Judul: Kerusakan Bangunan Sekolah Dasar (SD) di Kota Bogor
Abstrak: Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari ketersediaan dan kualitas bangunan sekolah sebagai sarana utama pendidikan. Di pihak lain kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak bangunan gedung sekolah yang mengalami kerusakan. Pada tahun 2009/2010, Kementerian Pendidikan Nasional mencatat jumlah ruang kelas Sekolah Dasar (SD) yang rusak ringan dan rusak berat mencapai 347.998 unit (39,08%). Sementara itu, informasi ilmiah tentang karakteristik kerusakan bangunan sekolah di Indonesia, termasuk Kota Bogor, masih sangat terbatas. Suatu penelitian telah dilakukan untuk mengetahui karakteristik kerusakan bangunan Sekolah Dasar di Kota Bogor terutama menyangkut frekuensi dan intensitas kerusakan bangunan, bentuk kerusakan serta faktor penyebabnya. Penentuan bangunan sekolah contoh dilakukan dengan Teknik Pengambilan Contoh Acak Berlapis Tiga Tahap (three stages stratified random sampling). Pada tahap pertama secara acak dipilih tiga Kecamatan Contoh dari enam kecamatan di Kota Bogor. Pada setiap Kecamatan Contoh kemudian dilakukan pemilihan secara acak tiga Kelurahan Contoh, selanjutnya pada setiap Kelurahan Contoh dipilih empat SD Negeri secara acak. Pada setiap sekolah contoh dilakukan pengamatan ada tidaknya kerusakan komponen bangunan dan intensitas kerusakannya. Indeks keterandalan bangunan sekolah contoh diuji dengan menggunakan analisis crosstabulation untuk mengetahui korelasi antara umur bangunan dan frekuensi pemeliharaan/perawatan terhadap indeks keterandalan bangunan sekolah.
Keyword: 

Judul: Alternatif kebijakan peningkatan pendidikan guru sekolah dasar di Kota dan Kabupaten Bogor
Abstrak: Pendidikan guru SD di era otonomi sedang mengalami perubahan yang besar, karena munculnya UU Guru dan Dosen yang menghendaki seluruh guru memiliki pendidikan minimal S1. Perubahan yang sangat besar ini ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan berbeda-beda, sesuai dengan kondisi daerah tersebut yang juga berbeda. Kota dan Kabupaten Bogor menanggapi munculnya UU Guru dan Dosen yang mengharuskan pendidikan minimal guru adalah S1 dengan berbeda pula, hal ini disebabkan oleh keadaan wilayah, ekonomi dan sosial, serta politik yang berbeda. Kota Bogor memiliki 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan. Pemerintah Kota Bogor sudah sejak tahun 1996 memperhatikan pendidikan guru SD, dengan memberi bea siswa meskipun tidak besar jumlahnya. Namun demikian banyak juga guru-guru yang membiayai pendidikan mereka secara swadana. Keadaan APBD dan besarnya jumlah guru yang belum S1 (2.810 orang) tidak memungkinkan pemerintah Kota Bogor untuk memberi bea siswa untuk seluruh guru yang ada. Alasan lain adalah prioritas pembangunan pendidikan di Kota Bogor belum mengutamakan peningkatan pendidikan guru SD, namun masih terfokus pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) dan pelaksanaan sekolah dasar gratis. Kabupaten Bogor memiliki kondisi wilayah yang sangat berbeda dengan Kota Bogor, selain wilayahnya 28 kali lebih besar dari Kota Bogor, terdapat 40 Kecamatan dan 426 Desa/Kelurahan, Kabupaten Bogor memiliki PAD yang terbesar di Jawa Barat. Jumlah guru yang belum S1 di Kabupaten Bogor juga sangat banyak (9.488 orang) atau setara dengan 82,58 persen. Sejak dari sebelum otonomi daerah, sampai tahun 2006 Kabupaten Bogor hampir tidak pernah memberikan bea siswa kepada guru yang ada diwilayahnya untuk meningkatkan pendidikannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Bantuan dalam jumlah cukup banyak (1.060 orang guru) diberikan pada tahun 2007, untuk meningkatkan pendidikannya menjadi S1, meskipun guru yang meningkatkan pendidikannya secara mandiri cukup banyak. Prioritas pembangunan pendidikan Kabupaten Bogor selain mengentaskan Wajar Dikdas, adalah perbaikan sarana dan infrastruktur sekolah yang banyak mengalami kerusakan parah dan meningkatkan nilai IPM.
Keyword: 

Judul: Introduction and expression of tilapia (Oreochromis niloticus) growth hormone gene in catfish (Clarias sp)
Abstrak: The gene transfer technology applied in commercially important aquatic animals is to enhance genetic quality of aquaculture broodstock. This study was conducted to introduce gene encoding growth hormone (GH) in catfish embryos to improve its growth rate. In fish, microinjection was the earliest technique developed to introduce foreign DNA into fertilized eggs. However, the opaquness, stickiness and buoyancy of the embryos, the invisibility of the pronuclei, the togness of the chorion, and the higher mortality of injected eggs make this technique time consuming and requires sophisticated skills. Electropration method is able to produce mass fish transgenic. In this study, we transferred a plasmid containing GH gene of Nile tilapia (tiGH), driven by medaka β-actin promoter (mBP) into catfish using microinjection and electroporation methods, to obtain growth enhanced transgenic fish. The DNA solution (mBP-tiGH) used was 50 μg/ml in sterile distillated water. The parameter observed was survival rate of embryos (SRe), hatching rate (HR), and the percentage of individual carrying mBP-tiGH. Transgenic individual carrying tiGH was identified by PCR ( Polymerase Chain Reaction) method with specific primer for tiGH gene. The analysis of gene expression was conducted by RT-PCR. The results of research from 100 catfish embryos showed that control uninjected treatment was higher SRe and HR of eggs fertilized while the Sre and HR in electroporated-sperm was similar with control (SRe 98.5%; HR 91.2%). Percentage of catfish carrying tiGH gene by microinjection methods was 42.86% (12/28) while by electroporation methods was 87% and 93%. Germ line transmission of the transgene at first generation was 4.0 % - 8.33%. The growth of catfish in founder generation was not different between transgenic and nontransgenic. The growth of transgenic catfish at first generation were up to 7 fold higher compared with nontransgenic fish.
Keyword: