Judul: Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat
Abstrak: Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN sebagai pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonomi agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Program ini adalah bagian dari Nawacita untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, membangun kawasan-kawasan tertinggal dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan perdesaan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya dengan adanya dana ini dapat menurunkan kemiskinan di pedesaan. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pola spasial penduduk miskin pada setiap desa di Kabupaten Bandung Barat; (2) Menganalisis pengaruh dana desa dan faktor lainnya terhadap penurunan tingkat kemiskinan desa di Kabupaten Bandung Barat; (3) Menganalisis efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Bandung Barat; (4) Menyusun alternatif kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan data cross-section tahun 2017 dari 165 desa di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Indeks Moran, local indicator of spasial autocorrelation (LISA), rasio efektivitas dan Geographically Weigthed Regression (GWR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi positif yang menunjukkan adanya keterkaitan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat dengan pola sebaran kemiskinan yang bersifat mengelompok (clustered). Hasil pola sebaran kemiskinan dipetakan ke dalam empat kategori wilayah yakni sebanyak 17 desa yang berada pada kategori desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan dikelilingi oleh desa dengan tingkat kemiskinan tinggi (high-high), 31 desa berada pada kriteria desa dengan tingkat kemiskinan rendah dikelilingi oleh desa dengan tingkat kemiskinan rendah (low-low), 5 desa pada kriteria desa dengan tingkat kemiskinan rendah dikelilingi oleh desa dengan tingkat kemiskinan tinggi (low-high) dan 1 desa berada pada kriteria desa dengan tingkat kemiskinan tinggi dikelilingi oleh desa dengan tingkat kemiskinan rendah (high-low). Hasil analisis GWR untuk pengaruh dana desa dan faktor lain terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa dana desa memiliki pengaruh yang beragam di Kabupaten Bandung Barat. Dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan. Hal ini terjadi karena penggunaan dana desa bidang ini difokuskan untuk kegiatan-kegiatan desa yang bersifat pelayanan kantor, administrasi kependudukan dan kewilayahan. Dana desa bidang pelaksanaan pembangunan fisik desamemiliki pengaruh dalam menurunkan kemiskinan, kecuali di bagian selatan Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecamatan Gununghalu, Rongga, Sindangkerta dan sebagian desa di Kecamatan Cipongkor. Dana bidang pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap kemiskinan. Dana desa bidang pembinaan masyarakat juga memiliki pengaruh dalam menurunkan kemiskinan hampir di seluruh desa di Kabupaten Bandung Barat. Faktor lain seperti kepadatan penduduk, jarak desa ke ibukota kabupaten memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan variabel tingkat pendidikan, indeks desa membangun, persentase toko kelontong, dan persentase rumah tangga pengguna listrik PLN berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Efektivitas penggunaan dana desa pada 165 desa di Kabupaten Bandung Barat yakni dana bidang penyelenggaraan pemerintah desa 92,73 persen efektif dan 6,67 sangat efektif. Bidang pelaksanaan pembangunan fisik desa 88,48 persen efektif, 4,24 sangat efektif dan 7,27 cukup efektif. Efektivitas penggunaan dana pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 81,21 persen efektif, 6,06 cukup efektif dan 7,27 persen tidak efektif. Efektivitas penggunaan anggaran pada bidang pembinaan masyarakat sebesar 75,15 persen efektif,
Keyword: Dana desa, efektivitas, GWR, kemiskinan

Judul: Efektivitas Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus : Kabupaten Belitung)
Abstrak: Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2009). Kemiskinan selalu identik dengan masyarakat tertinggal baik di perdesaan maupun perkotaan. Menurut OECD (2016) bahwa tiga miliar penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia tinggal di pedesaan dan mayoritas miskin. Dalam konteks pembangunan perdesaan di Indonesia, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan antara lain dengan mulai memfokuskan pembangunan ke wilayah-wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI). Presiden Joko Widodo dalam Nawacita khususnya butir ketiga menyatakan akan membangun Indonesia dari pinggiran. Paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Sebagainya Pemerintah menerbitkan undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi pergeseran pembangunan yang tadinya bersifat sentralistik, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dan desa untuk membangun wilayahnya. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa–kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Desa, definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Tujuan dana desa yaitu : meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Namun dari hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 sampai iii saat ini belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Walaupun Pemerintah mengklaim melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa manfaat dana desa telah dirasakan masyarakat. Didasari pada penjelasan diawal dan hasil temuan dari KPPOD, maka untuk membuktikan persoalan tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih kongkrit. Penelitian ini sendiri bertujuan ingin mengukur sejauhmana efektivitas penggunaan dana desa dan pengaruhnya terhadap belanja desa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kinerja di perdesaan (studi kasus : Kabupaten Belitung) dengan menggunakan metode analisis Rasio Efektivitas dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil analisis Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Belitung secara umum “cukup efektif” dengan rata-rata efektivitas mencapai angka 83 persen. Efektivitas penggunaan dana desa bidang penyelenggaraan pemerintah dan belanja desa sebagian “cukup efektif” dengan rata-rata nilai 87 persen, bidang pelaksanaan pembangunan menunjukkan hasil “efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 90 persen. Adapun untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil “kurang efektif” dan “tidak efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 69 persen dan 49 persen. Hasil analisis GWR menunjukkan pengaruh dana desa dan
Keyword: effectiveness, village funds, village expenditures, poverty, village development performance

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate