Judul: Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Kabupaten Bandung Di Era Otonomi Daerah
Abstrak: Eksploitasi sumberdaya alam selama ini telah membawa manfaat cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penambahan devisa dan investasi. Sekarang, kita berada pada masa reformasi dan desentralisasi yang menuntut adanya perubahan-perubahan mendasar dalam pemerintahan. Situasi ini diharapkan akan membawa pengelolaan sumberdaya alam ke arah pemerataan dan kesinambungan yang lebih baik. Kesalahan pengelolaan atau kebijaksanaan yang membingungkan akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada sumberdaya alam. Resiko yang dihadapi oleh kehutanan pada waktu ini banyak disebabkan oleh kebijaksanaan yang kurang didasari oleh pengetahuan yang cukup memadai dan cenderung tergesa-gesa dan ceroboh yang mementingkan tujuan jangka pendek dan kepentingan segelintir orang. Penelitian ini bermaksud mengkaji pendekatan pengelolaan hutan Kabupaten Bandung seiring dengan berubahnya pendekatan sistem pemerintahan dari sentralisasi kepada desentralisasi. Pada saat lanskap otonomi daerah menjadi sangat memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keragaman daerah, maka persepsi menjadi kata kunci yang berdampak sangat luas pada perilaku manusia. Dalam konteks lahirnya kebijakan-kebijakan di daerah (Kabupaten) yang dilakukan oleh para birokrat daerah, persepsi para birokrat menjadi faktor yang menentukan produk kerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode 1994 sampai 2003, sektor kehutanan merupakan sektor non basis terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung. Nilai shift share sub sektor kehutanan pada periode 1994-2003 berkisar dari 0,06-0,10 %. Sektor kehutanan menyumbang Rp. 4.191.690.000 -6.444.540.000 (harga konstan 1993) kepada PAD. Hasil penelitian ini juga menunjukkan masih terdapat perbedaan persepsi di antara stakeholders mengenai kebijakan yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Dan sebagian besar stakeholders menganggap, kebijakan Peningkatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PPHBM) sebagai prioritas utama.
Keyword: 

Judul: Kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi Kabupaten Indramayu era otonomi daerah
Abstrak: Pemanfaatan sumber daya hutan selama ini telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu. Era desentralisasi atau otonomi daerah sekarang ini diharapkan dapat membawa pengelolaan kearah pemerataan dan berkesinambungan yang lebih baik. Kesalahan pengelolaan atau kebijaksanaan yang kurang tepat akan mengancam keberadaan sumber daya hutan. Penelitian ini bermaksud mengetahui kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi Kabupaten Indramayu dan mengkaji pendekatan pengelolaan hutan yang diperlukan untuk meningkatkan kontribusi sektror kehutanan Kabupaten Indramayu. PDRB Indramayu, PDRB Jawa Barat serta PDB Nasional untuk setiap sektor dikumpulkan, persepsi para stakeholders tentang pengelolaan hutan pun dikumpulkan melalui kuisioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada periode 1996 sampai 2007; sektor kehutanan merupakan sektor basis terhadap perekonomian Kabupaten Indramayu; nilai shift share sektor kehutanan berkisar antara 0,23% sampai 0,41%; PDRB sektor kehutanan berkisar Rp. 15,73 - 91,40 Milyar, lanjut sebagian besar stakeholders memilih kebijakan Rehabilitasi Lahan Kritis (RLK) sebagai prioritas utama.
Keyword: kehutanan, kebijakan kehutanan, desentralisasi, perkembangan ekonomi regional

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate