Judul: Pengelolaan Perikanan Demersal Berkelanjutan dengan Pendekatan Penanganan Illegal Fishing di Laut Cina Selatan (WPP-NRI 711).
Abstrak: Pendekatan holistik diadopsi sebagai kerangka konseptual pengelolaan untuk menghasilkan kebijakan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Prinsip dasar dari pendekatan holistic dalam pengelolaan perikanan melibatkan komponen sumberdaya ikan dan manusia yang memanfaatkannya. Salah satu ancaman pengelolaan perikanan adalah maraknya kegiatan illegal fishing yang terjadi hampir di seluruh perairan dunia, dan dianggap sebagai penyebab utama perikanan yang tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pola pengelolaan yang berkelanjutan pada perikanan demersal yang mengalami tekanan penangkapan ikan akibat tingginya tingkat illegal fishing di perairan perbatasan khususnya di Laut Cina Selatan (WPP-NRI 711). Lokasi penelitian adalah Laut Cina Selatan (WPPNRI 711) yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, antara lain Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam dan Filipina. Parameter aspek ekologi berupa data akustik dan komposisi hasil tangkapan diperoleh dengan melakukan survey lapangan yang dilakukan pada Mei sampai Juni 2015 dengan menggunakan Kapal Penelitian Madidihang 02. Pengambilan data akustik dilakukan dengan scientific echosounder BIOSONICS DT-X pada frekuensi 120 KHz. Sedangkan komposisi hasil tangkapan diperoleh menggunakan metode swept area yang dilakukan pada 12 titik stasiun. Parameter aspek sosial-ekonomi diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan data sekunder yang ada. Hasil analisis komposisi dan kepadatan, diperoleh gambaran komposisi jenis ikan demersal di Laut Cina Selatan tercatat sekitar 147 spesies dari 55 famili. Stratifikasi komposisi di kedalaman 20-30 m, 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, dan 60- 70 m masing masing didominasi oleh ikan dari famili Leiognathidae, Lutjanidae, Nemipteridae, tetraodontidae, dan Serranidae. Estimasi kepadatan stok sumberdaya ikan demersal di Laut Cina Selatan (WPP-NRI 711) berkisar antara 0,16 – 2,85 ton/km2 dengan rata-rata kepadatan 1,05 ton/km2. Hasil analisis indeks ekologi secara spasial, diketahui tingkat kestabilan komunitas sumberdaya ikan demersal di zona perairan pesisir barat Kalimantan lebih rendah dibandingkan dengan zona lainnya. Sementara di zona pertengahan Laut Cina Selatan memiliki tingkat kestabilan komunitas yang jauh lebih baik dibandingkan zona perairan pesisir barat Kalimantan dan zona perairan pesisir timur Kepulauan Riau. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan yang berupa kondisi kedalaman, tipe sedimentasi, salinitas, dan suhu mempengaruhi distribusi keanekaragaman komunitas sumberdaya ikan demersal di Laut Cina Selatan. Hasil analisis indeks ekologi berdasarkan kedalaman, diperoleh distribusi indeks ekologi sumberdaya ikan demersal menunjukkan tingkat kestabilan komunitas yang semakin baik seiring dengan bertambahnya kedalaman. Kedalaman, iii suhu, dan salinitas merupakan parameter yang paling memengaruhi tingkat kekayaan jenis serta distribusi sumberdaya ikan demersal, sedangkan distribusi kelimpahan ikan sangat dipengaruhi oleh oksigen terlarut, dan kecerahan perairan. Hasil analisis karakteristik dan ekonomi illegal fishing, diperoleh intensitas kegiatan illegal fishing tertinggi berada pada bulan Maret sampai Juni dan terendah pada bulan Desember dan Januari. Peningkatan peluang ketertangkapan sebesar 10% dengan biaya sosial F1, F2, dan F3 akan dapat menurunkan keuntungan ekonomi yang diharapkan (Eπ) pelaku llegal fishing, masing-masing sebesar Rp. 1,99 Milyar/tahun/kapal; Rp. 2,98 milyar/tahun/kapal; dan Rp. 3,98 milyar/tahu n/kapal. Kombinasi penerapan sanksi F1, F2, dan F3 untuk meningkatkan biaya sosial terhadap pelaku illegal fishing hingga dicapai keseimbangan antara peluang penerapan biaya sosial dan keuntungan yang diharapkan, mempengaruhi upaya penegakan hukum yang tercermin dalam peluang ketertangkapan (probability of arrested) yang diharapkan masing-masing sebesar 39%, 52%, dan 78%. Besaran hasil tangkapan ikan demersal akibat kegiatan illegal fishing diperkirakan antara 276.015 ton/tahun s/d 548.294 ton/tahun.
Keyword: perikanan demersal, illegal fishing, kepadatan, struktur komunitas, sustainability window, Laut Cina Selatan

Judul: he Valuation Impact Illegal Fishing Surveillance Policies on Marine Fisheries Business
Abstrak: Indonesia tercatat merupakan produsen ikan terbesar ke dua di dunia setelah Cina, dengan total produksi pertahun kurang lebih sebesar 7 juta ton dan berkontribusi sebesar 8,2% terhadap produksi perikanan tangkap dunia (FAO 2022). Estimasi potensi perikanan tangkap Indonesia yaitu sebesar 12,01 juta ton pertahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan yaitu 8,6 juta ton pertahun (KKP 2022). Salah satu ancaman pengelolaan perikanan yaitu kegiatanillegal fishingyang terjadi hampir diseluruh dunia. Berdasarkan Purwanto dan Wudianto,(2011) salah satu penyebab produksi ikan laut tidak optimal yaitu adanya penangkapan ikan secara illegal(illegal fishing).Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibatillegal fishingsebesar 30% dari potensi yang dimiliki dan kerugian yang dialami oleh Indonesia setiap tahunnya diperkirakan sebesar USD 3,125 juta atau Rp. 30 triliun per tahun (FAO, 2001). Menurut Setkab (2016)kerugian akibatillegal fishingdi Indonesia telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dollar AS pertahun, termasuk mengancam 65%terumbu karang di Indonesia. Berdasarkan KKP (2023a) jumlah kapal yang melakukanillegal fishingdi Perairan Indonesia selama tahun 2015-2022 yaitu sebanyak 973 kapal yang terdiri dari kapal ikan berbendera asing sebanyak 509 kapal atau 52,3% dan kapal ikan berbendera Indonesia sebanyak 464 kapal atau sebesar 47,68%. Bagi Indonesiaillegal fishingmerupakan masalah serius dan menjadi ancaman pengelolaan perikanan yang merugikan secara ekonomi, sosial,ekologi dan kedaulatan negara, sehingga pemerintah sangat serius melalui berbagai kebijakan mencegah, mengurangi dan memberantasillegal fishing. Kebijakan pengawasan tersebut memerlukan biaya(cost)yang bersumber dari APBN sehingga hasil, manfaat dan dampaknya harus dapat disajikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dampak dan manfaat kebijakan pengawasan tersebut antara lain dalam hal keamanan sumber daya diperoleh dari peningkatan keuntungan(benefit)yang dapat dinilai.Upaya untuk megukur dampak dan manfaat dari pengawasan tersebut yaitu melalui valuasi ekonomi sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kebijakan itu layak atau tidak layak serta memberikan manfaat yang disajikan dalam suatu nilai atau rasio, pemberian nilai dalam rupiah akan memudahkan bahwa kebijakan tersebut layak adanya. Metode penelitian yaitu menggunakan suplus produsen dimana analisis dilakukan pertahun menggunakan nilai biaya yang dikeluarkan dan penerimaan negara yang didapatkan selama pelaksanaan kebijakan. Kemudian untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosial maka digunakan analisisExtended Cost Benefit Analysis (ECBA). Hasil identifikasi dampak kegiatanillegal fishingdi Indonesia yaitu berdampak terhadap ekonomi, sosial, ekologi dan kedaulatan negara. Sehingga kegiatan tersebut perlu dicegah, diberantas melalui kebijakan peningkatan kapasitas pengawasan. Hasil dari penelitian ini yaitu dampak kebijakan peningkatan pengawasan secara ekonomi yaitu (a) potensi penyelamatan nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp.1,8 Triliunper tahun, (b) potensi penyelamatan penerimaan pemerintah dari PNBP perikanan sebesar Rp.4,7 miliar per tahun, (c) penyelematan pajak sektor perikanan sebesar Rp.9,2 miliar per tahun.Secara sosial yaitu (a) potensi penyelamatan pendapatan dari tenaga kerja ABK sebesar Rp.205,8 miliar per tahun, (b) potensi penyelamatan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu sebesar Rp.268,7 miliar pertahun. Berdasarkan analisis dengan Extended Cost Benefit Analysis(ECBA) pengawasan dengan kondisi sebelum dilakukan peningkatan memberikanbenefitsebesar (minus) Rp.456,4 miliar dan setelah dilakukan peningkatan pengawasan akan memberikan benefit sebesar Rp.1,1 Triliun. Sehingga kebijakan kegiatan peningkatan pengawasanillegal fishinglayak untuk dilanjutkan. Implikasi hasil penelitian tersebut pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasanillegal fishingdilaut, melalui (a) menambah sarana dan prasarana pengawasan di laut yaitu kapal pengawas dan teknologi pengawasan agar pengawasan dilaut lebih efektif dan efisien dan (b) meningkatkan intensitas frekuensi pengawasan dilaut dengan mengedepankan penggunan data dan informasi
Keyword: Illegal Fishing, Illegal Fishing surveillance, ECBA

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology