Judul: Inovasi Kebijakan Konservasi Tuntong Laut (Batagur borneoensis Schlegel and Muller 1845) di Kabupaten Aceh Tamiang
Abstrak: Konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang dimulai pada tahun 2014 semenjak dikeluarkannya Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelestarian Tuntong Laut, dan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 63 Tahun 2014 tentang Penetapan Spesies Tuntong Laut sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini, habitat tuntong laut terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembukaan tambak dan pengambilan kayu arang. Sementara itu, masyarakat Aceh Tamiang memanfaatkan telur tuntong laut sebagai sumber pangan sejak dahulu. Peangkapan terhadap individu tuntong laut pun terjadi secara masif. Di sisi lain, stakeholders (pemangku kepentingan) dalam implementasi kebijakan konservasi tuntong laut yang ada saat ini masih mengutamakan kepentingannya masingmasing. Hal ini mengakibatkan keterancaman keberlangsungan hidup tuntong laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis kondisi bioekologis Tuntong Laut mencakup populasi dan habitatnya, meliputi sebaran dan kelimpahan populasi, kondisi umum habitat, faktor gangguan dan ancaman serta menentukan tingkat ancaman terhadap populasi dan habitat; menganalisis dan mensintesis kondisi sosial ekonomi, persepsi, preferensi masyarakat serta stakeholders lainnya terhadap populasi Tuntong Laut dan habitatnya, serta kebijakan konservasi Tuntong Laut; menganalisis dan mensintesis rumusan kebijakan konservasi Tuntong Laut yang sudah ada, meliputi isi (content) kebijakan, pengaruh dan kepentingan stakeholders terhadap kebijakan konservasi Tuntong Laut, dan keterkaitan dengan aturan dan kebijakan sektor lain yang relevan dan berdampak luas terhadap kepentingan konservasi Tuntong Laut; merumuskan alternatif kebijakan konservasi Tuntong Laut yang komprehensif, tepat dan efektif yang akan digunakan sebagai acuan para pihak didalam upaya konservasi Tuntong Laut dan habitatnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian dilakukan pada Oktober 2017- Januari 2018 di 2 desa yaitu Desa Kuala Peunaga dan Desa Kuala Genting di Kecamatan Bendahara, dan 2 desa yaitu Desa Sungai Kurok III dan Desa Pusong Kapal Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara tertutup dan terbuka dengan informan dan/atau responden dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh, KPH Wilayah III Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Pemerintah Daerah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pertamina. Selain itu dilakukan pengumpulan data melalui survey untuk menduga kelimpahan dan sebaran tuntong laut. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna masalah yang menghambat implementasi konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini sudah mengimplementasikan kebijakan konservasi tuntong lautmeskipun masih mengalami kelemahan, yaitu zonasi, koordinasi dan komunikasi antar stakeholders, kemitraan multi stakholders, dan penguatan kapasitas pengelola dan ilmu pengetahuan. Badan koordinasi konservasituntong laut belum dibentuk untuk menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi antar stakeholders, sehingga belum ada sinergi program dan kegiatan pada masingmasing instansi. Kemitraan antara DPKP, BKSDA Aceh, YSCL dan Pertamina sudah berjalan, tetapi kemitraan dengan DKP Propinsi Aceh dan KPH Wilayah III belum terwujud. Tuntong laut dan habitatnya telah berfungsi untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan objek penelitian tetapi jumlah penelitian terapan untuk mendukung konservasi tuntong laut masihsangat terbatas. Sementara di sisi lain, kapasitas DPKPAceh Tamiang untuk mengelola tuntong laut dan habitatnya tidak menguat. Aktor yang dominan dalam konservasi tuntong laut adalah DPKP Kabupaten Aceh
Keyword: Batagur borneoensis, kebijakan, konservasi

Judul: Studi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat desa di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser untuk mendukung kegiatan konservasi : Studi kasus Kec. Kluet Utara, Kab.Aceh Selatan, Prop. Aceh
Abstrak: Hutan mangrove sebagai salah satu sumberdaya alam berupa hutan yang terdapat di daerah pesisir pantai dan secara teratur digenangi oleh air laut harus dikelola secara tepat Hal ini mengingat peranannya yang sangat penting, antara lain sebagai pemelihara kesuburan perairan pesisir. Namun sebagaimana halnya kondisi hutan pada umumnya, akhir-akhir ini kelestarian hutan mangrove pun terancam oleh aktifitas manusia yang cenderung mengeksploitasi hutan secara berlebihan. mos memcantymicin dia menyebutkan somber Menyadari keadaan tersebut, Perum Perhutani bekerjasama dengan Ford Foundation telah berupaya memecahkan permasalahan yang ada dengan mengembangkan program Perhutanan Sosial sejak tahun 1986. Di BKPH Ciasem- Pamanukan penerapan strategi Perhutanan Sosial di hutan mangrove ini didahului dengan adanya pilot project tahun 1986 pada lahan seluas 15 ha. Kegiatan yang dilakukan berupa kerjasama budidaya ikan jenis mujair di bawah tegakan hutan mangrove (silvofishery dengan bentuk tumpangsari). Pola pemanfaatan hutan mangrove berupa silvofishery dengan bentuk tumpangsari ini merupakan kombinasi antara tambak/empang dengan tanaman bakau. Dengan sistem silvofishery ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan (petani tambak) dan menjamin kelestarian hutan bakau. Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari dan membandingkan besarnya tingkat produksi dan pendapatan petani dari usaha tambak empang parit, dengan komposisi/jenis pohon mangrove berbeda. Penelitian ini dilakukan di RPH Tegal Tangkil BKPH Ciasem Pamanukan, KPH Purwakarta, Subang, Jawa Barat. Penelitian ini memerlukan waktu sekitar 2 bulan....
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: