Judul: Manajemen tata usaha hasil hutan kayu Acacia mangium di TPN Jagabaya, BKPH Parung Panjang, KPH Bogor, Perum Perhutani
Abstrak: Manajemen tata usaha hasil hutan merupakan penerapan aspek-aspek manajemen ke dalam pelaksanaan tata usaha hasil hutan kayu. Aspek-aspek dari manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Pengertian dari tata usaha hasil hutan adalah suatu tatanan atau tata usaha dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, eksploitasi, pengolahan dan peredaran kayu. Penelitian tentang manajemen tata usaha hasil hutan kayu diharapkan dapat memunculkan wacana baru tentang pentingnya tata usaha kayu yang benar, terukur dan efisien dalam rangka pengawasan dan pengamanan setiap hasil hutan, termasuk kayu Acacia mangium. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami pelaksanaan manajemen tata usaha hasil hutan kayu Acacia mangium dan untuk mengukur prestasi kerja dari pelaksanaan tata usaha hasil hutan kayu di (Tempat Pengumpulan Kayu) TPN Jagabaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perbaikan pelaksanaan tata usaha hasil hutan kayu di TPN Jagabaya berdasarkan perbandingan antara pedoman dalam buku petunjuk teknis dengan pelaksanaan di lapangan, serta hasil dari pengukuran waktu kerja dan prestasi kerja untuk setiap pelaksanaan kegiatan tata usaha hasil hutan. Tata usaha hasil hutan mengiringi kegiatan-kegiatan teknis lapangan awal seperti penebangan, pembagian batang, penyaradan dan penumpukan kayu di petak tebang. Pelaksanaan tata usaha hasil hutan kayu di petak tebang berpedoman pada buku petunjuk teknis karya Engkon Taryono yang berjudul Tata Usaha Hasil Hutan di Petak Tebangan dan Kantor Asper yang direbitkan tahun 2000 oleh Biro Keuangan Perum Perhutani Unit III. Sedangkan pelaksanaan kegiatan tata usaha hasil hutan di TPN Jagabaya inengacu pada buku Petunjuk Praktis Teknik Pengaturan Hasil Hutan di TPK/TPN, diterbitkan oleh Biro Industri dan Pemasaran Perum Perhutani Unit III. Pada proses perencanaan dari kegiatan tata usaha hasil hutan kayu di TPN, dilaksanakan rapat oleh para petugas TPN yang terdiri dari Kepala TPN, Tata Usaha TPN, mandor penerima, mandor penyerahan dan mandor kapling untuk mempersiapkan alat-alat administrasi yang berupa balngko-blangko DK yang digunakan di TPN dan juga lay out TPN yang akan digunakan sebagai tempat penerimaan, penyortiran, penumpukan serta penyerahan kayu. Pelaksanaan kegiatan tata usaha hasil hutan kayu diawali dengan kegiatan penerimaan kayu oleh mandor penerima dan penguji kayu atau pembantu penguji. Hasil pencatatan dari kegiatan penerimaan ini dituliskan DK 304c atau Nota Penerimaan Sementara. Selanjutnya kegiatan fisik pembongkaran kayu dari truk dilakukan oleh blandong. Penyortiran kayu setelah kayu dibongkar dilakukan oleh penguji dan pembantu penguji. Penyortiran dilakukan berdasarkan kelas diameter, kelas panjang dan kelas mutu. Kemudian kayu-kayu yang telah disortir baru bisa...
Keyword: Acacia mangium, Manajemen

Judul: Praktek Tata Usaha Hasil Hutan di Tempat Pengumpulan Khusus (Tpkh) Gunung Bunder, KPH Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (Studi Kasus Magang di Petak 9c, Resort Polisi Hutan Gunung Bunder, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Leuwiliang)
Abstrak: menerapkan manajemen pohon. Berdasarkan hasil studi kasus tata usaha hasil hutan pada eksploitasi kayu di petak 9c, RPH Gunung Bunder, BKPH Leuwiliang, KPH Bogor disarankan agar merubah pengelolaan hutan pinus yang semula manajemen pohon menjadi manajemen petak. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa hal: 1. Mandor tebang tidak perlu berada di petak tebang untuk mencatat hasil produksi kayu tetapi dapat dilakukan di TPKH dan diadministrasikan ke dalam OK 302. 2. OK 316 tidak perlu dibuat karena fungsinya telah digantikan OK 302. 3. Penggunaan OK 304b tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan sebaiknya diganti dengan Oaftar Penghelaan Kayu Kayu Tak Bernomor. 4. OK 328 yang menerangkan persediaan kayu di TP sebaiknya tidak digunakan lagi dan selanjutnya digunakan OK 309/KIN, karena letak TP juga merupakan letak TPKH. 5. Pada OK 309/KIN maupun OK 310 perlu ditambahkan asal petak tebang. 6. Pada OK 310, surat bukti penambahan OK 304b diganti dengan Oaftar Penghelaan Kayu Tak Bernomor. Pada kenyataannya sebagian biaya eksploitasi kayu (upah pikul) dibayar oleh pembeli kayu sehingga harga kayu yang seharusnya adalah upah pikul sesuai tarip Perhutani ditambah biaya pikul yang dibayarkan oleh pembeli. Oalam rangka mengevaluasi hasil tebangan maka OK 302 harus dikoreksi dengan daftar her kleml daftar hasil klem.
Keyword: 

Judul: Pengaruh vaksinasi terhadap dinamika populasi pada model SIR (Susceptible-Infected-Recovered)
Abstrak: SIR model can be used to model the spread of diseases in a closed population based on certain assumptions. In this research, the SIR model is formulated by including the factor of vaccination. As the result, the model has been shown to have two equilibrium points, i.e. disease free and endemic equilibrium. A simulation study is carried out to illustrate the model. The results show that some equilibrium points are asymptotically stable. Moreover, a minimum level of vaccination has been defined. For the vaccination level less than the minimum level, increase in the vaccination level results in decrease of the proportion of infected individuals in the corresponding equilibrium point. On the other hand, for the vaccination level greater than the minimum level, increase in the vaccination level results in decrease the proportion of susceptible individuals in the corresponding equilibrium point. Furthermore, when vaccination level is greater than the minimum level, it is found that the time needed for the disease to extinct is shorter.
Keyword: