Judul: Pro-Kontra Budidaya Ekosistem Gambut di Indonesia: Pendekatan Analisis Kebijakan dengan Penerapan Advocacy Coalition Framework.
Abstrak: Kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia telah dibuat sejak lebih dari 50 tahun silam dengan tujuan awal adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Semenjak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang memasukkan isu gambut di dalamnya, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. 57 Tahun 2016, arah kebijakan pengelolaan ekosistem gambut mulai bergeser untuk perlindungan dan pengelolaan fungsi ekosistem gambut secara lestari. Sejak dikeluarkan hingga saat ini PP Nomor 71/2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan ‘PP Gambut’ mendapat respon pro dan kontra dari para pihak. Pihak yang pro berpendapat bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan memberikan ruang yang lebih besar dalam upaya melindungi dan melestarikan fungsi ekosistem gambut. Sementara itu, pihak yang kontra memandang bahwa dampak dari adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha di sektor perkebunan dan hutan tanaman industri Kerangka pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF) digunakan dalam penelitian ini karena dianggap mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik perubahan aktor dan jaringan koalisinya dalam sub-sistem kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia, berikut dengan perubahan sistem keyakinan yang dimiliki masing-masing aktor. Melalui pendekatan ACF, penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan dinamika kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia dan (2) Menentukan koalisi aktor dalam perubahan kebijakan yang ada. Penelitian dilakukan dengan lokasi pengambilan data dan wawancara kepada informan yang meliputi Bogor, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Riau, serta lokasi lain yang diperlukan. Waktu pelaksanaannya adalah selama 10 (sepuluh) bulan terhitung bulan Maret - Desember 2018. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kuisioner, dokumen kebijakan, hasil wawancara, dan dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang berlaku saat ini melalui ‘PP Gambut’ dan turunannya lebih mencerminkan narasi perlindungan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kebakaran. Meskipun demikian, kebijakan yang ada tetap membuka ruang pemanfaatan untuk kegiatan budidaya di lahan gambut sepanjang tetap mempertahankan kelestarian fungsi ekosistem gambut tersebut. Melalui kerangka penerapan Advocacy Coalition Framework diperoleh dua koalisi yang masing-masing mengusung arah logika sistem kepercayaan (belief system), yakni: (1) Koalisi A dengan diskursus pemanfaatan, yang meyakini lahan gambut sebagai sumberdaya yang potensial dikembangkan untuk budidaya pertanian, perikanan, perkebunan, dan hutan tanaman; dan (2) Koalisi B yang mengusung diskursus perlindungan dengan memandang gambut sebagai satu kesatuan ekosistem rentan sehingga harus dilindungi. Adanya pertentangan yang terjadi dalam situasi pro dan kontra saat ini akan terus berlanjut sepanjang narasi kebijakan yang ada tidak menjadi rasionalitas bersama. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan haruslah mencerminkan situasi dan kondisi kenyataan yang ada di lapangan, sehingga perbaikan kebijakan di masa depan yang dilakukan akan mampu mewujudkan kelestarian dan keadilan distribusi manfaat ekosistem gambut.
Keyword: ekosistem gambut, lahan gambut, budidaya, kebijakan, advocacy coalition framework

Judul: Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Pada Lahan Masyarakat di Areal Eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah
Abstrak: Merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.40/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut, luas lahan gambut yang terdegradasi di Indonesia adalah sekitar 19 juta Ha dari total luas lahan gambut di Indonesia yaitu sekitar 24 Ha. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) 71/2014 Juncto 57/2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pasal 25 yang menyebutkan bahwa lahan gambut yang dimanfaatkan oleh pemegang izin atau perusahaan yang memanfaatkan ekosistem gambut untuk usahanya wajib melakukan kegiatan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut. Namun demikian kebijakan tersebut baru diterapkan pada lahan gambut yang memiliki izin pengelolaan atau perusahaan swasta dan belum diberlakukan pada lahan tidak berizin atau lahan masyarakat. Untuk membantu masyarakat dalam upaya melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut pada lahan masyarakat Pemerintah melaksanakan program Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) sejak tahun 2016 di beberapa Provinsi salah satunya di Provinsi Kalimantan Tengah di areal Eks PLG 1 juta Ha. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kebijakan pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut yang ada saat ini jika diterapkan pada lahan masyarakat, dan (2) Menganalisis keberlanjutan implementasi kebijakan pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut melalui pelaksanaan Program Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut di areal Eks PLG 1 Juta Ha Provinsi Kalimantan Tengah dan (3) dan menganalisis strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian adalah: (1) Kebijakan pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut yang diterapkan pada lahan berizin bisa saja diterapkan pada lahan masyarakat dengan syarat masyarakat memiliki kapasitas yang mumpuni (2) penilaian keberlanjutan dari pelaksanaan Program Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut di Areal Eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah masuk kedalam kategori cukup berkelanjutan dengan nilai Indeks 65,76, dan (3) strategi utama pelaksanaan yang tepat adalah dengan melakukan ekspos dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) kapada instansi terkait dan melakukan kerjasama melalui program-program yang sesuai dengan tupoksi mereka. Kata kunci: ekosistem gambut, kebijakan, keberlanjutan, lahan masyarakat, strategi
Keyword: peatland ecosystem, policy, sustainability, community land, strategy

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: