Judul: Institutional Analysis of Water Utilization in the Gunung Gede Pangrango National Park Area West Java
Abstrak: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) memiliki peran yang sangat strategis sebagai daerah tangkapan air (catchments area) bagi daerah-daerah yang ada di bawahnya, yang menyediakan kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, industri dan kebutuhan domestik lainnya. Pengelolaan pemanfaatan air dari kawasan TNGGP bermula pada tahun 2006. USAID menginisiasi pengelolaan pemanfaatan air di TNGGP berdasarkan konsep kemitraan melalui pendirian lembaga FORPELA (Forum Peduli Air)-TNGGP. Pada tahun 2009, FORPELA mewadahi 113 pengguna air melalui sistem keanggotaan. Pada tahun 2011, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa pemanfaatan di kawasan konservasi harus melalui mekanisme izin. Selanjutnya, proses pembentukan Peraturan di tingkat Kementerian Kehutanan mulai dibuat dengan tujuan untuk menjamin keteradilan distribusi dan ketersediaan air bersih untuk daerah hilir. Pada tahun 2013, terbit Peraturan Menteri Kehutanan P.64/2013. Peraturan ini mengatur agar setiap pihak di dalam dan sekitar kawasan yang hendak atau sudah memiliki sumber air di dalam kawasan harus memiliki IPA (Izin Pemanfaatan Air) untuk pengguna air non-komersial dan IUPA (Izin Usaha Pemanfaatan Air) untuk pengguna air komersial. Selama 6 tahun Permenhut berlaku, perizinan pemanfaatan air dari dalam kawasan TNGGP belum dapat ditertibkan. Terdapat 65 desa penyangga yang memperoleh air dari kawasan, tetapi hanya terdapat 25 pemegang IPA. Sementara itu, dari 51 kegiatan usaha yang terdata dalam FORPELA, hanya 1 kegiatan usaha yang mengurus dan memperoleh IUPA. Oleh sebab banyaknya pengguna air terutama untuk kegiatan komersial yang tidak mengurus perizinan sehingga banyak pengguna air yang terindikasi memperoleh air dengan cara ilegal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemanfaatan atau pengusahaan pemanfaatan air sesuai dengan asas konservasi tidak tercapai; potensi konflik antar para pengguna air akibat distribusi air yang tidak merata terutama masyarakat sekitar kawasan; serta Pemerintah tidak mendapatkan PNBP dari kegiatan komersial. Maka, diperlukan penataan kelembagaan untuk mengelola pemanfaatan air dengan baik. Analisis kelembagaan perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya air di kawasan TNGGP. Analisis kelembagaan dilakukan dengan pendekatan kerangka kerja IAD (Institution Analysis and Development). Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai Oktober 2021. Lokasi penelitian di Bidang Wilayah Pengelolaan Cianjur dan Sukabumi, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, telaah dokumen dan analisis regulasi. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive dan snowball sampling. Jasa lingkungan air di TNGGP dapat dinikmati oleh banyak orang secara bersama-sama dan sulit untuk mengecualikannya. Sumber daya dengan karakter ini disebut common pool resources. Sumber daya air dari kawasan TNGGP yang bersifat CPRs membutuhkan kebijakan yang efektif untuk mengaturnya, maka sumber daya ini juga menimbulkan biaya transaksi tinggi. Atribut komunitas yang mempengaruhi arena aksi, meliputi (1) nilai-nilai perilaku didorong oleh faktor ekonomi dan faktor keakraban masyarakat kepada pemerintah setempat lebih tinggi dibanding dengan pihak balai; (2) tingkat pemahaman mengenai sumber daya air di kawasan konservasi partisipan berbeda satu sama lain; serta (3) tingkat homogenitas preferensi dalam pemanfaatan air dipengaruhi beragam kepentingan yang belum selaras. Selanjutnya, hasil analisis peraturan menunjukkan bahwa penertiban pemegang izin belum dapat dilaksanakan sehingga KLHK dan BBTNGGP sebagai prinsipal belum mampu membedakan hak antara pengguna air yang berizin dan tidak berizin. Dalam pengelolaan pemanfaatan air di TNGGP terdapat beberapa aktor yang terlibat. KLHK sebagai
Keyword: IAD framework, institutional issues, water use in TNGGP, institutional improvement strategies

Judul: Strategi Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Secara Berkelanjutan Di Taman Nasional Gunung Ciremai Kuningan-Jawa Barat
Abstrak: Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) adalah salah satu sumber air yang potensial di Jawa Barat. Sumber air tersebut memberi penghidupan kepada jutaan penduduk daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, serta sebagian mengaliri Kabupaten Brebes dan Tegal di Jawa Tengah. Selain sumber mata airnya, kawasan Gunung Ciremai juga menyimpan kekayaan alam lain yang berlimpah seperti bahan galian tambang, tanah subur, serta berfungsi pula sebagai kawasan konservasi alam dan zona resapan air. Terdapat sekitar 242 mata air yang bersumber dari kawasan Gunung Ciremai dengan debit air sekitar 5 s/d 40 L/detik (Irawan et al. 2009). Berdasarkan kajian Noerdjito dan Mawardi (2008), ekosistem Gunung Ciremai merupakan daerah resapan air potensial yang merupakan sumber mata air bagi tujuh Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Jamblang, DAS Pekik, DAS Subah, DAS Bangkaderes, DAS Cisanggarung, DAS Cimanuk, dan DAS Ciwaringin. Pemerintah Kabupaten Kuningan telah memiliki komitmen dalam menghadapi berbagai perubahan sebagai dampak pembangunan berkelanjutan berupa political will bahwa Kabupaten Konservasi menjadi salah satu arus utama (mainstream) pembangunan. Kabupaten Kuningan memiliki potensi sebagai wilayah hulu dan sumberdaya air untuk wilayah hilir yang secara teknis berimplikasi terhadap kebutuhan air di wilayah hilir. Dengan demikian, alternatif kebijakan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam, khususnya jasa lingkungan air secara partisipatif di Kabupaten Kuningan diperlukan sebagai implementasi arahan dan kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah perlindungan kawasan dalam pemanfaatannya serta mewujudkan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi generasi masa mendatang. Penelitian ini memiliki empat tujuan utama yaitu (1) menganalisis kondisi biofisik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan TNGC; (2) menentukan status keragaan keberlanjutan pengelolaan kawasan TNGC untuk pemanfaatan jasa lingkungan air; (3) memformulasikan kebijakan pengelolaan kawasan TNGC untuk mendukung pemanfaatan air secara berkelanjutan; dan (4) memformulasikan pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan TNGC untuk pemanfaatan air secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu (1) pengumpulan dan analisis data biofisik lingkungan, sosial ekonomi masyarakat serta kelembagaan pengelolaan menggunakan metode statistik deskriptif; (2) penentuan status keragaan pengelolaan TNGC untuk pemanfaatan jasa lingkungan air melalui analisis keberlanjutan menggunakan metode MDS-RAP Jasling Air; (3) formulasi kebijakan pengelolaan TNGC secara keberlanjutan menggunakan analisis prospektif; dan (4) tahap formulasi pengembangan kelembagaan pengelolaan TNGC untuk pemanfaatan jasa lingkungan air berkelanjutan menggunakan metode ISM. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara potensi biofisik lingkungan dan sosial ekonomi, wilayah TNGC memiliki potensi fisik dan sosial ekonomi vi wilayah yang mendukung untuk dapat dikembangkan dalam pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air. Berdasarkan analisis keberlanjutan menggunakan metode MDS-RAP JASLING AIR, status keberlanjutan pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan TNGC dari dimensi ekologi cukup berkelanjutan untuk wilayah Selatan dan Tengah, dan kurang berkelanjutan untuk wilayah selatan. Status ini dapat ditingkatkan dengan menerapkan teknik-teknik yang dapat mendorong meningkatnya tingkat curah hujan, penetapan komposisi jenis tanaman dan pencegahan erosi dan longsor dari lahan dengan kemiringan tinggi melalui penghijauan (reboisasi) dengan mempertimbangkan pola pemanfaatan lahan sesuai peruntukan. Sedangkan dari dimensi ekonomi, status keberlanjutan di tiga wilayah (Selatan, Tengah dan Utara) status kurang berkelanjutan. Status ini dapat ditingkatkan melalui pemberlakuan status hukum pajak pemanfaatan air, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif bidang kehutanan dan pemberlakuan kompensasi air bagi Pemkab dan masyarakat
Keyword: TNGC, policy strategy, RAP-JASLING AIR

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: