Judul: Implementasi Desentralisasi Kehutanan dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Abstrak: Dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan negara, terkecuali Taman Hutan Raya yang terletak di wilayah administrasi masing-masing. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan pengelolaan hutan konservasi adalah wewenang pemerintah pusat. Keberhasilan kegiatan pengelolaan hutan dan program pengelolaan ditentukan antara lain oleh kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta implementasinya di tingkat tapak. Mempertimbangkan kompleksitas pengelolaan hutan dalam konteks desentralisasi serta memperhatikan keterbatasan sumber daya dan kewenangan, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis implikasi hampir dua dekade implementasi kebijakan desentralisasi di Kabupaten Tebo; (2) menentukan elemen kunci dari sasaran pembangunan daerah, tantangan dan modal dasar pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten; (3) menentukan tingkat kepentingan dan peran utama pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan. Kesimpulan umum hasil dari penelitian ini menyatakan perlunya tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah yang terus-menerus terjadi secara sistematis, terencana, dan berlanjut. Beberapa permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perbaikan untuk diatasi adalah lemahnya koordinasi antarlembaga, kualitas sumber daya manusia, komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pembiayaan pengelolaan hutan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dapat memiliki peran utama dalam membangun modal sosial, yang berfungsi sebagai langkah pertama dalam mengembangkan pengelolaan hutan kolaboratif dengan mendorong optimasi multiguna hutan.
Keyword: desentraliasi, kebijakan, pengelolaan hutan, tata kelola

Judul: Pengaruh Perubahan Kebijakan Kehutanan terhadap Pengurusan Hutan di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Abstrak: Peraturan Perundangan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal dengan kondisi alam yang tetap lestari. Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan perubahan khususnya dalam bidang kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi tupoksi instansi kehutanan tingkat pusat dan tingkat daerah di Provinsi Jawa Barat serta di Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan organisasi yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan kegiatan dan anggaran terhadap kegiatan pengurusan hutan rakyat, serta mengevaluasi perubahan kebijakan terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengambilan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dishut Prov Jabar, CDK Wilayah I dan Distanhorbun Kab Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan dan tupoksi yang secara jelas ditujukkan untuk mengurusi hutan rakyat. Pada kegiatan dan anggaran untuk pengurusan hutan rakyat semakin menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih memperhatikan pengurusan hutan negara dibandingkan pengurusan hutan rakyat. Terbentuknya CDK Wilayah I membuat pengurusan hutan di Kabupaten Bogor semakin tidak diperhatikan.
Keyword: Hutan rakyat, kebijakan, perubahan kebijakan

Judul: Pembuatan Film Tipis Cu2ZnSnS4 sebagai Lapisan Penyerap Cahaya pada Sel Surya Menggunakan Metode Elektrodeposisi
Abstrak: Thin film of Cu2ZnSnS4 (CZTS) is an alternative semiconductor used as light absorber layer on solar cell. CZTS can replace silicon that commonly used as commercial semiconductor. The advantage of using CZTS as absorber layer is due to the abundance of its chemical composer on earth, and its high value of absorption coefficient. The absorber layer was made by using electrodeposition method on ITO glass substrates. The films were deposited at room temperature using potentiostatic mode with a potential of –1.05 V for 30, 45, and 60 minutes. After that, the films were annealed at two different temperatures, 180 ºC and 500 °C, for 45 minutes in N2/H2S atmosphere. Based on X-ray diffraction analysis, the polycrystalline thin film obtained fall into kesterite crystal phase. This type of crystal was obtained when the CZTS was annealed at 500 °C in H2S/N2 atmosphere. The value of optical band gap energy for the CZTS thin film was 2.2 eV with the film thickness about 1.228–6.366 μm. The sample of CZTS with electrodeposition time of 45 minutes and annealing temperature of 500 °C showed the best result and in conformity with absorber layers criteria for solar cells.
Keyword: semiconductor, ITO glass, CZTS thin film, electrodeposition