Judul: Komposisi Sumber Daya Manusia dalam Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Provinsi Aceh dan West Papua, Indonesia
Abstrak: Aceh dan West Papua menerima bantuan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk membangun daerah melalui kewenangan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melaui aspek pendidikan adalah bentuk pembangunan yang ditargetkan. sehingga, pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pendidikan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti; rata-rata lama sekolah, angka partisipasi, dan sebagainya. Mayoritas hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya kontribusi yang signifikan. Akan tetapi, tidak banyak penelitian yang memisahkan peran dari setiap level pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan menjadi penting untuk dievaluasi agar pemerintah dapat memprioritaskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dampak komposisi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan Papua Barat. Model ekonometrik panel data dengan metode analisis Generalized Method of Moments (GMM) digunakan untuk mengevaluasi sumber daya manusia - yang diwakilkan melalui aspek pendidikan - dan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan. Dengan membandingkan berbagai wilayah kabupaten/kota di Aceh dan West Papua, analisis tersebut dilakukan selama 8 tahun sejak 2010 hingga 2017. Terdapat total 36 wilayah kabupaten/kota dimana 23 diantaranya berada di Aceh dan 13 daerah di West Papua. Pengambilan Aceh dan West Papua sebagai bahan observasi didasarkan pada kenyataan bahwa kedua wilayah ini menerima dana otsus dari pemerintah pusat. Selain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia juga penting. Sehingga, penting untuk mengevaluasi seberapa jauh pengeluaran pemerintah telah memastikan daerahnya berhasil keluar dari jebakan kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tingkat menengah ke bawah memberikan dampak yang lebih besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tidak terdapat efek yang signifikan dari pendidikan perguruan tinggi di kedua provinsi. Dengan demikian, ada beberapa rekomendasi yang dapat dianjurkan demi pemanfaatan dana pendidikan yang lebih efisien, diantaranya; meningkatkan kualitas guru, pemerataan gaji guru yang memadai, pendanaan putra daerah yang lebih spesifik, dan mempertahankan program guru masuk desa.
Keyword: sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, PDB

Judul: Analisis pengaruh belanja pemerintah daerah Provinsi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2007-2009
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta komponen-komponen IPM pada Provinsi-Provinsi di Indonesia dan bagaimana kondisi dan pengaruh belanja pemerintah daerah Provinsi menurut urusan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap IPM periode tahun 2007-2009. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2007-2009 yaitu 70,3; 70,9; dan 71,4 merupakan kategori pembangunan manusia tingkat menengah atas. Nilai 5 IPM yang tinggi di Indonesia menyebar cukup merata, dimulai dari Provinsi Jakarta dan Jogjakarta (Pulau Jawa), Sulawesi Utara (Pulau Sulawesi), Riau (Pulau Sumatera), dan Kalimantan Timur (Pulau Kalimantan). Provinsi dengan IPM rendah berada di wilayah Indonesia timur yaitu NTT, NTB, dan Papua. Komponen angka melek huruf (AMH) pada tahun 2009 menunjukkan 85% masyarakat Indonesia sudah dapat membaca dan menulis dengan baik. Komponen rata-rata lama sekolah (RLS) adalah 7,9 tahun menunjukkan target pendidikan wajib belajar 9 tahun belum terpenuhi. Komponen angka harapan hidup (AHH) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan mencapai sebesar 68,7%. Komponen paritas daya beli di Indonesia yaitu sebesar Rp.623.400,00, dan nilai yang rendah terdapat di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, dan NTT. Berdasarkan hasil analisis menggunakan data panel, belanja pemerintah daerah Provinsi menurut urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan ekonomi berpengaruh secara nyata dan positif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Proporsi belanja pemerintah daerah Provinsi terhadap total belanja daerah sesuai target Undang-undang nomor 48 tahun 2008, namun untuk belanja urusan pendidikan belum memenuhi target pemerintah. Proporsi rata-rata belanja pendidikan tahun 2007-2009 yaitu sebesar 8,82%. Proporsi rata-rata belanja urusan kesehatan yaitu sebesar 7,28%. Proporsi rata-rata belanja ekonomi yaitu sebesar 21,16%. Dari hasil penelitian, pemerintah disarankan memberikan perhatian khusus terhadap penganggaran, pengalokasian, dan pengawasan belanja pemerintah daerah Provinsi karena belanja dapat meningkatkan IPM, terutama Provinsi NTT, NTB, dan Papua. Diperlukan juga perhatian pemerintah terutama untuk bidang pendidikan untuk Provinsi Bali sebagai daerah penghasil devisa tertinggi namun dengan nilai angka melek huruf yang rendah, juga untuk Provinsi Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai daerah-daerah pusat pendidikan tinggi serta Provinsi Papua, NTB, dan NTT yang merupakan Provinsi dengan nilai AMH dan RLS rendah. Pada bidang kesehatan, dalam meningkatkan nilai AHH, disarankan pemerintah lebih meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan anak (usia 24 bulan) serta perbaikan terhadap gizi buruk, terutama di Provinsi NTB, Kalimantan Selatan, Banten, dan Maluku Utara. Pada bidang ekonomi, pemerintah agar lebih dapat mengatasi masalah tingkat harga yang tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat, agar meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
Keyword: Provincial development spending, Human development index, Panel data

Judul: Sintesis Krisin dari Floroglusinol
Abstrak: Flavone is a class of flavonoid, widely distributed in vascular plants. Flavones containing hydroxyl groups at 5 and 7 position are quite important regarding their biological activities and their abiquity in nature. Flavone having hydroxyl groups only at position 5 and 7 or 5,7-dihydroxyflavone is known as chrysin. In this study, crude chrysin had been successfully synthesized in 3 steps from phloroglucinol as starting material. Phloroglucinol was acetylated with acetonitrile and HCl gas, resulting phloroacetophenone amount to 74%. Phloroacetophenone benzoylation with 4.5 equivalents of benzoyl chloride produced tribenzoyl phloroacetophenone in 103–107% of yield and the subsequent Baker-Venkataraman rearrangement of the ester by using KOH in dried pyridine produced crude chrysin, with conversion percentage of 71.62%. All synthetic products had been characterized by melting point and spectroscopically.
Keyword: