Judul: Hubungan tata kelola ekonomi daerah dan kelimpahan sumber daya alam dengan kinerja perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur
Abstrak: Sumber daya alam memiliki kaitan yang erat terhadap tingkat perekonomian di suatu daerah. Pada dasarnya sumber daya alam yang melimpah akan menunjang kinerja perekonomian yang baik. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur yang tinggi ternyata tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonominya. Sehingga ketimpangan antar daerah di Kalimantan Timur masih tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya nilai indeks ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami ketimpangan yang cukup besar. Oleh sebab itu, perlu adanya tata kelola yang baik sebagai sistem pendukung dalam kinerja perekonomian yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi, uji T, dan analisis regresi. Berdasarkan hasil penelitian variabel tata kelola yang berhubungan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia(IPM), pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan adalah: 1)persentase mekanisme pengaduan pelayanan izin usaha, 2)kebijakan Pemda terhadap sektor swasta, 3)tindakan pemerintahan daerah terhadap sektor swata, 4)Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) yang menghubungkan pelaku usaha kecil-sedang-besar dan pelatihan pengajuan kredit UKM, 5)lama perbaikan jalan, 6)lama perbaikan infrastruktur listrik dan lama pemadaman listrik. Berdasarkan hasil regresi OLS, variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap IPM adalah belanja pendidikan dan kesehatan serta PPUS. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB perkapita adalah Pendapatan Asli Daerah(PAD), integritas bupati/walikota dan pengetahuan para pelaku usaha tentang PPUS. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Dana Bagi Hasil(DBH), IPM, waktu pengurusan akses lahan, mekanisme pengaduan izin usaha, pengetahuan para pelaku usaha tentang PPUS, dan ketegasan bupati/walikota pada korupsi jajarannya. Adapun variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan adalah PAD, proses perizinan usaha yang bebas dari praktek kolusi dengan pegawai internal, tindakan Pemerintah Daerah terhadap sektor swasta, dan pengetahuan para pelaku usaha tentang PPUS.
Keyword: Local economic governance, Pconomic performance, Pearson correlation test

Judul: Keterkaitan antara tata kelola ekonomi daerah dengan produk domestik regional bruto per kapita kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kondisi tata kelola ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, (2) menganalisis keterkaitan tata kelola ekonomi daerah dengan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, (3) menganalisis implementasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut adalah data tahun 2007 tata kelola ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Komite Pemantauan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diperoleh dari Kementerian Keuangan, serta Produk Domestik Regional Bruto per kapita, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif, analisis korelasi dan analisis regresi OLS. Analisis korelasi digunakan untuk menganalisis hubungan variabel tata kelola ekonomi daerah dengan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi sedangkan analisis regresi OLS digunakan untuk menganalisis pengaruh tata kelola ekonomi daerah, APBD serta IPM terhadap PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis korelasi, variabel tata kelola ekonomi daerah yang memiliki hubungan signifikan dengan PDRB per kapita yang sejalan dengan teori adalah lama kepengurusan sertifikat tanah, persentase perusahaan yang memperoleh TDP, persepsi pemda selalu menindaklanjuti langkah-langkah masalah yang telah ditentukan Kepala Daerah, persepsi mengenai dukungan pemda terhadap pelaku usaha, persepsi tingkat hambatan biaya pungutan dan retribusi, persepsi tentang kualitas infrastruktur jalan dan rata-rata lama perbaikan infrastruktur jalan. Sementara variabel tata kelola ekonomi daerah yang berhubungan signifikan namun tidak sejalan adalah persepsi frekuensi penggusuran, persepsi frekuensi konflik, persepsi izin usaha bebas KKN, persepsi kualitas penanganan oleh polisi dan persepsi tingkat hambatan pajak terhadap kinerja perusahaan. Variabel yang berhubungan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi adalah lama kepengurusan sertifikat tanah, persentase perusahaan yang memiliki TDP, persentase perusahaan yang mengetahui keberadaan forum komunikasi, persepsi pemda melakukan konsultasi publik sebelum membuat kebijakan yang terkait dunia usaha, persepsi pemda mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah yang dihadapi dunia usaha serta kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan analisis regresi OLS, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita adalah IPM, belanja modal dan belanja pendidikan pemerintah, lama kepengurusan sertifikat tanah serta dummy persepsi mengenai pemda selalu menindaklanjuti langkah-langkah masalah yang telah ditentukan Kepala Daerah. IPM, belanja modal, belanja pendidikan dan dummy pemda selalu menindaklanjuti langkah-langkah masalah yang telah ditentukan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita. Variabel lama pengurusan sertifikat tanah berpengaruh negatif terhadap PDRB per kapita. Hasil regresi OLS juga menunjukan bahwa variabel belanja kesehatan, variabel persentase perusahaan yang memiliki TDP dan dummy kualitas infratruktur jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel IPM dan belanja pendidikan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah adalah perbaikan dan peningkatan kualitas di bidang perizinan sertifikat tanah maupun sertifikat usaha, peningkatan koordinasi antara kepala daerah dengan instansi pemda dalam penanganan masalah di dunia usaha, peningkatan dukungan pemda melalui penyediaan fasilitas di dunia usaha, efektifitas forum komunikasi untuk membicarakan masalah yang terkait dunia usaha, penurunan biaya pungutan dan retribusi agar tidak memberatkan para pelaku usaha,
Keyword: Good dovernance, GRDP perkapita, Spearmans Correlations, Pearson Correlations

Judul: Pembuatan Film Tipis Cu2ZnSnS4 sebagai Lapisan Penyerap Cahaya pada Sel Surya Menggunakan Metode Elektrodeposisi
Abstrak: Thin film of Cu2ZnSnS4 (CZTS) is an alternative semiconductor used as light absorber layer on solar cell. CZTS can replace silicon that commonly used as commercial semiconductor. The advantage of using CZTS as absorber layer is due to the abundance of its chemical composer on earth, and its high value of absorption coefficient. The absorber layer was made by using electrodeposition method on ITO glass substrates. The films were deposited at room temperature using potentiostatic mode with a potential of –1.05 V for 30, 45, and 60 minutes. After that, the films were annealed at two different temperatures, 180 ºC and 500 °C, for 45 minutes in N2/H2S atmosphere. Based on X-ray diffraction analysis, the polycrystalline thin film obtained fall into kesterite crystal phase. This type of crystal was obtained when the CZTS was annealed at 500 °C in H2S/N2 atmosphere. The value of optical band gap energy for the CZTS thin film was 2.2 eV with the film thickness about 1.228–6.366 μm. The sample of CZTS with electrodeposition time of 45 minutes and annealing temperature of 500 °C showed the best result and in conformity with absorber layers criteria for solar cells.
Keyword: semiconductor, ITO glass, CZTS thin film, electrodeposition