Judul: Efektivitas Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
Abstrak: Kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan sudah diterapkan sejak tahun 1950-an, akan tetapi belum efektif menurunkan luasan lahan kritis nasional. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan cenderung diidentikkan dengan kegiatan bercocok tanam. Kegagalan rehabilitasi dan reklamasi hutan lebih pada diskursus terhadap sumberdaya hutan. Implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan belum menyentuh penyiapan prakondisi yang optimal guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis isi (content analysis) teks kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan; (2) menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta hambatan-hambatan yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut; (3) merumuskan opsi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT PetroChina. Lokus analisis implementasi kebijakan rehabilitasi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, sedangkan untuk lokus analisis implementasi kebijakan reklamasi hutan dalam konteks rehabilitasi DAS di hutan lindung gambut Sungai Beram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat, dan review dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf KLHK, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Angaran-Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, PT PetroChina, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat serta narasumber lainnya yang terkait sebagai informan kunci yang ditentukan secara snowball sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori yang dikembangkan oleh Edward III dan policy process analysis oleh International of Development Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara teks kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, antara lain belum diaturnya penyiapan pra kondisi, pemeliharaan dan pertanggungjawaban kehilangan aset, partisipasi dan pemberdayaan serta transparansi. Dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan terdapat penyimpangan, high transaction cost, rendahnya partisipasi, dan rendahnya legitimasi, yang diakibatkan oleh tidak efektifnya komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak dan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, maka pemerintah perlu mengefektifkan komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak, dan sumber daya. Selain itu, diperlukan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi serta pembagian kewenangan yang jelas di tingkat pusat dan mengoptimalkan peran kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai organisasi di tingkat tapak untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
Keyword: efektivitas, implementasi, kebijakan, rehabilitasi, reklamasi

Judul: Efektivitas Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Wisata Alam di Kabupaten Bangka Tengah
Abstrak: Pemanfaatan hutan adalah salah satu dari empat konsep tata kelola hutan di Indonesia (Nurrochmat et al. 2016). Saat ini, wisata alam adalah salah satu pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia. Skema ini juga diterapkan di Kabupaten Bangka Tengah. Namun, informasi tentang bagaimana hutan kemasyarakatan (HKm) berbasis wisata alam berjalan belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek regulasi pelaksanaan program hutan kemasyarakatan, menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan hutan kemasyarakatan berdasarkan pada bisnis pariwisata alam, faktor yang berpengaruh dan upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi HKm berbasis pariwisata alam. Metode yang digunakan adalah analisis teks regulasi, metode skoring, regresi logistik dan analisis deskriptif kualitatif. Ada empat aspek yang dinilai untuk menentukan tingkat efektivitas kelompok HKm, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban (termasuk realisasi rencana wisata alam), aspek ekonomi, ekologi dan kelembagaan. Analisis teks regulasi mengungkapkan bahwa aturan dalam implementasi kehutanan masyarakat harus ditingkatkan. Masalah potensial adalah inkonsistensi dan ketidakjelasan aturan terkait dengan pedoman pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perhutanan sosial. Peraturan yang ada tidak secara jelas mengatur pembagian kewenangan dalam melakukan pembinaan, pemantauan, kontrol dan evaluasi. Jumlah pihak yang terlibat membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, untuk memenuhi kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan persiapan RKU dan RKT membutuhkan banyak sumber daya seperti penguasaan teknologi drone dan GPS, sehingga diperlukan fasilitasi yang cukup dari pemerintah. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi yang terpisah antara monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pemenuhan kewajiban pemegang izin perlu dilakukan integrasi agar efisiensi kegiatan dapat dicapai. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengaturan tingkatan sanksi administratif berdasarkan tingkatan pelanggaran agar dapat mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan HKm oleh pemegang izin. Analisis efektivitas dengan metode skoring menunjukkan bahwa hanya ada satu kelompok HKm di antara tiga kelompok HKm yang memiliki tingkat efektivitas yang baik. HKm Gempa 01 relatif lebih baik daripada kelompok HKm lainnya. Aspek yang membatasi untuk kelompok HKm lainnya, yaitu ekonomi untuk Gempita dan Tunas Harapan, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan kelembagaan untuk Tunas Harapan. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh dikembangkan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik (α=10%), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi adalah sikap kepala desa, sikap tokoh masyarakat dan sikap pemerintah. Faktor-faktor ini mampu menjelaskan 81,7% (R-sq) keragaman variabel efektivitas. Lebih lanjut, berdasarkan analisis kualitatif dengan mempertimbangkan hasil analisis teks regulasi, beberapa teori, temuan lapangan dan faktor-faktor yang berpengaruh, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan HKm. Upaya tersebut adalah memastikan dan meningkatkan dukungan kepala desa, tokoh masyarakat, dukungan pemerintah dan sinergi pemerintah termasuk keterlibatan LSM dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak kelompok HKm oleh pemerintah melalui unsur terkait.
Keyword: efektivitas, hutan kemasyarakatan, pemanfaatan, wisata alam

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: