Judul: Kajian Organisasi Dinas Kependudukan Dki Jakarta Nomor 6 Tahun 1979 Dalam Rangka Mengembangkan Organisasi
Abstrak: Struktur Organisasi Dinas Kependudukan DKI Jakarta berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1979 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, karena dikaji dari tugas pokok dan fungsinya ada beberapa Sub Dinas/bagian serta seksi terjadi tumpang tindih dan kerancuan dalam pelaksanaan tugas dilapangan sehingga dapat menurunkan kenerja organisasi. Melalui pengembangan/perubahan organisasi diharapkan seluruh Sub Dinas/bagian dan seksi tidak terjadi lagi tumpang tindih pekerjaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kualitas pelayanan sampai saat ini dianggap masih belum memuaskan, terbukti masih relatif tingginya sejumlah keluhan masyarakat. Hai ini antara lain disebabkan karena situasi organisasi dan kualitas Sumber Daya Manusia masih kurang memadai dan belum seluruh karyawan Dinas Kependudukan memahami visi, misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan. Selain itu sistem pengambilan keputusan dan budaya organisasi yang ada di Dinas Kependudukan belum sepenuhnya mampu membantu dalam meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan penelitian ini adalah selain ingin mengetahui seberapa tingginya kualitas pelayanan masyarakat bidang kependudukan, situasi organisasi, pengambilan keputusan dan sumber daya manusia serta budaya organisasi, juga ingin mengetahui hubungan antara situasi organisasi, pengambilan keputusan, sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan yang ada saat ini. Di samping itu juga mencari solusi untuk penyempurnaan struktur organisasi Dinas Kependudukan sesuai PP Nomor 31 Tahun 1998. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif dan metode asosiatif melalui pendekatan berupa kaji manajemen, sedangkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara acak berstrata terhadap 50 responden masing-masing terdiri dari unsur pimpinan Dinas Kependudukan, Suku Dinas Kotamadya dan Seksi Kependudukan Kecamatan, sedangkan 50 responden lagi adalah masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kependudukan di Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara dan Kelurahan se Kecamatan Taman Sari serta Kecamatan Tebet. Teknik pengolahan data menggunakan teknik rating scale/skala peringkat untuk mengetahui bagaimana persepsi responden terhadap situasi organisasi, pengambilan keputusan, sumber daya manusia dan budaya organisasi serta kualitas pelayanan, dan Rank Spearman's ingin mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan dengan situasi organisasi, pengambilan keputusan, sumber daya manusia dan budaya organisasi. dst....
Keyword: 

Judul: Kajian Efektifitas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Memasuki era milenium ketiga dan di era reformasi ini, tindakan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh langkah-langkah antisipatif untuk menangkal akibat buruk yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai organisasi pemerintahan di wilayah ibukota negara merupakan barometer pemerintahan di tanah air, dituntut untuk sesegera mungkin mengambil tindakan antisipatif atas segala perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut sistem manajemen sumberdaya manusianya. Tindakan antisipatif yang dilakukan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City). Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur Pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi untuk menghasilkan aparat yang berkualitas, dan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain adalah: 1. Para aparatur/pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap dirinya, 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang terjadi saat ini, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih belum mengacu kepada landasan operasional yang berlaku atau pencatatan dalam "buku biru" belum dilaksanakan secara teratur, 3. Belum adanya standar penilaian kinerja yang baku sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya motivasi dan rendahnya semangat pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 4. Terjadinya penurunan disiplin pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur di unit kerja masing-masing maupun dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 5. Hasil penilaian kinerja tidak diikuti dan ditindaklanjuti secara nyata (konkrit). Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini, 2. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang efektif dan sesuai dengan harapan pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan pegawai. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, yaitu di Dinas Kependudukan. Secara spesifik, obyek penelitian mengambil lokasi di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Kependudukan, yaitu Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dan Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan populasi yang sekaligus sebagai sampel penelitian (38 pegawai) adalah para pegawai yang terdapat di lima Suku Dinas Kependudukarı Tingkat Kotamadya dan Tingkat Dinas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas (pegawai eselon IIIb 10 orang) dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (pegawai eselon IVb 28 orang) Dinas Kependudukan yang merupakan kelompok penilai dan ternilai atau kedua kelompok pegawai tersebut sekaligus sebagai penilai dan ternilai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan menggunakan instrumen penelitian (kuesioner), dan data sekunder diperoleh dari
Keyword: Penilaian Kinerja, Software SPSS, Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: