Judul: Agama dalam Pembangunan Desa di Indonesia: Pengembangan Indeks Keberislaman Desa di Provinsi Sumatera Barat
Abstrak: Peran agama dalam pembangunan pedesaan semakin menempati posisi penting dalam pemikiran, kebijakan dan praktik pembangunan. Untuk itu diperlukan pengukuran kualitatif terhadap religiusitas pada tingkat pedesaan, yaitu pada nagari-nagari di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan pertama penelitian ini yaitu mengembangkan Indeks Keberislaman Desa sebagai alat untuk mengukur kondisi desa dalam pemenuhan tujuan-tujuan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Indeks ini dibangun sebagai sebagai alat untuk menilai, memonitoring dan mensupervisi kebijakan pembangunan desa dalam memperhatikan peran aspek-aspek agama Islam oleh masyarakat muslim pedesaan. Tujuan penelitian kedua yaitu memahami tipologi hubungan antara tingkat keberislaman nagari dengan tingkat pembangunan nagari. Tujuan penelitian ketiga yaitu mengestimasi pengaruh keberislaman pedesaan pada nagari dengan tingkat pembangunan nagari. Penelitian ini telah membangun Indeks Keberislaman Desa sebagai indeks komposit dan multidimensi yang terdiri dari sarana peribadahan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Indeks tersebut diaplikasikan pada 802 nagari Di Sumatera Barat berdasarkan Pendataan Potensi Desa 2018. Penelitian menemukan bahwa secara umum tingkat keberislaman nagari tergolong menengah. Penghitungan IKD pada seluruh nagari maupun pada masing-masing kabupaten menunjukkan keragaman tingkat keberislaman antara nagari di Sumatera Barat. Ditemukan pula korelasi yang positif antara tingkat keberislaman Nagari dengan tingkat pembangunan nagari berdasarkan IDM dan dimensi-dimensinya. Tipologi hubungan antara keberislaman dengan pembangunan nagari menunjukkan relatif meratanya nagari-nagari pada masing-masing kuadran. Paling banyak nagari menempati kuadran 1, nagari dengan pembangunan material dan spiritual yang tinggi, sedangkan yang paling sedikit berada pada kuadran 4 yaitu nagari yang pembangunan material dan spiritualnya rendah. Estimasi pengaruh tingkat keberislaman nagari dengan pembangunan nagari menemukan bahwa tingkat keberislaman nagari berpengaruh positif terhadap pembangunan nagari secara umum. Pengaruh tingkat keberislaman terhadap berbagai dimensi pembangunan menunjukkan hasil yang beragam. Tingkat keberislaman nagari berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap pembangunan nagari pada dimensi ekonomi, berpengaruh positif dan tidak signifikan pada dimensi sosial, serta berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dimensi lingkungan. Pengaruh agama terhadap pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan keagamaan secara individual dalam mendorong perilaku yang pro-sosial maupun pendekatan terhadap organisasi keagamaan untuk terlibat dalam rangkaian proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Keyword: Indeks Keberislaman Desa; pembangunan Desa; indeks komposit; agama dalam pembangunan

Judul: Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang – Banten).
Abstrak: Disparitas pembangunan di Indonesia telah menjadi isu lama yang terus berkembang dan belum menemui titik penyelesaian yang komprehensif pada tatanan implementasi kebijakan. Menurut Fei dan Ranis (1964); Kuznets (1966); Adelman dan Moris (1973); dan Todaro dan Smith (2006), salah satu penyebab ketimpangan antar wilayah adalah kebijakan alokasi dana pembangunan (investasi) antar wilayah. Ketimpangan ini terlihat pada angka gini ratio yang relatif mengalami peningkatan pada rentang tahun 1996 sebesar 0,35 menjadi 0,41 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dengan maksud merekonstruksi pengaturan urusan keuangan desa dan aset desa untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten sebagai salah satu kabupaten tertinggal yang memiliki beberapa spot kawasan strategis nasional menjadi lokasi yang sangat menarik diteliti, karena 96% desa masih berstatus sebagai desa tertinggal. Sehingga tujuan kritis yang perlu diteliti adalah bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan desa tersebut terhadap kinerja pembangunan perdesaan. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemangku kebijakan yang berwenang dalam mengelola keuangan desa. Pemangku kebijakan yang dimaksud terdiri dari 326 Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa, maka digunakan alat analisis balanced scorecard (BSC). Melalui balanced scorecard ini akan dapat teridentifikasi sejauh mana keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa baik dari aspek finansial, aspek stakeholder, aspek operasi internal, maupun aspek pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan 2010). Alat analisis dari penelitian menggunakan model persamaan simultan logaritma natural (ln) regresi berganda dengan dummy slope. Variabel dipenden yang menjadi alat ukur tingkat pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan variabel independen yang mempengaruhi adalah belanja desa yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (BBPP), Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (BBPD), Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BBPM), dan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (BBPK). Penelitian ini mencoba mengkaji implementasi penggunaan dana dan pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan perdesaan berdasarkan UU No 6 tahun 2014. Penelitian ini fokus pada tiga hal utama yaitu: (1) menganalisa tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa; (2) menganalisa pengaruh implementasi penggunaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa; dan (3) menyusun strategi pengembangan desa dalam melaksanakan percepatan pembangunan desa. Tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pandeglang memiliki nilai yang bervariasi pada tiap tipologi pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik status indeks desa membangun, maka hasil pembangunan desa pun terlihat semakin baik. Nilai total tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan balanced scorecard bernilai 49,1 persen. Angka capaian ini bisa dikatakan sangat rendah karena desa masih dalam proses adaptasi terhadap kebijakan otonomi pengelolaan pembangunan desa yang baru digulirkan pertama kali pada tahun 2015. Bergesernya paradigma pembangunan perdesaan di Indonesia mulai terlihat sangat agresif setelah berlakunya UU 6/2014 tentang Desa. Hal tersebut terlihat dari munculnya dana transfer langsung dari APBN dan adanya dana bagi hasil dari PAD Kabupaten. Selain itu implikasi kedua berupa bertambahnya kewenangan pemerintahan desa dalam mengelola sumberdaya desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pengaruh belanja keuangan desa sangat bervariasi tergantung pada kondisi geografis, demografis, karakter budaya, dan juga sosial ekonomi masyarakat desa. Variasi belanja keuangan desa dapat terlihat dari pengaruh belanja pembangunan infrastruktur desa
Keyword: pembangunan perdesaan, belanja desa, infrastruktur, pengelolaan keuangan desa, indeks desa membangun

Judul: Isolasi dan pemurnian bahan aktif dari mikroalga BTM 11 sebagai inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus is the cause of hepatitis C disease which has high virulence. Recent therapy using combination of ribavirin and alpha interferon has short efficiency < 80%. Thus, the discovery of new drug is needed. Antiviral drugs can be discovered through molecular target therapy by finding the inhibitor of RNA helicase that play role in viral replication. Inhibitor can be derived from chemical compound produced by microalgae. The aim of this research was to isolate the active compound from microalgae BTM 11 which had inhibitory activity against RNA helicase. Inhibitory activity was measured by releasing of phospate inorganic in colorimetric ATPase assay. Crude extract was fractionated using gel filtration chromatography with methanol in chloroform solvent. The result showed that Fraction 3 has the highest inhibitory activity which (81.205%). Phytochemical test of crude extract indicated positive flavonoids and coumarin. Thin layer chromatography (TLC) analysis with eluent chloroform: methanol gave 2 spots with Rf value of 0.8 and 0.37. Moreover, high performance liquid chromatography (HPLC) analysis showed absorption peak with the highest abundance at the retention time of 12.483 minute and 16.617 minute was 266 nm and 230 nm. According to these of phytochemical, TLC, and HPLC, inhibitor compound from BTM 11 belongs to flavonoids.
Keyword: