Judul: Penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan hambatannya di Medan: studi kasus Hotel Tiara
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan, dengan Hotel Tiara sebagai Kasus Kaji. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, dimana terletak objek penelitian (Hotel Tiara) yang menghadapi kasus perdata dengan salah seorang warga masyarakat yang bermukim di sekitar hotel tersebut. Responden penelitian berjumlah 40 orang, yang dipilih secara acak dan terdiri dari berbagai kalangan seperti Praktisi Hukum (Pengacara, Hakim Pegawai Pemerintah, serta masyarakat yang bermukim di sekitar objek penelitian. unum dan Jaksa), (penduduk) Pengumpulan data dilakukan dengan mengkombinasi- kan antara teknik survey dengan pengamatan secara langsung, dengan cara pengumpulan data primer di lapangan. Sebagai data penunjang dilakukan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini antara lain menunjukkan, bahwa (1) tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan responden dengan pengusaan ilmu lingkungan; (2) tidak ada pengaruh pengetahuan tentang ilmu lingkungan responden dengan kepatuhannya melaksanakan ketentuan- ketentuan lingkungan hidup yang ditetapkan konstitusional; (3) tingkat pendidikan responden secara tidak memberi pengaruh terhadap pandangannya tentang faktor- faktor penghambat penegakan hukum lingkungan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan yang rendah terhadap ilmu-ilmu lingkungan. ...
Keyword: 

Judul: Analisis kebijakan dan peran kelembagaan dalam penanganan masalah lingkungan hidup
Abstrak: Kerusakan lingkungan hidup merupakan akibat dari interaksi yang tidak seimbang dan harmonis antara aktifitas manusia dengan eksistensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Semakin tinggi tingkat interaksi tersebut, semakin tinggi pula kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan. pembangunan. Pembangunan merupakan aktifitas manusia yang luas dan sangat kompleks yang dicirikan oleh peningkatan interaksi manusia dengan sumberdaya alam. Pembangunan mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi dalam memacu kerusakan lingkungan hidup. Sejak tahun 1973 hingga sekarang pemerintah Indonesia telah membentuk dan melaksanakan program kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melindungi kerusakan lingkungan dari kegiatan pembangunan. Kenyataannya kerusakan lingkungan semakin bertambah. Tujuan penelitian ini adalah memahami kebijakan pengelolaan lingkungan yang sedang dilaksanakan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan. mengetahui peran kelembagaan dalam penanganan masalah lingkungan hidup dan merumuskan bentuk kelembagaan yang relevan dengan permasalahan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan dan kajian kelembagaan. Pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup belum terlaksana secara maksimal (sebanyak 66.66 % responden menilai kurang). Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala pada pelaksanaan kebijakan. Kendala yang dihadapi terdiri dari: kurangnya dukungan dari kekuatan politik primer. kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas SDM pelaksana kebijakan yang masih rendah, sering terjadinya perubahan struktur organisasi dan kebijakan. pihak pembuat dan pelaksana kebijakan berada pada instansi yang berbeda. Pelaksanaan peraturan pengelolaan lingkungan belum terlaksanakan secara keseluruhan (sebanyak 80% responden menilai kurang). Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan peraturan pengelolaan lingkungan terdiri dari: terbatasnya instrumen pelaksanaan, terbatasnya kemampuan aparat penegak hukum. rendahnya kesadaran masyarakat, perbedaaan cara pandang antara penegak hukum, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya pemasyarakatan peraturan, kurang jelas isi pokok peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian masalah lingkungan. Kurang berperannya KLH dalam penyelesaian masalah lingkungan disebabkan beberapa hal yaitu: KLH tidak mempunyai kewenangan penuh terhadap pengelolaan lingkungan secara hukum, ketidakjelasan tugas, fungsi dan wewenang antara KLH dengan instansi lain, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah...dst
Keyword: 

Judul: A Continuous Vaccination Strategy in the SVIR Epidemic Model
Abstrak: Vaccination is conducted to minimize the spread of a disease. The vaccination is usually done several times within a fixed time interval. In the SVIR model, it is assumed that individuals do not get immediate immunity following a vaccination program. So according to process of vaccination on SVIR model, there are two strategies, i.e. the continuous vaccination strategy (CVS) and the pulse vaccination strategy (PVS). In this study, only the CVS strategy in epidemic model SVIR is considered. Results of the study indicate that dynamics of the CVS system depends on the basic reproductive number. If the basic reproductive number is less than one, then the disease-free fixed point is asymptotically stable. It means that the disease will eventually disappear from the population. Conversely, if the basic reproductive number is greater than one, then the endemic fixed point is asymptotically stable, which means that the disease will remain exist in the population. Simulation result shows that the vaccination would minimize the spread of disease by reducing the basic reproductive number. If the time for the vaccinated recipients to obtain the immunity, as well as a possibility of vaccinated recipients to be infected are neglected, then the disease will be eradicated. This condition is called an over-evaluating effect of vaccination.
Keyword: