Judul: Goro-Goro Perlawanan Petani Dalam Dinamika Kelas dan Relasi Kuasa (Studi Kasus: Petani Kawasan Wonogoro Malang Selatan)
Abstrak: Perlawanan petani kawasan Wonogoro merupakan wujud dari adanya kemiskinan di kawasan pedesaan Jawa Timur dengan masalah agraria yang belum terselesaikan. Reforma agraria yang diterjemahkan oleh pemerintah dengan adanya perhutanan sosial. Perhutanan sosial yang terjadi di kawasan Wonogoro mengubah perlawanan petani dengan terjadi polarisasi petani dengan terbagi menjadi dua kubu antara petani yang mendukung perhutanan sosial dan yang menentang perhutanan sosial. Adanya perhutanan sosial perlawanan petani terbagi menjadi dua kubu tidak terlepas dengan adanya relasi kuasa yang beroperasi didalam perlawanan petani itu sendiri. Petani kapital memanfaatkan beroperasinya relasi kuasa yang terlegitimasi dalam patronase (Patnaik 1976). Relasi kuasa yang berjalan dalam sistem patronase yang membentuk dinamika kelas dalam perlawanan petani kawasan Wonogoro. Tujuan penelitian menganalisis relasi kuasa yang terjadi didalam perlawanan petani yang menjadikan perlawanna petani sebagai alat oleh petani kapital untuk mengamankan lahan. Pengamanan modal produksi yang dilakukan oleh petani kapital melalui perlawanan petani membentuk dinamika kelas petani. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kawasan Wonogoro kecamatan Gedangan kabupaten Malang Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada informan yang merupakan aktor perlawanan petani di kawasan Wonogoro. Hasil penelitian sketsa petani Malang Selatan memiliki kekhasan. Masyarakat keturunan Madura tetapi, masih menganut budaya Jawa dengan mengadakan ritual seperti slametan ketika panen dan sebelum tanam. Slametan yang dilakukan oleh petani mampu menunjukan posisi kelas petani. Posisi kelas petani dalam acara slametan ditunjukan dengan intensitas melakukan slametan dan seberapa besar ongkos produksi yang harus dikeluarkan dalam slametan tersebut. Melihat intensitas dan besarnya ongkos produksi menunjukan posisi kelas petani kapital dan proletar. posisi kelas petani tidak hanya terjadi dalam produksi budaya tetapi dalam relasi sosial petani kapital dengan petani proletar. Jika melihat konflik awal terjadi di kawasan Wonogoro yang terbentuk tidak terlepas dengan hubungan Perhutani dengan petani kawasan Wonogoro. Relasi sosial yang terjalin antara Perhutani dan petani sangat eksploitatif dengan menjadikan petani sebagai tanaga kerja murah dalam proses produksi. Relasi yang sangat eksploitatif tidak lepas dengan ancaman ancaman yang dilakukan oleh Perhutani. Adanya status tanah yang masih belum legal memudahkan Perhutani untuk mengontrol petani kawasan Wonogoro melalui relasi kuasa yang dijalankan oleh Perhutani. Relasi kuasa yang dilakukan pemerintah melalui perhutanan sosial menjadi menarik bahwa Perhutani mengunakan sebagian aktor petani untuk mempermudah perhutanan sosial diterima oleh masyarakat. Relasi kuasa perhutanan sosial dengan wacana-wacana legalitas lahan membuat sebagian besar petani tertarik untuk mengikuti perhutanan sosial selain itu yang membawa perhutanan sosial adalah tokoh yang berpengaruh di petani kapital. Percepatan perhutanan sosial yang dilakukan di Wonogoro mengunakan kelompok kerja yang dipimpin oleh petani kapital, sehingga mudah untuk diterima dan diikuti oleh petani petani proletar. Peran LSM sangat penting menentukan sebagian besar petani yang awalnya menerima perhutanan sosial dengan asumsi bahwa perhutanan sosial sebagai jalan reforma agraria. Adanya kepentingan politik LSM mengubah penerimaan perhutanan sosial menjadi menolak perhutanan sosial dengan produksi wacana. Wacana distribusi lahan menjadi masalah sebagian besar aktor yang menjadi aktor perlawanan petani kawasan Wonogoro dalam menolak perhutanan sosial memiliki lahan lebih dari 2 hektar. Redistribusi lahan dalam skema perhutanan sosial secara langsung maupun tidak langsung akan mengancam modal produksi petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektar. Relasi
Keyword: Dinamika Kelas, Perlawanan Petani dan Perhutanan Sosial, class dynamic, power relations and social forestry

Judul: Weakening of the Peasant Movement in the Land Tenure Praxis in West Telukjambe, Karawang
Abstrak: Beberapa studi menunjukkan adanya Praksis akuisisi (perampasan) lahan menjadi ancaman akan hilangnya akses lahan bagi petani sehingga menimbulkan aksi solidaritas untuk membentuk gerakan perlawanan. Dalam gerakan perlawanan petani pada daerah yang mengalami akuisisi lahan oleh korporasi terkadang ada yang berakhir dengan keberhasilan dan ada pula yang mengalami kegagalan. Terjadinya kegagalan dalam gerakan perlawanan petani dalam memperjuangkan lahannya lebih besar disebabkan oleh adanya pengaruh struktural yang bersifat makro dan juga pengaruh internal gerakan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan; 1) trajektori dan mekanisme penguasaan lahan petani tiga desa di Telukjambe Barat, 2) dinamika gerakan petani tiga desa di Telukjambe Barat, 3) distribusi dan peran aktor dalam dinamika gerakan petani, 4) proses pelemahan gerakan petani tiga desa di Telukjambe Barat. Penelitian ini dilakukan di lahan tiga desa (Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui data primer yakni observasi, FGD dan wawancara mendalam, serta data sekunder dari dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuisisi lahan di Telukjambe Barat Kabupaten Karawang sangat berkaitan dengan sejarah panjang masa lalu yakni dari mulai era kolonialisme hingga era reformasi. Terutama sejak Karawang mulai menjadi kawasan industri dan berada dalam sistem kapitalisme global melalui strategi kebijakan Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berimplikasi pada permintaan tanah untuk kepentingan industri dan infrastruktur oleh pihak korporasi. Implikasi tersebut menimbulkan konflik lahan karena adanya tindakan akuisisi lahan terhadap lahan-lahan petani seperti yang terjadi di lahan tiga desa (Wanasari, Wanakerta dan Margamulya). Proses penguasaan lahan petani oleh pihak korporasi di lahan tiga desa di Telukjambe Barat berlangsung dengan mekanisme berupa adanya privatisasi lahan yaitu dengan melakukan tindakan manipulasi dokumen kepemilikan tanah yang dikuatkan oleh proses deregulasi dari serangkaian Undang-undang serta kebijakan pemerintah secara terstruktur. Selain itu distribusi aset oleh negara juga turut memberi ruang terbuka bagi pihak korporasi untuk menguasai lahan milik masyarakat pada tiga desa sebagai areal pembangunan kawasan industri. Kontestasi penguasaan lahan antara pihak petani dan korporasi tersebut berlangsung secara terbuka sejak petani mulai melakukan aksi solidaritas untuk memperjuangkan lahannya melalui gerakan perlawanan yang didukung oleh pihak luar non petani atau LSM /NGO. Dinamika gerakan perlawanan petani tiga desa di Telukjambe Barat dapat dilihat dari adanya beberapa tahapan gerakan. yaitu tahap kemunculan gerakan, tahap koalisi gerakan dan tahap birokratisasi. Pengaruh distribusi dan peran aktor atau agen sangat mempengaruhi gerakan perlawanan dimana beberapa aktor seperti petani yang dibantu oleh pihak NGO berusaha untuk memperjuangkan lahan petani yang telah diakuisisi secara sepihak oleh korporasi. Berbagai upaya aksi dilakukan oleh petani dan NGO secara bersama-sama namun dilemahkan oleh kekuatan korporasi yang mendapat dukungan besar dari negara (pemerintah lokal). Pelemahan gerakan perlawanan sangat dipengaruhi oleh adanya peran struktur dan agensi dari setiap aktor atau agen. Hal ini terindikasi karena adanya pengaruh struktur yang lebih besar yakni kemampuan korporasi dan negara baik dari segi aturan (rules) dan sumberdaya (resources) yang dapat menekan (constrain) dan memampukan (enabling) dalam menghadapi kelompok gerakan perlawanan petani. Sedangkan dari sisi kelompok gerakan petani mengalami peluruhan atau
Keyword: amphibious actors, gerakan petani, penguasaan lahan, pertukaran         kepentingan

Judul: Enhancement of photon absorbtion on BaxSr1-xTiO3 thin films semiconductor using photonic crystals.
Abstrak: In this research, has been conducted BaxSr1-xTiO3 (BST) thin films manufacturing for mole fraction x = 0.25, 0.35, 0.45, and 0.55; and concentration of 1 molar using chemical solution depositon (CSD) method. The materials, which are used in this research, are barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%], titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28), 97.999%], gallium trioxide [Ga2O3], 2-methoxyethanol [H3COOCH2CH2OH, 99%] and 1 x 1 cm of transparent conductive oxide (TCO) glass as substrate. Two BST thin films are made that for BST thin films which are doped by 10% galium (BGST) as p-type layer and pure BST solution as n-type. BST solution is made by reacting barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%] and titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28)] into 2-methoxyethanol solvent [H3COOCH2CH2OH, 99%] in accordance with mass gram for each x value. While, BGST solution is made in the same way as BST solution, plus adding gallium at 10% of the mass of BST. Once all materials are reacted, then vibrated using ultrasonic for 90 minutes, and followed by coating BGST / BST on the TCO substrate. Once the layer is formed, then annealed for 15 hours at temperature of 500 °C with increasing rate of 1.67 oC/minute. Characterizations of BST thin films with or without photonic crystals include the absorbance and transmittance in the visible light spectrum, as well as the electrical photoconductivity characterizations. From BST thin films without photonic crystals indicate that our thin films have light absorption area on almost the entire range of the visible light spectrum even to the infrared range with absorption value over than 67.6%, in addition, it can be seen that the maximum absorbance of BST thin films for all mole fractions lie in blue to green light spectrum region, 457 nm ≤ λ ≤ 570 nm and the minimum in yellow to red light spectrum region, 570 nm ≤ λ ≤ 678 nm. The largest absorbance is found at x = 0.25 with average absorbance value of 92.04% and maximum and minimum absorbance peaks at wavelength of 500.89 and 657.72 nm, respectively. At x = 0.35, average absorbance value decreased to 83.55% with maximum and minimum peaks at 505.73 and 613.68 nm, respectively. Then increased to 91.16% at x = 0.45 with maximum and minimum peaks at 506.04 and 618.56 nm, respectively. At x = 0.55, average absorbance value decreased to 80.12% with maximum and minimum peaks at 507.85 and 608.79 nm, respectively. Moreover, it can be seen that the addition of barium mole fraction leads to wider maximum absorbance or minimum transmittance peaks and narrower minimum absorbance or maximum transmittance peaks in the same range of the green and blue & red light spectrums, respectively. BST thin films with photonic crystals show increasing in absorption for all x values in the range of 3.04 into 13.33%. At x = 0.25, average absorbance percentage increased 3.96% from 92.4 into 95.68%, for x = 0.35 average percentage increased 7.07% into 89.45 from 83.55%. Furthermore, average absorbance of BST thin films at x = 0.45 increased 3.04% from 91.16 into 93.93% and x = 0.55 has
Keyword: