Judul: Gampong di Tengah Masyarakat yang Berubah (Studi Program Kembali Ke Gampong di Kabupaten Aceh Besar)
Abstrak: Seiring resesi ekonomi di akhir tahun 1997 sedikit demi sedikit penyelenggaraan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan bahkan politik mulai mengalami perubahan cara pandang. Salah satu perubahan tersebut manakala kelembagaan adat mulai dilirik kembali keberadaannya. Melalui payung hukum UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan UU sebelumnya No. 5 tahun 1974, mulai dihidupkan kembali penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal berdasarkan nilai-nilai adat yang telah ada dalam masyarakat. Tidak berhenti di sini saja, beberapa tahun kemudian dengan disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawah reorientasi (nilai) perubahan cukup besar bagi proses demokrasi pembangunan di Indonesia, yang sebenarnya sudah pernah terintegrasikan dalam UU No. 22 tahun 1999. Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) membuka peluang program kembali ke gampong. Hal ini dtindaklanjuti dengan terbitnya Qanun No. 4/2003 tentang mukim, dan Qanun No. 5/2003 tentang pemerintahan gampong. Revitalisasi gampong dan mukim ini menjadi semangat untuk mengembalikan identitas Aceh. Terlebih lagi dengan adanya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006, membuka peluang untuk kembalinya nilai-nilai adat dan agama di Aceh yang sebelumnya pudar. Berbagai terobosan menindaklajuti babakan baru pembangunan politik terus dilakukan. Bentuknya tidak hanya menyentuh aspek politik semata, tetapi juga pembangunan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama. Salah satu wujud konkrit yang dikembangkan pemerintah daerah adalah dengan mengembangkan program kembali ke gampong. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif tanpa mengabaikan data kuantitatif untuk menganalisis mengapa dan bagaimana dinamika program kembali ke gampong di tengah masyarakat yang berubah. Penelitian dipusatkan di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum (daerah hulu) dan Gampong Mon Ikeun (daerah hilir) Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Sasaran penelitian ini para aktor yang terlibat dalam struktur pemerintahan gampong secara menyeluruh, tokoh masyarakat, MAA kecamatan, pihak kecamatan, pemda, serta masyarakat setempat. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumentasi. Hasil studi menunjukkan desentralisasi dan otonomi gampong yang diinginkan ternyata masih belum maksimal dan bahkan terlihat lemah, bilamana para perangkat gampong yang berkerja lebih didasarkan atas tugas-tugas administratif karena mendapatkan honor setiap bulannya dari pemerintahan kabupaten. Konsekuensi ini tentunya secara tidak langsung mempertahankan sistem birokratisasi yang sudah pernah berjalan begitu lamanya dan sekaligus posisi gampong dalam kondisi seperti ini bisa berada dalam subordinat mukim dan kecamatan. Artinya, program-program..dst
Keyword: Institudi Gampong, Program Kembali Ke Gampong, Revitalisasi

Judul: Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui program transmigrasi lokal : studi kasus di Desa Padangguni Utama, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara
Abstrak: Kemiskinan masyarakat pedesaan yang terjadi tidak lagi bersifat abstrak melainkan sudah berwujud, bahkan masyarakat sendiri mengakui keberadaan masalah kemiskinan. Oleh karena itu memerlukan uluran tangan seluruh stakeholders pemerhati kemiskinan, baik lembaga pemerintah, swasta maupun kalangan LSM. Hal ini disebabkan dalam setiap upaya pengentasan kemiskinan belum semua lapisan masyarakat miskin di pedesaan ikut merasakan, hingga semakin hari bukannya makin berkurang melainkan bertambah jumlah dan jenis penyebab kemiskinan. Pelaksanaan program transmigrasi lokal merupakan dampak positif pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menempatkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menata pembangunan di wilayahnya. Dengan mengajak komunitas adat terpencil (KAT) ikut berperan serta dalam program transmigrasi lokal secara sukarela guna meningkatkan kapasitas terhadap akses sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk pelaksanaan pembinaan di lokasi pemukiman transmigrasi lokal Desa Padangguni Utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, (2) untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal Desa Padangguni Utama. Penelitian ini merupakan studi kasus dalam pelaksanaan program transmigrasi lokal pada komunitas adat terpencil (KAT). Teknik pemilihan informan yang digunakan berupa teknik bola salju atau snow bowlling, sedangkan penentuan responden digunakan pendekatan purvosive dengan pertimbangan dari kepala desa dan Ka. UPT. Jumlah responden sebanyak 10 orang diambil dari masyarakat transmigrasi lokal pecahan KK dan pemilik lahan. Jumlah informan sebanyak 6 orang dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan program translok. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Padangguni Utama, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum adanya program translok, komunitas adat terpencil yang berada di wilayah Kecamatan Abuki hidup dengan kondisi yang memprihatinkan sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter. Untuk meningkatkan pendidikan harus mengorbankan harta miliknya. Hal ini disebabkan produksi pertanian menurun karena berkurangnya penggunaan input pertanian setelah kenaikan harga input tersebut. sehingga secara perlahan harta miliknya habis terjual. Pendidikan anak terhenti dan akhirnya berumahtangga tanpa akses sumberdaya alam, hanya sebagai petani penggarap yang hasilnya untuk makan saja masih kurang. Ditengah sulitnya ruang gerak komunitas adat terpencil (KAT) ditambah kehadiran eksodus akibat konflik yang terjadi di Poso dan Sampit membuat pemerintah daerah dalam hal ini Camat Abuki menawarkan untuk mengadakan pemekaran kepala keluarga (KK) dan penanganan para eksodus melalui suatu program dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada di wilayah Kecamatan Abuki. ...
Keyword: 

Judul: Insecticidal Activity of Essential Oils Leaves of Cinnamomum spp. (Lauraceae) against Crocidolomia pavonana and Their Phytotoxicity on Broccoli Seedlings
Abstrak: Essential oils from leaves of 13 species of Cinnamomum were tested for their insecticidal activity on the cabbage head caterpillar Crocidolomia pavonana with leaf immerse method. The results showed that the treatment with 1% (w/v) essential oils leaves of C. celebicum, C. multiflorum, C. sintoc, and C. verum caused 21.45, 93.65, 60.30, and 76.10% mortality, respectively. Based on the results of phytotoxicity and insecticidal activity tests, C. multiflorum oil was further tested at 6 concentration levels. In all treatments, larval mortality has occurred at 24 hours after treatment (HAT) and increased at 48 HAT. LC50 of C. multiflorum oil at 24 and 48 HAT was 0.504 and 0.396%, respectively. The treatment with C. multiflorum oil at ≤0.31% did not inhibit the development of C. pavonana larvae. Determination of the chemical constituents of Cinnamomum oils were carried out by gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). Totally, 345 compounds were identified. Methyleugenol constituted the main component (49.4%) of leaf essential oil of C. multiflorum and was assumed to be responsible for the insecticidal activity of the oil against C. pavonana larvae. LC50 of pure methyleugenol obtained at 0.365% (48 HAT) and 0.363% (72 HAT). The results showed that C. multiflorum was more effective with LC50 value equivalent to methyleugenol content of 0.32% (24 HAT) and 0.24% (48 HAT).
Keyword: