Judul: Strategi Pengelolaan Aset Tetap di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
Abstrak: Aset merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Aset perlu dikelola secara baik karena terjadi peningkatan nilai setiap tahun. Kecamatan Kejaksan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cirebon. Data pemeriksaan Inspektorat Kota Cirebon tahun 2016 menunjukkan bahwa Kecamatan Kejaksan belum melakukan pengelolaan aset dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya dokumen perencanaan kebutuhan barang dan pemeliharaan tahun 2017, belum dilakukan pencatatan dan kodefikasi atas pengadaan peralatan dan mesin tahun 2016, tidak dibuatnya laporan semesteran barang penerimaan dan pengeluaran barang tahun 2016. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan, mengidentifikasi Faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan dan merumuskan strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan. Penelitian dilakukan di lingkup Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon pada bulan April –Juni 2017. Data primer diperoleh dari wawancara dan kuesioner terhadap 10 responden yang terdiri dari pengurus barang/pengurus barang pembantu, pejabat penatausahaan pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Data sekunder diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), studi pustaka dan kajian terhadap literatur terkait. Alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan aset tetap dan Faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap menggunakan analisis deskriptif dan skala likert. Sedangkan untuk merumuskan strategi menggunakan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan masih kurang baik dari sisi perencanaan dan pembinaan pengawasan pengendalian. Kurang baiknya perencanaan dalam pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan disebabkan oleh RKBMD (Rencana Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah) dan RKBMD Pemeliharaan yang dibuat berdasarkan analisis data barang tahun sebelumnya tetapi tidak atas usulan masing-masing Kepala Seksi dan tidak mengacu pada rencana kerja (Renja). Selain itu RKBMD dan RKPBMD yang telah dibuat tidak dikoreksi oleh Pengguna Barang sehingga perencanaan dalam pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan masih kurang baik. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan adalah sumber daya manusia (SDM) dan komitmen pimpinan. SDM yang berperan dalam pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan adalah pengurus barang/pengurus barang pembantu. SDM yang ada kurang berkualitas, belum sepenuhnya memahami pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, mengerjakan pekerjaan selain pengelolaan aset, dan kurang dapat menerapkan hasil pelatihan maupun pembinaan pengelolaan aset tetap yang telah diperoleh. Kelemahan dalam aspek SDM lainnya adalah kebijakan dan prosedur pengelolaan aset tetap yang ada belum diterapkan di instansi dan kebijakan yang ada tersebut belum diperbaharui mengikuti peraturan pengelolaan aset tetap terbaru. Selain SDM, aspek komitmen pimpinan yang masih kurang baik terdapat pada tunjangan pengurus barang/pengurus barang pembantu dianggap masih kurang sesuai dengan beban pekerjaannya. Selain itu pengurus barang berprestasi juga tidak pernah mendapatkan penghargaan. Sedangkan pengurus barang yang tidak melaksanakan tugas sesuai jadwalnya diberikan sanksi tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan. Strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon berdasarkan metode AHP yaitu (1) pembinaan teknis pengelola aset tetap (2) pembinaan dan peningkatan pengendalian dari atasan langsung (3) penerapan reward dan punishment (4) sosialisasi pengelolaan aset secara berkala (5) peningkatan sarana prasarana pengelola aset tetap dan (6) pembuatan kebijakan mengenai pengelolaan aset tetap terbaru.
Keyword: pengelolaan aset tetap, Analytical Hierarchy Process (AHP), strategi pengelolaan aset tetap

Judul: Peningkatan Kinerja Manajemen Pengendalian Aset Tetap Kabupaten Purbalingga
Abstrak: Kegiatan penatausahaan aset tetap merupakan salah satu tahapan dari siklus pengelolaan aset tetap yang harus dikelola dengan tertib, agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Setiap SKPD bertanggung jawab melakukan penatausahaan aset tetap secara administrasi dan akuntansi. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel, maka Pemkab Purbalingga perlu menetapkan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, sampai tahap penghapusan aset. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011-2015, bahwa kegiatan penatausa-haan aset tetap, khususnya tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, masih dinyatakan buruk. Buruknya kegiatan penatausahaan aset tetap ditandai dengan banyaknya temuan audit BPK-RI terhadap laporan keuangan daerah. Dampaknya adalah Pemkab Purbalingga hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan keberadaan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga, menganalisis berbagai kelemahan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga dan merumuskan rekomendasi perbaikan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama penelitian ini adalah metode deskriptif, tujuan kedua menggunakan metode deskriptif, dan tujuan ketiga menggunakan analisis SWOT dan arsitektur strategik. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner, wawancara dan diskusi. Sedangkan data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, peraturan-peraturan terkait, laporan tahunan dan hasil-hasil kajian terdahulu. Sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/9802/XI/2016 Tanggal 30 November 2016, menyatakan bahwa pemberlakuan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan aset di Kabupaten Purba-lingga. Adapun berbagai kelemahan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Pemkab Purbalingga antara lain: 1) Tidak adanya prosedur SOP yang lebih rinci dan tertulis pada kegiatan penatausahaan aset tetap; 2) Kurang optimalnya kinerja tim pengarah dan tim teknis penataan dan pengelolaan aset; 3) Kurangnya penga-wasan pelaksanaan pekerjaan oleh Kepala SKPD kepada SDM pengelola aset; 4) Kegiatan pengamanan terhadap asetbelum berjalan secara tertib; 5) Kegiatan pemeliharaan terhadap asetbelum direncanakan secara tertib; 6) Lemahnya koordinasi antara SKPD yang mengelola anggaran belanja modal dan Bakeuda/ DPPKAD yang mengelola aset dalam kegiatan rekonsiliasi belanja modal; 7) Belum ada aturan tertulis tentang syarat-syarat pegawai untuk diangkat menjadi SDM pengelola aset; 8) Keterbatasan jumlah SDM pengelola aset di Bakeuda; 9) Keterbatasan anggaran operasional kegiatan pengelolaan aset; 10) Monev belum dilakukan terhadap kegiatan diklat pengelolaan aset; 11) Penghargaan dan sanksi belum diterapkan terhadap SDM pengelola aset; 12) Kurang optimalnya peranan Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengelolaan aset; 13) Pengembang perumahan belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemkab Purbalingga. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan arsitektur strategik. Hasil penelitian menunjukkan pada analisis internal, faktor-faktor yang menjadi kekuatan adalah komitmen pemda menyelesaikan permasala-han aset, tertatanya kelembagaan pengelolaan aset, pejabat di bidang aset ditempatkan berbasis kompetensi, adanya target action plan penyelesaian permasalahan aset, monev oleh Inspektorat dalam pengelolaan aset, tersedianya SIM aset, tersedianya sarana pendukung SIM aset. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kelemahan adalah belum tersedia prosedur SOP pengelolaan aset yang rincidan tertulis, tingkat kompetensi SDM pengelola aset belum memadai, kompensasi
Keyword: analisis SWOT, arsitektur strategi, faktor internal-eksternal, penatausahaan aset tetap

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: