Judul: Dampak Ekonomi Kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Abstrak: Kebijakan sektor kehutanan menjadi penting dalam perspektif pembangunan nasional, karena perannya yang sangat besar dalam sektor-sektor pembangunan nasional baik forward dan backward linkages. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan saat ini, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor penting termasuk perhatian pada program perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini muncul dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (manfaat yang optimal) yang berkeadilan dan berkelanjutan (lestari). Program perhutanan sosial merupakan kebijakan nasional yang menjadi salah satu program utama Pemerintah dalam kebijakan sektor kehutanan secara khusus, dan pencapaian target SDGs secara umum. Sebagai salah satu program unggulan pemerintah di sektor kehutanan, perlu dilihat dampak kebijakan program perhutanan sosial khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk itu studi ini akan menjawab bagaimana dampak kebijakan program perhutanan sosial dalam menurunkan angka deforestasi, bagaimana pengaruh kebijakan program perhutanan sosial terhadap perekonomian masyarakat di sekitar hutan, serta bagaimana dampak kebijakan program perhutanan pada aspek sosial masyarakat, dan kelembagaan yang ada di masyarakat dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dampak lingkungan perhutanan sosial dapat dilihat dari luasan deforestasi yang semakin menurun. Tingkat deforestasi paling tinggi berada pada periode 1996 – 2000 dimana terjadi perubahan peraturan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Terbitnya peraturan tentang Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 juga berpengaruh pada penurunan luasan deforestasi periode 2016 – 2018. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita, dimana pendapatan per kapita per tahun pada wilayah penelitian sebesar Rp 3.609.603,-. Informasi mengenai kesejahteraan masyarakat perlu pula dilengkapi dengan informasi ketimpangan (Koefisien Gini), di lokasi penelitian koefisien gini yang diperoleh lebih dari 0,5 atau dalam kategori 'tinggi'. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di lokasi penelitian belum terdistribusi dengan baik. Jika dibandingkan, kesenjangan pendapatan pada kelompok responden yang mendapatkan program HKm lebih baik daripada kelompok responden yang tidak mendapatkan program HKm. Data koefisien gini menunjukkan bahwa program HKm cukup tepat sasaran. Program HKm diduga dapat memperbaiki tingkat ketimpangan pendapatan (Koefisien Gini) yaitu 0,483 (HKm) dibandingkan dengan 0,566 (non-HKm). Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan di wilayah penelitian dilakukan oleh Gapoktan dengan mempertimbangkan aturan internal yang sudah disepakati bersama atau disebut ‘awig-awig’. Awig-awig ini dinilai lebih efektif bagi masyarakat penerima skema HKm dibandingkan dengan aturan formal yang vi dikeluarkan oleh Kantor Desa atau KPH. Hal ini sangat mungkin terjadi karena penyusunan awig-awig yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, dimana hak dan kewajiban serta sanksi sudah disepakati bersama. Selain itu, analisis kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, serta kapasitas negara dalam pengelolaan hutan. Kapasitas negara pada kelima desa yang berada dalam areal penelitian tersebut sebagian besar lemah, kecuali pada Desa Lantan karena Kepala Desa Lantan adalah Sekretaris Gapoktan penerima HKm di desa tersebut. Pada sisi lain, modal sosial masyarakat cukup kuat di tiga desa yaitu Desa Aik Berik, Desa Setiling, dan Desa Lantan. Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil terkait pendapatan per kapita masyarakat sekitar hutan, ketimpangan pendapatan masyarakat melalui koefisien gini, perubahan tutupan lahan hutan akibat degradasi dan deforestasi, serta identifikasi kelembagaan sesuai modal sosial dan
Keyword: deforestasi, koefisien gini, perhutanan sosial, RIU

Judul: Kelembagaan, Partisipasi dan Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
Abstrak: Implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) dijalankan dengan membentuk dan mengembangkan kelembagaan lokal untuk mengorganisasikan aksi kolektif dalam pengelolaan hutan. Oleh karenanya, kelembagaan dan partisipasi lokal yang selalu mengiringinya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan PS sehingga harus mendapat perhatian lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menjelaskan implementasi PS di tingkat lokal pada dua skema terbesar yaitu HD dan HKm dengan menggunakan konsep kelembagaan, partisipasi, dan keberlanjutan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap ketiga konsep tersebut, serta implikasinya, akan bermanfaat bagi berbagai pihak dalam membuat pilihan-pilihan rekomendasi untuk penguatan PS ke depan. Tiga HD di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan tiga HKm di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipilih sebagai kasus pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan pengamatan terlibat di lapangan. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kekuatan, peran dan keberlanjutan kelembagaan lokal dari ketiga HD dan ketiga HKm. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menganalisis tingkat dan kualitas partisipasi serta tingkat keberlanjutan pengelolaan ketiga HD dan ketiga HKm. Analisis pendahuluan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebijakan PS dan kontribusi dari HD dan HKm terhadap pendapatan masyarakat dan kondisi hutan. PS di Indonesia telah berkembang sangat signifikan terutama dalam tujuh tahun terakhir, didorong oleh kebijakan dan komitmen pemerintah yang semakin terbuka, inklusif dan kolaboratif. Posisi masyarakat yang sebelumnya hanya dilibatkan bahkan dianggap sebagai beban pembangunan, semakin didorong menjadi aktor atau pelaku utama yang memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan hutan. Kontribusi PS terhadap pendapatan masyarakat dan kondisi hutan dinilai masih beragam dalam dan antar skema maupun wilayah. Dari 51 HD yang tersebar di delapan provinsi, 42 (82%) di antaranya telah memberikan kontribusi antara 7%-76% terhadap total pendapatan rumah tangga anggotanya, sementara 9 HD lainnya dinilai belum memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat. Dari 43 kasus HKm yang tersebar di tujuh provinsi, 32 HKm (74%) di antaranya telah berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga anggotanya antara 4%-92%, sementara 11 HKm (26%) lainnya dinilai belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hasil analisis spasial terhadap 538 unit HD dan 745 unit HKm yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa HD dan HKm berdampak positif terhadap kondisi hutan dan optimalisasi penggunaan lahan. Secara agregat, HD dan HKm tersebut mampu menahan laju deforestasi, memanfaatkan lahan tidak produktif dan meningkatkan tutupan hutan primer, meskipun sangat bervariasi baik secara temporal maupun spasial. Dari tiga HD dan tiga HKm yang menjadi kasus dalam penelitian ini, hanya HKm SB yang memiliki kelembagaan lokal yang kuat meskipun belum mencapai kondisi maksimum. Meskipun ketiga HD dan dua HKm lainnya memiliki stabilitas kelembagaan yang baik, namun penegakan kelembagaannya masih lemah. Struktur organisasi, peran dan aturan-aturan lebih sebagai dokumen di atas kertas yang tidak dijalankan, ditegakkan dan dipatuhi masyarakat (window dressing institutions). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dengan kelembagaan yang lemah, HD dan HKm tidak efektif menjalankan fungsi atau aktivitas dasar organisasi yang diperlukan untuk mengorganisasikan aksi kolektif sehingga gagal memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat atau anggotanya. Hal tersebut berdampak pada semakin menurunnya kepercayaan, dukungan, dan legitimasi kelembagaannya. Lemahnya kelembagaan berdampak pada rendahnya tingkat dan kualitas partisipasi lokal. Kecuali di
Keyword: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Keberlanjutan, Kelembagaan, Partisipasi, community forest, institution, participation, sustainability, village forest

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: