Judul: Tinjauan terhadap Pengukuhan Kawasan Hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak
Abstrak: Pengukuhan kawasan hutan merupakan instrumen dalam menciptakan kawasan hutan yang berkepastian hukum. Pengukuhan kawasan hutan meliputi serangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Suatu kawasan hutan akan memiliki kepastian hukum ketika sudah sampai pada tahap penetapan. Pada esensinya, pengukuhan kawasan hutan menyelesaikan hak-hak masyarakat dari wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan. Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan bagian dari kawasan hutan yang didalamnya terdapat masyarakat; keberadaan masyarakat tersebut menimbulkan konflik mengenai hak kepemilikan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai pengukuhan kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Fakta tersebut digunakan untuk melihat apakah Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah memiliki kepastian hukum atas kawasan hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah memiliki kepastian hukum atas kawasan hutan. Akan tetapi, masih terdapat suatu wilayah yang belum memiliki kepastian hukum atas kawasan hutan.
Keyword: analisis deskriptif kualitatif, kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan

Judul: Analisis Kebijakan dan Permasalahan Pemukiman di Dalam Taman Nasional (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Halimun Salak)
Abstrak: Kawasan konservasi, termasuk taman nasional, merupakan salah satu strategi konservasi dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman jenis dan ekosistemnya dari kepunahan. Dalam pelaksanaannya, banyak proses penetapan kawasan taman nasional ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Konflik ini ditimbulkan diantaranya karena terdapat kesenjangan (gap) antara kebijakan penetapan taman nasional dan kondisi faktual di lapangan seperti adanya pemukiman dan penambangan tanpa izin (PETI). Situasi permasalahan seperti di atas juga terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tujuan yang ingin ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) menjelaskan pandangan, mekanisme akses dan hak-hak para pihak dalam pemanfaatan sumberdaya TN Gunung Halimun Salak, (2) merumuskan akar penyebab konflik dalam masalah permukiman di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan (3) merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan agar kinerja pengelolaan lebih meningkat. Penelitian dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang termasuk ke dalam wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sukabumi, yaitu di Kampung Cililin dan Sirnasari, Desa Sirnasari Kecamatan Cikakak; Kampung Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok dan Kampung Sukagalih Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap narasumber (informan) serta observasi (pengamatan) lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview). Pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur/laporan, peraturan perundangundangan, surat kabar, laporan statistik kabupaten/kecamatan/desa, dokumen dan arsip Balai Taman Nasional serta peta tematik perkembangan penggunaan lahan di dalam kawasan Taman Nasional. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan analisis akses (Ribot dan Peluso, 2003), análisis hak pemilikan (Schlager dan Ostrom, 1992) dan analisis konflik (Fisher et al, 2000 dan Malik et al, 2003). Sedangkan terhadap kebijakan yang ada dianalisa melalui análisis kebijakan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Masyarakat mulai bermukim di kawasan Halimun Salak sejak 600 tahun yang lalu, dimulai oleh bala tentara Kerajaan Pakuan-Pajajaran yang melarikan diri dari kejaran pasukan Kerajaan Banten. Masyarakat yang bermukim di kawasan ini digolongkan menjadi dua, yaitu masyarakat adat kasepuhan dan nonadat. Masyarakat adat kasepuhan merupakan anak keturunan prajurit Pakuan Pajajaran, sedangkan masyarakat non-adat adalah masyarakat yang didatangkan sebagai pekerja perkebunan oleh Pemerintah Belanda maupun yang datang dan berusaha di kawasan Halimun Salak setelah itu.....dst
Keyword: policy, conflict, local peoples, national park

Judul: Diare pada anak sapi akibat infeksi virus corona bovine
Abstrak: Melihat tingginya mortalitas anak sapi yang berumur kurang dari tiga bulan di Indonesia mencapai 20 %, perlu kiranya mempelajari sebab-sebab kematiannya. Diare sering mengakibatkan kematian pada anak sapi yang baru lahir, salah satu sebab diare adalah infeksi virus Corona Bovine. Kasus diare oleh virus Corona Bovine (VCB) belum pernah dilaporkan di Indonesia, meskipun demikian kita harus was- pada terhadap sapi-sapi import. Virus Corona Bovine (VCB) mempunyai 6 karakteristik yaitu 1. Struktur permukaannya mempunyai paku-paku tegak lurus; 2. Ukuran besar 120 nm; 3. Berat jenis 1,18 gr/ml; 4. Replikasi dalam kantung sitoplasma; 5. Mempunyai inti RNA; 6. Mempunyai amplop yang mengandung lemak. VCB banyak menyerang anak sapi umur 5-21 hari dan ditularkan melalui feses, oleh hewan sakit atau hewan carier juga alat-alat yang terkontaminasi feses. Masa inkubasinya 19-24 jam dengan morbiditas dan mortalitas masing-masing mencapai 100% dan 30%, sehingga kerugian ekonomi yang disebabkan oleh infeksi VCB cukup berarti bagi suatu usaha peternakan sapi. Target organ VCB adalah villi usus halus dan usus besar, yang mengakibatkan atropy villi, malabsorpsi dan dehidratasi. ...
Keyword: