Judul: The Role of Land Administration in the Regional Development of South Tangerang City
Abstrak: Fungsi tanah mengalami perubahan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tanah yang semakin beragam. Tanah memiliki batas, dimensi, dan ruang dalam hal ini tanah pada sebidang lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Peningkatan pertumbuhan penduduk, laju urbanisasi, dan teknologi menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, pembangunan infrastruktur, dan industri. Namun kondisi luasan tanah yang tetap dan terbatas dapat menimbulkan ketimpangan, konflik, dan sengketa penguasaan hak atas tanah. Sistem pengelolaan pertanahan yang baik dibutuhkan untuk menyelesaikan dan mengurangi kasus, sengketa pertanahan yang terjadi. Kota Tangerang Selatan mengalami proses suburbanisasi, yang mana peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang untuk pembangunan. Apabila kegiatan pembangunan tidak terkendali maka akan menurunkan kualitas lingkungan dan hidup masyarakatnya. Pengelolaan pertanahan merupakan kegiatan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan yang mencatat segala perubahan terkait pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi di Kota Tangerang Selatan; mengidentifikasi dan menganalisis pola sebaran pelaksanaan administrasi pertanahan di Kota Tangerang Selatan; menganalisis pengaruh administrasi pertanahan dalam mendukung perkembangan wilayah berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi di Kota Tangerang Selatan; serta memberikan masukan dalam menyusun arahan pengembangan wilayah berbasis pelaksanaan administrasi pertanahan di Kota Tangerang Selatan. Tingkat perkembangan wilayah dianalisis skalogram berbobot dengan modifikasi variabel fisik, sosial, dan ekonomi. Sebaran spasial pelaksanaan administrasi pertanahan dianalisis dengan analisis spasial, Indeks Moran global dan lokal serta analisis deskriptif pelaksanaan layanan pertanahan tahun 2016 dan 2019. Hubungan antara variabel Y (indeks perkembangan wilayah kelurahan IPWK) dan variabel X (administrasi pertanahan) dimodelkan dengan Geographically Weighted Regression (GWR). Arahan kebijakan pengembangan wilayah dibuat berdasarkan layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Hasil analisis hierarki wilayah menunjukkan kelurahan di Kota Tangerang Selatan dominan pada Hierarki 3 dengan rata-rata nilai IPWK 46,25 (2016) dan 45,38 (2019), sebagai daerah penyangga DKI Jakarta. Pola sebaran spasial layanan administrasi pertanahan menunjukkan tidak adanya autokorelasi spasial kecuali untuk layanan pendaftaran tanah tahun 2019 dan peralihan hak jual beli tanah tahun 2016. Kegiatan administrasi pertanahan dapat memberikan pengaruh positif dan negatif yang berbeda-beda secara lokal pada tingkat perkembangan wilayah kelurahan. Arahan kebijakan pengembangan wilayah salah satunya dengan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif yang dapat mengurangi fenomena peralihan fungsi lahan dan peralihan pemilikan lahan oleh masyarakat untuk mendukung pengembangan kota berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan., The function of land has changed in line with the increasing demand for increasingly diverse land. Land has boundaries, dimensions, and space, in this case land on a plot of land used for agricultural and non-agricultural activities. Increasing population growth, urbanization, and technology have led to an increase in the need for land for settlements, infrastructure development, and industry. However, the condition of a fixed and limited land area can lead to inequality, conflict and disputes over land rights. A good land management system is needed to resolve and reduce cases, land disputes that occur. South Tangerang City is experiencing a suburbanization process, in which an increase in population causes an increase in space requirements for development. If development activities are not controlled, it will reduce the quality of the environment and people's lives. Land management is an activity
Keyword: Administrasi Pertanahan, GWR, Skalogram, Tanah Terdaftar

Judul: The Role of Land Administration in Control of Wetland Agricultural Area Spatial Use (A Case Study of the Central Development Area of Bogor Regency)
Abstrak: Pada tahun 2017-2018, Luas sawah irigasi di Indonesia berkurang 19,84% sedangkan di Kab Bogor berkurang 30,10%. Kawasan Pertanian Lahan Basah RTRW Kabupaten Bogor diperuntukkan tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan intensif karena memiliki potensi penyediaan sistem irigrasi sehingga perlu dilindungi. Alih fungsi lahan pertanian dapat diakibatkan faktor dampak negatif keberadaan fasilitas dan solusinya dengan peninjauan kembali rencana tata ruang. Penulis mencoba membangun pemodelan alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh dampak ikutan kegiatan administrasi pertanahan dan menyusun strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Pengembangan (WP) Tengah Kabupaten Bogor. Keinginan masyarakat mendapatkan dampak positif administrasi pertanahan merupakan sebuah peluang pengendalian pemanfaatan ruang melalui administrasi pertanahan. Secara teknis, negara akan melayani dibidang pertanahan bagi masyarakat yang telah melakukan relasi teknis agraria sesuai dengan arahan RTRW. Identifikasi dan analisis dilakukan guna mencapai tujuan penelitian, yaitu: keterkaitan antara keberadan lahan terbangun dengan ketersediaan fasilitas, riwayat kegiatan administrasi pertanahan, keterkaitan kegiatan administrasi pertanahan terhadap alih fungsi lahan pertanian, dan peraturan perundang-undangan penyelengaraan administrasi pertanahan. Keberadaan lahan terbangun diidentifikasi melalui tahap overlay persil bidang tanah di atas citra satelit Google Earth dan interpretasi serta cek lapang. Keterkaitan rasio lahan terbangun dan Indeks Perkembangan Desa (IPD) diuji menggunakan Pearson Correlation. Mencari pemodelan terbaik antara Ordinary Least Squares (OLS) dan Geographically Weighted Regression (GWR) dengan lahan terbangun sebagai variabel dependen (y), riwayat administrasi pertanahan sebagai variabel independen (x). Studi literatur peraturan perundang-undangan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang sudah/dapat mengakomodir pengendalian pemanfaatan ruang. Ditemukan 15.028 persil bidang tanah di Kawasan Pertanian Lahan Basah WP Tengah Kabupaten Bogor, terdiri dari persil bidang tanah dengan arahan tata ruang tidak jelas sebanyak 735 dan persil bidang tanah yang melanggar peraturan zonasi (Koefisien Dasar Bangunan >20%) sebanyak 3.082. Korelasi Pearson menghasilkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,005 dan nilai r hitung sebesar 0,376 atau diartikan korelasi rendah tapi pasti. Korelasi rendah diartikan bahwa fasilitas bukan penyebab alih fungsi lahan pertanian ke bangunan, atau dapat diinterpretasikan bahwa fasilitas yang direncanakan pada struktur ruang di Kawasan Pertanian Lahan Basah dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2032 sudah mendukung terwujudnya tertib tata ruang. Pemodelan GWR menghasilkan nilai global R2 sebesar 0,72 sehingga lebih baik daripada pemodelan OLS. Keberadaan lahan terbangun pada Kawasan Pertanian Lahan Basah lebih dipengaruhi dampak ikutan administrasi pertanahan daripada kelengkapan fasilitas (IPD). Pemodelan tersebut juga menunjukkan hubungan motif masyarakat melakukan kegiatan administrasi pertanahan dengan konversi lahan menunjukkan lebih erat (local R2 = 0,68 s/d 1) ke arah bagian selatan WP Tengah Kabupaten Bogor, serta menunjukkan administrasi pertanahan berpeluang menjadi instrumen pengendalian alih fungsi lahan. Berdasarkan PerKaBan RI No. 1 Tahun 2010 bahwa pelayanan pemisahan/pemecahan bidang tanah dan peralihan hak sudah mengakomodir pengendalian pemanfaatan ruang dan sejalan dengan koefisien variabelnya pada GWR bernilai negatif (-).Keberadaan tanah terdaftar memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan sawah. PTSL dapat meningkatkan jumlah tanah terdaftar serta mendukung keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang mengacu PerPres No. 59 Tahun 2019. Desa target utama PTSL dan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan sawah berdasarkan 3 (tiga) skala prioritas, yaitu: Prioritas Pengendalian I (sangat mendesak), Prioritas Pengendalian II (mendesak), dan Prioritas Pengendalian III (cukup mendesak)., The area of irrigated
Keyword: control of spatial use, land administration, land use change

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate