Judul: Pemberdayaan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di KPHP Register 47 Way Terusan.
Abstrak: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) register 47 Way Terusan ditetapkan berdasarkan SK Menhut No.68/Menhut−II/2010 tanggal 28 Januari 2010, dalam perkembangannya KPHP register 47 Way Terusan telah mengalami penurunan secara fisik akibat aktivitas manusia dalam kawasan hutan. Hasil interpretasi dan analisis citra landsat oleh Inventarisasi Pemantauan Sumber daya Hutan (2015) menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan telah didominasi oleh pertanian lahan kering 5 447 ha, pemukiman 1 892 ha dan kebun campuran 921 ha. Dalam rangka menjaga fungsi hutan dari gangguan dan kerusakan yang disebabkan oleh manusia maka dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan dengan pola agroforestry (kombinasi tanaman kehutanan dan pertanian) pada tahun 2015 dan 2016. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan. Pola kemitraan ini dibangun dan diarahkan pada dua tujuan yaitu rehabilitasi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dalam proses penyusunan pola kemitraan kehutanan; 2) menjelaskan hubungan antara pemberdayaan masyarakat dengan resolusi konflik; 3) menjelaskan apakah pemberdayaan masyarakat dapat menyelesaikan konflik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) kriteria dan indikator pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan (Ditjen PHKA, 2007); b) analisis gaya bersengketa (AGATA). Analisis gaya bersengketa adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam perundingan penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pola kemitraan pengelolaan hutan antara pihak KPHP register 47 dengan kelompok tani hutan register 47 pada umbul Harapan Jaya dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi, lobi dan negosiasi. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan dengan memberikan ruang dalam proses kebijakan. Pemberian ruang yang dimaksud adalah dengan mengadakan proses dialog multi pihak untuk menyamakan persepsi dan mencari alternatif bentuk kemitraan pengelolaan hutan. Lobi dan negosiasi dilakukan dalam memperjuangkan hak, kewajiban kedua pihak serta pembagian hasil, sehingga masyarakat turut serta dalam pengambilan dan perumusan kebijakan. Kedua, resolusi konflik dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan adanya komitmen menciptakan hubungan berkelanjutan antara masyarakat umbul Harapan Jaya dan pihak KPHP register 47 Way Terusan. Ketiga, resolusi konflik tidak selamanya mensyaratkan sebuah penyelesaian sebagai hasil akhir namun berupa perubahan situasi kearah yang lebih baik. Pemberian hak kelola pemanfaatan kawasan dapat meredakan konflik di register 47 dan sekaligus menjaga dan melestarikan sumber daya hutan yang dikelolanya.
Keyword: agroforestry, kemitraan kehutanan, konflik kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, resolusi konflik

Judul: Konflik Pemanfaatan, Kelembagaan Serta Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Pada KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan.
Abstrak: Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kontribusi devisa. Hasil penilaian operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada tahun 2015 menunjukan KPHP Meranti bernilai kategori cukup karena kinerja kelembagaan pengelolaan hutan belum optimal. Kinerja kelembagaan yang belum optimal diduga karena permasalahan, antara lain: tumpang tindih pemanfaatan, ketidakjelasan hak-hak kepemilikan, rasa ketidakadilan alokasi lahan, berbagai kepentingan dan pengaruh pengguna lahan, dan konflik pemanfaatan. Dugaan tersebut menjadi dasar menjelaskan pengaruh kinerja kelembagaan terhadap keberlanjutan pengelolaan KPHP dan resolusi konflik. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui resolusi konflik pemanfaatan, sedangkan tujuan khusus, yaitu: a) menerangkan bentuk mekanisme akses dan hak kepemilikan; b) menerangkan persepsi masyarakat, kepentingan, dan pengaruh aktor; c) menerangkan dominasi perusahaan dan bentuk tuntutan serta status klaim lahan; d) memetakan konflik pemanfaatan; e) mendiagnosa kelembagaan; f) menerangkan keberlanjutan pengelolaan, dan g) membangun konsep resolusi konflik dengan peran desa dalam kelembagaan pengelolaan kawasan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terbuka; wawancara aktor kunci; studi sejarah dokumen, literatur, dan peta; serta data sekunder pendukung lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kontruksivisme dengan metode analisis deskriptif kualitatif didukung statistik sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa secara garis besar ada lima bentuk mekanisme akses hak dan lima bentuk mekanisme akses struktur dan relasi. Ketidakjelasan hak kepemilikan disebabkan berbagai status dan posisi pengguna, yaitu: a) adanya pemukiman, kebun campuran, kebun Sawit dan Karet; penyewa lahan untuk aktivitas tambang ilegal di areal kerja HTI, b) adanya izin pemilik kebun tidak prosedural dengan skala usaha luasan cukup besar pada wilayah tertentu, dan c) adanya izin pertambangan di areal kerja HTI. Persepsi masyarakat dibedakan berdasarkan memori selektif dan perhatian selektif sebelum dan sesudah adanya izin usaha (HTI/RE/HTR). Persepsi masyarakat terkait kondisi sosial, adalah; a) layanan pendidikan, b) layanan kesehatan, c) kondisi budaya/tradisi lokal, dan d) kondisi pemilikan lahan. Persepsi terkait kondisi ekologi, adalah: a) kondisi atau keadaan hutan, b) kenyamanan tinggal, dan c) ketersediaan air bersih. Persepsi terkait kondisi ekonomi, yaitu: kesempatan kerja, peningkatan penghasilan, dan peluang bisnis masyarakat. Aktor yang sangat terkait langsung dan pengaruhnya sangat besar, yaitu: pemilik unit izin HTI, RE, pemerintah (KLHK dan Dinas Kehutanan) dan Kepala Desa/tokoh masyarakat. Klaim masyarakat lokal masih kuat dari pengaruh adat, berkaitan dengan norma tata cara pemanfaatan lahan dan menentukan pengguna. Kinerja perusahaan tidak dapat optimal akibat lahan diklaim masyarakat. Hal ini menunjukan masyarakat memiliki wewenang sehingga diberikannya legalitas berupa izin tetapi tidak memiliki legitimasi masyarakat. Analisis peran aktor menunjukan key player sebagai aktor utama, yaitu: Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, pemegang izin usaha, dan pemerintah (KLHK). Ketika para pihak memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda dan berada pada posisi yang sama sebagai key player, maka dapat dipastikan potensi konflik ada dalam pengelolaan hutan. Dominasi perusahaan dan kerusakan hutan menimbulkan tuntutan masyarakat, yaitu: a) lahan tetap menjadi hak milik sendiri, b) perbaikan ekonomi, dan c) tuntutan perbaikan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air bersih, dan pencegahan kebakaran hutan. Berdasarkan analisis prioritas penanganan konflik, wilayah izin HTI PT WAM dan wilayah tertentu berkategori rawan atau waspada, sedangkan open access bekas konsesi PT Pakerin dalam kategori sangat prioritas. Berdasarkan analisis tipologi konflik ada tiga tipologi potensi, yaitu:
Keyword: aksi kolaborasi dan kreatif, kelembagaan, konflik pemanfataan, KPHP Meranti, resolusi konflik

Judul: Light Microscope Study of ConnectiveTissue in The Spleen of Common Rousette Bat (Rousettus amplexicaudatus)
Abstrak: The spleen is the largest lymphoid organ. As a secondary lymphoid organ, in addition to its immune function, the spleen also has functions as blood filtration, storage, and hematopoiesis. The spleen has different morphologies between species that support different physiological functions, one of which is the difference in the structure of the capsule and trabeculae. Capsule and trabeculae of the spleen generally consist of connective tissue and smooth muscle. The thickness of smooth muscle composed together with connective tissue in the capsule and trabecula determines the function of the spleen that is divided spleen into three storage, defense, and intermediate. Bats are the reservoir of various zoonotic diseases. Bats are thought to have unique immune systems compared to other mammals but the characteristics of its immune organs such as the spleen have never been studied before. This study was conducted to examine the characteristics of capsulae and trabecula of the Common Rousette (Rousettus amplexicaudatus).
Keyword: