Judul: Evaluasi kebijakan besaran tarif pungutan ekspor produk industri kehutanan studi kasus di PT Kempassindo Mitra Bersama
Abstrak: Penetapan pungutan ekspor merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membatasi ekspor atas produk industri kehutanan tertentu. Evaluasi terhadap kebijakan ini sangat penting untuk dilakukan mengingat keberlangsungan industri kehutanan diantaranya ditentukan oleh kebijakan yang diambil pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak kebijakan pungutan ekspor atas produk kayu olahan bagi pengusaha dan pemerintah. Penelitian ini diiaksanakan pada Juni-Juli 2008 di PT Kempassindo Mitra Bersama yang berada di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Produk kayu olahan yang dikaji dibatasi pada kayu olahan dalam bentuk S4S (smooth on four sides) yang berasal dari jenis kayu merbau (Intsia bijuga). Sejumlah data dan informasi yang diperoleh di lapangan selanjutnya diolah dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode biaya-manfaat untuk mengetahui sejauh mana besaran tarif pungutan ekspor yang ditetapkan pemerintah mempenganthi pilihan yang diambil pengusaha dalam menentukan produk yang akan diekspornya. Pilihan yang diambil pengusaha tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah.
Keyword: 

Judul: Analisis pengaruh pajak ekspor terhadap kinerja industri kelapa sawit
Abstrak: Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil = CPO) terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Kebijakan pungutan ekspor (PE) CPO hingga kini belum efektif menahan fluktuasi harga minyak goreng di pasar domestik. Bahkan, menurut pengusaha sawit (Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara, dan Perkebunan Besar Swasta), PE hanya akan menguntungkan pemerintah, tetapi tidak memberi benefit bagi pengembangan industri sawit nasional. Pemerintah meningkatkan pungutan ekspor sebagai salah satu instrumen kebijakan. Peningkatan PE CPO diharapkan mampu mengurangi besarnya kenaikan harga minyak goreng domestik. Pengembangan industri hilir melalui instrumen peningkatan PE tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan pengembangan infrastruktur dan insentif investasi, serta dapat mengancam terjadinya involusi industri hulu, berkurangnya kesempatan kerja dan penerimaan negara. Karenanya perlu dipilih instrumen-instrumen yang lebih efektif dan tepat dalam mendorong industri hilir CPO ini. Prinsipnya adalah bahwa instrumen kebijakan yang akan digunakan harus memberikan manfaat bagi industri secara keseluruhan.
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: