Judul: Analisis keterkaitan permasalahan tata ruang dengan kinerja perkembangan wilayah (Studi kasus kota Bandar Lampung)
Abstrak: Berbagai permasalahan penataan ruang di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung yang disusun tahun 2004 belum memiliki kontribusi positif terhadap penyelesaian permasalahan tata ruang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terjadi inkonsistensi dalam penataan ruang. Penelitian ini mencoba untuk melihat konsistensi penataan ruang serta kaitannya dengan kinerja perkembangan wilayah. Metode yang digunakan untuk melihat konsistensi penyusunan RTRW dengan pedoman adalah analisis tabel pembandingan dilanjutkan dengan analisis logika verbal. Untuk mengetahui apakah penyusunan RTRW sudah memperhatikan kesinergian dengan wilayah sekitarnya (Inter-Regional Context) dilakukan map overlay dilanjutkan dengan analisis logika verbal. Untuk mengetahui kinerja perkembangan wilayah dilakukan Principal Components Analysis (PCA) dilanjutkan dengan analisis Spatial Durbin Model. Metode ini merupakan pengembangan dari model regresi sederhana yang telah mengakomodasikan fenomena -fenomena autokorelasi spasial, baik dalam variabel tujuan maupun dalam variabel penjelasnya. Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan konsistensi, permasalahan tata ruang dan kinerja perkembangan wilayah digunakan analisis logika verbal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RTRW di Kota Bandar Lampung, sekitar 79% telah mengacu kepada pedoman yang berlaku. Dokumen tersebut mendapat legalitas hukum melalui Perda No 4 Tahun 2004. Berbagai permasalahan penataan ruang menunjukkan inkonsistensi yang relatif besar dalam pelaksanaa n dan pengendalian. Faktor eksternal relatif tetap. Menurut pedoman, dengan kondisi tersebut RTRW tidak perlu direvisi, tetapi perlu meningkatkan sosialisasi kepada seluruh stakeholder, melengkapi aspek-aspek yang belum diatur ke dalam rencana sektoral serta menjadikannya sebagai pedoman pembangunan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam penataan ruang menyebabkan berbagai permasalahan yang berakibat pada menurunnya kinerja perkembangan wilayah. Demikian juga penataan ruang yang tidak memperhatikan konstelasi dengan wilayah sekitarnya (Inter-Regional Context) menyebabkan kinerja perkembangan yang buruk. Kondisi ini berlaku secara umum, sehingga konsistensi dalam penataan ruang menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penataan ruang. Model empirik perkembangan wilayah menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan (nyata) dan elastis adalah variabel yang terkait dengan aspek lingkungan sekitar, baik berbatasan langsung maupun dalam radius tertentu. Sedangkan faktor pendorong perkembangan wilayah adalah ketersediaan prasarana dasar (jalan kota/lokal, air bersih dan telepon) dan kondisi fisik wilayah dengan karakteristik landai da n air tanah produktifitas sedang. Kondisi ini berimplikasi pada mekanisme penganggaran bahwa untuk meningkatkan kinerja perkembangan wilayah harus memperhatikan faktor-faktor pendorong tersebut dan yang lebih utama adalah upaya peningkatan kerjasama dan koordina si dengan wilayah sekitarnya (Inter-Regional Co operation ).
Keyword: 

Judul: Politik Tata Ruang dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Studi di Kabupaten Pandeglang).
Abstrak: Implementasi kebijakan tata ruang sering menimbulkan benturan berbagai pihak yang berkepentingan. Kondisi tersebut terjadi karena rumusan kebijakan tata ruang merupakan produk politik sehingga implementasinya berkaitan dengan tarik menarik kepentingan berbagai pihak. Kesadaran memasukkan pertimbangan mengajak berbagai pihak menyusun tata ruang selama ini cenderung masih meninggalkan persoalan dalam implementasinya, yang berujung pada konflik. Penyelesaian konflik tersebut sering mengalami kegagalan. Studi ini menjelaskan mengapa kebijakan tata ruang dan kawasan perdesaan tidak berjalan efektif. Atas dasar tersebut, penulis mengajukan pertanyaaan penelitian sebagai berikut: 1.Mengapa RTRW Kabupaten Pandeglang tidak didukung oleh pemangku kepentingan dan menimbulkan konflik serta sulit diimplementasikan? 2.Mengapa kawasan agropolitan dan minapolitan dicantumkan dalam RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031 tidak berhasil diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap pengembangan desa di kedua kawasan tersebut? 3.Bagaimana prioritas strategi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang? Penelitian ini mengambil unit analisis pada tiga tipe kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Pertama, desa yang potensial menjadi kawasan perdesaan. Kedua, kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dalam RTRW namun belum direalisasikan. Ketiga, kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dalam RTRW dan kebijakannya telah diimplementasikan. Tipe pertama, mengambil studi kasus di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari. Tipe kedua, mengambil studi kasus kawasan agropolitan, yang meliputi seluruh desa di Kecamatan Munjul, Sobang dan Menes. Tipe ketiga mengambil studi di kawasan minapolitan yang telah disyahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kawasan pada tahun 2011, meliputi seluruh desa di Kecamatan Panimbang dan Sumur. Penelitian ini bertujuan: Pertama, mengidentifikasi perebutan sumberdaya dan pihak yang terlibat konflik tata ruang serta faktor yang mempengaruhi kelemahan implementasinya. Kedua, menjelaskan proses penetapan dan aktor yang terlibat kebijakan kawasan agropolitan dan minapolitan yang telah tercantum dalam RTRW. Ketiga menjelaskan dampak kedua kawasan terhadap perkembangan desa. Keempat, merumuskan strategi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian pertama dan kedua dianalisis dengan metode deskriptifkualitatif dan Content analysis. Tujuan penelitian ketiga dianalisis dengan skalogram, analisis gravitasi dan location quotient (LQ). Tujuan penelitian keempat dianalisis dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian pertama membuktikan bahwa kebijakan tata ruang bukan hanya persoalan teknis perumusannya, tetapi prosesnya memerlukan konsensus dan komitmen beragam pihak, berbagai kepentingan dalam pengelolaan SDA dalam sebuah ruang. Studi implementasi kebijakan tata ruang di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang berupa perizinan sumberdaya lahan oleh pihak pihak swasta menghadapi persoalan benturan kepentingan antara masyarakat yang diwakili elit agama dengan pihak swasta yang didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Akibatnya, terjadi konflik berkepanjangan dan menimbulkan korban sehingga berdampak tidak bisa beroperasinya perusahaan. Hasil penelitian kedua menjelaskan penetapan kebijakan kawasan agropolitan dan minapolitan yang cenderung bersifat politis. Akibatnya, implementasinya tidak berjalan optimal. Terlebih lagi, implementasinya bersamaan waktunya dengan kebijakan nasional berupa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Hal tersebut menunjukkan peran aktor dan kepentingan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan tata ruang. Faktor lain yang mempengaruhi tidak optimalnya pengembangan kawasan adalah lemahnya dukungan anggaran pemerintah, sumberdaya manusia (SDM) yang kurang kompeten dan belum efektifnya kelembagaan kerjasama dalam membangun kawasan. Hasil penelitian ketiga menunjukkan perkembangan desa-desa di kawasan agropolitan cukup baik sedangkan di kawasan minapolitan masih stagnan. Kondisi tersebut disebabkan desa-desa di kawasan agropolitan telah berkembang sejak lama. Selain itu, mendapatkan dukungan program dari pemerintah karena keterlibatan aktor yang terlibat membantu baik aktor
Keyword: evaluasi, kawasan perdesaan, perebutan sumberdaya, RTRW, strategi

Judul: Peptides Hydrolysate Derived from Collagen of Snakehead Murrel (Channa striata) Skin Demonstrate Anti-oxidant and Anti-cholesterol Activities.
Abstrak: Anti-cholesterol and anti-oxidant play crucial role to combat cardiovascular disease (CVD) related to formation of arterial plagues from oxidation of cholesterol. In the past decades, research on bioactive peptides demonstrating anti-cholesterol and anti-oxidant activities have been reported as the alternative drugs. In this study, acid soluble collagen was extracted from the skin of snakehead murrel and employed to induce production of collagenase by Bacillus licheniformis F11.4. The collagenases secreted were in turn purified through AKTA Purifier (ion exchange, DEAE column) and used to produce peptides hydrolysate. The purified enzymes were grouped in two distinct collagenase fractions, designated as fraction D and F. Peptides hydrolysate produced by the fraction D was found to demonstrate HMG-CoA inhibitor activity comparable to pravastatin and limited anti-oxidant activity. Meanwhile, peptides hydrolysate generated using the fraction F demonstrated anti-oxidant activity comparable to BHT (2mM), vitamin C (2mM) and vitamin E (2mM), but limited HMG-CoA activity. Combination of the fraction D and F resulted in substantial HMG-CoA inhibition and anti-oxidant activities.
Keyword: Anti-cholesterol, anti-oxidant, bioactive peptide, collagen, collagenase, snakehead murrel