Judul: Analisis Tutupan Lahan, Tingkat Perkembangan, dan Tipologi Wilayah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Indeks Keberlanjutan Pembangunan
Abstrak: Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor pemicu dinamika perubahan tutupan lahan dan perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Ekspansi perkotaan dan perkembangan wilayah yang tidak direncanakan dengan baik akan mengancam keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi jenis tutupan lahan dan pola perubahan tutupan lahan (2) Mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah; (3) Menganalisis tingkat keberlanjutan pembangunan ditinjau dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan (4) Menganalisis tipologi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indeks keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini menggunakan data tutupan lahan yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, data potensi desa, dokumen Provinsi Dalam Angka, dan peta administrasi Jawa Tengah. Perubahan tutupan lahan diidentifikasi dengan overlay data tutupan lahan tahun 2014 dan 2019 menggunakan QGIS. Tingkat perkembangan wilayah diidentifikasi dengan skalogram. Indeks keberlanjutan pembangunan dibangun dengan Factor Analysis (FA) menggunakan Statistica 10, sedangkan tipologi wilayah diidentifikasi dengan cluster analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi dinamika perubahan tutupan hutan di Provinsi Jawa Tengah, dimana dalam waktu lima tahun (2014- 2019) terjadi penurunan luas hutan yang sangat signifikan dari sekitar 1 juta ha menjadi 550 ribu ha. Sementara itu, luas lahan pertanian nonsawah dan lahan terbangun mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 312 ribu ha dan 164 ribu ha. Selain itu, terjadi peningkatan indeks perkembangan wilayah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Secara umum indeks keberlanjutan pada dimensi ekonomi lebih rendah dibandingkan indeks keberlanjutan sosial dan lingkungan. Selanjutnya, hasil analisis klaster menunjukkan bahwa sekitar 60,31% wilayah di Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks keberlanjutan yang rendah. Hasil analisis tipologi wilayah ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan/ program dalam rangka mewujudkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.
Keyword: Factor Analysis, Cluster Analysis, Scalogram

Judul: Kondisi Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan masalah klasik di Indonesia. Pada masa Orde Baru, strategi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pemerintah kurang memperhatikan tercapainya pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah sehingga terdapat kecenderungan kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, masalah kesenjangan ekonomi antar wilayah telah menjadi pembahasan utama dalam penetapan kebijakan pembangunan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah kebijakan otonomi daerah yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak merata di seluruh wilayah sehingga menimbulkan gap antara wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi dan terendah, dimana Kabupaten Kudus memiliki PDRB per kapita tujuh kali lipat lebih tinggi dari PDRB per kapita Kabupaten Grobogan. Adanya gap tersebut mengindikasikan masih terjadi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah, pemahaman pertama yang perlu ditelaah adalah mengenai kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah apakah semakin melebar atau berkurang, serta kesenjangan yang terjadi masih dalam taraf rendah, sedang, atau tinggi. Adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah berarti terdapat beberapa daerah yang cepat tumbuh, namun terdapat daerah lain yang tertinggal karena mengalami pertumbuhan ekonomi lambat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun prioritas kebijakan untuk lebih memajukan perekonomian di daerah tertinggal. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi wilayah yang tergolong daerah tertinggal. Setelah diketahui daerah tertinggal, dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah. Perhatian difokuskan pada daerah yang tertinggal supaya daerah ini mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah maju. Sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah dapat dikurangi. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah; 2) menganalisis klasifikasi wilayah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi wilayah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal; 3) mengestimasi faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah; dan 4) merumuskan implikasi kebijakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat 3 dan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yakni tujuan 1 diukur dengan menggunakan Indeks Kesenjangan Williamson, tujuan 2 diukur dengan menggunakan analisis Klassen Typology, dan tujuan 3 diukur dengan menggunakan analisis panel data. Hasil penelitian ini menunjukan trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah pada masa sebelum otonomi daerah cenderung meningkat hingga tahun 2000. Pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah meningkat terlebih dahulu hingga tahun 2003. Setelah tahun 2004, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah berangsur-angsur menurun tetapi masih dalam taraf tinggi. Menurut analisis Klassen Typology, setelah pelaksanaan otonomi daerah jumlah wilayah yang terolong daerah maju dan cepat tumbuh bertambah dari empat wilayah menjadi delapan wilayah. Namun, wilayah yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal masih
Keyword: 

Judul: Sarcosporidiasis in slaughter animals
Abstrak: Sarcocystis which belong to the generally occuring parasites for they are found almost all over the countries of the world. Infection of Sarcocystis usually throught inges- tion of feces or flesh of infected animals. The pathogenesis of Sarcosporidiasis is considered as benign but when the Sarcocystis die in a host, sarcocystin or sarcosporidin is liberated thereby which lead to condemnation of meat in the abattoir. Besides condemnation of meat, Sarcocystis also causes: loss of appetite, anemia, lameness, weakness in the lion, diarrhea, fever, pyrexia, paralysis, emaciation, neuro logical disturbances, etc. " Amprolium "at the rate of 100 mg/Kg body weight per day has been practiced for prevention or to minimize Sarco- sporidiasis. Treatment must be started during incubation period. Shedding of Sarcocystis sporocysts in the feces of carnivores is the key factor in the spread of Sarcocystis infection. Therefore, control efforts must be based primarily on measures designed to break the cycle of Sarcocystis.
Keyword: