Judul: Analisis lokal optimal pusat pemerintahan dalam rangka pengembangan wilayah dan efisiensi pelayanan di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung
Abstrak: Sebagai suatu negara yang berusaha untuk bisa bangkit dan sejajar dengan negara-negara lain, maka pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan merupakan syarat mutlak bagi Indonesia. Akan tetapi rangkaian pembangunan yang telah dilakukan tersebut belum optimal dan masih banyak persoalan-persoalan yang belum terpecahkan, misalnya ketimpangan pembangunan. Disparitas pembangunan tersebut membutuhkan upaya pemerataan pembangunan tersebut membutuhkan yang cukup serius yang dapat ditempuh melalui kebijakan pengembangan wilayah. Dewasa ini melalui cara pendekatan pembangunan diwilayahnya. Hal ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.
Keyword: 

Judul: Strategi pemanfaatan APBD Kabupaten Lampung Barat serta implikasinya terhadap pembangunan daerah:
Abstrak: Sejak diberlakukannya Undang - Undang Otonorni Daerah yang diatur dalarn UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah menuntut setiap daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutarna pada bidang-bidang yang rnenjadi kebutuhan dasar rnasyarakat. Selain itu, otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan rnernberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Artinya, pelirnpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pernanfaatan surnberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pernerintah kepada rnasyarakat, rnernudahkan rnasyarakat untuk mernantau dan mengontrol serta manajernen anggaran yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalarn rangka menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan rnendorong tirnbulnya inovasi. Dalam konteks ini, APBD merniliki peran penting dalam perekonornian daerah, terutama dari sisi penyusunan dan perencanaan prograrnprogram pernbangunan. Atas dasar itu, sangat penting untuk rnelakukan analisis secara mendalarn terhadap struktur APBD guna melihat seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pernbiayaan pernbangunan yang sampai saat ini terus menjadi perhatian seluruh pernerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Larnpung Barat.
Keyword: 

Judul: Mud Crab’s (Scylla serrata Forskal 1775) Response to Different Decaying Level of Gold Snail (Pomacea canaliculata Lamarck 1822) Bait.
Abstrak: Mud crab is well known as omnivorous-vigorous-voracious-opportunistic-scavenger. These intertidal animals applies mainly chemoreception in their predatory behaviour. It has been commonly assumed that non fresh gold snail bait is better than fresh bait in stimulating the mud crab. This research's aim is to analyze mud crab response to different decaying level of gold snail bait. Their response were observed as time required to touch the bait and pattern and direction of the mud crab in approaching the baits. The different decaying level of gold snail baits were shown on Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) as 16.3 mg/100g (0 day); 534.1 mg/100g (3 days); and 887.4 mg/100g (6 days). The research was conducted from July 2009 until February 2011. The TVBN test for gold snail baits were conducted at Laboratory of BBPPHP Jakarta. The experiment was conducted in Pemalang. The result showed that the average period of mud crabs to touch the baits were 52.14 minutes; 61.57 minutes and 52.57 minutes. Anova test concluded no sufficient evidence of significant effect of TVBN content of gold snail bait on mud crab’s feeding behaviour. Movement pattern B, i.e. left and right deviation followed by straight forward movement to the bait, was commonly exhibited by the crabs. Consequences of time period required by the mud crab to approach the bait on fishing operation is discussed.
Keyword: