Judul: Model pencegahan perikanan ilegal melalui pengelolaan Pulau-pulau terluar
Abstrak: Kawasan perbatasan Pulau Lirang, Wetar dan Kisar (LWK) di Provinsi Maluku merupakan tiga dari 92 pulau terluar di Indonesia. Kawasan ini termasuk dalam wilayah perairan Laut Banda yang memiliki potensi perikanan laut 248.370 ton/tahun dan berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Potensi wilayah dan perikanan laut kawasan tersebut menarik perhatian nelayan skala industri maupun tradisional untuk memanfaatkannya. Beberapa fakta terkait dengan pemanfaatan perairan perbatasan LWK dan RDTL antara lain: (1) Pergerakan nelayan RDTL melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar LWK; (2) Masuknya nelayan RDTL ke perairan LWK tidak mendapat halangan pengawasan karena aparat perbatasan sulit membedakan nelayan RDTL dan LWK akibat kesamaan bahasa dan dialek; dan (3) Ekspansi nelayan Nusa Tenggara Timur untuk tujuan penangkapan ikan, tidak hanya menjangkau perairan LWK, tapi cenderung mengarah ke kawasan sekitar Pulau Timor. Demikian juga nelayan LWK yang melakukan penangkapan ikan lintas batas perairan RDTL. Kegiatan ini dilakukan secara berulang karena pengawasan yang longgar akibat penggunaan armada penangkapan, pola penggunaan dan jenis alat tangkap serta teknik penangkapan yang sama dengan nelayan RDTL. Fakta-fakta ini menjadi bukti awal adanya praktek perikanan lintas batas di perairan perbatasan LWK-RDTL. Kuperan dan Sutinen (1998) mengembangkan model dasar pencegahan perikanan lintas batas (basic deterence model) dengan dua faktor utama, insentif ekonomi dan penegakan hukum. Model lanjutan dikembangkan oleh Nikijuluw (2008) dengan menambah faktor obligasi moral dan tekanan sosial, mengingat variabel ini menentukan perilaku seseorang terhadap aturan yang berlaku. Terkait dengan keputusan seseorang untuk melanggar atau tidak, faktor persepsi individu menjadi faktor penting yang turut memberikan pengaruh. Oleh sebab itu ditambahkan faktor persepsi individu yang diadopsi dari Ostrom dan Schlager..dst
Keyword: pergerakan lintas batas, perikanan ilegal, model TCIF.

Judul: Strategi Kebijakan untuk Penanggulangan Kegiatan Illegal, Uizreported, U~zregulated (IUU) Fklziitg di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Utara Papua
Abstrak: Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan hak-hak tertentu yang bersifat eksklusif kepada negara-negara pantai untuk mengelola sumber-sumber perikanan yang terdapat di bagian-bagian lautan yang berbatasan dengan pantainya. Rezim Zona Ekonomi Ekslusif dengan batas wilayah tidak lebih dari 200 mil diukur dari garis pangkal laut teritorial, meinberikan tambahan perairan yurisdiksi bagi negara-negara pantai untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang terkandung didalamnya secara bertanggung jawab. Indonesia telah mengklaim hak akan rezim Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) berdasarkan konvensi tersebut yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Potensi sumberdaya ikan dari 2,7 juta kilometer perairan ZEE Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta ton per tahunnya. Potensi sumberdaya ikan di ZEE tersebut bar- 27 persen dimanfaatkan oleh Indonesia. Berkaitan dengan ha1 diatas bahwa negara Indonesia belum mampu untuk mengelola perairan ZEE, terbuka peluang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di bagi negara lain (pasal62 UNCLOS 1982). Pennasalahan IUU Jishing yang kini marak terjadi terutama di perairan ZEE Indonesia merupakan implikasi dari kurang mantapnya manajemen pengelolaan perikanan dan kelautan negara Indonesia. IUU Jishing akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia terutama diberbagai forum seperti FAO, CCSBT (The Comission on Conservation of Southern Bluefin Tuna), IOTC (Indian Ocean Tuna Comission) dan lain sebagainya. Indonesia sangat dirugikan dari adanya kegiatan IUU ini, baik dilihat dari kerugian negara yang diperkirakan 1,3 - 4 milyar USD per tahun, citra di mata dunia maupun kemungkinan terkena embargo dari negara importir produk ikan Indonesia. Perairan ZEE Indonesia Utara Papua merupakan salah satu perairan yang mengalaini ancaman kemerosotan stok sumberdaya ikan pelagis, yakni terjadinya gap estimasi stok dengan potensi sebenamya beberapa jenis ikan. Hal ini terjadi karena pendekatan perhitungan stok ikan tersebut berdasarkan tangkapan per unit (CPUE= catch per unit effort) hanya dari kapal-kapal yang berijin. Indikasi ini menunjukkan bahwa telah marak terjadi praktek IUUfishing di perairan tersebut. Selain itu menurut informasi nelayan-nelayan lokal yang beroperasi di sekitar perairan ini bahwa telah banyak terjadi aktifitas eksploitasi masal terhadap sumberdaya ikan oleh kapal-kapal asing secara IUU. Untuk itu sangat perlu dilakukan pengkajian mengenai strategi kebijakan yang terbaik untuk lnenanggulangi permasalahan IUU fishing di Indonesia, khususnya di perairan ZEE Indonesia Utara Papua. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk 1. mengkaji faktor-faktor penting yang mempengaruhi upaya penanggulangan kegiatan IUU fishing di perairan ZEE Indonesia Utara Papua; dan 2. menyusun strategi yang tepat untuk penanggulangan IUU fishing di perairan ZEE Indonesia Utara Papua. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2003 dan Mei 2004. Metode yang digunakan dalarn penelitian ini adalah studi kasus (case study). Data yang diperoleh dianalisis mengunakan analisi; sbength, weakness, opportunities, threats (SWOT). Dalam analisis SWOT ini, faktorfaktor internal didekati menggunakan metode pendekatan sistem dan faktor-faktor ekstemal didekati menggunakan 5 faktor kunci ektemal menurut David (2002). Faktor-faktor penting yang mempengaruhi upaya penanggulangan IUUfishing di Perairan ZEEI Utara Papua ini, antara lain 1. Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang perikanan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 3. hukum adat; 4. peran aparat penegak hukum TNI AL; 5. dukungan lembaga perikanan nasional; 6) koordinasi antar intansi terkait belum terpadu; 7) kurangnya sumberdaya manusia, sarana prasarana dan teknologi MCS yang memadai; 8. implementasi
Keyword: 

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate