Judul: Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL) : Kasus penyuluh lapangan Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Abstrak: Penyuluhan pertanian merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan pertanian. Menyadari arti penting penyuluhan bagi kelangsungan pembangunan pertanian, maka pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan yang berkenaan dengannya. Secara tegas, sejak Repelita I sampai Repelita IV penyelenggaraan penyuluhan pertanian dijadikan faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan orang yang berhadapan langsung dengan sasaran penyuluhan pertanian sekaligus orang yang bertanggung jawab terhadap akibat penyuluhan yang diberikannya. PPL sebagai kelompok penyuluh pertanian merupakan aparat yang berada di garis tugas terdepan lembaga penyuluhan pertanian di Indonesia. Dalam sistem kegiatan penyuluhan, kemampuan PPL akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tujuan penyuluhan pertanian. Dalam kaitannya dengan itu, kinerja PPL merupakan masalah yang menarik untuk dipelajari dan diteliti. Keefektifan kegiatan penyuluhan pertanian dapat ditelaah dari kinerja penyuluh pertanian. Kinerja penyuluh erat kaitannya dengan kualitas kemampuan penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Diduga kinerja penyuluh ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibangun oleh penyuluh itu sendiri, sedangkan faktor ekstenmal dibangun oleh organisasi penyuluhan pertanian. Sehubungan dengan hal ini, penelitian ini perlu menjawab masalah-masalah sebagai berikut (1) Bagaimana tingkat kinerja PPL dalam melaksanakan peranannya? (2) Bagaimana pengaruh faktor internal penyuluh terhadap tingkat kinerja PPL dalam melaksanakan peranannya? dan (3) Bagaimana pengaruh faktor eksternal/organisasi penyuluhan pertanian terhadap tingkat kinerja PPL dalam melaksanakan peranannya? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) tingkat kinerja penyuluh dalam melaksanakan peranannya, (2) pengaruh faktor internal terhadap tingkat kinerja PPL dalam melaksanakan peranannya, dan (3) pengaruh faktor eksternal/organisasi penyuluhan pertanian terhadap tingkat kinerja PPL dalam melaksanakan peranannya. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2002. Untuk kepentingan penelitian ini, dipilih tiga wilayah pembangunan yaitu wilayah pembangunan Bogor Barat, Bogor Timur dan Bogor Tengah di Kabupaten Bogor. Wilayah Bogor Barat dipilih dua kecamatan, yaitu kecamatan Leuwiliang, dan Cibungbulang. Wilayah Bogor Timur dipilih satu kecamatan, yaitu kecamatan Cariu. Sedangkan wilayah Bogor Tengah dipilih empat kecamatan, yaitu Kecamatan Ciawi, Caringin, Ciomas, dan Dramaga. Desain penelitian dilakukan dengan menggunakan survey untuk tingkat kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Bogor. Unit analisis yang diteliti adalah seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Populasi penelitian adalah seluruh PPL yang bertugas di Kabupaten Bogor yang wilayah kerjanya berada di tiap kecamatan dimana lokasi penelitian ini dilakukan. Sampel dipilih sebanyak dari 32 PPL yang dipilih melalui melalui penarikan contoh acak sederhana dimana kerangka sampling diperoleh dari KIPP (Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian). Sampel tersebut terdiri dari lima responden dari Kecamatan Leuwiliang, empat responden dari Kecamatan Ciawi, empat responden dari Kecamatan Dramaga, tiga responden dari Kecamatan Cibungbulang, empat responden dari Kecamatan Ciomas dan Taman Sari, tujuh responden dari Kecamatan Cariu, dan empat responden dari Kecamatan Caringin…dst
Keyword: 

Judul: Kasus persepsi dinas lingkup pertanian Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap programa dan rencana kerja penyuluhan pertanian
Abstrak: Sejak Orde Lama dirasakan perkembangan Penyuluhan Pertanian selalu mengalami perbaikan melalui berbagai Keppres, Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Surat Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri serta keputusan-keputusan di tingkat daerah, hal ini membuktikan suatu lembaga Penyuluhan Pertanian yang bersifat dinamis. Kebijaksanaan terakhir dari Pemerintah Pusat adalah ditetapkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No.539/Kpts/LP. 120/7/1991, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertani- an. menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri yang sama No.695/Kpts/LP. 120/11/1986. Sebagai akibat dari peraturan yang baru ini adalah terjadinya perubahan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari otonomi Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Pelaksana Harian Bimas (SPHB) Kabupaten, kepada otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. Setelah menjadi hak otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. BPP dipecah menjadi empat jenis yaitu BPP Tanaman Pangan, BPP Perkebunan, BPP Perikanan dan BPP Peternakan. Selain itu Penyuluh Pertanian Lapangan yang dulu bekerja secara polivalen (banyak sektor), sekarang bekerja secara monovalen (menurut sub sektor pertanian), sehingga sekarang ada PPL Tanaman Pangan, PPL Perkebunan, PPL Peternakan dan PPL Perikanan. Programa Penyuluhan Pertanian yang dulu dibuat di BPP, sekarang dibuat di masing-masing Dinas Lingkup Pertanian untuk dijadikan pedoman bagi PPL dinas masing-masing dalam membuat Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian. Sesuai dengan permasalahan penelitian, Penelitian ini bertujuan ingin menge- tahui apakah sudah ada persamaan persepsi dan pelaksanaan SKB Mendagri dan Mentan No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya khususnya mengenai Programa Penyuluhan Pertanian dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor. Peneliti juga ingin mengetahui sistem kerja penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten Bogor sampai dengan tingkat penyuluh lapangan untuk periode tahun 1990-1993. milik IF Data yang dipergunakan adalah hasil penelitian selama tiga bulan dengan melakukan wawancara langsung terhadap tigapuluh aparat Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor yang tugasnya terkait langsung dengan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dari data yang dianalisa, menunjukan masih terdapat perbedaan persepsi pada pelaku perencana dan pembuat Programa Penyuluhan Pertanian, dengan para pelaku pelaksana Programa Penyuluhan Pertanian dan pembuat Rencana Penyuluhan Pertani- an. Perbedaan persepsi yang ada cenderung dipengaruhi oleh tingkat kognisi respon- den, pemilikan SKB No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya, tingkat pendidikan, pengalaman, umur dan motivasi responden (Tabel 7-12)…dst
Keyword: 

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: