Judul: Evaluation of Information Technology Governance at Gianyar Agriculture Office Using COBIT 2019
Abstrak: E-government adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan ketatanegaraan untuk mempercepat dan mengintegrasikan alur dan proses kerja, mengelola data dan informasi secara efektif, dan meningkatkan pelayanan publik. Dinas Pertanian Gianyar memiliki tugas pokok untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian. Salah satu tujuan Dinas Pertanian Gianyar adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanian. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kapasitas kinerja dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Tata kelola yang baik dalam penggunaan layanan TI akan memberikan peningkatan kemampuan dalam memproses pengelolaan informasi dan pelayanan kepada publik, peningkatan efisiensi, dan akuntabilitas serta dipercaya dapat mempengaruhi seluruh kinerja organisasi. Penerapan TI pada suatu organisasi tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Penerapan TI di satu sisi memberikan manfaat serta keuntungan yang luar biasa bagi organisasi namun di sisi lain, penerapan TI juga dapat menimbulkan risikorisiko yang dapat merugikan organisasi. Jika risiko TI tidak dikelola dengan baik, TI dapat mengakibatkan terganggunya operasional organisasi menjadi tidak optimal dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas organisasi. Evaluasi tata kelola TI bertujuan untuk meningkatkan keuntungan penggunaan teknologi informasi secara optimal dan dapat mampu mengelola resikonya. COBIT 2019 merupakan standar framework yang dinilai lengkap dan komprehensif dalam melakukan evaluasi tata kelola TI suatu organisasi. Terdapat lima tahapan pada penelitian ini, yaitu menentukan lingkup awal tata kelola dan manajemen (initial scope), penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen (refined scope), penilaian tingkat kapabilitas proses, penentuan nilai gap, dan pembuatan rekomendasi. Pada tahapan menentukan lingkup awal tata kelola dan manajemen (initial scope) menggunakan faktor desain 1 sampai 4 yaitu strategi organisasi, tujuan organisasi, profil risiko TI, dan permasalahan terkait TI, didapatkan satu proses yang menjadi prioritas tertinggi atau memiliki skor ≥ 75 yaitu MEA03 (Managed Compliance with External Requirements). Pada tahapan penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen (refined scope) menggunakan seluruh faktor desain yaitu tujuan organisasi, profil risiko TI, permasalahan terkait TI, lanskap ancaman TI, persyaratan kepatuhan, peran TI, model sumber daya TI, metode implementasi TI, strategi adopsi TI, dan ukuran organisasi. Tahapan penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen (refined scope) mendapatkan tiga proses yang menjadi prioritas tertinggi atau memiliki skor ≥ 75 adalah MEA03 (Managed Compliance with External Requirements), BAI04 (Managed Availability & Capacity), dan EDM03 (Ensured Risk Optimization). Hasil penilaian tingkat kapabilitas pada proses MEA03, BAI04, dan EDM03 baru mencapai tingkat kapabilitas level 1. Dinas Pertanian Gianyar mengharapkan dapat tercapainya tingkat kapabilitas level 2 pada setiap proses yang dievaluasi. Hal ini menyebabkan terdapat nilai gap sebesar 1 yang artinya Dinas Pertanian Gianyar masih perlu melakukan serangkaian aktivitas dasar pada proses yang diukur agar dapat tercapainya tujuan dari proses tersebut karena terdapat aktivitas dasar yang masih belum lengkap dilakukan. Untuk menghilangkan gap tersebut, maka diperlukan adanya rekomendasi agar dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian Gianyar sebagai panduan untuk mencapai level yang diinginkan sekaligus untuk menghilangkan gap tersebut. Rekomendasi telah dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas yang belum dilakukan oleh Dinas Pertanian Gianyar. Setelah rekomendasi diterapkan, tingkat kapabilitas pada setiap proses yang dievaluasi diharapkan dapat meningkat menjadi level 2 dan menghilangkan gap tersebut., E-government is the use and utilization of information technology in state administrative management to accelerate and integrate workflows and processes, manage
Keyword: COBIT 2019, e-government, framework, governance, information technology

Judul: Penilaian Tata Kelola dan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Dengan COBIT 2019 Dan ITIL 4.
Abstrak: Pelaksanaan evaluasi e-Government merupakan bentuk pelaksanaan instruksi Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Direktorat Kelembagaan sudah mengembangankan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) diantaranya silemkerma.kemdikbud.go.id untuk layanan pengusulan, evaluasi, dan portal informasi perizinan kelembagaan Perguruan Tinggi seperti pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta serta pembukaan program studi pada perguruan tinggi; izinbelajar.kemdikbud.go.id bertujuan dalam layanan rutin penerbitan izin belajar bagi mahasiswa asing yang akan menempuh studi di perguruan tinggi sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa asing untuk memperoleh dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM; dan pppts.kemdikbud.go.id bertujuan dalam layanan pendaftaran, evaluasi, dan monitoring bantuan sarana dan prasarana bagi perguruan tinggi swasta. Berdasarkan hasil pembahasan dari forum komunikasi publik layanan menyatakan bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan, meliputi perubahan bentuk perguruan tinggi, pendirian perguruan tinggi, pembukaan prodi, serta Mahasiswa Asing dan Tenaga Ahli, manajemen kemanan layanan kurang baik, belum pernah ada evaluasi tata kelola dan manajemen layanan terkait pelayanan publik, dan belum terintegrasinya dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai keberhasilan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibutuhkan minimal 4 komponen yang saling mendukung yaitu infrastruktur TI, sumber daya manusia, organisasi, dan rekanan. Oleh karena itu, evaluasi tata kelola dan manajemen layanan dari proses-proses TI sangat di perlukan untuk menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunan COBIT 2019 dan ITIL 4 untuk menilai tata kelola dan layanan TI. Pada COBIT 2019 menggunakan 5 Domain EDM (Evaluate, Direct and Monitor), APO (Align, Plan and Organise), BAI (Build, Acquire and Implement), DSS (Deliver, Service and Support), dan MEA (Monitor, Evaluate and Assess). Berdasarkan rekomendasi prioritas perbaikan desain faktor dengan nilai minimal 70 pada objektiv governance dan management. Area perbaikan prioritas terdapat 11 Domain yang memiliki nilai minilam 70 yaitu EDM03 (optimalisasi risiko), APO10 (mengelola vendor), APO12 (mengelola risiko), BAI02 (mengelola definisi kebutuhan), BAI03 (mengelola indentifkasi solusi dan membangun), BAI06 (mengelola perubahan), BAI07 (mengelola perubahan IT dan transisi), BAI10 (mengelola konfigurasi), DSS04 (mengelola keberlanjutan), DSS05 (mengelola layanan keamanan), dan MEA01 (memantau, mengevaluasi dan menilai kinerja) dengan proses kapabilitas sebanyak 69 proses. Proses pencapaian kapabiltas tersebut dinilai menggunakan skala pengukuran CMMI (Capability Maturity Model Integration) 2.0 yang terdiri dari 6 Level yaitu (a) Level 0 – Incomplete, (b) Level 1 – Initial, (c) Level 2 – Managed, (d) Level 3 – Defined, (e) Level 4 – Quatitatively Managed, (f) Level 5 – Optimizing. Untuk menentukan tingkat kapabilitas dalam proses pemeringkatan aktivitas mengunakan ISO 33004:2015 yang membagi 4 skala yaitu: (a) Not Achieved – 0 s.d. 14, (b) Partially Achieved – 15 s.d. 49, (c) Largely Achieved – 50 s.d. 84, (d) Fully Achieved – 85 s.d. 100. Sedangkan ITIL 4 digunakan untuk merekomendasi perbaikan manajemen layanan. Praktis pada ITIL 4 didapat berdasarkan related guidance COBIT 2019, selanjutnya dilakukan konversi proses dan aktivitas ITIL v3 ke pratek ITIL 4. Untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan dari website Direktorat Kelembagaan menggunakan e-GovQual model dengan mengindentifikasi atribut-atribut yang menjadi prioritas perbaikan berdasarkan importance performance analysis dan quadran analysis. Dimensi pengukuran pada e-GovQual model yaitu: easy
Keyword: COBIT 2019, e-Government, ITIL 4, User Satisfaction Directorate of Institutional

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: