Judul: Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kategori Tepung dan Hasil Olahannya di Wilayah Bogor
Abstrak: Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk memperoleh pangan yang aman dan bermutu, termasuk pangan dari Industri Rumah Tangga (IRT). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 pasal 43 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pangan olahan yang diproduksi IRT wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan mempelajari tingkat implementasi Peraturan Kepala Badan POM tahun 2012 tentang prosedur pemberian SPP-IRT, mempelajari proses penerbitan SPP-IRT di Bogor, mengetahui tingkat penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode survei dengan teknik purposive sampling proporsional untuk menentukan jumlah responden. Data diolah menggunakan Ms Excel dan SPSS 22.0 dengan analisis regresi linier berganda. Sejak tahun 2017, penerbitan SPP-IRT di Kabupaten Bogor melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan penerbitan SPP-IRT di Kota Bogor belum melibatkan DPMPTSP. Rata-rata implementasi Peraturan Kepala Badan POM dalam penerbitan SPP-IRT di wilayah Bogor mencapai 88%. Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana, hanya 4 IRTP yang konsisten menerapkan CPPB-IRT. Faktor yang memengaruhi penerapan CPPB-IRT berdasarkan hasil analisis yaitu tingkat pengetahuan pemilik dan tempat produksi.
Keyword: CPPB-IRT, IRTP, implementasi, SPP-IRT, pengetahuan, tempat produksi

Judul: Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta
Abstrak: Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, bahwa pangan olahan yang diproduksi IRTP wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Walikota/Bupati. IRTP yang ingin mendapatkan SPP-IRT harus mengikuti pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan. Selanjutnya, IRTP harus menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP yang dilakukan oleh tenaga DFI (District Food Inspector) yang ada di Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan penerapan CPPB-IRT juga mengetahui proses penerbitan SPP-IRT setelah tahun 2015 dan peran PTSP dan Dinas Kesehatan dalam penerbitan SPP-IRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dan wawancara dengan menggunakan kuisioner. Data yang dihasilkan dari kuisioner diolah dengan Ms Excel dan dianalisis dengan SPSS 22 menggunakan analisis regresi linier berganda. Sejak Januari 2015, tahapan penerbitan SPP-IRT di Jakarta tidak hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten melainkan ada suatu instansi yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan terdapat pembagian tugas antara PTSP dan Dinas Kesehatan terkait penerbitan SPP-IRT. PTSP bertugas dalam penerbitan izin dan Dinas Kesehatan bertugas dalam melakukan Penyuluhan Keamanan Pangan, pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Implementasi penerbitan SPP-IRT di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai 98%. Hasil pemeriksaan sarana produksi mengalami penurunan level dikarenakan IRTP yang tidak konsisten dalam menerapkan CPPB-IRT. Penurunan level IRTP ini menjadi hanya 5 IRTP (17%) level I, 3 IRTP (10%) level III dan 22 IRTP (73%) level IV. Tiga parameter ketidaksesuaian dengan temuan terbanyak yaitu parameter 26, 36 dan 37 yaitu 47%, 57% dan 53%. IRTP yang berhasil tetap konsisten terhadap penerapan CPPB-IRT hanya 5 IRTP. Faktor yang berhubungan dengan penerapan CPPB-IRT yaitu modal, cara distribusi dan pendidikan karyawan.
Keyword: CPPB-IRT, IRTP, SPP-IRT

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: