Judul: Trend Analysis of Legislation on Community forest in Indonesia
Abstrak: Peraturan perundang-undangan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tidak banyak yang mengatur mengenai hutan rakyat. Sehingga perlu dilakukan Analisis Trend peraturan perundang-undangan hutan rakyat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian isi/substansi, hierarki, dan rencana tindak peraturan peraturan perundang-undangan mengenai hutan rakyat yang ada di Indonesia. Analisis Trend dilakukan dengan menggunakan perbandingan urutan peraturan perundang-undangan tentang hutan rakyat berdasarkan hierarki dari waktu ke waktu. Metode analisis perundang-undangan terdiri dari inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi, analisis regulasi serta rencana tindak. Pengertian hutan rakyat menurut trend peraturan sebagian besar adalah hutan hak, namun saat ini terdapat pergeseran pengertian dari hutan hak ke hutan adat. Status hutan dalam pengurusan hutan rakyat adalah hak milik, namun ditemukan kemungkinan percampuran antara tanah milik dan tanah adat. Perencanaan hutan rakyat, pengelolaan hutan rakyat berhubungan dengan POAC (planning, organizing, actuating, dan controlling), serta pembahasan mengenai pemanfaatan dan perlindungan hutan rakyat belum banyak dibahas dalam peraturan perundang-undangan. Delapan pasal perlu direvisi pada peraturan yang dianalisis, selain pasal-pasal tersebut masih dipertahankan., The legislations change time to time, but there is not many that regulates community forests. So it is necessary to do a Trend Analysis of community forest legislations. This study was conducted to analyze the content/substance, hierarchy, and action plans of the legislations regarding community forests in Indonesia. Trend approach is carried out by using the order of laws and regulations on community forests based on a hierarchy from time to time. The method of analysis of the legislation consists of inventory of regulations, assessment and classification of regulations, analysis of regulations and plans. The definition of community forest according to regulatory trends is mostly private forest, but currently there is a shift in understanding from community forest to customary forest. The status of the forest in forest management mostly states that it is proprietary, but it is found that there is a possibility of a mixture of private land and customary land. Community forest planning, Community forest management related to POAC (planning, organizing, actuating, and controlling), and the discussion on the use and protection of community forests in the legislations has not been widely discussed. Eight regulations need to be revised in the analyzed regulations, besides that they are still maintained.
Keyword: Community forest, Legislation, Trend Analysis

Judul: Analysis of Laws and Regulations for Food Community  Forests
Abstrak: Dalam pengembangan hutan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan peraturan kehutanan yang sudah ada, belum ada peraturan yang membahas secara rinci tentang hutan rakyat pangan. Oleh karena itu perlu adanya analisis terhadap Undang-undang terkait peran hutan rakyat untuk mendukung ketahanan pangan serta untuk mencari pengertian hutan rakyat pangan berdasarkan peraturan yang telah ada. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan hutan rakyat pangan, menganalisis potensi masalah dan evaluasi isi peraturan perundang undangan hutan rakyat pangan, menganalisis rencana tindak dari peraturan perundang-undangan serta menganalisis pengertian hutan rakyat pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi Pustaka (Library Research). Metode analisis data yang digunakan terdiri dari inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi, analisis regulasi serta rencana tindak terhadap regulasi tersebut. Sedangkan metode yang digunakan untuk analisis peraturan perundang undangan terdiri dari legalitas, kebutuhan dan ramah. Berdasarkan 40 peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis diperoleh 60 regulasi yang harus dipertahankan dan 5 regulasi harus ada rencana tindak. Dengan jumlah regulasi yang dipertahankan sebanyak 60, maka secara keseluruhan regulasi dari kehutanan maupun dari pertanian dan pangan relatif baik. Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan diperoleh pengertian hutan rakyat pangan. Hutan rakyat pangan merupakan hutan yang memiliki luas minimal 0.25 ha dengan tanaman pertanian seperti sumber hayati, nabati maupun hewani yang layak dikonsumsi guna untuk menjamin kesejahteraan, terciptanya ketahanan, kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat sekitar hutan.
Keyword: analysis, community forest, food, regulation, law

Judul: Tingkat Fertilisasi in vitro Oosit Domba setelah Difertilisasi dalam Media dengan Penambahan Cysteamine
Abstrak: Keberhasilan fertilisasi in vitro ditandai dengan terbentuknya dua pronukleus hasil dari fertilisasi normal sehingga memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi embrio. Pembentukan pronukleus dapat dioptimalkan dengan cara meningkatkan konsentrasi glutathione (GSH). Glutathione memiliki sejumlah peran penting yaitu mereduksi radikal bebas, proteksi seluler dari stress oksidatif, sebagai reservoir dari cysteine dan membantu pembentukan pronukleus melalui mekanisme dekondensasi inti sel spermatozoa. Apabila konsentrasi GSH yang dicapai selama pematangan tidak optimal, maka akan menyebabkan akumulasi ROS yang berakibat terjadinya aging dan apoptosis. Salah satu komponen yang dapat meningkatkan kadar glutathione adalah cysteamine. Cysteamine dapat memecah ikatan disulfida cystine yang terdapat dalam media menjadi bentuk cysteine yang merupakan prekursor glutathione sehingga memicu uptake cysteine dan sintesis glutathione intraseluler. Cysteamine dengan dosis 100 μM dilaporkan dapat meningkatkan jumlah oosit yang terfertilisasi secara efektif pada hewan kambing, sapi, dan babi. Oleh karena itu, cysteamine dapat digunakan untuk membantu pembentukan pronukleus pada oosit domba. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji peningkatan kompetensi oosit domba setelah penambahan cysteamine pada media maturasi dan fertilisasi atau kombinasinya, terhadap pembentukan pronukleus setelah fertilisasi. Koleksi ovarium dilakukan dengan cara dibilas dengan media transprotasi dengan suhu 34 ̶ 36°C kemudian dibawa ke laboratorium dalam waktu kurang dari 3 jam setelah pemotongan. Oosit dikoleksi dengan teknik slicing, hanya oosit dengan minimum 3 lapis sel kumulus yang kompak dan sitoplasma yang homogen dipilih untuk proses maturasi. Maturasi oosit dilakukan di dalam mikrodroplet 100 μL media maturasi dan ditutup mineral oil kemudian diinkubasi dalam inkubator CO2 5% pada suhu 39 °C selama 24 jam. Fertilisasi oosit menggunakan semen beku domba yang di thawing kemudian diencerkan dengan media fertilisasi hingga mencapai konsentrasi 5×106 spermatozoa/mL. Oosit yang matang dicuci kemudian dipindahkan ke dalam mikrodroplet spermatozoa, ditutup mineral oil dan diinkubasi dengan suhu 39°C selama 12-14 jam. Perlakuan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat berdasarkan suplementasi 100 μM cysteamine, kelompok P1 tanpa penambahan cysteamine, kelompok P2 dengan penambahan cysteamine pada media maturasi, kelompok P3 dengan penambahan cysteamine pada media fertilisasi, dan kelompok P4 dengan penambahan cysteamine pada media maturasi dan fertilisasi. Oosit yang telah difertilisasi didenudasi dan difiksasi di atas gelas objek selama 48 - 72 jam kemudian diwarnai dengan aseto-orsein 1% untuk diamati pembentukan pronukleusnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan (P>0.05) tingkat fertilisasi normal baik pada kelompok dengan penambahan cystemine di media maturasi (P2), media fertilisasi (P3), maupun kombinasinya (P4) terhadap kelompok kontrol (P1). Dilaporkan sebelumnya bahwa peningkatan perkembangan oosit dan produksi GSH selama maturasi oosit domba secara signifikan baru dicapai pada cysteamine dosis 200μM. Diduga bahwa cysteamine dosis 100 μM tidak mampu meningkatkan sintesis glutathione baik di media maturasi maupun media fertilisasi sehingga glutathione yang ada terbentuk pada level basal atau diperoleh secara maternal seperti pada kelompok kontrol. Diketahui bahwa puncak proses pembentukan GSH oosit terjadi pada saat proses kematangan inti dan berangsur-angsur menurun pada awal proses fertilisasi hingga memasuki tahap awal perkembangan embrio. Oleh karena itu diduga bahwa pembentukan GSH hanya terjadi pada proses maturasi tidak pada proses fertilisasi. Cystine dan cysteine sebagai prekursor sintesis glutathione terdapat dalam media maturasi namun tidak ada di dalam media fertilisasi sehingga tidak terdapat perbedaan tingkat fertilisasi normal
Keyword: cysteamine, GSH, oocyte, pronucleus, sheep