Judul: Arahan Penataan Ruang Berbasis Sosio-Ekologi di Kecamatan Pattallassang, Kabupatem Gowa
Abstrak: Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) menetapkan Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Terdapat 46 Kecamatan dari 4 Kabupaten yang mencakup Kawasan MetropolitanMamminasata. Salah satunya adalah Kecamatan Pattallassang di Kabupaten Gowa yang ditetapkan sebagai kota baru dengan fungsi kota satelit. Diprediksi dalam beberapa tahun ke depan terjadi laju peningkatan perpindahan penduduk secara massal menuju Kecamatan Pattallassang. Dampak yang akan diakibatkan dari perpindahan penduduk tersebut, sangat ditentukan dari kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan penataan ruang yang ada di Kota Baru Pattallassang. Harapannya Kota Baru Pattallassang tidak akan tampak seperti kota-kota pada umumnya di Indonesia, yang terbangun tanpa memperhitungkan dampak lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis nilai jejak ekologis (ecological footprint), dan (2) nilai daya dukung lingkungan (ecological services) di Kecamatan Pattallassang pada tahun 2018, 2032, dan arahan penyempurnaan, (3) menganalisis tingkat keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berdasarkan kondisi sistem sosio-ekologi penduduk, dan (4) menyusun arahan penataan ruang berbasis sosio-ekologi di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini yaitu (1) analisis nilai jejak ekologis yang didalamnya terdapat perhitungan terhadap nilai jejak ekologi (demand) penduduk serta nilai biokapasitas (supply) penggunaan lahan, (2) analisis daya dukung lingkungan, (3) analisis tingkat keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berdasarkan kondisi sistem sosio-ekologi penduduk, dan (4) analisis analytical network process (ANP) serta analisis strength, weightness, opportunity, threat (SWOT). Hasil analisis menunjukkan kebutuhan nilai jejak ekologi (demand) penduduk pada penggunaan lahan hutan, ladang/tegalan, permukiman, kebun campuran, sawah, dan tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kecamatan Pattallassang berturut-turut sebesar 0,0013, 0,340, 0,0015, 0,4196, 0,0995, dan 0,0004 gha/ha. Nilai jejak ekologi pada tahun 2018 secara keseluruhan sebesar 0,5577 gha/ha, dan pada tahun 2032 meningkat menjadi 0,5580 gha/ha. Berdasarkan lahan aktual Kecamatan Pattallassang tahun 2018 terdapat delapan kelas. Nilai biokapasitas (supply) penggunaan lahan hutan, ladang/tegalan, permukiman, kebun campuran, sawah, ruang terbuka hijau (RTH), lahan kosong, dan tubuh air berturut-turut sebesar 0,019, 0,234, 0,051, 0,124, 0,286, 0,003, 0,002, dan 0,002 gha/ha. Nilai biokpasitas pada tahun 20018 secara keseluruhan sebesar 0,721 gha/kapita, dan pada tahun 2032 menurun menjadi 0,6116 gha/ha. Nilai daya dukung lingkungan Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa tahun 2018 sebesar 1,29, Kondisi surplus ini bermakna bahwa penggunaan lahan dan sumberdaya alam di Kecamatan Pattallassang masih dapat menghidupi penduduknya. Jumlah penduduk optimal yang mampu didukung Kecamatan Pattallassang sebanyak 31.432 jiwa, atau masih dapat menampung tambahan sebanyak 7.066 jiwa (29%). Luas lahan optimal yang digunakan oleh penduduk di Kecamatan Pattallasssang tahun 2018 seluas 6.596 ha dengan total penduduk sebesar 24.366. Pada tahun 2032 Nilai daya dukung lingkungan Kecamatan Pattallassang sebesar 1,10 atau menurun 0,19 poin dari tahun 2018. Seluruh penduduk membutuhkan luas lahan optimal sebesar 7.731,97 ha atau masih berlebih 764,03 ha (9,00%) dari total luas wilayah di Kecamatan Pattallassang (8.496 ha). Hasil analisis tingkat keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berdasarkan kondisi sistem sosio-ekologi penduduk di Kecamatan Pattallassang diketahui sebesar 55,09%. Kondisi keberlanjutan ini berada pada keadaan subsistem yaitu keadaan dimana pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan baik, akan tetapi sangat rentan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat
Keyword: Daya dukung lingkungan, jejak ekologis, pembangunan berkelanjutan, penataan ruang

Judul: Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Kota Makassar
Abstrak: Kota Makassar menjadi salah satu pusat perekonomian di Indonesia timur yang besar penduduknya mencapai 1,5 juta pada tahun 2018 sehingga berimplikasi terhadap kebutuhan ruang dan menyebabkan pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga hingga perkembangan permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi kondisi kawasan permukiman saat ini, (2) menentukan kesesuaian dan ketersediaan lahan kawasan permukiman, (3) menetapkan nilai keberlanjutan kawasan permukiman, (4) menyusun arahan pengembangan kawasan permukiman di kawasan pesisir Kota Makassar. Penelitian dilakukan di kawasan pesisir Kota Makassar yang mencakup tiga kecamatan, yaitu Ujung Pandang, Mariso, dan Tamalate. Jenis data yang digunakan sebagai objek penelitan adalah data primer mencakup kuesioner dan data sekunder yakni data peta adminitrasi, peta tematik, dan data yang bersumber dari berbagai instansi seperti BAPPEDA, BPS, Dinas-dinas, dan pemerintah kecamatan setempat. Metode yang digunakan meliputi interpretasi citra terbaru dengan resolusi tinggi, analisis overlay,table matching limiting factor, dan MCE (Multy Criteria Evaluation) dengan bantuan software Arcgis. Status keberlanjutan kawasan permukiman menggunakan metode Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan perangkat lunak Rapfish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepadatan permukiman di kawasan pesisir Kota Makassar sebagian besar tergolong tinggi seluas 1.264,2 ha. Total luas permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Makassar sebesar 214 ha didominasi kategori berat. Tingginya kepadatan permukiman di pesisir kota Makassar disebabkan posisinya yang dekat dengan pusat kota, pusat ekonomi, dan pusat pariwisata. Kawasan pesisir Kota Makassar memiliki total luas lahan yang sesuai untuk permukiman sebesar 3.116,3 ha, sedangkan ketersediaan lahan pengembangan kawasan permukiman di kawasan pesisir Kota Makassar memiliki luas 483 ha. Hingga memasuki akhir tahun RTRW Kota Makassar berakhir tahun 2035, tiga kecamatan penelitian sudah tidak memiliki lahan untuk pembangunan permukiman. Sebagian besar kawasan pesisir Kota Makassar tergolong berkelanjutan dengan nilai indeks MDS diatas 50, hanya terdapat 2 kelurahan yang tidak berkelanjutan yaitu Kelurahan Laelae dan Kelurahan Bulogading. Faktor ketidakberlanjutan pembangunan permukiman di kedua kelurahan tersebut karena kurangnya perhatian masyarakat atau peduli terhadap lingkungannya dan ketersediaan air bersih yang terbatas. Arahan pengembangan kawasan permukiman di kawasan penelitian memiliki 6 kelas prioritas yaitu prioritas 1,3,4,5,7, dan 8 dengan luas lahan prioritas 1 sebesar 350 ha. Prioritas 1 sangat potensial untuk dijadikan pengembangan kawasan permukiman di pesisir Kota Makassar baik pengembangan permukiman developer, swadaya, maupun pembangunan permukiman vertikal.
Keyword: Keberlanjutan, Kesesuaian, Ketersediaan, Prioritas

Judul: Isolasi dan pemurnian bahan aktif dari mikroalga BTM 11 sebagai inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus is the cause of hepatitis C disease which has high virulence. Recent therapy using combination of ribavirin and alpha interferon has short efficiency < 80%. Thus, the discovery of new drug is needed. Antiviral drugs can be discovered through molecular target therapy by finding the inhibitor of RNA helicase that play role in viral replication. Inhibitor can be derived from chemical compound produced by microalgae. The aim of this research was to isolate the active compound from microalgae BTM 11 which had inhibitory activity against RNA helicase. Inhibitory activity was measured by releasing of phospate inorganic in colorimetric ATPase assay. Crude extract was fractionated using gel filtration chromatography with methanol in chloroform solvent. The result showed that Fraction 3 has the highest inhibitory activity which (81.205%). Phytochemical test of crude extract indicated positive flavonoids and coumarin. Thin layer chromatography (TLC) analysis with eluent chloroform: methanol gave 2 spots with Rf value of 0.8 and 0.37. Moreover, high performance liquid chromatography (HPLC) analysis showed absorption peak with the highest abundance at the retention time of 12.483 minute and 16.617 minute was 266 nm and 230 nm. According to these of phytochemical, TLC, and HPLC, inhibitor compound from BTM 11 belongs to flavonoids.
Keyword: