Judul: Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Belanja Subsidi Bunga Kredit Program di Ditjen Pebendaharaan Kementerian Keuangan
Abstrak: Sistem Pengendalian Intern di dalam pemerintahan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diharapkan dapat dihindari segala kemungkinan penyimpangan yang terjadi secara akuntansi maupun secara administratif dalam birokrasi. Subsidi bunga kredit program dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengungkapkan adanya Sistem Pengendalian Intern yang kurang memadai dalam belanja subsidi bunga kredit program dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian intern dalam belanja subsidi bunga kredit program berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008; (2) Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern dalam belanja subsidi bunga kredit program pada pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program; (3) Untuk merumuskan strategi kebijakan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit program. Untuk menjawab tujuan pertama dan kedua, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis skala rating. Untuk tujuan ketiga metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta pejabat yang terkait dengan pengambilan keputusan agar sistem pengendalian intern menjadi memadai. Data sekunder diperoleh dari laporan yang terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program. Data Primer dan sekunder yang digunakan dipilih secara sengaja (purposive sampling). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem Pengendalian Intern belanja subsidi bunga kredit program telah diterapkan melalui unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dengan konsep tiga lini pertahanan, namun belum menjadi satu rangkaian yang utuh dalam laporan SPI belanja subsidi bunga kredit program; (2) Unsur informasi dan komunikasi mendapatkan nilai terendah dan indikator pembinaan SDM dari unsur kegiatan pengendalian mendapatkan nilai terendah; (3) Prioritas kebijakan untuk meningkatkan SPI menjadi memadai adalah dengan pembuatan Sistem Informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran.
Keyword: sistem pengendalian intern, belanja subsidi bunga, skala rating, Analytical Hierarchy Process (AHP)

Judul: Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor
Abstrak: Penatausahaan barang milik daerah memiliki peranan penting dalam mendukung penyajian informasi barang milik daerah dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Setiap SKPD bertanggung jawab melakukan penatausahaan barang milik daerah secara administrasi dan akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan barang milik negara/daerah merupakan proses yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah sekaligus mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan sistem pengendalian intern yang memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pentingnya sistem pengendalian intern menjadi dasar keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Bogor dari tahun 2010-2014 selalu terdapat kelemahankelemahan implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah. Salah satu dampaknya adalah opini laporan keuangan Kabupaten Bogor mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang menyebabkan kondisi tersebut sangat kuat berhubungan dengan kapasitas petugas penatausahaan barang milik daerah yang masih kurang baik dan dukungan pemanfaatan teknologi yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan: (1) melakukan evaluasi atas implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor; (2) Menganalisis pengaruh sistem informasi dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor; dan (3) merumuskan strategi penguatan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama kajian ini adalah metode deskriptif, tujuan kedua menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dan tujuan ketiga menggunakan metode analisis SWOT dan QSPM. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner dan wawancara dan data sekunder berupa data statistik dan hasil laporan. Hasil kajian menghasilkan: (1) implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah secara keseluruhan masih kurang baik; (2) sistem informasi dan kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap sistem pengendalian intern; (3) prioritas strategi yang digunakan untuk penguatan sistem pengendalian intern adalah strategi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengawasan, dan mitigasi risiko barang milik daerah dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi strategi yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, fungsi pengawasan, dan program mitigasi risiko barang milik daerah.
Keyword: penatausahaan barang milik daerah, sistem pengendalian intern, analisis SWOT dan analisis QSPM

Judul: Hydrothermal Synthesis of Biphasic Calcium Posphate
Abstrak: Biphasio calsium phosphate (BCP), which was a mixture of hydroxypatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP), was synthesized by hydrothermal method followed by sintering process. Hydroxyapatite was produced by using natural calcium source CaO from hen's eggshell and (NH4)2HPO4 as phosphate souce, other hydroxyapatite sample was produce by using synthetic calcium source Ca(OH) and H3PO4 as phosphate source.
Keyword: