Judul: Analisis Beban Kerja Normatif Pada Sub Dinas Bina Produksi Dinas Perikanan Dki Jakarta
Abstrak: Seiring dengan derasnya arus globalisasi serta pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini, telah berdampak pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Tuntutan tersebut semakin kuat disuarakan oleh masyarakat terutama yang tinggal di daerah perkotaan (kota-kota besar) dimana secara ekonomi tingkat pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. IPB U Jakarta sebagai kota metropolitan sekaligus barometer bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia, telah mengantisipasi fenomena tersebut melalui misinya yakni "Ingin menjadikan Jakarta sebagai kota jasa, dimana untuk mewujudkan misinya tersebut berbagai langkah terobosan telah dilakukan antara lian pembentukan tim Regom yang bertugas melaksanakan program pembaharuan dan perubahan manajemen pemerintahan di DKI Jakarta, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dinas Perikanan DKI Jakarta yang merupakan salah satu unit kerja di jajaran Pemda DKI Jakarta, berkewajiban mengamankan dan mendukung misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni di bidang perikanan (Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 1995). Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih dijumpai adanya kendala terutama yang disebabkan karena keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Keterbatasan sumberdaya alam tersebut selain diindikasikan dengan semakin menurunnya daya dukung lahan akibat pesatnya pembangunan perkotaan, juga semakin merosotnya potensi sumberdaya perikanan di laut akibat terjadinya kerusakan terumbu karang dan pencemaran air laut. Keterbatasan sumberdaya manusia dicerminkan dari kondisi SDM Dinas Perikanan DKI Jakarta, dimana dari jumlah pegawai sebanyak 259 orang, sebagian besar (64,10%) didominasi oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan non perikanan, sedangkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan teknis perikanan hanya sebesar 35,90%. Disamping keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia tersebut, budaya kerja di lingkungan pemerintah khususnya Dinas Perikanan DKI Jakarta dirasakan belum kondusif untuk dapat memberikan pelayanan prima. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang kurang obyektif, pelaksanaan pembinaan karier dan prestasi kerja pegawai kurang jelas, pelaksanaan rekrutmen dan penempatan pegawai kurang transparan, serta masih adanya distribusi pekerjaan yang tumpang tindih, hal ini semua telah menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas kerja pegawai di lingkungan Dinas Perikanan DKI Jakarta. Adapun rendahnya tingkat produktivitas kerja tersebut dicerminkan dari sering terlambatnya pembuatan laporan bulanan, catur wulan, dst...
Keyword: Beban Kerja, MSDM

Judul: Kajian Efektifitas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Memasuki era milenium ketiga dan di era reformasi ini, tindakan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh langkah-langkah antisipatif untuk menangkal akibat buruk yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai organisasi pemerintahan di wilayah ibukota negara merupakan barometer pemerintahan di tanah air, dituntut untuk sesegera mungkin mengambil tindakan antisipatif atas segala perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut sistem manajemen sumberdaya manusianya. Tindakan antisipatif yang dilakukan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City). Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur Pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi untuk menghasilkan aparat yang berkualitas, dan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain adalah: 1. Para aparatur/pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap dirinya, 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang terjadi saat ini, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih belum mengacu kepada landasan operasional yang berlaku atau pencatatan dalam "buku biru" belum dilaksanakan secara teratur, 3. Belum adanya standar penilaian kinerja yang baku sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya motivasi dan rendahnya semangat pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 4. Terjadinya penurunan disiplin pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur di unit kerja masing-masing maupun dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 5. Hasil penilaian kinerja tidak diikuti dan ditindaklanjuti secara nyata (konkrit). Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini, 2. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang efektif dan sesuai dengan harapan pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan pegawai. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, yaitu di Dinas Kependudukan. Secara spesifik, obyek penelitian mengambil lokasi di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Kependudukan, yaitu Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dan Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan populasi yang sekaligus sebagai sampel penelitian (38 pegawai) adalah para pegawai yang terdapat di lima Suku Dinas Kependudukarı Tingkat Kotamadya dan Tingkat Dinas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas (pegawai eselon IIIb 10 orang) dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (pegawai eselon IVb 28 orang) Dinas Kependudukan yang merupakan kelompok penilai dan ternilai atau kedua kelompok pegawai tersebut sekaligus sebagai penilai dan ternilai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan menggunakan instrumen penelitian (kuesioner), dan data sekunder diperoleh dari
Keyword: Penilaian Kinerja, Software SPSS, Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology