Judul: Access Analysis-Based Pine Resin Harvesting Conflict Management in Masigit Kareumbi Hunting Park
Abstrak: Taman Buru Masigit Kareumbi membuka akses penyadapan getah pinus bagi 11 Kelompok Tani Hutan (KTH) pada tahun 2019 - 2022. Pemberian akses terbatas hanya kepada 11 KTH berkemungkinan menimbulkan kecemburuan sosial serta konflik lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis akses masyarakat setempat terhadap penyadapan getah pinus di TBMK, konflik akibat adanya beragam akses tersebut, dan bagaimana manajemen konfliknya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapang, dan studi literatur, dianalisis secara kualitatif memakai Teori Akses serta Teori Konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses berbasis hak diperoleh melalui Perjanjian Kerja Sama antara KTH mitra dengan BBKSDA Jawa Barat. Akses berbasis struktural dan relasional diperoleh KTH mitra dan KTH non-mitra menggunakan faktor pembentuk: pengetahuan, teknologi, identitas sosial, relasi sosial, pasar, dan otoritas. Konflik yang timbul dari adanya akses tersebut yaitu konflik: (1) penyadapan ilegal, (2) perebutan anggota KTH dan ketidaksesuaian pengepul, (3) pemilihan pengepul, serta (4) persaingan bisnis. Manajemen konflik yang dapat diterapkan yaitu intervensi pihak ketiga secara litigasi dan non-litigasi. Peningkatan dan pengembangan program kemitraan konservasi yang akan datang secara kolaboratif menjadi rekomendasi manajemen konflik yang dapat diakomodasi oleh semua pihak berkepentingan., Masigit Kareumbi Hunting Park opened pine resin harvesting access for 11 Forest Farmer Groups (KTH) in 2019 - 2022. Granting access limited to only 11 KTH is likely to cause social jealousy and other conflicts. This study aims to analyze the local community's access to pine resin harvesting in TBMK, the conflicts resulting from various accesses and the conflict management efforts. Data were collected through interviews, field observations, and literature studies, analyzed qualitatively using Access Theory and Conflict Theory. This study's results show rights-based access obtained through a Cooperation Agreement between partner KTHs and the West Java BBKSDA. Structural and relational-based access is obtained by partner KTHs and non-partner KTHs using forming factors: knowledge, technology, social identity, social relations, markets, and authority. Conflicts arising from this access are conflicts: (1) illegal harvesting, (2) competition for KTH members and collectors' discrepancies, (3) collectors selection, and (4) business competition. Feasible conflict management efforts are third-party interventions, both litigation and non-litigation. Collective improvement and development of future conservation partnership programs is a conflict management recommendation that can be accommodated by all stakeholders in TBMK.
Keyword: akses, getah pinus, konflik, manajemen konflik, taman buru, access, conflict, conflict management, pine resin, hunting park

Judul: Konflik Pemanfaatan, Kelembagaan Serta Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Pada KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan.
Abstrak: Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kontribusi devisa. Hasil penilaian operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada tahun 2015 menunjukan KPHP Meranti bernilai kategori cukup karena kinerja kelembagaan pengelolaan hutan belum optimal. Kinerja kelembagaan yang belum optimal diduga karena permasalahan, antara lain: tumpang tindih pemanfaatan, ketidakjelasan hak-hak kepemilikan, rasa ketidakadilan alokasi lahan, berbagai kepentingan dan pengaruh pengguna lahan, dan konflik pemanfaatan. Dugaan tersebut menjadi dasar menjelaskan pengaruh kinerja kelembagaan terhadap keberlanjutan pengelolaan KPHP dan resolusi konflik. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui resolusi konflik pemanfaatan, sedangkan tujuan khusus, yaitu: a) menerangkan bentuk mekanisme akses dan hak kepemilikan; b) menerangkan persepsi masyarakat, kepentingan, dan pengaruh aktor; c) menerangkan dominasi perusahaan dan bentuk tuntutan serta status klaim lahan; d) memetakan konflik pemanfaatan; e) mendiagnosa kelembagaan; f) menerangkan keberlanjutan pengelolaan, dan g) membangun konsep resolusi konflik dengan peran desa dalam kelembagaan pengelolaan kawasan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terbuka; wawancara aktor kunci; studi sejarah dokumen, literatur, dan peta; serta data sekunder pendukung lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kontruksivisme dengan metode analisis deskriptif kualitatif didukung statistik sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa secara garis besar ada lima bentuk mekanisme akses hak dan lima bentuk mekanisme akses struktur dan relasi. Ketidakjelasan hak kepemilikan disebabkan berbagai status dan posisi pengguna, yaitu: a) adanya pemukiman, kebun campuran, kebun Sawit dan Karet; penyewa lahan untuk aktivitas tambang ilegal di areal kerja HTI, b) adanya izin pemilik kebun tidak prosedural dengan skala usaha luasan cukup besar pada wilayah tertentu, dan c) adanya izin pertambangan di areal kerja HTI. Persepsi masyarakat dibedakan berdasarkan memori selektif dan perhatian selektif sebelum dan sesudah adanya izin usaha (HTI/RE/HTR). Persepsi masyarakat terkait kondisi sosial, adalah; a) layanan pendidikan, b) layanan kesehatan, c) kondisi budaya/tradisi lokal, dan d) kondisi pemilikan lahan. Persepsi terkait kondisi ekologi, adalah: a) kondisi atau keadaan hutan, b) kenyamanan tinggal, dan c) ketersediaan air bersih. Persepsi terkait kondisi ekonomi, yaitu: kesempatan kerja, peningkatan penghasilan, dan peluang bisnis masyarakat. Aktor yang sangat terkait langsung dan pengaruhnya sangat besar, yaitu: pemilik unit izin HTI, RE, pemerintah (KLHK dan Dinas Kehutanan) dan Kepala Desa/tokoh masyarakat. Klaim masyarakat lokal masih kuat dari pengaruh adat, berkaitan dengan norma tata cara pemanfaatan lahan dan menentukan pengguna. Kinerja perusahaan tidak dapat optimal akibat lahan diklaim masyarakat. Hal ini menunjukan masyarakat memiliki wewenang sehingga diberikannya legalitas berupa izin tetapi tidak memiliki legitimasi masyarakat. Analisis peran aktor menunjukan key player sebagai aktor utama, yaitu: Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, pemegang izin usaha, dan pemerintah (KLHK). Ketika para pihak memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda dan berada pada posisi yang sama sebagai key player, maka dapat dipastikan potensi konflik ada dalam pengelolaan hutan. Dominasi perusahaan dan kerusakan hutan menimbulkan tuntutan masyarakat, yaitu: a) lahan tetap menjadi hak milik sendiri, b) perbaikan ekonomi, dan c) tuntutan perbaikan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air bersih, dan pencegahan kebakaran hutan. Berdasarkan analisis prioritas penanganan konflik, wilayah izin HTI PT WAM dan wilayah tertentu berkategori rawan atau waspada, sedangkan open access bekas konsesi PT Pakerin dalam kategori sangat prioritas. Berdasarkan analisis tipologi konflik ada tiga tipologi potensi, yaitu:
Keyword: aksi kolaborasi dan kreatif, kelembagaan, konflik pemanfataan, KPHP Meranti, resolusi konflik

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: