Judul: Konservasi Pasak Bumi (Eurycoma longifolia Jack) ditinjau dari Aspek Kelembagaan Tata Niaga
Abstrak: Pasak bumi merupakan salah satu hasil hutan asli di Kalimantan Barat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kondisi populasi pasak bumi saat ini sudah dikategorikan sebagai tumbuhan langka dengan status terkikis (Rifai 1992). Pemenuhan pasak bumi selama ini masih bergantung pada hasil pemungutan dari hutan. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengkaji preferensi habitat pasak bumi dan melakukan estimasi stok pasak bumi yang bisa dipungut agar produktivitas pasak bumi tetap lestari, (2) mengkaji kondisi eksisting yang mempengaruhi perilaku para aktor dalam pengelolaan Hutan Lindung Gunung Ambawang- Pemancingan (HLGAP), (3) menganalisis isi peraturan yang terkait dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK), (4) menganalisis kinerja kelembagaan tataniaga pasak bumi yang ada. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan kerangka analisis pengembangan institusi (institutional analysis and development framework) (Ostrom 2005). Penelitian terdiri atas empat bagian yang mengkaji konservasi pasak bumi mulai dari kondisi preferensi habitat dan kondisi stok pasak bumi di hutan yang layak tebang dalam satuan kg/ha; karakteristik pengelolaan HLGAP; analisis kebijakan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan arena aksi kelembagaan tata niaga pasak bumi. Kerangka berpikir mengikuti kerangka Analisis Pengembangan Institusi (Institution Analysis Development, IAD) melalui penelusuran faktor eksogen (kondisi fisik/material, atribut komunitas dan aturan main yang berlaku (rules in use)), yang mempengaruhi situasi aksi dan aktor pada kegiatan tata niaga pasak bumi Penelitian pertama bertujuan mengkaji preferensi habitat dan estimasi stok pasak bumi sehingga diharapkan bisa untuk menghitung stok pemanenan pasak bumi secara lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi stok akar yang dapat dipanen sebesar 0,33 kg/ha. Hal ini disebabkan komposisi struktur tinggi batang didominasi pada rentang 1-3 meter. Kondisi demikian menunjukkan bahwa di areal petak pengamatan lebih banyak ditemukan pada tingkat semai dan pancang, sehingga berpengaruh terhadap banyaknya stok pasak bumi yang baik untuk dipanen. Hasil analisis komponen utama keberadaan jumlah individu pasak bumi dicirikan oleh kelembaban udara. Hal tersebut sesuai dengan sifat pasak bumi yang toleran terhadap cahaya pada tingkat semai. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya dijumpai individu pasak bumi yang tumbuh di sekitar pohon induknya dan berasosiasi dengan pohon yang bertajuk lebar Penelitian kedua bertujuan mengkaji mengkaji kondisi eksisting yang mempengaruhi perilaku para aktor dalam pengelolaan HLGAP. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku para aktor terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan khususnya pasak bumi. Kajian dilakukan dengan pendekatan kelembagaan bahwa institusi mampu mengendalikan karakteristik inheren sumberdaya hutan. Hasil penelitian menunjukkan situasi di lapangan bahwa pengelolaan HLGAP sebagai state property tidak ada aturan formal pada tingkat operasional sehingga penegakan hukum atas hak properti lemah. Kondisi ini menyebabkan HLGAP dalam kondisi open acces yang memicu munculnya perilaku free rider untuk tidak melakukan investasi terhadap kelestarian pasak bumi yang berakibat terjadinya kelangkaan. Situasi ini menggambarkan pemanfaatan HLGAP menimbulkan biaya ekslusi tinggi untuk penegakan hak dan kelestarian hutan. Penelitian ketiga bertujuan untuk menganalisis isi peraturan perundangundangan yang terkait dengan hasil hutan bukan kayu. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan analisis substansi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yaitu : pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengelolaan hasil hutan bukan kayu, pelibatan masyarakat, dan wewenang pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan
Keyword: Pasak bumi, konservasi, kelembagaan, tata niaga

Judul: Dinamika Institusi Dalam Jejaring Kekuasaan Pengelolaan Hutan: Kasus Perubahan Lahan Berhutan Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur
Abstrak: Peran institusi dalam menentukan kelestarian sumberdaya alam dipertanyakan dengan meningkatnya laju deforestasi yang berlangsung di saat krisis ekonomi tahun 1996 dan berlanjut dengan reformasi politik di tahun 1999. Laju deforestasi, yang dilaporkan stabil dengan rata-rata 1,86 juta hektar selama 12 tahun dari 1986 hingga 1996, meningkat hingga mendekati tiga juta hektar dengan adanya konversi hutan menjadi non-hutan dalam kurun waktu tiga tahun. Situasi krisis ekonomi yang berlanjut dengan reformasi politik diduga mempengaruhi stabilitas institusi yang mengendalikan kebijakan pengelolaan hutan dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bermaksud melakukan eksploratori faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas institusi dalam mewujudkan kelestarian hutan, melalui empat tahapan analisis sebagai berikut, yaitu: (1) menganalisis perubahan tutupan lahan berhutan menjadi non-hutan, (2) menganalisis faktor penyebab dari terjadinya perubahan tutupan lahan tersebut, (3) menganalisis kebijakan pengelolaan hutan yang mempengaruhi terjadinya perubahan tutupan lahan, (4) Mendiskusikan implikasi dari pembaharuan undang-undang Pemerintahan Daerah terhadap upaya untuk melestarikan hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan karakteristik sumberdaya hutan yang menghasilkan berbagai macam manfaat guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan karakter pengguna hutan yang memiliki berbagai kepentingan terhadap sumberdaya hutan. Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data kuantitatif dalam bentuk Citra Landsat TM7 bersumber dari Kementerian Kehutanan digunakan untuk menghitung luas lahan berhutan yang dibuka menjadi non-hutan dan dianalisis secara spasial dengan menggunakan prosedur baku SNI 8803:2014 (Anonimus 2014). Penyebab pembukaan hutan ditelusuri dengan menggunakan metode snowballing, untuk mengetahui aktor, kelompok pengguna hutan, yang berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: pemerintah, non-pemerintah atau organisasi sipil masyarakat, pengusaha serta kelompok masyarakat setempat (Grimble dan Wellard 1997). Wawancara mendalam dengan aktor yang dilengkapi dengan pengamatan terlibat dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan kondisi hutan serta perubahan pengelolaan hutan dari pandangan aktor yang mencerminkan realitas sosial (Suhardjito 2014). Analisis aktor menggunakan teori akses untuk mengetahui sumberdaya aktor dalam bentuk a.l kedudukan sosial, finansial, identitas, pengetahuan, dan teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mempertahankan, mengendalikan kontrol terhadap penggunaan dan manfaat dari hutan (Ribot dan Peluso 2003). Realitas sosial yang dipahami oleh aktor divalidasi dengan data sekunder guna menjelaskan efektivitas kebijakan pengelolaan hutan. Sumber data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program kehutanan, laporan kegiatan dan evaluasi yang merefleksikan aturan formal tentang pengelolaan hutan. Hubungan antara perkembangan institusi dengan meluasnya pembukaan hutan didiskusikan dengan mengemukakan kenyataan empiris tentang elemen institusi yang menentukan kelestarian hutan. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa lahan berhutan yang menutupi kabupaten Paser berada di dalam dan juga di luar kawasan hutan. Pembukaan hutan sebelum tahun 2000 berlangsung di dalam dan juga di luar kawasan hutan. Hutan di kawasan konservasi dibuka menjadi tambak, sedangkan hutan di kawasan hutan produksi dibuka menjadi belukar dan hutan yang diluar kawasan dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit. Pembukaan hutan berlanjut setelah tahun 2000, yang mengakibatkan meluasnya tambang di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Penyebab pembukaan hutan di kabupaten Paser ada tiga, yaitu: (1) kawasan hutan digunakan untuk mengembangkan investasi berbasis sumberdaya lahan; (2) hutan ditransaksikan untuk berbagai kepentingan; (3) Situasi kaotik pengelolaan hutan dengan terbukanya jejaring organisasi di masyarakat. Hutan digunakan untuk memenuhi kepentingan yang beragam dan divergent,
Keyword: dinamika institusi, kabupaten Paser, desentralisasi, pengelolaan hutan

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: