Judul: Pandangan para pihak terkait (stakeholders)dalam penentuan kebijakan pengelolaan kawasan lindung : Studi kasus pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Sukabumi
Abstrak: Salah satu upaya pemerintah dalam pelestarian keanekaragaman hayati adalah penunjukan dan pengukuhan berbagai perwakilan ekosistem sebagai kawasan dilindungi (protected areas). Kebijakan pemerintah untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati tersebut diatur dalam perangkat hukum, diantaranya Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Sebagai kawasan yang diperuntukkan hagi pelestarian keanekaragaman hayati, maka kebijakan dalam pengelolaan kawasan lindung harus mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pengelolaan kawasan lindung sampai saat ini masih sentralistik dimana pusat sebagai pengelolanya, sehingga desentralisasi kehutanan dalam bidang konservasi termasuk dalam pengelolaan kawasan lindung belum dapat diberlakukan. Hal ini terjadi karena berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan kawasan lindung belum sepenuhnya dipahami, padahal pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi akan menjadi langkah awal dalam perumusan kebijakan bidang kehutanan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari.
Keyword: stakeholders, pengelolaan, kawasan lindung

Judul: Opsi Strategi Kebijakan Tenurial Pengelolaan Hutan Lindung
Abstrak: Kawasan hutan, khususnya hutan lindung berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam ekosistem, seperti mengatur tata air dan mencegah banjir. Hutan lindung sebagai sumber daya alam berkarakteristik common pool resources (CPRs) karena sumber daya hutan ini memiliki sifat sebagai public goods dan private goods. Sehingga, pengelolaan kawasan hutan lindung perlu mekanisme pengaturan pengelolaan komprehensif yang melibatkan lintas stakeholder. Penelitian mengungkapkan arti penting pengelolaan HLSW bagi masyarakat dalam mempertahankan fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan sebagai tematik utama dalam narasi kebijakan. Selain itu, analisis forest governance selain dapat mengidentifikasi bagaimana kinerja pengelolaan hutan lindung, juga mampu mengungkapkan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat tapak. Masalah utama kesenjangan implementasi pengelolaan hutan di tingkat tapak, yakni peranan kelembagaan pengelolaan yang lemah akibat pergeseran komitmen stakeholder dan ketidakpastian tenurial (tenure insecurity) pengelolan hutan lindung. Persoalan kelembagaan berkaitan dengan kurang dapat ditegakkannya kesepakatan bersama atau pun kesepakatan tersebut belum mampu mengatur keselarasan kepentingan antar pihak, akibat pergeseran motivasi dan komitmen yang dinamis. Selain itu, kapasitas pelaksana kebijakan mempengaruhi efektivitas kelembagaan pengelolaan. Inti sari pengelolaan hutan lindung adalah menjaga keseimbangan (equity) agar terjaga keberlangsungan fungsi hutan dan memberikan kemanfaatan secara berkeadilan bagi masyarakat. Sedangkan persoalan tenurial akibat ketidakjelasan overlapping klaim penguasaan lahan. Sistem penguasaan tenurial yang mantap (tenure security) mampu mengantisipasi ketidakpastian (uncertainty) sumber daya hutan berkarakteristik CPRs. Selain itu, sistem tenurial yang mantap mampu menjamin para pihak guna memperoleh komitmen (manfaat) yang kredibel secara berkesinambungan. Dengan demikian, alternatif strategi kebijakan tenurial yang bisa diadaptasi oleh pengelola adalah melalui mekanisme pengelolaan tenurial masyarakat sekitar hutan lindung melalui alokasi hak dasar (bundle of rights) penguasaan tenurial, tetapi dibatasi penggunaannya sebagai kawasan lindung. Kepastian tenurial (tenure security) akan mengurangi ketidakpastian (uncertainty) sistem penguasaan tenurial secara terkendali. Implikasinya mengurangi pengaruh negatif terhadap keseimbangan sistem perlindungan hutan dalam memberikan keadilan sosial bagi masyarakat, sesuai konteks ruang, waktu dan pelaku.
Keyword: tenure security, forest governance CPRs, kelembagaan

Judul: Apatite Growth Optimation on Chicken Mucouse by Fourier Transform Infrared (FTIR) Characterization
Abstrak: Some experiment had been conducted to grow apatite from supersaturated solution of calcium phosphate ions on chicken mucouse. The calcium and phosphate ions were originated from Ca(NO3)2 and (NH4)2HPO4. Carbonate ions from (NH4)2CO3 was also used as starting solution. Experiment was carried out within about 5 hours at temperature 370 C and pH 7. Value of Ca+ : PO4 3- was 1.67, while molar ratio of CO3 2- : PO4 3- was 0.5 : 1. Molarity of molar ratio CO3 2- : PO4 3- variated approximately 0.15 : 0.30, 0.51 : 1.02, and 0.90 : 1.80. Mass of mucouse powder was constant 0.75 gram. The analysis result of Fourier Transform Infrared (FTIR) showed that the precipitation was apatite carbonate type A and B. In these experiment it was found out that the mucouse reduce the crystallinity of apatite precipitant, and the growth of apatite crystal was optimum at solution with molar ratio CO3 2- : PO4 3- about 0.15 : 0.30.
Keyword: