Judul: Politik Tata Ruang dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Studi di Kabupaten Pandeglang).
Abstrak: Implementasi kebijakan tata ruang sering menimbulkan benturan berbagai pihak yang berkepentingan. Kondisi tersebut terjadi karena rumusan kebijakan tata ruang merupakan produk politik sehingga implementasinya berkaitan dengan tarik menarik kepentingan berbagai pihak. Kesadaran memasukkan pertimbangan mengajak berbagai pihak menyusun tata ruang selama ini cenderung masih meninggalkan persoalan dalam implementasinya, yang berujung pada konflik. Penyelesaian konflik tersebut sering mengalami kegagalan. Studi ini menjelaskan mengapa kebijakan tata ruang dan kawasan perdesaan tidak berjalan efektif. Atas dasar tersebut, penulis mengajukan pertanyaaan penelitian sebagai berikut: 1.Mengapa RTRW Kabupaten Pandeglang tidak didukung oleh pemangku kepentingan dan menimbulkan konflik serta sulit diimplementasikan? 2.Mengapa kawasan agropolitan dan minapolitan dicantumkan dalam RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031 tidak berhasil diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap pengembangan desa di kedua kawasan tersebut? 3.Bagaimana prioritas strategi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang? Penelitian ini mengambil unit analisis pada tiga tipe kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Pertama, desa yang potensial menjadi kawasan perdesaan. Kedua, kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dalam RTRW namun belum direalisasikan. Ketiga, kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dalam RTRW dan kebijakannya telah diimplementasikan. Tipe pertama, mengambil studi kasus di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari. Tipe kedua, mengambil studi kasus kawasan agropolitan, yang meliputi seluruh desa di Kecamatan Munjul, Sobang dan Menes. Tipe ketiga mengambil studi di kawasan minapolitan yang telah disyahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kawasan pada tahun 2011, meliputi seluruh desa di Kecamatan Panimbang dan Sumur. Penelitian ini bertujuan: Pertama, mengidentifikasi perebutan sumberdaya dan pihak yang terlibat konflik tata ruang serta faktor yang mempengaruhi kelemahan implementasinya. Kedua, menjelaskan proses penetapan dan aktor yang terlibat kebijakan kawasan agropolitan dan minapolitan yang telah tercantum dalam RTRW. Ketiga menjelaskan dampak kedua kawasan terhadap perkembangan desa. Keempat, merumuskan strategi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian pertama dan kedua dianalisis dengan metode deskriptifkualitatif dan Content analysis. Tujuan penelitian ketiga dianalisis dengan skalogram, analisis gravitasi dan location quotient (LQ). Tujuan penelitian keempat dianalisis dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian pertama membuktikan bahwa kebijakan tata ruang bukan hanya persoalan teknis perumusannya, tetapi prosesnya memerlukan konsensus dan komitmen beragam pihak, berbagai kepentingan dalam pengelolaan SDA dalam sebuah ruang. Studi implementasi kebijakan tata ruang di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang berupa perizinan sumberdaya lahan oleh pihak pihak swasta menghadapi persoalan benturan kepentingan antara masyarakat yang diwakili elit agama dengan pihak swasta yang didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Akibatnya, terjadi konflik berkepanjangan dan menimbulkan korban sehingga berdampak tidak bisa beroperasinya perusahaan. Hasil penelitian kedua menjelaskan penetapan kebijakan kawasan agropolitan dan minapolitan yang cenderung bersifat politis. Akibatnya, implementasinya tidak berjalan optimal. Terlebih lagi, implementasinya bersamaan waktunya dengan kebijakan nasional berupa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Hal tersebut menunjukkan peran aktor dan kepentingan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan tata ruang. Faktor lain yang mempengaruhi tidak optimalnya pengembangan kawasan adalah lemahnya dukungan anggaran pemerintah, sumberdaya manusia (SDM) yang kurang kompeten dan belum efektifnya kelembagaan kerjasama dalam membangun kawasan. Hasil penelitian ketiga menunjukkan perkembangan desa-desa di kawasan agropolitan cukup baik sedangkan di kawasan minapolitan masih stagnan. Kondisi tersebut disebabkan desa-desa di kawasan agropolitan telah berkembang sejak lama. Selain itu, mendapatkan dukungan program dari pemerintah karena keterlibatan aktor yang terlibat membantu baik aktor
Keyword: evaluasi, kawasan perdesaan, perebutan sumberdaya, RTRW, strategi

Judul: Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang – Banten).
Abstrak: Disparitas pembangunan di Indonesia telah menjadi isu lama yang terus berkembang dan belum menemui titik penyelesaian yang komprehensif pada tatanan implementasi kebijakan. Menurut Fei dan Ranis (1964); Kuznets (1966); Adelman dan Moris (1973); dan Todaro dan Smith (2006), salah satu penyebab ketimpangan antar wilayah adalah kebijakan alokasi dana pembangunan (investasi) antar wilayah. Ketimpangan ini terlihat pada angka gini ratio yang relatif mengalami peningkatan pada rentang tahun 1996 sebesar 0,35 menjadi 0,41 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dengan maksud merekonstruksi pengaturan urusan keuangan desa dan aset desa untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten sebagai salah satu kabupaten tertinggal yang memiliki beberapa spot kawasan strategis nasional menjadi lokasi yang sangat menarik diteliti, karena 96% desa masih berstatus sebagai desa tertinggal. Sehingga tujuan kritis yang perlu diteliti adalah bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan desa tersebut terhadap kinerja pembangunan perdesaan. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemangku kebijakan yang berwenang dalam mengelola keuangan desa. Pemangku kebijakan yang dimaksud terdiri dari 326 Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa, maka digunakan alat analisis balanced scorecard (BSC). Melalui balanced scorecard ini akan dapat teridentifikasi sejauh mana keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa baik dari aspek finansial, aspek stakeholder, aspek operasi internal, maupun aspek pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan 2010). Alat analisis dari penelitian menggunakan model persamaan simultan logaritma natural (ln) regresi berganda dengan dummy slope. Variabel dipenden yang menjadi alat ukur tingkat pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan variabel independen yang mempengaruhi adalah belanja desa yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (BBPP), Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (BBPD), Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BBPM), dan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (BBPK). Penelitian ini mencoba mengkaji implementasi penggunaan dana dan pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan perdesaan berdasarkan UU No 6 tahun 2014. Penelitian ini fokus pada tiga hal utama yaitu: (1) menganalisa tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa; (2) menganalisa pengaruh implementasi penggunaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa; dan (3) menyusun strategi pengembangan desa dalam melaksanakan percepatan pembangunan desa. Tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pandeglang memiliki nilai yang bervariasi pada tiap tipologi pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik status indeks desa membangun, maka hasil pembangunan desa pun terlihat semakin baik. Nilai total tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan balanced scorecard bernilai 49,1 persen. Angka capaian ini bisa dikatakan sangat rendah karena desa masih dalam proses adaptasi terhadap kebijakan otonomi pengelolaan pembangunan desa yang baru digulirkan pertama kali pada tahun 2015. Bergesernya paradigma pembangunan perdesaan di Indonesia mulai terlihat sangat agresif setelah berlakunya UU 6/2014 tentang Desa. Hal tersebut terlihat dari munculnya dana transfer langsung dari APBN dan adanya dana bagi hasil dari PAD Kabupaten. Selain itu implikasi kedua berupa bertambahnya kewenangan pemerintahan desa dalam mengelola sumberdaya desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pengaruh belanja keuangan desa sangat bervariasi tergantung pada kondisi geografis, demografis, karakter budaya, dan juga sosial ekonomi masyarakat desa. Variasi belanja keuangan desa dapat terlihat dari pengaruh belanja pembangunan infrastruktur desa
Keyword: pembangunan perdesaan, belanja desa, infrastruktur, pengelolaan keuangan desa, indeks desa membangun

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: