Judul: Contestation on Economic Development and Forest Conservation in Tanjung Puting National Park: Case Study of Teluk Pulai Village (1996-2012).
Abstrak: Konflik pada taman nasional yang banyak ditemui adalah konflik antara masyarakat dengan pengelola taman nasional yang mewakili negara dalam pengelolaan taman nasional di tingkat tapak. Hal yang juga terjadi pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Konflik di TNTP terjadi karena terdapat pembatasan hingga pelarangan akses masyarakat Desa Teluk Pulai terhadap sumber daya hutan yang merasa telah hadir lebih dahulu dibandingkan dengan TNTP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konteks perubahan situasi konflik antara Masyarakat Desa Teluk Pulai dengan pengelola TNTP, menganalisis fakta kebijakan yang menjadi latar belakang penurunan situasi konflik; dan menganalisis potensi implikasi penurunan situasi konflik terhadap pengelolaan taman nasional dengan tipologi konflik yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam tidak terstruktur terhadap 27 responden, observasi lapang, dan studi literatur terhadap peraturan-perundangan yang berlaku dalam pengelolaan taman nasional, serta penelitian terkait. Analisis data menggunakan critical discourse analysis untuk dibandingkan dengan kriteria permasalahan, yaitu akses dan konflik. Hasil penelitian menggambarkan konflik pada taman nasional terjadi karena kebijakan penunjukkan taman nasional bersifat legal tetapi pengakuan keabsahannya belum selesai diperoleh dari para pihak. Hal yang sama terjadi pada konflik antara masyarakat Desa Teluk Pulai dengan TNTP sebagai akibat pelaksanaan SK Menhut 687/1996. Hal ini karena akses masyarakat terhadap area TNTP untuk meningkatkan pemenuhan ekonominya tidak sesuai dengan kepentingan konservasi hutan TNTP. Akibatnya adalah tindakan masyarakat yang secara agresif mengakses dan mengambil manfaat dari sumberdaya hutan yang terdapat pada kawasan TNTP secara tidak beraturan dan mengancam kelestarian sumberdaya hutan tersebut. Di sisi lain, Tindakan masyarakat tersebut direspon secara agresif oleh TNTP hingga berujung pada konflik terbuka. Dengan demikian perlu terobosan untuk menurunkan situasi konflik yang dapat mengharmoniskan kedua kepentingan tersebut. Proses penurunan situasi konflik di antara para pihak terjadi setelah pengelola TNTP memanfaatkan proses perubahan tata ruang kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah hingga diterbitkannya Kepmenhut 529/2012. Kepmenhut 529/2012 merubah status Desa Teluk Pulai menjadi non kawasan TNTP karena alternatif enclave dan/ataupelepasan kawasan hutan tidak dapat dilakukan pada kasus konflik di taman nasional. Pemantauan lebih lanjut terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan konservasi hutan di dalam dan di luar TNTP diperlukan., Conflicts in national parks are often observed between the forest-dependent community (villagers) and the national park manager as a representative of the state in the management of the conservation forest. Such case was also found in Tanjung Puting National Park (TNTP). The conflict occurred due to the regulations to restrict and deny access to forest resources to Teluk Pulai villagers who felt that their presence was long before the TNTP existence. The objectives of the research were to analyze the context of the changes in the conflict situation between the villagers of Teluk Pulai Village and manager of TNTP, to analyze the fact of the policies in which they became the justification for the reduction in the conflictual situation appeared, and to analyze the potentiality of an implication of the reduced conflict to the management of the national park with a similar typology. This research used a qualitative format with a case study approach. Data collection was conducted using a non-structural in-depth interview with 27 repondents, field observations and
Keyword: access, conflict, critical discourse analyses, Tanjung Puting National Park, Teluk Pulai Village

Judul: Analisis Kebijakan dan Permasalahan Pemukiman di Dalam Taman Nasional (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Halimun Salak)
Abstrak: Kawasan konservasi, termasuk taman nasional, merupakan salah satu strategi konservasi dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman jenis dan ekosistemnya dari kepunahan. Dalam pelaksanaannya, banyak proses penetapan kawasan taman nasional ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Konflik ini ditimbulkan diantaranya karena terdapat kesenjangan (gap) antara kebijakan penetapan taman nasional dan kondisi faktual di lapangan seperti adanya pemukiman dan penambangan tanpa izin (PETI). Situasi permasalahan seperti di atas juga terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tujuan yang ingin ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) menjelaskan pandangan, mekanisme akses dan hak-hak para pihak dalam pemanfaatan sumberdaya TN Gunung Halimun Salak, (2) merumuskan akar penyebab konflik dalam masalah permukiman di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan (3) merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan agar kinerja pengelolaan lebih meningkat. Penelitian dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang termasuk ke dalam wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sukabumi, yaitu di Kampung Cililin dan Sirnasari, Desa Sirnasari Kecamatan Cikakak; Kampung Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok dan Kampung Sukagalih Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap narasumber (informan) serta observasi (pengamatan) lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview). Pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur/laporan, peraturan perundangundangan, surat kabar, laporan statistik kabupaten/kecamatan/desa, dokumen dan arsip Balai Taman Nasional serta peta tematik perkembangan penggunaan lahan di dalam kawasan Taman Nasional. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan analisis akses (Ribot dan Peluso, 2003), análisis hak pemilikan (Schlager dan Ostrom, 1992) dan analisis konflik (Fisher et al, 2000 dan Malik et al, 2003). Sedangkan terhadap kebijakan yang ada dianalisa melalui análisis kebijakan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Masyarakat mulai bermukim di kawasan Halimun Salak sejak 600 tahun yang lalu, dimulai oleh bala tentara Kerajaan Pakuan-Pajajaran yang melarikan diri dari kejaran pasukan Kerajaan Banten. Masyarakat yang bermukim di kawasan ini digolongkan menjadi dua, yaitu masyarakat adat kasepuhan dan nonadat. Masyarakat adat kasepuhan merupakan anak keturunan prajurit Pakuan Pajajaran, sedangkan masyarakat non-adat adalah masyarakat yang didatangkan sebagai pekerja perkebunan oleh Pemerintah Belanda maupun yang datang dan berusaha di kawasan Halimun Salak setelah itu.....dst
Keyword: policy, conflict, local peoples, national park

Judul: Menghitung isomer alkana dan delapan homolog satu gugus fungsi dengan algoritma Kvasnicka-Pospichal
Abstrak: Ballard has developed an efficient alkanes structure generator but it resulted redundant structure started from C19H40. At the same time Aringheiri calculated alkanes isomer up to C27H56 without generating any structure codes. Based on his research Kvasnička-Pospichal algorithm is the fastest alkanes enumerating algorithm. This research used Kvasnička-Pospichal algorithm to create structure generator to enumerate alkanes, alkenes, alkynes, alcohols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, and esters which have single functional group. This research succeeded to enumerate alkanes up to C24H50, alkenes up to C21H42, alkynes up to C22H42, alcohols up to C20H42O, ethers up to C20H42O, aldehydes up to C21H42O, ketones up to C21H42O, carboxylic acids up to C21H42O2, and esters up to C20H42O2. This research also succeeds in creating software to yield IUPAC names from SMILES code.
Keyword: