Judul: Hubungan tata kelola ekonomi daerah dan kelimpahan sumber daya alam dengan kinerja perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur
Abstrak: Sumber daya alam memiliki kaitan yang erat terhadap tingkat perekonomian di suatu daerah. Pada dasarnya sumber daya alam yang melimpah akan menunjang kinerja perekonomian yang baik. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur yang tinggi ternyata tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonominya. Sehingga ketimpangan antar daerah di Kalimantan Timur masih tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya nilai indeks ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami ketimpangan yang cukup besar. Oleh sebab itu, perlu adanya tata kelola yang baik sebagai sistem pendukung dalam kinerja perekonomian yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi, uji T, dan analisis regresi. Berdasarkan hasil penelitian variabel tata kelola yang berhubungan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia(IPM), pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan adalah: 1)persentase mekanisme pengaduan pelayanan izin usaha, 2)kebijakan Pemda terhadap sektor swasta, 3)tindakan pemerintahan daerah terhadap sektor swata, 4)Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) yang menghubungkan pelaku usaha kecil-sedang-besar dan pelatihan pengajuan kredit UKM, 5)lama perbaikan jalan, 6)lama perbaikan infrastruktur listrik dan lama pemadaman listrik. Berdasarkan hasil regresi OLS, variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap IPM adalah belanja pendidikan dan kesehatan serta PPUS. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB perkapita adalah Pendapatan Asli Daerah(PAD), integritas bupati/walikota dan pengetahuan para pelaku usaha tentang PPUS. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Dana Bagi Hasil(DBH), IPM, waktu pengurusan akses lahan, mekanisme pengaduan izin usaha, pengetahuan para pelaku usaha tentang PPUS, dan ketegasan bupati/walikota pada korupsi jajarannya. Adapun variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan adalah PAD, proses perizinan usaha yang bebas dari praktek kolusi dengan pegawai internal, tindakan Pemerintah Daerah terhadap sektor swasta, dan pengetahuan para pelaku usaha tentang PPUS.
Keyword: Local economic governance, Pconomic performance, Pearson correlation test

Judul: Regional Fiscal and Human Development Quality in North Kalimantan Province
Abstrak: Tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) mengeluarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan manusia. Provinsi Kalimantan Utara termasuk kedalam 3 provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita tertinggi di tingkat nasional, namun IPM Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah tingkat nasional sejak 7 tahun terakhir. Berdasarkan penelitian sebelumnya, belanja pemerintah dapat menggambarkan IPM lebih dari 80 persen dan penelitian lainnya menunjukkan bahwa belanja pemerintah yang relatif besar tidak akan berdampak terhadap pembangunan jika belanja pemerintah tidak dialokasikan kepada infrastruktur. Belanja Provinsi Kalimantan Utara berada diatas rata-rata nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisi disparitas infrastruktur antar wilayah dan menganalisis dampak belanja pemerintah daerah menurut fungsinya (kesehatan, pendidikan dan ekonomi) terhadap IPM. Hasil analisis skalogram menunjukan bahwa terdapat disparitas infrastruktur antar kebupaten di Provinsi Kalimanta Utara dimana Kabupaten Tanah Tidung dan Nunukan merupakan kabupaten dengan ketersediaan infrastruktur yang relatif rendah dan sebaliknya dengan tiga kabupaten lainnya. Secara deskriptif menunjukan bahwa ada hubungan antara infrastruktur dengan IPM. Berdasarkan model ekonometrik data panel, data cross section lima kabupaten/kota dan time series tahun 2013-2019, khususnya Random Effect Model menunjukkan bahwa anggaran kesehatan berhubungan positif dengan IPM, namun tidak signifikan; sedangkan anggaran fungsi ekonomi berdampak signifikan terhadap IPM, namun dengan arah yang tidak sesuai dengan hipotesis. Sementara masing-masing indeks (kesehatan, pendidikan dan ekonomi) tidak dipengaruhi oleh anggarannya kecuali kesehatan; peningkatan PDRB secara signifikan dapat meningkatkan masing-masing indeks dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dapat meningkatkan indeks kesehatan., In 1990, the United Nations Development Program (UNDP) issued the Human Development Index (HDI) as an indicator for measuring the success of human development. North Kalimantan Province is included in the 3 provinces with the highest per capita Gross Regional Domestic Product (PDRB) at the national level, however the HDI of North Kalimantan Province has been below the national level for the last 7 years. Based on previous research, government spending can describe HDI more than 80 percent and other studies show that relatively large government spending will not have an impact on development if government spending is not allocated to infrastructure. North Kalimantan Province spending is above the national average. Therefore, this study aims to analyze disparities in infrastructure between regions and to analyze the impact of local government spending by function (health, education and economy) on HDI. The results of the schalogram analysis show that there are disparities in infrastructure between districts in North Kalimantan Province where Tanah Tidung and Nunukan are districts with relatively low infrastructure availability and vice versa with the other three districts. Descriptively shows that there is a relationship between infrastructure and HDI. Based on the panel data econometric model, cross section data for five districts / cities and time series for 2013-2019, particularly the Random Effect Model, it shows that the health budget is positively related to HDI, but not significant; while the economic function budget has a significant impact on HDI, but in a direction that is not in accordance with the hypothesis. Meanwhile each index (health, education and economy) is not influenced by its budget, except for health; a significant increase in
Keyword: economic budget, economic growth, education budget, health budget, scalogram

Judul: Elektrodeposisi Film Tipis Semikonduktor Cu2ZnSnS4 (CZTS) pada Substrat Kaca ITO
Abstrak: Semiconductor Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin film that can be used as absorber layers on solar cell module was made via electrodeposition method. CZTS thin film was electrodeposited on the surface of a silicate glass coated with a thin layer of indium tin oxide (ITO). Deposition process was done using potentiostatic mode at room temperature with a potential of 1.05 V for 30, 45, and 60 minutes, followed with annealing the film at 2 different temperatures, 500 ºC using furnace and 180 ºC using hot plate, both treatments for 45 minutes in N2/H2S atmosphere. The X-ray difractograms were analyzed using Match 2 program and showed that the CZTS thin films had kesterit crystalline structure, with a low percentage of CZTS phase. The thin film also contained secondary phases such as Cu2S, ZnS, and SnS. The obtained CZTS thin films had a thickness between 1.039 and 1.676 μm. Absorption study showed that the band gap energy of CZTS thin films which was annealed using furnace ranged from 1.50 to 1.52 eV, whereas that annealed using the hot plate was not observed. The band gap energy value showed that CZTS thin films can be used as sunlight absorber layers on solar cell. The formation of CZTS crystal film on this investigation was effectively performed using furnace annealing process at a temperature of 500 ºC with deposition time of 45 minutes.
Keyword: Thin film, Electrodeposition, Cu2ZnSnS4