Judul: Purifikasi dan Karakterisasi Inhibitor Katepsin dari Ikan Bandeng (Chanos chanos, Forskal) dan Ikan Patin (Pangasius sp.)
Abstrak: Proses penurunan mutu ikan segar terutama diawali dengan proses perombakan oleh aktivitas enzim yang secara alami terdapat di dalam ikan. Salah satu jenis enzim yang berperan penting dalam proses kemunduran mutu ikan adalah enzim-enzim pengurai protein seperti katepsin, calpain dan kolagenase. Enzim proteolitik ini dapat menyebabkan timbulnya akumulasi metabolit, perubahan citarasa, dan pelunakan tekstur, terbentuknya komponen volatil serta peningkatan jumlah bakteri yang akhirnya menimbulkan kebusukan. Katepsin merupakan kelompok dari sistein proteinase diantaranya katepsin B dan L yang dapat menyebabkan terjadinya pelunakan daging (softening) pada ikan. Interaksi antara sistein protease dan inhibitornya telah menjadi tujuan beberapa penelitian pada dua dekade ini. Inhibitor spesifik dari sistein protease yang berupa molekul protein, sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya proteolisis yang destruktif. Inhibitor protease pada ikan diperkirakan dapat melakukan perlindungan dari mikrooganisme, proses embriogenesis pada regulasi pertumbuhan awal embrio. Saat ini terdapat permintaan yang kuat terhadap protease inhibitor alami yang dapat digunakan untuk mencegah proses kemunduran pada daging ikan dan produk berbasis surimi. Beberapa inhibitor protease telah dicoba ditambahkan ke dalam daging ikan untuk menjelaskan peranan enzim pada proses pelunakan daging saat post mortem.
Keyword: 

Judul: Peranan Inhibitor Katepsin dalam Menghambat Kemunduran Mutu Ikan Bandeng (Chanos chanos Forskall) pada Suhu Chilling
Abstrak: Kemunduran mutu ikan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena aktivitas enzim protease katepsin. Enzim ini sangat berperan dalam proses penguraian protein yang menyebabkan pelunakan tekstur daging ikan. Aktivitas enzim dapat dihambat dengan inhibitor enzim. Salah satu fungsi dari inhibitor protease yang paling penting adalah mengontrol aktivitas protease. Inhibitor enzim dapat diperoleh dari jaringan daging ikan dengan cara memisahkan kompleks enzim-inhibitor dengan perlakuan pengasaman. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu (1) penentuan suhu optimum ekstraksi inhibitor katepsin, (2) penentuan daya hambat tertinggi berbagai konsentrasi inhibitor katepsin, dan (3) aplikasi inhibitor katepsin dalam menghambat kemunduran mutu ikan bandeng. Pengamatan dilakukan terhadap dua kelompok ikan pada suhu chilling, yaitu ikan bandeng kontrol (tanpa perendaman inhibitor) dan ikan bandeng dengan perlakuan perendaman inhibitor. Uji organoleptik dilakukan setiap 24 jam. Uji pH, TVB, TPC dilakukan pada fase pre rigor, rigor, post rigor dan busuk. Pengukuran aktivitas enzim, aktivitas inhibitor enzim dan pengukuran konsentrasi protein enzim maupun inhibitor dilakukan pada awal penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan, inkubasi inhibitor optimal pada suhu 80 ⁰C dengan aktivitas penghambatan 93,06%. Aktivitas penghambatan inhibitor alami tidak jauh berbeda dengan inhibitor kimia jenis pepstatin pada konsentrasi 1 μm. Pengenceran 1:1 mempunyai aktivitas penghambatan cukup tinggi (80,5%) dan lebih besar dibandingkan inhibitor dengan pengenceran yang lain sehingga cocok untuk digunakan dalam aplikasi.
Keyword: 

Judul: Land Cover / Use, Spatial Patterns, and Regional Development in the Border Area of Bogor Regency and City
Abstrak: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. RTRW Kabupaten Bogor ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2016, sedangkan RTRW Kota Bogor ditetapkan melalui Perda No 8 Tahun 2011. Ketidakselarasan sering terjadi antara pemanfaatan ruang (tutupan/penggunaan lahan) dengan perencanaan tata ruang (pola ruang), selain itu ada dinamika ketidakselarasan antara pemanfaatan ruang dan perencanaan tata ruang di kedua wilayah yang berbatasan langsung. Untuk melihat ketidakselarasan di perbatasan tersebut dilihat dari keselarasan penggunaan lahan sejenis terhadap pola ruangnya. Secara kebijakan memang tidak ada larangan, karena berlaku pada wilayah administrasi yang berbeda namun dapat menginformasikan kecenderungan kebijakan pemerintah daerah maupun dinamika ruang di kedua wilayah. Objek dan lokus penelitian ini adalah tutupan/penggunaan lahan sejenis pada desa/kelurahan di perbatasan kedua wilayah. Kabupaten dan Kota Bogor merupakan wilayah dengan jumlah total penduduk mencapai 6 juta jiwa. Hal ini menyebabkan pemanfaatan lahan untuk permukiman semakin dibutuhkan serta adanya kecenderungan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman (lahan terbangun). Bertambahnya penduduk merupakan salah satu penyebabnya. Tujuan penelitian ini adalah 1). Mengidentifikasi tutupan/penggunaan lahan dan perubahannya di daerah perbatasan Kabupaten dan Kota Bogor tahun 2010-2020, 2). Menganalisis tutupan/penggunaan lahan sejenis serta keselarasannya dengan pola ruang RTRW dan 3). Menganalisis perkembangan wilayah dan mendeskripsikan keselarasan tata ruang dan penggunaan lahan dengan perkembangan desa. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi matriks logis, sistem informasi geografi (SIG) dan skalogram. Berdasarkan hasil analisis, terdapat perubahan luas tutupan/penggunaan lahan dan ketidakselarasan tutupan/penggunaan lahan sejenis dengan rencana pola ruang Kabupaten dan Kota Bogor. Hasil interpretasi tutupan/penggunaan lahan desa-desa di perbatasan (62 desa) menunjukkan bahwa permukiman memiliki luas dominan di sepanjang perbatasan dan luasnya meningkat dari 3.987 ha (26%) tahun 2010 menjadi 6.184 ha (40%) tahun 2020. Total luas tutupan/penggunaan lahan sejenis di perbatasan seluas 1.560 ha tahun 2010 dan 2.981 ha tahun 2020. Tutupan/penggunaan lahan sejenis yang paling luas adalah permukiman yaitu masing-masing seluas 621 ha (40%) tahun 2010 dan 2.152 ha (72%) tahun 2020. Ketidakselarasan tutupan/penggunaan lahan sejenis dengan pola ruang Kabupaten Bogor dan pola ruang Kota Bogor sebesar 18%. Perkembangan wilayah (desa) di daerah perbatasan menunjukkan bahwa desa dengan angka perbandingan dengan predikat IPD bertambah sebanyak 55%, predikat IPD berkurang sebanyak 39%, dan predikat IPD tetap sebanyak 6% dari jumlah luas wilayah perbatasan. Hasil keselarasan tutupan/penggunaan lahan dengan perkembangan wilayah menghasilkan 9 kombinasi yang mendeskripsikan perkembangan desa terhadap keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruangnya. Penggunaan lahan sejenis berdasarkan pola ruang di dominasi lahan yang selaras dengan perbandingan IPD yang bertambah sebanyak 49%., The Spatial Planning (RTRW) is a policy direction and strategy for the use of regional space which is used as a reference by both the Central and Regional Governments. The RTRW of Bogor Regency is stipulated through Regional Regulation (Perda) No 11/2016, while the RTRW for Bogor City is stipulated through Perda No. 8 of 2011. Un-conformity often occur between spatial use (land cover/use) and spatial planning (spatial patterns). There is also a dynamic un-conformity between spatial use and spatial planning in the two areas that are directly adjacent. To see the un-conformity at
Keyword: conformity; similar land use; border; spatial plan