Judul: Analisis Konflik Penguasaan Sumberdaya Alam: Studi Kasus Konflik Perkebunan Sawit di Halmahera Selatan
Abstrak: Konflik berkaitan dengan investasi perkebunan sawit pada kenyataannya menghadapi berbagai protes atau perlawanan dari masyarakat. Bentuk protes yang dilakukan dengan berbagai cara, dari sekedar gunjingan atau gosip, aksi demonstrasi sampai terjadi benturan. Walaupun kehadiran investasi dibidang perkebunan sawit mendapatkan protes atau perlawanan, namun bentuk respon dari masyarakat juga berbeda-beda. Respon umum yang terjadi adalah membangun sikap perlawanan, kendati demikian terdapat respon dengan hanya diam dan melakukan migrasi. Kedua sikap respon (diam dan migrasi) ini dilakukan karena adanya pesimisme masyarakat untuk melawan Negara atau pemerintah. Alasan-alasan atau isyu yang menyertai terjadinya konflik juga beragam. Dari mulai alasan ekonomi, lingkungan, sosial budaya, prosedur perizinan, sampai alasan hilangnya identitas wilayah. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat konflik akibat dari perencanaan ruang yang tidak disesuakan dengan kemampuan lahan. Dimana, daya dukung atau kemampuan lahan di wilayah penelitian dominannya adalah kelas kemampuan lahan VII, artinya lahan dimaksud hanya sesuai untuk peruntukkan sebagai vegetasi alami dan padang rumput, tidak sesuai untuk perkebunan atau lahan pertanian. Selain itu, ditemukan fakta bahwa terdapat tumpang tindih antara wilayah perizinan dan wilayah kelola rakyat (perkebunan rakyat). Yakni, areal izin konsesi yang diberikan oleh pemerintah didalamnya terdapat kebun masyarakat. Kendati demikian dari sisi perencanaan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Selatan, wilayah konsesi perkebunan sawit sudah sesuai dengan peruntukkan wilayah, yakni sebagai kawasan perkebunan. Akan tetapi, status kawasan juga berbeda dengan izin dari kementrian kehutanan yang menyebutkan bahwa pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk konsesi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini juga memetakan kepentingan para aktor (pemerintah daerah, swasta, masyarakat). Dimana kepentingan pemerintah dalam kebijakan investasi perkebunan sawit dilokasi penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Selanjutnya kepentingan swasta adalah selain mendapatkan keuntungan juga melakukan ekspansi areal konsesi perizinan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan bagi masyarakat tempatan kepentingannya adalah mempertahankan lahan dan sumber kehidupan, serta menjaga kerusakan ekosistem lingkungan. Perbedaan kepentingan antar aktor terkait dengan kebijakan perizinan investasi perkebunan kelapa sawit dilokasi penelitian ini ditunjukkan dengan adanya hubungan yang konvergen dan divergen. Dimana, aktor yang paling konvergensi adalah Bidang Lingkungan Hidup, UPTD Kehutanan dan PTSP. Artinya, terdapat pola hubungan dan kepentingan yang sama terkait dengan kebijakan perizinan. Sedangkan aktor yang paling divergensi adalah masyarakat dan perusahaan. Yakni, terdapat adanya pola hubungan dan kepentingan yang tidak selaras terkait dengan kebijakan perizinan investasi perkebunan kelapa sawit di wilayah penelitian. Pada analisis pengaruh dan ketergantungan antar aktor ditemukan bahwa aktor yang memiliki pengaruh tinggi dengan ketergantungan rendah tidak ada. Namun, terdapat aktor dengan pengaruh tinggi dan ketergantungan tinggi. Aktor-aktor ini diwakili oleh unsur dari pemerintah daerah. Sedangkan perusahaan dan masyarakat berada pada posisi aktor dengan pengaruh rendah dan ketergantungan sangat tinggi.
Keyword: Konflik, Kepentingan Aktor, Tumpang Tindih

Judul: Konflik Pemanfaatan, Kelembagaan Serta Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Pada KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan.
Abstrak: Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kontribusi devisa. Hasil penilaian operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada tahun 2015 menunjukan KPHP Meranti bernilai kategori cukup karena kinerja kelembagaan pengelolaan hutan belum optimal. Kinerja kelembagaan yang belum optimal diduga karena permasalahan, antara lain: tumpang tindih pemanfaatan, ketidakjelasan hak-hak kepemilikan, rasa ketidakadilan alokasi lahan, berbagai kepentingan dan pengaruh pengguna lahan, dan konflik pemanfaatan. Dugaan tersebut menjadi dasar menjelaskan pengaruh kinerja kelembagaan terhadap keberlanjutan pengelolaan KPHP dan resolusi konflik. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui resolusi konflik pemanfaatan, sedangkan tujuan khusus, yaitu: a) menerangkan bentuk mekanisme akses dan hak kepemilikan; b) menerangkan persepsi masyarakat, kepentingan, dan pengaruh aktor; c) menerangkan dominasi perusahaan dan bentuk tuntutan serta status klaim lahan; d) memetakan konflik pemanfaatan; e) mendiagnosa kelembagaan; f) menerangkan keberlanjutan pengelolaan, dan g) membangun konsep resolusi konflik dengan peran desa dalam kelembagaan pengelolaan kawasan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terbuka; wawancara aktor kunci; studi sejarah dokumen, literatur, dan peta; serta data sekunder pendukung lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kontruksivisme dengan metode analisis deskriptif kualitatif didukung statistik sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa secara garis besar ada lima bentuk mekanisme akses hak dan lima bentuk mekanisme akses struktur dan relasi. Ketidakjelasan hak kepemilikan disebabkan berbagai status dan posisi pengguna, yaitu: a) adanya pemukiman, kebun campuran, kebun Sawit dan Karet; penyewa lahan untuk aktivitas tambang ilegal di areal kerja HTI, b) adanya izin pemilik kebun tidak prosedural dengan skala usaha luasan cukup besar pada wilayah tertentu, dan c) adanya izin pertambangan di areal kerja HTI. Persepsi masyarakat dibedakan berdasarkan memori selektif dan perhatian selektif sebelum dan sesudah adanya izin usaha (HTI/RE/HTR). Persepsi masyarakat terkait kondisi sosial, adalah; a) layanan pendidikan, b) layanan kesehatan, c) kondisi budaya/tradisi lokal, dan d) kondisi pemilikan lahan. Persepsi terkait kondisi ekologi, adalah: a) kondisi atau keadaan hutan, b) kenyamanan tinggal, dan c) ketersediaan air bersih. Persepsi terkait kondisi ekonomi, yaitu: kesempatan kerja, peningkatan penghasilan, dan peluang bisnis masyarakat. Aktor yang sangat terkait langsung dan pengaruhnya sangat besar, yaitu: pemilik unit izin HTI, RE, pemerintah (KLHK dan Dinas Kehutanan) dan Kepala Desa/tokoh masyarakat. Klaim masyarakat lokal masih kuat dari pengaruh adat, berkaitan dengan norma tata cara pemanfaatan lahan dan menentukan pengguna. Kinerja perusahaan tidak dapat optimal akibat lahan diklaim masyarakat. Hal ini menunjukan masyarakat memiliki wewenang sehingga diberikannya legalitas berupa izin tetapi tidak memiliki legitimasi masyarakat. Analisis peran aktor menunjukan key player sebagai aktor utama, yaitu: Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, pemegang izin usaha, dan pemerintah (KLHK). Ketika para pihak memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda dan berada pada posisi yang sama sebagai key player, maka dapat dipastikan potensi konflik ada dalam pengelolaan hutan. Dominasi perusahaan dan kerusakan hutan menimbulkan tuntutan masyarakat, yaitu: a) lahan tetap menjadi hak milik sendiri, b) perbaikan ekonomi, dan c) tuntutan perbaikan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air bersih, dan pencegahan kebakaran hutan. Berdasarkan analisis prioritas penanganan konflik, wilayah izin HTI PT WAM dan wilayah tertentu berkategori rawan atau waspada, sedangkan open access bekas konsesi PT Pakerin dalam kategori sangat prioritas. Berdasarkan analisis tipologi konflik ada tiga tipologi potensi, yaitu:
Keyword: aksi kolaborasi dan kreatif, kelembagaan, konflik pemanfataan, KPHP Meranti, resolusi konflik

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: