Judul: Perdebatan Pemikiran Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat di Indonesia
Abstrak: Kebijakan merupakan suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Pembuatan kebijakan merupakan proses pertarungan antar aktor dalam kepentingannya dengan diskursus dan jaringan yang dibangunnya tidak terlepas dari manuver politik. Kebijakan perlu diletakkan sebagai proses politik sebagaimana juga terdapat proses-proses analitis atau pemecahan masalah. Pembuatan kebijakan dilakukan secara bertahap, kompleks, dan tidak linier, suatu proses yang dapat terputus atau berjalan lambat dan berat, suatu proses yang berulang dan seringkali berjalan berdasarkan pengalaman, belajar dari kesalahan, dan mengambil pelajaran dari kebijakan-kebijakan yang lalu. Kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF) adalah alternatif yang baik untuk pola tahap, karena ACF mempunyai asumsi klausal yang jelas, hipotesis yang dapat diuji secara empiris, peran nyata informasi, model nyata indvidu, dan berbagai siklus interaksi yang melibatkan ratusan aktor. Teori kebijakan ACF yang dikembangkan oleh Paul Sabatier menganggap bahwa sikap-sikap aktor dan perubahan-perubahan kebijakan diakibatkan oleh adanya sistem yang memungkinkan terjadinya sharing belief system yang relatif tidak berubah. Proses perdebatan atau kontestasi pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat terjadi melalui interaksi antar aktor. Sikap aktor dan perubahan kebijakan diakibatkan oleh adanya sistem yang memungkinkan terjadinya sharing belief system yang relatif tidak berubah. Pemerintah kembali memberlakukan kebijakan larangan ekspor kayu bulat periode kedua pada tahun 2001. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar nilai tambah pengolahan kayu bulat dapat diperoleh di dalam negeri dan untuk meningkatkan perolehan devisa dari ekspor kayu olahan. Penerapan kebijakan larangan ekspor kayu bulat periode kedua ini dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan No. 1132/Kpts-II/2001, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 292/MPP/Kep/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor. Permasalahan pengusahaan hutan di Indonesia terutama harga kayu bulat dan distorsi harga kayu bulat menjadi fokus serius pelaku usaha. Deregulasi kebijakan ekspor kayu bulat yang telah disampaikan Kementerian LHK, tetapi belum berhasil mengubah kebijakan larangan ekspor kayu bulat yang masih berlaku saat ini. Perdebatan pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha, asosiasi perkayuan, LSM, akademisi, dan peneliti. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis, memahami dan mengungkap hasil perdebatan pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat untuk merubah keyakinan atas kebijakan saat ini, yang dijabarkan menjadi tujuan khusus, yaitu: 1) menganalisis kondisi pengusahaan hutan di Indonesia; 2) menganalisis pengetahuan dan diskursus yang digunakan oleh masing-masing aktor, siapa aktor yang terlibat dan jaringan apa saja yang digunakan, serta politik dan kepentingan yang mendasarinya; serta 3) menganalisis pembentukan koalisi advokasi dalam perdebatan pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode pengumpulan data dengan pengumpulan dokumen-dokumen kualitatif, wawancara kualitatif, dan observasi kualitatif. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis struktur pengusahaan hutan, struktur harga kayu bulat, analisis isi, analisis proses kebijakan, analisis parameter ACF, serta analisis saluran tata niaga kayu bulat. Hasil analisis, menghasilkan distorsi harga kayu bulat terjadi pada kayu bulat hutan alam, hutan tanaman, hutan
Keyword: aktor/jaringan, kebijakan larangan ekspor, koalisi advokasi, narasi/diskursus, politik/kepentingan

Judul: Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penawaran Kayu Bulat Hutan Alam di Indonesia
Abstrak: Kayu merupakan hasil utama yang diambil dari hutan, yang dapat berupa kayu bulat dan kayu olahan. Sejak awal, pembangunan sektor kehutanan lebih terkonsentrasi pada industri kayu bulat dikarenakan produk ini merupakan produk utama sektor kehutanan yang menjadi tombak penghasil devisa. Untuk meningkatkan industri pengolahan kayu serta untuk mengatasi permasalahan deforestasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan pengelolaan hutan, di antaranya adalah kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Pengembangan industri kayu bulat dalam negeri di Indonesia harus didukung oleh pemerintah sehingga dapat terus berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada penawaran kayu bulat hutan alam di Indonesia, dan (2) menganalisis dampak kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat dan skenario peningkatan jumlah ekspor kayu bulat serta skenario peningkatan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap penawaran kayu bulat hutan alam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series tahun 1995 – 2011. Spesifikasi model penawaran kayu bulat hutan alam terdiri dari 3 persamaan (2 persamaan struktural dan 1 persamaan identitas), dianalisis menggunakan model ekonometrika dalam bentuk persamaan simultan dan diestimasi dengan mengggunakan metode estimasi Two Stage Least Square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi, ekspor, dan inventarisasi stok kayu bulat hutan alam merupakan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran kayu bulat hutan alam Indonesia. Peningkatan PSDH dan DR akan meningkatkan produksi dan penawaran kayu bulat hutan alam Indonesia. PSDH dan DR perlu dipertahankan demi terus memotivasi perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis hasil hutan yang sehat dan agar pemerintah juga mendapat jaminan penerimaan jangka panjang.
Keyword: hutan, penawaran, kayu bulat hutan alam, larangan ekspor kayu bulat

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera