Judul: Analisis Bentanglahan Untuk Penentuan Kawasan Hutan Lindung Sebagai Arahan Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Abstrak: Kegiatan penataan ruang khususnya di bidang penatagunaan kawasan lindung memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan ruang kehidupan yang menjamin tingkat produktivitas yang optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Pada kenyataannya, perencanaan tata ruang di daerah sering tidak sesuai dengan kondisi fisik/lingkungan. Terbitnya RTRWP Jawa Barat yang merubah status hutan lindung seluas 8.558 ha di kawasan Puncak Kabupaten Bogor menjadi kawasan hutan produksi, kawasan permukiman, dan kawasan perkebunan menjadi dasar diperlukannya arahan baru untuk penyempurnaan rencana tata ruang Kabupaten Bogor (khususnya dalam penentuan kawasan hutan lindung) yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan/bentanglahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyusun arahan penetapan kawasan hutan lindung sebagai penyempurnaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (a) penentuan kawasan hutan lindung berdasarkan kriteria-kriteria fisik lingkungan/bentanglahan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 dan Kepmentan No. 837 Tahun 1980 serta berdasarkan pembobotan alternatif menurut pendapat para ahli melalui teknik AHP (Analytical Hierarchy Process); (b) penentuan arahan penetapan kawasan hutan lindung melalui metode analisis kesatuan hamparan kawasan hutan dan analisis dominasi luas fungsi hutan terklasifikasi; serta (c) evaluasi kesesuaian peta kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan dalam peta penunjukan kawasan hutan dan dalam dokumen perencanaan tata ruang (RTRW) Kabupaten Bogor melalui teknik overlay dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk seluruh ruang administrasi Kabupaten Bogor, kawasan yang terklasifikasi sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan kriteria dari Keppres No. 32 Tahun 1990/Kepmentan No. 837 Tahun 1980 yaitu seluas 20 001.4 ha atau 6.69 % dari luas wilayah Kabupaten Bogor, sedangkan berdasarkan metode pembobotan alternatif seluas 24 655 ha atau 8.25 % dari luas wilayah Kabupaten Bogor. Untuk area di kawasan hutan yang telah ditentukan (penunjukan), kawasan yang terklasifikasi sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan kriteria dari Keppres No. 32 Tahun 1990/Kepmentan No. 837 Tahun 1980 yaitu seluas 15 589.4 ha atau 5.22 % dari luas wilayah Kabupaten Bogor, sedangkan berdasarkan metode pembobotan alternatif seluas 9 486.3 ha atau 3.17 % dari luas wilayah Kabupaten Bogor. Untuk kawasan hutan, arahan penetapan kawasan hutan lindung yang digunakan adalah dari peta arahan kawasan hutan versi Keppres No. 32 Tahun 1990/ Kepmentan No. 837 Tahun 1980, karena peta ini dianggap lebih baik (karena lebih luas kawasan hutan lindungnya) dibandingkan dengan peta arahan kawasan hutan versi pembobotan alternatif. Namun jika dilihat dari seluruh ruang administrasi (Kabupaten Bogor), versi pembobotan alternatif lebih baik, karena mempunyai hamparan hutan lindung yang lebih luas dan persebarannya secara dominan berada pada daerah pegunungan (ketinggian > 500 mdpl). Klasifikasi kawasan hutan (HL, HPT, dan HP) pada peta penunjukan kawasan hutan didapatkan tidak hanya berbasis pada kriteria Keppres No. 32 Tahun 1990/Kepmentan No. 837 Tahun 1980 karena menunjukan hasil pemetaan yang berbeda. Hal ini mungkin dikarenakan masih ada faktor lain yang harus dipertimbangkan agar pengelolaan kawasan hutan bisa operasional, efektif, dan efisien. Faktor pertimbangan tersebut antara lain adalah kesatuan hamparan hutan serta infrastruktur yang mendukungnya (seperti jaringan jalan). Klasifikasi kawasan hutan (HL, HPT, dan HP) dalam pola ruang (RTRW) Kabupaten Bogor yang ada tidak sesuai dengan klasifikasi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan kriteria Keppres No. 32 Tahun 1990/Kepmentan No.
Keyword: kawasan hutan lindung, kriteria fisik lingkungan/bentanglahan, analytical hierarchy process, rencana tata ruang wilayah, Kabupaten Bogor

Judul: Dinamika Perubahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Penggunaan lahan di Kabupaten Bogor mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Bogor disusun sebagai pedoman merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sehingga penggunaan lahan aktual dapat sesuai dengan rencana peruntukannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian alokasi peruntukan ruang dalam pola ruang RTRWK dengan penggunaan lahan pada kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Analisis perubahan penggunaan lahan dan kebijakan peruntukan ruang dilakukan dengan mennumpangsusunkan peta penggunaan lahan tahun 2008 dan 2016, peta pola ruang RTRWK Bogor tahun 2008 dan 2016, dan peta kawasan hutan Kabupaten Bogor. Hasil analisis menunjukan bahwa terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi hutan (14.262 ha), lahan terbangun (257 ha), dan lahan terbuka (454 ha). Lahan hutan berubah menjadi pertanian (3.044 ha), lahan terbangun (8 ha) dan lahan terbuka (25 ha). Alokasi ruang dalam pola ruang RTRWK Bogor mengalami perubahan untuk hutan berkurang 7.410 ha, pertanian berkurang 457 ha dan lahan terbangun bertambah 8.219 ha. Pola ruang RTRWK 2016 yang sesuai dengan penggunaan lahan tahun 2016 di dalam kawasan hutan seluas 43.334 ha (55,20%). Tidak sesuai dalam implementasi di lapangan seluas 34.641 ha (44,13%), di mana kawasan hutan yang direncanakan sebagai pola ruang hutan seharusnya digunakan untuk penggunaan lahan hutan, yang terdiri dari kawasan hutan konservasi dan hutan lindung seluas 12.587 ha yang berfungsi pokok sebagai kawasan lindung disekitarnya namun penggunaan lahannya berupa pertanian, dan hutan produksi seluas 22.104 ha di mana dalam pengelolaan dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan sistem tumpangsari. Terdapat seluas 521 ha (0,66%) tidak sesuai dalam penentuan kebijakan peruntukan ruang, di mana kawasan hutan tidak dialokasikan sebagai rencana pola ruang hutan, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian ruang dalam implementasi kebijakan selanjutnya. Dengan menggunakan analisis Strengths Weakness Opportunities Threats (SWOT), strategi kebijakan prioritas yang dapat diambil untuk menunjang pemanfaatan ruang yang optimal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan faktor produksi melalui ekspansi lahan pertanian di dalam kawasan hutan dengan prosedur yang ada dan diintegrasikan ke dalam pola ruang melalui revisi RTRWK serta melakukan intervensi kebijakan anggaran untuk membangun usaha yang lebih mengedepankan usaha-usaha pertanian berbasis masyarakat.
Keyword: penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, RTRWK, SWOT

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: