Judul: Analisis mekanisme pembayaran jasa lingkungan mata air paniis di kawasan Gunung Ciremai, Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Kawasan hutan Gunung Ciremai merupakan daerah resapan air (catchment area) dan memberikan jasa hidrologis yang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan air bagi masyarakat sekitar. Saat ini, masyarakat sekitar Gunung Ciremai telah merasakan penurunan debit mata air. Pemanfaatan mata air dapat berkelanjutan jika dilakukan kegiatan rehabilitasi dan konservasi pada daerah resapan. Penyusunan program dan pelaksanaan konservasi mata air perlu dilakukan dengan model partisipatif, seperti pembayaran jasa lingkungan (PJL). Tujuannya adalah untuk membangun persepsi dan sikap kepedulian semua pihak yang terkait pelestarian ekosistem mata air. Mata air Paniis merupakan salah satu jasa lingkungan yang telah menerapkan PJL atau dikenal dengan pembayaran kompensasi. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis mekanisme PJL yang telah diterapkan pada mata air Paniis. Tujuan khususnya, yaitu: (1) mendeskripsikan skema model hubungan kerjasama antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Kuningan dalam mekanisme PJL pemanfaatan mata air Paniis, (2) mengestimasi nilai kesediaan membayar (WTP) dari pelanggan PDAM Kota Cirebon, khususnya pelanggan PDAM Kota Cirebon dengan klasifikasi tarif Permanen A terhadap PJL mata air Paniis, (3) mengkaji kesesuaian antara nilai PJL dengan biaya konservasi mata air Paniis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme PJL terdapat pihak-pihak yang terlibat antara lain PDAM Kota Cirebon, Bagian Hukum, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, Dinas Sumber Daya dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Kuningan. Terdapat perubahan terkait dengan nilai pembayaran, yaitu semula membayar Rp 1,75 milyar/tahun menjadi Rp 80/m3 atau sekitar Rp 2,1 milyar/tahun. Mekanisme PJL juga memiliki potensi konflik, baik antara wilayah maupun di dalam wilayah itu sendiri. Berdasarkan perhitungan maka nilai rata-rata WTP pelanggan Permanen A untuk PJL mata air Paniis yang diperoleh sebesar Rp 146/m3 dan surplus konsumen sebesar -25. Nilai negatif menunjukkan bahwa penerapan PJL sebesar Rp 146/m3 akan menurunkan kesejahteraan penggunaan air minum pelanggan Permanen A sebesar Rp 25/m3. Oleh karena itu perlu dikaji kesesuaian antara nilai PJL dengan biaya untuk konservasi kawasan. Nilai PJL yang sesuai adalah sebesar Rp 2.142.991.568,00. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya konservasi yang diperlukan yaitu Rp 1.128.502.325,00. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah pembentukan dewan sumber daya air, yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam mekanisme PJL mata air Paniis. Selain itu, rekomendasi juga diberikan pada bidang sosial yaitu pemberdayaan serta partisipasi masyarakat sekitar dalam kegiatan pelestarian. Pada bidang ekosistem yaitu terkait dengan konservasi baik konservasi kawasan hutan maupun air bawah tanah.
Keyword: Konservasi, Pembayaran jasa lingkungan, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Evaluasi Efektivitas Pembayaran Jasa Lingkungan Antara Kota Cirebon Dan Kabupaten Kuningan
Abstrak: Ecosystem conservation of watershed on the upstream area is a critical requirement in a continuous water management. This effort has to be supported not only by people that live at the upstream area as the „owner‟ of the catchment area but also by people at the downstream area as the „user‟. Therefore a comprehensive water management endeavor between the „owner‟ and the „user‟ is needed, through a payment of environmental services mechanism. This mechanism has been applied in West Java Province, specifically in Ciremai Mountain area – between Kuningan as the owner of the Paniis watershed and Cirebon as the user. Within the course of payment of environmental services, Kuningan and Cirebon keep identifying an accurate formula to manage the watershed area. Such circumstances place government in a consideration, whether the payment of environmental services program is effective in conserving Paniis watershed as the source of water of people in the city of Cirebon. It is critical to evaluate the effectiveness of payment of environmental services program in Paniis watershed, Ciremai Mountain to address the above question. Four main analyses have been employed to address that main question: (1) Cost and benefit analysis, (3) Willingness to pay analysis, and (4) Multinomial logit analysis. Results of the cost and benefit analysis of the payment of environmental services from 2003 - 2011 indicate that direct costs and direct benefits for Cirebon PDAM had been declining. These results conclude that the payment of environmental services of Cirebon PDAM is not effective to increase the production capacity of the institution. Results of willingness to pay analysis indicate that water users (costumers) have willingness to pay the environmental services of Rp.72/m 3. Based on the payment retrieval analysis: 49% of the respondents choose the payment through the monthly billing method, which is paid through the PDAM account.
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: