Judul: Pertarungan Penguasaan Kawasan Hutan Mandailing Natal: Pertambangan versus Konservasi
Abstrak: Kepentingan pembangunan sektor kehutanan sering kali berbenturan dengan kepentingan sektor pertambangan. Tanpa sinergi kebijakan maka pertarungan kepentingan sektor kehutanan dan pertambangan tidak bisa dihindari. Konflik penguasaan kawasan hutan yang terjadi antara Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sorikmas Mining (SMM) merupakan salah satu contoh dari kurang sinerginya kebijakan antara kedua sektor tersebut. Peluso (2006) menegaskan bahwa kawasan hutan sejak lama sudah menjadi bahan pertikaian yang mendorong pada konflik penguasaan sumberdaya hutan oleh banyak pihak melalui tindakan fisik, ekonomi, politik dan sosial yang melibatkan negara, swasta dan masyarakat. Inisiatif dan pembentukan TNBG pada tahun 2004 diwarnai oleh beragam kepentingan dari para aktor yang menyebabkan terjadinya konflik tumpang tindih penguasaan kawasan hutan, karena memasukkan sebagian wilayah IUP PT SMM yang sudah beroperasi sejak tahun 1998 ke dalam kawasan taman nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pertarungan kepentingan pertambangan dan konservasi dalam penguasaan kawasan hutan di Mandailing Natal Sumatera Utara dari perspektif ekologi politik. Dalam ekologi politik perubahan ekosistem kawasan hutan (lingkungan) bukan suatu proses yang netral tetapi memiliki sumber-sumber politik dan menyebabkan implikasi politik yang berujung pada ketimpang sosio-ekonomi dan politik (Bryant dan Bailey 1997). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang mencakup masyarakat lokal yaitu masyarakat Desa Roburan Dolok dan Desa Hulu Pungkut, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Kehutanan RI serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Conservation International – Indonesia (CI-I), Bitra Konsorsium, dan LSM lokal lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan TNBG tidak murni dilatarbelakangi oleh motif konservasi keanekaragaman hayati. Kepentingan utama dari pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang sangat kuat mengusulkan pembentukan TNBG (2004) lebih pada motif ekonomi politik daripada konservasi. Kawasan yang diusulkan menjadi TNBG dengan memasukan wilayah IUP emas PT SMM dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menyingkirkan konsesi pertambangan dari Kabupaten Mandailing Natal. Sikap pemerintah ini juga dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan alokasi pendapatan keuangan dari konsesi pertambangan PT SMM terhadap pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dipicu oleh penolakan pemilik PT SMM atas keinginan pemerintah daerah untuk memiliki saham dalam konsesi pertambangan emas milik perusahaan tersebut dalam rangka kepentingan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Mandailing Natal pada tahun 2005. Sebagai tambahan, LSM Conservation Internasional-Indonesia dan LSM lokal, serta masyarakat lokal “memperkuat” proses penghapusan konsesi tambang ini. Selain itu konflik tumpang tindih kawasan telah mendorong terjadinya fenomena akses terbuka (open access) sehingga berkembangnya praktik penebangan dan pertambangan illegal. Temuan penelitian lainnya yaitu Mahkamah Agung yang membatalkan Keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan TNBG di Mandailing Natal pada tahun 2008 disepanjang kawasan yang bertumpang tindih dengan wilayah IUP dan mengembalikan hak penguasaan kawasan kepada PT SMM. Keputusan ini berimplikasi terhadap perubahan sikap politik pemerintah kabupaten yang semula mendukung TNBG menjadi mendukung pertambangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontestasi penguasaan kawasan hutan di Mandailing Natal merupakan hasil pertemuan kepentingan konservasi yang diusung lembaga konservasi internasional dengan kepentingan ekonomi politik pemerintah daerah dan elit politik lokal dimana TNBG menjadi sarana untuk menghapus konsesi pertambangan di TNBG. Kontestasi ini berdampak pada perubahan teritori kawasan hutan dan menimbulkan regim akses terbuka di kawasan yang diperebutkan.
Keyword: Konflik kepentingan, konservasi hutan, pertambangan, Taman Nasional Batang Gadis

Judul: Contestation on Economic Development and Forest Conservation in Tanjung Puting National Park: Case Study of Teluk Pulai Village (1996-2012).
Abstrak: Konflik pada taman nasional yang banyak ditemui adalah konflik antara masyarakat dengan pengelola taman nasional yang mewakili negara dalam pengelolaan taman nasional di tingkat tapak. Hal yang juga terjadi pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Konflik di TNTP terjadi karena terdapat pembatasan hingga pelarangan akses masyarakat Desa Teluk Pulai terhadap sumber daya hutan yang merasa telah hadir lebih dahulu dibandingkan dengan TNTP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konteks perubahan situasi konflik antara Masyarakat Desa Teluk Pulai dengan pengelola TNTP, menganalisis fakta kebijakan yang menjadi latar belakang penurunan situasi konflik; dan menganalisis potensi implikasi penurunan situasi konflik terhadap pengelolaan taman nasional dengan tipologi konflik yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam tidak terstruktur terhadap 27 responden, observasi lapang, dan studi literatur terhadap peraturan-perundangan yang berlaku dalam pengelolaan taman nasional, serta penelitian terkait. Analisis data menggunakan critical discourse analysis untuk dibandingkan dengan kriteria permasalahan, yaitu akses dan konflik. Hasil penelitian menggambarkan konflik pada taman nasional terjadi karena kebijakan penunjukkan taman nasional bersifat legal tetapi pengakuan keabsahannya belum selesai diperoleh dari para pihak. Hal yang sama terjadi pada konflik antara masyarakat Desa Teluk Pulai dengan TNTP sebagai akibat pelaksanaan SK Menhut 687/1996. Hal ini karena akses masyarakat terhadap area TNTP untuk meningkatkan pemenuhan ekonominya tidak sesuai dengan kepentingan konservasi hutan TNTP. Akibatnya adalah tindakan masyarakat yang secara agresif mengakses dan mengambil manfaat dari sumberdaya hutan yang terdapat pada kawasan TNTP secara tidak beraturan dan mengancam kelestarian sumberdaya hutan tersebut. Di sisi lain, Tindakan masyarakat tersebut direspon secara agresif oleh TNTP hingga berujung pada konflik terbuka. Dengan demikian perlu terobosan untuk menurunkan situasi konflik yang dapat mengharmoniskan kedua kepentingan tersebut. Proses penurunan situasi konflik di antara para pihak terjadi setelah pengelola TNTP memanfaatkan proses perubahan tata ruang kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah hingga diterbitkannya Kepmenhut 529/2012. Kepmenhut 529/2012 merubah status Desa Teluk Pulai menjadi non kawasan TNTP karena alternatif enclave dan/ataupelepasan kawasan hutan tidak dapat dilakukan pada kasus konflik di taman nasional. Pemantauan lebih lanjut terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan konservasi hutan di dalam dan di luar TNTP diperlukan., Conflicts in national parks are often observed between the forest-dependent community (villagers) and the national park manager as a representative of the state in the management of the conservation forest. Such case was also found in Tanjung Puting National Park (TNTP). The conflict occurred due to the regulations to restrict and deny access to forest resources to Teluk Pulai villagers who felt that their presence was long before the TNTP existence. The objectives of the research were to analyze the context of the changes in the conflict situation between the villagers of Teluk Pulai Village and manager of TNTP, to analyze the fact of the policies in which they became the justification for the reduction in the conflictual situation appeared, and to analyze the potentiality of an implication of the reduced conflict to the management of the national park with a similar typology. This research used a qualitative format with a case study approach. Data collection was conducted using a non-structural in-depth interview with 27 repondents, field observations and
Keyword: access, conflict, critical discourse analyses, Tanjung Puting National Park, Teluk Pulai Village

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: