Judul: Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi
Abstrak: Pembangunan Kota Bekasi merupakan proses perbaikan yang terus menerus dilakukan dengan mengelola sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang semakin meningkat akan memerlukan dana yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya menggali sumber dana potensial yang dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendanaan bagi kabupaten atau kota yang terbagi atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan usaha yang digunakan untuk keperluan daerah demi kepentingan kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah sumber PAD Kota Bekasi. Salah satu penghasilan pajak daerah tertinggi di Kota Bekasi adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB terdiri atas perdesaan dan perkotaan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh wajib pajak di Kota Bekasi. Untuk meningkatkan penerimaan PBB, pemerintah daerah Kota Bekasi melakukan kerja sama dengan sektor pemerintahan maupun swasta yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran PBB dari wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal dan memengaruhi peningkatan penerimaan PBB di Kota Bekasi, rata – rata tingkat kepatuhan pembayaran PBB Kota Bekasi yaitu 88,75 persen di tahun 2020 dan masih bervariasi antar Kecamatan. Tingkat kepatuhan tertinggi 96 persen pada Kecamatan Bekasi Barat dan tingkat kepatuhan terendah 50 persen pada Kecamatan Bekasi Selatan. Penelitian ini bertujuan mengukur potensi peningkatan penerimaan PBB, menganalisis faktor internal dan eksternal kepatuhan wajib pajak membayar PBB, dan merumuskan strategi peningkatan penerimaan PBB di Kota Bekasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan alat bantu kuesioner. Data primer diolah dengan analisis evaluasi faktor internal (IFE), evaluasi faktor eksternal (EFE), matriks internal eksternal (matriks IE), dan menentukan alternatif strategi menggunakan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman (analisis SWOT). Data sekunder diperoleh dari beberapa literatur, seperti publikasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, regulasi kebijakan pemerintah daerah, jurnal dan literatur lain yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masih ada potensi peningkatan penerimaan PBB Kota Bekasi sekitar Rp444.849.110.857,00 dan faktor penting untuk peningkatan penerimaan PBB Kota Bekasi yaitu mengembangkan jaringan internet dan meningkatkan pelayanan pembayaran PBB.
Keyword: Compliance, PBB Potential, service, SWOT

Judul: Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat.
Abstrak: Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk menghadirkan kemandirian daerah. Kemandirian daerah dapat dicapai dengan menggali sumber-sumber potensial dari daerah. Suatu daerah harus mempunyai kemampuan keuangan daerah untuk menciptakan kemandirian daerah yang dilihat dari tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya dalam mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan PAD yaitu dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya melalui penggalian sumber potensial dari pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang potensial untuk digali adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak yang penerimaannya meningkat setiap tahun akibat dari perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten dengan posisi sebagai pintu masuk Pulau Bangka dan Pulau Sumatera dan menjadi pusat perdangangan di Pulau Bangka. Sehingga menjadikan Kabupaten Bangka Barat sebagai wilayah yang berpeluang untuk berkembang lebih cepat dalam perekonomiannya. Berkembangnya suatu wilayah akan menyebabkan perubahan pada harga tanah dan bangunan serta adanya penambahan objek pajak baru. Sehingga pajak bumi dan bangunan seharusnya memberikan penerimaan yang meningkat setiap tahunnya, namun penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu rata-rata sebesar 77,68 persen setiap tahun. Selain itu, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan wajib pajak yang tumbuh sebesar 13 persen setiap tahunnya, penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat hanya tumbuh 4,3 persen setiap tahunnya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2nya. Penelitian ini mempunyai tiga tujuan yaitu (1) Mengidentifikasi potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat; (2) Menganalisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat; (3) Merekomendasikan strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Metode analisis digunakan untuk menjawab masing-masing tujuan yaitu tujuan pertama menggunakan analisis penerimaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tujuan kedua menggunakan analisis regresi logistik multinomial, dan tujuan ketiga menggunakan analisis Multicriteria policy (MULTIPOL). Stratified random sampling digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan faktor yang memengaruhi serta purposive sampling digunakan untuk menentukan responden ahli dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran perkiraan potensi penerimaan yang seharusnya dapat dimaksimalkan adalah Rp 8.025.926.988. Hasil analisis regresi logistik multinomial memberikan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 yaitu usia, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, sanksi perpajakan dan pelayanan petugas. Strategi yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat yaitu melalui kebijakan updating data, pengembangan SDM, penggunaan teknologi, peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dan pengawasan. Agar kebijakan-kebijakan tersebut efektif perlunya peran pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 dan adanya kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2, Regional autonomy is intended to bring about regional independence. Regional independence can be achieved by exploring potential sources in the region. A region must have regional financial capacity to create regional independence, as seen from the high original local government revenue (PAD). Efforts to realize regional independence through increasing PAD are made by exploring sources of regional income, one of which is through exploring potential sources of local tax. One of the regional taxes that has the potential to
Keyword: Kepatuhan wajib pajak, PBB-P2, Potensi, Strategi

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: