Judul: Dampak Ekonomi Wilayah Dan Peran Kelembagaan Pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan Di Kabupaten DATI II Bangka Propinsi Sumatera Selatan
Abstrak: Fakta dan pengalaman selama dua dekade terakhir di Indonesia membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan (penghijauan dan reboisasi) banyak mengalami hambatan dan kegagalan. Akar masalah yang diperkirakan paling dominan dan memberikan andil dalam kegagalan tersebut adalah kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat di sekitar hutan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilakukan, khususnya pasca proyek. Diperlukan suatu pendekatan baru agar pelaksa- naan kegiatan rehabilitasi lahan dapat lebih berhasil, bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan serta merangsang masyarakat untuk turut berpartisipasi secara aktif. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dengan pola rekayasa sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan adalah salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan yang berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitarnya melalui pemanfaatan ruang tumbuh (lahan) di dalam kawa- san hutan disertai bantuan tanaman karet, benih, pupuk dan alat-alat pertanian yang diikat melalui suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui hubungan timbal balik yang positif tersebut diharapkan akan berdampak positif terhadap keber- hasilan kegiatan rehabilitasi hutan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Penelitian ini mencoba untuk menelaah dampak dari pelaksanaan kegiatan reha- bilitasi hutan pola rekayasa sosial tersebut menyangkut : (a) dampak ekonomi wilayah dan kelayakan finansial kegiatan rehabilitasi hutan; (b) persepsi dan partisipasi masya- rakat serta peran kelembagaan pada kegiatan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan; (c) tingkat keberhasilan tanaman rehabilitasi hutan; dan (d) nilai manfaat dan dampak sosial kegiatan rehabilitasi hutan…dst
Keyword: Rehabilitation, Less Participation, Community Concern

Judul: Efektivitas Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
Abstrak: Kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan sudah diterapkan sejak tahun 1950-an, akan tetapi belum efektif menurunkan luasan lahan kritis nasional. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan cenderung diidentikkan dengan kegiatan bercocok tanam. Kegagalan rehabilitasi dan reklamasi hutan lebih pada diskursus terhadap sumberdaya hutan. Implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan belum menyentuh penyiapan prakondisi yang optimal guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis isi (content analysis) teks kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan; (2) menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta hambatan-hambatan yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut; (3) merumuskan opsi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT PetroChina. Lokus analisis implementasi kebijakan rehabilitasi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, sedangkan untuk lokus analisis implementasi kebijakan reklamasi hutan dalam konteks rehabilitasi DAS di hutan lindung gambut Sungai Beram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat, dan review dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf KLHK, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Angaran-Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, PT PetroChina, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat serta narasumber lainnya yang terkait sebagai informan kunci yang ditentukan secara snowball sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori yang dikembangkan oleh Edward III dan policy process analysis oleh International of Development Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara teks kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, antara lain belum diaturnya penyiapan pra kondisi, pemeliharaan dan pertanggungjawaban kehilangan aset, partisipasi dan pemberdayaan serta transparansi. Dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan terdapat penyimpangan, high transaction cost, rendahnya partisipasi, dan rendahnya legitimasi, yang diakibatkan oleh tidak efektifnya komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak dan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, maka pemerintah perlu mengefektifkan komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak, dan sumber daya. Selain itu, diperlukan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi serta pembagian kewenangan yang jelas di tingkat pusat dan mengoptimalkan peran kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai organisasi di tingkat tapak untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
Keyword: efektivitas, implementasi, kebijakan, rehabilitasi, reklamasi

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: