Judul: Strategi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor
Abstrak: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai nilai 57,89. Nilai itu tentu masih jauh dari target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 sebesar 80. Oleh karena itu, kajian ini membahas tentang gambaran tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dan menganalisis kelemahankelemahannya. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor digambarkan menggunakan metode analisis deskriptif. Kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dianalisis dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis. Perumusan strategi untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor menggunakan metode Analytic Hierarchy Process. Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor tahun 2016 hanya sebesar 46,15 atau dengan predikat C. Perangkat daerah yang mendapatkan predikat B hanya 2 dari total 37 perangkat daerah, dan sebagian besar mendapatkan predikat C. Pada tahun 2016, tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor sebesar 57,89, dimana komponen perencanaan kinerja mendapat nilai 21,43, komponen pengukuran kinerja mendapat nilai 10,47, komponen pelaporan kinerja mendapat nilai 10,09, dan komponen evaluasi internal mendapat nilai 5,32. Berdasarkan hasil Importance Performance Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 atribut yang menjadi kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Atribut tersebut adalah keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja. Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor berdasarkan urutan prioritasnya adalah penguatan komitmen (0,390), penerapan anggaran berbasis kinerja (0,245), pembinaan SAKIP (0,212), dan peningkatan kualitas APIP (0,152).
Keyword: akuntabilitas, kinerja, SAKIP

Judul: Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Abstrak: Bergulirnya era reformasi membawa suatu perubahan dalam sistem tata kelola pemerintahan berupa tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik dengan diwujudkan adanya tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah daerah sebagai institusi pengguna anggaran bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dari tahun 2006 s.d. 2015 mendapatkan opini WDP oleh BPK, hal ini mencerminkan laporan keuangan Pemkot Bogor belum mencapai predikat tertinggi berupa opini WTP. Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dengan karakteristik berupa: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami dapat digunakan sebagai panduan dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas dengan memperhtikan elemen pendukungnya berupa sumberdaya manusia, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis kualitas laporan keuangan Pemkot Bogor; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan faktor eksternal terhadap kualitas laporan keuangan di Pemkot Bogor; dan (3) Merumuskan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemkot Bogor. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama kajian ini adalah metode deskriptif dengan analisis rating scale, tujuan kedua menggunakan metode analisis SWOT dan tujuan ketiga menggunakan analisis QSPM. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner dan wawancara dan data sekunder berupa data statistik dan hasil laporan. Hasil kajian menghasilkan: (1) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkot Bogor masuk kriteria cukup baik; (2) Tupoksi yang jelas bagi pengelola keuangan merupakan faktor kekuatan yang utama, minimnya transfer knowledge tentang pengelolaan keuangan merupakan faktor kelemahan yang mendominasi, terdapat seleksi terbuka untuk menduduki posisi jabatan eselon II merupakan faktor peluang yang tertinggi dan adanya morotarium dalam perekrutan SDM aparatur pengelola keuangan daerah melalui seleksi ASN merupakan faktor tantangan yang tertinggi; (3) Strategi prioritas yang segera dijalankan oleh Pemkot Bogor adalah strategi leadership reinforcement. Hasil analisa matrik internal-ekternal dengan total skor IFE sebesar 3.447 dan total skor EFE sebesar 2.849 yang membentuk titik perpotongan di kuadran IV dengan strategi yang digunakan tumbuh dan berkembang. Pemilihan strategi leadership reinforcement dengan implementasi berupa: (1) Program peningkatan kapasitas kepemimpinan SKPD didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (a) Pelatihan pengembangan kepemimpinan; (b) Leadership monthly meeting; dan (c) Pembuatan kontrak kinerja; (2) Program peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal didukung oleh 2 kegaitan, yaitu : (a) Menjalin dan memperpanjang MOU kerjasama; dan (b) Pembuatan tim pendampingan/asistensi.
Keyword: Rating scale, SWOT, QSPM, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), leadership reinforcement

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: