Judul: Kajian Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Kiluan, Provinsi Lampung, Sebagai Kawasan Pariwisata,
Abstrak: Wilayah Teluk Kiluan memiliki potensi besar di bidang ekonomi pariwisata untuk secepatnya berkembang dengan optimal. Wilayah ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi juga sebagai kawasan pariwisata. Permasalahan yang terjadi adalah wilayah ini belum berkembang dan termanfaatkan secara optimal. Tujuan kajian ini adalah untuk: 1) mengetahui kewenangan, tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah daerah yang terkait dalam pengelolaan wilayah Teluk Kiluan, 2) mengetahui peran masyarakat dan perkembangan perekonomian pariwisata di Pekon (Desa) Teluk Kiluan, 3) membuat usulan perencanaan pengembangan wilayah Teluk Kiluan dan sekitarnya serta 4) menyusun desain kelembagaan pengelolaan Teluk Kiluan. Metode penelitian adalah dengan pendekatan yuridis normatif, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Rapid Rural Appraisal (RRA). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan sebagai kawasan konservasi dan pemanfaatannya sebagai kawasan pariwisata berada pada Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai koordinatornya bagi pengelolaan pesisir di Lampung. Sementara itu, Kabupaten Tanggamus diberikan kewenangan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada Tugas dan fungsinya Dinas Kelautan dan perikanan (DKP) Provinsi Lampung memiliki bidang pengelolaan ruang laut yang meliputi tata ruang, jasa kelautan dan konservasi, serta bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hasil AHP-nya mendapatkan bobot tertinggi sebesar 0,523 sebagai koordinator dalam pengelolaan Teluk Kiluan. Masyarakat Teluk Kiluan telah bergerak aktif dalam perekonomian bidang pariwisata, melalui pengelolaan wilayahnya sebagai kawasan konservasi dan pariwisata. Partisipasi Masyarakat Teluk Kiluan ini bertipe partisipasi interaktif, dimana masyarakat telah secara sadar dan sukarela ikut serta dalam pengembangan wilayahnya, sebagai kawasan konservasi dan pariwisata. Bentuk partisipasi yang muncul yakni Co-learning, dimana masyarakat berperan aktif bersama pihak luar, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cikal, sebagai pendamping sejak tahun 2005 hingga sekarang, dimana telah menghasilkan tiga buah Peraturan Desa. Konsep perencanaan pembangunan wilayah Teluk Kiluan dibuat saling terkait dengan desa/pekon sekitar. Peran dan potensi desa sekitar wilayah Teluk Kiluan dioptimalkan untuk pengembangan pariwisata. Desain kelembagaan pengelolaan Teluk Kiluan terdiri dari dua level, yaitu level pengambil kebijakan dan level aksi. Desain kelembagaan ini berdasarkan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan keterkaitan antarsektor yang ada. Pada level pengambil kebijakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berperan sebagai koordinator kebijakan, yang berwenang dalam mengkoordinasikan pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan. Adapun pada level aksi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional dua berperan sebagai koordinator aksi pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan. Kelembagaan ini memberikan ruang bagi Pekon (Desa) Kiluan Negeri untuk dapat melakukan pengelolaan mandiri potensi pariwisata di Teluk Kiluan.
Keyword: kelembagaan, wilayah pesisir, partisipasi, Teluk Kiluan, koordinator

Judul: Status Keberlanjutan Dan Arahan Pengembangan Wilayah Berbasis Industri Di Pesisir Kabupaten Lampung Selatan
Abstrak: Terjadinya pertumbuhan dan perkembangan sektor industri di wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan, kemudian ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya dan keterbatasan lahan di wilayah pesisir merupakan beberapa tekanan terhadap pengembangan wilayah berbasis industri di pesisir Kabupaten Lampung Selatan. Akibat dari perkembangan sektor industri, saat ini terjadi penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh polusi udara dan air di sebagian perairan pantai pesisir Kabupaten Lampung Selatan yang berasal dari limbah cair hasil kegiatan industri. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang bertujuan untuk meminimalisir degradasi dan pencemaran lingkungan pesisir dimasa yang akan datang agar terwujud pengembangan wilayah berbasis industri dipesisir Kabupaten Lampung Selatan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menentukan status keberlanjutan wilayah berbasis industri di pesisir Kabupaten Lampung Selatan, (2) merumuskan arahan kebijakan pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Katibung, Kalianda dan Rajabasa. Penelitian ini menggunakan metode Rap-Wilindustri, merupakan modifikasi metode Rapfish untuk menentukan status keberlanjutan wilayah. Selanjutnya skenario pengembangan wilayah dimasa depan dilakukan dengan mengadopsi analisis AHP-Prospektif. Berkembangnya sektor industri menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di pesisir Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis Rap-Wilindustri bahwa status keberlanjutan wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan saat ini adalah cukup berkelanjutan untuk dimensi ekonomi dan sosial namun kurang berkelanjutan untuk dimensi ekologi dan kelembagaan. Skenario-skenario pengembangan wilayah memberikan gambaran tentang prospek keberlanjutan pengembangan wilayah di pesisir Kabupaten Lampung Selatan yang diimplementasikan dalam beberapa tahapan pembangunan dengan mempertimbangkan jangka waktu dan anggaran yang dibutuhkan. Berdasarkan karakteristik wilayah, potensi, regulasi dan dengan mempertimbangakan skenarioskenario pengembangan wilayah maka rumusan arahan pengembangan wilayah berbasis industri di pesisir Kabupaten Lampung Selatan, adalah : (1) Pengembangan kawasan industri pesisir di Kecamatan Katibung, (2) Pengembangan industri berbasis perikanan sebagai leading sektor dan didukung dengan pengembangan industri pengolahan sabut kelapa di Kecamatan Kalianda, dan (3) Pengembangan kluster industri berbasis perikanan domestik di Kecamatan Rajabasa.
Keyword: keberlanjutan wilayah, pengembangan wilayah, rapfish, wilayah pesisir

Judul: Penyakit transmissible gastroenteritas oleh virus corona pada babi
Abstrak: Trasnmissible Gastroenteritis pada babi oleh virus merupakan penyakit infeksius yang ditemukan pertama kali oleh Doyle dan Hutchings tahun 1946 di Indiana USA. Sehubungan dengan tingginya mortalitas akibat pe- nyakit TGE pada anak-anak babi serta kerugian yang beru- pa penurunan berat badan secara drastis pada babi yang dewasa, maka perlu kiranya penyakit ini diperhitungkan bagi suatu usaha peternakan. Walaupun di Indonesia be- lum dilaporkan kejadian penyakit tersebut, tetapi kita perlu waspada terhadap kemungkinan masuknya penyakit bersama dengan babi-babi import yang banyak dijumpai di- peternakan besar di Indonesia. ...
Keyword: