Judul: Strategies for Improvement of Government Expanditure Budget Absorption of Bogor City
Abstrak: SUMMARY GUSTAWAN RACHMAN. Strategies for Improvement of Government Expenditure Budget Absorption of Bogor City. supervised by Ma’mun Sarma and Dwi Rachmina. The absorption of the Bogor City Government's expenditure budget in recent years has always experienced delays in expenditure budget absorption, where from the data taken from the 2011 to 2018 period, the average SiLPA of the Bogor City Government has always been worse than the average SiLPA of Kabupaten and Kota in the Province. West Java. In addition, data between 2016 and 2018 shows that there is always a delay in the absorption of the expenditure budget and a deviation between the expenditure budget absorption schedule that has been prepared and the actual absorption of the budget. Therefore, this study aims to find the factors causing the delay in the absorption of the Bogor City Government expenditure budget so that a strategy can be formulated to improve the absorption performance of this expenditure budget. Searching for the variables forming the causal factor is done by using primary data sourced from Dinas Kesehatan and Sekretariat Daerah, based on the researcher's work experience when assigned to the Finance Section and the Planning and Reporting Division of Dinas Kesehatan and Goods and Services Procurement Division Sekretariat Daerah Kota Bogor for approximately 10 years of the assignment period and library data search. Exploratory Factor Analysis is used to analyze for underlying factors extracted from the factors forming variables. The search for alternative strategies to improve the performance conditions of Bogor City Government's expenditure budget absorption was carried out using the Analytic Hierarchy Process method. The results of the analysis found five main factors causing delays in the absorption of expenditure budget for the City of Bogor, namely factors in budget planning activities, factors in government regulation and bureaucracy, factors of work conditions, factors influencing financial activities and disbursement of the Government expenditure budget, and human resources of the state civil apparatus (ASN). Based on the results of the Analytic Hierarchy Process, it shows that of the five leading sectors of the Regional Apparatus that play a role as key leaders in improving the performance of expenditure budget absorption is the Regional Secretariat. The main obstacle in improving expenditure budget absorption is internal and external intervention. The main strategy to correct delays in spending is to improve the quality of budget planning and procurement of service goods. Keywords: Absorption, Expenditure Budget, Factor, Strategy, EFA, AHP
Keyword: Penyerapan, Anggaran Belanja, Faktor, Strategi, EFA, AHP

Judul: Public Procurement Improvement Strategy In Bogor City Government
Abstrak: Belanja pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian. Namun demikian sektor pengadaan barang/jasa masih memiliki catatan negatif yang harus menjadi perhatian. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sektor pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh KPK. Sedangkan menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), porsi kasus korupsi pengadaan yang ditangani aparat penegak hukum mendekati 50%. Jika melihat besarnya APBN/APBD dan kecenderungan perkembangannya yang terus meningkat maka permasalahan dalam pengadaan barang/jasa perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, secara umum rata-rata penyerapan anggaran belanja pengadaan Pemerintah Kota Bogor periode 2012-2021 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pemerintah daerah di Jawa Barat dan juga lebih rendah diantara kota-kota di Jawa Barat. Sedangkan berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kota Bogor tahun 2022 memiliki predikat cukup. Predikat tersebut tertinggal dibandingkan kota-kota penyangga DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi permasalahan pengadaan barang/jasa apa saja yang sering terjadi di Pemerintah Kota Bogor, 2) menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut, serta 3) merumuskan strategi untuk memperbaiki pengadaan barang/jasa. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden pelaku pengadaan Kota Bogor dengan metode purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari data yang dipublikasikan LKPP dan Pemerintah Kota Bogor serta studi pustaka dan kajian terhadap dokumen-dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah analisis deskriptif, analisis skala likert, Exploratory Factor Analysis (EFA), dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP melibatkan 8 (delapan) orang narasumber ahli/pakar pengadaan dengan latar belakang penyusun kebijakan, birokrat, asosiasi, auditor, widyaiswara, asesor dan pelaku pengadaan. Hasil penelitian menunjukan permasalahan yang masih terjadi adalah berkaitan dengan kualitas input, proses dan output perencanaan, perubahan jadwal pemilihan, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya jumlah dan kompetensi personil pengadaan terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ). Selain itu kelemahan dalam pengelolaan data juga menjadi faktor utama permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu maka prioritas strategi yang paling utama dilakukan adalah peningkatan kompetensi personil dan pemenuhan jumlah personil JF PPBJ. Berikutnya strategi yang dianggap prioritas untuk dilaksanakan adalah pengembangan database spesifikasi, harga, penyedia untuk analisis pasar, optimalisasi pemanfaatan e-procurement, penerapan strategi/inovasi pengadaan, serta penyusunan panduan/standar., Public procurement has an important role in the economy. However, the procurement sector still has a negative record that needs attention. Based on Corruption Eradication Commission (KPK) record, the public procurement sector is the second largest type of corruption case handled by the KPK. Meanwhile, according to Indonesian Corruption Watch (ICW), the portion of procurement corruption cases in court is approaching 50%. If we look at the size of the government budget and its increasing trend, problems in public procurement need to be a serious concern. Based on data from the Ministry of Finance, the average procurement budget absorption for the Bogor City Government for the 2012-2021 period is lower than the average for regional governments in West Java and among cities in West Java. Meanwhile, based on National Government Procurement Agency (NPPA/LKPP) data, the procurement governance index
Keyword: Pengadan Barang/Jasa, analisis faktor, analytical hierarchy process, Public procurement, factor analysis, analytical hierarchy process

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: