Judul: Trend Analysis of Legislation on Community forest in Indonesia
Abstrak: Peraturan perundang-undangan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tidak banyak yang mengatur mengenai hutan rakyat. Sehingga perlu dilakukan Analisis Trend peraturan perundang-undangan hutan rakyat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian isi/substansi, hierarki, dan rencana tindak peraturan peraturan perundang-undangan mengenai hutan rakyat yang ada di Indonesia. Analisis Trend dilakukan dengan menggunakan perbandingan urutan peraturan perundang-undangan tentang hutan rakyat berdasarkan hierarki dari waktu ke waktu. Metode analisis perundang-undangan terdiri dari inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi, analisis regulasi serta rencana tindak. Pengertian hutan rakyat menurut trend peraturan sebagian besar adalah hutan hak, namun saat ini terdapat pergeseran pengertian dari hutan hak ke hutan adat. Status hutan dalam pengurusan hutan rakyat adalah hak milik, namun ditemukan kemungkinan percampuran antara tanah milik dan tanah adat. Perencanaan hutan rakyat, pengelolaan hutan rakyat berhubungan dengan POAC (planning, organizing, actuating, dan controlling), serta pembahasan mengenai pemanfaatan dan perlindungan hutan rakyat belum banyak dibahas dalam peraturan perundang-undangan. Delapan pasal perlu direvisi pada peraturan yang dianalisis, selain pasal-pasal tersebut masih dipertahankan., The legislations change time to time, but there is not many that regulates community forests. So it is necessary to do a Trend Analysis of community forest legislations. This study was conducted to analyze the content/substance, hierarchy, and action plans of the legislations regarding community forests in Indonesia. Trend approach is carried out by using the order of laws and regulations on community forests based on a hierarchy from time to time. The method of analysis of the legislation consists of inventory of regulations, assessment and classification of regulations, analysis of regulations and plans. The definition of community forest according to regulatory trends is mostly private forest, but currently there is a shift in understanding from community forest to customary forest. The status of the forest in forest management mostly states that it is proprietary, but it is found that there is a possibility of a mixture of private land and customary land. Community forest planning, Community forest management related to POAC (planning, organizing, actuating, and controlling), and the discussion on the use and protection of community forests in the legislations has not been widely discussed. Eight regulations need to be revised in the analyzed regulations, besides that they are still maintained.
Keyword: Community forest, Legislation, Trend Analysis

Judul: Analysis of Laws and Regulations for Food Community  Forests
Abstrak: Dalam pengembangan hutan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan peraturan kehutanan yang sudah ada, belum ada peraturan yang membahas secara rinci tentang hutan rakyat pangan. Oleh karena itu perlu adanya analisis terhadap Undang-undang terkait peran hutan rakyat untuk mendukung ketahanan pangan serta untuk mencari pengertian hutan rakyat pangan berdasarkan peraturan yang telah ada. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan hutan rakyat pangan, menganalisis potensi masalah dan evaluasi isi peraturan perundang undangan hutan rakyat pangan, menganalisis rencana tindak dari peraturan perundang-undangan serta menganalisis pengertian hutan rakyat pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi Pustaka (Library Research). Metode analisis data yang digunakan terdiri dari inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi, analisis regulasi serta rencana tindak terhadap regulasi tersebut. Sedangkan metode yang digunakan untuk analisis peraturan perundang undangan terdiri dari legalitas, kebutuhan dan ramah. Berdasarkan 40 peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis diperoleh 60 regulasi yang harus dipertahankan dan 5 regulasi harus ada rencana tindak. Dengan jumlah regulasi yang dipertahankan sebanyak 60, maka secara keseluruhan regulasi dari kehutanan maupun dari pertanian dan pangan relatif baik. Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan diperoleh pengertian hutan rakyat pangan. Hutan rakyat pangan merupakan hutan yang memiliki luas minimal 0.25 ha dengan tanaman pertanian seperti sumber hayati, nabati maupun hewani yang layak dikonsumsi guna untuk menjamin kesejahteraan, terciptanya ketahanan, kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat sekitar hutan.
Keyword: analysis, community forest, food, regulation, law

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: