Judul: Kontestasi Aktor dan Kepentingan Terhadap Sumber Daya Air di Sukabumi
Abstrak: Tonggak perubahan penguasaan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia oleh swasta dilegitimasi dengan ditetapkannya Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada swasta untuk mengusahakan sumber daya air untuk kepentingan komersial. Akibat liberalisasi sumber daya air tersebut beragam akses masyarakat pedesaan berkurang, bahkan hilang dan berimplikasi pada hilangnya sumber mata pencaharian petani dan ikut berkontribusi besar pada perubahan lingkungan di pedesaan. Eksploitasi sumber daya air yang berlebihan menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya air yang berujung pada terjadinya konflik perebutan sumber daya air antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang terjadinya konflik dan menganalisis berbagai kepentingan yang bertarung dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya air di Cidahu dan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan dari bulan Februari sampai September 2013 di tiga desa yang berbatasan langsung dengan lokasi eksploitasi dan pabrik air minum dalam kemasan di Kecamatan Cidahu dan Cicurug. Metode pengumpulan dan analisa data dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan hilang/berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya air karena hilangnya hak kepemilikan masyarakat terhadap tanah yang mengandung sumber-sumber air tersebut. Hilangnya akses masyarakat tidak hanya disebabkan oleh hilangnya kepemilikan tapi karena faktor-faktor lain yang saling mempengaruhi. Baik kemampuan perusahaan untuk mengontrol masyarakat dengan kekuatan modal, teknologi dan relasi yang terbangun dengan pihak pemerintah lokal (pemda/desa), elit-elit desa dan sebagian LSM lokal. Kepemilikan sumber air dan tanah di desa terkonsentrasi kepada perusahaan karena kebutuhan perusahaan untuk membangun pabrik, meningkatkan kapasitas produksi, dan kebutuhan untuk melakukan konservasi (perlindungan) terhadap sumber air tanah sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang. Dorongan permintaan pasar (market) berkelindan dengan kuasa peraturan (regulation) berhasil menyingkirkan masyarakat dari sumber air, tanah dan mata pencahariannya. Keberadaan perusahaan di desa menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam (landscape) karena pembangunan pabrik, perumahan, dan bangunan lain untuk menunjang aktifitas perusahaan di desa. Perubahan lingkungan fisik ini menyebabkan hilang/berkurangnya air permukaan (air sumur), dan mata air di beberapa tempat serta mengubah drastis daerah pertanian menjadi lahan-lahan kering yang tidak produktif. Kontestasi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya air mengemuka sebagai isu kekeringan dan kesulitan untuk mendapatkan air, sejatinya merupakan akibat dari minimnya akses yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pekerjaan di perusahaan AMDK dan akibat dari hilangnya mata pencaharian. Pertarungan tidak saja melibatkan masyarakat dan perusahaan tapi menarik aktor lain seperti LSM untuk terlibat dan ikut memanfaatkan situasi demi kepentingan masing-masing. Negara sebagai pemilik sumber daya air yang diamanatkan oleh UUD 1945 memiliki peran dalam penyediaan air untuk kepentingan masyarakat justru menyerahkan penyediaan fasilitas air bersih kepada perusahaan dengan memberikan kewenangan kepada swasta untuk mengusahakan dan mengelola sumber daya air dengan menetapkan payung hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air beserta peraturan turunannya. Pendelegasian peran negara kepada swasta melalui undang-undang ini mempercepat terjadinya liberalisasi sumber daya air di pedesaan.
Keyword: Sumber Daya Air, Kontestasi, Akses, Konflik, Ekslusi, Perusahaan Air, Sukabumi

Judul: Komunikasi Lingkungan: Ruang Publik Sumber Daya Air Di Indonesia
Abstrak: Keterbatasan air akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi serta diperparah oleh adanya pencemaran air membuat persoalan air menjadi masalah global. Kompetisi antara pertanian, industri, dan kota dalam keterbatasan pasokan air telah membatasi pembangunan di banyak negara. Kesulitan warga dalam memperoleh air telah menjadikan air sebagai barang ekonomi agar masyarakat dapat dilakukan efisiensi pemakaian air. Akibatnya komodifikasi air tidak terelakkan dan terjadi privatisasi pengelolaan air di banyak negara termasuk di Indonesia. Munculnya UU Sumber Daya Alam beserta PP Pengembangan SPAM telah membuat privatisasi di Indonesia menjadi terbuka. Warga dan organisasi masyarakat sipil melakukan penolakan terhadap privatisasi air sejak pembahasan RUU SDA. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana diskursus privatisasi SDA di Indonesia terjadi. Hasil yang didapatkan memperlihatkan bahwa identitas para pendukung UU SDA adalah liberalis sedangkan penolak UU SDA adalah nasionalis-pembela hak asasi manusia. Privatisasi SDA di Indonesia tidak terlepas dari agenda privatisasi global untuk membuat pasar air dunia yang dilakukan melalui kampanye organisasi internasional dan bantuan asing yang memiliki syarat perubahan struktural. Perdebatan tata kelola sumber daya air di Indonesia tahun 2002-2015 menjadi fenomena komunikasi. Kajian ruang publik dan diskursus digunakan untuk meneropong fenomena yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Penelitian menggunakan teori kritis Habermas sebagai paradigma dan metodologi. Pendekatan metode DHA Wodak melengkapi analisis terhadap diskursus yang terjadi. Analisis mikro dilakukan dengan melakukan analisis linguistik kritis dengan fokus pada intertekstualitas, interdiskursivitas, dan metafora. Analisis tingkat meso dilakukan dengan analisa diskursus kritis dan analisa argumentasi yang terkiat dengan konteks tuturan. Analisis tingkat makro dilakukan dengan analisis diakronis historis dengan metode hermeneutika kritis untuk mengetahui makna dalam pengelolaan SDA. Metode analisis mengikuti metode discourse-historical approach- DHA Wodak dengan alasan Habermas‟ Language-Philosophy menjadi dasar bagi penyusunan metode DHA. Korpus yang diteliti sebanyak 160 teks yang dipilah dalam tiga sub korpus, yaitu berita, opini, persidangan di Mahkamah Konstitusi. Alat bantu perangkat lunak AntConc 3.3.4w untuk analisis analisis corpus linguistic yang menghasilkan KWIC (keyword-in-context) konkordan, penjumlahan dan penghitungan frekuensi kemunculan. Penelitian ini telah hasil mengungkapkan struktur kekuasaan dan ideologi dibalik Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004. Para pendukung UU SDA memiliki ideologi liberal-kapitalis, environmentalis. Sedangkan penolak UU SDA adalah nasionalis-pembela HAM, environmentalis. Sistem telah menekan dunia-kehidupan yang menyebabkan menguatnya kuasa dan pasar dalam mengatur kehidupan warga. Sumber daya air yang awalnya milik bersama kemudian menjadi barang ekonomi yang sulit di akses dan mahal. Ruang publik sebagai jaringan warga yang menyuarakan kepentingan publik memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan publik pada negara hukum demokratis. Diskursus tata kelola SDA dalam ruang publik memberikan kesempatan warga sipil untuk menggunakan kekuasaan komunikatif. Diskursus yang plural, tanpa tekanan, dan rasional dapat terjadi dan ikut mampu mempengaruhi meski belum mampu melakukan perubahan. Diskursus ruang publik yang diteruskan pada level peradilan melalui pengujian undang-undang di MK memberikan harapan bagi perubahan kebijakan karena pengadilan memberikan kesempatan untuk argumen yang terbaik untuk menang. Argumen terbaik sebagai hasil dari diskursus dapat memberikan rasa keadilan sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial. Strategi komunikasi dengan pendekatan komunikasi partisipatif menggunakan dialog-reflektif ditawarkan oleh peneliti untuk melibatkan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lingkungan dan sumber daya air. Melalui bantuan teknologi informasi dibangun aplikasi Forum Suara Warga
Keyword: diskursus, keadilan sosial, ruang publik, sumber daya air

Judul: Berat Badan Dan Morfometrik Leopard Gecko (Eublepharis Macularius) Pada Berbagai Umur
Abstrak: Leopard gecko (Eublepharis macularius) adalah jenis tokek yang hidup di permukaan tanah dan aktif saat fajar dan senja. Studi morfometrik dalam leopard gecko masih terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan membandingkan berat badan dan morfometrik leopard gecko dari berbagai umur. Sebanyak 14 ekor leopard gecko (3 ekor jantan dan 11 ekor betina) dikelompokkan menjadi empat kelompok: 0-6 bulan, 7-12 bulan, 13-18 bulan, dan 19-24 bulan. Pengukuran dilakukan setiap bulan selama tiga bulan sehingga hewan dapat ditimbang dan diukur lebih dari sekali. Selama 90 hari pascatetas, pengukuran berat dan panjang dilakukan setiap hari, dua hari, atau setiap minggu tergantung dengan tingkat pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok umur 0-6 bulan memiliki berat badan 10.69±5.68 g dan total panjang 12.79±3.68 cm; 7-12 bulan memiliki berat badan 16.57±4.52 g dan total panjang 16.7±1.23 cm; 13-18 bulan memiliki berat badan 21.12±3.13 g dan total panjang 19.4±1.15 cm; dan 19-24 bulan memiliki berat badan 27.9±1.53 g dan total panjang 20.8±1.51 cm. Dapat disimpulkan pada leopard gecko kelompok umur 0- 6 bulan memiliki pertumbuhan yang lebih bervariasi pada berat badan, panjang kepala, panjang kaki belakang, dan panjang ekor dibandingkan dengan yang lain.
Keyword: berat badan, Eublepharis macularius, morfometrik, tokek