Judul: Strategi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor
Abstrak: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai nilai 57,89. Nilai itu tentu masih jauh dari target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 sebesar 80. Oleh karena itu, kajian ini membahas tentang gambaran tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dan menganalisis kelemahankelemahannya. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor digambarkan menggunakan metode analisis deskriptif. Kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dianalisis dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis. Perumusan strategi untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor menggunakan metode Analytic Hierarchy Process. Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor tahun 2016 hanya sebesar 46,15 atau dengan predikat C. Perangkat daerah yang mendapatkan predikat B hanya 2 dari total 37 perangkat daerah, dan sebagian besar mendapatkan predikat C. Pada tahun 2016, tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor sebesar 57,89, dimana komponen perencanaan kinerja mendapat nilai 21,43, komponen pengukuran kinerja mendapat nilai 10,47, komponen pelaporan kinerja mendapat nilai 10,09, dan komponen evaluasi internal mendapat nilai 5,32. Berdasarkan hasil Importance Performance Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 atribut yang menjadi kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Atribut tersebut adalah keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja. Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor berdasarkan urutan prioritasnya adalah penguatan komitmen (0,390), penerapan anggaran berbasis kinerja (0,245), pembinaan SAKIP (0,212), dan peningkatan kualitas APIP (0,152).
Keyword: akuntabilitas, kinerja, SAKIP

Judul: Strategi Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Pengelolaan Apbd
Abstrak: Kinerja keuangan dan realisasi anggaran merupakan salah satu kunci dalam kemajuan suatu organisasi. Sehat atau tidaknya suatu organisasi dapat dinilai dari kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh laporan keuangan, hal itu yang akan menjadi sumber keputusan organisasi di masa mendatang dari sisi finansial. Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Bogor tahun 2011-2014 rata-rata anggaran yang tidak terserap pada APBD Kota Bogor sebesar Rp 93,58 miliar pertahun. Berdasarkan rasio tingkat efisiensi pendapatan daerah Pemerintah Kota Bogor selama empat tahun terakhir rata-rata 93,58 persen, sehingga termasuk dalam kategori pemerintah kota dengan tingkat efisiensi pendapatan daerah sangat kurang. Berdasarkan rasio tingkat efektivitas belanja daerah pemerintah Kota Bogor selama empat tahun terakhir rata-rata 87,35 persen, sehingga termasuk dalam kategori pemerintah kota dengan tingkat efektivitas belanja daerah cukup efektif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor diukur dengan rasio keuangan daerah, mengindentifkasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dan merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan APBD. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan yang terkait dengan menggunakan kuesioner AHP dan data sekunder diperoleh melalui BPS dan BPKAD Kota Bogor. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda dengan data time series dan analisis analytical hierarcy process (AHP). Berdasarakan hasil analisis kinerja keuangan daerah, secara umum dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor pada tahun anggaran 2005-2014 menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum baik, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan antara lain: desentralisasi fiskal kurang mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi dan tingkat kemandirian keuangan daerah sedang, PAD Kota Bogor menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 25,31 persen pertahun dan alokasi belanja rutin rata-rata 59,75 persen dari alokasi belanja daerah Pemerintah Kota Bogor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintahan Kota Bogor adalah investasi, pendapatan perkapita dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor. Strategi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan APBD yang dianalisis dengan AHP, sesuai urutan prioritasnya adalah sebagai berikut: (a) Meningkatkan pengawasan; (b) Pendidikan dan pelatihan; (c) Komunikasi dan komitmen pencapaian sasaran; (d) Penerapan regulasi insentif dan disinsentif; (e) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
Keyword: efisiensi dan efektivitas, kinerja keuangan, pemerintah Kota Bogor, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: