Judul: Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pasca Melemahnya Sektor Pertambangan
Abstrak: Sektor pertambangan merupakan sektor unggulan yang menopang pertumbuhan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur. Akan tetapi sejak melemahnya harga batubara, mengakibatkan perekonomian di Kalimantan Timur mengalami kelesuan, padahal struktur ekonomi Kalimantan Timur masih mengandalkan sektor pertambangan. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya kemampuan pembiayaan Pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah terus meningkat. Ukuran kinerja keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan melihat kemampuan daerah membiayai pemabngunan melalui Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak bergantung lagi dari dana pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan khusus penelitian iniadalah: (1) Menganalisis kinerja keuangan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur; (2) Menganalisis pengaruh melemahnya sektor pertambangan batu bara terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur; (3) Menganalisis pengaruh melemahnya sektor pertambangan batu bara terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; (4) menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur pada instansi yang berkaitan langsung dengan kinerja keuangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung terhadap responden yang dipilih dengan metode purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan dokumen yang didapat dari instansi terkait. Data dianalisis dengan rasio kemandirian, rasio kemampuan daerah dan rasio efektivitas PAD. Untuk perumusan strategi dilaksanakan dengan AHP dan dijabarkan dalam perancangan kegiatan. Hasil yang didapat dari penelitian ini (1) Rasio kemandirian berada pada tingkat delegatif, Rasio kemampuan berada pada nilai baik sedangkan pada rasio efektivitas PAD memperoleh hasil efektif, (2) Faktor yang mempengaruhi secara nyata pertumbuhan ekonomi di Kalimatan Timur berdasarkan hasil regresi data time series adalah harga energi batubara dan APBD, (3) Faktor yang mempengaruhi secara nyata kinerja keuangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah PAD, Dana Perimbangan dan PMA, (4) Strategi yang didapat dengan AHP dalam rangka Peningkatan Kinerja Keuangan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur adalah dengan melakukan inovasi pelayanan untuk meningkatkan PAD.Inovasi menjadi sesuatu yang mutlak dalam pelayanan publik, sebab apapun kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus merespon dengan cepat dan tepat. Melalui inovasi diharapkan menjadi salah satu cara untuk mendorong percepatan pembangunan secara efektif dan efisien.
Keyword: harga batubara, kinerja keuangan, pad, strategi peningkatan kinerja keuangani indica

Judul: Strategi Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan
Abstrak: Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi atau kebijakan desentralisasi selama ini dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan dengan baik jika pendapatan asli daerah mampu mencukupi kebutuhan fiskal serta dapat memenuhi kebutuhan publik. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan derajat desentralisasi fiskal yang cukup tinggi, yaitu sebesar 57,43% dengan klasifikasi sedang. Salah satu asumsi kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang merupakan bentuk dari pelaksanaan desentralisasi adalah melalui peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang dianggap memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam struktur pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berkisar antara 20%-30%. Realisasi PKB pada tahun 2015-2019 masih berfluktuasi meskipun pada tahun-tahun tertentu telah mencapai target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki peluang yang besar untuk menggali sumber-sumber PAD yang berasal dari PKB sehingga diharapkan dapat memenuhi besaran potensi, target dan realisasi PKB di Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih rasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja penerimaan PKB tahun 2015-2019, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB dan merumuskan strategi peningkatan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan yang terkait menggunakan kuesioner Analytical Hierarchy Process (AHP) dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja penerimaan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019 sudah cukup baik, dibuktikan dari rata-rata laju pertumbuhan positif sebesar 5,98%, kontribusi terhadap PAD yang bernilai sedang yaitu sebesar 21,30% dan tingkat efektifitas sebesar 98,50%. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan adalah jumlah kendaraan. Angka perhitungan kasar potensi PKB Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp 1.172.662.002.853,- dan perhitungan proyeksi penerimaan PKB tahun 2020-2022 menggunakan metode moving average dengan besaran berturut-turut Rp 705.258.399.312,-; Rp 716.441.530.930,-; dan Rp 711.368.173.877,- dengan tingkat kesalahan prediksi (error forecasting) dianalisis menggunakan Root Mean Squared Error (RMSE). Alternatif strategi peningkatan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil analisis menggunakan metode AHP menunjukkan 5 (lima) alternatif strategi dengan urutan prioritas dan nilai bobot sebagai berikut: 1) Perbaikan sistem pendataan (0,243); 2) Perbaikan sistem dan prosedur pelayanan (0,205); 3) Peningkatan kualitas SDM (0,195); 4) Peningkatan sarana prasarana (0,189); dan 5) Peningkatan sistem pengawasan dan pelaporan (0,168).
Keyword: Analytical Hierarchy Process (AHP), moving average, panel data regression, vehicle tax

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: