Judul: Fakta Pengusahaan dan Prospek Perkembangan Hutan Rakyat Cendana di Kabupaten Kupang
Abstrak: Tanaman endemik lokal menjadi pilihan yang tepat dalam pengembangan hutan rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cendana (Santalum album Linn.) merupakan jenis tanaman endemik yang tergolong sangat penting di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Kupang yang berada di Pulau Timor, karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tingginya nilai ekonomi kayu cendana inilah yang mendorong tindakan eksploitasi besar-besaran terhadap cendana di Nusa Tenggara Timur. Akibat eksploitasi secara berlebihan mengakibatkan penurunan potensi dan populasi cendana dari tahun ke tahun. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada penurunan potensi hutan rakyat cendana diantaranya permasalahan peraturan perundangan pengelolaan cendana berakar pada peraturan perundangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 16 Tahun 1986 tentang cendana yang memonopoli kepemilikan cendana di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Kupang masih kurang menarik minat masyarakat dan kondisi masyarakat yang belum terbiasa membudidayakan cendana membuat keberadaan cendana di Nusa Tenggara Timur sebagian besar didominasi oleh cendana yang berasal dari tumbuhan alami yang bijinya disebarkan oleh burung maupun hasil dari permudaan akar. Permasalahan lainnya bahwa dalam pengembangan hutan rakyat cendana di Kabupaten Kupang membutuhkan akses lahan yang telah dimiliki oleh masyarakat Penelitian ini secara umum bertujuan merumuskan strategi pembangunan hutan rakyat cendana di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan melihat fakta pengusahaan dan prospek pengembangan hutan rakyat cendana. Secara khusus, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis kontribusi pendapatan hutan rakyat terhadap pendapatan rumah tangga petani, menganalisis peraturan perundangan pengembangan hutan rakyat cendana, menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cendana, serta mengidentifikasi kebutuhan lahan minimum dalam rencana pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Kupang. Penelitian dilakukan selama dua bulan (April – Juni 2015) di Desa Ponain dan Desa Tesbatan I Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Analisis penelitian menggunakan analisis kontribusi pendapatan hutan rakyat, analisis konten dan trend peraturan perundangan cendana, analisis persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan cendana pada hutan rakyat di Kupang, Kebutuhan Lahan Minimum (KLM) dalam pengembangan hutan rakyat. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan dalam pengembangan hutan rakyat cendana di Kabupaten Kupang yang terbesar adalah hutan rakyat cendana yang dipadukan dengan tanaman palawija sebesar 99.7 persen. Hal ini didukung oleh adanya perubahan peraturan cendana yang cukup mendasar berkaitan dengan kepemilikan pohon cendana oleh masyarakat, namun masih belum banyak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi terkait iii perubahan perundangan. Persepsi masyarakat dalam pengelolaan cendana di Kabupaten Kupang dengan pola pengembangan hutan rakyat belum cukup baik terutama persepsi terhadap kebijakan peraturan pengelolaan cendana. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat cendana sudah cukup baik. Kebutuhan lahan minimum dalam rencana pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Kupang berada pada lahan seluas 0.28 – 0.46 hektar. Hal ini sangat mendukung pengembangan hutan rakyat cendana di Kabupaten Kupang dengan luas lahan hutan rakyat para petani seluas 0.5 Ha.
Keyword: agroforestry, cendana, hutan rakyat, kontribusi pendapatan, lahan minimum

Judul: Analisis Kebijakan Pengelolaan Cendana Di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Abstrak: Cendana (Santalum album L.) merupakan tumbuhan endemik/asli dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bernilai ekonomi tinggi. Pengelolaan cendana sejak tahun 1999 sudah diserahkan ke pemerintah daerah tingkat kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan kepada Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 25 Tahun 2001 tentang Cendana untuk melestarikan cendana dengan memberikan hak kepemilikan dan kebebasan menjual cendana kepada masyarakat. Tetapi fakta sekarang menunjukkan populasi cendana semakin sulit ditemukan atau menurun, industri kerajinan cendana kekurangan bahan baku dan masyarakat belum tertarik menanam cendana. Penelitian ini bertujuan melakukan verifikasi faktor penyebab permasalahan pengelolaan cendana dan mengetahui proses pembuatan kebijakan yang mengatur pengelolaan cendana di Kabupaten TTS serta membuat rekomendasi kebijakan untuk mengatasi pengelolaan cendana di Kabupaten TTS dalam rangka mencapai pengelolaan cendana yang lestari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu mempelajari dokumen, wawancara mendalam dan pengamatan secara langsung di lapangan. Jumlah responden 60 orang petani terdiri dari 30 orang yang memiliki cendana dan 30 orang yang tidak memiliki cendana. Pengolahan data menggunakan analisis dekriptif, regresi logistik (model logit), regresi linier berganda, persamaan simultan dalam ekonometrika, analisis isi dan proses pembuatan kebijakan seperti yang dilakukan Institute of Development Studies (IDS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perubahan peraturan cendana belum berubah. Jumlah responden yang belum mengetahui keberadaan Perda cendana yaitu sebesar 73,3% atau 44 orang dari seluruh responden. Hal ini menggambarkan bahwa tahapan sosialisasi dan implementasi belum efektif. Tahapan sosialisasi menunjukkan: (1) efektifitas sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat terutama di pedesaan, (2) resistensi masyarakat sebagai dampak kebijakan provinsi yang mengatur cendana tahun 1986 dan kekhawatiran kebijakan yang berlaku akan berubah, (3) isi kebijakan masih bersifat disintensif bagi masyarakat, (4) masyarakat tidak terlibat dalam proses penyusunan sehingga mengurangi rasa tanggungjawab terhadap kelestarian cendana. Tahapan implementasi Perda belum dilaksanakan karena: (1) kurangnya komitmen pemerintah untuk membuat program terkait pengembangan cendana, (2) belum adanya prioritas anggaran, dan (3) petunjuk teknis yang dikeluarkan belum tepat. Kurangnya peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengembangan cendana menunjukkan lemahnya kemauan politik pemerintah yang berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Keyword: 

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: