Judul: Evaluation of Budgeting Policy of the Ministry of Industry in Order to Improve the Performance of the Small and Medium Industrial Sector
Abstrak: Reformasi di bidang pengganggaran ditandai dengan berubahnya paradigma di bidang perencanaan penganggaran yang di atur dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 yang ditunjukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu penerapan penganggaran terpadu, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Namun terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang ditemui seperti terdapat revisi kegiatan di tahun anggaran berjalan, anggaran berbasis kinerja begitu detail di tahap perencanaan namun saat pertanggungjawaban menjadi administratif, pola penyerapan anggaran yang bertumpuk di akhir tahun maupun pendistribusian anggaran yang kurang tepat merupakan bagian-bagian dari hambatan dalam meningkatkan sektor industri.Penelitian ini memiliki tujuan (1) Mengevaluasi kesesuaian penerapan penganggaran Kementerian Perindustrian dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan penganggaran; (2) Menganalisis pengaruh realisasi belanja kegiatan atau program Kementerian Perindustrian yang secara signifikan mempengaruhi sektor IKM. Analisis kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada para narasumber yang terkait dengan objek masalah yang akan dikaji, observasi atau pengamatan langsung terhadap proses perencanaan penganggaran yang tengah dilaksanakan oleh Kemenperin serta dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD), sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, melihat pengaruh realisasi belanja pada Kemenperin sektor IKM untuk belanja infrastruktur (Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM), belanja pengembangan SDM (Bimtek dan Pendampingan), belanja akses pasar (pameran, e-Smart danawarding), Belanja peningkatan teknologi (fasilitasi bantuan mesin/peralatan dan restrukturisasi terhadap kinerja sektor IKM dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa seluruh prinsip dan komponen yang menyusun konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Kemenperin dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa realisasi belanja Kementerian perindustrian untuk belanja pengembangan SDM dan belanja teknologi signifikan berpengaruh negatif terhadap produktivitas yang ditunjukkan kinerja pada sektor IKM. Hal ini diindikasikan disebabkan oleh penggunaan anggaran ke dalam jenis belanja maupun kegiatan yang kurang tepat (miss allocation) dalam mendukung peningkatan kinerja yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi sektoral serta pelaksanaan kegiatan yang tidak efektif di lapangan. Implikasi manajerial yang dapat diberikan, yaituperlunya peningkatan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran di Kemenperin dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja melalui pemberianreward and punishmentdi tingkat internal Kementerian Perindustrian.
Keyword: Budget, Ministry of Industry, Multiple Linear Regression, Small and Medium Industries

Judul: Strategi Peningkatan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Abstrak: Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian/lembaga), yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Capaian Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2015 atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) hanya sebesar 91,24 persen dibandingkan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pertahanan yang sudah mencapai target 100%. Direktur Jenderal Anggaran berharap, Penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting/PBB) dapat benar-benar diimplementasikan pada tahun 2016 sebagai pemrakarsanya adalah (Kementerian) Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran. Akurasi perencanaan anggaran atas capaian kinerja pelaksanaan APBN pada Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2015 sebesar 90,20 persen, Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan implementasi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran. Tahap awal dari kegiatan ini adalah mengukur implementasi anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis faktor-faktor dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, serta terakhir memformulasikan alternatif strategi dalam upaya peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan yaitu (1) skala likert untuk mengukur implementasi anggaran berbasis kinerja; (2) analisis IFE dan EFE untuk mengukur faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kunci dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, dan (3) analisis SWOT dan QSPM untuk merumuskan alternatif dan menentukan strategi prioritas utama. Menjawab tujuan (1) Dilakukan penelitian terhadap 45 responden dengan menggunakan skala likert menunjukkan total capaian responden (TCR) kompetensi SDM perencanaan dan penganggaran sebesar 67, 78 persen termasuk kriteria sedang sehingga perlu ditingkatkan dalam mengimplementasikan Anggaran Berbasis Kinerja. (2) Berdasarkan pengolahan data kuisioner faktor internal diperoleh 5 kekuatan dengan skor 1.742 dan 5 kelemahan dengan skor 0.814. Terhadap faktor eksternal dalam peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja diperoleh 3 faktor peluang dengan skor 1.522 dan 3 faktor ancaman dengan skor 0.804. Berdasarkan analisas SWOT terhadap faktor internal dan eksternal ditemukan empat faktor utama dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, yaitu (1) Peningkatan kinerja implementasi ABK; (2) Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM bidang perencanaan dan penganggaran; (3) Kebijakan penyesuaian pos anggaran berbasis kinerja; dan (4) Meningkatkan monitoring dan layanan unggulan. Keempat faktor tersebut menjadi pertimbangan utama dalam perumusan alternatif strategi yang diformulasikan ke dalam QSPM. Peningkatan Kompetensi dan Jumlah SDM bidang perencanaan dan penganggaran menjadi strategi utama dalam peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran.
Keyword: Penganggaran Berbasis Kinerja, Rating Scale, EFE, IFE, SWOT, QSPM

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: