Judul: Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia
Abstrak: Sektor perbankan di Indonesia mengalami perkembangan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penambahan kantor cabang perbankan tahun 2013 (1.678 kantor dari 120 BUK), peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun BUK sebesar 57% dari tahun 2006 sampai tahun 2013, dan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh BUK sebesar 88% dari tahun 2010 sampai tahun 2013 (SPI 2013). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di sektor perbankan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Beck et al. 2007; Shahbaz dan Islam 2011; Ang 2010). Meskipun perbankan semakin berkembang, namun masyarakat Indonesia yang dapat mengakses jasa perbankan pada tahun 2011 masih di bawah 20% (Global Financial Index World Bank) dan ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin besar, dilihat dari koefisien gini Indonesia sebesar 0.33 pada tahun 2002 menjadi 0.41 pada tahun 2013 (BPS 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akses jasa perbankan yang diukur dengan tingkat inklusi keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan, dan hubungan inklusi keuangan dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Tingkat inklusi keuangan masing-masing provinsi di Indonesia akan dihitung dengan menggunakan indeks inklusi keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan akan dianalisis menggunakan panel tobit dengan cross section 33 provinsi dan tahun dasar analisis 2007-2011 melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan infrastruktur. Sedangkan hubungan inklusi keuangan dengan pemerataan pendapatan di Indonesia akan dianalisis dengan Kausalitas Engle-Granger pada panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan nilai indeks inklusi keuangan kurang dari 0,3. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rendah, kecuali Jakarta. Dilihat dari pendekatan sosial ekonomi, ukuran perekonomian dan ketimpangan pendapatan mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan. Berbeda dari hipotesis penelitian, ketimpangan pendapatan yang semakin lebar mengakibatkan inklusi keuangan di Indonesia semakin tinggi. Dari pendekatan infrastruktur, jumlah pengguna telepon seluler dan internet mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan dengan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah dimana ketimpangan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi tidak sebaliknya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti money mobile, dapat mengurangi hambatan geografis sehingga meningkatkan inklusi keuangan.
Keyword: pembangunan, inklusi keuangan, ketimpangan pendapatan

Judul: Determinan Keuangan Inklusif dan Hubungannya dengan Ketimpangan Pendapatan Tingkat Provinsi di Indonesia
Abstrak: Keuangan inklusif merupakan sistem keuangan yang memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (unbankable people) untuk dapat mengakses lembaga keuangan formal. Keuangan Inklusif sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus mampu mereduksi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Pada faktanya, beberapa provinsi dengan tingkat inklusifitas keuangan relatif tinggi seperti DKI Jakarta dan Jawa mengindikasikan bahwa masyarakat berpengahasilan rendah sudah akses terhadap keuangan, ketersediaan layanan dan penggunaan kredit perbankan, namun ternyata tingkat ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakatnya relatif tinggi. Dengan demikian, tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur dan mendeskripsikan indeks inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, menganalisis determinan inklusi keuangan serta menganalisis hubungan inklusi keuangan dan ketimpangan. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitafif, analisis tipologi klassen, regresi panel tobit dan analisis kausalitas granger. Data panel mencakup data deret waktu tahun 2016-2020 dan data cross section 33 provinsi di Indonesia. Hasil pengukuran indeks inklusi keuangan di Indonesia ditemukan bahwa pada tahun 2016-2020 seluruh provinsi di Indonesia memiliki indeks inklusi keuangan yang rendah, kecuali DKI Jakarta yang berada pada kategori sedang, juga Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bali masuk dalam kategori sedang khususnya untuk tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan analisis tipologi klassen dengan membandingan antara posisi tahun 2016 dengan 2020 menunjukkan adanya perkembangan dimana jumlah provinsi yang berada pada kuadran dengan tingkat inklusi keuangan tinggi dan ketimpangan rendah mengalami peningkatan. Hasil analisis ekonometrik memperlihatkan bahwa dari enam variabel yang diduga mempengaruhi inklusivitas keuangan, lima variabel berpengaruh signifikan. Variabel yang berpengaruh signifikan dan sesuai hipotesis adalah tingkat pengangguran, pengguna internet, pengguna ponsel, panjang jalan. Semua variabel tersebut bepengaruh positif kecuali tingkat pengangguran. Sementara tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif. Berdasarkan analisis kausalitas granger menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan satu arah maupun dua arah antara inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka saran dan implikasi kebijakan untuk meningkatkan inklusifitas adalah mendorong pemerintah dan stakeholder untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, membangun kesadaran akan pentingnya mengikuti perkembangan digital serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan internet dan ponsel serta mendorong pemerintah untuk meningkatkan dan memperluas rasio jalan yang lebih luas dan layak di Indonesia.
Keyword: financial inclusion, gini ratio, granger causality, tobit regression

Judul: Detoxification of Cassava’s Acid Hydrolyzate by Activated Carbon Method for Bioethanol Production
Abstrak: Cassava is one of natural resources for carbohydrate that also available for bioethanol production. Starch and fibers hydrolysis maybe conducted on acid condition. The restriction in acid hydrolysis is 5-hydroxymethyl furfural (HMF) and furfural formation, which inhibit yeast fermentation. This study applied two stages of detoxification, which are overliming and activated carbon adsorption methods for lowering HMF and furfural concentrations. In order to obtain tolerable amount in sugar solution, detoxification by activated carbon adsorption was done by concentration of 1%, 2.5%, 5% and 10% and duration of contact are 30 45 and 60 minutes. The results showed that overliming method decreased HMF and furfural concentrations 34.38% and 60.81%, respectively. Overliming followed by 5% activated carbon adsorption for 30 minutes produced the best sugar solution which has a lower HMF and furfural concentrations by 72.03% and 89.11%, respectively. Adsorption constants of HMF and furfural by 5% activated carbon were 0.044 g/min and 3,7 x 10-5 g/min, respectively. The concentration of ethanol produced was 5.00% (b/v) or 63.22% higher than obtained from detoxification by neutralization (NH4OH) which produced ethanol only 3.06%.
Keyword: