Judul: Hubungan Kualitas Belanja Daerah dan Kinerja Pembangunan di Provinsi Lampung
Abstrak: Otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, seringkali belanja yang dilakukan tidak tepat sasaran dan kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keragaan kualitas belanja serta indikator yang memengaruhi kualitas belanja di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunaan data sekunder yaitu Data Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 serta data kemiskinan, pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modelling dengan bantuan software SmartPLS 3.0. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dari 38 indikator yang diestimasi, terdapat 20 indikator yang reliable dan valid dalam mengukur kualitas belanja. Keragaan kualitas belanja Provinsi Lampung menunjukkan kualitas belanja yang berfluktuasi, pada tahun 2011 - 2014 terjadi penurunan kualitas belanja dan pada tahun 2013 - 2015 terjadi peningkatan kualitas belanja yang sangat tinggi di Provinsi Lampung.
Keyword: Kualitas Belanja Daerah, Kinerja Pembangunan, Structural Equation Modelling

Judul: Kajian Kualitas Belanja Daerah: Dinamika Dan Pengukurannya Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia
Abstrak: Implementasi kebijakan desentralisasi telah mempengaruhi secara nyata hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Struktur anggaran daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja terus menunjukan peningkatan. Data realisasi APBD (kabupaten, kota dan provinsi) kurun waktu 2009-2013, memperlihatkan terjadinya kecenderungan peningkatan rata-rata pendapatan daerah 16% per tahun, sedangkan belanja daerah meningkat sekitar 14% per tahun. Defisit anggaran daerah menunjukkan kecenderungan menurun, namun idle money terus meningkat. Sementara pada sisi anggaran pemerintah pusat, persentase defisit terhadap pendapatan negara justru mengalami peningkatan sekitar 10% per tahun. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perubahan orientasi desentralisasi fiskal di Indonesia, dari perhatian terhadap peningkatan kuantitas belanja menjadi lebih menekankan aspek kualitas belanja daerah. Namun indikator dan metode pengukuran kualitas belanja daerah yang digunakan pemerintah saat ini belum memadai menggambarkan kualitas belanja daerah. Penelitian ini bertujuan: 1) Melakukan evaluasi anggaran belanja daerah, mengetahui bagaimana daerah melakukan belanja dan mengetahui bagaimana ketentuan regulasi mempengaruhi perilaku belanja daerah; 2) Menemukan indikator yang relevan digunakan untuk mengukur kualitas belanja, mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas indikator-indikator kualitas belanja dan mengetahui hubungan antar konstruk pembentuk kualitas belanja; 3) Menemukan model formulasi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas belanja daerah sehingga dapat digunakan untuk mempelajari pola distribusi kewilayahan (peta) kualitas belanja daerah; 4) Merumuskan implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah. Pengembangan model pengukuran kualitas belanja dilakukan dengan melakukan eksplorasi variabel terukur (indikator) dari variabel laten (konstruk) kualitas belanja yang bersifat tidak teramati (unobservable variable) melalui model struktural yang komprehensif. Pendekatan model persamaan struktural (Structural Equation Modeling/SEM) dipilih karena dapat mengkonfirmasi validitas dan reliabilitas indikator serta analisis statistik terhadap hubungan antar konstruk yang kompleks secara simultan. Komputasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 2.0. dengan menggunakan data sekunder yang berhubungan dengan indikator dan konstruk kualitas belanja 33 pemerintah provinsi se-Indonesia dalam kurun waktu Tahun 2009-2012. Hasil evaluasi terhadap struktur pendapatan provinsi, secara umum provinsi memiliki potensi kemandirian fiskal yang relatif lebih baik. Pada sisi belanja, alokasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa masih lebih besar dibandingkan belanja modal. Disamping itu, alokasi belanja modal cenderung mengalami penurunan. Idle money dalam bentuk SILPA tahun berkenaan terus vi meningkat dengan rata-rata 22,95% per tahun. Kondisi ini menunjukkan terjadi masalah dalam tata kelola belanja daerah. Pengembangan ukuran kualitas belanja daerah yang dilakukan dalam penelitian ini, didasarkan atas definisi belanja daerah yang berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Analisis pendugaan model dilakukan dengan pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Model (PLS-SEM), menghasilkan 24 indikator yang memenuhi persyaratan relevansi teoritis, terukur dan datanya tersedia. Model kualitas belanja daerah yang dihasilkan menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah dapat dicapai jika prioritas belanja dilakukan secara tepat waktu dan tepat alokasi. Prioritas belanja juga harus mendapat dukungan para pemangku kepentingan di daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara akuntabel. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka belanja daerah akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Artinya belanja daerah harus efektif digunakan untuk mencapai target pembangunan daerah baik dari sisi output, outcomes dan impact. Analisis PLS-SEM menghasilkan dua model terbaik pengukuran kualitas belanja daerah, yang mewakili dua klaster provinsi di Indonesia. Klaster-1
Keyword: kualitas belanja daerah, penganggaran, perencanaan, PLS-SEM

Judul: Mitochondrial DNA Gene Organization and Phylogenetic Relationship of Naja siamensis
Abstrak: Naja siamensis is one of Asiatic cobra in the Family of Elapidae, known as a cryptic snake. It has many morphological variations that lead to misidentification. Misidentification can cause the wrong concept in developing antivenom types due to high snakebite cases occur in Thailand. Thus, an accurate species identification using a molecular approach is crucially required. Mitochondrial DNA has been used widely in snake molecular studies. These studies were aimed to determine the arrangement of the N. siamensis partial mitochondrial genes using reptile-oriented primers and to reveal the phylogenetic relationship among other species of Asian cobra. DNA extraction was carried out based on the standard DNA salting-out protocol and was conducted by bioinformatics analysis using BLASTn and MEGA 6 software. Gene annotation was performed against N. kaouthia complete genome. A total of 3121 bp of N. siamensis mtDNA genes were sequenced consisting of partial of six regions: 16S rRNA, ND1, tRNA-Ile, CRII region, tRNA-Leu, tRNA-Gln, and COI genes. The mtDNA gene organization of N. siamensis was predicted to has a similar pattern with the common Elapidae mtDNA gene organization. This study showed that there is a monophyletic form in Naja genus and N. kaouthia is the closest species with N. siamensis based on partial 16S rRNA and ND1 gene.
Keyword: 16S rRNA, Elapidae, ND1, phylogenetic relationship