Judul: “Efektifitas Berbagi Pakai Dalam Infrastruktur Data Spasial Di Indonesia: Studi Kasus Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat”.
Abstrak: Sudah hampir sepuluh tahun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) sebagai tonggak berjalannya kegiatan berbagi pakai data spasial di Indonesia. Bahkan sejak Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial diresmikan sebagai payung hukum yang lebih kuat, pelaksanaan NSDI antar instansi dan daerah belum berjalan dengan efektif, terlihat dari jumlah partisipan dalam Ina-Geoportal sebagai infrastruktur berbagi pakai. Belum seluruh instansi dan pemerintah daerah terlibat dalam Ina-Geoportal. Sampai tahun 2016 jumlah instansi pemerintah dan daerahyang terlibat adalah sebanyak 53 instansi, dengan rincian 24 Kementerian/Lembaga, 16 Provinsi, dan 13 Kabupaten/Kota. Dari jumlah 53 tersebut hahnya 9 Kementerian/Lembaga dan 5 Provinsi yang aktif membagi data dan informasi geospasial yang diproduksi. Melihat kondisi ini akan dianalisa mengapa kegiatan berbagi pakai sulit diterapkan di instansi pemerintah dan daerah padahal instansi ini memiliki peran sebagai simpul jaringan nasional dan daerah yang seharusnya mendukung pelaksanaan berbagi pakai yang efektif. Penelitian ini ditulis untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan data sharing di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permasalahan akan dianalisa dalam komponen kebijakan, pengaturan kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Metode yang dilakukan dalam bentuk interview, kuesioner, analisis konten, dan deskriptif statistik untuk mengetahui peringkat setiap komponen dalam pelaksanaan berbagi pakai di tiap instansi. Validasi dilakukan dengan metode triangulasi melalui wawancara untuk melihat kesesuaian hasil kuesioner. Analisa kebijakan dilakukan dengan mengkaji setiap pasal dalam undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, P.28/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Kajian regulasi dilakukan dengan pendekatan Analisa Teks dengan tujuh parameter: situasional, intensional, intertekstualitas, akseptabilitas, informativitas, kohesi, dan koheren. Analisa fishbone dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan yang terjadi, mencari tahu mengapa kegiatan berbagi pakai tidak berjalan dengan efektif melalui sudut pandang responden. Deskripsi statistik dikaji melalui rerata hasil kuesioner dengan menerapkan skala Likert 1-5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kajian regulasi diketahui bahwa komponen kebijakan sudah mendukung pelaksanaan berbagi pakai di tiga instansi. Dari hasil perhitungan rerata komponen, persepsi nasional pengguna IDSN di BIG, KLHK, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai angka 67%. Menurut pengguna, IDSN masih memerlukan peningkatan dalam kelima komponennya terutama dalam hal-hal yang terkait dengan institusional/organisasi dan impelementasi standar. Sementara itu, komponen teknologi menjadi komponen yang dianggap paling baik, hanya bermasalah di fasilitas Ina- Geoportal yang dianggap belum memberikan banyak kemudahan dalam hal menemukan, memvisualisasikan, dan memperoleh data. Rekomendasi diberikan sebagai solusi untuk setiap permasalahan dalam tiap komponen, salah satunya yaitu perlu adanya road-map untuk kejelasan pekerjaan di tiap instansi, menerapkan standar metadata dan katalog unsur geografi indonesia, melengkapi peta Rupabumi Indonesia sebagai acuan pemetaan, dan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat. Rekomendasi ini diberikan untuk menunjang kegiatan berbagi pakai yang efektif dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional.
Keyword: berbagi pakai data spasial, IDSN, kebijakan, peraturan perundangan, analisa konten, deskripsi statistik

Judul: Evaluation of Employee Data Management for Geospatial Information Agency  using COBIT 2019
Abstrak: Pada akhir tahun 2018, Presiden menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan salah satu contoh implementasi e-government dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pembangunan SPBE di Indonesia telah menghabiskan biaya sekitar 12,7 triliun rupiah dalam rentang waktu 2014-2016. Pemborosan anggaran terjadi akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi serta tidak memberikan dampak peningkatan kinerja dan kepuasan pelayanan publik. Pembangunan SPBE yang dilakukan di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG) antara lain mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) pada tahun 2013 s.d 2019 dan tercatat menghabiskan dana investasi sebesar Rp 4,5 Milyar yang berfungsi untuk menyimpan data pegawai dan digunakan oleh aplikasi internal BIG yang membutuhkan transaksional data kepegawaian. SISDM saat ini memiliki lebih dari satu sumber penyimpanan untuk data kepegawaian yang sama. Kondisi ini menyebabkan terjadinya duplikasi data, inefisiensi kinerja, dan keterbatasan kemampuan interoperabilitas. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana integrasi data kepegawaian secara nasional menjadi salah satu sasaran implementasi. Penelitian ini dilakukan untuk menilai kondisi tata kelola dan manajemen data kepegawaian di BIG saat ini sebagai persiapan proses integrasi data. Penilaian tata kelola dan manajemen data menggunakan kerangka kerja Control Objectives of Information and Related Technology (COBIT) 2019. COBIT 2019 memuat fokus area yang dibutuhkan, yaitu manajemen arsitektur dan manajemen data. Hasil penilaian proses Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola (EDM01) dan proses managed enterprise architecture (APO03) saat ini, BIG berada di Level 2 dan belum melaksanakan aktivitas pada Level 3 secara keseluruhan. Hasil penilaian proses pengelolaan data (APO14), dari 16 (enam) aktivitas di Level 2, dalam pelaksanaannya sebagian besar BIG masih di Level 1. Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang telah dilakukan. Rekomendasi terkait proses Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola (EDM01) antara lain penguatan kegiatan monitoring dan pengukuran kinerja tim audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penyusunan dokumen manajemen risiko, dokumen alur dan proses bisnis, serta menggalakkan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap kebijakan tata kelola IT yang dimiliki oleh BIG kepada pihak-pihak terkait. Rekomendasi lainnya terkait proses managed enterprise architecture (APO03) antara lain perlu dilakukan evaluasi dan perbaruan berkala terhadap dokumen tata kelola IT yang ada, menambahkan log datetime pada setiap perubahan data yang dilakukan, menyusun klasifikasi referensi data sebagai acuan standar operasional manajemen data dan pendukung integrasi (interoperabilitas) data, Mengidentifikasi dan melakukan penyusunan pedoman baku terkait mekanisme peninjauan rencana strategis dan proses bisnis organisasi dengan mempertimbangkan kematangan dan kesenjangan arsitektur organisasi saat ini serta kendala yang dihadapi, dan menambahkan fungsi monitoring untuk memastikan implementasi sesuai perencanaan. Rekomendasi terkait proses pengelolaan data (APO14) antara lain melengkapi penyusunan dokumen alur dan proses bisnis untuk proses bisnis yang belum didokumentasikan, menambahkan penetapan alur proses bisnis penjaminan kualitas data kepegawaian, menyusun pedoman baku terkait proses manajemen metadata yang memuat keterkaitan antar data, serta menyusun backup plan, pengujian restore, dan pembersihan data. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi BIG maupun instansi pemerintah lain yang mengalami permasalahan serupa. Pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya percepatan satu data kepegawaian ASN nasional serta menumbuhkembangkan inovasi pendukung lainnya., At the end
Keyword: COBIT, data architecture, data management, e-government, SPBE

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: