Judul: Analisis Kelembagaan dalam Pengembangan Program untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota (Studi Kasus Penanggulangan Kemiskinan di Kota Depok)
Abstrak: Kota Depok sebagai salah satu daerah penyangga ibu Kota memiliki arti strategik, tetapi memiliki persoalan berat, yaitu tingginya angka kemiskinan mencapai 124.706 jiwa. Untuk itu dibutuhkan manajemen program secara terpadu dalam kerangka model penanggulangan kemiskinan adaptif terhadap kearifan lokal, sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui gambaran/profil kemiskinan pada tiga Kelurahan di Kota Depok, (2) Menganalisis prioritas tujuan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok (3), Identifikasi perencanaan tindakan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kearifan lokal dan (4) Menganalisis indikator yang tepat untuk menilai tujuan dan evaluasi perencanaan tindakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Informasi dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh observasi lapang, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari studi literatur melalui buku, skripsi, data instansi terkait, internet dan data publikasi lainnya. Alat analisis penelitian ini adalah Deskriptif evaluatif dan Interpretative Structural Modelling (ISM) dengan menggunakan perangkat lunak Visual Basic 6. Dari FGD didapatkan lima faktor pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, yaitu (1) tujuan program pemberdayaan dan kemitraan masyarakat, (2) indikator menilai tujuan, (3) aktifitas guna perencanaan tindakan program penanggulangan kemiskinan, (4) aktifitas guna evaluasi program dan (5) lembaga yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. Hasil lainnya menunjukan faktor tujuan program yang perlu menjadi prioritas Pemda Depok adalah (1) peningkatan mutu SDM masyarakat miskin, (2) peningkatan mutu lingkungan pemukiman masyarakat miskin, (3) peningkatan akses terhadap sumber daya, (4) peningkatan pendapatan, (5) peningkatan pelayanan sosial dasar dan (6) kemandirian masyarakat. Indikator untuk menilai tujuan yang menjadi prioritas diantaranya, (1) hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari, (2) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik, (3) sumber penghasilan kepala rumah tangga (4) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga dan (5) memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000. Sedangkan faktor aktivitas guna perencanaan tindakan semua subfaktor yang ada mendapatkan bobot prioritas yang sama dalam program penanggulangan kemiskinan. Pada faktor ukuran aktivitas guna evaluasi yang menjadi prioritas utama adalah subfaktor terjadinya penurunan 2% masyarakat dengan sumber penghasilan kepala rumah tangga di bawah Rp. 600.000,- per bulan, karena memiliki driver power paling besar. Prioritas lembaga yang terlibat dan terkait dengan program penanggulangan kemiskinan adalah (1) Bappeda Depok, (2) SOPD/Dinas, (3) perguruan tinggi, (4) perbankan dan lembaga
Keyword: 

Judul: Analisis Kebutuhan Program Kemitraan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kota Depok
Abstrak: Kemiskinan merupakan problem sosial yang hingga saat ini belum dapat terpecahkan. Angka kemiskinan di Indonesia bahkan cenderung mengalami kenaikan setiap periode. Tingginya angka kemiskinan mendorong permasalahanpermasalahan sosial antara lain; sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, rendahnya tingkat pendidikan yang dapat diraih, meningkatnya angka kriminalitas, berkembangnya konflik-konflik sosial antar masyarakat dan makin rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup. Pemerintah telah melakukan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan, namun pada pelaksanaan berbagai program tersebut tidak disertai dengan koordinasi yang memadai lintas stakeholder sehingga sering terjadi tumpang tindih antar program. Kota Depok masih memiliki persoalan berat dengan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 124.706 jiwa (Bapeda Depok, 2006). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik kemiskinan di tiga desa dan menganalisis kebutuhan program kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Penentuan faktor-faktor yang digunakan dalam penentuan program pola kemitraan, dan penentuan alternatif kebutuhan program dilakukan dengan menggunakan metode Interpretative Struktural Modelling. Alternatif kebutuhan program dapat dijadikan rekomendasi kebutuhan program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok yang sesuai dan dapat membantu dalam mewujudkan visi dan misi Kota Depok. Faktor-faktor yang dikaji dalam penelitian ini adalah sektor masyarakat yang terpengaruh, kebutuhan program, kendala utama, perubahan yang dimungkinkan dan lembaga yang terlibat. Kota Depok kemiskinan mencapai 124.706 jiwa di 6 Kecamatan, dipilih 3 lokasi untuk penelitian yaitu; Desa Bedahan, Desa Leuwinanggung, dan Desa Pondok Jaya. Penduduk miskin di Desa Bedahan 92KK dengan pendapatan dibawah Rp. 500.000/KK/Bulan serta jumlah jiwa keluarga masyarakat miskin rata-rata adalah 4,7 jiwa artinya minimal dalam keluarga miskin ada 4 orang yang harus dibiayai/dihidupi. Desa Leuwinanggung 20KK dengan pendapatan dibawah Rp. 500.000/KK/Bulan serta jumlah jiwa keluarga masyarakat miskin rata-rata adalah 3,4 jiwa artinya minimal dalam keluarga miskin ada 3 orang yang harus dibiayai/dihidupi. Desa Pondok Jaya 25KK dengan pendapatan dibawah Rp. 500.000/KK/Bulan serta jumlah jiwa keluarga masyarakat miskin rata-rata adalah 4,6 jiwa artinya minimal dalam keluarga miskin ada 4 orang yang harus dibiayai/dihidupi. 2. Kebutuhan program kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Depok sektor yang paling terpengaruh dalam pengembangan pola kemitraan ini adalah pengusaha/UKM di sektor industri, pengusaha/UKM di sektor jasa, pengusaha/UKM di sektor informal, buruh pertanian, buruh industry dan bangunan, buruh jasa, kaum wanita serta pemuda dan pelajar. Sektor–sektor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sementara untuk kebutuhan program untuk penanggulangan kemiskinan adalah membagun sarana dan prasarana industri terkait, membangun sarana dan prasarana perdagangan terkait, membangun sarana dan prasarana jasa terkait, aplikasi tepat guna untuk industry UKM, meningkatkan lingkage produk yang ada dengan pasar (katalisator), menghubungkan UKM dengan lembaga keuangan, mengembangkan kebijakan yang mendukung iklim usaha, membina SDM UKM dan meningkatkan peran wanita. Kebutuhan ini terkait satu sama lain dan menyangkut semua unsur kelembagaan. Kendala utama dalam penerapan pola kemitraan ini juga sangat beragam, dan hal ini membutuhkan solusi yan tepat guna. Kendala-kendala tersebut adalah ketrampilan SDM yang terbatas, maraknya industry dan supermarket besar, pola hidup modern (hedonis, shopping), pola budaya kekerabatan yang sudah bergeser, sulitnya akses modal usaha, modal sosial yang lemah, pertumbuhan perumahan, dan anggapan yang salah mengenai kredit/bantuan. Perubahan yang dimungkinakan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pengendalian kemiskinan, membuka lowongan kerja, mengembangkan keterampilan, mengayomi penduduk miskin, mengusahakan ZIS dan mengusahakan akses pasar, sebagai faktor penentu atau harapan
Keyword: 

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: