Judul: Tinjauan Kritis Kebijakan Alokasi dan Distribusi Manfaat Sumberdaya Hutan terhadap Undang-Undang 41 Tahun 1999
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta bahwa fungsi alokasi dan distribusi sumberdaya hutan telah dijalankan dalam upaya pencapaian kemakmuran rakyat. Konsep kemakmuran rakyat sebagaimana telah dikemukakan dalam putusan MK tahun 2007 terdiri dari: 1) Kemanfaatan sumberdaya alam bagi rakyat, 2) Pemerataan sumberdaya alam bagi rakyat, 3) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan pemanfaatan sumberdaya alam dan 4) Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kerangka pendekatan menggunakan analisis wacana kritis/Critical Discourse Analysis (CDA) (Fairclough 2003). Telaah CDA terdiri dari a) deskripsi tekstual, b) peristiwa diskursif dan c) praktek sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pikir yang terbangun menentukan proses produksi teks serta implementasi dari teks maupun praktek sosial. Dominasi pemikiran birokrat yang banyak mempengaruhi isi dari produk kebijakan. Peristiwa diskursif yang termanisfestasi adalah bahwa pengelolaan hutan berkiblat dari cara barat, pengelolaan dilakukan jangka panjang, membutuhkan modal besar, menggunakan alat-alat berat, dan hutan dijadikan sebagai sumberdaya untuk menambah devisa negara. Wacana tersebut merupakan ciri dari pengelolaan hutan yang mengandalkan scientific forestry. Dengan scientific forestry maka terjadi penetapan absolute standard dan terjadi berbagai penyeragaman dalam berbagai mekanisme untuk memanfaatkan sumberdaya. Penyeragaman mekanisme pemanfaatan hutan dengan tujuan memberikan akses bagi seluruh komponen masyarakat justru cenderung merugikan masyarakat. Berbagai prosedur dan mekanisme dibuat sedemikian rupa, sehingga memperlambat dan bahkan menghambat proses masyarakat dalam mengakses manfaat sumberdaya. Dengan cara yang ada tersebut, maka praktek yang kemudian terjadi secara de facto adalah bahwa masyarakat menggunakan cara-cara sendiri untuk mendapatkan akses dalam memanfaatkan hutan, misalnya dengan penguasaan kawasan hutan melalui illegal loging dan perambahan. Cara yang dipilih tersebut sebagai sebuah bentuk perlawanan akan produk kebijakan yang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi alokasi dan fungsi distribusi dalam memanfaatkan sumberdaya hutan belum mencapai tujuan memakmurakan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan: 1) tingkat pelibatan masyarakat baik dalam proses penyusunan kebijakan hingga proses implementasi distribusi manfaat sumberdaya belum meletakkan masyarakat sebagai pelaku/subjek, 2) berbagai mekanisme dan perijinan dalam memanfaatkan hutan justru menyebabkan ketidakadilan dan telah menimbulkan indirect discrimination, 3) penghormatan hak-hak masyarakat belum sepenuhnya menjadi fokus dari pemerintah. Jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang ada, maka masyarakat akan menggunakan cara-cara mereka untuk mendapatkan manfaat sumberdaya.
Keyword: Critical discourse analysis, indirect discrimination, kriteria kemakmuran, fungsi alokasi, fungsi distribusi

Judul: Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Sarana Untuk Mendapatkan Kepastian Tenurial (Kasus di Areal Hutan Produksi Terbatas, KPHP Unit XVI Kab. Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi)
Abstrak: Lahan dan hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia, baik yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan memiliki keterikatan dan ketergantungan yang kuat terhadap fungsi dan keberadaan hutan. Berdasarkan identifikasi desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2009, tercatat bahwa dari 38.565 desa yang tercakup dalam perhitungan terdapat 9.103 desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (23,60%) sedangkan sisanya 29.462 desa (76,40%) berada diluar kawasan (Kemenhut, 2009). Dari data tersebut diatas dapat diperkirakan seberapa besar tingkat ketergantungan masyarakat terhadap produk dan jasa lingkungan yang dihasilkan hutan. Kebutuhan masyarakat akan lahan juga pada akhirnya membuat masyarakat mau tidak mau bergerak masuk kedalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Negara guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat dengan berbagai status dan pranata sosialnya melakukan klaim akan lahan hutan dan pada akhirnya berujung kepada konversi kawasan hutan untuk dijadikan areal pertanian/perkebunan. Konflik penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terus terjadi bahkan setelah era reformasi. Pada awal-awal reformasi masyarakat lebih berani untuk memberikan perlawanan dan menuntut kesetaraan hak dalam mengelola sumberdaya alam termasuk hutan. Keberanian masyarakat adat/lokal pada waktu itu tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dalam negeri Indonesia yang membuat semua orang merasa memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh hak yang sama dalam berbagai aspek tidak terlepas dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan. Akibatnya kondisi tutupan hutan semakin memburuk...dst
Keyword: lahan garapan, multi etnis, land market, deforestasi, HTR

Judul: The Leukocyte Profile of Pregnant Friesian Holstein Cows vaccinated with Escherichia coli K99 polivalen vaccine.
Abstrak: The objective of this experiment was to study the leukocyte profile of pregnant cows vaccinated with E.coli K99 polivalen vaccine. Three pregnant Friesian Holsteins cows were used in this experiment. Before the administration of vaccine, the cows were given a series of immunomodulator injection for three days. The vaccinations were administered three times at 8, 6, and 4 weeks before calving. Blood were drawn through jugular vein, first before the administration of vaccines, then weekly until calving. Based on the observation, it can be concluded that the administration of E.coli K99 polivalen vaccine in pregnant cows not affected the leukocyte profile. Keywords : Escherichia coli vaccine, leukocyte profile, differential leukocyte
Keyword: