Judul: Level of Shipworthiness Implementation and Risk Analysis on Fleet Based in Kutaraja Ocean Fishing Port.
Abstrak: Kelaiklautan kapal merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh kapal pada setiap aktivitas pelayaran, begitupun juga keselamatan dan keamanan kapal ditandai dengan kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal. Implementasi kelaiklautan kapal di pelabuhan perikanan samudera Kutaraja diisukan rendah, hal ini berdasarkan survei awal yang telah dilakukan, dimana nelayan yang berbasis di pelabuhan perikanan samudera Kutaraja masih belum menerapkan aspek kelaiklautan kapal secara optimal. Seperti penggunaan jerigen sebagai pengganti pelampung, jumlah ABK tidak sesuai dengan crew list, ketidaklengkapan surat/dokumen kapal seperti yang diatur dalam Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan pembuangan sampah sembarangan di area pelabuhan. Selain itu, BASARNAS Aceh (2019) membuktikan kasus kecelakaan kapal di Provinsi Aceh mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebanyak 22 kasus meningkat menjadi 36 kasus pada tahun 2019. Kecelakaan ini dipicu karena adanya indikasi pengabaian aspek keselamatan dalam berlayar (BASARNAS, 2019). Jika hal ini tidak diperhatikan, maka kecelakaan akan terus terjadi dan aktivitas pelayaran akan selalu penuh dengan risiko. Pengabaian aspek kelaiklautan kapal akan berdampak buruk terhadap keselamatan dan keamanan angkutan perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim, sehingga perlu upaya peningkatan implementasi kelaiklautan kapal. Upaya ini mampu dilakukan oleh Syahbandar apabila tersedianya informasi dasar tingkat implementasi kelaiklautan kapal dan strategi pengendalian terkait aktivitas penerapan aspek kelaiklautan kapal. Pihak pelabuhan harus memperhatikan penuh mengenai hal ini, begitu pula dengan nelayan yang harus mematuhi dan menerapkan laik laut. Beberapa penelitian terkait aspek kelaiklautan kapal telah dilakukan oleh (Ladesi 2009, Satria dan Manfaat 2012, Purwangka et al. 2013, Suhardjo dan Suharyo 2014, Suharyo 2017), namun penelitian tersebut tidak sampai menghitung nilai risiko dari aktivitas penerapan aspek kelaiklautan kapal. Sehingga, pada penelitian ini dilakukan identifikasi bahaya dan pendugaan risiko terkait aspek-aspek kelaiklautan kapal menggunakan metode FSA (Formal Safety Assessment), agar dapat direkomendasikan strategi pengendalian terhadap aktivitas penerapan aspek kelaiklautan kapal yang memperoleh nilai risiko yang tinggi. Oleh karena itu, informasi tentang tingkat penerapan aspek kelaiklautan kapal menjadi sangat penting. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil perhitungan pendugaan risiko dari aspek kelaiklautan akan digunakan untuk menyusun strategi pengendalian risiko yang diprioritaskan. Pelabuhan perikanan menjadi tempat bagi pihak-pihak yang berwenang dalam upaya penerapan aspek kelaiklautan kapal. Sehingga penelitian ini dilakukan di pelabuhan, adapun pelabuhan yang dipilih adalah PPS Kutaraja. Alasan menjadikan PPS Kutaraja sebagai pelabuhan studi kasus tingkat implementasi kelaiklautan kapal dan analisis risiko ialah karena jumlah armada kapal yang cenderung meningkat dari jumlah armada 335 unit pada tahun 2016 bertambah menjadi 369 unit pada tahun 2019, jumlah ini memberikan peluang yang semakin besar kaitannya dengan kecelakaan kapal, dimensi kapal bervariasi, dan PPS Kutaraja merupakan satu-satunya pelabuhan perikanan tipe yang ada di Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi untuk Syahbandar dalam upaya peningkatan implementasi kelaiklautan kapal di PPS Kutaraja serta strategi pengendalian yang telah disusun dapat dijalankan oleh Syahbandar guna menurunkan risiko pada penerapan aspek kelaiklautan kapal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat implementasi kelaiklautan kapal pada armada kapal penangkap ikan yang berbasis di PPS Kutaraja, menghitung risiko implementasi kelaiklautan kapal pada armada kapal penangkap ikan yang berbasis di PPS Kutaraja dan memberikan rekomendasi peningkatan implementasi kelaiklautan kapal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan
Keyword: Shipworthiness, Shipping Safety, Risk Analysis, Risk Mitigation

Judul: Implementasi Kebijakan Keselamatan Nelayan dan Kapal Ikan Berkapasitas > 29 GT Berbasis di PPN Palabuhanratu, Sukabumi
Abstrak: Perhatian kepada keselamatan nelayan dan kapal telah lama ditunjukkan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah Indonesia maupun masyarakat di dunia. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan memang mengindikasikan keseriusan dari Pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga keselamatan dari warganya, namun kebijakan yang banyak dan baik bukanlah satu-satunya indikator dari keberhasilan suatu kebijakan. Faktor lain yang tak kalah penting adalah keberhasilan pengimplementasiannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dan mengkaji tingkat implementasi kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan berkapasitas > 29 GT berbasis di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Sukabumi. Penelitian yang dilakukan bulan Juni-Juli 2004 di PPN Palabuhanratu ini menggunakan metode survei. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder dan primer. Data sekunder berupa data statistik PPN Palabuhanratu. Data primer didapatkan melalui wawancara, kuesioner .kepada Syahbandar ataupun nelayan serta pengamatan terhadap pelaksanaan kebijakan di PPN Palabuhanratu. Sampling dilakukan secara purposive. Penganalisisan data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kapal ikan dan nelayan berjumlah 25 buah, 12 peraturan nasional dan 13 buah kesepakatan yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization), ILO (International Labour Organization) dan FAQ (Food and Agriculture Organization). Secara umum, kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan nasional telah memadai dan mendukung tujuan keselamatan kerja. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengimplementasian kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan berkapasitas > 29 GT berbasis di PPN Palabuhanratu. Permasalahan tersebut terdiri atas keterbatasan peralatan keselamatan, ketidaksesuaian pengawakan serta tidak tertanganinya kecelakaan. Permasalahan tersebut diikuti oleh beberapa permasalahan lain seperti tidak adanya PKL (Perjanjian Kerja Laut) dan tidak tercatatnya kecelakaan. Pengimplementasian kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan berkapasitas > 29 GT berbasis di PPN. Palabuhanratu dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal kebijakan. Sebagian b esir kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan nasional (83%) telah dapat diimplementasikan di PPN Palabuhanratu. Adapun pengimplementasian tiap kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang tertulis tetapi tergantung pada kondisi eksternal kebijakan. Pengimplementasian kebijakan keselamatan nelayan dan kapal ikan berkapasitas > 29 GT di PPN Palabuhanratu belum berjalan secara optimal.
Keyword: Keselamatan nelayan, Kapal ikan

Judul: Synthesis of Molybdenum Trioxide (MoO3) by Electrochemical Method for Electrochromics Application
Abstrak: Molybdenum trioxide (MoO3) thin films have been deposited on glass substrates by electrochemical method using ammonium heptamolybdate tetrahydrate ((NH4)6Mo7O244H2O). The films were deposited onto glass substrates as the control temperature at 25○C and annealing treatment at 350○C for 30 mins. The MoO3 thin films were investigated by UV-Vis, X-ray diffraction techniques (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM). The JCPDS card show that orthorhombic MoO3 (α- phase) has been formed. Molybdenum trioxide MoO3 formation was also confirmed by JCPDS card no. 35-0609. The SEM photographs revealed that the spherical and rod-like morphology and their grains size increased with increasing of heating temperatures. The measurement results show that the MoO3 thin film prepared at 350°C transmited about 80% of the visible spectrum. The effect of different heat treatments on surface morphology, thickness and optical properties of the films are discussed in this thesis.
Keyword: Institut Pertanian Bogor, Bogor Agricultural University, IPB, Electrophoretics, electrodeposide, electrochromics, electrochromic materials, electrochromic mechanism