Judul: Strategi Kebijakan untuk Penanggulangan Kegiatan Illegal, Uizreported, U~zregulated (IUU) Fklziitg di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Utara Papua
Abstrak: Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan hak-hak tertentu yang bersifat eksklusif kepada negara-negara pantai untuk mengelola sumber-sumber perikanan yang terdapat di bagian-bagian lautan yang berbatasan dengan pantainya. Rezim Zona Ekonomi Ekslusif dengan batas wilayah tidak lebih dari 200 mil diukur dari garis pangkal laut teritorial, meinberikan tambahan perairan yurisdiksi bagi negara-negara pantai untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang terkandung didalamnya secara bertanggung jawab. Indonesia telah mengklaim hak akan rezim Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) berdasarkan konvensi tersebut yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Potensi sumberdaya ikan dari 2,7 juta kilometer perairan ZEE Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta ton per tahunnya. Potensi sumberdaya ikan di ZEE tersebut bar- 27 persen dimanfaatkan oleh Indonesia. Berkaitan dengan ha1 diatas bahwa negara Indonesia belum mampu untuk mengelola perairan ZEE, terbuka peluang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di bagi negara lain (pasal62 UNCLOS 1982). Pennasalahan IUU Jishing yang kini marak terjadi terutama di perairan ZEE Indonesia merupakan implikasi dari kurang mantapnya manajemen pengelolaan perikanan dan kelautan negara Indonesia. IUU Jishing akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia terutama diberbagai forum seperti FAO, CCSBT (The Comission on Conservation of Southern Bluefin Tuna), IOTC (Indian Ocean Tuna Comission) dan lain sebagainya. Indonesia sangat dirugikan dari adanya kegiatan IUU ini, baik dilihat dari kerugian negara yang diperkirakan 1,3 - 4 milyar USD per tahun, citra di mata dunia maupun kemungkinan terkena embargo dari negara importir produk ikan Indonesia. Perairan ZEE Indonesia Utara Papua merupakan salah satu perairan yang mengalaini ancaman kemerosotan stok sumberdaya ikan pelagis, yakni terjadinya gap estimasi stok dengan potensi sebenamya beberapa jenis ikan. Hal ini terjadi karena pendekatan perhitungan stok ikan tersebut berdasarkan tangkapan per unit (CPUE= catch per unit effort) hanya dari kapal-kapal yang berijin. Indikasi ini menunjukkan bahwa telah marak terjadi praktek IUUfishing di perairan tersebut. Selain itu menurut informasi nelayan-nelayan lokal yang beroperasi di sekitar perairan ini bahwa telah banyak terjadi aktifitas eksploitasi masal terhadap sumberdaya ikan oleh kapal-kapal asing secara IUU. Untuk itu sangat perlu dilakukan pengkajian mengenai strategi kebijakan yang terbaik untuk lnenanggulangi permasalahan IUU fishing di Indonesia, khususnya di perairan ZEE Indonesia Utara Papua. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk 1. mengkaji faktor-faktor penting yang mempengaruhi upaya penanggulangan kegiatan IUU fishing di perairan ZEE Indonesia Utara Papua; dan 2. menyusun strategi yang tepat untuk penanggulangan IUU fishing di perairan ZEE Indonesia Utara Papua. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2003 dan Mei 2004. Metode yang digunakan dalarn penelitian ini adalah studi kasus (case study). Data yang diperoleh dianalisis mengunakan analisi; sbength, weakness, opportunities, threats (SWOT). Dalam analisis SWOT ini, faktorfaktor internal didekati menggunakan metode pendekatan sistem dan faktor-faktor ekstemal didekati menggunakan 5 faktor kunci ektemal menurut David (2002). Faktor-faktor penting yang mempengaruhi upaya penanggulangan IUUfishing di Perairan ZEEI Utara Papua ini, antara lain 1. Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang perikanan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 3. hukum adat; 4. peran aparat penegak hukum TNI AL; 5. dukungan lembaga perikanan nasional; 6) koordinasi antar intansi terkait belum terpadu; 7) kurangnya sumberdaya manusia, sarana prasarana dan teknologi MCS yang memadai; 8. implementasi
Keyword: 

Judul: Analisis kebijakan perizinan kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI)
Abstrak: Masyarakat internasional telah berhasil menyusun suatu perangkat Hukum Laut yang dituang dalam bentuk naskah perjanjian yang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Dalam hukum tersebut diatur segala bentuk penggunaan laut serta pemanfaatan alam yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dewasa ini marak terjadi penyimpangan dan salah satunya adalah meningkatnya kapal penangkap ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hal ini berdampak besar pada nelayan lokal yang selanjutnya akan berakibat pada menurunnya pendapatan nelayan, menurunnya potensi sumberdaya alam dan menurunnya kontribusi terhadap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan aksi pemerintah untuk mencegah dan mengatasinya agar tercapai keberlanjutan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Mengarah pada pengaturan yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat, sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatannya diatur secara konsisten dan berkesinambungan sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya. Potensi perikanan Indonesia yang melimpah perlu dikelola seoptimal mungkin dengan memperhatikan sumber perikanan itu sendiri. Untuk menghindari kemungkinan pengelolaan yang dapat menjurus ke arah kegiatan yang merugikan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang didasarkan pada peraturan antara lain dalam bentuk perizinan kapal perikanan asing baik yang legal maupun yang ilegal di seluruh perairan teritorial Indonesia dan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Keyword: Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB, Zona ekonomi eksklusif indonesia, Overfishing

Judul: Studies of  microbial cellulose production through two stage cultivation
Abstrak: Acetobacter xylinum is a bacteria that can synthesize cellulose when grown in culture both static and agitated culture. In this study, cultivation is done through two stages, first stage of cultivation (agitated culture system) for 24 hours with a shaker speed of 150 rpm and cultivation of the second stage (static culture system) for 14 days. The addition of sucrose content sucrose 0%, 5%, and 7.5%. The shaker speed at 100 rpm , 150 rpm, 200 rpm, and 0 rpm as a control treatment. Additional media used is (NH4) 2SO4 0.6 g/l, K2HPO4/KH2PO4 5.0 g/l, yeast extract 2.5 g/l, and 2% glacial acetic acid. Production of microbial cellulose occurs fastest in the sample with the addition of sucrose 0% with a shaker speed of 100 rpm which began on day 5 and reached a maximum on day 10. Bacterial cellulose wet weights of 454.89 g/l, dry weight of 11.09 g/l, and the value Y(p/s) at 0.43.
Keyword: