Judul: Pengaruh penetapan harga patokan kayu bulat meranti terhadap provisi sumberdaya hutan
Abstrak: Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam, salah satu kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia adalah sumberdaya hutan. Potensi sumber daya hutan pada kawasan hutan produksi yang cukup besar seharusnya dikelola dengan prinsip pengelolaan hutan secara lestari, sehingga sektor kehutanan dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional, lingkungan dan sosial. Namun pengelolaan hutan di Indonesia sampai dengan saat ini masih menimbulkan permasalahan antara lain semakin tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lingkungan dan kontribusi yang rendah terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan hutan secara lestari oleh pemerintah belum berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga patokan yang diindikasikan menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sehingga kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional menjadi rendah. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga patokan kayu bulat meranti, sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah menghitung harga patokan kayu bulat meranti dengan menggunakan metode residual dan cost plus pricing, mengestimasi penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan harga patokan kayu bulat meranti yang berlaku dibandingkan dengan harga patokan kayu bulat meranti hasil penelitian, menganalisis kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat meranti dan menganalisis implementasi metode perhitungan harga patokan kayu bulat meranti hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode residual, cost plus pricing dan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode residual yang memungkinkan digunakan pemerintah adalah pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Sumatera yaitu sebesar Rp1.153.312,17, pada rasio keuntungan 12% untuk wilayah Kalimantan yaitu sebesar Rp1.078.293,83 dan pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Papua yaitu sebesar Rp905.922,30. Sedangkan nilai harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode cost plus pricing yang memungkinkan untuk digunakan pemerintah adalah pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Sumatera yaitu sebesar Rp1.442.935,60, pada rasio keuntungan 7% dan 12% untuk wilayah Kalimantan yaitu berturut-turut sebesar Rp1.406.468,24 dan Rp1.472.191,06, dan pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Papua yaitu sebesar Rp1.367.266,30. Harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode residual pada rasio keuntungan 7% dan 12% akan menghasilkan kenaikan penerimaan PSDH berturut-turut sebesar 73,04% dan 70,09%. Harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode cost plus pricing pada rasio keuntungan 7% dan 12% akan menghasilkan kenaikan penerimaan PSDH berturut-turut sebesar 124,72% dan 132,23%, 141,52% dan 152,03%. Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan PSDH melalui kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat meranti yang tepat. Kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat meranti dapat digunakan pemerintah sebagai kontrol terhadap pengelolaan hutan, sehingga melalui kebijakan tersebut, pemerintah dan pelaku usaha sektor kehutanan bisa mendapatkan rente ekonomi dari pengelolaan hutan. Dengan adanya peningkatan penerimaan PSDH, maka penerimaan tersebut dapat digunakan pemerintah untuk meminimalisir dan memperbaiki kerusakan hutan dan untuk memperbaiki iklim usaha sektor kehutanan ke arah yang lebih baik.
Keyword: harga patokan, kayu bula, residual, cost plus pricing

Judul: Impact of forest royalty and reforestation fund on welfare
Abstrak: Dalam tiga dasawarsa terakhir sektor kehutanan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi penerimaan pemerintah dari sektor kehutanan diantaranya bersumber dari Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). PSDH dan DR dihitung atas dasar jumlah kayu bulat yang dihasilkan dari hutan alam dan hutan tanaman. Untuk mempertahankan keberlanjutan kontribusi tersebut maka diperlukan kepastian penyediaan bahan baku kayu bulat yang berkelanjutan bagi kebutuhan industri berbasis kayu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalis model penawaran dan permintaan kayu bulat melalui estimasi elastisitas supply dan demand pada pasar input kayu bulat dan pasar output produk primer kayu olahan, (2) menganalisis dampak kebijakan PSDH dan DR terhadap produksi, dan harga kayu bulat serta kayu olahan, dan (3) menganalisis berbagai skenario kebijakan PSDH dan DR dan dampaknya terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen. Model persamaan yang digunakan untuk mendapatkan parameter dugaan dalam penelitian ini adalah persamaan simultan atau Two Stage Least Squares (2SLS) dan persamaan tunggal atau Ordinary Least Squares (OLS), sehingga diperoleh nilai parameter terbaik, yang merupakan penduga elastisitas. Dalam penelitian ini akan dicari estimasi model pasar input, pasar kayu bulat, yaitu kayu bulat dari hutan alam, kayu bulat dari HTI perkakas dan kayu bulat dari HTI pulp sebagai bahan baku industri pimer dan pasar output, yaitu pasar kayu lapis, kayu gergajian dan pulp. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2009, diolah dengan menggunakan program statistik komputer RATS (Regression Analysis of Time Series).
Keyword: 

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: