Judul: Bromination of Chrysin Using Bromine and Dimethyl Sulfide.
Abstrak: Krisin merupakan salah satu flavon dengan potensi antikanker, antioksidan, dan antiinflamasi yang luas. Potensi tersebut dapat semakin dikembangkan melalui modifikasi struktur krisin dengan gugus halida, seperti bromida. Gugus bromida dapat menggantikan hidrogen pada krisin di posisi C-6 dan C-8. Kendati demikian, reaksi brominasi krisin baru dilaporkan menghasilkan 6,8-dibromokrisin. Penelitian ini bertujuan melakukan reaksi brominasi krisin dengan Br2 dan Me2S dengan beberapa modifikasi terhadap kondisi reaksi serta melakukan analisis terhadap produknya dengan resonansi magnet inti (NMR). Percobaan reaksi dilakukan sebanyak 9 kali dan analisis kromatografi lapis tipis (KLT) konsisten menghasilkan 3 buah noda untuk setiap reaksi. Pencucian dengan metanol merupakan metode pemurnian terbaik dan hanya senyawa noda 3 yang dapat dimurnikan dengan bobot terbaik 111,9 mg. Analisis NMR menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah 6,8-dibromokrisin, sehingga rendemen reaksi adalah 27%., Chrysin is one of the flavone with a wide pharmacological potential. Nowadays, chrysin’s potentials as anticancer, antioxidant, and antiinflammation are widely studied. These potentials can be explored further through structure modification with halide, such as bromide. This group could be substituting the hydrogen in C-6 and C-8 of chrysin. However, a report of bromination of chrysin only gave 6,8-dibromochrysin as the product. This research aimed to brominate chrysin using Br2 and Me2S with various parameters and analyze the product with a nuclear magnetic resonance (NMR). Reactions were attempted for 9 times and each trials appeared to yield 3 new spots consistently through thin layer chromatography analysis. Washing with methanol was the best purification method and only gave the 3rd spot compound with the best amount 111.9 mg. NMR analysis shows that the compound is 6,8-dibromochrysin, with the yield of 27%.
Keyword: 6,8-dibromokrisin, biflavonoid, brominasi, dimetil sulfida, krisin

Judul: Sintesis Monobenzil Krisin dari Floroglusinol melalui Zat Antara Kalkon Pinosembrin Sebagai Prekursor Krisin
Abstrak: In this experiment, monobenzyl chrysin (7-benzyloxy5-hydroxyflavone) was synthesized from phloroglucinol as its starting material through oxidative cyclization route of pinocembrin chalcone. The synthesis was started with acetylation of phloroglucinol and benzylation of phloroacetophenone using 2 equivalents of benzyl bromide for 24 hours. The yield of those two steps were 70% and 21%, respectively. The condensation of 4’,6’-benzyloxy-2’- hydroxyacetophenone obtained with benzaldehyde produced a benzyl-protected chalcone which is then cyclisized oxidatively with 1 equivalent of I2 in dimethyl sulfoxide. About 9% of the product of this reaction was a monobenzyl chrysin according to characterization using proton nuclear magnetic resonance spectrum. The overall yield of this product was 1% with respect to phloroglucinol. The optimization of benzylation time of reaction and amount of added I2 should be studied further in order to increase the yield before the benzyl deprotection process conducted
Keyword: Bogor Agricultural University (IPB), flavonoids, flavones, chrysin, chalcone

Judul: Implementasi Hukum Adat Laot Dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Utara Aceh
Abstrak: Hukum adat laot di Aceh merupakan ketentuan adat yang relevan dengan pengelolaan perikanan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Hukum adat laot di bawah Lembaga Panglima Laot seisinya tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat. Setiap daerah dapat memiliki sistem pengelolaan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Posisi hukum adat laot dalam perundang-undangan memiliki dua bentuk pengaturan, yakni dalam konsep pengelolaan sumberdaya perikanan (Qanun No. 16/2002), dan dalam konsep lembaga adat dan hukum adat laot (Qanun No. 9/2008 dan Qanun No. 10/2008). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran hukum adat laot dalam pengelolaan perikanan di perairan utara Aceh serta menentukan strategi pengelolaan sumberdaya perikanan yang tepat di perairan utara Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di perairan utara Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa Panglima Laot sebagai pemangku hukum adat laot mendapatkan pengakuan hukum positif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam sistem aturan, hukom adat laot mengenal adanya hari-hari pantang laot, adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan, adat kenduri laut, dan adat barang hanyut. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan, berdasarkan putusan lembaga persidangan hukom adat laot, hanya akan menghasilkan dua sanksi, yakni penyitaan hasil tangkapan dan pelarangan melaut 3-7 hari. Hukum adat laot di Aceh dan khususnya di perairan utara Aceh sangat berperan untuk mewujudkan pembangunan perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Strategi kebijakan perikanan tangkap di perairan utara Aceh yang harus dilaksanakan adalah peningkatan koordinasi antara institusi terkait dengan melibatkan masyarakat nelayan setempat, meningkatkan teknologi yang lebih modern dalam pemanfaatan sumberdaya ikan yang disesuaikan dengan aturan hukum adat laot, peningkatan kelembagaan Panglima Laot sebagai pemangku adat laot untuk kegiatan pengawasan di perairan Aceh serta pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang efisien, efektif dan ramah lingkungan.
Keyword: Hukum adat laot, pengelolaan perikanan, perairan Aceh