Judul: Kajian Pengembangan Sistem Insentif Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia
Abstrak: Menyadari kondisi lingkungan Jakarta yang demikian memprihatinkan, berbagai negara di belahan bumi ini telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, tidak terkecuali Pemerintah DKI Jakarta. Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia, yang merupakan pusat kegiatan bisnis, pemerintahan dan aktivitas yang melibatkan teknologi, memiliki konsekuensi yang sama dengan kota-kota besar lainnya di dunia, yaitu tingginya pencemaran lingkungan. Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, seiring dengan kebijakan 'langit biru' yang dicanangkan Gubernur KDKI Jakarta, maka DLLAJ DKI Jakarta sebagai lembaga teknis di bawah Pemerintah DKI Jakarta yang berkepentingan dalam bidang sarana transportasi dituntut untuk lebih reaktif dan proaktif dalam menanggapi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang perlu direalisasikan adalah lebih memberdayakan unit yang menguji kelayakan sarana transportasi di ibukota, dalam hal ini adalah Unit PKB DLLAJ DKI Jakarta. Para praktisi manajemen sepakat bahwa salah satu alat yang masih dianggap efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi adalah sistem kompensasi, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini mencerminkan bahwa suatu organisasi akan memiliki kinerja baik, apabila (salah satunya) sistem kompensasi yang sesuai dengan harapan sumberdaya manusia di dalamnya. Sistem kompensasi yang berlaku di Unit PKB, sebagaimana lembaga pemerintahan lainnya diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 1997. Sebagai sistem yang telah diatur dalam PP tersebut, maka kajian terhadap dst...
Keyword: Insentif, Kinerja, Sumberdaya Manusia

Judul: Kajian Efektifitas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Memasuki era milenium ketiga dan di era reformasi ini, tindakan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh langkah-langkah antisipatif untuk menangkal akibat buruk yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai organisasi pemerintahan di wilayah ibukota negara merupakan barometer pemerintahan di tanah air, dituntut untuk sesegera mungkin mengambil tindakan antisipatif atas segala perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut sistem manajemen sumberdaya manusianya. Tindakan antisipatif yang dilakukan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City). Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur Pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi untuk menghasilkan aparat yang berkualitas, dan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain adalah: 1. Para aparatur/pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap dirinya, 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang terjadi saat ini, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih belum mengacu kepada landasan operasional yang berlaku atau pencatatan dalam "buku biru" belum dilaksanakan secara teratur, 3. Belum adanya standar penilaian kinerja yang baku sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya motivasi dan rendahnya semangat pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 4. Terjadinya penurunan disiplin pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur di unit kerja masing-masing maupun dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 5. Hasil penilaian kinerja tidak diikuti dan ditindaklanjuti secara nyata (konkrit). Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini, 2. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang efektif dan sesuai dengan harapan pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan pegawai. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, yaitu di Dinas Kependudukan. Secara spesifik, obyek penelitian mengambil lokasi di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Kependudukan, yaitu Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dan Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan populasi yang sekaligus sebagai sampel penelitian (38 pegawai) adalah para pegawai yang terdapat di lima Suku Dinas Kependudukarı Tingkat Kotamadya dan Tingkat Dinas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas (pegawai eselon IIIb 10 orang) dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (pegawai eselon IVb 28 orang) Dinas Kependudukan yang merupakan kelompok penilai dan ternilai atau kedua kelompok pegawai tersebut sekaligus sebagai penilai dan ternilai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan menggunakan instrumen penelitian (kuesioner), dan data sekunder diperoleh dari
Keyword: Penilaian Kinerja, Software SPSS, Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan

Judul: Mud Crab’s (Scylla serrata Forskal 1775) Response to Different Decaying Level of Gold Snail (Pomacea canaliculata Lamarck 1822) Bait.
Abstrak: Mud crab is well known as omnivorous-vigorous-voracious-opportunistic-scavenger. These intertidal animals applies mainly chemoreception in their predatory behaviour. It has been commonly assumed that non fresh gold snail bait is better than fresh bait in stimulating the mud crab. This research's aim is to analyze mud crab response to different decaying level of gold snail bait. Their response were observed as time required to touch the bait and pattern and direction of the mud crab in approaching the baits. The different decaying level of gold snail baits were shown on Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) as 16.3 mg/100g (0 day); 534.1 mg/100g (3 days); and 887.4 mg/100g (6 days). The research was conducted from July 2009 until February 2011. The TVBN test for gold snail baits were conducted at Laboratory of BBPPHP Jakarta. The experiment was conducted in Pemalang. The result showed that the average period of mud crabs to touch the baits were 52.14 minutes; 61.57 minutes and 52.57 minutes. Anova test concluded no sufficient evidence of significant effect of TVBN content of gold snail bait on mud crab’s feeding behaviour. Movement pattern B, i.e. left and right deviation followed by straight forward movement to the bait, was commonly exhibited by the crabs. Consequences of time period required by the mud crab to approach the bait on fishing operation is discussed.
Keyword: