Judul: Institutional development of the function recovery of tarakan protection forest as the ecosystem buffer of small islands
Abstrak: The Background that prompted this research was the damages of Tarakan Protection Forest (in Indonesian, Hutan Lindung Pulau Tarakan or HLPT), which is a common pool resource of state property. The main purpose of this research was to formulate recovery-functioned institutional development of HLPT as a buffering ecosystem for small islands. The main objectives were achieved through the following sub-objectives: (1) to understand the capacity organization and to find priority areas in improving management organization capacity, (2) to find the main cause for the failure of intergovernment agency coordination in the management of HLPT, (3) to find causes of disharmony the users community behavior with the purposes of HLPT management based on the perceptions and motivations, (4) to find the well-defined spatial boundaries, stakeholders, authority (rights and responsibilities) and incentive structure on function recovery of HLPT. The analysis was conducted using organizational capacity analysis technique, inter-government agency coordination analysis, qualitative analysis of content, descriptive analysis of perception and motivation, land cover analysis, stakeholder analysis, taxonomic and componential analysis and analysis of payments for environmental services, while the synthesis was carried out using the technique of discovering cultural themes. Based on the study conducted, the results were as follows: (1) The capacity of Technical Implementation Unit of Protection Forest Management as a site organizer was low (nil-moderate), suggesting low ability of the unit to achieve the objectives of HLPT management; (2) The coordination capacity of inter-government agency within the management of HLPT was considerably low since of the ambiguous regarding jurisdiction, lack of information and consultation. On the other hand, coordination tended to use the vertical coordination mechanism which was characterized by the coordination undertaken by the highest leadership levels of government organizations (ministers, governors, regents/mayors, district secretary). The consequences are coordination status failure among government agencies in the management of HLPT due to the inabililty to eliminite redundancies, incoherencies and untackled urgent issues. This suggest minimum coodination to field-spatial based programs and coordination system among government agencies that hasn’t embodied yet; (3) The low level of users’ community perception of functional and optional benefits, low levels of economic and environment motivation, and the high social motivation of the users’ community in utilization Protection Forest Resource of Tarakan Island had become the primary causes of disharmony among behavior of users’ community and the management objectives of HLPT. This refers to perception and motivation that didn’t support the main purpose of HLPT management; (4) In general, HLPT ecosystem consists of forest and non-forest ecosystems, which, if the HLPT function recovery efforts were to be done, would involve 13 key stakeholders. Furthermore, it was identified that the water users community were the beneficiaries who had the willingness to pay Rp 300 m-3 which is a potential source of funding of forest and land rehabilitation.
Keyword: Forest protection, Common pool resources, Environmental resources

Judul: Pengembangan Institusi Pemulihan Fungsi Hutan Lindung Pulau Tarakan Sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Keci
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerusakan sumberdaya Hutan Lindung Pulau Tarakan (HLPT) yang merupakan sumberdaya bersama milik negara yang berada pada sebuah pulau kecil dan memiliki fungsi penting sebagai sistem penyangga kehidupan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan pengembangan institusi pemulihan fungsi HLPT sebagai penyangga ekosistem pulau kecil. Tujuan utama dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut: (1) mengetahui kapasitas organisasi dan menemukan wilayah prioritas perbaikan kapasitas organisasi pengelola HLPT; (2) menemukan penyebab kegagalan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan HLPT; (3) menemukan penyebab ketidakselarasan perilaku masyarakat pemanfaat dengan tujuan pengelolaan sumberdaya HLPT berdasarkan persepsi dan motivasinya; dan (4) menemukan kejelasan batas spasial pemulihan fungsi HLPT, stakeholders pemulihan fungsi HLPT, otoritas (hak dan kewajiban) stakeholders pemulihan fungsi HLPT dan kepastian struktur insentif pemulihan fungsi HLPT. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi berpartisipasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder, dengan sumber data responden, informan kunci dan dokumen. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian terdiri atas teknik pengambilan sampel secara sengaja (purposive sampling), pengambilan sampel bola salju (snowball sampling) dan pengambilan sampel quota (quota sampling). Sedangkan variabel yang ditelaah meliputi: kapasitas organisasi pengelola, koordinasi antar lembaga pemerintah, persepsi dan motivasi masyarakat pemanfaat, substansi peraturan perundangan tentang koordinasi, tutupan lahan, stakeholders, kepentingan dan pengaruh stakeholders, hak dan kewajiban stakeholders, transaksi jasa lingkungan, keinginan membayar dan bentuk insentif. Metode analisis kapasitas organisasi digunakan untuk menganalisis data yang berkenaan dengan kapasitas organisasi pengelola HLPT. Guna menemukan penyebab kegagalan koordinasi antar organisasi pemerintah dalam pengelolaan HLPT digunakan teknik analisis koordinasi antar lembaga (sektor), sedangkan untuk menemukan sumber penyebab kegagalan koordinasi berdasarkan peraturan perundangan digunakan teknik analisis isi kualitatif. Teknik deskriptif persepsi dan motivasi digunakan untuk menemukan penyebab ketidakselarasan perilaku masyarakat pemanfaat sumberdaya HLPT dengan tujuan pengelolaan HLPT. Analisis tutupan lahan digunakan untuk mengetahui kelas tutupan pada HLPT. Analisis stakeholders digunakan untuk mengidentifikasi stakeholders pemulihan fungsi HLPT, stakeholders berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam pemulihan fungsi HLPT, sedangkan untuk mengetahui hak dan kewajiban stakeholders dalam pemulihan fungsi HLPT digunakan teknik analisis taksonomik dan komponensial. selanjutnya analisis pembayaran jasa lingkungan digunakan untuk mengetahui struktur insentif pemulihan fungsi HLPT. v Akhirnya, sintesis dilakukan menggunakan teknik analisis tema (discovering cultural themes).Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kapasitas UPT-KPHL Model Tarakan sebagai organisasi pengelola HLPT tingkat tapak adalah rendah (nil-moderate) dengan kelemahan-kelemahan organisasi sebagai berikut: (1) kerjasama dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah; (2) perencanaan strategis bidang keuangan dan diversifikasi sumber pendanaan organisasi; (3) pendelegasian wewenang pengambilan keputusan; (4) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur (standar operasional); (5) proses rekruitmen, orientasi dan pengembangan staf, supervisi dan evaluasi; dan (6) penilaian pencapaian misi organisasi dan penilaian dampak serta relevansi program. Hal ini berarti UPT-KPHL Model Tarakan memiliki kemampuan yang rendah untuk mencapai tujuan pengelolaan HLPT. 2) Kapasitas koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan HLPT rendah yang disebabkan oleh permasalahan ambigu kewenangan, kekurangan informasi dan kurang dalam hal konsultasi. Di sisi lain, kebijakan koordinasi cenderung menggunakan pendekatan mekanisme koordinasi vertikal yang dicirikan oleh pengkoordinasian yang dilakukan oleh level pimpinan organisasi pemerintah (menteri, gubenur, bupati/walikota, sekretaris daerah). Akibatnya
Keyword: Institution, Organization, Coordination, Perception

Judul: Warna bulu kucing ras Persia : variasi pola warna dan pewarisannya
Abstrak: Kucing Persia merupakan kucing ras yang paling umum dijumpai di Indonesia. Kucing Persia memiliki bulu yang panjang dengan variasi warna bulu yang sangat beragam. Perkawinan yang lebih terarah sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas genetik warna dan pola warna bulu kucing. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari variasi warna dan pola warna bulu kucing Persia yang terdapat di Indonesia, yang dilakukan di kantor pusat Cat Fancy Indonesia mulai bulan Oktober 2000 sampai Januari 2001. Data yang digunakan merupakan data pedigree kucing Persia yang tercatat di Cat Fancy Indonesia dari tahun 1997 sampai Oktober 2001 yang terdiri dari 187 jantan dan 258 betina, selain itu juga dilakukan pengamatan langsung kepada tiga penyayang dan breeder kucing yang ada di Bandung. Secara umum tercatat 104 penyayang dan breeder kucing ras di Indonesia, 74,04% terdapat di Jawa Barat dan sisanya (25%) terdapat di daerah Jakarta. Jumlah kucing Persia yang lahir di Indonesia adalah 387 kucing (87,16%), yang terdiri dari 163 (42,12%) jantan dan 224 (57,88%) betina. Jumlah kucing Persia yang diimpor ke Indonesia adalah sebanyak 57 (12,845%) yang terdiri dari 23 (40,35%) jantan dan 34 (59,65%) betina. Jumlah kucing Persia yang terdapat di Jawa Barat (84,14%) lebih banyak dibanding jumlah kucing Persia yang ada di Jakarta (14,86%). Secara umum warna bulu cream (9,01%) dan pola warna solid (34,01%) memiliki persentase tertinggi. Warna cream merupakan warna dilusi dari warna merah (red) yang dapat dihasilkan dari berbagai macam kombinasi warna bulu yang dimiliki tetua sebelumnya, sebagai contoh dari perkawinan tetua yang memiliki warna bulu cream dengan red smoke. Perkawinan antara tetua yang memiliki warna dan pola warna bulu yang tidak murni dapat menghasilkan turunan yang memiliki warna dan pola warna bulu yang bervariasi.
Keyword: