Judul: Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus Pulau Pari, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta).
Abstrak: Pulau Pari merupakan salah satu dari belasan ribu pulau kecil di Indonesia dan menjadi arena perebutan sumber daya agraria antara warga pulau dengan korporasi yang hendak mengivestasikan kapitalnya di sektor wisata. Proses konflik agraria di pulau ini sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum menemukan resolusi yang memadai bagi kedua pihak. Klaim perusahaan sebagai pemilik tanah di Pari adalah sebuah pernyataan yang legal karena secara formal pihak administrasi pertanahan telah menerbitkan surat kepemilikan maupun guna bangunan sesuai dengan yang diajukan oleh pemegang surat tanah meskipun status tanahnya adalah absentee. Proses ini mengabaikan proses-proses yang di masa lalu yang terindikasi melalui proses manipulasi oleh aparat negara. Kondisi ini menciptakan pertentangan yang tajam antara aspek legalitas yang dimiliki perusahaan dengan aspek legitimasi yang dimiliki oleh masyarakat yang merasa telah mendiami dan mengelola pulau tersebut secara turun-temurun dan tidak pernah menjualnya. Praktik konflik saat ini tak bisa dilepaskan dari proses abstraksi ruang yang dilakukan oleh pemilik kapital maupun negara di mana ruang spasial dan ruang interaksi antar aktor dipisahkan dan diproduksinya ruang abstrak oleh negara. Produksi ruang abstrak ini membuka jalan bagi proses lanjutan yakni disposesi. Disposesi yang terjadi bukan hanya disposesi alat produksi semata di mana orang dipisahkan dari alat produksinya melainkan disposesi atas ruang hidupnya secara utuh baik material, pengetahuan dan relasi-relasi sosialnya. Modus operandi disposesi di masa lalu oleh korporasi dan negara menempatkan masyarakat Pari berada dalam ancaman eksklusi dan menjadi tunakisma/landless. Formasi negara yang sedang dalam proses in the making terus menerus menimbulkan kegamangan bagaimana peran negara sesungguhnya dalam penanganan konflik agraria agar setiap unit negara tak membuat tindakan dan kebijakan yang berbeda-beda dan rentan dimanipulasi oleh kapital. Negara saat ini berada dalam arena pertarungan antara warga negara dan korporasi, di mana negara akan turun? Hal ini merupakan upaya yang mesti diperjuangkan bagi tiap aktor yang memperjuangan hak atas sumber-sumber agrarianya seperti disebutkan dalam UUPA No 5 Tahun 1960. Sebagai proyeksi, apabila konflik antara legalitas dan legitimasi ini terus berjalan, posisi warga akan sangat rentan kehilangan ruang hidupnya maka bentuk counter-exclusion bisa dilakukan dengan mengusahakan suatu keadilan alokasi ruang pemanfaatan pulau kecil agar semua pihak yang ada di pulau Pari dapat berbagi manfaat atas sumber-sumber agrarianya. Upaya ini perlu didukung oleh regulasi pertanahan di pulau kecil yang membatasi penguasaan perorangan serta penyerahan bagian dari luas penguasaan pribadi kepada negara, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Integrasi antara regulasi pertanahan, regulasi mengenai pesisir dan pulau kecil, serta tata ruang kepulauan perlu diupayakan di tingkatan kebijakan.
Keyword: akumulasi, konflik agraria, disposesi, eksklusi, ruang

Judul: Penilaian Indeks Kerentanan Pulau-Pulau Kecil Studi Kasus: Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
Abstrak: Pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap gangguan dan perubahan dan membutuhkan pengelolaan dengan konsep pembangunan keberlanjutan. Kerentanan di pulau-pulau kecil dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal dari sistem pulau itu sendiri baik yang berasal dari alam maupun akibat aktivitas manusia. Pemanfaatan sumber daya di pulau-pulau kecil sebagai objek wisata bahari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal memberikan dampak positif dan negatif dalam bidang sosial, ekonomi dan ekologi. Salah satu metode untuk mengetahui keseimbangan yang baik antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan adalah dengan menilai kerentanan pulau kecil tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) memformulasikan metode perhitungan Indeks Kerentanan Pulau-Pulau Kecil dengan pendekatan pembobotan, 2) identifikasi dan menilai kondisi lingkungan dan sosial Pulau Pari, 3) menentukan nilai tingkat kerentanan lingkungan dalam rangka pengelolaan pulau pulau kecil studi kasus: Pulau Pari. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Mei 2017 di Pulau Pari. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Tahapan – tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 1) studi pustaka, 2) survei pakar, 3) survei lapang dan 4) analisis data. Pada penelitian ini digunakan dua faktor yaitu faktor lingkungan dan sosial dengan indikator perubahan garis pantai, penggunaan lahan, perubahan tutupan karang hidup, jumlah sampah dan kualitas air. Survei pakar dilakukan menggunakan kuisioner untuk memberikan bobot signifikansi masing-masing indikator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bobot masing-masing indikator adalah kualitas air (0,29), jumlah sampah (0,28), perubahan tutupan karang hidup (0,16), kepadatan penduduk (0,13), penggunaan lahan (0,09) dan perubahan garis pantai (0,05). Berdasarkan bobot tersebut, nilai indeks kerentanan Pulau Pari adalah 3,37 dan termasuk dalam kelas kerentanan sedang. Nilai indeks kerentanan dapat digunakan dalam menentukan strategi pengelolaan yang baik dan adaptasi mitigasinya oleh bagi pembuat kebijakan. Prioritas pengelolaan untuk keberlanjutan Pulau Pari dapat dilakukan dari nilai bobot tertinggi yaitu dimulai dari monitoring kondisi kualitas air, pengelolaan sampah, restorasi habitat terumbu karang, penerapan program keluarga berencana, pengaturan penggunaan lahan dan pembuatan tanggul dan bangunan pelindung pantai.
Keyword: pulau-pulau kecil, ndeks kerentanan, Pulau Pari

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: