Judul: Evaluasi Kebijakan Domestic Market Obligation Gas: Pengalihan Alokasi Ekspor Liquefied Natural Gas (LNG) Indonesia untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas dalam Negeri
Abstrak: Liquefied Natural Gas (LNG) merupakan salah satu komoditi ekspor dari gas alam yang menjadi salah satu andalan perekonomian nasional karena kontribusinya bagi pendapatan nasional dan penyumbang devisa yang cukup besar bagi Indonesia. Ukuran pasar internasional dan jumlah importir LNG terus mengalami pertumbuhan menyebabkan komoditi LNG Indonesia mempunyai prospek dan potensi yang baik di pasar internasional. Hal ini menjadikan struktur pasar gas alam Indonesia lebih didominasi oleh alokasi ekspor dibandingkan dengan alokasi domestik. Namun, tidaklah wajar suatu negara mengekspor suatu produk yang dihasilkannya di dalam negeri sementara dia masih membutuhkannya untuk konsumsi domestik, sementara kebutuhan gas domestik kian meningkat dari tahun ke tahun. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Hal tersebut ditegaskan melalui PP No.35 Tahun 2004 Pasal 46 dan Peraturan Menteri ESDM No.3 Tahun 2010, di mana pemerintah mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk menyerahkan 25 persen dari produksi gas bumi bagian kontraktor guna memenuhi keperluan dalam negeri. Namun, setelah diberlakukannya kebijakan DMO, struktur pasar gas masih menunjukkan dominansi alokasi ekspor. Hal ini disebabkan terutama karena masih terdapat beberapa kontrak ekspor jangka panjang yang belum selesai masa berlakunya. Selain itu, harga gas domestik yang sangat murah sering kali membuat KKKS enggan untuk mengembangkan lapangan gasnya untuk memenuhi pasar domestik. Berdasarkan permasalahan di atas, diduga bahwa kebijakan DMO gas belum cukup efektif, maka perlu dilakukan pembuktian mengenai pengaruh kebijakan DMO gas terhadap ekspor LNG Indonesia yang ingin dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri. Pembuktian tersebut perlu diperkuat pula dengan menganalisis perilaku penawaran ekspor LNG Indonesia di pasar internasional selama diberlakukannya kebijakan DMO gas tersebut. Variabel-variabel yang diestimasi mempengaruhi penawaran ekspor LNG Indonesia antara lain produksi LNG Indonesia, konsumsi domestik gas alam, harga domestik gas alam, harga ekspor LNG, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan dummy kebijakan domestic market obligation (DMO). Jenis data yang digunakan adalah berbentuk time series bulanan periode Januari 2003 hingga Desember 2010, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Pusdatin ESDM, Ditjen Migas, UN Comtrade, BPS, dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jangka panjang, kebijakan domestic market obligation (DMO) tidak cukup efektif untuk mengurangi ekspor LNG Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan gas dalam negeri, di mana setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, penawaran ekspor LNG Indonesia meningkat sebesar 0,089987 persen. Bukti tidak efektifnya kebijakan DMO tersebut diperkuat dengan perilaku penawaran ekspor LNG Indonesia di pasar internasional. Variabel produksi LNG, nilai tukar, harga domestik gas alam, konsumsi domestik gas alam memberikan pengaruh positif terhadap penawaran ekspor LNG Indonesia secara signifikan pada taraf nyata 10 persen. Jadi, walaupun harga domestik gas alam dan konsumsi gas alam meningkat, ceteris paribus, ekspor LNG Indonesia malah meningkat, sehingga alokasi gas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik tidak dapat dipenuhi. Variabel harga ekspor LNG berpengaruh negatif terhadap penawaran ekspor LNG Indonesia secara signifikan pada taraf nyata 10 persen. Jadi, walaupun harga LNG sedang jatuh, ceteris paribus, ekspor LNG justru akan meningkat. Hasil estimasi pada jangka pendek menunjukkan bahwa dummy kebijakan domestic market obligation tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor LNG Indonesia. Perilaku penawaran ekspor LNG Indonesia hanya dipengaruhi secara signifikan oleh produksi LNG, nilai tukar,
Keyword: 

Judul: Kebijakan alokasi pemanfaatan gas alam dan dampaknya bagi perekonomian dan distribusi pendapatan di Indonesia
Abstrak: Gas alam merupakan salah satu dari beberapa produk pertambangan yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Gas alam di Indonesia digunakan berbagai macam keperluan diantaranya adalah sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, bahan baku industri, transportasi, dan keperluan rumah tangga. Dengan banyaknya manfaat yang dapat diperoleh, gas alam menjadi sebuah komoditi yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia terutama dalam pemenuhan pasokan energi domestik. Indonesia sendiri termasuk dalam 20 negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Dengan cadangan gas alam yang melimpah seharusnya Indonesia dapat menggunakan kekayaan alam tersebut dengan bijak untuk memajukan perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kebijakan pemerintah terhadap sektor gas alam, menganalisis kondisi perekonomian Indonesia bila menjadi negara net eksportir gas alam dan menganalisis penerapan domestic market obligation pada gas alam di Indonesia. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui peran kebijakan pemerintah terhadap sektor gas alam sedangkan analisis terhadap perekonomian Indonesia yang menggunakan simulasi penerapan kebijakan ekspor gas alam Indonesia menggunakan analisis pengganda total dan dekomposisi pengganda dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia. Kontrak gas alam di Indonesia berbentuk production sharing. Kontrak ini memberikan kebebasan pada perusahaan yang melakukan kontrak kerja sama dengan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi pada daerah yang telah ditentukan. Keunggulan dari kontrak ini adalah Indonesia dibebaskan dari risiko sumberdaya dan finansial dari kegiatan eksplorasi dan produksi gas alam karena semua risiko dibebankan pada perusahaan yang melakukan kontrak kerjasama. Kebijakan ekspor gas alam Indonesia yang diterapkan pemerintah selama ini terutama dalam menerapkan harga Liquid Natural Gas telah merugikan negara sebesar 74,595 triliun Rupiah menurut penelitian Indonesian Corruption Watch pada periode 2000-2008. Selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan domestic market obligation sebesar 25 persen dari bagian kontraktor kontrak kerja sama melalui peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 3 tahun 2010 tentang alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hasil penelitian dari analisis pengganda SNSE menunjukkan bahwa pemerintah lebih baik menggunakan gas alam untuk konsumsi domestik dibandingkan dengan mengekspor gas alam. Hal ini dilihat dari perubahan pendapatan yang yang lebih merata pada sektor-sektor dalam blok kegiatan produksi SNSE.
Keyword: 

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: