Judul: Strategi Pengembangan Pola Kemitraan Pengusaha Kecil/ Koperasi Dengan Pengusaha Menengah/ Besar/ Bumn Di Propinsi Riau
Abstrak: Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dinyatakan bahwa pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat dapat berkembang menjadi usaha menengah. Selain itu dinyatakan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan melalui gerakan koperasi ditandai dengan lahimya Undang-Undang NO. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengusaha kecil/koperasi dan pengusaha menengah/besar mempunyai akar yang kuat terhadap fundamental perekonomian nasional. Namun demikian perundang-undangan untuk memberdayakan pengusaha kecil/koperasi dilengkapi dengan lahimya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Pelaksanaan kemitraan yang sesuai dengan ketetapan pemerintah, secara operaional didahului oleh SK. Menkeu No. 316/KMK.016/1994 tentang Pemanfaatan Dana Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Kemitraan usaha bukan merupakan suatu konsep baru. Kemitraan usaha mengandung pengertian adanya hubungan kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang melahirkan sinergi dan dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta diiringi dengan pembinaan usaha dari pengusaha menengah/besar, Lembaga Latihan dan Konsultasi baik dari instansi pemerintah maupun Lembaga Latihan Swasta. Hasil-hasil pembinaan terhadap usaha kecil/koperasi yang dilakukan pemerintah melalui Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah meningkat dari tahun ke tahunnya, baik dilihat dari unit usaha maupun kegiatan pembinaan yang dilakukan. Namun demikian, keberhasilan pembinaan tersebut belum sepenuhnya dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran perusahaan swasta seperti Kelompok Jimbaran, Kelompok Usaha Nasional (KUNAS) dan Perusahaan Besar Daerah (PBD) diharapkan dapat membantu pelaksanaan kemitraan dalam bentuk pembinaan permodalan, manajemen dan teknologi. Pada dasamya pelaksanaan pola kemitraan terdiri dari berbagai jenis pola kemitraan diantaranya; Pola Inti Plasma, Sub-Kontrak, Dagang Umum, Waralaba, keagenan dan pola-pola lainnya yang belum dibakukan (Marbun, 1996). Selain itu dalam kegiatan agribisnis dikembangkan tiga model yakni kerjasama keterkaitan Hulu-Hilir (Forward Linkage), Kerjasama Hilir-Hulu (Backward Linkage) dan kerjasama pemilikan saham (Kadarisman, 1995). Bila dipelajari secara cermat bentuk-bentuk kemitraan tersebut tampak masih banyak mengandung kelemahan dan kendala yang tidak mudah diatasi. Apalagi dikaitkan dengan kenyataan sering terjadi kredit macet di kalangan perbankan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.
Keyword: pengusaha keci, koperasi, kelompok Usaha Nasional (KUN), analsisi SWOT

Judul: Aplikasi Metoda Proses Hirarki Analitik dalam Penentuan Pola Kemitraan Usaha Antara Koperasi, BUMN, dan Swasta (Studi Kasus di KUD Makaryo Mino Kodya Pekalongan)
Abstrak: Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini telah menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, dengan pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar konstitusional atas pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam hubungan ini maka dapat dikatakan bahwa para pelaku ekonomi nasional meliputi koperasi, BUMN, dan swasta. Namun kenyataannya selama ini terjadi ketimpangan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) antara koperasi dengan kedua sektor lainnya. Hal ini dapat menyebabkan perekonomian Indonesia menuju ke arah sistem kapitalis.
Keyword: 

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera