Judul: The Effect of The General Allocation Fund and The Special Allocation Fund on Income Inequality in Southeast Sulawesi
Abstrak: Isu ketimpangan pendapatan antar daerah bahkan antar individu masyarakat di berbagai daerah adalah salah satu permasahan yang sering terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang di gambarkan dengan pendapatan perkapita disuatu daerah tinggi disebabkan adanya potensi sumber daya alam maupun pajak di daerah yang sangat besar. Perbedaan pendapatan yang tidak berjalan merata, hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat di daerah. Perkembangan kemajuan di daerah yang berbeda dapat membuka celah antara masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat yang miskin semakin miskin.Ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat yang tidak merata antara golongan masyarakat dapat menyebabkan dampak sosial, kemiskinan dan pengangguran yang semakin tinggi. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebagai bagian pelaksanaan desentraliasi keuangan dalam memberikan pemerataan fiskal daerah. Daerah di berikan kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan maupun belanja pemerintah di daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan sebagai instrument fiskal yang dianggarkan pemerintah pusat ke daerah dalam membantu kapasitas keuangan daerah. Dana perimbangan seperti DAU dan DAK diarahkan untuk mengurangai ketimpangan pendapatan antar daerah bahkan antar individu masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No 33 tahun 2004 dan UU No 1 tahun 2022 bertujuan dalam mempercepat pembangunan daerah dan tetap mempertahankan pemerataan pendapataan antar individu masyarakat. Salah satu instrumen fiskal adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel DAU memiliki fungsi distribusi yang dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah serta disesuaikan dengan urgensi ataupun kebutuhan dari daerah masing-masing. Pemberian DAU yang lebih besar, Sebagai wujud pemerataan pembangunan antar daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dapat mempercepat pembangunan daerahnya salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dilain sisi penggunanaan DAU di peruntukan dalam membiayai kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Variabel DAK diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Selain DAU dan DAK, dana pembangunan juga dialokasikan melalui DBH untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, dimana DBH di peroleh dari pembagian pajak dan sumber daya alam di daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara selalu menerima alokasi DAU dan DAK setiap tahunnya relatif cukup besar. Pengelolaan keuangan melalui kebijakan DAU dan DAK masih menunjukan ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat masih melebar. Tentu, kondisi tersebut perlu sebuah alternatif kebijakan pemerintah daerah baik dari sisi pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan belanja pemerintah dalam mengalokasikan anggaran lebih optimal. Peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan kemudahan akses ekonomi dalam memperbaiki pendapatannya. Pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah yang efektif dan efisien sebagai salah satu tujuan dalam menciptakan pemerataan pembangunan melalui peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan hal tersebut studi ini bertujuan untuk (1) mengetahui peranan dana transfer terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota di Sulawesi serta ingin mengetahui perkembangan ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) Menganalisis pengaruh alokasi DAU dan DAK terhadap PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa (3) Menganalisis pengaruh langsung alokasi DAU dan DAK
Keyword: Fiscal Decentralization, Income Inequality and Panel Data Regression

Judul: Dampak Transfer Fiskal Terhadap Belanja Modal Dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia : Analisis Data Provinsi
Abstrak: Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Todaro dan Smith, 2006). Dengan perkataan lain, keberhasilan pembangunan ekonomi diindikasikan dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan merupkan permasalahan mendasar dalam pembangunan yang saat ini tengah melanda bangsa Indonesia dan negara berkembang pada umumnya. Kondisi kemiskinan di Indonesia pada era desentralisasi fiskal mengalami penurunan dari 16.66 persen pada tahun 2004 menjadi 11.47 persen pada tahun 2013. Akan tetapi jumlahnya masih cukup tinggi, bahkan dapat dibilang masih jauh dari target yang ditentukan dalam RPJMN yaitu 8.0 hingga 10 persen, lebihlebih terhadap target MDGs dimana pada tahun 2015 kemiskinan di Indonesia di targetkan turun menjadi 7.5 persen. Tidak tercapainya target kemiskinan di Indonesia dikarenakan laju penurunan kemiskinan samakin melambat, ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin besar diduga menjadi penyebab melambatnya laju penurunan kemiskinan tersebut. Kemiskinan sekaligus ketimpangan dapat diturunkan melalui pertumbuhan pro poor, yaitu pertumbuhan yang berpihak kepada mayoritas penduduk miskin, dengan pertumbuhan pro poor maka terjadi perbaikan pendapatan masyarakat miskin melalui penggunaan tenaga kerja yang intensif. Pertumbuhan pro poor akan tercipta jika pemerintah memperioritaskan pembangunan pada sektor pertanian dan infrastrkur. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu dana transfer fiskal pada era desentralisasi yang tujuannya untuk mendanai sarana prasaran khusus daerah yang menjadi prioritas nasional termasuk untuk mendanai sektor infrastruktur dan pertanian. Peningkatan DAK akan berdampak langsung terhadap pembanguna ekonomi daerah maupun nasional. Tujuan studi ini untuk (1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal, perekonomian sektoral, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di daerah PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah pada era desentralisasi fiskal, (2) Menganalisis dampak transfer fiskal berupa DAK bidang infrastruktur dan pertanian terhadap belanja modal dan pembangunan ekonomi (kinerja output sektoral, penyerapan tenaga kerja sektoral, ketimpangan dan kemiskinan). Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sistem persamaan simultan menggunakan data panel 19 propinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013. Data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data provinsi yang memiliki proporsi PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Model diestimasi menggunakan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi historis dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan dari skenario peningkatan DAK infrastruktur jalan dan irigasi masing-masing 150 persen, peningkatan DAK bidang pertanian 75 persen, dan peningkatan belanja modal 40 persen. Hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, DAK bidang infrastruktur berpengaruh positif terhadap belanja modal, selanjutnya belanja modal berpengaruh positif terhadap output baik di sektor pertanian maupun non pertanian, output sektoral tersebut berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, sedangkan kemiskinan dipengaruhi secara positif oleh variabel indeks gini yang mencerminkan ketimpangan dan di pengaruhi secara negatif oleh variabel upah. Hasil simulasi baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi maupun rendah menunjukkan, (1) pada simulasi 1 dan 2 yaitu peningkatan DAK infrastruktur jalan dan irigasi baik di daerah pertanian tinggi maupun rendah dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan belanja modal, menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja pertanian, menurunkan jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan, ketimpangan menurun di daerah pertanian tinggi namun di daerah pertanian rendah tidak mengalami perubahan, (2) simulasi 3 yaitu peningkatan DAK bidang pertanian menurunkan besarnya dana perimbangan, meningkatkan belanja modal, menurunkan penyerapan tenaga kerja pertanian pada daerah pertanian rendah,
Keyword: Dana Alokasi Khusus, Kemiskinan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi Sektoral, Transfer Fiskal

Judul: Hybrid solar cells of ZnO nanoparticles/chlorophyll was modified metal ions (Zn2+ and Cu2+ )
Abstrak: Zinc Oxide (ZnO) is a n-type semiconductor with a wide the energy band (Band Gap) is 3.37 eV at room temperature and 3.34 eV at low temperature with a large exiton binding energy is 60 meV. ZnO has been synthesized by hydrothermal method, resulting in a decrease in particle size over the duration of the hydrothermal changes. Crystallographic structure of ZnO were characterized using XRD, has shown the characteristic pattern of a hexagonal wurtzite structure, the crystallite size increases to changes in particle size. Changes in particle size has also led to a change in the absorption peak of ZnO as has been demonstrated posted under test using the optical properties of UV-Vis spectrophotometer. Changes of this uptake has also led to changes in the energy band gap, which increases its band gap energy of the particle size. In electronic applications, especially in solar cells. Chlorophyll is considered less effective, because of their very nature are easily degraded as a result of several reactions which are acid, lighting and temperature. The results of the stability test using a halogen lamp 34 W/m2 for 5 hours, that the substitution of chlorophyll with metal ions Zn2+ and Cu2+ has been shown to form more stable than natural chlorophyll. The characterization of the optical properties, the combination of ZnO / chlorophyll in the form of hybrid films has led to a shift in the absorption region of ZnO becomes more widely from the UV to Visible. ZnO/chlorophyll has absorption range of 350-515 nm, ZnO / Zn-feofitin 332-401 nm and 332-632 nm for Cu-feofitin. The combination of ZnO/chlorophyll and CuSCN as a solid electrolite in hybrid solar cell, a modified chlorophyll with metal ions Zn2+ and Cu2+ has been shown to form a more stable I-V curve. It is characterized by its fill factor value greater than natural chlorophyll. Nevertheless, solar cells with natural chlorophyll has been able to produce higher efficiency values of chlorophyll were substituted.
Keyword: Hydrothermal, ZnO/Chlorophyll modified, Hybrid Solar Cell