Judul: Determinants of Inclusive Economic Growth in The Yogyakarta
Abstrak: Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan disuatu negara telah menimbulkan ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Meningkatnya ketimpangan akan meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat. Pembangunan ekonomi saat ini tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi harus diterima oleh semua orang (Asian Development Bank, 2011). Konsekuensinya, lahirlah konsep pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi bisa inklusif jika memberikan manfaat bagi masyarakat seperti berkurangnya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang pertumbuhan ekonominya terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY yang meningkat setiap tahun belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan, pengangguran terbuka, dan persentase kemiskinan. Sehingga belum terjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Provinsi DIY. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi DIY, (2). Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi DIY, (3). Simulasi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari 5 kabupaten dan kota di Provinsi DIY dengan periode waktu tahun 2011 hingga 2017. Estimasi model (persamaan simultan) menggunakan metode Two-Stage Least Square (2SLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif adalah konsumsi rumah tangga, ekspor barang/jasa, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pendapatan perkapita, masa studi, tingkat pengangguran terbuka, dan impor barang/jasa. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 2% akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1,5%, menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,0%, kemiskinan sebesar 10,7%, dan ketimpangan pendapatan sebesar 5,5%. Pemerintah DIY dapat mendorong konsumsi rumah tangga melalui kebijakan pengelolaan pajak daerah. Penurunan pajak akan menyebabkan disposable income meningkat, sehingga meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Provinsi DIY., Economic growth accompanied by increasing income inequality in a country has led to inequality between the poor and the rich. Increasing inequality will certainly increase the crime rate in society. The current economic development is not sufficient with high economic growth. Economic growth must be accepted by everyone (Asian Development Bank, 2011). As a consequence, the concept of inclusive economic growth has emerged. Economic growth can be inclusive if it provides benefits to society such as reduced poverty, income inequality, and unemployment. Yogyakarta Special Region Province (DIY) is one of the provinces whose economic growth is increasing every year. DIY Province economic growth which increases every year has not been able to reduce income inequality, open unemployment, and the percentage of poverty. So that there has been no inclusive economic growth in DIY Province. The objectives of this study are (1). Describing inclusive economic growth in DIY Province, (2). Analyzing the factors that influence inclusive economic growth in DIY Province, (3). Simulation of policies to increase inclusive economic growth in DIY Province. This study uses panel data consisting of 5 districts and cities in DIY Province with a time period from 2011 to 2017. Model estimation (simultaneous equation) uses the Two-Stage Least Square (2SLS) method. The results of the analysis show that the factors that influence inclusive economic growth are household consumption, export of goods/services, foreign investment, domestic investment, per capita
Keyword: Inclusive economic growth, simultaneous equations, 2SLS

Judul: Dampak Spillover dan Kebijakan Fiskal terhadap Pencapaian Pertumbuhan Inklusif antar-Provinsi di Indonesia
Abstrak: Teori kutub pertumbuhan (Growth Poles Theory) menyatakan bahwa pembangunan dimulai dari suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan. Pada tahap awal, pusat pertumbuhan membutuhkan input sumber daya dari wilayah sekitarnya yang dikenal dengan efek pengurasan (backwash effect). Selanjutnya, pusat pertumbuhan memberikan efek penyebaran manfaat ekonomi pada daerah penyokongnya/hinterland (spread effect). Kebijakan pusat pertumbuhan dikatakan berhasil jika efek penyebarannya lebih tinggi dibanding efek pengurasannya (net spillover effect). Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan hal penting dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan dunia mengenai Sustainable Development Goals (SDGs). Pertumbuhan inklusif berhubungan dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Banyak penelitian umumnya menganalisis bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi pengangguran secara terpisah, padahal kenyataannya keempat indikator tersebut memiliki hubungan simultan dalam perekonomian dan berkaitan secara spasial dengan wilayah lainnya (Bourguignon 2004, Sameti dan Farahmand 2009, Jaya 2017, Gebremariam et al. 2009). Penelitian ini menguraikan hubungan simultan antara 4 indikator pertumbuhan inklusif dan hubungan spasial antarwilayah di Indonesia. Penelitian ini juga memasukkan variabel kebijakan fiskal seperti alokasi dana desa, belanja pemerintah daerah, dan penerimaan pajak daerah untuk melihat sejauh mana kebijakan fiskal mampu mendorong tercapainya pertumbuhan inklusif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model simultan spatial autoregressive (SAR) yang parameternya diestimasi dengan menggunakan Generalized Method of Moment (GMM). Data yang digunakan merupakan data tahunan yang mencakup 34 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2015 sampai 2017. Hasil estimasi membuktikan adanya hubungan simultan antara keempat indikator pertumbuhan inklusif serta terdapat keterkaitan spasial antarprovinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tidak inklusif. Pertumbuhan ekonomi hanya mampu menurunkan kemiskinan tetapi tidak dapat mengurangi ketimpangan dan pengangguran. Hubungan antarwilayah bersifat positif artinya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dapat menyebar ke wilayah lain yang berkaitan melalui proses migrasi penduduk. Kebijakan fiskal seperti peningkatan alokasi dana desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi denganmengurangi kontribusinya terhadap PDRB. Pengeluaran pemerintah daerah diarahkan sebagai stimulus untuk v meningkatkan komponen PDRB lain seperti konsumsi dan investasi sehingga lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pajak daerah sebagai alat pemerataan pendapatan belum berfungsi dengan baik. Kontribusi pajak daerah yang semakin besar terhadap PDRB justru meningkatkan ketimpangan. Hal tersebut disebabkan pajak daerah masih ditanggung baik yang kaya maupun yang miskin. Pertumbuhan ekonomi harus dipertahankan tetap positif untuk dapat mengurangi kemiskinan. Ketimpangan dan pengangguran dapat teratasi melalui alokasi manfaat pertumbuhan ekonomi pada peningkatan produktivitas penduduk miskin. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi atau bantuan produktif perlu ditingkatkan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dapat menyebar ke wilayah lain yang berkaitan melalui proses migrasi. Provinsi dengan tingkat penyebaran terbesar adalah Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan provinsi lain yang berkaitan. Selain mendistribusikan pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur juga dapat menularkan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran ke wilayah tersebut. oleh karena itu, kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas bagi wilayah pusat pertumbuhan seperti Jawa Timur. Kebijakan pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk miskin menjadi prioritas bagi wilayah hinterland seperti: Bali,
Keyword: kutub pertumbuhan, pertumbuhan inklusif, simultan, spasial, spillover

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: