Judul: Suatu tinjauan terhadap sistem bagi hasil perikaanan laut di Pusat Pendaratan Ikan Bajomulyo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah
Abstrak: Nelayan kecil sebagian besar masih terikat pada pemilik modal. Pada umumnya pemilik modal membiayai segala kebutuhan para nelayan mulai dari kebutuhan sehari- hari sampai peralatan kerjanya. Salah satu hubungan kerja antara pemilik modal dan nelayan penggarap adalah kesepakatan pembagian hasil usaha perikanan laut, sehingga timbul istilah pemilik modal sebagai nelayan pemilik (juragan) yang memiliki perahu atau kapal dan alat penangkapannya serta nelayan penggarap yang mengusahakan penangkapannya. Dengan demikian kedudukan nelayan penggarap terhadap bagian hasil usahanya lemah, dan juragan atau pemilik modal yang kuat. Pemerintah sejak lama telah berusaha mencegah terjadinya kesenjangan pendapatan antar pelaku usaha perikanan dengan mengeluarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP No. 16/1964) yang sampai saat ini masih berlaku. Pusat pendaratan Ikan Bajomulyo merupakan tempat pendaratan ikan di Pantai Utara Jawa yang cukup besar, disamping pemberi kontribusi nilai yang tertinggi sebesar 20,88% dari produksi perikanan di Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diteliti yaitu: Bagaimana sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku untuk nelayan di PPI Bajomulyo Kecamatan Juwana, apa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam bagi hasil tersebut, dan apa yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No. 16/ 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di Kecamatan Juwana....
Keyword: 

Judul: Analisis Kebijakan Sistem Bagi Hasil Perikanan Tangkap Di Perairan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi)
Abstrak: Sifat usaha penangkapan ikan di laut sangat erat dengan resiko dan ketidakpastian dengan penerimaan yang fluktuatif. Berdasarkan sifat usaha tersebut, masyarakat pesisir memilih sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha penangkapan. Sistem bagi hasil yang dijalankan bias kepada pemilik kapal/juragan sehingga pendapatan nelayan kecil dan buruh relatif lebih rendah. Rendahnya pendapatan selain berdampak langsung kepada kesejahteraan keluarga nelayan juga mengakibatkan rendahnya pengembangan investasi nelayan. Tingkat investasi berpengaruh kepada optimasi potensi sumberdaya ikan yang berkeadilan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi pada Bulan November 2016 sampai dengan Juli 2017. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan sistem bagi hasil perikanan tangkap terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan di Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian dengan menganalisis: 1) pendapatan nelayan pada berbagai ukuran kapal penangkap ikan berdasarkan sistem bagi hasil yang dijalankan; 2) mengidentifikasi pengaruh sistem bagi hasil usaha terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan, serta; 3) analisis kebijakan terkait sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi. Analisis kebijakan bagi hasil perikanan dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan ex-post berdasarkan hasil tujuan penelitian 1, 2, dan 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk tujuan penelitian (1) dengan jumlah 109 responden, dan tujuan penelitian (2) dengan jumlah 12 informan. Data primer diperoleh secara survey melalui wawancara secara mendalam (in dept interview) kepada informan serta pengisian kuisioner oleh responden. Data sekunder berupa hierarki kebijakan digunakan untuk menganalisis kebijakan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat. Data sekunder tersebut diperoleh dari jurnal dan karya ilmiah, laporan kerja, penelitian terdahulu, Lembaga dan Instansi terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pendapatan nelayan Kabupaten Sukabumi pada berbagai jenis dan ukuran kapal penangkap ikan berkisar antara Rp 814.052,- s.d Rp 12.703.556,- yang menunjukkan variasi yang sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kapal kecil, pendapatan terbesar berada pada pemilik kapal/juragan (32,57-82,44%), sedangkan pada kapal non kecil pendapatan terbesar berada pada nahkoda (skill labour); 2) Sistem bagi hasil perikanan pada berbagai ukuran kapal yang berjalan di Kabupaten Sukabumi tidak sesuai pasal 3 Undang-undang no. 16 Tahun 1964. Sistem bagi hasil yang tersebut lebih berpihak kepada juragan sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan dan tingkat investasi nelayan Kabupaten Sukabumi. Sistem bagi hasil yang berlaku berdampak kepada semakin kuatnya hubungan patron-klien. Pada tahap lebih lanjut, sistem patron-klien yang berlaku membentuk pola pemasaran hasil produksi yang tidak berkeadilan dimana nelayan hanya berlaku sebagai price taker sehingga nelayan mengalami looses income. Rendahnya pendapatan nelayan pada gilirannya menyebabkan lemahnya posisi sosial, ekonomi dan politik nelayan Kabupaten Sukabumi; 3) Implementasi bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi belum terlaksana sesuai dengan amanat UU no 16/1964. Sistem bagi hasil cenderung lebih menguntungkan juragan dibandingkan nelayan penggarap. Beberapa faktor lain yang menghambat pelaksanaan UU 16/1964 adalah kurangnya sosialisasi keberadaan udang-undang bagi hasil perikanan; kuatnya masyarakat pesisir mempertahankan adat bagi hasil; serta adanya kelemahan undang-undang bagi hasil perikanan yang tidak mengatur proporsi bagi hasil pada berbagai ukuran kapal dan alat tangkap, serta proporsi bagi hasil belum memperhitungkan penurunan fungsi dan efektivitas sarana produksi. Seyogyanya kelemahan mengenai proporsi bagi hasil yang sesuai dengan ukuran kapal dan jenis alat tangkap serta penurunan
Keyword: pendapatan nelayan, sistem bagi hasil, rekonstruksi peraturan

Judul: Solusi Geometri Schwarzschild untuk Dimensi 4+1 dengan Invarian Rotasi Isotropik.
Abstrak: Metrik Schwarzschild merupakan solusi eksak pertama dari persamaan medan Einstein dengan mangasumsikan metrik statik dan simetris. Metrik Schwarzschild yang ditemukan oleh Karl Schwarzschild masih dalam dimensi 3+1, namun seiring dengan teori-teori terbaru yang menunjukkan bahwa alam semesta tidak hanya di dimensi 3+1. Maka melalui penambahan dimensi, tujuan penelitian ini memperoleh solusi pada geometri Schwarzschild untuk dimensi 4+1 dengan memodifikasi koordinat bola yang invarian rotasi isotropik dan melalui penurunan rumus seperti koordinat bola, simbol Christoffel, dan tensor Ricci. Selain mendapatkan solusi ini, metrik Schwarzschild dimensi 4+1 dapat digunakan sebagai metrik dasar untuk memperoleh solusi blackhole dan wormhole pada dimensi 4+1. Hasil akhirnya, dengan memanfaatkan modifikasi koordinat bola, metrik Schwarzschild dapat dibentuk sehingga diperoleh solusi geometri Schwarzschild untuk dimensi 4+1.
Keyword: metrik Schwarzschild, persamaan medan Einstein, modifikasi koordinat bola, penambahan dimensi, invarian rotasi isotropik