Judul: Analisis pengelolaan hutan berbasis masyarakat hukum adat (studi kasus di Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur dan Hutan Adat Enam Desa Kemantan, Kabupaten Kerinci)
Abstrak: Setiap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki kearifan lokalnya masing masing dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Lekuk 50 Tabi Lempur dan masyarakat hukum adat Tigo Luhah Kemantan di Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif yang dianalisis dengan metode deskriptif. Hutan adat Lekuk 50 Tumbi Lempu merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang dilakukan berdarkan norma, aspirasi, dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Hutan adat ini dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah Kebupaten Kerinci pada tahun 1994 melalui Surat Keputusan Bupati, sedangkan hutan adat Tigo Luhal Kemantan dibuat berdasarkan inisiatif dari para pemangku adat yang mencoba menerapkan konsep hutan adat di wilayah adatnya. Hutan adat ini dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci pada tahun 2012.
Keyword: Customary forest, Indigenous community, Forest management, Costomary land, Legalitas hutan adat, Manfaat hutan adat, Konsep hutan adat

Judul: Kelembagaan Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kerinci)
Abstrak: Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan perbedaaan argumen tentang relasi kelembagaan adat dan kelestarian hutan. Oleh karena itu, penelitian tentang kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan masih penting untuk dilakukan karena setiap daerah memiliki corak tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan, menjelaskan efektifitas pengelolaan hutan pada masyarakat Kerinci. Penelitian ini utamanya mengacu pada teori Uphoff (1986) tentang kelembagaan. Uphoff (1986) mendefinisikan kelembagaan sebagai sesuatu yang kompleks dari norma dan tata kelakuan yang relatif bertahan lama dengan maksud untuk memberikan pelayanan bagi tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2015 dengan menggunakan metode studi kasus yang didukung dengan metode survey. Dipilih dua kasus yaitu pada masyarakat adat Sungai Deras dan Masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan terlibat, dan pengukuran tegakan hutan. Wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap informan kunci dengan metode snowball. Wawancara terstruktur dilakukan pada informan yang dipilih secara acak. Data dianalisis menggunakan konsep kelembagaan dan performansi hutan menurut Indarawan dan Soerianegara (1986). Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutannya, baik masyarakat Sungai Deras maupun Lekuk 50 Tumbi terikat kuat oleh nilai-nilai, norma dan aturan adat yang diwariskan secara turun temurun. Terdapat pula keyakinan bahwa jika mereka merusak hutan maka akan terkena bela (kutukan) dari nenek moyang mereka. Terdapat norma dalam masyarakat bahwa hutan merupakan milik nenek moyang mereka sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik agar bisa diwariskan kepada anak cucu mereka. Manfaat dari sumberdaya hutan sangat dirasakan masyarakat yaitu sebagai daerah tangkapan air sehingga keberadaan hutan menjamin ketersediaan air bagi sawah mereka. Dalam pengelolaan hutannya masyarakat Sungai Deras maupun Lekuk 50 Tumbi mengkategorisasi hutan menjadi tiga kategori (1) Hutan yang berfungsi lindung, yaitu Bukit Tinggai pada masyarakat Sungai Deras dan Imbo adat pada Lekuk 50 Tumbi. Hutan tersebut difungsikan sebagai hutan yang dilindungi karena diyakini menjadi daerah tangkapan air. (2) Fungsi produksi terbatas yaitu Bukit kemunaing (Sungai Deras) dan hutan Imbo dusen pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Hutan tersebut berfungsi produksi terbatas untuk pengambilan kayu saja. (3) Fungsi budidaya yaitu Bukit kemenyan (Sungai Deras) dan hutan Imbo peladangan pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Hutan tersebut difungsikan menjadi lahan untuk budidaya, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan di kedua kasus diatur secara komunal oleh lembaga adat masing-masing. Di dalam aturan tersebut terdapat hak penguasaan, pemanfaatan dan sanksi. Pemegang hak utama adalah Lembaga adat yang bertugas mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan. Pelanggaran terhadap aturan adat akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda ataupun dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dan keyakinan yang kuat serta norma dan aturan mampu mengendalikan tindakan dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dan berimplikasi baik terhadap performa hutan. Performa hutan ini ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman dan volume pohon. Kelembagaan adat yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif menunjang pengelolaan sumber daya hutan yang baik. Ini diperlihatkan dengan tingkat efektifitas kelembagaan (kepercayaan, pemahaman) yang tinggi, dan tingkat pelanggaran yang rendah sehingga berimplikasi baik terhadap performansi hutan.
Keyword: efektivitas kelembagaan, kelembagaan adat, performansi hutan

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: