Judul: Perbandingan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Prespektif Islam, Adat Istiadat dan Undang - Undang Bagi Hasil Perikanan di Pusat Pendaratan Ikan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
Abstrak: Salah satu tujuan pembangunan sektor perikanan adalah meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan, yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan , sebagai salah satu alternatif yang banyak ditempuh, paling tidak untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar yang paling minimum.Namun ternyata kesejahteraan tidak hanya dapat dicapai dengan peningkatan pendapatan saja, kelayakan tingkat pendapatan terlampau bersifat relatif sehingga untuk ukuran ini masih dirasa belum mencukupi. Dan karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam, agama yang memiliki ukuran tersendiri untuk mengetahui serta indikasi kesejahteraan itu sendiri maka apakah jika sebagian besar penduduk Indonesia mengetahui aturan tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil perikanan laut secara adat, Undang-Undang Nomor 16/1964, dan menurut Islam. Juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga nelayan di PPI Brondong, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pendapatan yang dihitung secara adat, menguntungkan nelayan penggarap dan nelayan pemilik serta masyarakat setempat, dengan adanya sumbangan yang disisihkan oleh nelayan penggarap sebesar satu bagian, untuk tiap hasil bersih penangkapan, yang diserahkan kepada masjid sebesar satu per tiga bagian, sekolah Islam sebesar satu per tiga bagian, dan untuk janda-janda dan yatim piatu sebesar satu per tiga bagian atau sebesar Rp 115.154.766,70 per tahun untuk mengatasi permasalahan pendidikan, kesejahteraan masyarakat miskin dan rumah ibadah, khususnya masjid. Jika diberlakukan UUBHP No. 16/1964, sangat merugikan nelayan pemilik serta masyarakat kehilangan sumber pemasukan. Dan ketika dihitung dengan sistem Islam, dengan penambahan pengeluaran nelayan pemilik untuk zakat, pendapatan tidak berkurang secara signifikan, sedangkan dana masyarakat semakin meningkat, yaitu menjadi Rp 158.100.727,30 per tahun. Jika dana zakat dikeluarkan sebesar 20 %, dengan tanpa batasan minimal dikenai zakat, dari hasil kotor Rp 1.500.017.445,00dan jika dikeluarkan sebesar 5% menjadi sebesar Rp 460.118.112,60. Untuk tingkat kesejahteraan nelayan, jika diliitung menurut Sayogyo, secara keseluruhan nelayan di Kecamatan Brondong dikategorikan tidak miskin, kecuali satu orang termasuk miskin sekali.Dan jika dihitung menurut Islam, didapatkan satu orang yang memiliki alat tangkap purse seine, empat orang yang memiliki alat tangkap pukat, dan dua orang yang memiliki alat tangkap gill net pada tahun penelitian termasuk miskin. Selain itu tergolong mampu, menurut syariat, dan 25 % termasuk keluarga berkecukupan.
Keyword: 

Judul: Analisis Kebijakan Sistem Bagi Hasil Perikanan Tangkap Di Perairan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi)
Abstrak: Sifat usaha penangkapan ikan di laut sangat erat dengan resiko dan ketidakpastian dengan penerimaan yang fluktuatif. Berdasarkan sifat usaha tersebut, masyarakat pesisir memilih sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha penangkapan. Sistem bagi hasil yang dijalankan bias kepada pemilik kapal/juragan sehingga pendapatan nelayan kecil dan buruh relatif lebih rendah. Rendahnya pendapatan selain berdampak langsung kepada kesejahteraan keluarga nelayan juga mengakibatkan rendahnya pengembangan investasi nelayan. Tingkat investasi berpengaruh kepada optimasi potensi sumberdaya ikan yang berkeadilan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi pada Bulan November 2016 sampai dengan Juli 2017. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan sistem bagi hasil perikanan tangkap terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan di Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian dengan menganalisis: 1) pendapatan nelayan pada berbagai ukuran kapal penangkap ikan berdasarkan sistem bagi hasil yang dijalankan; 2) mengidentifikasi pengaruh sistem bagi hasil usaha terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan, serta; 3) analisis kebijakan terkait sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi. Analisis kebijakan bagi hasil perikanan dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan ex-post berdasarkan hasil tujuan penelitian 1, 2, dan 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk tujuan penelitian (1) dengan jumlah 109 responden, dan tujuan penelitian (2) dengan jumlah 12 informan. Data primer diperoleh secara survey melalui wawancara secara mendalam (in dept interview) kepada informan serta pengisian kuisioner oleh responden. Data sekunder berupa hierarki kebijakan digunakan untuk menganalisis kebijakan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat. Data sekunder tersebut diperoleh dari jurnal dan karya ilmiah, laporan kerja, penelitian terdahulu, Lembaga dan Instansi terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pendapatan nelayan Kabupaten Sukabumi pada berbagai jenis dan ukuran kapal penangkap ikan berkisar antara Rp 814.052,- s.d Rp 12.703.556,- yang menunjukkan variasi yang sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kapal kecil, pendapatan terbesar berada pada pemilik kapal/juragan (32,57-82,44%), sedangkan pada kapal non kecil pendapatan terbesar berada pada nahkoda (skill labour); 2) Sistem bagi hasil perikanan pada berbagai ukuran kapal yang berjalan di Kabupaten Sukabumi tidak sesuai pasal 3 Undang-undang no. 16 Tahun 1964. Sistem bagi hasil yang tersebut lebih berpihak kepada juragan sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan dan tingkat investasi nelayan Kabupaten Sukabumi. Sistem bagi hasil yang berlaku berdampak kepada semakin kuatnya hubungan patron-klien. Pada tahap lebih lanjut, sistem patron-klien yang berlaku membentuk pola pemasaran hasil produksi yang tidak berkeadilan dimana nelayan hanya berlaku sebagai price taker sehingga nelayan mengalami looses income. Rendahnya pendapatan nelayan pada gilirannya menyebabkan lemahnya posisi sosial, ekonomi dan politik nelayan Kabupaten Sukabumi; 3) Implementasi bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi belum terlaksana sesuai dengan amanat UU no 16/1964. Sistem bagi hasil cenderung lebih menguntungkan juragan dibandingkan nelayan penggarap. Beberapa faktor lain yang menghambat pelaksanaan UU 16/1964 adalah kurangnya sosialisasi keberadaan udang-undang bagi hasil perikanan; kuatnya masyarakat pesisir mempertahankan adat bagi hasil; serta adanya kelemahan undang-undang bagi hasil perikanan yang tidak mengatur proporsi bagi hasil pada berbagai ukuran kapal dan alat tangkap, serta proporsi bagi hasil belum memperhitungkan penurunan fungsi dan efektivitas sarana produksi. Seyogyanya kelemahan mengenai proporsi bagi hasil yang sesuai dengan ukuran kapal dan jenis alat tangkap serta penurunan
Keyword: pendapatan nelayan, sistem bagi hasil, rekonstruksi peraturan

Judul: Modeling of tumor cells dynamics in a therapy with oncolytic virus.
Abstrak: It is widely believed that virus is a major cause of many diseases. However, recent studies have shown that some viruses have anti-tumor ability, so that they can be used for metastatic tumor treatment. One of these anti-tumor viruses is oncolytic virus. The virus is important in the treatment of tumor cells, because it can infect and break the tumor cells without damaging the normal cells. Interactions between tumors and oncolytic viruses are very complex and nonlinear. Healing tumor cells with oncolytic virus can be modeled mathematically, which describes an interaction between the tumor cells infected with oncolytic virus and the other tumor cells that are not infected. In this work the above interaction model will be discussed. The model depends on some parameters. It has been shown that different parameter values will generate different behaviors of the tumor cells.
Keyword: