Judul: Dampak Pembangunan Ekonomi terhadap Perkembangan Wilayah dan Kualitas Lingkungan Suatu Pendekatan Input Output Kasus di Propinsi Lampung
Abstrak: Pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan adalah dua agenda yang diharapkan berjalan bersama-sama secara harmonis dalam sistem pembangunan nasional. Kedua aspek pembangunan tersebut secara fungsional, melibatkan mekanisme ekosistem dan ekonomi, yang membentuk suatu tatanan sistem. Kedua mekanisme tersebut sering melintasi batas wilayah administratif pemerintahan. Perkembangan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas lingkungan wilayah dan begitu juga sebaliknya. Kesepakatan tentang pentingnya menata lingkungan dimulai dengan deklarasi Stockholm pada The United Nations C01!ference on The Human Environment pada tahun 1972 di Stockholm dan ditegaskan kembali pada KTT Bumi pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. KTT Bumi berhasil merumuskan lima dokumen, yakni; 1) Deklarasi Rio; 2) Konvensi Acuan tentang Perubahan Iklim; 3) Konvensi Keanekaragaman Hayati; 4) Prinsip-Prinsip Pengelolan Hutan; dan 5) Agenda 21. Selanjutnya dokumen yang terakhir diadopsi menjadi Agenda 21 Indonesia, Sebagai Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Keyword: Economic development, Environmental quality

Judul: The Impact of Government Expenditure in Addressing Human Development Inequality in Lampung Province
Abstrak: United Nations Development Program (UNDP) menyatakan pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, namun memiliki cakupan yang lebih luas yakni terkait dengan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dari sisi kualitas kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1990, UNDP mengeluarkan gagasan dalam bentuk Human Development Index untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia yang kemudian dipublikasikan secara verkala dalam laporan Human Development Report (HDR) secara tahunan. Ketimpangan seringkali tercermin dalam perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara kelompok- kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan dalam IPM dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan, karena kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Wilayah perkotaan cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, karena akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Kelompok- kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi juga cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Provinsi Lampung apabila dilihat secara spasial, memiliki dua kota dengan nilai IPM yang lebih besar dari IPM provinsi dan nasional, serta gap yang cukup tinggi antara kota dan kabupaten. Penerapkan kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah dan pengelolaan keuangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fidella (2021) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Rendahnya nilai IPM di Provinsi Lampung serta ketimpangan antara kabupaten/kota menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis efisiensi belanja pemerintah daerah dalam fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap masing-masing indeks pembentuk IPM di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengalisis efisiensi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi terhadap masing masing komponen Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung dengan menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA). Hasil analisis regresi data panel menunjukan bahwa belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing berpengaruh signifikan positif pada indeks pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, analisis SFA menunjukan bahwa penggunaan belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kab/kota di Provinsi Lampung telah efisien., The United Nations Development Program (UNDP) states that development is not only about economic growth and per capita income, but it also has a broader scope related to improving the quality of life and enhancing community welfare through improvements in health and education quality. In 1990, UNDP introduced the concept of the Human Development Index (HDI) to measure the success of a region in its efforts to improve human quality of life, which is then published annually in the Human Development Report (HDR). Inequality is often reflected in the differences in HDI values between groups within society. Disparities in HDI can reinforce cycles of poverty and inequality, as marginalized groups have limited access to resources and opportunities to improve their quality of life. Urban areas tend to have higher HDI values compared to rural areas due to better access to education, healthcare services, and economic opportunities. Higher-income groups also tend to have higher HDI values compared to lower-income groups. Lampung Province has two cities with HDI values
Keyword: ipm, pengeluaran pemerintah, sfa

Judul: Mitochondrial DNA Gene Organization and Phylogenetic Relationship of Naja siamensis
Abstrak: Naja siamensis is one of Asiatic cobra in the Family of Elapidae, known as a cryptic snake. It has many morphological variations that lead to misidentification. Misidentification can cause the wrong concept in developing antivenom types due to high snakebite cases occur in Thailand. Thus, an accurate species identification using a molecular approach is crucially required. Mitochondrial DNA has been used widely in snake molecular studies. These studies were aimed to determine the arrangement of the N. siamensis partial mitochondrial genes using reptile-oriented primers and to reveal the phylogenetic relationship among other species of Asian cobra. DNA extraction was carried out based on the standard DNA salting-out protocol and was conducted by bioinformatics analysis using BLASTn and MEGA 6 software. Gene annotation was performed against N. kaouthia complete genome. A total of 3121 bp of N. siamensis mtDNA genes were sequenced consisting of partial of six regions: 16S rRNA, ND1, tRNA-Ile, CRII region, tRNA-Leu, tRNA-Gln, and COI genes. The mtDNA gene organization of N. siamensis was predicted to has a similar pattern with the common Elapidae mtDNA gene organization. This study showed that there is a monophyletic form in Naja genus and N. kaouthia is the closest species with N. siamensis based on partial 16S rRNA and ND1 gene.
Keyword: 16S rRNA, Elapidae, ND1, phylogenetic relationship