Judul: Peran kelembagaan dalam proses pembuatan kebijakan pengelolaan Hutan Pendidikan Gunung Walat berdasarkan pendekatan diskursus dan sejarah
Abstrak: Pendekatan ilmu kelembagaan dengan berbagai teori telah banyak digunakan dalam analisis proses pembuatan kebijakan kehutanan di dunia dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskursus kelembagaan (intstitutional discource) dalam bentuk diskursus-frame (discourse of frame). Penelitian ini mengambil kasus praktek sosial dalam kebijakan Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Tujuan penelitian ini, yaitu: diskursus/narasi kebijakan, pilihan kebijakan, kepentingan dan kekuasaan, pelaku dan jaringan kerjasama, ruang kebijakan, dan rekomendasi kebijakan. Analisis diskursus penelitian ini menggunakan pendekatan model IDS dan dilengkapi dengan model Wittmer dan Birner dan diagram Eden-Ackermann. Pendekatan sejarah menggunakan analisis keterkaitan sejarah (path dependency). Proses pembuatan kebijakan HPGW tidak linier, melainkan dipengaruhi oleh diskursus/narasi kebijakan, kepentingan dan kekuasaan, pelaku dan jaringan kerjasama yang mempengaruhi kinerja pengelolaan HPGW. Fakultas Kehutanan IPB berhasil membangun diskursus dan narasi kebijakan HPGW dengan kemampuan (credibility) pelaku (ilmu pengetahuan, jaringan kerjasama, kepentingan, dan kekuasaan); sehingga pihak eksternal dapat menerima (acceptability) dan percaya (trust) terhadap pengelolaan HPGW untuk kepentingan pendidikan kehutanan Fakultas Kehutanan IPB. Kunci keberhasilan kebijakan pengelolaan HPGW adalah penataan kelembagaan melalui kebijakan pengaturan perilaku (behaviour) pelaku (actors) Pengelola HPGW, sehingga mendapatkan kepercayaan (trust) dari pihak ketiga untuk mewujudkan terjadinya aliansi kepentingan yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan HPGW. Ilmu kelembagaan melalui pendekatan diskursus dan sejarah dapat digunakan untuk analisis proses pembuatan kebijakan HPGW dalam mengisi ruang kebijakan KHDTK sesuai Pasal 8 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.
Keyword: Kelembagaan, Kebijakan, Diskursus, Sejarah, Gunung Walat, Fakultas Kehutanan IPB.

Judul: Kajian Kegagalan Kebijakan Pemanfaatan Hutan untuk Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Ditinjau dari Aspek Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan (Pelajaran Dari Dokumentasi Proses Hutan Tri Dharma IPB)
Abstrak: Munculnya gagasan pengelolaan hutan dengan model LGC (Land Grant College) dalam hal ini LMGC (Land Management Grant College) dari Dephutbun pada akhir tahun 1998 akhimya dapat terwujud dengan keluarnya SK Menhutbun No. 585/Kpts-Vl/1999 tentang Pemberian Hak Pemanfaatan Hutan untuk Penclidikan, Pelatihan dan Penelitian Kepada lnstitut Pertanian Bogor di Areal Eks HPH PT. IF A pada Lokasi Dusun Aro di Propinsi Daerah Tingkat I Jarnbi. Dalam pelaksanaan konsep LMGC ini, temyata pihak pengelola Hutan Tri Dharma IPB terjebak ke dalam format HPH. Beberapa kebijakan yang memberatkan HTD-IPB yaitu melakukan tata batas areal kerja dalam 5 tahun, kewajiban penyusunan Rencana Karya Pemanfaatan Hutan (RKPH), Rencana Karya Lima Tahun {RKL), dan Rencana Karya Tahunan (RKT), serta kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Oleh karena program LMGC yang diterapkan oleh pengelcla Hutan Tri Dharma IPB bersifat cost center maka HTD-IPB tidak mempu.nyai dana yang cukup u.ntuk membayar kewajiban-kewajiban tcrsebut. Selain itu berbagai permasalahan internal juga semakin menambah bcban dalam pengelolaan HTD-lPB schingga akhirnya HTD-IPB gaga} dalam mengeloJa hutannya. Pelajaran dari dokumentasi proses implcmentasi kebijakan pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian olch HTD-IPB ini sangat baik untuk dikaji secara mendalam akar permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganaJisis sinkronisasi dan konsistensi, substansi dan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi pcrrnasalahan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan peman.fo.atan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikaq informasi dan pengetahuan berharga mengenai kebijakan pemanfaatan butan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian serta dapat memberikan rekomendasi bagi perwmlsan kebijakan pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian di masa depan. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis secara deskriptif terhadap data dan infonnasi yang diperoleh untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan substansi (content), struktur (hyrarchy) dan perkembangan (trend) peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian. Kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas lJUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan SK Menteri. Kebijakan pemanfaatan hutan untuk pcndidikan, pelatihan dan penelitian ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesamya kemakmuran rakyat". Kebijakan tersebut yaitu mengenai pemanfaatan sumberdaya alam yang kemudian ruang lingkupnya dipersempit menjadi sumberdaya hutan dengan tetap selalu memperhatikan kemakmuran rakyat. Kegiatan pendidikan, pelatihan dan pcnelitian termasuk pengembangan dan penyuluhan kehutanan merupakan bagian dari kegiatan pengurusan hutan. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat penting karena merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan menguasai ihnu pengetahuan dan teknologi yang didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME serta memiliki kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan demi terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Secara struktural, kebijakan pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia. Tidak terdapat konsistensi dan sinkronisasi antara UU No. 5/1967 dengan PP No. 6/1999, SK Menhutbun No. 465/Kpts-11/1999, SK Menhutbun No. 535/Kpts-ll/1999 dan SK Menhutbun No. 585/Kpts-Vl/1999. Konsistensi dan sinkronisasi antara UU No. 41/1999 dengan SK. Menhut No. 9577/Kpts-JI/2002 dan SK.
Keyword: Hutan Pendidikan, Land Grant College

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera