Judul: Relasi Kekuasaan Antara Bupati Dengan Kepala Desa Dan Kemiskinan Pedesaan Pandeglang
Abstrak: Perkembangan demokrasi lokal di Indonesia mengindikasikan adanya semacam pembiasan dari nilai-nilai ideal demokrasi yang sesungguhnya. Salah satu pembiasan tersebut diindikasikan adanya penumpukan kekuasaan pada kelompok tertentu sebagaimana keberadaan dinasti politik yang menguasai arena kekuasaan lokal di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam analisis Neher (1995), kecenderungan menumpuknya kekuasaan pada suatu tokoh atau kelompok tertentu ini dijelaskan merupakan salah satu karakteristik kultur masyarakat Asia yang masih kuat ikatan patronase-nya. Hal yang sama kondisinya dengan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Ikatan patronase ini menggambarkan relasi kekuasaan yang menempatkan patron sebagai pusat kekuasaannya. Dengan demikian, untuk memahami model demokrasi lokal perlu dianalisis dari pola-pola relasi kekuasaannya. Dalam penelitian ini, relasi kekuasaan yang dipilih adalah antara bupati dan kepala desa. Kedua struktur tersebut dipilih sebagai representasi struktur pemerintahan yang dipilih secara langsung melalui proses politik. Adapun kepala desa yang dipilih adalah kepala desa yang memiliki karakter kajawaraan sebagai sub kultur khas masyarakat Banten. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan faktor sosial-kultural yang mempengaruhi relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa, (2) menemukan pola relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa dan (3) menganalisis proses relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa dan implikasinya terhadap kemiskinan masyarakat pedesaan. Penelitian kualitatif dipilih sebagai metode penelitian dengan menggunakan desain studi kasus. Tiga Desa yaitu Desa Citalahab, Desa Awilega dan Desa Campaka sebagai kasus merepresentasikan kepala desa: jawara politisi, pengusaha dan jawara kolot. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan studi literatur. Sumber data ditentukan secara purposive yaitu tokoh ulama, tokoh jawara, bupati, kepala desa, camat, aparatur desa, aparatur kecamatan, aparatur pemerintahan daerah dan masyarakat biasa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh faktor sosial-kultural utamanya peran dan kedudukan ulama dan jawara dalam mempengaruhi relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa. Ikatan jaringan kekuasaan yang dibentuk terhadap jaringan ulama dan jawara sangat menentukan terhadap derajat kekuasaan yang terbentuk sehingga baik dalam jaringan kekuasaan yang dibangun oleh kepala desa jawara politisi, jawara pengusaha maupun jawara kolot, ketiganya melibatkan unsur jaringan ulama dan jawara dalam jaringan kekuasaannya. Penelitian juga menemukan dua bentuk pola relasi kekuasaan antara bupati dengan kepala desa yaitu konflik dan kompromi. Pola konflik terbentuk karena faktor kekecewaan atas stagnansi pembangunan desa, perbedaan kepentingan kekuasaan, penolakkan bantuan dan apatisme dalam tata kelola desa. Sementara pola kompromi terbentuk dalam hal proses pembangunan daerah, pendistribusian bantuan, peningkatan PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri)/PADes (Pendapatan Asli Desa) dan penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pola relasi kekuasaan di atas terbentuk sebagai proses yang diawali dari adanya ketergantungan kekuasaan kepala desa terhadap bupati yang sangat tinggi. Dalam kondisi ini bupati sangat diuntungkan oleh potensi strukturnya yang memposisikannya sebagai superordinat terhadap kepala desa. Melalui proses pengimbangan kekuasaan dengan pembentukan jaringan kekuasaan, pada akhirnya kepala desa relatif mampu mengimbangi kekuasaannya. Hal ini berdampak kepada pola relasi kekuasaan yang tidak lagi sangat tergantung terhadap bupati sehingga menyulut adanya relasi konflik sekaligus kompromi. Kedua bentuk pola relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa tersebut berdampak terhadap semakin tersisihkannya kepentingan masyarakat pedesaan. Pola relasi konflik membuat bupati dan kepala desa terjebak dalam ego kekuasaannya masing-masing yang membuat keduanya tidak bisa menjalin komunikasi dan koordinasi pemerintahan yang baik yang pada akhirnya mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Sementara
Keyword: relasi kekuasaan, bupati, kepala desa, konflik, kompromi, kemiskinan

Judul: Pola hubungan fungsional pemerintah desa dengan badan perwakilan desa dalam penyelenggaraan desa : studi kasus di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea, Desa Citeureup Kecamatan Citeureup dan Desa Cimanggu Kecmatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pola hubungan fungsional pemerintahan desa antara badan eksekutif desa dengan badan legislatif desa setelah berlakunya Undang-undang Pemerintahan Daerah dengan membandingkan tiga desa kasus dan untuk memperoleh pemahaman tentang efektifitas manajemen pemerintahan kedua lembaga pemerintahan desa di tiga desa kasus dalam menjalankan tiga fungsi pemerintahan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pola hubungan fungsional Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004? Dan bagaimanakah efektifitas manajemen pemerintahan kedua lembaga pemerintahan desa dalam menjalankan tiga fungsi pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan publik, fungsi pembangunan dan fungsi anggaran? Satuan analisis yang dipergunakan adalah masing-masing individu kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Perwakilan Desa dari tiga desa kasus. Penentuan satuan analisis dilakukan secara purposif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok dan pengamatan berperanserta terbatas dimana cara yang dipertimbangkan untuk menuntun informan kunci dan sumbe informasi pada permulaan wawancara yang dilakukan adalah melalui pertanyaan deskriptif dan dokumen pribadi...dst
Keyword: 

Judul: Viabilitas Embrio Mencit (Mus musculus albinus) setelah Kriopreservasi dengan Vitrifikasi Ganda pada Tahap Perkembangan Zigot dan Dilanjutkan pada Tahap Blastosis.
Abstrak: Development of cryopreservation technology by vitrification method allowed cell storage as a genetic or cell banking that can be utilized in the future. The aim of this research was to find out the viability of mouse embryo after double vitrification at zygote and followed by blastocyst stage. Zygote were obtained from DDY mouse through superovulation by injecting the pregnant mare serum gonadotrophin (PMSG) hormone, followed by human chorionic gonadotrophin (hCG) hormone with interval 48 hours. Before the zygote was being plunged into liquid nitrogen, they were exposed to vitrification medium consist of 15% ethylene glycol + 15% dimethylsulfoxide + 0.5M sucrose in dulbecco’s phosphate buffered saline (DPBS) which supplemented with 20% fetal bovine serum (FBS) and then dropped onto the open inner face of the 0.25 ml straw (hemi-straw carrier). Warming process was done in rehydration medium (sucrose solution leveled by 0.5M, 0.25M, 0.1M in DPBS solution which supplemented with 20% FBS. The result showed that survival rate after double vitrification at zygote and followed by blastocyst stage were 96.81% and 92.50%, respectively, two hours after in vitro culture was similar (P>0.05) compared to control group. The development of hatched blastocyst embryos after single vitrification at blastocyst stage reached 80%, meanwhile after double vitrification reached 66.22%, they were not different (P<0.05) compared to the control group (79.62%). In conclusion, the mouse embryo could be double vitrified at zygote followed by blastocyst stage.
Keyword: