Judul: Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor
Abstrak: Penatausahaan merupakan satu siklus penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Manfaat yang diperoleh jika penatausahaan aset dilakukan dengan baik antara lain tersedianya data aset yang lengkap dan mudah ditelusuri, sebagai pedoman untuk perencanaan ditahun-tahun berikutnya, membantu pengamanan administratif, serta mempengaruhi kesempurnaan penyajian neraca daerah. Opini wajar tanpa pengecualian telah diperoleh Pemerintah Kota Bogor sebagai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016. Namun demikian masih terdapat catatan bahwa “penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor masih belum memadai”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor, menganalisis faktor internal dan faktor eksternal penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor. Kajian dilakukan dengan menganalisis kesesuaian dokumen penatausahaan aset tetap dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2017 dan kesesuaian proses penatausahaan aset tetap dengan prinsip-prinsip akuntansi yang terdapat pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Sumber data menggunakan data sekunder berupa dokumen penatausahaan aset tetap yang diperoleh dari Seksi Penatausahaan Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden. Responden terdiri dari enam orang staf pengelola BMD untuk melihat implementasi proses penatausahaan aset tetap dan menggali informasi tentang faktor internal dan faktor external penatausahaan aset tetap, tiga orang esselon IV yang membidangi penatausahaan aset tetap untuk analisis Internal dan External (IE) dan analisis Strengh Weakness Opportunity dan Treat (SWOT), dan tiga orang esselon III untuk analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air Kota Bogor serta Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua aspek yang dianalisis yaitu dokumen penatausahaan aset tetap dan proses penatausahaan aset tetap, implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor berada pada kriteria kurang baik. Hal ini dikarenakan dokumen penatausahaan aset tetap yang mempunyai bobot 60 persen masih berada pada kriteria kurang baik walaupun secara proses sudah berada pada kriteria baik. Analisis dokumen menyimpulkan bahwa indikator Kartu Inventaris Barang/KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, buku inventaris dan daftar mutasi barang berada pada kriteria kurang baik, dan indikator daftar usulan barang yang akan dihapuskan serta daftar barang yang digunausahakan berada pada kriteria buruk. Analisis implementasi proses penatausahaan aset tetap menggunakan delapan prinsip akuntansi sebagai indikator. Prinsip basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar berada pada krteria baik. Terdapat satu indikator yaitu prinsip konsintensi berada pada kriteria kurang baik. Hasil diatas menunjukkan bahwa Perbaikan kelengkapan dokumen merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Faktor internal yang dianggap sebagai kekuatan utama adalah kesempatan bagi aparatur pengelola BMD untuk pengembangan SDM, dan sebagai kelemahan utama adalah aparatur pengelola BMD belum fokus pada tupoksi. Faktor eksternal yang dianggap sebagai peluang utama adalah aturan ditingkat pemerintah pusat yang mendukung penatausahaan aset tetap dan adanya evaluasi rutin dari BPK, sedangkan ancaman utama berupa tidak tertibnya pengembang perumahan dalam penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang menjadi
Keyword: Dokumen, IE, prinsip akuntansi, SWOT, QSPM

Judul: Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor
Abstrak: Penatausahaan barang milik daerah memiliki peranan penting dalam mendukung penyajian informasi barang milik daerah dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Setiap SKPD bertanggung jawab melakukan penatausahaan barang milik daerah secara administrasi dan akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan barang milik negara/daerah merupakan proses yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah sekaligus mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan sistem pengendalian intern yang memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pentingnya sistem pengendalian intern menjadi dasar keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Bogor dari tahun 2010-2014 selalu terdapat kelemahankelemahan implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah. Salah satu dampaknya adalah opini laporan keuangan Kabupaten Bogor mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang menyebabkan kondisi tersebut sangat kuat berhubungan dengan kapasitas petugas penatausahaan barang milik daerah yang masih kurang baik dan dukungan pemanfaatan teknologi yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan: (1) melakukan evaluasi atas implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor; (2) Menganalisis pengaruh sistem informasi dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor; dan (3) merumuskan strategi penguatan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama kajian ini adalah metode deskriptif, tujuan kedua menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dan tujuan ketiga menggunakan metode analisis SWOT dan QSPM. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner dan wawancara dan data sekunder berupa data statistik dan hasil laporan. Hasil kajian menghasilkan: (1) implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah secara keseluruhan masih kurang baik; (2) sistem informasi dan kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap sistem pengendalian intern; (3) prioritas strategi yang digunakan untuk penguatan sistem pengendalian intern adalah strategi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengawasan, dan mitigasi risiko barang milik daerah dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi strategi yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, fungsi pengawasan, dan program mitigasi risiko barang milik daerah.
Keyword: penatausahaan barang milik daerah, sistem pengendalian intern, analisis SWOT dan analisis QSPM

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: