Judul: Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Dan Ketimpangan Wilayah Di Indonesia.
Abstrak: Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya diantaranya melalui keterbukaan perdagangan, peningkatan investasi dan pertumbuhan industri. Kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan pembangunan di Indonesia. Namun demikian pembangunan ekonomi yang terjadi ternyata tidak diikuti pemerataan di seluruh wilayah. Dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka pemerintah mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah tersebut terdapat kebijakan Desentralisasi Fiskal. Kebijakan tersebut diantaranya berisi tentang pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung, output provinsi, pertumbuhan industri, PAD, dan DAU terhadap ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan (PDRB/Perkapita). Metode yang digunakan adalah model ekonometrik dengan data panel 33 provinsi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan secara umum tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia cenderung menurun. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung dan PAD berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan, output provinsi, pertumbuhan industri dan DAU memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pembangunan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya hasil analisis pertumbuhan (PDRB/perkapita) menunjukan secara umum pertumbuhan PDRB/kapita di Indunesia mengalami peningkatan. Hasil estimasi terhadap pertumbuhan (PDRB/perkapita) menunjukan bahwa perdagangan bebas, investasi asing langsung, output provinsi, pertumbuhan industri, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan (PDRB/Perkapita) dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam mengelola dan menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan liberalisasi perdagangan dan desentralisasi fiskal pada setiap wilayah sehingga peningkataan pertumbuhan ekonomi diiringi dengan penurunan ketimpangan wilayah.
Keyword: Ketimpangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Liberalisasi Perdagangan, Desentralisasi Fiskal, Data Panel

Judul: Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Inklusif Regional di Indonesia.
Abstrak: Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari perubahan tingkat pendapatan dalam bentuk produk domestik bruto (PDB), baik secara total maupun perkapita, sudah sejak lama digunakan sebagai instrumen utama dalam menilai kemajuan pembangunan suatu wilayah. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan suatu wilayah diidentikkan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Hasil dari pertumbuhan ekonomi, diasumsikan dengan sendirinya akan menciptakan berbagai kondisi yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, atau dikenal dengan istilah trickle-down effect. Realita yang terjadi pada banyak negara, terutama negara berkembang, ternyata asumsi trickle-down effect tidak terwujud. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalami permasalahan serupa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang sama. Ukuran PDB sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, memiliki keterbatasan, karena tidak mencerminkan distribusi pendapatan, kemajuan sosial dan kesejahteraan. Karena itu, dibutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat diperoleh oleh semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan inklusif digunakan sebagai ukuran baru dalam menilai pembangunan, yang merupakan gabungan dari ukuran pertumbuhan ekonomi dan distribusi manfaatnya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak infrastruktur dan variabel ekonomi lain seperti persentase penyaluran kredit, keterbukaan perdagangan dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan inklusif tingkat provinsi di Indonesia. untuk melihat sejauh mana variabel-variabel mampu tersebut mampu mendorong, atau bahkan menghambat tercapainya pertumbuhan inklusif. Penelitian ini juga melihat perbedaan dampak berbagai jenis infrastruktur pada wilayah yang tingkat pembangunan berbeda, Pengukuran tingkat pertumbuhan inklusif provinsi menggunakan metode indeks komposit. Dampak infrastruktur dan variabel ekonomi lain dianalisis menggunakan model data panel. Untuk melihat perbedaan dampak jenis infrastruktur terhadap pertumbuhan inklusif wilayah digunakan variabel dummy interaksi antara wilayah dengan variabel jenis infrastruktur. Data yang digunakan merupakan data tahunan yang mencakup 33 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2011 sampai 2016. Hasil estimasi data panel, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara ketersediaan berbagai jenis infrastruktur dengan pertumbuhan inklusif. Apabila dilihat berdasarkan tingkat pembangunan wilayahnya, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi udara memiliki dampak yang lebih besar pada provinsi dengan tahap pertumbuhan inklusif menengah ke atas, sedangkan infrastruktur transportasi laut dan infrastruktur sosial (fasilitas pendidikan dan kesehatan) memiliki dampak yang lebih besar pada provinsi dengan tahap menengah ke bawah. iii iii Variabel persentase kredit terhadap PDRB memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan inklusif provinsi. Kedua indikator keterbukaan perdagangan yang digunakan ternyata memberikan hasil yang berbeda. Keterbukaan perdagangan total menunjukkan hubungan positif dengan pertumbuhan inklusif. Keterbukaan perdagangan luar negeri yang menggambarkan ekspor dan impor suatu provinsi dengan negara lain, menunjukkan hal sebaliknya, yaitu memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Tingkat inflasi berhubungan negatif dengan pertumbuhan inklusif, walaupun hasilnya tidak signifikan, namun arah hubungannya sudah sesuai dengan hipotesis di awal. Rencana pembangunan infrastruktur wilayah hendaknya disesuaikan dengan tingkat pembangunan wilayah tersebut. Wilayah dengan tingkat pertumbuhan inklusif menengah kebawah lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti sarana kesehatan dan pendidikan sebagai prasyarat untuk dapat mencapai tahapan pembangunan yang lebih tinggi. Sarana transportasi laut perlu ditingkatkan, karena hampir sebagian besar provinsi di wilayah ini merupakan provinsi dengan garis pantai yang panjang serta provinsi kepulauan. Wilayah yang lebih maju dengan tingkat pertumbuhan inklusif menengah keatas lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi seperti telekomunikasi, dan transportasi udara.
Keyword: data panel, indeks pertumbuhan inklusif, infrastruktur, keterbukaan perdagangan

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: