Judul: Strategi belanja publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Abstrak: Sejak diberlakukannya paket undang -undang otonomi daerah (UU No. 32 dan 33 tahun 2004), maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran. Semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah dilihat dari segi anggaran mengakibatkan peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah berarti juga meningkatkan anggaran belanja daerah. Peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Peningkatan anggaran APBD semestinya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan lewat pendapatan per kapita per tahun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengetahui pengaruh APBD terhadap kesejahteraan masyarakat dianalisis menggunakan metode analisis ekonometrika (regresi linier). Untuk penyusunan strategi/rancangan program, metode analisis yang digunakan adalah analisis situasi (SWOT). Hasil kajian strategi alokasi belanja publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa Belanja aparatur dan belanja publik (APBD) berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB per kapita, Penerapan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita, tetapi pengaruh tersebut bersifat negatif, Pemekaran wilayah Kota Bekasi dari Kabupaten Bekasi yang terjadi pada tahun 1997 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita, Rasio alokasi belanja aparatur dan belanja publik terhadap APBD periode 1983-2005 masing-masing 49,33% dan 50,67%. Pada periode 1977-2005 (sejak terbentuk Kota Bekasi tahun 1997 sampai tahun 2005), rasio alokasi belanja aparatur dan belanja publik terhadap APBD masing-masing 52,56% dan 47,44%. Belanja aparatur dan belanja publik (APBD) berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Rancangan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja publik yang dapat direkomendasikan bagi Pemerintah Kota Bekasi adalah Program replikasi PPK-IPM (Program Pendanaan Kompetisi IPM) dan Internalisasi Permendagri Nomor 13 tahun 2006. iv © Hak cipta milik Cardiman, tahun 2006 Hak cipta dilindungi Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam Bentuk apa pun, baik cetak, fotocopi, mikrofilm, dan sebagainya
Keyword: 

Judul: Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD Dengan RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi
Abstrak: Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan PKN Jabodetabekpunjur yang memiliki laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi cukup pesat, sehingga perlu dukungan sarana dan prasaran kota yang memadai bagi kehidupan warga dan pertumbuhan usahanya. Inilah yang menjadi salah satu misi RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. Evaluasi dokumen APBD 2008 – 2010 dilakukan untuk penilaian kinerja program dan kebijakan dalam mendukung pencapaian misi tersebut. Tahap penyusunan anggaran memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga evaluasi dalam penelitian ini merupakan upaya penting agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan dokumen APBD yang memiliki daya dukung (relevan, efisien dan efektif) dalam pencapaian sasaran RPJMD. Penelitian dilakukan dengan metode sebagai berikut: 1) Analisis kualitas sasaran program RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013 dengan menggunakan kriteria SMART ; 2) Analisis relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas program dan kegiatan dalam APBD 2008-2010; 3) Identifikasi faktor yang mempengaruhi ketidakselarasan; 4) Perumusan kriteria dan alternatif strategi serta penilaian bobot strategi melalui metode AHP; 5) Perumusan akhir strategi penyelarasan melalui melalui penyusunan program dan kegiatan yang direkomendasikan. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa terdapat beberapa ketidakselarasan dalam perencanaan kegiatan dan program APBD 2008-2010 dengan indikator sasaran RPJMD2008-2013, dari 18 program yang di evaluasi terdapat 11 program yang secara nyata nilainya kurang dari standar penilaian. Jenis deviasi / ketidak selarasan tersebut meliputi: a) Kualitas tujuan sasaran RPJMD yang tidak dirumuskan dengan baik sehingga SKPD sulit untuk mengaplikasikannya; b) Penetapan kegiatan program di APBD yang tidak relevan, sehingga nilai efisiensi dan efektivitasnya rendah; c) Desain program baik di RPJMD maupun di APBD keduanya kurang sehingga program tidak memiliki daya dukung terhadap pencapaian kebijakan dan misi.....dst
Keyword: Perencanaan anggaran, Penilaian kinerja, PDRB

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: