Judul: Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 terhadap Nelayan Kecil di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
Abstrak: Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku kegiatan perikanan tangkap di Indonesia cukup banyak, diantaranya ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (overfishing), serta perubahan iklim dan cuaca, serta tinggi gelombang laut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 terhadap nelayan kecil di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, menentukan peran pemerintah dalam melaksanakan UU Nomor 7 Tahun 2016 terhadap nelayan kecil di PPN Palabuhanratu, menentukan tingkat kesejahteraan nelayan kecil di PPN Palabuhanratu dengan menentukan tingkat pendapatan. Pengambilan data dilakukan di PPN Palabuhanratu dengan menggunakan studi literatur dan teknik wawancara dengan responden. Teknik pemilihan responden adalah accidental sampling untuk responden dari pemilik/nahkoda kapal dan purposive sampling untuk pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 28 orang dari pemilik/nahkoda kapal dan satu orang dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi, dan analisis pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanakan perlindungan dan pemberdayaan yang disalurkan oleh pemerintah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016 terhadap nelayan kecil belum dilakukan secara maksimal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian nelayan yang tergolong nelayan kecil di PPN Palabuhanratu dapat dikatakan sejahtera, kecuali nelayan pancing tonda dan trammel net yang pendapatannya berada dibawah Upah Minimum Regional (UMR) per tahun Kabupaten Sukabumi, namun tetap berhak mendapatkan bantuan perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016. Rekomendasi yang dipilih adalah pemerintah harus lebih memperhatikan nelayan di PPN Palabuhanratu khususnya nelayan kecil serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan secara maksimal sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016.
Keyword: nelayan kecil, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016, upah minimum regional (UMR)

Judul: Peran Pelabuhan Perikanan terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan Rawai Tuna di PPN Palabuhanratu, Sukabumi
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar peranan pelabuhan perikanan terhadap tingkat kesejahteraan nelayan dan mengukur tingkat kesejahteraan nelayan rawai tuna. Aspek yang digunakan dalam penelitian ini berupa aspek ekonomi dan aspek teknis, dimana aspek ekonomi digunakan untuk menganalisis pendapatan nelayan buruh rawai tuna dan tingkat kesejahteraan nelayan. Aspek teknis digunakan untuk mengetahui besarnya peran pelabuhan perikanan terhadap nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dimana nelayan yang digunakan adalah nelayan buruh rawai tuna yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Palabuhanratu. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara, serta data sekunder berasal dari instansi-instansi terkait. Berdasarkan harga sembilan bahan pokok, pendapatan per kapita per tahun nelayan rawai tuna masuk ke dalam kriteria tidak miskin dengan presentasi 454,07%. Pengeluaran per kapita per tahun nelayan rawai tuna memiliki kriteria tidak miskin sebanyak 93% dan sisanya tergolong miskin. Tingkat kesejahteraan nelayan rawai tuna berdasarkan sebelas indikator tergolong sedang sebanyak 75%. Peran pelabuhan perikanan dapat dilihat dengan menggunakan metode Multi Criteria Analysis (MCA) dengan menggabungkan nilai indikator yang didapat dan diurutkan sesuai perannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan buruh, kelayakan fasilitas menduduki urutan pertama dan urutan terakhir adalah retribusi pelelangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola TPI, kelayakan fasilitas menduduki peringkat pertama dan urutan terakhir adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Selain itu, adanya industri perikanan turut berperan terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas kapal rawai tuna mulai dari penyediaan perbekalan sampai dengan pengeksporan ikan tuna hasil tangkapan. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PPN Palabuhanratu kepada kapal rawai tuna seperti dermaga, tambat labuh, isi perbekalan, listrik, mobil box dan mengurus surat-surat kapal.
Keyword: PPN Palabuhanratu, peran pelabuhan perikanan, tingkat kesejahteraan nelayan

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology