Judul: Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan Kota Langsa.
Abstrak: Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3.5 juta Ha yang terdiri dari 2.2 juta ha dalam kawasan hutan dan 1.3 juta ha di luar kawasan hutan. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten/kota.Sebagian ekosistem mangrove tersebut telah mengalami kerusakan. Fenomena kerusakan hutan mangrove juga sudah terlihat di Kota Langsa. Apabila hal tersebut tidak diperbaiki maka dalam jangka panjang dapat mengancam kelestarian ekosistem hutan mangrove dan kehidupan wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk: memetakan kondisi biofisik kawasan dan sosial ekonomi masyarakat; menentukan status keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove; merumuskan struktur dan klasifikasi dari prioritas kendala yang harus ditangani, lembaga yang berperan dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Kota Langsa; dan menyusun kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Kota Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dan pendekatan sistem seperti analisis spasial, multi dimensional scalling (MDS) dan analisis interpretative structural modelling (ISM). Berdasarkan hasil analisis citra Satelit Landsat 7 ETM+, terlihat perubahan luasan hutan mangrovedi Kota Langsa. Dibandingkan dengan tahun 2007, maka pada tahun 2013 terjadi penambahan luas hutan mangrove sebesar 324.29 ha. Hasil analisis vegetasi, dijumpai 14 famili dan 25 jenis mangrove dengan dua kelompok, yaitu flora mangrove sejati dan flora mangrove ikutan. Hasil analisis kekritisan hutan mangrove di Kota Langsa digolongkan rusak dan rusak berat. Untuk kesesuaian lahan rehabilitasi mangrove di lokasi penelitian termasuk kelas sesuai. Hal ini karena semua parameter yang nilai mempunyai kelas yang sesuai berdasarkan kriteria yang dipakai. Masyarakat di lokasi penelitian memahami tentang fungsi ekosistem mangrove bagi kehidupan mereka, namun karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak ada alternatif pekerjaan yang lain mereka terpaksa merambah hutan mangrove dan mengambilnya kayunya. Secara ekonomi, pendapatan masyarakat dilokasi penelitian belum masuk kedalam kategori kehidupan yang layak (KHL). Keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove Kota Langsa berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaanmenunjukkan bahwa hanya dimensi ekologi yang memiliki status cukup berkelanjutan, sedangkan dimensi ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan statusnya kurang berkelanjutan. Hasil analisis leverage multidimensi, diperoleh 10 atribut yang memiliki pengaruh sensitif yang dapat menyebabkan perubahan dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Keseluruhan faktor yang sensitif merupakan atribut dari dimensi kelembagaan dan dimensi sosial, yaitu: jumlah kelompok kerja mangrove, aturan formal dan informal dalam pengelolaan mangrove, penyuluhan hukum pengelolaan mangrove, lembaga pengelola, penerapan aturan kelembagaan, adanya tokoh panutan, fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove, penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan, konflik dengan pihak pemerintah dan penguatan kearifan lokal dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove, kurang terintegrasi dan terimplementasinya kebijakan dan peraturan; dan kurangnya dukungan pemerintah dalam program-program pengelolaan hutan mangrovemerupakan kendala kunci dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kota Langsa. Lembaga pengelola yang harus terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan kebijakan kunci tersebut adalah KLHK, DLHK Provinsi Aceh dan KPH Wilayah III Aceh. Kebijakan yang tepat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kota Langsa adalah pengelolaan hutan mangrove yang memadukan sinergisitas pentahelix elemen antara pihak akademisi dari Universitas Samudra dan IAIN Zawiyah Cot Kala, PT Pekola, KPH Wilayah III Aceh dan Pemerintah Kota Langsa;
Keyword: ekosistem mangrove, ISM, MDS, status keberlanjutan

Judul: Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh
Abstrak: Ekosistem mangrove memiliki beberapa fungsi yakni ekologis, ekonomi dan sosial. Namun pertumbahan penduduk dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat terutama di wilayah pesisir mengakibatkan adanya perubahan lahan dan pemanfaatan mangrove secara berlebihan. Gangguan pada fungsi ekologi mangrove terjadi akibat adanya aktivitas masyarakat yang bersifat destruktif. Tujuan dari penelitian adalah mengindentifikasi peruntukan lahan berdasarkan perubahan lahan mangrove dari beberapa tahun terakhir, mengetahui persepsi masyarakat mengenai pemanfaatan ekosistem mangrove, mengestimasi nilai manfaat ekonomi ekosistem mangrove di Kabupaten Aceh Timur, menformulasikan model pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Aceh Timur secara keberlanjutan dengan sistem dinamik, serta merumuskan alternatif kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengindentifikasi perubahan lahan mangrove dengan citra land sat, persepsi masyarakat dengan analisis persepsi mengunakan skala likert, mengestimasi nilai ekonomi total ekosistem mangrove dengan valuasi ekonomi, menganalisis keberlanjutan dengan analisis dinamik, serta menentukan rumusan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan dengan teknik AHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan luas mangrove terjadi sangat besar dalam jangka tahun 1990-2017. Pada tahun 1990 luas mangrove adalah sebesar 23.210,55 ha, namun pada tahun 2017 berdasarkan hasil citra menunjukkan luas mangrove tersisa seluas 9.655,65 ha. Hasil analisis persepsi menunjukkan bahwa sikap masyarakat yang sangat setuju dengan rencana pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Masyarakat juga merasakan dampak positif adanya kawasan mangrove, meskipun sebagian besar masyarakat juga menilai bahwa konversi dapat menghasilkan pendapatan. Berdasarkan metode valuasi ekonomi yang dilakukan diperoleh nilai ekonomi total ekosistem mangrove tahun 2017 dengan mangrove seluas 9.655,65 ha yaitu Rp 1.67 triliun per tahun. Analisis dinamik menunjukkan bahwa luas mangrove, mengalami penurunan namun populasi penduduk mengalami peningkatan selama prediksi tiga puluh tahun ke depan sehingga kegiatan rehabilitasi harus dilakukan secara konstan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan AHP diperoleh kesimpulan bahwa prioritas pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan adalah rehabilitasi ekosistem mangrove dengan nilai skor 0.414 atau 41 persen. Berdasarkan hasil rangkaian analisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang tepat diterapkan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan adalah kebijakan rehabilitasi, penetapan sebagai kawasan konservasi, pembatasan konversi, pengelolaan mangrove secara silvofishery atau wanamina, pelibatan stakeholders dan pengelolaan berbasiskan masyarakat setempat dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan.
Keyword: analisis dinamik, AHP, mangrove, persepsi masyarakat, pengelolaan berkelanjutan, valuasi ekonomi

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate