Judul: Kajian kemitraan modal ventura antara usaha kecil agribisnis sayur mayur dengan perusahaan modal ventura daerah Jawa Barat (Kemitraan modaal ventura antara Puteri Segar dengan PT.Sarana Jabar Ventura
Abstrak: Menurut Saragih (1996) bahwa pembangunan ekonomi nasional dalam abad 21 (pa­ ling tidak dalam beberapa dekade awal) akan masih tetap berbasis pada pertanian secara luas. Pengadaan produk-produk pertanian tentunya merupakan suatu ha! yang mutlak dipe­ nuhi oleh suatu negara untuk mencukupi kebutuhan pangan dan kesehatan masyarakatnya. Kebutuhan akan produk pertanian yang berupa sayur-mayur guna pemenuhan kecukupan gizi juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan usaha kecil di bidang pertanian merupakan sal.ab satu unsur penentu bagi terjaminnya pengadaan komoditi pertanian di suatu negara. Oleh karena itu, maju mundur­ nya tingkat kegiatan mereka akan berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan sek­ tor pertanian pada negara bersangkutan. Dengan demikian, keberadaan usaha kecil patut di­ dukung dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangannya. Menurut Tjakrawerdaya (1997), usaha kecil menengah di Indonesia menghadapi ken­ dala umum dalam hal permodalan, manajemen, akses terhadap informasi dan pasar, serta da­ lam hal penggunaan teknologi yang masih relatif sederhana. Tetapi kendala utama dan non utama usaha kecil menengah tidak selalu sama. Kemitraan merupakan salah satu solusi yang dianggap baik oleh pemerintah di antara beberapa alternatif yang ada. Bentuk kemitraan yang dijalankan perusahaan tidaklah selalu sama. Ada enam bentuk kemitraan yang baku menurut Prawirokusumo (1996) yaitu : Kemit­ raan Pola Dagang, Kemitraan Pola Vendor, Kemitraan Pola Sub Kontrak, Kemitraan Pola PIR, Kemitraan Pola Waralaba dan Kemitraan Pola Pembinaan. Selain keenam pola tersebut ada satu pola lain menurut DepKop dan PPK (1994) yaitu Kemitraan Modal Ventura.
Keyword: 

Judul: Strategi Pengembangan Pola Kemitraan Pengusaha Kecil/ Koperasi Dengan Pengusaha Menengah/ Besar/ Bumn Di Propinsi Riau
Abstrak: Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dinyatakan bahwa pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat dapat berkembang menjadi usaha menengah. Selain itu dinyatakan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan melalui gerakan koperasi ditandai dengan lahimya Undang-Undang NO. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengusaha kecil/koperasi dan pengusaha menengah/besar mempunyai akar yang kuat terhadap fundamental perekonomian nasional. Namun demikian perundang-undangan untuk memberdayakan pengusaha kecil/koperasi dilengkapi dengan lahimya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Pelaksanaan kemitraan yang sesuai dengan ketetapan pemerintah, secara operaional didahului oleh SK. Menkeu No. 316/KMK.016/1994 tentang Pemanfaatan Dana Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Kemitraan usaha bukan merupakan suatu konsep baru. Kemitraan usaha mengandung pengertian adanya hubungan kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang melahirkan sinergi dan dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta diiringi dengan pembinaan usaha dari pengusaha menengah/besar, Lembaga Latihan dan Konsultasi baik dari instansi pemerintah maupun Lembaga Latihan Swasta. Hasil-hasil pembinaan terhadap usaha kecil/koperasi yang dilakukan pemerintah melalui Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah meningkat dari tahun ke tahunnya, baik dilihat dari unit usaha maupun kegiatan pembinaan yang dilakukan. Namun demikian, keberhasilan pembinaan tersebut belum sepenuhnya dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran perusahaan swasta seperti Kelompok Jimbaran, Kelompok Usaha Nasional (KUNAS) dan Perusahaan Besar Daerah (PBD) diharapkan dapat membantu pelaksanaan kemitraan dalam bentuk pembinaan permodalan, manajemen dan teknologi. Pada dasamya pelaksanaan pola kemitraan terdiri dari berbagai jenis pola kemitraan diantaranya; Pola Inti Plasma, Sub-Kontrak, Dagang Umum, Waralaba, keagenan dan pola-pola lainnya yang belum dibakukan (Marbun, 1996). Selain itu dalam kegiatan agribisnis dikembangkan tiga model yakni kerjasama keterkaitan Hulu-Hilir (Forward Linkage), Kerjasama Hilir-Hulu (Backward Linkage) dan kerjasama pemilikan saham (Kadarisman, 1995). Bila dipelajari secara cermat bentuk-bentuk kemitraan tersebut tampak masih banyak mengandung kelemahan dan kendala yang tidak mudah diatasi. Apalagi dikaitkan dengan kenyataan sering terjadi kredit macet di kalangan perbankan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.
Keyword: pengusaha keci, koperasi, kelompok Usaha Nasional (KUN), analsisi SWOT

Judul: Bioadsorption of Hg(II) by Crosslinked Starch Phosphate
Abstrak: Crosslinked sago starch phosphate (SgP) has been successfully synthesized from native sago starch (Sg) and mixed of Na2HPO4-NaH2PO4 in an acidic condition. It was used as a bioadsorbent to remove Hg(II) as an in vitro of a human digestion. Both of the Fourier transform infrared (FTIR) spectra showed the differences. Based on the dynamic study, the bioadsorption followed pseudo-second order kinetic and Freundlisch equation as chemisorption. As the results, 20,84% of Hg(II) was removed at pH of 6,80 and reached the isothermal equilibrium of the bioadsorption at pH of 5,80-8,60 for 29,95% and 31,39%, respectively.
Keyword: