Judul: Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta
Abstrak: Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, bahwa pangan olahan yang diproduksi IRTP wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Walikota/Bupati. IRTP yang ingin mendapatkan SPP-IRT harus mengikuti pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan. Selanjutnya, IRTP harus menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP yang dilakukan oleh tenaga DFI (District Food Inspector) yang ada di Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan penerapan CPPB-IRT juga mengetahui proses penerbitan SPP-IRT setelah tahun 2015 dan peran PTSP dan Dinas Kesehatan dalam penerbitan SPP-IRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dan wawancara dengan menggunakan kuisioner. Data yang dihasilkan dari kuisioner diolah dengan Ms Excel dan dianalisis dengan SPSS 22 menggunakan analisis regresi linier berganda. Sejak Januari 2015, tahapan penerbitan SPP-IRT di Jakarta tidak hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten melainkan ada suatu instansi yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan terdapat pembagian tugas antara PTSP dan Dinas Kesehatan terkait penerbitan SPP-IRT. PTSP bertugas dalam penerbitan izin dan Dinas Kesehatan bertugas dalam melakukan Penyuluhan Keamanan Pangan, pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Implementasi penerbitan SPP-IRT di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai 98%. Hasil pemeriksaan sarana produksi mengalami penurunan level dikarenakan IRTP yang tidak konsisten dalam menerapkan CPPB-IRT. Penurunan level IRTP ini menjadi hanya 5 IRTP (17%) level I, 3 IRTP (10%) level III dan 22 IRTP (73%) level IV. Tiga parameter ketidaksesuaian dengan temuan terbanyak yaitu parameter 26, 36 dan 37 yaitu 47%, 57% dan 53%. IRTP yang berhasil tetap konsisten terhadap penerapan CPPB-IRT hanya 5 IRTP. Faktor yang berhubungan dengan penerapan CPPB-IRT yaitu modal, cara distribusi dan pendidikan karyawan.
Keyword: CPPB-IRT, IRTP, SPP-IRT

Judul: Kesesuaian Implementasi Penerbitan SPP-IRT oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan izin edar bagi pangan hasil industri rumah tangga. Dengan adanya pedoman baru yang diinisiasi oleh terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pemangku kewajiban, mengalami kendala dalam beradaptasi pada alur penerbitan yang baru. Provinsi Jawa Tengah menjadi objek penelitian karena memiliki IRTP terbanyak ketiga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian penerbitan yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, serta mengetahui hambatan masing-masing daerah dalam melaksanakan penerbitan yang sesuai dengan pedoman baru. Pada penelitian ini, peneliti di bawah koordinasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan survei dengan responden masing-masing satu orang perwakilan petugas Dinkes dan DPMPTSP dari setiap daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk data survei Dinkes, dan analisis deskriptif bagi data survei DPMPTSP. Dinkes di Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi kriteria utama sebesar 86,9% dan kriteria tambahan sebesar 79,3%, dengan 15 Dinkes termasuk dalam kriteria sesuai dan 14 Dinkes termasuk dalam kriteria kurang sesuai. Hambatan yang dialami Dinkes di antaranya, kurangnya sumber daya manusia, minimnya adaptasi dan pemahaman pada sistem online SPP-IRT, kurangnya waktu untuk melaksanakan proses pengawasan pada produk IRTP, dan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada proses pemenuhan komitmen SPPIRT. Hambatan yang dialami DPMPTSP di antaranya rendahnya jumlah kepemilikan akun pada sistem SPP-IRT karena kurangnya pemahaman pada pedoman baru yang berlaku seperti proses penerbitan dan pengawasan akan dilakukan melalui sistem SPP-IRT. Pengawasan yang dilaksanakan juga belum sesuai dengan ketentuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan hasil tersebut, BPOM dapat melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesesuaian implementasi penerbitan SPP-IRT dengan perubahan metode pendampingan pengoperasian sistem SPP-IRT, penerbitan buku pedoman pengoperasian sistem SPP-IRT, pemerataan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia., Certification for Fulfillment of Home Industry Processed Food Production Commitments (SPP-IRT) is a distribution permit for food produced by home industries. With the new guidelines initiated by the issuance of the Job Creation Law, the Health Office (Dinkes) and the One Door Services and Investment Service Office (DPMPTSP) as the responsibility holders, experienced problems in adapting to the new issuance flow. Central Java Province is the object of research because it has the third largest IRTP in Indonesia. This research aims to review the conformity of SPP-IRT issuance that have been implemented in Central Java Province and determine the obstacles each region faces in implementing SPP-IRT issuance that comply with the new guidelines. In this research, researcher under the coordination of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) conducted a survey with one respondent each representing Health Office and DPMPTSP officers from each region. The analytical method used is quantitative analysis for Health Office survey data, and descriptive analysis for DPMPTSP survey data. Health offices in Central Java Province have met the main criteria of 86.9% and additional criteria of 79.3%, with 15 health offices included in the appropriate criteria and 14 health offices included in the less appropriate criteria. Obstacles experienced by the Health Office include lack of human resources, lack of adaptation and understanding of the SPP-IRT online
Keyword: District Health Office, District Invesment and One Door Integrated Services Office, Food Safety, Central Java Province, SPP-IRT

Judul: The use of homotopy perturbation methode to solve fuzzy volterra  integral equations
Abstrak: Most phenomena in nature can be explained in mathematical models, such as fuzzy volterra integral equation. The fuzzy volterra integral equation is a nonlinear integral problem, which is usually dificult to solve by an analytical solution. In this paper, fuzzy volterra integral equation is solved using perturbaion homotopy method, which can be written as a power series in p and satisfies a certain homotopy fuction. This manuscript discuss two case studies, i.e. the case of linear and trigonometric kernel function. The result shows that greater approximation order being used, the wider convergence solution area wil be.
Keyword: