Judul: Diskursus Pembangunan Poros Maritim Dunia; Telaah Kritis Kebijakan
Abstrak: Diskursus Pembangunan Poros Maritim Dunia adalah sebuah wacana kebijakan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maritim. Dengan latar belakang kondisi geografis yang strategis, diharapkan laut Indonesia menjadi pusat pelayaran dunia. Dukungan sumber daya alam yang melimpah dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang baik membuat Indonesia berpeluang menjadi Negara yang maju dan sejahtera. Upaya pemerintahan Jokowi- JK untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia direalisasikan dengan melimpahkan kewenangan urusan kemaritiman kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui perumusan Perpres No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Diskursus tertarik dengan praktek kewacanaan, di mana gagasan-gagasan diekspresikan melalui narasi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman, mendukung, mengajak, memerintah, mengiba, dan bahkan menindas. Konstruksi teori yang dibangun dalam penelitian ini adalah berdasarkan Critical Discourse Analysis Fairclough, di mana tradisi kritis selalu menaruh kecurigaan atas sebuah fenomena, menitikberatkan pada permainan bahasa, peristiwa diskursif dan fenomena sosial yang melatarbelakangi. Tidak ada teks yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari sebuah pengetahuan, ideologi dan kekuasaan pembuatnya. Penelitian dilakukan di Sekretariat Kabinet RI, Kemenko Maritim, Indonesia Maritim Center (IMC-UI), Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut (PKSPL-IPB), Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dan Pelabuhan Sorong Papua. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Juli sampai dengan September 2018. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer bersandar pada dokumen Perpres 16/2017 KKI, wawancara mendalam dengan narasumber kunci; lima orang pejabat pembuat Perpres, tiga orang pengamat dan 42 orang dari pelaksana dan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada level mikro, Korpus teks Perpres merepresentasikan visi kekuasaan melalui ideologi Neoliberal dan sistem politik terbuka. Relasi komunikasi menggunakan data, simbol, janji dan tujuan kekuasaan. Secara entitas, komunikasi simbol kekuasaan dipakai untuk memberikan penekanan, doktrin, seruan, perintah, dan pendukung kebijakan. Pada level meso, peristiwa diskursif yang terjadi pada proses produksi, terdapat kepentingan institusional sebagai eksistensi Kementerian baru di hadapan Presiden. Hubungannya untuk membantu mewujudkan visi Poros Maritim Dunia Jokowi-JK dengan mendistribusikan kepada negara-negara sahabat dan forum-forum internasional, sehingga bisa mendatangkan modal investasi di projek pemerintah. Di level makro, secara situasional, institusional, dan sosial, konflik batas maritim laut Indonesia menjadi ancaman bagi keamanan dan keselamatan keutuhan wilayah NKRI. Buruknya infrastruktur maritim menyebabkan disparitas antara wilayah Indonesia Barat dan Timur yang juga menjadi latar belakang pembuatan kebijakan ini.
Keyword: ideologi, komunikasi kebijakan publik, relasi teks, simbol kekuasaan

Judul: Analisis kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut dalam kerangka "marine cadastre"(Studi kasus di Wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau)
Abstrak: Konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir dan laut telah berlangsung setua usia peradaban manusia. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir juga telah berlangsung lama akibat tumpahan hampir seluruh limbah aktifitas manusia di daratan, serta tekanan kepadatan penduduk yang bermukim di wilayah ini. Telah banyak penelitian dilakukan dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu, namun belum banyak yang mengaitkannya dengan sistem tenurial ruang pesisir dan laut. Sebuah sistem tenurial yang disebut “marine cadastre” digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut. Kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut di Pulau Bintan saat ini menunjukkan Total Economic Value (TEV) yang negatif pada kurun waktu untuk analisis sepuluh tahun yang akan datang (2005 – 2014). Hasil tersebut dinyatakan dalam NPV (Net Present Value) = – Rp. 682.86; EIRR (Economic Internal Rate of Return) = – 0.86%; dan Net B/C = 0.04. Kemudian skenario penerapan konsep “marine cadastre” diaplikasikan dalam model TEV tersebut, didapatkan hasilhasil yang positif dan kelayakan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan skenario dimaksud. Hasil ini dinyatakan dalam NPV = Rp. 3 084 999; EIRR = 33.31%; dan Net B/C = 5.54. Hasil skenario “marine cadastre” ini menunjukkan hasil yang diinginkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan EES: Ekonomi, Ekologi, dan Sosial. Model analisis kebijakan publik dalam kerangka “marine cadastre” ini menggabungkan lima prosedur dalam satu langkah, dimulai dari analisis spasial, analisis prioritasi dan realisasi kebijakan, riset persepsional konsep “marine cadastre”, TEV kebijakan eksisting, dan TEV kebijakan dalam kerangka “marine cadastre” dalam skema analisis “ex-post Ф ex-ante” kebijakan publik. Model tersebut dalam penelitian ini dinamakan skema analisis kebijakan dalam Satu Prosedur Lima Langkah (SPLL). Akhirnya, penelitian ini menyarankan tentang mendesaknya pengadministrasian sistem tenurial wilayah pesisir dan laut berbasis konsep “marine cadastre”, khususnya ditinjau dari aspek legal dan kelembagaan, serta dalam aspek ekonomi sumberdaya dan lingkungan dalam bentuk-bentuk “the bundle of rights”.
Keyword: 

Judul: Validation method for determination of apigenin in extract celery with high performance liquid chromatography
Abstrak: Apigenin is an active substance derived from celery (Apium graveolens) and widely used for the treatment of gout. Determination method of apigenin which have been validated was introduced by Frankee et al. J Food Compos Anal 17: 1-35 (2005). Apigenin analysis was done by high performance liquid chromatography (HPLC). To make sure that HPLC analysis method can be used for the intended purpose then the method was validated. Parameters determined on method validation were linearity, limit of detection, limit of quantification, precision, and accuracy. All parameters were in accordance with the acceptance criteria of Association of Official Analytical Chemist. The linearity in the concentration of 3,8; 5,7; and 7,6 mg/l had correlation coefficent of 0,9900–0,9998. limit of detection in this method was 2,7222 mg/l and limit of quantification was 8,2500 mg/l. Interday precision in five restating showed good precision with relative standard deviation of 3,85%. Accuracy was determined by standard addition method with recovery percentage of 95,00–118,77%. Average concentration of apigenin is 0,0052% (w/w).
Keyword: