Judul: Analisis kesempatan kerja dan migrasi penduduk di provinsi Jawa Tengah pada pra dan era otonomi daerah
Abstrak: Sistem pemerintahan yang sentralisasi sebelum otonomi daerah telah menyebabkan perekonomian di kota tumbuh lebih pesat dibandingkan desa sehingga berdampak pada kesempatan kerja yang cukup besar di kota. Hal ini tentunya sangat menarik bagi masyarakat desa untuk melakukan migrasi ke kota. Lokasi Jawa Tengah yang cukup strategis karena letaknya yang dekat dengan daerah pusat industri maju seperti Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi (Jabodetabek) dan Surabaya, memberikan kemudahan bagi masyarakatnya untuk melakukan migrasi ke daerah tersebut. Migrasi keluar yang dilakukan oleh seseorang dengan motif ekonomi tanpa disertai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki menyebabkan kemiskinan di daerah asal tetap meluas. Selain itu, migrasi yang dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan keterampilan khusus akan menyebabkan daerah asal migran kekurangan SDM yang berkualitas sehingga dapat menghambat pembangunan daerah. Dampak negatif dari migrasi ini harus segera diatasi dengan meningkatkan kesempatan kerja yang sesuai dengan keadaan angkatan kerja terutama dari sisi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Tengah. Melalui otonomi daerah, diharapkan pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh daerah dapat lebih efektif mendorong perekonomian daerah dengan menggunakan sumberdaya lokal seperti SDM di Jawa Tengah itu sendiri. Namun, seringkali otonomi daerah yang diterapkan tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kadangkala pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya kesempatan kerja terutama pada bidang yang sebenarnya memiliki SDM yang potensial. Sehingga tujuan otonomi daerah yang sesungguhnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya berhasil, bahkan sering kali dianggap gagal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kebijakan otonomi daerah dapat meningkatkan kesempatan kerja di Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana otonomi daerah dapat menurunkan migrasi keluar di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kesempatan kerja yang ada. Penelitian ini menggunakan shift share sebagai alat analisis untuk mengidentifikasikan sumber pertumbuhan ekonomi dari tenaga kerja di Provinsi Jawa tengah dalam dua periode waktu yaitu pra dan era otonomi daerah. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan shift share ini akan dihasilkan bagaimana pertumbuhan kesempatan kerja di Jawa Tengah. Selain itu, berdasarkan data tingkat migrasi keluar dari Jawa Tengah didapatkan sejauh mana otonomi daerah dapat menurunkan tingkat migrasi keluar dengan kesempatan kerja yang ada tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series berupa data jumlah penduduk yang bekerja pada sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jawa Tengah untuk memproyeksikan kesempatan kerja. Periode data yang digunakan adalah periode pra otonomi daerah (Tahun 1996-2000), dimana periode ini menggambarkan kondisi kesempatan kerja sebelum otonomi daerah yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi serta periode era otonomi daerah (Tahun 2001-2003 dan Tahun 2004-2007) yang menggambarkan kondisi awal diterapkannya otonomi daerah dan kondisi setelah pemerintah daerah beradaptasi dengan kebijakan otonomi daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja di Jawa Tengah era otonomi daerah terutama pada tahun 2004-2007 yang menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi (5 persen), walaupun peningkatan kesempatan kerja pada awal otonomi daerah (0,38 persen) lebih kecil dibandingkan saat pra otonomi daerah (1,60 persen). Namun, kesempatan kerja yang meningkat ini belum dapat menurunkan angka pengangguran di Jawa Tengah secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah belum cukup berperan dalam menurunkan angka pengangguran di Jawa Tengah. Berdasarkan data migrasi keluar,
Keyword: 

Judul: Kondisi Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan masalah klasik di Indonesia. Pada masa Orde Baru, strategi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pemerintah kurang memperhatikan tercapainya pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah sehingga terdapat kecenderungan kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, masalah kesenjangan ekonomi antar wilayah telah menjadi pembahasan utama dalam penetapan kebijakan pembangunan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah kebijakan otonomi daerah yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak merata di seluruh wilayah sehingga menimbulkan gap antara wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi dan terendah, dimana Kabupaten Kudus memiliki PDRB per kapita tujuh kali lipat lebih tinggi dari PDRB per kapita Kabupaten Grobogan. Adanya gap tersebut mengindikasikan masih terjadi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah, pemahaman pertama yang perlu ditelaah adalah mengenai kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah apakah semakin melebar atau berkurang, serta kesenjangan yang terjadi masih dalam taraf rendah, sedang, atau tinggi. Adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah berarti terdapat beberapa daerah yang cepat tumbuh, namun terdapat daerah lain yang tertinggal karena mengalami pertumbuhan ekonomi lambat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun prioritas kebijakan untuk lebih memajukan perekonomian di daerah tertinggal. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi wilayah yang tergolong daerah tertinggal. Setelah diketahui daerah tertinggal, dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah. Perhatian difokuskan pada daerah yang tertinggal supaya daerah ini mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah maju. Sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah dapat dikurangi. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah; 2) menganalisis klasifikasi wilayah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi wilayah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal; 3) mengestimasi faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah; dan 4) merumuskan implikasi kebijakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat 3 dan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yakni tujuan 1 diukur dengan menggunakan Indeks Kesenjangan Williamson, tujuan 2 diukur dengan menggunakan analisis Klassen Typology, dan tujuan 3 diukur dengan menggunakan analisis panel data. Hasil penelitian ini menunjukan trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah pada masa sebelum otonomi daerah cenderung meningkat hingga tahun 2000. Pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah meningkat terlebih dahulu hingga tahun 2003. Setelah tahun 2004, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah berangsur-angsur menurun tetapi masih dalam taraf tinggi. Menurut analisis Klassen Typology, setelah pelaksanaan otonomi daerah jumlah wilayah yang terolong daerah maju dan cepat tumbuh bertambah dari empat wilayah menjadi delapan wilayah. Namun, wilayah yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal masih
Keyword: 

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: