Judul: Perencanaan Kota Hijau Yogyakarta Berdasarkan Penggunaan Lahan Dan Kecukupan Ruang Terbuka Hijau
Abstrak: Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat. Pertumbuhan kota yang tidak terkendali mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun dan semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dampaknya adalah kerusakan lingkungan dan berkurangnya kenyamanan kota. Salah satu alternatif penyelesaian permasalahan kota yang berkembang adalah dengan menerapkan konsep Kota hijau. Kementrian Pekerjaan Umum merumuskan konsep kota hijau di Indonesia dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu untuk mewujudkan 30% dari wilayah kota sebagai RTH. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk merumuskan arahan pengembangan RTH dalam mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi kota hijau. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mencapainya seperti : (1) Mengidentifikasi luas dan persebaran penggunaan lahan dan RTH eksisting Kota Yogyakarta tahun 2014, (2) Menghitung luas kecukupan RTH berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan nilai THI, (3) Menentukan area-area berpotensi untuk pengembangan RTH, (4) Menyusun arahan pengembangan RTH menuju Kota Hijau Yogyakarta. Pada tahap awal dilakukan interpretasi citra Quickbird untuk mengidentifikasi penggunaan lahan dan RTH eksisting. Kecukupan RTH dihitung berdasarkan luas wilayah sesuai dengan ketentuan UU No. 26 tahun 2007 (30% dari luas administrasi kota), berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2029 sesuai dengan standarisasi kebutuhan RTH per penduduk dalam Permen PU No.05/PRT/M/2008 (20m2 per penduduk), berdasarkan indeks kenyamanan thermal menggunakan metode yang dikembangkan oleh Niewolt (1975) (selang kenyaman THI 20 – 26 °C). Banyaknya lahan terbangun di Kota Yogyakarta, maka penambangan RTH dapat memanfaatkan lahan-lahan kosong milik pemerintah atau masyarakat. Arahan pengembangan RTH dilakukan berdasarkan penggunaan lahan, RTH eksisting, luas kecukupan RTH dan area berpotensi RTH dengan mempertimbangkan RTRW dan Zoning Regulation Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan lahan eksisting Kota Yogyakarta tahun 2014 didominasi oleh permukiman seluas 1333,75 ha (40.58%). Permukiman ini tersebar merata di seluruh Kota Yogyakarta. RTH eksistingnya seluas 584,45 ha (17,78%) terdiri dari RTH publik seluas 329,63 ha (10,03%) dan RTH privat seluas 254,82 ha (7,75%). Pada pusat kota, RTH tersebar secara linear umumnya berupa RTH publik seperti taman kota dan rekreasi, sedangkan di pinggiran kota RTH tersebar secara acak didominasi oleh RTH privat seperti sawah. Kecukupan RTH Kota Yogyakarta berdasarkan luas wilayah adalah seluas 975 ha. Kecukupan RTH berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2029 adalah 805,36 ha dan berdasarkan nilai THI jumlah RTH yang diperlukan minimal seluas 177 ha. Secara umum luas kecukupan RTH tiap kecamatan di Kota Yogyakarta belum dapat tercukupi. Saat ini kecukupan RTH berdasarkan jumlah penduduk yang dapat tercukupi adalah di Kecamatan Umbulharjo, yaitu terdapat kelebihan seluas 3,12 ha. Area yang berpotensi untuk pengembangan RTH adalah seluas 126,02 ha atau 3,84%. Area potensi 1 berupa jalur hijau jalan terdapat 15,62 ha (0,48%), area potensi 2 yang berupa lahan kosong seluas 15,32 ha (0,47%) dan area 3 berupa sempadan sungai seluas 95,08 ha (2,89%). Luas total RTH hanya mampu mencapai 710,47 ha atau 21,62%. Hal ini menunjukkan bahwa RTH di Kota Yogyakarta masih jauh dari standar kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menuju Kota Hijau yaitu 30%. Arahan pengembangan RTH Kota Yogyakarta untuk menuju Kota Hijau adalah mempertahankan RTH eksisting seluas 584,45 ha yang berupa area hijau, taman kota dan sempadan sungai; menambah RTH seluas 126,02 ha yang ditujukan untuk
Keyword: Arahan pengembangan, Kota Hijau, RTH

Judul: Analisis Dan Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mendukung Green City Kota Ungaran Kabupaten Semarang.
Abstrak: Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kebutuhan penting bagi sebuah wilayah perkotaan dan merupakan amanat Undang-Undang Penataan Ruang. Kota Ungaran saat ini memiliki luasan RTH publik yang masih dibawah 20%. Hal tersebut menjadikan Kota Ungaran belum memenuhi salah satu syarat dalam menuju Green City. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian terkait analisis kondisi eksisting RTH berdasar kebutuhan penduduk dan kebutuhan luas wilayah sehingga dapat dirumuskan suatu arahan pengembangan RTH dalam mendukung Kota Ungaran menuju Green City. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis luas dan dsitribusi kondisi eksisting RTH; (2) Menganalisis kebutuhan RTH Kota Ungaran guna memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang yang berlaku; (3) Menganalisis areal yang berpotensi untuk pengembangan RTH (4) Menyusun perencanaan RTH yang berbasis konsep Kota Hijau (Green Planning); dan (5) Menyusun perancangan RTH yang berbasis konsep Kota Hijau (Green Design). Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Patch Analysis, Analisis RTH berbasis kebutuhan penduduk dan luas wilayah dan Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil pemetaan RTH yang ada di Kota Ungaran seluas 2.190,7 ha atau sebesar 71,6% dari luas wilayah. RTH tersebut terdiri dari RTH privat seluas 2.112,7 ha atau 69,0% dan RTH publik seluas 77,9 ha atau sebesar 2,5%. Pemetaan tersebut menunjukan prosentase RTH privat sudah mencukupi kebutuhan minimal sebesar 10%. RTH publik mengalami masalah kekurangan luasan yaitu masih kurang dari 20%. Distribusi RTH publik tertinggi terdapat pada Kelurahan Beji (0,6%) dan terendah Kelurahan Nyatnyono yang belum tersedia RTH publik. Hasil analisis kebutuhan RTH publik berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2012 seluas 195,5 ha atau 6,9%. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2032 kebutuhan RTH publik seluas 292,4 ha atau 9,6% dari luas wilayah. Sedangkan kebutuhan RTH publik berdasarkan 20% dari luas wilayah adalah seluas 612,2 ha. Hasil analisis preferensi stakeholder (AHP), menunjukkan konsep perencanaan dan perancangan RTH adalah menyebar dan memperhitungkan jarak terhadap pemukiman dengan bobot nilai sebesar 0,58. Proses AHP menunjukkan hasil yang konsisten, terlihat dari nilai indeks konsistensi CI sebesar 0,018 dan rasio CI/RI sebesar 0,016 keduanya dibawah 0,1. Hasil analisis areal yang berpotensi untuk pengembangan RTH publik berdasarkan gabungan kriteria green planning adalah seluas 1.099,8 ha. Areal yang berpotensi untuk pengembangan RTH publik dibagi dalam 3 kelas prioritas, yaitu kelas 1 seluas 31,9 ha, kelas 2 seluas 485,0 ha dan kelas 3 seluas 612,9 ha. Areal lahan sawah yang berpotensi untuk cadangan RTH privat seluas 404,0 ha (13,2%) Arahan pengembangan RTH berdasarkan pendekatan green planning dibagi dalam dua bagian, yaitu arahan berfokus pada penambahan luas RTH publik (minimal 20%) dan arahan berfokus pada upaya menjaga keberadaan RTH privat (minimal 10%). Arahan pengembangan RTH publik dibagi tiga alternatif, pertama pengembangan RTH publik berdasarkan pertimbangan gabungan kriteria green planning (keberimbangan distribusi, ketersediaan aset daerah, prioritas landuse, jarak, luas minimal, bentuk dan pola ruang). Alternatif kedua merupakan upaya alih fungsi Hutan Produksi/Hutan Produksi Terbatas (HP/HPT) menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA) serta optimalisasi aset daerah sebagai RTH publik. Alternatif ketiga merupakan alih fungsi 70% luas HP/HPT menjadi TAHURA serta optimalisasi 70% luas aset daerah sebagai RTH publik. Arahan pengembangan RTH berdasarkan pendekatan green design membagi perancangan berdasarkan hirarki skala pelayanan serta kebutuhan akan pola aktifitas dan fungsi RTH publik.
Keyword: Green City, Green Design, Green Planning, Ruang Terbuka Hijau

Judul: Mud Crab’s (Scylla serrata Forskal 1775) Response to Different Decaying Level of Gold Snail (Pomacea canaliculata Lamarck 1822) Bait.
Abstrak: Mud crab is well known as omnivorous-vigorous-voracious-opportunistic-scavenger. These intertidal animals applies mainly chemoreception in their predatory behaviour. It has been commonly assumed that non fresh gold snail bait is better than fresh bait in stimulating the mud crab. This research's aim is to analyze mud crab response to different decaying level of gold snail bait. Their response were observed as time required to touch the bait and pattern and direction of the mud crab in approaching the baits. The different decaying level of gold snail baits were shown on Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) as 16.3 mg/100g (0 day); 534.1 mg/100g (3 days); and 887.4 mg/100g (6 days). The research was conducted from July 2009 until February 2011. The TVBN test for gold snail baits were conducted at Laboratory of BBPPHP Jakarta. The experiment was conducted in Pemalang. The result showed that the average period of mud crabs to touch the baits were 52.14 minutes; 61.57 minutes and 52.57 minutes. Anova test concluded no sufficient evidence of significant effect of TVBN content of gold snail bait on mud crab’s feeding behaviour. Movement pattern B, i.e. left and right deviation followed by straight forward movement to the bait, was commonly exhibited by the crabs. Consequences of time period required by the mud crab to approach the bait on fishing operation is discussed.
Keyword: