Judul: Strategi Pengelolaan Mangrove Melalui Analisis Tingkat Kerusakan (Studi Kasus: Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan)
Abstrak: Mangrove di Kecamatan Teluk Bintan merupakan komunitas yang tumbuh secara alami. Kondisi mangrove di Kecamatan Teluk Bintan dibeberapa kawasan telah mengalami kerusakan sebagai akibat terjadinya pengembangan pemukiman masyarakat, pengembangan infrastruktur transportasi darat, serta pembalakkan oleh masyarakat. Kerusakan kawasan mangrove tersebut diperkirakan akan semakin besar pada masa yang akan datang, karena adanya perkembangan masyarakat serta kepentingan pembangunan ekonomi Kabupaten Bintan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukanya penelitian tentang kerusakan mangrove dengan melakukan pemantauan perubahan luasan mangrove serta menganalisis faktor penyebabnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tingkat kerusakan dan faktor penyebab kerusakan mangrove, menghitung nilai ekonomi total dan estimasi nilai klaim kerusakan mangrove serta merumuskan strategi pengelolaan mangrove yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dan menggunakan metode pengambilan contoh purposive sampling. Tahapan analisis data pada penelitian adalah menganalisis kondisi ekologi mangrove, menganalisis persepsi stakeholder dan faktor penyebab kerusakan mangrove, total nilai ekonomi mangrove dan klaim kerusakan mangrove menggunakan metode Habitat Equivalency Analisys, analisis perubahan luasan mangrove menggunakan software ARCGIS, serta menentukan rumusan arahan kebijakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan vegetasi mangrove di Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 16 spesies, yaitu Acanthus ilicifolius, Acanthus ebracteatus, Avicennia alba, Avicennia lanata, Brugueira cylindrica, Brugueira gymnorhiza, Excoecaria agallocha, Lumnitzera littorea, Lumnitzera racemose, Nypah, Rhizophora apicullata, Rhizophora mucronata, Scyphiphora hydrophyllacea, Sonneratia ovata, Xylocarpus granatum dan Xylocarpus mollucensis. Berdasarkan hasil analisis kriteria baku dan pedoman kerusakan mangrove KEPMENLH 201 tahun 2004, mangrove di Kecamatan Teluk Bintan masuk dalam kriteria baik (sangat padat dan sedang) dan kriteria rusak (jarang). Hal ini didasarkan oleh jumlah kerapatan pohon/hektar. Berdasarkan interpretasi visual terhadap data penginderaan jauh bahwa dari tahun 1990 hingga 2013 luasan mangrove mengalami penurunan sebesar 501,39 hektar atau 27,1%. Faktor penyebabnya adalah penebangan pohon mangrove untuk bahan bakar pembuatan genteng, pembangunan infrakstruktur seperti jalan raya, pelabuhan tangkahan untuk nelayan serta adanya pembuatan tambak. Estimasi nilai ekonomi mangrove dihitung dari manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan dan manfaat keberadaan dengan hasil sebesar Rp 23.160.798.000; Luas yang menurun harus dikompensasi dengan penanaman mangrove agar kembali ke kondisi baseline. Skenario rehabilitasi selama 15 tahun (3 tahun dengan penanaman dan 12 tahun secara alami) maka luas mangrove yang harus dikompensasi seluas 1.091,727 hektar dengan biaya rehabilitasi Rp 30.372.391.000. Skenario rehabilitasi selama 30 tahun maka luas mangrove yang harus dikompensasi seluas 1.743,406 hektar. Skenario rehabilitasi selama 30 tahun diasumsikan secara langsung tidak membutuhkan biaya, karena mangrove dalam jangka waktu tersebut akan kembali ke kondisi awal atau secara alami melakukan suksesi sekunder. Namun demikian untuk menjaga keberlangsungan proses rehabilitasi peran masyarakat setempat menjadi sangat penting karena secara langsung atau tidak langsung masyarakat akan mendapatkan manfaat dari mangrove tersebut. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan AHP diperoleh kesimpulan bahwa prioritas pengelolaan mangrove adalah kebijakan membuat peraturan daerah dengan nilai 0,630. Hal ini didasarkan pada proses penegakan hukum yang tidak tegas menjadi kendala dalam pengelolaan mangrove, selain itu, penegakan hukum yang terjadi selama ini tidak disertai dengan pemberian sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dengan membuat peraturan daerah terkait pengelolaan mangrove.
Keyword: Habitat Equivalency Analisys, mangrove, pengelolaan berkelanjutan, Teluk Bintan, valuasi ekonomi

Judul: Penilaian ekonomi hutan mangrove: studi kasus Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Abstrak: Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Mengestimasi nilai ekonomi total hutan mangrove di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 2) Mengestimasi nilai ekonomi kerusakan hutan mangrove di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 3) Mengkaji altematif kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan mangrove agar tercapainya pengelolaan yang lestari. Adapun metode analisis data penelitian meliputi metode valuasi ekonomi untuk mengestimasi nilai ekonomi total hutan mangrove serta analisis citra lands at ETM + 7 untuk menentukan luas hutan mangrove yang rusak sehingga dapat diperoleh nilai ekonomi kerusakan hutan mangrove dan dari hasil penilaian ekonomi hutan mangrove Desa Pantai Bahagia dapat menghasilkan suatu kebijakan pengelolaan hutan mangrove agar terciptanya pengelolaan yang lestari. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai ekonomi total hutan mangrove di Desa Pantai Bahagia pada tahun 2009 sebesar Rp 15.526.375.185,19. Nilai tersebut didominasi oleh nilai manfaat tak langsung sebesar Rp 7.234.324.448,11, kemudian nilai manfaat keberadaan sebesar Rp 5.115.620.400,00, nilai manfaat langsung sebesar Rp 3.153.228.697,08 dan nilai manfaat pilihan sebesar Rp 23.201.640,00. Berdasarkan hasil analisis citra landsat ETM+7 pada tahun 2008 dan 2009, diperoleh informasi bahwa terjadi penambahan luas air (tambak dan sungai) dari 1440,27 ha (2008) menjadi 1478,79 ha (2009) dan penambahan luas bangunan dari 215,91 ha (2008) menjadi 236,79 ha (2009), sedangkan luas hutan mangrove terjadi pengurangan dari 185,31 ha (2008) menjadi 166,32 ha (2009). Penurunan luas hutan mangrove diduga karena pengalihfungsian mangrove menjadi tambak dan bangunan. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai ekonomi total hutan mangrove pada tahun 2009 sebesar Rp 15.526.375.185,19 dan nilai ekonomi total pada tahun 2008 sebesar Rp 17.231.833.884,82, sehingga estimasi penilaian ekonomi kerusakan sebesar Rp 1.705.458.699,63. Sebagai sistem penyangga, keberadaan hutan mangrove sangat berpengaruh terhadap keberadaan makhluk hidup disekitamya. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan mangrove agar manfaat keberadaan sumberdaya hutan mangrove juga dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan mangrove secara lestari, maka diperlukan kebijakan sebagai berikut: 1) Pendekatan Ekosistem, 2) Pendekatan Sosial Ekonomi dan Budaya, 3) Pendekatan Sosial Politik, 4) Pendekatan Hukum dan Kelembagaan.
Keyword: Penilaian ekonomi, Nilai ekonomi total, Nilai ekonomi kerusakan, Hutan mangrove, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Sintesis α-Fe2O3 menggunakan metode sol gel
Abstrak: In this reseach was succeeded make powder α-Fe2O3 with particle size 202.64 nm. Synthesis using Sol-Gel method with SiO2 coating derived from Si(OC2H5)4 at temperature of 750 oC for 5 hours. Characterization XRD prove that sample form is α-Fe2O3 (11 peaks) and β-Fe2O3 (2 peaks) with crystal size 20.69125 nm and crystallization 44 %. The cystal structure of α-Fe2O3 is rhombohedral and β-Fe2O3 is hexsagonal. Optic characterization show that the sample absorbing light at wavelength less than 480 nm. Bandgap energy of the optical characterization measurments is 2.74 eV.
Keyword: α-Fe2O3, annealing, bandgap energy, sol-gel, crystal structure.