Judul: Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau
Abstrak: Salah satu substansi penting dari isi UU No. 41/1999 adalah mandat kepada pemerintah untuk membangun KPH pada seluruh kawasan hutan negara. Keberadaan KPH merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan. Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi harus dilakukan oleh organisasi KPHL/KPHP yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dalam implementasinya, pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dikarenakan adanya sejumlah kendala. Salah satu KPH yang operasonalisasinya lambat adalah KPHP Tasik Besar Serkap (KPHP-TBS) di Provinsi Riau. Struktur organisasi KPHP-TBS telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 47/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Namun hingga dua tahun kemudian (hingga akhir Agustus 2013, sampai akhir penelitian ini) Pemerintah Provinsi Riau belum menempatkan personil pada struktur organisasi KPH tersebut. Akibat penundaan ini, maka organisasi KPHP−TBS belum bisa menjalankan tugas pengelolaan hutan di tingkat tapak. Ditinjau dari perspektif ilmu kelembagaan, perkembangan operasionalisasi KPHP−TBS merupakan outcome dari perpaduan antara struktur situasi aksi dan karakteristik para partisipan yang berinteraksi di dalam arena aksi pembangunan KPH. Struktur situasi aksi dan karakteristik partisipan tidak secara langsung menghasilkan outcome, melainkan melalui pembentukan struktur insentif/disinsentif yang dihadapi oleh para partisipan. Struktur tersebut kemudian mendorong terbentuknya pola perilaku tertentu dari para partisipan. Agregat dari keseluruhan perilaku para partisipan ini yang kemudian menghasilkan outcome. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah kelembagaan dan masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan terjadinya kelambatan beroperasinya organisasi KPHP−TBS. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan operasional, yaitu (1) menganalisis pengaruh kondisi biofisik terhadap arena aksi dan outcome pemanfaatan hutan, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap arena aksi operasionalisasi KPHP−TBS, (2) menganalisis peraturan pembentukan organisasi KPH dengan menggunakan konsep tujuh jenis aturan dari Ostrom dan Crawford, dan (3) menganalisis pengaruh faktor peraturan, kondisi biofisik, dan atribut komunitas terhadap arena aksi, pola interaksi, dan outcome dalam operasionalisasi KPHP−TBS. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan kerangka analitis Institutional Analysis and Development (IAD) Framework dari Elinor Ostrom. Berdasarkan IAD-Framework, variabel yang dianalisis meliputi pengaruh faktor eksogen (kondisi biofisik KPHP-TBS, peraturan yang digunakan, dan atribut komunitas), kondisi arena aksi (situasi aksi dan karakteristik partisipan), dan pola interaksi para partisipan. Data dikumpulkan dengan metode v studi dokumen, pengamatan langsung peneliti pada saat terlibat dalam proses-proses pembangunan KPH, dan melalui wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi biofisik terbukti mempengaruhi situasi aksi yang dihadapi oleh para partisipan. Pada wilayah KPHP-TBS yang di dalamnya terdapat banyak ijin pemanfaatan hutan berbasis usaha besar (IUPHHK-HTI), cenderung membuka peluang dan menguatkan conflict of interest sebagian pejabat pemerintahan daerah untuk melakukan praktek-praktek korupsi. Sebagian aparatur Dinas Kehutanan memandang keberadaan KPH sebagai ancaman yang akan mengurangi kewenangannya. Temuan-temuan penting hasil analisis peraturan antara lain (1) pengaturan posisi-posisi partisipan belum sepenuhnya dirancang berdasarkan pertimbangan prospek keterjaminan kelancaran proses, (2) masih terdapat ketidaksinkronan antara PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 dengan Permendagri No. 61/2010 dalam pengaturan kewenangan menetapkan organisasi KPHL/KPHP, (3) belum adanya aturan agregasi untuk mengantipasi terjadinya ketidakmufakatan di antara para partisipan dalam tahap-tahap penting pengambilan keputusan, (4) belum lengkapnya kriteria organisasi KPHL/KPHP, dan (5) masih kurangnya pasal-pasal yang bisa menjadi pendorong/insentif bagi pemerintah daerah untuk berinisiatif membangun KPH. Atribut komunitas
Keyword: masalah kelembagaan, IAD-framework, paradigma pemanfaatan hutan, conflict of interest, pola interaksi, outcome

Judul: Institutional Analysis of Social Forestry Implementation in Kampar Regency
Abstrak: Implementasi program Perhutanan Sosial di Provinsi Riau hanya mencapai 137 ribu hektar atau 2,6 persen luas kawasan hutan. Progres pencapaian target program PS, bahwa pencapaian realisasi implementasi PS di Provinsi Riau berjalan lambat dari yang ditargetkan. Permasalahan di lapangan menunjukkan, bahwa skema pengelolaan Hutan dalam program Perhutanan Sosial hanya berfungsi sebagai formalitas untuk menyesuaikan persyaratan antara aktor yang telah mengontrol mekanisme akses dan mengamankan keuntungan mereka, tidak secara langsung memberikan manfaat bagi aktor atau user yang membutuhkan akses terhadap lahan dan akses pasar untuk mengelola hasil panen. Selain itu, ketidakadilan alokasi lahan, tumpang tindih tata kelola areal persetujuan, kepentingan dan pengaruh dari beragam stakeholders menjadi faktor penghambat kinerja kelembagaan. Pelbagai dugaan tersebut yang menjadi dasar untuk menganalisis performa kelembagaan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Berdasarkan analisis kerangka kerja kelembagaan (Institutional Analysis Development) yang dikembangkan Ostrom, bahwa faktor eksogen seperti: atribut biofisik SDA, atribut komunitas atau karakteristik pengguna SDA, dan peraturan berlaku digunakan untuk mengkaji arena dan situasi aksi yang terjadi dalam implementasi pengelolaan PS (skema HKm dan HD) di lapangan. Hasilnya, pengelolaan PS dan pengaturan perilaku pengguna dalam implementasi kelembagaan HKm dan HD belum mampu menyelesaikan permasalahan spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat tapak. Kondisi dan kebutuhan yang dimaksud adalah berdasarkan Rencana Kegiatan Usaha (RKU) Koperasi Tani HKm Desa Siabu dan LPHD Kenegerian Gunung Sahilan, yaitu kegiatan masih terfokus pada pemanfaatan satu komoditas dan kebijakan terkait anggaran pemanfaatan areal kerja tidak memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan tersebut. Kondisi ini tidak selaras dengan visi PS sebagai upaya pengelolaan kawasan hutan negara secara lestari dan memberikan kontribusi ekonomi masyarakat. Selanjutnya arena aksi pengelolaan HKm dan HD melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, serta masyarakat. Berdasarkan penelitian ini dengan tujuan analisis peran dan pengaruh aktor, terdapat aktor penting dengan posisi aktor kunci atau keyplayer dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar, yaitu: Koperasi Tani (subjek pemegang persetujuan), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD). Hal tersebut didasarkan pada karena tingkat kepentingan yang tinggi. Sejauh ini, belum ditemukan ada collective action dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar. Masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diperlukan peningkatan koordinasi di antara stakeholder yang ada, melalui berbagai bentuk komunikasi baik formal seperti melalui rapat maupun informal.
Keyword: kelembagaan IAD, multi-aktor, perhutanan sosial, tata kelola hutan, forestry management, institutional analysis, multi-actor, social forestry

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera