Judul: Analisis Perkembangan Wilayah, Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang, dan Arahan Rencana Pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang.
Abstrak: Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur memiliki laju pertambahan penduduk rata-rata 1,03% per tahun, perekonomian didominasi oleh sektor industri pengolahan yaitu pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga konstan menempati porsi 39,02%. Kondisi tersebut mempengaruhi penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terutama bertambahnya luas permukiman dan industri yang juga mempengaruhi perkembangan wilayah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui tingkat perkembangan wilayah, ketimpangan perkembangan wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Tangerang; (2) mengetahui tipologi wilayah dan keterkaitannya dengan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Tangerang; (3) mengevaluasi keselarasan penggunaan lahan dengan pola Ruang RTRW dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan persepsi masyarakat di Kabupaten Tangerang; dan (4) menyusun arahan rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Tangerang. Analisis dilakukan dengan metode skalogram, theil entrophy index, cluster, tabulasi/frekuensi dan analisis deskriptif. Tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil analisis skalogram sebagian besar termasuk hierarki III (tingkat perkembangan wilayah rendah) dan hierarki II (tingkat perkembangan wilayah sedang). Nilai indeks ketimpangan perkembangan wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan analisis theil entrophy index sebesar 0,0627, jumlah nilai ketimpangan di wilayah utara lebih tinggi dari wilayah selatan dan berdasarkan wilayah perencanaan, proporsi ketimpangan yang tertinggi terdapat di kecamatan yang menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan yang terendah di kecamatan yang dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), kecamatan dengan nilai ketimpangan tertinggi adalah kecamatan Jambe dan yang terendah adalah Kecamatan Pasar Kemis. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah adalah persentase luas kawasan permukiman dan industri, jumlah indeks fasilitas ekonomi, jumlah indeks fasilitas kesehatan, dan jumlah indeks fasilitas pendidikan. Tipologi wilayah Kabupaten Tangerang di wilayah utara hampir seluruhnya berupa wilayah dengan ciri perdesaan yaitu wilayah didominasi oleh lahan tidak terbangun, sedangkan di wilayah bagian selatan dengan ciri perkotaan yaitu wilayah didominasi penggunaan lahan terbangun sebanyak 6 kecamatan dan wilayah dengan ciri perdesaan sebanyak 7 kecamatan. Keterkaitan antara tipologi wilayah dengan tingkat perkembangan wilayah berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan nilai korelasi sedang. Hal ini terlihat dari wilayah yang termasuk tipologi wilayah dengan ciri perkotaan sebagian besar memiliki tingkat perkembangan wilayah tinggi dan sedang. Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang sebagian besar tergolong selaras dan transisi hanya sebagian kecil yang tidak selaras dengan pola ruang RTRW. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ketidakselarasan penggunaan lahan dengan Pola Ruang RTRW berdasarkan persepsi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kedekatan dengan pusat ekonomi, jumlah fasilitas pendidikan, penggunaan lahan sudah ada sebelum RTRW ditetapkan, tidak adanya perijinan, mengikuti tempat tinggal keluarga, kedekatan dengan jalan, jumlah fasilitas kesehatan, berpindahnya kepemilikan lahan, dan kebutuhan tempat tinggal. Keterkaitan antara tingkat perkembangan wilayah dengan ketidakselarasan penggunaan lahan menunjukkan nilai korelasi sedang namun bernilai negatif, artinya semakin tinggi tingkat perkembangan wilayah maka ketidakselarasan penggunaan lahan semakin kecil. Hal ini terlihat dari wilayah dengan persentase nilai ketidakselarasan tinggi sebagian besar mempunyai tingkat perkembangan wilayah rendah sampai dengan sedang. Arahan rencana pengembangan wilayah terdiri atas prioritas I sampai dengan V, wilayah yang diprioritaskan adalah wilayah kecamatan yang tingkat perkembangannya rendah, mempunyai nilai ketimpangan tinggi, mempunyai ciri perdesaan, dan persentase ketidakselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang yang tinggi. Kecamatan yang menjadi prioritas I sebanyak 7 kecamatan yaitu Kecamatan Kronjo, Kemiri, Gunung Kaler, Jayanti, Rajeg, Pakuhaji, dan
Keyword: ketidakselarasan, ketimpangan, perkembangan wilayah

Judul: The Role of Land Administration in the Regional Development of South Tangerang City
Abstrak: Fungsi tanah mengalami perubahan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tanah yang semakin beragam. Tanah memiliki batas, dimensi, dan ruang dalam hal ini tanah pada sebidang lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Peningkatan pertumbuhan penduduk, laju urbanisasi, dan teknologi menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, pembangunan infrastruktur, dan industri. Namun kondisi luasan tanah yang tetap dan terbatas dapat menimbulkan ketimpangan, konflik, dan sengketa penguasaan hak atas tanah. Sistem pengelolaan pertanahan yang baik dibutuhkan untuk menyelesaikan dan mengurangi kasus, sengketa pertanahan yang terjadi. Kota Tangerang Selatan mengalami proses suburbanisasi, yang mana peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang untuk pembangunan. Apabila kegiatan pembangunan tidak terkendali maka akan menurunkan kualitas lingkungan dan hidup masyarakatnya. Pengelolaan pertanahan merupakan kegiatan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan yang mencatat segala perubahan terkait pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi di Kota Tangerang Selatan; mengidentifikasi dan menganalisis pola sebaran pelaksanaan administrasi pertanahan di Kota Tangerang Selatan; menganalisis pengaruh administrasi pertanahan dalam mendukung perkembangan wilayah berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi di Kota Tangerang Selatan; serta memberikan masukan dalam menyusun arahan pengembangan wilayah berbasis pelaksanaan administrasi pertanahan di Kota Tangerang Selatan. Tingkat perkembangan wilayah dianalisis skalogram berbobot dengan modifikasi variabel fisik, sosial, dan ekonomi. Sebaran spasial pelaksanaan administrasi pertanahan dianalisis dengan analisis spasial, Indeks Moran global dan lokal serta analisis deskriptif pelaksanaan layanan pertanahan tahun 2016 dan 2019. Hubungan antara variabel Y (indeks perkembangan wilayah kelurahan IPWK) dan variabel X (administrasi pertanahan) dimodelkan dengan Geographically Weighted Regression (GWR). Arahan kebijakan pengembangan wilayah dibuat berdasarkan layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Hasil analisis hierarki wilayah menunjukkan kelurahan di Kota Tangerang Selatan dominan pada Hierarki 3 dengan rata-rata nilai IPWK 46,25 (2016) dan 45,38 (2019), sebagai daerah penyangga DKI Jakarta. Pola sebaran spasial layanan administrasi pertanahan menunjukkan tidak adanya autokorelasi spasial kecuali untuk layanan pendaftaran tanah tahun 2019 dan peralihan hak jual beli tanah tahun 2016. Kegiatan administrasi pertanahan dapat memberikan pengaruh positif dan negatif yang berbeda-beda secara lokal pada tingkat perkembangan wilayah kelurahan. Arahan kebijakan pengembangan wilayah salah satunya dengan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif yang dapat mengurangi fenomena peralihan fungsi lahan dan peralihan pemilikan lahan oleh masyarakat untuk mendukung pengembangan kota berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan., The function of land has changed in line with the increasing demand for increasingly diverse land. Land has boundaries, dimensions, and space, in this case land on a plot of land used for agricultural and non-agricultural activities. Increasing population growth, urbanization, and technology have led to an increase in the need for land for settlements, infrastructure development, and industry. However, the condition of a fixed and limited land area can lead to inequality, conflict and disputes over land rights. A good land management system is needed to resolve and reduce cases, land disputes that occur. South Tangerang City is experiencing a suburbanization process, in which an increase in population causes an increase in space requirements for development. If development activities are not controlled, it will reduce the quality of the environment and people's lives. Land management is an activity
Keyword: Administrasi Pertanahan, GWR, Skalogram, Tanah Terdaftar

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: