Judul: Peran Elit Lokal Masyarakat dalam Konflik Hutan Gunung Ciremai
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab atau latar belakang konflik hutan Gunung Ciremai dan menganalisis peran elit lokal masyarakat terhadap munculnya konflik, proses konflik, dan resolusi konflik Gunung Ciremai. Data dikumpulkan dengan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, konflik bersumber dari munculnya dua inisiatif dari pihak eksternal, yakni penetapan kawasan hutan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional pada tahun 2004; dan adanya rencana operasi geothermal pada tahun 2011. Kedua, elit lokal berperan besar dalam menolak kedua inisiatif tersebut dengan cara (i) membangkitkan kesadaran politik massa (masyarakat) akan kuasa dan akses terhadap sumberdaya alam Gunung Ciremai; (ii) menggalang kekuatan politik dengan kaum ulama, kelompok jawara, aktivis, masyarakat adat, akademisi, dan LSM; (iii) memobilisasi massa secara terorganisir melalui Gempur, dan menyalurkan aksi penolakan melalui kampanye, pembuatan video, petisi, dan demo ke jalan, serta (iv) melakukan lobi dan negoisasi kepada pihak pemerintah dan DPRD Kabupaten Kuningan. Ketiga, penolakan terhadap proyek geothermal berkurang drastis ketika pihak geothermal menyatakan mengundurkan diri dari investasi di Gunung Ciremai. Sementara upaya pengembangan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai masih terus berjalan hingga sekarang.
Keyword: Conflict, Conflict processes, Local elite, Mount Ciremai, Human ecology, Local government, Local parliament, National park

Judul: Akses dan Kontrol Sumberdaya Hutan Gunung Ciremai
Abstrak: Studi tentang akses dan kontrol dalam perspektive ekologi politik berupaya menerangkan proses-proses ―kemampuan‖ seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Dibalik dari ―kemampuan‖ seseorang dalam memanfaatkan sumber daya alam, terjadi serangkaian berbagai bentuk jaringan kerja yang terjalin dari berbagai kepentingan dan kekuasaan. Akses sebagai ―kemampuan‖ selain dipengaruhi oleh sumber kekuasaan (network) juga dipengaruhi dimensi wacana yang menyelimuti para aktor. Jejaring kerja para aktor berkontestasi memperebutkan hak pada pengelolaan sumberdaya hutan yang mempengaruhi aspek penggunaan hutan serta aspek penghidupan seseorang. Meskipun akses dan kontrol dapat dibatasi dalam hukum formal namun pada berbagai studi yang telah dilakukan oleh peneliti ekologi politik mengungkapkan sebuah kenyataan bahwa ―kemampuan‖ dalam memanfaatkan sumberdaya tidak dibatasi oleh hukum formal sehingga meskipun hukum formal membentuk sebuah aturan pembatasan penggunaan sumberdaya namun di tingkat tapak dapat saja terjadi bentuk-bentuk pemanfaatan sumberdaya oleh para aktor. Gunung Ciremai sebagai objek studi menarik untuk diungkap terutama pada aspek akses dan kontrol sumberdaya hutan terutama karena Gunung Ciremai telah mengalami perubahan berbagai bentuk hukum formal dalam pengaturan dan pengelolaannya dari sejak era Kolonial sampai dengan era hutan konservasi. Sumber-sumber jaringan kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan formal pengaturan hutan Gunung Ciremai dan yang mempengaruhi bentuk-bentuk ―kemampuan‖ seorang petani perlu diungkap terutama untuk melihat fenomena ekologi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, untuk memahami sejarah akses dan kontrol sumber daya hutan Gunung Ciremai. Kedua, untuk memahami fitur relasi kekuasaan dan jaringan kekuasaan yang dimobilisasi, dibingkai dan dibentuk oleh pelaku karena perubahan kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan Gunung Ciremai. Ketiga, menganalisis dampak perubahan kebijakan hutan Gunung Ciremai pada petani. Penelitian ini mengambil studi kasus di kawasan hutan Gunung Ciremai namun hanya dibatasi daerah administrasi Kabupaten Kuningan Penelaahan kasus lokal tersebut akan ditelusuri dari desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan Gunung Ciremai. Namun, dalam pengambilan data hanya dilakukan di empat desa yang berada pada status pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai. Paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik snowball . Data sekunder juga dikumpulkan. Gunung Ciremai telah mengalami serangkaian perubahan kebijakan yang mempengaruhi bentuk-bentuk pengelolaan termasuk akses hutan yang dapat diberikan untuk masyarakat lokal. Bentuk-bentuk pengelolaan hutan Gunung Ciremai 8 telah dimulai sejak Era Pemerintahan Kolonial Belanda (pemberlakuan perlindungan hutan), Era Pemerintahan Orde Baru (penetapan sebagai kaasan hutan produksi Perhutani), Era Reformasi (pemberlakuan PHBM serta penetapan sebagai kawasan Taman Nasional). Setiap kebijakan pengelolaan ini memiliki implikasi pada bentuk-bentuk akses dan kontrolnya. Perubahan kebijakan pada pengelolaan Gunung Ciremai merupakan hasil konstruksi relasi aktor dan kekuasaan berbagai dimensi baik lokal, nasional bahkan internasional. Jaringan relasi dengan proporsi kekuasaan yang ada pada tiap relasi kekuasaan dapat membentuk dominasi kontruksi kebijakan. Hasil studi mengungkapkan bentuk-bentuk pemanfaatan sumberdaya alam sebagai bentuk akses yang berbeda di 2 desa pembanding (Desa Pajambon dan Desa Seda). Saat ini petani Desa Pajambon masih dapat memanen hasil tanaman eks PHBM meskipun tindakan tersebut diketahui oleh petugas TNGC sedangkan petani Desa Seda memiliki perlakuan represif dari petugas TNGC. Masyarakat petani Desa Pajambon telah membanguan jejaring kuasa dengan LSM lokal (KANOPI) serta telah menggunakan laporan administrasi pengelolaan kawasan wisata Lembah Cilengkrang sebagai alat posisi tawar agar mereka tetap memiliki akses pada lahan hutan eks PHBM.
Keyword: Akses, Relasi Kekuasaan, Taman Nasional, Gunung Ciremai

Judul: Pervaporasi Alkohol Menggunakan Membran Polistirena-SDS
Abstrak: Polystyrene (PS) membrane with SDS as porogen can be utilized as a filter in alcohol pervaporation process. The membrane was prepared using inversed phase method with PS:SDS:dichloromethane solvent composition were 17:0:83; 17:0.5:82.5; 17:1:82; 17:1.5:81.5; and 17:2:81. Homogenization of mixtures were carried out for 10 and 20 hours and casted on glass plate surface then submerged it into water with temperature of 60 °C. Pervaporation capability was evaluated from flux value and separation factor. The average of water flux values in 20 hours sonication were higher than the values in 10 hours sonication. The highest separation factor was observed in PS membrane with 0.5% SDS concentration and homogenization in 20 hours is 5.23. Application of PS membrane in pervaporation as showed by purities of alcohol value using gas chromatography method revealed that the purities increase from 91.6 to 93.4%. Therefore, certain SDS addition can increase the performance of PS membrane in alcohol purification.
Keyword: