Judul: Analisis kebijakan pembentukan SPORC dan implementasinya dalam pemberantasan ilegal loging di Indonesia (studi kasus di Sulawesi Selatan)
Abstrak: Pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) adalah kebijakan Departemen Kehutanan pada tahun 2005 sebagai respon terhadap terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. SPORC dibentuk dalam upaya penegakan hukum di bidang kehutanan, namun sejak dibentuk hingga kini, luas kawasan hutan Indonesia terus berkurang, masih saja terjadi praktik ilegal loging, serta belum banyak diketahui bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengungkap argumen apa yang mendasari kebijakan pembentukan SPORC, bagaimana penerapannya – khususnya pada SPORC Brigade Anoa di Sulawesi Selatan (SPORC Anoa), dan apa yang dapat direkomendasikan agar upaya penegakan hukum di bidang kehutanan menjadi lebih efektif. Untuk mengetahui apa masalah yang didefinisikan oleh para pembuat kebijakan sehingga melahirkan kebijakan pembentukan SPORC, digunakan teknik pemetaan argumen (dengan membangun Struktur Argumen Otoritatif, Argumen Klasifikasional, dan Argumen Pragmatis), lalu didistribusikan ke dalam grafik Plausibilitas-Urgensi. Untuk mengungkap peran setiap pemangku kepentingan dan tata hubungan di antara mereka, digunakan metode Analisis Kerangka 4R, yang terdiri atas penilaian 3R pertama (Hak-hak, Tanggungjawab, dan Manfaat), dan penilaian R keempat yaitu tata hubungan di antara para pemangku kepentingan. Sedangkan teknik yang digunakan untuk menghasilkan rekomendasi bagi upaya penegakan hukum di bidang kehutanan agar menjadi lebih efektif adalah teknik Analisis Asumsi. Hasil penelitian menggunakan teknik pemetaan argumen menunjukkan bahwa masalah yang didefinisikan adalah “tingkat kerusakan hutan pada saat itu sudah sangat memprihatinkan, sementara lembaga pengamanan hutan yang ada tidak efektif melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan”. Berangkat dari pendefinisian masalah tersebut, maka kesimpulan awal yang ditetapkan adalah “perlunya langkah nyata dalam rangka percepatan pemberantasan ilegal loging yang disebabkan oleh lemahnya lembaga penegakan hukum di bidang kehutanan”. Sehingga solusi pemecahan masalah yang ditentukan pada saat itu adalah “pembentukan SPORC”. Terdapat premis implisit (enthymemes) yaitu, adanya faktor “Pengaruh Kekuasaan” dan “Politik Tingkat Tinggi” yang menguatkan lahirnya kebijakan pembentukan SPORC.
Keyword: Policy Analyses, 4Rs Frame Analyses, Assumptional Analyses, Law Enforcement, Illegal Logging Discontinuation

Judul: Kebijakan Pemberantasan Illegal logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia
Abstrak: The lost of world’s natural tropical forest is the highest in Indonesia (2,83 million ha per year). Combating illegal logging in Indonesia has become the priority of national program. The purpose of the research is to analyze the policy related to the combating illegal logging in Indonesia, the role of stakeholders and the formula of effective and legal way to to eliminate illegal logging in Indonesia. The research method uses the 4Rs method (Responsibilities, Rights, Revenues, and Relationship) to analyze the role of stakeholder in practicing the policy to eliminate the illegal logging in Indonesia. The analytical approach uses the Analytical Hierarchy Process, AHP, to create decision by using mathematical model. Data analysis in this research uses critical approach. The data compiled in this research are secondary data in the form of laws based on forest management regulation in Indonesia. The research observed illegal logging in Indonesia generally and Jambi specifically. The tendency of illegal logging in the prone forest territory with the potential of standing stocks shows that the illegal logging practice is influenced by the illegal log market. This is supported by the fact that operation to combat massive illegal logging happened in the Riau province, directly bordered to the Jambi province. The finding is the regulation related to illegal logging in Indonesia is appropriate to be used as law outside the forest territory but still related to the derivative act. Even though the law is sufficient, it is not effectively implemented due to the weak law enforcement and weak law compliance. The relation between law enforcer in order to eliminate illegal logging is approximately enough, yet weak between the forest technical and environmental institution with the regional institution. The priority of policy to combat illegal logging in Indonesia based on the data analysis result using AHP approach by showing factor, actor, purpose, and alternative policy which has the highest priority value is the law enforcement factor, government actor, the goal to recover the forest economy, and application of command-andcontrol- natured policy, respectively.
Keyword: 

Judul: Metrik Einstein (Anti-) Self-Dual Berdimensi Empat dengan Metode Cartan
Abstrak: Gravitational field equation can be formulated in differential forms (differential geometry), which describes gravity as a manifestation of the curvature of space-time. Curvature of space-time is characterized by a metric that satisfies the gravitational field equation. With differential forms it can be formulated the (anti-) self-dual Einstein equation, which is a modification of the Cartan structure in (anti-) self-dual basis. Calculation of (anti-) self-dual metric with (anti-) self-dual Einstein equation is simpler than the calculation using Christoffel symbols.
Keyword: