Judul: Kasus Penyakit Akibat Pangan  dan Sistem Pelaporannya Di Indonesia
Abstrak: Keamanan pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan. Kebijakan-kebijakan telah dibuat untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman. Pangan bisa terkontaminasi oleh cemaran fisik, kimia, dan biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Pelaporan kasus penyakit akibat pangan yang sistematis penting untuk menyajikan data kasus yang dapat digunakan sebagai landasan ilmiah (evidence base) dalam penentuan kebijakan keamanan pangan. Data kasus penyakit akibat pangan yang ada di Indonesia belum digunakan sebagai landasan ilmiah untuk membuat kebijakan program keamanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data kasus penyakit akibat pangan, dengan metode yang digunakan adalah pemberitahuan wajib (statutory notification) kasus penyakit akibat pangan dan laporan rumah sakit; (2) mengidentifikasi masalah sistem pelaporan kasus penyakit akibat pangan yang ada di Indonesia; serta (3) mengembangkan sistem pelaporan kasus penyakit akibat pangan yang lebih sistematis, dengan rujukan sistem pelaporan kasus penyakit akibat pangan di negara-negara maju dan sistem pelaporan kasus penyakit akibat pangan menurut WHO (World Health Organization) sebagai acuan utama. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pengumpulan data sekunder kasus penyakit akibat pangan pada Ditjen PPPL dan Ditjen Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI. Metode wawancara pada informan ahli (expert informan) dilakukan untuk mengumpulkan informasi faktual tentang sistem pelaporan kasus penyakit akibat pangan di Indonesia. Studi pustaka (melalui browsing internet) tentang sistem pelaporan kasus penyakit akibat pangan menurut WHO dan negara lain dengan sistem surveilan dan notifikasi kasus penyakit akibat pangan yang lebih baik digunakan sebagai rujukan. Berdasarkan hasil investigasi, terdapat beberapa penyakit akibat pangan di Indonesia yang wajib terlaporkan pada Ditjen Pelayanan Medik dan/atau Ditjen PPPL yaitu kasus kolera, demam tifoid dan paratifoid, sigelosis, diare dan gastroenteritis, amubiasis, penyakit infeksi usus lain, serta hepatitis A. Interpretasi data kasus tersebut belum mencerminkan kecenderungan kasus penyakit akibat pangan di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka pelaporan kasus yang rendah (< 40%, dengan range 7.6% data kasus rumah sakit dan puskesmas pada Ditjen PPPL selama tahun 2002 sampai 37.6% data kasus rawat inap rumah sakit pada Ditjen Pelayanan Medik selama tahun 2004) serta sistem pelaporan yang kurang jelas. Propinsi dengan persentase kelengkapan yang relatif besar meliputi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Riau dan Lampung (data pada Ditjen PPPL). Pengembangan sistem pelaporan kasus penyakit akibat pangan yang efektif dan efisien harus terus dikembangkan, sebagai salah satu pendukung surveilan keamanan pangan di Indonesia. Sistem pelaporan yang mencakup mekanisme dan formulir pelaporan kasus dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam membuat model pelaporan yang lebih baik di masa yang akan datang. Peran penting laboratorium kesehatan perlu dimaksimalkan dengan melibatkannya dalam mekanisme pelaporan kasus penyakit akibat pangan, serta perlu dilakukan surveilan dan investigasi lebih lanjut tentang kasus penyakit akibat pangan berbasis laboratorium kesehatan di Indonesia. Pengembangan sistem tersebut juga harus diikuti dengan perangkat pendukung lainnya seperti software pengolah data kasus penyakit akibat pangan sehingga output dari pengembangan sistem tersebut dapat lebih aplikatif untuk diimplementasikan di Indonesia. Sistem pelaporan kasus penyakit akibat pangan yang melibatkan Badan POM RI sebagai leading sector dalam program keamanan pangan perlu didukung oleh stakeholder yang dapat menguatkan peran serta Badan POM RI.
Keyword: 

Judul: Mempelajari penyelidikan kejadian luar biasa KLB keracunan pangan di Indonesia
Abstrak: Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan yang berdasarkan analisis epidemiologi, terbukti sebagai sumber penularan. KLB keracunan pangan merupakan masalah kemanan pangan nasional yang selama ini sulit ditanggulangi, karena belum tersedianya informasi yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah laporan KLB keracunan pangan sangat rendah (under estimate), sehingga mengakibatkan fenomena "gunung es", dimana jumlah KLB keracunan pangan yang diketahui hanyalah sebagian kecil dari jumlah sebenarnya. Salah satu akibatnya, besaran masalah KLB keracunan pangan tidak diketahui dengan pasti. Selain itu, laporan KLB keracunan pangan tidak lengkap dan akurat. Umumnya, agen penyebab keracunan ditentukan berdasarkan dugaan, tanpa dikonfirmasi dengan analisis laboratorium. Hasil analisis laboratorium hanya dinyatakan secara kualitatif ("positif" atau "negatif"), tanpa menyebutkan kuantitasnya (jumlah atau konsentrasi). Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK.00.SJ.SE.D.0147 tanggal 29 Januari 1999 tentang "Prosedur Tetap Penanggulangan Terpadu KLB Keracunan Makanan" sudah tidak relevan pada era otonomi daerah saat ini, karena Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab KLB keracunan pangan tingkat provinsi, sudah dihapuskan. Surat edaran tersebut tidak menjelaskan hal-hal teknis penanganan KLB keracunan pangan, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya dari petugas terkait. Masalah-masalah tersebut merupakan salah satu akibat buruknya manajemen penanganan KLB keracunan pangan, sehingga langkah yang harus segera dilakukan pemerintah adalah memperbaiki manajemen pelaksanaan penyelidikan dan penanggulangan KLB keracunan pangan yang kemudian dijadikan salah satu tema kegiatan magang yang dilakukan di Badan POM RI. Tujuan kegiatan magang tersebut adalah mengetahui kecenderungan subjek (korban), waktu, tempat, kategori pangan, agen penyebab, Incident Rate (IR), dan Case Fatality Rate (CFR) KLB keracunan pangan di Indonesia tahun 2002-2004 dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penyelidikan dan penanggulangan KLB keracunan pangan. Kegiatan magang dilakukan di Sub Direktorat Surveilan dan Penanggulangan Keamanan Pangan, Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan-Badan POM RI selama Bulan Februari-Juli 2004. ...
Keyword: 

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology