Judul: Keragaan dan Manfaat Kebun Lindung dalam Skema Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Dusun Rigis Jaya II, Desa Gunung Terang, Kecamatan Way Tenong, Propinsi Lampung)
Abstrak: Saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan kehutanan yang memprihatinkan. Deforestrasi meningkat, Iuas Iahan hutan dalam kawasan hutan terus menyusut serta terjadinya konflik pengelolaan kawasan hutan. Hal ini menyebabkan kelestarian hutan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan semakin mengkhawatirkan. Persoalan tersebut sudah banyak diatasi dengan berbagai macam program yang telah dijalankan pemerintah, seperti program reboisasi dan program pemukiman kembali di luar kawasan hutan. Akan tetapi program-program tersebut belum mampu menjawab persoalan yang semakin komplek. Program yang dianggap marnpu serta rnemberikan win-win solution bagi persolaan kehutanan di Indonesia adalah program Rutan Kemasyarakatan (HKm). Tujuan penelitian ini adalah : (1) Melihat dan mengkaji keragaan pengelolaan kebun lindung di kawasan hutan lindung dalam skema HKm, (2) Mengidentifikasi jenis-jenis tanaman yang bermanfaat baik secara ekonomi mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi petani HK.m maupun manfaat ekologi dari kebun lindung dan (3) Mengkaji apakah kebun Iindung tersebut telah memenuhi fungsi penyediaan jasa Iingkungan. Penelitian ini dilakukan di Dusun Rigis Jaya II, Desa Gunung Terang, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, mulai dari bulan Maret 2004 sampai dengan bulan Mei 2004. Berdasarkan basil wawancara dari 30 responden, semua responden bermata pencaharian sebagai petani kebun. Usia rata-rata responden adalah 42,8 tahun dengan kisaran umur amara 24 sampai dengan 79 tahun. Tingkat pendidikan rata-rata responden Rigis faya II masih tergolong rendah yaitu sebesar 5 tahun masa Pendidikan atau sebesar 83% responden yang tingkat pendidikannya kurang dari sama dengan 6 tahun. Pada umumnya responden merupakan pendatang yang berasal dari Pulau Jawa, suku Jawa 73%, suku Sunda 10%, suku Sumendo 10% dan lainnya merupakan suku Lampung dan Batak. Kebun lindung yang ada di Rigis Jaya II didorninasi oleh tanaman kopi sebagai tanaman utama. Kebun lindung ini terdapat di lahan marga (pribadi) dan lahan kawasan (lahan kelola HK.m di hutan lindung). Rata-rata luas lahan marga yang dikelola oleh responden sebesar 0.842 Ha (46%) dan lahan kawasan yang dikelola sebesar 0.983 Ha (54%). Pemilikan kebun di kawasan hutan lindung ada yang berasal dari warisan sebanyak 4 responden (13%), membuka dari hutan sebanyak 4 responden (13%), bagi hasil sebanyak 2 responden (7%), hibah sebanyak 1 responden (3%) dan ganti rugi sebanyak_ 19 responden (63%). Sistem Pengelolaan Kebun Lindung di Areal HK.m pada umumnya sama dengan pengelolaan kebun lindung di lahan marga. Pemeliharaan kebun lindung yang umumnya dilakukan oleh petani Rigis Jaya Ii adalah penyiangan (ngored), pemupukan dan pemberantasan hama. Kegiatan pemanenan di kebun lindung tidak dilakukan secara bersamaan. Hal ini dilakukan karena periode panen yang tidak sama dari berbagai jenis tanaman yang ada di kebun lindung. Hal ini merupakan salah satu manfaat lain dari kebun lindung. Pendapatan rata-rata petani Rigis Jaya II sebesar Rp 5.153.568,00 per tahun dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang maka pendapatan rata-rata per kapita masyarakat Rigis Jaya II sebesar Rp 3.565,00 per hari. Kontribusi dari kebun lindung kawasan atau dari program Rutan Kemasyarakatan (HKm) sebesar Rp 1.138.132,00 per tahun atau 22% terhadap pendapatan total rumah tangga petani peserta HKm. Manfaat ekologi kebun lindung di areal HKm didapat dari basil observasi terhadap 30 plot kebun contoh. Adapun hal-hal yang diobservasi antara lain adalah jumlah pohon non kopi, ada
Keyword: 

Judul: Dampak Ekonomi Kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Abstrak: Kebijakan sektor kehutanan menjadi penting dalam perspektif pembangunan nasional, karena perannya yang sangat besar dalam sektor-sektor pembangunan nasional baik forward dan backward linkages. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan saat ini, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor penting termasuk perhatian pada program perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini muncul dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (manfaat yang optimal) yang berkeadilan dan berkelanjutan (lestari). Program perhutanan sosial merupakan kebijakan nasional yang menjadi salah satu program utama Pemerintah dalam kebijakan sektor kehutanan secara khusus, dan pencapaian target SDGs secara umum. Sebagai salah satu program unggulan pemerintah di sektor kehutanan, perlu dilihat dampak kebijakan program perhutanan sosial khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk itu studi ini akan menjawab bagaimana dampak kebijakan program perhutanan sosial dalam menurunkan angka deforestasi, bagaimana pengaruh kebijakan program perhutanan sosial terhadap perekonomian masyarakat di sekitar hutan, serta bagaimana dampak kebijakan program perhutanan pada aspek sosial masyarakat, dan kelembagaan yang ada di masyarakat dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dampak lingkungan perhutanan sosial dapat dilihat dari luasan deforestasi yang semakin menurun. Tingkat deforestasi paling tinggi berada pada periode 1996 – 2000 dimana terjadi perubahan peraturan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Terbitnya peraturan tentang Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 juga berpengaruh pada penurunan luasan deforestasi periode 2016 – 2018. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita, dimana pendapatan per kapita per tahun pada wilayah penelitian sebesar Rp 3.609.603,-. Informasi mengenai kesejahteraan masyarakat perlu pula dilengkapi dengan informasi ketimpangan (Koefisien Gini), di lokasi penelitian koefisien gini yang diperoleh lebih dari 0,5 atau dalam kategori 'tinggi'. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di lokasi penelitian belum terdistribusi dengan baik. Jika dibandingkan, kesenjangan pendapatan pada kelompok responden yang mendapatkan program HKm lebih baik daripada kelompok responden yang tidak mendapatkan program HKm. Data koefisien gini menunjukkan bahwa program HKm cukup tepat sasaran. Program HKm diduga dapat memperbaiki tingkat ketimpangan pendapatan (Koefisien Gini) yaitu 0,483 (HKm) dibandingkan dengan 0,566 (non-HKm). Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan di wilayah penelitian dilakukan oleh Gapoktan dengan mempertimbangkan aturan internal yang sudah disepakati bersama atau disebut ‘awig-awig’. Awig-awig ini dinilai lebih efektif bagi masyarakat penerima skema HKm dibandingkan dengan aturan formal yang vi dikeluarkan oleh Kantor Desa atau KPH. Hal ini sangat mungkin terjadi karena penyusunan awig-awig yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, dimana hak dan kewajiban serta sanksi sudah disepakati bersama. Selain itu, analisis kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, serta kapasitas negara dalam pengelolaan hutan. Kapasitas negara pada kelima desa yang berada dalam areal penelitian tersebut sebagian besar lemah, kecuali pada Desa Lantan karena Kepala Desa Lantan adalah Sekretaris Gapoktan penerima HKm di desa tersebut. Pada sisi lain, modal sosial masyarakat cukup kuat di tiga desa yaitu Desa Aik Berik, Desa Setiling, dan Desa Lantan. Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil terkait pendapatan per kapita masyarakat sekitar hutan, ketimpangan pendapatan masyarakat melalui koefisien gini, perubahan tutupan lahan hutan akibat degradasi dan deforestasi, serta identifikasi kelembagaan sesuai modal sosial dan
Keyword: deforestasi, koefisien gini, perhutanan sosial, RIU

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: