Judul: Pengelolaan Perikanan Rajungan Dengan Pendekatan Ekosistem Di Perairan Laut Jawa (Wppnri 712).
Abstrak: Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 31/2004 tentang Perikanan yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 45/2009. Secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri (Charles, 2001). Terkait dengan tiga dimensi tersebut, pengelolaan perikanan saat ini masih belum mempertimbangkan keseimbangan ketiganya, di mana kepentingan pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dirasakan lebih besar dibanding dengan misalnya kesehatan ekosistemnya. Dalam konteks ini lah, pendekatan terintegrasi melalui pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (ecosystem approach to fisheries) menjadi sangat penting. Rajungan (Portunus pelagicus) merupakan spesies yang hidup pada habitat yang beraneka ragam seperti pantai dengan dasar pasir, pasir lumpur, dan juga di laut terbuka (Nontji, 1993). Rajungan di Perairan Laut Jawa (WPPNRI 712) merupakan salah satu komoditas ekspor perikanan yang bernilai ekonomis penting dengan dibuktikan oleh besarnya permintaan dan harga rajungan yang relative tinggi. Pesatnya perkembangan perusahaan eksportir rajungan dengan bahan baku bersumber dari hasil tangkapan nelayan mengakibatkan bertambahnya frekuensi dan jumlah penangkapan rajungan dari para nelayan skala kecil, sehingga dikhawatirkan berdampak pada pengurangan stok rajungan di perairan (over fishing). Berkurangnya stok rajungan selain diakibatkan oleh jumlah armada perikanan rajungan yang semakin bertambah, juga diduga sebagai akibat pola penangkapan yang tidak memperhatikan fase-fase biologis rajungan serta penggunaan alat tangkap yang tidak selektif. Belum optimalnya sosialisasi dan pengawasan pemerintah terhadap regulasi yang mengatur tentang ukuran minimum rajungan yang boleh ditangkap menyebabkan nelayan masih menangkap rajungan yang berukuran dibawah ukuran yang diperbolehkan (berukuran < 10 cm) ataupun menangkap rajungan yang sedang bertelur. Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan di WPPNRI 712 disusun dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat 1 UU nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang bertujuan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan rajungan di WPPNRI 712.
Keyword: pengelolaan perikanan, ecosystem approach to fisheries magagement, integrasi, rajungan, over-fishing, perairan Laut Jawa

Judul: Pengelolaan Perikanan Rajungan (Portunus Pelagicus Linnaeus, 1758) Dengan Pendekatan Ekosistem (Studi Kasus : Perairan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah)
Abstrak: Rajungan termasuk kelompok kepiting (Portunidae), yang banyak diperdagangkan dan merupakan salah satu komponen perikanan skala kecil bernilai tinggi banyak negara di daerah tropis. Volume produksi rajungan tangkapan yang cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir, harga komoditi yang tinggi, dan pasar yang jelas tersebut mendorong terjadinya peningkatan eksploitasi rajungan dari alam (wild catch) di wilayah perairan Pantai Utara Jawa, termasuk perairan Kabupaten Pati, dengan melakukan kegiatan penangkapan secara terus-menerus tanpa memperhatikan kondisi sumberdaya dan lingkungan. Tingkat pengusahaan rajungan yang demikian dikhawatirkan tidak akan memberikan keberlanjutan baik sumberdaya maupun ekonomi nelayannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji status pengelolaan perikanan rajungan dan merumuskan strategi pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan ekosistem di perairan Kabupaten Pati. Penelitian dilakukan mulai Desember 2014 hingga Februari 2015. Daerah penelitian dibagi menjadi dua zona penangkapan dengan tempat pendaratan di Alasdowo dan Banyutowo (Kecamatan Dukuhseti) serta Keboromo dan Sambiroto (Kecamatan Tayu). Analisis nilai rata-rata, standar deviasi, uji-t, dan analisis komponen utama dilakukan terhadap variabel/indikator dari masing-masing daerah penangkapan rajungan. Performa status pengelolaan perikanan rajungan dinilai dan dianalisis menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM). Status pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pati dan sekitarnya termasuk dalam kategori sedang (nilai = 41,03) pada zona 1 dan baik (nilai = 64,72) pada zona 2. Hasil identifikasi konektivitas (densitas) antar indikator EAFM baik dalam satu domain maupun antar domain berkisar antara 13 – 21 atau tergolong kategori tinggi hingga sangat tinggi. Strategi perbaikan pengelolaan diprioritaskan mulai dari strategi pengelolaan konservasi sampai dengan mempertahankan strategi pengelolaan yang sudah ada berdasarkan nilai reference point tiap indikator. Langkah taktis yang dirumuskan dibedakan menjadi : (1) langkah proteksi untuk indikator yang nilainya tergolong kurang atau sedang, dan (2) langkah antisipasi untuk indikator yang nilainya tergolong baik. Langkah proteksi yang dapat menjadi alternatif antara lain mengurangi jumlah trip atau jumlah bubu per trip, penerapan ukuran minimum yang boleh ditangkap, melarang menangkap rajungan kondisi hidup yang sedang bertelur, pengaturan daerah penangkapan terutama pada musim paceklik, dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan SD rajungan berpendekatan ekosistem. Langkah antisipasinya, antara lain mempertahankan penggunaan alat tangkap rajungan yang selektivitas tangkapannya tinggi, menciptakan mata pencaharian alternatif bagi rumah tangga perikanan, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar lembaga, serta peningkatan peran asosiasi/forum rajungan dalam pengelolaan rajungan berpendekatan ekosistem di Kabupaten Pati.
Keyword: rajungan, perairan Pati, EAFM, langkah taktis

Judul: Enhancement of photon absorbtion on BaxSr1-xTiO3 thin films semiconductor using photonic crystals.
Abstrak: In this research, has been conducted BaxSr1-xTiO3 (BST) thin films manufacturing for mole fraction x = 0.25, 0.35, 0.45, and 0.55; and concentration of 1 molar using chemical solution depositon (CSD) method. The materials, which are used in this research, are barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%], titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28), 97.999%], gallium trioxide [Ga2O3], 2-methoxyethanol [H3COOCH2CH2OH, 99%] and 1 x 1 cm of transparent conductive oxide (TCO) glass as substrate. Two BST thin films are made that for BST thin films which are doped by 10% galium (BGST) as p-type layer and pure BST solution as n-type. BST solution is made by reacting barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%] and titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28)] into 2-methoxyethanol solvent [H3COOCH2CH2OH, 99%] in accordance with mass gram for each x value. While, BGST solution is made in the same way as BST solution, plus adding gallium at 10% of the mass of BST. Once all materials are reacted, then vibrated using ultrasonic for 90 minutes, and followed by coating BGST / BST on the TCO substrate. Once the layer is formed, then annealed for 15 hours at temperature of 500 °C with increasing rate of 1.67 oC/minute. Characterizations of BST thin films with or without photonic crystals include the absorbance and transmittance in the visible light spectrum, as well as the electrical photoconductivity characterizations. From BST thin films without photonic crystals indicate that our thin films have light absorption area on almost the entire range of the visible light spectrum even to the infrared range with absorption value over than 67.6%, in addition, it can be seen that the maximum absorbance of BST thin films for all mole fractions lie in blue to green light spectrum region, 457 nm ≤ λ ≤ 570 nm and the minimum in yellow to red light spectrum region, 570 nm ≤ λ ≤ 678 nm. The largest absorbance is found at x = 0.25 with average absorbance value of 92.04% and maximum and minimum absorbance peaks at wavelength of 500.89 and 657.72 nm, respectively. At x = 0.35, average absorbance value decreased to 83.55% with maximum and minimum peaks at 505.73 and 613.68 nm, respectively. Then increased to 91.16% at x = 0.45 with maximum and minimum peaks at 506.04 and 618.56 nm, respectively. At x = 0.55, average absorbance value decreased to 80.12% with maximum and minimum peaks at 507.85 and 608.79 nm, respectively. Moreover, it can be seen that the addition of barium mole fraction leads to wider maximum absorbance or minimum transmittance peaks and narrower minimum absorbance or maximum transmittance peaks in the same range of the green and blue & red light spectrums, respectively. BST thin films with photonic crystals show increasing in absorption for all x values in the range of 3.04 into 13.33%. At x = 0.25, average absorbance percentage increased 3.96% from 92.4 into 95.68%, for x = 0.35 average percentage increased 7.07% into 89.45 from 83.55%. Furthermore, average absorbance of BST thin films at x = 0.45 increased 3.04% from 91.16 into 93.93% and x = 0.55 has
Keyword: