Judul: Model Kelembagaan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Abstrak: Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah surplus pangan yang diindikasikan dengan nilai produksi pangan padi yang surplus dan ketersediaan pangan tumbuhan dan hewani lainnya yang cenderung meningkat, namun data menunjukkan beberapa daerah di NTB termasuk 100 kabupaten di Indonesia yang memiliki tingkat resiko kerentanan tinggi dan memerlukan skala prioritas penanganan, yakni sebanyak 70,83% dari jumlah kecamatan di Provinsi NTB adalah wilayah yang rentan pangan. Isu ketahanan pangan di Provinsi NTB yakni ketersediaan pangan tingkat wilayah sangat memadai, namun pada aspek distribusi dan konsumsi di tingkat komunitas dan individu/keluarga memiliki masalah ketahanan pangan. Dalam masyarakat, terdapat kelompok yang dapat mengikuti mekanisme pasar, namun ada juga kelompok berpendapatan rendah yang membutuhkan kelembagaan komunitas atau mekanisme di luar pasar. Pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana model pengembangan kelembagaan tingkat komunitas untuk meningkatkan ketahanan pangan yang sesuai dengan karaketristik wilayah dan masyarakat di Provinsi NTB? Adapun Tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis kinerja ketahanan pangan tingkat daerah dan pengaruh akses sosial, ekonomi dan fisik wilayah di Provinsi NTB; (2) Menganalisis tingkat ketahanan pangan individu dan pengaruh pendapatan, stok pangan dan transfer sosial di Provinsi NTB; (3) Menyusun model kelembagaan untuk meningkatkan ketahanan pangan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat di Provinsi NTB. Penelitian ini dilakukan di Provinsi NTB dengan wilayah sampel adalah Kabupaten Dompu dan Sumbawa (Pulau Sumbawa) serta Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat (Pulau Lombok). Untuk tujuan pertama akan digunakan Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Wilayah dan Analisis Regresi, Tujuan kedua adalah dengan Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Individu dan Uji-t. Tujuan ketiga, merupakan sintesa dan ditambahkan analisis deskriptif kelembangaan dan keseluruhan model selanjutnya disimulasikan dengan Model Sistem Dinamik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ketahanan pangan wilayah dapat dikaji dengan beberapa indikator antara lain nilai indeks ketersediaan pangan padi. Di Provinsi NTB, rata-rata nilai indeks ketersediaan pangan padi pada tahun 2012 adalah sebesar 2,91 yang bermakna bahwa ketersediaan pangan dari produksi padi di NTB adalah sebesar 2,91 dari kebutuhan pangan padi normatif dengan kecenderungan semakin meningkat. Peningkatan indeks ketersediaan pangan padi di Provinsi NTB dipengaruhi oleh peningkatan penguasaan lahan pertanian, produktivitas pangan, dan peningkatan aksesibilitas /infrastruktur transportasi yang memadai. Nilai koefisien variasi (KV) harga pangan beras di Provinsi NTB pada tahun 2012 adalah rata-rata sebesar 0.05 dengan kecenderungan nilai koefisien semakin rendah yang menunjukkan harga semakin stabil. Penurunan Nilai koefisien variasi (KV) pangan beras di Provinsi NTB dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan beras dan peningkatan pelayanan lembaga disribusi pangan (koperasi). Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB dengan rata-rata nilai 18.17% dengan kecenderung semakin menurun. Penurunan Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB dipengaruhi oleh ketersediaan layanan lembaga keuangan dan perbankan, peningkatan pendidikan masyarakat dan ketersediaan infrastruktur transportasi berkualitas. Rata-rata rasio kasus gizi buruk per 1000 penduduk di Provinsi NTB adalah sebanyak 0,20 dengan kecenderung semakin menurun. Penurunan rasio kasus gizi buruk per 1000 penduduk di Provinsi NTB dipengaruhi oleh tingkat produktivitas pangan, tingkat pelayanan infrastruktur berkualitas (akses fisik) dan tingkat pelayanan kesehatan penduduk. Nilai Pendapatan dan Stok Pangan keluarga (PSP) di NTB yang relatif rendah berkontribusi secara signifikan pada tingkat ketahanan pangan individu/keluarga yakni dengan status rentan pangan. Interaksi sosial antara lain dalam wujud transfer sosial secara signifikan dapat meningkatkan
Keyword: Kelembagaan, Ketahanan Pangan, Transfer Sosial, Akses Sosial Ekonomi, Akses Fisik

Judul: Strategi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Berbasis Sistem Penghidupan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Abstrak: Menurunkan tingkat kerawanan pangan dan gizi merupakan tantangan bagi pihak perencana dan pengambil kebijakan karena masalah kerawanan pangan dan gizi merupakan permasalahan multi-efek dan multi-sektor. Dukungan berbagai program dan kegiatan dari lembaga pemerintah dan non pemerintah belum mampu mengatasi masalah kerawanan pangan dan gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendekatan livelihood digunakan sebagai suatu langkah untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan yang kompleks secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis program dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi, (2) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerentanan pangan dan gizi serta mengidentifikasi desa rentan pangan dan gizi, (3) menganalisis kelembagaan ketahanan pangan, (4) menganalisis sistem penghidupan rumah tangga dalam menangani kerawanan pangan dan gizi pada setiap tipologi wilayah, dan (5) merumuskan strategi penanganan kerawanan pangan dan gizi berbasis sistem penghidupan di Provinsi NTT. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi progam/kegiatan serta anggaran ketahanan pangan pangan dan gizi. Analisis komponen utama, analisis faktor, analisis kluster, dan analisis diskriminan digunakan untuk identifikasi kerentanan pangan dan gizi tingkat desa. Analisis stakeholder untuk menganalisis kelembagaan ketahanan pangan. Analisis deskriptif untuk mengkaji livelihood rumah tangga. Analytical Hierarchy Process digunakan untuk menyusun strategi penanganan kerawanan pangan dan gizi. Program dan kegiatan ketahanan pangan dan gizi yang dilaksanakan pada tataran praktis belum semua mengakomodir seluruh kegiatan dalam dokumen. Pada level Provinsi NTT selama tahun 2013-2016 rata-rata terdapat 39 kegiatan (28,5 persen). Pada tingkat kabupaten/kota pelaksanaan kegiatan terkait ketahanan pangan dan gizi masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan level provinsi. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hal yang menghambat pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Sub sistem ketersediaan pangan masih menjadi fokus pembangunan ketahanan pangan. Alokasi anggaran ketahanan pangan perlu mendapat porsi yang optimal dan diprioritaskan pada sub sistem yang menjadi permasalahan utama. Kerentanan pangan dan gizi di tingkat desa disebabkan oleh akses rumah tangga terhadap listrik dan air bersih yang tidak memadai, tingkat kesejahteraan yang rendah, dan fasilitas buang air besar rumah tangga yang tidak memadai. Kerentanan pangan tingkat desa menunjukkan masih terdapat 1.468 desa (44,90 persen) di NTT yang masuk kategori sangat rentan dan rentan pangan dan gizi. Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur merupakan kabupaten dengan sebaran desa sangat rentan dan rentan pangan dan gizi terbesar di Provinsi NTT. Program dan kegiatan penanganan kerentanan pangan dan gizi perlu diprioritaskan pada desa-desa sangat rentan dan rentan pangan dan gizi melalui upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi kelembagaan ketahanan pangan daerah menghadapi kendala terkait dengan keterbatasan komitmen politik daerah, pemahaman dan komitmen terhadap ketahanan pangan. Pengembangan kelembagaan pangan masyarakat dihadapkan pada tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, motif keikutsertaan masyarakat dalam kelembagaan untuk mendapatkan bantuan pemerintah, serta peranan kelembagaan pangan masyarakat yang berkurang dan lebih bersifat pasif. Revitalisasi kelembagan ketahanan pangan perlu dilakukan. Pelibatan masyarakat, komitmen pemerintah, koordinasi dan sinkronisasi merupakan kunci optimalisasi peran kelembagaan dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. Analisis livelihood menunjukkan bahwa desa-desa bertipologi dataran memiliki kapasitas modal publik dan privat yang paling baik. Desa-desa pada tipologi lembah dan lereng secara umum memiliki kapasitas modal publik dan privat yang paling rendah.
Keyword: desa, kerawanan pangan dan gizi, livelihood, rumah tangga, strategi, tipologi

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: