Judul: Formulating Framework and Implementation Strategy of Fiscal Policy for Low Carbon Development in Forestry Sector
Abstrak: Kebijakan fiskal kehutanan yang saat ini berlaku masih menilai hutan berdasarkan fungsi produksinya saja sehingga sistem transfer fiskal dari hasil kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah masih berdasarkan pada tingkat produksi hasil hutan kayu yang dihasilkan sebagai reward atas kinerja daerah menghasilkan sumberdaya hutan. Mekanisme transfer fiskal kehutanan masih belum memasukkan mekanisme punishment terhadap daerah yang kinerja pengelolaan hutannya buruk sebagai dasar pengalokasian dana transfer fiskal. Untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di sektor kehutanan, maka perlu adanya pergeseran arah kebijakan fiskal kehutanan menuju kebijakan fiskal hijau yaitu dari kebijakan fiskal yang hanya berlandaskan pada pemanfaatan kayu diperluas ke pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Untuk itu dibutuhkan kajian mendalam atas kerangka infrastruktur kebijakan fiskal hijau dan penyiapan instrumen-instrumen kebijakannya, para aktor dan perannya dalam perumusan kerangka kebijakan fiskal hijau, dan skema kebijakan pemungkin agar kebijakan fiskal hijau dapat berjalan. Hal tersebut diperlukan agar kerangka infrastruktur kebijakan fiskal hijau memenuhi kaidah keadilan dan tidak mematikan kegiatan pembangunan yang masih dibutuhkan oleh banyak daerah. Dalam penyiapan kerangka kebijakan fiskal hijau digunakan analisis instrumen kebijakan yang mengacu kepada teori formulasi kebijakan kehutanan (Krott 2005) dan analisis kesenjangan terhadap implementasi instrumen-instrumen kebijakan fiskal kehutanan. Untuk lebih memahami peran para aktor yang memengaruhi rancangan kebijakan fiskal hijau digunakan analisis stakeholder dan analisis peran ilmuwan dalam pembuatan kebijakan (Pielke 2007). Tujuan terakhir dalam penelitian ini adalah merumuskan rancangan kebijakan pemungkin dalam mewujudkan skema pendanaan kebijakan fiskal hijau dengan menggunakan analisis terhadap skema-skema pendanaan jasa lingkungan dan analisis kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan untuk mitigasi perubahan iklim (Nurrochmat et al. 2011). Ruang lingkup analisis dalam penelitian ini adalah tingkat nasional, sebagai studi kasus diambil contoh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang telah dijadikan model lokasi implementasi pemanfaatan jasa lingkungan. Dari hasil analisis kesenjangan dapat diketahui beberapa kesenjangan dari setiap instrumen kebijakan fiskal kehutanan antara lain belum terinternalisasikannya nilai-nilai jasa lingkungan hutan dalam sistem ekonomi yang mengakibatkan tidak diperhitungkannya fungsi ekologi hutan dalam kontribusi terhadap pembangunan yang berdampak pada rendahnya PDB, PNBP kehutanan serta penganggaran lingkungan hidup dan kehutanan; pengelolaan PNBP yang tidak tertib, efektif, efisien, dan ekonomis; adanya disharmoni antara beberapa peraturan baik vertikal maupun horizontal serta ketidaksesuaian implementasi pengelolaan PNBP dengan peraturan; terdapat penyimpangan pada praktik tata administrasi pengelolaan PNBP dan DBH kehutanan serta koordinasi yang belum optimal antar institusi pengelola PNBP kehutanan; dan lemahnya sistem informasi manajemen kebijakan fiskal kehutanan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, telah disusun strategi setiap instrumen sebagai referensi penyusunan rancangan kebijakan pemungkin untuk implementasi kebijakan fiskal hijau meliputi aspek penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan negara. Dari penelitian ini telah teridentifikasi 18 pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi kebijakan fiskal kehutanan saat ini dan perancangan kebijakan fiskal hijau. Pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya dapat dikategorikan sebagai key players yaitu Kemenhut, BAPPENAS, KLH, dan Kemenkeu; context setter yaitu Kemendagri; subject yaitu Dishut Kab, pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, Bappeda Kabupaten, Bappeda Provinsi, BLH Prov, Penduduk Desa sekitar hutan, BP REDD+, Dispenda Prov, Dispenda Kabupaten, Universitas Jambi dan ZSL; crowd yaitu Warsi. Hubungan yang terjadi di antara pemangku kepentingan berupa potensi konflik, bekerjasama, atau saling mengisi. Untuk itu strategi pengaturan peran
Keyword: green fiscal, policy instrument, stakeholder, funding scheme

Judul: Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Abstrak: Penelitian ini mengambil tema tentang komunikasi kebijakan di tingkat pemerintahan. Kasus yang dipilih adalah kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menurut pengamatan peneliti terdapat hambatan dalam proses komunikasinya. Proses pengambilan keputusan kebijakan kerap kali mengabaikan masalah komunikasi, padahal salah satu sebab kegagalan kebijakan menurut beberapa ahli terkait masalah komunikasi. Kebijakan pembangunan KPH merupakan mandat UU No. 41/1999 yang digulirkan sebagai upaya preventif dalam sistem pengelolaan hutan di Indonesia yang sebelumnya berorientasi pada pengusahaan hutan. Perjalanan panjang pemahaman konsep/kebijakan KPH yaitu perubahan paradigma pengusahaan hutan ke paradigma pengelolaan hutan, telah mendapatkan bentuknya dengan lahirnya PP No. 6/2007. Namun dalam proses mengkomunikasikan kebijakan KPH ke daerah banyak mengalami kendala terutama terkait dengan adanya kesenjangan pengetahuan konsep (kebijakan) KPH. Hal ini berimplikasi pada lambatnya proses adopsi kebijakan KPH. Lambatnya adopsi kebijakan KPH mengindikasikan adanya hambatan dalam (1) proses komunikasinya, sehingga perlu ditelusuri guna mengetahui (2) faktor-faktor yang memengaruhinya (tujuan antara: internalisasi dan operasionalisasi), sehingga diperlukan (3) strategi-strategi komunikasi guna akselerasi adopsi kebijakan KPH (tujuan utama). Penelitian didekati secara kualitatif dengan pilihan lokasi di KPH Provinsi Lampung (KPHL Batutegi, KPHL Kotaagung Utara, dan KPHP Reg 47 Way Terusan) dan dilaksanakan sejak Oktober 2012-Oktober 2013. Data dan informasi secara keseluruhan dianalisis secara kualitatif. Analisis isi kualitatif digunakan untuk menganalisis proses komunikasi kebijakan KPH dan proses pengambilan keputusan kebijakan KPH oleh Daerah. Proses internalisasi dan operasionalisasi kebijakan KPH dianalisis dengan menggunakan analisis interaksi yang dikembangkan oleh International Development Studies (IDS) melalui tiga kerangka pendekatan yaitu discourse/narrative, actors/networks, dan politics/interest. Analisis interaksi melalui analisis jaringan (logical diffusion) digunakan untuk menganalisis proses internalisasi kebijakan KPH. Strategi komunikasi kebijakan KPH menggunakan analisis situasi selama proses kebijakan berlangsung. Temuan terkait proses komunikasi KPH yaitu (1) masih ada ketidaksepahaman konsep/kebijakan KPH pada tahap internalisasi di Pusat (birokrat, profesional, akademisi), (2) pola komunikasi kebijakan KPH menggunakan model satu arah, (3) sistem komunikasi kebijakan KPH merupakan kombinasi antara sistem difusi terpusat dan terdesentralisasi. Temuan terkait proses internalisasi kebijakan KPH meliputi (1) pola adopsi kebijakan KPH memiliki struktur jaringan komunikasi linier, (2) elit politik daerah (DPRD) berperan besar dalam akselerasi adopsi kebijakan KPH, (3) faktor-faktor yang memengaruhi proses internalisasi kebijakan KPH adalah network, peran agen perubahan yaitu pemimpin opini (KPHL/P, DPRD dan Dinas) dan v profesional, kemauan mengenal dan memahami konsep KPH. Temuan terkait proses operasionalisasi kebijakan KPH yaitu (1) kewenangan yang kurang jelas dan tidak cukup berimplikasi pada legitimasi kebijakan KPH, (2) legitimasi kebijakan KPH terjadi sebagai akibat belum optimalnya proses operasionalisasi KPH, (3) kondisi pemungkin operasionalisasi KPH terkait dengan kapasitas SDM dan efektifitas sistem pengawasan, kelembagaan KPH, sistem informasi dan pengawasan, serta pembiayaan dan sistem penghargaan, (4) proses operasionalisasi kebijakan pembangunan KPH dipengaruhi oleh kejelasan dan ketercukupan kewenangan KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak, legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya, dukungan stakeholders terkait legalitas dan tindakan, dan adanya hambatan psikologis dan trust. Temuan-temuan penting tersebut mengerucut pada akar masalah komunikasi kebijakan KPH dan akar masalah struktural kebijakan KPH yaitu (1) adanya kesenjangan pengetahuan antara pemerintah, elit politik daerah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat terhadap konsep/kebijakan KPH, dan (2) kewenangan KPH yang dapat berimplikasi pada legitimasi kebijakan KPH. Strategi-strategi komunikasi guna mengatasi kedua
Keyword: strategi komunikasi, proses pengambilan keputusan, difusi pengetahuan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), internalisasi, operasionalisasi

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: