Judul: Kajian Kritis terhadap Definisi Kawasan Hutan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Abstrak: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan. Bahasa yang digunakan dalam suatu landasan hukum harus memiliki kejernihan atau kejelasan pengertian. Kerancuan dalam bahasa hukum dapat menimbulkan berbagai kritikan bahkan gugatan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya aturan tersebut. Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 merupakan salah satu hasil dari gugatan yang dikabulkan oleh MK terhadap pasal 1(3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang definisi kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta tentang definisi kawasan hutan yang terdapat pada UU Nomor 41 Tahun 1999 untuk mengkaji apakah definisi kawasan hutan mengandung batasan-batasan yang jelas. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis/Critical Discourse Analysis. Berdasarkan hasil telaah interpretasi isi dan telaah proses terbentuknya teks dapat disimpulkan bahwa bahwa definisi kawasan hutan Pasal 1(3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak memiliki batasan-batasan yang jelas sebagai landasan hukum dalam pengukuhan suatu kawasan hutan. Hal tersebut karena kawasan hutan menggunakan definisi hutan tetap dan sebaliknya hutan tetap menggunakan definisi kawasan hutan.
Keyword: analisis wacana kritis, hutan tetap, kawasan hutan

Judul: Analysis of Laws and Regulations for Food Community  Forests
Abstrak: Dalam pengembangan hutan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan peraturan kehutanan yang sudah ada, belum ada peraturan yang membahas secara rinci tentang hutan rakyat pangan. Oleh karena itu perlu adanya analisis terhadap Undang-undang terkait peran hutan rakyat untuk mendukung ketahanan pangan serta untuk mencari pengertian hutan rakyat pangan berdasarkan peraturan yang telah ada. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan hutan rakyat pangan, menganalisis potensi masalah dan evaluasi isi peraturan perundang undangan hutan rakyat pangan, menganalisis rencana tindak dari peraturan perundang-undangan serta menganalisis pengertian hutan rakyat pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi Pustaka (Library Research). Metode analisis data yang digunakan terdiri dari inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi, analisis regulasi serta rencana tindak terhadap regulasi tersebut. Sedangkan metode yang digunakan untuk analisis peraturan perundang undangan terdiri dari legalitas, kebutuhan dan ramah. Berdasarkan 40 peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis diperoleh 60 regulasi yang harus dipertahankan dan 5 regulasi harus ada rencana tindak. Dengan jumlah regulasi yang dipertahankan sebanyak 60, maka secara keseluruhan regulasi dari kehutanan maupun dari pertanian dan pangan relatif baik. Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan diperoleh pengertian hutan rakyat pangan. Hutan rakyat pangan merupakan hutan yang memiliki luas minimal 0.25 ha dengan tanaman pertanian seperti sumber hayati, nabati maupun hewani yang layak dikonsumsi guna untuk menjamin kesejahteraan, terciptanya ketahanan, kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat sekitar hutan.
Keyword: analysis, community forest, food, regulation, law

Judul: Membran Komposit Kitosan-Natrium Alginat untuk Aplikasi Direct Methanol Fuel Cell
Abstrak: Composite of chitosan and sodium alginate can be utilized as base material of proton exchange membrane (PEM). The composite membranes were produced by various concentrations of chitosan-sodium alginate, namely 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 4:3, 5:3, and 6:3 (% b/v). The composites were characterized by using Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR), scanning electron microscope (SEM), and were tested for the performance as PEM from the proton conductivity obtained by using impedance spectrometer. The FTIR spectrum indicated the NH3C group at 1637.29 cm-1 and symmetrical COO group at 1253.68 cm-1 indicating interactions between chitosan and sodium alginate. SEM micrographs showed that the composite membrane was nonporous. Composite membrane with 3:5 chitosan-sodium alginate composition had the highest proton conductivity, namely 9.594 × 10-7 S/cm. Based on this research results, chitosan-sodium alginate composite membrane can be applied well in direct methanol fuel cell system.
Keyword: