Judul: Peran Lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dalam Peningkatan Daya Saing Ekspor Furnitur Kayu Indonesia di Pasar Uni Eropa (UE).
Abstrak: Perdagangan internasional produk perkayuan termasuk furnitur kayu dalam beberapa dekade terakhir selalu dikaitkan dengan isu pembalakan liar (illegal logging-IL), dimana industri ini menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan secara global. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mempertahankan kelestarian hutan dan lingkungan, negara-negara konsumen berupaya melakukan pemberantasan IL melalui pengaturan perdagangan. UE adalah kumpulan negara konsumen utama furnitur kayu dunia yang pada tahun 2003 menetapkan rencana aksi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yaitu rencana multidimensi UE untuk mengatasi IL, melalui pelaksanaan peraturan No. 2173/2005 tentang pembentukan skema lisensi FLEGT untuk mengimpor kayu ke komunitas Eropa. Langkah-langkah kebijakan yang menjadi inti dari rencana aksi FLEGT adalah: (1) Perjanjian Kemitraan Sukarela dalam konteks FLEGT (Voluntary Partnership Agreement on FLEGT – FLEGT VPA) dan (2) Peraturan Kayu UE (European Union Timber Regulation-EUTR). FLEGT VPA adalah perjanjian perdagangan bilateral yang mengikat secara hukum antara negara penghasil kayu (produsen) dan UE untuk bekerjasama menghentikan IL. Sedangkan EUTR adalah larangan melakukan perdagangan kayu yang dipanen secara ilegal di pasar UE, sehingga setiap importir UE harus melakukan due diligence terhadap produk yang mereka impor. Perjanjian FLEGT VPA diarahkan untuk pelaksanaan skema lisensi FLEGT. Untuk itu negara produsen yang melakukan perjanjian dengan UE harus mendapatkan pengakuan dari UE bahwa negara tersebut telah melaksanakan pemberantasan IL, sehingga mendapatkan hak penerbitan lisensi FLEGT. Dengan lisensi, produk perkayuan dari negara produsen dapat memasuki pasar UE tanpa perlu di due diligence. Hal ini merupakan daya saing bagi negara pemilik lisensi. Indonesia adalah salah satu dari 15 negara FLEGT-VPA. Perjanjian FLEGT VPA antara Indonesia dan UE dimulai tahun 2007 dimana Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang merupakan sistem sertifikasi hutan dan penjaminan legalitas kayu Indonesia menjadi landasan dari perjanjian untuk mendapatkan lisensi FLEGT. Setelah melalui berbagai tahapan negosiasi dan penilaian terhadap SVLK, UE memberikan pengakuan terhadap SVLK dan Indonesia mendapatkan hak penerbitan lisensi 15 Nopember 2016. Dengan demikian, sejak 15 Nopember 2016 setiap ekspor furnitur kayu Indonesia ke UE disertai dengan lisensi FLEGT sehingga importir UE tidak perlu lagi melakukan due diligence, sebagaimana yang mereka harus lakukan jika mengimpor furnitur kayu dari negara lain. Sampai saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara FLEGT-VPA yang telah mendapatkan lisensi dari UE. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kesiapan pelaku usaha dan peran lisensi FLEGT dalam peningkatan daya saing ekspor furnitur kayu Indonesia di pasar UE. Penelitian ini merupakan gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif menggunakan Model Diamond Porter, Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Model Gravity. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei online terhadap 459 eksportir furnitur kayu Indonesia, yang hasilnya dikonfirmasikan kepada para pihak melalui pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD). Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dari UN Comtrade dan World Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha furnitur kayu Indonesia telah siap menggunakan lisensi FLEGT, dilihat dari tiga hal: (1) Pengetahuan pelaku usaha tentang perjanjian FLEGT-VPA dan lisensi FLEGT, dimana hampir semua pelaku usaha telah mengetahui tentang FLEGT-VPA dan lisensi FLEGT sehingga memudahkan mereka melaksanakan skema lisensi (2) Jumlah pelaku usaha bersertifikat legalitas kayu (S-LK). S-LK merupakan syarat untuk dapat mengekspor
Keyword: daya saing ekspor, industri furnitur kayu, lisensi FLEGT, pasar Uni Eropa

Judul: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Furnitur Indonesia Ke Pasar Uni Eropa Dan Pengaruh Dari Ecolabel.
Abstrak: Perdagangan bebas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap industri furnitur di Indonesia karena menciptakan berbagai tantangan baru, diantaranya meningkatkan persaingan diantara negara pengekspor dan menumbuhkan kekhawatiran akan meningkatnya penerapan ecolabel di negara-negara pengimpor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari penerapan ecolabel dan faktor-faktor utama lainnya, serta untuk meneliti daya saing dari produk furnitur Indonesia di pasar Uni Eropa. Gravity model dengan panel data, yang terdiri dari 27 negara Uni Eropa dengan periode waktu 15 tahun dari tahun 2000 sampai 2014, digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor produk furnitur Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa GDP dan populasi negara pengimpor serta nilai tukar riil berpengaruh terhadap aliran ekspor produk furnitur Indonesia di pasar Uni Eropa. Sedangkan pengaruh dari ecolabel belum dapat disimpulkan dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh yang sebenarnya dari variabel ini. Selain itu, daya saing furniture Indonesia dianalisis dengan menggunakan metode revealed comparative advantage, dan hasil analisis menunjukkan bahwa produk furniture Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di pasar Uni Eropa, namun secara umum terjadi penurunan tingkat daya saing dalam rentang waktu delapan tahun terakhir. Untuk meningkatkan export furniture Indonesia ke pasar Uni Eropa, pembuat kebijakan dapat membuat suatu program yang dapat menunjang industri furniture, terutama bagi industri kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan rancangan dari produknya. Pembuat kebijakan juga dapat memberikan informasi kepada produsen furniture terkait regulasi, standard dan kondisi pasar Uni Eropa. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan institusi keuangan maupun laboratorium milik pemerintah dalam menyediakan bantuan keuangan atau skema pembayaran untuk sertifikasi produk yang tidak memberatkan bagi industry kecil dan menengah. Selain itu pemerintah juga harus dapat menjaga kondisi ekonomi makro, seperti menjaga nilai tukar dan kondisi politik yang stabil. Pengambil kebijakan juga harus dapat menyediakan peraturan yang efektif terutama dalam penyediaan infrastruktur dalam bidang transportasi, telekomunikasi, teknologi dan birokrasi sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan waktu pengiriman. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung industry cluster dan zona ekonomi khusus bagi industri furniture karena hal ini dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan inovasi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan industri furniture di Indonesia.
Keyword: daya saing, ecolabel, furniture, gravity model, revealed comparative advantage

Judul: Approximation of the Median of Poisson Distribution Using the Relation of Poisson-Gamma Distribution
Abstrak: A major drawback of median is that median cannot usually be defined in closed form, even in the cases where their distribution functions are known. This study gives an approximation of the closed form for the median of the Poisson distribution by using the relation of Poisson-Gamma distribution. The approximation uses elementary techniques based on the monotonicity of certain sequences involving tail probabilities of the Poisson distribution and the Central Limit Theorem. Furthermore, a closed form expression for the mean absolute deviation 􀜧|􀜰􀰒 􀵆 􀜯􀝁􀝀􁈺􀜰􀰒􁈻| is also studied. The median is relevant because of the fact that it minimizes the mean absolute deviation of a Poisson random variable (􀜰􀰒􁈻 by considering median as central tendency.
Keyword: