Judul: Evaluation of Employee Data Management for Geospatial Information Agency  using COBIT 2019
Abstrak: Pada akhir tahun 2018, Presiden menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan salah satu contoh implementasi e-government dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pembangunan SPBE di Indonesia telah menghabiskan biaya sekitar 12,7 triliun rupiah dalam rentang waktu 2014-2016. Pemborosan anggaran terjadi akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi serta tidak memberikan dampak peningkatan kinerja dan kepuasan pelayanan publik. Pembangunan SPBE yang dilakukan di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG) antara lain mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) pada tahun 2013 s.d 2019 dan tercatat menghabiskan dana investasi sebesar Rp 4,5 Milyar yang berfungsi untuk menyimpan data pegawai dan digunakan oleh aplikasi internal BIG yang membutuhkan transaksional data kepegawaian. SISDM saat ini memiliki lebih dari satu sumber penyimpanan untuk data kepegawaian yang sama. Kondisi ini menyebabkan terjadinya duplikasi data, inefisiensi kinerja, dan keterbatasan kemampuan interoperabilitas. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana integrasi data kepegawaian secara nasional menjadi salah satu sasaran implementasi. Penelitian ini dilakukan untuk menilai kondisi tata kelola dan manajemen data kepegawaian di BIG saat ini sebagai persiapan proses integrasi data. Penilaian tata kelola dan manajemen data menggunakan kerangka kerja Control Objectives of Information and Related Technology (COBIT) 2019. COBIT 2019 memuat fokus area yang dibutuhkan, yaitu manajemen arsitektur dan manajemen data. Hasil penilaian proses Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola (EDM01) dan proses managed enterprise architecture (APO03) saat ini, BIG berada di Level 2 dan belum melaksanakan aktivitas pada Level 3 secara keseluruhan. Hasil penilaian proses pengelolaan data (APO14), dari 16 (enam) aktivitas di Level 2, dalam pelaksanaannya sebagian besar BIG masih di Level 1. Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang telah dilakukan. Rekomendasi terkait proses Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola (EDM01) antara lain penguatan kegiatan monitoring dan pengukuran kinerja tim audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penyusunan dokumen manajemen risiko, dokumen alur dan proses bisnis, serta menggalakkan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap kebijakan tata kelola IT yang dimiliki oleh BIG kepada pihak-pihak terkait. Rekomendasi lainnya terkait proses managed enterprise architecture (APO03) antara lain perlu dilakukan evaluasi dan perbaruan berkala terhadap dokumen tata kelola IT yang ada, menambahkan log datetime pada setiap perubahan data yang dilakukan, menyusun klasifikasi referensi data sebagai acuan standar operasional manajemen data dan pendukung integrasi (interoperabilitas) data, Mengidentifikasi dan melakukan penyusunan pedoman baku terkait mekanisme peninjauan rencana strategis dan proses bisnis organisasi dengan mempertimbangkan kematangan dan kesenjangan arsitektur organisasi saat ini serta kendala yang dihadapi, dan menambahkan fungsi monitoring untuk memastikan implementasi sesuai perencanaan. Rekomendasi terkait proses pengelolaan data (APO14) antara lain melengkapi penyusunan dokumen alur dan proses bisnis untuk proses bisnis yang belum didokumentasikan, menambahkan penetapan alur proses bisnis penjaminan kualitas data kepegawaian, menyusun pedoman baku terkait proses manajemen metadata yang memuat keterkaitan antar data, serta menyusun backup plan, pengujian restore, dan pembersihan data. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi BIG maupun instansi pemerintah lain yang mengalami permasalahan serupa. Pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya percepatan satu data kepegawaian ASN nasional serta menumbuhkembangkan inovasi pendukung lainnya., At the end
Keyword: COBIT, data architecture, data management, e-government, SPBE

Judul: Evaluation of Information Technology Governance at Gianyar Agriculture Office Using COBIT 2019
Abstrak: E-government adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan ketatanegaraan untuk mempercepat dan mengintegrasikan alur dan proses kerja, mengelola data dan informasi secara efektif, dan meningkatkan pelayanan publik. Dinas Pertanian Gianyar memiliki tugas pokok untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian. Salah satu tujuan Dinas Pertanian Gianyar adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanian. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kapasitas kinerja dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Tata kelola yang baik dalam penggunaan layanan TI akan memberikan peningkatan kemampuan dalam memproses pengelolaan informasi dan pelayanan kepada publik, peningkatan efisiensi, dan akuntabilitas serta dipercaya dapat mempengaruhi seluruh kinerja organisasi. Penerapan TI pada suatu organisasi tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Penerapan TI di satu sisi memberikan manfaat serta keuntungan yang luar biasa bagi organisasi namun di sisi lain, penerapan TI juga dapat menimbulkan risikorisiko yang dapat merugikan organisasi. Jika risiko TI tidak dikelola dengan baik, TI dapat mengakibatkan terganggunya operasional organisasi menjadi tidak optimal dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas organisasi. Evaluasi tata kelola TI bertujuan untuk meningkatkan keuntungan penggunaan teknologi informasi secara optimal dan dapat mampu mengelola resikonya. COBIT 2019 merupakan standar framework yang dinilai lengkap dan komprehensif dalam melakukan evaluasi tata kelola TI suatu organisasi. Terdapat lima tahapan pada penelitian ini, yaitu menentukan lingkup awal tata kelola dan manajemen (initial scope), penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen (refined scope), penilaian tingkat kapabilitas proses, penentuan nilai gap, dan pembuatan rekomendasi. Pada tahapan menentukan lingkup awal tata kelola dan manajemen (initial scope) menggunakan faktor desain 1 sampai 4 yaitu strategi organisasi, tujuan organisasi, profil risiko TI, dan permasalahan terkait TI, didapatkan satu proses yang menjadi prioritas tertinggi atau memiliki skor ≥ 75 yaitu MEA03 (Managed Compliance with External Requirements). Pada tahapan penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen (refined scope) menggunakan seluruh faktor desain yaitu tujuan organisasi, profil risiko TI, permasalahan terkait TI, lanskap ancaman TI, persyaratan kepatuhan, peran TI, model sumber daya TI, metode implementasi TI, strategi adopsi TI, dan ukuran organisasi. Tahapan penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen (refined scope) mendapatkan tiga proses yang menjadi prioritas tertinggi atau memiliki skor ≥ 75 adalah MEA03 (Managed Compliance with External Requirements), BAI04 (Managed Availability & Capacity), dan EDM03 (Ensured Risk Optimization). Hasil penilaian tingkat kapabilitas pada proses MEA03, BAI04, dan EDM03 baru mencapai tingkat kapabilitas level 1. Dinas Pertanian Gianyar mengharapkan dapat tercapainya tingkat kapabilitas level 2 pada setiap proses yang dievaluasi. Hal ini menyebabkan terdapat nilai gap sebesar 1 yang artinya Dinas Pertanian Gianyar masih perlu melakukan serangkaian aktivitas dasar pada proses yang diukur agar dapat tercapainya tujuan dari proses tersebut karena terdapat aktivitas dasar yang masih belum lengkap dilakukan. Untuk menghilangkan gap tersebut, maka diperlukan adanya rekomendasi agar dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian Gianyar sebagai panduan untuk mencapai level yang diinginkan sekaligus untuk menghilangkan gap tersebut. Rekomendasi telah dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas yang belum dilakukan oleh Dinas Pertanian Gianyar. Setelah rekomendasi diterapkan, tingkat kapabilitas pada setiap proses yang dievaluasi diharapkan dapat meningkat menjadi level 2 dan menghilangkan gap tersebut., E-government is the use and utilization of information technology in state administrative management to accelerate and integrate workflows and processes, manage
Keyword: COBIT 2019, e-government, framework, governance, information technology

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: