Judul: Analisis Perkembangan Wilayah, Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang, dan Arahan Rencana Pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang.
Abstrak: Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur memiliki laju pertambahan penduduk rata-rata 1,03% per tahun, perekonomian didominasi oleh sektor industri pengolahan yaitu pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga konstan menempati porsi 39,02%. Kondisi tersebut mempengaruhi penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terutama bertambahnya luas permukiman dan industri yang juga mempengaruhi perkembangan wilayah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui tingkat perkembangan wilayah, ketimpangan perkembangan wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Tangerang; (2) mengetahui tipologi wilayah dan keterkaitannya dengan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Tangerang; (3) mengevaluasi keselarasan penggunaan lahan dengan pola Ruang RTRW dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan persepsi masyarakat di Kabupaten Tangerang; dan (4) menyusun arahan rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Tangerang. Analisis dilakukan dengan metode skalogram, theil entrophy index, cluster, tabulasi/frekuensi dan analisis deskriptif. Tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil analisis skalogram sebagian besar termasuk hierarki III (tingkat perkembangan wilayah rendah) dan hierarki II (tingkat perkembangan wilayah sedang). Nilai indeks ketimpangan perkembangan wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan analisis theil entrophy index sebesar 0,0627, jumlah nilai ketimpangan di wilayah utara lebih tinggi dari wilayah selatan dan berdasarkan wilayah perencanaan, proporsi ketimpangan yang tertinggi terdapat di kecamatan yang menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan yang terendah di kecamatan yang dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), kecamatan dengan nilai ketimpangan tertinggi adalah kecamatan Jambe dan yang terendah adalah Kecamatan Pasar Kemis. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah adalah persentase luas kawasan permukiman dan industri, jumlah indeks fasilitas ekonomi, jumlah indeks fasilitas kesehatan, dan jumlah indeks fasilitas pendidikan. Tipologi wilayah Kabupaten Tangerang di wilayah utara hampir seluruhnya berupa wilayah dengan ciri perdesaan yaitu wilayah didominasi oleh lahan tidak terbangun, sedangkan di wilayah bagian selatan dengan ciri perkotaan yaitu wilayah didominasi penggunaan lahan terbangun sebanyak 6 kecamatan dan wilayah dengan ciri perdesaan sebanyak 7 kecamatan. Keterkaitan antara tipologi wilayah dengan tingkat perkembangan wilayah berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan nilai korelasi sedang. Hal ini terlihat dari wilayah yang termasuk tipologi wilayah dengan ciri perkotaan sebagian besar memiliki tingkat perkembangan wilayah tinggi dan sedang. Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang sebagian besar tergolong selaras dan transisi hanya sebagian kecil yang tidak selaras dengan pola ruang RTRW. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ketidakselarasan penggunaan lahan dengan Pola Ruang RTRW berdasarkan persepsi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kedekatan dengan pusat ekonomi, jumlah fasilitas pendidikan, penggunaan lahan sudah ada sebelum RTRW ditetapkan, tidak adanya perijinan, mengikuti tempat tinggal keluarga, kedekatan dengan jalan, jumlah fasilitas kesehatan, berpindahnya kepemilikan lahan, dan kebutuhan tempat tinggal. Keterkaitan antara tingkat perkembangan wilayah dengan ketidakselarasan penggunaan lahan menunjukkan nilai korelasi sedang namun bernilai negatif, artinya semakin tinggi tingkat perkembangan wilayah maka ketidakselarasan penggunaan lahan semakin kecil. Hal ini terlihat dari wilayah dengan persentase nilai ketidakselarasan tinggi sebagian besar mempunyai tingkat perkembangan wilayah rendah sampai dengan sedang. Arahan rencana pengembangan wilayah terdiri atas prioritas I sampai dengan V, wilayah yang diprioritaskan adalah wilayah kecamatan yang tingkat perkembangannya rendah, mempunyai nilai ketimpangan tinggi, mempunyai ciri perdesaan, dan persentase ketidakselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang yang tinggi. Kecamatan yang menjadi prioritas I sebanyak 7 kecamatan yaitu Kecamatan Kronjo, Kemiri, Gunung Kaler, Jayanti, Rajeg, Pakuhaji, dan
Keyword: ketidakselarasan, ketimpangan, perkembangan wilayah

Judul: Analisis Keselarasan Pemanfaatan Ruang dan Kecukupan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan
Abstrak: Perkembangan permukiman di Kota Tangerang Selatan menyebabkan perubahan penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakselarasan pemanfaatan ruang yang ada. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota Tangerang Selatan harus memiliki minimal 30% wilayah kota berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Konversi penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun menyebabkan lahan ruang terbuka hijau (RTH) semakin sempit. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan aktual Kota Tangerang Selatan tahun 2018, menganalisis keselarasan penggunaan lahan aktual tahun 2018 terhadap pola ruang RTRW Kota Tangerang Selatan, mengetahui distribusi dan kecukupan luas RTH di Kota Tangerang Selatan, serta menyusun arahan pengembangan RTH Kota Tangerang Selatan. Penelitian dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengamatan langsung dan wawancara dengan 17 responden menggunakan teknik AHP, sedangkan data sekunder berasal dari beberapa instansi. Hasil penelitian menunjukkan ada 11 jenis penggunaan lahan eksisting di Kota Tangerang Selatan dengan tiga jenis penggunaan lahan paling luas yaitu bangunan permukiman kota, kebun campuran serta bangunan industri, perdagangan dan perkantoran dengan berturut-turut sebesar luas 10.829,2 ha (63,5%), 1.803,1 ha (10,6%), dan 1.566,0 (9,2%). Luas penggunaan lahan yang selaras dengan pola ruang RTRW adalah 11.231,9 ha (68,0%), penggunaan lahan yang transisi sebesar 1.992,9 ha (19,8%), dan penggunaan lahan yang tidak selaras sebesar 3.276,0 ha (12,1%). Luas RTH eksisting Kota Tangerang Selatan sudah dapat memenuhi kebutuhan RTH (30%), namun luasan tersebut belum sesuai dengan proporsi RTH publik (20%) dan RTH privat (10%). RTH publik eksisting hanya seluas 541,9 ha (7,6 %) padahal luasan yang dibutuhkan adalah 1.427,9 ha, sehingga masih kekurangan 885,9 ha (12,4 %). Arahan pengembangan RTH publik dilakukan berdasarkan lahan eksisting yang berpotensi. Selain itu juga dikemukakan pengembangan RTH berdasarkan preferensi masyarakat menggunakan analisis AHP.
Keyword: AHP, keselarasan, penggunaan lahan, RTH, RTRW

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: