Judul: National monitoring, control and surveillance design system for marine development in Indonesia
Abstrak: Wilayah perairan laut Indonesia kaya akan sumberdaya alam dan memiliki posisi strategis dalam perdagangan serta pelayaran internasional.Keadaan ini memancing pihak-pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi dan memanfatkannya secara ilegal. Kerugian Indonesia dari kegiatan-kegiatan ilegal ini sangat besar jumlahnya. Untuk mengantisipasi kegiatan pelanggaran hukum ini perlu diterapkan suatu sistem keamanan di laut. Sistem keamanan di laut di masa depan seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan kekuatan yang dimiliki oleh berbagai instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut tersebut. Sinergi ini harus tercermin dari struktur organisasi, mekanisme dan prosedur serta pelibatannya di laut. Salah satu bentuk nyata dari strategi tersebut adalah diberlakukannya sistem monitoring, control and surveillance nasional. Di Indonesia sistem MCS telah mulai dirintis untuk dilaksanakan, namun masih bersifat parsial dan sektoral. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dengan pendekatan kesisteman untuk menyusun suatu desain sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia. Fokus permasalahan dalam studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan MCS di Indonesia pada saat ini dan kendala-kendala yang dihadapi serta membandingkan dengan pelaksanaan MCS di negara-negara lain di dunia sebagai patok duga. Dari analisis existing condition pada saat ini dan dengan membandingkan dengan negara-negara lain di dunia dalam pelaksanaan MCS dalam bidang kelautan, dapat dik etahui posisi Indonesia pada saat ini yang ternyata masih berada pada level yang rendah.Untuk meningkatkan kondisi ini Indonesia harus meningkatkan landasan operasional MCS dan selanjutnya meningkatkan pelaksanaan MCSnya. Dari analisis kebutuhan MCS dengan menggunakan expert judgment dan studi kepustakaan, didapat faktor-faktor kunci MCS untuk meningkatkan kinerja sistem MCS nasional. Untuk meningkatkan kinerja MCS Indonesia, perlu adanya pembenahan aspek lisensi dan legislasi. Adapun kebijakan nasional yang perlu diterapkan dalam pengembangan MCS nasional adalah : (1) Pengembangan sistem MCS secara terintegrasi, (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan integral yang komprehensif dalam penanganan MCS, (3) Penerapan good governance dalam pelaksanaan MCS, (4) Pengembangan kerjasama internasional untuk memperkuat pelaksanaan operasional sistem MCS, (5) Peningkatan kinerja operasional MCS untuk pengakuan internasional, (6) Pembentukan sistem kelembagaan dalam pelaksanaan MCS kelautan, (7) Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan dan membentuk Coast Guard Indonesia.
Keyword: MCS, Benchmarking, Design system, Expert judgment, Coast Guard, Analisis SWOT, Kebijakan Maritim Naional Indonesia

Judul: Development Strategy of Fishing Quota  Monitoring for a Fisheries Management Area (FMA) in Indonesia
Abstrak: Wilayah perairan Indonesia dibagi ke dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pengendalian kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) untuk setiap WPPNRI. Kuota hasil tangkapan tersebut akan menjadi tidak efektif untuk mengendalikan penangkapan ikan jika tidak disertai pemantauan produksi ikan yang benar. Berbagai upaya telah dilakukan namun statistik produksi perikanan masih diragukan, termasuk di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ketidak-utuhan data produksi akibat terbatasnya partisipasi dan dukungan pelaku usaha. Dalam mengatasi masalah ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat mempertimbangkan pengalaman pihak-pihak lain. Salah satu di antaranya adalah Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang telah mengembangkan sistem pemantauan dimana setiap negara anggota dituntut memantau pemanfaatan kuota yang diterimanya dengan benar. Pengalaman CCSBT yang perlu dipelajari ini mencakup peristiwa yang memicu urgensi pemantauan pemanfaatan kuota, proses yang diterapkan untuk membangun kesamaan pandangan tentang konsep pemantauan yang dikembangkan, dan praktek pelaksanaan pemantauan. Faktor-faktor penting dari pengalaman CCSBT tersebut perlu diidentifikasi dan menjadi perhatian dalam membangun dan menyempurnakan sistem pemantauan kuota penangkapan ikan di setiap WPPNRI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi latar belakang pengembangan dan penerapan sistem pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan SBT oleh CCSBT; (2) mendeskripsikan praktik penerapan sistem pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan SBT di Indonesia; (3) mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam penerapan sistem pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan SBT di Indonesia; dan (4) merumuskan strategi pengembangan sistem pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan ikan di dalam WPPNRI. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga November 2020 melalui wawancara dan studi pustaka. Sistem pemantauan yang diadopsi oleh CCSBT ialah catch documentation scheme (CDS), sebuah sistem pencatatan data SBT yang ditangkap/dipelihara/ diperdagangkan. Proses hingga sistem diterapkan cukup panjang, mulai dari pembahasan ketidak-lengkapan data yang dibutuhkan untuk mengkaji stok SBT. Proses tersebut melibatkan para negara anggota, pelaku usaha dan para ahli. CCSBT termasuk berhasil dalam membangun kapasitas negara anggota untuk menerapkan CDS dengan supervisi dari CCSBT. Proses ini juga cukup efektif membangun kepatuhan para pelaku usaha di setiap negara anggota. Penerapan sistem pencatatan data SBT oleh CCSBT dapat dilihat dari praktik yang dilakukan Indonesia sebagai anggota penuh CCSBT dengan konsekuensi berupa kewajiban melaksanakan CDS untuk mendata hasil tangkapan SBT. Pelaksanaan CDS di Indonesia melibatkan sejumlah stakeholder yang secara umum dapat dibedakan menjadi unsur pemerintahan pembuat kebijakan (KKP), staf pelabuhan perikanan, petugas validasi CDS, asosiasi usaha perikanan dan nelayan/pelaku kegiatan penangkapan ikan. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan CDS, mulai dari kegiatan yang dilakukan nelayan hingga pembuat kebijakan, wajib dilaporkan ke Sekretariat CCSBT. Proses penerapan CDS di Indonesia ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain (1) data SBT tidak dicatat secara khusus; (2) pendataan hasil tangkapan SBT terlambat; (3) nelayan menganggap penerapan fish tag dan formulir CDS rumit; (4) tidak semua SBT yang tertangkap dapat dilaporkan melalui CDS; (5) pemasangan tag di pelabuhan (tagging on port) dan keterlambatan pelaporannya; dan (6) perbedaan data SBT di antara formulir yang diisi dan diunggah melalui aplikasi CDS. Kewajiban untuk mematuhi setiap ketentuan CCSBT ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menangani setiap permasalahan dan memperbaiki sistem pendataan hasil tangkapan SBT agar dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman CCSBT mengembangkan CDS dan
Keyword: crisis awareness, fishing monitoring, FMA-RI, simultaneous action, thunnus

Judul: Studi Produksi Getah Pada Empat Genotipe Pepaya
Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas getah/papain pada empat genotipe pepaya. Hipotesis yang diajukan terdapat perbedaan produktivitas getah/papain di antara empat genotipe pepaya.
Keyword: