Judul: Dampak Kebijakan Pertanian dan Program Perlindungan Sosial terhadap Kesejahteraan Rumahtangga Petani di Kabupaten Karawang
Abstrak: Kebijakan pertanian dan program perlindungan sosial bagi pemerintah merupakan elemen penting dalam strategi pengurangan kemiskinan. Hal ini ditandai dengan alokasi anggaran negara yang terus meningkat tiap tahun. Namun, jika kecenderungan pengalokasian anggaran ini terus terjadi, maka akan sangat membebani anggaran negara. Selain itu, sinergitas diantara kedua sektor ini umumnya terbatas. Hal ini berdampak pada tingkat penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun cenderung melambat, bertolak belakang dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian bertujuan: (1) membangun model ekonomi rumahtangga petani usaha padi penerima PKH yang mengintegrasikan kebijakan pertanian dan program perlindungan sosial, serta indikator kesejahteraan dan kemiskinan, (2) membandingkan dampak kebijakan pertanian dan program perlindungan sosial terhadap kesejahteraan rumahtangga pertanian dan pengurangan kemiskinan berdasarkan strata luas lahan di Kabupaten Karawang, dan (3) membandingkan dampak resertifikasi kepesertaan PKH dan langkah exit strategy terhadap kesejahteraan rumahtangga pertanian dan pengurangan kemiskinan berdasarkan strata luas lahan di Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan data primer yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Unit penelitian adalah rumahtangga usaha padi penerima PKH. Penentuan unit penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang mengarah kepada gambaran tentang program perlindungan sosial. Jumlah responden sebanyak 139 rumahtangga petani dengan metode pengambilan sampel multistage cluster stratified random sampling. Penelitian dilaksanakan pada bulan November-Desember 2017 dengan karakteristik rumahtangga dan kinerja usaha pertanian yang diteliti adalah kondisi pada rentang waktu November 2016 sampai dengan Oktober tahun 2017. Alat yang digunakan untuk menganalisis tujuan penelitian adalah model ekonomi rumahtangga pertanian (agriculture household model). Model menggambarkan keterkaitan alur keputusan alokasi sumberdaya untuk menghasilkan output produksi dan alokasi pendapatan pada berbagai jenis pengeluaran rumahtangga pertanian dengan kendala waktu dan anggaran. Model ini menganalisis dampak faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku ekonomi rumahtangga petani dalam mengalokasikan waktu kerja, pendapatan, dan pengeluaran rumahtangga. Penelitian dapat membangun model ekonomi rumahtangga petani pada spesifikasi usaha padi penerima PKH yang dapat diaplikasikan kemampuannya untuk melakukan simulasi kebijakan, baik kebijakan pertanian, kebijakan program perlindungan sosial, maupun kombinasi kedua kebijakan. Model dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif dampak kebijakan yang relevan terhadap kesejahteraan rumahtangga petani usaha padi dan perubahan persentase penduduk miskin berdasarkan strata luas lahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi kebijakan pertanian berupa HPP gabah dan program perlindungan sosial berupa PKH merupakan instrumen kebijakan terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan petani usaha padi dan menurunkan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Sinergi kedua kebijakan ini dapat diterapkan dan memungkinkan sebagai suatu alternatif pilihan. PKH secara khusus juga berguna untuk mengembalikan kesejahteraan yang hilang sebagai akibat kebijakan pertanian berupa pengurangan subsidi pupuk dalam rangka penghematan anggaran. Selain itu, Instrumen PKH secara khusus juga mampu meredistribusi pendapatan sehingga memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan. Dampak sinergi kebijakan lebih tinggi terhadap petani dengan strata luas lahan di bawah 0.5 hektar. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan resertifikasi PKH terhadap petani usaha padi berdampak buruk terhadap kinerja usaha pertanian, alokasi waktu kerja rumahtangga, dan kesejahteraan petani, disamping itu menambah jumlah penduduk miskin pedesaan yang cukup besar. Dampak yang lebih tinggi terjadi pada strata luas lahan di bawah 0.5 hektar. Langkah exit strategy yang terbaik adalah peningkatan
Keyword: agricultural policy, agriculture household, social pretection programmes, welfare

Judul: Analisis Distribusi Pemilikan Lahan Pertanian dan Pendapatan Usahatani Padi di Kabupaten Karawang
Abstrak: Salah satu isu strategis di bidang pertanahan adalah timpangnya pemilikan lahan pertanian. Hal ini terjadi karena semakin mengecilnya lahan yang dimiliki oleh petani. Ketimpangan pemilikan lahan pertanian merupakan isu strategis di bidang pertanahan selain isu jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas lahan, kinerja pelayanan pertanahan dan ketersediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Ketimpangan pemilikan lahan terjadi karena semakin mengecilnya lahan yang dikuasai dan dimiliki petani akibat pesatnya pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk yang mengarah kepada ketidakadilan. Gejala ini dapat diketahui dari akumulasi lahan pertanian yang berlebihan, pemecahan bidang lahan pertanian, dan perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian, sehingga pemilikan lahan pertanian semakin menyempit bahkan mencapai luas kurang dari 0,5 ha (gurem) Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana distribusi pemilikan lahan pertanian, (2) menganalisis pendapatan usahatani, (3) menganalisis hubungan struktur lahan dengan pendapatan, (4) serta merumuskan kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi timpangnya pemilikan lahan pertanian. Di samping itu juga menganalisis berapa kebutuhan lahan yang ideal agar petani dapat memenuhi kebutuhan hidup layak keluarganya. Penelitian melibatkan dua desa yang mewakili daerah subur dan kurang subur. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan indeks gini, analisis chi square dan metode AHP dalam penentuan kebijakan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih terjadi ketimpangan pemilikan lahan serta pendapatan di antara petani. Terdapat dua kesimpulan mengenai hubungan luas lahan dengan pendapatan, dimana ada hubungan antara keduanya serta tidak ada hubungan antara keduanya. Upaya untuk mengatasi ketimpangan pemilikan lahan pertanian sekaligus pendapatan adalah salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan pemilikan lahan pertanian berdasarkan tingkat kehidupan layak.
Keyword: ketimpangan, pemilikan lahan, pendapatan, kebijakan pertanahan

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera