Judul: Access Analysis-Based Pine Resin Harvesting Conflict Management in Masigit Kareumbi Hunting Park
Abstrak: Taman Buru Masigit Kareumbi membuka akses penyadapan getah pinus bagi 11 Kelompok Tani Hutan (KTH) pada tahun 2019 - 2022. Pemberian akses terbatas hanya kepada 11 KTH berkemungkinan menimbulkan kecemburuan sosial serta konflik lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis akses masyarakat setempat terhadap penyadapan getah pinus di TBMK, konflik akibat adanya beragam akses tersebut, dan bagaimana manajemen konfliknya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapang, dan studi literatur, dianalisis secara kualitatif memakai Teori Akses serta Teori Konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses berbasis hak diperoleh melalui Perjanjian Kerja Sama antara KTH mitra dengan BBKSDA Jawa Barat. Akses berbasis struktural dan relasional diperoleh KTH mitra dan KTH non-mitra menggunakan faktor pembentuk: pengetahuan, teknologi, identitas sosial, relasi sosial, pasar, dan otoritas. Konflik yang timbul dari adanya akses tersebut yaitu konflik: (1) penyadapan ilegal, (2) perebutan anggota KTH dan ketidaksesuaian pengepul, (3) pemilihan pengepul, serta (4) persaingan bisnis. Manajemen konflik yang dapat diterapkan yaitu intervensi pihak ketiga secara litigasi dan non-litigasi. Peningkatan dan pengembangan program kemitraan konservasi yang akan datang secara kolaboratif menjadi rekomendasi manajemen konflik yang dapat diakomodasi oleh semua pihak berkepentingan., Masigit Kareumbi Hunting Park opened pine resin harvesting access for 11 Forest Farmer Groups (KTH) in 2019 - 2022. Granting access limited to only 11 KTH is likely to cause social jealousy and other conflicts. This study aims to analyze the local community's access to pine resin harvesting in TBMK, the conflicts resulting from various accesses and the conflict management efforts. Data were collected through interviews, field observations, and literature studies, analyzed qualitatively using Access Theory and Conflict Theory. This study's results show rights-based access obtained through a Cooperation Agreement between partner KTHs and the West Java BBKSDA. Structural and relational-based access is obtained by partner KTHs and non-partner KTHs using forming factors: knowledge, technology, social identity, social relations, markets, and authority. Conflicts arising from this access are conflicts: (1) illegal harvesting, (2) competition for KTH members and collectors' discrepancies, (3) collectors selection, and (4) business competition. Feasible conflict management efforts are third-party interventions, both litigation and non-litigation. Collective improvement and development of future conservation partnership programs is a conflict management recommendation that can be accommodated by all stakeholders in TBMK.
Keyword: akses, getah pinus, konflik, manajemen konflik, taman buru, access, conflict, conflict management, pine resin, hunting park

Judul: Contestation on Economic Development and Forest Conservation in Tanjung Puting National Park: Case Study of Teluk Pulai Village (1996-2012).
Abstrak: Konflik pada taman nasional yang banyak ditemui adalah konflik antara masyarakat dengan pengelola taman nasional yang mewakili negara dalam pengelolaan taman nasional di tingkat tapak. Hal yang juga terjadi pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Konflik di TNTP terjadi karena terdapat pembatasan hingga pelarangan akses masyarakat Desa Teluk Pulai terhadap sumber daya hutan yang merasa telah hadir lebih dahulu dibandingkan dengan TNTP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konteks perubahan situasi konflik antara Masyarakat Desa Teluk Pulai dengan pengelola TNTP, menganalisis fakta kebijakan yang menjadi latar belakang penurunan situasi konflik; dan menganalisis potensi implikasi penurunan situasi konflik terhadap pengelolaan taman nasional dengan tipologi konflik yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam tidak terstruktur terhadap 27 responden, observasi lapang, dan studi literatur terhadap peraturan-perundangan yang berlaku dalam pengelolaan taman nasional, serta penelitian terkait. Analisis data menggunakan critical discourse analysis untuk dibandingkan dengan kriteria permasalahan, yaitu akses dan konflik. Hasil penelitian menggambarkan konflik pada taman nasional terjadi karena kebijakan penunjukkan taman nasional bersifat legal tetapi pengakuan keabsahannya belum selesai diperoleh dari para pihak. Hal yang sama terjadi pada konflik antara masyarakat Desa Teluk Pulai dengan TNTP sebagai akibat pelaksanaan SK Menhut 687/1996. Hal ini karena akses masyarakat terhadap area TNTP untuk meningkatkan pemenuhan ekonominya tidak sesuai dengan kepentingan konservasi hutan TNTP. Akibatnya adalah tindakan masyarakat yang secara agresif mengakses dan mengambil manfaat dari sumberdaya hutan yang terdapat pada kawasan TNTP secara tidak beraturan dan mengancam kelestarian sumberdaya hutan tersebut. Di sisi lain, Tindakan masyarakat tersebut direspon secara agresif oleh TNTP hingga berujung pada konflik terbuka. Dengan demikian perlu terobosan untuk menurunkan situasi konflik yang dapat mengharmoniskan kedua kepentingan tersebut. Proses penurunan situasi konflik di antara para pihak terjadi setelah pengelola TNTP memanfaatkan proses perubahan tata ruang kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah hingga diterbitkannya Kepmenhut 529/2012. Kepmenhut 529/2012 merubah status Desa Teluk Pulai menjadi non kawasan TNTP karena alternatif enclave dan/ataupelepasan kawasan hutan tidak dapat dilakukan pada kasus konflik di taman nasional. Pemantauan lebih lanjut terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan konservasi hutan di dalam dan di luar TNTP diperlukan., Conflicts in national parks are often observed between the forest-dependent community (villagers) and the national park manager as a representative of the state in the management of the conservation forest. Such case was also found in Tanjung Puting National Park (TNTP). The conflict occurred due to the regulations to restrict and deny access to forest resources to Teluk Pulai villagers who felt that their presence was long before the TNTP existence. The objectives of the research were to analyze the context of the changes in the conflict situation between the villagers of Teluk Pulai Village and manager of TNTP, to analyze the fact of the policies in which they became the justification for the reduction in the conflictual situation appeared, and to analyze the potentiality of an implication of the reduced conflict to the management of the national park with a similar typology. This research used a qualitative format with a case study approach. Data collection was conducted using a non-structural in-depth interview with 27 repondents, field observations and
Keyword: access, conflict, critical discourse analyses, Tanjung Puting National Park, Teluk Pulai Village

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: