Judul: Pengembangan Standar Pelabuhan Pelaksana Port State Measures Agreement 2009 di Indonesia
Abstrak: Illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing tidak hanya mengancam pengelolaan perikanan yang berujung pada kelangkaan ikan, akan tetapi juga perekonomian suatu negara pantai. Salah satu instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat untuk mengatasi permasalahan IUU Fishing adalah Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA 2009). Pemerintah Indonesia meratifikasi PSMA 2009 dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2016. Negara peratifikasi diamanatkan oleh PSMA 2009 untuk menetapkan pelabuhan pelaksana, namun tidak disertai dengan standar pelabuhan yang ditetapkan tersebut. Ketiadaan standar pelabuhan akan berdampak pada efektivitas pelayanan dalam pencegahan, penghalangan, dan pemberantasan IUU Fishing. Oleh sebab itu, diperlukan standar agar tujuan utama PSMA 2009 berjalan optimal, utamanya di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman kelas pelabuhan perikanan dan perbedaan fungsi pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) membangun standar layanan pelabuhan pelaksana PSMA 2009; (2) mengevaluasi kesiapan pelabuhan pelaksana PSMA 2009 dalam pencegahan IUU Fishing; dan (3) menyusun strategi dan rekomendasi operasionalisasi pelabuhan pelaksana PSMA 2009. Metode analisis yang digunakan untuk tujuan 1 adalah content analysis dengan metode perbandingan. Metode analisis yang digunakan untuk tujuan 2 adalah gap analysis, dan metode analisis yang digunakan untuk tujuan 3 adalah logical model. Hasil analisis mengungkapkan bahwa standar yang harus dipenuhi oleh pelabuhan pelaksana PSMA 2009, yaitu (1) pelayanan permohonan, meliputi petugas pelayanan dalam menerima surat permohonan dan petugas analisis risiko; dan (2) pelayanan pemeriksaan, meliputi: petugas terlatih, petugas yang berwenang, petugas yang berbahasa Inggris, mekanisme koordinasi antar instansi, dan identiitas petugas. Dalam evaluasi pelaksanaan PSMA 2009, diperoleh informasi bahwa PSM belum dilaksanakan oleh pelabuhan-pelabuhan perikanan meski memiliki regulasi yang terstruktur mulai dari permohonan awal untuk masuk pelabuhan hingga pemeriksaan serta mekanisme pelaporannya. Pelaksanaan PSMA 2009 terdapat di Pelabuhan Umum Benoa yang yang dilakukan secara bersamaan antara rezim hukum Port State Control (PSC) dengan rezim hukum Port State Measures (PSM). Artinya terjadi dualisme rezim port state jurisdiction antara PSC dan PSM di Pelabuhan Umum Benoa. Sementara terkait dengan kesiapan pelayanan pelabuhan pelaksana PSMA 2009, hanya Pelabuhan Umum Benoa yang didukung oleh Tim Inspeksi PSM dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Benoa yang siap untuk melaksanakan pelayanan PSMA 2009, sedangkan pelabuhan perikanan perikanan di PPS Nizam Zachman, Bitung dan Bungus belum siap melaksanakan PSMA 2009. Rekomendasi yang dtawarkan untuk perbaikan pelayanan PSMA 2009 yaitu: (1) jangka pendek, meliputi pembentukan forum koordinasi pemeriksa kapal ikan asing, dan (2) harmonisasi PSC dan PSMA dalam pemeriksaan kapal ikan asing, di mana pemeriksaan kapal ikan asing di pelabuhan umum diberlakukan rezim PSC bersama PSMA, namun untuk pelabuhan perikanan hanya diberlakukan rezim PSMA; dan (2) jangka panjang, meliputi: (1) penyamaan metode pendidikan dan pelatihan pemeriksa kapal ikan asing; (2) penyamaan pemberian legalitas petugas pemeriksa kapal ikan asing; (4) penyamaan standar pemeriksaan; dan (5) pelatihan bahasa Jepang untuk pemeriksa kapal ikan asing.
Keyword: pelabuhan perikanan, IUU Fishing, PSMA 2009, petugas pemeriksa, pelabuhan umum

Judul: Analysis of IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing and the Eforts of Handling by Port State Measures Adoption Mecanism at Oceanic Fishing Port Nizam Zachman Jakarta
Abstrak: Praktik perikanan yang diklasifikasikan sebagai kegiatan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported and unregulated fishing – IUU Fishing) terjadi di banyak wilayah perairan dunia dalam skala besar-besaran. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 100 negara berperkara dengan masalah pencurian ikan. Praktik perikanan seperti ini mengakibatkan kerusakan habitat sumberdaya ikan akibat tindakan yang destruktif, terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang merugikan banyak negara berkembang sekitar 2 – 15 milyar dolar Amerika tiap tahunnya. Sesuai kategori PBB yang diacu pada dokumen International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing tahun 2001, suatu negara dapat dikategorikan sebagai Negara Bendera (negara yang memberikan perijinan penangkapan kepada suatu unit penangkapan ikan), Negara Pantai (negara yang memiliki pantai dan tempat terjadinya perkara IUU fishing), dan Negara Pelabuhan (negara tujuan pendaratan hasil tangkapan). Penelitian ini fokus pada peran Negara Pelabuhan dalam upaya menangani IUU Fishing sesuai dengan dokumen perjanjian yang dirancang oleh Food and Agriculture Organization mengenai Port State Measures (PSM) Agreement. Sebagai negara anggota FAO, Indonesia wajib menelaah kemungkinan melakukan adopsi terhadap dokumen tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini menganalisis kesiapan Indonesia dalam menerapkan kebijakan pengaturan PSM untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas praktik IUU fishing dengan menggunakan studi kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metoda yuridis komparatif. Adapun penentuan sampel diakukan secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dan peraturan di Indonesia telah mengakomodasikan enam dari tujuh butir kewajiban negara pelabuhan sesuai dengan dokumen PSM dan telah diterapkan di PPS Nizam Zachman Jakarta. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan di dalam pelaksanaanya yang meliputi pemahaman, sumberdaya manusia, kegiatan preventif, serta sarana dan prasarana penunjang.
Keyword: 

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: