Judul: Kajian Perencanaan Greenbelt Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
Abstrak: Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Bantargebang merupakan kawasan TPA sampah yang di dalamnya terdapat TPA Sumubatu milik Kota Bekasi dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lokasi TPA sampah ini berada pada tiga kelurahan yaitu Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketingudik, dan Kelurahan Sumurbatu. Keberadaan TPA sampah ini menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan. Penataan area di sekitar TPA sampah Bantargebang pun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No: 19/Prt/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar TPA Sampah. Khususnya yaitu tidak adanya area penyangga berupa greenbelt yang dijadikan sebagai pembatas aktivitas TPA sampah dengan aktivitas di sekitarnya. Perencanaan area pengembangan sabuk hijau (greenbelt) TPA sampah dilakukan berdasarkan hasil analisis dari aspek legal, fisik, biofisik, dan sosial untuk pengembangan area greenbelt TPA sampah yang sintesis dari potensi maupun kendalanya tetap mempertimbangkan fungsi penggunaan lahan yang sudah ada. Rencana ruang secara keseluruhan dibagi menjadi tiga zona yaitu zona inti (95.43 ha), zona penyangga (240.23 ha), dan zona budidaya (287.21 ha). Rencana ruang didukung dengan rencana fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukung aktivitas di TPA sampah. Rencana sirkulasi dibagi menjadi sirkulasi primer dan sekunder. Rencana vegetasi greenbelt TPA berupa vegetasi berstrata yang memiliki fungsi rekayasa lingkungan, habitat satwa, estetis, peneduh, dan pengarah. Greenbelt TPA dengan luas 91.07 ha dapat ditanam sekitar 84 606 pohon. Berdasarkan pemilihan jenis pohon eksisting penyerap polusi, greenbelt TPA sampah yang direncanakan dapat menyerap CO2 sebesar 107 370 412.3 kg/tahun.
Keyword: greenbelt, penyangga, perencanaan, ruang terbuka hijau, tempat pemrosesan akhir sampah

Judul: The Institutional Model of Regional Municipal Solid Waste Facility (TPA) in Bantargebang Bekasi
Abstrak: Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TP A) merupakan program penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena TPA merupakan sarana publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas publik, seperti pembangunan TP A, akan menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sampah di hilir atau di Tempat Pemrosesan Akhir (TP A) perlu dilakukan dengan baik untuk menghindari kerusakan lingkungan yang serius, baik terhadap air, tanah, maupun udara. Pada tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undangundang No. 18 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari undang-undang ini adalah: 1) untuk menetapkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TP A) sampah di Indonesia harus memakai sistem sanitary landfill. 2) Beberapa pemerintah daerah dapat membentuk kerjasama pengelolaan sampah di hilir dengan membentuk satu TP A Regional dengan melibatkan · masyarakat dan investor. Tujuan ini sulit dicapai karena beberapa kendala yaitu terbatasnya anggaran, sulitnya menentukan pemerintah daerah mana yang. sebaiknya bekerja sama, dan institusi seperti apa · yang sebaiknya bertanggungjawab untuk mengelola TP A regional tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan model kelembagaan TP A. sampah regional secara berkelanjutan di TPST Bantargebang. Tahap awal penelitian ini, dengan menggunakan Technique For Order Preference Similarity To Ideal Solution (TOPSIS), untuk mendapatkan wilayah mana saja dari delapan kota dan kabupaten di Jabodetabek yang bekerja sama untuk membentuk TP A regional di TPST Bantargebang. Hasil TOPSIS menyimpulkan bahwa Kota Bekasi adalah altematif terbaik untuk memakai TPST Bantargebang dengan nilai Ci+ mendekati 1. Hal ini juga berarti bahwa alternatif Kota Bekasi berjarak terpendek terhadap solusi ideal dan berjarak terjauh dengan solusi negatif-ideal. Altematif terbaik kedua adalah Kabupaten Bekasi, sedangkan altematif terbaik ketiga adalah Kabupaten Bogor. TPST Bantargebang dapat dikembangkan menjadi sebuah TPA regional dengan perluasan lahan sebesar 25 ha, menaikkan ketinggian landfill menjadi 30 meter, dan ketinggian jarak trap 3 meter, faktor konversi volume 1000 kg sampah sama dengan 3 m3, faktor pemadatan 50 persen dan faktor reduksi alami sampah sebesar 30 persen. Dengan kondisi tersebut TPST Bantargebang masih dapat menerima tambahan sampah sebesar 2 422 ton· per hari sampai 15 tahun ke depan., Constructing a solid waste disposal site is an important task that needs . government attention because a disposal site is affecting public life. The measure of social welfare has· a direct relationship with the establisment of good public facilities, such as disposal site. Solid waste handling at down stream or · at · disposal site has to be carefully done to prevent environmental damage on water, soil, and air. In the year of 2008, Act of The Republic of Indonesia number 18 year 2008 regarding waste management has been issued Some of the objective of this act are: (1) in Mei 7th~ 2013 all solidwaste disposal sttes (TPA) in Indonesia must implement sanitary landfill and (2) a partnership can be formed between two or more local goverments to manage their solid waste together with investor or local community in a Regional Solid Waste Disposal Site (TPA Regional). Somehow these goals are difficult to achieve because of limited budget and complexities in selecting which local goverments should enter the partnership and what kind of institution should
Keyword: ANP, extensification program, ISM, regional solid waste disposal site, partnership, TOPSIS, Drainage, Geometric mean, Erosi air, Analisis SWOT, Metode trench

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: