Judul: Insentif Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kuningan.
Abstrak: Permasalahan konversi lahan pertanian terutama lahan sawah di Indonesia sudah menjadi perhatian sejak tahun 1980an. Sebagian besar magnitude proses alih fungsi lahan berlangsung, khususnya pada kawasan perbatasan kota-desa dan perbatasan kawasan budidaya-non budidaya. Dari sudut pandang ekonomi konversi lahan pertanian disebabkan oleh tarikan permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian dan dorongan petani pemilik lahan. Konversi lahan pertanian, secara langsung berdampak terhadap kehilangan produksi pertanian, kehilangan lapangan pekerjaan, dan kerugian investasi infrastruktur irigasi terutama untuk tanaman padi. Upaya penyelamatan lahan pertanian pangan dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Terbitnya UU No. 41 tahun 2009 merupakan bentuk kewajiban bagi setiap daerah (kabupaten/kota) di Indonesia untuk melindungi ketersediaan pangannya. Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kabupaten yang telah menetapkan luas usulan LP2B di dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan yang didukung dengan Perda No. 7 tahun 2015 tentang LP2B yang mengatur mengenai penetapan LP2B, sosialisasi dan pemberiaan insentif. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: (1) mengetahui karakteristik sosial ekonomi di wilayah yang menjadi usulan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan; (2) menentukan jenis dan mekanisme insentif yang dapat dilaksanakan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan; dan (3) menentukan konsep pembiayaan untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan. Data dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif, sistem dinamik dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sembilan kriteria sosial ekonomi LP2B di Kabupaten Kuningan, yaitu; tingkat konversi lahan, neraca pangan, ketimpangan pendapatan usahatani dan non usahatani, jumlah rumah tangga pertanian, jumlah tenaga kerja pertanian, status kepemilikan lahan, kelompok tani, kebijakan RTRW dan persepsi petani. Petani mempunyai persepsi positif terhadap program LP2B, sehingga secara umum upaya perlindungan LP2B dapat dilaksanakan di lokasi penelitian. Kecamatan Ciawigebang dan Kecamatan Cilimus yang berdasarkan kriteria fisik lahan luas LP2B lebih besar dari Kecamatan Cibingbin, dari segi sosial ekonomi kurang mendukung. Berdasarkan analisis jenis insentif, insentif jaringan irigasi menjadi prioritas pertama yang diinginkan oleh responden di Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Ciawigebang, sedangkan di Kecamatan Cilimus insentif prioritas pertama yang diinginkan petani adalah modal usahatani. Hasil simulasi insentif LP2B menggunakan model dinamik menunjukkan skenario moderat merupakan skenario yang memberikan hasil terbaik di ketiga kecamatan. Skenario moderat terdiri dari kebijakan kenaikan harga gabah, pengurangan pajak, perbaikan irigasi serta pengurangan subsidi pupuk dan benih. Penerapan skenario ini, juga meningkatkan tingkat kesejahteraan petani yang ditunjukkan oleh nilai NTP. Pada penerapan skenario moderat, penghapusan subsidi pupuk dan subsidi benih yang diimbangi dengan kenaikan harga gabah serta perbaikan irigasi mampu meningkatkan produksi secara signifikan. Subsidi pupuk dan benih yang dihapus pada skenario moderat dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastrukutur pertanian Dari aspek pembiayaan, kebutuhan dana untuk pelaksanaan insentif LP2B yang paling besar adalah kebutuhan untuk pembangunan irigasi teknis, diikuti oleh penyediaan modal dan subsidi pupuk. Konsep pembiayaan yang bisa dilakukan diantaranya adalah transfer fiskal pusat-daerah, transfer fiskal antar daerah (propinsi ke kabupaten atau antar kabupaten) yang diberikan dalam bentuk hibah, dana masyarakat dan dana dari pihak swasta. Berdasarkan hasil analisis SWOT sumber dana untuk pelaksanaan insentif LP2B di Kabupaten Kuningan masih
Keyword: insentif, konversi lahan, LP2B, sosial ekonomi

Judul: Model Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Melalui Kebijakan Insentif Untuk Mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Abstrak: Alih fungsi lahan sawah sangat mengkhawatirkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lebih dari 10 000 ha sawah telah berubah menjadi penggunaan lain pada tahun 2009-2013. Ekspansi sawit dituding sebagai salah satu penyebab utama alih fungsi lahan sawah tersebut. Penelitian bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan khususnya pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengarah kepada terjadinya alih fungsi lahan sawah serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menganalisis luas lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi sawit dan perbandingan nilai land rent sawah dan sawit, menganalisis preferensi masyarakat terhadap besaran insentif ekonomi yang ditawarkan dan bentuk insentif ekonomi yang paling disukai, serta merancang model dinamis pengendalian alih fungsi lahan sawah yang berbasis instrumen kebijakan insentif. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut adalah dengan menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif, kuantitatif, teknik penginderaan jauh terhadap data Citra Landsat dan pendekatan sistem (Intrepretive Structural Model/ISM dan simulasi sistem dinamik). Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi inkonsistensi kebijakan pembangunan pertanian di mana awalnya (tahun 1967-2000) daerah ini dilokasikan sebagai sentra pertanian tanaman pangan namun pada tahun 2000-an sangat terbuka untuk pengembangan sawit. Inkonsistensi juga terlihat dari pelanggaran penggunaan ruang berdasarkan RTRW tahun 2011-2031, di mana lebih dari 30% peruntukan ruang sawah telah dihuni sawit. Luas sawah yang berubah fungsi menjadi sawit sebanyak 15 616 ha selama 2006-2014. Selain faktor inkonsistensi kebijakan, perbedaan land rent yang tinggi ikut menjadi penyebab. Perbandingan land rent sawah dan sawit adalah Rp 7 455 548 per ha/tahun : Rp per ha/tahun atau rasio 1:2. Jenis insentif yang paling disukai petani padi adalah sarana produksi pertanian, kenaikan Harga Pembelian Pemerintah dan insentif berbentuk dana segar, kecuali responden di Kecamatan Nipah Panjang yang lebih memilih premi asuransi dan sertifikat lahan. Nilai rata-rata insentif yang diinginkan Rp 983/ha/tahun sehingga total dana untuk melindungi target LP2B sekitar Rp33 948 000 setiap tahunnya. Berdasarkan tiga skenario distribusi insentif, skenario I, II dan III berturut-turut menghasilkan ketersediaan lahan sawah sebanyak ha, skenario II sebanyak ha, dan skenario III sebanyak ha. Pemerintah daerah disarankan untuk segera membenahi kelengkapan Perda LP2B serta ketersediaan dana untuk menunjang program ini, memilih skenario yang bertujuan mengejar target perlindungan LP2B sekaligus berdampak positif bagi kenaikan land rent sawah sehingga petani memperoleh manfaat dan antusias bergabung dengan program ini.
Keyword: alih fungsi, inkonsistensi kebijakan, insentif, sewa lahan

Judul: Grup dan Homomorfisma Grup pada Rubik Revenge
Abstrak: Rubik cube is a kind of puzzle game. A player must arrange rubik sides, which have been disordered, back to the position where every side has the same colour. This paper does not focus on the settlement solution, but instead on proving the existence of a group homomorphism between rubik movement group and S96 symmetric permutation group in rubik revenge. Firstly, it has been proved that rubik movement set is a group. Then, it also has been proved that the M set, which contains numeric labels of 1 until 96 in cubinos sides, is S96 symmetric permutation group.
Keyword: