Judul: Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan periodik perlu mendapatkan perhatian lebih terutama bagi para aktor yang terlibat langsung di area tapak. Pasalnya para aktor yang berada di area ini adalah mereka yang paling dekat dengan kebakaran, memahami kondisi lapang, terdampak, dan berpotensi untuk paling awal melakukan respons. Hal tersebut di atas menunjukkan pentingnya keberadaan mereka. Pemahaman terhadap peran – termasuk bagaimana mereka bekerja, kebutuhan maupun tantangan yang mereka hadapi menjadi penting untuk menentukan keberhasilan program dalkarhutla di tingkat lokal. Pentingnya memahami peran, kebutuhan dan tantangan parapihak di tingkat tapak tersebutlah yang akhirnya menjadi tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Desember 2017, berlokasi di tiga desa di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yaitu: Desa Sungai Rawa, Desa Rawa Mekar Jaya, dan Desa Penyengat. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan penelitian pendahuluan yang menunjukkan bahwa ketiga desa tersebut memiliki frekuensi kebakaran berbeda, secara berurutan yaitu: sedang, jarang, dan sering. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan tiap aktor terhadap kegiatan-kegiatan terkait dalkarhutla. Penelitian ini juga melakukan pendekatan dari perspektif hukum yang ada melalui analisis ROCCIPI (rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, dan ideology). Data primer didapat melalui wawancara semi terstruktur terhadap sumber-sumber yang disarankan oleh key informant, di mana sumber selanjutnya didapat secara berantai (snowballing method). Sementara itu data sekunder didapat dari literatur, naskah perundangan, maupun dokumen-dokumen. Penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian implementasi peraturan, terutama terkait pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kegiatan kebakaran hutan dan lahan. Hal yang sama juga terjadi pada keterlibatan TNI dalam operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, karena tidak terdapat dalam tugas pokok dan fungsi mereka. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya judicial review terhadap UU No. 24 tahun 2007 untuk menentukan apakah karhutla termasuk atau tidak dalam kategori bencana. Alternatif lain adalah dibuatnya aturan turunan yang dapat mengakomodasi TNI dan BNPB/BPBD dalam kegiatan dalkarhutla. Masalah lain yang ditemukan adalah keberadaan key player dengan pengaruh negatif terhadap kegiatan dalkarhutla. Dampak mereka dapat direduksi dengan membatasi peran mereka melalui regulasi yang mensyaratkan latar belakang budaya mereka dalam membuka lahan dengan api. Sementara, kebutuhan dominan para aktor adalah sumberdaya, baik manusia maupun dana.
Keyword: analisis aktor, karhutla, kelembagaan, ROCCIPI, tingkat tapak

Judul: Komunikasi Risiko dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.
Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan masalah ekologi di Indonesia. Karhutla diikuti kabut asap menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat lokal, nasional dan regional. Penelitian terkait karhutla sudah sering dilakukan di Indonesia tetapi umumnya meneliti aspek keteknikan. Sedangkan penelitian sosial umumnya masalah kebijakan, pengorganisasian, sosiologi dan pemberdayaan. Dengan demikian penelitian karhutla menggunakan pendekatan komunikasi risiko dapat menutupi kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian komunikasi risiko menarik karena masing-masing aktor komunikasi memiliki pengalaman, tujuan dan kepentingan berbeda. Komunikasi risiko mendorong pertukaran penilaian, perkiraan, dan pendapat tentang bahaya dan risiko di antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus menemukan cara terbaik dalam menangani risiko. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau dengan pertimbangan sebagai daerah paling sering mengalami karhutla. Penelitian ini bermaksud menjelaskan komunikasi risiko pemangku kepentingan dalam pencegahan karhutla para di Provinsi Riau, yang dirumuskan berdasarkan model proses komunikasi risiko Leiss dan Chociolko (1994) dan tata kelola risiko Renn (2008). Pertanyaan utama penelitian ini yaitu ―Bagaimana komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla di Provinsi Riau?‖ Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis proses komunikasi di tingkat pemangku kepentingan dalam pencegahan karhutla di Provinsi Riau; (2) Menganalisis proses komunikasi anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam pencegahan karhutla di Provinsi Riau; dan (3) Menyintesis dan menata ulang organisasi komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan paradigma pragmatis dengan pendekatan metode campuran (mixed method) sekuensial eksploratori. Peneliti memulai dengan mengeksplorasi dan menganalisis data kualitatif kemudian dikembangkan untuk penelitian kuantitatif. Unit analisis penelitian kualitatif 14 aktor komunikasi yang mewakili kelompok pemangku kepentingan pemerintah, korporasi, peneliti, media massa, LSM dan MPA. Unit analisis penelitian kuantitatif 45 orang terdiri atas 20 anggota MPA Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis; 15 anggota MPA Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dan 10 anggota MPA Kelurahan Mundam Kecamatan Pelintung Kota Dumai. Pemangku kepentingan berpendapat karhutla di Riau disebabkan perilaku manusia yang melakukan pembakaran secara sengaja. Pelaku pembakaran terdiri atas pelaku individual dan kelompok terorganisir. Lokasi kebakaran paling banyak terjadi di area open access yaitu bekas konsesi yang dibiarkan terlantar setelah masa konsesinya habis, area korporasi, area pertanian masyarakat, dan area konservasi. Dampak karhutla yang dibahas pemangku kepentingan sebagian besar dampak lingkungan yaitu deforestasi, degradasi lahan dan rusaknya keanekaragaman hayati. Kemudian dampak sosial ekonomi yaitu terganggunya aktivitas penerbangan, produksi korporasi, rusaknya mata pencaharian masyarakat, ISPA dan aktivitas pendidikan. Komunikasi perencanaan pengurangan risiko karhutla dilakukan pemangku kepentingan melalui berbagai saluran. Secara formal pemerintah membentuk Satgas Karhutla. Komunikasi juga dilakukan dalam internal organisasi dan antar organisasi. Saluran yang digunakan dalam berkomunikasi yaitu saluran interpersonal, media massa, media sosial, dan WhatsApp. Pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla pemangku kepentingan pemerintah dilakukan dalam forum Satgas Karhutla. Pemangku kepentingan lain, seperti peneliti dan LSM melakukan program pendampingan masyarakat khususnya MPA. Korporasi juga melakukan kegiatan pendampingan MPA melalui program Desa Bebas Api (DBA). Kegiatan pencegahan karhutla di lapangan dilakukan oleh tim patroli terpadu terdiri atas Manggala Agni, TNI, Polri dan MPA. Tim patroli terpadu melakukan kegiatan patroli, pemadaman dini dan sosialisasi larangan membakar kepada masyarakat. Penelitian ini juga mengungkap pentingnya peran MPA dalam pencegahan karhutla di Riau. MPA di Riau umumnya dibentuk atas inisiatif masyarakat sendiri, inisiatif pemerintah,
Keyword: Kebakaran hutan dan lahan, komunikasi risiko, masyarakat peduli api, pemangku kepentingan

Judul: Karakteritsik kimia dan organoleptik tablet effervescent putih telur bersitarasa lemon dengan konsentrasi effervescent mix yang berbeda
Abstrak: Egg is an animal origin food product which has high nutritional value especially protein. Cholesterol content of eggs is only found in egg yolk, on the other hand albumen does not countain cholesterol at all but high content of protein, so it can be used as a free cholesterol-protein sources. The application of albumen as egg instant drink effervescent tablet can be an alternative of protein source for people who need free-cholesterol diet. It can also become an egg product diversification.
Keyword: