Judul: Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Manusia (Human Capital) di Provinsi Sulawesi Barat
Abstrak: Berawal dengan adanya krisis moneter dan transisi politik, sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah provinsi sebagai koodinator. Menurut Juanda (2007) pemberlakuan kebijakan otonomi daerah/desentralisasi dapat membuka peluang bagi Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan pemekaran daerah. Kondisi tersebut juga mendorong daerahdaerah di wilayah Mandar untuk menuntut pemekaran wilayah yang sebagian besar masyarakatnya merasa kurang puas dengan pemerataan pembangunan yang kurang maksimal, potensi daerah yang belum dikelola dengan baik serta suku Mandar yang cenderung terpisah dari suku-suku yang lain yaitu Bugis, Makassar dan Toraja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan harapan adanya perbaikan pembangunan. Pemekaran wilayah seharusnya berpatokan pada peraturan pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007. Provinsi Sulawesi Barat pemekaran Sulawesi Selatan dan terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, sebagai provinsi yang ke-33 di Indonesia dengan ibukota Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 Kabupaten yaitu : Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara. Sebagai provinsi baru, maka Sulawesi Barat membutuhkan Kualitas Sumber daya manusia yang handal untuk membangun Sulawesi Barat kearah yang lebih baik. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan minimal yang diperlukan manusia untuk hidup layak. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengkaji latar belakang dan kelayakan pemekaran Provinsi Sulawesi Barat. 2. Mengkaji dampak pemekaran terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan dan daya beli. 3. Mengkaji potensi keuangan daerah dan pengelolaan APBD yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia di wilayah pemekaran. Untuk mengetahui latar belakang pemekaran wilayah dilakukan melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh yang ikut berperan dalam proses pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan untuk mengetahui kelayakan pemekaran dikaji melalui persepsi stakeholder dan data pemerintah daerah tentang indikator-indikator kelayakan pemekaran. Tujuan kedua dikaji melalui metode IPM dan persepsi stakeholder, selanjutnya untuk tujuan ketiga dikaji melalui metode deskriptif dan metode regresi panel data....dst
Keyword: Regional proliferation, human development, fiscal capacity

Judul: Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Era Otonomi Daerah
Abstrak: Dalam era otonomi daerah (2006-2012), Sumatera Barat mengalami perkembangan ekonomi dan sosial yang mengesankan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat relatif tinggi, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan nasional. Disamping itu, dalam kurun waktu tersebut nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan belanja infrastruktur Sumatera Barat cenderung meningkat. Namun demikian, data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT 2013) menunjukkan bahwa terdapat 67 persen kabupaten di Sumatera Barat yang masih tergolong daerah tertinggal. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah yang cukup besar di provinsi tersebut. Indikasi tersebut juga terlihat dari fakta bahwa sebagian besar (lebih dari 50 persen) kabupaten di Sumatera Barat mempunyai pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil daripada di tingkat provinsi. Dalam hal ini menjadi penting mengembangkan perekonomian daerah tertinggal untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah. Banyak hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan IPM, infrastruktur dan perekonomian sektoral mempunyai peranan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka tujuan dari studi ini adalah (1) Menganalisis tingkat perkembangan ekonomi sektoral, (IPM) dan Rasio Belanja Infrastruktur (RBI) (2) Mengkaji perkembangan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah serta (3) Menganalisis besarnya dampak IPM, RBI dan PDRB sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di era otonomi di Provinsi Sumatera Barat dan daerah tertinggal khususnya. Terdapat beberapa metode analisis dalam menjawab tujuan studi tersebut dan data yang digunakan berupa data sekunder. Untuk menganalisis tingkat perkembangan ekonomi sektoral digunakan Indeks Diversitas Entropi, sementara untuk untuk mengkaji ketimpangan pembangunan antar wilayah digunakan Indeks Williamson. Selanjutnya untuk melihat dampak PDRB sektoral, IPM dan Rasio Belanja Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan model ekonometrik data panel. Data panel yang digunakan mencakup data tahunan time series tahun 2004-2012 dan data cross section dari seluruh kabupaten (19 kabupaten) di Sumatera Barat. Hasil studi menunjukkan bahwa peluang perkembangan aktivitas ekonomi sektoral di semua kabupaten/kota di Sumatera Barat, baik untuk daerah tertinggal maupun tidak tertinggal masih didominasi oleh sektor pertanian dimana dominansi sektor pertanian di daerah tertinggal relatif tinggi. Meskipun pertumbuhan sektor pertanian relatif rendah, namun di wilayah daerah tertinggal kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB cenderung meningkat dan sebaliknya dengan sektor industri; keadaan sebaliknya di wilayah daerah tidak tertinggal. Secara umum, kabupaten/kota di wilayah daerah tidak tertinggal memiliki peluang lebih besar terhadap tingkat kemerataan perkembangan semua sektor dibandingkan kabupaten di wilayah daerah tertinggal. dst ..
Keyword: regional disparities, economic growth regional autonomy, the Province of West Sumatera

Judul: Validation method for determination of apigenin in extract celery with high performance liquid chromatography
Abstrak: Apigenin is an active substance derived from celery (Apium graveolens) and widely used for the treatment of gout. Determination method of apigenin which have been validated was introduced by Frankee et al. J Food Compos Anal 17: 1-35 (2005). Apigenin analysis was done by high performance liquid chromatography (HPLC). To make sure that HPLC analysis method can be used for the intended purpose then the method was validated. Parameters determined on method validation were linearity, limit of detection, limit of quantification, precision, and accuracy. All parameters were in accordance with the acceptance criteria of Association of Official Analytical Chemist. The linearity in the concentration of 3,8; 5,7; and 7,6 mg/l had correlation coefficent of 0,9900–0,9998. limit of detection in this method was 2,7222 mg/l and limit of quantification was 8,2500 mg/l. Interday precision in five restating showed good precision with relative standard deviation of 3,85%. Accuracy was determined by standard addition method with recovery percentage of 95,00–118,77%. Average concentration of apigenin is 0,0052% (w/w).
Keyword: