Judul: Keterkaitan Antara Alokasi Anggaran dan Kinerja Sektoral: Kasus Sektor Kesehatan di Indonesia (1996-2007)
Abstrak: Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar dan merupakan inti dari kesejahteraan. Di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, kesehatan berperan mempengaruhinya melalui beberapa cara, misalnya perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja, membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun dengan membaiknya kesehatan jumlah penduduk meningkat dan akan membawa tingkat partisipasi angkatan kerja. Kesehatan sangat berhubungan erat dengan peningkatan produktivitas yang akan mengakibatkan perubahan pada tingkat output. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik memiliki tanggung jawab dan peran dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dengan menentukan kebijakan alokasi anggaran yang disalurkan pada sektor kesehatan sehingga besar kecilnya pengeluaran pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengeluaran pemerintah dan perkembangan derajat kesehatan yang diindikasi oleh umur harapan hidup dan angka kematian bayi. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin dengan kinerja pelayanan kesehatan yang kemudian akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat. Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dipaparkan secara deskriptif untuk menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah pusat untuk sektor kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan pendugaan parameter Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dengan derajat kesehatan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder tahunan yang terdiri dari data umur harapan hidup, angka kematian bayi, pengeluaran pembangunan, dan pengeluaran rutin pemerintah pusat untuk kesehatan dari tahun 1996 hingga 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu penelitian terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan, baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin. Peningkatan pengeluaran didominasi oleh pengeluaran pembangunan yang meningkat secara signifikan dimulai pada tahun 2001. Kemampuan pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk sektor kesehatan ini disebabkan meningkatnya ruang gerak fiskal, akibat menurunnya subsidi dan pembayaran utang. Selain itu, tingkat pendapatan pemerintah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kualitas kesehatan masyarakat yang diindikasikan oleh umur harapan hidup dan angka kematian bayi juga mengalami tren yang semakin membaik dari tahun ke tahunnya. Umur harapan hidup mengalami peningkatan dan angka kematian bayi mengalami penurunan selama periode analisis. Akan tetapi, meskipun mengalami perbaikan, Indonesia masih mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN dan berada di bawah rata-rata negara Asia Timur dalam hal pencapaian layanan kesehatan. Tingkat pengeluaran pemerintah juga dinilai masih rendah dibandingkan dengan persentase PDB. Indonesia digolongkan ke dalam negara yang memiliki tingkat persentase pengeluaran total terhadap PDB terendah bersama beberapa negara Afrika dan Asia lainnya. Hasil lain menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh nyata terhadap umur harapan hidup dan angka kematian bayi. Sedangkan pengeluaran rutin tidak berpengaruh nyata terhadap kedua indikator derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan karena pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat langsung dapat dirasakan masyarakat yang umumnya berupa program-program peningkatan kualitas kesehatan seperti program pemberantasan gizi buruk atau peningkatan gizi masyarakat, program pencegahan penyakit, pengadaan obat-obatan yang terjangkau, perbaikan insfrastruktur kesehatan seperti pembangunan dan perbaikan Puskesmas dan berbagai fasilitasnya, pembangunan Pustu (Puskesmas Pembantu) di setiap pelosok-pelosok desa, penyebaran secara merata tenaga kesehatan seperti dokter dan
Keyword: 

Judul: Strategi Peningkatan Indeks Keseatan Melalui Alokasi Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan Di Provinsi Banten
Abstrak: Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung dengan menggunakan tiga indikator yaitu indeks kesehatan yang diproksi dalam Angka Harapan Hidup (AHH), indeks pendidikan, dan standar kehidupan. Pada tahun 2015 nilai IPM Provinsi Banten adalah 70.27 pada kategori “tinggi”. Namun tiap tahun kecepatan pertumbuhan IPM Provinsi Banten justru mengalami perlambatan, pada tahun 2015 pertumbuhan IPM Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 0.5 persen dari tahun sebelumnya. Salah satu faktor penyebab menurunnya kecepatan pertumbuhan IPM di Provinsi Banten adalah masih rendahnya nilai AHH yang berada di bawah rata-rata nasional. AHH Provinsi Banten pada tahun 2015 adalah 69.43 Tahun, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Indonesia yakni sebesar 70.78 Tahun. Jika diperingkat secara nasional, AHH Provinsi Banten menempati urutan ke-19. Di pulau Jawa peringkat AHH Provinsi Banten menempati posisi terendah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks kesehatan, serta merumuskan strategi peningkatan indeks kesehatan Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Pengumpulan data terkait variabel penelitian dan pembangunan kesehatan Provinsi Banten diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Sedangkan untuk perumusan strategi dilakukan malalui wawancara kepada Bappeda, DPKAD dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk mengidentifikasi informasi terkait komponen SWOT. Selanjutnya, dirumuskan strategi untuk meningkatkan indeks kesehatan Provinsi Banten dan dituangkan pada matriks SWOT. Berdasarkan strategi tersebut dibuat rancangan arsitektur strategi berupa alternatif program untuk mencapai sasaran yaitu peningkatan indeks kesehatan di Provinsi Banten. Penelitian terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Provinsi Banten dilakukan dengan analisis deskriptif, meliputi capaian pembangunan kesehatan melalui indikator-indikator kesehatan yang biasa digunakan untuk mengukur pembangunan kesehatan suatu daerah yang meliputi AHH, Angka Kematian Ibu dan Bayi, Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga medis di Provinsi Banten. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa belanja kesehatan pemerintah tidak berpengaruh terhadap AHH, sedangkan variabel pendapatan per kapita, jumlah rumah sakit, jumlah dokter, dan imunisasi berpengaruh positif terhadap AHH. Hasil analisis SWOT dan arsitektur strategi yang telah dilakukan, diperoleh enam strategi yang akan diusulkan dalam upaya peningkatan indeks kesehatan di Provinsi Banten yaitu: 1). Penyempurnaan kualitas perencanaan pembangunan kesehatan; 2). Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota; 3). Penyempurnaan kebijakan dan penganggaran di bidang kesehatan; 4). Melaksanakan promosi dan edukasi terkait dengan perilaku hidup sehat dan gizi, serta meningkatkan kualitas penanganan terkait masalah tersebut; 5). Meningkatkan kuantitas dan kualitas penerima layanan BPJS dan 6). Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam melaksanakan program kesehatan.
Keyword: Strategi, Angka Harapan Hidup (AHH), Anggaran Belanja Kesehatan

Judul: Codiaeum Malesia
Abstrak: The Malesian genus Codiaeum has been revised based on the morphological character using available herbarium collections in Herbarium Bogor iense and loan specimens from Rijksherbarium Leiden. The study is based on the observation of 350 specimens. Eleven species have been recognized, namely Codiaeum variegatum, C. luzonicum, C. palawanense, C. trichocalyx, C. megalanthum, C. cilliatum, C. affine, C. tenerifolium dan C. hirsutum, C. macgregorii, C. ludovicianum. number of species is found in the Philippines The highest (8 species), Two species (C. tenerifolium and C. ludovicianum) endemic in Lousiade Archipelago of the New Guinea and C. affine endemic in Banguey Island. C. variegatum is widespread by nature or in cultivation almost in all of Malesian region. C. cillia tum is a species in the earliest level among the other species according to 20 selected characters.
Keyword: Codiaeum, Malesia