Judul: Perencanaan Pengelolaan Berbasis Zonasi Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Ay-Rhun Provinsi Maluku
Abstrak: Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Ay-Rhun, Kecamatan Banda Tengah, Provinsi Maluku merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 388 tahun 2016 tentang Pencadangan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Ay-Rhun, Kecamatan Banda Tengah, Provinsi Maluku. Kawasan konservasi tersebut harus berfungsi untuk melindungi seluruh ekosistem pesisir yang memerlukan sebuah rencana pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan. Sebagai sebuah alat manajemen, perencanaan membantu pengelola TWP Pulau Ay-Rhun untuk mengimplementasikan dan kemudian mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangan yang ada. Sumberdaya, keterampilan dan sistem organisasi sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam perencanaan pengelolaan TWP Pulau Ay-Rhun. Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain rencana pengelolaan TWP Pulau Ay-Rhun melalui: (1) Menganalisis desain penataan zonasi TWP Pulau Ay-Rhun disusun melalui analisis target konservasi, Marxan dan Participatory Zoning; (2) Menganalisis kemampuan kelembagaan dalam mengelola TWP Pulau Ay-Rhun; dan (3) Memformulasikan prioritas rencana pengelolaan TWP Pulau Ay-Rhun yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November tahun 2018 dengan luas area kajian 47 968.74 Ha. Metode survei observasi dan Focus Group Discussion digunakan untuk mengumpulkan data primer. Metode analisis Conservation Action Plan (CAP) digunakan untuk menentukan target pengelolaan konservasi dan kemudian dianalisis secara spasial. Metode Analisis Marxan dan Participatory Zoning digunakan untuk penataan desain zonasi berdasarkan target konservasi yang telah dianalisis. Metode analisis Institutional Development Framework (IDF) untuk mengukur kemampuan lembaga dalam mengelola kawasan konservasi. Analisis terakhir menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) untuk merumuskan prioritas pengelolaan kawasan konservasi. Target konservasi TWP Pulau Ay-Rhun meliputi terumbu karang, lamun dan area migrasi spesies dilindungi sehingga dicapai luasan minimum sebagai zona inti. Desain zonasi TWP Pulau Ay-Rhun terdiri dari zona inti seluas 960.48 Ha, zona Pemanfaatan untuk wisata bahari seluas 99.18 Ha dan zona perikanan berkelanjutan seluas 46 909.08 Ha. Desain tersebut telah memenuhi kebutuhan minimal 30% dari luasan habitat kritis dan memenuhi luasan minimal 2% dari total luas kawasan konservasi. Participatory zoning memberikan masukan yang lebih komprehensif dalam mendesain perencanaan kawasan konservasi dan sangat sesuai untuk di terapkan pada kawasan konservasi berukuran kecil dan sedang. Participatory zoning selain melengkapi komponen dalam penyusunan zonasi sekaligus dapat memverifikasi hasil analisis Marxan serta memberikan pilihan area terpilih sebagai zona inti untuk kawasan konservasi dengan luas perairan lebih besar dibadingkan luas daerah pesisir. Kelembagaan pemerintah Provinsi Maluku memiliki kemampuan untuk mengelola TWP Pulau Ay-Rhun. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemerintah desa dan mitra konservasi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan terutama dalam perencanaan, implementasi, kualitas dan kuantitas SDM serta pendanaan. Fokus strategi prioritas peningkatan efektivitas TWP Pulau Ay-Rhun dilakukan melalui: 1) Optimalisasi pemanfaatan sesuai daya dukung; 2) pembentukan zonasi; 3) penyusunan kebijakan pengelolaan; dan 4) sosialisasi mengenai konservasi. Seluruh solusi prioritas lainnya disertakan dengan pertimbangan bahwa seluruh prioritas yang dikaji memiliki keterkaitan dan pengaruh langsung atau tidak langsung.
Keyword: Conservation Action Plan, Institutional, Management Priority, Marxan, Zoning

Judul: Evaluation of Reserved Conservation Areas as an Effort for Development of Regional Marine Conservation Areas of Southeast Sulawesi
Abstrak: Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Sulawesi Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan tipe Taman Wisata Perairan (TWP) yang tertuang dalam SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 98 Tahun 2016, dengan luas sebesar 21.785,14 ha. Status kawasan ini masih berbentuk pencadangan sehingga belum memiliki sistem zonasi dan rencana pengelolaan. Tahapan pengembangan kawasan konservasi dari fase pencadangan hingga penetapan diperlukan penyusunanan rencana pengelolaan dan zonasi. Penentuan zona inti akan mempertimbangkan seluruh informasi ekologi yang diperoleh di KKPD Sulawesi Tenggara. Kawasan konservasi diharapkan mampu menjawab tujuan konservasi yang berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.tanpa mengabaikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk membantu merumuskan zona inti dan prioritas strategi dalam menunjang rencana pengelolaan dan zonasi KKPD Sulawesi Tenggara, dicapai dengan; 1) Mengevaluasi status kelayakan kondisi ekologi dalam kawasan konservasi; 2) Menetukan tingkat degradasi ekosistem dalam kawasan konservasi; 3) Menentukan zona inti; dan 4) Merumuskan serta memilih strategi prioritas untuk pengelolaan KKPD Sulawesi Tenggara. Kawasan konservasi mengalami perubahan luasan pasca proses inventaris calon kawasan yang dilakukan pada tahun 2013. Dikhawatirkan terjadi penurunan kualitas ekologi dari kawasan konservasi. Penelitian ini akan dimulai dengan memastikan kondisi kelayakan ekologi sebagai bentuk identifikasi potensi. Penentuan status kelayakan kawasan konservasi berdasarkan matriks yang dinilai dengan menggunakan perhitungan bobot dan skoring. Analisis kesenjangan digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kriteria target konservasi. Kesenjangan kondisi ekologi untuk memastikan data pra pencadangan dan data pasca pencadangan sebagai bentuk verifikasi kondisi ekosistem apakah benar mengalami penurunan kualitas. Hasil dari analisis kelayakan ekologi, analisis kesenjangan dan informasi dari participatory mapping akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengelolaan dan zonasi di KKPD Sulawesi Tenggara. Salah satu alat analisis kesesuaian yang dapat digunakan untuk membantu perancangan penentuan zona inti pada kawasan konservasi adalah Marine Reserve Design Using Spatially Explicit Anealling (Marxan). Marxan dapat digunakan untuk membantu mengatasi konflik alokasi spasial antara zona inti (not take zone) dan pemanfaatan (use zone). Kawasan konservasi yang akan ditetapkan juga memerlukan rencana prioritas strategi pengelolaan. Prioritas rencana pengelolaan dirumuskan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) adalah teknik yang cocok untuk menangani masalah yang tidak terstruktur dengan mempertimbangkan faktorfaktor yang saling mempengaruhi dan mewakili ketergantungan. Hasil identifikasi kondisi ekologi dari kriteria dari ekosistem mangrove diperoleh rata-rata kerapatan 1703 tegakan/ha dengan status sangat padat. Ekositem padang lamun memiliki rata-rata tutupan sebesar 47,94% penutupan dalam kondisi kurang kaya. Ekosistem rata-rata tutupan terumbu karang sebesar 45,74% masuk kategori sedang. Terdapat lima biota dilindungi ditemukan seperti ikan napoleon, kima, bambu laut, lumba-lumba penyu sisik dan penyu hijau. Hasil skoring yang diperoleh bernilai 31 mengkategorikan kawasan dalam kondisi layak sebagai kawasan konservasi. Namun ekosistem di kawasan konserasi mengalami penurunan kualitas ekologi dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Berdasarkan hasil analisis kesenjangan penurunan pada tutupan terumbu karang sekitar 10%. Tutupan padang lamun mengalami penurunan sebesar 17%. Ekosistem mangrove mengalami penurunan sebesar 102 tegakan/ha. Total luasan dari habitat penting dalam kawasan konservasi yang berhasil diidentifikasi adalah seluas 235,37 ha. Hasil analisis kesesuaian zona inti menggambarkan bahwa skenario A memilih zona inti sebesar 751 ha, dengan habitat penting seluas 58,18 ha. Skenario B seluas 1008 ha, dengan habitat penting sebesar 75,40. Skenario C sebesar 1498 ha, dengan alokasi habitat penting sebesar
Keyword: ANP, habitat kritis, kawasan konservasi perairan, Sulawesi Tenggara, zona inti, ANP, critical habitat, marine conservation area, Southeast Sulawesi, the core zone

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: