Judul: Kebijakan Ekonomi Tata Kelola Laut dalam Pengembangan Perekonomian di Provinsi Maluku
Abstrak: Pembangunan ekonomi pada wilayah kepulauan khususnya di Provinsi Maluku memiliki problematika berupa karakteristik geografis, sosial dan ekonomi yang khas meliputi tingkat kerentanan, struktur ekonomi, potensi, serta keterbatasan kemampuan dalam mengeksploitasi skala ekonomi. Kondisi ini tercermin dalam pertumbuhan ekonominya yang cenderung berfluktuasi serta kontribusi bidang kelautan yang belum optimal sebagai konsekuensi geokonomis yang dimiliki di lain sisi pertumbuhan ekonomi belum berdampak linear pada indikator makro seperti pertumbuhan output, peningkatan pendapatan, serta perluasan lapangan kerja. Fakta-fakta tersebut tentunya membutuhkan pendekatan kebijakan endogen yang mampu mencerminkan provinsi tersebut sebagai provinsi kepulauan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor berbasis ekonomi laut guna pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan posisi dan keterkaitan kelembagaan khususnya Organisasi Perangkat Daerah bidang kelautan di Provinsi Maluku; 2) Mengkaji tingkat keberlanjutan tata kelola laut di Provinsi Maluku; 3) Menganalisis keterkaitan dan peranan serta dampak bidang kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku; 4) Merumuskan strategi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di Provinsi Maluku, dan 5) Mendesain model kebijakan ekonomi tata kelola laut dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Metode analisis data dilakukan melalui 1) analisis interpretative structural modelling (ISM); 2) analisis multidimenssion scalling (MDS); 3) analisis input-output (IO); 4) analisis hierarchy proses (AHP) dan 5) analisis Sistem Dinamik (SD) Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua elemen memiliki keterkaitan dengan sistem. Sub-elemen kunci dalam pengelolaan bidang kelautan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, kepemimpinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan penggerak utama dan mempengaruhi sub elemen pada level berikutnya. Sementara secara keseluruhan tingkat keberlanjutan dari tiga dimensi yaitu Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas termasuk dalam kategori baik atau sangat berkelanjutan, namun berdasarkan hasil uraian per dimensi, diperoleh bahwa dimensi akuntabilitas memiliki nilai terendah sehingga atribut-atribut pada dimensi ini perlu mendapatkan perhatian utama atau perlu adanya intervensi kebijakan. Potret keadaan ekonomi (economic landscape) Provinsi Maluku menunjukan struktur output sektor-sektor yang mampu memberikan dampak output terbesar di atas 10 persen adalah sektor bangunan kelautan dan sektor perikanan. Sementara sektor yang memiliki Nilai Tambah Bruto (NTB) di atas 10 persen adalah sektor perikanan. Sektor unggulan atau sektor basis adalah sektor perikanan, sektor bangunan kelautan dan sektor jasa kelautan. Sementara sektor yang memiliki nilai pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja terbesar adalah sektor industri kelautan. Dampak permintaan akhir terhadap pembentukan output, pendapatan dan perluasan lapangan kerja terbesar berturut-turut terjadi di sektor bangunan kelautan, sektor perikanan dan sektor jasa kelautan. Kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan di Provinsi Maluku dapat dilakukan melalui kebijakan penganggaran yang diarahkan untuk peningkatan output dan peningkatan pendapatan, sementara kebijakan pembangunan regional (regional development) diarahkan untuk penanggulangan pengangguran dan kebijakan tata kelola yang efektif (effective government) diarahkan untuk tujuan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor perikanan sebesar 10 persen maka PDRB sektor perikanan akan meningkat rata-rata sebesar 11,66 persen per tahun. Sementara ketika dilakukan peningkatan belanja sebesar 20 persen mampu mendorong pertumbuhan PDRB sebesar 12,94 persen per tahun.
Keyword: kelembagaan, tata kelola laut, input-output, kebijakan ekonomi, model dinamis, ekonomi kepulauan

Judul: Peranan sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan wilayah kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku
Abstrak: Salah satu sektor perekonomian yaitu sektor kelautan dan perikanan berperan sangat besar bagi pembangunan di wilayah Indonesia, mengingat luas perairan yang lebih besar dibanding luas daratan dengan potensi perikanan yang sangat banyak dan beragam. Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi perikanan khususnya perikanan laut yang tersedia sangat melimpah, karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB, mengetahui tingkat basis ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan wilayah, mengetahui efek pengganda nilai tambah pendapatan (PDRB) sektor kelautan dan perikanan, mengetahui tingkat aglomerasi/pemusatan sektor kelautan dan perikanan, mengetahui tingkat spesialisasi sektor kelautan dan perikanan serta merumuskan beberapa alternatif strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan agar berperan lebih besar dalam pembangunan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Maluku Tenggara memberikan sumbangan kontribusi yang sangat besar bagi sektor pertanian. Hasil analisis LO menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan kegiatan basis ekonomi yang diindikasikan bahwa sektor kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan dalam wilayah (lokal) dan luar wilayah (ekspor). Analisis aglomerasi menunjukkan bahwa kegiatan sektor kelautan dan perikanan tidak terpusat (menyebar) pada suatu daerah dengan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas pulau-pulau kecil. Kegiatan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara cenderung tidak terspesialisasi, artinya belum mampu memproduksi komoditas perikanan tertentu, karena sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan...
Keyword: tambahan pendapatan, aglomerasi, pengembangan sektor kelautan

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera