Judul: Analisis respon masyarakat pesisir terhadap program pemberdayaan berbasis SIGAP REDD+ dengan pendekatan pro-poor
Abstrak: Deforestasi hutan memiliki kontribusi kurang lebih 18% dari emisi global dan dari jumlah tersebut 75% berasal dari negara berkembang. Hal tersebut yang menjadi gagasan pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, yang dikenal dengan istilah REDD+ (Reducing Emission From Deforestation and Degradation). Kegiatan REDD+ tentu mempengaruhi kehidupan masyarakat yang beraktivitas di dalam maupun sekitar hutan. Hal itu mendorong perlu adanya pendekatan terhadap masyarakat untuk membantu mendapatkan haknya terhadap hutan, yaitu dalam hal ini adalah pendekatan pro-poor. Kewenangan pemerintah nasional maupun daerah dalam pengembangan program REDD+ tercermin pada salah satu tempat yang menjadi Demonstration Area REDD+ di Indonesia yaitu Kabupaten Berau melalui Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yang mendapat dukungan dari The Forest Conservation Act (TFCA). Kampung yang menjadi salah satu kampung dari kecamatan yang menjadi wilayah kerja TFCA yaitu Kampung Biduk-biduk. Pelaksanaan rogram program pemberdayaan yang dilakukan di kampung ini didampingi oleh LSM mitra TFCA yaitu PEKA Indonesia yang menggunakan instrumen pelibatan masyarakat yaitu, SIGAP REDD+ untuk keberhasilan program-programnya yang berasal dari respon masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif. Metode pengambilan sample menggunakan simple random sampling terhadap beberapa responden serta wawancara mendalam dengan beberapa informan. Analisis data meliputi uji spearman untuk melihat hubungan antara sosialisasi berbasis SIGAP REDD+ dengan respon masyarakat terhadap program pemberdayaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian, yaitu : 1) terdapat hubungan yang signifikan antara sosialisasi berbasis SIGAP REDD+ dengan respon terhadap program pemberdayaan; 2)Pedoman SIGAP REDD+ yang dilakukan di kampung tersebut sampai pada tahap kelima yaitu tahap design; 3) Program-program pemberdayaan yang dilakukan menggunakan pendekatan pro-poor; dan 4) Kendala-kendala yang terjadi saat sosialisasi program di Kampung Biduk-biduk.
Keyword: SIGAP REDD+, Response, Socialization, FPIC, REDD+, Pro-poor, TFCA, Spearman test, Empowwerment program, Forest degradation, Deforestation, Human ecology

Judul: Pengaturan Hak Atas Hutan dalam Kerangka Kerja REDD+: Pembelajaran dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia
Abstrak: Kejelasan property rights yang dapat mengendalikan deforestasi merupakan syarat perlu bagi keberhasilan implementasi REDD+ di Indonesia. Namun, tidak ada argumen teoritis maupun empiris yang menyatakan bahwa rezim property rights tertentu lebih baik dari rezim yang lain dalam melestarikan hutan. Deforestasi sangat terkait dengan atau merupakan konsekuensi dari lemahnya hak atas hutan. Sayangnya, upaya untuk penurunan deforestasi dan hubungannya dengan penyiapan REDD+ di Indonesia melalui pendekatan pengaturan property rights sangat lemah. Pertanyaan penelitian utama dalam studi ini adalah bagaimana rezim property rights hutan saat ini sesuai untuk kerangka kerja REDD+. Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaturan hak atas hutan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan pengaruhnya terhadap deforestasi, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan property rights pada kelembagaan pengelolaan hutan lokal dalam konteks penurunan deforestasi, dan (3) menilai efektivitas hak atas hutan yang berlaku saat ini untuk kerangka kerja REDD+. Penelitian dilakukan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, difokuskan di dua kelembagaan hutan lokal, yaitu: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat, dan Hutan Desa (HD) Merabu. Data dikumpulkan dengan pendekatan survey melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci di tingkat kabupaten dan desa, serta survey rumah tangga di tiga desa terpilih. Deforestasi historis dihitung dengan analisis spasial menggunakan citra satelit. Data penutupan lahan yang digunakan adalah tahun 2000, 2006, 2009, 2012, dan 2015. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu analisis isi, analisis kelembagaan, analisis mata pencaharian, analisis stakeholder, dan sistem skor dalam penilaian kemampuan pengendalian adisionalitas, kebocoran, dan kepermanenan. Sintesis dilakukan dengan pendekatan systematic review, yaitu metode untuk melakukan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan penelitian yang komprehensif. Studi ini memberikan tiga kesimpulan utama yang diikuti oleh masing-masing rekomendasi kebijakan. Pertama, kerangka hukum nasional Indonesia belum cukup bekerja untuk mengendalikan deforestasi. Sumber kelemahannya adalah isi peraturan perundangan itu sendiri, dan kontestasi aturan dengan tingkat tapak. Analisis isi pada 29 peraturan perundangan menemukan bahwa terdapat inkonsistensi dalam definisi hutan, kesalahan interpretasi pada penetapan hutan dan kawasan hutan, pearturan yang tidak dapat diimplementasikan dalam pengakuan hutan hak sebagai kawasan hutan, pembatasan akses yang tidak relevan, dan tidak adanya pengaturan pengelolaan hutan rakyat dan hak alterasi. Pengalaman dari tiga desa terpilih menunjukkan bahwa terdapat tiga pola tindakan masyarakat dalam memperlakukan hutan. Pertama adalah kongruensi antara de facto dan de jure bundle of rights. Hal tersebut mengindikasikan kuatnya hak atas hutan, dan menyebabkan hutan dapat terjaga dengan baik. Yang kedua v adalah lemahnya hak atas hutan, diindikasikan dengan klaim ganda kepemilikan yang disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan perundangan dan hukum adat yang diakui oleh masyarakat. Yang ketiga adalah sangat lemahnya property rights, diindikasikan dengan sangat dekatnya dengan situasi open akses. Dua situasi terakhir menggambarkan ketidaksamaan de jure dan de facto bundle if rights, dan berpotensi menyebabkan deforestasi. Kedua, studi ini mengkonfirmasi bahwa property rights terhubung dengan deforestasi dimediasi oleh suatu interaksi yang kompleks diantara tiga faktor (hukum dan peraturan, pengaturan kelembagaan, dan preferensi ekonomi). Interaksi tersebut menghasilkan kondisi hutan tertentu. Kontestasi antara aturan formal dan informal memungkinkan dapat dicapainya kelestarian hutan, asalkan aturan lokal cenderung pada tujuan perlindungan dan konservasi. Hanya saja preferensi ekonomi memainkan peranan penting bagaimana property rights bekerja mengendalikan deforestasi.
Keyword: property rights, deforestasi, REDD+, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Hutan Desa

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: