Judul: Adaptasi Kelembagaan dalam Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan (Studi Kasus Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin Di Kabupaten Batanghari).
Abstrak: Kemampuan maupun ketidakmampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan, dipandang oleh sebagian peneliti sebagai masalah adaptasi. Hal tersebut terkait dengan kemampuan respon masyarakat terhadap perubahan lingkungan, yang disebabkan tekanan penduduk, intervensi ekonomi pasar dan dinamika politik (Alland 1975; Bennett 1967; Agrawal et al. 1997; Berkers et al. 2001; Suharjito 2002; Marks et al. 2005; Flint et al. 2005). Hal yang sama dikemukakan oleh Bohensky et al. (2005), bahwa faktor-faktor yang mencirikan efektivitas respon yang dimiliki masyarakat adalah kemampuan dalam mempertahankan resiliensi ekologi, sosial dan kemampuan dalam melawan perubahan yang terjadi dalam suatu sistem yang kompleks. Penelitian ini membahas relasi hutan dengan masyarakat sekitarnya, secara praktis menyangkut realitas pengelolaan Tahura STS saat ini, masyarakat disekitar dan penyusunan strategi-strategi berdasarkan realitas untuk menjamin kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteran masyarakat dan membangun hubungan positif dan berkelanjutan antara masyarakat setempat dan para pihak. Oleh karena itu penting untuk memahami proses-proses yang terjadi di masyarakat dan langkah-langkah antisipatif yang perlu, guna memastikan implementasi kebijakan menjadi instrumen untuk menjamin fungsi-fungsi hutan tercapai. Fokus penelitian ini mengkaji proses adaptasi kelembagaan Tahura STS dan masyarakat sekitarnya (lokal) dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Lebih jauh penelitian ini juga menjelaskan bagaimana implikasi yang dihasilkan dari proses adaptasi tersebut terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep adaptasi dan teori aturan untuk membahas kasus Tahura STS utamanya menyangkut respon kolektif terhadap perubahan tata kelola pemerintahan, tekanan pertambahan penduduk, pengembangan pasar hasil hutan dan perubahan hak kepemilikan formal, serta implikasi yang dihasilkan terhadap kelestarian sumberdaya hutan di Tahura STS Dalam penelitian ini digambarkan kelembagaan yang mengatur sumberdaya hutan dari tahun 1994-2013 dan menganalisis perubahan tata kelola dan adaptasi kelembagaan lokal dalam kurun waktu tersebut. Untuk menggambarkan adaptasi kelembagaan, digunakan aturan dan norma yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan sebagai basis penghidupan yang terkait dengan hutan sepanjang rentang waktu tersebut. Pada bagian akhir penelitian ini membahas temuan yang menyoroti mekanisme dan kendala adaptasi kelembagaan formal (Tahura STS) dan informal (masyarakat sekitarnya). Kajian ini selanjut digunakan untuk menyusun formula strategi kebijakan pengelolaan Tahura STS bersama masyarakat yang direkomendasikan sebagai aturan bersama/kolektif dan selanjutkan dituangkan dalam aturan operasional. Hasil penelitian ini menunjukan, berdasarkan sejarah pengelolaan kawasan, ditemukan fakta bahwa proses adaptasi kelembagaan sebagai respon atas perubahan tata kelola pemerintahan secara luas, perubahan pasar produk hasil v hutan, perubahan tekanan pertumbuhan penduduk dan perubahan hak kepemilikan formal menghasil perbedaan proses adaptasinya (asimetris adaptasi). Adaptasi kelembagaan Tahura STS dilakukan atas dasar aturan yang harus di jalankan dalam implementasinya (Adaptasi struktural), sementara adaptasi kelembagaan masyarakat lokal didasarkan pada tujuaan sosial-budaya dan ekonomi (adaptasi budaya-ekonomi). Implementasi kebijakan Tahura STS hanya memikirkan bidang tugas dan kepentingannya tanpa melihat adanya peluang koordinasi, komunikasi atau bahkan kerjasama bagi terwujudnya pengelolaan yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Keterbatasan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga keutuhan kawasan, yang berdampak menjadi sumberdaya alam yang terbuka (open access) dan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab (free rider) untuk mengambil manfaat ekonomi jangka pendek. Tidak adanya koordinasi dinas kehutanan dengan sektor lain terutama sektor perkebunan yang secara langsung mempunyai kepentingan pada potensi sumberdaya Tahura STS terutama pada pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan
Keyword: Adaptasi kelembagaan, kebijakan kehutanan, konservasi hutan

Judul: Efektivitas Implementasi kebijakan Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim di Provinsi Riau
Abstrak: Taman Hutan Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH) merupakan kawasan yang memiliki fungsi pokok sebagai koleksi flora dan fauna yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan ekowisata. Sejak ditetapkan pada tahun 1999, pengelolaan Tahura SSH terus mengalami penurunan fungsi karena meningkatnya penguasaan lahan yang telah menyebabkan deforestasi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan Tahura SSH diidentikkan dengan kegiatan administratif bukan pada design aksi kebijakan. Kegagalan kebijakan pengelolaan Tahura SSH belum berdampak (outcome) bagi masyarakat karena stigma yang dibangun bahwa pengelolaan kawasan akan berhasil apabila kebijakan yang dibuat mampu mempertahankan luasan kawasan buka berorientasi pada fungsi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis isi (content analysis) teks kebijakan pengelolaan Tahura SSH (2) menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan kawasan Tahura SSH serta hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut dan (3) merumuskan strategi kebijakan dalam peningkatan efektivitas pengelolaan Tahura SSH bersama masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Tahura SSH Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat, dan review dokumen. Analisis data menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis Grindle (1980) yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi, policy process analysis oleh International of Development Study (IDS) (2006) yang diukur dengan pendekatan narasi, aktor dan jaringan dan Maser (1994) diukur dengan pertimbangan keinginan secara sosial-ekonomi dan pertimbangan keinginan secara ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya gap antara kebijakan dengan implementasi di lapangan antara lain adanya ketidaksesuaian antara teks kebijakan dengan kondisi faktual dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari penguatan kapasitas kelembagaan, kejelasan penguasaan lahan, pemberdayaan masyarakat, integrasi blok/ zonasi serta sanksi dan penegakan hukum. Efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH menunjukkan adanya penyimpangan, state capture, manuver politik, tingginya transaksi jual beli lahan, weak law enforcement. Untuk mengefektivkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH maka pemerintah perlu mengefektivkan isi kebijakan dan implementasi kebijakan sesuai dengan design aksi kebijakan sehingga berdampak bagi masyarakat sebagai stakeholder utama pengelolaan hutan. v Selain itu, hal ini juga perlu didukung dengan inovasi dan transisi tata kelola untuk memperkecil gap kebijakan dan implementasi di lapangan seperti penguatan dan optimalisasi kelembagaan, pola kemitraan, integrasi zonasi, peningkatan komunikasi kepada target groups dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH.
Keyword: deforestasi, efektivitas, implementasi, kebijakan, Tahura SSH, transisi

Judul: Infeksi Cacing Jantung Dirofilaria Immitis, Railliet & Henry, 1911 Pada Anjing
Abstrak: Cacing Dirofilaria immitis dewasa yang tinggal dalm ventrikel kanan jantung anjing, sering kali menimbulkan gejala klinis yang cukup berat. Cacing Tersebut menghasilkan mikrofilaria yang selanjutnya berkembang menjadi larva infektif dalam saluran malphigi induk semang entara, yaitu nyamuk dari genus Culex, Aedes dan Anopheles.
Keyword: