Judul: Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat.
Abstrak: Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk menghadirkan kemandirian daerah. Kemandirian daerah dapat dicapai dengan menggali sumber-sumber potensial dari daerah. Suatu daerah harus mempunyai kemampuan keuangan daerah untuk menciptakan kemandirian daerah yang dilihat dari tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya dalam mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan PAD yaitu dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya melalui penggalian sumber potensial dari pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang potensial untuk digali adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak yang penerimaannya meningkat setiap tahun akibat dari perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten dengan posisi sebagai pintu masuk Pulau Bangka dan Pulau Sumatera dan menjadi pusat perdangangan di Pulau Bangka. Sehingga menjadikan Kabupaten Bangka Barat sebagai wilayah yang berpeluang untuk berkembang lebih cepat dalam perekonomiannya. Berkembangnya suatu wilayah akan menyebabkan perubahan pada harga tanah dan bangunan serta adanya penambahan objek pajak baru. Sehingga pajak bumi dan bangunan seharusnya memberikan penerimaan yang meningkat setiap tahunnya, namun penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu rata-rata sebesar 77,68 persen setiap tahun. Selain itu, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan wajib pajak yang tumbuh sebesar 13 persen setiap tahunnya, penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat hanya tumbuh 4,3 persen setiap tahunnya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2nya. Penelitian ini mempunyai tiga tujuan yaitu (1) Mengidentifikasi potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat; (2) Menganalisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat; (3) Merekomendasikan strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Metode analisis digunakan untuk menjawab masing-masing tujuan yaitu tujuan pertama menggunakan analisis penerimaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tujuan kedua menggunakan analisis regresi logistik multinomial, dan tujuan ketiga menggunakan analisis Multicriteria policy (MULTIPOL). Stratified random sampling digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan faktor yang memengaruhi serta purposive sampling digunakan untuk menentukan responden ahli dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran perkiraan potensi penerimaan yang seharusnya dapat dimaksimalkan adalah Rp 8.025.926.988. Hasil analisis regresi logistik multinomial memberikan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 yaitu usia, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, sanksi perpajakan dan pelayanan petugas. Strategi yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat yaitu melalui kebijakan updating data, pengembangan SDM, penggunaan teknologi, peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dan pengawasan. Agar kebijakan-kebijakan tersebut efektif perlunya peran pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 dan adanya kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2, Regional autonomy is intended to bring about regional independence. Regional independence can be achieved by exploring potential sources in the region. A region must have regional financial capacity to create regional independence, as seen from the high original local government revenue (PAD). Efforts to realize regional independence through increasing PAD are made by exploring sources of regional income, one of which is through exploring potential sources of local tax. One of the regional taxes that has the potential to
Keyword: Kepatuhan wajib pajak, PBB-P2, Potensi, Strategi

Judul: Strategi Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan
Abstrak: Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi atau kebijakan desentralisasi selama ini dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan dengan baik jika pendapatan asli daerah mampu mencukupi kebutuhan fiskal serta dapat memenuhi kebutuhan publik. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan derajat desentralisasi fiskal yang cukup tinggi, yaitu sebesar 57,43% dengan klasifikasi sedang. Salah satu asumsi kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang merupakan bentuk dari pelaksanaan desentralisasi adalah melalui peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang dianggap memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam struktur pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berkisar antara 20%-30%. Realisasi PKB pada tahun 2015-2019 masih berfluktuasi meskipun pada tahun-tahun tertentu telah mencapai target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki peluang yang besar untuk menggali sumber-sumber PAD yang berasal dari PKB sehingga diharapkan dapat memenuhi besaran potensi, target dan realisasi PKB di Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih rasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja penerimaan PKB tahun 2015-2019, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB dan merumuskan strategi peningkatan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan yang terkait menggunakan kuesioner Analytical Hierarchy Process (AHP) dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja penerimaan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019 sudah cukup baik, dibuktikan dari rata-rata laju pertumbuhan positif sebesar 5,98%, kontribusi terhadap PAD yang bernilai sedang yaitu sebesar 21,30% dan tingkat efektifitas sebesar 98,50%. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan adalah jumlah kendaraan. Angka perhitungan kasar potensi PKB Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp 1.172.662.002.853,- dan perhitungan proyeksi penerimaan PKB tahun 2020-2022 menggunakan metode moving average dengan besaran berturut-turut Rp 705.258.399.312,-; Rp 716.441.530.930,-; dan Rp 711.368.173.877,- dengan tingkat kesalahan prediksi (error forecasting) dianalisis menggunakan Root Mean Squared Error (RMSE). Alternatif strategi peningkatan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil analisis menggunakan metode AHP menunjukkan 5 (lima) alternatif strategi dengan urutan prioritas dan nilai bobot sebagai berikut: 1) Perbaikan sistem pendataan (0,243); 2) Perbaikan sistem dan prosedur pelayanan (0,205); 3) Peningkatan kualitas SDM (0,195); 4) Peningkatan sarana prasarana (0,189); dan 5) Peningkatan sistem pengawasan dan pelaporan (0,168).
Keyword: Analytical Hierarchy Process (AHP), moving average, panel data regression, vehicle tax

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: