Judul: Pro-Kontra Budidaya Ekosistem Gambut di Indonesia: Pendekatan Analisis Kebijakan dengan Penerapan Advocacy Coalition Framework.
Abstrak: Kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia telah dibuat sejak lebih dari 50 tahun silam dengan tujuan awal adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Semenjak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang memasukkan isu gambut di dalamnya, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. 57 Tahun 2016, arah kebijakan pengelolaan ekosistem gambut mulai bergeser untuk perlindungan dan pengelolaan fungsi ekosistem gambut secara lestari. Sejak dikeluarkan hingga saat ini PP Nomor 71/2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan ‘PP Gambut’ mendapat respon pro dan kontra dari para pihak. Pihak yang pro berpendapat bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan memberikan ruang yang lebih besar dalam upaya melindungi dan melestarikan fungsi ekosistem gambut. Sementara itu, pihak yang kontra memandang bahwa dampak dari adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha di sektor perkebunan dan hutan tanaman industri Kerangka pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF) digunakan dalam penelitian ini karena dianggap mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik perubahan aktor dan jaringan koalisinya dalam sub-sistem kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia, berikut dengan perubahan sistem keyakinan yang dimiliki masing-masing aktor. Melalui pendekatan ACF, penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan dinamika kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia dan (2) Menentukan koalisi aktor dalam perubahan kebijakan yang ada. Penelitian dilakukan dengan lokasi pengambilan data dan wawancara kepada informan yang meliputi Bogor, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Riau, serta lokasi lain yang diperlukan. Waktu pelaksanaannya adalah selama 10 (sepuluh) bulan terhitung bulan Maret - Desember 2018. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kuisioner, dokumen kebijakan, hasil wawancara, dan dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang berlaku saat ini melalui ‘PP Gambut’ dan turunannya lebih mencerminkan narasi perlindungan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kebakaran. Meskipun demikian, kebijakan yang ada tetap membuka ruang pemanfaatan untuk kegiatan budidaya di lahan gambut sepanjang tetap mempertahankan kelestarian fungsi ekosistem gambut tersebut. Melalui kerangka penerapan Advocacy Coalition Framework diperoleh dua koalisi yang masing-masing mengusung arah logika sistem kepercayaan (belief system), yakni: (1) Koalisi A dengan diskursus pemanfaatan, yang meyakini lahan gambut sebagai sumberdaya yang potensial dikembangkan untuk budidaya pertanian, perikanan, perkebunan, dan hutan tanaman; dan (2) Koalisi B yang mengusung diskursus perlindungan dengan memandang gambut sebagai satu kesatuan ekosistem rentan sehingga harus dilindungi. Adanya pertentangan yang terjadi dalam situasi pro dan kontra saat ini akan terus berlanjut sepanjang narasi kebijakan yang ada tidak menjadi rasionalitas bersama. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan haruslah mencerminkan situasi dan kondisi kenyataan yang ada di lapangan, sehingga perbaikan kebijakan di masa depan yang dilakukan akan mampu mewujudkan kelestarian dan keadilan distribusi manfaat ekosistem gambut.
Keyword: ekosistem gambut, lahan gambut, budidaya, kebijakan, advocacy coalition framework

Judul: Uji Pertumbuhan dan Strategi Restorasi Gambut dengan Jenis-Jenis Asli
Abstrak: Ekosistem gambut di Kabupaten Kotawaringin Barat (KKB) terdegradasi akibat drainase buatan, kebakaran hutan dan lahan, penggundulan hutan, dan konversi lahan ke pertanian atau perkebunan. Sifat tanah gambut yang memburuk akibat degradasi menghambat revegetasi secara alami sehingga perlu intervensi manusia. Pemilihan media tanam untuk penyiapan bibit berkualitas dari jenis asli ekosistem gambut seperti Dyera polyphylla dan Shorea balangeran dapat mendukung keberhasilan revegetasi. Selain itu, kajian implementasi kebijakan penggunaan jenis asli juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan restorasi. Penilitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengaruh penambahan cocopeat, kompos, atau arang sekam terhadap karakteristik tanah gambut terdegradasi sebagai media tanam; 2) mengkaji respon pertumbuhan bibit D. polyphylla dan S. balangeran terhadap perbedaan media tanam; 3) menganalisis isi teks kebijakan terkait restorasi gambut menggunakan jenis tanaman asli; 4) menganalisis efektivitas implementasi kebijakan tersebut di KKB; dan 5) merumuskan strategi mendorong efektivitas implementasi kebijakan tersebut di KKB. Uji pertumbuhan dilakukan pada masing-masing jenis bibit menggunakan Rancangan Acak Lengkap satu faktor (jenis media tanam) dan 4 taraf (gambut saprik 100% (M1); gambut 70% + cocopeat 30% (M2); gambut 70% + kompos 30% (M3); dan gambut 70% + arang sekam 30% (M4)). Kajian implementasi kebijakan restorasi gambut dengan jenis asli menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis isi kebijakan (PP No.57 tahun 2016 jo PP No.71 tahun 2014 dan P No.16 tahun 2017), menganalisis implementasi kebijakan Grindle, dan merumuskan strategi opsi peningkatan efektifitas implementasi kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan penambahan cocopeat atau kompos atau arang sekam dapat memperbaiki karakteristik kimia media tanah gambut terdegradasi terutama untuk meningkatkan pH, kadar abu, kejenuhan basa, serta kandungan unsur hara N, P, K, Ca, dan Mg. Respon pertumbuhan bibit menunjukkan rerata indeks kualitas D. polyphylla pada M1, M2, M3, dan M4 secara berturut-turut yaitu 0,32; 0,29; 0,46; dan 0,31 sedangkan untuk S. balangeran 0,15; 0,10; 0,09; dan 0,12. Media tanam terbaik untuk D. Polyphylla adalah media gambut saprik + kompos (M3), sedangkan pada bibit S. balangeran adalah media gambut saprik (M1). Hasil analisis menunjukkan kebijakan restorasi gambut, diketahui adanya ketidaksesuaian teks kebijakan dengan implementasinya di KKB seperti adanya perbedaan pemahaman tentang makna kegiatan restorasi antar pelaksana, belum semua penanggung jawab merestorasi kawasannya yang rusak, adanya tahapan pemeliharaan vegetasi yang berpedoman dari kebijakan lain, dan tidak berjalannya pengawasan progress restorasi gambut yang berada di luar kawasan konsesi. Implementasi kebijakan restorasi gambut dinilai belum efektif karena program aksi dalam upaya restorasi gambut terdegradasi belum menunjukkan perubahan ekosistem ke arah lebih baik dan belum semua kelompok masyarakat sasaran melaksanakan program secara berkelanjutan. Strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan restorasi dengan jenis asli ekosistem gambut di KKB sesuai hambatan-hambatan selama proses implementasi, meliputi: 1. penetapan peratutan turunan yang berkaitan dengan teknis silvikultur untuk kegiatan penanaman dalam upaya restorasi gambut sebagai pedoman bagi penanggung jawab maupun pelaksana restorasi, 2. penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat sekitar ekosistem gambut dengan tema-tema yang mendukung keberhasilan penanaman untuk restorasi gambut, seperti teknik pembibitan dan pengelolaan lahan ramah gambut, dan 3. penyediaan pasar dan alur pemasaran hasil dari komoditas jenis asli ekosistem gambut oleh pemerintah., Peat ecosystems in West Kotawaringin Regency (KKB) are degraded due to artificial drainage, forest and land
Keyword: policy implementation, restoration, peat ecosystem, growing media, native species

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: