Judul: Model Kelembagaan Integrasi Pengelolaan Hutan Adat dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan: Kasus Penataan Kelembagaan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Provinsi Jambi
Abstrak: Kebijakan pembentukan KPH di Indonesia diharapkan dapat menjadi lembaga pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. Namun demikian, hingga saat ini masih dijumpai banyaknya tumpang tindih dan konflik pengelolaan hutan antara KPH dengan masyarakat adat. Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa kearifan lokal telah terbukti dapat melindungi hutan. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada upaya untuk mengintegrasikan kelembagaan adat tersebut dalam pengelolaan KPH. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pola hubungan pengelolaan hutan adat dalam KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun, (2) mengetahui struktur kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, (3) mengetahui kinerja KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun dalam pengelolaan hutan adat, dan (4) mengetahui skema/formulasi integrasi kelembagaan adat dalam pengelolaan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan kerangka kerja Struktur Kelembagaan – Karakteristik Sumberdaya – Perilaku Aktor – Kinerja (SSPK) menurut Nugroho (2016). Kerangka kerja ini merupakan modifikasi dan penggabungan kerangka kerja IAD (Institutional Analysis and Development) yang dimotori oleh Ostrom (2005) dengan kerangka kerja SSP (Situation, Structure, and Performance) yang dipelopori Schmid (1987). Penelitian dilakukan di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun, dengan pendalaman dilakukan di beberapa desa yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Limun, Batang Asai dan Cermin Nan Gedang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara terstruktur, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sesuai kebutuhan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun dijumpai ada dua macam pola pengelolaan, yaitu pengelolaan oleh adat dan pengelolaan oleh KPHP. Kedua pola pengelolaan tersebut berada saling berdampingan satu sama lain dan keduanya berlaku dan diakui oleh masingmasing entitasnya. Pola aturan adat selain mengatur hubungan antar anggota masyarakat adat, juga mengatur hubungan masyarakat adat dengan alam. Aturan adat yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dituangkan dalam aturan berupa tata cara, larangan dan pantangan dalam membuka lahan untuk dimanfaatkan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat sangat tinggi, sehingga keberadaan sistem pengaturan lain di luar sistem adat dapat mengalami kesulitan untuk diterapkan. Namun sayangnya, pengetahuan masyarakat terhadap kawasan hutan, tata batas dan fungsi kawasan hutan masih sangat kurang. Hal ini mendorong terjadinya konflik sosial antara masyarakat dengan KPHP. Struktur formal yang berlaku sekarang (KPHP) belum menjamin pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Beberapa alasannya adalah: (1) batas kawasan hutan tidak terdefinisikan dengan jelas, (2) aturan formal pemanfaatan sumberdaya alam tidak sesuai dengan aturan informal yang berlaku pada masyarakat adat, (3) aturan formal masih bersifat sentralistik, (4) pengawasan sumberdaya alam dilakukan oleh petugas dengan keterbatasan anggaran, (5) sanksi belum dapat ditegakkan dan (6) mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan melalui pendekatan hukum membutuhkan biaya yang mahal. Sementara kelembagaan informal (masyarakat adat) telah memiliki syarat sebagai kelembagaan yang baik dalam banyak prinsip. Konsekuensinya, kinerja pengelolaan hutan di wilayah KPHP masih sangat rendah. Perubahan tutupan hutan pada periode tahun 1996-2015 dijumpai adanya perubahan dari hutan menjadi non hutan. Walaupun sudah ada perubahan struktur pengelolaan hutan berupa KPHP Limau Unit VII Sarolangun, namun kelestarian hutan masih belum dapat dicapai. Sebagian besar kinerja kelembagaan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun masih rendah, yaitu dalam indikator batas yurisdiksi, kesesuaian dengan kondisi setempat, pengaturan pilihan kolektif,
Keyword: Kesatuan Pengelolaan Hutan, aturan adat, integrasi kelembagaan, Sarolangun

Judul: Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau
Abstrak: Salah satu substansi penting dari isi UU No. 41/1999 adalah mandat kepada pemerintah untuk membangun KPH pada seluruh kawasan hutan negara. Keberadaan KPH merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan. Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi harus dilakukan oleh organisasi KPHL/KPHP yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dalam implementasinya, pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dikarenakan adanya sejumlah kendala. Salah satu KPH yang operasonalisasinya lambat adalah KPHP Tasik Besar Serkap (KPHP-TBS) di Provinsi Riau. Struktur organisasi KPHP-TBS telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 47/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Namun hingga dua tahun kemudian (hingga akhir Agustus 2013, sampai akhir penelitian ini) Pemerintah Provinsi Riau belum menempatkan personil pada struktur organisasi KPH tersebut. Akibat penundaan ini, maka organisasi KPHP−TBS belum bisa menjalankan tugas pengelolaan hutan di tingkat tapak. Ditinjau dari perspektif ilmu kelembagaan, perkembangan operasionalisasi KPHP−TBS merupakan outcome dari perpaduan antara struktur situasi aksi dan karakteristik para partisipan yang berinteraksi di dalam arena aksi pembangunan KPH. Struktur situasi aksi dan karakteristik partisipan tidak secara langsung menghasilkan outcome, melainkan melalui pembentukan struktur insentif/disinsentif yang dihadapi oleh para partisipan. Struktur tersebut kemudian mendorong terbentuknya pola perilaku tertentu dari para partisipan. Agregat dari keseluruhan perilaku para partisipan ini yang kemudian menghasilkan outcome. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah kelembagaan dan masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan terjadinya kelambatan beroperasinya organisasi KPHP−TBS. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan operasional, yaitu (1) menganalisis pengaruh kondisi biofisik terhadap arena aksi dan outcome pemanfaatan hutan, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap arena aksi operasionalisasi KPHP−TBS, (2) menganalisis peraturan pembentukan organisasi KPH dengan menggunakan konsep tujuh jenis aturan dari Ostrom dan Crawford, dan (3) menganalisis pengaruh faktor peraturan, kondisi biofisik, dan atribut komunitas terhadap arena aksi, pola interaksi, dan outcome dalam operasionalisasi KPHP−TBS. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan kerangka analitis Institutional Analysis and Development (IAD) Framework dari Elinor Ostrom. Berdasarkan IAD-Framework, variabel yang dianalisis meliputi pengaruh faktor eksogen (kondisi biofisik KPHP-TBS, peraturan yang digunakan, dan atribut komunitas), kondisi arena aksi (situasi aksi dan karakteristik partisipan), dan pola interaksi para partisipan. Data dikumpulkan dengan metode v studi dokumen, pengamatan langsung peneliti pada saat terlibat dalam proses-proses pembangunan KPH, dan melalui wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi biofisik terbukti mempengaruhi situasi aksi yang dihadapi oleh para partisipan. Pada wilayah KPHP-TBS yang di dalamnya terdapat banyak ijin pemanfaatan hutan berbasis usaha besar (IUPHHK-HTI), cenderung membuka peluang dan menguatkan conflict of interest sebagian pejabat pemerintahan daerah untuk melakukan praktek-praktek korupsi. Sebagian aparatur Dinas Kehutanan memandang keberadaan KPH sebagai ancaman yang akan mengurangi kewenangannya. Temuan-temuan penting hasil analisis peraturan antara lain (1) pengaturan posisi-posisi partisipan belum sepenuhnya dirancang berdasarkan pertimbangan prospek keterjaminan kelancaran proses, (2) masih terdapat ketidaksinkronan antara PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 dengan Permendagri No. 61/2010 dalam pengaturan kewenangan menetapkan organisasi KPHL/KPHP, (3) belum adanya aturan agregasi untuk mengantipasi terjadinya ketidakmufakatan di antara para partisipan dalam tahap-tahap penting pengambilan keputusan, (4) belum lengkapnya kriteria organisasi KPHL/KPHP, dan (5) masih kurangnya pasal-pasal yang bisa menjadi pendorong/insentif bagi pemerintah daerah untuk berinisiatif membangun KPH. Atribut komunitas
Keyword: masalah kelembagaan, IAD-framework, paradigma pemanfaatan hutan, conflict of interest, pola interaksi, outcome

Judul: Invers Drazin dari Matriks Toeplitz Singular
Abstrak: Matriks Toeplitz adalah matriks yang setiap unsur pada diagonal utama bernilai sama dan setiap unsur pada subdiagonal yang bersesuaian dengan diagonal utama juga bernilai sama. Matriks singular adalah matriks yang tidak bisa ditentukan inversnya. Akan tetapi, dapat diupayakan untuk ditentukan inversnya menggunakan invers matriks yang diperumum. Invers Drazin merupakan salah satu jenis invers matriks yang diperumum. Pada karya ilmiah ini ditentukan invers Drazin dari matriks Toeplitz singular dengan menggunakan metode Leverrier Faddeev. Kemudian, ditentukan invers Drazin dari matriks Toeplitz singular yang direpresentasikan sebagai penjumlahan segitiga bawah dan segitiga atas matriks Toeplitz berdasar pada teorema Gohberg dan Semencul., Toeplitz matrix is a matrix in with element on the main diagonal has the same value and on the subdiagonal corresponding to the main diagonal also has the same value. Singular matrix is a matrix that has no inverse. However, it can be attempted to determine the inverse using a generalized inverse matrix. Inverse Drazin is a type of generalized matrix inverse. This paper discussed the inverse Drazin for a singular Toeplitz matrix using the Leverrier Faddeev method. Then, the Drazin inverse of the singular Toeplitz matrix which is represented as a sum of products of lower and upper triangular Toeplitz matrix based on Gohberg and Semencul theorem.
Keyword: inverse Drazine, singular Toeplitz matrix