Judul: Strategi Pengelolaan Aset Tetap di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
Abstrak: Aset merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Aset perlu dikelola secara baik karena terjadi peningkatan nilai setiap tahun. Kecamatan Kejaksan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cirebon. Data pemeriksaan Inspektorat Kota Cirebon tahun 2016 menunjukkan bahwa Kecamatan Kejaksan belum melakukan pengelolaan aset dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya dokumen perencanaan kebutuhan barang dan pemeliharaan tahun 2017, belum dilakukan pencatatan dan kodefikasi atas pengadaan peralatan dan mesin tahun 2016, tidak dibuatnya laporan semesteran barang penerimaan dan pengeluaran barang tahun 2016. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan, mengidentifikasi Faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan dan merumuskan strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan. Penelitian dilakukan di lingkup Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon pada bulan April –Juni 2017. Data primer diperoleh dari wawancara dan kuesioner terhadap 10 responden yang terdiri dari pengurus barang/pengurus barang pembantu, pejabat penatausahaan pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Data sekunder diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), studi pustaka dan kajian terhadap literatur terkait. Alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan aset tetap dan Faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap menggunakan analisis deskriptif dan skala likert. Sedangkan untuk merumuskan strategi menggunakan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan masih kurang baik dari sisi perencanaan dan pembinaan pengawasan pengendalian. Kurang baiknya perencanaan dalam pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan disebabkan oleh RKBMD (Rencana Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah) dan RKBMD Pemeliharaan yang dibuat berdasarkan analisis data barang tahun sebelumnya tetapi tidak atas usulan masing-masing Kepala Seksi dan tidak mengacu pada rencana kerja (Renja). Selain itu RKBMD dan RKPBMD yang telah dibuat tidak dikoreksi oleh Pengguna Barang sehingga perencanaan dalam pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan masih kurang baik. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan adalah sumber daya manusia (SDM) dan komitmen pimpinan. SDM yang berperan dalam pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan adalah pengurus barang/pengurus barang pembantu. SDM yang ada kurang berkualitas, belum sepenuhnya memahami pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, mengerjakan pekerjaan selain pengelolaan aset, dan kurang dapat menerapkan hasil pelatihan maupun pembinaan pengelolaan aset tetap yang telah diperoleh. Kelemahan dalam aspek SDM lainnya adalah kebijakan dan prosedur pengelolaan aset tetap yang ada belum diterapkan di instansi dan kebijakan yang ada tersebut belum diperbaharui mengikuti peraturan pengelolaan aset tetap terbaru. Selain SDM, aspek komitmen pimpinan yang masih kurang baik terdapat pada tunjangan pengurus barang/pengurus barang pembantu dianggap masih kurang sesuai dengan beban pekerjaannya. Selain itu pengurus barang berprestasi juga tidak pernah mendapatkan penghargaan. Sedangkan pengurus barang yang tidak melaksanakan tugas sesuai jadwalnya diberikan sanksi tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan. Strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon berdasarkan metode AHP yaitu (1) pembinaan teknis pengelola aset tetap (2) pembinaan dan peningkatan pengendalian dari atasan langsung (3) penerapan reward dan punishment (4) sosialisasi pengelolaan aset secara berkala (5) peningkatan sarana prasarana pengelola aset tetap dan (6) pembuatan kebijakan mengenai pengelolaan aset tetap terbaru.
Keyword: pengelolaan aset tetap, Analytical Hierarchy Process (AHP), strategi pengelolaan aset tetap

Judul: Optimisasi Manajemen Aset Tetap dalam Mewujudkan Good Governance di Provinsi DKI Jakarta
Abstrak: Otonomi daerah bermakna bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai kondisi, karakter dan potensinya masing-masing. Inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah mewujudkan good governance, termasuk di dalamnya tata kelola yang baik atas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Aset atau aktiva merupakan salah satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub komponen terbesarnya adalah aset tetap. Oleh karena itu, dengan pengelolaan aset tetap yang baik, akan mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan good governance. Pengelolaan aset atau barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan, yang dapat diklasifikasikan secara fungsi manajerial ke dalam 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Pengelolaan aset tetap menjadi penting peranannya di dalam keseluruhan pengelolaan pemerintah daerah, karena aset tetap menjadi sarana prasarana pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Manajemen aset tetap akan mencapai titik optimal apabila dikelola dengan baik dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku, serta mampu memberikan dukungan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, Pengendalian internal perlu ditingkatkan secara terus menerus dalam seluruh proses pengelolaan aset tetap. Penilaian dari segi pengawasan menjadi salah satu tolok ukur dalam manajemen aset tetap. Tujuan penelitian ini adalah: 1)Mengevaluasi mekanisme pengelolaan atau manajemen aset tetap yang selama ini telah berlangsung di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2)Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kelemahan dalam manajemen aset tetap Provinsi DKI Jakarta; 3)Menentukan strategi untuk mengoptimalkan manajemen aset tetap dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang baik di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner terhadap 45 responden dari SKPD/UKPD/UPB serta expert responden yaitu pejabat di SKPD di BPAD, BPKD, BPKP dan 1 orang anggota legislatif. Data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian literature terkait. Hasil analisis kesenjangan menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan manajemen aset tetap merupakan tahap yang memiliki kesenjangan paling besar, dengan skor kondisi fit 30.43% dan gabungan kondisi partial dengan kondisi gap dengan skor 69.75%. Kesenjangan tahap pelaksanaan berbeda sedikit dengan kesenjangan pada tahap perencanaan yaitu dengan skor kondisi fit 33.33% dan kondisi belum ideal (partial + gap) dengan skor 66.66%. Hasil ini menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dan tahap perencanaan adalah dua tahap yang berkaitan erat serta tahap yang saling menentukan satu sama lain. Tahap selanjutnya yang memiliki kesenjangan cukup besar adalah tahap pengendalian dan tahap pengorganisasian. Semakin besar nilai partial dan gap, maka kondisi yang sedang berjalan semakin belum sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil analisis gap dan deskrisi kualitatif terhadap pengelolaan aset yaitu pada fungsi manajerial perencanaan, penyebab masih terjadinya kesenjangan adalah kurangnya sinkronisasi sistem perencanaan kebutuhan aset dengan sistem perencanaan anggaran secara umum. Fungsi pengorganisasian masih belum optimal dilaksanakan karena struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta yang berbeda dengan pemerintah daerah lainnya, banyaknya UKPD/ UPB yang ada, serta dinamika pergantian Kepala Daerah selama lima sampai sepuluh tahun terakhir. Dinamika organisasi memberikan dampak terhadap pola saluran informasi komunikasi dan kebijakan organisasi yang secara tidak langsung mempengaruhi dalam pengelolaan
Keyword: fungsi manajerial, analisis kesenjangan, dan strategi optimalisasi manajemen aset

Judul: Peluang Partikel Plasma Berada Pada Dimensi Debye Akibat Gangguan Gelombang Elektromagnetik dengan Menggunakan Persamaan Schrödinger
Abstrak: The solution of Schrodinger equations with plasma Coulomb potential in spherical coordinat results solution wave function and energy plasma particle. Electron probability density at Debye length with thermal effect same as ion, which indicates plasma in neutral state. Electromagnetic waves perturbation of an electric field given to result wave function perturbation system. The probability density of plasma particle due to electromagnetic waves perturbation is the largest when an electromagnetic waves frequency 1.41 times the plasma frequency .
Keyword: Schrödinger, plasma, electromagnetic wave