Judul: Dampak otonomi daerah terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten:
Abstrak: Kebijakan ekonomi daerah di Indonesia yang diikuti dengan desentralisasi fiskal dilaksankan dengan diberikannya kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber0sumber penerimaan daerah. Kebikajan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (mengkoreksi vertical imbalance) serta ketimpangan kemampuan antar daerah (mengkoreksi horizon imbalance). Koreksi vertical imbalnce dilakukan melalui pengalokasian bagi hasil pajak dan sumberdaya alam, sedangkan koreksi horizon imbalance melalui pengalokasian dana transfer (DAU). Mekanisme fungsi distribusi transfer ini ditujukan sebagai pemerataan kemampuan keuangan wilayah yang akan merangsang pencapaian pemerataan pembangunan antar wilayah. Provinsi Banten dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2000. Wilayah Provinsi Banten secara umum terbagi atas dua wilayah yakni wilayah Banten Selatan (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang) dan Kabupaten Banten Utara (Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon). Sebelum dan sesudah desentralisasi di kedua wilayah tersebut masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah. Instrumen kebijakan otonomi daerah melalui mekanisme fungsi distribusi pemerataan kemampuan keuangan diharapkan akan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.
Keyword: otonomi daerah, distribusi pendapatan, Banten, vertical imbalance, ketimpangan kemampuan keuangan, ketimpangan kemampuan antar daerah, horizon imbalance, fungsi distribusi transfer

Judul: Dampak Dana Transfer dan Peran Kelembangaan terhadap Kinerja Pembangunan di Provinsi Banten.
Abstrak: Sejarah panjang ketatanegaraan Indonesia tentang otonomi daerah yang telah dimulai sejak orde lama mengalami perubahan yang drastis pasca reformasi tahun 1998. Awalnya pemberian kewenangan hanya terbatas pada tingkat provinsi, namun di era reformasi justru menitikberatkan penyerahan kewenangan di tingkat kabupaten/kota. Pemberian kewenangan pada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat disertai dengan transfer dana (money follows function) seperti diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini bermakna bahwa sebenarnya desentralisasi di Indonesia adalah desentralisasi dari sisi belanja (expenditure) bukan dari sisi pendapatan (revenue). Desentralisasi fiskal yang tercermin dari dana transfer ke daerah dan desa di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahun. Periode 2010-2016 meningkat rata-rata sebesar 19,99% per tahun, namun tingkat kemiskinan turun melambat sebesar 0,42% per tahun, pengangguran berkurang 0,91% per tahun, ketimpangan pendapatan menurun 0,003 poin per tahun. Fenomena ini terjadi juga di Provinsi Banten. Dana transfer pada periode yang sama meningkat rata-rata sebesar 39,49% per tahun, akan tetapi tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,26% per tahun, pengangguran menurun sebesar 0,79% per tahun, dan ketimpangan pendapatan menurun sebesar 0,005 poin per tahun. Berdasarkan data tersebut perlu dikaji bagaimana pengelolaan dana transfer daerah. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis Dampak dana transfer terhadap kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi melalui transmisi belanja daerah dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, (2) menganalisis pola kemiskinan secara spasial, (3) menganalisis peran kelembagaan dalam optimalisasi program pengentasan kemiskinan. Pengukuran Dampak dana transfer terhadap kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi menggunakan model persamaan simultan dengan metode Two-Stage Least Squares (2SLS). Analisis spasial kemiskinan dihitung dengan metode Geographically Weighted Regression (GWR). Sementara itu, peranan kelembagaan dianalisis dengan metode Matrix Alliance Conflict Tactic Operation and Responses (MACTOR). Hasil penelitian menunjukkan fenomena fly paper effect masih terjadi di Provinsi Banten. Dana transfer ke daerah masih merupakan sumber penerimaan kabupaten/kota di Provinsi Banten dan belum bisa diimbangi oleh peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga menyebabkan kemandirian keuangan daerah yang rendah. Anggaran APBD kabupaten/kota periode tahun 2010-2015 sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan subsidi sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal dan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin (pro-poor) masih relatif kecil. Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal di wilayah kota namun tidak berpengaruh di wilayah kabupaten. Dana transfer melalui belanja urusan pendidikan mampu meningkatkan angka partisipasi murni pada berbagai tingkatan pendidikan, meningkatkan pelayanan bidang sanitasi dan penyediaan air layak minum. Belanja modal, belanja urusan kesehatan dan pendidikan cenderung menurunkan kemiskinan dan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara spasial faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menunjukkan respon berbeda di setiap wilayah dan adanya klasterisasi kemiskinan pada wilayah yang memiliki kemiskinan relatif sama dan bertentangga. Hal ini menguatkan argumen bahwa aspek spasial tidak dapat diabaikan dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Aspek kelembagaan masih belum efektif dalam mendorong kinerja pembangunan. Kendala yang dihadapi: (1) koordinasi pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten/kota, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih lemah, (2) inkonsistensi kebijakan, (3) peintegrasian program masih lemah. Aktor yang paling berperan dengan isu sinkronisasi program kemiskinanan adalah
Keyword: aktor, dana transfer, GWR, MACTOR, Model Simultan

Judul: Validation method for determination of apigenin in extract celery with high performance liquid chromatography
Abstrak: Apigenin is an active substance derived from celery (Apium graveolens) and widely used for the treatment of gout. Determination method of apigenin which have been validated was introduced by Frankee et al. J Food Compos Anal 17: 1-35 (2005). Apigenin analysis was done by high performance liquid chromatography (HPLC). To make sure that HPLC analysis method can be used for the intended purpose then the method was validated. Parameters determined on method validation were linearity, limit of detection, limit of quantification, precision, and accuracy. All parameters were in accordance with the acceptance criteria of Association of Official Analytical Chemist. The linearity in the concentration of 3,8; 5,7; and 7,6 mg/l had correlation coefficent of 0,9900–0,9998. limit of detection in this method was 2,7222 mg/l and limit of quantification was 8,2500 mg/l. Interday precision in five restating showed good precision with relative standard deviation of 3,85%. Accuracy was determined by standard addition method with recovery percentage of 95,00–118,77%. Average concentration of apigenin is 0,0052% (w/w).
Keyword: