Judul: Penyusunan Indek Kinerja Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus di BKSDA Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)
Abstrak: Polisi kehutanan merupakan salah satu unsur sumber daya manusia pada BKSDA yang mempunyai tugas pokok di bidang perlindungan dan pengamanan kawasan hutan. Gangguan kawasan hutan sampai saat ini masih terjadi, sehingga polisi kehutanan mempunyai peranan sangat penting di Kementerian Kehutanan (cq. BKSDA). Saat ini kinerja polisi kehutanan dinilai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (seperti PNS lain) dan angka kredit. Kondisi saat ini di BKSDA Jawa Tengah dan Yogyakarta menunjukkan bahwa kinerja polisi kehutanan belum memenuhi standar normal karena kenaikan pangkat lebih dari empat tahun, sehingga diperlukan suatu metode yang dapat memacu peningkatan karir polisi kehutanan yang berdampak pada peningkatan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun indek kinerja polisi kehutanan untuk empat jenjang jabatan polisi kehutanan (yaitu polhut pelaksana pemula, polhut pelaksana, polhut pelaksana lanjutan dan polhut penyelia), dengan cara menentukan kriteria dan indikator, menentukan bobot indikator dan menentukan batas indek kinerja sebagai prasyarat kenaikan pangkat/jabatan polisi kehutanan. Kriteria dan indikator ditentukan berdasarkan tugas pokok polisi kehutanan, sedangkan bobot indikator ditentukan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP) dengan dasar penilaian para pakar yang berkompeten di bidang kepolisian kehutanan. Indek kinerja yang tersusun terdiri atas lima kriteria kinerja, yaitu (1) pendidikan, (2) melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, (3) melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa, (4) melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan (5) melaksanakan kegiatan pendukung. Setiap kriteria terdiri dari beberapa indikator yang jumlahnya tergantung jenjang jabatan polisi kehutanan. Indek kinerja berkisar antara 0 – 1, besarannya menunjukkan tingkat prioritas dan prosentase kriteria/ indikator tersebut bagi setiap jenjang jabatan. Hasil olah data menggunakan Expert Choice 2000 menunjukkan bahwa indek konsistensi untuk semua jenjang jabatan adalah < 0,1 yang menunjukkan bahwa penilaian yang diberikan oleh para pakar telah konsisten......dst
Keyword: forest ranger, human resources, indicator value, performance criteria, performance index

Judul: Kinerja Petani Hutan Rakyat Dan Penyuluh Kehutanan Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Dan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Abstrak: Keberadaan hutan rakyat dalam konteks pembangunan kehutanan secara nasional memegang peranan penting. Masalah penelitian yang ingin diangkat dalam penelitian pengelolaan hutan rakyat ini adalah dari aspek kinerja petani hutan rakyat dan aspek penyuluh kehutanan. Kinerja petani hutan rakyat di Pulau Jawa saat ini masih rendah dan kinerja penyuluh kehutanan juga perlu ditingkatkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kinerja petani hutan rakyat dan penyuluh kehutanan, menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan terhadap kinerja petani hutan rakyat, menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan terhadap kinerja penyuluh kehutanan dan merumuskan rekomendasi peningkatan kinerja petani hutan rakyat dan penyuluh kehutanan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Populasi utama dalam penelitian ini adalah petani hutan rakyat dan penyuluh kehutanan. Jumlah responden penyuluh kehutanan di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Purworejo masing-masing 50 dan 25 orang, sehingga jumlah petani hutan rakyat yang menjadi responden masing-masing adalah 100 petani di Kabupaten Ciamis dan 50 petani di Kabupaten Purworejo. Hubungan antar peubah penelitian dan menemukan model empiris hubungan antar peubah dan faktor-faktor pendukungnya, digunakan analisis faktor dan dilanjutkan analisis jalur. Kinerja petani hutan rakyat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan rakyat diukur melalui kualitas kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial. Pada prinsip kelestarian fungsi produksi indikator status lahan jelas hak milik di Kabupaten Ciamis 73 persen di Kabupaten Purworejo 80 persen, teknik silvikultur di Kabupaten Ciamis lebih intensif dibandingkan dengan di Kabupaten Purworejo namun belum rutin dan sebagian besar petani hutan rakyat menerapkan tebang butuh. Pada prinsip kelestarian fungsi ekologi di Kabupaten Ciamis 75 persen dan di Kabupaten Purworejo 60 persen ditandai dengan pengelolaan petani dalam hal pola tanam agroforestri. Pada prinsip kelestarian fungsi sosial memiliki persamaan baik di Kabupaten Ciamis maupun di Kabupaten Purworejo, hal ini ditandai dengan adanya jaminan pengembangan dan ketahanan ekonomi masyarakat namun masih terbatas yang diwujudkan dengan pendapatan, terbangunnya pola hubungan antar petani yang masih terbatas dan kejelasan batas areal hutan rakyat dengan petani lainnya. Kinerja petani hutan rakyat secara keseluruhan termasuk kategori sedang. Kinerja petani hutan rakyat di Kabupaten Ciamis dipengaruhi secara bersama dari karakteristik petani hutan rakyat (X11), faktor lingkungan fisik (X12), kinerja penyuluh kehutanan menurut persepsi petani (X13), lingkungan sosial budaya (X14) dan kinerja penyuluh kehutanan (X15) terhadap kinerja petani hutan rakyat (Y11) adalah sebesar 70,8 persen, sisanya 29,2 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kinerja petani hutan rakyat di Kabupaten Purworejo dipengaruhi karakteristik petani hutan rakyat (X11), faktor lingkungan fisik (X12), kinerja penyuluh menurut persepsi petani (X13), lingkungan sosial budaya (X14) dan kinerja penyuluhan kehutanan (X15) terhadap kinerja petani hutan rakyat (Y11) adalah sebesar 44,1 persen, sisanya 55,9 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kinerja penyuluh kehutanan di Kabupaten Ciamis dipengaruhi kompetensi penyuluh kehutanan (X21), motivasi penyuluh kehutanan (X22), dan lingkungan penyuluh kehutanan (X23) terhadap kinerja penyuluh kehutanan (Y21) adalah sebesar 56,3 persen, sisanya 43,7 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kinerja penyuluh kehutanan di Kabupaten Purworejo dipengaruhi kompetensi penyuluh kehutanan (X21), motivasi penyuluh kehutanan (X22), dan lingkungan penyuluh kehutanan (X23) terhadap kinerja penyuluh kehutanan (Y21) adalah sebesar 62,0 persen, sisanya 38,0 persen
Keyword: Performance, Private forest, Forestry extension

Judul: Sintesis Glukosa Oleat dengan Berbantuan Gelombang Mikro
Abstrak: Carbohydrate-based esters of fatty acids are nonionic surfactants which are nontoxic, odorless, tasteless, and biodegradable. Glucose oleic acid is one of them. It can be synthesized by reacting glucose pentaacetate (GPA) and methyl oleate with conventional heating for 6 hours, which is slow and time-consuming. Therefore, organic synthesis has been developed by employing microwave irradiation, so called Microwave- Assisted Organic Synthesis (MAOS). This research synthesized glucose oleic acid, from GPA and methyl oleate using MAOS method, to reduce time of reaction and better yield. The parameters observed were melting point (for GPA), free fatty acid content (for methyl oleate), functional group analysis using Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR), and percent of yield. Reaction between GPA and glucose oleic acid was transesterification, while those of methyl oleate was esterification. GPA and glucose oleic acid using MAOS gave faster time of reaction, 5-10 minutes. The results showed that GPA, methyl oleate, and glucose oleic acid were well synthesized, as shown by FTIR spectra. The yield of GPA was 68,52%, with melting point was 94–111 °C. Methyl oleate gave 95,69% yield. Free fatty acid content of methyl oleate was 2,23%. The yield of glucose oleic acid was 47,18%.
Keyword: