Judul: Analisis Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)
Abstrak: Kinerja keuangan dan realisasi anggaran merupakan salah satu kunci dalam kemajuan suatu organisasi, sehat atau tidaknya suatu organisasi dapat dinilai dari kinerja keuangan ditunjukkan oleh laporan keuangan, hal itu yang akan menjadi sumber keputusan organisasi di masa mendatang dari sisi finansial. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa otonomi daerah, menganalisis anggaran daerah pada masa otonomi daerah, menganalisis pengaruh otonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Mengestimasi PAD di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sangat baik dinilai dari rasio keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Neraca, namun cenderung terjadi penurunan kinerja keuangan pada tahun 2012, selisih antara realisasi dan rencana anggaran masih dalam kategori dapat ditoleransi, peningkatan porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam pendapatan daerah berpengaruh negatif terhadap peningkatan PAD, serta Peramalan jumlah PAD pada Provinsi DKI Jakarta memperlihatkan trend yang positif namun memiliki pertumbuhan yang lambat. Peneliti melakukan pemetaan potensi daerah yang perlu dikembangkan, didapat bahwa sektor yang menjadi keunggulan DKI Jakarta adalah sektor jasa-jasa dan bangunan/konstruksi.
Keyword: Kinerja Keuangan Daerah, Evaluasi Anggaran, Otonomi Daerah

Judul: Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan : Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2009
Abstrak: Implementasi desentralisasi fiskal yang efektif dimulai sejak Januari 2001 telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya masingmasing. Disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat sebagai perubahan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia (Kurnia, 2006). Desentralisasi seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pengeluaran daerah sehingga terjadi percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Dengan demikian anggaran merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota. Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik melalui pengeluaran belanja tampak dari alokasi pengeluaran belanja pemerintah daerah, khusunya belanja modal. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berkontribusi pada perekonomian regional apabila benarbenar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Sektor infrastruktur dipahami secara luas sebagai enabler terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Selain berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berpeluang juga untuk memiliki dampak langsung pada perbaikan pemerataan pendapatan. Infrastruktur juga penting bagi kesejahteraan masyarakat dan prakondisi yang penting untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan pembangunan infrastruktur di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis boxplot dan analisis data panel terhadap 200 kabupaten/kota dengan periode penelitian 2006-2009. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan boxplot menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah 200 kabupaten/kota di Indonesia relatif rendah jika ditinjau dari proporsi belanja modalnya. Hal tersebut dikarenakan proporsi belanja modal yang dialokasikan oleh daerah relatif kecil, yaitu kurang dari 50 persen selama periode 2006-2009. Sedangkan dari sisi penyerapan belanja modal, kinerja keuangan 200 kabupaten/kota di Indonesia relatif tinggi karena rata-rata belanja modal yang mampu diserap oleh daerah setiap tahunnya relatif besar, yaitu lebih dari 90 persen. Dengan menggunakan metode data panel, studi ini mengonfirmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaan infrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif menjamin ketersediaan infrastruktur dasar. Adapun hubungan antara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan adalah negatif. Temuan ini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi angka kemiskinan.
Keyword: 

Judul: Enhancement of photon absorbtion on BaxSr1-xTiO3 thin films semiconductor using photonic crystals.
Abstrak: In this research, has been conducted BaxSr1-xTiO3 (BST) thin films manufacturing for mole fraction x = 0.25, 0.35, 0.45, and 0.55; and concentration of 1 molar using chemical solution depositon (CSD) method. The materials, which are used in this research, are barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%], titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28), 97.999%], gallium trioxide [Ga2O3], 2-methoxyethanol [H3COOCH2CH2OH, 99%] and 1 x 1 cm of transparent conductive oxide (TCO) glass as substrate. Two BST thin films are made that for BST thin films which are doped by 10% galium (BGST) as p-type layer and pure BST solution as n-type. BST solution is made by reacting barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%] and titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28)] into 2-methoxyethanol solvent [H3COOCH2CH2OH, 99%] in accordance with mass gram for each x value. While, BGST solution is made in the same way as BST solution, plus adding gallium at 10% of the mass of BST. Once all materials are reacted, then vibrated using ultrasonic for 90 minutes, and followed by coating BGST / BST on the TCO substrate. Once the layer is formed, then annealed for 15 hours at temperature of 500 °C with increasing rate of 1.67 oC/minute. Characterizations of BST thin films with or without photonic crystals include the absorbance and transmittance in the visible light spectrum, as well as the electrical photoconductivity characterizations. From BST thin films without photonic crystals indicate that our thin films have light absorption area on almost the entire range of the visible light spectrum even to the infrared range with absorption value over than 67.6%, in addition, it can be seen that the maximum absorbance of BST thin films for all mole fractions lie in blue to green light spectrum region, 457 nm ≤ λ ≤ 570 nm and the minimum in yellow to red light spectrum region, 570 nm ≤ λ ≤ 678 nm. The largest absorbance is found at x = 0.25 with average absorbance value of 92.04% and maximum and minimum absorbance peaks at wavelength of 500.89 and 657.72 nm, respectively. At x = 0.35, average absorbance value decreased to 83.55% with maximum and minimum peaks at 505.73 and 613.68 nm, respectively. Then increased to 91.16% at x = 0.45 with maximum and minimum peaks at 506.04 and 618.56 nm, respectively. At x = 0.55, average absorbance value decreased to 80.12% with maximum and minimum peaks at 507.85 and 608.79 nm, respectively. Moreover, it can be seen that the addition of barium mole fraction leads to wider maximum absorbance or minimum transmittance peaks and narrower minimum absorbance or maximum transmittance peaks in the same range of the green and blue & red light spectrums, respectively. BST thin films with photonic crystals show increasing in absorption for all x values in the range of 3.04 into 13.33%. At x = 0.25, average absorbance percentage increased 3.96% from 92.4 into 95.68%, for x = 0.35 average percentage increased 7.07% into 89.45 from 83.55%. Furthermore, average absorbance of BST thin films at x = 0.45 increased 3.04% from 91.16 into 93.93% and x = 0.55 has
Keyword: