Judul: Performance Evaluation of Budget Based on Fuzzy Inference System (Case Study: Central Java AIAT).
Abstrak: Kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan dinyatakan dengan sebuah pernyataan profesional pemeriksa yang disebut dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menunjukkan kesesuaian material pertanggungjawaban pemerintah atas APBN. Selain pemeriksaan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan atas kinerja pemerintah. Kinerja Pemerintah merupakan output kinerja kementerian/lembaga yang diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban kementerian terhadap Perjanjian Kinerja yang disusun secara berjenjang dari unit kerja, unit organisasi, dan kementerian. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil program dengan kuantitas terukur, sedangkan kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan PMK Nomor 214 tahun 2017 terdiri dari aspek implementasi (penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi) dan manfaat (pencapaian hasil). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006, Kementerian Pertanian merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Capaian kinerja tingkat Kementerian Pertanian tahun 2019 sebesar 94.56% (kategori sangat baik) dengan rata-rata kinerja 11 unit organisasi sebesar 81.83% (kategori baik) dan tingkat unit kerja sebesar 89.11% (kategori baik). Nilai efisiensi anggaran tingkat kementerian sebesar 71.89% disebabkan oleh ketidaktepatan rencana penarikan dana, revisi anggaran, dan penarikan anggaran yang menumpuk di akhir tahun sehingga diperlukan koordinasi dalam evaluasi. Penelitian untuk mengevaluasi kinerja anggaran tingkat unit kerja untuk memantau capaian kinerja anggaran riil sebagai fungsi pengawasan internal. Evaluasi kinerja anggaran menggunakan fuzzy inference system Mamdani untuk menentukan status capaian kinerja anggaran dengan menilai aspek implementasi dan manfaat. Hasil penelitian ini adalah monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tingkat unit kerja berupa status capaian kinerja anggaran berdasarkan realisasi anggaran riil dengan kriteria sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nilai evaluasi usability sistem yaitu US sebesar 5.98, EU sebesar 5.25, EL sebesar 5.75, dan SC sebesar 5.17. Pengujian whitebox terhadap 25 basis aturan menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian status capaian kinerja unit kerja BPTP Jawa Tengah tahun 2019 dengan penilaian pakar menujukkan hasil yang sama yaitu kategori sangat baik.
Keyword: fuzzy inference system, kinerja anggaran, monitoring dan evaluasi, usability

Judul: Strategi Peningkatan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Abstrak: Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian/lembaga), yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Capaian Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2015 atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) hanya sebesar 91,24 persen dibandingkan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pertahanan yang sudah mencapai target 100%. Direktur Jenderal Anggaran berharap, Penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting/PBB) dapat benar-benar diimplementasikan pada tahun 2016 sebagai pemrakarsanya adalah (Kementerian) Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran. Akurasi perencanaan anggaran atas capaian kinerja pelaksanaan APBN pada Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2015 sebesar 90,20 persen, Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan implementasi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran. Tahap awal dari kegiatan ini adalah mengukur implementasi anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis faktor-faktor dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, serta terakhir memformulasikan alternatif strategi dalam upaya peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan yaitu (1) skala likert untuk mengukur implementasi anggaran berbasis kinerja; (2) analisis IFE dan EFE untuk mengukur faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kunci dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, dan (3) analisis SWOT dan QSPM untuk merumuskan alternatif dan menentukan strategi prioritas utama. Menjawab tujuan (1) Dilakukan penelitian terhadap 45 responden dengan menggunakan skala likert menunjukkan total capaian responden (TCR) kompetensi SDM perencanaan dan penganggaran sebesar 67, 78 persen termasuk kriteria sedang sehingga perlu ditingkatkan dalam mengimplementasikan Anggaran Berbasis Kinerja. (2) Berdasarkan pengolahan data kuisioner faktor internal diperoleh 5 kekuatan dengan skor 1.742 dan 5 kelemahan dengan skor 0.814. Terhadap faktor eksternal dalam peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja diperoleh 3 faktor peluang dengan skor 1.522 dan 3 faktor ancaman dengan skor 0.804. Berdasarkan analisas SWOT terhadap faktor internal dan eksternal ditemukan empat faktor utama dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, yaitu (1) Peningkatan kinerja implementasi ABK; (2) Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM bidang perencanaan dan penganggaran; (3) Kebijakan penyesuaian pos anggaran berbasis kinerja; dan (4) Meningkatkan monitoring dan layanan unggulan. Keempat faktor tersebut menjadi pertimbangan utama dalam perumusan alternatif strategi yang diformulasikan ke dalam QSPM. Peningkatan Kompetensi dan Jumlah SDM bidang perencanaan dan penganggaran menjadi strategi utama dalam peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran.
Keyword: Penganggaran Berbasis Kinerja, Rating Scale, EFE, IFE, SWOT, QSPM

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: