Judul: Mempelajari sampai seberapa jauh kekebalan yang ditimbulak oleh beberapa macam vaksin fowl cholera dan cara aplikasinya
Abstrak: Fowl cholera adalah penyakit infeksius yang menyerang segala jenis unggas, terutama kalkun dan ayam dewasa, disebabkan oleh Pasteurella multocida, bersifat akut dengan morbiditas dan mortalites yang tinggi. Berdasarkan kekuatannya dalam menimbulkan penyakit, maka dikenal Pasteurella multocida galur virulen dan galur avirulen. Dalam usaha pencegahan terhadap penyakit fowl cholera terdapat banyak cara aplikasi vaksin yang dapat digunakan, tetapi yang lebih menonjol adalah melalui air minum, aerosol, subkutan, dan lipat sayap. Ada 2 macam vaksin fowl cholera, yaitu: vaksin aktif (live vaccine) dan vaksin inaktif (killed vaccine). Dalam tulisan ini dibahas tentang kekebalan yang ditimbulkan oleh beberapa macam vaksin fowl cholera dan cara aplikasinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya antibodi lokal dan sistemik tergantung pada cara aplikasi dan tipe kekebalan tergantung pada macam vaksin yang diberikan. Vaksinasi melalui air minum, intranssal, dan aerosol menghasilkan kekebalan sistemik dan lokal, sedangkan vaksinasi secara parenteral menghasilkan kekebalan sistemik saja. Vaksin aktif menghasilkan kekebalan heterolog, sedang vaksin inaktif menghasilkan kekebalan homolog.
Keyword: 

Judul: Efektivitas vaksin Fowl cholera komersial terhadap tantangan isolat Pasteurella multocida galur lokal
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon kekebalan yang ditimbulkan dari pemberian salah satu vaksin Fowl cholera komersial yang beredar di Indonesia. Untuk mengetahui efektivitas vaksin, maka dilakukan evaluasi ha sil vaksinasi dengan menggunakan 120 ekor ayam yang dibagi secara acak menjadi 2 kelompok sama banyak. Ayam kelompok pertama divaksinasi dan ayam kelompok kedua sebagai kontrol, tidak divaksinasi. Untuk mengetahui respon kekebalan dilakukan uji tantang secara in vivo pada ming- gu ke 4, 8 dan 12 pasca vaksinasi dengan menggunakan P. multocida galur Balitvet 57/79. Sedangkan adanya zat ke- bal dalam serum dibuktikan secara uji serologik dengan serum agglutinasi dan serum netralisasi secara in vitro. pada setiap 2 minggu sejak minggu ke 2 sampai ke 12 pasca vaksinasi. Hasil uji serum agglutinasi menunjukkan titer antibodi dalam serum dari kelompok perlakuan 153.6, 128.0, - 35.2, 14.4, 12.9 dan 11.2, sedangkan dari kelompok kontrol 4.8, 3.2, 2.4, 4.0, 4.4 dan 3.6. Titer antibodi dalam se rum dari kelompok perlakuan lebih baik daripada kelompok kontrol (P<0.01) pada minggu ke 2 sampai ke 6 pasca vaksinasi dan tidak berbeda (P>0.01) pada minggu ke sampai ke 12 pasca vaksinasi. 8 Hasil uji serum netralisasi yaitu pertumbuhan kuman P. multocida pada kaldu nutrien yang ditambahkan sarum dari ayam kelompok perlakuan menunjukkan angka kekeruhan 0.0876, 0.0846, 0.0910, 0.0907, 0.0862 dan 0.0861. Sedangkan angka kekeruhan biakan kuman P. multocida pada kal du nutrien yang ditambah dengan serum dari ayam kelompok kontrol ialah 0.0903, 0.0851, 0.1006, 0.0913, 0.0908 dan 0.0918. Hasil uji serum netralisasi dari kelompok perlakuan tidak berbeda dengan hasil dari kelompok kontrol (P>0.05). Hasil uji tantang membuktikan bahwa angka persentase tingkat perlindungan pada ayam dari kelompok perlakuan 75%, 30% dan 25%. 15% dan 10%. Sedangkan dari kelompok kontrol 10%, Hasil uji tantang dari kelompok perlakuan berbeda dengan hasil dari kelompok kontrol (P<0.01) pada minggu ke 4 pasca vaksinasi, tetapi tidak berbeda pada minggu ke 8 dan ke 12 pasca vaksinasi (P>0.05). Hasil uji serum agglutinasi berkorelasi positif dengan hasil uji tantang. Sedangkan hasil uji serum netralisasi secara in vitro tidak berkorelasi dengan hasil uji serum agglutinasi maupun hasil uji tantang.
Keyword: 

Judul: Analisis nilai sewa ekonomis sebagai sewa sumberdaya dalam pengelolaan hutan tropis di Indonesia
Abstrak: Sumberdaya hutan termasuk dalam kelompok sumberdaya alam yang dapat diperbaharui karena jumlahnya selalu berubah. Sumberdaya hutan sebagai sumberdaya diperbaharui atau pulih dapat digunakan secara bijaksana yaitu menghasilkan penerimaan dan kepuasan ekonomi yang maksimum. Hal ini ber­arti dalam pengeksploitasian sumberdaya hutan diperlukan adanya pelaksanaan pengaturan secara lestari dan dapat memaksimumkan penerimaan bersih pengelola, sehingga dalam waklu bersamaan dapat memelihara dan memperbaiki kapasitas sumberdaya hutan untuk keperluan masa mendatang dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Amanat UUD'45, pasal 33 butir c). Menurut Vincent (1990) nilai sewa ekonomis adalah pembebaban terhadap kayu yang ditcrima dalam bentuk kayu bulat baik berupa tegakan atau yang telah ditebang di lokasi hutan. Gray (1983) nilai sewa ekonomis umumnya dibebankan atau diterimakan pada kayu bulat yang diekstraksi atau ditebang dari hutan tersebut dan tidak pada pohon tegakan. Gillis (1980) mengatakan adanya kegagalan dalam sistem nilai sewa atau rente ekonomis untuk menangkap nilai sewa sumberdaya potensial dari hutan tropis. Gillis (1988) mengatakan bahwa nilai sewa ekonomis dapat dikenakan pada beberapa kegiatan sumberdaya alam yang nilainya diperoleh dari nilai pendapatan dikurangi dengan biaya tenaga kerja, material dan input kapital (termasuk biaya pembayaran "normal" sebagai nilai pengembalian dari input kapital). Karena itu dalam ekonomi sumberdaya hutan, konsep nilai tegakan (stumpage value) sangat berkaitan atau berdekatan dengan nilai sewa ekonomis atau economic rent (Davis, 1954). Sedangkan economic rent dalam konsep teori ekonomi modern disebut sebagai quasi-rent (Marshall, 1949; Ferguson and Gould, 1975; Barlow, 1978). Studi Ruzicka (1979) tentang nilai sewa ekonomis hutan tropis di Indonesia selama periode 1972/1973 - 1976/1977 Pemerintah hanya memperoleh 25 % dari rente ekonomis riil sedangkan pengusaha memperoleh windfall profit sebesar 75 persen. Repetto dan Gillis (1988) telah mencoba merangkum berbagai studi tentang besarnya nilai sewa ekonomis yang diterima Pemerintah selama periode 1979-1982 yaitu sebesar 37,3 % di Indonesia. Studi lain untuk Indonesia sebesar 33,2% (Gillis, 1988a) dan sebesar 49,07% selama 1979-1982 (Repetto, 1988), studi WALHI (1991) Pemerintah hanya menerima sekitar 16,19% dari rente ekonomis hutan. Adapun penerimaan Pemerintah dari nilai sewa ekonomis hutan di Philippinaadalah 11,4% (Boado, 1988) dan sebesar 18,17% selama 1979-1982 (Repetto, 1988) serta sebesar 16,5% (Repetto dan Gillis, 1988), sedangkan di Serawak 29% dan Sabah 82,8% (Gillis, 1988b) atau sebesar 83,68% selama 1979-1983 (Repetto, 1988) dan sebesar 81,30% (Repetto dan Gillis, 1988). Studi Vincent (1990) besarnya nilai sewa ekonomis yang diterima Pemerintah Sabah 46,2%, Semenanjung Malaysia 21,8% dan Serawak 18,4 persen. Studi lain yang dilakukan pada tahun 1990 tentang hutan tropis Indonesia telah dibedakan berdasarkan letak lokasi hutan. Pada hutan rawa Pemerintah menerima 43%, di hutan pegunungan 44% dan di hutan dataran rendah sampai sedikit berbukit hanya 21 % dari rente ekonomis hutan (Transtoto, 1992). Ternyata dari berbagai studi, khususnya di hutan tropis Indonesia penerimaan Pemerintah masih relatif kecil dibandingkan yang diterima oleh pengusaha sebagai windfall profit. Hubungannya dengan ini, maka Darusman pada tahun 1976 (Transtoto, 1992) mengusulkan agar tarif pungutan atau nilai sewa ekonomis dinaikan em pat kali dari nilai dua dollar Amerika pada saat itu.
Keyword: Tropical forest, Economic rent, Exploitation, Logging;