Judul: Pengaruh Pola Investasi Pemerintah Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia
Abstrak: Pembangunan ekonomi suatu negara akan memberikan pengaruh kepada kondisi ekonomi dan sosial masyarakatnya. Kondisi ekonomi suatu negara tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan ekonominya, yang mengindikasikan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Sedangkan salah satu hal yang bisa menggambarkan kondisi sosial masyarakat suatu negara adalah distribusi pendapatannya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, mempunyai peran yang cukup besar dan menonjol dalam upaya menjaga kesinambungan dan kelanjutan pembangunan nasional. Peran pemerintah melalui kebijakan investasinya, tentunya mempengaruhi pembangunan yang hasilnya dapat dilihat dari distribusi pendapatan rumah tangga yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) yang dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi dan sosial suatu negara, merupakan alat analisis yang dapat menjelaskan pengaruh suatu kebijakan dalam ini investasi pemerintah terhadap distribusi pendapatan rumah tangga. Melalui matrik pengganda neraca dan dekomposisinya yang diturunkan dari tabel SNSE Indonesia tahun 1995, tahun 1998 dan tahun 2005, dapat diketahui pengaruh kebijakan investasi pemerintah tahun 1996, tahun 1998 dan tahun 2008 terhadap distribusi pendapatan rumah tangga untuk tahun yang sama serta perbandingannya. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada tahun 1996 dan tahun 2008 mempunyai prioritas yang sama yaitu di sektor 5, Lembaga Keuangan, Real Estate, Pemerintah, Jasa Sosial dan Kebudayaan, Jasa Hiburan. Sedangkan pada saat krisis tahun 1998, investasi pemerintah lebih dirioritaskan di sektor yang berhubungan dengan publik. Investasi pemerintah di semua sektor kecuali sektor 5 mengalami peningkatan persentase. Pengaruh investasi pemerintah pada saat krisis tahun 1998 terhadap distribusi pendapatan rumah tangga menunjukkan bahwa, jika dibandingkan dengan tahun 1996, pada saat krisis tahun 1998 secara umum terjadi penurunan pendapatan perkapita di hampir semua golongan rumah tangga. Kesenjangan pendapatan juga semakin lebar. Tetapi setelah perekonomian pulih dari krisis tahun 2008, secara umum terjadi peningkatan pendapatan perkapita pada semua golongan rumah tangga. Kesenjangan pendapatan yang semakin melebar pada saat krisis, juga berkurang. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi krisis telah membawa dampak terhadap pengaruh investasi pemerintah terhadap distribusi pendapatan. Investasi pemerintah pada saat krisis baik perubahan pola maupun peningkatan nilai investasi, bisa dikatakan kurang tepat dalam meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus mengurangi kesenjangan. Mungkin kondisi krisis mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesenjangan yang semakin lebar. Tetapi setelah keadaan perekonomian jauh lebih stabil dibandingkan pada saat krisis, perubahan pola investasi pemerintah dan peningkatan investasi di sektor 4 dan 5, bisa dikatakan cukup tepat dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan mengurangi kesenjangan yang sempat melebar pada saat krisis.
Keyword: 

Judul: Analisis pengaruh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 1975-2004
Abstrak: Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam perekonomian setiap negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai -13,13 persen pada tahun 1998. Salah satu kebijakan pemerintah yang turut serta berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada saat krisis, pemerintah harus menjalankan kebijakan defisit anggaran dalam mengelola keuangan negara. Defisit anggaran mengalami peningkatan karena meningkatnya jumlah pengeluaran pada pos pembayaran cicilan dan bunga utang. Peningkatan pengeluaran pemerintah tersebut memberikan efek yang berarti bagi perekonomian. Adanya krisis ekonomi mendorong kondisi sosial politik dan keamanan menjadi tidak stabil, sehingga para investor swasta khususnya investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada saat krisis, inflasi meningkat tajam yaitu mencapai 77,63 persen, hal tersebut dikarenakan terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mendorong peningkatan pada harga bahan bakar minyak (BBM), kemudian diikuti dengan meningkatnya harga-harga barang dan jasa lainnya. Inflasi yang tinggi juga memicu biaya operasional perusahaan mengalami peningkatan, sehingga mendorong banyak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari pengeluaran rutin pemerintah, pengeluaran pembangunan pemerintah, investasi swasta, pekerja, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu analisis jangka panjang dengan uji kointegrasi Engel-Granger dan analisis jangka pendek dengan Error Correction Model (ECM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series yang merupakan data tahunan dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2004. Data sekunder tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengeluaran rutin pemerintah, pengeluaran pembangunan pemerintah, investasi swasta, pekerja, dan inflasi. Berdasarkan hasil penelitian, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek variabel pengeluaran rutin pemerintah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada periode penelitian pengeluaran rutin pemerintah bersifat tidak produktif dan sebagian besar didominasi oleh pengeluaran untuk pembayaran cicilan dan bunga utang. Dengan demikian pemerintah harus lebih fokus untuk mengurangi atau bahkan menghentikan ketergantungan terhadap utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pemerintah perlu menciptakan surplus anggaran agar dapat digunakan untuk mengurangi jumlah cicilan dan bunga utang demi tercapainya kesinambungan fiskal.
Keyword: 

Judul: Adsorption Studies of Fe(III) Ion on Glutaraldehyde Cross-linked Chitosan and Its Application to Vetiver Oil Purification.
Abstrak: Adsorption of Fe(III) ions by glutaraldehyde cross-linked chitosan (Chitosan-GA) was studied by the batch method. The objectives of this research are to know optimum adsorption condition of Fe(III) ions by Chitosan-GA, then to study about isothermal adsorption, kinetics, and influence of Cu(II) ion for adsorption of Fe(III) ion and its application to vetiver oil. Optimum conditions are finding out by response surface Box Behnken method. The adsorption isotherm models that were studied in this research are Langmuir and Freundlich model. Percent adsorption of Fe(III) ion by glutaraldehyde cross-linked chitosan (Chitosan-GA) is about 91,8439% in optimum conditions : adsorbent weight 0,75 gram, temperature 25 o The existence of Cu(II) ions can decrease percent adsorption of Fe(III) ion by chitosan-GA. Percent adsorption of Fe(III) ion by chitosan-GA is higher than adsorption of Cu(II) ion in all conditions. Percent adsorption of Fe(III) and Cu(II) ion by chitosan-GA in vetiver oil is lower than other condition (solution of FeC, time contact 360 minutes. Adsorption process of Fe(III) ion by chitosan-GA is fit to Freundlich and second-order models. Adsorption process is exothermic and not spontaneous. Percent desorption of chitosan-GA-Fe by 0.1 M HCl is about 9.0605% and achieved in 150 minutes. 3+ and Cu2+ ion with its concentration ratio 1:1). Vetiver oil color was changed from dark brown to red brown after adsorption by chitosan- GA.
Keyword: cross-linked chitosan, glutaraldehyde, adsorption, Fe(III) ion