Judul: Budget Allocation Strategy of Bogor City Health Office in the Covid-19 Era
Abstrak: Pemerintah Indonesia melakukan upaya menanggulangi Covid-19 dengan fokus di sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi nasional, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan kesehatan dan perekenomian Indonesia. Peraturan tersebut berkaitan dengan dinyatakannya Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi di seluruh negara, termasuk Indonesia. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2020 menandakan bahwa pemerintah melakukan penyelamatan kesehatan, yaitu dengan berfokus pada belanja barang (kesehatan), jaring pengaman sosial (social safety net) dan belanja pegawai (kesehatan). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan kesehatan dan perekenomian Indonesia. Peraturan tersebut berkaitan dengan dinyatakannya Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 menandakan bahwa pemerintah melakukan penyelamatan kesehatan melalui realokasi dan refocusing anggaran. Anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, bahwa anggaran yang difokuskan untuk penanganan Covid-19 berasal dari Belanja Tidak Terduga dengan berfokus pada belanja barang (kesehatan), jaring pengaman sosial (social safety net), dan belanja pegawai (kesehatan). Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pemerintah daerah Kota Bogor dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 mengalokasikan anggaran yang berasal dari Belanja Tidak Terduga yang memang tujuannya untuk penanganan Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran anggaran belanja barang (kesehatan) memiliki proporsi paling tinggi dalam penangangan Covid-19, penggunaan anggaram belanja barang (kesehatan) difokuskan untuk pembelian alat kesehatan, pengecekan sample swab, pemeriksaan Laboratorium, upaya peningkatan protokol kesehatan, penyediaan sarana cuci tangan dan penyediaan isolasi mandiri. Penggunaan belanja pegawai (kesehatan) difokuskan untuk pembiayaan tenaga kesehatan Covid-19 dan Tim Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Bogor serta honor untuk Pejabat Pembuat Komitmen, penggunaan anggaran jaring pengaman sosial difokuskan untuk klaim Rumah Sakit bagi penderita Covid-19 dan statusnya sebagai Penerima Bantuan Iuran BPJS saat Covid-19. Anggaran kesehatan yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Bogor melalaui Dinas Kesehatan untuk belanja barang,belanja pegawai dan jaring pengaman sosial (social safety net) cukup mengindikasikan bahwa anggaran yang dikeluarkan mampu meningkatkan jumlah masyarakat yang sembuh dari Covid-19, namun hal ini tidak mencegah kenaikan masyarakat yang positif Covid-19 di Kota Bogor. Hasil penelitain AHP, alternatif strategi alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan anggaran yang ada yaitu melakukan penyesuaian anggaran belanja Pemerintah Daerah realokasi dan refocusing anggaran. Kendala utama dari strategi alokasi anggaran ini yaitu kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor yang bertujuan anggaran tersebut dikeluarkan sesuai dengan belanja yang dibutuhkan., The Government of Indonesia is making efforts to overcome Covid-19 with a focus on the health sector and national economic stability, namely with the enactment of The Replacement Government Regulation Law No. 1 of 2020 on state financial policy and financial system stability for the handling of Covid-19 and/or in order to deal with threats that endanger Indonesia's health and economy. The regulation relates to the declaring of Covid- 19 by the World Health Organization as a pandemic
Keyword: Analytical Hierarchy Process (AHP), Covid-19, Reallocation and Refocusing

Judul: Bogor City Government’s Communication Crisis in Handling Covid-19
Abstrak: Menyebarnya virus Covid-19 secara masif di Kota Bogor, Jawa Barat mayoritas terjadi pada kluster keluarga. Data yang ditemukan sebanyak 729 kasus atau 46 persen dari total kasus di Indonesia, dengan angka positif tertinggi terjadi pada anak dan lansia yakni sebanyak 88 persen (Okezone.com 2020); (Detik.com 2020); (CNN Indonesia 2020); (Firdaus 2020); (Kementerian Kesehatan 2020). Akibat transmisi tersebut, menimbulkan banyak dampak buruk, menurut WHO (2020d) eksistensi Severe Acurate Respiatory Syndrome Coronovarius 2 (SARS-CoV2) bukan saja mengancam kesehatan masyarakat dunia tetapi konsekuesninya melebar diberbagai sektor kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dilansir media CNN Indonesia, sebanyak 77 persen masyarakat Kota Bogor mengaku terdampak secara ekonomi atau mengalami penuruan pendapatan. Estimasi total kerugian ekonomi akibat adanya Covid-19 terhadap pariwisata sebesar Rp81.792.565.000 (Nizar 2021), serta menjamurnya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 42 persen (Dale 2020). Bersamaan dengan itu, beredarnya infodemik secara eksponensial dan ketidakpastian berakhirnya pandemi membuat kondisi semakin rumit. Bersamaan dengan itu, beredarnya infodemik secara eksponensial dan ketidakpastian berakhirnya pandemi membuat kondisi semakin rumit. Dampak-dampak akibat pandemi Covid-19 ini membuat pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengantisipasi hal tersebut. Menurut Andiraharja (2020) peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengendalian Covid-19 di masing-masing wilayah. Komunikasi krisis menjadi upaya sentral dalam manajemen krisis (Pemkot Bogor), dalam hal ini dapat dipahami sebagai sebuah kumpulan, proses, atau diseminasi informasi yang dilakukan untuk mengatasi situasi krisis. Kerangka pemahaman model CERC, memposisikan komunikasi sebagai suatu hal yang fundamental dalam sebuah peristiwa krisis khususnya krisis kesehatan. Adapun faktor-faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan komunikasi krisis yakni saluran komunikasi dan keterlibatan seorang aktor komunikasi yang unsur-unsurnya dapat diidentifikasi dengan melakukan kerjasama di berbagai lapisan masyarakat seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi non pemerintah, individu, media massa. Secara garis besar, penelitian terdahulu banyak mengulas tentang bagaimana pengelolaan krisis di organisasi pemerintahan tetapi dari sisi teori yang peneliti gunakan masih belum banyak dilakukan. Peneliti menemukan ada satu penelitian yang membahas teori tersebut yaitu dari Veil et al. (2008) Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model, namun pengaplikasian teori ini tidak secara aplikasi dibahas secara mendalam hanya sebatas rekomendasi sebuah model untuk digunakan ketika dalam keadaan krisis di bidang kesehatan. Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut maka disusun tujuan penelitian menganalisis proses komunikasi krisis, dalam hal ini perkembangan aktor, pesan, dan saluran komunikasi krisis Pemerintah Kota Bogor dalam penanganan Covid-19. Kajian mengenai komunikasi krisis menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan ilmiah deskriptif kualitatif. Objek penelitian yakni Pemerintah Kota Bogor, Data primer penelitian didapatkan dari wawancara terhadap para informan penelitian dengan lokasi penelitian di Kota Bogor, Jawa Barat. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, dipilih berdasarkan hirarki organisasi Satuan Gugus Tugas (SATGAS) Covid-19 dengan mengacu pada peran dan tugas masing-masing dan masyarakat Kota Bogor. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan observasi dan dokumentasi seperti foto-foto, video kegiatan SATGAS Covid-19, Perwali, Surat Edaran dan data-sumber lainnya. Sementara itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dari mulai Maret 2020-Maret 2021 sedangkan dalam menganalisa data penelitian membutuhkan waktu 4 bulan, yaitu Maret-Juli 2021. Adapun kegiatan analisis data kualitatif menerapkan tiga proses yakni kondensasi, display data, dan kesimpulan dengan acuannya mengarah pada tahapan krisis model CERC
Keyword: crisis communication, Covid-19, Bogor City Government, Handling

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: