Judul: Hubungan Kelembagaan Penyuluhan Dengan Peran Penyuluh Selaku Pekerja Pengembangan Masyarakat (Kasus Perubahan Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan kelembagaan penyuluhan pertanian. Balai lnformasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) sebagai kelembagaan penyuluhan semula dikelola sebagai satuan administrasi pangkal (satminkal) penyuluh pertanian. Sekarang kelembagaan penyuluhan diserahkan pengelolaannya kepada dinas lingkup pertanian (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan) dan Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dan dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan September sampai Oktober 2004. Data penelitian dikumpulkan secara sederhana melalui metode survey. Penyuluh yang menjadi responden da!am penelitian ini adalah (1) penyuluh yang mengelola penyuluh di Kabupaten, (2) penyuluh yang mengelola penyuluh di BPP, dan penyuluh yang bertugas di lapangan, dan (4) empat orang sebagai informan dari penyuluh senior dan dua orang Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden, wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari kuesioner merupakan data primer yang dianalisis berdasarkan masing-masing subpokok bahasan, sesuai dengan rancangan…dst
Keyword: 

Judul: Kasus persepsi dinas lingkup pertanian Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap programa dan rencana kerja penyuluhan pertanian
Abstrak: Sejak Orde Lama dirasakan perkembangan Penyuluhan Pertanian selalu mengalami perbaikan melalui berbagai Keppres, Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Surat Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri serta keputusan-keputusan di tingkat daerah, hal ini membuktikan suatu lembaga Penyuluhan Pertanian yang bersifat dinamis. Kebijaksanaan terakhir dari Pemerintah Pusat adalah ditetapkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No.539/Kpts/LP. 120/7/1991, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertani- an. menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri yang sama No.695/Kpts/LP. 120/11/1986. Sebagai akibat dari peraturan yang baru ini adalah terjadinya perubahan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari otonomi Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Pelaksana Harian Bimas (SPHB) Kabupaten, kepada otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. Setelah menjadi hak otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. BPP dipecah menjadi empat jenis yaitu BPP Tanaman Pangan, BPP Perkebunan, BPP Perikanan dan BPP Peternakan. Selain itu Penyuluh Pertanian Lapangan yang dulu bekerja secara polivalen (banyak sektor), sekarang bekerja secara monovalen (menurut sub sektor pertanian), sehingga sekarang ada PPL Tanaman Pangan, PPL Perkebunan, PPL Peternakan dan PPL Perikanan. Programa Penyuluhan Pertanian yang dulu dibuat di BPP, sekarang dibuat di masing-masing Dinas Lingkup Pertanian untuk dijadikan pedoman bagi PPL dinas masing-masing dalam membuat Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian. Sesuai dengan permasalahan penelitian, Penelitian ini bertujuan ingin menge- tahui apakah sudah ada persamaan persepsi dan pelaksanaan SKB Mendagri dan Mentan No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya khususnya mengenai Programa Penyuluhan Pertanian dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor. Peneliti juga ingin mengetahui sistem kerja penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten Bogor sampai dengan tingkat penyuluh lapangan untuk periode tahun 1990-1993. milik IF Data yang dipergunakan adalah hasil penelitian selama tiga bulan dengan melakukan wawancara langsung terhadap tigapuluh aparat Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor yang tugasnya terkait langsung dengan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dari data yang dianalisa, menunjukan masih terdapat perbedaan persepsi pada pelaku perencana dan pembuat Programa Penyuluhan Pertanian, dengan para pelaku pelaksana Programa Penyuluhan Pertanian dan pembuat Rencana Penyuluhan Pertani- an. Perbedaan persepsi yang ada cenderung dipengaruhi oleh tingkat kognisi respon- den, pemilikan SKB No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya, tingkat pendidikan, pengalaman, umur dan motivasi responden (Tabel 7-12)…dst
Keyword: 

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: