Judul: Analisis Jaringan Jalan Dan Arahan Prioritas Penanganannya Di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Kabupaten Purworejo memiliki 232 ruas jalan kabupaten, dengan jumlah panjang 747,33 km yang tersebar di 16 kecamatan. Jalan dengan kondisi baik sejumlah 57 % dari keseluruhan panjang jalan kabupaten, sehingga masih ada 43 % jalan dalam kondisi sedang hingga rusak berat yang harus ditangani dengan baik. Banyaknya panjang jalan yang harus ditangani dan keterbatasan ketersediaan dana Pemerintah Kabupaten Purworejo membutuhkan penentuan prioritas penanganan yang sejalan dengan rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo, terutama yang berperan dalam menghubungkan ke kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas utama dalam rencana pengembangan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Diantaranya adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. Penentuan prioritas perlu dilakukan sebagai strategi penanganan jaringan jalan agar tujuan pembangunan di Kabupaten Purworejo melalui peranan jalan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis tingkat kerusakan jalan, tingkat aksesibilitas, dan keterpaduan hirarki sistem jaringan jalan dengan ditetapkannya kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Purworejo; (2) menganalisis hirarki tingkat perkembangan wilayah; (3) menganalisis perkembangan aktivitas ekonomi wilayah; (4) menganalisis faktor yang berperan dalam menentukan prioritas penanganan jaringan jalan; dan (5) menyusun arahan prioritas penanganan jaringan jalan di Kabupaten Purworejo. Analisis kondisi jaringan jalan dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan, tingkat aksesibilitas dan keterpaduan sistem hirarki jalan berdasarkan fungsi dan tingkat kepentingan jalan dalam menghubungkan ke kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis. Metode analisis skalogram digunakan untuk mengetahui hirarki tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Purworejo, sementara teknik analisis entropi digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi wilayah berdasarkan aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Purworejo. Untuk mengetahui faktor yang berperan dalam menentukan prioritas penanganan jaringan jalan di Kabupaten Purworejo digunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) berdasarkan persepsi stakeholders. Metode TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) digunakan untuk menyusun arahan prioritas penanganan jaringan jalan di Kabupaten Purworejo dengan pertimbangan hasil analisis sebelumnya. Tahapan penanganan disusun dengan mempertimbangkan prioritas penanganan, jumlah kebutuhan biaya penanganan dan anggaran yang tersedia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pemberian kuesioner kepada para responden untuk menilai tingkat kepentingan kriteria pelayanan jalan, potensi wilayah, mendukung rencana pengembangan wilayah, dan biaya penanganan jalan serta masing-masing subkriterianya, sehingga dapat diketahui faktor yang berperan dalam menentukan prioritas penanganan jaringan jalan di Kabupaten Purworejo. Data sekunder meliputi: (1) Jumlah dan jenis fasilitas sosial ekonomi serta jarak wilayah ke pusat pelayanan yang terdapat dalam Sistem Informasi Potensi Desa (SIMPODES) Tahun 2014; (2) Jumlah dan kepadatan penduduk kecamatan; (3) Peta Administrasi; (4) PDRB; (5) Data dan peta kawasan strategis serta kawasan peruntukan industri; (6) Perda RTRW Kabupaten Purworejo tahun 2011; (7) Data jalan, meliputi ruas, panjang, fungsi, status, kondisi jalan kabupaten serta Peta Jaringan Jalan; (8) Biaya penanganan per km jalan dan ketersediaan anggaran serta rencana penanganannya oleh pemerintah daerah kabupaten; (9) data tarif, frekuensi, panjang/jarak lintasan trayek angkutan dan ketersediaan moda transportasi umum; dan (10) topografi wilayah. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPEDA Kabupaten Purworejo, dan dinas/badan/instansi terkait lainnya di Kabupaten Purworejo. Sebagian besar dari
Keyword: aktivitas ekonomi, hirarki wilayah, jaringan jalan, prioritas penanganan

Judul: Peranan dan fungsi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah : Studi kasus kabupatn DT II Purworejo propinsi DT I Jawa Tengah
Abstrak: Dalam manajemen pembangunan wilayah pedesaaan di Indonesia diterapkan suatu sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Hal ini menyebabkan kecamatan-kecamatan di Indonesia yang jumlahnya 3 529 buah menjadi penting karena seluruh kegiatan pembangunan yang masuk desa dikoordinasikan pada tingkat kecamatan. Dengan sistim ini, kota-kota kecamatan diharapkan berfungsi sebagai pusat pembangunan kecil/terkecil di pedesaan dengan menyediakan fasilitas pelayanan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan maupun ketertiban dan keamanan masyarakat. Peningkatan peran dan fungsi kota kecamatan dengan demikian dapat dilak- ukan dengan meningkatkan efektivitas fasilitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan. Hirarki pusat pemukiman yang terintegrasi secara fungsional dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan lokasi penyebaran fasilitas pelayanan guna mendukung efektivi- tasnya. Studi tentang peranan dan fungsi kota kecamatan dalam pem- bangunan wilayah dilakukan di Kabupaten DT II Purworejo yang mempunyai luas 1 021.787 km², berpenduduk 731 677 orang pada tahun 1993 dan terbagi menjadi 16 kecamatan. Pada tahun 1992 Kabupaten DT II Purwore- jo mempunyai PDRB sebesar Rp 249 668 790 000 dan pendapatan perkapi- ta sebesar Rp 714 499.69. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifi- kasi dan menganalisis ketimpangan antar kecamatan dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi, (2) Mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas fasilitas pelayanan dalam tataruang kota kecamatan berdasarkan jumlah penduduk serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi, (3) Mengidentifikasi dan menganalisis pola mobilitas penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kota kecamatan, (4) Mengidentifikasi dan menganalisis peranan dan efektivitas sistem pasar dalam tataruang kota kecamatan. Sebagai arahan penelitian dirumuskan hipotesis kerja sebagai berikut (1) Kondisi geografis dan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu kecamatan berhubungan dengan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kecamatan yang bersangkutan, (2) Jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kota kecamatan, jarak serta jumlah penduduk yang dilayani menentukan efektivitasnya, (3) Tingkat dan ragam kebutuhan penduduk yang ditunjukkan oleh pola mobilitas penduduk dalam memanfaatkan fasili- tas pelayanan ditentukan oleh penyebaran dan pengadaan fasilitas pelayanan pada setiap kota kecamatan, (4) Peranan dan efektivitas sistem pasar dalam tataruang suatu kota kecamatan berkaitan erat dengan kebutuhan masyara- kat, aksesibilitas dan jaringan transportasi di kota kecamatan tersebut…dst
Keyword: 

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: