bertindak menghadapi perubahan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tantangan perubahan ekosistem kawasan pesisir yang dihadapi nelayan. (2) menganalisis keberadaan kelembagaan Panglima Laot dalam komunitas nelayan. (3) menganalisis peran kelembagaan Panglima Laot dalam mengorganisir komunitas nelayan dalam melestarikan ekosistem kawasan pesisir. (4) menganalisis hubungan antara berbagai pihak dalam mengurangi dampak (sosial, ekonomi) dari perubahan ekosistem. Penelitian lapangan dilaksanakan pada Maret hingga Juni 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan survei, wawancara mendalam, fokus diskusi kelompok, dan observasi. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 70 responden nelayan Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas nelayan sedang menghadapi tantangan perubahan ekosistem. Penyebab kerusakan ekositem pesisir adalah pencemaran limbah industri, degradasi mangrove dan karang, serta penggunaan alat tangkap deskruktif. Perubahan ekosistem membawa dampak sosial dan ekonomi pada komunitas nelayan. Secara ekonomi perubahan ekosistem memeberi dampak terhadap nelayan dengan adanya penurunan pendapatan nelayan, perubahan jarak tempuh penangkapan ikan, musim ikan yang tidak menentu dan menurunnya keragaman ikan. Secara sosial perubahan ekosistem telah menimbulakan tantangan dengan mulai sering terjadinya konflik nelayan sesama nelayan, menumbuhkan tumbuh kesadaran bagi sebagian golongan muda, dan menguatnya peran perempuan dalam mencari nafkah membantu rumah tangga. Kelembagaan yang efektif perlu mendapatkan dukungan pilar kelembagaan yang meliputi aspek regulatif, normatif dan kognitif. Keberadaan Panglima Laot tergolong kuat dalam menyelesaikan sengketa dalam komunitas nelayan. Panglima Laot dalam melestarian adat cenderung melemah, kecuali dalam pelaksanaan ritual kenduri laot. Peran Panglima Laot dalam mengatur tata aturan penangkapan juga melemah, kecuali pada penetapan wilayah kelola. Penetapan wilayah kelola saat ini dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan sistim koordinat.Peran dalam koordinasi (penghubung) dengan komunitas dan Pemerintah masih lemah. Banyak nelayan yang merasa keluhannya tidak disampaikan oleh Panglima Laot kepada pemerintah. Peran Panglima Laot dalam mengurangi melestarikan ekosistem dilakukan dengan mengupayakan advokasi melalui pertemuan duek pakat terhadap aktivitas perusakan pesisir, melakukan tindakan bersama, dan membangun jaringan denggan lembaga lainya. Pihak yang terlibat dalam mengurangi dampak perubahan ekosistem dilakukan dengan menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Peranan lembaga desa belum terlihat dalam upaya penangan dampak perubahan ekosistem. Pengelolaan secara Co Management di Desa iboh saat ini masih berada pada tahap konsultatif. Pemerintah baru mulai mempertimbangkan pandangan masyarakat dan keterlibatannya sebelum membuat keputusan. Kegiatan penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi masih belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pihak masyarakat.
Keyword: Kelembagaan, Panglima Laot, Komunitas nelayan, dan perubahan ekosistem