Judul: Kajian Pelayanan Pemeriksaan Limbah Cair Pada Bahan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Dki Jakarta
Abstrak: Pembangunan lingkungan hidup dilaksanakan melalui peningkatan mutu lingkungan sesuai dengan Undang Undang no 23 tahun 1995 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan kebijaksanaan nasional, pengelolaan lingkungan hidup di lakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Untuk hal itu diterbitkan Perda no. 5 tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi BAPEDALDA DKI Jakarta tugas pokoknya membantu Gubernur DKI Jakarta. Visi Bapedalda adalah Koordinasi pelaksana dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dan pengedalian dampak lingkungan di wilayah DKI Jakarta dan misinya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat/warga kota Jakarta, melalui berbagai upaya pengendalian dampak lingkungan dan operasional pengelolaan lingkungan hidup dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat umum, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi pengelola/pemerhati lingkungan/LSM dan seluruh jajaran pemerintah terkait. Dalam pengelolaan suatu pemerintahan di era globalisasi menurut Osborne dan Gaebler (1996) dalam buku Mewirausahakan Birokrasi, salah satunya adalah customer-driven government untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan sebagai pengguna jasa pemeriksaan limbah cair salah satu pelayanan yang diperhatikan adalah waktu penyelesaian pemeriksaan dan kualitas pelayan persepsi manajemen dan persepsi pelanggan. Data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawacara, yang dikembangkan dari konsep Gaspersz (1997) dan Tjiptono (1996). Metode pengolahan data dipergunakan diagram kendali, analisis servqual dan uji mandiri karakteristik organisasi berfokus pelanggan. Dari analisis dan kajian sesuai dengan tujuan tersebut diperoleh beberapa hasil sebagai berikut: A. Waktu penyelesaian pelayanan pemeriksaan limbah cair dari data bulan Maret 1999 dari masing-masing line/tahapan diperoleh hasil: 1) waktu penyelesaian di laboratorium adalah 8 hari, standar adalah 7 hari, 2) Pada sub verifikasi rata- rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya 6 hari, dan standarnya adalah 3 hari. 3) sub administrasi pada bulan Maret 1999 menyelesaikan dalam rata-rata 4 hari, sedangkan ukuran seharusnya hanya 2 hari. B. Analisis Servqual digunakan untuk mengukur kualitas jasa yang berdasarkan Zaithaml dkk (1990) menjadi lima dimensi pelayanan bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati yang diperoleh dari 45 responden industri/kegiatan dengan derajat kepentingan dan kinerja menurut pelanggan pengguna jasa pemeriksaan limbah cair 1. Dimensi pelayanan keandalan memiliki bobot 3,54, dengan kategori tidak memperhitungkan pelanggan yang artinya organisasi menganggap posisi pelanggan lebih lebih rendah dibanding posisinya. 2. Dimensi pelayanan bukti langsung adalah-1,81, kategori buruk. 3. Dimensi pelayanan jaminan -1,58 dengan kategori buruk, kinerja lebih kecil dari harapan, tetapi organisasi baru secara minimal memenuhinya. 4. Dimensi pelayanan empati mendapat nilai 0,16 kategori tidak memenuhi harapan. Secara keseluruhan kualitas pelayanan (SQL) berdasarkan perhitungan P x (K-H) adalah 1,47 dalam kategori buruk. C. Diagram kartesius/jendela pelanggan diperoleh data dari kuesioner yang diajukan, yang masuk dalam kotak A (prioritas utama) diperlukan pembenahan dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah: a. Kesungguhan institusi memperhatikan kepentingan pelanggan b. Memberitahukan pelanggan kapan pastinya pemeriksaan limbah cair diselesaikan. c. Penyediaan peralatan yang mutahir seperti komputer yang digunakan oleh petugas yang langsung berhubungan dengan pelanggan D. Nilai rata-rata yang diperoleh dari Pendapat manajemen dengan analisis uji pelayanan Vincent menujukan kriteria yang buruk (skor 38,20), sehingga jika pelayanan akan ditingkatkan maka manajemen Bapedalda harus melakukan perbaikan dalam komitmennya terhadap penerapan sistem pelayanan yang berorientasi pelanggan E. Dari persentase data uji mandari karateristik organisasi berfokus pelanggan dapat diurutkan kategori yang harus dibenahi dan dikembangkan oleh organisasi adalah: a. Kesiapan menentukan dan menghilangkan masalah pelanggan = 55% . Visi,
Keyword: Limbah Cair, Dampak Lingkungan

Judul: Kajian Efektifitas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Memasuki era milenium ketiga dan di era reformasi ini, tindakan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh langkah-langkah antisipatif untuk menangkal akibat buruk yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai organisasi pemerintahan di wilayah ibukota negara merupakan barometer pemerintahan di tanah air, dituntut untuk sesegera mungkin mengambil tindakan antisipatif atas segala perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut sistem manajemen sumberdaya manusianya. Tindakan antisipatif yang dilakukan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City). Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur Pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi untuk menghasilkan aparat yang berkualitas, dan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain adalah: 1. Para aparatur/pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap dirinya, 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang terjadi saat ini, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih belum mengacu kepada landasan operasional yang berlaku atau pencatatan dalam "buku biru" belum dilaksanakan secara teratur, 3. Belum adanya standar penilaian kinerja yang baku sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya motivasi dan rendahnya semangat pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 4. Terjadinya penurunan disiplin pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur di unit kerja masing-masing maupun dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 5. Hasil penilaian kinerja tidak diikuti dan ditindaklanjuti secara nyata (konkrit). Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini, 2. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang efektif dan sesuai dengan harapan pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan pegawai. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, yaitu di Dinas Kependudukan. Secara spesifik, obyek penelitian mengambil lokasi di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Kependudukan, yaitu Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dan Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan populasi yang sekaligus sebagai sampel penelitian (38 pegawai) adalah para pegawai yang terdapat di lima Suku Dinas Kependudukarı Tingkat Kotamadya dan Tingkat Dinas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas (pegawai eselon IIIb 10 orang) dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (pegawai eselon IVb 28 orang) Dinas Kependudukan yang merupakan kelompok penilai dan ternilai atau kedua kelompok pegawai tersebut sekaligus sebagai penilai dan ternilai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan menggunakan instrumen penelitian (kuesioner), dan data sekunder diperoleh dari
Keyword: Penilaian Kinerja, Software SPSS, Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan

Judul: Invers Drazin dari Matriks Toeplitz Singular
Abstrak: Matriks Toeplitz adalah matriks yang setiap unsur pada diagonal utama bernilai sama dan setiap unsur pada subdiagonal yang bersesuaian dengan diagonal utama juga bernilai sama. Matriks singular adalah matriks yang tidak bisa ditentukan inversnya. Akan tetapi, dapat diupayakan untuk ditentukan inversnya menggunakan invers matriks yang diperumum. Invers Drazin merupakan salah satu jenis invers matriks yang diperumum. Pada karya ilmiah ini ditentukan invers Drazin dari matriks Toeplitz singular dengan menggunakan metode Leverrier Faddeev. Kemudian, ditentukan invers Drazin dari matriks Toeplitz singular yang direpresentasikan sebagai penjumlahan segitiga bawah dan segitiga atas matriks Toeplitz berdasar pada teorema Gohberg dan Semencul., Toeplitz matrix is a matrix in with element on the main diagonal has the same value and on the subdiagonal corresponding to the main diagonal also has the same value. Singular matrix is a matrix that has no inverse. However, it can be attempted to determine the inverse using a generalized inverse matrix. Inverse Drazin is a type of generalized matrix inverse. This paper discussed the inverse Drazin for a singular Toeplitz matrix using the Leverrier Faddeev method. Then, the Drazin inverse of the singular Toeplitz matrix which is represented as a sum of products of lower and upper triangular Toeplitz matrix based on Gohberg and Semencul theorem.
Keyword: inverse Drazine, singular Toeplitz matrix