Judul: Analisis Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Studi Atas Peran Aman Dan Jaringannya Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Uu Desa Dan Ruu Ppmha
Abstrak: Lahirnya Putsan MK 35 adalah penegasan atas norma kontitusi terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara beserta pendukungnya menggunakan putusan MK 35 ini untuk mendorong pembentukan kebijakan pengakuan masyarakat adat melalui UU Desa dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Putusan MK 35 ini secara nyata mempengaruhi subtansi UU Desa dengan adanya kententuan khusus mengenai Desa Adat. Desa adat dalam UU Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah adatnya serta menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dari wilayah desa adat tersebut. Aktivis gerakan masyarakat adat yang terlibat dalam pembentukan kebijakan UU Desa berhasil meyakinkan aktor lainnya mengenai urgensi pengakuan masyarakat hukum adat melalui desa adat. Sedangkan dalam perumusan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, AMAN tidak berhasil menggunakan MK 35 untuk mempercepat pengesahan RUU ini. Kegagalan ini disebabkan beberapa faktor, antara lain: pengaturan mengenai siapa masyarakat adat, unit sosial dan wilayah masyarakat adat masih menjadi persoalan diantara para aktor yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan. Disamping terjadi pertentangan dengan Kementerian Kehutanan, AMAN juga berbeda pandangan dengan aktivis gerakan masyarakat hukum adat, khususnya mereka yang bukan berasal dari Pengurus Besar AMAN terkait dengan kebijakan yang paling tepat dalam mengimplementasikan Putusan MK 35. Dalam hal ini AMAN mendorong RUU PPMHA sedang aktivis gerakan masyarakat adat memandang bahwa UU Desa dapat menjadi salah satu peraturan perundangundangan yang dapat digunakan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.
Keyword: Pengakuan dan Perlindungan, Masyarakat Hukum Adat, Desa adat

Judul: Paradoks Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Konstruksi Dan Transformasi Sosial Komunitas Adat Ammatoa Kajang
Abstrak: Penetapan Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka babak baru tradisi berdesa Perbedaan menonjol dalam Undang – Undang Desa terletak pada asasnya, Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah berasaskan desentralisasi-residual berkedudukan sebagai pemerintahan di bawah sistem pemerintahan kabupaten/kota. Sementara, Undang – Undang Desa berkedudukan berasaskan rekognisi-subsidiaritas sebagai pemerintahan masyarakat. Undang – Undang Otoda menempatkan desa di bawah kontrol dan kewenangan pengaturan pemerintahan kota sedangkan Undang – Undang Desa baru ini memberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur kelembagaan dan masyarakatnya sendiri. Undang – Undang ini pula memberikan hak politik kepada masyarakat mengatur dirinya berdasarkan asal – usulnya disebut rekognisi dan desa memiliki kewenangan lebih luas menyelenggarakan pemerintah disebut subsidiaritas Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis konstruksi sosial pemerintah dan Komunitas adat dalam pengimplementasian asas rekognisi dan subsidiaritas Undang – Undang Desa terhadap komunitas Ammatoa Kajang dalam pembangunan, (2) Mengidentifikasi posisi Komunitas Adat Ammatoa Kajang dalam praktik – praktik pembangunan, (3) Menerangkan pola transformasi sosial yang berlangsung dari tahun 2004 – 2017 dalam komunitas Ammatoa Kajang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yang digunakan yakni studi kasus, etnografi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan Fokus Group Discussion (FGD). Sementara, data sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu, profil desa, dan Badan Pusat Statistik. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snowball yang memahami implementasi Undang – Undang Desa dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Dari kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 26 informan yang terdiri dari 14 orang anggota komunitas Adat Ammatoa Kajang, Pihak pemerintah terdiri dari 9 orang, dan Lembaga Swadaya Pemerintah terdiri dari 3 orang. Penelitian ini dimulai dari pada bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2019 yang berlokasi di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menemukan implementasi Undang – Undang Desa di Desa Tanah Towa menunjukkan konstruksi sosial rekognisi yang paradoks antara pihak pemerintah dan komunitas adat Ammatoa Kajang. Paradoks konstruksi sosial rekognisi ketika yakni (1) aspek budaya, negara tidak menjadikan pasang (pesan, wasiat, risalah, dan amanah) sebagai sistem pengetahuan dan praktik kebudayaan dalam kelembagaan pendidikan formal, (2) aspek politik negara masih mempertahankan warisan orde baru sebagai sistem tatanan lama tetap dipertahankan sebagai sistem pemerintahan integral antara pemerintahan formal (desa administratif) dan pemerintahan adat menyatu dalam satu bentuk pemerintahan yakni pemerintahan formal desa. Di dalam Undang – Undang Desa sendiri sebagai tatanan tradisi baru berdesa menempatkan kelembagaan adat di bawah sistem pemerintahan formal, (3) pada aspek ekonomi komunitas adat Ammatoa Kajang masih ditempatkan sebagai objek pembangunan dan pengembangan ekonomi dan bertentangan dengan ajaran pasang, (4) aspek hukum, komunitas adat Ammatoa Kajang masih memiliki sistem hukum yang masih hidup, (5) rekognisi diberikan melalui penguatan kohesivitas dan soliditas masyarakat melalui program – program gotong royong. Paradoks Konstruksi Sosial Keberadaan elite kognitif di dalam masyarakat menyebabkan gap atau kesenjangan kepentingan dalam proses pengaturan kemasyarakatan. Gap kepentigan dan realitas konstruksi sosial terhadap Undang – Undang Desa secara ekspresif tidak nampak ke atas permukaan. Diskursus Undang – Undang Desa khususnya asas rekognisi – subsidiaritas terkait perubahan status desa adat dan penyusunan regulasi dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun
Keyword: Undang – Undang Desa, Konstruksi Sosial, Posisi sosial, Transformasi sosial

Judul: Optimasi Konsentrasi Xilosa dan Glukosa untuk Produksi Xilitol oleh Candida tropicalis
Abstrak: The objectives of this research were to determine the optimum time of incubation to harvest cell of Candida tropicalis and xylitol production, and optimum environtment condition to produce xylitol as well, including substrate and co-substrate concentration. In this research, were done optimization of xylose concentration 50-110 g/L and ratio of xylose and glucose between 6:1-6:4 (%). Fermentation was carried out at 300 C in 125 mL Erlenmeyer flask at 120 rpm for 48 hours. Xylitol concentration was measured by spectrophotometre method (D-sorbytol/D-xylitol kit). The research result showed that good xylose concentration to produce xylitol be in 30-70 g/L with highest product yield of xylose concentration be 30 g/L (Y product/substrate = 0.25 g/g) and the optimum ratio of xylose and glucose be 6:1 (%) which produces 4.81 g/L of xylitol, with addition of glucose was 12 g/L. The adding of glucose as co-substrate 12 – 48 g/L in the fermentation media could not increase xylitol production, but it has role to increase the cell biomass.
Keyword: