Judul: Pergeseran sektor perekonomian di kabupaten Kuningan pada masa otonomi daerah: analisis Shift Share tahun 1995-1999 dan 2001-2005
Abstrak: Perekonomian di Indonesia telah mengalami transformasi struktural. Hal ini dicirikan oleh menurunnya output pertanian ketika pendapatan pendapatan per kapita meningkat. Selain itu, pada saat kontribusi sektor non pertanian meningkat, jumlah tenaga kerja pertanian menurun. Hingga terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajuan ekonomi di Asia Tenggara. Keberhasilan ini dicapai melalui ekspansi industri padat karya dan semakin kokohnya industri pengolahan yang berbasis ekspor (UNDP, 2001). Pada saat terjadinya krisis ekonomi, pertanian justru mempunyai peran yang sangat penting karena pertanian terbukti paling elastis dan telah menjadi semacam katup pengaman bagi kelebihan tenaga kerja di sektor formal non pertanian yang mengalami pukulan keras dari krisis ekonomi (RTKN, 2004). Implikasi dari fakta ini jelas, yaitu tidak realistis jika lapangan usaha pertanian diabaikan dalam kerangka perencanaan pembangunan. Melalui Kabinet Indonesia Bersatu, hal tersebut diwujudkan dengan revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian bertujuan untuk meningkatkan kembali kinerja pertanian serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Sejalan dengan revitalisasi tersebut, maka penyelenggaraan otoomi daerah hadir sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi serta sebagai pergeseran paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik. Otonomi daerah telah memberi peluang bagi daerah untuk memiliki kemandirian dalam membangun daerahnya. Setelah lahirnya otonomi daerah, Kabupaten Kuningan dituntut untuk siap mengembangkan potensi daerah serta mampu menghadapi transformasi ekonomi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui kebebasan menentukan prioritas pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor di Kabupaten Kuningan pada masa sebelum dan pada masa otonomi daerah, mengidentifikasi pergeseran komposisi sektor perekonomian di Kabupaten Kuningan pada masa otonomi daerah, serta mengetahui relevansi antara Rencana Strategis (Renstra) dengan hasil pertumbuhan sektor-sektor perekonomian. Analisis dilakukan dengan menggunakan Shift Share yang didukung olch analisis PDRB. Data yang digunakan adalah data PDRB Kabupaten Kuningan dan Propinsi Jawa Barat yangdihitung atas dasar harga konstan 2000. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Kuningan baik pada masa sebelumatau pada masa otonomi daerah disominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Namun peningkatan produksi sektor ini terus menurun setiap tahunnya. Dari sisi pertumbuhan PDRB, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa memimpin pertumbuhan sektor-sektor pada masa otonomi daerah. Pada sebelum maupun sesudah otonomi daerah pertumbuhan agregat Kabupaten Kuningan cenderung positif sebesar 4.73 persen dan 16.41 persen. Secara sektoral sebelum otonomi daerah sektor perekonomian termasuk kelompok progresif, kecuali sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kelompok progresif memperlihatkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Kuningan berada di atas pertumbuhan Propinsi Jawa Barat.. Sedangkan pada masa otonomi daerah otonomi daerah, sektor perekonomian di Kabupaten Kuningan termasuk dalam kelompok pertumbuhan lambat. Sektor-sektor yang termasuk ke dalam kelompok progresif antara lain sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Secara agregat, pertumbuhan Kabupaten Kuningan berada di bawah pertumbuhan Propinsi Jawa Barat Berdasarkan daya saing dan laju pertumbuhan, sektor-sektor yang mengalami pergeseran adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengalami pergeseran positif dari kuadran IV menjadi kuadran I. Sektor yang mengalami pergeseran negatif yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dari kuadran I menjadi kuadran lil. Sektor-sektor lainnya yang mengalami pergeseran negatif antara
Keyword: Analisis PDRB, Metode analisis data, Pertumbuhan ekonomi wilayah

Judul: Dampak otonomi daerah terhadap perekonomian kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Pemberlakuan otonomi daerah memiliki konsekuensi berupa berkurangnya subsidi dari pemerintah pusat sehingga anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan akan lebih terbatas. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Garut, harus memberikan prioritas mengenai sektor-sektor perekonomian mana saja yang harus dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan otonomi daerah terhadap sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut dalam konteks laju pertumbuhan dan daya saingnya, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan yang lebih rinci sebagai berikut: (1) mengidentifikasi pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah; (2) menganalisis laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah; (3) Menganalisis daya saing sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah; dan (4) mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih (PB) Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 periode 1993-2008 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Shift-share selama empat periode: (1) 1993-1996; (2) 1997-2000; (3) 2001-2004; dan (4) 2005-2008 dimana keempat periode tersebut dikelompokkan menjadi dua periode utama yaitu periode sebelum pemberlakuan otonomi daerah (tahun 1993-2000) dan periode sesudah pemberlakuan otonomi daerah (tahun 2001-2008).Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana pada kedua periode, sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dan sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor dengan kontribusi terendah. Dari segi pertumbuhan kontribusi, sektor industri pengolahan memiliki nilai rata-rata tertinggi sebelum pemberlakuan otonomi daerah. Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan menjadi sektor dengan rata-rata pertumbuhan kontribusi tertinggi. Sesudah pemberlakuan otonomi daerah, laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut mengalami penurunan, dimana enam dari sembilan sektor memiliki laju pertumbuhan yang rendah. Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor dengan laju pertumbuhan terbesar. Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor dengan laju pertumbuhan terbesar adalah sektor industri pengolahan. Sesudah pemberlakuan otonomi daerah, daya saing sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut mengalami penurunan, dimana tiga dari sembilan sektor memiliki daya saing yang lemah. Berdasarkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah, sebelum pemberlakuan otonomi daerah, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menjadi sektor dengan daya saing terbaik. Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor dengan daya saing terbaik adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut menjadi termasuk dalam kelompok pertumbuhan lambat dilihat dari pergeseran bersihnya yang bernilai negatif. Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor dengan pertumbuhan paling maju (progressive). Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor dengan pertumbuhan paling maju adalah sektor industri pengolahan Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberi beberapa saran kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk menitikberatkan dukungan pada sektor pertanian; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; listrik, gas dan air bersih; dan sektor industri pengolahan.
Keyword: Otonomi daerah, Analisis Shift-Share, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: