Judul: Dampak Transfer Fiskal Terhadap Belanja Modal Dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia : Analisis Data Provinsi
Abstrak: Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Todaro dan Smith, 2006). Dengan perkataan lain, keberhasilan pembangunan ekonomi diindikasikan dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan merupkan permasalahan mendasar dalam pembangunan yang saat ini tengah melanda bangsa Indonesia dan negara berkembang pada umumnya. Kondisi kemiskinan di Indonesia pada era desentralisasi fiskal mengalami penurunan dari 16.66 persen pada tahun 2004 menjadi 11.47 persen pada tahun 2013. Akan tetapi jumlahnya masih cukup tinggi, bahkan dapat dibilang masih jauh dari target yang ditentukan dalam RPJMN yaitu 8.0 hingga 10 persen, lebihlebih terhadap target MDGs dimana pada tahun 2015 kemiskinan di Indonesia di targetkan turun menjadi 7.5 persen. Tidak tercapainya target kemiskinan di Indonesia dikarenakan laju penurunan kemiskinan samakin melambat, ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin besar diduga menjadi penyebab melambatnya laju penurunan kemiskinan tersebut. Kemiskinan sekaligus ketimpangan dapat diturunkan melalui pertumbuhan pro poor, yaitu pertumbuhan yang berpihak kepada mayoritas penduduk miskin, dengan pertumbuhan pro poor maka terjadi perbaikan pendapatan masyarakat miskin melalui penggunaan tenaga kerja yang intensif. Pertumbuhan pro poor akan tercipta jika pemerintah memperioritaskan pembangunan pada sektor pertanian dan infrastrkur. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu dana transfer fiskal pada era desentralisasi yang tujuannya untuk mendanai sarana prasaran khusus daerah yang menjadi prioritas nasional termasuk untuk mendanai sektor infrastruktur dan pertanian. Peningkatan DAK akan berdampak langsung terhadap pembanguna ekonomi daerah maupun nasional. Tujuan studi ini untuk (1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal, perekonomian sektoral, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di daerah PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah pada era desentralisasi fiskal, (2) Menganalisis dampak transfer fiskal berupa DAK bidang infrastruktur dan pertanian terhadap belanja modal dan pembangunan ekonomi (kinerja output sektoral, penyerapan tenaga kerja sektoral, ketimpangan dan kemiskinan). Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sistem persamaan simultan menggunakan data panel 19 propinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013. Data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data provinsi yang memiliki proporsi PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Model diestimasi menggunakan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi historis dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan dari skenario peningkatan DAK infrastruktur jalan dan irigasi masing-masing 150 persen, peningkatan DAK bidang pertanian 75 persen, dan peningkatan belanja modal 40 persen. Hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, DAK bidang infrastruktur berpengaruh positif terhadap belanja modal, selanjutnya belanja modal berpengaruh positif terhadap output baik di sektor pertanian maupun non pertanian, output sektoral tersebut berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, sedangkan kemiskinan dipengaruhi secara positif oleh variabel indeks gini yang mencerminkan ketimpangan dan di pengaruhi secara negatif oleh variabel upah. Hasil simulasi baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi maupun rendah menunjukkan, (1) pada simulasi 1 dan 2 yaitu peningkatan DAK infrastruktur jalan dan irigasi baik di daerah pertanian tinggi maupun rendah dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan belanja modal, menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja pertanian, menurunkan jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan, ketimpangan menurun di daerah pertanian tinggi namun di daerah pertanian rendah tidak mengalami perubahan, (2) simulasi 3 yaitu peningkatan DAK bidang pertanian menurunkan besarnya dana perimbangan, meningkatkan belanja modal, menurunkan penyerapan tenaga kerja pertanian pada daerah pertanian rendah,
Keyword: Dana Alokasi Khusus, Kemiskinan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi Sektoral, Transfer Fiskal

Judul: Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten
Abstrak: Desentralisasi fiskal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Titik berat dari desentralisasi fiskal adalah desentralisasi dari sisi belanja yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban pengeluaran seperti diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Variabel DAU dan DAK adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Kebijakan alokasi DAK diberikan sebagai salah satu cara untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan prioritas nasional dan merupakan urusan daerah, namun tidak atau belum tertampung dalam formulasi DAU. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ketimpangan adalah dengan mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Indonesia masih memiliki 122 Kabupaten tertinggal. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal dimana persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis selain persoalan kualitas dan kuantitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pengangguran serta persoalan kondisi ekonomi, sosial dan budaya pasca tsunami. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pengaruh alokasi DAK terhadap tingkat kemiskinan, IPM dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Pandeglang dan Lebak melalui belanja modal serta belanja barang dan jasa; (2) Menganalisis pengaruh alokasi DAK masing-masing bidang terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak; (3) Menyusun rekomendasi kebijakan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan Geographically Weighted Regression (GWR). Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa DAK SPM (DAK bidang Standar Pelayanan Minimal) secara umum berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan melalui belanja modal, belanja barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya pengaruh DAK SPM terhadap penurunan kemiskinan baik di Kabupaten Pandeglang dan Lebak sebagai daerah dengan kategori tertinggal maupun di kabupaten/kota dengan kategori tidak tertinggal di Provinsi Banten. Akan tetapi DAK SPM secara umum belum berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan DAK SPM belum berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi baik pada daerah tertinggal maupun daerah tidak tertinggal di Provinsi Banten. Sedangkan pengaruh terhadap nilai IPM, DAK SPM menunjukkan hasil yang berbeda untuk dua kategori wilayah. Pada daerah dengan kategori tidak tertinggal, DAK SPM menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan nilai IPM sedangkan pada daerah dengan kategori tidak tertinggal belum menunjukkan adanya pengaruh terhadap peningkatan nilai IPM. Sedangkan DAK Non-SPM (DAK bidang Non Standar Pelayanan Minimal), secara umum belum menunjukkan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan melalui belanja modal, belanja barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis pengaruh DAK Non-SPM yang belum menunjukkan pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan baik pada daerah dengan kategori tidak tertinggal maupun daerah tertinggal. Akan tetapi DAK Non-SPM menunjukkan pengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nilai IPM melalui belanja modal, belanja barang dan jasa baik pada daerah tidak tertinggal maupun daerah tertinggal di Provinsi Banten. Hasil analisis GWR untuk pengaruh alokasi DAK masing-masing
Keyword: Economic Growth, HDI, GWR, Poverty, Specific Allocation Funds

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: