Judul: Strategi adaptasi masyarakat nelayan terhadap perubahan kelembagaan ekonomi lokal : Studi kasus komunitas nelayan Kel. Nipah Panjang I dan II, Kec. Nipah panjang Kab. Tanjung Jabang Timur, Prop. Jambi
Abstrak: Penelitian ini dilakukan di Kel. Nipah Panjang I dan II, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur. Dengan judul" Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan Terhadap Perubahan Kelembagaan Ekonomi Lokal". Hal ini didasari adanya hasil penelitian sebelumnya bahwa nelayan di Indonesia sebagian besar merupakan nelayan miskin. Kenyataan tersebut disebabkan oleh permasalahan kelembagaan ekonomi lokal yang bias pada lapisan atas. Tujuan penelitian ini yaitu: mengkaji kelembagaan ekonomi lokal dan perubahan kelembagaan yang terjadi serta bagaiman strategi adaptasi nelayan beragam lapisan terhadap perubahan kelembagaan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kelembagaan ekonomi lokal yang ada di Nipah Panjang antara lain: kelembagaan hubungan produksi dan bagi hasil, dimana dalam sistem bagi hasil tersebut 65% merupakan milik tauke lokal sedangkan 35 persen merupakan milik ABK. kelembagaan peguasaan lahan, kelembagaan penampungan ikan, kelembagaan Bank, Kelembagaan KUD, dan kelembagaan LEPPM3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina). Kelembagaan tersebut secara lokalitas meliputi kelembagaan di tingkat kelompok dan komunitas (kelembagaan hubungan produksi dan bagi hasil, kelembagaan penguasaan lahan, kelembagaan penampungan ikan dan LEPPM3). Di tingkat lokalitas (kelembagaan KUD dan BANK, tauke luar). Secara sektoral meliputi sektor partisipasi (LEPPM3, Hubungan Pruduksi, Penguasaan Lahan) dan sektor privat (KUD, BANK, Penampungan Ikan, tauke luar). Situasi kelembagaan ekonomi lokal dimana penelitian berlangsung menunjukkan adanya perubahan tatanan kelembagaan ekonomi lokal yang disebabkan masuknya modernisasi, penigkatan jumlah penduduk serta adanya krisis moneter. Kelembagaan yang dibangun selama ini telah mengalami perubahan dalam konteks hubungan kerja, dari prinsip moral yang masih mempertahankan kebutuhan subsistensi kearah hubungan yang bersifat ekonomi atau kontraktual. Perubahan tatanan kelembagaan yang ada menujukkan penekanan kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini dirasakan oleh nelayan lapisan menengah ke bawah (dalam hal ini nelayan pemilik kapal dan nelayan ABK). Seperti halnya yang terjadi pada pola hubungan produksi dengan tauke lokal (hubungan permodalan) cenderung mengarah pada kondisi kesenjangan sosial yang ada di komunitas ini. Berbagai kelembagaan yang pernah ada untuk memperbaiki tatanan kelembagaan antara lain TPI, Asosiasi, Perkreditan. Namun lembaga tersebut tidak seperti diharapkan oleh nelayan lokal, sehingga nelayan ABK dan para nelayan dalam memenuhi kebutuhan modal tetap memanfaatkan sistem kelembagaan lama (hubungan patronase). Sementara itu kelembagaan tradisional belum mampu mengangkat kehidupan nelayan diatas ambang subsisten dalam hal ini tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari melainkan untuk mengakumulasikan modal usaha. Akan tetapi bagi nelayan lokal khususnya nelayan kecil tidak ada pilihan lain selain untuk memperkuat kelembagaan patronase yang disebut tetap bertahan pada sistem tersebut (tauke lokal). Jaringan sosial kamunitas nelayan di Nipah Panjang I dan II dapat dilakukan oleh lapisan atas, lapisan menengah, maupun lapisan bawah. Jaringan sosial tersebut muncul dalam bentuk hubungan antara individu dengan kelembagaan ekonomi lokal tertentu, dengan ABK, pemilik pompong, pemberi kredit, tauke luar, nelayan bebas, pasar, pengumpul sebagai upaya memenuhi kebutuhan SD dalam mempertahankan hidupnya dan pengembangan usaha….dst
Keyword: 

Judul: Institutional Dynamics of Small Fishermen Business Financing
Abstrak: Armada penangkapan di perairan Indonesia didominasi oleh kapal skala kecil (<10 GT). Nelayan kecil memiliki keterbatasan modal dan sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari bank dikarenakan tidak memiliki agunan sebagai jaminan dan usahanya dianggap tidak bankable dan profitable. Penelitian ini melihat fenomena pembiayaan nelayan kecil menggunakan sudut pandang sosiologi ekonomi: Kelembagaan Baru dan Jaringan, serta Kebijakan yang terintegrasi. Disertasi ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis kelembagaan pembiayaan level makro, meso dan mikro pada usaha nelayan kecil ; (2) Menganlisis karakteristik, jaringan sosial dan keterlekatan nelayan kecil pada sumber pembiayaan usaha; serta (3) Menyusun sintesis sinergitas kelembagaan pembiayaan yang bermanfaat untuk usaha nelayan kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (studi kasus), dengan paradigma konstruktivis. Penelitian ini dilakukan disatu titik wilayah pendaratan ikan di Teluk Jakarta, yaitu Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Penelitian lapang dilakukan pada Bulan Maret hingga November 2022. Data Primer diperoleh melalui observasi (pengamatan langsung) dan teknik wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan. Data sekunder didapatkan dari undang-undang, peraturan menteri, literatur-literatur hasil penelitian dan dokumen terkait. Nelayan kecil pada penelitian ini dipilih secara purposive sebanyak 30 orang dengan kriteria mengetahui permasalahan terkait pembiayaan di lokasi, mampu diajak berkomunikasi dan bersedia untuk diwawancara. Informan yang diwawancara terdiri dari nelayan nahkoda, bakul/bos ikan, pengurus koperasi, LPMUKP, penyuluh perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DKI dan Sudin Jakarta Utara, Direktorat Perikanan Tangkap (KKP). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Jaringan sosial dieksplorasi melalui melalui analisis jaringan sosial dengan bantuan UCINET 6.669 dan Net Draw 2.148. Hasil penelitian terkait : (1) Analisis kelembagaan pembiayaan formal dan informal pada nelayan kecil menemukan: (a) Pada level makro, pemerintah sudah banyak memberikan dukungan berupa kebijakan pembiayaan untuk nelayan kecil. Kebijakan dan regulasi pembiayaan pada level makro menjadi payung hukum dan petunjuk bagi kelembagaan pada level meso (organisasi) untuk mengimplementasikan pembiayaan pada tataran teknis (level mikro); (b) Terjadi close coupling (penyelarasan) antara kebijakan dan regulasi (aturan main) dan norma, kepentingan antara level makro dan level meso dalam pembiayaan usaha nelayan kecil; (c) Terjadi de coupling (ketidakselarasan) antara aturan formal dan informal, norma dan kebijakan di level meso dengan level mikro dalam mengejar kepentingan ekonomi (pembiayaan nelayan kecil). Berdasarkan analisis ini tipologi nelayan kecil dalam mengakses pembiayaan, adalah: tipe nelayan kecil dengan tipe pembiayaan formal, tipe pembiayaan informal, dan tipe pembiayaan mix/ ganda. (2) Nelayan kecil di Marunda menggunakan jaringan sosial yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Akses pembiayaan mayoritas nelayan kecil terutama pada aktor keluarga inti maupun keluarga besar/ kerabat. Norma yang mendasari jaringan: pada keluarga adalah kepercayaan, pada bank adalah ikatan kontrak berdasar aset jaminan, dan pada Bakul/Bos adalah ikatan atas hasil tangkapan ikan. Akses pembiayaan nelayan kecil dalam beraktivitas terutama masih berbasis jaringan ikatan kekerabatan, dengan kata lain relasi sosial komunitas terbentuk secara terfragmentasi dalam ikatan jaringan sosial yang lebih kecil.(3) Upaya menyusun proses keselarasan (Close coupling) antar kelembagaan sumber pembiayaan level makro-meso-mikro menghasilkan kesetaraan nelayan kecil dalam mengakses jaringan sosial pemenuhan modal usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang Integratif, keterlekatan sosial dan lubang struktural; Sebaliknya De-coupling menyebabkan ketidaksetaraan sosial usaha nelayan kecil, sehingga tidak semua nelayan kecil bisa mengakses program-program pembiayaan yang telah ditetapkan oleh
Keyword: business institutions, financing sources, small-scale fishermen

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera