Judul: Fulfillment of the Rights of Fishing Vessel  Crew in Work Contracts at the Nizam Zachman Ocean Fishing Port Jakarta
Abstrak: Kapal ikan yang beroperasi di tempat terpencil dengan trip panjang adalah tempat rawan terjadinya pelanggaran HAM awak kapal perikanan. Penelitian yang telah dilakukan masih memberikan penekanan yang lebih besar pada pemenuhan hak di kapal asing. Namun, penelitian yang berkaitan dengan potensi pelanggaran HAM pada kapal-kapal ikan berbendera Indonesia masih terbatas. Tujuan penelitian ini yaitu memetakan tuntutan pemenuhan hak awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan indonesia, menilai implementasi pemenuhan hak awak kapal perikanan berdasarkan regulasi yang berlaku, dan merumuskan rekomendasi strategi terkait pemenuhan hak bagi awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Indonesia. Data akan dikumpulkan dengan sample terbatas pada kapal-kapal yang bersandar di PPS Nizam Zachman Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan metode accidental sampling pada 32 kapal selama November-Desember 2022. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari 8 aspek mengenai hak awak kapal perikanan yang tercantum dalam Permen KP No.33/PERMEN-KP/2021, terdapat 6 aspek yang menginterpretasikan kondisi disetiap kapal. Sedangakan 2 aspek lainnya menginterpretasikan individu dari setiap responden. Berdasarkan temuan lapang didapati 7 dari 8 aspek yang dilanggar. Strategi pemenuhan hak awak kapal yang direkomendasikan yaitu peninjauan kembali kepada ketentuan yang tidak implementatif, sosialisasi regulasi kepada awak kapal dan pemilik kapal, dan mendorong implementasi kegiatan yang sifatnya memenuhi tuntutan.
Keyword: fisheries human rights, gaps, regulation implementation, strategy recommendations

Judul: Analysis of IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing and the Eforts of Handling by Port State Measures Adoption Mecanism at Oceanic Fishing Port Nizam Zachman Jakarta
Abstrak: Praktik perikanan yang diklasifikasikan sebagai kegiatan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported and unregulated fishing – IUU Fishing) terjadi di banyak wilayah perairan dunia dalam skala besar-besaran. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 100 negara berperkara dengan masalah pencurian ikan. Praktik perikanan seperti ini mengakibatkan kerusakan habitat sumberdaya ikan akibat tindakan yang destruktif, terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang merugikan banyak negara berkembang sekitar 2 – 15 milyar dolar Amerika tiap tahunnya. Sesuai kategori PBB yang diacu pada dokumen International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing tahun 2001, suatu negara dapat dikategorikan sebagai Negara Bendera (negara yang memberikan perijinan penangkapan kepada suatu unit penangkapan ikan), Negara Pantai (negara yang memiliki pantai dan tempat terjadinya perkara IUU fishing), dan Negara Pelabuhan (negara tujuan pendaratan hasil tangkapan). Penelitian ini fokus pada peran Negara Pelabuhan dalam upaya menangani IUU Fishing sesuai dengan dokumen perjanjian yang dirancang oleh Food and Agriculture Organization mengenai Port State Measures (PSM) Agreement. Sebagai negara anggota FAO, Indonesia wajib menelaah kemungkinan melakukan adopsi terhadap dokumen tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini menganalisis kesiapan Indonesia dalam menerapkan kebijakan pengaturan PSM untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas praktik IUU fishing dengan menggunakan studi kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metoda yuridis komparatif. Adapun penentuan sampel diakukan secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dan peraturan di Indonesia telah mengakomodasikan enam dari tujuh butir kewajiban negara pelabuhan sesuai dengan dokumen PSM dan telah diterapkan di PPS Nizam Zachman Jakarta. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan di dalam pelaksanaanya yang meliputi pemahaman, sumberdaya manusia, kegiatan preventif, serta sarana dan prasarana penunjang.
Keyword: 

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera