Judul: Faktor- faktor keberhasilan pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia
Abstrak: Era reformasi telah membuat banyak perubahan khususnya dalam tata pemerintahan. Pemerintahan yang awalnya bersifat sentralistik, kini menjadi desentralistik. Desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 (telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004). Adanya desentralisasi membuat wilayah yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan daerahnya dapat membentuk daerah baru, yang disebut pemekaran wilayah. Sebelum disahkannya kedua undang-undang tersebut, pemekaran wilayah telah terlaksana. Namun kedua undang-undang tersebut membuat syarat pemekaran menjadi lebih jelas dan pemekaran semakin mudah untuk dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan pemekaran wilayah, khususnya untuk pemekaran kabupaten dan kota menjadi semakin marak terjadi.
Keyword: 

Judul: Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Perkembangan Perekonomian dan Kinerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten
Abstrak: Pemekaran wilayah diharapkan dapat mengatasi masalah kesenjangan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini untuk melihat kecenderungan pengaruh pemekaran menggunakan analisis deskriptif dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian dan kinerja pemerintah daerah menggunakan analisis data panel. Variabel-variabel penduga model PDRB adalah Pendapatan Daerah (PD), IPM, Porsi Belanja Modal (PBM), dan Variabel Dummy Pemekaran (D). Pendugaan model IPM menggunakan variabel-variabel Puskesmas (PSKM), Tingkat Buta Huruf (TBH), Populasi Terdidik (POPT), PDRBK, dan Variabel Dummy Pemekaran (D). Hasil penelitian memperlihatkan pelayanan pendidikan di Daerah Induk (DI) cenderung mengalihkan bebannya ke Daerah Otonomi Baru (DOB) dan kualitas pelayanan kesehatan di DOB lebih baik dari DI pasca pemekaran. Pemekaran wilayah menjadikan DOB memiliki keunggulan kualitas SDM dibandingkan dengan DI, dengan koefisien variabel Tingkat Buta Huruf dan Puskesmas dari DOB lebih tinggi dibandingkan DI masing-masing sebesar - 0.0005 dan 0.0015. Pasca pemekaran wilayah, pertumbuhan ekonomi DOB menjadi lebih baik dari DI dengan koefisien variabel PBM dari DOB lebih tinggi dari DI sebesar 0.0047.
Keyword: Banten, ipm, data panel, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi

Judul: Mud Crab’s (Scylla serrata Forskal 1775) Response to Different Decaying Level of Gold Snail (Pomacea canaliculata Lamarck 1822) Bait.
Abstrak: Mud crab is well known as omnivorous-vigorous-voracious-opportunistic-scavenger. These intertidal animals applies mainly chemoreception in their predatory behaviour. It has been commonly assumed that non fresh gold snail bait is better than fresh bait in stimulating the mud crab. This research's aim is to analyze mud crab response to different decaying level of gold snail bait. Their response were observed as time required to touch the bait and pattern and direction of the mud crab in approaching the baits. The different decaying level of gold snail baits were shown on Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) as 16.3 mg/100g (0 day); 534.1 mg/100g (3 days); and 887.4 mg/100g (6 days). The research was conducted from July 2009 until February 2011. The TVBN test for gold snail baits were conducted at Laboratory of BBPPHP Jakarta. The experiment was conducted in Pemalang. The result showed that the average period of mud crabs to touch the baits were 52.14 minutes; 61.57 minutes and 52.57 minutes. Anova test concluded no sufficient evidence of significant effect of TVBN content of gold snail bait on mud crab’s feeding behaviour. Movement pattern B, i.e. left and right deviation followed by straight forward movement to the bait, was commonly exhibited by the crabs. Consequences of time period required by the mud crab to approach the bait on fishing operation is discussed.
Keyword: