Judul: Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Legalitas Kayu di Hutan Rakyat (Kasus di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah)
Abstrak: Secara formal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan rakyat diartikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, yang dalam hal ini dibebani hak milik, yang tumbuh di kawasan hak milik diluar kawasan hutan negara. Pengusahaan hutan rakyat muncul sebagai alternatif pemenuhan bahan baku industri pengolahan kayu. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dalam rangka tertib penatausahaan hasil hutan dan pengelolaan hutan lestari yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. Kebijakan SVLK bertujuan untuk menjaminkan kayu yang dipasarkan merupakan kayu yang legal dan untuk pengelolaan hutan yang lestari. Kebijakan tersebut bersifat wajib bagi penngelolaan hutan negara maupun hutan hak. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi legalitas kayu di hutan rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Survei lapangan dilakukan di desa yang telah memperoleh sertifikat legalitas kayu dan desa yang belum memperoleh sertifikat legalitas kayu di Kabupaten Wonosobo. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi desa tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi tidak berbeda dalam praktek pengelolaan hutan rakyat dan pola perdagangan kayu rakyatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat keunggulan tersendiri pada hutan rakyat yang sudah memperoleh sertifikasi legalitas kayu. Kajian juga menunjukkan hasil bahwa sertifikasi legalitas kayu di hutan rakyat belum efektif dilaksanakan yang disebabkan oleh manfaat dan harapan dari sertifikasi tersebut belum sepenuhnya dapat dicapai serta kendala yang ada pada pelaksanaan sertifikasi belum dapat dikendalikan. Hutan rakyat berada di tanah milik dimana pengambilan keputusan dalam pengelolaannya menjadi otonomi pemiliknya. Kebijakan yang bersifat membebani dan menurunkan keuntungan potensial dari menanam pohon maka mereka dapat melakukan alih fungsi lahan dari untuk tanaman kayu menjadi jenis lain yang lebih menguntungkan.
Keyword: hutan rakyat, efektivitas, kebijakan, legalitas kayu

Judul: Dampak Ekonomi Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap Petani Hutan Rakyat (Studi Kasus: Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah).
Abstrak: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yaitu sebuah skema sertifikasi untuk membuktikan legalitas kayu dan memenuhi unsur pengelolaan hutan lestari. Kabupaten Wonosobo tepatnya di Desa Burat adalah salah satu daerah dengan hutan rakyat yang melaksanakan SVLK pada tahun 2011. Akan tetapi, pelaksanaan SVLK tersebut tidak dilanjutkan pada tahun 2017 oleh petani hutan rakyat yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Kayu Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi keragaan dan peran kelembagaan unit manajemen hutan rakyat dalam pelaksanaan SVLK di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo; (2) mengidentifikasi peran stakeholder dalam pelaksanaan SVLK di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo; (3) menganalisis persepsi petani hutan rakyat terhadap pelaksanaan SVLK di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo; (4) mengestimasi dampak ekonomi pada petani hutan rakyat dalam pelaksanaan SVLK di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo; dan (5) menganalisis faktor-faktor yang mendorong petani tidak melanjutkan pelaksanaan SVLK di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis stakeholder, skala likert, serta analisis biaya dan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder memiliki tupoksi masing-masing dengan APHR Kayu Jaya sebagai aktor utama dalam pelaksanaan SVLK di Kabupaten Wonosobo. Stakeholder dengan tingkat kepentingan dan pengaruh tertinggi (key players) dalam pelaksanaan SVLK yaitu APHR Kayu Jaya sedangkan mayoritas stakeholder lain berada pada minimal effort yakni memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh rendah. Berdasarkan persepsi petani, pelaksanaan SVLK tidak memberikan dampak ekonomi berupa perubahan harga, volume penjualan, maupun rantai pasar namun cukup memberikan dampak sosial. Pengusahaan hutan rakyat baik dengan maupun tanpa skema SVLK layak secara ekonomi, namun jika dengan skema SVLK nilai manfaat lebih kecil dibandingkan tanpa skema SVLK. Faktor yang mendorong petani tidak melanjutkan pelaksanaan SVLK di Desa Burat yaitu harga, volume penjualan, dan rantai pasar kayu.
Keyword: analisis biaya dan manfaat, analisis stakeholder, hutan rakyat, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, skala likert

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: