Judul: Kajian Efektifitas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Memasuki era milenium ketiga dan di era reformasi ini, tindakan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh langkah-langkah antisipatif untuk menangkal akibat buruk yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai organisasi pemerintahan di wilayah ibukota negara merupakan barometer pemerintahan di tanah air, dituntut untuk sesegera mungkin mengambil tindakan antisipatif atas segala perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut sistem manajemen sumberdaya manusianya. Tindakan antisipatif yang dilakukan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City). Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur Pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi untuk menghasilkan aparat yang berkualitas, dan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain adalah: 1. Para aparatur/pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap dirinya, 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang terjadi saat ini, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih belum mengacu kepada landasan operasional yang berlaku atau pencatatan dalam "buku biru" belum dilaksanakan secara teratur, 3. Belum adanya standar penilaian kinerja yang baku sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya motivasi dan rendahnya semangat pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 4. Terjadinya penurunan disiplin pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur di unit kerja masing-masing maupun dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 5. Hasil penilaian kinerja tidak diikuti dan ditindaklanjuti secara nyata (konkrit). Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini, 2. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang efektif dan sesuai dengan harapan pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan pegawai. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, yaitu di Dinas Kependudukan. Secara spesifik, obyek penelitian mengambil lokasi di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Kependudukan, yaitu Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dan Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan populasi yang sekaligus sebagai sampel penelitian (38 pegawai) adalah para pegawai yang terdapat di lima Suku Dinas Kependudukarı Tingkat Kotamadya dan Tingkat Dinas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas (pegawai eselon IIIb 10 orang) dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (pegawai eselon IVb 28 orang) Dinas Kependudukan yang merupakan kelompok penilai dan ternilai atau kedua kelompok pegawai tersebut sekaligus sebagai penilai dan ternilai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan menggunakan instrumen penelitian (kuesioner), dan data sekunder diperoleh dari
Keyword: Penilaian Kinerja, Software SPSS, Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan

Judul: Kajian Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah Dki Jakarta
Abstrak: Indonesia saat ini melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan dalam sistem kenegaraanya, dimana aktivitas pemerintahan yang sebelumnya lebih terpusat, di era baru atau lebih dikenal dengan era reformasi ini lebih diarahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999, maka daerah (baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota) dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola dan mengatur jalannya pemerintahan di daerah. Bagi Pemerintah OKI Jakarta, perubahan dan pembaharuan tersebut perlu diantisipasi dengan sepenuhnya, mengingat Pemerintah DKI Jakarta merupakan tolok ukur atau barometer keberhasilan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah OKI Jakarta dituntut untuk membenahi pemerintahannya agar dapat mendorong peningkatan kinetjanya. Menyadari kondisi yang dihadapi Pemerintah OKI Jakarta di atas, maka konsekuensinya adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah DKI Jakarta dengan meningkatkan kinetja aparaturnya. Oengan kinerja yang handal dan profesional tersebut, maka berbagai tugas berat yang dihadapi oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dijalankan dengan baik. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kinerja Pemerintah OKI Jakarta. Oukungan kinerja apatatur yang handal tersebut harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk mencapai keberhasilan dalam . menghadapi kondisi yang dirasakan Pemerintah OKI Jakarta. Namun demikian, harapan tersebut belum sepenuhnya dapat diperoleh mengingat indikasi yang ada masih menunjukkan kinerja aparatur yang masih rendah. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kinerja apararatur tersebut adalah produktifitas kerjanya. Hingga saat ini gambaran produktivitas kerja aparatur pemerintah DKI Jakarta belum sepenuhnya tergambar degan konprehensif secara ilmiah. Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka penelitian ini dilakukan untu,k mengkaji produktivitas kerja aparatur yang terdapat di Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah (DPPI') DK! Jakarta. DPPT DI<I Jakarta eksis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.10 tahun 1987 yang dinyataka.n bahwa DPPT OKI Jakarta memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembuatan dan penyempurnaan peta dasar kota melalui sistem pengukuran teknis matra darat dan fotogrametris. Perda ...dst.
Keyword: 

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: