Judul: Rancang Bangun Model Pelayanan Perizinan Investasi Terintegrasi.
Abstrak: Investasi swasta merupakan bagian sumber pembiayaan pembangunan yang penting di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target pemerintah saat ini adalah membangun kemudahan berusaha dan iklim investasi di Daerah. Indonesia saat ini berada pada peringkat 73 dalam ease of doing business berdasarkan indeks World Bank Group tahun 2019. Kondisi tersebut jauh di bawah negara tetangga Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berbagai upaya membangun iklim berusaha telah dilakukan, salah satunya melalui perbaikan pelayanan perizinan. Perizinan diartikan sebagai kewenangan pemerintah yang diberikan kepada individu/kelompok yang akan melaksanakan kegiatan tertentu sebagai bagian dari proses pengawasan dan pengendalian dalam mekanisme administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan sistem perizinan yang secara administrasi dapat mendukung perkembangan iklim berusaha, dan sekaligus dalam rangka mewujudkan good governance dalam sektor pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) menganalisis situasi organisasi dan pelaksanaan perizinan investasi saat ini; (2) menganalisis peta regulasi dan implementasinya terhadap perizinan investasi; (3) mengembangkan model konseptual perizinan investasi terintegrasi; dan (4) merancang strategi penerapan model perizinan investasi terintegrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Situasional, Regulatory Mapping, Soft System Methodology (SSM), Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian yang diperoleh dari 230 sampel DPMPTSP seluruh Indonesia dan responden pakar melalui penyebaran kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), dan in-depth interview diketahui bahwa pelayanan perizinan masih jauh dari kondisi ideal, sebagaimana diharapkan pemerintah. Pembentukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum sepenuhnya mampu memperkuat hubungan antara pelayanan perizinan dan peningkatan penanaman modal/investasi. Berdasarkan data pokok Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 diketahui bahwa baru 79.70% Kepala Daerah yang telah mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan secara penuh kepada DPMPTSP sebagaimana ditentukan. Memperhatikan sisi nomenklaturnya, 70% daerah telah membentuk nomenklatur DPMPTSP sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017. Dilihat dari tipe struktur organisasi DPMPTSP ditemukan bahwa 32.17% Tipe A, 35.78% Tipe B, 25.22% Tipe C dan 7.83% lainnya. Sentralisasi kewenangan Kepala Daerah atas beberapa jenis izin menghambat proses pelayanan DPMPTSP. Kewenangan beberapa jenis perizinan yang bersifat sektoral juga masih belum diserahkan kepada DPMPTSP, sebagian masih dipegang oleh Kepala Daerah dan Dinas Teknis. Permasalahan pendelegasian kewenangan oleh Kepala Daerah menjadikan peran DPMPTSP belum optimal menjalankan fungsinya sebagai One Stop Service. Ekspektasi pelayanan perizinan yang mudah bagi pelaku usaha juga belum terpenuhi. Permasalahan mekanisme yang berbelit-belit, sistem aplikasi elektronik yang belum optimal, sarana prasarana yang tidak memadai, dan sumber daya manusia yang kurang baik dari segi jumlah (kuantitatif) maupun mutu (kualitatif) menjadi masalah yang masih ditemui pelaku usaha. Dalam penyelenggaraan proses pelayanan perizinan saat ini DPMPTSP masih banyak tergantung kepada Dinas Teknis terkait penerbitan rekomendasi teknis. Penempatan tim teknis dari Dinas Teknis ke DPMPTSP kondisinya saat ini 45.91% tidak bertempat dan tidak berkantor di DPMPTSP, melainkan masih berkantor di Dinas Teknis masing-masing.Berdasarkan hasil Regulatory Mapping diketahui bahwa terdapat 12 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, 26 Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang mengatur pelayanan perizinan di Indonesia. Analisis pemetaan regulasi menghasilkan temuan permasalahan baik pada peraturan di tingkat pusat maupun daerah yaitu: (1) regulasi yang tumpang tindih dan bertabrakan; (2) perizinan belum memiliki Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK); (3) NSPK
Keyword: analytical hierarchy process (AHP), investasi, pelayanan perizinan, soft system methodology (SSM)

Judul: Rancang Bangun Model Pelayanan Perizinan Investasi Terintegrasi
Abstrak: Investasi swasta merupakan bagian sumber pembiayaan pembangunan yang penting di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target pemerintah saat ini adalah membangun kemudahan berusaha dan iklim investasi di Daerah. Indonesia saat ini berada pada peringkat 73 dalam ease of doing business berdasarkan indeks World Bank Group tahun 2019. Kondisi tersebut jauh di bawah negara tetangga Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berbagai upaya membangun iklim berusaha telah dilakukan, salah satunya melalui perbaikan pelayanan perizinan. Perizinan diartikan sebagai kewenangan pemerintah yang diberikan kepada individu/kelompok yang akan melaksanakan kegiatan tertentu sebagai bagian dari proses pengawasan dan pengendalian dalam mekanisme administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan sistem perizinan yang secara administrasi dapat mendukung perkembangan iklim berusaha, dan sekaligus dalam rangka mewujudkan good governance dalam sektor pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) menganalisis situasi organisasi dan pelaksanaan perizinan investasi saat ini; (2) menganalisis peta regulasi dan implementasinya terhadap perizinan investasi; (3) mengembangkan model konseptual perizinan investasi terintegrasi; dan (4) merancang strategi penerapan model perizinan investasi terintegrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Situasional, Regulatory Mapping, Soft System Methodology (SSM), Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian yang diperoleh dari 230 sampel DPMPTSP seluruh Indonesia dan responden pakar melalui penyebaran kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), dan in-depth interview diketahui bahwa pelayanan perizinan masih jauh dari kondisi ideal, sebagaimana diharapkan pemerintah. Pembentukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum sepenuhnya mampu memperkuat hubungan antara pelayanan perizinan dan peningkatan penanaman modal/investasi. Berdasarkan data pokok Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 diketahui bahwa baru 79.70% Kepala Daerah yang telah mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan secara penuh kepada DPMPTSP sebagaimana ditentukan. Memperhatikan sisi nomenklaturnya, 70% daerah telah membentuk nomenklatur DPMPTSP sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017. Dilihat dari tipe struktur organisasi DPMPTSP ditemukan bahwa 32.17% Tipe A, 35.78% Tipe B, 25.22% Tipe C dan 7.83% lainnya. Sentralisasi kewenangan Kepala Daerah atas beberapa jenis izin menghambat proses pelayanan DPMPTSP. Kewenangan beberapa jenis perizinan yang bersifat sektoral juga masih belum diserahkan kepada DPMPTSP, sebagian masih dipegang oleh Kepala Daerah dan Dinas Teknis. Permasalahan pendelegasian kewenangan oleh Kepala Daerah menjadikan peran DPMPTSP belum optimal menjalankan fungsinya sebagai One Stop Service. Ekspektasi pelayanan perizinan yang mudah bagi pelaku usaha juga belum terpenuhi. Permasalahan mekanisme yang berbelit-belit, sistem aplikasi elektronik yang belum optimal, sarana prasarana yang tidak memadai, dan sumber daya manusia yang kurang baik dari segi jumlah (kuantitatif) maupun mutu (kualitatif) menjadi masalah yang masih ditemui pelaku usaha. Dalam penyelenggaraan proses pelayanan perizinan saat ini DPMPTSP masih banyak tergantung kepada Dinas Teknis terkait penerbitan rekomendasi teknis. Penempatan tim teknis dari Dinas Teknis ke DPMPTSP kondisinya saat ini 45.91% tidak bertempat dan tidak berkantor di DPMPTSP, melainkan masih berkantor di Dinas Teknis masing-masing.Berdasarkan hasil Regulatory Mapping diketahui bahwa terdapat 12 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, 26 Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang mengatur pelayanan perizinan di Indonesia. Analisis pemetaan regulasi menghasilkan temuan permasalahan baik pada peraturan di tingkat pusat maupun daerah yaitu: (1) regulasi yang tumpang tindih dan bertabrakan; (2) perizinan belum memiliki Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK); (3) NSPK
Keyword: analytical hierarchy process (AHP), soft system methodology (SSM), investasi, pelayanan perizinan

Judul: Pemberian Ovalbumin Sebagai Penyebab Alergi pada Marmot
Abstrak: Most people consider allergic is not dangerous. However in some cases may cause death. Allergic has been suspected to relate with immunoglobulin E (IgE) formation, followed by the release of histamine and other cells mediator, until the symptom occur. In this research, the effect of ovalbumin induction on allergic reaction was studied. The used guinea pigs were divided into control (K) and ovalbumin treatment groups, each containing three guinea pigs. Animals were adapted for 14 days then 40 days albumin induced for allergic reaction. Guinea pig’s blood were taken after 40 days sensitization and injected back (anafilaksis cutaneous pasif) to the animals. Evans blue were given after 48 hours serum injection, to obtain bluish spot formation for symptom observation. Research showed that ovalbumin induced allergic reaction. Anafilaksis cutaneous passive testing showed that the bluish diameter didn’t occure on guinea pig’s back, but the allergic effect occurred tend to systemic effect.
Keyword: