Judul: Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur transportasi dan sumberdaya air serta kaitannya dengan PDRB kota Bogor
Abstrak: Salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam suatu pemerintahan wilayah, baik itu negara, propinsi maupun kabupaten/kota adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dicirikan dari nilai PDBnya, pada Tahun 2002 hingga Tahun 2006 menunjukkan kecenderungan yang meningkat Meskipun besarannya masih lebih rendah dari prakiraan Bank Indonesia, namun hasil ini tentunya patut disyukuri. Untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan PDB ini, tentunya perlu dilakukan berbagai tindakan perbaikan terhadap faktor-faktor yang potensial dalam mendukung kelancaran kegiatan sektor-sektor ekonomi yang ada sehingga sektor-sektor tersebut mampu mencapai suatu tahap keberhasilan dan kemapanan yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak dan terciptanya kemajuan serta kemandirian bangsa. Selain perbaikan iklim politik yang memang masih belum stabil, ketersediaan infrastruktur yang memadai juga merupakan salah satu hal pokok yang harus dibenahi. Pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan tujuan agar proses pembangunan dapat berlangsung di semua tempat Masing-masing pemerintah daerah menetapkan dan menerapkan kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur sehingga daerahnya dapat semakin maju dan berkembang. Salah satu wilayah yang terus mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan infrastrukturnya adalah Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keragaan pengeluaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk infrastruktur transportasi dan sumberdaya air, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya alokasi pengeluaran Pemkot Bogor untuk kedua jenis infrastruktur tersebut, menganalisis besarnya peran dan pengaruh pengeluaran untuk kedua jenis infrastruktur tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dan mengkaji program Pemkot Bogor untuk kedua jenis infrastruktur tersebut dan mengkaitkannya dengan hasil dari pelaksanaan program tersebut di lapangan. Kajian dilakukan berdasarkan data, informasi dan wawancara yang dilakukan dengan pegawai instansi Pemkot Bogor. Sementara analisis dilakukan dengan metode ekonometrika melalui model persamaan sinultan. Pengeluaran Pemkot Bogor untuk infrastruktur transportasi dan infrastruktur sumberdaya air, mulai dari tahun 1985 hingga tahun 2005, nilainya selalu berfluktuasi. Tidak ada suatu kecenderungan ataupun pola tertentu dari pengeluaran Pemkot Bogor untuk infrastruktur tersebut. Jumlah terkecil dan terbesar pengeluaran Pemkot Bogor untuk infrastruktur transportasi dan sumberdaya air (PTP) terjadi pada tahun 1986 dan tahun 2005. Sedangkan jika dilihat dari rasio PTP tersebut terhadap total pengeluaran Pemkot, nilai terkecil dan terbesarnya terjadi pada tahun 1986 dan tahun 1997. Model pengeluaran Pemkot untuk infrastruktur transportasi dan sumberdaya air (yang disingkat penyebutannya menjadi pengeluaran Pemkot untuk infrastruktur) diformulasikan terdiri atas 1 variabel endogen dan 4 variabel eksogen. Seluruh variabel tersebut berada dalam bentuk rasio terhadap total pengeluaran Pemkot Model ini memberikan nilai koefisien determinasi (R3) sebesar 95,1 persen dan nilai F hitungnya 76,92. Besarnya nilai F hitung ini menunjukkan bahwa variabel rasio antara pengeluaran Pemkot untuk non infrastruktur terhadap total pengeluaran Pemkot, variabel rasio antara penerimaan Pemkot terhadap total pengeluaran Pemkot, variabel populasi penduduk dan variabel rasio antara pengeluaran Pemkot untuk infrastruktur satu tahun yang lalu terhadap total pengeluaran Pemkot satu tahun yang lalu secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel rasio antara pengeluaran Pemkot untuk infrastruktur terhadap total pengeluaran Pemkot Secara parsial, variabel eksogen yang berpengaruli nyata terhadap variabel rasio antara pengeluaran Pemkot untuk infrastruktur terhadap total pengeluaran Pemkot (variabel endogen) pada taraf signifikansi (a) 10% adalah variabel rasio antara penerimaan daerah terhadap total pengeluaran Pemkot, variabel rasio antara pengeluaran Pemkot untuk non infrastruktur terhadap total pengeluaran Pemkot dan variabel rasio antara
Keyword: Pengeluaran Pemkot Bogor, Pembangunan wilayah

Judul: Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bogor
Abstrak: Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuantujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat memberi sumbersumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Ironisnya anggaran Pemerintah Kota Bogor yang tidak tergunakan (idle) trennya terus meningkat ekuivalen dengan meningkatnya sisa anggaran belanja APBD tahun 2010-2014. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, periode tahun 2010-2014, persentase penyerapan anggaran belanja APBD Kota Bogor terus mengalami penurunan. Belanja daerah ini sejatinya merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor. Ketika terjadi kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Salah satu indikator kegagalan birokrasi adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran tersebut akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja APBD Kota Bogor merupakan akumulasi dari kegagalan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Jika ditarik rata-rata penyerapan anggaran dalam kurun waktu empat tahun terakhir nyata bahwa Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air dengan rata-rata penyerapan sebesar 69.95% merupakan SKPD yang pencapaian target penyerapan anggarannya terendah dibandingkan SKPD lainnya. Berdasarkan data yang tersaji, untuk melakukan analisis lebih lanjut maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor dipilih menjadi lokasi penelitian Gambaran empiris mengenai kinerja penyerapan anggaran inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, dengan tujuan: 1) mengidentifikasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor; 2) menganalisis faktor-faktor yang menentukan rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor; dan 3) merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan bantuan kuesioner dan diskusi (FGD), serta data dari dokumen dan laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang hasilnya kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Berdasarkan informasi dan hasil analisis data penelitian, diketahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor karena adanya kegiatan yang tidak berjalan sesuai ketetapan dalam APBD khususnya belanja modal program pembangunan jalan, jembatan, dan drainase sebagai akibat adanya hambatan dalam pembebasan lahan terkait pembangunan infrastruktur jalan baru di Kota Bogor. Disamping hal itu alokasi waktu yang dijadwalkan dalam satu tahun anggaran tidak memadai
Keyword: penyerapan anggaran, strategi optimalisasi, SWOT, QSPM

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: