Judul: Penguatan Sistem Penguasaan Lahan Hutan Pada Masyarakat Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku.
Abstrak: Kepastian penguasaan lahan hutan menjadi penting mengingat kepentingan berbagai pihak terhadap hutan menyebabkan perebutan hak atas hutan. Secara de jure berbagai pihak dapat memperoleh hak atas lahan hutan dari pemerintah, namun secara de facto lahan hutan tersebut diklaim masyarakat adat sebagai haknya. Sebaliknya ketidakpastian dalam penguasaan lahan hutan, sering menjadi sasaran utama para pihak untuk memperoleh manfaat jangka pendek yang maksimal tanpa memperhatikan aspek kelestarian sumber daya hutan. Berbagai fakta tentang hak dan akses, penyelesaian konflik dan penguatan modal sosial yang mempengaruhi sistem penguasaan lahan hutan telah dikaji secara terpisah (Peter 2009; Robinson et al. 2013; Holland et al. 2014), namun bagaimana kepastian untuk pengelolaan hutan lestari masih belum dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kepastian penguasaan lahan hutan, konflik dan modal sosial dalam mendukung pengelolaan hutan lestari. Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan PAR membantu untuk mengungkapkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan bagaimana penyelesaian atas setiap persoalan yang dihadapi. Penyelesaian atas persoalan merupakan proses penguatan masyarakat yang dianalisis secara partisipatif dan dilakukan sepanjang tahapan penelitian. Refleksi atas permasalahan yang dihadapi merupakan proses membangun konstruksi makna dari konsep para ahli yang disampaikan peneliti dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak-hak masyarakat adat dalam sistem penguasaan lahan hutan tidak seluruhnya kuat jika dilihat dari dimensi hak (Suharjito 2013). Sebaliknya terdapat orang-orang yang tidak memiliki hak tetapi memiliki akses untuk memperoleh manfaat atas lahan tersebut (Ribot dan Peluso 2003). Dalam situasi ketidakpastian lahan oleh berbagai pihak yang mengakses lahan adat harus melalui proses negosiasi atau kompromi dengan masyarakat adat. Negosiasi yang ditawarkan masyarakat adat didasarkan pada nilai, norma dan aturan adat yang berlaku. Hal tersebut menjadi penting untuk menghindari terjadinya konflik. Bagi masyarakat adat pemahaman mengapa terjadi konflik menjadi dasar untuk melakukan pendekatan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik menjadi penting bagi masyarakat untuk menjamin kepastian pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan lestari menjadi tujuan utama bagi masyarakat adat sejak leluhur karena masyarakat adat sangat tergantung pada hutan. Berbagai norma dan aturan sejak leluhur telah dibuat untuk mempertahankan pemanfaatan yang lestari. Pembelajaran dari praktek pengelolaan lahan hutan (dusung) telah mengungkapkan modal sosial masyarakat yang merupakan gambaran kapasitas masyarakat adat untuk pengelolaan hutan lestari. Ketidakpastian masa depan sistem penguasaan lahan hutan adat terkait dengan kepentingan para pihak atas hutan. Melalui pendekatan Participatory Prospective Analysis dihasilkan skenario masa depan sistem penguasaan lahan hutan. Hasil skenario menjadi dasar untuk merencanakan aksi para pihak yang bertanggungjawab atas sistem penguasaan lahan hutan. Peran dan tanggungjawab berbagai pihak untuk implementasi skenario ditentukan dengan adanya sikap pre-aktif yaitu sikap untuk melakukan langkah antisipatif secara dini untuk merespon perubahan dan sikap pro-aktif yaitu sikap untuk mengidentifikasi dan mendorong terjadinya perubahan yang diinginkan. Kepastian sistem penguasaan lahan hutan memberikan dukungan pada pengelolaan hutan lestari melalui kepastian hak dan akses yang memastikan tanggungjawab menjaga dan memelihara hutan karena ada manfaat yang diperoleh masyarakat. Kapasitas masyarakat yang digambarkan dengan keberlanjutan modal sosial menjadi kuat dengan nilai norma dan aturan sebagai pengontrol dan berperan untuk mengantisipasi terjadinya konflik, menjamin kontrol untuk mempertahankan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari. Kepastian peran dan tanggungjawab para pihak terhadap masa depan sistem penguasaan lahan hutan mendukung kepastian
Keyword: Hak dan akses, konflik, modal sosial, kepastian lahan hutan

Judul: Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Sarana Untuk Mendapatkan Kepastian Tenurial (Kasus di Areal Hutan Produksi Terbatas, KPHP Unit XVI Kab. Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi)
Abstrak: Lahan dan hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia, baik yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan memiliki keterikatan dan ketergantungan yang kuat terhadap fungsi dan keberadaan hutan. Berdasarkan identifikasi desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2009, tercatat bahwa dari 38.565 desa yang tercakup dalam perhitungan terdapat 9.103 desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (23,60%) sedangkan sisanya 29.462 desa (76,40%) berada diluar kawasan (Kemenhut, 2009). Dari data tersebut diatas dapat diperkirakan seberapa besar tingkat ketergantungan masyarakat terhadap produk dan jasa lingkungan yang dihasilkan hutan. Kebutuhan masyarakat akan lahan juga pada akhirnya membuat masyarakat mau tidak mau bergerak masuk kedalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Negara guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat dengan berbagai status dan pranata sosialnya melakukan klaim akan lahan hutan dan pada akhirnya berujung kepada konversi kawasan hutan untuk dijadikan areal pertanian/perkebunan. Konflik penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terus terjadi bahkan setelah era reformasi. Pada awal-awal reformasi masyarakat lebih berani untuk memberikan perlawanan dan menuntut kesetaraan hak dalam mengelola sumberdaya alam termasuk hutan. Keberanian masyarakat adat/lokal pada waktu itu tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dalam negeri Indonesia yang membuat semua orang merasa memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh hak yang sama dalam berbagai aspek tidak terlepas dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan. Akibatnya kondisi tutupan hutan semakin memburuk...dst
Keyword: lahan garapan, multi etnis, land market, deforestasi, HTR

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: