Judul: Perencanaan Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Sukabumi
Abstrak: Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan sumber daya alam meningkat, salah satu bentuk kebutuhan sumber daya alam adalah hasil hutan berupa kayu. Penurunan pasokan kayu hutan alam terjadi dari tahun 2008- 2016 sebesar 2.80%, akan tetapi terjadi peningkatan pasokan kayu dari hutan rakyat pada periode tersebut sebesar 4.33%. Kondisi ini mengindikasikan produksi kayu dari hutan rakyat menjadi alternatif pasokan bahan baku seiring berkurangnya pasokan kayu hutan alam untuk kebutuhan industri skala kecil maupun industri besar. Penelitian ini bertujuan untuk membuat arahan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi. Untuk mendukung tujuan tersebut dibutuhkan tujuan antara yaitu: (i) mendeliniasi citra penggunaan lahan/penutupan lahan tahun 2018, (ii) menentukan lahan yang tersedia, (iii) menghitung lahan yang tersedia dan sesuai, (iv) pola sebaran hutan rakyat indikatif, (v) arahan pengembangan hutan rakyat. Metode yang digunakan adalah interpretasi citra secara visual, menganalisis lahan yang tersedia dengan metode overlay, menganalisis lahan yang sesuai dan tersedia dengan metode Multi Criteria Evaluation, menganalisis pola persebaran hutan rakyat dengan Indeks Morans dan arahan pengembangan hutan rakyat berbasis lokasi menggunakan metode TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) dan arahan pengembangan hutan rakyat berbasis jasa ekosistem menggunakan metode overlay. Penutupan/penggunaan lahan dibagi menjadi 11 kelas. Lahan yang tersedia untuk pengembangan hutan rakyat sebesar 13.9% dari luas Kabupaten Sukabumi. Lahan yang sesuai dan tersedia untuk pengembangan hutan rakyat sebesar 97.9% dari luas lahan tersedia yaitu 53 415.5 ha yang terbagi dalam kelas S1, S2 dan S3. Pola persebaran hutan rakyat eksisting bersifat mengelompok dengan nilai Indeks Moran 0.156. prioritas lokasi pengembangan hutan rakyat berbasis wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi dihasilkan bahwa Kecamatan Jampangtengah merupakan wilayah prioritas pertama, kemudian Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Kalibunder yang mempunyai lahan tersedia lebih dari 3 300 ha sedangkan arahan pengembangan hutan rakyat berdasarkan indeks jasa ekosistem menyesuaikan dengan kelas jenis jasa ekosistemnya.
Keyword: jasa ekosistem, kesesuaian lahan, lahan tersedia, prioritas lokasi

Judul: Alokasi Sumberdaya Kawasan Hutan Rakyat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat: Pendekatan Multi-Objective
Abstrak: Hutan Indonesia telah mengalami deforestasi, yang berdampak pada lingkungan dan tidak terpenuhinya permintaan kayu, menjadikan hutan rakyat menjadi alternatif dalam pemecahan permasalahan konservasi dan pemenuhan permintaan kayu. Namun, dalam pengembangan hutan rakyat terdapat konflik ekonomi (pemenuhan kayu) dan ekologi (konservasi). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam penentuan tujuan pengelolaan lahan di kawasan hutan rakyat dengan menggunakan regresi logistik, (2) menentukan alokasi sumberdaya yang optimal di kawasan hutan rakyat yang mencapai the best compromise solution antara kepentingan ekonomi dan ekologi dengan pendekatan multi-objective programming dan menggunakan software LINDO. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa petani masih berorientasi ekonomi dalam pengelolaan lahan mereka yang berada di kawasan hutan rakyat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam penentuan tujuan pengelolaan lahan adalah jumlah tanggungan keluarga, pendapatan non-pertanian, partisipasi pertemuan kelompok tani dan penyuluhan, serta pengalaman berusahatani. Hasil analisis dengan pendekatan multi-objective menunjukkan bahwa beberapa skenario yang dijalankan membuktikan bahwa kawasan hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi adalah kawasan yang dialokasikan untuk tanaman kayu. Bahkan dengan skenario dimana menjadi tujuan ekonomi menjadi prioritas, lahan dialokasikan untuk tanaman kayu dengan luas 21.12 ha, namun pencapaian target hanya sebesar Rp 15.08 milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 39.91 milyar. Pencapaian target terbesar adalah skenario tanpa prioritas sebesar Rp 23.78 milyar dengan alokasi lahan untuk tanaman kayu seluas 57.24 ha. Sedangkan untuk skenario yang memprioritaskan tujuan ekologi, alokasi lahan untuk tanaman kayu seluas 24.13 ha dengan pencapaian target sebesar Rp 22.27 milyar. Bahkan, dengan skenario yang mensyaratkan luas tanaman tertentu, alokasi lahan tetap untuk tanaman kayu seluas 43.67 ha, namun target yang tercapai hanya sebesar Rp 18.57 milyar. Hal ini dapat menghambat keberlanjutan hutan rakyat karena tidak terpenuhinya tujuan ekonomi yang menjadi motivasi dalam pengelolaan hutan rakyat. Dengan demikian, agar keberlanjutan hutan rakyat terjamin, pemerintah harus tetap aktif dan mengintervensi pelaksanaan hutan rakyat tersebut, baik dengan memberikan bantuan bibit, pupuk, maupun bantuan permodalan dengan menyertakan pengawasan dan evaluasi terhadap program atau bantuan yang diberikan. Penanaman jenis tanaman kayu yang relatif lebih cepat panen menjadi prioritas, serta pengembangan lebah madu, jamur kayu, dan industri hasil hutan menjadi alternatif untuk menggantikan pemasukan dari pengusahaan tanaman pertanian di dalam kawasan hutan rakyat.
Keyword: alokasi sumberdaya, hutan rakyat, multi-objective, regresi logistik

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: