Judul: Kebijakan Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Abstrak: Ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan Rasio Gini cenderung meningkat dari tahun 2010 – 2017. Di sisi lain, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah telah meningkat di tahun yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan kebijakan fiskal secara regional, serta menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi data panel dinamis 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat. Ketimpangan pendapatan kategori sedang (≥0.35) terjadi pada 1 kabupaten/kota tahun 2010, sedangkan di 2017 terjadi pada 11 kabupaten/kota. Dari 38 kabupaten/kota, 15 kabupaten/kota menunjukkan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ketimpangan yang relatif tinggi (6 diantaranya ketimpangan sedang). Kebijakan fiskal berupa total belanja APBD dan belanja menurut fungsi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial meningkat dari tahun ke tahun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Namun, perkembangan komposisi belanja tiap fungsi tersebut berbeda-beda. Persentase belanja ekonomi berfluktuasi, sementara persentase belanja kesehatan cenderung meningkat. Persentase belanja pendidikan cenderung menurun. Demikian juga persentase belanja perlindungan sosial cenderung turun (khususnya untuk kabupaten/kota dengan ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi). Selain kebijakan fiskal (khususnya persentase belanja pendidikan, persentase belanja perlindungan sosial, dan persentase belanja ekonomi terhadap total belanja), variabel yang signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah lag ketimpangan, PDRB per kapita, PDRB per kapita kuadrat, dan rasio ketergantungan. Persentase belanja pendidikan dan persentase belanja perlindungan sosial mampu menurunkan ketimpangan pendapatan. Adapun persentase belanja ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan. Selain itu, PDRB per kapita dan rasio ketergantungan signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Kurva Kuznets terbukti bahwa pendapatan per kapita meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek dan menurunkan ketimpangan pendapatan pada jangka panjang. Alokasi belanja pendidikan dan perlindungan sosial dalam anggaran belanja APBD perlu ditingkatkan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Peninjauan kembali alokasi komposisi belanja ekonomi dan efektivitas belanja kesehatan diperlukan. Kabupaten Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Magetan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan perlu mendapat prioritas karena ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ketimpangannya relatif tinggi dan termasuk ketimpangan pendapatan kategori sedang.
Keyword: data panel dinamis, Jawa Timur, ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah

Judul: Pengaruh Ketimpangan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Ketimpangan pendapatan di Indonesia merupakan masalah serius dan perlu diatasi. Angka gini ratio Indonesia cenderung mengalami kenaikan, gini ratio pada tahun 2008 sebesar 0.35 meningkat menjadi 0.41 pada tahun 2012. Kenaikan gini ratio tertinggi dari tahun 2008-2012 selalu dialami oleh delapan provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat diakibatkan oleh tingginya angka pengangguran, korupsi, inflasi, bencana alam, perkembangan teknologi, dan ketimpangan pendidikan. Kenaikan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang cukup bagus dengan PDRB tertinggi ke tiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Studi ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta mengkaji pengaruh ketimpangan pendidikan, anggaran pendidikan, pertumbuhan ekonomi, PDRB sektor industri pengolahan dan sektor pertanian terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dari tahun 2006-2012 dan wilayah yang diteliti adalah 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Indeks gini pendidikan yang digunakan menggunakan rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga yang ditamatkan. Analisis indeks gini pendapatan berdasarkan total pengeluaran rumah tangga. Model ketimpangan pendapatan digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Barat tergolong ketimpangan rendah yang ditunjukkan dari nilai indeks gini pendidikan di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki besaran yang kurang dari 0.3 Ketimpangan pendidikan yang rendah ditunjukkan dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga 6.7 tahun. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat cenderung meningkat secara umum di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan pada Tahun 2012, mayoritas kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk kategori ketimpangan pendapatan sedang sedangkan ketimpangan pendapatan tinggi terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang. Ketimpangan pendapatan terjadi di Kabupaten/Kota yang memiliki sektor industri pengolahan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya serapan tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak terampil sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Hasil estimasi model menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan Panel EGLS. Variabel gini pendidikan secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien 0.46. Anggaran pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan akan menurunkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien 0.36. Output industri pengolahan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dan output sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang menunjukkan bahwa peningkatan output sektor pertanian akan menurunkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Anggaran pendidikan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu anggaran pendidikan yang cukup tinggi diharapkan lebih difokuskan pada penyediaan infrastruktur sekolah di desa-desa dan subsidi biaya pendidikan bagi keluarga miskin. Sektor pertanian terbukti mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat oleh karena itu dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian sebaiknya lebih ditingkatkan karena sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja yang besar dengan peningkatan produktifitas pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian.
Keyword: Ketimpangan Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Judul: Mud Crab’s (Scylla serrata Forskal 1775) Response to Different Decaying Level of Gold Snail (Pomacea canaliculata Lamarck 1822) Bait.
Abstrak: Mud crab is well known as omnivorous-vigorous-voracious-opportunistic-scavenger. These intertidal animals applies mainly chemoreception in their predatory behaviour. It has been commonly assumed that non fresh gold snail bait is better than fresh bait in stimulating the mud crab. This research's aim is to analyze mud crab response to different decaying level of gold snail bait. Their response were observed as time required to touch the bait and pattern and direction of the mud crab in approaching the baits. The different decaying level of gold snail baits were shown on Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) as 16.3 mg/100g (0 day); 534.1 mg/100g (3 days); and 887.4 mg/100g (6 days). The research was conducted from July 2009 until February 2011. The TVBN test for gold snail baits were conducted at Laboratory of BBPPHP Jakarta. The experiment was conducted in Pemalang. The result showed that the average period of mud crabs to touch the baits were 52.14 minutes; 61.57 minutes and 52.57 minutes. Anova test concluded no sufficient evidence of significant effect of TVBN content of gold snail bait on mud crab’s feeding behaviour. Movement pattern B, i.e. left and right deviation followed by straight forward movement to the bait, was commonly exhibited by the crabs. Consequences of time period required by the mud crab to approach the bait on fishing operation is discussed.
Keyword: