Judul: Kelembagaan Dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Kehutanan (Studi Kasus Di Bidang Perizinan Kehutanan).
Abstrak: Dalam rangka memahami kelembagaan dan kebijakan pengembangan SDM aparatur kehutanan, adalah krusial untuk mengetahui bingkai ilmu pengetahuan terhadap isi kebijakan (tertuang dalam bentuk narasi regulasi dan norma) dan kepentingan serta pengaruh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelembagaan dan kebijakan pengembangan SDM kehutanan dengan: (1) mengevaluasi kinerja SDM kehutanan menuju pelayanan perizinan yang efisien, transparan dan akuntabel; (2) menganalisis perilaku SDM di bidang perizinan kehutanan: kepentingan (interests), pengetahuan (knowledge) dan jaringan (networks) para pihak yang mempengaruhi kinerja di bidang perizinan; dan (3) menganalisis struktur yang mencakup regulasi, nilai-nilai/norma, dan budaya kognitif SDM di bidang perizinan kehutanan. Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Kehutanan (beserta UPT BPPHP Samarinda dan BPKH Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur), KemenPAN dan RB, BKN, LAN di Jakarta, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur selama 18 bulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode survei menggunakan kuesioner terstruktur, observasi mendalam, wawancara dengan narasumber kunci dengan teknik snowball, studi dokumen, dan kemudian membangun analisis dan sintesis atas berbagai data dan informasi yang didapat. Pada penelitian ini digunakan konsep analisis Situation-Structure-Behaviour-Performance / SSBP (Schmid 2004) yang dimodifikasi, yang merupakan pengembangan dari konsep Structure-Conduct-Performance (Shaffer 1980), dengan memasukkan faktor situasi sumber daya, yaitu sumber daya manusia sebagai obyek/fokus penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur/kelembagaan memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya di dalam penciptaan „ruang analisis‟ kebijakan pengembangan SDM aparatur kehutanan. Perilaku tersebut selanjutnya berkontribusi dominan dan tercermin pada kinerja yang dihasilkan, yaitu kinerja SDM aparatur bidang perizinan pemanfaatan hutan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kinerja SDM Kehutanan di bidang perizinan pemanfaatan hutan rendah dan perlu ditingkatkan menuju efektifitas pelayanan sebagaimana tuntutan reformasi birokrasi. Budaya organisasi pembelajar bagi SDM aparatur kehutanan penting untuk dikembangkan di internal Kementerian Kehutanan dan di daerah dalam rangka membangun struktur/kelembagaan yang kuat, selain aturan main dan norma-norma yang berkembang di institusi. Pada perilaku SDM aparatur kehutanan, diketahui bahwa hubungan antara pemangku kepentingan bersifat potensi konflik, kerjasama dan saling mengisi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan SDM aparatur kehutanan adalah peningkatan integrasi dan kolaborasi dalam rangka mengoptimalkan sinergi. Hal-hal positif yang dapat dikembangkan terkait behaviour/perilaku adalah pentingnya membangun hubungan yang saling menguntungkan dan tidak terjebak pada kepentingan pragmatis jangka pendek pada proses penetapan kebijakan SDM aparatur. Hubungan yang baik antar pemangku kepentingan dan di internal kementerian mencakup komitmen, tanggung jawab, otoritas, dan akuntabilitas dalam setiap penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM aparatur kehutanan. Struktur, khususnya pada regulasi dan nilai-nilai/norma yang mendasari kebijakan pengembangan SDM aparatur kehutanan dari masa ke masa tidak mengakar secara fundamental dan lebih bersifat normatif. Regulasi kurang berkembang dan mengalami hambatan dalam implementasinya. Nilai-nilai yang diharapkan menjadi budaya kerja belum menjadikan kelembagaan menjadi „hidup‟. Perubahan-perubahan kebijakan terkait pengembangan SDM aparatur kehutanan lebih banyak diwarnai oleh kebijakan di tingkat nasional, misalnya dengan diundangkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kelembagaan dan kebijakan pengembangan SDM aparatur di Kementerian Kehutanan menguatkan kebenaran teori SSBP yang mengemukakan bahwa kinerja institusi dipengaruhi oleh perilaku para pihak yang terlibat, mempunyai pengaruh dan kepentingan
Keyword: kinerja SDM aparatur kehutanan, perilaku pemangku kepentingan, struktur/kelembagaan, regulasi dan norma/nilai-nilai, kebijakan pengembangan SDM aparatur kehutanan

Judul: Rancang Bangun Model Strategi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hampir terjadi setiap tahun di Indonesia, dan berpotensi semakin meningkat seiring dengan fenomena perubahan/fluktuasi iklim. Pada musim kemarau yang kering atau minim curah hujan, intensitas dan luasan karhutla umumnya lebih besar, sehingga menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar pula. Kejadian karhutla diyakini sangat dipengaruhi oleh iklim, karenanya fenomena perubahan iklim akibat pemanasan global akan membuat upaya-upaya pengendalian karhutla akan menghadapi tantangan yang semakin besar. Fakta-fakta yang terekam dari berbagai literatur menyebutkan bahwa hampir seluruh kejadian karhutla di Indonesia disebabkan oleh perilaku manusia. Berangkat dari fakta tersebut, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci penting dalam upaya pengendalian karhutla di Indonesia. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk merancang model strategi pengembangan kapasitas SDM dalam pengendalian karhutla, sehingga dapat diterapkan sebagai kebijakan dalam perbaikan dan optimalisasi upaya pengendalian karhutla di Indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, tahapan-tahapan atau tujuan-tujuan khusus dan masing-masing metode yang digunakan untuk pencapaiannya meliputi: 1) analisis situasional permasalahan dan arahan aktivitas perbaikan dengan metode Soft System Methodology (SSM); 2) evaluasi kerberlanjutan program pengembangan kapasitas SDM pengendalian karhutla dengan metode Muldimensional Scaling (MDS); 3) strategi prioritas pengembangan kapasitas SDM pengendalian karhutla dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP); dan 4) model pencapaian strategi prioritas dengan metode Interpretive Structural Modeling (ISM). Dari hasil penelitian, terpetakan empat permasalahan utama kapasitas SDM pengendalian karhutla, yaitu: 1) kapasitas dan kinerja SDM pengendalian karhutla masih rendah; 2) program pengembangan kapasitas SDM pengendalian karhutla minim keterlibatan para pihak dan masih bersifat sentralistik; 3) program/kegiatan pengembangan kapasitas SDM pengendalian karhutla tidak sinergis dan tidak berkelanjutan; dan 4) kesadaran dan motivasi pelaksanaan tugas SDM pengendalian karhutla masih rendah. Dari situasi tersebut, diperoleh tiga arahan aktivitas perbaikan situasi permasalahan, yaitu: 1) penyusunan pola perencanaan terpadu program pengembangan kapasitas pengendalian karhutla, 2) membangun kesadaran dan sikap mental melalui internalisasi nilai-nilai spiritual, dan 3) penguatan kapasitas lembaga pengendalian karhutla berbasis masyarakat. Penelitian ini juga memberikan indikasi bahwa tingkat keberlanjutan program pengembangan kapasitas SDM pengendalian karhutla berbasis masyarakat cenderung masih rendah. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya desentralisasi dalam pengelolaan pengembangan kapasitas SDM pengendalian karhutla, melalui keterlibatan lebih intensif dari pemerintah daerah dan pemerintah desa. Rekomendasi strategi prioritas pengembangan kapasitas SDM pengendalian karhutla untuk diimplementasikan saat ini adalah dengan melakukan penguatan kapasitas lembaga pengendalian karhutla berbasis masyarakat. Terdapat lima elemen faktor kunci yang perlu mendapat penekanan dalam penguatan kapasitas lembaga pengendalian karhutla berbasis masyarakat. Kelima faktor tersebut adalah identifikasi karakteristik lingkungan dan kearifan lokal, pemantapan visi dan misi lembaga, penguatan legalitas lembaga, penyusunan struktur organisasi yang efektif, dan penata laksanaan tugas dan fungsi. Penelitian disertasi doktoral ini berkontribusi dalam mengembangkan sebuah model konseptual strategi pengembangan kapasitas SDM pengendalian karhutla yang belum pernah diteliti sebelumnya. Hasil penelitian ini memberikan arahan bagi kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam pengendalian karhutla dengan memberikan penekanan pada optimalisasi SDM pengendalian karhutla.
Keyword: desentralisasi, model konseptual, nilai-nilai spiritual, soft system methodology

Judul: Invers Drazin dari Matriks Toeplitz Singular
Abstrak: Matriks Toeplitz adalah matriks yang setiap unsur pada diagonal utama bernilai sama dan setiap unsur pada subdiagonal yang bersesuaian dengan diagonal utama juga bernilai sama. Matriks singular adalah matriks yang tidak bisa ditentukan inversnya. Akan tetapi, dapat diupayakan untuk ditentukan inversnya menggunakan invers matriks yang diperumum. Invers Drazin merupakan salah satu jenis invers matriks yang diperumum. Pada karya ilmiah ini ditentukan invers Drazin dari matriks Toeplitz singular dengan menggunakan metode Leverrier Faddeev. Kemudian, ditentukan invers Drazin dari matriks Toeplitz singular yang direpresentasikan sebagai penjumlahan segitiga bawah dan segitiga atas matriks Toeplitz berdasar pada teorema Gohberg dan Semencul., Toeplitz matrix is a matrix in with element on the main diagonal has the same value and on the subdiagonal corresponding to the main diagonal also has the same value. Singular matrix is a matrix that has no inverse. However, it can be attempted to determine the inverse using a generalized inverse matrix. Inverse Drazin is a type of generalized matrix inverse. This paper discussed the inverse Drazin for a singular Toeplitz matrix using the Leverrier Faddeev method. Then, the Drazin inverse of the singular Toeplitz matrix which is represented as a sum of products of lower and upper triangular Toeplitz matrix based on Gohberg and Semencul theorem.
Keyword: inverse Drazine, singular Toeplitz matrix