Judul: Pengaruh Persepsi Kebijakan dan Kepercayaan dalam Pengambilan Keputusan terhadap Klaim Jaminan Hari Tua
Abstrak: Indonesia saat ini mengalami transisi demografi dengan meningkatnya penduduk usia tua dan bonus demografi yang akan berakhir di tahun 2030. Pengkategorian Indonesia sebagai negara yang telah memasuki periode aging population akan menjadi sebuah tantangan besar karena banyaknya aspek yang harus dipersiapkan, termasuk kesiapan sistem perlindungan sosial dalam memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan penduduk lanjut usia. Saat ini sistem perlindungan sosial di Indonesia terdiri dari skema bantuan sosial (non-contributory) dan skema jaminan sosial (contributory). Skema jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyelenggaraan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan di Negara Indonesia dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Adapun programnya tersebut terdirikan atas Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan juga Jaminan Hari Tua (JHT). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjalankan skema pensiun yang dirancang dengan skema campuran, di antaranya ialah iuran pasti (program JHT) dan juga manfaat pasti (program JP). Skema campuran seperti ini sudah banyak dianut oleh berbagai Negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Seharusnya skema JHT dapat menambah skema JP sehingga menaikan returnable rate (RR) sebesar 60%, sesuai dengan rata-rata RR di negara lain, dimana saat ini RR di Indonesia sangat rendah dibawah 30%. Namun, berdasarkan data dari laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018, sebanyak 1.910.978 kasus klaim JHT yang telah dibayarkan, sekitar 95 persen dibayarkan bukan karena telah mencapai usia pensiun (klaim dini) melainkan untuk alasan pengangguran (PHK, habis kontrak, dan mengundurkan diri). Berdasarkan data tersebut, klaim dini Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat sehingga tidak memungkinkan untuk menambah returnable rate (RR). Hal ini dapat melemahkan fungsi JHT sebagai bagian dari skema pensiun. Klaim dini pada program Jaminan Hari Tua juga menjadi permasalahan karena mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya manfaat tunai yang seharusnya diterima peserta ketika usia pensiun. Selain itu, meningkatnya klaim dini JHT menyebabkan terjadinya asset-liability mismatch, aset JHT saat ini sebagian besar diinvestasikan pada instrumen jangka pendek. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik program yang memiliki durasi panjang. Sistem perlindungan sosial di Indonesia harus mampu mendukung kesejahteraan masyarakat sebagai upaya mengatasi fenomena penuaan penduduk di masa mendatang. Implementasi kebijakan JHT tidak dapat hanya dilihat dari sisi pemerintah saja tetapi juga melihat dari sisi pekerja sebagai peserta. Keputusan klaim diasumsikan sebagai refleksi dari pengetahuan seseorang tentang jaminan sosial. Faktor individual differences secara psikologikal (behavioral atau kognitif) juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan klaim. Perubahan kebijakan yang tidak terduga menimbulkan kurangnya kepercayaan pada lembaga jaminan sosial yang dapat membawa seseorang untuk mengajukan klaim lebih awal atau lebih lambat. Pendekatan tradisional untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan lebih banyak informasi kepada masyarakat melalui materi pendidikan tentang penerapan pemilihan waktu klaim. Rendahnya literasi keuangan juga dapat berpengaruh terhadap keputusan klaim awal peserta. Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi peserta mengenai kebijakan pemerintah akan program Jaminan Hari Tua (JHT), menganalisis pengaruh profil demografi terhadap keputusan menunda klaim jaminan hari tua serta menganalisis pengaruh peserta mengenai persepsi kebijakan pemerintah, tingkat kepercayaan, intervensi informasi, literasi jaminan sosial, dan literasi keuanganterhadap keputusan menunda klaim JHT. Responden dari penelitian ini adalah sebanyak 229 peserta yang masih aktif sebagai peserta BPJS
Keyword: intervensi informasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, kepercayaan, pengambilan keputusan, persepsi kebijakan

Judul: The Effect of Outreach on Financial Sustainability of BPJS Ketenagakerjaan
Abstrak: BPJS Ketenagakerjaan ditugaskan untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di Indonesia baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), termasuk juga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia secara Undang-Undang bersifat wajib, namun masih banyak tenaga kerja yang belum menjadi peserta sehingga diperlukan jangkauan yang luas dan dalam oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Peserta dan calon peserta BPJS Ketenagakerjaan 99,9% adalah tenaga kerja yang bekerja pada usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada usaha berskala mikro, kecil, dan menengah dapat dilihat kinerjanya melalui dua pendekatan yaitu, kesejahteraan (welfarist) dan institusional. Pendekatan dari sisi kesejahteraan, BPJS Ketenagakerjaan dapat dikategorikan berhasil jika mampu menjangkau dan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja. Pendekatan dari sisi institusional, BPJS Ketenagakerjaan dapat dikategorikan berhasil jika mampu untuk berkelanjutan secara keuangan, memenuhi pembiayaan seluruh program yang ada, serta mendapatkan surplus dari pengembangan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jangkauan terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan menganalisis antara jangkauan dengan keberlanjutan keuangan terjadi trade-off atau kompatibel. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk kerat lintang terdiri dari 122 Kantor Cabang Induk (KCI) BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square (OLS) dengan lima variabel, yaitu variabel jumlah iuran yang diterima sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebas diantaranya, jumlah kasus yang ditangani, jumlah nominal klaim yang dibayarkan, jumlah tenaga kerja yang aktif terdaftar, dan jumlah badan usaha yang baru terdaftar. Jangkauan yang mencakup jangkauan pelayanan, jangkauan kepesertaan, dan jangkauan calon peserta, memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Jangkauan pelayanan berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan maka terjadi trade-off antara jangkauan pelayanan dengan keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Jangkauan kepesertaan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan maka terjadi kompatibel antara jangkauan kepesertaan dengan keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Jangkauan calon peserta berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan maka terjadi trade-off antara jangkauan calon peserta dengan keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mengindikasi ketika BPJS Ketenagakerjaan ingin mempertahankan keberlanjutan keuangannya maka akan mengurangi jangkauan pelayanan dan calon pesertanya., BPJS Ketenagakerjaan is assigned to protect workers who work in Indonesia, both Indonesian Citizens and Foreign Citizens, including Indonesian Migrant Workers. BPJS Ketenagakerjaan participation in Indonesia is mandatory by law, but there are still many workers who have not become participants so that a broad and deep outreach is needed by BPJS Ketenagakerjaan to provide social security for employment in Indonesia. Where 99.9% of participants and prospective participants are workers who work in micro, small and medium scale enterprises. The performance of financial institutions that focus on micro, small and medium scale enterprises can be seen through two approaches, namely, welfare and institutional. From a welfare perspective, BPJS Ketenagakerjaan can be categorized as successful if it is able to reach and provide social protection for all workers. From an institutional perspective, BPJS Ketenagakerjaan can be categorized as successful if it is able to be financially sustainable, fulfill the financing of all existing programs, and obtain a surplus from the management of funds carried out.
Keyword: BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Jangkauan, Keberlanjutan Keuangan, Indonesia

Judul: Insecticidal Activity of Essential Oils Leaves of Cinnamomum spp. (Lauraceae) against Crocidolomia pavonana and Their Phytotoxicity on Broccoli Seedlings
Abstrak: Essential oils from leaves of 13 species of Cinnamomum were tested for their insecticidal activity on the cabbage head caterpillar Crocidolomia pavonana with leaf immerse method. The results showed that the treatment with 1% (w/v) essential oils leaves of C. celebicum, C. multiflorum, C. sintoc, and C. verum caused 21.45, 93.65, 60.30, and 76.10% mortality, respectively. Based on the results of phytotoxicity and insecticidal activity tests, C. multiflorum oil was further tested at 6 concentration levels. In all treatments, larval mortality has occurred at 24 hours after treatment (HAT) and increased at 48 HAT. LC50 of C. multiflorum oil at 24 and 48 HAT was 0.504 and 0.396%, respectively. The treatment with C. multiflorum oil at ≤0.31% did not inhibit the development of C. pavonana larvae. Determination of the chemical constituents of Cinnamomum oils were carried out by gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). Totally, 345 compounds were identified. Methyleugenol constituted the main component (49.4%) of leaf essential oil of C. multiflorum and was assumed to be responsible for the insecticidal activity of the oil against C. pavonana larvae. LC50 of pure methyleugenol obtained at 0.365% (48 HAT) and 0.363% (72 HAT). The results showed that C. multiflorum was more effective with LC50 value equivalent to methyleugenol content of 0.32% (24 HAT) and 0.24% (48 HAT).
Keyword: