Judul: Analisis respon stakeholders terhadap kebijakan perluasan kawasan di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak : studi kasus Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Abstrak: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-11/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukkan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS), maka kawasan TNGH mengalami perluasan menjadi 113,357 Ha. Perluasan kawasan berdampak pada berbagai aspek diantaranya yang menjadi kajian penelitian adalah kelembagaan, manajemen dan livelihood. Hal tersebut menimbulkan respon dari berbagai stakeholder yang wilayahnya terkena perluasan kawasan TNGHS sekaligus dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan pengelolaan TNGHS. Maka menjadi sangat penting menanggapi dan menganalisis respon dari berbagai pihak terkait di TNGHS sebagai upaya mengakomodasi kepentingan para pihak terkait. Analisis respon merupakan langkah awal dan sangat penting untuk perbaikan manajemen TNGHS dan implementasi kebijakan pada tahap selanjutnya yakni pada proses penataan batas kawasan agar masalah yang kemungkinan terjadi dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk memahami respon stakeholder yang terkena dampak (aspek pengelolaaan dan livelihood) perluasan kawasan di TNGHS berupa pandangan, sikap, tindakan dan harapan stakeholder sesuai kajian spesifik yang relevan dengan perluasan kawasan terutama proses penataan batas kawasan dan menyediakan base-line information bagi perbaikan manajemen TNGHS, khususnya dalam aspek penataan batas kawasan. Penelitian dilakukan terhadap stakeholder TNGHS yang ada di Kabupaten Lebak. Data yang dikumpulkan berupa analisis stakeholder dan respon stakeholder. Data ini diperoleh melalui studi literatur terhadap dokumen perencanaan dan laporan tahunan dan verifikasi melalui metode triangulasi (analisa terhadap dokumen, wawancara dan observasi). Berdasarkan analisa stakeholder dibuat pengelompokan stakeholder berdasarkan matriks pengaruh-kepentingan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dengan pengaruh rendah maka tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah penyaluran data dan informasi mengenai potensi kawasan TNGHS berdasarkan prinsip konservasi. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, Bappeda Kab. Lebak, Masyarakat Desa Lebaksitu, Desa Cipanas, Desa Majasari dan masyarakat adat Citorek merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi maka tindakan yang perlu dilakukan adalah pelibatan stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan pengelolaan TNGHS. ...
Keyword: 

Judul: Analisis Kebijakan dan Permasalahan Pemukiman di Dalam Taman Nasional (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Halimun Salak)
Abstrak: Kawasan konservasi, termasuk taman nasional, merupakan salah satu strategi konservasi dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman jenis dan ekosistemnya dari kepunahan. Dalam pelaksanaannya, banyak proses penetapan kawasan taman nasional ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Konflik ini ditimbulkan diantaranya karena terdapat kesenjangan (gap) antara kebijakan penetapan taman nasional dan kondisi faktual di lapangan seperti adanya pemukiman dan penambangan tanpa izin (PETI). Situasi permasalahan seperti di atas juga terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tujuan yang ingin ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) menjelaskan pandangan, mekanisme akses dan hak-hak para pihak dalam pemanfaatan sumberdaya TN Gunung Halimun Salak, (2) merumuskan akar penyebab konflik dalam masalah permukiman di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan (3) merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan agar kinerja pengelolaan lebih meningkat. Penelitian dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang termasuk ke dalam wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sukabumi, yaitu di Kampung Cililin dan Sirnasari, Desa Sirnasari Kecamatan Cikakak; Kampung Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok dan Kampung Sukagalih Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap narasumber (informan) serta observasi (pengamatan) lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview). Pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur/laporan, peraturan perundangundangan, surat kabar, laporan statistik kabupaten/kecamatan/desa, dokumen dan arsip Balai Taman Nasional serta peta tematik perkembangan penggunaan lahan di dalam kawasan Taman Nasional. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan analisis akses (Ribot dan Peluso, 2003), análisis hak pemilikan (Schlager dan Ostrom, 1992) dan analisis konflik (Fisher et al, 2000 dan Malik et al, 2003). Sedangkan terhadap kebijakan yang ada dianalisa melalui análisis kebijakan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Masyarakat mulai bermukim di kawasan Halimun Salak sejak 600 tahun yang lalu, dimulai oleh bala tentara Kerajaan Pakuan-Pajajaran yang melarikan diri dari kejaran pasukan Kerajaan Banten. Masyarakat yang bermukim di kawasan ini digolongkan menjadi dua, yaitu masyarakat adat kasepuhan dan nonadat. Masyarakat adat kasepuhan merupakan anak keturunan prajurit Pakuan Pajajaran, sedangkan masyarakat non-adat adalah masyarakat yang didatangkan sebagai pekerja perkebunan oleh Pemerintah Belanda maupun yang datang dan berusaha di kawasan Halimun Salak setelah itu.....dst
Keyword: policy, conflict, local peoples, national park

Judul: Sintesis Krisin dari Floroglusinol
Abstrak: Flavone is a class of flavonoid, widely distributed in vascular plants. Flavones containing hydroxyl groups at 5 and 7 position are quite important regarding their biological activities and their abiquity in nature. Flavone having hydroxyl groups only at position 5 and 7 or 5,7-dihydroxyflavone is known as chrysin. In this study, crude chrysin had been successfully synthesized in 3 steps from phloroglucinol as starting material. Phloroglucinol was acetylated with acetonitrile and HCl gas, resulting phloroacetophenone amount to 74%. Phloroacetophenone benzoylation with 4.5 equivalents of benzoyl chloride produced tribenzoyl phloroacetophenone in 103–107% of yield and the subsequent Baker-Venkataraman rearrangement of the ester by using KOH in dried pyridine produced crude chrysin, with conversion percentage of 71.62%. All synthetic products had been characterized by melting point and spectroscopically.
Keyword: