Judul: Dokumentasi Partisipasi Masyarakat dalam Program Konservasi Penyu : Perspektif Sosiologi (Kasus di Kawasan Suaka Margasatwa , Desa Sindang Kerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat)
Abstrak: Indonesia memiliki empat bio-regional penyebaran populasi penyu. Pantai Desa Sindang Kerta salah satu bio-regional penyu yang harus dipertahankan kelestariaannya. Adanya program community strengthening in conservation marine turtle management mengarah pada pengelolaan konsewasi secara bersarna-sama antara masyarakat dan pernerintah, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif mulai daii tahap perencanaan peraturan sampai pada tahap program aksi bersama. Desa Sindang Kerta memiliki sembilan b l ot~er np. at .~ eneluranD. en.vu baik di luar kawasan suaka margasatwa ataupun diluar, serta memiliki surnberdaya hutan pantai yang bisa dirnaofaatkan untuk penanarnan vegetasi ekonornis yaitu pandan. 31eh karena itu, diperlukan suatu pengarnatan rnengenai partisipasi masyarakat dalam rnsngelola penyu secara bersarna-sarna. I'ujuan penelitian iniadalah rnengeiahui tingkat keterlibatan masyarakat dalarn konservasi penyu, sehingga menghasilkan k~nstrukspi artisipasi yang ada di rnasyarakat. Partisipasi rnasyarakat dalam konservasi penyu clirnulai dari pengikutsertaan dalarn perancangan ket;ijakan pengelolaan dengan proses konsultasi publik yang diprakarsai oleh agen eksternal yaitu WWF dan Alarni Foundafion serta LSM-LSM lokal lain. Penetapan kebijakan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2001 yang berisi pembagian zona kawasan suaka rnargasatwa yaitu, zona inti yang dikelola oleh Badan Konservasi Sumberdaya Alarn (BKSDA) dan zona transisi yang dikelola oleh BBP (Balai Benih Penyu). Mekanisrne pernbagian telur di luar kawasan sebanyak 30%:70%, serta rnekanisrne penyelolaan habitat penyu aengan rnernberiltan Hak Guna Usaha kepada kelornpok-kelornpok petani nelayan yang tergabung dalarn Gabungan Kelornpok Petani nelayan (Gapoktan) di bawah kooidinesi Forum Masyarakat Desa (FMD) sebagai lembaga kolaborasi antara rnasyarakat dan pemerintah lokal. Partisipasi rnasyarakat dalarn rnengeiola konservasi penyu lebiti dilandasi oleh budaya-budaya yailg ada. Masyarakat rnernanfaatkan pranata manysa sebagai pengetahuan lokal, sehingga efektif untuk mengawasai pengumpulan telur penyu dengan para pegawai pengelola. Selain itu pula, paritispasi masyarakat berhubungan der;gan solidnya aktifitas Organisasi non-pernerintah diantaranya . Yayasan Apel dan Lernbaga BaMi-satvva yang selalu melakukan pendidikan konservasi dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk rneningkatkan kesejahteraan rnasyaralcat desa. Oleh karena itu, posisi partisipasi masyaraka! dalarn program konsewasi cenderung seda'ng mengarah pada posisi tangga kernitraan (partnership).
Keyword: 

Judul: Institusi Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Konservasi Penyu yang Efektif (Studi Kasus di Wilayah Pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi).
Abstrak: Banyak ilmuwan meyakini bahwa berdasarkan siklus hidupnya, penyu (sea turtles) sebagai salah satu keanekaragaman hayati berperan penting di dalam membawa hara dari habitat laut yang berproduktivitas sangat tinggi seperti padang lamun ke habitat dengan produktivitas rendah seperti pantai berpasir (Frazier 1999; Frazer 2003). Oleh karena itu, penyu merupakan salah satu indikator penting biologis bagi kesehatan lingkungan pesisir baik skala lokal maupun global. Konservasi penyu, salah satunya adalah penyu hijau (Chelonia mydas) perlu dilakukan mengingat statusnya saat ini termasuk satwaliar yang terancam punah (endangered species). Di ekosistem perairan laut, kelestarian satwaliar ini terancam oleh aktivitas penangkapan ikan, baik sebagai target komoditas pangan dan non-pangan maupun tidak diinginkan (bycatch) akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah terhadap penyu. Di ekosistem daratan, kelestariannya juga terancam oleh perubahan lingkungan pantai peneluran penyu akibat berbagai jenis aktivitas pembangunan di daratan pesisir. Permasalahan konservasi penyu tersebut di atas diyakini merupakan permasalahan atau dilema sosial yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rejim hak kepemilikan sumberdaya alam dengan karakter sumberdaya alam itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan sebuah penelitian yang dapat menghasilkan sebuah model institusi yang dapat menjamin kepastian hak kepemilikan terhadap pengelolaan sumberdaya alam pesisir yang mendukung pencapaian tujuan konservasi penyu hijau. Penelitian tersebut di atas dilakukan di wilayah pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Wilayah ini memiliki Pantai Pangumbahan yang merupakan salah satu dari 30 lokasi pantai peneluran yang tersebar di seluruh dunia yang menjadi indeks lokasi pengamatan kondisi populasi penyu hijau (Chelonia mydas). Di sisi lain, wilayah pesisir ini merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir Desa Pangumbahan dan Desa Ujung Genteng, baik melalui pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan laut oleh kelompok masyarakat nelayan lokal maupun pemanfaatan sumberdaya lahan (daratan pesisir) oleh masyarakat lokal dan masyarakat luar sebagai lahan pertanian, pemukiman dan penyediaan sarana jasa wisata. Sementara itu sejak tahun 2008 oleh pemerintah setempat, berdasarkan SK Bupati Sukabumi No: 523/Kep.639-Dislutkan/2008 tentang Pencadangan Kawasan Penyu Pantai Pangumbahan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan Status “Taman Pesisir” dengan institusi pengelolaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Penyu di Kabupaten Sukabumi, wilayah pesisir ini dikelola berdasarkan sebuah institusi pengelolaan kawasan konservasi penyu. Hasil penelitian menunjukkan 3 (tiga) jenis sumberdaya alam pesisir perlu dikelola berdasarkan kepentingan pencapaian tujuan konservasi penyu, meliputi: daerah penangkapan ikan, daratan sempadan pantai, pantai peneluran penyu dan penyu maupun anak tukik yang ada di pantai peneluran penyu. Ketiga sumberdaya alam pesisir ini memerlukan rejim hak kepemilikan berdasarkan karakter sumberdaya milik bersama agar mendukung pencapaian tujuan konservasi penyu sebagaimana diharapkan. Meskipun demikian belum terwujud kepastian hak kepemilikan terhadap manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sumberdaya alam pesisir yang berlaku di masyarakat pada periode sebelum kebijakan konservasi penyu diterapkan. Rejim hak kepemilikan secara de facto adalah open access. Motivasi ekonomi dan distribusi manfaat yang belum proporsional antara pemegang hak pengelola dan pemelihara akses menjadi sumber permasalahan belum terbangunnya aturan kolektif yang mengatur perilaku para pemegang hak pengelola (juragan nelayan dan perusahaan perkebunan kelapa) yang mendukung pencapaian tujuan konservasi penyu. Kebijakan konservasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten Sukabumi) setelahnya ternyata juga belum mampu mengarahkan terwujudnya perubahan institusi pengelolaan sumberdaya
Keyword: Konservasi Penyu, Sumberdaya Milik Bersama, Institusi, Hak Kepemilikan

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: