Judul: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dana Dekonsentrasi Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Abstrak: Berdasarkan UU No. 32/2009 Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan anggaran berbasis lingkungan hidup sebagai salah satu upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup di daerah rata-rata masih berada di bawah 1% dari total APBD. Alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup di daerah masih rendah yang mengakibatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup juga rendah sehingga dapat menghambat tercapainya sasaran prioritas nasional di bidang lingkungan hidup. Salah satu mekanisme untuk mendorong pemerintah daerah mematuhi kebijakan nasional (pro-environment) adalah dengan mengalokasikan pendanaan dekonsentrasi lingkungan bagi provinsi. Alokasi pendana dekonsentrasi ke daerah harus sesuai dengan indikator rekomendasi menteri keuangan dan indikator teknis lingkungan. Faktanya, besaran alokasi dana dekonsentrasi belum berdasarkan indikator tersebut, terbukti, selama tahun 2009 hingga 2011, penetapan besaran alokasi pendanaan dekonsentrasi lingkungan hidup ke daerah masih dibagi sama rata yaitu sebesar Rp 500 juta per provinsi. Padahal tiap-tiap daerah memiliki karakteristik dan permasalahan lingkungan yang berbeda-beda. Pada tahun 2012 dan 2013, seiring alokasi dana dekonsentrasi yang meningkat, pembagian besar alokasi dana dekonsentrasi lingkungan hidup sudah mulai berbeda-beda tiap daerahnya, namun apakah penetapannya telah mengikuti indikator yang disyaratkan, hal inilah yang perlu dibuktikan. Sejak 2006, alokasi dana dekonsentrasi terus mengalami peningkatan. Alokasi dana tersebut diharapkan dapat memenuhi target indikator kinerja utama di bidang pengelolaan lingkungan, seperti tercapainya upaya penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di daerah. Akan tetapi penurunan kualitas lingkungan terus terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dana dekonsentrasi dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besaran alokasi dana dekonsentrasi di daerah dan (3) menganalisis efektivitas dana dekonsentrasi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. Data yang digunakan adalah data panel, dengan data cross section 32 provinsi dalam periode 2009 – 2013. Metode analisis data adalah analisis dekstiptif dan analisis ekonometrik data panel. Variabel independen pada model faktor penduga alokasi dana dekonsentrasi yaitu berdasarkan indikator rekomendasi menteri keuangan terdiri dari IPM dan KFD, sedangkan indikator teknis lingkungan terdiri dari pengendalian pencemaran yang diproksi dengan jumlah industri, pengendalian kerusakan yang diproksi dengan luas tutupan lahan dan peningkatan kapasitas yang diproksi dengan jumlah aduan kasus lingkungan hidup. Variabel independen pada model faktor penduga kualitas lingkungan yaitu dana dekonsentrasi, PDRB dan kepadatan penduduk. Hasilnya menunjukan bahwa kualitas lingkungan hidup di daerah menjadi penentu besaran alokasi dana dekonsentrasi yang diberikan. Daerah yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang rendah mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi yang lebih besar. Berdasarkan analisis data panel diketahui bahwa indikator jumlah industri dan jumlah aduan kasus lingkungan berpengaruh positif nyata terhadap besaran alokasi dana dekonsentrasi di daerah. Kapasitas Fiskal Daerah dan Luas Tutupan Lahan berpengaruh negatif nyata terhadap besaran alokasi dana dekonsentrasi di daerah. Sedangkan IPM berpengaruh negatif tidak nyata terhadap besaran alokasi dana dekonsentrasi di daerah. Hasil juga menunjukan bahwa dana dekonsentrasi dan kepadatan penduduk berpengaruh positif nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. PDRB berpengaruh negatif nyata terhadap kualitas lingkungan. Berdasarkan hasil tersebut, dana dekonsentrasi masih dapat dipertahankan, karena memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun alokasinya harus mempertimbangkan permasalahan atau kondisi yang terjadi pada daerah melalui indikator yang disyaratkan oleh menteri keuangan dan indikator teknis lingkungan, agar keseimbangan
Keyword: anggaran, dekonsnetrasi, kualitas lingkungan

Judul: Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan : Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2009
Abstrak: Implementasi desentralisasi fiskal yang efektif dimulai sejak Januari 2001 telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya masingmasing. Disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat sebagai perubahan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia (Kurnia, 2006). Desentralisasi seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pengeluaran daerah sehingga terjadi percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Dengan demikian anggaran merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota. Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik melalui pengeluaran belanja tampak dari alokasi pengeluaran belanja pemerintah daerah, khusunya belanja modal. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berkontribusi pada perekonomian regional apabila benarbenar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Sektor infrastruktur dipahami secara luas sebagai enabler terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Selain berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berpeluang juga untuk memiliki dampak langsung pada perbaikan pemerataan pendapatan. Infrastruktur juga penting bagi kesejahteraan masyarakat dan prakondisi yang penting untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan pembangunan infrastruktur di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis boxplot dan analisis data panel terhadap 200 kabupaten/kota dengan periode penelitian 2006-2009. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan boxplot menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah 200 kabupaten/kota di Indonesia relatif rendah jika ditinjau dari proporsi belanja modalnya. Hal tersebut dikarenakan proporsi belanja modal yang dialokasikan oleh daerah relatif kecil, yaitu kurang dari 50 persen selama periode 2006-2009. Sedangkan dari sisi penyerapan belanja modal, kinerja keuangan 200 kabupaten/kota di Indonesia relatif tinggi karena rata-rata belanja modal yang mampu diserap oleh daerah setiap tahunnya relatif besar, yaitu lebih dari 90 persen. Dengan menggunakan metode data panel, studi ini mengonfirmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaan infrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif menjamin ketersediaan infrastruktur dasar. Adapun hubungan antara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan adalah negatif. Temuan ini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi angka kemiskinan.
Keyword: 

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: