Judul: Dampak Spillover dan Kebijakan Fiskal terhadap Pencapaian Pertumbuhan Inklusif antar-Provinsi di Indonesia
Abstrak: Teori kutub pertumbuhan (Growth Poles Theory) menyatakan bahwa pembangunan dimulai dari suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan. Pada tahap awal, pusat pertumbuhan membutuhkan input sumber daya dari wilayah sekitarnya yang dikenal dengan efek pengurasan (backwash effect). Selanjutnya, pusat pertumbuhan memberikan efek penyebaran manfaat ekonomi pada daerah penyokongnya/hinterland (spread effect). Kebijakan pusat pertumbuhan dikatakan berhasil jika efek penyebarannya lebih tinggi dibanding efek pengurasannya (net spillover effect). Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan hal penting dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan dunia mengenai Sustainable Development Goals (SDGs). Pertumbuhan inklusif berhubungan dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Banyak penelitian umumnya menganalisis bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi pengangguran secara terpisah, padahal kenyataannya keempat indikator tersebut memiliki hubungan simultan dalam perekonomian dan berkaitan secara spasial dengan wilayah lainnya (Bourguignon 2004, Sameti dan Farahmand 2009, Jaya 2017, Gebremariam et al. 2009). Penelitian ini menguraikan hubungan simultan antara 4 indikator pertumbuhan inklusif dan hubungan spasial antarwilayah di Indonesia. Penelitian ini juga memasukkan variabel kebijakan fiskal seperti alokasi dana desa, belanja pemerintah daerah, dan penerimaan pajak daerah untuk melihat sejauh mana kebijakan fiskal mampu mendorong tercapainya pertumbuhan inklusif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model simultan spatial autoregressive (SAR) yang parameternya diestimasi dengan menggunakan Generalized Method of Moment (GMM). Data yang digunakan merupakan data tahunan yang mencakup 34 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2015 sampai 2017. Hasil estimasi membuktikan adanya hubungan simultan antara keempat indikator pertumbuhan inklusif serta terdapat keterkaitan spasial antarprovinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tidak inklusif. Pertumbuhan ekonomi hanya mampu menurunkan kemiskinan tetapi tidak dapat mengurangi ketimpangan dan pengangguran. Hubungan antarwilayah bersifat positif artinya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dapat menyebar ke wilayah lain yang berkaitan melalui proses migrasi penduduk. Kebijakan fiskal seperti peningkatan alokasi dana desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi denganmengurangi kontribusinya terhadap PDRB. Pengeluaran pemerintah daerah diarahkan sebagai stimulus untuk v meningkatkan komponen PDRB lain seperti konsumsi dan investasi sehingga lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pajak daerah sebagai alat pemerataan pendapatan belum berfungsi dengan baik. Kontribusi pajak daerah yang semakin besar terhadap PDRB justru meningkatkan ketimpangan. Hal tersebut disebabkan pajak daerah masih ditanggung baik yang kaya maupun yang miskin. Pertumbuhan ekonomi harus dipertahankan tetap positif untuk dapat mengurangi kemiskinan. Ketimpangan dan pengangguran dapat teratasi melalui alokasi manfaat pertumbuhan ekonomi pada peningkatan produktivitas penduduk miskin. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi atau bantuan produktif perlu ditingkatkan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dapat menyebar ke wilayah lain yang berkaitan melalui proses migrasi. Provinsi dengan tingkat penyebaran terbesar adalah Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan provinsi lain yang berkaitan. Selain mendistribusikan pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur juga dapat menularkan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran ke wilayah tersebut. oleh karena itu, kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas bagi wilayah pusat pertumbuhan seperti Jawa Timur. Kebijakan pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk miskin menjadi prioritas bagi wilayah hinterland seperti: Bali,
Keyword: kutub pertumbuhan, pertumbuhan inklusif, simultan, spasial, spillover

Judul: Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Inklusif Regional di Indonesia.
Abstrak: Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari perubahan tingkat pendapatan dalam bentuk produk domestik bruto (PDB), baik secara total maupun perkapita, sudah sejak lama digunakan sebagai instrumen utama dalam menilai kemajuan pembangunan suatu wilayah. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan suatu wilayah diidentikkan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Hasil dari pertumbuhan ekonomi, diasumsikan dengan sendirinya akan menciptakan berbagai kondisi yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, atau dikenal dengan istilah trickle-down effect. Realita yang terjadi pada banyak negara, terutama negara berkembang, ternyata asumsi trickle-down effect tidak terwujud. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalami permasalahan serupa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang sama. Ukuran PDB sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, memiliki keterbatasan, karena tidak mencerminkan distribusi pendapatan, kemajuan sosial dan kesejahteraan. Karena itu, dibutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat diperoleh oleh semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan inklusif digunakan sebagai ukuran baru dalam menilai pembangunan, yang merupakan gabungan dari ukuran pertumbuhan ekonomi dan distribusi manfaatnya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak infrastruktur dan variabel ekonomi lain seperti persentase penyaluran kredit, keterbukaan perdagangan dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan inklusif tingkat provinsi di Indonesia. untuk melihat sejauh mana variabel-variabel mampu tersebut mampu mendorong, atau bahkan menghambat tercapainya pertumbuhan inklusif. Penelitian ini juga melihat perbedaan dampak berbagai jenis infrastruktur pada wilayah yang tingkat pembangunan berbeda, Pengukuran tingkat pertumbuhan inklusif provinsi menggunakan metode indeks komposit. Dampak infrastruktur dan variabel ekonomi lain dianalisis menggunakan model data panel. Untuk melihat perbedaan dampak jenis infrastruktur terhadap pertumbuhan inklusif wilayah digunakan variabel dummy interaksi antara wilayah dengan variabel jenis infrastruktur. Data yang digunakan merupakan data tahunan yang mencakup 33 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2011 sampai 2016. Hasil estimasi data panel, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara ketersediaan berbagai jenis infrastruktur dengan pertumbuhan inklusif. Apabila dilihat berdasarkan tingkat pembangunan wilayahnya, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi udara memiliki dampak yang lebih besar pada provinsi dengan tahap pertumbuhan inklusif menengah ke atas, sedangkan infrastruktur transportasi laut dan infrastruktur sosial (fasilitas pendidikan dan kesehatan) memiliki dampak yang lebih besar pada provinsi dengan tahap menengah ke bawah. iii iii Variabel persentase kredit terhadap PDRB memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan inklusif provinsi. Kedua indikator keterbukaan perdagangan yang digunakan ternyata memberikan hasil yang berbeda. Keterbukaan perdagangan total menunjukkan hubungan positif dengan pertumbuhan inklusif. Keterbukaan perdagangan luar negeri yang menggambarkan ekspor dan impor suatu provinsi dengan negara lain, menunjukkan hal sebaliknya, yaitu memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Tingkat inflasi berhubungan negatif dengan pertumbuhan inklusif, walaupun hasilnya tidak signifikan, namun arah hubungannya sudah sesuai dengan hipotesis di awal. Rencana pembangunan infrastruktur wilayah hendaknya disesuaikan dengan tingkat pembangunan wilayah tersebut. Wilayah dengan tingkat pertumbuhan inklusif menengah kebawah lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti sarana kesehatan dan pendidikan sebagai prasyarat untuk dapat mencapai tahapan pembangunan yang lebih tinggi. Sarana transportasi laut perlu ditingkatkan, karena hampir sebagian besar provinsi di wilayah ini merupakan provinsi dengan garis pantai yang panjang serta provinsi kepulauan. Wilayah yang lebih maju dengan tingkat pertumbuhan inklusif menengah keatas lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi seperti telekomunikasi, dan transportasi udara.
Keyword: data panel, indeks pertumbuhan inklusif, infrastruktur, keterbukaan perdagangan

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: