Judul: Politik Pengelolaan Sumberdaya Perairan Laut (Studi Relasi Kuasa Antar Kelompok Nelayan Di wilayah PLTU Palabuhanratu)
Abstrak: Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Menganalisis bagaimana sumber daya perairan laut melahirkan tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perairan laut. (2) Menganalisis struktur relasi kekuasaan antar pihak dalam pemanfaatan sumber daya perairan laut. (3) Menganalisis struktur relasi kuasa mempengaruhi kualitas fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Penelitian dilakukan di suatu komunitas pemanfaat sumberdaya perairan laut Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, selama 6 bulan dari November 2017-April 2018. Informan dari penelitian ini, terdiri dari nelayan lokal, nelayan pendatang etnis Bugis, nelayan pendatang etnis Jawa, nelayan dari luar (nelayan Banten), pihak pengelola PLTU, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Sumber daya laut Palabuhanratu memiliki multifungsi untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Potensi sumber daya laut Palabuhanratu dibidang perikanan tangkap terdapat ikan dominan yaitu Ikan Tuna, Cakalang, Tongkol dan layur. Selain itu, terdapat ikan Udang dan Lobster yang diperebutkan oleh kelompok nelayan di Palabuhanratu. Ikan dominan tersebut telah diperebutkan oleh kelompok nelayan yang ada di palabuhanratu, kelompok nelayan yang memperebutkan ikan dominan tersebut yaitu nelayan lokal, nelayan pendatang etnis Bugis, nelayan pendatang etnis Jawa dan nelayan dari luar (nelayan Banten). Tingkat kepentingan dan pengaruh aktor dalam pengelolaan dan pemanfaatn sumber daya laut Palabuhanratu yang berbeda-beda. Kelompok nelayan memiliki kepentingan yang sangat tinggi, tetapi tidak semua kelompok nelayan memiliki pengaruh yang tinggi. Pembagian tingkat kepentingan dan pengaruh aktor dalam membuat keputusan atau kebijakan (politik) dibagi menjadi tiga posisi yaitu: Pertama, berposisi pada subject yang ditempati nelayan lokal, nelayan pendatang etnis Jawa dan nelayan dari luar (nelayan Banten). Aktor memiliki ketergantungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut Palabuhanratu. Kedua, key players, terdapat satu aktor yang menempati posisi key players yaitu kelompok nelayan pendatang etnis Bugis. nelayan pendatang etnis Bugis memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya laut di Palabuhanratu. Mereka hampir disemua alat tangkap ada dan menguasai alat tangkap Bagan dan rumpon yang menghasilkan ikan dominan di wilayah laut Palabuhanratu. Ketiga, context setters ditempati oleh pihak PPN Palabuhanratu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pihak PPN Palabuhanratu merupakan lembaga pemerintah pusat yangditugaskan untuk membantu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ada di Palabuhanratu. Keterlibatan mereka sejak tahun 1993 yang langsung disahkan oleh presiden Soeharto. Walaupun, kepentingannya tidak tinggi, tetapi pihak PPN Palabuhanratu memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Karena, mereka memiliki kekuasaan atau kewenangan secara formal dalam memberikan kebijakan terkait dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di Palabuhanratu. Relasi kekuasaan antar pihak dalam memperoleh sumber daya perairan laut Palabuhanratu dibangun para aktor melalui kekuasaan berbasis mekanisme hak dan mekanisme struktur dan relasional sebagai berikut: Pertama, kelompok nelayan berusaha mempertahankan penguasaan sumberdaya laut dengan memanfaatkan kekuasaan melalui mekanisme hak yang berupa regulasi formal atau aturan legal dan konvensi yang disepakati diantara nelayan. Sementara itu, PLTU menggunakan kekuasaan berbasis hak melalui pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, mekanisme struktur dan relasional yang dikembangkan kelompok nelayan adalah identitas sosial, modal, teknologi, otoritas, pengetahuan dan relasisional untuk memperoleh sumbedaya. Selain itu, kelompok nelayan menggunakan trust untuk menghindari
Keyword: Aktor, Akses, Kekuasaan, Relasi Kekuasaan

Judul: Analisis Fungsi Kelembagaan Non-Pasar (Non-Market Institutions) dalam Efisiensi Alokasi Sumberdaya Perikanan (Studi Kasus: Pelabuhanratu, Kab. Sukabumi).
Abstrak: Perairan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi memiliki kekayaan laut yang beranekaragaman yang dapat dikembangkan. Terdapat banyak stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Pelabuhanratu. Sehingga sangat diperlukan kelembagaan yang mampu mengatur dan mengendalikan peran masing-masing stakeholder tersebut agar supply dan demand sumberdaya ikan tetap terkendalikan. Tujuan dalam penelitian ini antara lain, (1) Identifikasi kelembagaan non-pasar yang berperan dalam mengalokasikan sumberdaya perikanan di Pelabuhanratu; (2) Menganalisis fungsi dan peran kelembagaan non-pasar dalam mengatasi konflik pemanfaatan dan mengalokasikan sumberdaya perikanan di Pelabuhanratu; (3) Menganalisis peran aktor dalam kelembagaan non-pasar dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Pelabuhanratu; dan (4) Menganalisis efektivitas fungsi kelembagaan non-pasar dengan menggunakan indikator unsustainability, inequity, dan prosperity. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis konten, analisis stakeholder, dan analisis konflik. Analisis ini digunakan untuk melihat peran kelembagaan yang ada dan keterkaitan antar skateholder di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang paling dominan dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Perairan Pelabuhanratu adalah juragan/taweu, bakul, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, sedangkan aktor yang paling lemah adalah aparat desa dan perbankan. Stakeholder yang harus dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Perairan Pelabuhanratu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu termasuk Syahbandar Pelabuhanratu, Perguruan Tinggi, KUD Mina, Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pelabuhanratu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi, Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Ikan Pelabuhanratu (POKMASWAS), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Bakul, Juragan/Taweu, Kelompok Pengelola Rumpon, dan Polisi Perairan. Sedangkan stakeholder yang tidak harus dilibatkan secara langsung diantaranya, Perbankan, Aparat Desa, LEPP-M3R, dan industri pengolahan sumberdaya ikan. Konflik pemanfaatan yang terjadi seringkali muncul akibat rebutan ruang pemanfaatan dan penggunaan alat tangkap. Terdapat banyak peraturan yang mengatur alokasi sumberdaya ikan di Pelabuhanratu, namun belum terlaksana dengan baik
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: