Judul: Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendali Keuangan (Studi Kasus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia)
Abstrak: Setiap pemerintahan memiliki suatu anggaran pendapatan dan belanja, baik tingkat pusat maupun daerah. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagaimana dimaksud dalam keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor: Kep 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran Negara, yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara. ANRI sebagai Lembaga Pemerintah memiliki tugas pokok pembinaan kearsipan secara nasional di bidang Pendidikan dan Pelatihan kearsipan yang diaplikasikan melalui Unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Pusdiklat ANRI). Dalam persaingan yang terjadi khususnya di bidang pendidikan kearsipan menuntut Pusdiklat ANRI melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan. Selama ini dalam pelaksanaan kegiatan pada Pusdiklat ANRI tidak dapat dihindarkan terjadinya ketidaksesuaian antara realisasi dengan anggaran yang telah direncanakan. Pusdiklat ANRI membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu melalui anggaran, karena dengan anggaran Pusdiklat ANRI dapat merencanakan pengalokasian dana jangka pendek yang dibutuhkan serta dapat melakukan pengendalian keuangan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja pada Pusdiklat ANRI, (2) mengidentifikasi prosedur penyusunan anggaran belanja pada Pusdiklat ANRI, (3) menganalisis ketidaksesuaian antara realisasi dengan anggaran belanja pada Pusdiklat ANRI, (4) menganalisis faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian yang terjadi pada anggaran belanja Pusdiklat ANRI. Penelitian ini dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda No. 62 Kotamadya Bogor.
Keyword: 

Judul: Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Belanja Subsidi Bunga Kredit Program di Ditjen Pebendaharaan Kementerian Keuangan
Abstrak: Sistem Pengendalian Intern di dalam pemerintahan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diharapkan dapat dihindari segala kemungkinan penyimpangan yang terjadi secara akuntansi maupun secara administratif dalam birokrasi. Subsidi bunga kredit program dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengungkapkan adanya Sistem Pengendalian Intern yang kurang memadai dalam belanja subsidi bunga kredit program dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian intern dalam belanja subsidi bunga kredit program berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008; (2) Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern dalam belanja subsidi bunga kredit program pada pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program; (3) Untuk merumuskan strategi kebijakan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit program. Untuk menjawab tujuan pertama dan kedua, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis skala rating. Untuk tujuan ketiga metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta pejabat yang terkait dengan pengambilan keputusan agar sistem pengendalian intern menjadi memadai. Data sekunder diperoleh dari laporan yang terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program. Data Primer dan sekunder yang digunakan dipilih secara sengaja (purposive sampling). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem Pengendalian Intern belanja subsidi bunga kredit program telah diterapkan melalui unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dengan konsep tiga lini pertahanan, namun belum menjadi satu rangkaian yang utuh dalam laporan SPI belanja subsidi bunga kredit program; (2) Unsur informasi dan komunikasi mendapatkan nilai terendah dan indikator pembinaan SDM dari unsur kegiatan pengendalian mendapatkan nilai terendah; (3) Prioritas kebijakan untuk meningkatkan SPI menjadi memadai adalah dengan pembuatan Sistem Informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran.
Keyword: sistem pengendalian intern, belanja subsidi bunga, skala rating, Analytical Hierarchy Process (AHP)

Judul: Hydrothermal Synthesis of Biphasic Calcium Posphate
Abstrak: Biphasio calsium phosphate (BCP), which was a mixture of hydroxypatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP), was synthesized by hydrothermal method followed by sintering process. Hydroxyapatite was produced by using natural calcium source CaO from hen's eggshell and (NH4)2HPO4 as phosphate souce, other hydroxyapatite sample was produce by using synthetic calcium source Ca(OH) and H3PO4 as phosphate source.
Keyword: