Judul: Ketimpangan Ekonomi Nasional di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) : Perspektif Ekonomi Politik
Abstrak: Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita luhur bangsa yang harus diwujudkan sebagaimana tertera dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45). Sejak masa kemerdekaan Indonesia, pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakatnya mengalami pasang-surut. Era Reformasi cenderung erat kaitannya dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sepuluh tahun menjalani roda pemerintahan, perekonomian Indonesia cenderung positif di bawah kepemimpinan SBY, namun tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyatnya.1 Ini dibuktikan dengan meningkatnya ketimpangan yang ditandai dengan meningkatnya indeks gini menjadi 0,41 pada 2014 (sebelumnya hanya 0,36 pada 2004).2 Oligarki ekonomi diduga menjadi salah satu penyebab adanya percepatan ketimpangan. Sejak reformasi, trasnformasi struktural perekonomian Indonesia yang diharapkan lebih berkeadilan ternyata mengalami hambatan akibat tren penguasaan aset dan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Analisis ekonomi politik digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi hal-hal yang terkait dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden SBY. Hasilnya ialah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi nasional seperti manfaat pertumbuhan ekonomi yang positif nyatanya hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat,dan lain sebagainya.
Keyword: ketimpangan, pembangunan, Susilo Bambang Yudhoyono, ekonomi politik

Judul: Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Dan Ketimpangan Wilayah Di Indonesia.
Abstrak: Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya diantaranya melalui keterbukaan perdagangan, peningkatan investasi dan pertumbuhan industri. Kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan pembangunan di Indonesia. Namun demikian pembangunan ekonomi yang terjadi ternyata tidak diikuti pemerataan di seluruh wilayah. Dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka pemerintah mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah tersebut terdapat kebijakan Desentralisasi Fiskal. Kebijakan tersebut diantaranya berisi tentang pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung, output provinsi, pertumbuhan industri, PAD, dan DAU terhadap ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan (PDRB/Perkapita). Metode yang digunakan adalah model ekonometrik dengan data panel 33 provinsi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan secara umum tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia cenderung menurun. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung dan PAD berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan, output provinsi, pertumbuhan industri dan DAU memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pembangunan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya hasil analisis pertumbuhan (PDRB/perkapita) menunjukan secara umum pertumbuhan PDRB/kapita di Indunesia mengalami peningkatan. Hasil estimasi terhadap pertumbuhan (PDRB/perkapita) menunjukan bahwa perdagangan bebas, investasi asing langsung, output provinsi, pertumbuhan industri, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan (PDRB/Perkapita) dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam mengelola dan menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan liberalisasi perdagangan dan desentralisasi fiskal pada setiap wilayah sehingga peningkataan pertumbuhan ekonomi diiringi dengan penurunan ketimpangan wilayah.
Keyword: Ketimpangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Liberalisasi Perdagangan, Desentralisasi Fiskal, Data Panel

Judul: Insecticidal Activity of Essential Oils Leaves of Cinnamomum spp. (Lauraceae) against Crocidolomia pavonana and Their Phytotoxicity on Broccoli Seedlings
Abstrak: Essential oils from leaves of 13 species of Cinnamomum were tested for their insecticidal activity on the cabbage head caterpillar Crocidolomia pavonana with leaf immerse method. The results showed that the treatment with 1% (w/v) essential oils leaves of C. celebicum, C. multiflorum, C. sintoc, and C. verum caused 21.45, 93.65, 60.30, and 76.10% mortality, respectively. Based on the results of phytotoxicity and insecticidal activity tests, C. multiflorum oil was further tested at 6 concentration levels. In all treatments, larval mortality has occurred at 24 hours after treatment (HAT) and increased at 48 HAT. LC50 of C. multiflorum oil at 24 and 48 HAT was 0.504 and 0.396%, respectively. The treatment with C. multiflorum oil at ≤0.31% did not inhibit the development of C. pavonana larvae. Determination of the chemical constituents of Cinnamomum oils were carried out by gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). Totally, 345 compounds were identified. Methyleugenol constituted the main component (49.4%) of leaf essential oil of C. multiflorum and was assumed to be responsible for the insecticidal activity of the oil against C. pavonana larvae. LC50 of pure methyleugenol obtained at 0.365% (48 HAT) and 0.363% (72 HAT). The results showed that C. multiflorum was more effective with LC50 value equivalent to methyleugenol content of 0.32% (24 HAT) and 0.24% (48 HAT).
Keyword: