Judul: Analisis kebijakan pernerintah dalam pembangunan pelabuhan perikanan di Indonesia: Aplikasi kebijakan pernerintah di PPN Pelabuhanratu
Abstrak: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu merupakan salah satu prasarana perikanan yang elibangun untuk menunjang pembangunan perikanan, khususnya eli Pelabuhanratu. Penelitian ini bertujuan adalah untuk membahas kebijakan pemerintab dalam pembangunan pelabuhan perikanan secara nasional dan penerapan kebijakan pemerintab dalam pembangunan dan operasional PPN Pelabuhanratu. Penelitian ini elilakukan eli 2 (dua) tempat, yaitu eli PPN Pelabuhanratu untuk pengambilan data primer dan eli kantor Direktorat Jenderal Perikanan, Jakarta. Orientasi lapangan dan perigumpulan data primer elilakukan pada bulan September-Oktober 2000, sedangkan pengumpulan data sekunder elilakukan pada bulan November 2000. Data yang dikumpulkan mencakup undang-undang, peraturan pemerintab, surat keputusan, dan peraturan pemerintab yang berkaitan dengan pembangunan pelabuhan perikanan eli Indonesia, meliputi struktur organisasi, fasilitas pelabuhan perikanan, fungsi pelabuhan perikanan, proses perencanaan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, keIjasama dengan lembaga lain Struktur organisasi pelabuhan perikanan eli Indonesia saat ini eliatnr dengan SK. Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan NO.69 tabun 2000 tentang Organisasi dan Tata KeIja Pelabuhan Perikanan. Namun, sampai dikeluarkannya surat keputusan ini struktur organisasi PPN pelabuhanratu rnasib mengacu pada SK. Menteri Pertanian No.604/Kpts/OT.210/9/95, dengan susunan organisasi tereliri dari kepala pelabuhan, subbag. tata usaba, seksi sarana, seksi tata operasional dan kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional eli PPN Pelabuhanratu sampai saat ini belum elibentuk dan dalam proses pengusulan, terutarna untuk pengawas penangkap' ikan dan pengawas dan pembinaan mutu hasil perikanan. Dalam struktur organisasi pelabuhan perikanan yang baru terdapat penambaban bagian yaitu subseksi kesyahbandaran untuk menangani keselamatan pelayaran serta pengumpulan data. Fungsi pelabuhan perikanan secara nasional tertuang dalam UU No.9 tabun 1985 pasal 18. Dalam operasionalnya, PPN Pelabuhanratu berusaba untuk melaksanakan fungsi dan peranannya dengan baik, namun rnasih terdapat beberapa kekurangan, yaitu PPN Pelabuhanratu belum menciptakan diri sebagai pusat pelaksanaan pembinaanmutuhasil perikanan. Fasilitas PPN Pelabuhanratn sesnai dengan Direktorat Jenderal Perikanan (1994) tereliri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan. Dalam perkembangannya, armada penangkap ikan eli PPN Pelabuhanratu semakin meningkat yaitu sebanyak 459 unit dan sudah melebihi daya tampung optimal yang elitargetkan yaitn 142 unit, sehingga hal ini mengganggu kelancaran pergerakan kapal-kspal penangkap ikan. Melalui bantnan dana luar negeri yaitn SPL OECF INP-22 PPN Pelabuhanratu telab mengupayakan pengembangan PPN Pelabuhanratu berupa kolam pelabuhan dan darmaga.
Keyword: 

Judul: Strategi Peningkatan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat
Abstrak: Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritim yang memiliki lebih dari 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tetapi lebih dari itu Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar dan belum di manfaatkan secara optimal. Guna mendukung peningkatan produksi di bidang penangkapan maka sejak Pelita II sampai akhir tahun 2000, pemerintah telah membangun/ merehabilitasi 33 buah pelabuhan perikanan (PP) dan 561 buah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibiayai dari dana APBN, APBD dan bantuan luar negeri. Pembangunan pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Ikan (PPI) di berbagai wilayah perikanan sebagai prasarana pendukung eksploitasi sumberdaya ikan secara rasional, mendukung program pengembangan motorisasi dan modernisasi penangkapan secara bertahap, perluasan sistem pemasaran ikan rantai dingin, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang memanfaatkan pelayanan pelabuhan. Penyebaran pembangunan pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dilakukan di berbagai wilayah perikanan, yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumberdaya ikan di ZEEI dan Laut Dalam. Pelabuhan Ratu semula merupakan tempat pendaratan ikan tradisional bagi kapal berukuran lebih kecil atau sama dengan 10 GT. Prasarana yang tidak tersedia saat itu menyebabkan kapal harus mendarat di pasir dan ikan di bawa dengan keranjang kedalam Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pada tahun 1984, Direktorat Jenderal Perikanan mendapat bantuan Asian Development Bank (ADB) untuk pembuatan Feasibility Study di Pelabuhan Ratu. Pemilihan lokasi didasarkan pertimbangan bahwa Pelabuhan Ratu merupakan pusat perikanan sejak jaman Belanda, dekat dengan daerah penangkapan, letak geografis Pelabuhan Ratu yang berada di Teluk Pelabuhan Ratu dan mudahnya akses daerah pemasaran (Bandung dan Jakarta). Pelabuhan Ratu kemudian ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nustantara (PPN) dengan kriteria melayani kapal berukuran 15 60 GT, dapat menampung sekaligus 75 buah kapal, melayani kapal yang beroperasi di perairan ZEEI dan Internasional dan jumlah ikan yang didaratkan 40 50 ton/hari atau 8.000 15.000 ton/tahun. Peranan PPN Pelabuhan Ratu adalah memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat perikanan, dalam upaya peningkatan produksi, pemasaran, pengolahan ikan dan distribusi baik lokal maupun sampai ke Luar Negeri. ...dst.
Keyword: Kinerja, Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Manajemen Strategi, Analisis SWOT dan Analisis PHA.

Judul: Elektrodeposisi Film Tipis Semikonduktor Cu2ZnSnS4 (CZTS) pada Substrat Kaca ITO
Abstrak: Semiconductor Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin film that can be used as absorber layers on solar cell module was made via electrodeposition method. CZTS thin film was electrodeposited on the surface of a silicate glass coated with a thin layer of indium tin oxide (ITO). Deposition process was done using potentiostatic mode at room temperature with a potential of 1.05 V for 30, 45, and 60 minutes, followed with annealing the film at 2 different temperatures, 500 ºC using furnace and 180 ºC using hot plate, both treatments for 45 minutes in N2/H2S atmosphere. The X-ray difractograms were analyzed using Match 2 program and showed that the CZTS thin films had kesterit crystalline structure, with a low percentage of CZTS phase. The thin film also contained secondary phases such as Cu2S, ZnS, and SnS. The obtained CZTS thin films had a thickness between 1.039 and 1.676 μm. Absorption study showed that the band gap energy of CZTS thin films which was annealed using furnace ranged from 1.50 to 1.52 eV, whereas that annealed using the hot plate was not observed. The band gap energy value showed that CZTS thin films can be used as sunlight absorber layers on solar cell. The formation of CZTS crystal film on this investigation was effectively performed using furnace annealing process at a temperature of 500 ºC with deposition time of 45 minutes.
Keyword: Thin film, Electrodeposition, Cu2ZnSnS4