Judul: Kajian Konflik Kawasan Hutan di BKPH Bogor KPH Bogor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
Abstrak: Luas kawasan hutan yang dikelola oleh BKPH Bogor adalah 9 257.22 ha, dan sekitar 3 417.43 ha mengalami konflik, artinya hampir 38.74% kawasan hutan BKPH Bogor mengalami konflik yang cukup kompleks. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebaran konflik di BKPH Bogor, menganalisis konflik di BKPH Bogor, serta mengetahui cara penyelesaian konflik di BKPH Bogor. Lokasi dan responden dipilih secara purposive, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan baik dari petugas maupun dari masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, disesuaikan dengan kelengkapan data. Kemudian dilakukan analisis karakteristik konflik. Konflik di BKPH Bogor dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu konflik lahan dan konflik tenurial, yang tersebar di tiga RPH, yaitu RPH Babakan Madang, RPH Cipayung dan RPH Cipamingkis. RPH yang memiliki konflik lahan terbanyak dan terluas adalah RPH Babakan Madang, sedangkan RPH dengan konflik tenurial terbanyak dan terluas adalah RPH Cipamingkis. Berdasarkan kronologisnya, terdapat 4 konflik yang dilatar belakangi kebutuhan ekonomi, 2 konflik dilatar belakangi lemahnya sistem pemerintahan Desa dan KPH, dan 1 konflik yang dilatar belakangi adanya pelanggaran kerjasama dan lemahnya sistem pemerintahan Desa dan KPH. Berdasarkan bentuk konfliknya terdapat 6 konflik terbuka dan 1 konflik mencuat. Berdasarkan durasinya konflik lahan bersertifikat memiliki durasi konflik paling lama, sedangkan kasus konflik paling cepat diselesaikan yaitu kopi illegal. Berdasarkan aktor-aktor utama yang terlibat terdapat 5 konflik vertikal dan terdapat 2 konflik vertikal dan horizontal. Cara penyelesaian konflik yang telah diselesaikan dengan negosiasi yaitu pembuatan pernyataan atau perjanjian kerjasama. Sedangkan konflik yang belum selesai akan melalui negosiasi dan melalui jalur pengadilan.
Keyword: karakteristik konflik, kawasan hutan, konflik, kronologis konflik

Judul: Manajemen Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Konsep PHBM di KPH Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah)
Abstrak: Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999, salah satu penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang ditunjang dengan pemerataan/keadilan dan keberlanjutan. Yang satu Cara mencapainya adalah dengan mengoptimalkan berbagai fungsi hutan, misalnya konservasi, perlindungan, dan produksi untuk memperoleh manfaat ekologi, sosial, budaya dan perekonomian dengan keseimbangan dan kondisi kekal. Namun kenyataan/fakta menunjukkan hukum kehutanan tidak berjalan dengan baik, pemerintah mendominasi manfaat hutan sementara masyarakat masih kurang merasakan manfaatnya. terkadang, itu tidak setara Situasi ini menjadi pemicu konflik yang melibatkan Perhutani dan masyarakat. Itu Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis sejarah, sumber konflik dan juga aktornya yang terlibat dalam konflik sumber daya hutan di Desa Tanggel, Pengelolaan Hutan Unit (FMU) di Randublatung, (2) menganalisis Implementasi dan peran/fungsi PHBM sebagai salah satu penyelesaian konflik, (3) menganalisis dan memahami kondisi masyarakat persepsi tentang PHBM dalam sistem hutan negara. Penelitian ini dilakukan di KPH Desa Tanggel Randublatung Kabupaten Blora, datanya diperoleh dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, respondennya adalah anggota LMDH Tanggel Desa. Hipotesis yang diajukan secara umum menunjukkan penerapan Collaborative Hutan Pengelolaan (CMF) menjadi salah satu solusi konflik sumber daya hutan. Itu Hasil penelitian menunjukkan, konflik terjadi/berasal dari situasi ketimpangan negara pada tahun 1998, yang menyebabkan perampokan kayu oleh masyarakat, dari situlah Perhutani menerapkan konsep CMF. Konsep tersebut dimaksudkan sebagai resolusi konflik. Secara teknis pelaksanaan fungsi CMF menunjukkan hasil yang baik, namun secara sosial CMF masih mempunyai banyak permasalahan terutama ketimpangan lahan dan uang dari hasil panen itu dibagikan dalam kelompok. Berdasarkan situasi tersebut, Perhutani harus membenahi sistem PHBM dan Mudah-mudahan masyarakat bisa merasakan tujuannya.
Keyword: Conflict forest resources, Conflict management of forest resources, Collaborative forest management

Judul: Elektrodeposisi Film Tipis Semikonduktor Cu2ZnSnS4 (CZTS) pada Substrat Kaca ITO
Abstrak: Semiconductor Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin film that can be used as absorber layers on solar cell module was made via electrodeposition method. CZTS thin film was electrodeposited on the surface of a silicate glass coated with a thin layer of indium tin oxide (ITO). Deposition process was done using potentiostatic mode at room temperature with a potential of 1.05 V for 30, 45, and 60 minutes, followed with annealing the film at 2 different temperatures, 500 ºC using furnace and 180 ºC using hot plate, both treatments for 45 minutes in N2/H2S atmosphere. The X-ray difractograms were analyzed using Match 2 program and showed that the CZTS thin films had kesterit crystalline structure, with a low percentage of CZTS phase. The thin film also contained secondary phases such as Cu2S, ZnS, and SnS. The obtained CZTS thin films had a thickness between 1.039 and 1.676 μm. Absorption study showed that the band gap energy of CZTS thin films which was annealed using furnace ranged from 1.50 to 1.52 eV, whereas that annealed using the hot plate was not observed. The band gap energy value showed that CZTS thin films can be used as sunlight absorber layers on solar cell. The formation of CZTS crystal film on this investigation was effectively performed using furnace annealing process at a temperature of 500 ºC with deposition time of 45 minutes.
Keyword: Thin film, Electrodeposition, Cu2ZnSnS4