Judul: Efektivitas Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus : Kabupaten Belitung)
Abstrak: Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2009). Kemiskinan selalu identik dengan masyarakat tertinggal baik di perdesaan maupun perkotaan. Menurut OECD (2016) bahwa tiga miliar penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia tinggal di pedesaan dan mayoritas miskin. Dalam konteks pembangunan perdesaan di Indonesia, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan antara lain dengan mulai memfokuskan pembangunan ke wilayah-wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI). Presiden Joko Widodo dalam Nawacita khususnya butir ketiga menyatakan akan membangun Indonesia dari pinggiran. Paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Sebagainya Pemerintah menerbitkan undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi pergeseran pembangunan yang tadinya bersifat sentralistik, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dan desa untuk membangun wilayahnya. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa–kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Desa, definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Tujuan dana desa yaitu : meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Namun dari hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 sampai iii saat ini belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Walaupun Pemerintah mengklaim melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa manfaat dana desa telah dirasakan masyarakat. Didasari pada penjelasan diawal dan hasil temuan dari KPPOD, maka untuk membuktikan persoalan tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih kongkrit. Penelitian ini sendiri bertujuan ingin mengukur sejauhmana efektivitas penggunaan dana desa dan pengaruhnya terhadap belanja desa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kinerja di perdesaan (studi kasus : Kabupaten Belitung) dengan menggunakan metode analisis Rasio Efektivitas dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil analisis Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Belitung secara umum “cukup efektif” dengan rata-rata efektivitas mencapai angka 83 persen. Efektivitas penggunaan dana desa bidang penyelenggaraan pemerintah dan belanja desa sebagian “cukup efektif” dengan rata-rata nilai 87 persen, bidang pelaksanaan pembangunan menunjukkan hasil “efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 90 persen. Adapun untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil “kurang efektif” dan “tidak efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 69 persen dan 49 persen. Hasil analisis GWR menunjukkan pengaruh dana desa dan
Keyword: effectiveness, village funds, village expenditures, poverty, village development performance

Judul: Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang – Banten).
Abstrak: Disparitas pembangunan di Indonesia telah menjadi isu lama yang terus berkembang dan belum menemui titik penyelesaian yang komprehensif pada tatanan implementasi kebijakan. Menurut Fei dan Ranis (1964); Kuznets (1966); Adelman dan Moris (1973); dan Todaro dan Smith (2006), salah satu penyebab ketimpangan antar wilayah adalah kebijakan alokasi dana pembangunan (investasi) antar wilayah. Ketimpangan ini terlihat pada angka gini ratio yang relatif mengalami peningkatan pada rentang tahun 1996 sebesar 0,35 menjadi 0,41 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dengan maksud merekonstruksi pengaturan urusan keuangan desa dan aset desa untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten sebagai salah satu kabupaten tertinggal yang memiliki beberapa spot kawasan strategis nasional menjadi lokasi yang sangat menarik diteliti, karena 96% desa masih berstatus sebagai desa tertinggal. Sehingga tujuan kritis yang perlu diteliti adalah bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan desa tersebut terhadap kinerja pembangunan perdesaan. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemangku kebijakan yang berwenang dalam mengelola keuangan desa. Pemangku kebijakan yang dimaksud terdiri dari 326 Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa, maka digunakan alat analisis balanced scorecard (BSC). Melalui balanced scorecard ini akan dapat teridentifikasi sejauh mana keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa baik dari aspek finansial, aspek stakeholder, aspek operasi internal, maupun aspek pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan 2010). Alat analisis dari penelitian menggunakan model persamaan simultan logaritma natural (ln) regresi berganda dengan dummy slope. Variabel dipenden yang menjadi alat ukur tingkat pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan variabel independen yang mempengaruhi adalah belanja desa yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (BBPP), Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (BBPD), Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BBPM), dan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (BBPK). Penelitian ini mencoba mengkaji implementasi penggunaan dana dan pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan perdesaan berdasarkan UU No 6 tahun 2014. Penelitian ini fokus pada tiga hal utama yaitu: (1) menganalisa tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa; (2) menganalisa pengaruh implementasi penggunaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa; dan (3) menyusun strategi pengembangan desa dalam melaksanakan percepatan pembangunan desa. Tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pandeglang memiliki nilai yang bervariasi pada tiap tipologi pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik status indeks desa membangun, maka hasil pembangunan desa pun terlihat semakin baik. Nilai total tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan balanced scorecard bernilai 49,1 persen. Angka capaian ini bisa dikatakan sangat rendah karena desa masih dalam proses adaptasi terhadap kebijakan otonomi pengelolaan pembangunan desa yang baru digulirkan pertama kali pada tahun 2015. Bergesernya paradigma pembangunan perdesaan di Indonesia mulai terlihat sangat agresif setelah berlakunya UU 6/2014 tentang Desa. Hal tersebut terlihat dari munculnya dana transfer langsung dari APBN dan adanya dana bagi hasil dari PAD Kabupaten. Selain itu implikasi kedua berupa bertambahnya kewenangan pemerintahan desa dalam mengelola sumberdaya desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pengaruh belanja keuangan desa sangat bervariasi tergantung pada kondisi geografis, demografis, karakter budaya, dan juga sosial ekonomi masyarakat desa. Variasi belanja keuangan desa dapat terlihat dari pengaruh belanja pembangunan infrastruktur desa
Keyword: pembangunan perdesaan, belanja desa, infrastruktur, pengelolaan keuangan desa, indeks desa membangun

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: