Judul: Tren Produksi Kayu Bulat Hutan Alam pada Unit Manajemen Bersertifikat PHPL Wajib dan Sukarela
Abstrak: Penurunan produksi kayu bulat di Indonesia disebabkan pengelolaan hutan belum mencapai tujuan kelestarian hasil dan kayu diperoleh secara illegal. Upaya pemerintah terhadap perbaikan tata kelola hutan secara lestari melalui kewajibkan setiap unit manajemen melakukan kegiatan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Selain itu pada tingkat internasional terdapat pengembang standar dan kriteria penilaian hutan lestari secara sukarela. Kedua hal tersebut dikarenakan dalam persaingan pasar industri kayu, konsumen kayu tropis dari negara maju mulai memperhatikan keabsahan legalitas kayu yang dikelola secara lestari. Namun di Indonesia terdapat kesenjangan perolehan nilai transaksi ekspor kayu yang mengalami peningkatan sedangkan bahan baku kayu hutan alam mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk mengetahui implementasi sertifikasi PHPL. Aspek yang diteliti terdiri dari jumlah penerima sertifikasi, perolehan insentif, disinsentif, dan perkembangan produksi. Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, serta pencatatan data sekunder. Analisis data dilakukan secara diskriptif terhadap tiga sampel unit manajemen bersertifikat PHPL wajib dan sukarela. Hasil menunjukkan perolehan sertifikat PHPL terbanyak pada skema wajib di tingkat unit manajemen hutan alam. Unit manajemen penerima sertifikat PHPL tidak mempermasalahkan adanya syarat sertifikasi PHPL dalam penurunan produksi kayu. Namun faktor yang mempengaruhi penurunan produksi yaitu cuaca, topografi, dan minimal jatah tebangan tahunan. Perolehan insentif sertifikat PHPL dari segi harga jual kayu tidak mempengaruhi peningkatan harga kayu di pasar industri primer. Faktor harga jual dipengaruhi biaya pengusahaan hutan, fakta pasar industri primer, dan kesepakatan konsumen. Sedangkan biaya kegiatan sertifikasi merupakan perolehan disinsentif dari sertifikat PHPL wajib dan sukarela di tingkat unit manajemen hutan alam .
Keyword: disinsentif, insentif, produksi kayu bulat legal, sertifikasi wajib dan sukarela

Judul: Efektifitas Penatausahaan Kayu di Hutan Alam Produksi (Studi Kasus di Areal Kerja PT. Austral Byna, Kalimantan Tengah
Abstrak: Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan atau peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan. PUHH dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan dibidang kehutanan, sehingga PUHH berjalan dengan tertib dan lancar serta kelestarian hutan, hak-hak negara atas hasil hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektifitas penatausahaan kayu di hutan alam produksi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penatausahaan kayu dan membuat alternatif solusi terhadap masalah yang mempengaruhi efektifitas penatausahaan kayu. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengetahui kinerja penatausahaan kayu yang selama ini telah dilakukan dan memberikan strategi perbaikan terhadap sistem penatausahaan kayu yang telah diterapkan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara fakta lapangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P.8/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH). Penelitian ini mencakup kegiatan penatausahaan kayu di Petak Tebang, TPn, TPK Hutan dan TPK Antara. Hasil pengamatan menunjukkan kegiatan penatausahaan kayu yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tingkat efektifitas baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu kegiatan timber cruising dimana terjadi ketidaksesuaian dalam pelabelan pohon layak tebang, penomoran batang yang menggunakan nomor internal, penandaan batang yang tidak lengkap, penumpukkan kayu bulat yang tidak dilakukan terpisah antara kayu bulat yang telah dicatat dengan yang telah disahkan dan belum lunas Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR), pembuatan Daftar Kayu Bulat untuk Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (DKB SKSKB) menjadi lima rangkap, DKB Faktur angkutan Kayu Bulat (DKB FA-KB) menjadi lima rangkap, Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) menjadi empat rangkap, perpanjangan masa berlaku dokumen angkutan yang tidak dilakukan karena adanya toleransi dari Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) dan pihak-pihak terkait, serta keterlambatan penyerahan dokumen SKSKB, FA-KB dan LMKB kepada Dinas Kabupaten.
Keyword: 

Judul: Adomian decomposition method for solving abelian differential equation.
Abstrak: In this writing, Adomian Decomposition Method is used for solving Abelian Differential Equation. Abelian Differential Equation is a nonlinear differential equation which is hard to solve analytically. A special case of Abelian Differential Equation is oftenly used to model the population growth of deer in a certain place. In this research, a numerical equation to solve Abelian Differential Equation is constructed using Adomian Decomposition Method. Furthermore, the validity of the results will be compared with the exact solution and numerical using fourth order Runge- Kutta method. The numerical results show that Adomian Decomposition Method is suitable for solving Abelian Differential Equation. Beside that, the procedure of Adomian Decomposition Method is used to solve the population growth of deer in a certain place.
Keyword: