Judul: Model pencegahan perikanan ilegal melalui pengelolaan Pulau-pulau terluar
Abstrak: Kawasan perbatasan Pulau Lirang, Wetar dan Kisar (LWK) di Provinsi Maluku merupakan tiga dari 92 pulau terluar di Indonesia. Kawasan ini termasuk dalam wilayah perairan Laut Banda yang memiliki potensi perikanan laut 248.370 ton/tahun dan berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Potensi wilayah dan perikanan laut kawasan tersebut menarik perhatian nelayan skala industri maupun tradisional untuk memanfaatkannya. Beberapa fakta terkait dengan pemanfaatan perairan perbatasan LWK dan RDTL antara lain: (1) Pergerakan nelayan RDTL melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar LWK; (2) Masuknya nelayan RDTL ke perairan LWK tidak mendapat halangan pengawasan karena aparat perbatasan sulit membedakan nelayan RDTL dan LWK akibat kesamaan bahasa dan dialek; dan (3) Ekspansi nelayan Nusa Tenggara Timur untuk tujuan penangkapan ikan, tidak hanya menjangkau perairan LWK, tapi cenderung mengarah ke kawasan sekitar Pulau Timor. Demikian juga nelayan LWK yang melakukan penangkapan ikan lintas batas perairan RDTL. Kegiatan ini dilakukan secara berulang karena pengawasan yang longgar akibat penggunaan armada penangkapan, pola penggunaan dan jenis alat tangkap serta teknik penangkapan yang sama dengan nelayan RDTL. Fakta-fakta ini menjadi bukti awal adanya praktek perikanan lintas batas di perairan perbatasan LWK-RDTL. Kuperan dan Sutinen (1998) mengembangkan model dasar pencegahan perikanan lintas batas (basic deterence model) dengan dua faktor utama, insentif ekonomi dan penegakan hukum. Model lanjutan dikembangkan oleh Nikijuluw (2008) dengan menambah faktor obligasi moral dan tekanan sosial, mengingat variabel ini menentukan perilaku seseorang terhadap aturan yang berlaku. Terkait dengan keputusan seseorang untuk melanggar atau tidak, faktor persepsi individu menjadi faktor penting yang turut memberikan pengaruh. Oleh sebab itu ditambahkan faktor persepsi individu yang diadopsi dari Ostrom dan Schlager..dst
Keyword: pergerakan lintas batas, perikanan ilegal, model TCIF.

Judul: Model Pengawasan Kelautan Dalam Pengelolaan Ekonomi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil di WPP-NRI 711.
Abstrak: Berdasarkan penyebaran stok ikan dan karakteristik osenografi, WPP-NRI 711 merupakan salah satu dari sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia dengan potensi kelautan yang melimpah khususnya di sektor perikanan, dan merupakan salah satu dari tiga zona perairan rawan illegal fishing. Di Indonesia, untuk memberantas kegiatan illegal fishing tersebut, masih menganut sistem multi agent dengan manajemen dan kepentingan yang berbeda-beda menurut masingmasing sektornya. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya agen yang mempunyai kewenangan mengurusi laut sehingga tidak efektif dan efisien dalam pengawasan kelautan Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPP-NRI 711 belum mencapai dengan optimal, sehingga diperlukan model pengawasan kelautan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan pengawasan kelautan, mengestimasi potensi ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil, nilai ekonomi illegal fishing perikanan tangkap pelagis kecil, dan mengkaji model pengawasan kelautan di WPP-NRI 711. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer, yang dilakukan dengan observasi, wawancara dengan kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis Delphi digunakan dalam wawancara yang melibatkan para pakar dan pelaku dari institusi lembagalembaga terkait pengawasan kelautan. Sedangkan data sekunder, merupakan statistik produksi dan effort perikanan tangkap pelagis kecil, dan data hasil kapal tangkapan illegal fishing. Analisis data yang digunakan yaitu bioekonomi perikanan tangkap pelagis kecil, dan metoda ANP untuk untuk menyusun model pengawasan kelautan dalam pengelolaan ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPP-NRI 711. Manfaat pengelolaan optimal ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil yakni upaya penangkapan yang diperbolehkan adalah 5.041 unit effort standard hasil tangkapan 13.561 ton per tahun dan rente ekonomi Rp 225,54 miliar per tahun. Nilai ekonomi dari illegal fishing 3.285 ton per tahun sebesar Rp 53,8 miliar per tahun. Tingkat pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis kecil menunjukkan bahwa effort masih dapat ditingkatkan mencapai tingkat optimum sehingga memberikan manfaat ekonomi maksimum. Dari hasil penelitian ini, model pengawasan kelautan single agent multi task dengan dukungan penuh pemerintah, lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan pengawasan kelautan pada umumnya, khususnya sumberdaya perikanan.
Keyword: illegal fishing, model pengawasan kelautan, pengelolaan ekonomi optimal, pelagis kecil, sumberdaya perikanan, WPP-NRI 711

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate