Judul: Masalah Dan Kebijakan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari : Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework
Abstrak: Setiap terwujudnya regulasi hampir selalu melibatkan berbagai pemikiran dan aktor-aktor pendukung beserta kepentingan yang ada di dalamnya. Kepentingan aktor beserta latarbelakangnya seringkali menimbulkan perubahan keyakinan dan tujuan dari regulasi yang sudah berjalan. Demikian pula halnya dengan regulasi mengenai kebijakan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) ternadap Hutan Alam. Pemerintah mewajibkan kepada pemegang Ijin IUPHHK Hutan Alam untuk melakukan sertifikasi PHPL dengan tujuan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Penelitian yang dilakukan mengenai sertifikasi PHPL ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi atas arah pelaksanaan kebijakan dalam menjawab permasalahan pada pengelolaan hutan alam di Indonesia. Kerangka Koalisi Advocacy (Advocacy Coalition Framework, ACF) adalah kerangka kerja yang dikembangkan untuk memahami dan menjelaskan perubahan keyakinan dan kebijakan saat timbul ketidaksepakatan atas tujuan regulasi dan digunakan untuk menganalisa perubahan yang terjadi secara dinamis terhadap faktor-faktor sebagai kondisi yang dapat merubah kebijakan. Pelaksanaan sertifikasi PHPL yang diwajibkan oleh pemerintah ini kemudian menimbulkan pertanyaan orientasi manakah yang lebih dominan antara kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi PHPL ini bertujuan sekedar memerlihatkan kepatuhan akan aturan (compliance) tentang kelestarian hutan atau benar-benar menguatkan pemenuhan pencapaian kinerja pengelolaan hutan lestari (conformity). Atas dasar pertanyaan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menentukan koalisi dalam arah kebijakan sertifikasi PHPL yang terjadi menggunakan kerangka ACF dimana analisa dilakukan dengan mempelajari sejarah kebijakan sertifikasi, identifikasi peran aktor dan koalisinya dan (2) Merumuskan rekomendasi atas arah kebijakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari pada hutan alam. Riset bersifat fenomenologi dan dilakukan untuk menelaah proses kebijakan terkait sertifikasi PHPL di Indonesia. Telaah kebijakan difokuskan kepada produk kebijakan terkait sertifikasi PHPL untuk melihat alur dan kerangka pikir. Hal ini ditelaah dengan menggunakan analisa diskursus. Keseluruhan langkah dilakukan untuk memastikan kerangka koalisi yang terjadi yang dalam hal ini adalah dugaan aktor dan kerangka pikirnya, serta bentuk dan arah koalisi yang terjadi berdasarkan parameter tetap dan kejadian eksternal sebagaimana kerangka baku ACF. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam kurun waktu dari tahun2000 sampai dengan 2015, penerapan kebijakan sertifikasi PHPL terbagi kedalam tiga dinamika periode waktu. Masing-masing periode waktu menunjukan adanya perubahan arah kebijakan sertifikasi PHPL. Pendekatan menggunakan ACF menemukan bahwa dalam proses pengambilan keputusankebijakan atas sertifikasi PHPL yang berlaku di Indonesia terdapat dua koalisi yang mempertentangkan duakepentingan. Koalisi pertama adalah pihak atau aktor yang menggunakan sertifikasi dengan tujuan untuk menunjukan kepatuhan terhadap legal formal aturan yang berlaku pada pengelolaan hutan alam. Koalisi yang kedua adalah pihak atau aktor yang menggunakan sertifikasi dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai sumberdaya. Hasil telaah pada kebijakan sertifikasi PHPL menunjukan bahwa penilaian pada sertifikasi mandatory cenderung pada pemenuhan terhadap kepatuhan peraturan pemerintah yang berlaku. Sementara faktanya pasar kayu internasional lebih memilih untuk menerima sertifikasi yang penilaiannya berdasarkan pemenuhan kesesuaian pada standar dan kriteria pengelolaan hutan lestari. Hal tersebut membuat sertifikasi PHPL yang seharusnya merupakan penilaian atas pemenuhan terhadap standar pengelolaan hutan yang lestari menjadi tidak tercapai.
Keyword: Advocacy Coalition Framework, Kepatuhan, Kesesuaian, Sertifikasi, Hutan Alam

Judul: Studi Kemungkinan Implementasi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Melalui Peningkatan Peran Lembaga Strategis
Abstrak: Keinginan semua pemanfaat slumberdaya hutan supaya fungsi hutan tetap dapat dirasakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya terus mendapat perhatian. Tetapi posisi setiap stakeholder tidak selalu sama terutama dalam menyamakan persepsi dan implementasi kebijakan pengelolaan hutan sehingga kekhawatiran terjadinya kerusakan sumberdaya hutan tidak dapat teratasi. Salah satu bentuk instrumen yang telah disepakati untuk mengatasi pengelolaan hutan yang masih buruk adalah dengan menyelenggarakan proses sertifikasi suniberdaya 1mta11, yang dikenal dengaii Sertifikasi Pengelolaan Hutail Produksi Lestari (PHPL).
Keyword: 

Judul: Infeksin virus rota pada anak babi
Abstrak: Virus Rota sudah lama diduga sebagai salah satu penyebab diare pada anak babi yang baru dilahirkan. Hal ini diperkuat dengan berhasilnya Mebus dan kawan-kawan mengidentifikasi virus Rota pada kejadian diare yang ter jadi pada anak sapi yang baru dilahirkan. Infeksi virus Rota merupakan hal yang serius, kejadian yang mewabah pernah dilaporkan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Australia. Sedangkan kejadian di Indonesia yang dihubungkan dengan infeksi virus Rota belum dilaporkan. Virus Rota termasuk keluarga Reo viridea. Sesuai dengan namanya, virus Rota menyerupai roda (Rota = Wheel), mengandung asam nukleat (nucleid acid) yang berupa asam nukleat ribo (ribo nucleid acid, RNA) dan berserabut ganda (double stranded), tidak mempunyai selubung (envelop atau peplos). Hewan rentan adalah hewan yang berumur sangat muda. Selain menyerang babi, dapat pula menyerang sapi, domba, rusa, anjing, kucing, tikus, kelinci, unggas dan manusia. ...
Keyword: