Judul: Evaluation of The National Action Plan for Mercury Reduction and Elimination’s  Achievement  in  The  Small-Scale  Gold  Mining  Sector
Abstrak: In Indonesia, gold processing using mercury is a complex phenomenon. In an effort to overcome this phenomenon, the Government of Indonesia has ratified the Minamata Convention on Mercury through Law NO 11 of 2017 and issued Presidential Regulation NO 21 of 2019 concerning the National Action Plan for Mercury Reduction and Elimination (RAN-PPM). The purpose of this study is to analyze the achievement of the RAN-PPM target and the inhibiting factors in pushing the RAN-PPM target. This study uses a quantitative-qualitative approach with an evaluative study and uses primary data obtained through Focus Group Discussions (FGD) and in- depth interviews with relevant stakeholders and then processed using the MICMAC analysis tool (lipsor software), as well as secondary data obtained through the RAN- PPM, scientific articles, and news which are then scaled based on the Achievement of Goals Scale. These data were then analyzed by prospective analysis. The results showed that the RAN-PPM achievement target of 25% achieved much better results than expected, 25% achieved the expected results, and the other 50% achieved less than expectations. The inhibiting factors found in the implementation of RAN-PPM include law enforcement, interest relations, structural, social (perception), and economic. The relationship between the inhibiting with one another has a close and integrated relationship in a frame that represents political ecology. The ecological narratives and theories presented in this study suggest that the impact of local businesses on the environment is greater than universal because the nature of local businesses is often more difficult to deal with. This is a challenge for all relevant stakeholders in dealing with mercury in the small- scale gold mining sector.
Keyword: mercury, MICMAC, political ecology, small-scale gold mining

Judul: Effective Implementation Strategy of Mercury Elimination Policy for Health Risk Control in Artisanal Small-Scale Gold Mining (ASGM)
Abstrak: Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung Konvensi Minamata antara lain Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pengolahan Emas tahun 2014-2018 Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (RAN-PPM PE 2014-2018 ESDM), Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri 2016-2020 (PMK 57/2016 RAN-PDKAM), dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (PP 21/2019 RAN-PPM). Tenggang waktu berlakunya kebijakan sudah berakhir namun target setiap kebijakan belum tercapai. Fakta di lapangan, pekerja tambang masih menggunakan merkuri sebagai bahan kimia efektif untuk proses pengolahan emas di PESK. Permasalahan utamanya pada implementasi kebijakan penghapusan merkuri yang belum terlaksana secara efektif sehingga menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dan realitasnya. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk (1) menganalisis situasi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi di daerah PESK di Kabupaten Bolaang Mongondow, (2) menganalisis risiko yang mencakup identifikasi risiko, penilaian risiko, dan penentuan langkah-langkah pengendalian risiko pada PESK di Kabupaten Bolaang Mongondow, (3) mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan penghapusan merkuri pada PESK di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow, dan (4) menyusun strategi implementasi kebijakan penghapusan merkuri yang efektif untuk pengendalian risiko gangguan kesehatan pada PESK di Kabupaten Bolaang Mongondow. Kebaruan dalam penelitian ini antara lain: 1) Temuan permasalahan baru yaitu pendekatan untuk menghapus penggunaan merkuri umumnya beriorientasi pada perspektif etik peneliti dan pembuat kebijakan. 2) Metode: penerapan pendekatan baru berbasis emik untuk menelaah permasalahan penghapusan merkuri di PESK dan penerapan kombinasi metode FGD dan SMART untuk menyusun strategi implementasi kebijakan yang direkapitulasi ke dalam matriks kerangka kerja logis. 3) Output: rona awal esensial sebagai tolok ukur penerapan kebijakan; temuan substansi sumber bahaya dan risiko, tingkat risiko, dan pengendalian risiko kegiatan pengolahan emas di PESK; temuan perdana evaluasi efektivitas penerapan beberapa kebijakan di Indonesia semenjak Konvensi Minamata; strategi implementasi kebijakan penghapusan merkuri yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan merkuri di PESK; perbaikan asumsi yaitu pekerja tambang bukan penyebab utama yang menolak kebijakan penghapusan merkuri, namun pemerintah yang belum mampu menyelesaikan masalah ini. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2020 hingga Maret 2021 dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode yang digunakan untuk menjawab ii tujuan (1) adalah metode Blum untuk menganalisis situasi kesehatan; metode analisa laboratorium untuk menganalisis lingkungan melalui pemeriksaan kandungan merkuri sampel air sungai, air limbah (USEPA Method 245.7) dan kandungan merkuri sampel jaringan pada ikan, padi, dan rambut manusia (USEPA Method 200.3); metode analisis statistik deskriptif untuk menganalisis ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan PESK. Tujuan (2) dijawab dengan metode Hazard identification risk assessment and risk control (HIRARC) untuk menganalisis risiko di PESK yang mencakup identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Tujuan (3) dijawab dengan metode Regulatory Gap Analysis (RGA) untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan penghapusan merkuri pada PESK. Tujuan (4) dijawab dengan metode FGD dan SMART untuk menyusun strategi implementasi kebijakan penghapusan merkuri yang efektif. Penelitian tujuan (1) menghasilkan rona awal (baseline) esensial sebagai bukti kongkrit penerapan kebijakan penghapusan merkuri yang belum terlaksana secara efektif di tingkat tapak. Hasil analisis situasi kesehatan telah memberikan informasi tentang masalah sekaligus kebutuhan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan fasilitas
Keyword: strategi implementasi kebijakan, merkuri, pengendalian risiko, PESK

Judul: Metode penanggulangan fraktura tibialus pada anjing
Abstrak: Fraktura didefinisikan sebagai suatu disrupsi dari kontinuitas sebuah tulang (Denny, 1980). Secara umum dalam kehidupan sehari-hari fraktura diartikan sebagai patah tulang. Umumnya fraktura disebabkan oleh perlukaan langsung karena adanya trauma, misalnya karena tertabrak kendaraan atau terjatuh. Suatu kekerasan atau tekanan tidak langsung juga dapat bertindak sebagai penyebab terjadinya fraktura (Denny, 1980; Brinker, 1984). Penyakit- penyakit tulang yang diderita tubuh, misalnya neoplasma tulang, osteomalasia dan rickets merupakan faktor predisposisi terjadinya fraktura karena penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan destruksi dan kelemahan tulang sehingga dengan trauma yang ringan saja sudah dapat menyebabkan terjadinya fraktura. Hewan yang mengalami fraktura selain merasa sakit juga dapat menderita cacat pada bagian atau anggota tubuh yang mengalami fraktura. Cacat ini dapat bersifat semen- tara atau permanen. Pada hewan yang mengutamakan penampilan, seperti anjing pacu dan anjing hias, cacat ini me- rupakan hal yang sangat merugikan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya cat pada hewan yang mengalami fraktura, antara lain derajat fraktura, cepatnya penanggulangan dan metode penanggulangan. Cacat akibat fraktura dapat dihindari atau dikurangi bila fraktura ditangani dengan segera dan ditanggulangi dengan metode yang tepat dan baik. Secara klinis fraktura ditandai dengan adanya gejala deformitas, kebengkakan, kehilangan fungsi, mobilitas abnormal, rasa nyeri, krepitasi dan kelunakan (Frank, 1964; Alexander, 1985). Pemeriksaan radiografis sebagai lanjut- an pemeriksaan klinis sangat membantu dalam menentukan di- agnosa, memperjelas gambaran tulang yang fraktura dan me- nentukan metode pengobatan yang tepat (Alexander, 1985). Fraktura tibialis terjadi bersama dengan fibula, lebih kurang sebanyak 10,2% dari seluruh kejadian fraktura pada anjing (Alexander, 1985). Menurut data klinik FKH- IPB, prosentase kejadian fraktura tibialis lebih kurang sebanyak 18,82% dan menempatkan urutan kedua terbanyak dari seluruh kasus fraktura. Pada umumnya lokasi fraktura…dst
Keyword: