Judul: Perencanaan Kebutuhan Pejabat Arsiparis Di Dinas Arsip dan Dokumentasi Dki Jakarta Tahun 2000-2004
Abstrak: Berdirinya Dinas Arsip dan Dokumentasi DKI Jakarta dibentuk melalui Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 396 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Arsip dan Dokumentasi DKI Jakarta. Sejak terbentuknya Dinas Arsip dan Dokumentasi DKI Jakarta tahun 1977 hingga sekarang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda), sehingga status Dinas Arsip dan Dokumentasi masih non struktural. Dengan kondisi seperti ini, mengakibatkan hak pegawai sebagai pegawai negeri sipil belum sepenuhnya terpenuhi. Tugas pokok Dinas Arsip dan Dokumentasi DKI Jakarta adalah mengelola kearsipan, maka terbentuklah jabatan fungsional arsiparis di Dinas Arsip dan Dokumentasi DKI Jakarta, melalui Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 139 Tahun 1992. Pelaksanaan tugas pokok Jabatan fungsional arsiparis berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Arsiparis. Aplikasi dalam pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional arsiparis disinkronkan dengan tugas pokok Dinas Arsip dan Dokumentasi, yang semula didukung dengan 43 (empat puluh tiga) orang sumberdaya manusia arsiparis hingga sekarang jumlahnya berkurang menjadi 26 (dua puluh enam) orang pejabat arsiparis. Pengurangan jumlah jabatan arsiparis dimaksud, disebabkan karena yang bersangkutan mengakhiri masa tugas (pensiun) mutasi ke luar instansi dan keluar dari jabatan fungsional arsiparis. Dalam melakukan penelitian ini, permasalahan yang diidentifikasi adalah kemampuan pejabat arsiparis dalam menangani arsip belum maksimal, status organisasi belum struktural, jumlah dan kualitas sumberdaya manusia arsiparis belum sesuai dengan kebutuhan, pendayagunaan pejabat arsiparis belum optimal, pengadaan pegawai melalui Biro Kepegawaian DKI Jakarta dan belum sempurnanya analisis pekerjaan. Dari identifikasi masalah tersebut, dibatasi pada jumlah pejabat arsiparis belum sesuai dengan kebutuhan. Dari permasalahan tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah: (a) mempelajari perencanaan sumberdaya manusia pada Dinas Arsip dan Dokumentasi DKI Jakarta, (b) menentukan teknik perencanaan yang tepat, (c) menentukan kebutuhan sumberdaya manusia jabatan fungsional arsiparis. Metode penelitian yang dipakai adalah studi kasus, sedangkan pengumpulan informasi yang digunakan diantaranya melalui metode observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka dan lain-lainnya. Metode observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pejabat arsiparis. Teknik wawancara, dilakukan dengan tanya jawab terhadap beberapa pejabat yang berkompeten dibidang kearsipan, guna melengkapi data yang dibutuhkan. Kuesioner dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan, dst...
Keyword: Perencanaan Kebutuhan, Arsiparis

Judul: Kajian Efektifitas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Memasuki era milenium ketiga dan di era reformasi ini, tindakan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh langkah-langkah antisipatif untuk menangkal akibat buruk yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai organisasi pemerintahan di wilayah ibukota negara merupakan barometer pemerintahan di tanah air, dituntut untuk sesegera mungkin mengambil tindakan antisipatif atas segala perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut sistem manajemen sumberdaya manusianya. Tindakan antisipatif yang dilakukan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City). Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur Pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi untuk menghasilkan aparat yang berkualitas, dan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain adalah: 1. Para aparatur/pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap dirinya, 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang terjadi saat ini, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih belum mengacu kepada landasan operasional yang berlaku atau pencatatan dalam "buku biru" belum dilaksanakan secara teratur, 3. Belum adanya standar penilaian kinerja yang baku sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya motivasi dan rendahnya semangat pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 4. Terjadinya penurunan disiplin pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur di unit kerja masing-masing maupun dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 5. Hasil penilaian kinerja tidak diikuti dan ditindaklanjuti secara nyata (konkrit). Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini, 2. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang efektif dan sesuai dengan harapan pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan pegawai. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, yaitu di Dinas Kependudukan. Secara spesifik, obyek penelitian mengambil lokasi di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Kependudukan, yaitu Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dan Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan populasi yang sekaligus sebagai sampel penelitian (38 pegawai) adalah para pegawai yang terdapat di lima Suku Dinas Kependudukarı Tingkat Kotamadya dan Tingkat Dinas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas (pegawai eselon IIIb 10 orang) dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (pegawai eselon IVb 28 orang) Dinas Kependudukan yang merupakan kelompok penilai dan ternilai atau kedua kelompok pegawai tersebut sekaligus sebagai penilai dan ternilai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan menggunakan instrumen penelitian (kuesioner), dan data sekunder diperoleh dari
Keyword: Penilaian Kinerja, Software SPSS, Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan

Judul: Insecticidal Activity of Essential Oils Leaves of Cinnamomum spp. (Lauraceae) against Crocidolomia pavonana and Their Phytotoxicity on Broccoli Seedlings
Abstrak: Essential oils from leaves of 13 species of Cinnamomum were tested for their insecticidal activity on the cabbage head caterpillar Crocidolomia pavonana with leaf immerse method. The results showed that the treatment with 1% (w/v) essential oils leaves of C. celebicum, C. multiflorum, C. sintoc, and C. verum caused 21.45, 93.65, 60.30, and 76.10% mortality, respectively. Based on the results of phytotoxicity and insecticidal activity tests, C. multiflorum oil was further tested at 6 concentration levels. In all treatments, larval mortality has occurred at 24 hours after treatment (HAT) and increased at 48 HAT. LC50 of C. multiflorum oil at 24 and 48 HAT was 0.504 and 0.396%, respectively. The treatment with C. multiflorum oil at ≤0.31% did not inhibit the development of C. pavonana larvae. Determination of the chemical constituents of Cinnamomum oils were carried out by gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). Totally, 345 compounds were identified. Methyleugenol constituted the main component (49.4%) of leaf essential oil of C. multiflorum and was assumed to be responsible for the insecticidal activity of the oil against C. pavonana larvae. LC50 of pure methyleugenol obtained at 0.365% (48 HAT) and 0.363% (72 HAT). The results showed that C. multiflorum was more effective with LC50 value equivalent to methyleugenol content of 0.32% (24 HAT) and 0.24% (48 HAT).
Keyword: