Judul: The Effect of Village Funds in Alleviating Poverty in Mandailing  Natal District: The Analysis Geographically Weighted Regression (GWR)  Method
Abstrak: Program penurunan kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dicantumkan dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan melalui program dana desa. Kemiskinan merupakan isu krusial di Kabupaten Mandailing Natal karena memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Tapanuli bagian selatan (Tabagsel). Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Menganalisis sebaran penduduk miskin dan pola spasialnya di Kabupaten Mandailing Natal; 2) Menganalisis pengaruh dana desa dan faktor lainnya terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mandaling Natal 3) Merumuskan strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan menggunakan dana desa di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian menggunakan metode analisis Gegoraphically Weighted Regression (GWR) dengan data cross section tahun 2018 pada 377 desa di Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian menggambarkan adanya hubungan antar desa yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 0.152434 yang mana mengindikasikan autokorelasi positif atau menggerombol (cluster). Nilai ini menujukkan bahwa desa yang berdekatan memiliki karakteristik yang relatif sama. Uji Lisa menggambarkan pola spasial kemiskinan yang terklaster ke dalam empat kriteria kemiskinan yaitu sebanyak 45 desa adalah kriteria High-high, sebanyak 48 desa kriteria low-low. Sebanyak 8 desa low-high dan 10 adalah kriteria high low. Sedangkan analisis GWR menunjukkan dana desa memiliki pengaruh yang beragam dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal. Bidang penyelenggaraan pemerintah berpengaruh pada taraf nyata 0.05 di Kecamatan Natal, Batahan, Batang Natal, Lingga Bayu, Sinunukan dan Muara Batang Gadis. Bidang pembangunan infrastruktur hanya berpengaruh di Kecamatan Muara Batang Gadis. Bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa hanya berpengaruh pada wilayah pantai barat yakni Kecamatan Natal, Batahan, Muara Batang Gadis, Sinunukan, Lingga Bayu, Ranto Baek dan Batang Natal. Sedangkan program kemiskinan lainnya yakni IPD, Rastra, PKH, Jumlah toko kelontong dan pengguna PLN juga memiliki pengaruh yang beragam terhadap kemiskinan. Adapun alternatif kebijakan untuk menurunkan kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal diprioritaskan pada wilayah kuadaran high-high dan high-low. Wilayah high-high ini adalah desa tingkat kemiskinan yang tinggi dikelilingi oleh desa tingkat kemiskinan tinggi. Wilayah high-low adalah desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dikelilingi oleh desa tingkat kemiskinan rendah. Program penurunan kemiskinan pada desa-desa yang memiliki kemiskinan tinggi, disesuaikan dengan karakteristikdan kebutuhan tiap kluster. Kata kunci: Dana Desa, Kemiskinan, Spasial, dan GWR, The poverty reduction program is the central government's policy included in the 2014 Village Law on Villages. The law aims to improve community welfare and reduce poverty through the village fund program. Poverty is a crucial issue in Mandailing Natal Regency because it has a slightly high poverty rate in the southern Tapanuli area (Tabagsel). This research aims to; 1)Analyzing the distribution of the poor and their spatial patterns in Mandailing Natal District; 2) Analyzing the effect of village funds and other causes on reducing poverty in Mandaling Natal Regency 3) Formulate a strategy to reduce poverty by using village funds in Mandailing Natal District. This study uses the Geographically Weighted Regression (GWR) analysis method with cross-sectional data in 2018 in 377 villages in Mandailing Natal Regency. The results of this study illustrate the relationship between villages, which is indicated by a value of 0.152434, which indicates positive autocorrelation or clusters. This value shows that the adjacent villages
Keyword: village fund, poverty, spatial, GWR

Judul: The Spatial Pattern of Poverty Distribution in Pacitan Regency and Its Alleviation Strategy Through Village Fund Assistance
Abstrak: Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Dalam upaya mengurangi kemiskinan salah satu fokus pemerintah adalah mengurangi kemiskinan di wilayah perdesaaan. Program ini merupakan bagian dari program Nawacita dalam rangka mengurangi kesenjangan yang terjadi antara perkotaan dan perdesaan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan kemiskinan juga terjadi di Kabupaten Pacitan. Kabupaten dengan luas 1.389,87 km2 memiliki karakteristik wilayah barupa bukit, jurang terjal, deretan pegunungan dengan persentase penduduk miskin tertinggi kedelapan di Jawa Timur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran melalui program dana desa. Transfer dana desa dari pemerintah pusat terus mengalami perkembangan tidak terkecuali di Kabupaten Pacitan. Tahun 2015-2021 alokasi dana desa di Kabupaten Pacitan terus meningkat dari 46 milyar rupiah menjadi 151 milyar rupiah. Harapannya dengan adanya dana desa ini dapat menurunkan kemiskinan di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis sebaran spasial penduduk miskin di Kabupaten Pacitan; (2) menganalisis pengaruh dana desa dan faktor lainnya terhadap kemiskinan di Kabupaten Pacitan; dan (3) menyusun alternatif kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis indeks Moran, local indicator of spatial autocorrelation (LISA), dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi positif yang menunjukkan adanya keterkaitan kemiskinan di Kabupaten Pacitan dengan pola sebaran kemiskinan yang bersifat mengelompok (clustered). Hasil pola sebaran kemiskinan dipetakan ke dalam empat kategori wilayah yakni kuadran I, desa yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi dan dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin yang tinggi (high-high) terdapat 30 desa; kuadran II, desa yang memiliki persentase penduduk rendah dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin tinggi (low-high) terdapat 3 desa; kuadran III, desa yang memiliki persentase penduduk miskin yang rendah dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin yang rendah (low-low) terdapat 25 desa; dan kuadran IV, desa dengan persentase penduduk tinggi dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin rendah (high-low) terdapat 2 desa. Analisis GWR pengaruh dana desa dan variabel lainnya terhadap kemiskinan menunjukkkan dana desa memiliki pengaruh yang beragam di Kabupaten Pacitan. Variabel lainnya seperti jumlah tempat wisata, jumlah toko kelontong, jumlah keluarga pengguna listrik PLN dan jarak antara desa dengan pusat ibu kota kabupaten memberikan pengaruh yang beragam terhadap kemiskinan. Adapun alternatif kebijakan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 3 kelas yaitu, prioritas tinggi sebanyak 28 desa, prioritas sedang sebanyak 58 desa dan prioritas rendah sebanyak 80 desa. Kata kunci: Kemiskinan, Dana Desa dan GWR, Poverty is one of the fundamental issues that has become a serious concern for the government. In an effort to reduce poverty, one of the government’s focuses is reducing poverty in rural areas. This program is intended to reduce the disparities that occur between urban and rural areas. Law Number 6 of 2014 concerning villages is a form of government in an effort to alleviate poverty and improve the welfare of rural communities. The problem of poverty also occurs in Pacitan Regency. The district with an area of 1.389,87 km2, has the characteristics of a new area
Keyword: Kemiskinan, Dana Desa, GWR

Judul: Inducible and constitutive synthesis of penicillinase by staphylococcus aureus
Abstrak: When tested quantitatively for the production of penicillinase, eighteen of one hundred and twenty-two naturally occurring penicillin-resistant staphylococci were classified as constitutive or microconstitutive. Fourteen of the constitutive strains were not typable, the other four were lysed by group III phage. The inducible and constitutive strains of Staphylococcus aureus were resistant to concentrations of mercuric chloride that inhibited strains sensitive to penicillin. Transfer of the penicillinase determinant by transduction from a microconstitutive strain to a sensitive strain resulted in recombinants that produced inducible penicillinase.
Keyword: Staphylococcus aureus, Staphylococcal penicillinase, Bacteriophage