Judul: Penentuan pusat pemerintahan dan pelayanan kabupaten aceh timur berdasarkan perkembangan wilayah, aksesibilitas, dan persepsi pemangku kepentingan
Abstrak: Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan memanfaatkan sumbersumber potensi daerah secara lebih mandiri. Pada sisi yang lain, kebijakan otonomi daerah memicu eforia tuntutan pembentukan wilayah-wilayah administratif baru. Sayangnya, pemekaran wilayah tersebut tanpa didasari oleh pertimbangan memadai, sehingga mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru, mulai dari masalah keuangan sampai kepada pengalokasian ruang secara spasial yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan wilayah. Banyak daerah, selama bertahun-tahun sejak pemekaran, belum memiliki pusat pemerintahan dan pelayanan yang representatif, seperti Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi hirarki pusat-pusat aktivitas & keberadaan kota kecil dan menengah yang dapat menunjang pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur, (2) menentukan lokasi yang optimal untuk pusat pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan aksesibilitas dan tingkat perkembangan kecamatan, dan (3) menggali persepsi dari pengambil kebijakan dan masyarakat terhadap penentuan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder bersumber dari data Podes Tahun 2006 dan publikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, data primer diperoleh dari wawancara dengan responden dan informan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) analisis skalogram, (2) location-allocation models spatial interaction analysis (p-median problem), (3) analytical hierarchy process (AHP), (4) actor-oriented analysis, dan (5) analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kecamatan-kecamatan yang berhirarki tinggi dengan kota-kota menengah adalah kecamatan yang dilintasi oleh jalan nasional atau trans Sumatera, sedangkan yang jauh dari jalan nasional berada pada hirarki rendah. (2) Pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Timur dapat dikembangkan dengan konsep wilayah nodal, yaitu Idi sebagai pusat pelayanan hirarki I yang akan melayani seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur, Peureulak dan Simpang Ulim sebagai pusat pelayanan hirarki II yang akan melayani wilayah timur dan barat Kabupaten Aceh Timur. (3) Idi adalah lokasi optimal pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus secepatnya berupaya untuk menuntaskan masalah lokasi pusat pemerintahannya, sehingga akselerasi pembangunan wilayah dapat segera dipacu, terutama dalam mengembangkan kapasitas pelayanan publik serta pembangunan sarana dan prasarana umum yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keyword: 

Judul: Analysis of the Level of Development and Directive of Regional Development in Aceh Province
Abstrak: Kebijakan pembangunan wilayah meliputi kawasan pedesaan dan perkotaan di Provinsi Aceh selama ini belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPS Provinsi Aceh (2017) menyebutkan bahwa tingkat kemisikinan Provinsi Aceh menempati urutan pertama di Pulau Sumatera. Terkait dengan kewenangan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemekaran memberikan peluang dan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Setelah 10 tahun terakhir terjadi pemekaran kabupaten/kota masih terdapat tingkat garis kemiskinan yang tinggi di Provinsi Aceh. Tinnginya penduduk miskin memerlukan suatu penelitian untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah sebagai acuan dalam pembangunan wilayah. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa dijadikan dasar bagi pemrintah Provinsi Aceh dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; (2) Menganalisis tingkat perkembangan wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh; (3) Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; (4) Mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan kemiripan karakteristik dan tingkat perkembangan wilayah; (5) Arahan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Tipologi Klassen, Indeks Diversitas Entropi, Skalogram, Gerographically Weighted Regression, Clustering dan analisis deskriptif. Hasil analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Aceh berada pada kuadran IV (wilayah berkembang cepat). Wilayah yang termasuk dalam kuadran I (Wilayah Maju) adalah Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Wilayah pada kuadran II (Wilayah Maju Tapi Tertekan) yaitu Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Utara. Daerah yang berada pada kuadran III (Wilayah Relatif Terbelakang) hanya terdapat satu daerah, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Daerah yang berada pada kuadran (IV) Yaitu: Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kota Langsa Dan Kota Subulussalam., Regional development policies covering rural and urban areas in Aceh Province so far have not been able to provide significant changes to the improvement of community welfare. The Aceh Province BPS (2017) states that the level of poverty in Aceh Province ranks first on the island of Sumatra. Regarding regional autonomy authority on economic growth, the expansion policy provides opportunities and challenges for local governments to manage their resources efficiently and effectively. After the last 10 years there has been a division of districts / cities, there is still a high level of poverty line in Aceh Province. The least, the poor need a study to analyze the level of regional development as a reference in regional development. The results of the study are expected to be used as a basis for the government of Aceh Province in formulating development policies to encourage regional economic growth. The purpose of this study is (1) to analyze the economic growth of regencies / cities in Aceh Province; (2) Analyzing the level of development of the District / City of Aceh Province; (3) Identifying factors that influence the level of development of the Regency / City region in Aceh Province; (4) Classifying
Keyword: Regional Development, Geographically Weighted Regression (GWR), Clustering, Typology Klassen, Economic Growth, Community Welfare

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: