Judul: Kelemahan penerapan analisis discounted cash flow pada kelayakan usaha pengusahaan hutan alam perusahaan HPH
Abstrak: Hutan merupakan sumber daya alam potensial milik rakyat yang dititipkan kepada negara dalam pengelolaannya. Manfaat hutan tidak hanya untuk dinikmati oleh generasi saat ini saja tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang secara lestari. Selama kurang lebih 25 tahun pengusahaan hutan oleh swasta, banyak diantara pemegang HPH belum mampu menunjukkan mengelola hutannya secara lestari dan cenderung berorientasi pada pemanfaatan ekonomi jangka pendek. Prilaku pemegang HPH ini salah satunya disebabkan oleh adanya ketidakpastian hak pemilikan (property right) atas hutan sebagai asset perusahaan. Kejelasan yang dimaksud adalah perpanjangan masa konsesi dan kepastian bagi pemegang HPH untuk menanggung nilai hutan yang siap ditebang. Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 32 tentang Akuntansi Kehutanan, hutan sebagai modal alam tidak secara nyata dimasukkan sebagai biaya tetap pengusahaan hutan. Dengan demikian biaya total yang ditanggung oleh perusahaan HPH lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Analisis discounted cash flow dengan kriteria investasi B/C rasio yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha pengusahaan hutan alam menjadi bias karena asumsi-asumsi yang membatasinya tidak dipenuhi. Hal ini akan menyebabkan hasil analisa kelayakan pengusahaan hutan alam menunjukkan kondisi yang berbeda dengan kenyataan di lapangan, yaitu pengusahaan hutan layak secara finansial tetapi hutan hutan tidak dilestarikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkkan dampak penerapan analisis discounted cash flow dengan kriteria investasi B/C rasio yang tidak dipenuhi asumsinya terhadap kelayakan usaha pengusahaan hutan alam dan upaya pemegang HPH untuk melestarikan hutan.
Keyword: hutan alam

Judul: Studi keragaan pengusaha HPH berdasarkan analisis laporan keuangan : Studi kasus beberapa HPH di Kalimantan Tengah
Abstrak: Keberhasilan pengelolaan hutan tidak terlepas dari faktor pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun manajemen perusahaan terkait. Dalam pengawasannya pada aspek keuangan yang dilakukan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 32 (untuk kehutanan). Peraturan tersebut tertuang dalam SK.Dirjen PH No. 156/Kpts/IV-PPH/1995 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Perusahaan Pengusahaan Hutan, yang diberlakukan awal 1995. Data yang mencerminkan keragaan (performance) pengusahaan hutan dirasa masih terbatas. Untuk itu studi tentang keragaan perusahaan pengusahaan hutan berdasarkan laporan keuangan diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai performance dari aspek finansial terhadap beberapa pengusahaan HPH di Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan perusahaan pengusahaan hutan, menganalisis efisiensi biaya pemanenan, dan membandingkan prestasi manajemen perusahaan dibidang biaya operasional, manajemen sumber daya dan profitabilitas. Data penelitian dipilih dari 10 pengusahaan HPH yang terdapat di Kalimantan Tengah. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi neraca dan laporan rugi/laba perusahaan yang diperoleh dari Departemen Kehutanan pada periode 1994 dan 1995. Analisis keragaan yang di gunakan adalah keragaan ekonomi Anson, keragaan menurut Departemen, nilai keragaan manejemen menurut Helfert, dan analisis efisiensi biaya pemanenan. Rasio efisiensi rata-rata (HPH/BUMN) dihitung berdasarkan nilai harga jual kayu/m³ terhadap biaya produksi/m³, Besarnya rasio efisiensi pemanenan BUMN sebesar 1,79 dan rasio efisiensi rata- rata HPH (hanya terdiri dari 3 perusahaan) sebesar rata-rata 1,65. Biaya produksi PT. Inhutani III ternyata 1,5 kali lebih efisien dari rata-rata HPH (Rp. 127.983/m³ untuk HPH dan Rp.93.672/m³ untuk PT. Inhutani III). Sedangkan harga jual kayu bulat pada BUMN lebih rendah (Rp. 167.691/m³) dan harga jual kayu rata-rata HPH sebesar Rp. 211.434/m³ atau 1,2 kali lebih besar dari PT. inhutani III. Meskipun demikian rasio efisiensi pemanenan BUMN PT. Inhutani III tersebut tidak berbeda nyata terhadap rasio efisiensi HPH (1,63 ± 0,55).
Keyword: pengelolaan hutan

Judul: Synthesis of Molybdenum Trioxide (MoO3) by Electrochemical Method for Electrochromics Application
Abstrak: Molybdenum trioxide (MoO3) thin films have been deposited on glass substrates by electrochemical method using ammonium heptamolybdate tetrahydrate ((NH4)6Mo7O244H2O). The films were deposited onto glass substrates as the control temperature at 25○C and annealing treatment at 350○C for 30 mins. The MoO3 thin films were investigated by UV-Vis, X-ray diffraction techniques (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM). The JCPDS card show that orthorhombic MoO3 (α- phase) has been formed. Molybdenum trioxide MoO3 formation was also confirmed by JCPDS card no. 35-0609. The SEM photographs revealed that the spherical and rod-like morphology and their grains size increased with increasing of heating temperatures. The measurement results show that the MoO3 thin film prepared at 350°C transmited about 80% of the visible spectrum. The effect of different heat treatments on surface morphology, thickness and optical properties of the films are discussed in this thesis.
Keyword: Institut Pertanian Bogor, Bogor Agricultural University, IPB, Electrophoretics, electrodeposide, electrochromics, electrochromic materials, electrochromic mechanism