Judul: Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh
Abstrak: Ekosistem mangrove memiliki beberapa fungsi yakni ekologis, ekonomi dan sosial. Namun pertumbahan penduduk dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat terutama di wilayah pesisir mengakibatkan adanya perubahan lahan dan pemanfaatan mangrove secara berlebihan. Gangguan pada fungsi ekologi mangrove terjadi akibat adanya aktivitas masyarakat yang bersifat destruktif. Tujuan dari penelitian adalah mengindentifikasi peruntukan lahan berdasarkan perubahan lahan mangrove dari beberapa tahun terakhir, mengetahui persepsi masyarakat mengenai pemanfaatan ekosistem mangrove, mengestimasi nilai manfaat ekonomi ekosistem mangrove di Kabupaten Aceh Timur, menformulasikan model pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Aceh Timur secara keberlanjutan dengan sistem dinamik, serta merumuskan alternatif kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengindentifikasi perubahan lahan mangrove dengan citra land sat, persepsi masyarakat dengan analisis persepsi mengunakan skala likert, mengestimasi nilai ekonomi total ekosistem mangrove dengan valuasi ekonomi, menganalisis keberlanjutan dengan analisis dinamik, serta menentukan rumusan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan dengan teknik AHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan luas mangrove terjadi sangat besar dalam jangka tahun 1990-2017. Pada tahun 1990 luas mangrove adalah sebesar 23.210,55 ha, namun pada tahun 2017 berdasarkan hasil citra menunjukkan luas mangrove tersisa seluas 9.655,65 ha. Hasil analisis persepsi menunjukkan bahwa sikap masyarakat yang sangat setuju dengan rencana pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Masyarakat juga merasakan dampak positif adanya kawasan mangrove, meskipun sebagian besar masyarakat juga menilai bahwa konversi dapat menghasilkan pendapatan. Berdasarkan metode valuasi ekonomi yang dilakukan diperoleh nilai ekonomi total ekosistem mangrove tahun 2017 dengan mangrove seluas 9.655,65 ha yaitu Rp 1.67 triliun per tahun. Analisis dinamik menunjukkan bahwa luas mangrove, mengalami penurunan namun populasi penduduk mengalami peningkatan selama prediksi tiga puluh tahun ke depan sehingga kegiatan rehabilitasi harus dilakukan secara konstan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan AHP diperoleh kesimpulan bahwa prioritas pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan adalah rehabilitasi ekosistem mangrove dengan nilai skor 0.414 atau 41 persen. Berdasarkan hasil rangkaian analisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang tepat diterapkan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan adalah kebijakan rehabilitasi, penetapan sebagai kawasan konservasi, pembatasan konversi, pengelolaan mangrove secara silvofishery atau wanamina, pelibatan stakeholders dan pengelolaan berbasiskan masyarakat setempat dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan.
Keyword: analisis dinamik, AHP, mangrove, persepsi masyarakat, pengelolaan berkelanjutan, valuasi ekonomi

Judul: Strategi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat
Abstrak: Ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah dirasakan dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi, minimnya data luasan dan species, tidak adanya aturan, rendahnya koordinasi antar instansi dan kurangnya perlibatan pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dalam mengelola ekosistem mangrove menjadi tidak efektif. Upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola sering terjadi benturan vertikal mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga pemerintah pusat dalam merumuskan program kegiatan maupun benturan horizontal antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkatan tertentu baik pusat atau daerah dengan masyarakat untuk itu diperlukan suatu upaya dan pemahaman bersama dalam pengelolaannya sehingga benturan klasik antara upaya yang berorientasi komersial dan upaya perlindungan dapat ditekan seminimal mungkin. Permasalahan yang terjadi terhadap pengelolaan ekosistem mangrove apabila dibentuk dalam rumusan masalah pertanyaan adalah sebagai berikut: (1) bagaimana kondisi mangrove saat ini, (2) bagaimana status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove saat ini dan (3) upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengelola strategi pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan tujuan melakukan: (1) mengidentifikasi kuantitas dan kualitas ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah. (2) mengevaluasi dan menganalisa status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan hukum/kelembagaan di Kabupaten Mempawah dan (3) merumuskan strategi kebijakan yang tepat di dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah. Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut: (1) merumuskan indikator - indikator ekosistem mangrove berkelanjutan berdasarkan studi literatur, data statistik dan pengamatan di lapangan (2) menginventarisasi dan menganalisis (a) kondisi ekologi dan menganalisis keadaan flora , fauna dan perubahan penutupan lahan mangrove. Analisis yang digunakan adalah analisis vegetasi, analisis statistik deskriptif dan analisis perubahan penutupan lahan (land cover) dengan Normalized Difference Vegetation Indeks (NDVI). Analisis ini akan menghasilkan keadaan vegetasi (kerapatan, frekwensi, dominansi dan INP), keadaan satwa (jumlah, species dan penyebaran) serta keadaan perubahan penutupan lahan mangrove, (b) kondisi ekonomi menginventarisasi dan menganalisis data ekonomi masyarakat, yang meliputi tingkat pendapatan nelayan, PDRB perikanan, produksi perikanan, sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan melalui analisis deskriptif untuk mengetahui peran ekosistem mangrove bagi pembangunan ekonomi wilayah (c) kondisi sosial menginventarisasi data karakteristik sosial yang meliputi jumlah, struktur penduduk, tingkat pendidikan, persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove berupa peranserta, kepemilikan lahan, aksesibilitas dan pola hubungan stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Analisis ini akan mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat di sekitar ekosistem mangrove (d) hukum/kelembagaan meliputi : sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, keberadaan aturan mengenai ekosistem mangrove, kepatuhan masyarkat terhadap aturan ekosistem mangrove, ketersediaan kelompok nelayan (3) menganalisis nilai indeks keberlanjutan sistem pengelolaan ekosistem mangrove dengan menggunakan Rap-MEcosystem yang dilanjutkan dengan Analitical Hierarky Process (AHP) dalam menentukan strategi kebijakan bedasarkan prioritas utama. Pengumpulan data dilakukan dengan: (1) pengambilan citra Landsat tahun 1989 sebanya 2 scenes dan tahun 2014 sebanyak dua scenes (2) data ekologi: survey flora dan fauna kualitas perairan pesisir pada wilayah ekosistem mangrove, (3) data ekonomi: survey tingkat pendapatan dan pengeluaran nelayan, aksesibilitas, inventarisasi pemanfaatan mangrove studi literatur PDRB, produksi perikanan, sarana dan prasarana perikanan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengelolaan mangrove (4) data sosial: survey persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove meliputi peranserta, kepemilikan lahan, aksesibilitas dan pola
Keyword: NDVI, INP, Rap-MEcosytem, AHP

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: