Judul: Pro-Kontra Budidaya Ekosistem Gambut di Indonesia: Pendekatan Analisis Kebijakan dengan Penerapan Advocacy Coalition Framework.
Abstrak: Kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia telah dibuat sejak lebih dari 50 tahun silam dengan tujuan awal adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Semenjak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang memasukkan isu gambut di dalamnya, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. 57 Tahun 2016, arah kebijakan pengelolaan ekosistem gambut mulai bergeser untuk perlindungan dan pengelolaan fungsi ekosistem gambut secara lestari. Sejak dikeluarkan hingga saat ini PP Nomor 71/2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan ‘PP Gambut’ mendapat respon pro dan kontra dari para pihak. Pihak yang pro berpendapat bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan memberikan ruang yang lebih besar dalam upaya melindungi dan melestarikan fungsi ekosistem gambut. Sementara itu, pihak yang kontra memandang bahwa dampak dari adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha di sektor perkebunan dan hutan tanaman industri Kerangka pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF) digunakan dalam penelitian ini karena dianggap mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik perubahan aktor dan jaringan koalisinya dalam sub-sistem kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia, berikut dengan perubahan sistem keyakinan yang dimiliki masing-masing aktor. Melalui pendekatan ACF, penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan dinamika kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia dan (2) Menentukan koalisi aktor dalam perubahan kebijakan yang ada. Penelitian dilakukan dengan lokasi pengambilan data dan wawancara kepada informan yang meliputi Bogor, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Riau, serta lokasi lain yang diperlukan. Waktu pelaksanaannya adalah selama 10 (sepuluh) bulan terhitung bulan Maret - Desember 2018. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kuisioner, dokumen kebijakan, hasil wawancara, dan dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang berlaku saat ini melalui ‘PP Gambut’ dan turunannya lebih mencerminkan narasi perlindungan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kebakaran. Meskipun demikian, kebijakan yang ada tetap membuka ruang pemanfaatan untuk kegiatan budidaya di lahan gambut sepanjang tetap mempertahankan kelestarian fungsi ekosistem gambut tersebut. Melalui kerangka penerapan Advocacy Coalition Framework diperoleh dua koalisi yang masing-masing mengusung arah logika sistem kepercayaan (belief system), yakni: (1) Koalisi A dengan diskursus pemanfaatan, yang meyakini lahan gambut sebagai sumberdaya yang potensial dikembangkan untuk budidaya pertanian, perikanan, perkebunan, dan hutan tanaman; dan (2) Koalisi B yang mengusung diskursus perlindungan dengan memandang gambut sebagai satu kesatuan ekosistem rentan sehingga harus dilindungi. Adanya pertentangan yang terjadi dalam situasi pro dan kontra saat ini akan terus berlanjut sepanjang narasi kebijakan yang ada tidak menjadi rasionalitas bersama. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan haruslah mencerminkan situasi dan kondisi kenyataan yang ada di lapangan, sehingga perbaikan kebijakan di masa depan yang dilakukan akan mampu mewujudkan kelestarian dan keadilan distribusi manfaat ekosistem gambut.
Keyword: ekosistem gambut, lahan gambut, budidaya, kebijakan, advocacy coalition framework

Judul: Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Pada Lahan Masyarakat di Areal Eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah
Abstrak: Merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.40/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut, luas lahan gambut yang terdegradasi di Indonesia adalah sekitar 19 juta Ha dari total luas lahan gambut di Indonesia yaitu sekitar 24 Ha. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) 71/2014 Juncto 57/2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pasal 25 yang menyebutkan bahwa lahan gambut yang dimanfaatkan oleh pemegang izin atau perusahaan yang memanfaatkan ekosistem gambut untuk usahanya wajib melakukan kegiatan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut. Namun demikian kebijakan tersebut baru diterapkan pada lahan gambut yang memiliki izin pengelolaan atau perusahaan swasta dan belum diberlakukan pada lahan tidak berizin atau lahan masyarakat. Untuk membantu masyarakat dalam upaya melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut pada lahan masyarakat Pemerintah melaksanakan program Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) sejak tahun 2016 di beberapa Provinsi salah satunya di Provinsi Kalimantan Tengah di areal Eks PLG 1 juta Ha. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kebijakan pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut yang ada saat ini jika diterapkan pada lahan masyarakat, dan (2) Menganalisis keberlanjutan implementasi kebijakan pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut melalui pelaksanaan Program Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut di areal Eks PLG 1 Juta Ha Provinsi Kalimantan Tengah dan (3) dan menganalisis strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian adalah: (1) Kebijakan pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut yang diterapkan pada lahan berizin bisa saja diterapkan pada lahan masyarakat dengan syarat masyarakat memiliki kapasitas yang mumpuni (2) penilaian keberlanjutan dari pelaksanaan Program Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut di Areal Eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah masuk kedalam kategori cukup berkelanjutan dengan nilai Indeks 65,76, dan (3) strategi utama pelaksanaan yang tepat adalah dengan melakukan ekspos dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) kapada instansi terkait dan melakukan kerjasama melalui program-program yang sesuai dengan tupoksi mereka. Kata kunci: ekosistem gambut, kebijakan, keberlanjutan, lahan masyarakat, strategi
Keyword: peatland ecosystem, policy, sustainability, community land, strategy

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera