Judul: Analisis Keberlanjutan dan Strategi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan di Kota Bogor
Abstrak: Lahan pertanian pangan di Kota Bogor merupakan lahan sawah yang diperuntukkan usahatani padi dengan luas 317,16 Ha. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu wilayah seperti pembangunan pemukiman, industri, tempat usaha, dan infrastuktur publik, maka akan menyebabkan alih fungsi lahan. Apabila Peraturan Daerah Kota Bogor No. 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan LP2B tidak sesuai dengan kondisi lahan sawah dan para petani padi, akan menimbulkan berbagai permasalahan yang mengancam keberlanjutan lahan sawah yang berimplikasi pada kegiatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Mengidentifikasi persepsi ketua tani padi terhadap multifungsi lahan sawah di Kota Bogor; (2) Menganalisis status keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor; (3) Merumuskan strategi kebijakan keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif skala likert, MDS dan PROMETHEE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Secara umum persepsi ketua tani padi menilai bahwa multifungsi lahan sawah di Kota Bogor dinilai baik, artinya para petani padi masih merasakan berbagai manfaat dari keberadaan lahan sawah; (2) Aspek keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor memiliki status kurang berkelanjutan; (3) Alternatif kebijakan yang dapat diprioritaskan untuk strategi kebijakan keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor adalah pengembangan sumberdaya manusia dan pelayanan pertanian.
Keyword: lahan sawah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Multidimensional Scaling (MDS), persepsi, Preference Ranking Organization METHODs for Enrichment Evaluation (PROMETHEE)

Judul: Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor.
Abstrak: Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Kabupaten Bogor berupa alih fungsi lahan sawah. Alih fungsi ini terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akibatnya adalah berdampak pada berkurangnya lahan sawah irigasi dan terancamnya ketahanan pangan. Untuk itu maka perlu adanya strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian terhadap tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian.Serta terkait pula dengan ketahanan dan kedaulatan pangan.Disamping itu, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Kabupaten Bogor yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 Peruntukan ruang di Kabupaten Bogor memberikan 12,73 % atau sejumlah 38.016.52 Hektar lahan peruntukan pertanian. Berdasarkan gambar interpretasi citra satelit terlihat bahwa perkembangan awal dari lahan terbangun. Seiring perkembangan waktu, luas okupansi lahan terbangun mulai berkembang secara masif terutama pasca tahun 1990 hingga 2000. Luas lahan terbangun secara dominan terlihat berkembang dengan pesat di wilayah tengah dengan laju konversi lahan mencapai 1.288 Ha per tahun. Periode tahun 2005-2010 merupakan periode puncak perkembangan alih fungsi lahan yang mencapai lebih dari 4.000 ha per tahun sedangkan trend alihfungsi lahan sawah dari tahun 2011 s.d. tahun 2016 sejumlah 3.826 ha dengan rincian sekitar 765,3 Ha per t,ahunnya; (2) upaya pelibatan pemberdayaan masyarakat yang layak untuk dikaji adalah pengembangan upaya pemetaan partisipatif dari tingkat desa. Upaya ini merupakan salah satu alternatif kebijakan untuk melindungi lahan dari alih fungsi Tak lupa skema pembiayaan syariah diperlukan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pertanian khususnya perlindungan lahan, dengan skema wakaf tanah dimungkinkan para donator dan pihak yang professional akan berkolaborasi ditunjang dengan kehadiran pihak swasta sebagai pendorong dan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. (3) Berdasarkan hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) analisis vertikal, pada level faktor yang menjadi prioritas adalah Pemberdayaan Masyarakat. Pada Level stakeholders untuk Faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada Swasta. Level kendala memiliki prioritas yaitu Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi
Keyword: Alihfungsi lahan pertanian, pemberdayaan masyarakat, Analytical Hierarchy Process (AHP), Strategi Perlindungan Lahan Pertanian

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: