Judul: Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat
Abstrak: Konflik tenurial dalam kawasan hutan terjadi di Desa Bukit Harapan dan Desa Ompi. Terjadinya konflik karana kedua desa tersebut terletak dalam kawasa hutan sihingga muncul klaim terhadap pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab konflik, memetakan kepentingan dan pengaruh aktor yang terlibat dalam konflik serta mencari resolusi konflik atas klaim tenurial di dalam kawasan hutan. Metode yang digunakan adalah analisis konflik, analisis kebijakan dan analytical hierarchy prosess (AHP) dengan menggunakan aplikasi Expert Choice 11 untuk mendapatkan alternatif resolusi konflik tenurial dalam kawasan hutan. Studi ini menunjukan bahwa klaim atas lahan dalam kawasan hutan disebabkan oleh adanya desa dalam kawasan hutan, tumpang tindih kepemilikan, serta tapal batas yang tidak jelas antar desa, lahan garapan masyarakat serta lahan masayarakat dengan hak guna usaha (HGU). Oknum pemerintah desa, masyarakat pengelola lahan di dalam kawasan hutan, masyarakat desa di dalam kawasan hutan, dan pengusaha lokal adalah aktor utama terhadap konflik yang terjadi. Sedangkan Pemerintah Daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)-Lariang, serta Dinas Kehutanan Provinsi merupakan aktor pendukung dalam konflik. Rekomendasi solusi yang dapat direalisasikan berdasarkan analytical hierarchy prosess (AHP) menggunakan aplikasi Expert Choice 11 adalah masyarakat memiliki kejelasan status atas lahan dan diberikan legalitas atas lahan yang mereka garap. Rekomendasi kebijakan ini mengacu pada Perpres no 88 Tahun 2017 dengan tujuan prioritasnya adalah penguatan kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agrarian (TORA) dengan memperkuat hak-hak rakyat atas tanah secara legal setelah dijalankannya redistribusi penguasaan dan pemilikan TORA. Dalam penjelasan Perpres no 88 Tahun 2017, jika penguasaan tanah setelah bidang tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dan produksi serta luas kawasan hutan yang harus dipertahankan lebih dari 30% dari luas DAS, pulau dan/atau provinsi, maka untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diselesaikan melalui resettlement. Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 tahun dan/atau sebelum ditetapkannya kawasan hutan maka dikeluarkan dari kawasan hutan, namun jika penguasaannya kurang dari 20 tahun maka diselesaikan melalui perhutanan sosial Pasal 10 dan 11. Secara garis besar kedua desa tersebut terletak dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta penguasaan tanahnya lebih dari 20 tahun dan sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan maka dilihat dari Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Pasal 10, 11 dan 13 bahwa, pengusaan tanah dapat diterbitkan sertifikat dengan penggunaan sesuai dengan fungsinya.
Keyword: konflik Tenurial, kebijakan, resolusi, kawasan hutan

Judul: The Political Economy of Land Tenure Settlement in Forest Areas (PPTKH): A Case Study of Sukaslamet Village, Indramayu Regency
Abstrak: Konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan telah menjadi permasalahan mendasar pada areal kelola Perhutani. Sejarah praktik penguasaan lahan di areal kelola Perhutani menyebabkan permasalahan keterbatasan akses petani penggarap terhadap kawasan hutan, yang kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya konflik tenurial. Sejak tahun 2017, Pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan. Melalui kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan. Terbitnya seperangkat kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja turut mendorong pelaksanaan kebijakan PPTKH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika lokal kontestasi penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta implikasinya terhadap kebijakan PPTKH di Pulau Jawa. Penelitian dilakukan di Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu desa yang beririsan dengan areal kelola Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis pada dinamika visibilitas konflik serta kontestasi aktor dalam konflik penguasaan lahan. Penelaahan visibilitas konflik dan kontestasi aktor menggunakan kerangka penilaian visibilitas konflik berbasis aktor serta pendekatan Actor-Centred Power (ACP). Lintasan sejarah praktik penguasaan lahan di Desa Sukaslamet menunjukkan serangkaian proses teritorialisasi Negara pada kawasan hutan, serta adanya kontrateritorialisasi. Sejarah teritorialisasi negara pada kawasan hutan menyebabkan jaringan penguasaan lahan di tingkat tapak serta ketidakpastian pada kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan gradasi dan historiografi, serta dinamika aktor dalam konflik penguasaan lahan pada areal kelola Perhutani. Dinamika konflik penguasaan lahan pada praktik pengelolaan hutan oleh Perhutani telah menghidupkan praktik teritorialisasi lokal oleh petani penggarap. Selain itu, pergeseran kekuasaan aktor menyebabkan perubahan eskalasi dalam kontinum konflik. Penetapan kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai upaya resolusi konflik justru dapat menyebabkan kontestasi baru dengan mengundang aktor kuat lainnya. Akhirnya, kebijakan PPTKH sebagai bentuk perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya. Pola penyelesaian dalam kebijakan PPTKH yang terbatas pada skema Perhutanan Sosial (PS) tidak menyasar permasalahan mendasar terkait pendudukan kawasan hutan di tingkat tapak. Skema PS pada areal KHDPK tidak dapat mengoreksi permasalahan ketidakpastian dan inefisiensi kawasan hutan, serta situasi ketidakpercayaan politik kepada birokrasi kehutanan., Land tenure conflicts in forest areas have become a fundamental problem in the Perhutani management area. The history of land tenure practices in Perhutani's management area has caused the problem of limited access of peasants to forest areas, which later became a driving factor in tenurial conflicts. Since 2017, the Government has been trying to resolve various land tenure conflicts in forest areas. Through the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) policy, the Government seeks to protect the rights of peasants in forest areas. The issuance of policies derived from the Job Creation Law has also encouraged the implementation of the PPTKH policy. This study aims to analyze the local dynamics of land tenure contestation in forest areas and its implications for PPTKH policy in Java. The research was conducted in Sukaslamet Village, Indramayu Regency, one of the villages that intersects with the Perhutani management area of Indramayu Forest Management Unit (KPH). The study uses a qualitative approach focusing on analyzing the dynamics of conflict visibility and actor contestation in land tenure conflicts. Examining conflict visibility and actor contestation uses an
Keyword: kebijakan PPTKH, penguasaan lahan, visibilitas konflik, kontestasi aktor, Actor Centred Power

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: