Judul: Dinamika Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukadamai Kabupaten Bogor dan Desa Suko Kabupaten Probolinggo)
Abstrak: Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 telah melahirkan dana desa yang merupakan aliran dana dari APBN untuk desa. Peraturan perundangan tersebut adalah salah satu faktor yang membuat perbedaan besar dibandingkan peraturan sebelumnya karena mempengaruhi jumlah besaran dana yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah desa dan sistem pencairan dana. Perubahan ini dapat menimbulkan dinamika sosial di desa karena peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat desa untuk mengikuti prosedur agar dapat mengakses dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membanding dan menjelaskan pengaruh suprastruktur dalam pengelolaan keuangan desa sebelum dan setelah ditetapkannya Undang-Undang Desa dan untuk mengetahui pengaruh struktur sosial terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Desa Sukadamai Kabupaten Bogor dan Desa Suko Kabupaten Probolinggo. Penelitian mengenai dana desa ini dilaksanakan dalam tiga tahap penelitian, yaitu : (1) pra-penelitian, dengan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi penelitian. Tahap ini digunakan untuk melihat kondisi fisik desa dan mengamati interaksi sosial sederhana antar warga desa di kedua desa daerah penelitian, (2) penelitian lapangan yang akan dilakukan pada bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2019 yang berlokasi di Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor dan Desa Suko, Kabupaten Probolinggo, (3) analisis dan penulisan laporan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 membuat perubahan sosial pada praktik pengelolaan dana desa. Praktik pengelolaan dana desa berubah saat sebelum adanya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dana yang masuk ke desa sangat minimum. Setelah adanya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pemerintah pusat memberi transfer dana langsung ke desa dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan desa untuk melakukan pembangunan. Namun, adanya transfer dana dari pemerintah pusat ini juga di ikuti dengan peraturan-peraturan yang mempengaruhi praktik dan arah pembangunan desa. Pengaruh suprastruktur ini membuat perubahan praktik pengelolaan keuangan di desa. Warga desa diharuskan bermusyawarah dalam menentukan alokasi dana untuk kebutuhan pembangunan desa. Dana desa yang besar membuat aktor-aktor di desa saling menggunakan modal-modal yang dimilikinya untuk dapat memiliki pengaruh dalam pengelolaan dana desa. Pada Desa Sukadamai warga melakukan musyawarah sebelum melaksanakan pembangunan. Hal ini meningkatkan partisipasi warga sekaligus membuat pengawasan dalam pengelolaan dana desa lebih kuat karena pemerintah desa pada musyawarah tersebut melaporkan juga anggaranya., The Village Law In 2014 have resulted village funds which were the flow of funds from the Central National Budget directly to the village. The law is one of the factors that makes a big difference compared to the previous regulation because it affects the amount of funds provided by the central government to the village government and the fund disbursement system. This change can lead to social dynamics in the village. The purpose of this study is to compare and explain the influence of suprastructure in vilage funds management before and after the establishment of the village law and to understand how the social structure influenced the management of village fund. This research using qualitative methods with case studies approached that have been done in Sukadamai village and Suko village. This research about village funds conducted in three stages, which is : (1) Pre-research, visiting the location of study. This stage used
Keyword: Village funds, village developments, village funds management

Judul: Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang – Banten).
Abstrak: Disparitas pembangunan di Indonesia telah menjadi isu lama yang terus berkembang dan belum menemui titik penyelesaian yang komprehensif pada tatanan implementasi kebijakan. Menurut Fei dan Ranis (1964); Kuznets (1966); Adelman dan Moris (1973); dan Todaro dan Smith (2006), salah satu penyebab ketimpangan antar wilayah adalah kebijakan alokasi dana pembangunan (investasi) antar wilayah. Ketimpangan ini terlihat pada angka gini ratio yang relatif mengalami peningkatan pada rentang tahun 1996 sebesar 0,35 menjadi 0,41 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dengan maksud merekonstruksi pengaturan urusan keuangan desa dan aset desa untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten sebagai salah satu kabupaten tertinggal yang memiliki beberapa spot kawasan strategis nasional menjadi lokasi yang sangat menarik diteliti, karena 96% desa masih berstatus sebagai desa tertinggal. Sehingga tujuan kritis yang perlu diteliti adalah bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan desa tersebut terhadap kinerja pembangunan perdesaan. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemangku kebijakan yang berwenang dalam mengelola keuangan desa. Pemangku kebijakan yang dimaksud terdiri dari 326 Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa, maka digunakan alat analisis balanced scorecard (BSC). Melalui balanced scorecard ini akan dapat teridentifikasi sejauh mana keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa baik dari aspek finansial, aspek stakeholder, aspek operasi internal, maupun aspek pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan 2010). Alat analisis dari penelitian menggunakan model persamaan simultan logaritma natural (ln) regresi berganda dengan dummy slope. Variabel dipenden yang menjadi alat ukur tingkat pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan variabel independen yang mempengaruhi adalah belanja desa yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (BBPP), Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (BBPD), Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BBPM), dan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (BBPK). Penelitian ini mencoba mengkaji implementasi penggunaan dana dan pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan perdesaan berdasarkan UU No 6 tahun 2014. Penelitian ini fokus pada tiga hal utama yaitu: (1) menganalisa tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa; (2) menganalisa pengaruh implementasi penggunaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa; dan (3) menyusun strategi pengembangan desa dalam melaksanakan percepatan pembangunan desa. Tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pandeglang memiliki nilai yang bervariasi pada tiap tipologi pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik status indeks desa membangun, maka hasil pembangunan desa pun terlihat semakin baik. Nilai total tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan balanced scorecard bernilai 49,1 persen. Angka capaian ini bisa dikatakan sangat rendah karena desa masih dalam proses adaptasi terhadap kebijakan otonomi pengelolaan pembangunan desa yang baru digulirkan pertama kali pada tahun 2015. Bergesernya paradigma pembangunan perdesaan di Indonesia mulai terlihat sangat agresif setelah berlakunya UU 6/2014 tentang Desa. Hal tersebut terlihat dari munculnya dana transfer langsung dari APBN dan adanya dana bagi hasil dari PAD Kabupaten. Selain itu implikasi kedua berupa bertambahnya kewenangan pemerintahan desa dalam mengelola sumberdaya desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pengaruh belanja keuangan desa sangat bervariasi tergantung pada kondisi geografis, demografis, karakter budaya, dan juga sosial ekonomi masyarakat desa. Variasi belanja keuangan desa dapat terlihat dari pengaruh belanja pembangunan infrastruktur desa
Keyword: pembangunan perdesaan, belanja desa, infrastruktur, pengelolaan keuangan desa, indeks desa membangun

Judul: Toksisitas Kontak dan Efek Fumigan Minyak Atsiri Cinnamomum spp. (Lauraceae) terhadap Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)
Abstrak: One of the stored product pests which can reduce the quantity and quality of stored products is the flour beetle Tribolium castaneum. Stored-product pests are commonly controlled by fumigation and surface spraying using contact insecticides which can cause various harmful side effects. Essential oils of Cinnamomum spp. constitute safer alternatives for controlling stored product pests. This research was done to determine the contact toxicity and fumigant effect of essential oils of eight species of Cinnamomum and a commercial cassia oil against T. castaneum. A commercial insecticide containing alpha-cypermethrin was included for comparison. Only a commercial cassia oil had a fairly strong contact and fumigant effect, i.e. the treatment with 5% cassia oil caused 75% and 70% mortality, respectively. The other test essential oils were not active to weakly active against T. castaneum. Cassia oil and alpha-cypermethrin acted fairly fast, i.e. test insect mortality mostly occurred at 24 hours after treatment (HAT) and in the next 48 hours only a slight increase in insect mortality was noted. LC50 of cassia oil at 72 hours after treatment by contact and fumigant method was 4.73% and 3.12% respectively. Alpha-cypermethrin had relatively weak lethal effect by contact method and no fumigant effect at concentrations up to 10% but had strong knockdown effect at 5% and 10% by contact method.
Keyword: