Judul: Analisis Kebijakan Sistem Bagi Hasil Perikanan Tangkap Di Perairan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi)
Abstrak: Sifat usaha penangkapan ikan di laut sangat erat dengan resiko dan ketidakpastian dengan penerimaan yang fluktuatif. Berdasarkan sifat usaha tersebut, masyarakat pesisir memilih sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha penangkapan. Sistem bagi hasil yang dijalankan bias kepada pemilik kapal/juragan sehingga pendapatan nelayan kecil dan buruh relatif lebih rendah. Rendahnya pendapatan selain berdampak langsung kepada kesejahteraan keluarga nelayan juga mengakibatkan rendahnya pengembangan investasi nelayan. Tingkat investasi berpengaruh kepada optimasi potensi sumberdaya ikan yang berkeadilan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi pada Bulan November 2016 sampai dengan Juli 2017. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan sistem bagi hasil perikanan tangkap terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan di Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian dengan menganalisis: 1) pendapatan nelayan pada berbagai ukuran kapal penangkap ikan berdasarkan sistem bagi hasil yang dijalankan; 2) mengidentifikasi pengaruh sistem bagi hasil usaha terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan, serta; 3) analisis kebijakan terkait sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi. Analisis kebijakan bagi hasil perikanan dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan ex-post berdasarkan hasil tujuan penelitian 1, 2, dan 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk tujuan penelitian (1) dengan jumlah 109 responden, dan tujuan penelitian (2) dengan jumlah 12 informan. Data primer diperoleh secara survey melalui wawancara secara mendalam (in dept interview) kepada informan serta pengisian kuisioner oleh responden. Data sekunder berupa hierarki kebijakan digunakan untuk menganalisis kebijakan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat. Data sekunder tersebut diperoleh dari jurnal dan karya ilmiah, laporan kerja, penelitian terdahulu, Lembaga dan Instansi terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pendapatan nelayan Kabupaten Sukabumi pada berbagai jenis dan ukuran kapal penangkap ikan berkisar antara Rp 814.052,- s.d Rp 12.703.556,- yang menunjukkan variasi yang sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kapal kecil, pendapatan terbesar berada pada pemilik kapal/juragan (32,57-82,44%), sedangkan pada kapal non kecil pendapatan terbesar berada pada nahkoda (skill labour); 2) Sistem bagi hasil perikanan pada berbagai ukuran kapal yang berjalan di Kabupaten Sukabumi tidak sesuai pasal 3 Undang-undang no. 16 Tahun 1964. Sistem bagi hasil yang tersebut lebih berpihak kepada juragan sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan dan tingkat investasi nelayan Kabupaten Sukabumi. Sistem bagi hasil yang berlaku berdampak kepada semakin kuatnya hubungan patron-klien. Pada tahap lebih lanjut, sistem patron-klien yang berlaku membentuk pola pemasaran hasil produksi yang tidak berkeadilan dimana nelayan hanya berlaku sebagai price taker sehingga nelayan mengalami looses income. Rendahnya pendapatan nelayan pada gilirannya menyebabkan lemahnya posisi sosial, ekonomi dan politik nelayan Kabupaten Sukabumi; 3) Implementasi bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi belum terlaksana sesuai dengan amanat UU no 16/1964. Sistem bagi hasil cenderung lebih menguntungkan juragan dibandingkan nelayan penggarap. Beberapa faktor lain yang menghambat pelaksanaan UU 16/1964 adalah kurangnya sosialisasi keberadaan udang-undang bagi hasil perikanan; kuatnya masyarakat pesisir mempertahankan adat bagi hasil; serta adanya kelemahan undang-undang bagi hasil perikanan yang tidak mengatur proporsi bagi hasil pada berbagai ukuran kapal dan alat tangkap, serta proporsi bagi hasil belum memperhitungkan penurunan fungsi dan efektivitas sarana produksi. Seyogyanya kelemahan mengenai proporsi bagi hasil yang sesuai dengan ukuran kapal dan jenis alat tangkap serta penurunan
Keyword: pendapatan nelayan, sistem bagi hasil, rekonstruksi peraturan

Judul: Peranan peraturan pemerintah dalam bidang perikanan terhadap pendapatan nelayan dan kelestarian sumberdaya perikanan laut
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pendapatan nelayan dan keadaan sumberdaya akibat adanya peraturan-peraturan perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 1981 sampai bulan Januari 1982, di Gebang Ilir Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.Data mengenai aspek sosial ekonomi diperoleh dari wawancara dengan 80 orang responden yang meliputi Nelayan sampel sebagai responden (juragan), yang diambil hasil 6 jenis alat penangkap. dibatasi pada nelayan pemilik alat secara acak. Data biologis diperoleh dari hasil pendaratan ikan oleh nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI), dan peng- amatan dilakukan dua kali dalam seminggu selama tiga bulan. Pengujian dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis sidik ragam. Uji-t dan analisis deskriptif. Hasil analisis pengaruh alat penangkap terhadap pendapatan kotor, biaya produksi dan pendapatanbersih serta outpu-input ratio memberikan pengaruh yang nyata. Dilihat dari pendapatan bersih, alat penangkap pancing merupakan alat penangkap yang paling tinggi pendapatan bersihnya, sedangkan jika dilihat biaya produksinya alat penangkap bagan tetap paling rendah dibandingkan dengan alat penangkap lainnya. Penggunaan motor pada perahu dapat meningkatkan pendapatan bersih nelayan, walaupun biaya produksinya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perahu layar. Banyaknya ikan muda yang tertangkap merupakan ancaman terhadap kelestarian sumberdaya perikanan laut, dan kecenderungan makin meningkatnya jumlah ikan muda yang tertangkap disebabkan antara lain oleh makin banyaknya alat penangkap yang dioperasikan dan makin intensifnya operasi penangkapan. Disarankan agar dilakukan penelitian mengenai potensi sumberdaya perikanan laut terutama potensi perairan pantainya, khususnya perairan pantai Cirebon.
Keyword: Socio-economic, Fishery, Pendapatan nelayan

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology