Judul: Keterkaitan pajak lahan dengan penggunaan lahan studi kasus kecamatan Cibinong dan Cileungsi Kabupaten Bogor
Abstrak: Daerah dan permasalahannya tidak dapat lepas dari keberadaan pajak, terutama pajak properti. Pajak lahan atau yang dikenal luas sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak properti di Indonesia, diharapkan mampu mendukung dan mengarahkan pembangunan serta mengatasi permasalahan perkotaan dengan menjalankan kedua fungsi pokoknya, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) maupun fungsi mengatur (reguleren) secara simultan dan berkesinambungan. Penelitian ini berusaha untuk menjawab sebagian dari permasalahan pajak lahan di Kecamatan Cibinong dan Cileungsi yaitu: (1) mengetahui konsistensi RDTRK/RUTRK, (2) mengetahui pengaruh penggunaan lahan terhadap pajak lahan, (3) Mengetahui perbedaan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) antara lahan yang dimanfaatkan konsisten dan tidak konsisten dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)/ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan (4) mengetahui rasio NJOP terhadap land rent. Metode penelitian menggunakan analisis spasial berbasis SIG, analisis deskriptif, analisis regresi berganda, analisis finansial serta analisis korelasi. Sekitar 78.20% pemanfaataan ruang di Kecamatan Cibinong konsisten terhadap RDTRK, sedangkan di Kecamatan Cileungsi sekitar 83,25% pemanfaataan ruang konsisten terhadap RUTRK. Tidak ada perbedaan NJOP antara lahan yang dimanfaatkan konsisten dan tidak konsisten sesuai arahan RDTRK/RUTRK. Pajak lahan memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap pembentukan guna lahan di Kecamatan Cibinong maupun Cileungsi, terutama terhadap pola distribusi penggunaan lahan dan kontribusi yang kecil terhadap pola intensitas penggunaan lahan. Land rent tertinggi terdapat pada penggunaan lahan untuk industri dan terendah untuk kebun campuran. Land rent tinggi belum diikuti dengan pajak lahan yang tinggi.
Keyword: 

Judul: Analisis Status Kepemilikan, Perubahan Penggunaan Lahan, dan Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Pola Ruang Di Cibinong Ibukota Kabupaten Bogor
Abstrak: Sejak ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Bogor mulai tahun 1982 Cibinong mengalami banyak perubahan dari segi pertumbuhan penduduk, pemusatan akitivitas, serta penyediaan lahan kantor pemerintahan sebagai pusat pemerintahan. Hal tersebut dapat menyebabkan banyaknya perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang yang sudah ditetapkan. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan dalam kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui status kepemilikan lahan dan perubahan penggunaan lahannya, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan, (3) mengetahui keterkaitan antara status hak kepemilikan lahan dengan perubahan penggunaan lahannnya, (4) mengetahui adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang RTRW, dan (5) menyusun arahan pengendalian pemanfaatan pola ruang. Metode yang digunakan adalah analisis matrik, uji regresi berganda, serta analisis 4 instrumen pengendalian. Data spasial dianalisis menggunakan software ArcGIS dalam fitur overlay. Status kepemilikan lahan di Cibinong pada tahun 2016 terdiri dari hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak wakaf. Perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi pada kebun campuran menjadi perkampungan dengan luas sebesar 788.84 ha. Keterkaitan perubahan penggunaan lahan dengan status kepemilikan lahan dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan dengan status kepemilikannya sebesar 1 659.09 ha (95.48%). Sembilan faktor yang berpengaruh nyata terhadap perubahan penggunaan lahan salah satunya adalah pertambahan semua fasilitas dan pertumbuhan penduduk. Total luas penggunaan lahan yang sesuai dan tidak sesuai terhadap rencana pola ruang RTRW berturut-turut adalah sebesar 2 608.6 ha (57%) dan 1 967.5 ha (43%). Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa pembangunan pada kawasan dengan penggunaan lahan yang sesuai dengan status kepemilikan lahan dan pola ruang (kode S-S) disarankan dilanjutkan kedepannya, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan status kepemilikan lahannya (kode S-TS) disarankan dilanjutkan namun perlu diperhatian dalam keadaan status kepemilikannya, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang (kode TS-S) disarankan untuk tidak dilanjutkan dan tetap pada penggunaan lahan aslinya, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan status kepemilikan lahan dan pola ruang (kode TS-TS) disarankan tidak dilanjutkan kedepannya
Keyword: kesesuaian, perubahan penggunaan lahan, pola ruang, status kepemilikan lahan

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: