Judul: Perhitungan nilai tegakan hutan alam RKT 1990/1991 : Studi kasus di HPH PT Nanjak Makmur, Propinsi Riau
Abstrak: Di Indonesia, dewasa ini beberapa pungutan telah dikenakan terhadap pengusaha HPH sebagai imbalan atas haknya memungut hasil hutan seperti IHH, Dana Reboisasi dan sebagainya. Jumlah pungutan-pungutan itu haruslah setara dengan nilai tegakan. Oleh sebab itu perhitungan tegakan pada hutan alam sangat diperlukan. nilai Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai tegakan berdasarkan kayu gelondongan (log) dari jenis-jenis logs yang dipungut dari hutan alam di HPH PT. Nanjak Makmur RKT 1990/1991 dan dibandingkan dengan nilai tegakan yang dipungut oleh Pemerintah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder pada RKT 1990/1991 meliputi: potensi tegakan, data rencana dan realisasi produksi, biaya operasi pembalakan dan overhead, nilai investasi, profit rasio yang ditetapkan oleh perusahaan dan harga jual log per m³.
Keyword: hutan alam

Judul: Analisis nilai rente ekonomi sumberdaya hutan dalam pengelolaan hutan tropis di Indonesia: studi kasus pada HPH Bumi Raya Utama Wood industries dan HPH Kurnia Musi Plywood Industries di Propinsi Sumatera Selatan
Abstrak: Dalam pengusahaan hutan tropis di Indonesia hingga saat ini, nilai pungutan kehutanan (forest rent) yang di terima Pemerintah dari sumberdaya hutan masih sangat kecil dan belum optimal. Repetto dan Gillis (1988) telah mencoba merangkum berbagai studi tentang besarnya nilai rente ekonomi yang diterima Pemerintah selama periode 1979 - 1982 yaitu sebesar 37.3% Di Indonesia. Studi lain untuk Indonesia sebesar 33,2% (Gillis, 1988) dan sebesar 49,1% selama 1979 - 1982 (Repetto, 1988), studi Walhi (1991) Pemerintah hanya memerima 16,2% dari rente ekonomis hutan. Mengacu pada berbagai hasil studi di atas, maka Pemerintah perlu meningkatkan pungutan kehutanan (forest rent) tersebut dengan tujuan untuk menurunkan tingkat ke- cepatan degradasi hutan dan meningkatkan pendapatan negara. Perhitungan pungutan kehutanan (forest rent) yang saat ini berlaku didasarkan pada nilai hutan (forest value) yang mempunyai banyak kelemahan seperti undervaluation dari forest value, karena terlalu menekankan kepada benefit hutan yang terlalu sempit, yaitu hanya memperhitungkan kayunya saja. Dalam penelitian ini, perhitungan pungutan kehutanan (forest rent) didasarkan pada forest value yang lebih luas, tidak hanya memperhitungkan kayu saja, tetapi juga sifat hutan yang multiuse. Oleh karenanya, besarnya pungutan kehutanan (forest value) yang ditetapkan dalam penelitian ini memperhitungkan dampak dan gangguan kerusakan yang terjadi akibat eksploitasi hutan itu sendiri (option Value). Dalam perhitungan option value dibatasi pada perhitungan kerusakan vegetasi hutan akibat eksploitasi hutan, penurunan kesuburan tanah dan pendapatan masyarakat yang hilang akibat pengusahaan hutan tersebut. ...
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: