Judul: Peningkatan kinerja Program Perhutanan Sosial mellui kebijaksanaan penataan institusi
Abstrak: Petani yang tinggal dipedesaan atau sekitar hutan merupakan mayoritas dari masyarakat Indonesia. Keterbatasan sumber daya manusia di pedesaan dapat menimbulkan permasalahan- permasalahan, terutama masyarakat desa sekitar hutan. Adanya tekanan penduduk di satu sisi dan terbatasnya lapangan kerja, menimbulkan efek negatif terhadap keamanan hutan, berupa gangguan kelestarian dan fungsi hutan dalam bentuk pencurian, pengembalaan liar dan penyerobotan lahan sekitar hutan. Perum Perhutani yang merupakan satu-satunya BUMN berwenang atas hutan tanaman di Jawa berkewajiban untuk mengatasi hal tersebut Salah satu realisasinya, pada tahun 1984 Perum Perhutani mulai menyelenggarakan prograin Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah, dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, masih cenderung belum memuaskan, bahkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih rendah. Hal ini berarti kinerja dari program tersebut masih rendah. Sehingga diperlukan penelitian untuk merumuskan masalah dalam program Perhutanan Sosial ini, sehingga tujuan yang ingin dicapai benar-benar terlaksana yakni kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Kebijaksanaan pemerintah sangat potensial untuk merubalı kinerja dari program Perhutanan Sosial. Selungga suatu kajian mengenai Perhutanan Sosial yang ditinjau dari kebijaksanaan terutama mengenai institusi program Perhutanan Sosial sangat diperlukan. Penelitian peningkatan kinerja program perhutanan sosial melalui kebijaksanaan penataan institusi bertujuan mendapatkan hasil rumusan permasalahan prograın Perhutanan Sosial, mendapatkan pengetahuan tentang hubungan antara institusi, perilaku, dan kinerja program Perhutanan Sosial beserta pengaruh perubahan institusi terhadap kinerja prograin Perhutanan Sosial dan dapat merumuskan bentuk pemecahan masalah program Perhutanan Sosial. Institusi merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak, yang mencakup ideologi. hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Menurut North (1991) dalam Kartodihardjo (1998) institusi mengatur apa yang dilarang dikerjakan oleh seseorang atau dalam kondisi yang bagaimana seseorang dapat mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu institusi adalah instrumen yang mengatur hubungan antar individu
Keyword: 

Judul: Studi Ev Aluasi Kebijakan Program Sosial Dan Pengelolaan Rutan Di Ja Wa Oler Perrut Ani
Abstrak: Hutan di Indonesia merupakan swnberdaya alam dan lingkungan hidup yang mempunyai peranan penting bagi bangsa Indonesia. Dalam pengelolaan hutan di Indonesia sejak awai telah jelas komitmennya untuk mengelola hutan secara lestari. Kriteria dan indikator untuk pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management, SFM) sebagaimana diatur dalam pedornan lITO terdiri dari; pemantauan dan keamanan kawasan, kelestarian produksi, kelestarian ekologi, kelestarian manfaat sosial dan budaya serta institusi. Pada indikator tentang manfaat sosial dan budaya untuk menuju SFM prasyarat penting yang harns dipertimbangkan adalah memelihara dan mengembangkan kelembagaan masyarakat dan menumbuhkan perm serta masyarakat untuk turut memanfaatkan, menjaga, dan melestarikan hutan. Begitu pula dengan sistem pengelolaan hutan di Jawa yang mempunyai kedudukan unik dan khas karena memiliki peljalanan yang cukup panjang dengan tingkat kependudukan yang sangat tinggi sehingga mernberiakan kontribusi terhadap dinamika pola-poia pengembanga hutan oleh Perhutani. Sesuai dengan visi Pedtutani yaitu pegelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di pulau Jawa secaara adil, efisien, dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, dan misi Perhutani berupaya melaksanakan amanah pengelolaan sumberdaya hutan di pulau Jawa untuk dapat mernenuhi maksud dan tujuan pendirian perusahaan. Berdasarkan visi dan misi tersebut maka Perhutani diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan ekosistem hutan di pulau Jawa secara lestari. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Perhutani yang berkaitan dengan aspek sosial dan mengevaluasi implementasi kebijakan Perhutani yang berkaitan dengan aspek sosial. Pengambilan data dalam penelitian ini difokuskan pada obyek manajemen Perhutani dan pengambilan data berlokasi di Kantor Pusat Perhutani Jakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September - November 2002. Jenis data yang dikumpulkan adaIah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pusat Perhutani yang terdiri dari SK Perhutani yang berkaitan dengan aspek sosial, publikasi tentang data statistik. implementasi kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan aspek sosial tentang jenis program/kegiatan kehutanan pada program sosial, tahun pelaksanaan, luas areal, serta jumlah bantuan sarana dan prasarana oleh Perhutani dan hasil penelitian yang pernah dilakukan berdasarkan studi literatur. Metode analisis kebijakan dilakukan berdasarkan Cantent Analysis, Trend Analysis Hyarchy Policy Analysis dan analisis tabulasi data. Kegiatan Perum Perhutani pada awalnya difokuskan pada peningkatan produksi kehutanan yang disesuaikan dengan kepentingan pembangunan industri di dalam negeri, perluasan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan pendapatan, kepentingan penjagaan kelestarian sumber kekayaan alam, serta pengelolaannya (DepHut, 1986). Selanjutnya, Perum. Perhutani sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan PP No 53/1999 yang mengelola hutan negara di Pulau Jawa, mengemban tugas sebagai Agent Of Development, Profit Oriented, fungsi sosiai dan lingk.ungannya. Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan sebagai soatu ekosistem di Pulau Jawa oleh Perum Perhutani pelaksanaannya selalu berdasarkan kepada Resource Based Management yaitu memperhatikan karakteristik sumberdaya hutan di Pulau lawa berikut masyarakat yang hidup berinteraksi dengan kawasan hutan dan Community Based M01Ulgement yaitu pengelolaan hutan yang mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar hutan secara partisipatif dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Dalam melaksanakan program-program sosialnya Perhutani mengeluarkan kebijakan yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan (SK) tentang kegiatan kehutanan yang melibatkan masyarakat desa hutan. Dari hasil data yang diperoleh maka SK-SK tersebut dianalisrs berdasarkan Struktumya (Hyrarchy Analysis), Substansinya (Content Analysis), dan berdasarkan perkembangannya (Trend Analysis). Kebijakan Perhutani pada program sosial berdasarkan strukturnya terdiri dari Pedoman Umurn, Pedoman Pelaksanaan, Petunjuk
Keyword: 

Judul: Thermal Characteristics and Dynamics of Tropical Cyclone over Western North Pacific Ocean: A Case Study of Typhoon Songda (Chedeng) 2011
Abstrak: The frequent occasion of Tropical Cyclone (TC) over Western North Pacific (WNP) Ocean lies from 10˚N to 26˚N and 121˚E to 170˚E. Sources of TC development come from warm ocean temperature where latent heat is released during condensation processes and subsequently concentrated in the boundary layer. Relative humidity at 850-700 hPa is responsible to produce the most intense storm. Meanwhile, weak vertical wind shear between 850-200 hPa is one of the dynamical factors that lead to the development of TC. Pressure level of 850-200 hPa is chosen to minimize the thermodynamic effect in the lower troposphere. Typhoon Songda (Chedeng in the Philippines) or TSC lasted from May 18th to 30th, 2011 and strengthened into powerful Super Typhoon stage between May 24th and 27th. Long curving track and the exhibition of all sequences of TC life cycle, TSC is then considered as an ideal case of TC. The objective of the study with case of TSC is to investigate the role of thermal characteristics and dynamics on TC intensity. The research is carried out by using Advanced Research of Weather Research and Forecasting model (WRF ARW model) version 3.3. Two domains are employed in the model. The first domain situate from 02˚N to 40˚N and 118˚E to 149˚E and cover spatial resolution () of 33.1 km. The second domain situate from 09˚N to 27˚N and 119˚E to 132˚E with of 11 km. Timestep of the model () is 120 seconds. The model is supported by the following physical parameterization, i.e., Yonsei University Scheme (YSU) in the boundary layer, Kain-Fritsch scheme (KF) in the cumulus, and WRF Single-Moment 3-class scheme in the microphysics. Initial meteorological condition prior to the formation of the cyclone is generated using WRF ARW standard-release model. Sensitivity of the model output is obtained from a selected single-parameter change scenarios, namely, 10 % to 20 % decrease and increase of wind shear initial data at 850-200 hPa, and by 10 % to 20 % decrease of relative humidity initial data at 850-700 hPa. The result showed that the negative correlations between wind shear and intensity are found in wind shear scenarios. Wind shears of 10 ms-1 which lead to strengthening of the wind intensity in the early period of Typhoon development are found in wind shear scenarios. The effect of wind shear changes on wind intensity is statistically significant in the 20 % wind shear scenarios. During mature stage, weak wind intensity occurred when wind shear increase as given in the WRF standard-release and the 20 % decreasing scenario. Different situation is found in the 20 % increasing scenario where wind shear tend to weak and lead to strong wind intensity at this stage. Meanwhile, the reduction of moisture supply at 850-700 hPa resulting from 20 % decreasing relative humidity play a major role in the weakening of wind intensity and reduces mechanical energy of the cycle process as much as 300 J kg-1.
Keyword: