Judul: Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Mapilli di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Abstrak: Kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagai unit terkecil pada tingkat tapak memerlukan sinergitas oleh semua pihak dalam mengimplementasikan. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu kebijakan publik ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan operasionalisasi KPHL-Mapili. Penelitian ini dilakukan di KPHL Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indept interview) dengan menggunakan kusioner. Data dianalisis dengan menggunakan teori Reed 2009, teori Edward III 1980 dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda dan pengaruh yang berbeda. Implementasi kebijakan pembangunan KPHL-Mapilli terhambat disebabkan oleh keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, kurangnya komunikasi antara pengelola, sikap pelaksana yang tidak sinergis dengan kebijakan yang telah dibuat serta birokrasi yang tidak memahami terhadap tujuan dari sebuah kebijakan pembentukan KPHL tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, strategi diversifikasi dibutuhkan dalam pembangunan KPHL Mapilli yaitu sebagai berikut: (1) strategi memanfaatan kekuatan KPHL untuk mengatasi ancaman klaim lahan masyarakat di wilayah kawasan hutan. (2) strategi komitmen pemerintah memberdayakan masyarakat, sehingga dapat meminimasi klaim lahan oleh masyarakat melalui program kemitraan. (3) strategi memperkuat dukungan perundangan tentangan KPHL Mapilli sebagai bahan rujukan institusi pengelolaan KPHL Mapilli. (4) Strategi memperkuat promosi mengenai keanekaragaman satwa serta keindahan wisata yang dimiliki oleh KPHL Mapilli.
Keyword: efektivitas, resolusi kebijakan, sinergitas stakeholder, strategi

Judul: Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Abstrak: Penelitian ini mengambil tema tentang komunikasi kebijakan di tingkat pemerintahan. Kasus yang dipilih adalah kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menurut pengamatan peneliti terdapat hambatan dalam proses komunikasinya. Proses pengambilan keputusan kebijakan kerap kali mengabaikan masalah komunikasi, padahal salah satu sebab kegagalan kebijakan menurut beberapa ahli terkait masalah komunikasi. Kebijakan pembangunan KPH merupakan mandat UU No. 41/1999 yang digulirkan sebagai upaya preventif dalam sistem pengelolaan hutan di Indonesia yang sebelumnya berorientasi pada pengusahaan hutan. Perjalanan panjang pemahaman konsep/kebijakan KPH yaitu perubahan paradigma pengusahaan hutan ke paradigma pengelolaan hutan, telah mendapatkan bentuknya dengan lahirnya PP No. 6/2007. Namun dalam proses mengkomunikasikan kebijakan KPH ke daerah banyak mengalami kendala terutama terkait dengan adanya kesenjangan pengetahuan konsep (kebijakan) KPH. Hal ini berimplikasi pada lambatnya proses adopsi kebijakan KPH. Lambatnya adopsi kebijakan KPH mengindikasikan adanya hambatan dalam (1) proses komunikasinya, sehingga perlu ditelusuri guna mengetahui (2) faktor-faktor yang memengaruhinya (tujuan antara: internalisasi dan operasionalisasi), sehingga diperlukan (3) strategi-strategi komunikasi guna akselerasi adopsi kebijakan KPH (tujuan utama). Penelitian didekati secara kualitatif dengan pilihan lokasi di KPH Provinsi Lampung (KPHL Batutegi, KPHL Kotaagung Utara, dan KPHP Reg 47 Way Terusan) dan dilaksanakan sejak Oktober 2012-Oktober 2013. Data dan informasi secara keseluruhan dianalisis secara kualitatif. Analisis isi kualitatif digunakan untuk menganalisis proses komunikasi kebijakan KPH dan proses pengambilan keputusan kebijakan KPH oleh Daerah. Proses internalisasi dan operasionalisasi kebijakan KPH dianalisis dengan menggunakan analisis interaksi yang dikembangkan oleh International Development Studies (IDS) melalui tiga kerangka pendekatan yaitu discourse/narrative, actors/networks, dan politics/interest. Analisis interaksi melalui analisis jaringan (logical diffusion) digunakan untuk menganalisis proses internalisasi kebijakan KPH. Strategi komunikasi kebijakan KPH menggunakan analisis situasi selama proses kebijakan berlangsung. Temuan terkait proses komunikasi KPH yaitu (1) masih ada ketidaksepahaman konsep/kebijakan KPH pada tahap internalisasi di Pusat (birokrat, profesional, akademisi), (2) pola komunikasi kebijakan KPH menggunakan model satu arah, (3) sistem komunikasi kebijakan KPH merupakan kombinasi antara sistem difusi terpusat dan terdesentralisasi. Temuan terkait proses internalisasi kebijakan KPH meliputi (1) pola adopsi kebijakan KPH memiliki struktur jaringan komunikasi linier, (2) elit politik daerah (DPRD) berperan besar dalam akselerasi adopsi kebijakan KPH, (3) faktor-faktor yang memengaruhi proses internalisasi kebijakan KPH adalah network, peran agen perubahan yaitu pemimpin opini (KPHL/P, DPRD dan Dinas) dan v profesional, kemauan mengenal dan memahami konsep KPH. Temuan terkait proses operasionalisasi kebijakan KPH yaitu (1) kewenangan yang kurang jelas dan tidak cukup berimplikasi pada legitimasi kebijakan KPH, (2) legitimasi kebijakan KPH terjadi sebagai akibat belum optimalnya proses operasionalisasi KPH, (3) kondisi pemungkin operasionalisasi KPH terkait dengan kapasitas SDM dan efektifitas sistem pengawasan, kelembagaan KPH, sistem informasi dan pengawasan, serta pembiayaan dan sistem penghargaan, (4) proses operasionalisasi kebijakan pembangunan KPH dipengaruhi oleh kejelasan dan ketercukupan kewenangan KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak, legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya, dukungan stakeholders terkait legalitas dan tindakan, dan adanya hambatan psikologis dan trust. Temuan-temuan penting tersebut mengerucut pada akar masalah komunikasi kebijakan KPH dan akar masalah struktural kebijakan KPH yaitu (1) adanya kesenjangan pengetahuan antara pemerintah, elit politik daerah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat terhadap konsep/kebijakan KPH, dan (2) kewenangan KPH yang dapat berimplikasi pada legitimasi kebijakan KPH. Strategi-strategi komunikasi guna mengatasi kedua
Keyword: strategi komunikasi, proses pengambilan keputusan, difusi pengetahuan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), internalisasi, operasionalisasi

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: