Judul: Desain Kebijakan Pengelolaan Terpadu Mangrove Dan Perikanan (Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat)
Abstrak: Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan tidak terlepas dari karakteristik biofisik, peranan suatu ekosistem dalam menghasilkan jasa-jasa lingkungan, peranan aktor yang terlibat dalam pengelolaan serta rejim kepemilikan atas sumberdaya dan lingkungan. Di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu terdapat ekosistem mangrove, aktivitas perikanan tangkap skala kecil dan aktivitas perikanan budidaya tambak tradisional. Adanya persoalan degradasi mangrove dan degradasi sumberdaya ikan akan mengancam keberlanjutan kedua aktivitas perikanan tersebut. Persoalan degradasi, efek dan solusinya perlu dilakukan kajian untuk mencapai performa keberlanjutan. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan kondisi mangrove dan status pemanfaatan sumberdaya ikan sekitar pantai, (2) menganalisis pengaruh ekosistem mangrove terhadap perikanan tangkap sekitar pantai dan budidaya tambak tradisional-silvofishery, (3) menganalisis kelembagaan pengelolaan mangrove dan kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap dalam perspektif ekonomi kelembagaan, (4) mendesain struktur kebijakan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap sekitar pantai dan budidaya tambak tradisional-silvofishery dan (5) mendesain dan memformulasikan skenario alternatif kebijakan terpadu dengan model dinamik keterkaitan mangrove dengan perikanan tangkap sekitar pantai dan budidaya tambak tradisional-silvofishery. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2016. Data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Data primer dilakukan dengan cara pengamatan lapangan, wawancara, diskusi mendalam dan diskusi pakar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bioekonomi, analisis fungsi produksi, analisis kelembagaan, analisis kebijakan, analisis ISM dan analisis sistem dinamik. Hasil analisis terhadap kondisi luasan mangrove menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun luasan mangrove mengalami degradasi sekitar 6,68 % tahun-1. Hasil analisis dengan model bioekonomi Gordon-Schaefer menunjukkan kondisi ikan sekitar pantai (antara lain famili Leiognathidae, Sciaenidae dan Latidae) yang ditangkap dengan jaring pantai, jaring klitik dan sero yang beroperasi di sekitar pantai berada dalam kondisi overfishing, terdegradasi dan terdepresiasi. Hasil analisis bioekonomi interaksi mangrove dan perikanan menunjukkan bahwa mangrove berpengaruh terhadap perikanan tangkap sekitar pantai (skala kecil). Dilihat dari analisis fungsi produksi menunjukkan bahwa variabel mangrove secara parsial maupun secara bersama-sama dengan variabel bibit dan pakan berpengaruh terhadap produksi tambak. Kelembagaan pengelolaan lahan Perhutani dicerminkan dengan adanya kelembagaan kontrak silvofishery dan hasil analisis menunjukan bahwa kontrak belum mampu memberikan insentif bagi petambak kontrak dalam memperoleh keuntungan. Institusi kepemilikan lahan rakyat sudah menunjukkan pengelolaan mangrove secara mandiri dan terdapat kecenderungan peningkatan mangrove. Kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap ditunjukkan dengan (i) tidak adanya peraturan yang membatasi jumlah alat penangkapan ikan (PerMen.KKP 17/MEN/2006), (ii) tidak adanya pengelolaan berbasis property right dan (iii) tidak adanya peraturan berbasis pengendalian hasil tangkapan. Secara umum, kelembagaan pengelolaan mangrove dan kelembagaan pengelolaan perikanan menghasilkan performa sumberdaya mangrove dan sumberdaya ikan terdegradasi. Berdasarkan analisis ISM menunjukkan bahwa elemen-elemen penyusun sistem kebijakan mangrove terdiri atas (i) elemen masalah kebijakan dengan subsub elemen kunci adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, pengalihan hak pengusahaan lahan/ tambak dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait, (ii) elemen tujuan kebijakan dengan sub-sub elemen kunci adalah kelestarian mangrove, mencegah abrasi dan intrusi air laut, meningkatkan pendapatan petambak, (iii) elemen lingkungan kebijakan dengan subsub elemen kunci adalah abrasi pantai dan pencemaran perairan, (iv) elemen tindakan kebijakan dengan subsub elemen kunci adalah pengelolaan mangrove berbasis masyarakat serta koordinasi yang terpadu antar
Keyword: jasa-jasa ekosistem, keterkaitan mangrove dengan perikanan, fungsi produksi, kebijakan restorasi dan kebijakan perikanan

Judul: Strategi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat
Abstrak: Ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah dirasakan dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi, minimnya data luasan dan species, tidak adanya aturan, rendahnya koordinasi antar instansi dan kurangnya perlibatan pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dalam mengelola ekosistem mangrove menjadi tidak efektif. Upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola sering terjadi benturan vertikal mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga pemerintah pusat dalam merumuskan program kegiatan maupun benturan horizontal antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkatan tertentu baik pusat atau daerah dengan masyarakat untuk itu diperlukan suatu upaya dan pemahaman bersama dalam pengelolaannya sehingga benturan klasik antara upaya yang berorientasi komersial dan upaya perlindungan dapat ditekan seminimal mungkin. Permasalahan yang terjadi terhadap pengelolaan ekosistem mangrove apabila dibentuk dalam rumusan masalah pertanyaan adalah sebagai berikut: (1) bagaimana kondisi mangrove saat ini, (2) bagaimana status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove saat ini dan (3) upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengelola strategi pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan tujuan melakukan: (1) mengidentifikasi kuantitas dan kualitas ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah. (2) mengevaluasi dan menganalisa status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan hukum/kelembagaan di Kabupaten Mempawah dan (3) merumuskan strategi kebijakan yang tepat di dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah. Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut: (1) merumuskan indikator - indikator ekosistem mangrove berkelanjutan berdasarkan studi literatur, data statistik dan pengamatan di lapangan (2) menginventarisasi dan menganalisis (a) kondisi ekologi dan menganalisis keadaan flora , fauna dan perubahan penutupan lahan mangrove. Analisis yang digunakan adalah analisis vegetasi, analisis statistik deskriptif dan analisis perubahan penutupan lahan (land cover) dengan Normalized Difference Vegetation Indeks (NDVI). Analisis ini akan menghasilkan keadaan vegetasi (kerapatan, frekwensi, dominansi dan INP), keadaan satwa (jumlah, species dan penyebaran) serta keadaan perubahan penutupan lahan mangrove, (b) kondisi ekonomi menginventarisasi dan menganalisis data ekonomi masyarakat, yang meliputi tingkat pendapatan nelayan, PDRB perikanan, produksi perikanan, sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan melalui analisis deskriptif untuk mengetahui peran ekosistem mangrove bagi pembangunan ekonomi wilayah (c) kondisi sosial menginventarisasi data karakteristik sosial yang meliputi jumlah, struktur penduduk, tingkat pendidikan, persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove berupa peranserta, kepemilikan lahan, aksesibilitas dan pola hubungan stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Analisis ini akan mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat di sekitar ekosistem mangrove (d) hukum/kelembagaan meliputi : sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, keberadaan aturan mengenai ekosistem mangrove, kepatuhan masyarkat terhadap aturan ekosistem mangrove, ketersediaan kelompok nelayan (3) menganalisis nilai indeks keberlanjutan sistem pengelolaan ekosistem mangrove dengan menggunakan Rap-MEcosystem yang dilanjutkan dengan Analitical Hierarky Process (AHP) dalam menentukan strategi kebijakan bedasarkan prioritas utama. Pengumpulan data dilakukan dengan: (1) pengambilan citra Landsat tahun 1989 sebanya 2 scenes dan tahun 2014 sebanyak dua scenes (2) data ekologi: survey flora dan fauna kualitas perairan pesisir pada wilayah ekosistem mangrove, (3) data ekonomi: survey tingkat pendapatan dan pengeluaran nelayan, aksesibilitas, inventarisasi pemanfaatan mangrove studi literatur PDRB, produksi perikanan, sarana dan prasarana perikanan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengelolaan mangrove (4) data sosial: survey persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove meliputi peranserta, kepemilikan lahan, aksesibilitas dan pola
Keyword: NDVI, INP, Rap-MEcosytem, AHP

Judul: Sintesis α-Fe2O3 menggunakan metode sol gel
Abstrak: In this reseach was succeeded make powder α-Fe2O3 with particle size 202.64 nm. Synthesis using Sol-Gel method with SiO2 coating derived from Si(OC2H5)4 at temperature of 750 oC for 5 hours. Characterization XRD prove that sample form is α-Fe2O3 (11 peaks) and β-Fe2O3 (2 peaks) with crystal size 20.69125 nm and crystallization 44 %. The cystal structure of α-Fe2O3 is rhombohedral and β-Fe2O3 is hexsagonal. Optic characterization show that the sample absorbing light at wavelength less than 480 nm. Bandgap energy of the optical characterization measurments is 2.74 eV.
Keyword: α-Fe2O3, annealing, bandgap energy, sol-gel, crystal structure.