Judul: Peran Hutan Nagari dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Hutan Nagari Sungai Buluh merupakan hutan negara yang diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat melalui Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan No. SK. 856/Menhut-II/2013 Tentang Penetapan areal kerja Hutan Nagari Sungai Buluh seluas ± 1.336 Ha pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Batang anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tahun 2014, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan hak pengelolaan hutan seluas ± 780 Ha kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi rumah tangga melalui sistem penghidupan bagi masyarakat setempat dengan adanya Hutan Nagari Sungai Buluh dengan menggunakan analisis struktur nafkah. Selain itu, penelitian ini juga ingin membuat bentuk pengembangan ekonomi lokal berbasiskan hutan nagari. Metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi lapangan, menggunakan kuesioner, wawancara serta studi literatur. Hasil penelitian ini adalah Hutan Nagari Sungai Buluh telah memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat. Jika dilihat dari proporsi pendapatan rumah tangga responden masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh pada tahun 2016 terlihat bahwa pertanian memberikan kontribusi bagi sumber nafkah rumah tangga sebesar 50%. Sumber nafkah yang berasal dari non pertanian memberikan proporsi sebesar 42%, dan Hutan Nagari Sungai telah memberikan proporsi sebesar 5% untuk hasil hutan serta 3% untuk ekowisata. Ekowisata yang ditawarkan yaitu pemanfataan jasa lingkungan keindahan alam Hutan Nagari Sungai Buluh yang dikembangkan oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh. Sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh. Tingkat pendapatan per kapita masyarakat berdasarkan lapisan rumah tangga masih tergolong rendah, terutama lapisan menengah dan lapisan bawah masih berada di bawah garis kemiskinan. Namun, Hutan Nagari Sungai Buluh telah memberikan manfaat secara ekonomi rumah tangga masyarakat lewat ekowisata yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh. Bentuk pengembangan wilayah pedesaan berbasiskan Hutan Nagari Sungai Buluh bisa dikembangkan lewat empat tipe pengembangan yaitu (1) resource based economy, (2) service based economy, (3) trading economy serta (4) agroforestry. Dengan adanya UU Desa tentang pengelolaan desa, diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam yang dapat dikelola secara mandiri dan berbadan hukum dalam bentuk Badan Usaha Milik Nagari (BumNag).
Keyword: pembangunan wilayah berkelanjutan, ekowisata, struktur nafkah

Judul: Komunikasi Partisipatif Dalam Pengelolaan Hutan Nagari Di Sumatera Barat
Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerusakan hutan paling parah kedua di dunia setelah Brazil dan tercatat sebagai negara dengan laju deforestasi paling tinggi di dunia yaitu dua juta hektar per tahun (CIFOR 2015). Salah satu penyebab terbesar adalah buruknya kebijakan serta implementasi pengelolaan hutan. Diluncurkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi salah satu jalan keluar bobroknya pengelolaan hutan masa lalu dengan pergeseran dari paradigma lama pengelolaan hutan berbasis produksi menjadi pengelolaan hutan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pemberdayaan masyarakat sebagai basis utama dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) ini terdapat pada PP 6/2007 yang secara khusus dibahas pada Bagian Kesebelas “Pemberdayaan Masyarakat Setempat”. Berdasarkan PP tersebut, pengelolaan hutan diadopsi melalui tiga skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan kemitraan. Namun, tidak semua wilayah mencapai keberhasilan atas program PHBM, seperti hasil temuan Sanudin et al. (2015), Wilujeng (2015), Ngabdani et al. (2015), Gunawan et al. (2014), Guniastuti et al. (2014), Anomsari (2013), dan Nugroho (2011). Komunikasi pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu komunikasi pembangunan dunia berupa pendekatan komunikasi partisipatif secara dialogis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai salah satu bentuk pembangunan dengan konsep berkelanjutan, PHBM mengusung prinsip partisipatif yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Kehutanan 2014). Sehubungan dengan prinsip tersebut, Fuad (2000) menemukan bahwa kesenjangan komunikasi yang lebar antara lembaga desa dan kelompokkelompok masyarakat lainnya di desa menyebabkan implementasi pengelolaan hutan desa menjadi terhambat, sehingga sejalan dengan temuan Wilujeng (2015) bahwa salah satu faktor keberhasilan PHBM adalah komunikasi yang mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pelaku terkait. Hutan Desa merupakan salah satu bentuk skema PHBM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 (P.89/Menhut-II/2014) dan Suwarti et al. (2015), Hutan Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan memberikan akses kepada desa melalui lembaga desa dalam mengelola sumberdaya hutan secara adil dan lestari. Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang menerapkan PHBM dalam bentuk Hutan Desa yang diistilahkan dengan Hutan Nagari. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Hutan Nagari serupa dengan Hutan Desa. Pelaksanaan setiap aktivitas pada pengelolaan Hutan Nagari harus berdasarkan prinsip partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi partisipatif diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Seperti dalam latar belakang masalah di atas, Fuad (2000) dan Wilujeng (2015) menyatakan bahwa kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses komunikasi dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan menyebabkan implementasinya menjadi kurang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa melibatkan komunikasi yang partisipatif dalam setiap aktivitas pengelolaan Hutan Nagari, diduga pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan tidak berjalan secara optimal. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan proses komunikasi partisipatif dalam pengelolaan Hutan Nagari, mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari, dan mengalisa hubungan komunikasi partisipatif dengan pengelolaan Hutan Nagari secara berkelanjutan. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan survei eksplanatif (analitik) dengan metode campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara sensus, yaitu 52 orang anggota LPHN Sungai Buluh dan 21 orang anggota LPHN Paru. Data dikumpulkan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan observasi. Analisa data menggunakan statistik deskriptif dengan tabel frekuensi dan persentase; dan
Keyword: komunikasi partisipatif, Hutan Nagari, partisipasi, pengelolaan

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: