Judul: Sidik Jari Bakau (Rhizophora sp.) sebagai Bahan Baku Antioksidan dan Inhibitor Tirosinase
Abstrak: Rhizophora sp. is one species of mangrove which has many functions including cosmetic herbal, one of which is as inhibitor of tyrosinase enzyme to heal hyperpigmentation and melanosis in human skin. The aim of this study is to determine fingerprint of Rhizophora sp. from Lampung and Makassar to be utilized as control and stability of herbal plants. Selection of the best mobile phase is an important step in components separation. Chloroform was the best eluent selected which resulted 5 spots in Rf range of 0.04–0.74. Makassar’s R. apiculata bark extract was potential as tyrosinase inhibitor for monophenolase with 50% inhibition concentration (IC50) of 968.83 μg/mL, whereas extract having the best antioxidant activity was Makassar’s R. apiculata leaves extract with IC50 value of 5.09 μg/mL.
Keyword: 

Judul: Potensi Ekstrak Rhizophora sp. sebagai Inhibitor Tirosinase
Abstrak: Rhizophora sp. is one of plant type that has benefit as medicinal plants, for example, as whitening agent. The purpose of this study is to discover the parts and species of Rhizophora sp. which have best tyrosinase inhibitory activity. Leaves, stems, and roots of R. mucronata and R. stylosa were extracted with methanol and were tested their activities in order to obtain the best tyrosinase inhibitory activity. Based on the results, extracts of leaves, stems, and roots of R. mucronata from Tritih, Cilacap; Gebang, Cirebon; Eretan Kulon, Indramayu; Ujung Negoro Beach, Batang; Sigundu Beach, Batang; and Kapuk Beach, Jakarta were not potencial as tyrosinase inhibitor. Tyrosinase inhibitor activity from roots of R. mucronata from Samboja, East Kalimantan was higher than from its leaves and stems, especially for monophenolase with IC50 15.34 μg/ml. In perponderonce with, tyrosinase inhibitor activity from stems of R. stylosa from Samboja, East Kalimantan was also higher compared with stems of R. mucronata with IC50 38.02 μg/ml.
Keyword: 

Judul: Alternatif kebijakan peningkatan pendidikan guru sekolah dasar di Kota dan Kabupaten Bogor
Abstrak: Pendidikan guru SD di era otonomi sedang mengalami perubahan yang besar, karena munculnya UU Guru dan Dosen yang menghendaki seluruh guru memiliki pendidikan minimal S1. Perubahan yang sangat besar ini ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan berbeda-beda, sesuai dengan kondisi daerah tersebut yang juga berbeda. Kota dan Kabupaten Bogor menanggapi munculnya UU Guru dan Dosen yang mengharuskan pendidikan minimal guru adalah S1 dengan berbeda pula, hal ini disebabkan oleh keadaan wilayah, ekonomi dan sosial, serta politik yang berbeda. Kota Bogor memiliki 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan. Pemerintah Kota Bogor sudah sejak tahun 1996 memperhatikan pendidikan guru SD, dengan memberi bea siswa meskipun tidak besar jumlahnya. Namun demikian banyak juga guru-guru yang membiayai pendidikan mereka secara swadana. Keadaan APBD dan besarnya jumlah guru yang belum S1 (2.810 orang) tidak memungkinkan pemerintah Kota Bogor untuk memberi bea siswa untuk seluruh guru yang ada. Alasan lain adalah prioritas pembangunan pendidikan di Kota Bogor belum mengutamakan peningkatan pendidikan guru SD, namun masih terfokus pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) dan pelaksanaan sekolah dasar gratis. Kabupaten Bogor memiliki kondisi wilayah yang sangat berbeda dengan Kota Bogor, selain wilayahnya 28 kali lebih besar dari Kota Bogor, terdapat 40 Kecamatan dan 426 Desa/Kelurahan, Kabupaten Bogor memiliki PAD yang terbesar di Jawa Barat. Jumlah guru yang belum S1 di Kabupaten Bogor juga sangat banyak (9.488 orang) atau setara dengan 82,58 persen. Sejak dari sebelum otonomi daerah, sampai tahun 2006 Kabupaten Bogor hampir tidak pernah memberikan bea siswa kepada guru yang ada diwilayahnya untuk meningkatkan pendidikannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Bantuan dalam jumlah cukup banyak (1.060 orang guru) diberikan pada tahun 2007, untuk meningkatkan pendidikannya menjadi S1, meskipun guru yang meningkatkan pendidikannya secara mandiri cukup banyak. Prioritas pembangunan pendidikan Kabupaten Bogor selain mengentaskan Wajar Dikdas, adalah perbaikan sarana dan infrastruktur sekolah yang banyak mengalami kerusakan parah dan meningkatkan nilai IPM.
Keyword: