Judul: Implementasi Desentralisasi Kehutanan dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Abstrak: Dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan negara, terkecuali Taman Hutan Raya yang terletak di wilayah administrasi masing-masing. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan pengelolaan hutan konservasi adalah wewenang pemerintah pusat. Keberhasilan kegiatan pengelolaan hutan dan program pengelolaan ditentukan antara lain oleh kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta implementasinya di tingkat tapak. Mempertimbangkan kompleksitas pengelolaan hutan dalam konteks desentralisasi serta memperhatikan keterbatasan sumber daya dan kewenangan, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis implikasi hampir dua dekade implementasi kebijakan desentralisasi di Kabupaten Tebo; (2) menentukan elemen kunci dari sasaran pembangunan daerah, tantangan dan modal dasar pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten; (3) menentukan tingkat kepentingan dan peran utama pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan. Kesimpulan umum hasil dari penelitian ini menyatakan perlunya tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah yang terus-menerus terjadi secara sistematis, terencana, dan berlanjut. Beberapa permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perbaikan untuk diatasi adalah lemahnya koordinasi antarlembaga, kualitas sumber daya manusia, komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pembiayaan pengelolaan hutan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dapat memiliki peran utama dalam membangun modal sosial, yang berfungsi sebagai langkah pertama dalam mengembangkan pengelolaan hutan kolaboratif dengan mendorong optimasi multiguna hutan.
Keyword: desentraliasi, kebijakan, pengelolaan hutan, tata kelola

Judul: Kelembagaan, Partisipasi dan Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
Abstrak: Implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) dijalankan dengan membentuk dan mengembangkan kelembagaan lokal untuk mengorganisasikan aksi kolektif dalam pengelolaan hutan. Oleh karenanya, kelembagaan dan partisipasi lokal yang selalu mengiringinya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan PS sehingga harus mendapat perhatian lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menjelaskan implementasi PS di tingkat lokal pada dua skema terbesar yaitu HD dan HKm dengan menggunakan konsep kelembagaan, partisipasi, dan keberlanjutan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap ketiga konsep tersebut, serta implikasinya, akan bermanfaat bagi berbagai pihak dalam membuat pilihan-pilihan rekomendasi untuk penguatan PS ke depan. Tiga HD di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan tiga HKm di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipilih sebagai kasus pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan pengamatan terlibat di lapangan. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kekuatan, peran dan keberlanjutan kelembagaan lokal dari ketiga HD dan ketiga HKm. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menganalisis tingkat dan kualitas partisipasi serta tingkat keberlanjutan pengelolaan ketiga HD dan ketiga HKm. Analisis pendahuluan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebijakan PS dan kontribusi dari HD dan HKm terhadap pendapatan masyarakat dan kondisi hutan. PS di Indonesia telah berkembang sangat signifikan terutama dalam tujuh tahun terakhir, didorong oleh kebijakan dan komitmen pemerintah yang semakin terbuka, inklusif dan kolaboratif. Posisi masyarakat yang sebelumnya hanya dilibatkan bahkan dianggap sebagai beban pembangunan, semakin didorong menjadi aktor atau pelaku utama yang memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan hutan. Kontribusi PS terhadap pendapatan masyarakat dan kondisi hutan dinilai masih beragam dalam dan antar skema maupun wilayah. Dari 51 HD yang tersebar di delapan provinsi, 42 (82%) di antaranya telah memberikan kontribusi antara 7%-76% terhadap total pendapatan rumah tangga anggotanya, sementara 9 HD lainnya dinilai belum memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat. Dari 43 kasus HKm yang tersebar di tujuh provinsi, 32 HKm (74%) di antaranya telah berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga anggotanya antara 4%-92%, sementara 11 HKm (26%) lainnya dinilai belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hasil analisis spasial terhadap 538 unit HD dan 745 unit HKm yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa HD dan HKm berdampak positif terhadap kondisi hutan dan optimalisasi penggunaan lahan. Secara agregat, HD dan HKm tersebut mampu menahan laju deforestasi, memanfaatkan lahan tidak produktif dan meningkatkan tutupan hutan primer, meskipun sangat bervariasi baik secara temporal maupun spasial. Dari tiga HD dan tiga HKm yang menjadi kasus dalam penelitian ini, hanya HKm SB yang memiliki kelembagaan lokal yang kuat meskipun belum mencapai kondisi maksimum. Meskipun ketiga HD dan dua HKm lainnya memiliki stabilitas kelembagaan yang baik, namun penegakan kelembagaannya masih lemah. Struktur organisasi, peran dan aturan-aturan lebih sebagai dokumen di atas kertas yang tidak dijalankan, ditegakkan dan dipatuhi masyarakat (window dressing institutions). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dengan kelembagaan yang lemah, HD dan HKm tidak efektif menjalankan fungsi atau aktivitas dasar organisasi yang diperlukan untuk mengorganisasikan aksi kolektif sehingga gagal memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat atau anggotanya. Hal tersebut berdampak pada semakin menurunnya kepercayaan, dukungan, dan legitimasi kelembagaannya. Lemahnya kelembagaan berdampak pada rendahnya tingkat dan kualitas partisipasi lokal. Kecuali di
Keyword: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Keberlanjutan, Kelembagaan, Partisipasi, community forest, institution, participation, sustainability, village forest

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: