Judul: Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Pasca Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang.
Abstrak: Tahun 2016, presiden meresmikan sembilan hutan adat pertama di Indonesia melalui kebijakan Perhutanan Sosial oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu Hutan Adat yang berkembang pesat ialah Hutan Adat Kasepuhan Karang yang memiliki sejarah penguasaan lahan yang panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola penguasaan dan pemanfaatan lahan pasca penetapan hutan adat Kasepuhan Karang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang didukung data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan di hutan adat masih sangat tergantung pada penguasaan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Pemanfaatan lahan masih didominasi pada kebun dan sawah. Lahan di hutan adat ini masih menjadi sumber pendapatan utama Masyarakat Adat Kasepuhan Karang.
Keyword: Akses, Hutan Adat, Penguasaan Lahan

Judul: Perubahan Penguasaan Lahan Sesudah Penetapan Hutan Adat: Kasus Kasepuhan Karang, Banten
Abstrak: Dikarenakan masyarakat tradisional (masyarakat adat) bergantung pada pertanian dan sumber daya hutan, kejelasan hak kelola adalah penting untuk penghidupan (livelihood) mereka. Melalui perjuangan panjang, masyarakat Kasepuhan Karang memperoleh penetapan hak atas Hutan Adat pada tahun 2016. Namun demikian terbatas informasi mengenai bagaimana pengelolaan dan penguasaan hutan adat pasca penetapan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pengajuan hak hingga pengaturan dalam komunitas Kasepuhan Karang mengenai akses dan pengelolaan hutan adat; mendeskripsikan karakteristik rumah tangga dan posisi adat pada Kasepuhan Karang, serta menganalisis perubahan penguasaan lahan sesudah penetapan hutan adat, dan hubungannya dengan posisi (jabatan) dalam masyarakat adat. Penelitian ini dilakukan di Kasepuhan Karang desa Jagaraksa pada tahun 2019. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan, dalam proses pengajuan hak, masyarakat Kasepuhan didukung oleh pihak luar (LSM). Dalam hal luas lahan yang dikuasai, tidak terdapat perbedaan luas lahan yang dikuasai sesudah penetapan hutan adat, maupun berdasar posisi adat. Hal ini karena penetapan hutan adat pada masyarakat Kasepuhan Karang merupakan bentuk pengembalian kepastian pengelolaan (hak garap) pada pemilik tanah yang berada di kawasan hutan (legalisasi), dan bukan merupakan bentuk redistribusi ataupun pengelolaan komunal atas hutan adat.
Keyword: hutan adat, karakteristik rumah tangga, perubahan penguasaan lahan, posisi adat

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: