Judul: Kebijakan Pemerintah dalam Penanaman Modal Sub Sektor Perikanan di Indonesia Bagian Timur
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari kebijaksanaan pemerintah tentang penanaman modal, khususnya di sub sektor perikanan; mengetahui perkembangan investasi PMA/PMDN sub sektor perikanan di IBT serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan tersebut; mengetahui peranan kebijaksanaan pemerintah tentang penanaman modal terhadap perkembangan investasi PMA/PMDN sub sektor perikanan di IBT; mengetahui produktivitas investasi PMA/PMDN sub sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perikanan di Indonesia Bagian Timur.
Keyword: sektor perikanan

Judul: Peranan investasi PMA dan PMDN subsektor perikanan bagi pembangunan ekonomi regional di Jawa Barat
Abstrak: Pelaksanaan pengembangan dunia usaha pada dasarnya diusahakan sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam negeri. Namun kemampuan dalam negeri masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan investasi, sehingga faktor-faktor produksi seperti modal, keahlian managemen dan tekhnik yang bersumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan negara secara terus menerus dan tidak mengganggu kepentingan nasional. Tujuan penelitian saya adalah 1) Mengetahui produktifitas PMA dan PMDN perikanan di Jawa Barat 2) Mengetahui pengaruh investasi PMA dan PMDN terhadap PDRB Jawa Barat, sedangkan kegunaannya: 1) Memberikan informasi dasar mengenai peran investasi PMA dan PMDN Subsektor Perikanan di Propinsi Jawa Barat: 2) Sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan investasi PMA dan PMDN serta proyeksi di masa akan datang; 3) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana perikanan dan ilmu kelautan. Undang-undang yang mengatur usaha penanaman modal asing di Indonesia adalah UU No.1 Tahun 1967 J.O UU No.11 Tahun 1970 tentang PMA, dan UU No.6 Tahun 1968 J.O UU.No.11 Tahun 1970 Tentang PMDN yang isinya antara lain: tentang bentuk penanaman modal, pengarahan bidang usaha, prorgam lndonesiasi dan wewenang perusahaan untuk mengelola usahanya. kebijaksanaan pemerintah yang lain adalah UU No.7 tahun 1983 tentang insentif pajak untuk perusahaan yang mempunyai penghasilan diatas Rp 50 juta. lnpres No.4 tahun 1985 tentang penyederhanaan prosedur ekspor dan pengurangan biaya di pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam proses pengiriman barang ke luar negeri. SK Ketua BKPM No.10 Tahun 1985 tentang one stop Investment service atau penyelesaian perizinan dalam satu atap, sehingga lebih efisien waktu dan biaya dalam proses perizinan. Pakem Enam Mei'86 yang memberikan kemudahan kepada PMA dan PMDN dengan pemberan fasilitas fiskal, fasilitas bea masuk, perubahan DSP, jangka waktu izin PMA dan sebagainya. Dan PP No.20 tahun 1994 yang banyal, mengandung berbagai pro dan kontra, karena mengangandung pertentangan dari asfek fundamental, yaitu dengan UUD 1945, UU No.6 tahun 1968 tentang PMDN, UU No.1 tahun 1967 tentang PMA, dan UU No. 21 tahun 1982.
Keyword: 

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: