Judul: Evaluasi kebijakan besaran tarif pungutan ekspor produk industri kehutanan studi kasus di PT Kempassindo Mitra Bersama
Abstrak: Penetapan pungutan ekspor merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membatasi ekspor atas produk industri kehutanan tertentu. Evaluasi terhadap kebijakan ini sangat penting untuk dilakukan mengingat keberlangsungan industri kehutanan diantaranya ditentukan oleh kebijakan yang diambil pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak kebijakan pungutan ekspor atas produk kayu olahan bagi pengusaha dan pemerintah. Penelitian ini diiaksanakan pada Juni-Juli 2008 di PT Kempassindo Mitra Bersama yang berada di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Produk kayu olahan yang dikaji dibatasi pada kayu olahan dalam bentuk S4S (smooth on four sides) yang berasal dari jenis kayu merbau (Intsia bijuga). Sejumlah data dan informasi yang diperoleh di lapangan selanjutnya diolah dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode biaya-manfaat untuk mengetahui sejauh mana besaran tarif pungutan ekspor yang ditetapkan pemerintah mempenganthi pilihan yang diambil pengusaha dalam menentukan produk yang akan diekspornya. Pilihan yang diambil pengusaha tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah.
Keyword: 

Judul: Perdebatan Pemikiran Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat di Indonesia
Abstrak: Kebijakan merupakan suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Pembuatan kebijakan merupakan proses pertarungan antar aktor dalam kepentingannya dengan diskursus dan jaringan yang dibangunnya tidak terlepas dari manuver politik. Kebijakan perlu diletakkan sebagai proses politik sebagaimana juga terdapat proses-proses analitis atau pemecahan masalah. Pembuatan kebijakan dilakukan secara bertahap, kompleks, dan tidak linier, suatu proses yang dapat terputus atau berjalan lambat dan berat, suatu proses yang berulang dan seringkali berjalan berdasarkan pengalaman, belajar dari kesalahan, dan mengambil pelajaran dari kebijakan-kebijakan yang lalu. Kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF) adalah alternatif yang baik untuk pola tahap, karena ACF mempunyai asumsi klausal yang jelas, hipotesis yang dapat diuji secara empiris, peran nyata informasi, model nyata indvidu, dan berbagai siklus interaksi yang melibatkan ratusan aktor. Teori kebijakan ACF yang dikembangkan oleh Paul Sabatier menganggap bahwa sikap-sikap aktor dan perubahan-perubahan kebijakan diakibatkan oleh adanya sistem yang memungkinkan terjadinya sharing belief system yang relatif tidak berubah. Proses perdebatan atau kontestasi pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat terjadi melalui interaksi antar aktor. Sikap aktor dan perubahan kebijakan diakibatkan oleh adanya sistem yang memungkinkan terjadinya sharing belief system yang relatif tidak berubah. Pemerintah kembali memberlakukan kebijakan larangan ekspor kayu bulat periode kedua pada tahun 2001. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar nilai tambah pengolahan kayu bulat dapat diperoleh di dalam negeri dan untuk meningkatkan perolehan devisa dari ekspor kayu olahan. Penerapan kebijakan larangan ekspor kayu bulat periode kedua ini dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan No. 1132/Kpts-II/2001, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 292/MPP/Kep/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor. Permasalahan pengusahaan hutan di Indonesia terutama harga kayu bulat dan distorsi harga kayu bulat menjadi fokus serius pelaku usaha. Deregulasi kebijakan ekspor kayu bulat yang telah disampaikan Kementerian LHK, tetapi belum berhasil mengubah kebijakan larangan ekspor kayu bulat yang masih berlaku saat ini. Perdebatan pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha, asosiasi perkayuan, LSM, akademisi, dan peneliti. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis, memahami dan mengungkap hasil perdebatan pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat untuk merubah keyakinan atas kebijakan saat ini, yang dijabarkan menjadi tujuan khusus, yaitu: 1) menganalisis kondisi pengusahaan hutan di Indonesia; 2) menganalisis pengetahuan dan diskursus yang digunakan oleh masing-masing aktor, siapa aktor yang terlibat dan jaringan apa saja yang digunakan, serta politik dan kepentingan yang mendasarinya; serta 3) menganalisis pembentukan koalisi advokasi dalam perdebatan pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode pengumpulan data dengan pengumpulan dokumen-dokumen kualitatif, wawancara kualitatif, dan observasi kualitatif. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis struktur pengusahaan hutan, struktur harga kayu bulat, analisis isi, analisis proses kebijakan, analisis parameter ACF, serta analisis saluran tata niaga kayu bulat. Hasil analisis, menghasilkan distorsi harga kayu bulat terjadi pada kayu bulat hutan alam, hutan tanaman, hutan
Keyword: aktor/jaringan, kebijakan larangan ekspor, koalisi advokasi, narasi/diskursus, politik/kepentingan

Judul: The Construction of Greedy SVP LLL Algorithm
Abstrak: A lattice is a set of all integer linear combination of a set of linearly independent vectors in ℝ𝑛���. The independent vectors are called bases of lattice. Any lattice can be generated from many bases, and these bases have the same cardinality. In the lattice, the most fundamental and renowned problem is the Shortest Vector Problem (SVP). SVP is a tracking problem of the shortest nonzero vector in a lattice with equivalent bases. In two dimensions, SVP problem has resolved exactly by Gauss’ algorithm. When the lattice dimension is higher than two, A.K. Lenstra, H.W. Lenstra and L. Lovasz gave a LLL algorithm to compute approximation of nonzero shortest vector in the lattice. Reduced bases solution obtained from LLL algorithm still be an approximation and has polynomial running time of arbitrary dimension which large enough. In 1994, Schnoor and Euchner modified this LLL algorithm as a new variant which later was named deep insertion LLL algorithm. This algorithm is a modified version of the LLL algorithm to the terms of the exchange step to improve the accuracy of output of LLL reduced bases and applying it to the subset sum problem. The purpose of this research are: (1) Reconstruct the LLL algorithm and deep insertion LLL algorithm using a geometric approach. (2) Construct a greedy SVP LLL algorithm. (3) Implement the three algorithms in a symbolic programming language, and evaluate them experimentally. A bases ℬ=[𝐛���1,𝐛���2,…,𝐛���𝑛���] in ℝ𝑚��� is called reduced LLL with parameter 𝛿��� if satisfies: (a) |𝜇���𝑗���𝑖���|≤12, for every integer 𝑖���,𝑗��� with 1≤𝑖���<𝑗���<𝑛���. (b)𝛿���‖𝜋���𝑗���(𝐛���𝑗���)‖2≤‖𝜋���𝑗���(𝐛���𝑗���+1)‖2, for 𝑗���=1,2,…,𝑛���−1,where 𝛿��� is a reduced parameter of real numbers with 14<𝛿���<1. The first requirement is the reduced basis 𝛿��� must “nearly orthogonal” and in its computation case, this requirement can be reached out by using the Gram-Schmidt’s orthogonalization. While the second requirement is called exchange step, or used to called as Lovasz condition. By using both of these requirements, then they establish the LLL algorithm. Then, Schnoor and Euchner modify the LLL algorithm based on the requirements of the exchange step called the deep insertion LLL algorithm, where the exchange step is based on the comparison of the projected vector in orthogonal complement [𝐛���1,𝐛���2,…,𝐛���𝑘���−1]⊥ after j-th reduction. To construct greedy SVP LLL algorithm, the requirements of the exchange step is based on purely by comparing norm of lattice 𝐛���𝑗��� with norm lattice 𝐛���𝑖��� for 𝑖���=1,2,3…,𝑗���−1. The process of insertion reduced vector after the exchange step also has done greedily. Then, we calculate the number of arithmetic operation in greedy SVP LLL algorithm for further analysis. The result of our exprimentation for three algorithms on the certain matrix size shows that the running time of the three algorithms increases propotional to the size of the matrix. The result also shows that by using 𝛿���=34 for the LLL algorithm and the deep insertion LLL algorithm, and the greedy SVP LLL algorithm which is a new variant made by using no parameter of 𝛿���, outperform of the other of two previous algorithm in terms of speed with the same output.
Keyword: LLL algorithm, LLL deep insertion algorithm, greedy SVP LLL algorithm