Judul: Penguatan Sistem Penguasaan Lahan Hutan Pada Masyarakat Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku.
Abstrak: Kepastian penguasaan lahan hutan menjadi penting mengingat kepentingan berbagai pihak terhadap hutan menyebabkan perebutan hak atas hutan. Secara de jure berbagai pihak dapat memperoleh hak atas lahan hutan dari pemerintah, namun secara de facto lahan hutan tersebut diklaim masyarakat adat sebagai haknya. Sebaliknya ketidakpastian dalam penguasaan lahan hutan, sering menjadi sasaran utama para pihak untuk memperoleh manfaat jangka pendek yang maksimal tanpa memperhatikan aspek kelestarian sumber daya hutan. Berbagai fakta tentang hak dan akses, penyelesaian konflik dan penguatan modal sosial yang mempengaruhi sistem penguasaan lahan hutan telah dikaji secara terpisah (Peter 2009; Robinson et al. 2013; Holland et al. 2014), namun bagaimana kepastian untuk pengelolaan hutan lestari masih belum dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kepastian penguasaan lahan hutan, konflik dan modal sosial dalam mendukung pengelolaan hutan lestari. Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan PAR membantu untuk mengungkapkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan bagaimana penyelesaian atas setiap persoalan yang dihadapi. Penyelesaian atas persoalan merupakan proses penguatan masyarakat yang dianalisis secara partisipatif dan dilakukan sepanjang tahapan penelitian. Refleksi atas permasalahan yang dihadapi merupakan proses membangun konstruksi makna dari konsep para ahli yang disampaikan peneliti dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak-hak masyarakat adat dalam sistem penguasaan lahan hutan tidak seluruhnya kuat jika dilihat dari dimensi hak (Suharjito 2013). Sebaliknya terdapat orang-orang yang tidak memiliki hak tetapi memiliki akses untuk memperoleh manfaat atas lahan tersebut (Ribot dan Peluso 2003). Dalam situasi ketidakpastian lahan oleh berbagai pihak yang mengakses lahan adat harus melalui proses negosiasi atau kompromi dengan masyarakat adat. Negosiasi yang ditawarkan masyarakat adat didasarkan pada nilai, norma dan aturan adat yang berlaku. Hal tersebut menjadi penting untuk menghindari terjadinya konflik. Bagi masyarakat adat pemahaman mengapa terjadi konflik menjadi dasar untuk melakukan pendekatan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik menjadi penting bagi masyarakat untuk menjamin kepastian pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan lestari menjadi tujuan utama bagi masyarakat adat sejak leluhur karena masyarakat adat sangat tergantung pada hutan. Berbagai norma dan aturan sejak leluhur telah dibuat untuk mempertahankan pemanfaatan yang lestari. Pembelajaran dari praktek pengelolaan lahan hutan (dusung) telah mengungkapkan modal sosial masyarakat yang merupakan gambaran kapasitas masyarakat adat untuk pengelolaan hutan lestari. Ketidakpastian masa depan sistem penguasaan lahan hutan adat terkait dengan kepentingan para pihak atas hutan. Melalui pendekatan Participatory Prospective Analysis dihasilkan skenario masa depan sistem penguasaan lahan hutan. Hasil skenario menjadi dasar untuk merencanakan aksi para pihak yang bertanggungjawab atas sistem penguasaan lahan hutan. Peran dan tanggungjawab berbagai pihak untuk implementasi skenario ditentukan dengan adanya sikap pre-aktif yaitu sikap untuk melakukan langkah antisipatif secara dini untuk merespon perubahan dan sikap pro-aktif yaitu sikap untuk mengidentifikasi dan mendorong terjadinya perubahan yang diinginkan. Kepastian sistem penguasaan lahan hutan memberikan dukungan pada pengelolaan hutan lestari melalui kepastian hak dan akses yang memastikan tanggungjawab menjaga dan memelihara hutan karena ada manfaat yang diperoleh masyarakat. Kapasitas masyarakat yang digambarkan dengan keberlanjutan modal sosial menjadi kuat dengan nilai norma dan aturan sebagai pengontrol dan berperan untuk mengantisipasi terjadinya konflik, menjamin kontrol untuk mempertahankan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari. Kepastian peran dan tanggungjawab para pihak terhadap masa depan sistem penguasaan lahan hutan mendukung kepastian
Keyword: Hak dan akses, konflik, modal sosial, kepastian lahan hutan

Judul: Konflik Pemanfaatan, Kelembagaan Serta Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Pada KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan.
Abstrak: Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kontribusi devisa. Hasil penilaian operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada tahun 2015 menunjukan KPHP Meranti bernilai kategori cukup karena kinerja kelembagaan pengelolaan hutan belum optimal. Kinerja kelembagaan yang belum optimal diduga karena permasalahan, antara lain: tumpang tindih pemanfaatan, ketidakjelasan hak-hak kepemilikan, rasa ketidakadilan alokasi lahan, berbagai kepentingan dan pengaruh pengguna lahan, dan konflik pemanfaatan. Dugaan tersebut menjadi dasar menjelaskan pengaruh kinerja kelembagaan terhadap keberlanjutan pengelolaan KPHP dan resolusi konflik. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui resolusi konflik pemanfaatan, sedangkan tujuan khusus, yaitu: a) menerangkan bentuk mekanisme akses dan hak kepemilikan; b) menerangkan persepsi masyarakat, kepentingan, dan pengaruh aktor; c) menerangkan dominasi perusahaan dan bentuk tuntutan serta status klaim lahan; d) memetakan konflik pemanfaatan; e) mendiagnosa kelembagaan; f) menerangkan keberlanjutan pengelolaan, dan g) membangun konsep resolusi konflik dengan peran desa dalam kelembagaan pengelolaan kawasan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terbuka; wawancara aktor kunci; studi sejarah dokumen, literatur, dan peta; serta data sekunder pendukung lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kontruksivisme dengan metode analisis deskriptif kualitatif didukung statistik sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa secara garis besar ada lima bentuk mekanisme akses hak dan lima bentuk mekanisme akses struktur dan relasi. Ketidakjelasan hak kepemilikan disebabkan berbagai status dan posisi pengguna, yaitu: a) adanya pemukiman, kebun campuran, kebun Sawit dan Karet; penyewa lahan untuk aktivitas tambang ilegal di areal kerja HTI, b) adanya izin pemilik kebun tidak prosedural dengan skala usaha luasan cukup besar pada wilayah tertentu, dan c) adanya izin pertambangan di areal kerja HTI. Persepsi masyarakat dibedakan berdasarkan memori selektif dan perhatian selektif sebelum dan sesudah adanya izin usaha (HTI/RE/HTR). Persepsi masyarakat terkait kondisi sosial, adalah; a) layanan pendidikan, b) layanan kesehatan, c) kondisi budaya/tradisi lokal, dan d) kondisi pemilikan lahan. Persepsi terkait kondisi ekologi, adalah: a) kondisi atau keadaan hutan, b) kenyamanan tinggal, dan c) ketersediaan air bersih. Persepsi terkait kondisi ekonomi, yaitu: kesempatan kerja, peningkatan penghasilan, dan peluang bisnis masyarakat. Aktor yang sangat terkait langsung dan pengaruhnya sangat besar, yaitu: pemilik unit izin HTI, RE, pemerintah (KLHK dan Dinas Kehutanan) dan Kepala Desa/tokoh masyarakat. Klaim masyarakat lokal masih kuat dari pengaruh adat, berkaitan dengan norma tata cara pemanfaatan lahan dan menentukan pengguna. Kinerja perusahaan tidak dapat optimal akibat lahan diklaim masyarakat. Hal ini menunjukan masyarakat memiliki wewenang sehingga diberikannya legalitas berupa izin tetapi tidak memiliki legitimasi masyarakat. Analisis peran aktor menunjukan key player sebagai aktor utama, yaitu: Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, pemegang izin usaha, dan pemerintah (KLHK). Ketika para pihak memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda dan berada pada posisi yang sama sebagai key player, maka dapat dipastikan potensi konflik ada dalam pengelolaan hutan. Dominasi perusahaan dan kerusakan hutan menimbulkan tuntutan masyarakat, yaitu: a) lahan tetap menjadi hak milik sendiri, b) perbaikan ekonomi, dan c) tuntutan perbaikan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air bersih, dan pencegahan kebakaran hutan. Berdasarkan analisis prioritas penanganan konflik, wilayah izin HTI PT WAM dan wilayah tertentu berkategori rawan atau waspada, sedangkan open access bekas konsesi PT Pakerin dalam kategori sangat prioritas. Berdasarkan analisis tipologi konflik ada tiga tipologi potensi, yaitu:
Keyword: aksi kolaborasi dan kreatif, kelembagaan, konflik pemanfataan, KPHP Meranti, resolusi konflik

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: