Judul: Pengaruh Perubahan Kebijakan Kehutanan terhadap Pengurusan Hutan di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Abstrak: Peraturan Perundangan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal dengan kondisi alam yang tetap lestari. Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan perubahan khususnya dalam bidang kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi tupoksi instansi kehutanan tingkat pusat dan tingkat daerah di Provinsi Jawa Barat serta di Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan organisasi yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat, mengidentifikasi perubahan kegiatan dan anggaran terhadap kegiatan pengurusan hutan rakyat, serta mengevaluasi perubahan kebijakan terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengambilan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dishut Prov Jabar, CDK Wilayah I dan Distanhorbun Kab Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan dan tupoksi yang secara jelas ditujukkan untuk mengurusi hutan rakyat. Pada kegiatan dan anggaran untuk pengurusan hutan rakyat semakin menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih memperhatikan pengurusan hutan negara dibandingkan pengurusan hutan rakyat. Terbentuknya CDK Wilayah I membuat pengurusan hutan di Kabupaten Bogor semakin tidak diperhatikan.
Keyword: Hutan rakyat, kebijakan, perubahan kebijakan

Judul: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan Studi Kasus KPH Bogor Perum Perhutani Divisi Jawa Barat-Banten
Abstrak: Kebutuhan ruang kawasan untuk pembangunan bangsa, mendesak keberadaan kawasan hutan negara yang mengelompok secara luas. Sehingga perubahan kawasan hutan dari pola mengelompok menjadi tersebar terus terjadi, dalam periode tertentu dan dipengaruhi kebijakan politik, kondisi sosial serta kesempatan ekonomi yang ada saat itu. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji perkembangan dan pola perubahan kawasan hutan, yang terjadi dari beberapa periode. Lokasi penelitian di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat-Banten. Penelitian dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2016. Tipe penelitian ini adalah kajian spatial atas perubahan kebijakanyang ada, dan dekriptif dengan metode studi kasus.. Hasil kajian ini menunjukkan perubahan status kawasan hutan, lebih banyak terjadi pada periode Orde Baru (1966-1998). Perubahan status menjadi bukan kawasan hutan, lebih banyak terjadi dengan peruntukan galian bahan baku industri semen, pengembangan pusat ekonomi dan pemukiman. Perubahan dimasa selanjutnya juga semakin membuat wujud kawasan hutan KPH Bogor semakin terfragmentasi, dengan tuntutan kebutuhan lahan untuk kegiatan infrastruktur, perumahan, pertanian dll. Kawasan hutan mengalami perubahan fungsi, kondisi ini terjadi pada era reformasi (1999-2016) dengan pola spasial mengelompok terutama perubahan kawasan konsevasi. Kesimpulan penelitian adalah perubahan status dan fungsi kawasan hutan, akibat pengembalian status enclave, perumahan,villa, pabrik semen, tambang galian C (andesit), infrastruktur, hortikultura mengarah pada pengelolaan bentang alam (landscape) yang terdiri dari beragam pola penggunaan lahan, termasuk kawasan hutan negara dan bukan kawasan hutan, yang tersebar, sehingga mempertahankan DAS Bopuncur dari bahaya banjir dan kekeringan pada kota-kota sekitarnya (Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang). Hal tersebut sangat mempengaruhi usaha kehutanan berbasis kayu dan hasil hutan non kayu yang saat ini dilakukan Perum Perhutani, yang perlu dipikirkan bersama-sama tentang perannya.
Keyword: perubahan status, fungsi, kawasan, hutan, periode pembangunan

Judul: Membran Komposit Kitosan-Natrium Alginat untuk Aplikasi Direct Methanol Fuel Cell
Abstrak: Composite of chitosan and sodium alginate can be utilized as base material of proton exchange membrane (PEM). The composite membranes were produced by various concentrations of chitosan-sodium alginate, namely 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 4:3, 5:3, and 6:3 (% b/v). The composites were characterized by using Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR), scanning electron microscope (SEM), and were tested for the performance as PEM from the proton conductivity obtained by using impedance spectrometer. The FTIR spectrum indicated the NH3C group at 1637.29 cm-1 and symmetrical COO group at 1253.68 cm-1 indicating interactions between chitosan and sodium alginate. SEM micrographs showed that the composite membrane was nonporous. Composite membrane with 3:5 chitosan-sodium alginate composition had the highest proton conductivity, namely 9.594 × 10-7 S/cm. Based on this research results, chitosan-sodium alginate composite membrane can be applied well in direct methanol fuel cell system.
Keyword: