Judul: Estimation of chlorophyll leaves content in paddy plant (Oryza sativa) through leaves color level estimation with cellular phones
Abstrak: Paddy (Oryza Sativa) is one of the important cultivated plants in the civilization. Objectives of this research is to estimate chlorophyll content in paddy leaves (Oriza sativa) using leaves color chart and cellular phones. The results of estimation of leaf color level with the leaf color chart shows a high correlation with chlorophyll content (R2=0.9093). The higher levels of leaf color, then the higher the chlorophyll content (mg/g). The results of the estimation using a handphone is the estimation of leaf color levels and RGB components . Predictive accuracy of leaf color levels varies between 36%-47%. Accuracy of k-NN pattern recognition each cell phone varies between 34%-43% with an average of the highest accuracy in daytime. This accuracy is caused by the shooting conditions are not uniform and make RGB obtained inconsistent.
Keyword: RGB, SPAD, leaves color level, paddy, chlorophyll

Judul: Penentuan Tingkat Warna Daun dan Kandungan  Klorofil Daun Jagung (Zea mays l.) Menggunakan Telepon Seluler
Abstrak: This study aimed at designing a method to determine color level of corn leaf and to estimate chlorophyll content using mobile phone cameras. In this research, two kinds of color references were used: 2 colored ribbon and the national ID card. The image of the leaf and color references are captured with handphone camera, and then the R, G, B, grey scale color components are extracted. Furthermore different of the leaf color grey scale and color component grey scale are used to determine the color level of the leaf. The leaf samples are also measured with SPAD chlorophyll meter to determine the chlorophyll content. The accuracy of leaf color prediction with 2 colored ribbon references under field illuminance were 72.45% for sweet corn and 78.12% for hybrid corn, while the accuracy under controlled illuminance 1500 lux were 92.69%. With national ID card references the accuracy were 81.48% for sweet corn and 76.82% for hybrid corn under field illuminance, while measuring under controlled illuminance 1500 lux were 94.45%. The accuracy of chlorophyll prediction was very low: R2 = 0.4317 with 2 colored ribbon references and R2= 0.4762 with national ID card references for sweet corn, and then R2 = 0.4355 with 2 colored ribbon references and R2= 0.5284 with national ID card references for hybrid corn. This is caused by the relation of manual color level measured also showed a low correlation with chlorophyll content (R2 = 0.8466 for sweet corn and R2 = 0.8506 for hybrid corn).
Keyword: 

Judul: Konsekuensi Perubahan Status Badan Hukum Suatu Bank Terhadap Kinerja Keuangan : Studi Kasus Pada Bank Bukopin
Abstrak: Data statistik Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan di donesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah dibidang keuangan melalui Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Kebijakan ini merupakan pemicu bagi pertumbuhan dan berkembangnya perbankan di Indonesia dimana terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan perbankan untuk mendirikan baik baru maupun perluasan kantor-kantor cabang/ outlet bagi bank yang sudah beroperasi. Jumlah bank yang beroperasi pada tahun 1988 sebanyak 111 buah dan pada tahun 1995 mengalami peningkatan menjadi 240 buah atau rata-rata pertumbuhannya mencapai 16% setiap tahunnya, sedangkan perkembangan jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya mencapai 29% yaitu dari tahun 1988 jumlahnya hanya 1.728 buah meningkat menjadi 5.228 buah pada tahun 1995. Perbankan yang beroperasi di Indonesia bila dilihat dari aspek bentuk Badan Hukumnya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Bank yang berbadan Hukum Perseroan dan Bank yang berbadan Hukum Koperasi, dimana dalam operasionalnya masing-masing bentuk badan hukum Bank tersebut harus tunduk dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan bagi Bank yang berbadan Hukum Koperasi, disamping harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diwajibkan pula untuk mentaati ketentuan Undang-Undang tentang Perkoperasian. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama dalam prinsip dasar sumber permodalan dan proses pengambilan keputusan, sehingga lingkup usaha Koperasi menjadi sangat terbatas. Secara teknis, perbedaan ini tentu saja akan mempengaruhi pada kinerja Keuangan Bank Umum yang berbadan Hukum Koperasi dan Bank Umum yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas. Bank Bukopin yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 oleh 8 (delapan) Induk Koperasi di Indonesia merupakan satu-satnya Bank Umum yang berbentuk Badan Hukum Koperasi, dimana dalam operasionalnya harus bersaing dengan Bank Umum lainnya yang pada umumnya memiliki Badan Hukum Perseroan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, sumber permodalan Koperasi hanya dimungkinkan berasal dari anggota koperasi yang jumlahnya terbatas yaitu dalam bentuk simpanan pokok yang dibayarkan sekali pada saat anggota tersebut tercatat sebagai anggota simpanan wajib yang jumlahnya ditetapkan dalam rapat anggota koperasi serta dana cadangan yang diambilkan dari keuntungan/sisa hasil usaha koperasi. Dengan melihat kondisi perkoperasian di Indonesia yang belum dapat berkembang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dimana Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional, maka pemupukan permodalan merupakan masalah yang mendasar bagi berkembangnya suatu badan hukum yang berbentuk koperasi. Sementara untuk badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan permodalannya karena permodalan dalam PT yang diwujudkan berupa saham pada dasarnya dapat dimiliki oleh orang perseorangan maupun badan usaha. Dengan meningkatnya jumlah Perbankan terutama sebagai akibat kebijakan Pemerintah pada 28 Oktober 1988, menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan pelayanan perbankan sehingga untuk mendukung kegiatan operasioanlnya dituntut mampu meningkatkan permodalannya. Menyadari kondisi dan kelemahan yang dimiliki oleh Bank Bukopin, maka pada pertengahan tahun 1993 atau tepatnya tanggal 29 Juni 1993, melalui Rapat Anggota Khusus BANK BUKOPIN, diputuskan untuk dilakukan Perubahan status badan hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan status Bank Bukopin menjadi Perseroan Terbatas ini disebabkan karena Bank
Keyword: Kinerja Keuangan, Badan Hukum, Bank Bukopin