Judul: Kajian Sistem Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan gerbang utama masuknya pengaruh kepentingan luar negeri akan terus tumbuh dan berkembang dengan segala konsekuensinya. Sebagai kota Metropolitan, Jakarta tidak hanya akan mewadahi berbagai bentuk kegiatan baru dan inovatif dari masyarakat, tetapi juga terbuka terhadap interaksi dengan masyarakat internasional yang juga terus maju dengan pesat. Dalam upaya untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota jasa (service city) yang sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia, membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap berkompetisi. Untuk itu maka Pemerintah DKI Jakarta (dalam hal ini Biro Kepegawaian) harus mampu mempersiapkan diri antara lain dengan mempersiapkan tersedianya SDM yang tangguh. SDM sebagai salah satu unsur organisasi merupakan asset yang sangat penting artinya dalam menentukan keberhasilan organisasi. Untuk mendapatkan SDM yang memenuhi syarat baik kuantitas maupun kualitas sangat ditentukan oleh upaya Biro Kepegawaian Pemerintah DKI Jakarta sebagai unit pelaksana Rekrutmen dan Seleksi Pegawai. Rekrutmen dan seleksi pegawai diatur dalam PP. No. 5/1976 tentang formasi PNS dan PP. No. 6/1976 tentang Pengadaan PNS, dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme yang telah ditetapkan tersebut tidak mampu diterapkan secara total sehingga proses rekrutmen dan seleksi tidak / kurang mampu menjaring seluruh potensi SDM yang dibutuhkan Pemerintah DKI Jakarta. Implikasi dari kondisi tersebut adalah bahwa kualitas pegawai yang direkrut kurang memenuhi harapan untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta antisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang. Disamping itu, masih berkembangnya budaya titipan didalam penerimaan pegawai baru, memberikan kontribusi pada tidak terjaringnya seluruh calon pegawai yang potensial. Dilema seperti inilah yang sering dihadapi oleh Biro Kepegawaian. Disatu sisi, harus mampu menjaring seluruh calon pegawai yang potensial, namun disisi lain harus dapat mengakomodir " titipan" yang sulit dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penelitian ini mencoba menganalisis Kondisi Sistem Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Pemerintah DKI Jakarta dengan tujuan mengetahui kondisi faktual, mengidentifikasi dan menentukan simpul-simpul kelemahan yang terjadi dan memberikan alternatif perbaikan suatu sistem rekrutmen dan seleksi yang efesien dan efektif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner dengan mengunakan skala berkisar antara 0, 1 dan 2, sedangkan pengumpulan data sekunder dengan mengambil data di Biro Kepegawaian DKI Jakarta. Selanjutnya analisis data dengan Teknik Statistik dengan perhitungan persentase untuk melihat kondisi variabel yang dianalisis. Variabel-variabel yang dianalisis pada Sistem Rekrutmen dan seleksi pegawai ini terdiri dari Variabel Dasar Rekrutmen dan Seleksi, Variabel Rekrutmen, dan Variabel Seleksi. Selain itu untuk menjaring pendapat responden secara umum juga dianalisis variabel lain-lain/ pendukung. Variabel Dasar Rekrutmen dan Seleksi yang diteliti terdiri dari 3 aspek yaitu: Analisis Pekerjaan, Penyusunan Kebutuhan Pegawai berdasar Analisis Pekerjaan, dan Dasar Hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan Kondisi Variabel Dasar Rekrutmen dan Seleksi berdasarkan pada perhitungan persentase rata-rata sebesar 76,89% yang berarti pada katagori baik. Berarti bahwa kondisi variabel ini sudah cukup untuk menunjang kinerja Biro Kepegawaian meletakan dasar rekrutmen. Untuk mendapatkan hasil lebih baik perlu adanya perbaikan terutama pada aspek Penyusunan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Pekerjaan yang skornya paling rendah yaitu sebesar 58,58%. Variabel Rekrutmen yang diteliti terdiri dari 10 aspek yaitu Kerjasama dengan Kantor Tenaga Kerja, Pemberitahuan lowongan pekerjaan, Jumlah dan jenis lowongan, Uraian pekerjaan, Spesifikasi pekerjaan, Rencana penempatan, Perekrutan dari
Keyword: Rekrutmen

Judul: Kajian Efektifitas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Memasuki era milenium ketiga dan di era reformasi ini, tindakan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh langkah-langkah antisipatif untuk menangkal akibat buruk yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai organisasi pemerintahan di wilayah ibukota negara merupakan barometer pemerintahan di tanah air, dituntut untuk sesegera mungkin mengambil tindakan antisipatif atas segala perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut sistem manajemen sumberdaya manusianya. Tindakan antisipatif yang dilakukan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City). Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur Pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi untuk menghasilkan aparat yang berkualitas, dan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain adalah: 1. Para aparatur/pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap dirinya, 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang terjadi saat ini, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih belum mengacu kepada landasan operasional yang berlaku atau pencatatan dalam "buku biru" belum dilaksanakan secara teratur, 3. Belum adanya standar penilaian kinerja yang baku sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya motivasi dan rendahnya semangat pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 4. Terjadinya penurunan disiplin pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur di unit kerja masing-masing maupun dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 5. Hasil penilaian kinerja tidak diikuti dan ditindaklanjuti secara nyata (konkrit). Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini, 2. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang efektif dan sesuai dengan harapan pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan pegawai. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, yaitu di Dinas Kependudukan. Secara spesifik, obyek penelitian mengambil lokasi di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Kependudukan, yaitu Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dan Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan populasi yang sekaligus sebagai sampel penelitian (38 pegawai) adalah para pegawai yang terdapat di lima Suku Dinas Kependudukarı Tingkat Kotamadya dan Tingkat Dinas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas (pegawai eselon IIIb 10 orang) dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (pegawai eselon IVb 28 orang) Dinas Kependudukan yang merupakan kelompok penilai dan ternilai atau kedua kelompok pegawai tersebut sekaligus sebagai penilai dan ternilai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan menggunakan instrumen penelitian (kuesioner), dan data sekunder diperoleh dari
Keyword: Penilaian Kinerja, Software SPSS, Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan

Judul: Detoxification of Cassava’s Acid Hydrolyzate by Activated Carbon Method for Bioethanol Production
Abstrak: Cassava is one of natural resources for carbohydrate that also available for bioethanol production. Starch and fibers hydrolysis maybe conducted on acid condition. The restriction in acid hydrolysis is 5-hydroxymethyl furfural (HMF) and furfural formation, which inhibit yeast fermentation. This study applied two stages of detoxification, which are overliming and activated carbon adsorption methods for lowering HMF and furfural concentrations. In order to obtain tolerable amount in sugar solution, detoxification by activated carbon adsorption was done by concentration of 1%, 2.5%, 5% and 10% and duration of contact are 30 45 and 60 minutes. The results showed that overliming method decreased HMF and furfural concentrations 34.38% and 60.81%, respectively. Overliming followed by 5% activated carbon adsorption for 30 minutes produced the best sugar solution which has a lower HMF and furfural concentrations by 72.03% and 89.11%, respectively. Adsorption constants of HMF and furfural by 5% activated carbon were 0.044 g/min and 3,7 x 10-5 g/min, respectively. The concentration of ethanol produced was 5.00% (b/v) or 63.22% higher than obtained from detoxification by neutralization (NH4OH) which produced ethanol only 3.06%.
Keyword: