Judul: Modal Wirausaha dan Kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Di Kabupaten Lumajang, Pulang Pisau, dan Buleleng
Abstrak: Wirausaha kehutanan masyarakat dalam konteks pengelolaan hutan oleh masyarakat yang terus berkembang penting untuk dijelaskan sebagai wirausaha sosial yang dapat meningkatkan sumber penghidupan dan manfaat lingkungan. Penelitian ini mengadaptasi konsep modal kelompok Flora untuk menjelaskan tingkat modal wirawirausaha dan pengaruhnya terhadap kinerja Kelompok Wirausaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data Focus Group Discusion, wawancara, oberservasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dengan metode skoring, pengkategorian dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan tingkat modal wirawirausaha pada KUPS pada kategori rendah hingga sangat tinggi, berbanding lurus secara simultan mempengaruhi kinerja. Modal alam, keuangan dan politik memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja sosial ekonomi dan lingkungan, modal politik berperan dalam meningkatkan modal sosial, fisik, dan manusia. KUPS berbasis komoditi sumberdaya hutan sebagai sumber penghidupan perlu mendapatkan perhatian diantaranya peningkatan modal manusia berupa keterampilan secara intensif dapat melalui proses pendampingan oleh petugas dan kemudahan untuk mengakses sumber dana. Kata Kunci : Modal kelompok, Wirausaha kehutanan masyarakat, Wirausaha,
Keyword: Modal Wirausaha, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Kinerja, Community Capital, Social Forestry, Community Enterprise, Enterpreneurial Capital, Social Forestry

Judul: Strategi Pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Buleleng
Abstrak: Perhutanan Sosial (Social Forestry) merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik (individual/ rumahtangga) untuk memenuhi kebutuhan individu/ rumahtangga dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar untuk subsistensi. Program Kehutanan Masyarakat atau Perhutanan Sosial dimulai pada akhir 1970-an, ketika kekhawatiran atas peningkatan laju deforestasi yang menyebabkan pertanyaan tentang kontrol negara dan kapasitasnya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan secara lestari. Tujuan pemerintah melalui program Perhutanan Sosial adalah untuk: 1). dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan; 2). dapat memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan; dan 3). memperbaiki kondisi hutan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan belum memberikan perhatian pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan pada Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara modal KPS dan modal fasilitator serta proses-proses pemberdayaan yang dilakukan oleh fasilitator terhadap keberdayaan KPS, sehingga dapat disusun model strategi pemberdayaan KPS. Penelitian dilakukan di 7 (tujuh) Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan 8 (delapan) KPS di Kabupaten Pulang Pisau, 1 (satu) KPS di Kabupaten Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah yang dipilih secara purposive. Setiap KPS dipilih 30 orang anggota KPS sebagai responden. Analisis data menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa Keberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) berhubungan kuat dengan Modal Fisik KPS, Modal Manusia KPS, Modal Fisik Fasilitator, Modal Manusia Fasilitator dan proses pemberdayaan. Peningkatan pada modal Manusia KPS, Modal Fisik Fasilitator, Modal Manusia Fasilitator dan proses pemberdayaan akan meningkatkan keberdayaan KPS. Disisi lain, intervensi terhadap modal fisik KPS yang dilakukan dengan proses yang tidak tepat akan menyebabkan penurunan pada keberdayaan KPS. Strategi efektif untuk meningkatkan keberdayaan KPS adalah dengan melakukan peningkatan Modal Manusia KPS melalui proses-proses pemberdayaan yang tepat., Social Forestry is a forest management system carried out by individuals, communities, or groups, on state land, communal land, customary land, or private land (individuals/households) to meet the needs of individuals/households and communities and is cultivated commercially or simply for subsistence. The Community Forestry or Social Forestry program began in the late 1970s when concerns over increasing deforestation rates raised questions about state control and its capacity to sustainably manage and protect forest resources. Poor communities around forests, overlapping forest areas, and deforestation are problems that will be resolved through Social Forestry as the government's goals through the Social Forestry program are: 1). can reduce the poverty rate of communities around the forest; 2). can provide legal access to forest area management; and 3). improve forest conditions. Previous studies have not paid attention to the factors that influence the success of empowerment in Social Forestry Groups (KPS). The research objective are to explain the relationship between KPS capital and facilitator capital and the empowerment processes carried out by the facilitator on KPS empowerment; and to develop a model of empowerment strategy for Social Forestry Groups The research was conducted on seven Social Forestry Groups in Buleleng Regency, Bali Province and eight KPS in Pulang Pisau Regency, one KPS in Palangkaraya Regency, Central Kalimantan Province which were selected purposively. For each KPS, 30 KPS members were selected as
Keyword: Social Forestry Group, Social Forestry Grop Capital, Facilitator Capital, Community Empowerment Strategy

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera