Judul: Diskursus Pembangunan Poros Maritim Dunia; Telaah Kritis Kebijakan
Abstrak: Diskursus Pembangunan Poros Maritim Dunia adalah sebuah wacana kebijakan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maritim. Dengan latar belakang kondisi geografis yang strategis, diharapkan laut Indonesia menjadi pusat pelayaran dunia. Dukungan sumber daya alam yang melimpah dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang baik membuat Indonesia berpeluang menjadi Negara yang maju dan sejahtera. Upaya pemerintahan Jokowi- JK untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia direalisasikan dengan melimpahkan kewenangan urusan kemaritiman kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui perumusan Perpres No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Diskursus tertarik dengan praktek kewacanaan, di mana gagasan-gagasan diekspresikan melalui narasi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman, mendukung, mengajak, memerintah, mengiba, dan bahkan menindas. Konstruksi teori yang dibangun dalam penelitian ini adalah berdasarkan Critical Discourse Analysis Fairclough, di mana tradisi kritis selalu menaruh kecurigaan atas sebuah fenomena, menitikberatkan pada permainan bahasa, peristiwa diskursif dan fenomena sosial yang melatarbelakangi. Tidak ada teks yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari sebuah pengetahuan, ideologi dan kekuasaan pembuatnya. Penelitian dilakukan di Sekretariat Kabinet RI, Kemenko Maritim, Indonesia Maritim Center (IMC-UI), Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut (PKSPL-IPB), Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dan Pelabuhan Sorong Papua. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Juli sampai dengan September 2018. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer bersandar pada dokumen Perpres 16/2017 KKI, wawancara mendalam dengan narasumber kunci; lima orang pejabat pembuat Perpres, tiga orang pengamat dan 42 orang dari pelaksana dan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada level mikro, Korpus teks Perpres merepresentasikan visi kekuasaan melalui ideologi Neoliberal dan sistem politik terbuka. Relasi komunikasi menggunakan data, simbol, janji dan tujuan kekuasaan. Secara entitas, komunikasi simbol kekuasaan dipakai untuk memberikan penekanan, doktrin, seruan, perintah, dan pendukung kebijakan. Pada level meso, peristiwa diskursif yang terjadi pada proses produksi, terdapat kepentingan institusional sebagai eksistensi Kementerian baru di hadapan Presiden. Hubungannya untuk membantu mewujudkan visi Poros Maritim Dunia Jokowi-JK dengan mendistribusikan kepada negara-negara sahabat dan forum-forum internasional, sehingga bisa mendatangkan modal investasi di projek pemerintah. Di level makro, secara situasional, institusional, dan sosial, konflik batas maritim laut Indonesia menjadi ancaman bagi keamanan dan keselamatan keutuhan wilayah NKRI. Buruknya infrastruktur maritim menyebabkan disparitas antara wilayah Indonesia Barat dan Timur yang juga menjadi latar belakang pembuatan kebijakan ini.
Keyword: ideologi, komunikasi kebijakan publik, relasi teks, simbol kekuasaan

Judul: Komunikasi Lingkungan: Ruang Publik Sumber Daya Air Di Indonesia
Abstrak: Keterbatasan air akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi serta diperparah oleh adanya pencemaran air membuat persoalan air menjadi masalah global. Kompetisi antara pertanian, industri, dan kota dalam keterbatasan pasokan air telah membatasi pembangunan di banyak negara. Kesulitan warga dalam memperoleh air telah menjadikan air sebagai barang ekonomi agar masyarakat dapat dilakukan efisiensi pemakaian air. Akibatnya komodifikasi air tidak terelakkan dan terjadi privatisasi pengelolaan air di banyak negara termasuk di Indonesia. Munculnya UU Sumber Daya Alam beserta PP Pengembangan SPAM telah membuat privatisasi di Indonesia menjadi terbuka. Warga dan organisasi masyarakat sipil melakukan penolakan terhadap privatisasi air sejak pembahasan RUU SDA. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana diskursus privatisasi SDA di Indonesia terjadi. Hasil yang didapatkan memperlihatkan bahwa identitas para pendukung UU SDA adalah liberalis sedangkan penolak UU SDA adalah nasionalis-pembela hak asasi manusia. Privatisasi SDA di Indonesia tidak terlepas dari agenda privatisasi global untuk membuat pasar air dunia yang dilakukan melalui kampanye organisasi internasional dan bantuan asing yang memiliki syarat perubahan struktural. Perdebatan tata kelola sumber daya air di Indonesia tahun 2002-2015 menjadi fenomena komunikasi. Kajian ruang publik dan diskursus digunakan untuk meneropong fenomena yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Penelitian menggunakan teori kritis Habermas sebagai paradigma dan metodologi. Pendekatan metode DHA Wodak melengkapi analisis terhadap diskursus yang terjadi. Analisis mikro dilakukan dengan melakukan analisis linguistik kritis dengan fokus pada intertekstualitas, interdiskursivitas, dan metafora. Analisis tingkat meso dilakukan dengan analisa diskursus kritis dan analisa argumentasi yang terkiat dengan konteks tuturan. Analisis tingkat makro dilakukan dengan analisis diakronis historis dengan metode hermeneutika kritis untuk mengetahui makna dalam pengelolaan SDA. Metode analisis mengikuti metode discourse-historical approach- DHA Wodak dengan alasan Habermas‟ Language-Philosophy menjadi dasar bagi penyusunan metode DHA. Korpus yang diteliti sebanyak 160 teks yang dipilah dalam tiga sub korpus, yaitu berita, opini, persidangan di Mahkamah Konstitusi. Alat bantu perangkat lunak AntConc 3.3.4w untuk analisis analisis corpus linguistic yang menghasilkan KWIC (keyword-in-context) konkordan, penjumlahan dan penghitungan frekuensi kemunculan. Penelitian ini telah hasil mengungkapkan struktur kekuasaan dan ideologi dibalik Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004. Para pendukung UU SDA memiliki ideologi liberal-kapitalis, environmentalis. Sedangkan penolak UU SDA adalah nasionalis-pembela HAM, environmentalis. Sistem telah menekan dunia-kehidupan yang menyebabkan menguatnya kuasa dan pasar dalam mengatur kehidupan warga. Sumber daya air yang awalnya milik bersama kemudian menjadi barang ekonomi yang sulit di akses dan mahal. Ruang publik sebagai jaringan warga yang menyuarakan kepentingan publik memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan publik pada negara hukum demokratis. Diskursus tata kelola SDA dalam ruang publik memberikan kesempatan warga sipil untuk menggunakan kekuasaan komunikatif. Diskursus yang plural, tanpa tekanan, dan rasional dapat terjadi dan ikut mampu mempengaruhi meski belum mampu melakukan perubahan. Diskursus ruang publik yang diteruskan pada level peradilan melalui pengujian undang-undang di MK memberikan harapan bagi perubahan kebijakan karena pengadilan memberikan kesempatan untuk argumen yang terbaik untuk menang. Argumen terbaik sebagai hasil dari diskursus dapat memberikan rasa keadilan sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial. Strategi komunikasi dengan pendekatan komunikasi partisipatif menggunakan dialog-reflektif ditawarkan oleh peneliti untuk melibatkan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lingkungan dan sumber daya air. Melalui bantuan teknologi informasi dibangun aplikasi Forum Suara Warga
Keyword: diskursus, keadilan sosial, ruang publik, sumber daya air

Judul: Validation method for determination of apigenin in extract celery with high performance liquid chromatography
Abstrak: Apigenin is an active substance derived from celery (Apium graveolens) and widely used for the treatment of gout. Determination method of apigenin which have been validated was introduced by Frankee et al. J Food Compos Anal 17: 1-35 (2005). Apigenin analysis was done by high performance liquid chromatography (HPLC). To make sure that HPLC analysis method can be used for the intended purpose then the method was validated. Parameters determined on method validation were linearity, limit of detection, limit of quantification, precision, and accuracy. All parameters were in accordance with the acceptance criteria of Association of Official Analytical Chemist. The linearity in the concentration of 3,8; 5,7; and 7,6 mg/l had correlation coefficent of 0,9900–0,9998. limit of detection in this method was 2,7222 mg/l and limit of quantification was 8,2500 mg/l. Interday precision in five restating showed good precision with relative standard deviation of 3,85%. Accuracy was determined by standard addition method with recovery percentage of 95,00–118,77%. Average concentration of apigenin is 0,0052% (w/w).
Keyword: