Judul: Kajian dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan daerah  (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)
Abstrak: Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 dan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” membuka peluang kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pemekaran daerah. Aturan pelaksanaan pemekaran diatur dalam PP No. 129 tahun 2000 direvisi menjadi PP No. 78 tahun 2007 yang mengatur tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Di Indonesia sendiri perkembangan jumlah daerah otonom baru mengalami peningkatan yang cukup besar sejak otonomi daerah,. Tujuan pemekaran wilayah untuk memiliki suatu pemerintahan daerah otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah makin mandiri dan demokratis meskipun dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal, pemekaran wilayah juga berdampak negatif secara langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi). Fakta pelayanan kepada masyarakat, diangkat dari sebuah survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan otonomi daerah gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat, Analisis LITBANG menyebutkan bahwa dengan data-data pemekaran 2003-2005 hasilnya menunjukan lebih dari 46 persen daerah pemekaran memperlihatkan pertumbuhan indeks evaluasi yang negatif dan daerah otonom baru menunjukkan potensi pembangunannya justru menurun dibandingkan sebelum pemekaran. Salah satu daerah otonom baru adalah Kab. Mamasa terbentuk karena secara historis yakni dalam sejarah di daerah Mandar (sekarang merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Barat) ada dua kelompok wilayah yaitu wilayah pitu ba’bana binanga dan wilayah pitu ulunna salu selain itu pembentukan Kab. Mamasa disebabkan pemenuhan syarat administratif kewilayahan pembentukan Prov. Sulawesi Barat pada tahun 2004, ketimpangan pembangunan sehingga pasca orde baru di tahun 2000 muncullah gerakan pembentukan Kab. Mamasa, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2002 terbentuklah Kab. Mamasa.
Keyword: 

Judul: Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Manusia (Human Capital) di Provinsi Sulawesi Barat
Abstrak: Berawal dengan adanya krisis moneter dan transisi politik, sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah provinsi sebagai koodinator. Menurut Juanda (2007) pemberlakuan kebijakan otonomi daerah/desentralisasi dapat membuka peluang bagi Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan pemekaran daerah. Kondisi tersebut juga mendorong daerahdaerah di wilayah Mandar untuk menuntut pemekaran wilayah yang sebagian besar masyarakatnya merasa kurang puas dengan pemerataan pembangunan yang kurang maksimal, potensi daerah yang belum dikelola dengan baik serta suku Mandar yang cenderung terpisah dari suku-suku yang lain yaitu Bugis, Makassar dan Toraja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan harapan adanya perbaikan pembangunan. Pemekaran wilayah seharusnya berpatokan pada peraturan pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007. Provinsi Sulawesi Barat pemekaran Sulawesi Selatan dan terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, sebagai provinsi yang ke-33 di Indonesia dengan ibukota Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 Kabupaten yaitu : Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara. Sebagai provinsi baru, maka Sulawesi Barat membutuhkan Kualitas Sumber daya manusia yang handal untuk membangun Sulawesi Barat kearah yang lebih baik. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan minimal yang diperlukan manusia untuk hidup layak. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengkaji latar belakang dan kelayakan pemekaran Provinsi Sulawesi Barat. 2. Mengkaji dampak pemekaran terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan dan daya beli. 3. Mengkaji potensi keuangan daerah dan pengelolaan APBD yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia di wilayah pemekaran. Untuk mengetahui latar belakang pemekaran wilayah dilakukan melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh yang ikut berperan dalam proses pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan untuk mengetahui kelayakan pemekaran dikaji melalui persepsi stakeholder dan data pemerintah daerah tentang indikator-indikator kelayakan pemekaran. Tujuan kedua dikaji melalui metode IPM dan persepsi stakeholder, selanjutnya untuk tujuan ketiga dikaji melalui metode deskriptif dan metode regresi panel data....dst
Keyword: Regional proliferation, human development, fiscal capacity

Judul: Validation method for determination of apigenin in extract celery with high performance liquid chromatography
Abstrak: Apigenin is an active substance derived from celery (Apium graveolens) and widely used for the treatment of gout. Determination method of apigenin which have been validated was introduced by Frankee et al. J Food Compos Anal 17: 1-35 (2005). Apigenin analysis was done by high performance liquid chromatography (HPLC). To make sure that HPLC analysis method can be used for the intended purpose then the method was validated. Parameters determined on method validation were linearity, limit of detection, limit of quantification, precision, and accuracy. All parameters were in accordance with the acceptance criteria of Association of Official Analytical Chemist. The linearity in the concentration of 3,8; 5,7; and 7,6 mg/l had correlation coefficent of 0,9900–0,9998. limit of detection in this method was 2,7222 mg/l and limit of quantification was 8,2500 mg/l. Interday precision in five restating showed good precision with relative standard deviation of 3,85%. Accuracy was determined by standard addition method with recovery percentage of 95,00–118,77%. Average concentration of apigenin is 0,0052% (w/w).
Keyword: