Judul: Model Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan; Studi Pada Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah, Zakat dan CSR.
Abstrak: Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional dan paling persisten yang dihadapi oleh seluruh dunia hingga saat ini, bahkan setelah berakhirnya era Millenium Development Goals yang salah satu tujuannya adalah memberantas kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan baik secara lokal maupun global namun nampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Jumlah yang masih tinggi dan ketimpangan yang semakin melebar adalah gambaran kemiskinan saat ini yang memerlukan upaya penanganan lebih serius lagi. Sebagai negara dengan kemiskinan yang cukup tinggi salah satu tantangan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah banyaknya pihak yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat) namun masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan koordinasi yang sangat terbatas. Kondisi tersebut telah mengakibatkan program-program anti kemiskinan yang dikembangkan saling tumpang tindih dan berjangka pendek, dalam hal distribusi terjadi bias sasaran dan tidak merata, serta dalam penggunaan sumber daya tidak efisien,. Dampak dari semua permasalahan itu adalah upaya penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan kurang efektif. Menghadapi persoalan tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berlaku saat ini. Pengaturan khususnya dalam aspek kelembagaan guna menata peran, hubungan koordinasi, dan kontribusi seulruh pihak sehingga terjadi sinergitas. Aspek kelembagaan yang menggambarkan aturan main dalam menghadapi persoalan kemiskinan yang komplek menjadi syarat keberhasilan penanggulangan upaya kemiskinan dalam konfigurasi keterlibatan pihak-pihak yang beragam dan akan menghasilkan alternatif kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif. Penelitian ini memberikan gambaran tentang upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga zakat dan lembaga swasta (melalui program CSR). Secara keseluruhan penelitian mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: (1) mensintesa status keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan dan menentukan faktor-faktor pengungkit keberlanjutan program pengentasan kemiskinan; (2) menentukan pola penanggulangan kemiskinan terbaik dan atribut-atribut sensitif yang diduga mempengaruhinya; dan (3) menentukan model kelembagaan yang tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Hasil analisis menggunakan metode pengambilan keputusan multi kriteria dengan teknik Rappoverty, Promethee dan OnBalance, menunjukkan bahwa: (1) dari lima skala penilaian, secara umum status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan eksisting berstatus cukup saja (program pengentasan kemiskinan yang baik minimal harus mempunyai status keberlanjutan baik untuk menjamin program betul-betul mampu mengeluarkan orang miskin dari spiral kemiskinan yang membelenggunya).; (2) dari hasil pemeringkatan terhadap pola penanggulangan kemiskinan pemerintah, zakat dan CSR menunjukkan bahwa pola hybrid yang merupakan pola kombinasi antara ketiga pola tersebut adalah pola penanggulangan kemiskinan terbaik. Pola hybrid mempunyai keunggulan pada aspek dana, data, program, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pencapaian target, kesinambungan program serta terbentuknya lembaga masyarakat; (3) model kelembagaan hybrid yang dijalankan bersama oleh pemerintah sebagai badan utama, institusi multi pihak, lembaga independen dan badan kerjasama dengan koordinasi dan kontribusi sesuai keunggulan dan kompetensi masing-masing adalah model kelembagaan yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi faktor-faktor pengungkit status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan, Faktor-faktor tersebut adalah: kesesuaian program dengan kebutuhan sasaran, koordinasi antar lembaga, konsistensi pelaksanaan dengan aturan, sosialisasi dan edukasi, peningkatan jumlah dan kesejahteraan penerima bantuan dan terbentuknya lembaga masyarakat. Agar berhasil pengembangan program pengentasan kemiskinan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor-faktor tersebut. Implikasi hasil penelitian ini terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah perlu dikembangkannya program-program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan berdasarkan pola hybrid (kombinasi) antara pola pemerintah, zakat dan CSR baik dari sisi input, proses dan
Keyword: status keberlanjutan, faktor-faktor pengungkit keberlanjutan program, pola hybrid penanggulangan kemiskinan, kemitraan, kelembagaan model hybrid

Judul: Analisis indikator kemiskinan dan akses rumahtangga miskin terhadap lembaga keuangan mikro: studi kasus program ikhtiar di Kabupaten Bogor
Abstrak: Indonesia selain merupakan negara dengan populasi terbesar keempat dunia, juga merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah masyarakat miskin terbesar. Data tingkat kemiskinan mengindikasikan bahwa pada tahun 2004, jumlah penduduk dengan kategori miskin berjumlah 36 juta jiwa atau sebesar 17 persen dari total penduduk, dan sekitar 2/3 dari penduduk miskin tersebut hidup di area pedesaan. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat merupakan agenda penting yang dapat menjadi solusi pengurangan kemiskinan di Indonesia khususnya di kota/kabupaten Bogor. Beberapa dekade yang lalu pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai alat utama untuk menghapus kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup melalui dampak yang menetes ke bawah (tricle down effect). Namun dalam realitasnya, pertumbuhan ekonomi tidaklah secara otomatis mengurangi kemiskinan, malahan dalam beberapa hal menciptakan keresahan sosial. Kenyataan tersebut membuat orang berfikir untuk mencari model pembangunan alternatif selain strategi konvensional yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi tidak lagi dapat dianggap sebagai obat penghapus kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai kebijakan, program dan proyek yang telah diluncurkan pemerintah baik melalui departemen maupun lintas departemen, seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain sebagainya. Masalah kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, harus ada sinergisasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Pada penelitian ini dibahas bagaimana peran swasta dalam hal ini adalah Yayasan Peramu (Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Mustad’afin) melalui Program Ikhtiar. Peramu merupakan salah satu yayasan yang concern terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan membentuk Baytul Maal (BM) Bogor Yayasan Peramu berupaya melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dengan memanfaatkan dana Zakat, Infak, dan Shadakah (ZIS) melalui Program Ikhtiar. Program Ikhtiar merupakan program pendayagunaan dana ZIS berbasis pemberdayaan komunitas yang dilakukan melalui pelayanan keuangan mikro. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi indikator kemiskinan masyarakat miskin setelah mengikuti Program Ikhtiar dan juga menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terhambatnya akses masyarakat miskin terhadap program tersebut. Untuk menganalisis indikator kemiskinan rumahtannga miskin, pada penelitian ini digunakan alat analisis headcount ratio, poverty depth index, dan severity index, responden kontrol digunakan agar hasil penelitian lebih akurat. Sedangkan untuk mengetahui faktor penghambat akses rumahtangga miskin terhadap Program Ikhtiar digunakan alat analisis logistic regression model. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Program Ikhtiar berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota program dari rumahtangga miskin pedesaan, hal ini ditunjukkan oleh penurunan pada semua angka indikator kemiskinan rumahtangga anggota Program Ikhtiar, baik itu pada headcount ratio, poverty depth index, dan severity index. Nilai headcount ratio yang cenderung turun menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rumahtangga miskin yang berada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu yang semula berjumlah 55 orang menjadi 46 orang. Demikian pula dengan poverty depth index, penurunan indeks ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata rumahtangga miskin sehingga cenderung mendekati garis kemiskinan. Dan terakhir severity index, penurunan indeks menunjukkan adanya distribusi pendapatan antar rumahtangga miskin yang lebih merata dibandingkan sebelum mereka mengikuti Program Ikhtiar. Sedangkan untuk responden kontrol, penurunan indikator kemisikinan hanya terjadi pada poverty depth index, sedangkan untuk headcount ratio tidak terjadi perubahan sama sekali, bahkan pada severity index, angka indeks kemiskinan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rumahtangga yang tidak mengikuti Program Ikhtiar
Keyword: Indikator kemiskinan, FGT index, Logistic regression model, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: