Judul: Strategi Kemitraan Dalam Dinamika Sosial Ekonomi  Syariah Untuk Pembangunan Derah
Abstrak: Dalam mewujudkan visi masyarakat sejahtera lahir dan bathin, tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan ilmu ekonomi dalam arti sempit, tetapi harus melalui pendekatan antar disiplin ilmu di bidang sosial ekonomi. Pendekatan tersebut berkaitan dengan faktor moral, psikologi, politik, demografi, agama, dan sejarah. Dengan demikian kesejahteraan tidak dapat hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu dan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Realisasi kesejateraan masyarakat diuji dengan melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua; tepenuhinya kesempatan bekerja (full employment); terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan; stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi; penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui atau ekosistem yang membahayakan kehidupan. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu tersebut menggunakan kemampuan artistik dan kreatif yang mereka miliki dalam merealisasikan kesejahteraan masing-masing. Hal itu tidak akan dapat dicapai jika angka pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung. Untuk itu, perlu dilakukan ekspansi peluang-peluang wirausaha dengan mengembangkan industri kecil dan mikro melalui sebuah sistem kemitraan sejajar yang melibatkan semua stakeholders. Hal itu, diharapkan dapat membuka kesempatan bekerja dan berusaha bagi seluruh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa lalu telah banyak program pembangunan ekonomi dengan memberdayakan para pelaku usaha mikro, baik berupa kemitraan ataupun program masal lainnya. Namun sebagian besar, program tersebut tidak berkelanjutan. Dalam era Otonomi Daerah saat ini, Pemerintah Daerah dapat merencanakan program pembangunan daerah yang sesuai dengan tipikal daerahnya. Untuk itu, pemerintah daerah dapat belajar dari program-program nasional yang perbah ada sebelumnya dengan mengadopsi hal-hal yang relevan dan mereduksi masalah-masalah yang timbul dalam program terdahulu. Di sisi lain, saat ini, sedang berkembang sebuah system ekonomi berbasiskan syariah. Hal ini dapat menjadi solusi alternative dalam membuat sebuah program kemitraan dalam rangka memperkuat usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah.
Keyword: 

Judul: Strategi Pengembangan Pola Kemitraan Pengusaha Kecil/ Koperasi Dengan Pengusaha Menengah/ Besar/ Bumn Di Propinsi Riau
Abstrak: Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dinyatakan bahwa pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat dapat berkembang menjadi usaha menengah. Selain itu dinyatakan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan melalui gerakan koperasi ditandai dengan lahimya Undang-Undang NO. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengusaha kecil/koperasi dan pengusaha menengah/besar mempunyai akar yang kuat terhadap fundamental perekonomian nasional. Namun demikian perundang-undangan untuk memberdayakan pengusaha kecil/koperasi dilengkapi dengan lahimya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Pelaksanaan kemitraan yang sesuai dengan ketetapan pemerintah, secara operaional didahului oleh SK. Menkeu No. 316/KMK.016/1994 tentang Pemanfaatan Dana Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Kemitraan usaha bukan merupakan suatu konsep baru. Kemitraan usaha mengandung pengertian adanya hubungan kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang melahirkan sinergi dan dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta diiringi dengan pembinaan usaha dari pengusaha menengah/besar, Lembaga Latihan dan Konsultasi baik dari instansi pemerintah maupun Lembaga Latihan Swasta. Hasil-hasil pembinaan terhadap usaha kecil/koperasi yang dilakukan pemerintah melalui Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah meningkat dari tahun ke tahunnya, baik dilihat dari unit usaha maupun kegiatan pembinaan yang dilakukan. Namun demikian, keberhasilan pembinaan tersebut belum sepenuhnya dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran perusahaan swasta seperti Kelompok Jimbaran, Kelompok Usaha Nasional (KUNAS) dan Perusahaan Besar Daerah (PBD) diharapkan dapat membantu pelaksanaan kemitraan dalam bentuk pembinaan permodalan, manajemen dan teknologi. Pada dasamya pelaksanaan pola kemitraan terdiri dari berbagai jenis pola kemitraan diantaranya; Pola Inti Plasma, Sub-Kontrak, Dagang Umum, Waralaba, keagenan dan pola-pola lainnya yang belum dibakukan (Marbun, 1996). Selain itu dalam kegiatan agribisnis dikembangkan tiga model yakni kerjasama keterkaitan Hulu-Hilir (Forward Linkage), Kerjasama Hilir-Hulu (Backward Linkage) dan kerjasama pemilikan saham (Kadarisman, 1995). Bila dipelajari secara cermat bentuk-bentuk kemitraan tersebut tampak masih banyak mengandung kelemahan dan kendala yang tidak mudah diatasi. Apalagi dikaitkan dengan kenyataan sering terjadi kredit macet di kalangan perbankan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.
Keyword: pengusaha keci, koperasi, kelompok Usaha Nasional (KUN), analsisi SWOT

Judul: Insecticidal Activity of Essential Oils Leaves of Cinnamomum spp. (Lauraceae) against Crocidolomia pavonana and Their Phytotoxicity on Broccoli Seedlings
Abstrak: Essential oils from leaves of 13 species of Cinnamomum were tested for their insecticidal activity on the cabbage head caterpillar Crocidolomia pavonana with leaf immerse method. The results showed that the treatment with 1% (w/v) essential oils leaves of C. celebicum, C. multiflorum, C. sintoc, and C. verum caused 21.45, 93.65, 60.30, and 76.10% mortality, respectively. Based on the results of phytotoxicity and insecticidal activity tests, C. multiflorum oil was further tested at 6 concentration levels. In all treatments, larval mortality has occurred at 24 hours after treatment (HAT) and increased at 48 HAT. LC50 of C. multiflorum oil at 24 and 48 HAT was 0.504 and 0.396%, respectively. The treatment with C. multiflorum oil at ≤0.31% did not inhibit the development of C. pavonana larvae. Determination of the chemical constituents of Cinnamomum oils were carried out by gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). Totally, 345 compounds were identified. Methyleugenol constituted the main component (49.4%) of leaf essential oil of C. multiflorum and was assumed to be responsible for the insecticidal activity of the oil against C. pavonana larvae. LC50 of pure methyleugenol obtained at 0.365% (48 HAT) and 0.363% (72 HAT). The results showed that C. multiflorum was more effective with LC50 value equivalent to methyleugenol content of 0.32% (24 HAT) and 0.24% (48 HAT).
Keyword: