Judul: Opsi Kebijakan Penggunaan Lahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan
Abstrak: Lahan hutan masih menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Keterbatasan lahan di luar kawasan hutan menjadikan masyarakat bergantung pada lahan hutan. Peningkatan kebutuhan lahan garapan sebagai sumber mata pencaharian menyebabkan perubahan penggunaan lahan di kawasan hutan dan berdampak perubahan fungsi hutan. Peningkatan jumlah penduduk sebaiknya diikuti dengan peningkatan lahan garapan. Upaya untuk mengatasi penggunaan lahan di dalam kawasan hutan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi spesifik wilayah dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan lahan dalam kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan (2) merumuskan opsi kebijakan dalam mengatasi permasalahan penggunaan lahan dalam kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini dilakukan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner dan studi literatur. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis deskriptif, uji chi square, regresi logistik serta analisis kebijakan melalui analisis teks peraturan perundangan yang terkait dengan penyelesaian penggunaan lahan dalam kawasan hutan yaitu kebijakan perhutanan sosial dan alokasi sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan lahan dalam kawasan hutan yaitu kebutuhan masyarakat akan lahan garapan, mengikuti kebiasaan masyarakat menggarap hutan, serta nilai komoditas hasil hutan yang relatif rendah. Opsi kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pengampunan penggunaan lahan dan kebijakan TORA. Berdasarkan data alokasi sumber TORA di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut, masih terdapat pemukiman, pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur yang dapat diselesaikan dengan kebijakan TORA namun belum masuk dalam peta indikatif. Pelaksanaan kebijakan TORA dapat dimulai dengan kebijakan pengampunan penggunaan lahan. Opsi pengampunan penggunaan lahan sesuai untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena adanya jual beli lahan di dalam kawasan hutan yang berarti masyarakat mampu untuk melakukan pembayaran denda. Selain itu fungsi kawasan hutan masih bisa diperbaiki dengan pola agroforestry atau dengan pengayaan jenis.
Keyword: lahan garapan, pengampunan lahan, regresi logistik

Judul: Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Sarana Untuk Mendapatkan Kepastian Tenurial (Kasus di Areal Hutan Produksi Terbatas, KPHP Unit XVI Kab. Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi)
Abstrak: Lahan dan hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia, baik yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan memiliki keterikatan dan ketergantungan yang kuat terhadap fungsi dan keberadaan hutan. Berdasarkan identifikasi desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2009, tercatat bahwa dari 38.565 desa yang tercakup dalam perhitungan terdapat 9.103 desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (23,60%) sedangkan sisanya 29.462 desa (76,40%) berada diluar kawasan (Kemenhut, 2009). Dari data tersebut diatas dapat diperkirakan seberapa besar tingkat ketergantungan masyarakat terhadap produk dan jasa lingkungan yang dihasilkan hutan. Kebutuhan masyarakat akan lahan juga pada akhirnya membuat masyarakat mau tidak mau bergerak masuk kedalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Negara guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat dengan berbagai status dan pranata sosialnya melakukan klaim akan lahan hutan dan pada akhirnya berujung kepada konversi kawasan hutan untuk dijadikan areal pertanian/perkebunan. Konflik penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terus terjadi bahkan setelah era reformasi. Pada awal-awal reformasi masyarakat lebih berani untuk memberikan perlawanan dan menuntut kesetaraan hak dalam mengelola sumberdaya alam termasuk hutan. Keberanian masyarakat adat/lokal pada waktu itu tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dalam negeri Indonesia yang membuat semua orang merasa memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh hak yang sama dalam berbagai aspek tidak terlepas dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan. Akibatnya kondisi tutupan hutan semakin memburuk...dst
Keyword: lahan garapan, multi etnis, land market, deforestasi, HTR

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate