Judul: Dinamika Lanskap Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara
Abstrak: Investasi berbasis lahan pada lanskap Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dalam 20 tahun terakhir meningkat dengan tajam. Kondisi ini mempengaruhi kondisi dinamika lanskap dan kondisi iklim. Dinamika lanskap yang terjadi dapat diketahui dengan analisis spasial dan temporal dengan mengkalkulasi tingkat tekanan manusia terhadap tutupan lahan. Tingkat dinamika lanskap dan perubahan iklim yang terjadi merupakan konsekuensi dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat, secara periodik diukur oleh pemerintah dengan menggunakan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kajian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perubahan spasial dan waktu (spatio-temporal) penggunaan lahan dan tutupan lahan pada lanskap Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara sejak 1990 hingga 2018 kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, untuk mengetahui kondisi temperatur udara karena dinamika lanskap yang terjadi, untuk mengetahui hubungan perluasan kebun Kelapa Sawit dengan tingkat kesejahteraan masyarakat akibat dinamika lanskap Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, dan untuk mengetahui hubungan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan kejadian deforestasi sejak 1990 hingga 2018. Penelitian ini dilakukan dengan analisis spasial untuk menghasilkan indeks dinamika lanskap (Change Index – CI), dan menggunakan metode regresi sederhana untuk menghasilkan tingkat kesejahteraan yang dipengaruhi dinamika lanskap, perluasan kebun Kelapa Sawit terhadap tingkat kesejahteraan, dan tingkat deforestasi terhadap tingkat kesejahteraan. Hasil penelitian mencerminkan bahwa setiap peningkatan CI sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,086%, sehingga persamaan yang diperoleh adalah IPM = 60,103 + 0,086 Luas CI. Dari persamaan ini dapat dipahami bahwa dinamika lanskap yang terjadi belum mampu meningkatkan IPM pada tingkat kecamatan dari kategori IPM sedang ke IPM tinggi. Analisis perubahan suhu lanskap menunjukkan terdapat kenaikan temperatur udara 1,27oC selama kurun 33 tahun atau sejak 1985 hingga 2018, sebelum dan setelah investasi berbasis lahan dilakukan secara massif. Tingkat kesejahteraan masyarakat akibat perluasan kebun Kelapa Sawit menunjukkan bahwa setiap kenaikan luas kebun sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,020%. Persamaan yang dihasilkan adalah IPM = 61,915+0,020 Luas Kebun. Dari persamaan ini dapat disimpukan bahwa perluasan kebun Kelapa Sawit yang terjadi tidak dapat meningkatkan IPM dari kategori IPM sedang ke IPM tinggi. Tingkat kesejahteraan masyarakat akibat deforestasi menunjukkan hasil yang berlawanan, yaitu tingkat deforestasi tidak memiliki korelasi dengan kondisi IPM.
Keyword: Change Index, deforestasi, iklim, investasi berbasis lahan, kelapa sawit, spasial, kesejahteraan

Judul: Dampak Ekonomi Kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Abstrak: Kebijakan sektor kehutanan menjadi penting dalam perspektif pembangunan nasional, karena perannya yang sangat besar dalam sektor-sektor pembangunan nasional baik forward dan backward linkages. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan saat ini, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor penting termasuk perhatian pada program perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini muncul dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (manfaat yang optimal) yang berkeadilan dan berkelanjutan (lestari). Program perhutanan sosial merupakan kebijakan nasional yang menjadi salah satu program utama Pemerintah dalam kebijakan sektor kehutanan secara khusus, dan pencapaian target SDGs secara umum. Sebagai salah satu program unggulan pemerintah di sektor kehutanan, perlu dilihat dampak kebijakan program perhutanan sosial khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk itu studi ini akan menjawab bagaimana dampak kebijakan program perhutanan sosial dalam menurunkan angka deforestasi, bagaimana pengaruh kebijakan program perhutanan sosial terhadap perekonomian masyarakat di sekitar hutan, serta bagaimana dampak kebijakan program perhutanan pada aspek sosial masyarakat, dan kelembagaan yang ada di masyarakat dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dampak lingkungan perhutanan sosial dapat dilihat dari luasan deforestasi yang semakin menurun. Tingkat deforestasi paling tinggi berada pada periode 1996 – 2000 dimana terjadi perubahan peraturan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Terbitnya peraturan tentang Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 juga berpengaruh pada penurunan luasan deforestasi periode 2016 – 2018. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita, dimana pendapatan per kapita per tahun pada wilayah penelitian sebesar Rp 3.609.603,-. Informasi mengenai kesejahteraan masyarakat perlu pula dilengkapi dengan informasi ketimpangan (Koefisien Gini), di lokasi penelitian koefisien gini yang diperoleh lebih dari 0,5 atau dalam kategori 'tinggi'. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di lokasi penelitian belum terdistribusi dengan baik. Jika dibandingkan, kesenjangan pendapatan pada kelompok responden yang mendapatkan program HKm lebih baik daripada kelompok responden yang tidak mendapatkan program HKm. Data koefisien gini menunjukkan bahwa program HKm cukup tepat sasaran. Program HKm diduga dapat memperbaiki tingkat ketimpangan pendapatan (Koefisien Gini) yaitu 0,483 (HKm) dibandingkan dengan 0,566 (non-HKm). Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan di wilayah penelitian dilakukan oleh Gapoktan dengan mempertimbangkan aturan internal yang sudah disepakati bersama atau disebut ‘awig-awig’. Awig-awig ini dinilai lebih efektif bagi masyarakat penerima skema HKm dibandingkan dengan aturan formal yang vi dikeluarkan oleh Kantor Desa atau KPH. Hal ini sangat mungkin terjadi karena penyusunan awig-awig yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, dimana hak dan kewajiban serta sanksi sudah disepakati bersama. Selain itu, analisis kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, serta kapasitas negara dalam pengelolaan hutan. Kapasitas negara pada kelima desa yang berada dalam areal penelitian tersebut sebagian besar lemah, kecuali pada Desa Lantan karena Kepala Desa Lantan adalah Sekretaris Gapoktan penerima HKm di desa tersebut. Pada sisi lain, modal sosial masyarakat cukup kuat di tiga desa yaitu Desa Aik Berik, Desa Setiling, dan Desa Lantan. Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil terkait pendapatan per kapita masyarakat sekitar hutan, ketimpangan pendapatan masyarakat melalui koefisien gini, perubahan tutupan lahan hutan akibat degradasi dan deforestasi, serta identifikasi kelembagaan sesuai modal sosial dan
Keyword: deforestasi, koefisien gini, perhutanan sosial, RIU

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: