Judul: Analisis kebijakan dan peran kelembagaan dalam penanganan masalah lingkungan hidup
Abstrak: Kerusakan lingkungan hidup merupakan akibat dari interaksi yang tidak seimbang dan harmonis antara aktifitas manusia dengan eksistensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Semakin tinggi tingkat interaksi tersebut, semakin tinggi pula kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan. pembangunan. Pembangunan merupakan aktifitas manusia yang luas dan sangat kompleks yang dicirikan oleh peningkatan interaksi manusia dengan sumberdaya alam. Pembangunan mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi dalam memacu kerusakan lingkungan hidup. Sejak tahun 1973 hingga sekarang pemerintah Indonesia telah membentuk dan melaksanakan program kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melindungi kerusakan lingkungan dari kegiatan pembangunan. Kenyataannya kerusakan lingkungan semakin bertambah. Tujuan penelitian ini adalah memahami kebijakan pengelolaan lingkungan yang sedang dilaksanakan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan. mengetahui peran kelembagaan dalam penanganan masalah lingkungan hidup dan merumuskan bentuk kelembagaan yang relevan dengan permasalahan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan dan kajian kelembagaan. Pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup belum terlaksana secara maksimal (sebanyak 66.66 % responden menilai kurang). Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala pada pelaksanaan kebijakan. Kendala yang dihadapi terdiri dari: kurangnya dukungan dari kekuatan politik primer. kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas SDM pelaksana kebijakan yang masih rendah, sering terjadinya perubahan struktur organisasi dan kebijakan. pihak pembuat dan pelaksana kebijakan berada pada instansi yang berbeda. Pelaksanaan peraturan pengelolaan lingkungan belum terlaksanakan secara keseluruhan (sebanyak 80% responden menilai kurang). Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan peraturan pengelolaan lingkungan terdiri dari: terbatasnya instrumen pelaksanaan, terbatasnya kemampuan aparat penegak hukum. rendahnya kesadaran masyarakat, perbedaaan cara pandang antara penegak hukum, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya pemasyarakatan peraturan, kurang jelas isi pokok peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian masalah lingkungan. Kurang berperannya KLH dalam penyelesaian masalah lingkungan disebabkan beberapa hal yaitu: KLH tidak mempunyai kewenangan penuh terhadap pengelolaan lingkungan secara hukum, ketidakjelasan tugas, fungsi dan wewenang antara KLH dengan instansi lain, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah...dst
Keyword: 

Judul: Efektivitas Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
Abstrak: Kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan sudah diterapkan sejak tahun 1950-an, akan tetapi belum efektif menurunkan luasan lahan kritis nasional. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan cenderung diidentikkan dengan kegiatan bercocok tanam. Kegagalan rehabilitasi dan reklamasi hutan lebih pada diskursus terhadap sumberdaya hutan. Implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan belum menyentuh penyiapan prakondisi yang optimal guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis isi (content analysis) teks kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan; (2) menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta hambatan-hambatan yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut; (3) merumuskan opsi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT PetroChina. Lokus analisis implementasi kebijakan rehabilitasi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, sedangkan untuk lokus analisis implementasi kebijakan reklamasi hutan dalam konteks rehabilitasi DAS di hutan lindung gambut Sungai Beram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat, dan review dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf KLHK, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Angaran-Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, PT PetroChina, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat serta narasumber lainnya yang terkait sebagai informan kunci yang ditentukan secara snowball sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori yang dikembangkan oleh Edward III dan policy process analysis oleh International of Development Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara teks kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, antara lain belum diaturnya penyiapan pra kondisi, pemeliharaan dan pertanggungjawaban kehilangan aset, partisipasi dan pemberdayaan serta transparansi. Dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan terdapat penyimpangan, high transaction cost, rendahnya partisipasi, dan rendahnya legitimasi, yang diakibatkan oleh tidak efektifnya komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak dan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, maka pemerintah perlu mengefektifkan komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak, dan sumber daya. Selain itu, diperlukan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi serta pembagian kewenangan yang jelas di tingkat pusat dan mengoptimalkan peran kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai organisasi di tingkat tapak untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
Keyword: efektivitas, implementasi, kebijakan, rehabilitasi, reklamasi

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate