Judul: Pengembangan Kelembagaan Penggunaan Lahan di DAS Catur Kabupaten Madiun
Abstrak: Penggunaan lahan yang melebihi kemampuannya menyebabkan kekritisan DAS. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kelembagaan penggunaan lahan dalam pengelolaan DAS. DAS Catur merupakan salah satu DAS kritis yang ditandai dengan terjadinya tanah longsor, banjir dan kekeringan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan kelembagaan penggunaan lahan di DAS Catur. Penelitian dilakukan di DAS Catur yang secara administrasi pemerintah berada di wilayah Kabupaten Madiun. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi situasi secara menyeluruh luas dan mendalam. Kerangka kerja analisis dan pengembangan kelembagaan (IAD) digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAS Catur terbagi dalam 6 kelas kemampuan lahan, yaitu kelas kemampuan II, III, IV, VI, VII dan VIII. Hak kepemilikan lahan di DAS Catur meliputi lahan milik masyarakat serta lahan negara yang dikelola Perum Perhutani dan PT Perkebunan Kandangan. Ditijau dari struktur situasi aksi, terdapat perbedaan antara isi peraturan penataan ruang dan kehutanan dalam penetapan fungsi kawasan. Kerusakan lahan di DAS Catur mencapai 2 349.13 Ha (12.72 % dari total luas DAS Catur), terjadi di lahan masyarakat, Perum Perhutani dan PT Perkebunan Kandangan. Permasalahan kelembagaan penggunaan lahan di DAS Catur yaitu 1) tumpang tindih dalam penetapan fungsi kawasan, 2) kurangnya sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan, dan 3) forum koordinasi yang belum efektif dalam mengakomodasi kepentingan masing-masing aktor. Strategi pengembangan kelembagaan untuk mengatasi permasalahan tersebut mengacu pada prinsip dasar dalam pengelolaan DAS yaitu 1) Satu DAS, satu rencana, satu pengelolaan terpadu; 2) Prinsip pengguna dan/atau pembuat polutan membayar serta Prinsip kewajiban pemerintah; 3) Kesesuaian dengan RTRW; 4) Tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; 5) Koordinasi antar sektor, antar daerah dan antar masyarakat; 6) Menghormati otonomi daerah, nilai budaya dan kearifan lokal. Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan Bappeda merupakan mekanisme untuk mencapai prinsip pengelolaan DAS terpadu dalam pengelolaan DAS Catur. Implementasi hasil Musrenbang dibiayai APBD sekaligus sebagai upaya pengarusutamaan prinsip pengelolaan DAS dalam pembangunan Kabupaten Madiun. Keterlibatan seluruh aktor dalam Musrenbang akan menciptakan interaksi untuk mensinergiskan program antar aktor serta menetapkan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif yang dituangkan dalam rencana pembangunan Kabupaten Madiun khususnya pengelolaan DAS Catur.
Keyword: penggunaan lahan, kelembagaan, DAS, koordinasi

Judul: Kajian Kelembagaan untuk Mendukung Pengelolaan DAS yang Berkelanjutan di Sub DAS Cirasea, Citarum Hulu.
Abstrak: Konsep desentralisasi yang mulai berlaku pasca reformasi justru menciptakan pengelolaan DAS yang cenderung parsial. Padahal pengelolaan DAS harus berprinsip “one watershed, one management.” Permasalahan DAS Citarumpun telah terjadi di Sub DAS Cirasea sebagai daerah hulu karena memiliki indeks erosi yang sangat buruk akibat aktivitas pertanian. Permasalahan Citarum tak kunjung selesai meskipun pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk pembangunan fisik. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar stakeholder dibutuhkan setelah dilakukan pembangunan fisik. Kawasan yang memiliki status hutan lindung dan atau hutan konservasi, topografi curam, area lahan kritis luas, dan elevasi diatas 1000 m umumnya memiliki banyak aktor yang terlibat dalam pengelolaan Sub DAS, baik yang berasal dari program pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Motivasi ekonomi dipengaruhi oleh adanya fungsi dari sungai, artinya partisipasi masyarakat akan tinggi jika sungai memiliki fungsi yang positif bagi masyarakat. Analisis Stakeholder membagi peran lembaga menjadi empat bagian, yaitu peran Subject, Players, Crowd, dan Context setters. Identifikasi keterhubungan lembaga di tingkat pusat dan lokal dapat menjadi bahan rekomendasi dalam strategi penguatan kelembagaan Sub DAS Cirasea. Faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh Kelembagaan Sub DAS Cirasea berdasarkan hasil analisis SWOT menghasilkan prioritas rekomendasi, yaitu sebaiknya kelompok Players berkoordinasi dan memperkuat kapasitas kinerja kelompok Subject agar dapat mengendalikan perilaku kelompok Crowd, perlu adanya kepastian koordinasi antarprogram maupun antarsektor secara riil di lapangan, dan kepastian pascapanen untuk meningkatkan motivasi petani dalam menanam kopi.
Keyword: Analisis kelembagaan, Indeks erosi, Pengelolaan berkelanjutan, Stakeholder, Sub DAS Cirasea

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: