Judul: Strategi Penguatan Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penanggulangan Kemiskinan
Abstrak: Sehubungan kompleksitasnya permasalahan kemiskinan maka diperlukan penanganan komprehensihif lintas sektor dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2013-2015 bersifat fluktuatif. Penurunan tingkat kemiskinan tahun 2013 dan 2015 tidak mencapai target dan tahun 2014 telah mencapai target. Padahal, Pemerintah Daerah telah menanggulangi kemiskinan dengan 37 program dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja langsung yang dilaksanakan oleh 15 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sebagai penanggung jawabnya. Upaya penanggulangan kemiskinan belum menjadi fokus dalam berbagai program SKPD. Kurang fokus berpihak pada orang miskin dalam pelaksanaan program diasumsikan belum efektif perencanaan dan penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan : (1) menganalisis proses perencanaan dan penganggaran; (2) menganalisis implementasi perencanaan dan penganggaran; (3) menyusun dan merumuskan strategi penguatan perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner. Data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian litelatur terkait. Penentuan sampel berdasarkan non probability sampling. SKPD tersampel terdiri dari BPMPD, DINKESOS, DISTANBUNAK, DINDIK, dan DISNAKERTRANS. Responden tersampel terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang SKPD, Kepala Sub Bidang Perencanaan SKPD, Anggota DPRD, dan Ketua Tim Advokasi TNP2K. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis gap menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan belum baik dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (ABK) masih terdapat kesenjangan partial. Tingkat implementasi perencanaan dan penganggaran tahun 2013-2015 dengan variabel-variabel meliputi komitmen pimpinan, kompetensi SDM, sistem administrasi perencanaan dan penganggaran, kesesuaian perencanaan dan penganggaran, penghargaan (reward), serta sanksi (punishment) adalah sedang. Dari keenam variabel tersebut kompetensi SDM rendah dan masih perlu perbaikan terhadap indikator yang dinilai masih kurang. Berdasarkan matriks internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan dengan data skor terbobot 2.354 dan 3.055 berada pada kuadran II grow and build melalui strategi intensif dan terintegrasi. Organisasi untuk mencapai tujuannya memerlukan SDM. Agar tujuan tersebut dapat berjalan baik, maka pengelolaan SDM harus dilakukan secara intensif dan terintegrasi. Rumusan alternatif strategi yang dihasilkan adalah (1) meningkatkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pusat tentang penerapan penganggaran kinerja dalam penanggulangan kemiskinan; (2) meningkatkan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam pengembangan dan pembinaan SDM aparatur perencana untuk mempermudah penanggulangan kemiskinan; (3) meningkatkan komitmen SKPD yang kuat dalam memanfaatkan data dan indikator utama kemiskinan; (4) merumuskan SOP perencanaan dan penganggaran berbasis data yang terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan. Strategi utama yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penguatan perencanaan dan penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan adalah strategi meningkatkan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perencana untuk mempermudah penanggulangan kemiskinan. Implementasi yang dapat dilaksanakan adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana selama tahun 2018-2022.
Keyword: analisis gap, anggaran berbasis kinerja, strategi intensif, strategi terintegrasi, tingkat implementasi

Judul: Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Abstrak: Reformasi di berbagai bidang di pemerintahan salah satunya adalah manisfestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milk daerah sebagai dasar Pemerintah Daerah disetiap instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bertanggung jawab melakukan penatausahaan barang milik daerah secara administrasi dan akuntansi. PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan proses yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah sekaligus mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2015 menunjukan kemajuan yang lebih baik dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun pada tahun 2016 mengalami kemunduran dengan hasil opini wajar dengan pengecalian (WDP). Hal ini disebabkan masih terdapat kelemahan-kelemahan implementasi dalam sistem pengelolaan barang milik daerah dan kondisi tersebut sangat kuat berhubungan dengan kapasitas petugas penatausahaan barang milik daerah yang masih kurang baik dan dukungan pembinaan, pengawasan serta pengendalian dari atasan yang kurang optimal. Penelitian ini betujuan : 1) mengevaluasi, atas implementasi pengelolaan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan, pengawasan pegendalian dalam pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; 2) mengidentifikasi faktor kelemahan, kekuatan dan merumuskan strategi dalam meningkatkan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Kemudian untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah : analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan BMD secara parsial yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal dan ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana, seperti dari segi perencanaan pembuatan RKBMD waktu yang kurang efisien dalam penyampaian RKBMD, pentaushaan dan pengamanan administrasi fisik, kompetensi petugas pengelola barang milik daerah belum sepenuhnya menguasai dan memahami proses pengelolaan barang dan kurangnya pembinaan, pengawasan serta pengedalian pada pengurus BMD. Implementasi strategi yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengurus BMD meningkatkan komptensi, keterampilan dalam mengelola dan menyusun laporan BMD.
Keyword: Strategi, Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology