Judul: Pengusaha hutan produksi dengan pola KPHP menuju pengelolaan hutan berkelanjutan
Abstrak: Fakta dan pengalaman membuktikan bahwa sumberdaya hutan mengalami deg:iadasi baik luas kawasan hutan maupun kualitas produksinya serta kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan industri maupun kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena perambahan, konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan sebagainya yang merupakan konflik lahan yang diakibatkan kurangnya kemantapan dan kepastian kawasan hutan. Kebijaksanaan Pemerintah yang menghilangkan hak-hak masyarakat adat (komunal) atas kawasan hutan tanpa pengawasan yang memadai telah memacu luasnya hutan tergradasi, karena masyarakat setempat enggan berpartisipasi untuk memelihara hutannya. Hal tersebut tidak terlepas dari rasa ketidak jelasan kepemilikan (property right) yang mengakibatkan semua pihak berupaya memetik keuntungan sebesar-besamya. Pelaksanaan pengusahaan hutan produksi nampaknya tidak sesuai dengan peraturan teknis dan ketentuan yang berlaku, mengingat bahwa hutan yang sangat luas dan tersebar ini sangat berat dalam pengamanannya, sehingga cenderung menjadi " open access resources." Pengusaha HPH akan berusaha memaksimumkan keuntungannya dengan mengurangi biaya pembinaan tegakan dan pengamanan kawasan hutannya dengan alasan kemantapan kawasan maupun investasi yang ditanamkannya menghadapi resiko dan ketidakpastian, Dengan terbitnya UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang menata kembali penggunaan lahan untuk keseluruhan sektor, tuntutan global dari dunia intemasional untuk produk-produk hutan yang berlabel ekologis (ecolabeling) dan kepentingan sektor kehutanan untuk pembangunan secara berkelaajutan diperlukan sistem pengusahaan hutan yang diharapkan dapat lebih efisien dalam penggunaan lahan hutan dengan produktivitas selalu meningkat dengan penerapan IPTEK kehutanan (silviku!tur) berdasarkan kemantapan dan kepastian kawasan hutannya serta kepedulian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Pemanfaatan sumber daya hutan perlu direncanakan secara matang dengan memperhatikan sepenuhnya berbagai faktor yang melihat jauh ke depan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dan memperhatikan kelestarian hutan serta keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Salah satu kebijaksanaan Departemen Kehutanan adalah akan mempertahankan kawasan hutan produksi dengan membentuk Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP) yang lebih menjamin kemantapan kawasan hutan dalam jangka panjang. KPHP adalah suatu kesatuan terkecil dari kawasan hutan produksi yang dapat dikelola berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan agar kegiatan-kegiatan pengusahaan dapat terselenggara secara berkelanjutan. Pembangunan KPHP mempunyai manfaat antara lain tertatanya kawasan hutan tetap (definitif) beserta institusi/ organisasinya yang diakui oleh sektor lain yang berkaitan dan masyarakat di sekitar hutan akan mempunyai hubungan yang lebih baik dalam akses pada sumberdaya, akses pada pengusaha /swasta, akses pada institusi serta akses pada sarana dan prasarana yang dibangun oleh pengelola KPHP. dst ...
Keyword: 

Judul: Pendugaan fungsi produksi pengusahaan hutan alam produksi di Indonesia
Abstrak: Integrasi vertikal dalam pengorganisasian pengusahaan hutan (HPH) Indonesia, diduga memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi penebangan kayu yang melebihi ketentuan pemerintah (overcutting) dan penciptaan konglomerasi usaha di bidang kehutanan. Implikasi yang dirasakan saat ini, adalah terjadinya ancaman terhadap kelestarian hutan dan timbulnya issue ketidak puasan daerah karena kurangnya akses masyarakat di daerah terhadap manfaat hutan. Konteks otonomi daerah yang saat ini ramai dibicarakan, yang diharapkan masyarakat luas sebagai salah satu alternatif pemecahan permasalahan tersebut, ternyata lebih menimbulkan tekanan baru bagi pengusahaan HPH, dengan semakin kecilnya skala usaha, jika dibandingkan dahulu. Akibat lebih lanjut, pengusahaan HPH cenderung menjadi sebuah kegiatan yang hanya mengkonsumsi biaya (cost center) dan perilaku pengusaha HPH yang timbul, lebih mengarah pada tujuan minimisasi biaya (cost minimization). Walau bagaimanapun, aktivitas pemegang HPH tetap dianggap suatu aktivitas ekonomi, melakukan kegiatan transaksi guna mendapatkan sejumlah masukan (input) yang diperlukan, untuk menghasilkan sejumlah keluaran (output), dengan orientasi keuntungan (profit oriented) menjadi tujuan pengusahaan. Dalam hal ini, perilaku rasional (rationality behaviour) yang timbul untuk pencapaian optimasi keuntungan adalah perilaku memaksimalkan keuntungan (profit maximizing) atau pun meminimalkan biaya (minimizing cost), dengan mengalokasikan satuan sumberdaya yang ada. Tentunya untuk mencapai suatu keuntungan, pengusaha akan berusaha bertindak seefisien dan seefektif mungkin dalam memanfaatkan faktor produksi yang digunakannya. Mengingat ketidak kondusifan dan adanya berbagai issue dalam pengusahaan hutan dewasa ini, menimbulkan hipotesa bahwa sesungguhnya keuntungan yang diperoleh pengusahaan HPH tidak diikuti oleh perilaku rasional untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Pemikiran yang sekaligus menimbulkan suatu pertanyaan dan tentunya membutuhkan suatu pembuktian, adalah apakah selama ini pengusahaan HPH merupakan suatu sistem pengusahaan dan sekaligus pengelolaan hutan alam produksi, yang memanfaatkan sumber dayanya seoptimal mungkin dengan mewujudkannya dalam perilaku rasional. Tujuan penelitian ini adalah menduga fungsi produksi HPH di Indonesia, dengan sasaran peneltian adalah untuk mengetahui perilaku rasional (rationality behaviour) pengusaha HPH dalam memaksimisasi keuntungan perusahaan, tingkat efisiensi pengusahaan, dan keragaan (performance) HPH melalui analisis finansial. ...
Keyword: 

Judul: Penyelesaian Numerik Persamaan Schrödinger untuk Molekul BaO dan SrO Menggunakan Model Potensial Morse
Abstrak: Morse potential is a potential model used to describe the behavior of a molecular vibration between atoms. This study aimed to obtain the value of the dissociation energy, the energy eigenvalues of each energy level, and describe the shape of the wave function of the molecule BaO and SrO on the vibrational state. Dissociation energy is calculated by adding the experimental dissociation energy and the ground state energy eigenvalues. Calculating the energy eigenvalues of the energy levels 0 to 4 using shooting method integrated with Numerov and Runge-Kutta method. Energy eigenvalues of each levels that calculated numerically having accuracy of 100% compared with the calculated analytically. The profil of wave functions accurately show the corresponding states and their normalized wavefunctions.
Keyword: SrO, Morse potential, energy eigenvalues, dissociation energy, BaO