Judul: Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Rutan (Kasus Masyarakat Nambluong di Kabupaten Jayapura, Papua).
Abstrak: Sejumlah kajian mengenai pengelolaan sumberdaya hutan dan eksistensi masyarakat telah menjelaskan tentang keberhasilan masyarakat lokal dalam mengelola dan mempertahankan hutan. Beberapa kajian lain memperdebatkan kemampuan masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Kemampuan masyarakat dipandang oleh sebagian peneliti sebagai masalah kelembagaan yaitu bentuk norma/aturan yang dipandang mampu merespon berbagai perubahan maupun efektivitasnya dalam mendukung keberhasilan pengelolaan hutan. Kelembagaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan lingkungan di suatu tempat serta berbagai pengaruh yang mempengaruhinya (Ostrom 1990; Balland & Platteu 1996; Murray et al. 2006; Yami 2008; Golar 2007; Yeny 2006;Young 2007; Lise 2007). Fokus penelitian ini menjelaskan tentang kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan serta implikasinya terhadap perfo1mansi hutan. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi nilai-nilai dan norma/aturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan pada masyarakat Nambluong; (2); menjelaskan implikasi kelembagaan terhadap performansi hutan, utamanya terhadap keberadaan sumberdaya hutan dan kesejahteraan masyarakat; dan (3) mendeskripsikan efektivitas kelembagaan terutama hubungan nilai, norma/aturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Konsep kelembagaan dari Uphoff (1986) digunakan sebagai kerangka pikir dalam tesis ini. Konsep ini memandang kelembagaan sebagai suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Norma dan tingkah laku ini terkait dengan nilai budaya dan aturan-aturan. Selain konsep Uphoff, secara operasional di lapangan digunakan hasil-hasil kajian terdahulu di antaranya: Ostrom (1990) dan Murray et al. (2006), utamanya dalam menganalisis efektivitas kelembagaan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Penetapan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan alasan-alasan: (1) Nambluong merupakan wilayah dengan ekosistem hutan dan sebagian besar masyarakat mencari nafkah dengan memanfaatkan sumberdaya hutan berdasarkan pola-pola yang sama; (2) wilayah adat Nambluong termasuk wilayah yang masyarakatnya mengalami interaksi dengan dunia luar cukup tinggi. Sehingga, aktivitas pemanfaatan sumberdaya hutan akan memberikan konsekuensi terhadap kondisi sumberdaya hutan di wilayah tersebut. Penelitian berlangsung selama 4 ( empat) bulan, dari bulan Agustus sampai bulan November 2011. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, pengukuran lapangan dan studi literatur/dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yakni tokoh adat dan pemegang hak ulayat. Wawancara terstruktur terhadap responden yang dipilih secara acak dengan pertimbangan keterwakilan kelompok dan lokasi pemukiman/kampung...dst
Keyword: kelembagaan lokal, pengelolaan hutan, masyarakat Nambluong, performansi hutan

Judul: Efektifitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Nagari Simanau.
Abstrak: Topik pengelolaan sumber daya hutan maupun masyarakat lokal sekitar hutan tetap menarik untuk dikaji dan dikembangkan di Indonesia terkait dengan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan masyarakat sekitar hutan. Fokus kajian ini menjelaskan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau dan implikasinya terhadap performansi hutan. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan nilai-nilai dan norma masyarakat Nagari Simanau dalam pengelolaan sumber daya hutan, (2) menjelaskan efektifitas pengelolaan sumber daya hutan di Simanau, dan (3) mendeskripsikan performansi hutan dengan pola pengelolaan sumber daya hutan di Nagari Simanau. Konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah konsep kelembagaan dari Uphoff (1986), yang mendefinisikan kelembagaan sebagai tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku untuk tujuan kolektif yang menjadi nilai bersama. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2014 dengan menggunakan metode studi kasus yang didukung dengan metode survey. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan terlibat, dan pengukuran. Wawancara mendalam dilakukan terhadap niniak mamak, anggota masyarakat, orang atau tokoh adat atau tokoh nagari yang berpengaruh ditengah masyarakat. Wawancara terstruktur dilakukan pada responden yang dipilih secara acak dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok dan masyarakat di nagari. Analisis yang digunakan adalah analisis kelembagaan dan analisis performansi hutan. Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutannya, masyarakat Nagari Simanau masih terikat oleh nilai-nilai dan norma/aturan adat yang sudah ada secara turun temurun. Masyarakat Nagari Simanau menjaga sumber daya hutannya dengan keyakinan hutan bermanfaat bagi kehidupan, sehingga timbul pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan olahan, hutan simpanan, dan hutan larangan. Pengelolaan sumber daya hutan Simanau diatur secara komunal oleh nagari tidak bisa dipisahkan dari sistem kekerabatan dan kepemimpinan tradisional. Di dalam aturan tersebut terdapat hak penguasaan, pemanfaatan dan sanksi. Pemegang hak utama adalah panghulu yang mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan bersama dengan dubalang. Pelanggaran terhadap aturan nagari akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda ataupun dibuang sepanjang adat. Nilai dan norma/aturan di Nagari Simanau turut mengendalikan tindakan dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dan berimplikasi baik terhadap performa hutan. Performa hutan ini ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman dan volume pohon, serta terjaganya fungsi ekonomi sumber daya hutan di nagari sebagai sumber mata pencaharian tambahan bagi masyarakat. Kelembagaan lokal yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif menunjang pengelolaan sumber daya hutan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya batas pengelolaan antara hutan olahan, simpanan, dan larangan yang telah disepakati bersama; adanya aturan main kewenangan pemanfaatan dan sanksi yang jelas dalam penegakkan aturan nagari.
Keyword: kelembagaan lokal, nagari, pengelolaan hutan, performansi hutan

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: