Judul: Analisis Aktor dalam Pengelolaan Lahan Terindikasi Terlantar (Studi Kasus di Lahan eks-HGU PT. Intan Hepta Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi).
Abstrak: Tanah terindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi atau penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi lahan terindikasi terlantar, mencari penyebab lahan tersebut menjadi lahan terindikasi terlantar, serta mengetahui aktor/stakeholder yang terlibat dalam penguasaan lahan tersebut. Terdapat lahan eks-HGU PT. Intan seluas 583 ha di Desa Cipeuteuy yang diduga sebagai lahan terindikasi terlantar. Sejak status HGU lahan habis, masyarakat disekitar lahan mulai menggarap lahan yang ditelantarkan tersebut. Timbul kekhawatiran dari masyarakat penggarap yang disebabkan oleh tidak jelasnya status hukum, akhirnya masyarakat mengajukan permohonan kepemilikan lahan tersebut kepada pemerintah. Pengajuan hak kepemilikan lahan oleh masyarakat berlangsung sampai sekarang. Hal ini melatarbelakangi adanya analisis aktor terkait legalitas kepemilikan lahan. Analisis aktor menggunakan metode Actor Centred Power (ACP) untuk mengetahui besar kekuatan aktor mengacu pada elemen koersif, (dis)insentif, dan informasi dominan, berdasarkan informasi kronologis sejarah penggunaan lahan. Hasil dari analisis ACP menyimpulkan bahwa aktor yang paling berpengaruh di lahan adalah Kepala Desa. Lahan terindikasi terlantar tersebut sangat berpotensi untuk usaha hutan rakyat berbasis agroforestri dengan didukung oleh kemitraan.
Keyword: Tanah terindikasi terlantar, analisis aktor, legalitas

Judul: The Political Economy of Land Tenure Settlement in Forest Areas (PPTKH): A Case Study of Sukaslamet Village, Indramayu Regency
Abstrak: Konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan telah menjadi permasalahan mendasar pada areal kelola Perhutani. Sejarah praktik penguasaan lahan di areal kelola Perhutani menyebabkan permasalahan keterbatasan akses petani penggarap terhadap kawasan hutan, yang kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya konflik tenurial. Sejak tahun 2017, Pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan. Melalui kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan. Terbitnya seperangkat kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja turut mendorong pelaksanaan kebijakan PPTKH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika lokal kontestasi penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta implikasinya terhadap kebijakan PPTKH di Pulau Jawa. Penelitian dilakukan di Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu desa yang beririsan dengan areal kelola Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis pada dinamika visibilitas konflik serta kontestasi aktor dalam konflik penguasaan lahan. Penelaahan visibilitas konflik dan kontestasi aktor menggunakan kerangka penilaian visibilitas konflik berbasis aktor serta pendekatan Actor-Centred Power (ACP). Lintasan sejarah praktik penguasaan lahan di Desa Sukaslamet menunjukkan serangkaian proses teritorialisasi Negara pada kawasan hutan, serta adanya kontrateritorialisasi. Sejarah teritorialisasi negara pada kawasan hutan menyebabkan jaringan penguasaan lahan di tingkat tapak serta ketidakpastian pada kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan gradasi dan historiografi, serta dinamika aktor dalam konflik penguasaan lahan pada areal kelola Perhutani. Dinamika konflik penguasaan lahan pada praktik pengelolaan hutan oleh Perhutani telah menghidupkan praktik teritorialisasi lokal oleh petani penggarap. Selain itu, pergeseran kekuasaan aktor menyebabkan perubahan eskalasi dalam kontinum konflik. Penetapan kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai upaya resolusi konflik justru dapat menyebabkan kontestasi baru dengan mengundang aktor kuat lainnya. Akhirnya, kebijakan PPTKH sebagai bentuk perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya. Pola penyelesaian dalam kebijakan PPTKH yang terbatas pada skema Perhutanan Sosial (PS) tidak menyasar permasalahan mendasar terkait pendudukan kawasan hutan di tingkat tapak. Skema PS pada areal KHDPK tidak dapat mengoreksi permasalahan ketidakpastian dan inefisiensi kawasan hutan, serta situasi ketidakpercayaan politik kepada birokrasi kehutanan., Land tenure conflicts in forest areas have become a fundamental problem in the Perhutani management area. The history of land tenure practices in Perhutani's management area has caused the problem of limited access of peasants to forest areas, which later became a driving factor in tenurial conflicts. Since 2017, the Government has been trying to resolve various land tenure conflicts in forest areas. Through the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) policy, the Government seeks to protect the rights of peasants in forest areas. The issuance of policies derived from the Job Creation Law has also encouraged the implementation of the PPTKH policy. This study aims to analyze the local dynamics of land tenure contestation in forest areas and its implications for PPTKH policy in Java. The research was conducted in Sukaslamet Village, Indramayu Regency, one of the villages that intersects with the Perhutani management area of Indramayu Forest Management Unit (KPH). The study uses a qualitative approach focusing on analyzing the dynamics of conflict visibility and actor contestation in land tenure conflicts. Examining conflict visibility and actor contestation uses an
Keyword: kebijakan PPTKH, penguasaan lahan, visibilitas konflik, kontestasi aktor, Actor Centred Power

Judul: Karakteristik Oosit Domba dari Ovarium yang Disimpan pada Suhu dan Periode Waktu yang Berbeda
Abstrak: The aim of the study was to investigate the characteristic of sheep oocytes from the ovaries that was stored on different temperature at a different period of time. Ovaries obtained from the slaughter house. The ovaries were then stored at 4 ˚C for the period of 2, 5-7 and 8-10 h, 27-28 ˚C for the 2, 5-7 and 8-10 h, and the third group was stored at 37-38 ˚C for 2, 5-7 and 8-10 h. At the end of the storage, the oocytes were collected from the ovaries using the slicing method. Collected oocytes were graded as A, B, C and D based on the layers of the cumulus cell and images of the cytoplasm. The percentage of the oocytes for grade A, B, C and D that was derived from the ovaries stored at 4 ˚C are no differ than the other group (P>0.05). The percentage of oocytes of A’s grade from the ovaries stored at the temperature of 27-28 ˚C for 2 hours were higher than the oocytes from the ovaries that were stored for 5-7 and 8-10 hours (P>0.05). Meanwhile the quantity of oocytes with the grade of B, C and D that was derived from the ovaries stored at the temperature of 27-28 ˚C did have not change compared to the other group (P>0.05). The quantity of oocytes with A’s grade that was derived from the ovaries that was kept at the temperature 37-38 ˚C for 2 hours and 5-7 hours (P<0.05) did not show any changes, however there are descending number of oocytes with the A’s grade that was derieved after 8-10 hours of storage (P<0.05). The number of oocytes with the B’s grade that was collected after 5-7 hours after storing was higher compared to those stored for 2 and 8-10 hours (P<0.05). The number of oocytes with the D’s grade is increasing parallel with the length of time for the storage at the temperature 37-38 ˚C (P<0.05). The percentage of the number of oocytes of the A and B’s grade did have not different among other group except for the group of ovaries stored at the temperature of 37-38 ˚C for 5-7 and 8-10 h. These result suggested that storing the ovaries at 27-28 ˚C and 37-38 ˚C for the duration of 5-7 hours preserve the quality of the oocytes better in compared to storing the ovaries at the temperature of 4 ˚C.
Keyword: