Judul: Pengaruh Perubahan Kebijakan Kehutanan terhadap Pengurusan Hutan di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Abstrak: Peraturan Perundangan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal dengan kondisi alam yang tetap lestari. Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan perubahan khususnya dalam bidang kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi tupoksi instansi kehutanan tingkat pusat dan tingkat daerah di Provinsi Jawa Barat serta di Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan organisasi yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan kegiatan dan anggaran terhadap kegiatan pengurusan hutan rakyat, serta mengevaluasi perubahan kebijakan terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengambilan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dishut Prov Jabar, CDK Wilayah I dan Distanhorbun Kab Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan dan tupoksi yang secara jelas ditujukkan untuk mengurusi hutan rakyat. Pada kegiatan dan anggaran untuk pengurusan hutan rakyat semakin menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih memperhatikan pengurusan hutan negara dibandingkan pengurusan hutan rakyat. Terbentuknya CDK Wilayah I membuat pengurusan hutan di Kabupaten Bogor semakin tidak diperhatikan.
Keyword: Hutan rakyat, kebijakan, perubahan kebijakan

Judul: Pengaruh Perubahan Kebijakan Kehutanan terhadap Pengurusan Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Barat dan CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur.
Abstrak: Hutan rakyat mempunyai peran penting terhadap petani hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap sektor kehutanan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi pengaruh perubahan peraturan perundangan tersebut terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur, serta Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan. Analisis isi terhadap perundangan yang berhubungan dengan hutan rakyat, tupoksi instansi terkait, dan tupoksi CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada peraturan perundangan dan tupoksi yang secara jelas menyatakan tentang hutan rakyat. Berdasarkan analisis perbandingan jumlah kegiatan dan anggaran huta rakyat sangat sedikit dibandingkan dengan kegiatan dan anggaran untuk hutan Negara. Pemerintah lebih memperhatikan hutan Negara dibandin hutan rakyat.
Keyword: Hutan rakyat, Kebijakan, Perubahan kebijakan

Judul: Sintesis α-Fe2O3 menggunakan metode sol gel
Abstrak: In this reseach was succeeded make powder α-Fe2O3 with particle size 202.64 nm. Synthesis using Sol-Gel method with SiO2 coating derived from Si(OC2H5)4 at temperature of 750 oC for 5 hours. Characterization XRD prove that sample form is α-Fe2O3 (11 peaks) and β-Fe2O3 (2 peaks) with crystal size 20.69125 nm and crystallization 44 %. The cystal structure of α-Fe2O3 is rhombohedral and β-Fe2O3 is hexsagonal. Optic characterization show that the sample absorbing light at wavelength less than 480 nm. Bandgap energy of the optical characterization measurments is 2.74 eV.
Keyword: α-Fe2O3, annealing, bandgap energy, sol-gel, crystal structure.