Judul: Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus  pada Konflik Agraria di Kalijaya-Selasari)
Abstrak: UU P3H ditetapkan untuk menanggapi maraknya kasus perusakan hutan yang terorganisasi melalui tindakan pembalakan liar dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa atau tidak sesuai izin oleh kelompok yang terorganisasi. Namun, UU P3H diketahui telah digunakan sebagai landasan hukum untuk menjerat petani-petani yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena implementasi penegakan hukum UU P3H pada tahun 2020 di Kalijaya-Selasari, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari pengimplementasian UU P3H, dan mengidentifikasi perbandingan antara kandungan substansi UU P3H dengan implementasinya dalam peristiwa konflik agraria di wilayah Kalijaya-Selasari melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terhadap street level bureaucrats, penyidik aparat kepolisian, dan pihak penerima dampak kebijakan serta diperkuat dengan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa tidak ditemukan pertentangan/bias antara kandungan substansi UU P3H dengan implementasinya dalam contoh kasus di Kalijaya-Selasari. Namun implemenasi UU P3H pada contoh kasus di Kalijaya-Selasari tidak berjalan efektif dikarenakan faktor-faktor penghambat dalam pra-implementasinya
Keyword: Juridic Empirical, Law Implementation, UU P3H

Judul: The Political Economy of Land Tenure Settlement in Forest Areas (PPTKH): A Case Study of Sukaslamet Village, Indramayu Regency
Abstrak: Konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan telah menjadi permasalahan mendasar pada areal kelola Perhutani. Sejarah praktik penguasaan lahan di areal kelola Perhutani menyebabkan permasalahan keterbatasan akses petani penggarap terhadap kawasan hutan, yang kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya konflik tenurial. Sejak tahun 2017, Pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan. Melalui kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan. Terbitnya seperangkat kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja turut mendorong pelaksanaan kebijakan PPTKH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika lokal kontestasi penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta implikasinya terhadap kebijakan PPTKH di Pulau Jawa. Penelitian dilakukan di Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu desa yang beririsan dengan areal kelola Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis pada dinamika visibilitas konflik serta kontestasi aktor dalam konflik penguasaan lahan. Penelaahan visibilitas konflik dan kontestasi aktor menggunakan kerangka penilaian visibilitas konflik berbasis aktor serta pendekatan Actor-Centred Power (ACP). Lintasan sejarah praktik penguasaan lahan di Desa Sukaslamet menunjukkan serangkaian proses teritorialisasi Negara pada kawasan hutan, serta adanya kontrateritorialisasi. Sejarah teritorialisasi negara pada kawasan hutan menyebabkan jaringan penguasaan lahan di tingkat tapak serta ketidakpastian pada kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan gradasi dan historiografi, serta dinamika aktor dalam konflik penguasaan lahan pada areal kelola Perhutani. Dinamika konflik penguasaan lahan pada praktik pengelolaan hutan oleh Perhutani telah menghidupkan praktik teritorialisasi lokal oleh petani penggarap. Selain itu, pergeseran kekuasaan aktor menyebabkan perubahan eskalasi dalam kontinum konflik. Penetapan kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai upaya resolusi konflik justru dapat menyebabkan kontestasi baru dengan mengundang aktor kuat lainnya. Akhirnya, kebijakan PPTKH sebagai bentuk perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya. Pola penyelesaian dalam kebijakan PPTKH yang terbatas pada skema Perhutanan Sosial (PS) tidak menyasar permasalahan mendasar terkait pendudukan kawasan hutan di tingkat tapak. Skema PS pada areal KHDPK tidak dapat mengoreksi permasalahan ketidakpastian dan inefisiensi kawasan hutan, serta situasi ketidakpercayaan politik kepada birokrasi kehutanan., Land tenure conflicts in forest areas have become a fundamental problem in the Perhutani management area. The history of land tenure practices in Perhutani's management area has caused the problem of limited access of peasants to forest areas, which later became a driving factor in tenurial conflicts. Since 2017, the Government has been trying to resolve various land tenure conflicts in forest areas. Through the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) policy, the Government seeks to protect the rights of peasants in forest areas. The issuance of policies derived from the Job Creation Law has also encouraged the implementation of the PPTKH policy. This study aims to analyze the local dynamics of land tenure contestation in forest areas and its implications for PPTKH policy in Java. The research was conducted in Sukaslamet Village, Indramayu Regency, one of the villages that intersects with the Perhutani management area of Indramayu Forest Management Unit (KPH). The study uses a qualitative approach focusing on analyzing the dynamics of conflict visibility and actor contestation in land tenure conflicts. Examining conflict visibility and actor contestation uses an
Keyword: kebijakan PPTKH, penguasaan lahan, visibilitas konflik, kontestasi aktor, Actor Centred Power

Judul: Light Microscope Study of ConnectiveTissue in The Spleen of Common Rousette Bat (Rousettus amplexicaudatus)
Abstrak: The spleen is the largest lymphoid organ. As a secondary lymphoid organ, in addition to its immune function, the spleen also has functions as blood filtration, storage, and hematopoiesis. The spleen has different morphologies between species that support different physiological functions, one of which is the difference in the structure of the capsule and trabeculae. Capsule and trabeculae of the spleen generally consist of connective tissue and smooth muscle. The thickness of smooth muscle composed together with connective tissue in the capsule and trabecula determines the function of the spleen that is divided spleen into three storage, defense, and intermediate. Bats are the reservoir of various zoonotic diseases. Bats are thought to have unique immune systems compared to other mammals but the characteristics of its immune organs such as the spleen have never been studied before. This study was conducted to examine the characteristics of capsulae and trabecula of the Common Rousette (Rousettus amplexicaudatus).
Keyword: