Judul: USG image of cows uterine involution with retained fetal placenta which is treated using sulfadiazine dan trimethoprim in bolus
Abstrak: The effect of retained fetal placenta on uterine involution was observed in 9 Holteins cows under dairy farm conditions which were divided into 3 groups (3 cows/group). Group RP+B is cows with retained fetal placenta which was treated using bolus antibiotics, group RP-B is cows with retained fetal placenta which was not treated using antibiotics and group N+B is normal parturition cows which obtained same treatment with group RP+B. The current study was conducted to observe the USG image of uterus involution to record cervic and cornua uterus diameters by ultrasonography in cows in those three groups. In addition, the total number of leukocytes was also observed in 9 Holteins cows. The result of this research showed that bolus was not significant to the decline of cervic uterus diameter, cornua uterus diameter and total number of leukocytes (p>0.05). In contrast, period showed significant influence (p<0.05). USG image of cervic and cornua uterus and its diameter showed that in Group N+B needs five weeks until the cows were getting estrus with the diameter of cervic 5.43±0.49 cm and cornua uterus reached diameters 5.19±0.61 cm. Both group RP+B and group RP-B need 8 weeks with the diameter of cervic 5.12±0.13 cm and cornua 4.23±0.34 cm, cervic 5.83±1.04 cm and cornua 5.50±0.62 cm respectively. The total number of leukocytes of Group N+B which become estrus in five weeks is 6248.67±220.15 whereas group RP+B and group RP-B need 8 weeks with the total number of leukocytes is 6216.67±76.38, 6966.67±663.95 respectively. In conclusion, bolus is not significant to the decline of uterus diameter and total number of leukocytes in cows with retained fetal placenta until the 5th week of observation. However, they have smaller uterus and less number of leukocytes than cows with retained fetal placenta which was not treated using bolus antibiotics.
Keyword: 

Judul: Perbandingan estrus dan kebuntingan pada kejadian retensio sekundinae dengan penanggulangan antibiotik dan hormon
Abstrak: Retensio sekundinae (RS) merupakan komplikasi postpartus penyebab infertilitas yang paling sering terjadi. Dampak spesifik dari kejadian RS terhadap produktivitas reproduksi adalah memperlambat siklus estrus. dan memperpanjang selang kelahiran (calving interval) Studi kasus yang dilaksanakan di PT Taurus Dairy Farm (PT TDF) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kejadian RS dan dampaknya terhadap kemampuan reproduksi serta mengkaji efektivitas penanggulangan RS dengan metode antibiotik dan hormon dari segi kemampuan reproduksi (estrus dan kebuntingan). Data yang digunakan dalam studi kasus ini terdiri atas data primer dan sekunder. Sampel yang diambil sebanyak 20 ekor atau 31,25 persen dari 64 ekor sapi yang mengalami kejadian RS selama tahun 2001. Pengambilan sampel dilakukan acak (random). Sapi yang mendapat terapi dengan antibiotik berjumlah 16 ekor, sedangkan yang mendapat terapi dengan metode hormon berjumlah 4 ekor. Data yang terolah dianalisis dengan metode deskriptif. Indikator keberhasilan penanganan RS dilihat dari jarak partus dengan estrus pertama (involusi uterus), jarak partus dengan kebuntingan (days open), service per conception (S/C) dan conception ratio (CR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kejadian RS per bulan di PT TDF selama tahun 2001 cukup tinggi (21,68 persen atau 64 kasus dari 291 partus). Penyebab kejadian RS di PT TDF belum dapat ditentukan secara spesifik. Kemungkinan penyebab yang memiliki hubungan cukup kuat dengan kejadian RS adalah abortus. Metode penanganan kejadian RS yang diterapkan di PT TDF dengan pengupasan manual, pemberian antibiotik (oxytetracycline, hydrochloride, nystatine, chlortetracycline, trimetroprim, sulfadiazina, penicillin, streptomycin dan gentamycin) dan hormon (PGF) dalam bentuk spull dan bolus serta kombinasi dari ketiganya telah memenuhi standar penanganan secara kilinis. Pada sapi yang mendapat terapi antibiotik menunjukkan waktu jarak rata-rata partus dengan estrus pertama (involusi uterus) yang lebih pendek (82,81) hari) dibandingkan sapi yang mendapat terapi hormon (115,5 hari). Demikian juga dengan jarak partus dengan kebuntingan (days open), sapi yang mendapat terapi antibiotik menunjukkan jarak rata-rata partus dengan kebuntingan (days open) yang lebih pendek (137,88 hari) dibandingkan sapi yang mendapat terapi hormon (147,25 hari).
Keyword: retentio secundinae, placental retention, cow reproduction

Judul: Kajian Persyaratan Penempatan Jabatan Struktural Eselon Iv dan Iii Di Dinas Kebakaran Dki Jakarta
Abstrak: Dinas Kebakaran Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah perangkat pelaksana Pemerintah DKI Jakarta dalam bidang pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya di wilayah Ibukota Jakarta. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebakaran DKI memiliki kewenangan dan tanggung jawab, sumberdaya, dana, sarana, prasarana dan personil yang memerlukan keahlian dan keterampilan, peralatan dan perlengkapan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 1980 Juncto Nomor 11 tahun 1986. Dimensi dan kompleksitas permasalahan kebakaran, dalam hal ini adalah kebakaran. kota merupakan salah satu bencana bagi di wilayah Kota DKI Jakarta. Terjadinya kebakaran kota semakin lama semakin bertambah seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Tingginya insiden-insiden yang terjadi pada beberapa periode belakangan ini, baik variasi jenis maupun penyebab dan akibat kerugian yang ditimbulkannya, memperlihatkan kecenderungan yang juga semakin meningkat yang secara keseluruhan masih merupakan kerugian yang langsung dapat dihitung, belum termasuk kerugian tak langsung sebagai akibat terjadinya insiden-insiden tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kebakaran DKI Jakarta selaku organisasi yang berkompeten dalam penanggulangannya harus mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang berada dalam kondisi yang baik dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTЕК), menghadapkan Dinas Kebakaran DKI Jakarta kepada berbagai permasalahan, terutama masalah rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masalah ini dirasakan oleh masyarakat karena adanya kebijakan zero growth sampai tahun 2000 oleh Menteri Pembinaan Aparatur Negara, sehingga membawa konsekuensi logis bagi unit instansi masing-masing untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada. Usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja harus disertai dengan pendidikan dan pelatihan atau dengan perpaduan pandangan antara karyawan dengan pimpinan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif, pembinaan efektivitas kerja ke arah pengaturan dan pengusahaan secara maksimal dengan penempatan karyawan atau pegawai atas prinsip penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat (tke right man on the ringt job). Dalam upaya tersebut di atas, Dinas Kebakaran DKI Jakarta telah membuat standar jabatan dengan mengacu kepada National Fire Protection Association (NFPA). Namun demikian, standar jabatan tersebut berbenturan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Pememerintah DKI Jakarta. Benturan tersebut diantaranya adalah untuk karier dalam jabatan struktural Eselon IV dan III harus mengikuti dan lulus dari Diklat ADUM (Administrasi Umum) dan SPAMA (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama). Hal ini tentunya membawa dampak tersendiri bagi Dinas Kebakaran DKI Jakarta dan mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 1986 mengenai struktur organisasi Dinas Kebakaran DKI Jakarta, sebagai 'ujung tombak Dinas Kebakaran adalah Kepala Kepala Suku Dinas Kebakaran di lima Wilayah Kotamadya. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknisnya, pejabat-pejabat tersebut hendaknya dibekali kemampuan manajerial dan kemampuan tehnik sebagai fire fighter (petugas pemadam kebakaran) dan penguasaan wilayah kota untuk pengawasan penanggulangan kebakaran. Keberhasilan Dinas Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan tercapai apabila didukung oleh peran sumberdaya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran sumberdaya manusia dalam tugas operasional Dinas Kebakaran, maka perlu diupayakan adanya suatu rancang bangun sistem pengembangan karier melalui kajian persyaratan penempatan jabatan struktural Eselon IV dan III di Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang di atas dan
Keyword: Jabatan Struktural, Dinas Kebakaran