Judul: Efektivitas Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Air (IPA) Di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)
Abstrak: Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dari keseluruhan siklus kebijakan. Mengukur efektivitas implementasi sebuah kebijakan dilihat dari ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan prosesnya. Penelitian tentang Efektivitas Implementasi IPA di Kawasan TNGHS dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkaji seberapa tepat implementasi kebijakan IPA diterapkan guna mengatur tata kelola sumber daya air di TNGHS, sesuai arahan Permenhut No 64/Menhut-II/2013 tentang jenis-jenis pemanfaatan air, tata cara melakukan pemanfaatan air, serta hak dan kewajiban pemanfaat air di kawasan konservasi. Tujuan penelitian ini yaitu; Pertama, mendapatkan gambaran tentang pemahaman terhadap tugas, fungsi, tujuan, dan isi kebijakan pemberian IPA dari masing-masing aktor. Metode untuk menjawab tujuan ini ialah wawancara tertutup dengan kuesoner mengunakan skala likert dengan pilihan jawaban dalam bentuk skor dari 1 (satu) sampai 7 (tujuh). Kedua, mendapatkan gambaran tentang implementasi kebijakan pemberian IPA di TNGHS. Metode untuk menjawab tujuan ini ialah analisis isi dari Permenhut No.64 tahun 2013 dan dibandingkan dengan implementasinya melalui wawancara dan observasi lapang. Ketiga, mendapatkan gambaran tentang masalah dalam implementasi kebijakan pemberian IPA di TNGHS. Menjawab tujuan ini mengunakan pendekatan Edward III (1980) dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Kemudian, ketiga tujuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk menentukan opsi peningkatan efektifitas implementasi. Berdasarkan hasil tabulasi persepsi aktor tentang implementasi kebijakan IPA di TNGHS diketahui bahwa rata-rata aktor “tahu” tentang kebijakan IPA di TNGHS. artinya aktor memahami tugas, fungsi, tujuan dan isi kebijakan pemberian IPA dengan baik, namun kurang mampu menerapkannya dengan tepat di lapangan. Penyebabnya adalah perbedaan cara pandang para aktor tentang pemanfaatan sumberdaya air sebagai public goods. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kondisi normatif dalam regulasi dengan fakta empirisnya yaitu inkonsistensi, ketidakpatuhan, dan diskresi. Masalahnya adalah (a) strategi komunikasi yang terbatas dan ketidakjelasan; (b) sumberdaya manusia dari segi jumlah maupun kompetensi yang terbatas; (c) terdapat diskresi dan disinsentif; serta (d) kompleksitas kebijakan di BTNGHS dan tidak adanya SOP kebijakan IPA. Beberapa opsi yang diusulkan yaitu: (a) penambahan startegi komunikasi dan pendampingan yang intensif; (b) memberikan pelatihan capacity bulding, membuat format laporan sederhana yang mudah dikerjakan oleh FPA, serta pemberian insentif tambahan; (c) pemberian penghargaan bagi FPA yang mengimplementasikan IPA dengan efektif; serta (d) menetapkan SOP terkait kebijakan pemberian IPA.
Keyword: Efektifitas, Implementasi, Izin Pemanfaatan Air (IPA), Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Judul: Efektivitas Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Wisata Alam di Kabupaten Bangka Tengah
Abstrak: Pemanfaatan hutan adalah salah satu dari empat konsep tata kelola hutan di Indonesia (Nurrochmat et al. 2016). Saat ini, wisata alam adalah salah satu pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia. Skema ini juga diterapkan di Kabupaten Bangka Tengah. Namun, informasi tentang bagaimana hutan kemasyarakatan (HKm) berbasis wisata alam berjalan belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek regulasi pelaksanaan program hutan kemasyarakatan, menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan hutan kemasyarakatan berdasarkan pada bisnis pariwisata alam, faktor yang berpengaruh dan upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi HKm berbasis pariwisata alam. Metode yang digunakan adalah analisis teks regulasi, metode skoring, regresi logistik dan analisis deskriptif kualitatif. Ada empat aspek yang dinilai untuk menentukan tingkat efektivitas kelompok HKm, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban (termasuk realisasi rencana wisata alam), aspek ekonomi, ekologi dan kelembagaan. Analisis teks regulasi mengungkapkan bahwa aturan dalam implementasi kehutanan masyarakat harus ditingkatkan. Masalah potensial adalah inkonsistensi dan ketidakjelasan aturan terkait dengan pedoman pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perhutanan sosial. Peraturan yang ada tidak secara jelas mengatur pembagian kewenangan dalam melakukan pembinaan, pemantauan, kontrol dan evaluasi. Jumlah pihak yang terlibat membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, untuk memenuhi kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan persiapan RKU dan RKT membutuhkan banyak sumber daya seperti penguasaan teknologi drone dan GPS, sehingga diperlukan fasilitasi yang cukup dari pemerintah. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi yang terpisah antara monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pemenuhan kewajiban pemegang izin perlu dilakukan integrasi agar efisiensi kegiatan dapat dicapai. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengaturan tingkatan sanksi administratif berdasarkan tingkatan pelanggaran agar dapat mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan HKm oleh pemegang izin. Analisis efektivitas dengan metode skoring menunjukkan bahwa hanya ada satu kelompok HKm di antara tiga kelompok HKm yang memiliki tingkat efektivitas yang baik. HKm Gempa 01 relatif lebih baik daripada kelompok HKm lainnya. Aspek yang membatasi untuk kelompok HKm lainnya, yaitu ekonomi untuk Gempita dan Tunas Harapan, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan kelembagaan untuk Tunas Harapan. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh dikembangkan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik (α=10%), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi adalah sikap kepala desa, sikap tokoh masyarakat dan sikap pemerintah. Faktor-faktor ini mampu menjelaskan 81,7% (R-sq) keragaman variabel efektivitas. Lebih lanjut, berdasarkan analisis kualitatif dengan mempertimbangkan hasil analisis teks regulasi, beberapa teori, temuan lapangan dan faktor-faktor yang berpengaruh, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan HKm. Upaya tersebut adalah memastikan dan meningkatkan dukungan kepala desa, tokoh masyarakat, dukungan pemerintah dan sinergi pemerintah termasuk keterlibatan LSM dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak kelompok HKm oleh pemerintah melalui unsur terkait.
Keyword: efektivitas, hutan kemasyarakatan, pemanfaatan, wisata alam

Judul: Grup dan Homomorfisma Grup pada Rubik Revenge
Abstrak: Rubik cube is a kind of puzzle game. A player must arrange rubik sides, which have been disordered, back to the position where every side has the same colour. This paper does not focus on the settlement solution, but instead on proving the existence of a group homomorphism between rubik movement group and S96 symmetric permutation group in rubik revenge. Firstly, it has been proved that rubik movement set is a group. Then, it also has been proved that the M set, which contains numeric labels of 1 until 96 in cubinos sides, is S96 symmetric permutation group.
Keyword: