Judul: Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Sumatera Barat.
Abstrak: Praktek kelola hutan oleh masyarakat atau sering diistilahkan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) masih menjadi perdebatan ilmiah terkait dengan kapasitas masyarakat dan jaminan kelestarian hutan. Berbagai penelitian tentang PHBM mengidentifikasi kesenjangan teori dan praktek yang menyebabkan penilaian berbeda terhadap kinerja PHBM. Beberapa peneliti kemudian menyarankan kajian sosiologi dan antropologi untuk memperkuat kajian-kajian terdahulu tentang PHBM. Konsep modal sosial merupakan konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja PHBM karena konsep ini dinilai mampu menjelaskan fenomena sosio-ekonomis dan sosio-ekologis secara menyeluruh. Tujuan penelitian adalah menggambarkan praktek kelola hutan berbasis masyarakat dengan menggunakan konsep modal sosial dalam kategori kognitif berupa norma, nilai, keyakinan, dan sikap serta dalam kategori struktural berupa peran, aturan, prosedur, preseden, dan jejaring. Penelitian ini mengikuti paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan mengamati praktek parak dan rimbo pada masyarakat Koto Malintang dan Simancuang di Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara tak terstruktur, observasi, dan kajian dokumen. Analisis data dan informasi dilakukan melalui kategorisasi dan kodefikasi, analisis sejarah, analisis dokumen, analisis sosial ekonomi, dan analisis kebijakan secara deskriptif. Parak dan rimbo merupakan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasiskan pengetahuan lokal dan diakui oleh masyarakat sebagai praktek kelola lokal. Berdasarkan kajian atribut-atribut pengetahuan ekologis lokal (local ecological knowledge/LEK) dan pengetahuan ekologis tradisional (traditional ecological knowledge/TEK), parak dan rimbo telah diinisiasi dalam jangka waktu yang panjang, mengalami perubahan seiring waktu (dinamis), mempertimbangkan sejarah (historis), mencirikan sebuah praktek spesifik (lokal), merupakan bukti pandangan masyarakat secara menyeluruh (holistik), tertanam dari generasi ke generasi, dan mengandung nilai-nilai moral dan spiritual dalam konsep adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah (adat berlandaskan syariat dan syariat berlandaskan Alqur’an). Pengetahuan lokal memberikan landasan kognitif dan instrumental bagi konstruksi modal sosial dalam pengelolaan sumber daya alam pada tingkat lokal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya hutan. Konstruksi modal sosial kognitif dan struktural pada masyarakat Koto Malintang dan Simancuang terbangun dalam sistem adat masyarakat Minangkabau. Modal sosial kognitif mengandung norma, nilai, keyakinan, dan sikap yang menunjukkan konstruksi kelestarian, keadilan, kemampuan, keamanan, keuntungan, kesempatan, dan kesejahteraan menurut masyarakat. Modal sosial kognitif merasionalisasi modal sosial struktural dalam bentuk peran, aturan, prosedur, dan preseden. Kedua kategori modal sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk jejaring pengelolaan parak dan rimbo. Jejaring dibangkitkan oleh iii masyarakat berdasarkan ekspektasi untuk mempertahankan sumber-sumber mata pencaharian, memanfaatkan hasil hutan, menjamin keadilan manfaat, meningkatkan produktivitas, dan menjamin keberlanjutan komunitas mereka. Jejaring mengalir dalam kepercayaan (trust) yang memperkuat relasi kekerabatan, relasi pembangunan, dan relasi ekonomi lokal. Manfaat dari konstruksi modal sosial tersebut mengalir dalam bentuk aksi-aksi kolektif untuk menjamin pengelolaan hutan lestari (parak dan rimbo). Fenomena aksi kolektif dapat diamati pada aktivitas-aktivitas terorganisasi dalam pengambilan keputusan, manajemen dan mobilisasi sumber daya, komunikasi, dan pengelolaan konflik. Hubungan modal sosial dan kinerja pengelolaan hutan dijelaskan dengan fenomena aksi kolektif tersebut dan dibuktikan dengan kejelasan tingkat sumber daya hutan, jaminan keanekaragaman hayati, pertimbangan kesehatan dan vitalitas hutan, implementasi fungsi produksi sumber daya hutan, jaminan fungsi perlindungan sumber daya hutan, manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat, dan eksistensi kerangka hukum, kebijakan, dan kelembagaan pada tingkat lokal. Konsep dan implementasi parak dan rimbo berdasarkan pengetahuan lokal dan konstruksi modal perlu
Keyword: aksi kolektif, modal sosial kognitif, modal sosial struktural, pengelolaan hutan lestari, pengetahuan lokal

Judul: Kemandirian Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Melalui Penguatan Modal Sosial Masyarakat. Pembelajaran dari Sinjai Timur, Sulawesi Selatan
Abstrak: Sumberdaya mangove memiliki peran, fungsi, dan manfaat yang penting bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (tangible dan intangible). Namun minimnya pemahaman publik akan potensi nilai total dari sumber daya mangrove serta relatif kurangnya perhatian pemerintah terhadap arti penting hutan mangrove mengakibatkan deforestasi dan degradasi sumberdaya (SD) mangrove terjadi secara luas dan masif di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu pengecualian, terjadi di kawasan hutan mangrove, di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan mangrove di daerah ini dibangun dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat atas kesadaran akan arti penting mangrove dan fungsi ekologisnya yang kemudian melahirkan fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Instrumen yang dianggap penting untuk mendorong aksi kolektif dalam pengelolaan SD yang memiliki karakteristik barang milik brsama (common pool resources/(CPR’s) seperti hutan mangrove di Sinjai Timur adalah modal sosial masyarakat yang kuat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Sintesis penelitian menggunakan data dan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kebutuhan masing-masing kajian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi penguatan kemandirian pengelolaan SD mangrove secara lestari dengan mengkaji success story/keberhasilan masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Sinjai Timur. Dengan berlandasan pada konsep modal sosial Putnam dan aksi kolektif Ostrom serta didukung konsep symbolic power Bourdieu dan common knowledge Ishihara dan Pascual, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah: mengestimasi potensi ekonomi yang prospektif untuk dikembangkan yang dapat mendorong penguatan modal sosial untuk aksi bersama; menganalisis unsur-unsur dominan modal sosial beserta prasyarat pendukungnya untuk keberhasilan aksi bersama; menganalisis kelembagaan pendukung dan peran aktor serta dominansinya dan merumuskan strategi penguatan kemandirian pengelolaan SD mangrove lestari. Salah satu faktor yang menjadi kunci keberhasilan masyarakat dalam mengelola SD mangrove yang memiliki karakteristik CPRs seperti di Sinjai Timur adalah kepemilikan modal sosial yang kuat yang mendorong terwujudnya aksi kolektif masyarakat. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat tidak selalu mampu mendorong aksi kolektif dalam pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini menegaskan teori Bordieu (1983) yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan sumberdaya potensial yang tidak selalu siap untuk mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan bersama jika tidak ada motor penggerak untuk mengaktivasinya. Modal sosial harus diaktivasikan agar berfungsi optimal melalui intervensi kekuatan simbolik (symbolic power) melalui tokoh panutan (role model) untuk menginisiasi kegiatan. Proses untuk meyakinkan individu lain agar bersepakat untuk melakukan tindakan kolektif merupakan proses penting yang harus dilalui agar dicapai pemahaman bersama (common knowledge). Hasil analisis nilai ekonomi total (NET) SD mangrove di Sinjai Timur menunjukkan ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat besar baik secara ekologi secara sosial dan ekonomi. Keberlanjutan fungsi ekologi hutan mangrove di Sinjai Timur memberikan eksternalitas positif baik bagi perbaikan kondisi lingkungan, maupun bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui berkembangnya berbagai peluang usaha, lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Dinamika proses perkembangan hutan mangrove di Sinjai Timur menunjukkan bahwa walaupun tanpa dukungan dari pemerintah, aksi kolektif untuk menanam mangrove dapat diwujudkan melalui berbagai aturan dan kesepakatan yang dirumuskan secara kolektif melalui kelembagaan lokal yang ada. Hutan mangrove di Sinjai Timur yang merupakan hasil budidaya masyarakat secara swadaya tumbuh pada tanah timbul yang menurut
Keyword: common knowledge, kelembagaan lokal, modal sosial, symbolic power

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: