Judul: Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian dan Industri terhadap Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia
Abstrak: Belanja pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara (Jhingan, 2008). Oleh karena itu, penetapan besaran dan komposisi belanja pemerintah harus dilakukan sebaik-sebaiknya. Di lain pihak, pembangunan memang harus dilakukan pada seluruh sektor perekonomian, tetapi mengingat keterbatasan sumberdaya dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi maka perlu ditetapkan skala prioritas pada suatu sektor tertentu. Hipotesis Kaldor (1966) menyatakan bahwa manufaktur merupakan mesin pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sementara itu Mellor (1995) mengemukakan bahwa secara empirik negara yang mengadopsi kebijakan pembangunan yang berfokus pada sektor pertanian justru cenderung lebih berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding strategi pembangunan yang menekankan sektor non-pertanian. Rostow (1960) menyatakan bahwa sektor pertanian yang handal merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Dengan demikian timbul pertanyaan, kebijakan pembangunan di Indonesia saat ini harus menitikberatkan sektor pertanian atau non-pertanian?. Indonesia, pada tahun 2012 secara administrasi pemerintahan terdiri dari 33 provinsi dengan 497 kabupaten/kota, yang mana memiliki potensi sumberdaya alam dan manusia yang beragam. Sektor pertanian di sebagian besar daerah masih mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, tetapi sebagian daerah lainnya, sektor pertanian kurang dominan dalam perekonomian. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan yang muncul adalah: apakah daerah atau provinsi-provinsi yang proporsi PDRB sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif tinggi perlu menambah atau mengurangi proporsi pengeluaran publik (belanja pemerintah) untuk sektor pertanian agar lebih efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi, begitu juga daerah yang proporsi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB relatif rendah. Tujuan penelitian untuk: (1) mengetahui dampak pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terhadap kinerja perekonomian provinsi, meliputi : investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah, dan (2) mengetahui dampak pengeluaran pemerintah untuk sektor industri terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah, Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sebagai system persamaan simultan menggunakan data panel 20 propinsi di Indonesia pada tahun 2003 -2011. Data yang terkumpul dikelompokkan menjadi dua, yaitu data provinsi yang memiliki proporsi PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Model Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi historis dilakukan pada periode 2003-2011, dan simulasi peramalan dilakukan pada periode 2015-2018. iv Hasil penelitian menunjukkan bahwa, baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi maupun rendah, (1) realokasi belanja pemerintah daerah dari sektor lain untuk sektor pertanian, meningkatkan total investasi privat, kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin dan kesenjangan fiskal daerah, (2) realokasi peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan pengurangan belanja untuk sektor lain, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin tetapi menurunkan investasi privat dan total PDRB serta meningkatkan kesenjangan fiskal daerah, (3) peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian dengan dana pinjaman atau hibah, meningkatkan investasi privat, kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin yang lebih besar tetapi meningkatkan kesenjangan fiskal daerah, dan (4) peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan dana pinjaman atau hibah, meningkatkan total investasi privat, meningkatkan total kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin tetapi meningkatkan kesenjangan fiskal daerah
Keyword: pengeluaran pemerintah, investasi, penyerapan tenaga kerja, PDRB, kemiskinan

Judul: Dampak Transfer Fiskal Terhadap Belanja Modal Dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia : Analisis Data Provinsi
Abstrak: Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Todaro dan Smith, 2006). Dengan perkataan lain, keberhasilan pembangunan ekonomi diindikasikan dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan merupkan permasalahan mendasar dalam pembangunan yang saat ini tengah melanda bangsa Indonesia dan negara berkembang pada umumnya. Kondisi kemiskinan di Indonesia pada era desentralisasi fiskal mengalami penurunan dari 16.66 persen pada tahun 2004 menjadi 11.47 persen pada tahun 2013. Akan tetapi jumlahnya masih cukup tinggi, bahkan dapat dibilang masih jauh dari target yang ditentukan dalam RPJMN yaitu 8.0 hingga 10 persen, lebihlebih terhadap target MDGs dimana pada tahun 2015 kemiskinan di Indonesia di targetkan turun menjadi 7.5 persen. Tidak tercapainya target kemiskinan di Indonesia dikarenakan laju penurunan kemiskinan samakin melambat, ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin besar diduga menjadi penyebab melambatnya laju penurunan kemiskinan tersebut. Kemiskinan sekaligus ketimpangan dapat diturunkan melalui pertumbuhan pro poor, yaitu pertumbuhan yang berpihak kepada mayoritas penduduk miskin, dengan pertumbuhan pro poor maka terjadi perbaikan pendapatan masyarakat miskin melalui penggunaan tenaga kerja yang intensif. Pertumbuhan pro poor akan tercipta jika pemerintah memperioritaskan pembangunan pada sektor pertanian dan infrastrkur. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu dana transfer fiskal pada era desentralisasi yang tujuannya untuk mendanai sarana prasaran khusus daerah yang menjadi prioritas nasional termasuk untuk mendanai sektor infrastruktur dan pertanian. Peningkatan DAK akan berdampak langsung terhadap pembanguna ekonomi daerah maupun nasional. Tujuan studi ini untuk (1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal, perekonomian sektoral, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di daerah PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah pada era desentralisasi fiskal, (2) Menganalisis dampak transfer fiskal berupa DAK bidang infrastruktur dan pertanian terhadap belanja modal dan pembangunan ekonomi (kinerja output sektoral, penyerapan tenaga kerja sektoral, ketimpangan dan kemiskinan). Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sistem persamaan simultan menggunakan data panel 19 propinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013. Data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data provinsi yang memiliki proporsi PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Model diestimasi menggunakan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi historis dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan dari skenario peningkatan DAK infrastruktur jalan dan irigasi masing-masing 150 persen, peningkatan DAK bidang pertanian 75 persen, dan peningkatan belanja modal 40 persen. Hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, DAK bidang infrastruktur berpengaruh positif terhadap belanja modal, selanjutnya belanja modal berpengaruh positif terhadap output baik di sektor pertanian maupun non pertanian, output sektoral tersebut berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, sedangkan kemiskinan dipengaruhi secara positif oleh variabel indeks gini yang mencerminkan ketimpangan dan di pengaruhi secara negatif oleh variabel upah. Hasil simulasi baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi maupun rendah menunjukkan, (1) pada simulasi 1 dan 2 yaitu peningkatan DAK infrastruktur jalan dan irigasi baik di daerah pertanian tinggi maupun rendah dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan belanja modal, menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja pertanian, menurunkan jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan, ketimpangan menurun di daerah pertanian tinggi namun di daerah pertanian rendah tidak mengalami perubahan, (2) simulasi 3 yaitu peningkatan DAK bidang pertanian menurunkan besarnya dana perimbangan, meningkatkan belanja modal, menurunkan penyerapan tenaga kerja pertanian pada daerah pertanian rendah,
Keyword: Dana Alokasi Khusus, Kemiskinan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi Sektoral, Transfer Fiskal

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: