Judul: Analisis Kinerja Fiskal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Abstrak: Pembangunan suatu negara banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari segi keamanan, politik maupun dari adanya isu ketahanan pangan. Masalah ketahanan pangan menjadi perhatian bagi setiap negara baik negara maju maupun negara yang masih berkembang. Keadaan ketahanan pangan amat erat kaitannya dengan kemiskinan. Ketahanan pangan dan kemiskinan merupakan dua sisi mata uang, dimana karena miskin maka tidak dapat mencapai keadaaan tahan pangan dan sebaliknya karena tidak tahan pangan maka menyebabkan kemiskinan. Indonesia dalam Millenium Development Goals (MDGs) berupaya dalam menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya dia bawah US$ 1 per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya pada tahun 2015 sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Pemberlakuan desentralisasi fiskal pada awal tahun 2001 membuat adanya perubahan dalam sistem yang dianut Indonesia dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan implementasi UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi UU No. 34 dan UU No 33 Tahun 2004 yang berada di daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanannya desentralisasi fiskal memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang terdapat di daerah asalnya. Perubahan pola anggaran yang diberikan dapat berpengaruh terhadap kinerja fiskal yang terjadi di suatu daerah. Kinerja fiskal dapat dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dan posisi fiskal yang dihitung dari besarnya kapasitas fiskal terhadap kebutuhan fiskal. Selama periode 2003-2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dalam transfer dana dari pusat maupun pengeluaran pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal terjadi kebebasan oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan dan peningkatan sarana publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan penetapan desentralisasi fiskal yang berpengaruh dalam kinerja fiskal diharapkan juga dapat berpengaruh dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Penelitian ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, mengkaji kinerja fiskal pasca penetapan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, mengkaji keterkaitan antara derajat otonomi fiskal dan ketahanan pangan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan pada penerapan otonomi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder penggabungan data time series delapan tahun tahun 2003-2010 dan cross section 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dianalisis dalam model regresi data panel dengan metode Fixed Effect, dan uji korelasi antara derajat otonomi fiskal dengan ketahanan pangan dengan alat analisis yang digunakan adalah Eviews 6 dan Ms. Excel. Hasil penelitian menggunakan analisis deskriptif menunjukkan bahwa DOF dilihat dari rasio PAD terhadap total penerimaan daerah yang ada di setiap kabupaten/kota masih memiliki kriteria sangat kurang yaitu berkisar antara 0-10% di setiap kabupaten/kota. Sedangkan posisi fiskal menunjukkan terdapat beberapa daerah memiliki posisi fiskal yang kuat. Kota Kupang merupakan daerah dengan posisi fiskal paling kuat karena merupakn sentra perekonomian dan pemerintahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uji korelasi antara Derajat Otonomi Fiskal dengan ketahanan pangan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa fiskal daerah yang semakin terdesentralisasi berkorelasi positif dengan penduduk yang tidak tahan pangan. Hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi data panel menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan per kapita, luas
Keyword: 

Judul: Model Kelembagaan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Abstrak: Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah surplus pangan yang diindikasikan dengan nilai produksi pangan padi yang surplus dan ketersediaan pangan tumbuhan dan hewani lainnya yang cenderung meningkat, namun data menunjukkan beberapa daerah di NTB termasuk 100 kabupaten di Indonesia yang memiliki tingkat resiko kerentanan tinggi dan memerlukan skala prioritas penanganan, yakni sebanyak 70,83% dari jumlah kecamatan di Provinsi NTB adalah wilayah yang rentan pangan. Isu ketahanan pangan di Provinsi NTB yakni ketersediaan pangan tingkat wilayah sangat memadai, namun pada aspek distribusi dan konsumsi di tingkat komunitas dan individu/keluarga memiliki masalah ketahanan pangan. Dalam masyarakat, terdapat kelompok yang dapat mengikuti mekanisme pasar, namun ada juga kelompok berpendapatan rendah yang membutuhkan kelembagaan komunitas atau mekanisme di luar pasar. Pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana model pengembangan kelembagaan tingkat komunitas untuk meningkatkan ketahanan pangan yang sesuai dengan karaketristik wilayah dan masyarakat di Provinsi NTB? Adapun Tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis kinerja ketahanan pangan tingkat daerah dan pengaruh akses sosial, ekonomi dan fisik wilayah di Provinsi NTB; (2) Menganalisis tingkat ketahanan pangan individu dan pengaruh pendapatan, stok pangan dan transfer sosial di Provinsi NTB; (3) Menyusun model kelembagaan untuk meningkatkan ketahanan pangan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat di Provinsi NTB. Penelitian ini dilakukan di Provinsi NTB dengan wilayah sampel adalah Kabupaten Dompu dan Sumbawa (Pulau Sumbawa) serta Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat (Pulau Lombok). Untuk tujuan pertama akan digunakan Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Wilayah dan Analisis Regresi, Tujuan kedua adalah dengan Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Individu dan Uji-t. Tujuan ketiga, merupakan sintesa dan ditambahkan analisis deskriptif kelembangaan dan keseluruhan model selanjutnya disimulasikan dengan Model Sistem Dinamik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ketahanan pangan wilayah dapat dikaji dengan beberapa indikator antara lain nilai indeks ketersediaan pangan padi. Di Provinsi NTB, rata-rata nilai indeks ketersediaan pangan padi pada tahun 2012 adalah sebesar 2,91 yang bermakna bahwa ketersediaan pangan dari produksi padi di NTB adalah sebesar 2,91 dari kebutuhan pangan padi normatif dengan kecenderungan semakin meningkat. Peningkatan indeks ketersediaan pangan padi di Provinsi NTB dipengaruhi oleh peningkatan penguasaan lahan pertanian, produktivitas pangan, dan peningkatan aksesibilitas /infrastruktur transportasi yang memadai. Nilai koefisien variasi (KV) harga pangan beras di Provinsi NTB pada tahun 2012 adalah rata-rata sebesar 0.05 dengan kecenderungan nilai koefisien semakin rendah yang menunjukkan harga semakin stabil. Penurunan Nilai koefisien variasi (KV) pangan beras di Provinsi NTB dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan beras dan peningkatan pelayanan lembaga disribusi pangan (koperasi). Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB dengan rata-rata nilai 18.17% dengan kecenderung semakin menurun. Penurunan Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB dipengaruhi oleh ketersediaan layanan lembaga keuangan dan perbankan, peningkatan pendidikan masyarakat dan ketersediaan infrastruktur transportasi berkualitas. Rata-rata rasio kasus gizi buruk per 1000 penduduk di Provinsi NTB adalah sebanyak 0,20 dengan kecenderung semakin menurun. Penurunan rasio kasus gizi buruk per 1000 penduduk di Provinsi NTB dipengaruhi oleh tingkat produktivitas pangan, tingkat pelayanan infrastruktur berkualitas (akses fisik) dan tingkat pelayanan kesehatan penduduk. Nilai Pendapatan dan Stok Pangan keluarga (PSP) di NTB yang relatif rendah berkontribusi secara signifikan pada tingkat ketahanan pangan individu/keluarga yakni dengan status rentan pangan. Interaksi sosial antara lain dalam wujud transfer sosial secara signifikan dapat meningkatkan
Keyword: Kelembagaan, Ketahanan Pangan, Transfer Sosial, Akses Sosial Ekonomi, Akses Fisik

Judul: Case Study of Gallbladder Mucocele and Treatment Used In Small Animals
Abstrak: Gallbladder mucocele (GM) is defined as distention of the gallbladder caused by an inappropriate accumulation or deposition of high concentrations of bile. The purpose of this case study is to study GM conditions in small animals and to report the clinical sign and characteristics of GM through the sonogram interpretation and blood chemistry test evaluation, and studies related to the therapy given and other treatments recommended. A 14-year-old Toy Poodle dog has been diagnosed with severe GM and cholecystitis. No pain signs were shown during the physical examination as asymptomatic is a common characteristic in the early stage of biliary related diseases. In this study Abdominal ultrasonography interpretation and blood chemistry evaluation was conducted in 2021-2022 and analyzed as a secondary data source. Ultrasonography results showed presence of hyperechoic, immobile deposits in gallbladder accompanied by wall thickening and enlarged in size, followed by a significant increase in the enzyme alkaline phosphatase (ALP). This study has summarized mainly the diagnosis and treatments of GM in small animals and suitable alternatives treatments were recommended to encounter the GM conditions in small animals. The effectiveness of combined therapy shows the positive impact on the patient, the condition of GM has been under control.
Keyword: ultrasound, gallbladder, biliary sludge, abdominal ultrasonography