Judul: Penataan sertifikasi kompetensi awak kapal penangkap ikan di Indonesia
Abstrak: Peningkatan standar kompetensi awak kapal penangkap ikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan keselamatan awak kapal, kapal dan muatan serta keselamatan sumberdaya perikanannya. Selama ini keberhasilan usaha penangkapan ikan hanya diukur dari jumlah hasil tangkapan, sehingga awak kapal bekerja mengejar target jumlah hasil tangkapan tanpa memperhatikan faktor keselamatan, baik keselamatan jiwa, kapal maupun keselamatan sumbedaya ikannya. Standar kompetensi pengawakan kapal penangkap ikan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal yang akan melaksanakan operasi penangkapan dalam mengajukan surat izin berlayar dari syahbandar perikanan. Surat izin berlayar tidak bisa diterbitkan apabila sertifikat kompetensi awak kapalnya tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan saat ini dibandingkan ketentuan yang berlaku dan merumuskan strategi penataan sertifikasi awak kapal penangkap ikan di Indonesia. Penelitian telah dilakukan pada bulan Oktober 2015 – Januari 2016 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu (PPNP) dan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman (PPSNZ) Jakarta. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada awak kapal yang bekerja pada kapal penangkap ikan ukuran > 30 GT dengan jumlah responden 75 kapal di PPNSZ Jakarta dan 25 kapal di PPNP. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara menggunakan quisioner kepada awak kapal dan petugas syahbandar. Instrumen penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Sertifikat Kompetensi Awak Kapal Penangkap Ikan, (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan, (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut. Penelitian menggunakan analisis deskriptif diolah dengan metode tabulasi dan grafik digunakan untuk menggambarkan kondisi kepemilikan sertifikat kompetensi awak kapal. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan nilai kesenjangan antara peraturan kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan rekomendasi strategi penataan awak kapal penangkap ikan di Indonesia. Sertifikat kompetensi awak kapal didasarkan pada 4 standar yaitu ukuran panjang kapal, gross tonnage kapal, wilayah operasi dan daya tenaga penggerak utama kapal. Berdasarkan 4 standar ukuran diatas, ditemukan nilai kesenjangan 100% bahwa sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh awak kapal saat ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Nakhoda kapal hanya memiliki sertifikat SKK 60, SKK 60+ dan Ankapin III. Berdasarkan v data ukuran kapal, dibutuhkan nakhoda kapal yang memiliki sertifikat kompetensi Ankapin II dan Ankapin I, sedangkan perwira mesin dibutuhkan KKM yang memiliki sertifikat kompetensi Atkapin II dan Atkapin I. Strategi utama dalam penataan sertifikasi awak kapal penangkap ikan di Indonesia adalah penerapan peraturan standar kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan tegas serta menghentikan dispensasi dalam penerbitan Surat Izin Berlayar bagi kapal yang sertifikat kompetensi awak kapalnya tidak memenuhi syarat. Lembaga pendidikan dan latihan merancang program khusus (crash program) untuk meningkatkan sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan yang ada, dengan mempertimbangkan keterampilan dan pengalaman mereka. Peningkatan standar kompetensi awak kapal diperlukan untuk meningkatkan daya saing
Keyword: awak kapal, kapal penangkap ikan, keselamatan, kompetensi

Judul: ANKAPIN-I Certification Curriculum Standards  Through Education in Indonesia
Abstrak: Sertifikat ANKAPIN-I adalah sertifikat yang wajib dimiliki nahkoda dan perwira jaga navigasi sebagai bukti keterampilan dan keahlian untuk bekerja di atas kapal ikan berukuran 24 meter. Kurikulum sertifikasi ANKAPIN-I di Indonesia harus sesuai konvensi STCW-F 1995 supaya nahkoda dan perwira jaga navigasi yang bekerja di atas kapal asing diperlakukan sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian bertujuan (1) Menentukan kesesuaian kurikulum kompetensi STCW-F 1995 dengan kurikulum sertifikasi di Indonesia melalui jalur pendidikan, (2) Menentukan pencapaian kompetensi STCW-F 1995 di Lembaga Pendidikan di Indonesia. Metode penelitian dilakukan dengan studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif dan analisis kesenjangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum maupun elemen dalam pengambilan ANKAPIN-I di Lembaga Pendidikan Indonesia belum sesuai dengan konvensi STCW-F 1995. Menghilangkan kesenjangan ANKAPIN-I perlu menambahkan kurikulum dan elemen terkait tata laksana keselamatan FAO/ILO/IMO untuk awak kapal ikan 24 meter keatas, pencegahan kebakaran, alat-alat pemadam kebakaran, penyelamatan, pencarian dan pertolongan, pelayanan medis, metode untuk mendemonstrasikan keterampilan serta memberikan sanksi kepada lembaga pendidikan yang melanggar konvensi STCW- F 1995. Kata kunci: konvensi STCW-F 1995, lembaga pendidikan, sertifikat ANKAPIN-I, ANKAPIN-I certificate is a certificate that must be owned by the captain and officer guarding the navigation as proof of skills and expertise to work on a fishing boat measuring 24 meters. The ANKAPIN-I certification curriculum in Indonesia must comply with the 1995 STCW-F convention so that captains and officers on duty for navigation on board foreign ships are treated according to applicable regulations. The research aims (1) Determine the suitability of the 1995 STCW-F competency curriculum with the certification curriculum in Indonesia through the education pathway, (2) Determine the achievement of the 1995 STCW-F competency in educational institutions in Indonesia. The research method was carried out by studying the literature. The data obtained were analyzed using comparative descriptive methods and gap analysis. The results showed that both the curriculum and elements in making ANKAPIN-I at the Indonesian Educational Institution were not in accordance with the 1995 STCW-F convention. above, fire prevention, fire extinguishing equipment, rescue, search and rescue, medical services, methods for demonstrating skills and imposing sanctions on educational institutions that violate the 1995 STCW-F convention. Keywords: ANKAPIN-I certificate, educational institutions, the 1995 STCW-F convention
Keyword: ANKAPIN-I certificate, educational institutions, the 1995 STCW-F convention

Judul: The use of homotopy perturbation methode to solve fuzzy volterra  integral equations
Abstrak: Most phenomena in nature can be explained in mathematical models, such as fuzzy volterra integral equation. The fuzzy volterra integral equation is a nonlinear integral problem, which is usually dificult to solve by an analytical solution. In this paper, fuzzy volterra integral equation is solved using perturbaion homotopy method, which can be written as a power series in p and satisfies a certain homotopy fuction. This manuscript discuss two case studies, i.e. the case of linear and trigonometric kernel function. The result shows that greater approximation order being used, the wider convergence solution area wil be.
Keyword: