Judul: Desain Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Pesantren di Pulau Kangean Provinsi Jawa Timur
Abstrak: Tekanan yang berlebihan terhadap hutan mangrove di Pulau Kangean menyebabkan degradasi yang kian parah dari waktu ke waktu. Kondisi ini menyebabkan BKPH selaku pengelola hutan mangrove melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan laju degradasi hutan mangrove, diantara dengan melibatkan pesantren sebagai lembaga yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk merumuskan desain kelembagaan pengelolaan hutan mangrove berbasis pesantren di Pulau Kangean Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan khusus yaitu untuk menentukan status kekritisan hutan mangrove, menentukan status keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove, menganalisis stakeholders yang terlibat dalam kelembagaan pengelolaan hutan mangrove, menentukan status ketangguhan kelembagaan pesantren yang ada sekitar hutan mangrove, dan menentukan kriteria/prinsip kelembagaan baru pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean. Berdasarkan hasil analisis interpretasi citra satelit Landsat 8, luas lahan hutan mangrove di pulau Kangean adalah 3 929.46 Ha, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kelas kerapatan tajuk yaitu: kategori Lebat 1 470.89 Ha (37.43%), kategori Sedang 1 549.41 Ha (39.43%), dan kategori Jarang 909.16 Ha (23.14%). Analisis yang dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu jenis penggunaan lahan, tingkat kerapatan tajuk dan ketahanan tanah terhadap abrasi, menunjukan bahwa tingkat kekritisan hutan mangrove di Pulau Kangean termasuk kategori rusak dengan nilai TNS sebesar 190 pada skala 167-233. Analisis keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove dilakukan dengan metode multi-dimensional scaling (MDS) guna memberikan indeks keberlanjutan pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Hasil analisis keberlajutan menunjukan bahwa status keberlanjutan pada dimensi ekologi termasuk kategori Cukup Berkelanjutan (51.40), pada dimensi Ekonomi termasuk Kurang Berkelanjutan (45.50), pada dimensi sosial termasuk Kurang Berkelanjutan (36.95), dan pada dimensi kelembagaan termasuk Cukup Berkelanjutan (51.32). Hasil analisis sensitivitas (leverage), untuk mempertahankan atau meningkatkan status keberlanjutan, faktor pengungkit utama yang harus diperhatikan para pemangku kepentingan adalah: (1) Tingkat kerapatan tajuk, (2) Keberadaan pasar hasil hutan mangrove, (3) Konflik sosial, (4) Tingkat pendidikan masyarakat, (5) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pengelolaan mangrove, dan (6) Kinerja kelembagaan formal dalam pengelolaan mangrove. Untuk memahami keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean, dilakukan analisis stakeholders dengan tahapan: melakukan identifikasi stakeholders, mengklasifikasikan stakeholders dan menyelidiki hubungan antar stakeholders. Stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean terdiri atas: BKPH, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, pesantren, LMDH, pemerintah desa, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat pesisir. Stakeholder yang termasuk Key Players adalah BKPH, LMDH, dan Pemerintah Desa, stakeholder yang termasuk Subject adalah masyarakat pesisir, stakeholder yang termasuk Context Setter) adalah pesantren, stakeholder yang termasuk Crowd yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perguruan tinggi dan LSM. Berdasarkan analisis hubungan antar stakeholders, yang termasuk stakeholders kunci adalah BKPH, LMDH, pemerintah desa, pesantren dan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis stakeholders, pesantren termasuk satu satunya stakeholders yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan kepentingan yang kecil (Context Setter). Potensi pesantren ini akan digunakan dalam pengelolaan hutan mangrove yang dibingkai dalam sebuah kelembagaan baru. Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana ketangguhan kelembagaan setiap pesantren, khususnya yang berada di sekitar hutan mangrove, maka digunakan alat analisis IDF (Institutional Development Framework). Hasil analisis IDF terhadap ke empat pesantren menunjukan status perkembangan kelembagaan pesantren Raudlatul Amien termasuk kategori pesantren tahap dewasa/berkelanjutan
Keyword: keberlanjutan, kelembagaan, mangrove, Pulau Kangean, pesantren

Judul: Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat: Kasus KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh.
Abstrak: Hutan mangrove yang berada pada penguasaan negara mempunyai karakteristik sebagai sumber daya milik bersama (common pool resources/CPRs) cenderung mengalami kerusakan dari waktu ke waktu, rentan terhadap eksploitasi sehingga akan mengancam kelestariannya. Karenanya, pengelolaannya memerlukan kelembagaan yang efektif yang mampu mengatur dan mengendalikan prilaku individu dalam masyarakat atau organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga yang hadir ditingkat tapak yang terkait dengan tatanan aturan main yang menjamin pemanfaatan yang efisien dan lestari dalam upaya memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai penyelenggaraan hutan di tingkat tapak, memungkinkan mengidentifikasi keberadaan, meningkatkan kapasitas, dan penguatan kelembagaan lokal dalam wilayahnya, serta kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumber daya hutan, sehingga proses pengakuan hak, ijin maupun kolaborasi lebih mungkin dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memformulasikan kelembagaan pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat untuk mendapatkan model kelembagaan pengelolaan mangrove yang lestari, dan dijabarkan menjadi tujuan khusus yang perlu dikembangkan di KPH Wilayah 3, (2) merumuskan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh KPH untuk menurunkan eskalasi konflik di dalam area pengelolaannya, (3) mengetahui kedudukan atau posisi dan peran dari stakehoder dengan berbagai tingkat kepentingan dan pengaruh mereka dalam pengelolaan mangrove, dan mengetahui stakeholder yang mempunyai pengaruh besar serta pola interaksi yang terbangun di dalam jaringan, dan (4) menganalisis interaksi para aktor dalam jaringan dengan pendekatan kekuasaan yang memberikan kontribusi untuk membangun hubungan kepercayaan dan kerjasama dalam jaringan. Penelitian ini dilaksanakan di KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dengan responden yang terpilih dengan metode purposive. Narasumber penelitian adalah informan kunci yang ditentukan secara snowball. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan strategi tipologi menggunakan kerangka kerja IAD Ostrom (2005), analisis stakeholder (Reed et al.2009), analisis jaringan (Borgatti et al. 2002) dan analisis kekuasaan (Krott et al. 2014). Hasil analisis kelembagaan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di KPH wilayah 3 Provinsi Aceh menunjukkan bahwa kelembagaan di tingkat lokal mempunyai aksi kolektif yang besar dan memenuhi karakteristik pengelolaan CPRs lestari, dibandingkan dengan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) skema pemerintah. Kerjasama pengelolaan mangrove yang ditunjukkan KPH dan masyarakat Desa Pusung Kapal (DPK) merupakan solusi terhadap masalah non excludability dan substractability. Keberlanjutan kelembagaan akan tercapai dengan melibatkan aksi kolektif lokal melalui penerapan prinsip-prinsip: adanya iii aturan main berlandaskan norma masyarakat setempat; adanya organisasi pengelola yang berkuasa memberikan penghargaan dan sanksi dan diakui serta dihormati masyarakat; adanya resolusi konflik melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hak kepemilikan yang dimiliki masyarakat Desa Pusung Telaga Tujuh (DPTT) adalah hak akses dan hak pemanfaatan yang terbatas, kecuali masyarakat DPK dan masyarakat HKm ditambah hak pengelolaan dan hak membatasi. Walaupun demikian, dengan aturan tak tertulis yang dimiliki masyarakat DPTT mempunyai hak membatasi (exclusion right) orang-orang di luar kelompok dalam pemanfaatan mangrove. KPH telah melakukan langkah maju dengan mengadopsi pendekatan baru dalam pengelolaan mangrove, yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat DPK. Di mana secara tak langsung dengan perjanjian tersebut KPH telah mengakui sekumpulan hak yang dimiliki masyarakat DPK kecuali hak mengalihkan (alienation rights). Dengan demikian adanya pengakuan ini (legitimate) merupakan insentif yang kuat bagi masyarakat DPK dalam mengelola sumber daya mangrove. Analisis pemangku kepentingan digunakan untuk memahami prospek reformasi, dan cara-cara di
Keyword: Kelembagaan, konflik, pemangku kepentingan, jaringan kekuasaan

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: