Judul: Pengembangan kelembagaan taman National Gunung Halimun
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kelembagaan, perilaku dan keragaan pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Pengubahan status pengelolaan kawasan Gunung Halimun dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional adalah untuk mempertahankan fungsi kawasan sekaligus meningkatkan manfaat kawasan bagi masyarakat. Disamping itu pengubahan status pengelolaan ditujukan pula untuk meningkatkan kemampuan organisasi pengelola kawasan Gunung Halimun baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berbeda dengan status Cagar Alam, status Taman Nasional Gunung Halimun memberi peluang kepada masyarakat untuk mengambil manfaat dari dalam kawasan berdasarkan kepentingan spesifik (konservasi, pendidikan, penelitian, budaya dan rekreasi) guna meningkatkan pendapatannya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan TNGH, maka kelembagaan yang dikembangkan harus mampu mengendalikan sumber interdependensi dan permasalahan organisasi pengelola. Kelembagaan yang diperlukan dalam pengelolaan taman nasional adalah kelembagaaq yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tidak memanfaatkan kawasan di luar kegiatan-kegiatan konservasi, pendidikan, penelitian, budaya dan rekreasi. Dewasa ini kelembagaan yang digunakan sebagai dasar atau aturan hukum dalam pengelolaan taman nasional adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, Keputusan Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-11/1984, Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969.K/05/M.PE/1989 dan No. 429/Kpts-11/1989. Kelembagaan tersebut mengarahkan masyarakat untuk tidak mengambil manfaat sumberdaya alam dan ekosistem taman nasional selain untuk kepentingan-kepentingan konservasi, penelitian, pendidikan, budaya dan rekreasi. Keberhasilan pengelolaan taman nasional tergantung kepada adaptasi partisipan (orang-orang atau kelompok orang yang terlibat) terhadap kelembagaan melalui perubahan perilaku kearah perilaku yang diharapkan. ...
Keyword: 

Judul: Analisis respon stakeholders terhadap kebijakan perluasan kawasan di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak : studi kasus Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Abstrak: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-11/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukkan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS), maka kawasan TNGH mengalami perluasan menjadi 113,357 Ha. Perluasan kawasan berdampak pada berbagai aspek diantaranya yang menjadi kajian penelitian adalah kelembagaan, manajemen dan livelihood. Hal tersebut menimbulkan respon dari berbagai stakeholder yang wilayahnya terkena perluasan kawasan TNGHS sekaligus dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan pengelolaan TNGHS. Maka menjadi sangat penting menanggapi dan menganalisis respon dari berbagai pihak terkait di TNGHS sebagai upaya mengakomodasi kepentingan para pihak terkait. Analisis respon merupakan langkah awal dan sangat penting untuk perbaikan manajemen TNGHS dan implementasi kebijakan pada tahap selanjutnya yakni pada proses penataan batas kawasan agar masalah yang kemungkinan terjadi dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk memahami respon stakeholder yang terkena dampak (aspek pengelolaaan dan livelihood) perluasan kawasan di TNGHS berupa pandangan, sikap, tindakan dan harapan stakeholder sesuai kajian spesifik yang relevan dengan perluasan kawasan terutama proses penataan batas kawasan dan menyediakan base-line information bagi perbaikan manajemen TNGHS, khususnya dalam aspek penataan batas kawasan. Penelitian dilakukan terhadap stakeholder TNGHS yang ada di Kabupaten Lebak. Data yang dikumpulkan berupa analisis stakeholder dan respon stakeholder. Data ini diperoleh melalui studi literatur terhadap dokumen perencanaan dan laporan tahunan dan verifikasi melalui metode triangulasi (analisa terhadap dokumen, wawancara dan observasi). Berdasarkan analisa stakeholder dibuat pengelompokan stakeholder berdasarkan matriks pengaruh-kepentingan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dengan pengaruh rendah maka tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah penyaluran data dan informasi mengenai potensi kawasan TNGHS berdasarkan prinsip konservasi. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, Bappeda Kab. Lebak, Masyarakat Desa Lebaksitu, Desa Cipanas, Desa Majasari dan masyarakat adat Citorek merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi maka tindakan yang perlu dilakukan adalah pelibatan stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan pengelolaan TNGHS. ...
Keyword: 

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: