Judul: Zonasi pengelolaan taman nasional dengan pendekatan ekowisata (Kasus calon Taman Nasional Nantu-Boliyohuto di Provinsi Gorontalo)
Abstrak: Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Untuk mengelola kawasan ini diperlukan sistem zonasi yang berupa perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam (SDA) hayati dan ekosistemnya. Zonasi ditentukan sebagai hasil analisis spasial pengelompokan yang mempunyai kemampuan dan karakteristik yang sama, dengan tujuan memberikan arah pengelolaan dan perencanaan menyeluruh pada suatu wilayah. Pengelolaan taman nasional melalui sistem zonasi bukan hanya difokuskan pada potensi flora dan fauna khas yang dilindungi, namun juga pada kebutuhan sosial ekonomi masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Paradigma baru pengelolaan taman nasional ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dana pengelolaan dari pihak luar, sehingga mendorong kemandirian dalam mengelola atau membiayai sendiri. Konsep ekowisata merupakan konsep operasional dari pembangunan berkelanjutan yang dapat menjembatani kepentingan pemerintah dalam hal konservasi dan kepentingan masyarakat sekitar dalam hal pengembangan ekonomi.
Keyword: 

Judul: Model Implementasi Kebijakan Wisata Alam di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Provinsi Gorontalo
Abstrak: Pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata alam di kawasan konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) masih menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya integrasi pengelolaan ditinjau dari tiga aspek integrasi yaitu integrasi kebijakan, integrasi fungsional dan integrasi sistem (Kay and Alder 1999). Integrasi kebijakan pengelolaan taman nasional terkait pengembangan wisata alam dapat dilihat pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pada tingkat nasional terdapat relatif banyak produk kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan dan pengembangan wisata alam, namun antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya belum bersinergi serta lemah dalam implementasinya. Pada tingkat provinsi dan kabupaten terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, namun rencana ini belum diimplementasikan secara efektif karena masih rendahnya tingkat koordinasi antara pemerintah daerah dan Balai TNBNW. Lemahnya integrasi secara fungsional terlihat dari adanya permasalahan penataan ruang kawasan TNBNW seperti alih fungsi kawasan untuk tujuan kuasa pertambangan, sedangkan lemahnya integrasi secara sistem ditunjukkan dengan belum terintegrasinya rencana mikro pengembangan wisata alam dengan rencana pengelolaan kawasan dan rencana pembangunan daerah. Gejala di lapangan menunjukkan masih terdapat lembaga publik dan organisasi pelaksana kebijakan, pelaku wisata, masyarakat dan pihak terkait yang belum dapat menerjemahkan agenda kebijakan ke dalam implementasi program di lapangan. Situasi ini diduga disebabkan oleh kebijakan dan aturan perundang-undangan yang belum konsisten dan konsekuen terhadap kriteria konsep wisata alam yaitu 1) tujuan konservasi; 2) pendidikan/pembelajaran lingkungan; 3) partisipasi masyarakat; 4) manfaat ekonomi bagi masyarakat; 5) manfaat positif bagi kawasan. Ketidak sesuaian antara program wisata alam (policy statement), pelaksana kebijakan (policy delivery) dan implementasi program (policy outcomes) pada tingkat operasional menggambarkan implementasi kebijakan yang ada belum tepat mempertimbangkan integrasi sistem yang holistik. Hasil penelitian menunjukkan analisis isi terhadap 46 dokumen kebijakan berdasarkan parameter kriteria wisata alam. Fokus pengaturan meliputi: perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya wisata untuk tujuan konservasi dan perlindungan, pelibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan wisata alam, menjadikan potensi sumberdaya alam sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan lingkungan hidup, memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan keuntungan sosial, ekonomi dan budaya, serta wisata alam dapat memberikan azas manfaat bagi daya dukung pelestarian kawasan Hasil analisa multidimensional scaling (MDS) menunjukkan implementasi kebijakan wisata alam pada aspek program kebijakan yang meliputi dimensi lembaga perencanaan; jenis perencanaan wisata alam; penguasaan data dan informasi; jenis pengelolaan kawasan; pihak pemanfaat; izin usaha; memiliki nilai..dst
Keyword: kawasan konservasi, model kebijakan, wisata alam

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: