Judul: Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan Kota Langsa.
Abstrak: Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3.5 juta Ha yang terdiri dari 2.2 juta ha dalam kawasan hutan dan 1.3 juta ha di luar kawasan hutan. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten/kota.Sebagian ekosistem mangrove tersebut telah mengalami kerusakan. Fenomena kerusakan hutan mangrove juga sudah terlihat di Kota Langsa. Apabila hal tersebut tidak diperbaiki maka dalam jangka panjang dapat mengancam kelestarian ekosistem hutan mangrove dan kehidupan wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk: memetakan kondisi biofisik kawasan dan sosial ekonomi masyarakat; menentukan status keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove; merumuskan struktur dan klasifikasi dari prioritas kendala yang harus ditangani, lembaga yang berperan dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Kota Langsa; dan menyusun kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Kota Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dan pendekatan sistem seperti analisis spasial, multi dimensional scalling (MDS) dan analisis interpretative structural modelling (ISM). Berdasarkan hasil analisis citra Satelit Landsat 7 ETM+, terlihat perubahan luasan hutan mangrovedi Kota Langsa. Dibandingkan dengan tahun 2007, maka pada tahun 2013 terjadi penambahan luas hutan mangrove sebesar 324.29 ha. Hasil analisis vegetasi, dijumpai 14 famili dan 25 jenis mangrove dengan dua kelompok, yaitu flora mangrove sejati dan flora mangrove ikutan. Hasil analisis kekritisan hutan mangrove di Kota Langsa digolongkan rusak dan rusak berat. Untuk kesesuaian lahan rehabilitasi mangrove di lokasi penelitian termasuk kelas sesuai. Hal ini karena semua parameter yang nilai mempunyai kelas yang sesuai berdasarkan kriteria yang dipakai. Masyarakat di lokasi penelitian memahami tentang fungsi ekosistem mangrove bagi kehidupan mereka, namun karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak ada alternatif pekerjaan yang lain mereka terpaksa merambah hutan mangrove dan mengambilnya kayunya. Secara ekonomi, pendapatan masyarakat dilokasi penelitian belum masuk kedalam kategori kehidupan yang layak (KHL). Keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove Kota Langsa berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaanmenunjukkan bahwa hanya dimensi ekologi yang memiliki status cukup berkelanjutan, sedangkan dimensi ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan statusnya kurang berkelanjutan. Hasil analisis leverage multidimensi, diperoleh 10 atribut yang memiliki pengaruh sensitif yang dapat menyebabkan perubahan dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Keseluruhan faktor yang sensitif merupakan atribut dari dimensi kelembagaan dan dimensi sosial, yaitu: jumlah kelompok kerja mangrove, aturan formal dan informal dalam pengelolaan mangrove, penyuluhan hukum pengelolaan mangrove, lembaga pengelola, penerapan aturan kelembagaan, adanya tokoh panutan, fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove, penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan, konflik dengan pihak pemerintah dan penguatan kearifan lokal dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove, kurang terintegrasi dan terimplementasinya kebijakan dan peraturan; dan kurangnya dukungan pemerintah dalam program-program pengelolaan hutan mangrovemerupakan kendala kunci dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kota Langsa. Lembaga pengelola yang harus terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan kebijakan kunci tersebut adalah KLHK, DLHK Provinsi Aceh dan KPH Wilayah III Aceh. Kebijakan yang tepat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kota Langsa adalah pengelolaan hutan mangrove yang memadukan sinergisitas pentahelix elemen antara pihak akademisi dari Universitas Samudra dan IAIN Zawiyah Cot Kala, PT Pekola, KPH Wilayah III Aceh dan Pemerintah Kota Langsa;
Keyword: ekosistem mangrove, ISM, MDS, status keberlanjutan

Judul: Strategi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat
Abstrak: Ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah dirasakan dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi, minimnya data luasan dan species, tidak adanya aturan, rendahnya koordinasi antar instansi dan kurangnya perlibatan pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dalam mengelola ekosistem mangrove menjadi tidak efektif. Upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola sering terjadi benturan vertikal mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga pemerintah pusat dalam merumuskan program kegiatan maupun benturan horizontal antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkatan tertentu baik pusat atau daerah dengan masyarakat untuk itu diperlukan suatu upaya dan pemahaman bersama dalam pengelolaannya sehingga benturan klasik antara upaya yang berorientasi komersial dan upaya perlindungan dapat ditekan seminimal mungkin. Permasalahan yang terjadi terhadap pengelolaan ekosistem mangrove apabila dibentuk dalam rumusan masalah pertanyaan adalah sebagai berikut: (1) bagaimana kondisi mangrove saat ini, (2) bagaimana status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove saat ini dan (3) upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengelola strategi pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan tujuan melakukan: (1) mengidentifikasi kuantitas dan kualitas ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah. (2) mengevaluasi dan menganalisa status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan hukum/kelembagaan di Kabupaten Mempawah dan (3) merumuskan strategi kebijakan yang tepat di dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah. Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut: (1) merumuskan indikator - indikator ekosistem mangrove berkelanjutan berdasarkan studi literatur, data statistik dan pengamatan di lapangan (2) menginventarisasi dan menganalisis (a) kondisi ekologi dan menganalisis keadaan flora , fauna dan perubahan penutupan lahan mangrove. Analisis yang digunakan adalah analisis vegetasi, analisis statistik deskriptif dan analisis perubahan penutupan lahan (land cover) dengan Normalized Difference Vegetation Indeks (NDVI). Analisis ini akan menghasilkan keadaan vegetasi (kerapatan, frekwensi, dominansi dan INP), keadaan satwa (jumlah, species dan penyebaran) serta keadaan perubahan penutupan lahan mangrove, (b) kondisi ekonomi menginventarisasi dan menganalisis data ekonomi masyarakat, yang meliputi tingkat pendapatan nelayan, PDRB perikanan, produksi perikanan, sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan melalui analisis deskriptif untuk mengetahui peran ekosistem mangrove bagi pembangunan ekonomi wilayah (c) kondisi sosial menginventarisasi data karakteristik sosial yang meliputi jumlah, struktur penduduk, tingkat pendidikan, persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove berupa peranserta, kepemilikan lahan, aksesibilitas dan pola hubungan stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Analisis ini akan mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat di sekitar ekosistem mangrove (d) hukum/kelembagaan meliputi : sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, keberadaan aturan mengenai ekosistem mangrove, kepatuhan masyarkat terhadap aturan ekosistem mangrove, ketersediaan kelompok nelayan (3) menganalisis nilai indeks keberlanjutan sistem pengelolaan ekosistem mangrove dengan menggunakan Rap-MEcosystem yang dilanjutkan dengan Analitical Hierarky Process (AHP) dalam menentukan strategi kebijakan bedasarkan prioritas utama. Pengumpulan data dilakukan dengan: (1) pengambilan citra Landsat tahun 1989 sebanya 2 scenes dan tahun 2014 sebanyak dua scenes (2) data ekologi: survey flora dan fauna kualitas perairan pesisir pada wilayah ekosistem mangrove, (3) data ekonomi: survey tingkat pendapatan dan pengeluaran nelayan, aksesibilitas, inventarisasi pemanfaatan mangrove studi literatur PDRB, produksi perikanan, sarana dan prasarana perikanan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengelolaan mangrove (4) data sosial: survey persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove meliputi peranserta, kepemilikan lahan, aksesibilitas dan pola
Keyword: NDVI, INP, Rap-MEcosytem, AHP

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate