Judul: Analisis Keselarasan Pemanfaatan Ruang dan Kecukupan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan
Abstrak: Perkembangan permukiman di Kota Tangerang Selatan menyebabkan perubahan penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakselarasan pemanfaatan ruang yang ada. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota Tangerang Selatan harus memiliki minimal 30% wilayah kota berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Konversi penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun menyebabkan lahan ruang terbuka hijau (RTH) semakin sempit. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan aktual Kota Tangerang Selatan tahun 2018, menganalisis keselarasan penggunaan lahan aktual tahun 2018 terhadap pola ruang RTRW Kota Tangerang Selatan, mengetahui distribusi dan kecukupan luas RTH di Kota Tangerang Selatan, serta menyusun arahan pengembangan RTH Kota Tangerang Selatan. Penelitian dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengamatan langsung dan wawancara dengan 17 responden menggunakan teknik AHP, sedangkan data sekunder berasal dari beberapa instansi. Hasil penelitian menunjukkan ada 11 jenis penggunaan lahan eksisting di Kota Tangerang Selatan dengan tiga jenis penggunaan lahan paling luas yaitu bangunan permukiman kota, kebun campuran serta bangunan industri, perdagangan dan perkantoran dengan berturut-turut sebesar luas 10.829,2 ha (63,5%), 1.803,1 ha (10,6%), dan 1.566,0 (9,2%). Luas penggunaan lahan yang selaras dengan pola ruang RTRW adalah 11.231,9 ha (68,0%), penggunaan lahan yang transisi sebesar 1.992,9 ha (19,8%), dan penggunaan lahan yang tidak selaras sebesar 3.276,0 ha (12,1%). Luas RTH eksisting Kota Tangerang Selatan sudah dapat memenuhi kebutuhan RTH (30%), namun luasan tersebut belum sesuai dengan proporsi RTH publik (20%) dan RTH privat (10%). RTH publik eksisting hanya seluas 541,9 ha (7,6 %) padahal luasan yang dibutuhkan adalah 1.427,9 ha, sehingga masih kekurangan 885,9 ha (12,4 %). Arahan pengembangan RTH publik dilakukan berdasarkan lahan eksisting yang berpotensi. Selain itu juga dikemukakan pengembangan RTH berdasarkan preferensi masyarakat menggunakan analisis AHP.
Keyword: AHP, keselarasan, penggunaan lahan, RTH, RTRW

Judul: Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang.
Abstrak: Meningkatnya jumlah penduduk di kota penyangga Ibu Kota Jakarta juga berdampak pada tingginya kebutuhan akan ruang yang sering diiringi dengan berkurangnya kualitas dan kuantitas kawasan hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam membangun suatu kawasan perkotaan. Ketersediaan RTH yang cukup merupakan salah satu usaha mempertahankan kualitas lingkungan secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis RTH publik di kawasan perkotaan terutama di Kecamatan Tangerang, dan untuk memberikan rekomendasi pengembangan RTH publik berdasarkan analisis distribusi RTH, analisis kecukupan berdasarkan luas wilayah, dan jumlah penduduk, serta dengan mempertimbangkan preferensi masyarakat terhadap pengembangan RTH publik di Kecamatan Tangerang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kebutuhan RTH berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, analisis spasial dan pengamatan lapangan. Rekomendasi pengembangan RTH publik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan RTH maksimum yang masih mungkin dicapai dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam mengembangkan RTH publik. Luas wilayah Kecamatan Tangerang adalah 1453 ha dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 172.665 jiwa. RTH di Kecamatan Tangerang saat ini masih didominasi oleh RTH privat, keberadaan RTH publik masih sekitar 103,76 ha atau sekitar 7% dari luas wilayah. Sebaran RTH publik di Kecamatan Tangerang masih cenderung mengumpul di masing-masing kelurahan. Kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah sesuai UU No. 26 tahun 2007 yaitu sebesar 290,6 ha atau sebesar 20% dari luas wilayah. Kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008 yaitu sebesar 555,19 ha atau sebesar 38% dari luas wilayah. Secara umum jumlah RTH publik di Kecamatan Tangerang masih belum mencukupi jumlah yang dibutuhkan dari kedua analisis tersebut. Masyarakat menginginkan RTH publik yang dapat menjadi tempat olahraga, tempat rekreasi untuk masyarakat berbagai kalangan, dan tempat berkumpul. Rekomendasi pengembangan RTH publik di Kecamatan Tangerang adalah dengan mengoptimalkan lahan terbuka yang belum termanfaatkan menjadi RTH publik yang nyaman serta membangun infrastruktur hijau informal. Pemerintah Kota Tangerang juga perlu bekerjasama dengan semua stakeholder yang berperan untuk pengelolaan RTH publik di Kecamatan Tangerang.
Keyword: Kecamatan Tangerang, Kecukupan, Preferensi Masyarakat, Ruang Terbuka Hijau Publik, Sebaran

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: