Judul: Efektivitas Dana Desa terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Abstrak: Dana Desa merupakan wujud pemenuhan hak-hak desa guna menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Program ini merupakan bagian dari Nawacita pemerintah Jokowi dalam rangka mengurangi kesenjangan yang terjadi antara perkotaan dan perdesaan dengan membangun daerah tertinggal dan kawasankawasan perdesaan. Adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (UU Desa) yang merupakan payung hukum dari Dana Desa diharapkan mampu mengurangi kesenjangan yang terjadi. UU Desa ini mengamanatkan agar pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam 122 kabupaten tertinggal di Indonesia. Persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten ini masih tergolong tinggi. Angka kemiskinan di Kabupaten Lebak masih berada di bawah kabupaten/ kota dan Provinsi Banten. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran melalui program Dana Desa. Penerimaan Dana Desa di Kabupaten Lebak dari tahun 2015- 2018 terus mengalami peningkatan dari 95 milyar rupiah menjadi 238 milyar rupiah. Adanya Dana Desa ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik di desa, pengentasan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam pelaksanaannya, penggunaan Dana Desa masih dirasakan belum efektif dan masih belum diketahui dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi sebaran spasial persentase penduduk miskin seluruh desa di Kabupaten Lebak; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Lebak; (3) Menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebak; (4) Menganalisis pengaruh implementasi penggunaan Dana Desa terhadap kemiskinan; (5) Menyusun arahan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lebak. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis indeks Moran, regresi linier berganda, rasio efektivitas dan Geographically Weigthed Regression (GWR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola sebaran spasial penduduk miskin di Kabupaten Lebak bersifat mengelompok (clustered) yang dipetakan ke dalam empat kategori wilayah yakni kuadran I, desa yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi dan dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin yang tinggi juga (H-H) terdapat 17 desa; kuadran II, desa yang memiliki persentase penduduk miskin rendah dan dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin yang tinggi (L-H) terdapat 13 desa; kuadran III, desa yang memiliki persentase penduduk miskin rendah dan dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin yang rendah juga (L-L) terdapat 36 desa; dan kuadran IV, desa yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi dan dikelilingi oleh desa dengan iii persentase penduduk miskin yang rendah (H-L) terdapat 2 desa. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, luas desa, luas sawah, jumlah keluarga pengguna listrik PLN, jarak terdekat menuju jenjang pendidikan SMA Negeri, jarak terdekat menuju RS Bersalin, jarak terdekat menuju Polindes, Indeks Fasilitas Pendidikan, Indeks Fasilitas Kesehatan, jumlah toko/ warung kelontong serta jumlah penginapan. Pengelolaan Dana Desa di 340 desa Kabupaten Lebak dapat dikatakan sudah efektif dengan rasio efektivitas 90- 100 persen. Hanya 3 desa yang berada pada kategori Cukup Efektif yaitu Desa Malingping Selatan dan Desa Rahong dari Kecamatan Malingping, serta Desa Parungsari dari Kecamatan Wanasalam. Hasil analisis GWR untuk pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan pengaruh yang
Keyword: Dana Desa, Efektivitas, Kemiskinan, GWR

Judul: Efektivitas Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus : Kabupaten Belitung)
Abstrak: Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2009). Kemiskinan selalu identik dengan masyarakat tertinggal baik di perdesaan maupun perkotaan. Menurut OECD (2016) bahwa tiga miliar penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia tinggal di pedesaan dan mayoritas miskin. Dalam konteks pembangunan perdesaan di Indonesia, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan antara lain dengan mulai memfokuskan pembangunan ke wilayah-wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI). Presiden Joko Widodo dalam Nawacita khususnya butir ketiga menyatakan akan membangun Indonesia dari pinggiran. Paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Sebagainya Pemerintah menerbitkan undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi pergeseran pembangunan yang tadinya bersifat sentralistik, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dan desa untuk membangun wilayahnya. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa–kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Desa, definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Tujuan dana desa yaitu : meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Namun dari hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 sampai iii saat ini belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Walaupun Pemerintah mengklaim melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa manfaat dana desa telah dirasakan masyarakat. Didasari pada penjelasan diawal dan hasil temuan dari KPPOD, maka untuk membuktikan persoalan tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih kongkrit. Penelitian ini sendiri bertujuan ingin mengukur sejauhmana efektivitas penggunaan dana desa dan pengaruhnya terhadap belanja desa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kinerja di perdesaan (studi kasus : Kabupaten Belitung) dengan menggunakan metode analisis Rasio Efektivitas dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil analisis Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Belitung secara umum “cukup efektif” dengan rata-rata efektivitas mencapai angka 83 persen. Efektivitas penggunaan dana desa bidang penyelenggaraan pemerintah dan belanja desa sebagian “cukup efektif” dengan rata-rata nilai 87 persen, bidang pelaksanaan pembangunan menunjukkan hasil “efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 90 persen. Adapun untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil “kurang efektif” dan “tidak efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 69 persen dan 49 persen. Hasil analisis GWR menunjukkan pengaruh dana desa dan
Keyword: effectiveness, village funds, village expenditures, poverty, village development performance

Judul: Sintesis Krisin dari Floroglusinol
Abstrak: Flavone is a class of flavonoid, widely distributed in vascular plants. Flavones containing hydroxyl groups at 5 and 7 position are quite important regarding their biological activities and their abiquity in nature. Flavone having hydroxyl groups only at position 5 and 7 or 5,7-dihydroxyflavone is known as chrysin. In this study, crude chrysin had been successfully synthesized in 3 steps from phloroglucinol as starting material. Phloroglucinol was acetylated with acetonitrile and HCl gas, resulting phloroacetophenone amount to 74%. Phloroacetophenone benzoylation with 4.5 equivalents of benzoyl chloride produced tribenzoyl phloroacetophenone in 103–107% of yield and the subsequent Baker-Venkataraman rearrangement of the ester by using KOH in dried pyridine produced crude chrysin, with conversion percentage of 71.62%. All synthetic products had been characterized by melting point and spectroscopically.
Keyword: