Judul: Model Kelembagaan Integrasi Pengelolaan Hutan Adat dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan: Kasus Penataan Kelembagaan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Provinsi Jambi
Abstrak: Kebijakan pembentukan KPH di Indonesia diharapkan dapat menjadi lembaga pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. Namun demikian, hingga saat ini masih dijumpai banyaknya tumpang tindih dan konflik pengelolaan hutan antara KPH dengan masyarakat adat. Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa kearifan lokal telah terbukti dapat melindungi hutan. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada upaya untuk mengintegrasikan kelembagaan adat tersebut dalam pengelolaan KPH. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pola hubungan pengelolaan hutan adat dalam KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun, (2) mengetahui struktur kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, (3) mengetahui kinerja KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun dalam pengelolaan hutan adat, dan (4) mengetahui skema/formulasi integrasi kelembagaan adat dalam pengelolaan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan kerangka kerja Struktur Kelembagaan – Karakteristik Sumberdaya – Perilaku Aktor – Kinerja (SSPK) menurut Nugroho (2016). Kerangka kerja ini merupakan modifikasi dan penggabungan kerangka kerja IAD (Institutional Analysis and Development) yang dimotori oleh Ostrom (2005) dengan kerangka kerja SSP (Situation, Structure, and Performance) yang dipelopori Schmid (1987). Penelitian dilakukan di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun, dengan pendalaman dilakukan di beberapa desa yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Limun, Batang Asai dan Cermin Nan Gedang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara terstruktur, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sesuai kebutuhan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun dijumpai ada dua macam pola pengelolaan, yaitu pengelolaan oleh adat dan pengelolaan oleh KPHP. Kedua pola pengelolaan tersebut berada saling berdampingan satu sama lain dan keduanya berlaku dan diakui oleh masingmasing entitasnya. Pola aturan adat selain mengatur hubungan antar anggota masyarakat adat, juga mengatur hubungan masyarakat adat dengan alam. Aturan adat yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dituangkan dalam aturan berupa tata cara, larangan dan pantangan dalam membuka lahan untuk dimanfaatkan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat sangat tinggi, sehingga keberadaan sistem pengaturan lain di luar sistem adat dapat mengalami kesulitan untuk diterapkan. Namun sayangnya, pengetahuan masyarakat terhadap kawasan hutan, tata batas dan fungsi kawasan hutan masih sangat kurang. Hal ini mendorong terjadinya konflik sosial antara masyarakat dengan KPHP. Struktur formal yang berlaku sekarang (KPHP) belum menjamin pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Beberapa alasannya adalah: (1) batas kawasan hutan tidak terdefinisikan dengan jelas, (2) aturan formal pemanfaatan sumberdaya alam tidak sesuai dengan aturan informal yang berlaku pada masyarakat adat, (3) aturan formal masih bersifat sentralistik, (4) pengawasan sumberdaya alam dilakukan oleh petugas dengan keterbatasan anggaran, (5) sanksi belum dapat ditegakkan dan (6) mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan melalui pendekatan hukum membutuhkan biaya yang mahal. Sementara kelembagaan informal (masyarakat adat) telah memiliki syarat sebagai kelembagaan yang baik dalam banyak prinsip. Konsekuensinya, kinerja pengelolaan hutan di wilayah KPHP masih sangat rendah. Perubahan tutupan hutan pada periode tahun 1996-2015 dijumpai adanya perubahan dari hutan menjadi non hutan. Walaupun sudah ada perubahan struktur pengelolaan hutan berupa KPHP Limau Unit VII Sarolangun, namun kelestarian hutan masih belum dapat dicapai. Sebagian besar kinerja kelembagaan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun masih rendah, yaitu dalam indikator batas yurisdiksi, kesesuaian dengan kondisi setempat, pengaturan pilihan kolektif,
Keyword: Kesatuan Pengelolaan Hutan, aturan adat, integrasi kelembagaan, Sarolangun

Judul: Kelembagaan Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kerinci)
Abstrak: Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan perbedaaan argumen tentang relasi kelembagaan adat dan kelestarian hutan. Oleh karena itu, penelitian tentang kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan masih penting untuk dilakukan karena setiap daerah memiliki corak tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan, menjelaskan efektifitas pengelolaan hutan pada masyarakat Kerinci. Penelitian ini utamanya mengacu pada teori Uphoff (1986) tentang kelembagaan. Uphoff (1986) mendefinisikan kelembagaan sebagai sesuatu yang kompleks dari norma dan tata kelakuan yang relatif bertahan lama dengan maksud untuk memberikan pelayanan bagi tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2015 dengan menggunakan metode studi kasus yang didukung dengan metode survey. Dipilih dua kasus yaitu pada masyarakat adat Sungai Deras dan Masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan terlibat, dan pengukuran tegakan hutan. Wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap informan kunci dengan metode snowball. Wawancara terstruktur dilakukan pada informan yang dipilih secara acak. Data dianalisis menggunakan konsep kelembagaan dan performansi hutan menurut Indarawan dan Soerianegara (1986). Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutannya, baik masyarakat Sungai Deras maupun Lekuk 50 Tumbi terikat kuat oleh nilai-nilai, norma dan aturan adat yang diwariskan secara turun temurun. Terdapat pula keyakinan bahwa jika mereka merusak hutan maka akan terkena bela (kutukan) dari nenek moyang mereka. Terdapat norma dalam masyarakat bahwa hutan merupakan milik nenek moyang mereka sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik agar bisa diwariskan kepada anak cucu mereka. Manfaat dari sumberdaya hutan sangat dirasakan masyarakat yaitu sebagai daerah tangkapan air sehingga keberadaan hutan menjamin ketersediaan air bagi sawah mereka. Dalam pengelolaan hutannya masyarakat Sungai Deras maupun Lekuk 50 Tumbi mengkategorisasi hutan menjadi tiga kategori (1) Hutan yang berfungsi lindung, yaitu Bukit Tinggai pada masyarakat Sungai Deras dan Imbo adat pada Lekuk 50 Tumbi. Hutan tersebut difungsikan sebagai hutan yang dilindungi karena diyakini menjadi daerah tangkapan air. (2) Fungsi produksi terbatas yaitu Bukit kemunaing (Sungai Deras) dan hutan Imbo dusen pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Hutan tersebut berfungsi produksi terbatas untuk pengambilan kayu saja. (3) Fungsi budidaya yaitu Bukit kemenyan (Sungai Deras) dan hutan Imbo peladangan pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Hutan tersebut difungsikan menjadi lahan untuk budidaya, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan di kedua kasus diatur secara komunal oleh lembaga adat masing-masing. Di dalam aturan tersebut terdapat hak penguasaan, pemanfaatan dan sanksi. Pemegang hak utama adalah Lembaga adat yang bertugas mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan. Pelanggaran terhadap aturan adat akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda ataupun dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dan keyakinan yang kuat serta norma dan aturan mampu mengendalikan tindakan dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dan berimplikasi baik terhadap performa hutan. Performa hutan ini ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman dan volume pohon. Kelembagaan adat yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif menunjang pengelolaan sumber daya hutan yang baik. Ini diperlihatkan dengan tingkat efektifitas kelembagaan (kepercayaan, pemahaman) yang tinggi, dan tingkat pelanggaran yang rendah sehingga berimplikasi baik terhadap performansi hutan.
Keyword: efektivitas kelembagaan, kelembagaan adat, performansi hutan

Judul: Invers Drazin dari Matriks Toeplitz Singular
Abstrak: Matriks Toeplitz adalah matriks yang setiap unsur pada diagonal utama bernilai sama dan setiap unsur pada subdiagonal yang bersesuaian dengan diagonal utama juga bernilai sama. Matriks singular adalah matriks yang tidak bisa ditentukan inversnya. Akan tetapi, dapat diupayakan untuk ditentukan inversnya menggunakan invers matriks yang diperumum. Invers Drazin merupakan salah satu jenis invers matriks yang diperumum. Pada karya ilmiah ini ditentukan invers Drazin dari matriks Toeplitz singular dengan menggunakan metode Leverrier Faddeev. Kemudian, ditentukan invers Drazin dari matriks Toeplitz singular yang direpresentasikan sebagai penjumlahan segitiga bawah dan segitiga atas matriks Toeplitz berdasar pada teorema Gohberg dan Semencul., Toeplitz matrix is a matrix in with element on the main diagonal has the same value and on the subdiagonal corresponding to the main diagonal also has the same value. Singular matrix is a matrix that has no inverse. However, it can be attempted to determine the inverse using a generalized inverse matrix. Inverse Drazin is a type of generalized matrix inverse. This paper discussed the inverse Drazin for a singular Toeplitz matrix using the Leverrier Faddeev method. Then, the Drazin inverse of the singular Toeplitz matrix which is represented as a sum of products of lower and upper triangular Toeplitz matrix based on Gohberg and Semencul theorem.
Keyword: inverse Drazine, singular Toeplitz matrix