Judul: Beberapa permasalahan tentang obat hewan, ditinjau dari peraturan perundangan
Abstrak: Pemerintah telah mengeluarkan seperangkat peraturan perudangan tentang obat hewan untuk mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan obat hewan. Peraturan tersebut berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Surat Keputusan Direktur Jendral Peternakan. Sejauh mana peraturan-peraturan di atas telah dilaksanakan maka penulis mengadakan analisa terhadap permasalahan yang ada berdasarkan literatur dan komunikasi pribadi. Permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah perizinan, registrasi/pendaftaran obat hewan, pengawasan, antibiotika dan masalah pemakaian obat hewan. Masalah perizinan terutama terdapat pada sektor pengecer, baik dalam bentuk Depo Obat Hewan maupun Toko Khusus Obat Hewan. Masih banyak di antara mereka yang belum memiliki izin atau mengajukan izin, padahal sektor inilah yang langsung berhubungan dengan para peternak. ...
Keyword: 

Judul: Kajian Kebijakan: Kelembagaan Urusan Kesehatan Hewan di Indonesia
Abstrak: Kajian ini membahas tentang kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan hewan di Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji kuatnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan hewan berdasarkan hasil identifikasi nama kelembagaan dan struktur organisasi yang bertanggungjawab dalam urusan kesehatan hewan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebelum PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diimplementasikan. Penyelenggaraan urusan kesehatan hewan di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nama kelembagaan dan struktur organisasi penyelenggara yang beragam. Keragaman nama kelembagaan dan struktur organisasi penyelenggara urusan kesehatan hewan ini menjadi salah satu indikator untuk melihat kuatnya kebijakan pemerintah dalam urusan kesehatan hewan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebagian provinsi (41%, n= 14) dan sebagian kecil kabupaten/kota (6%, n= 31) memiliki kebijakan pemerintah yang sangat kuat dalam urusan kesehatan hewan. Sulitnya pelaksanaan otoritas veteriner sesuai dengan konsep yang terdapat dalam UU No.41 Tahun 2014 disebabkan oleh keragaman nama kelembagaan dan struktur organisasi penyelenggara urusan kesehatan hewan serta tidak adanya peraturan turunan dari UU No. 41 Tahun 2014 yang mengatur secara rinci tentang otoritas veteriner
Keyword: kebijakan, kelembagaan, kesehatan hewan

Judul: Development of Array-Based 3D Lighting Tool using MAXScript.
Abstrak: Array lighting uses a group of lights behaving and functioning as a single light. This method can be used to simulate the effect of global illumination in less time. In this research, Cylight, an array-based 3D lighting tool with tubular geometry, is developed using MAXScript. The image quality comparison to global illumination using Scanline and mental ray is conducted through an online survey using six 3D scenes. 98 respondents participated to determine the realistic level for each rendered scene with a value between 1 to 5. The rendering time is also measured. The results show that Scanline produces the best image quality, but not significantly different compared to Cylight. On the other hand, Cylight is significantly faster, taking less than 10% of Scanline's rendering time. Keywords: global illumination, fake GI, 3ds Max, array lighting, light arrays, computer graphics.
Keyword: