Judul: Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan : Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2009
Abstrak: Implementasi desentralisasi fiskal yang efektif dimulai sejak Januari 2001 telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya masingmasing. Disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat sebagai perubahan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia (Kurnia, 2006). Desentralisasi seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pengeluaran daerah sehingga terjadi percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Dengan demikian anggaran merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota. Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik melalui pengeluaran belanja tampak dari alokasi pengeluaran belanja pemerintah daerah, khusunya belanja modal. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berkontribusi pada perekonomian regional apabila benarbenar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Sektor infrastruktur dipahami secara luas sebagai enabler terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Selain berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berpeluang juga untuk memiliki dampak langsung pada perbaikan pemerataan pendapatan. Infrastruktur juga penting bagi kesejahteraan masyarakat dan prakondisi yang penting untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan pembangunan infrastruktur di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis boxplot dan analisis data panel terhadap 200 kabupaten/kota dengan periode penelitian 2006-2009. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan boxplot menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah 200 kabupaten/kota di Indonesia relatif rendah jika ditinjau dari proporsi belanja modalnya. Hal tersebut dikarenakan proporsi belanja modal yang dialokasikan oleh daerah relatif kecil, yaitu kurang dari 50 persen selama periode 2006-2009. Sedangkan dari sisi penyerapan belanja modal, kinerja keuangan 200 kabupaten/kota di Indonesia relatif tinggi karena rata-rata belanja modal yang mampu diserap oleh daerah setiap tahunnya relatif besar, yaitu lebih dari 90 persen. Dengan menggunakan metode data panel, studi ini mengonfirmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaan infrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif menjamin ketersediaan infrastruktur dasar. Adapun hubungan antara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan adalah negatif. Temuan ini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi angka kemiskinan.
Keyword: 

Judul: Pengaruh Tata Kelola Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Daerah.
Abstrak: Pembangunan selain ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang dapat ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Sukses atau gagalnya Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan. Salah satu upaya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu dengan dicanangkannya kebijakan otonomi daerah dan mereformasi peraturan di bidang pengelolaan keuangan yang berorientasi hasil atau kinerja dan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu transparansi, akuntabilitas dan value for money. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan kenaikan persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun ke tahun, menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan, namun jumlahnya baru 23% pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola keuangan daerah terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini terbagi menjadi empat analisis utama. Analisis pertama fokus pada perkembangan tata kelola keuangan daerah di Indonesia, analisis kedua fokus pada perkembangan pembangunan daerah dengan melihat pertumbuhan ekonomi, indeks gini dan angka kemiskinan. Dilakukan penghitungan terhadap indeks Gini untuk kabupaten/kota di Indonesia karena ketidak tersediaan data. Analisis ketiga meneliti mengenai pengaruh tata kelola keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis keempat meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks gini terhadap angka kemiskinan. Penelitian menggunakan dua model ekonometrika, model pertama merupakan model pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan variabel bebas berupa pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, derajat desentralisasi fiskal, derajat realisasi kebutuhan modal, dummy opini WTP, dan dummy kota. Model kedua menguji mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks gini terhadap persentase kemiskinan. Ditemukan beberapa permasalahan pada tata kelola keuangan dan pembangunan daerah di Indonesia, antara lain masih rendahnya derajat desentralisasi fiskal dan derajat realisasi kebutuhan modal, serta persentase opini WTP dari LKPD. Meski pertumbuhan ekonomi relatif meningkat dan persentase kemiskinan relatif berkurang, akan tetapi ketimpangan pendapatan yang dicerminkan oleh indeks Gini relatif meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang dilakukan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kapasitas ekonomi daerah yang digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (Gr(t-1)) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten/kota yang mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi ditahun berjalan cenderung lebih baik dibandingkan kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Kabupaten/kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK terhadap laporan keuangannya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding kabupaten/kota yang mendapatkan predikat selain wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi opini yang baik atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak menggambarkan kinerja tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan, baik itu dari sisi penerimaan yang digambarkan dengan derajat desentralisasi fiskal, maupun dari sisi pengeluaran yang digambarkan dengan derajat realisasi kebutuhan modal. Kabupaten/kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian justru mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian dengan tingkat derajat desentralisasi dan derajat realisasi kebutuhan modal yang sama. Pemerintah kota mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten. Akan tetapi daerah kota justru mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan kabupaten yang mempunyai tingkat derajat desentralisasi fiskal yang sama. Begitu juga dengan kota dan kabupaten dengan derajat realisasi kebutuhan
Keyword: pembangunan daerah, pemerintah daerah, tata kelola keuangan

Judul: Molecular Identification of Mutant Candidate of Gα Gene from Soybean cv. Slamet Based on mRNA
Abstrak: Heterotrimeric G proteins composed of a, ß, and . subunits, are bound to the inside surface of the cell membrane. Ga proteins will be activated by extracellular stimuli (biotic or abiotic stress). It is presumably Ga proteins playing an important role in aluminum (Al)-stress tolerance. Soybean cv. Slamet was considered as a tolerant plant to Al and has a single copy of Ga gene. Gamma irradiation to soybean cv. Slamet seeds caused a random chromosomal mutation of second generation plants (designated as M2). The Ga mutant candidates were selected based on stomatal closure in the daylight and dwarf. Ga mutant candidates M4, number 338 and 103 have severe root cell tissues damage compared to non mutant ones. Plant number 338/3S1.174/12/14 (M4) and 103/3S3.103/8/5/1/4 (M5) have a Ga gene mutation at the U3-L4 sequences (exon 5 – exon 11). Whereas, plant number 344/3S1.196/14/1/8 (M4) is assumed as Ga gene mutant. All of those plants were replanted until sixth generation. The candidates of Ga mutant selected have more than fifty percent of closed stomata and dwarf. Four number of M5 plants and three number of M6 plants were selected for Ga mutant identification based on mRNA analysis. The fifth generation plant number 344/3S1.196/14/1/8/7 were decreased its Ga gene expression at L5-L4 sequences (exon 7 – exon 11). The M6 generation plant number 344/3S1.196/14/1/8/7/5 have mutation in Ga gene at L1-L3 sequences (exon 2 – exon 6). A major contributing factor to decreased expression levels of Ga gene may be due to mutation of Ga gene promotor. Three other of M5 plants were assumed as Ga mutant. M6 plant number 103/3S3.103/8/5/1/4/8 has mutation at L3-L2 sequences (exon 6 – exon 15) and number 103/3S3.103/8/5/1/4/9 has mutation at U3-L4 sequences (exon 5 – exon 11). The decreasing of gene expression caused by mutation in those plants was indicated by the less pronounced DNA bands on agarose gel than that of non mutant plants.
Keyword: