Judul: Kesesuaian Implementasi Penerbitan SPP-IRT oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan izin edar bagi pangan hasil industri rumah tangga. Dengan adanya pedoman baru yang diinisiasi oleh terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pemangku kewajiban, mengalami kendala dalam beradaptasi pada alur penerbitan yang baru. Provinsi Jawa Tengah menjadi objek penelitian karena memiliki IRTP terbanyak ketiga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian penerbitan yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, serta mengetahui hambatan masing-masing daerah dalam melaksanakan penerbitan yang sesuai dengan pedoman baru. Pada penelitian ini, peneliti di bawah koordinasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan survei dengan responden masing-masing satu orang perwakilan petugas Dinkes dan DPMPTSP dari setiap daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk data survei Dinkes, dan analisis deskriptif bagi data survei DPMPTSP. Dinkes di Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi kriteria utama sebesar 86,9% dan kriteria tambahan sebesar 79,3%, dengan 15 Dinkes termasuk dalam kriteria sesuai dan 14 Dinkes termasuk dalam kriteria kurang sesuai. Hambatan yang dialami Dinkes di antaranya, kurangnya sumber daya manusia, minimnya adaptasi dan pemahaman pada sistem online SPP-IRT, kurangnya waktu untuk melaksanakan proses pengawasan pada produk IRTP, dan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada proses pemenuhan komitmen SPPIRT. Hambatan yang dialami DPMPTSP di antaranya rendahnya jumlah kepemilikan akun pada sistem SPP-IRT karena kurangnya pemahaman pada pedoman baru yang berlaku seperti proses penerbitan dan pengawasan akan dilakukan melalui sistem SPP-IRT. Pengawasan yang dilaksanakan juga belum sesuai dengan ketentuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan hasil tersebut, BPOM dapat melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesesuaian implementasi penerbitan SPP-IRT dengan perubahan metode pendampingan pengoperasian sistem SPP-IRT, penerbitan buku pedoman pengoperasian sistem SPP-IRT, pemerataan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia., Certification for Fulfillment of Home Industry Processed Food Production Commitments (SPP-IRT) is a distribution permit for food produced by home industries. With the new guidelines initiated by the issuance of the Job Creation Law, the Health Office (Dinkes) and the One Door Services and Investment Service Office (DPMPTSP) as the responsibility holders, experienced problems in adapting to the new issuance flow. Central Java Province is the object of research because it has the third largest IRTP in Indonesia. This research aims to review the conformity of SPP-IRT issuance that have been implemented in Central Java Province and determine the obstacles each region faces in implementing SPP-IRT issuance that comply with the new guidelines. In this research, researcher under the coordination of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) conducted a survey with one respondent each representing Health Office and DPMPTSP officers from each region. The analytical method used is quantitative analysis for Health Office survey data, and descriptive analysis for DPMPTSP survey data. Health offices in Central Java Province have met the main criteria of 86.9% and additional criteria of 79.3%, with 15 health offices included in the appropriate criteria and 14 health offices included in the less appropriate criteria. Obstacles experienced by the Health Office include lack of human resources, lack of adaptation and understanding of the SPP-IRT online
Keyword: District Health Office, District Invesment and One Door Integrated Services Office, Food Safety, Central Java Province, SPP-IRT

Judul: Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kategori Tepung dan Hasil Olahannya di Wilayah Bogor
Abstrak: Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk memperoleh pangan yang aman dan bermutu, termasuk pangan dari Industri Rumah Tangga (IRT). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 pasal 43 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pangan olahan yang diproduksi IRT wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan mempelajari tingkat implementasi Peraturan Kepala Badan POM tahun 2012 tentang prosedur pemberian SPP-IRT, mempelajari proses penerbitan SPP-IRT di Bogor, mengetahui tingkat penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode survei dengan teknik purposive sampling proporsional untuk menentukan jumlah responden. Data diolah menggunakan Ms Excel dan SPSS 22.0 dengan analisis regresi linier berganda. Sejak tahun 2017, penerbitan SPP-IRT di Kabupaten Bogor melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan penerbitan SPP-IRT di Kota Bogor belum melibatkan DPMPTSP. Rata-rata implementasi Peraturan Kepala Badan POM dalam penerbitan SPP-IRT di wilayah Bogor mencapai 88%. Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana, hanya 4 IRTP yang konsisten menerapkan CPPB-IRT. Faktor yang memengaruhi penerapan CPPB-IRT berdasarkan hasil analisis yaitu tingkat pengetahuan pemilik dan tempat produksi.
Keyword: CPPB-IRT, IRTP, implementasi, SPP-IRT, pengetahuan, tempat produksi

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: