Judul: Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Cimahi)
Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan pada tanah dan atau bangunan. Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengelolaan PBB dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan desentralisasi PBB di tahun 2013. Peraturan perundangan daerah sebagai legal standing dan operasional pengelolaan PBB. Piutang PBB Cimahi pelimpahan era sentralisasi senilai 98.335.325.747 rupiah. Piutang PBB pasca desentralisasi PBB meningkat 30,05 persen atau menjadi 127.882.725.476. Piutang yang tersebar Kecamatan Cimahi Selatan 34,25 persen, Cimahi Utara 44,77 persen dan Cimahi Tengah 20,98 persen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi transformasi (perubahan) tata kelola pajak bumi dan bangunan sebagai role model desentralisasi PBB (studi kasus di Cimahi). Pendekatan Kasus meneliti alasan kebijakan kota dan strategi dalam pelayanan publik dengan berbagai perspektif pemangku kepentingan. Metode kajiannya memakai Schedule of Assets and Lialibites Analysis. Yurisprudency di pakai dalam pendekatan regulasi. Pendekatan regulasi berguna untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Prinsip pendekatan Konseptual berdasarkan pendapat para ahli seperti ilmuwan, praktisi dan pembuat kebijakan. Analisis Value For Money sebagai alat kajian menuju pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan ekonomis. Blue Ocean Strategy (BOS) atau Strategi Samudera Biru melalui langkah (menciptakan, menghapus, mengurangkan dan meningkatkan) desentralisasi fiskal. Strategi ini disinergikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) Kota Cimahi. Matrik sebagai rekomendasi strategi sebagai role model desentralisasi fiskal PBB. Kebijakan pemimpin daerah yang mampu keluar dari status quo untuk mencapai pembangunan daerah yang gemilang. Hasilnya menunjukkan ada empat langkah dalam penyelesaian piutang PBB. Empat peraturan daerah harus ditegakan. Terdapat dua belas indikator Value For Money yang mencerminkan indikator kinerja. Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan 16 rumusan startegi, program dan indikator kinerja tersebut. yang telah dikaji. Kebijakan role model transformasi tata kelola pajak bumi dan bangunan Kota Cimahi memerlukan polical will pemangku desentralisasi PBB.
Keyword: Blue Ocean Strategy, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual, Pajak Daerah (PBB), Pendekatan Regulasi, Visi dan Misi Cimahi

Judul: Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi
Abstrak: Pembangunan Kota Bekasi merupakan proses perbaikan yang terus menerus dilakukan dengan mengelola sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang semakin meningkat akan memerlukan dana yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya menggali sumber dana potensial yang dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendanaan bagi kabupaten atau kota yang terbagi atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan usaha yang digunakan untuk keperluan daerah demi kepentingan kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah sumber PAD Kota Bekasi. Salah satu penghasilan pajak daerah tertinggi di Kota Bekasi adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB terdiri atas perdesaan dan perkotaan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh wajib pajak di Kota Bekasi. Untuk meningkatkan penerimaan PBB, pemerintah daerah Kota Bekasi melakukan kerja sama dengan sektor pemerintahan maupun swasta yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran PBB dari wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal dan memengaruhi peningkatan penerimaan PBB di Kota Bekasi, rata – rata tingkat kepatuhan pembayaran PBB Kota Bekasi yaitu 88,75 persen di tahun 2020 dan masih bervariasi antar Kecamatan. Tingkat kepatuhan tertinggi 96 persen pada Kecamatan Bekasi Barat dan tingkat kepatuhan terendah 50 persen pada Kecamatan Bekasi Selatan. Penelitian ini bertujuan mengukur potensi peningkatan penerimaan PBB, menganalisis faktor internal dan eksternal kepatuhan wajib pajak membayar PBB, dan merumuskan strategi peningkatan penerimaan PBB di Kota Bekasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan alat bantu kuesioner. Data primer diolah dengan analisis evaluasi faktor internal (IFE), evaluasi faktor eksternal (EFE), matriks internal eksternal (matriks IE), dan menentukan alternatif strategi menggunakan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman (analisis SWOT). Data sekunder diperoleh dari beberapa literatur, seperti publikasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, regulasi kebijakan pemerintah daerah, jurnal dan literatur lain yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masih ada potensi peningkatan penerimaan PBB Kota Bekasi sekitar Rp444.849.110.857,00 dan faktor penting untuk peningkatan penerimaan PBB Kota Bekasi yaitu mengembangkan jaringan internet dan meningkatkan pelayanan pembayaran PBB.
Keyword: Compliance, PBB Potential, service, SWOT

Judul: Evaluation of Influenza Antibody Titers in Serum and Egg Yolk of Layers Vaccinated with Influenza Vaccines.
Abstrak: Influenza belongs to the Orthomyxoviridae family which causes upper and lower respiratory tract infection. The aim of this study was to evaluate influenza-A specific antibody titers from serum and egg yolk of hens vaccinated with quadrivalent influenza vaccines. Three Hy-line Brown layers were vaccinated with quadrivalent influenza type A and B inactivated vaccines. Vaccination was carried out three times at a dose of 0.25 ml/chicken via the intramuscular route. The first vaccination was carried out at 24 weeks of age, then boosters were performed at 28 and 32 weeks of age. Serum and egg yolk were collected every week for 20 weeks since the first vaccination. Influenza A H3N2 and H1N1 antibody titers were determined using hemagglutination-inhibition (HI) test and agar-gel-precipitation (AGP) test. Influenza-A H3N2 and H1N1 specific antibodies were detected in both serum and egg yolk from the first to twenty weeks after the initial vaccination. Highest HI geometric mean titer (GMT) of H1N1 antibody reached 26.67 HIU at nine weeks post first vaccination (p.f.v), while H3N2 antibody reached 26 HIU at six weeks p.f.v. Our result showed that influenza antibodies can be produced in layers using quadrivalent vaccines and layer chickens are able to produce equivalent antibody levels for each influenza subtype.
Keyword: antibody, egg yolk, influenza, layer chickens, serum