Judul: Perdebatan Pemikiran Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat di Indonesia
Abstrak: Kebijakan merupakan suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Pembuatan kebijakan merupakan proses pertarungan antar aktor dalam kepentingannya dengan diskursus dan jaringan yang dibangunnya tidak terlepas dari manuver politik. Kebijakan perlu diletakkan sebagai proses politik sebagaimana juga terdapat proses-proses analitis atau pemecahan masalah. Pembuatan kebijakan dilakukan secara bertahap, kompleks, dan tidak linier, suatu proses yang dapat terputus atau berjalan lambat dan berat, suatu proses yang berulang dan seringkali berjalan berdasarkan pengalaman, belajar dari kesalahan, dan mengambil pelajaran dari kebijakan-kebijakan yang lalu. Kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF) adalah alternatif yang baik untuk pola tahap, karena ACF mempunyai asumsi klausal yang jelas, hipotesis yang dapat diuji secara empiris, peran nyata informasi, model nyata indvidu, dan berbagai siklus interaksi yang melibatkan ratusan aktor. Teori kebijakan ACF yang dikembangkan oleh Paul Sabatier menganggap bahwa sikap-sikap aktor dan perubahan-perubahan kebijakan diakibatkan oleh adanya sistem yang memungkinkan terjadinya sharing belief system yang relatif tidak berubah. Proses perdebatan atau kontestasi pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat terjadi melalui interaksi antar aktor. Sikap aktor dan perubahan kebijakan diakibatkan oleh adanya sistem yang memungkinkan terjadinya sharing belief system yang relatif tidak berubah. Pemerintah kembali memberlakukan kebijakan larangan ekspor kayu bulat periode kedua pada tahun 2001. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar nilai tambah pengolahan kayu bulat dapat diperoleh di dalam negeri dan untuk meningkatkan perolehan devisa dari ekspor kayu olahan. Penerapan kebijakan larangan ekspor kayu bulat periode kedua ini dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan No. 1132/Kpts-II/2001, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 292/MPP/Kep/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor. Permasalahan pengusahaan hutan di Indonesia terutama harga kayu bulat dan distorsi harga kayu bulat menjadi fokus serius pelaku usaha. Deregulasi kebijakan ekspor kayu bulat yang telah disampaikan Kementerian LHK, tetapi belum berhasil mengubah kebijakan larangan ekspor kayu bulat yang masih berlaku saat ini. Perdebatan pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha, asosiasi perkayuan, LSM, akademisi, dan peneliti. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis, memahami dan mengungkap hasil perdebatan pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat untuk merubah keyakinan atas kebijakan saat ini, yang dijabarkan menjadi tujuan khusus, yaitu: 1) menganalisis kondisi pengusahaan hutan di Indonesia; 2) menganalisis pengetahuan dan diskursus yang digunakan oleh masing-masing aktor, siapa aktor yang terlibat dan jaringan apa saja yang digunakan, serta politik dan kepentingan yang mendasarinya; serta 3) menganalisis pembentukan koalisi advokasi dalam perdebatan pemikiran kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode pengumpulan data dengan pengumpulan dokumen-dokumen kualitatif, wawancara kualitatif, dan observasi kualitatif. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis struktur pengusahaan hutan, struktur harga kayu bulat, analisis isi, analisis proses kebijakan, analisis parameter ACF, serta analisis saluran tata niaga kayu bulat. Hasil analisis, menghasilkan distorsi harga kayu bulat terjadi pada kayu bulat hutan alam, hutan tanaman, hutan
Keyword: aktor/jaringan, kebijakan larangan ekspor, koalisi advokasi, narasi/diskursus, politik/kepentingan

Judul: The impact of trade policy on export performance of the indonesian primary wood products industry
Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk (1) mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor , (2) mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan kayu bulat terhadap kinerja ekspor periode tahun 1980-2002, dan (3) meramalkan dampak kebijakan perdagangan kayu bulat terhadap kinerja ekspor produk industri pengolahan kayu primer periode tahun 2007-2010. Alternatif kebijakan disimulasi dengan menggunakan model ekonometrika dalam bentuk persamaan simultan yang terdiri dari 25 persamaan struktural, 3 persamaan teknis produksi dan 11 persamaan identitas. Metode Two Stage Least Squares (2SLS) digunakan untuk menduga parameter persamaan struktural. Penelitian menganalisis 12 skenario peramalan yang terdiri dari 8 skenario dengan instrumen tunggal dan 4 skenario dengan kombinasi beberapa instrumen. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario ke 12 adalah yang terbaik untuk peningkatan kinerja ekspor produk industri pengolahan kayu primer yang merupakan kombinasi instrumen kebijakan: (1) kenaikan provisi sumber daya hutan, (2) kenaikan dana reboisasi, (3) penurunan suku bunga, (4) penghapusan larangan ekspor kayu bulat, (5) kenaikan upah tenaga kerja, dan (6) kenaikan penawaran kayu bulat domestik. Skenario ke 12 dapat disarankan sebagai suatu kebijakan yang sesuai untuk peningkatan devisa dan juga merupakan representasi dari: (1) kepentingan pemerintah melalui kenaikan provisi sumber daya hutan, (2) kepentingan pengusaha melalui penurunan suku bunga bank dan penghapusan larangan ekspor kayu bulat, (3) kepentingan tenaga kerja melalui peningkatan upah, dan (4) kepentingan lingkungan melalui kenaikan dana reboisasi.
Keyword: Policy impact, Export performance, Primary wood products industry

Judul: Approximation of the Median of Poisson Distribution Using the Relation of Poisson-Gamma Distribution
Abstrak: A major drawback of median is that median cannot usually be defined in closed form, even in the cases where their distribution functions are known. This study gives an approximation of the closed form for the median of the Poisson distribution by using the relation of Poisson-Gamma distribution. The approximation uses elementary techniques based on the monotonicity of certain sequences involving tail probabilities of the Poisson distribution and the Central Limit Theorem. Furthermore, a closed form expression for the mean absolute deviation 􀜧|􀜰􀰒 􀵆 􀜯􀝁􀝀􁈺􀜰􀰒􁈻| is also studied. The median is relevant because of the fact that it minimizes the mean absolute deviation of a Poisson random variable (􀜰􀰒􁈻 by considering median as central tendency.
Keyword: