Judul: Desain Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Karang di Taman Nasional Wakatobi
Abstrak: Ikan karang merupakan salah satu sumber daya penting di Kabupaten Wakatobi dan ikan karang ditangkap dengan alat tangkap pancing dan bubu. Aktifitas penangkapan ikan karang semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti data dari Dinas Perikanan Wakatobi (2015), pada tahun 2011 berjumlah 448 menjadi 987 tahun 2015 yang berarti bahwa semakin meningkat aktifitas penangkapan ikan di Kabupaten Wakatobi. Aktifitas penangkapan meningkat tetapi data tentang ikan karang masih terbatas terutama tentang status ikan karang dan ukuran ikan yang layak tangkap. Selain itu, aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Wakatobi masih ditemukan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan sianida. Pemanfaatan ikan karang tersebut akan mempengaruhi sumber daya ikan karang dan habitatnya sehingga diperlukan desain pemanfaatan perikanan untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya ikan karang. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menggambarkan sistem perikanan karang di Pulau Wangi-wangi mencakup sumber daya ikan, armada penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, nelayan, daerah penangkapan ikan karang, terumbu karang, rantai pemasaran ikan, pemangku kepentingan dan peraturan yang berlaku; (2) menghitung status produktivitas dan tingkat kerentanan ikan karang serta panjang pertama tertangkap (Length at first capture) dan panjang pertama matang gonad (Length at first maturity); (3) menentukan kelayakan usaha, margin pemasaran dan jenis alat tangkap yang ramah lingkungan berdasarkan Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) untuk perikanan karang di Kabupaten Wakatobi; (4) mengidentifikasi dan merumuskan peran agen dan aktor serta menentukan persamaan dan perbedaannya pada agen dan aktor dalam pemanfaatan perikanan karang di Taman Nasional Wakatobi; (5) menentukan prioritas pengelolaan perikanan karang di Pulau Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa status ikan karang yaitu ikan kakap (Letrinus harak dan Lutjanus gibbus) dan ikan sunu (Plectropomus oligacanthus dan Plectropomus areolatus) terindikasi overfishing sehingga diperlukan pengaturan ukuran ikan yang tertangkap seperti yang telah diterapkan oleh UD Pulau Mas. Selain status ikan karang, dilakukan pemetaan stakeholder dalam pengelolaan perikanan dan hasil memperlihatkan bahwa semua pemangku kepentingan berpengaruh pada pengelolaan perikanan khususnya Bupati, Balai Taman Nasional (BTNW) Kabupaten Wakatobi dan Lembaga Adat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa pemanfaatan perikanan perlu menerapkan harvest strategy. Pengaturan yang diperlukan di Kabupaten Wakatobi yaitu (1) pengaturan ukuran ikan; (2) pengaturan armada penangkapan ikan; (3) pengaturan alat penangkapan ikan; (4) pengaturan waktu penangkapan ikan. Harvest strategy telah banyak diterapkan di berbagai kawasan konservasi di dunia salah satunya adalah Australia. Pengelolaan perikanan di Kabupaten Wakatobi tidak dapat dipisahkan dari kearifan lokal karena beberapa kearifan lokal di Kabupaten Wakatobi dapat menjaga ketersediaan dari sumberdaya ikan dan kelestarian lingkungan. Hal yang sama dengan hak komunal dapat diterapkan karena pulau Wangi-wangi mempunyai lembaga adat seperti kadie Liya, Wanci, Mandati dan Kapota. Hak komunal dapat mendukung pengawasan sumberdaya ikan dan lingkungan karena lembaga adat memiliki kewenangan yaitu menyusun, menetapkan dan menegakkan hukum adat serta mengawasi pengelolaan sumberdaya laut.
Keyword: Ikan karang, pemanfaatan, pemangku kepentingan

Judul: Kajian Strategi Pengelolaan Sumberdaya Laut oleh Masyarakat Adat dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi
Abstrak: Partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengelolaan Taman Nasional Wakatobi (TNW). Survey pride campaign yang dilaksanakan oleh TNC-WWF Wakatobi dan RARE tahun 2008 terhadap masyarakat Pulau Wangi-Wangi dan Kapota menemukan 68 % dari responden mengetahui kerusakan ekosistem terumbu karang, sebanyak 87 % mengetahui dampak perusakan terhadap perikanan, namun 60 % mengaku sulit menghentikan perusakan, 57 % sulit melaporkan pada petugas pemerintah dan 23 % mengatakan pemerintah harus menghentikan perusakan. Ini terjadi karena sistem formal berada di luar pengetahuan dan kuasa masyarakat yang secara sejarah mengelola kawasan dengan sistem tradisional. Penelitian ini menjelaskan bagaimana mengadaptasikan kesenjangan pengelolaan antara sistem tradisional dan sistem formal TNW sebagai strategi konservasi TNW agar tujuan konservasi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Tujuan utama penelitian adalah merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat adat yang serasi (compatible) dengan peraturan pengelolaan TNW. Untuk mencapai tujuan itu ditetapkan tujuan-tujuan khusus yakni : (1) Mengidentifikasi kearifan tradisional pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat adat Wakatobi; (2) Mengkaji sistem zonasi TNW dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya laut dalam sistem tradisional; dan (3) Menganalisis kesenjangan dalam pengelolaan sumberdaya laut antara sistem formal oleh Balai TNW dengan sistem tradisional oleh masyarakat adat Wakatobi. Subyek penelitian adalah 4 kelompok masyarakat adat yakni kelompok adat Liya, Mandati, Wanci dan Kapota di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dan dilaksanakan dari bulan Oktober 2008 sampai bulan Agustus 2009 terbagi dalam 3 tahapan yakni : (1) Persiapan: merancang sistematika penelitian, mengumpulkan referensi, observasi lapangan, menyiapkan peralatan dan pembentukan tim kecil penelitian; (2) Pelaksanaan: menggunakan metode survey dan Rapid Rural Apraisal (RRA), serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD), observasi dan workshop; dan (3) Konsultasi dengan dosen pembimbing, verifikasi kekurangan data ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem tradisional, sumberdaya laut Wakatobi adalah milik bersama yang secara formal menjadi milik sara kadie, dengan kewenangan desentralistik dari sara kesultanan. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dilaksanakan berdasarkan pendekatan pembagian ruang yakni ruang pemanfaatan, perlindungan baik berdasarkan penetapan sara maupun sistus keramat. Terdapat juga lokasi pemanfaatan terbatas dengan pembatasan alat tangkap dan pemanfaatan melalui izin pada sara. Selain itu pengaturan berdasarkan alat tangkap terdiri dari alat tangkap yang hanya dapat digunakan nelayan lokal dan alat tangkap yang boleh digunakan nelayan luar, dimaksudkan untuk melindungi nelayan kampung yang memiliki peralatan terbatas dari persaingan dan konflik ruang.....dst
Keyword: formal system, traditional system, marine resources management, collaboration management, Wakatobi National Park

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: