Judul: Implementasi Kebijakan Keselamatan Nelayan dan Kapal Ikan Berkapasitas > 29 GT Berbasis di PPN Palabuhanratu, Sukabumi
Abstrak: Perhatian kepada keselamatan nelayan dan kapal telah lama ditunjukkan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah Indonesia maupun masyarakat di dunia. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan memang mengindikasikan keseriusan dari Pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga keselamatan dari warganya, namun kebijakan yang banyak dan baik bukanlah satu-satunya indikator dari keberhasilan suatu kebijakan. Faktor lain yang tak kalah penting adalah keberhasilan pengimplementasiannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dan mengkaji tingkat implementasi kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan berkapasitas > 29 GT berbasis di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Sukabumi. Penelitian yang dilakukan bulan Juni-Juli 2004 di PPN Palabuhanratu ini menggunakan metode survei. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder dan primer. Data sekunder berupa data statistik PPN Palabuhanratu. Data primer didapatkan melalui wawancara, kuesioner .kepada Syahbandar ataupun nelayan serta pengamatan terhadap pelaksanaan kebijakan di PPN Palabuhanratu. Sampling dilakukan secara purposive. Penganalisisan data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kapal ikan dan nelayan berjumlah 25 buah, 12 peraturan nasional dan 13 buah kesepakatan yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization), ILO (International Labour Organization) dan FAQ (Food and Agriculture Organization). Secara umum, kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan nasional telah memadai dan mendukung tujuan keselamatan kerja. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengimplementasian kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan berkapasitas > 29 GT berbasis di PPN Palabuhanratu. Permasalahan tersebut terdiri atas keterbatasan peralatan keselamatan, ketidaksesuaian pengawakan serta tidak tertanganinya kecelakaan. Permasalahan tersebut diikuti oleh beberapa permasalahan lain seperti tidak adanya PKL (Perjanjian Kerja Laut) dan tidak tercatatnya kecelakaan. Pengimplementasian kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan berkapasitas > 29 GT berbasis di PPN. Palabuhanratu dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal kebijakan. Sebagian b esir kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan nasional (83%) telah dapat diimplementasikan di PPN Palabuhanratu. Adapun pengimplementasian tiap kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang tertulis tetapi tergantung pada kondisi eksternal kebijakan. Pengimplementasian kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan berkapasitas > 29 GT di PPN Palabuhanratu belum berjalan secara optimal.
Keyword: Keselamatan nelayan, Kapal ikan

Judul: Keselamatan Kerja di Area Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuahanratu Sukabumi, Jawa Barat.
Abstrak: Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah kerja dan wilayah pengoperasian. Salah satu faktor yang menunjang keselamatan kerja adalah dengan adanya fasilitas dikedua wilayah tersebut. Pihak pelabuhan sudah berupaya meningkatkan keselamatan masyarakat dan nelayan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi area kerja beserta fasilitas pelabuhan yang menunjang keselamatan kerja dan mengidentifikasi pengelolaan keselamatan kerja di area PPN Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran dokumen (peraturan) mengenai keselamatan kerja dilaut pada instansi terkait. Pengambilan data dilakukan dengan metode purposive sampling terhadap beberapa pihak yang berkepentingan dengan keselamatan kerja nelayan seputar keselamatan kerja. Fasilitas yang ada di pelabuhan untuk menunjang keselamatan kerja sudah memenuhi sebesar 69% standar yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah nomor KEP.16/MEN/2006 tentang pelabuhan perikanan, peraturan yang sudah ada untuk menyesuaikan SOP yang berlaku mengenai keselamatan kerja di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Pihak pengelola PPN Palabuhanratu telah mengacu peraturan pemerintah nomor 20/PERMEN-KP/2009 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan. Struktur organisasi PPN Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat memiliki nilai presentasi sebesar 70.1% dengan kategori sedang dalam upaya peningkatan fasilitas pelabuhan.
Keyword: keselamatan kerja, nelayan, Palabuhanratu

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: