Judul: Dampak otonomi daerah terhadap perekonomian kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Pemberlakuan otonomi daerah memiliki konsekuensi berupa berkurangnya subsidi dari pemerintah pusat sehingga anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan akan lebih terbatas. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Garut, harus memberikan prioritas mengenai sektor-sektor perekonomian mana saja yang harus dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan otonomi daerah terhadap sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut dalam konteks laju pertumbuhan dan daya saingnya, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan yang lebih rinci sebagai berikut: (1) mengidentifikasi pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah; (2) menganalisis laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah; (3) Menganalisis daya saing sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah; dan (4) mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih (PB) Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 periode 1993-2008 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Shift-share selama empat periode: (1) 1993-1996; (2) 1997-2000; (3) 2001-2004; dan (4) 2005-2008 dimana keempat periode tersebut dikelompokkan menjadi dua periode utama yaitu periode sebelum pemberlakuan otonomi daerah (tahun 1993-2000) dan periode sesudah pemberlakuan otonomi daerah (tahun 2001-2008).Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana pada kedua periode, sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dan sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor dengan kontribusi terendah. Dari segi pertumbuhan kontribusi, sektor industri pengolahan memiliki nilai rata-rata tertinggi sebelum pemberlakuan otonomi daerah. Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan menjadi sektor dengan rata-rata pertumbuhan kontribusi tertinggi. Sesudah pemberlakuan otonomi daerah, laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut mengalami penurunan, dimana enam dari sembilan sektor memiliki laju pertumbuhan yang rendah. Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor dengan laju pertumbuhan terbesar. Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor dengan laju pertumbuhan terbesar adalah sektor industri pengolahan. Sesudah pemberlakuan otonomi daerah, daya saing sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut mengalami penurunan, dimana tiga dari sembilan sektor memiliki daya saing yang lemah. Berdasarkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah, sebelum pemberlakuan otonomi daerah, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menjadi sektor dengan daya saing terbaik. Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor dengan daya saing terbaik adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut menjadi termasuk dalam kelompok pertumbuhan lambat dilihat dari pergeseran bersihnya yang bernilai negatif. Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor dengan pertumbuhan paling maju (progressive). Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor dengan pertumbuhan paling maju adalah sektor industri pengolahan Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberi beberapa saran kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk menitikberatkan dukungan pada sektor pertanian; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; listrik, gas dan air bersih; dan sektor industri pengolahan.
Keyword: Otonomi daerah, Analisis Shift-Share, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Analisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di provinsi Jawa Barat sebelum dan setelah otonomi daerah
Abstrak: Kebijakan otonomi daerah diharapkan lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sedemikian sehingga kebutuhan dari masyarakat bisa dipahami betul oleh pemerintah daerah. Harapannya, tentu saja, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lewat pelaksanaan pembangunan (ekonomi) untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sebagai tujuan akhir. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menurut tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya (menggunakan Klassen Typology) serta menganalisa perkembangan kesenjangan wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat sebelum dan setelah otonomi daerah, seiring terjadinya pemekaran wilayah (menggunakan indeks Williamson dan indeks Theil), yakni pada periode 1993-1999 dan 2000 2008. Serta dengan menggunakan sektor basis atau Location Quatient (LQ). Dari hasil pengolahan dengan analisis Klassen Typology, sebelum otonomi daerah, Kota Sukabumi dan Kota Cirebon (sebelum pemekaran sebagai ibukota provinsi) adalah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah maju dan cepat tumbuh, setelah otonomi kabupaten yang masuk kategori ini semakin banyak. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penyebaran pembangunan/kegiatan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, ini sejalan dengan tujuan otonomi itu sendiri. Indeks Williamson secara umum menunjukkan bahwa ketimpangan sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah cukup tinggi. Perubahan ketimpangan antara sebelum dan setelah otonomi tidak terlalu besar dari rata-rata ketimpang sebelum otonomi daerah sebesar 0,707 dan setelah otonomi daerah sebesar 0,662. Dengan indeks Theil memperlihatkan bahwa ketimpangan di dalam kelompok kabupaten/kota lebih besar dibandingkan kelompok antar kabupaten kota. Hal ini menunjukkan mekarnya kota-kota baru dari kabupaten asalnya tidak menurunkan ketimpangan wilayah kota tersebut. Berdasarkan analisis sektor basis atau Location Quatient (LQ) setelah otonomi daerah memperlihatkan bahwa sektor ekonomi yang potensial hasil analisis LQ adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; serta perdagangan, hotel dan resotoran. Ketimpangan yang dilihat sebelum periode otonomi daerah, baik secara total, dalam kelompok, maupun antarkelompok, menunjukkan kecenderungan meningkat, namun pada periode setelah otonomi daerah, ketimpangannya memperlihatkan rata-rata yang stabil dan cenderung merata, hal ini mengindikasikan adanya pengaruh otonomi daerah terhadap ketimpangan itu sendiri.
Keyword: Regional disparity, Williamson Index, Theil Index, Klassen typology, LQ

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: