Judul: Dinamika Gerakan Petani : Kemunculan Dan Kelangsungannya (Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis)
Abstrak: Gerakan petani merupakan suatu bentuk perlawanan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok petani yang terorganisir untuk menciptakan terjadinya perubahan dalam pola interaksi atau keadilan untuk petani di dalam masyarakat. Gerakan tersebut mempunyai ciri-ciri seperti halnya gerakan sosial yaitu i) memiliki pengorganisasian internal yang rapi, ii) berlangsung lebih lama, iii) gerakan sengaja bertujuan melakukan reorganisasi kehidupan masyarakat internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : i) latar belakang dan proses perebutan tanah di Desa Banjaranyar. ii) apa makna tanah bagi petani Banjaranyar, berkaitan dengan kemuculan gerakan petani (pra-reclaiming). iii) perkembangan gerakan petani Banjaranyar, beserta hubungan gerakan petani dengan berbagai kekuatan sosial baik di dalam dan si luar desa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi (participant observation) di lapangan. Metode observasi partisipasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Peneliti harus dapat memahami gejala-gejala yang ada, sesuai dengan maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh warga masyarakat yang sedang diteliti, termasuk dalam pengertian metode ini adalah wawancara dan mendengarkan serta memahami apa yang didengarnya. Desa Banjaranyar berdiri di atas tanah eks-perkebunan Agris NV. Warga mulai menggarap tanah perkebunan semenjak periode awal kemerdekaan. Pada tahun 1982, penggarapan yang dilakukan warga terusik oleh kedatangan PT RSI. PT RSI merupakan anak perusahaan PT Bukit Jonggol Asri, pemilik hak kelola atas lahan eks-perkebunan Agris NV. Hak pengelolaan tersebut kemudian beralih melalui aksi tukar guling lahan antara PT RSI dengan pihak Perhutani pada tahun 1996. Kuatnya institusi Negara dan Pemerintah Orde baru yang cenderung represif membuat gerakan perlawanan petani tidak lahir pada saat itu. Tahun 1998, Petani Banjaranyar mulai mengorganisir diri dan melakukan pemotongan pohon jati Perhutani. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas kehadiran Perhutani di atas tanah eks-perkebunan. Kejatuhan rezim Orde Baru menciptakan momentum yang memudahkan lahirnya gerakan petani Banjaranyar. Gerakan petani Banjaranyar dapat dilihat sebagai aksi perlawanan petani terhadap perampasan tanah oleh kapital swasta yang didukung negara melalui pemberian hak kelola tanah (HGU). Masuknya kapital swasta ke dalam komunitas petani Banjaranyar, dalam bentuk perampasan tanah, menyebabkan kehidupan petani semakin terpuruk dan menghadapi krisis subsistensi hingga kebatas toleransi. Walaupun begitu, lahirnya gerakan petani Banjaranyar tidak hanya didasarkan pada adanya faktor krisis subsitensi di tingkat petani, termasuk rasionalitas petani, tetapi juga karena terbukanya kesempatan akibat adanya reformasi 1998 di Indonesia. Gerakan petani Banjaranyar yang kemudian bergabung dengan Serikat Petani Pasundan (SPP), telah merubah gerakan petani Banjaranyar baik itu dari segi organisasi gerakan, strategi gerakan, dan kepemimpinan gerakan. Semula gerakan petani Banjaranyar lebih bersifat ke dalam, dengan persatuan sebagai strategi utamanya. Setelah bergabung dengan SPP, gerakan petani Banjaranyar, menjadi lebih terbuka dengan berbagai kekuatan sosial lain, baik di dalam ataupun di luar desa. Hingga tahun 2010, terdapat beberapa kelembagaan di Desa Banjaranyar, yang dapat dikatakan sebagai hasil dari hubungan tersebut, seperti koperasi kredit, organisasi wanita dan leyit.
Keyword: 

Judul: Conflict, Articulation, and Patron-Client Relations in the Contemporary Peasant Social Movement
Abstrak: Gerakan sosial sering kali dikategorikan sebagai perlawanan kolektif untuk menggugat suatu ketidakadilan atau untuk merebut kembali sumber-sumber yang diyakini sebagai miliknya.. Terdapat dua alasan utama mengapa saat ini topik tentang gerakan sosial yang berkaitan dengan konflik lahan sangat menarik dan sangat penting untuk dibahas secara lebih mendalam. Yang pertama adalah tingginya eskalasi konflik agraria yang dibarengi dengan tindakan kolektif gerakan sosial petani, dan hal ini memerlukan penyelesaian secara legitimate. Yang kedua adalah situasi politik yang memberikan angin segar pada terciptanya perubahan sosial yang lebih berpihak pada petani. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika gerakan sosial petani (prakondisi, pembentukan, kelembagaan, proses organisasi, strategi dan taktik serta bentuk tindakan kolektif, posisi dan peran aktor, morfogenesis gerakan dan artikulasi dalam arena politik. Secara lebih rinci dapat dirumuskan: (1) Menganalisis relasi agraria yang menjadi prakondisi munculnya gerakan sosial petani pedesaan yang kemudian memunculkan sebuah gerakan sosial petani. (2) Menganalisis struktur mobilisasi dan perlawanan petani dalam bingkai jaringan hubungan politik para aktor gerakan. (3) Menganalisis artikulasi gerakan sosial petani saat ini aras lokal, supra lokal dan nasional pada kesempatan politik yang ada. (4) Menganalisis hubungan-hubungan yang terjadi diantara organisasi gerakan dalam proses artikulasi kepentingan petani dan menggambarkan pola hubungan tersebut. Berdasar pada rumusan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya, maka paradigma yang digunakan tidak bersifat tunggal, tetapi multi-paradigma yakni paradigma kritis dan konstruktivisme, dengan pendekatan kualitatif. pengumpulan data, berupa wawancara mendalam, dokumentasi, observasi dan data sekunder. Pemilihan kasus yang paling relevan adalah organisasi gerakan sosial petani wilayah Jawa Barat yang menjadi representasi gerakan sosial petani. Gerakan sosial petani yang akan di analisis meliputi periode sebelum orde baru dan pasca orde baru (orde reformasi). Kasus perjuangan kolektif petani yang terjadi pada masa orde baru diposisikan sebagai bagian dari prakondisi yang mendorong munculnya gerakan sosial petani dan dalam penelitian ini diposisikan sebagai proses internal gerakan. Hasil penelitian menunjukkan konflik disebabkan (a) Relasi agraria yang timpang karena eksploitasi kapitalisme di pedesaan, (b) Kemiskinan terjadi karena tiadanya akses dan penguasaan atas sumber daya oleh masyarakat lokal. Kemudian Struktur mobilisasi sumber daya terjadi pada individu-individu di level lokal yang langsung berhadapan dengan kuasa kapitalistik perkebunan, dan terjadi pada jaringan aktivis perkotaan yang berhadapan otoritas lokal, supra lokal maupun nasional. hadirnya kesempatan politik sejak terjadinya perubahan sistem rezim politik pasca orde baru dari kondisi tertutup yang kemudian mengalami keterbukaan. Artikulasi kepentingan petani terjadi secara bertingkat dengan memunculkan adanya “broker” atau “mediator” yang menjadi penghubung organisasi tani lokal ke otoritas lokal maupun supra lokal, dan nasional. Proses artikulasi tersebut kemudian memunculkan adanya hubungan patron-klien baru diantara masyarakat petani dengan aktivis perkotaan yang diwakili oleh Serikat Petani Pasundan. sebagai implikasi kebijakan kedepan penting kirnya untuk dilakukan Pertama, Pemerintah yang memiliki kewenangan atas tanah eks-perkebunan, harus segera melakukan langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur. Kemudian, pemerintah seharusnya juga senantiasa bertindak secepatnya jika ada rakyat yang menempati atau menduduki tanah yang bukan hak mereka. Jika kesalahan itu dibiarkan berlarut-larut, apalagi sampai turun generasi ke generasi, maka persoalannya akan semakin menjadi akut dan sulit diselesaikan secara baik-baik. Kedepan harus ada agenda khusus untuk merumuskan kebijakan HGU berbasis rakyat melalui model Bumdes /Koperasi di tingkat lokal. Kedua, Berdasarkan pengalaman atas aksi-aksi reklaiming
Keyword: conflict, articulation, patron-client, peasant movement

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: