Judul: Analisis peranan perencanaan pajak sebagai upaya legal untuk meminimalisasi beban pajak pada PT. X
Abstrak: Dalam hal pelaksanaan perpajakan, kepentingan Wajib Pajak (WP) akan berbeda dengan pemerintah. WP berusaha membayar pajak sekecil-kecilnya, karena akan mengurangi kemampuan ekonomisnya; sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan WP cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal, maupun illegal; baik dengan memanfaatkan kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia dalam hal ini fiskus. WP dapat menggunakan manajemen pajak untuk menerapkan peraturan secara benar, mengefisienkan laba, dan meminimalkan beban pajak. PT. X merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut laporan keuangannya, PT. X mengalami peningkatan laba setiap tahunnya. Dengan terus meningkatnya laba sebelum pajak perusahaan setiap tahunnya, maka akan mengakibatkan peningkatan beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. X setiap tahunnya yang akan berakibat semakin mengurangi laba setelah pajak perusahaan. Agar tercapainya tujuan PT. X dari sisi perusahaan, yaitu memaksimalkan laba, maka dibutuhkan solusi dalam masalah pembayaran pajak terutang yang merupakan tanggung jawab setiap WP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisa penghitungan pajak yang diterapkan PT. X sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku; (2) Menganalisa berbagai alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada PT. X; (3) Menganalisa berbagai implikasi dari penerapan perencanaan pajak terhadap laba bersih setelah pajak pada PT. X. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penghitungan pajak PT. X dapat disimpulkan: (1) Penghitungan pajak yang diterapkan PT. X belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana masih terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp 32.123.414,- pada beban penyusutan; koreksi positif pada beban admnistrasi dan umum untuk beban tenaga kerja dan beban sewa masing-masing sebesar Rp 50.099.560,- dan Rp 11.398.636,-; serta koreksi positif sebesar Rp 1.851.127,- pada beban non operasional. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak perusahaan mengenai peraturan perpajakan. (2) Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada PT. X adalah pemberian uang tunai sebagai penggantian natura kepada karyawan, penggunaan metode gross up pada beban sewa gedung kantor dan beban sewa kendaraan, serta penghitungan kembali biaya PPAP-Kredit yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (3) Setelah melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah serta menerapkan ketentuan-ketentuan legal yang berlaku, maka pada tahun 2010 PT. X dapat meminimalkan beban pajak perusahaan dengan tercapainya penurunan beban pajak dari sebesar Rp 134.564.038,- menjadi sebesar Rp 118.771.846,- atau mengalami penurunan sebesar 11,4%.
Keyword: Tax, Tax managementx, Corporate income tax, Tax planing

Judul: Analisis Kebijakan Struktur Modal dan Pengaruhnya Terhadap Posisi Keuangan dan Kinerja Perusahaan Sewa Guna Usaha Pt X""
Abstrak: Sewa guna usaha merupakan alternatif pembiayaan investasi yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia mengatur usaha ini terpisah dari lembaga perbankan, yaitu melalui perusahaan pembiayaan dan hingga akhir tahun 1995 sudah tercatat sebanyak 254 perusahaan pembiayaan di Indonesia. PT."X" adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh bank pemerintah terkemuka di Indonesia dengan kegiatan utamanya dibidang investasi sewa guna usaha. Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa perusahaan pembiayaan ini dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat, oleh karena itu kebutuhan modal PT."X" diperoleh dari pinjaman (debt capital) dan modal sendiri (equity capital). Indikasi masalah yang terlihat di perusahaan PT. "X" adalah adanya perubahan struktur modal yang bervariasi setiap tahunnya, dimana tahun 1993 dan 1994 sumber modal yang berasal dari pinjaman memiliki proporsi yang dominan, yaitu di atas 80% dan semuanya merupakan pinjaman jangka pendek. Pada tahun 1995, terjadi perubahan, selain pinjaman jangka pendek perusahaan juga memanfaatkan pinjaman jangka panjang, proporsi modal sendiri naik menjadi 29,72%. Pada tahun 1996, proporsi pinjaman tersebut cenderung menurun dan didominasi oleh pinjaman jangka panjang, sedangkan proporsi modal sendiri meningkat menjadi 51,10%. Penentuan struktur modal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan manajemen perusahaan. Untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah memperhitungkan struktur modal yang optimum, maka diperlukan penelitian terhadap kebijakan struktur modal PT."X" serta pengaruhnya terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang dijadikan dasar pertimbangan oleh pihak manajemen perusahaan untuk menentukan kebijakan struktur modalnya, melakukan analisis terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan akibat adanya kebijakan perubahan struktur modal serta menentukan langkah-langkah yang harus diambil manajemen dalam penetapan struktur modal yang optimum, yaitu struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata (average cost of capital). ...dst.
Keyword: pembiayaan investasi, lembaga perbankan, debt capital, perusahaan pembiayaan, struktur modal

Judul: Antibody Responses against Newcastle Disease and Evaluation of Infectious Bronchitis Maternal Derived Antibody on Vaccinated Layers.
Abstrak: Information of maternal derived antibody (MDA) and onset of immunity after vaccination is important to determine appropriate vaccination programme of chickens. The aim of this study was to evaluate duration of Infectious Bronchitis (IB) MDA and evaluate onset of immunity Newcastle Disease (ND) vaccination among layers. All layers were vaccinated using live ND and Infectious Bursal Disease (IBD) at one day old age, and received Avian Rhinotracheitis (AR) vaccine at 4 day old age. Serum samples were collected at various ages: 7, 10, 14, 20, 22, 24, 29 and 35 day old. The presence of ND antibodies was measured by the hemagglutination inhibition (HI) test, whilst the presence of IB antibodies was measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Our study showed that ND antibodies were at positive level until 24 day old age, and reached protective level ≥ 25 only at 7 day old age, whilst IB MDA were positive up to 17 day old age. This result indicating the needs of ND booster vaccination at least at 24 day old and IB vaccination at 17 day old age.
Keyword: antibody, Infectious Bronchitis, layers, Newcastle Disease, vaccination