Judul: Optimasi penerimaan dan belanja daerah di Kabupaten  Indramayu Propinsi Jawa Barat: suatu model kombinasi goal programming dan input-output
Abstrak: Pada Tahun 1999, Pemerintah Repuhlik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat mensyahkan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999. UU No. 22 Tahun 1999 memberikan otonomi politik pada pemerintah daerah, sedangkan UU No. 25 memberikan dukungan sistem keuangan pada pelaksanaan otonomi tersebut Melalui pelaksanaan otonami daerah diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki pelaksanaan otonomi daerah, perubahan-perubahan apa yang tetjadi, sistem alokasi dana pembangunan daerah, pengaruh alobsi pembangunan paela output, penciptaan tenaga kerja dan pendapatan daerah. Tujuan ini dicapai dengan membangun Model Optimasi Belanja dan Penerimaan Daerah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dengan menggunakan analisis yang diperlukan oleh model yang dibangun. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan: (1) adanya perubahan struktur pemerintah daerah dan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari peningkatan penerimaan bagi basil dan pendapatan asli daerah, (2) alokasi anggaran pemerintah daerah belum konsisten dengan tujuan-tujuan pembangunan daerah yang ditunjukkan antara lain oleh rendahnya anggaran Sektor Kesebatan dan Sektor Pertanian, (3) sektor yang mempunyai efek pengganda besar pada output adalah Sektor Lisrik, Gas dan Air Minum, sektor yang mempunyai efek besar pada tenaga kerja adalah Sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan. sektor yang mempunyai efek besar pada pajak adalah Sektor Usaha Sewa Bangunan dan sektor yang mempunyai efek besar pada output, tenaga kerja dan pajak secara bersama-sama adalah Sektor Industri Makanan, dan (4) alokasi anggaran pemerintah daerah belum optimal karena anggaran terdistribusi pada sektor-sektor yang memberikan efek pengganda output, tenaga kerja dan pajak yang relatif rendah. Rekomendasi dari penelitian adalah: (1) pemerintah perlu melakukan alokasi dana pembangunan termasuk didalamnya adalah perbaikan infrastruktur dan tataniaga barang-barang hasil pertanian, (2) perbaikan proses penyusunan anggaran pembangunan melalui peningkatan kualitas DPRD dan partisipasi masyarakat, dan (3) penelitian lebih lanjut mengenai masalah terkait dengan menggunalcan Model Analisis Input-Output Inter Regional dan Dynamic Programming.
Keyword: 

Judul: Kajian Kualitas Belanja Daerah: Dinamika Dan Pengukurannya Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia
Abstrak: Implementasi kebijakan desentralisasi telah mempengaruhi secara nyata hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Struktur anggaran daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja terus menunjukan peningkatan. Data realisasi APBD (kabupaten, kota dan provinsi) kurun waktu 2009-2013, memperlihatkan terjadinya kecenderungan peningkatan rata-rata pendapatan daerah 16% per tahun, sedangkan belanja daerah meningkat sekitar 14% per tahun. Defisit anggaran daerah menunjukkan kecenderungan menurun, namun idle money terus meningkat. Sementara pada sisi anggaran pemerintah pusat, persentase defisit terhadap pendapatan negara justru mengalami peningkatan sekitar 10% per tahun. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perubahan orientasi desentralisasi fiskal di Indonesia, dari perhatian terhadap peningkatan kuantitas belanja menjadi lebih menekankan aspek kualitas belanja daerah. Namun indikator dan metode pengukuran kualitas belanja daerah yang digunakan pemerintah saat ini belum memadai menggambarkan kualitas belanja daerah. Penelitian ini bertujuan: 1) Melakukan evaluasi anggaran belanja daerah, mengetahui bagaimana daerah melakukan belanja dan mengetahui bagaimana ketentuan regulasi mempengaruhi perilaku belanja daerah; 2) Menemukan indikator yang relevan digunakan untuk mengukur kualitas belanja, mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas indikator-indikator kualitas belanja dan mengetahui hubungan antar konstruk pembentuk kualitas belanja; 3) Menemukan model formulasi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas belanja daerah sehingga dapat digunakan untuk mempelajari pola distribusi kewilayahan (peta) kualitas belanja daerah; 4) Merumuskan implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah. Pengembangan model pengukuran kualitas belanja dilakukan dengan melakukan eksplorasi variabel terukur (indikator) dari variabel laten (konstruk) kualitas belanja yang bersifat tidak teramati (unobservable variable) melalui model struktural yang komprehensif. Pendekatan model persamaan struktural (Structural Equation Modeling/SEM) dipilih karena dapat mengkonfirmasi validitas dan reliabilitas indikator serta analisis statistik terhadap hubungan antar konstruk yang kompleks secara simultan. Komputasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 2.0. dengan menggunakan data sekunder yang berhubungan dengan indikator dan konstruk kualitas belanja 33 pemerintah provinsi se-Indonesia dalam kurun waktu Tahun 2009-2012. Hasil evaluasi terhadap struktur pendapatan provinsi, secara umum provinsi memiliki potensi kemandirian fiskal yang relatif lebih baik. Pada sisi belanja, alokasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa masih lebih besar dibandingkan belanja modal. Disamping itu, alokasi belanja modal cenderung mengalami penurunan. Idle money dalam bentuk SILPA tahun berkenaan terus vi meningkat dengan rata-rata 22,95% per tahun. Kondisi ini menunjukkan terjadi masalah dalam tata kelola belanja daerah. Pengembangan ukuran kualitas belanja daerah yang dilakukan dalam penelitian ini, didasarkan atas definisi belanja daerah yang berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Analisis pendugaan model dilakukan dengan pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Model (PLS-SEM), menghasilkan 24 indikator yang memenuhi persyaratan relevansi teoritis, terukur dan datanya tersedia. Model kualitas belanja daerah yang dihasilkan menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah dapat dicapai jika prioritas belanja dilakukan secara tepat waktu dan tepat alokasi. Prioritas belanja juga harus mendapat dukungan para pemangku kepentingan di daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara akuntabel. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka belanja daerah akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Artinya belanja daerah harus efektif digunakan untuk mencapai target pembangunan daerah baik dari sisi output, outcomes dan impact. Analisis PLS-SEM menghasilkan dua model terbaik pengukuran kualitas belanja daerah, yang mewakili dua klaster provinsi di Indonesia. Klaster-1
Keyword: kualitas belanja daerah, penganggaran, perencanaan, PLS-SEM

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: