Judul: Analisis Efektivitas Kebijakan Pelarangan Pennagkapan Rajungan Bertelur di Kabupaten Demak
Abstrak: Sumberdaya rajungan di Kabupaten Demak memiliki sifat common pool resource dengan kondisi hak kepemilikan bersama sehingga pemanfaatannya diperbolehkan untuk siapapun. Sifat tersebut menyebabkan kebebasan setiap orang untuk mengakses dan memanfaatkan sumberdaya. Desa Betahwalang sebagai “Desa Rajungan” di Kabupaten Demak merupakan wilayah paling potensial dalam memproduksi rajungan bahkan sampai ekspor ke Amerika. Potensi tersebut menyebabkan semakin tingginya penangkapan rajungan oleh para nelayan. Penangkapan rajungan yang berlebih menyebabkan stok semakin menurun. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen- KP/2016 tentang pelarangan rajungan bertelur sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengembalikan kembali stok sumberdaya rajungan yang ada. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan efektif sesuai yang diharapkan. Tujuan dari penelitian yaitu 1) menganalisis karakteristik socioecologycal system (SES) dari perikanan rajungan di Kabupaten Demak; 2) Menganalisis stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan rajungan bertelur dan tingkat kepentingannya; 3) Menganalisis kesesuaian kebijakan pelarangan penangkapan rajungan bertelur terhadap kondisi socioecologycal system dari perikanan rajungan; 4) Menganalisis biaya transaksi penegakan kebijakan pelarangan penangkapan rajungan bertelur, dan 5) merumuskan rekomendasi kebijakan alternatif untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan pelarangan rajungan bertelur. Hasil dari penelitian menunjukkan dalam kerangka analisis SES perikanan rajungan terdapat beberapa karakteristik penting dalam elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelarangan penangkarapn rajungan bertelur. Dalam pelaksanaan kebijakan, setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing berdasarkan aspeknya. Implementasi kebijakan pelarangan penangkapan rajungan bertelur menimbulkan biaya transaksi dari kelompok pemerintah sebelum pelaksanaan kebijakan memiliki total Rp 7 950 000, sedangkan setelah pelaksanaan kebijakan komponen biaya transaksi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 21 300 000. Pada kelompok nelayan sebelum kebijakan tidak ada biaya transaksi, dan setelah kebijakan terdapat biaya transaksi sebesar Rp 2 400 000. Berdasarkan analisis WSM menunjukkan bahwa peringkat pertama dari hasil alternatif kebijakan adalah pengembangan budidaya rajungan.
Keyword: Rajungan bertelur, efektivitas kebijakan, socio-ecologycal system (SES), stakeholder, Weighted Sum Model

Judul: Analisis Dampak Ekonomi Peraturan Pelarangan Penangkapan Rajungan Bertelur Terhadap Usaha Nelayan Tangkap Rajungan di Kabupaten Indramayu.
Abstrak: Peraturan terbaru pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan (Portunus pelagicus spp.) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Penangkapan Kepiting, Lobster dan Rajungan, berdampak bagi usaha nelayan tangkap rajungan karena membatasi hasil tangkapan yang diperbolehkan khususnya dari segi kondisi rajungan betina yang boleh ditangkap dan mempengaruhi harga jual rajungan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pemanfaatan aktual dan optimal sumberdaya perikanan rajungan di Kabupaten Indramayu; (2) menganalisis kelayakan usaha nelayan tangkap rajungan secara finansial antara sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat; (3) menghitung kontribusi rajungan bagi sektor perikanan tangkap Kabupaten Indramayu antara sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur; (4) menganalisis alternatif kebijakan pendukung yang tepat setelah diberlakukannya regulasi penangkapan rajungan bertelur. Penelitian menggunakan metode survei dan metode analisis data meliputi analisis bioekonomi dengan model Gordon-Schaefer, analisis kelayakan usaha secara finansial, analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis alternatif kebijakan dengan teknik pengambilan keputusan Weighted Sum Model (WSM). Hasil analisis bioekonomi menunjukkan bahwa hasil tangkapan rajungan yang diperbolehkan pada rezim pengelolaan MEY, MSY, dan open access masing-masing sebesar 915,68 ton/tahun, 920,34 ton/tahun, dan 243,31 ton/tahun. Penangkapan aktual rajungan Kabupaten Indramayu telah mengalami overfishing secara ekonomi dan biologi karena upaya penangkapan aktual rajungan telah melebihi upaya penangkapan pada rezim MEY dan MSY. Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha secara finansial, usaha nelayan tangkap rajungan di Desa Pabean Udik layak untuk dijalankan meskipun terjadi penurunan yang signifikan terhadap nilai NPV, Net B/C, IRR, dan payback period setelah pelarangan penangkapan rajungan bertelur. Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi dan nilai produksi rajungan di Kabupaten Indramayu antara sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur. Kebijakan pendukung utama yang perlu diterapkan oleh pemerintah setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur adalah peningkatan kapasitas kelembagaan melalui koperasi nelayan. Kebijakan ini memperoleh nilai tertinggi oleh stakeholder menggunakan analisis alternatif kebijakan Weighted Sum Model (WSM).
Keyword: analisis kelayakan usaha, model bioekonomi, pengelolaan sumberdaya, rajungan (Portunus pelagicus spp.)

Judul: Hydrothermal Synthesis of Biphasic Calcium Posphate
Abstrak: Biphasio calsium phosphate (BCP), which was a mixture of hydroxypatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP), was synthesized by hydrothermal method followed by sintering process. Hydroxyapatite was produced by using natural calcium source CaO from hen's eggshell and (NH4)2HPO4 as phosphate souce, other hydroxyapatite sample was produce by using synthetic calcium source Ca(OH) and H3PO4 as phosphate source.
Keyword: