Judul: Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Hutan Lindung Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
Abstrak: Perumusan dan implementasi kebijakan yang baik, sangat penting untuk menjamin ketertiban dan menjadi acuan untuk pembangunan. Pemahaman terhadap tanggapan dan teori kebijakan sangat diperlukan sebagai acuan untuk mengevaluasi penyebab kegagalan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana merumuskan strategi implementasi kebijakan secara tepat. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Hutan Lindung di Kabupaten Belu dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkaji seberapa tepat implementasi kebijakan tentang pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Belu, sesuai arahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang pemanfaatan hutan pada hutan lindung, pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung. Tujuan penelitian yaitu; Pertama, mengindentifikasi macam-macam kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dan KPH di Kabupaten Belu. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan terkait pemanfaatan hutan lindung. Ketiga, menilai persepsi masyarakat dalam pemanfaatan hutan lindung. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian isi peraturan perundang - undangan dan melakukan wawancara terstruktur serta melakukan observasi lapangan. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 - Januari 2019 di Kabupaten Belu, pengambilan data dengan penyebaran kuesioner dan wawancara tertutup terhadap 120 responden di empat Desa, yaitu Desa Raimanus, Desa Kenebibi, Desa Fatuketi dan Desa Tulakadi. Responden dipilih dengan cara purposive sampling. Skoring penilaian menggunakan analisis skala likert. yang di lihat dari aspek pengetahuan, perilaku, sikap dan preferensi. Dari segi aspek pengetahuan menunjukkan bahwa masyarakat cukup tahu mengenai pemanfaatan hutan dan nilai rata - rata yang di dapatkan adalah 5.06, dimana nilai tersebut merupakan hasil skoring yang menjawab bahwa masyarakat cukup tahu mengenai keberadaan hutan lindung, adanya pal batas dan sumber mata air. Untuk aspek perilaku nilai rata-rata 5.70 yang artinya masyarakat dari segi perilaku melihat bahwa keberadaan hutan lindung bisa dimanfaatkan sumber air. Segi sikap hasil skoring yang di dapatkan adalah 5.74 di mana nilai tersebut cukup setuju karena masyarakat di perbolehkan mengambil hasil hutan bukan kayu dan kayu dalam batas tertentu dan memanfaatkan sumber air secara bijak yang berasal dari hutan lindung. Aspek preferensi nilai yang didapatkan adalah 6.10 yakni masyarakat sangat setuju ketika diberikan sanksi kepada siapa saja yang memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan diberlakukannya peraturan oleh pemerintah untuk mengatur pemanfaatan hutan lindung. Berdasarkan hasil skoring persepsi masyarakat tentang pemanfaatan hutan lindung bahwa rata-rata tahu dan setuju.
Keyword: Kebijakan, Pemanfaatan Hutan, Persepsi Masyarakat

Judul: Komunikasi Partisipatif Dalam Pengelolaan Hutan Nagari Di Sumatera Barat
Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerusakan hutan paling parah kedua di dunia setelah Brazil dan tercatat sebagai negara dengan laju deforestasi paling tinggi di dunia yaitu dua juta hektar per tahun (CIFOR 2015). Salah satu penyebab terbesar adalah buruknya kebijakan serta implementasi pengelolaan hutan. Diluncurkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi salah satu jalan keluar bobroknya pengelolaan hutan masa lalu dengan pergeseran dari paradigma lama pengelolaan hutan berbasis produksi menjadi pengelolaan hutan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pemberdayaan masyarakat sebagai basis utama dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) ini terdapat pada PP 6/2007 yang secara khusus dibahas pada Bagian Kesebelas “Pemberdayaan Masyarakat Setempat”. Berdasarkan PP tersebut, pengelolaan hutan diadopsi melalui tiga skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan kemitraan. Namun, tidak semua wilayah mencapai keberhasilan atas program PHBM, seperti hasil temuan Sanudin et al. (2015), Wilujeng (2015), Ngabdani et al. (2015), Gunawan et al. (2014), Guniastuti et al. (2014), Anomsari (2013), dan Nugroho (2011). Komunikasi pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu komunikasi pembangunan dunia berupa pendekatan komunikasi partisipatif secara dialogis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai salah satu bentuk pembangunan dengan konsep berkelanjutan, PHBM mengusung prinsip partisipatif yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Kehutanan 2014). Sehubungan dengan prinsip tersebut, Fuad (2000) menemukan bahwa kesenjangan komunikasi yang lebar antara lembaga desa dan kelompokkelompok masyarakat lainnya di desa menyebabkan implementasi pengelolaan hutan desa menjadi terhambat, sehingga sejalan dengan temuan Wilujeng (2015) bahwa salah satu faktor keberhasilan PHBM adalah komunikasi yang mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pelaku terkait. Hutan Desa merupakan salah satu bentuk skema PHBM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 (P.89/Menhut-II/2014) dan Suwarti et al. (2015), Hutan Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan memberikan akses kepada desa melalui lembaga desa dalam mengelola sumberdaya hutan secara adil dan lestari. Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang menerapkan PHBM dalam bentuk Hutan Desa yang diistilahkan dengan Hutan Nagari. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Hutan Nagari serupa dengan Hutan Desa. Pelaksanaan setiap aktivitas pada pengelolaan Hutan Nagari harus berdasarkan prinsip partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi partisipatif diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Seperti dalam latar belakang masalah di atas, Fuad (2000) dan Wilujeng (2015) menyatakan bahwa kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses komunikasi dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan menyebabkan implementasinya menjadi kurang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa melibatkan komunikasi yang partisipatif dalam setiap aktivitas pengelolaan Hutan Nagari, diduga pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan tidak berjalan secara optimal. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan proses komunikasi partisipatif dalam pengelolaan Hutan Nagari, mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari, dan mengalisa hubungan komunikasi partisipatif dengan pengelolaan Hutan Nagari secara berkelanjutan. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan survei eksplanatif (analitik) dengan metode campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara sensus, yaitu 52 orang anggota LPHN Sungai Buluh dan 21 orang anggota LPHN Paru. Data dikumpulkan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan observasi. Analisa data menggunakan statistik deskriptif dengan tabel frekuensi dan persentase; dan
Keyword: komunikasi partisipatif, Hutan Nagari, partisipasi, pengelolaan

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: