Judul: Peningkatan Kinerja Manajemen Pengendalian Aset Tetap Kabupaten Purbalingga
Abstrak: Kegiatan penatausahaan aset tetap merupakan salah satu tahapan dari siklus pengelolaan aset tetap yang harus dikelola dengan tertib, agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Setiap SKPD bertanggung jawab melakukan penatausahaan aset tetap secara administrasi dan akuntansi. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel, maka Pemkab Purbalingga perlu menetapkan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, sampai tahap penghapusan aset. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011-2015, bahwa kegiatan penatausa-haan aset tetap, khususnya tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, masih dinyatakan buruk. Buruknya kegiatan penatausahaan aset tetap ditandai dengan banyaknya temuan audit BPK-RI terhadap laporan keuangan daerah. Dampaknya adalah Pemkab Purbalingga hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan keberadaan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga, menganalisis berbagai kelemahan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga dan merumuskan rekomendasi perbaikan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama penelitian ini adalah metode deskriptif, tujuan kedua menggunakan metode deskriptif, dan tujuan ketiga menggunakan analisis SWOT dan arsitektur strategik. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner, wawancara dan diskusi. Sedangkan data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, peraturan-peraturan terkait, laporan tahunan dan hasil-hasil kajian terdahulu. Sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/9802/XI/2016 Tanggal 30 November 2016, menyatakan bahwa pemberlakuan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan aset di Kabupaten Purba-lingga. Adapun berbagai kelemahan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga antara lain: 1) Tidak adanya prosedur SOP yang lebih rinci dan tertulis pada kegiatan penatausahaan aset tetap; 2) Kurang optimalnya kinerja tim pengarah dan tim teknis penataan dan pengelolaan aset; 3) Kurangnya penga-wasan pelaksanaan pekerjaan oleh Kepala SKPD kepada SDM pengelola aset; 4) Kegiatan pengamanan terhadap asetbelum berjalan secara tertib; 5) Kegiatan pemeliharaan terhadap asetbelum direncanakan secara tertib; 6) Lemahnya koordinasi antara SKPD yang mengelola anggaran belanja modal dan Bakeuda/ DPPKAD yang mengelola aset dalam kegiatan rekonsiliasi belanja modal; 7) Belum ada aturan tertulis tentang syarat-syarat pegawai untuk diangkat menjadi SDM pengelola aset; 8) Keterbatasan jumlah SDM pengelola aset di Bakeuda; 9) Keterbatasan anggaran operasional kegiatan pengelolaan aset; 10) Monev belum dilakukan terhadap kegiatan diklat pengelolaan aset; 11) Penghargaan dan sanksi belum diterapkan terhadap SDM pengelola aset; 12) Kurang optimalnya peranan Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengelolaan aset; 13) Pengembang perumahan belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemkab Purbalingga. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan arsitektur strategik. Hasil penelitian menunjukkan pada analisis internal, faktor-faktor yang menjadi kekuatan adalah komitmen pemda menyelesaikan permasala-han aset, tertatanya kelembagaan pengelolaan aset, pejabat di bidang aset ditempatkan berbasis kompetensi, adanya target action plan penyelesaian permasalahan aset, monev oleh Inspektorat dalam pengelolaan aset, tersedianya SIM aset, tersedianya sarana pendukung SIM aset. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kelemahan adalah belum tersedia prosedur SOP pengelolaan aset yang rincidan tertulis, tingkat kompetensi SDM pengelola aset belum memadai, kompensasi
Keyword: analisis SWOT, arsitektur strategi, faktor internal-eksternal, penatausahaan aset tetap

Judul: Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor
Abstrak: Penatausahaan merupakan satu siklus penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Manfaat yang diperoleh jika penatausahaan aset dilakukan dengan baik antara lain tersedianya data aset yang lengkap dan mudah ditelusuri, sebagai pedoman untuk perencanaan ditahun-tahun berikutnya, membantu pengamanan administratif, serta mempengaruhi kesempurnaan penyajian neraca daerah. Opini wajar tanpa pengecualian telah diperoleh Pemerintah Kota Bogor sebagai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016. Namun demikian masih terdapat catatan bahwa “penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor masih belum memadai”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor, menganalisis faktor internal dan faktor eksternal penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor. Kajian dilakukan dengan menganalisis kesesuaian dokumen penatausahaan aset tetap dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2017 dan kesesuaian proses penatausahaan aset tetap dengan prinsip-prinsip akuntansi yang terdapat pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Sumber data menggunakan data sekunder berupa dokumen penatausahaan aset tetap yang diperoleh dari Seksi Penatausahaan Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden. Responden terdiri dari enam orang staf pengelola BMD untuk melihat implementasi proses penatausahaan aset tetap dan menggali informasi tentang faktor internal dan faktor external penatausahaan aset tetap, tiga orang esselon IV yang membidangi penatausahaan aset tetap untuk analisis Internal dan External (IE) dan analisis Strengh Weakness Opportunity dan Treat (SWOT), dan tiga orang esselon III untuk analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air Kota Bogor serta Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua aspek yang dianalisis yaitu dokumen penatausahaan aset tetap dan proses penatausahaan aset tetap, implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor berada pada kriteria kurang baik. Hal ini dikarenakan dokumen penatausahaan aset tetap yang mempunyai bobot 60 persen masih berada pada kriteria kurang baik walaupun secara proses sudah berada pada kriteria baik. Analisis dokumen menyimpulkan bahwa indikator Kartu Inventaris Barang/KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, buku inventaris dan daftar mutasi barang berada pada kriteria kurang baik, dan indikator daftar usulan barang yang akan dihapuskan serta daftar barang yang digunausahakan berada pada kriteria buruk. Analisis implementasi proses penatausahaan aset tetap menggunakan delapan prinsip akuntansi sebagai indikator. Prinsip basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar berada pada krteria baik. Terdapat satu indikator yaitu prinsip konsintensi berada pada kriteria kurang baik. Hasil diatas menunjukkan bahwa Perbaikan kelengkapan dokumen merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Faktor internal yang dianggap sebagai kekuatan utama adalah kesempatan bagi aparatur pengelola BMD untuk pengembangan SDM, dan sebagai kelemahan utama adalah aparatur pengelola BMD belum fokus pada tupoksi. Faktor eksternal yang dianggap sebagai peluang utama adalah aturan ditingkat pemerintah pusat yang mendukung penatausahaan aset tetap dan adanya evaluasi rutin dari BPK, sedangkan ancaman utama berupa tidak tertibnya pengembang perumahan dalam penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang menjadi
Keyword: Dokumen, IE, prinsip akuntansi, SWOT, QSPM

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: