Judul: Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Mapilli di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Abstrak: Kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagai unit terkecil pada tingkat tapak memerlukan sinergitas oleh semua pihak dalam mengimplementasikan. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu kebijakan publik ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan operasionalisasi KPHL-Mapili. Penelitian ini dilakukan di KPHL Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indept interview) dengan menggunakan kusioner. Data dianalisis dengan menggunakan teori Reed 2009, teori Edward III 1980 dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda dan pengaruh yang berbeda. Implementasi kebijakan pembangunan KPHL-Mapilli terhambat disebabkan oleh keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, kurangnya komunikasi antara pengelola, sikap pelaksana yang tidak sinergis dengan kebijakan yang telah dibuat serta birokrasi yang tidak memahami terhadap tujuan dari sebuah kebijakan pembentukan KPHL tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, strategi diversifikasi dibutuhkan dalam pembangunan KPHL Mapilli yaitu sebagai berikut: (1) strategi memanfaatan kekuatan KPHL untuk mengatasi ancaman klaim lahan masyarakat di wilayah kawasan hutan. (2) strategi komitmen pemerintah memberdayakan masyarakat, sehingga dapat meminimasi klaim lahan oleh masyarakat melalui program kemitraan. (3) strategi memperkuat dukungan perundangan tentangan KPHL Mapilli sebagai bahan rujukan institusi pengelolaan KPHL Mapilli. (4) Strategi memperkuat promosi mengenai keanekaragaman satwa serta keindahan wisata yang dimiliki oleh KPHL Mapilli.
Keyword: efektivitas, resolusi kebijakan, sinergitas stakeholder, strategi

Judul: Model Pengelolaan Hutan Multipihak Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Studi Kasus Kphl Solok, Sumatera Barat)
Abstrak: Paradigma pengelolaan hutan yang sedang berkembang saat ini adalah meningkatkan peran serta para pihak yang berkepentingan. Pengelolaan hutan multipihak dipengaruhi oleh banyak faktor dan akan sulit karena para pihak mungkin memiliki harapan yang berbeda dari proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pihak, menganalisis kepentingan, pengaruh dan hubungan para pihak, membangun model kualitatif untuk membantu menyelaraskan kepentingan para pihak serta menyusun dan menentukan skenario pengelolaan hutan. Penelitian ini dilakukan di KPHL Solok pada dua Nagari, yaitu Nagari Sungai Abu dan Nagari Sariak Alahan Tigo. Penelitian ini fokus pada penggunaan pendekatan multipihak yang menerapkan prinsip soft system methodology. Metode pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan observasi lapangan, studi literatur, wawancara dan workshop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan KPHL Solok. Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPHL Solok memiliki kepentingan dan pengaruh yang beragam. Terdapat sebanyak 22 pihak yang terdiri atas 2 pihak sebagai key players, 10 pihak sebagai subject, 4 pihak sebagai context setter dan 6 pihak sebagai crowd. Pola interaksi para pihak berupa aliran informasi tidak tersebar merata. Pembangunan model kualitatif dengan mengidentifikasi komponen pengelolaan hutan dapat membantu para pihak untuk memahami dan mengintegrasikan kepentingan masing-masing. Komponen pengelolaan hutan yang menjadi indikator kunci adalah kepastian hukum, pendapatan masyarakat, penerimaan pajak serta kondisi hutan. Indikator kunci tersebut digunakan sebagai dasar untuk merancang berbagai skenario pengelolaan hutan. Situasi pengelolaan hutan di KPHL Solok memiliki relevansi dengan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan pengelolaan hutan multipihak. Oleh karena itu, skenario kolaborasi dengan keterlibatan aktif para pihak (terutama masyarakat Nagari) dapat menjadi alternatif model pengelolaan untuk mengintegrasikan kepentingan para pihak serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Skema kolaborasi sangat mungkin untuk diterapkan karena sesuai dengan akar budaya masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, pengelolaan hutan multipihak dapat dilakukan di tingkat tapak walaupun dengan kondisi hukum yang tidak pasti. Para pihak menyadari bahwa kolaborasi memiliki tantangan yang besar dan proses yang cukup rumit, namun strategi kolaborasi juga dapat bermanfaat sebagai proses pembelajaran dan menampung kepentingan berbagai pihak.
Keyword: KPHL Solok, model kualitatif, para pihak, pengelolaan hutan multi pihak, soft system methodology

Judul: Penyakit transmissible gastroenteritas oleh virus corona pada babi
Abstrak: Trasnmissible Gastroenteritis pada babi oleh virus merupakan penyakit infeksius yang ditemukan pertama kali oleh Doyle dan Hutchings tahun 1946 di Indiana USA. Sehubungan dengan tingginya mortalitas akibat pe- nyakit TGE pada anak-anak babi serta kerugian yang beru- pa penurunan berat badan secara drastis pada babi yang dewasa, maka perlu kiranya penyakit ini diperhitungkan bagi suatu usaha peternakan. Walaupun di Indonesia be- lum dilaporkan kejadian penyakit tersebut, tetapi kita perlu waspada terhadap kemungkinan masuknya penyakit bersama dengan babi-babi import yang banyak dijumpai di- peternakan besar di Indonesia. ...
Keyword: