Judul: Implikasi Kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Kehutanan dari Tata air dan Karbon di Provinsi Riau
Abstrak: Kontribusi sektor kehutanan dihitung berdasarkan nilai produknya yaitu kayu sedangkan nilai lingkungan yang dihasilkan biasanya tidak diperhitungkan. Manfaat intangible yang sangat besar dari sektor kehutanan dan kontribusinya terhadap penciptaan nilai tambah bagi sektor lain tidak tercermin dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mengintegrasikan nilai lingkungan tersebut maka dikembangkan konsep PDRB Hijau yang memasukkan nilai deplesi dan degradasi lingkungan. Perhitungan PDRB Hijau yang dilakukan selama ini hanya memasukkan nilai deplesi dan degradasi sebagai faktor pengurang (disinsentif) sedangkan nilai jasa lingkungan belum dihitung sebagai faktor penambah (insentif). Jika nilai PDRB Hijau dihitung dengan hanya melihat faktor deplesi dan degradasi maka nilai yang dihasilkan tidak akan pernah lebih besar dibandingkan dengan PDRB konvensional. Sehingga, untuk mengetahui kontribusi sektor kehutanan perlu ditambahkan nilai jasa lingkungan. Pada penelitian ini ada dua unsur jasa lingkungan yang dihitung dalam komponen jasa lingkungan yaitu tata air dan karbon. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Riau pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kontribusi rata-rata sektor kehutanan pada tahun 2004-2009 sekitar 6,56%. Namun dari tingkat pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan mengalami perlambatan. Dari segi sumberdaya, telah terjadi degradasi dan deforestasi yang antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, alih fungsi lahan, illegal logging, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat rekomendasi kebijakan untuk merealisasikan nilai jasa lingkungan hutan dari fungsi tata air dan penyerapan/penyimpanan karbon, sedangkan tujuan khususnya adalah menghitung kontribusi sektor kehutanan dengan memasukkan unsur deplesi sumberdaya hutan, degradasi lingkungan dan nilai tambah jasa lingkungan hutan fungsi tata air dan penyerapan/penyimpanan karbon; mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kelembagaan jasa lingkungan hutan untuk fungsi tata air dan penyerapan/penyimpanan karbon; menganalisis faktor-faktor kegagalan kebijakan untuk merealisasikan jasa lingkungan hutan untuk fungsi tata air dan penyerapan/penyimpanan karbon sebagai kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau pada bulan Juli sampai September tahun 2010 dengan metode survey dan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. Penelitian ini dibatasi pada pengambilan hasil hutan, degradasi lingkungan dan jasa lingkungan (air dan karbon) dengan menggunakan metode benefit transfer. Nilai kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB konvensional Provinsi Riau dari tahun 2005-2008 berturut-turut sebesar Rp 4,92 trilyun; Rp 5,07 trilyun....dst
Keyword: PDRB Hijau, Kontribusi, Pembayaran Jasa Lingkungan, Tata Air, Karbon

Judul: Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Di Provinsi Riau
Abstrak: Provinsi Riau sebagai provinsi yang memiliki PDRB tertinggi di Sumatera (BPS 2013) mengalami peningkatan PDRB dari tahun 2009 sampai 2013 dimana sektor pertanian merupakan sektor andalan yang berkontribusi besar kedua setelah pertambangan. Namun berdasarkan data Bank Indonesia (2013), diketahui bahwa pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2012 merupakan pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir. Dilihat dari sisi fiskal, Provinsi Riau memiliki rasio fiskal yang lebih tinggi dibandingkan nasional, tetapi trendnya mengalami penurunan (Kementerian Keuangan 2012). Perubahan kondisi fiskal yang mengalami penurunan seiring dengan adanya perlambatan pertumbuhan sektor pertanian diduga dikarenakan kebijakan fiskal yang berlaku di Provinsi Riau menyebabkan terjadinya penurunan kinerja sektor pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran fiskal di Provinsi Riau, (2) menganalisis dampak perubahan penerimaan dan pengeluaran fiskal pemerintah daerah terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau, (3) merumuskan kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sebagai sistem persamaan simultan menggunakan data time series Provinsi Riau tahun 1994-2013. Model tersebut dibagi menjadi tiga blok, yaitu penerimaan fiskal, pengeluaran fiskal, dan kinerja sektor pertanian. Model kebijakan fiskal dan kinerja sektor pertanian Provinsi Riau diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi kebijakan dilakukan pada periode 2003-2013 dan dikelompokkan menjadi enam simulasi, yaitu: (1) peningkatan DAU 5 persen (2) peningkatan dana bagi hasil pajak daerah 5 persen (3) peningkatan pengeluaran sektor pertanian 10 persen (4) peningkatan infrastruktur 5 persen (5) kombinasi kebijakan peningkatan pengeluaran sektor pertanian dan infrastruktur masingmasing sebesar 10 persen dan 5 persen (6) kombinasi kebijakan peningkatan DAU 5 persen, dana bagi hasil pajak daerah 5 persen, pengeluaran sektor pertanian 10 persen, dan infrastruktur 5 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi seluruh penerimaan fiskal di Provinsi Riau yang meliputi pajak, retribusi, dan DAU adalah PDRB dengan pengaruh yang positif dan signifikan. Selain itu DAU dipengaruhi oleh total pengeluaran daerah secara negatif dan signifikan, serta bagi hasil pajak daerah dipengaruhi oleh PAD dan pengeluaran sektor ekonomi secara positif dan signifikan. Sementara faktor yang mempengaruhi seluruh pengeluaran fiskal di Provinsi Riau yang meliputi pengeluaran gaji, pengeluaran non gaji, pengeluaran sektor pertanian, pengeluaran sektor non pertanian, dan pengeluaran infrastruktur adalah PAD dan total penerimaan daerah dengan pengaruh yang positif dan signifikan. Selain itu pengeluaran gaji juga dipengarui secara signifikan oleh DAU dengan pengaruh yang negatif dan pengeluaran gaji tahun sebelumnya dengan pengaruh yang positif, pengeluaran non gaji juga dipengaruhi secara signifikan oleh sisa anggaran tahun sebelumnya dan jumlah penduduk dengan pengaruh yang positif, pengeluaran sektor non pertanian juga dipengaruhi secara signifikan oleh penyerapan tenagakerja sektor non pertanian dengan pengaruh yang positif, dan pengeluaran infrastruktur juga dipengarui signifikan oleh kepadatan penduduk dengan pengaruh yang positif. Perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran fiskal berdampak positif terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau dan seluruh subsektornya dilihat dari aspek PDRB, tetapi jika dilihat dari aspek penyerapan tenagakerja, perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran fiskal seluruhnya berdampak positif hanya pada subsektor perkebunan. Oleh sebab itu berdasarkan hasil simulasi diketahui bahwa kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau adalah peningkatan pengeluaran sektor
Keyword: kebijakan fiskal, kinerja pertanian, persamaan simultan

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: