Judul: Penentuan pusat pemerintahan dan pelayanan kabupaten aceh timur berdasarkan perkembangan wilayah, aksesibilitas, dan persepsi pemangku kepentingan
Abstrak: Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan memanfaatkan sumbersumber potensi daerah secara lebih mandiri. Pada sisi yang lain, kebijakan otonomi daerah memicu eforia tuntutan pembentukan wilayah-wilayah administratif baru. Sayangnya, pemekaran wilayah tersebut tanpa didasari oleh pertimbangan memadai, sehingga mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru, mulai dari masalah keuangan sampai kepada pengalokasian ruang secara spasial yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan wilayah. Banyak daerah, selama bertahun-tahun sejak pemekaran, belum memiliki pusat pemerintahan dan pelayanan yang representatif, seperti Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi hirarki pusat-pusat aktivitas & keberadaan kota kecil dan menengah yang dapat menunjang pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur, (2) menentukan lokasi yang optimal untuk pusat pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan aksesibilitas dan tingkat perkembangan kecamatan, dan (3) menggali persepsi dari pengambil kebijakan dan masyarakat terhadap penentuan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder bersumber dari data Podes Tahun 2006 dan publikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, data primer diperoleh dari wawancara dengan responden dan informan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) analisis skalogram, (2) location-allocation models spatial interaction analysis (p-median problem), (3) analytical hierarchy process (AHP), (4) actor-oriented analysis, dan (5) analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kecamatan-kecamatan yang berhirarki tinggi dengan kota-kota menengah adalah kecamatan yang dilintasi oleh jalan nasional atau trans Sumatera, sedangkan yang jauh dari jalan nasional berada pada hirarki rendah. (2) Pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Timur dapat dikembangkan dengan konsep wilayah nodal, yaitu Idi sebagai pusat pelayanan hirarki I yang akan melayani seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur, Peureulak dan Simpang Ulim sebagai pusat pelayanan hirarki II yang akan melayani wilayah timur dan barat Kabupaten Aceh Timur. (3) Idi adalah lokasi optimal pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus secepatnya berupaya untuk menuntaskan masalah lokasi pusat pemerintahannya, sehingga akselerasi pembangunan wilayah dapat segera dipacu, terutama dalam mengembangkan kapasitas pelayanan publik serta pembangunan sarana dan prasarana umum yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keyword: 

Judul: Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh
Abstrak: Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian, dan juga sebagai faktor pendorong produktivitas daerah. Tujuan utama pembangunan ekonomi wilayah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan juga melakukan pertumbuhan yang merata antar wilayah sehingga tumbuh dan berkembang secara bersama dan merata. Dalam mengatasi atau mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang merata. Hal ini akan menyebabkan timbulnya titik tumbuh pertumbuhan ekonomi baru, sehingga wilayah-wilayah lain akan ikut tumbuh dan berkembang secara bersamaan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan antar wilayah, mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur di setiap Kabupaten/kota serta menganalisis pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson, Skalogram dan Data Panel. Hasil penelitian dengan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Aceh selama kurun waktu 5 tahun mengalami tren menurun, sejak tahun 2011 nilai indeks sebesar 0,46 turun menjadi 0,40 pada tahun 2015, terjadi perubahan nilai indeks sebesar -0,05. Ratarata nilai Indeks Williamson sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah 0,43. Berdasarkan hasil analisis skalogram terdapat dua kabupaten yang memenuhi hirarki I yaitu Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada hirarki II terdapat 11 kabupaten/kota yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Gayo Lues. Hirarki III terdapat sepuluh kabupaten/kota di Aceh yaitu Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kota Subussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil estimasi Data Panel menunjukkan bahwa secara statistik variabel yang signifikan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Aceh adalah variabel listrik dan variabel pendidikan, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah jalan dan variabel kesehatan. Variabel yang berpengaruh negatif adalah jalan, listrik dan pendidikan, sedangkan variabel kesehatan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Aceh.
Keyword: Wilayah, Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Ketimpangan

Judul: Durability of Specific Immunoglobulin (Ig) Y Againts Influenza and Covid-19 in Sunscreen
Abstrak: The benefit of specific immunoglobulin Y (Ig Y) as an active ingredient in personal care products such as sunscreen has not been properly studied. Our study aims to evaluate the reliability of specific IgY against influenza and the COVID-19 virus in a sample sunscreen product. Specific IgY influenza and COVID-19 viruses were inserted in the sample sunscreen at two concentrations of 0.1% and 0.25%. Three treatments were observed: control (C) sunscreen without IgY, treatment 1 (T1) sunscreen with 0.1% IgY, and treatment 2 (T2) sunscreen with 0.25% IgY. Organoleptic observations were carried out to monitor changes in aroma, color, and texture, and sunscreen sampling was done every week for 6 weeks. The durability of IgY was evaluated using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and a neutralization assay. Organoleptic observation from weeks 1 to 6 showed consistency in its aroma, color, and texture. Enzyme-linked immunosorbent assay and neutralization assay (NA) results of the T1 and T2 groups showed negative results except for sample T1 at week 5, which showed a positive result in the Influenza A ELISA. Based on the results, it seems that IgY concentrations of 0.1% or 0.25% were not optimal. However, this negative result might be due to low concentration of the IgY and the presence of beeswax, which inhibits IgY and causes it to dissolve in distilled water, thus preventing it from being detected in the assay.
Keyword: Immunoglobulin Y, Sunscreen, Influenza, COVID-19, Biological Activity