Judul: Dampak Program Pembaharuan Agraria Nasional dalam Mencapai Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (Studi Kasus: Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)
Abstrak: Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) merupakan suatu program pelaksanaan dari Reforma Agraria yang meliputi restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat (BPN-RI, 2007). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis penataan asset reform yang dilakukan di Desa Pangradin sebagai kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), (2) untuk menganalisis ketersediaan access reform yang ada di Desa Pangradin pada non-buruh tani dan buruh tani sebagai program penunjang dari kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), (3) untuk menganalisis gambaran ketepatan pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (penataan asset reform dan ketersediaan access reform) pada non-buruh tani dan buruh tani dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode survey, sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan Focus Group Discussion (FGD). Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive), yaitu di Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2011. Responden yang dipilih sebanyak 40 orang secara purposive. Data primer diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan SPSS 17.0 for windows. Analisis hubungan dilakukan dengan menggunakan uji statistik Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan asset reform sebagai kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Pangradin sudah tergolong tepat, yaitu sebesar 77,5 persen. Data tersebut diperoleh dari penjumlahan kedua variabel penataan asset reform, yaitu penetapan obyek PPAN dengan penetapan subyek PPAN. Masing-masing kedua variabel tersebut tergolong tepat, yaitu sebesar 100 persen untuk penetapan obyek PPAN dan sebesar 67,5 persen untuk penetapan subyek PPAN. Akan tetapi, penataan asset reform juga terdapat kategori yang tidak tepat, yaitu sebesar 22,5 persen. Hal ini ditunjukkan dengan sebesar 40 persen pernyataan responden tergolong tinggi untuk daya dukung lingkungan. Selain itu, status mata pencaharian terhadap penetapan subyek PPAN lebih didominasi oleh non-buruh tani, yaitu sebesar 62,5 persen (25 orang) sedangkan persentase buruh tani sebesar 32,5 persen (15 orang). Menurut BPN-RI (2007), penetapan subyek PPAN yang memiliki prioritas utama adalah status mata pencaharian penerima PPAN, terutama buruh tani. Responden yang telah ditemukan secara purposive ini kemudian dibagi berdasarkan status mata pencaharian, yaitu non-buruh tani dan buruh tani. Penetapaan subyek PPAN merupakan bagian dari penataan asset reform yang akan didukung oleh ketersediaan access reform. Ketersediaan access reform di Desa Pangradin menunjukkan kategori rendah, yaitu sebesar 100 persen non buruh tani dan sebesar 86,7 persen buruh tani belum mendapat penyediaan infrastruktur dan sarana produksi, pembinaan dan bimbingan teknis, dukungan permodalan, dan dukungan distribusi pemasaran yang memadai. Jumlah persentase penataan asset reform dengan ketersediaan access reform akan menghasilkan ketepatan pelaksanaan PPAN. Akan tetapi, setelah dijumlahkan kedua variabel tersebut, terdapat dominasi kategori tidak tepat dalam pelaksanaan PPAN yang didapatkan. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan sebesar 92 persen non-buruh tani dan 86,7 persen buruh tani mengalami ketidaktepatan dalam pelaksanaan PPAN di Desa Pangradin. Hasil tersebut mempengaruhi juga kepada kesejahteraan rakyat yang dialami responden, baik non-buruh tani maupun buruh tani. Pada kategori tidak tepat dalam pelaksanaan PPAN, sebesar 78,3 persen non-buruh tani memiliki kesejahteraan rakyat yang rendah dari hasil PPAN dan sebesar
Keyword: Natinal Agrarian Reform Program (PPAN), Peoples Welfare

Judul: Dampak Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Lokal
Abstrak: Land has been subject to conflict over the past decade. The availability of land for agriculture or farming is limited. The most crusial legal disputes related to the land among people are: ownership and accesibility. Regarding to those legal disputes, Indonesian government has legalized National Agrarian Reform Program (PPAN) as one of solutions. The objectives of this research are: (1) to compare the social-economic condition of communities before and after the National Agrarian Reform Program (PPAN); (2) to know the alteration of land placement (3) to explore the differences of perception from local communities about PPAN. This research was using qualitative and quantitative method. The qualitative method was supported by in-depth interview for collecting data. In the other hand, quessionaire used to be a research instrument to support quantitative method. There were 60 respondents who got PPAN program in this research which selected by purposive sampling technique. The results of this research show that the income of people who lived in Pangradin 1 and Pangradin 2 is little bit different in its composition especially viewed from agricultural sector. The socialeconomic condition before and after PPAN try to be analized from people’s income. The income of people, generally stable both before and after PPAN but has change in its composition only as stated before in the above sentence. The alteration of land status after PPAN found to be unique that indicated by the change of land ownership. The land ownership status previously was authorized by private sector or usually called as land consession which rights to engage in an enterprise. But recently, after PPAN program, the land is owned independently by people in Pangradin. This research also found the differences of perception between people who lived in Pangradin 1 and Pangradin 2 about PPAN. The differences of perception obviously caused by the divergence of PPAN implementation that led to the new latent conflict between local people and their government.
Keyword: 

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: