Judul: Analisis kesempatan kerja dan migrasi penduduk di provinsi Jawa Tengah pada pra dan era otonomi daerah
Abstrak: Sistem pemerintahan yang sentralisasi sebelum otonomi daerah telah menyebabkan perekonomian di kota tumbuh lebih pesat dibandingkan desa sehingga berdampak pada kesempatan kerja yang cukup besar di kota. Hal ini tentunya sangat menarik bagi masyarakat desa untuk melakukan migrasi ke kota. Lokasi Jawa Tengah yang cukup strategis karena letaknya yang dekat dengan daerah pusat industri maju seperti Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi (Jabodetabek) dan Surabaya, memberikan kemudahan bagi masyarakatnya untuk melakukan migrasi ke daerah tersebut. Migrasi keluar yang dilakukan oleh seseorang dengan motif ekonomi tanpa disertai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki menyebabkan kemiskinan di daerah asal tetap meluas. Selain itu, migrasi yang dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan keterampilan khusus akan menyebabkan daerah asal migran kekurangan SDM yang berkualitas sehingga dapat menghambat pembangunan daerah. Dampak negatif dari migrasi ini harus segera diatasi dengan meningkatkan kesempatan kerja yang sesuai dengan keadaan angkatan kerja terutama dari sisi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Tengah. Melalui otonomi daerah, diharapkan pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh daerah dapat lebih efektif mendorong perekonomian daerah dengan menggunakan sumberdaya lokal seperti SDM di Jawa Tengah itu sendiri. Namun, seringkali otonomi daerah yang diterapkan tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kadangkala pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya kesempatan kerja terutama pada bidang yang sebenarnya memiliki SDM yang potensial. Sehingga tujuan otonomi daerah yang sesungguhnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya berhasil, bahkan sering kali dianggap gagal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kebijakan otonomi daerah dapat meningkatkan kesempatan kerja di Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana otonomi daerah dapat menurunkan migrasi keluar di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kesempatan kerja yang ada. Penelitian ini menggunakan shift share sebagai alat analisis untuk mengidentifikasikan sumber pertumbuhan ekonomi dari tenaga kerja di Provinsi Jawa tengah dalam dua periode waktu yaitu pra dan era otonomi daerah. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan shift share ini akan dihasilkan bagaimana pertumbuhan kesempatan kerja di Jawa Tengah. Selain itu, berdasarkan data tingkat migrasi keluar dari Jawa Tengah didapatkan sejauh mana otonomi daerah dapat menurunkan tingkat migrasi keluar dengan kesempatan kerja yang ada tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series berupa data jumlah penduduk yang bekerja pada sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jawa Tengah untuk memproyeksikan kesempatan kerja. Periode data yang digunakan adalah periode pra otonomi daerah (Tahun 1996-2000), dimana periode ini menggambarkan kondisi kesempatan kerja sebelum otonomi daerah yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi serta periode era otonomi daerah (Tahun 2001-2003 dan Tahun 2004-2007) yang menggambarkan kondisi awal diterapkannya otonomi daerah dan kondisi setelah pemerintah daerah beradaptasi dengan kebijakan otonomi daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja di Jawa Tengah era otonomi daerah terutama pada tahun 2004-2007 yang menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi (5 persen), walaupun peningkatan kesempatan kerja pada awal otonomi daerah (0,38 persen) lebih kecil dibandingkan saat pra otonomi daerah (1,60 persen). Namun, kesempatan kerja yang meningkat ini belum dapat menurunkan angka pengangguran di Jawa Tengah secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah belum cukup berperan dalam menurunkan angka pengangguran di Jawa Tengah. Berdasarkan data migrasi keluar,
Keyword: 

Judul: Pertumbuhan Kesempatan Kerja pada Pra dan Era Otonomi Daerah Jawa Timur serta Kaitannya dengan Migrasi Penduduk
Abstrak: Jawa Timur adalah kawasan penting pertumbuhan industri dan perdagangan (bisnis) di Indonesia. Letaknya yang strategis yaitu antara pulau Bali dan Yogyakarta menjadi simpul penting yang menghubungkan kota-kota pertumbuhan di wilayah tengah dan timur Indonesia, sekaligus jembatan penghubung dengan wilayah barat Indonesia (Pusdatin Pertanian, 2003). Pada saat krisis ekonomi melanda, kontribusi sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) di Jawa Timur terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mengalami penurunan. Krisis ekonomi ini merupakan salah satu dampak negatif dari sistem pemerintahan yang sentralistik. Melihat kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 22/1999 yang direvisi menjadi UU No. 32/2004 mengenai sistem pemerintahan desentralistik. Sistem yang desentralistik mengindikasikan bahwa daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Kondisi perekonomian pada suatu daerah erat kaitannya dengan arus migrasi karena pada hakekatnya migrasi merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat seberapa efektif pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja dan mengurangi migrasi keluar. Untuk bisa melihat seberapa besar pertumbuhan kesempatan kerja, digunakan alat analisis Shift Share. Setelah mengetahui efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, maka akan dapat dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas tersebut. Peraturan mengenai otonomi sebenarnya telah ada sejak zaman Orde Baru dengan sistemnya yang sentralistik. Dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, pemerintah sadar bahwa sistem sentralistik kurang baik bagi Indonesia yang sangat majemuk kondisi wilayah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, diberlakukan lah otonomi daerah yang desentralistik. Namun, pada awal pelaksanaan otonomi daerah terjadi penyalahgunaan wewenang yang sangat besar oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah penyalahgunaan dana pembangunan. Pemerintah pun melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004. Selain itu pemerintah juga menetapkan banyak aturan mengenai otonomi daerah. Dampak dari penyalahgunaan wewenang ini tercermin dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan otonomi daerah pertumbuhan kesempatan kerja secara keseluruhan mengalami penurunan. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam membangun perekonomian daerah terutama terhadap pertumbuhan sektor-sektor usaha menjadi salah satu faktor penyebab turunnya pertumbuhan kesempatan kerja. Beberapa peneliti dari LIPI menyatakan bahwa pada awal pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah lebih berkonsentrasi terhadap pembangunan gedung-gedung dan fasilitas lainnya. Hal ini bisa dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan kesempatan kerja secara signifikan pada sektor bangunan. Melihat hal yang demikian, pemerintah lebih meningkatkan lagi aturan-aturan pelaksanaan otonomi daerah. Ditengah pertumbuhan industri dan bisnis yang semakin pesat, pertumbuhan kesempatan kerja pun (2004-2007) secara agregat terlihat mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar. Namun, masih terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan kesempatan kerja seperti sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor pertambangan dan galian serta sektor listrik, gas, dan air bersih. Seharusnya peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja dapat mengurangi migrasi keluar. Namun, jumlah migran keluar seumur hidup di Jawa timur (absolut dan relatif) pada era otonomi daerah ternyata lebih banyak jika dibandingkan pada saat belum diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini
Keyword: 

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: