Judul: he Valuation Impact Illegal Fishing Surveillance Policies on Marine Fisheries Business
Abstrak: Indonesia tercatat merupakan produsen ikan terbesar ke dua di dunia setelah Cina, dengan total produksi pertahun kurang lebih sebesar 7 juta ton dan berkontribusi sebesar 8,2% terhadap produksi perikanan tangkap dunia (FAO 2022). Estimasi potensi perikanan tangkap Indonesia yaitu sebesar 12,01 juta ton pertahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan yaitu 8,6 juta ton pertahun (KKP 2022). Salah satu ancaman pengelolaan perikanan yaitu kegiatanillegal fishingyang terjadi hampir diseluruh dunia. Berdasarkan Purwanto dan Wudianto,(2011) salah satu penyebab produksi ikan laut tidak optimal yaitu adanya penangkapan ikan secara illegal(illegal fishing).Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibatillegal fishingsebesar 30% dari potensi yang dimiliki dan kerugian yang dialami oleh Indonesia setiap tahunnya diperkirakan sebesar USD 3,125 juta atau Rp. 30 triliun per tahun (FAO, 2001). Menurut Setkab (2016)kerugian akibatillegal fishingdi Indonesia telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dollar AS pertahun, termasuk mengancam 65%terumbu karang di Indonesia. Berdasarkan KKP (2023a) jumlah kapal yang melakukanillegal fishingdi Perairan Indonesia selama tahun 2015-2022 yaitu sebanyak 973 kapal yang terdiri dari kapal ikan berbendera asing sebanyak 509 kapal atau 52,3% dan kapal ikan berbendera Indonesia sebanyak 464 kapal atau sebesar 47,68%. Bagi Indonesiaillegal fishingmerupakan masalah serius dan menjadi ancaman pengelolaan perikanan yang merugikan secara ekonomi, sosial,ekologi dan kedaulatan negara, sehingga pemerintah sangat serius melalui berbagai kebijakan mencegah, mengurangi dan memberantasillegal fishing. Kebijakan pengawasan tersebut memerlukan biaya(cost)yang bersumber dari APBN sehingga hasil, manfaat dan dampaknya harus dapat disajikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dampak dan manfaat kebijakan pengawasan tersebut antara lain dalam hal keamanan sumber daya diperoleh dari peningkatan keuntungan(benefit)yang dapat dinilai.Upaya untuk megukur dampak dan manfaat dari pengawasan tersebut yaitu melalui valuasi ekonomi sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kebijakan itu layak atau tidak layak serta memberikan manfaat yang disajikan dalam suatu nilai atau rasio, pemberian nilai dalam rupiah akan memudahkan bahwa kebijakan tersebut layak adanya. Metode penelitian yaitu menggunakan suplus produsen dimana analisis dilakukan pertahun menggunakan nilai biaya yang dikeluarkan dan penerimaan negara yang didapatkan selama pelaksanaan kebijakan. Kemudian untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosial maka digunakan analisisExtended Cost Benefit Analysis (ECBA). Hasil identifikasi dampak kegiatanillegal fishingdi Indonesia yaitu berdampak terhadap ekonomi, sosial, ekologi dan kedaulatan negara. Sehingga kegiatan tersebut perlu dicegah, diberantas melalui kebijakan peningkatan kapasitas pengawasan. Hasil dari penelitian ini yaitu dampak kebijakan peningkatan pengawasan secara ekonomi yaitu (a) potensi penyelamatan nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp.1,8 Triliunper tahun, (b) potensi penyelamatan penerimaan pemerintah dari PNBP perikanan sebesar Rp.4,7 miliar per tahun, (c) penyelematan pajak sektor perikanan sebesar Rp.9,2 miliar per tahun.Secara sosial yaitu (a) potensi penyelamatan pendapatan dari tenaga kerja ABK sebesar Rp.205,8 miliar per tahun, (b) potensi penyelamatan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu sebesar Rp.268,7 miliar pertahun. Berdasarkan analisis dengan Extended Cost Benefit Analysis(ECBA) pengawasan dengan kondisi sebelum dilakukan peningkatan memberikanbenefitsebesar (minus) Rp.456,4 miliar dan setelah dilakukan peningkatan pengawasan akan memberikan benefit sebesar Rp.1,1 Triliun. Sehingga kebijakan kegiatan peningkatan pengawasanillegal fishinglayak untuk dilanjutkan. Implikasi hasil penelitian tersebut pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasanillegal fishingdilaut, melalui (a) menambah sarana dan prasarana pengawasan di laut yaitu kapal pengawas dan teknologi pengawasan agar pengawasan dilaut lebih efektif dan efisien dan (b) meningkatkan intensitas frekuensi pengawasan dilaut dengan mengedepankan penggunan data dan informasi
Keyword: Illegal Fishing, Illegal Fishing surveillance, ECBA

Judul: Model Pengawasan Kelautan Dalam Pengelolaan Ekonomi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil di WPP-NRI 711.
Abstrak: Berdasarkan penyebaran stok ikan dan karakteristik osenografi, WPP-NRI 711 merupakan salah satu dari sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia dengan potensi kelautan yang melimpah khususnya di sektor perikanan, dan merupakan salah satu dari tiga zona perairan rawan illegal fishing. Di Indonesia, untuk memberantas kegiatan illegal fishing tersebut, masih menganut sistem multi agent dengan manajemen dan kepentingan yang berbeda-beda menurut masingmasing sektornya. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya agen yang mempunyai kewenangan mengurusi laut sehingga tidak efektif dan efisien dalam pengawasan kelautan Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPP-NRI 711 belum mencapai dengan optimal, sehingga diperlukan model pengawasan kelautan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan pengawasan kelautan, mengestimasi potensi ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil, nilai ekonomi illegal fishing perikanan tangkap pelagis kecil, dan mengkaji model pengawasan kelautan di WPP-NRI 711. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer, yang dilakukan dengan observasi, wawancara dengan kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis Delphi digunakan dalam wawancara yang melibatkan para pakar dan pelaku dari institusi lembagalembaga terkait pengawasan kelautan. Sedangkan data sekunder, merupakan statistik produksi dan effort perikanan tangkap pelagis kecil, dan data hasil kapal tangkapan illegal fishing. Analisis data yang digunakan yaitu bioekonomi perikanan tangkap pelagis kecil, dan metoda ANP untuk untuk menyusun model pengawasan kelautan dalam pengelolaan ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPP-NRI 711. Manfaat pengelolaan optimal ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil yakni upaya penangkapan yang diperbolehkan adalah 5.041 unit effort standard hasil tangkapan 13.561 ton per tahun dan rente ekonomi Rp 225,54 miliar per tahun. Nilai ekonomi dari illegal fishing 3.285 ton per tahun sebesar Rp 53,8 miliar per tahun. Tingkat pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis kecil menunjukkan bahwa effort masih dapat ditingkatkan mencapai tingkat optimum sehingga memberikan manfaat ekonomi maksimum. Dari hasil penelitian ini, model pengawasan kelautan single agent multi task dengan dukungan penuh pemerintah, lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan pengawasan kelautan pada umumnya, khususnya sumberdaya perikanan.
Keyword: illegal fishing, model pengawasan kelautan, pengelolaan ekonomi optimal, pelagis kecil, sumberdaya perikanan, WPP-NRI 711

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate