Judul: Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Implementasi Perhutanan Sosial (Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat).
Abstrak: Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keniscayaan karena masyarakat merupakan bagian integral dari ekosistem hutan. Dorongan perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah berlangsung cukup lama menuju kepastian ruang kelola untuk masyarakat. KPH sebagai salah satu organisasi di tingkat tapak memiliki informasi kondisi biofisik hutan, kondisi sosial budaya masyarakat, potensi dan persoalan, termasuk konflik di dalamnya, sejarah penguasaan lahan, serta siapa yang menguasai lahan. Belum terdapat kajian mengenai kesediaan KPH dalam melaksanakan program PS, terutama melalui sudut pandang para pihak yang terlibat dalam PS. Penelitian ini difokuskan pada pengukuran sikap dan orientasi KPH terhadap PS serta menjelaskan kelembagaan yang telah terbentuk terkait PS di KPH. Sikap KPH terhadap PS diukur berdasarkan penilaian individu personil Dinas Kehutanan Provinsi terutama personil KPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kelembagaan KPH dalam mengimplementasikan PS diukur dengan membandingkan antara indikator kelembagaan PS ideal dan kinerja KPH dalam memfasilitasi PS. Penelitian ini bermaksud mengkonstruksikan dan mengukur pergeseran konseptual pengelola KPH terhadap PS dari sisi pengelola KPH, masyarakat dan pendamping perhutanan sosial berupa sikap dan orientasi, dan kelembagaan yang diperlukan dalam pengelolaan perhutanan sosial, mengukur performansi PS di areal KPH serta mengkaji hubungan antara sikap dan perilaku pengelola KPH terhadap keberhasilan PS yang berada di areal KPH. Penelitian ini melibatkan 60 responden dengan purposive sampling. Penelitian dilakukan di 2 lokasi yaitu KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung. Pengolahaan dan analisis data menggunakan metode skoring untuk melihat pergeseran konseptual dan keberhasilan PS, serta analisis korelasi Pearson untuk menganalisis pengaruh sikap dan tindakan KPH terhadap keberhasilan PS. Hasil penelitian mengungkap bahwa sikap KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung telah mendukung PS, sementara tindakan KPH terhadap PS masih dibatasi oleh kewenangan berdasarkan peraturan perundangan dan keterbatasan pendanaan. Konstruk yang dibangun untuk mengukur sikap dan tindakan KPH dapat menjelaskan keberhasilan sosial dan ekonomi PS, namun masih belum dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan ekologi PS
Keyword: KPH, perhutanan sosial, peran, sikap

Judul: Institutional Analysis of Social Forestry Implementation in Kampar Regency
Abstrak: Implementasi program Perhutanan Sosial di Provinsi Riau hanya mencapai 137 ribu hektar atau 2,6 persen luas kawasan hutan. Progres pencapaian target program PS, bahwa pencapaian realisasi implementasi PS di Provinsi Riau berjalan lambat dari yang ditargetkan. Permasalahan di lapangan menunjukkan, bahwa skema pengelolaan Hutan dalam program Perhutanan Sosial hanya berfungsi sebagai formalitas untuk menyesuaikan persyaratan antara aktor yang telah mengontrol mekanisme akses dan mengamankan keuntungan mereka, tidak secara langsung memberikan manfaat bagi aktor atau user yang membutuhkan akses terhadap lahan dan akses pasar untuk mengelola hasil panen. Selain itu, ketidakadilan alokasi lahan, tumpang tindih tata kelola areal persetujuan, kepentingan dan pengaruh dari beragam stakeholders menjadi faktor penghambat kinerja kelembagaan. Pelbagai dugaan tersebut yang menjadi dasar untuk menganalisis performa kelembagaan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Berdasarkan analisis kerangka kerja kelembagaan (Institutional Analysis Development) yang dikembangkan Ostrom, bahwa faktor eksogen seperti: atribut biofisik SDA, atribut komunitas atau karakteristik pengguna SDA, dan peraturan berlaku digunakan untuk mengkaji arena dan situasi aksi yang terjadi dalam implementasi pengelolaan PS (skema HKm dan HD) di lapangan. Hasilnya, pengelolaan PS dan pengaturan perilaku pengguna dalam implementasi kelembagaan HKm dan HD belum mampu menyelesaikan permasalahan spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat tapak. Kondisi dan kebutuhan yang dimaksud adalah berdasarkan Rencana Kegiatan Usaha (RKU) Koperasi Tani HKm Desa Siabu dan LPHD Kenegerian Gunung Sahilan, yaitu kegiatan masih terfokus pada pemanfaatan satu komoditas dan kebijakan terkait anggaran pemanfaatan areal kerja tidak memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan tersebut. Kondisi ini tidak selaras dengan visi PS sebagai upaya pengelolaan kawasan hutan negara secara lestari dan memberikan kontribusi ekonomi masyarakat. Selanjutnya arena aksi pengelolaan HKm dan HD melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, serta masyarakat. Berdasarkan penelitian ini dengan tujuan analisis peran dan pengaruh aktor, terdapat aktor penting dengan posisi aktor kunci atau keyplayer dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar, yaitu: Koperasi Tani (subjek pemegang persetujuan), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD). Hal tersebut didasarkan pada karena tingkat kepentingan yang tinggi. Sejauh ini, belum ditemukan ada collective action dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar. Masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diperlukan peningkatan koordinasi di antara stakeholder yang ada, melalui berbagai bentuk komunikasi baik formal seperti melalui rapat maupun informal.
Keyword: kelembagaan IAD, multi-aktor, perhutanan sosial, tata kelola hutan, forestry management, institutional analysis, multi-actor, social forestry

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: