Judul: Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat).
Abstrak: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya. Hutan Pendidikan dan Latihan Gunung Walat (HPGW) merupakan salah satu KHDTK untuk tujuan pendidikan dan latihan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi dengan pengelolaan oleh Fakultas Kehutanan IPB. Pengelolaan HPGW bertujuan untuk fasilitasi media tridharma perguruan tinggi bagi pengelolaan hutan lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pengelola melalui kelola produksi, kelola sosial, dan kelola lingkungan sebagai landasan fasilitasi program kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK HPGW saat ini adalah masih minimnya peraturan perundangan tentang pengelolaan KHDTK. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan serta kesenjangan dalam implementasi pengelolaan KHDTK HPGWdan merumuskan konsep solusi pengelolaan KHDTK yang dikelola oleh Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan indept interview terhadap permasalahan pengelolaan HPGW serta content analysis terhadap peraturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi mempunyai beberapa karakteristik antara lain mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, menjadi media dan sarana penyelenggaraan tridharma serta memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk tujuan pendidikan dan penelitian dalam upaya kemandirian secara finansial. Dalam rangka fasilitasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat saat ini masih mengalami hambatan dikarenakan belum memiliki posisi yang jelas mengenai landasan pengelolaan meliputi kewenangan, organisasi pengelolaan, kegiatan pengelolaan serta pengawasan pengelolaan KHDTK sehingga pengelola HPGWdalam melakukan pengelolaan mengacu pada peraturan perundangan umum dengan melaksanakan perizinan disetiap kegiatan pemanfaatan hutan yang mengakibatkan pengelola mengalami kesulitan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan HPGW. Solusi yang dibutuhkan saat ini adalah diperlukannya peraturan perundangan khusus yang secara tuntas mengatur tentang penyelenggaraan KHDTK secara mandiri dan berkelanjutan dengan ruang kreativitas dan inovasi untuk peningkatan fungsi pelayanan publik tujuan khusus KHDTK.
Keyword: Pengelolaan Hutan, KHDTK, kebijakan

Judul: Peran kelembagaan dalam proses pembuatan kebijakan pengelolaan Hutan Pendidikan Gunung Walat berdasarkan pendekatan diskursus dan sejarah
Abstrak: Pendekatan ilmu kelembagaan dengan berbagai teori telah banyak digunakan dalam analisis proses pembuatan kebijakan kehutanan di dunia dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskursus kelembagaan (intstitutional discource) dalam bentuk diskursus-frame (discourse of frame). Penelitian ini mengambil kasus praktek sosial dalam kebijakan Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Tujuan penelitian ini, yaitu: diskursus/narasi kebijakan, pilihan kebijakan, kepentingan dan kekuasaan, pelaku dan jaringan kerjasama, ruang kebijakan, dan rekomendasi kebijakan. Analisis diskursus penelitian ini menggunakan pendekatan model IDS dan dilengkapi dengan model Wittmer dan Birner dan diagram Eden-Ackermann. Pendekatan sejarah menggunakan analisis keterkaitan sejarah (path dependency). Proses pembuatan kebijakan HPGW tidak linier, melainkan dipengaruhi oleh diskursus/narasi kebijakan, kepentingan dan kekuasaan, pelaku dan jaringan kerjasama yang mempengaruhi kinerja pengelolaan HPGW. Fakultas Kehutanan IPB berhasil membangun diskursus dan narasi kebijakan HPGW dengan kemampuan (credibility) pelaku (ilmu pengetahuan, jaringan kerjasama, kepentingan, dan kekuasaan); sehingga pihak eksternal dapat menerima (acceptability) dan percaya (trust) terhadap pengelolaan HPGW untuk kepentingan pendidikan kehutanan Fakultas Kehutanan IPB. Kunci keberhasilan kebijakan pengelolaan HPGW adalah penataan kelembagaan melalui kebijakan pengaturan perilaku (behaviour) pelaku (actors) Pengelola HPGW, sehingga mendapatkan kepercayaan (trust) dari pihak ketiga untuk mewujudkan terjadinya aliansi kepentingan yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan HPGW. Ilmu kelembagaan melalui pendekatan diskursus dan sejarah dapat digunakan untuk analisis proses pembuatan kebijakan HPGW dalam mengisi ruang kebijakan KHDTK sesuai Pasal 8 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.
Keyword: Kelembagaan, Kebijakan, Diskursus, Sejarah, Gunung Walat, Fakultas Kehutanan IPB.

Judul: Infeksin virus rota pada anak babi
Abstrak: Virus Rota sudah lama diduga sebagai salah satu penyebab diare pada anak babi yang baru dilahirkan. Hal ini diperkuat dengan berhasilnya Mebus dan kawan-kawan mengidentifikasi virus Rota pada kejadian diare yang ter jadi pada anak sapi yang baru dilahirkan. Infeksi virus Rota merupakan hal yang serius, kejadian yang mewabah pernah dilaporkan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Australia. Sedangkan kejadian di Indonesia yang dihubungkan dengan infeksi virus Rota belum dilaporkan. Virus Rota termasuk keluarga Reo viridea. Sesuai dengan namanya, virus Rota menyerupai roda (Rota = Wheel), mengandung asam nukleat (nucleid acid) yang berupa asam nukleat ribo (ribo nucleid acid, RNA) dan berserabut ganda (double stranded), tidak mempunyai selubung (envelop atau peplos). Hewan rentan adalah hewan yang berumur sangat muda. Selain menyerang babi, dapat pula menyerang sapi, domba, rusa, anjing, kucing, tikus, kelinci, unggas dan manusia. ...
Keyword: