Judul: Dampak Kebijakan Fiskal pada Masa Desentralisasi Fiskal terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Model Ekonometrika Sistem Persamaan Simultan) (
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja fiskal pemerintah daerah, perekonomian, pengangguran dan kemiskinan serta menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pengangguran dan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis ekonometrika sistem persamaan simultan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum mampu dicapai. Dari segi penerimaan, peran PAD dalam penerimaan masih sangat kecil dan mengindikasikan ketergantungan pemerintah daerah masih sangat tinggi. Rata-rata rasio PAD di seluruh kabupaten dan kota hanya 8,94 persen dari total penerimaan yang ada pada tahun 2009. Penerimaan terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu mencapai 70,42 persen pada tahun 2009. Bahkan terjadi kecenderungan semakin kecilnya peran PAD dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Kecilnya PAD ini mengakibatkan tidak signifikannya PAD terhadap pengeluaran pemerintah sektor pendidikan serta sektor pendidikan dan kesehatan. Pertanian menjadi sektor yang diharapkan mampu mengurangi pengangguran, tetapi alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih sangat kecil. PDRB sektor pertanian ternyata dipengaruhi oleh pengeluaran sektor pertanian sehingga dengan ditingkatkannya pengeluaran sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan PDRB pertanian. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak terhadap pengangguran dan kemiskinan jika dihubungkan melalui PDRB. Pertanian menjadi sektor utama yang diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, tetapi alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih sangat kecil. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah memengaruhi perekonomian yang diukur dengan PDRB. Peningkatan PDRB tidak mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan karena semakin tinggi PDRB justru meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Sementara itu, PDRB pertanian hanya mampu mengatasi pengangguran, tetapi belum mampu mengatasi kemiskinan. Tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian menjadi tidak menganggur, tetapi walaupun bekerja tenaga kerja sektor pertanian tetap miskin. Tenaga kerja di sektor pertanian didominasi oleh petani kecil dan buruh tani yang berpenghasilan rendah. Selain itu, produktivitas di sektor pertanian masih rendah karena masih mengandalkan pertanian tradisional. Hal inilah yang menyebabkan petani tetap miskin walaupun sudah bekerja.
Keyword: local acceptance, Fiscal policy, Agricultural sector

Judul: Dampak Kebijakan Fiskal pada Masa Desentralisasi Fiskal terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Model Ekonometrika Sistem Persamaan Simultan)
Abstrak: Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan solusi dari sistem pemerintahan yang sentralistik untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Otonomi daerah sebagai strategi paling efektif karena pembangunan daerah dilakukan oleh masyarakat lokal yang lebih tahu kebutuhan dan kondisi daerah sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang efektif. Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam pembangunan daerah sejak dimulainya desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluarannya yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah. Hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk Provinsi Jawa Tengah sejak dimulainya otonomi daerah pada tahun 2001. Desentralisasi fiskal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seharusnya mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Pada kenyataannya, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur ternyata memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemiskinan di Jawa Tengah memang memiliki tren menurun, tetapi masih belum dapat mengubah posisi jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa. Pengangguran diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja fiskal pemerintah daerah, perekonomian, pengangguran dan kemiskinan serta menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pengangguran dan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis ekonometrika sistem persamaan simultan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum mampu dicapai. Dari segi penerimaan, peran PAD dalam penerimaan masih sangat kecil dan mengindikasikan ketergantungan pemerintah daerah masih sangat tinggi. Rata-rata rasio PAD di seluruh kabupaten dan kota hanya 8,94 persen dari total penerimaan yang ada pada tahun 2009. Penerimaan terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu mencapai 70,42 persen pada tahun 2009. Bahkan terjadi kecenderungan semakin kecilnya peran PAD dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Kecilnya PAD ini mengakibatkan tidak signifikannya PAD terhadap pengeluaran pemerintah sektor pendidikan serta sektor pendidikan dan kesehatan. Pertanian menjadi sektor yang diharapkan mampu mengurangi pengangguran, tetapi alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih sangat kecil. PDRB sektor pertanian ternyata dipengaruhi oleh pengeluaran sektor pertanian sehingga dengan ditingkatkannya pengeluaran sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan PDRB pertanian. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak terhadap pengangguran dan kemiskinan jika dihubungkan melalui PDRB. Pertanian menjadi sektor utama yang diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, tetapi alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih sangat kecil. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah memengaruhi perekonomian yang diukur dengan PDRB. Peningkatan PDRB tidak mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan karena semakin tinggi PDRB justru meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Sementara itu, PDRB pertanian hanya mampu mengatasi pengangguran, tetapi belum mampu mengatasi kemiskinan. Tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian menjadi tidak menganggur, tetapi walaupun bekerja tenaga kerja sektor pertanian tetap miskin. Tenaga kerja di sektor pertanian didominasi oleh petani kecil dan buruh tani yang berpenghasilan rendah. Selain itu, produktivitas di sektor pertanian masih rendah karena masih mengandalkan pertanian tradisional. Hal inilah yang menyebabkan
Keyword: 

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: