Judul: Implementasi Desentralisasi Kehutanan dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Abstrak: Dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan negara, terkecuali Taman Hutan Raya yang terletak di wilayah administrasi masing-masing. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan pengelolaan hutan konservasi adalah wewenang pemerintah pusat. Keberhasilan kegiatan pengelolaan hutan dan program pengelolaan ditentukan antara lain oleh kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta implementasinya di tingkat tapak. Mempertimbangkan kompleksitas pengelolaan hutan dalam konteks desentralisasi serta memperhatikan keterbatasan sumber daya dan kewenangan, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis implikasi hampir dua dekade implementasi kebijakan desentralisasi di Kabupaten Tebo; (2) menentukan elemen kunci dari sasaran pembangunan daerah, tantangan dan modal dasar pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten; (3) menentukan tingkat kepentingan dan peran utama pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan. Kesimpulan umum hasil dari penelitian ini menyatakan perlunya tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah yang terus-menerus terjadi secara sistematis, terencana, dan berlanjut. Beberapa permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perbaikan untuk diatasi adalah lemahnya koordinasi antarlembaga, kualitas sumber daya manusia, komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pembiayaan pengelolaan hutan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dapat memiliki peran utama dalam membangun modal sosial, yang berfungsi sebagai langkah pertama dalam mengembangkan pengelolaan hutan kolaboratif dengan mendorong optimasi multiguna hutan.
Keyword: desentraliasi, kebijakan, pengelolaan hutan, tata kelola

Judul: Pengaruh Perubahan Kebijakan Kehutanan terhadap Pengurusan Hutan di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Abstrak: Peraturan Perundangan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal dengan kondisi alam yang tetap lestari. Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan perubahan khususnya dalam bidang kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi tupoksi instansi kehutanan tingkat pusat dan tingkat daerah di Provinsi Jawa Barat serta di Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan organisasi yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan kegiatan dan anggaran terhadap kegiatan pengurusan hutan rakyat, serta mengevaluasi perubahan kebijakan terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengambilan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dishut Prov Jabar, CDK Wilayah I dan Distanhorbun Kab Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan dan tupoksi yang secara jelas ditujukkan untuk mengurusi hutan rakyat. Pada kegiatan dan anggaran untuk pengurusan hutan rakyat semakin menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih memperhatikan pengurusan hutan negara dibandingkan pengurusan hutan rakyat. Terbentuknya CDK Wilayah I membuat pengurusan hutan di Kabupaten Bogor semakin tidak diperhatikan.
Keyword: Hutan rakyat, kebijakan, perubahan kebijakan

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: