Judul: Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang dan Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bengkulu Selatan
Abstrak: Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilayah yang terus berkembang, terbukti dengan sedang dilakukannya pengajuan Manna sebagai ibukota Kabupaten menjadi sebuah kota. Tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 23,61% dibandingkann tahun 2015, dan pada tahun 2015 meningkat 19,76% dibandingkan tahun 2014 (BPS 2017). Hal ini merangsang pertumbuhan penduduk dan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan cepat, sehingga mendorong terjadinya perubahan penggunaan dan kepemilikan lahan, serta munculnya usahausaha baru dibidang perekonomian. Kegiatan pemanfaatan lahan harus selalu dievaluasi dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pengembangan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Manna sebagai ibukota harus berwawasan lingkungan (green city) sesuai dengan UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, yaitu memenuhi kebutuhan minimal ruang terbuka hijau (RTH) (30%) yang terdiri dari RTH publik (20%) dan RTH privat (10%). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penggunaan lahan eksisting Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018, mengevaluasi keselarasan penggunaan lahan dengan rencana pola ruang RTRW, mengetahui jenis dan luas penyebaran RTH di Kota Manna tahun 2018, dan menyusun arahan rencana pengembangan RTH. Hasil penelitian menunjukkan ada 8 jenis penggunaan lahan eksisting Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas hutan seluas 55.861,0 ha (47,91%), industri seluas 56,2 ha (0,05%), permukiman seluas 2.617,4 ha (2,24%), perkebunan seluas 43.186,7 ha (37,04), sawah seluas 7.257,8 ha (6,23%), lahan terbuka/ semak belukar seluas 548,5 ha (0,47 %), tegalan seluas 4.669,3 ha (4,01%), dan tubuh air seluas 2.389,8 ha (2,05%). Luas penggunaan lahan yang selaras dengan pola ruang RTRW adalah sebesar 84.823,7 ha (73%), penggunaan lahan yang transisi sebesar 27.115,0 ha (23%), dan penggunaan lahan yang tidak selaras sebesar 4.648,0 ha (4%). Penggunaan lahan yang selaras disarankan untuk dilanjutkan. Penggunaan lahan yang tidak selaras disarankan pengembangan lebih lanjut untuk dihentikan. Penggunaan lahan yang bersifat transisi disarankan untuk digunakan sesuai dengan pola ruang RTRW. Luas RTH publik eksisting Kota Manna masih kurang (-23,2 ha) berdasarkan luas wilayah, tetapi sudah melebihi kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk (2.515,3 ha). Pengembangan RTH publik dilakukan pada lahan prioritas 1 dengan luas 38,6 ha karena sudah mencukupi kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah.
Keyword: Keselarasan, Penggunaan lahan, RTH Privat, RTH Publik, RTRW

Judul: Model Pembangunan Wilayah Berbasis Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bengkulu
Abstrak: Implementasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) sudah diregulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah oleh seluruh daerah di Indonesia. RTRW dominan mengatur fisik wilayah berupa pengaturan pola dan struktur ruang, namun kurang memperhatikan dampaknya terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Sejak implementasi RTRW secara masif, ada kecenderungan melambannya penurunan angka kemiskinan. Hal ini diduga karena pola ruang atau penggunaan lahan serta struktur ruang terutama aksesibilitas wilayah belum berpihak pada masyarakat miskin. Berkaitan dengan hal tersebut sangat dibutuhkan kajian dengan fokus pada pengaruh antara RTRW dengan kemiskinan yang masih jarang dilakukan. Pola dan variasi spasial merupakan fokus perhatian dalam pengembangan wilayah dan perkotaan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan menjelaskan pola spasial penggunaan lahan dan aksesibilitas wilayah serta variasi pengaruhnya terhadap kemiskinan. Selanjutnya dikembangkan paduserasi kebijakan penataan ruang dengan penanggulangan kemiskinan sebagai model pembangunan wilayah berbasis penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu. Metode penelitian menggunakan analisis autokorelasi spasial dan spasial ekonometrika terboboti geografis, sedangkan untuk implikasi model dilakukan prediksi dengan rencana pola ruang sesuai RTRW yang ada, kemudian dilanjutkan paduserasi kebijakan. Analisis deskriptif mengindikasikan kecenderungan memusatnya penggunaan lahan berintensitas tinggi dan aksesibilitas ke arah pusat kota, sebaliknya penggunaan lahan intensitas rendah dan kemiskinan menyebar ke arah pinggiran kota. Hasil identifikasi Moran Index, menjelaskan bahwa seluruh variabel amatan memiliki autokorelasi spasial dengan pola spasialnya adalah mengelompok (clustered). Uji autokorelasi lokal juga menjelaskan semua variabel berautokorelasi spasial. Ada 2 kluster pola spasial penggunaan lahan dan aksesibilitas wilayah yang terjadi. Pertama variabel dengan nilai amatan tinggi dikelilingi oleh nilai yang tinggi (HH), kluster ini menggerombol di sekitar pusat kota yakni lahan permukiman, lahan komersial dan jasa, lahan perkantoran, pendidikan, pariwisata dan aksesibilitas wilayah. Kedua variabel dengan amatan rendah dan dikelilingi oleh nilai amatan yang juga rendah, kelompok ini menggerombol ke arah pinggiran kota antara lain lahan kosong, lahan pertanian dan kemiskinan. Model regresi terboboti geografis atau regresi lokal berguna dalam mengungkapkan variasi spasial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di setiap unit observasi. Model dengan pembobot adaptive kernel lebih baik daripada pembobot fixed kernel. Uji signifikansi parsial membuktikan penggunaan lahan permukiman, lahan perdagangan dan jasa serta lahan perkantoran mereduksi kemiskinan pada bagian pusat dan utara kota. Hubungan penggunaan lahan pendidikan dan aksesibilitas wilayah dengan kemiskinan mengindikasikan adanya multikolonieritas. Terdapat dualisme pengaruh tata ruang terhadap kemiskinan. Ruang sebagai sumber daya pembangunan dapat digunakan sebagai input untuk mereduksi kemiskinan dengan memperhatikan dualisme pengaruh yang ada. Sebagai instrumen kebijakan pembangunan wilayah, maka penataan ruang pada dimensi penggunaan lahan dan aksesibilitas wilayah harus disadari dampaknya terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Implikasi model pada rencana pola ruang sesuai Perda RTRW kota Bengkulu, mengindikasikan akan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di sebagian kelurahan di Kota Bengkulu, apabila RTRW eksisting tetap diimplementasikan. Temuan di atas, berimplikasi pada urgensi perlunya koreksi kebijakan RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang saat ini memasuki fase peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang. Iterasi lima tahunan merupakan titik simpul perbaikan kualitas, kesahihan dan evaluasi simpangan terhadap RTRW. Arahan revisi rencana tata ruang wilayah Kota Bengkulu untuk mereduksi kemiskinan secara indikatif perlu dilakukan pada 36 kelurahan yang rencana pola ruang dan aksesibilitas wilayahnya berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin, sedangkan
Keyword: land use, accessibility, poverty reduction, spatial exclusion, local regression

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: