Judul: Model Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan; Studi Pada Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah, Zakat dan CSR.
Abstrak: Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional dan paling persisten yang dihadapi oleh seluruh dunia hingga saat ini, bahkan setelah berakhirnya era Millenium Development Goals yang salah satu tujuannya adalah memberantas kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan baik secara lokal maupun global namun nampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Jumlah yang masih tinggi dan ketimpangan yang semakin melebar adalah gambaran kemiskinan saat ini yang memerlukan upaya penanganan lebih serius lagi. Sebagai negara dengan kemiskinan yang cukup tinggi salah satu tantangan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah banyaknya pihak yang terlibat (pemerintah, swasta dan masyarakat) namun masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan koordinasi yang sangat terbatas. Kondisi tersebut telah mengakibatkan program-program anti kemiskinan yang dikembangkan saling tumpang tindih dan berjangka pendek, dalam hal distribusi terjadi bias sasaran dan tidak merata, serta dalam penggunaan sumber daya tidak efisien,. Dampak dari semua permasalahan itu adalah upaya penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan kurang efektif. Menghadapi persoalan tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berlaku saat ini. Pengaturan khususnya dalam aspek kelembagaan guna menata peran, hubungan koordinasi, dan kontribusi seulruh pihak sehingga terjadi sinergitas. Aspek kelembagaan yang menggambarkan aturan main dalam menghadapi persoalan kemiskinan yang komplek menjadi syarat keberhasilan penanggulangan upaya kemiskinan dalam konfigurasi keterlibatan pihak-pihak yang beragam dan akan menghasilkan alternatif kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif. Penelitian ini memberikan gambaran tentang upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga zakat dan lembaga swasta (melalui program CSR). Secara keseluruhan penelitian mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: (1) mensintesa status keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan dan menentukan faktor-faktor pengungkit keberlanjutan program pengentasan kemiskinan; (2) menentukan pola penanggulangan kemiskinan terbaik dan atribut-atribut sensitif yang diduga mempengaruhinya; dan (3) menentukan model kelembagaan yang tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Hasil analisis menggunakan metode pengambilan keputusan multi kriteria dengan teknik Rappoverty, Promethee dan OnBalance, menunjukkan bahwa: (1) dari lima skala penilaian, secara umum status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan eksisting berstatus cukup saja (program pengentasan kemiskinan yang baik minimal harus mempunyai status keberlanjutan baik untuk menjamin program betul-betul mampu mengeluarkan orang miskin dari spiral kemiskinan yang membelenggunya).; (2) dari hasil pemeringkatan terhadap pola penanggulangan kemiskinan pemerintah, zakat dan CSR menunjukkan bahwa pola hybrid yang merupakan pola kombinasi antara ketiga pola tersebut adalah pola penanggulangan kemiskinan terbaik. Pola hybrid mempunyai keunggulan pada aspek dana, data, program, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pencapaian target, kesinambungan program serta terbentuknya lembaga masyarakat; (3) model kelembagaan hybrid yang dijalankan bersama oleh pemerintah sebagai badan utama, institusi multi pihak, lembaga independen dan badan kerjasama dengan koordinasi dan kontribusi sesuai keunggulan dan kompetensi masing-masing adalah model kelembagaan yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi faktor-faktor pengungkit status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan, Faktor-faktor tersebut adalah: kesesuaian program dengan kebutuhan sasaran, koordinasi antar lembaga, konsistensi pelaksanaan dengan aturan, sosialisasi dan edukasi, peningkatan jumlah dan kesejahteraan penerima bantuan dan terbentuknya lembaga masyarakat. Agar berhasil pengembangan program pengentasan kemiskinan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor-faktor tersebut. Implikasi hasil penelitian ini terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah perlu dikembangkannya program-program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan berdasarkan pola hybrid (kombinasi) antara pola pemerintah, zakat dan CSR baik dari sisi input, proses dan
Keyword: status keberlanjutan, faktor-faktor pengungkit keberlanjutan program, pola hybrid penanggulangan kemiskinan, kemitraan, kelembagaan model hybrid

Judul: Analisis Kelembagaan dalam Pengembangan Program untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota (Studi Kasus Penanggulangan Kemiskinan di Kota Depok)
Abstrak: Kota Depok sebagai salah satu daerah penyangga ibu Kota memiliki arti strategik, tetapi memiliki persoalan berat, yaitu tingginya angka kemiskinan mencapai 124.706 jiwa. Untuk itu dibutuhkan manajemen program secara terpadu dalam kerangka model penanggulangan kemiskinan adaptif terhadap kearifan lokal, sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui gambaran/profil kemiskinan pada tiga Kelurahan di Kota Depok, (2) Menganalisis prioritas tujuan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok (3), Identifikasi perencanaan tindakan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kearifan lokal dan (4) Menganalisis indikator yang tepat untuk menilai tujuan dan evaluasi perencanaan tindakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Informasi dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh observasi lapang, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari studi literatur melalui buku, skripsi, data instansi terkait, internet dan data publikasi lainnya. Alat analisis penelitian ini adalah Deskriptif evaluatif dan Interpretative Structural Modelling (ISM) dengan menggunakan perangkat lunak Visual Basic 6. Dari FGD didapatkan lima faktor pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, yaitu (1) tujuan program pemberdayaan dan kemitraan masyarakat, (2) indikator menilai tujuan, (3) aktifitas guna perencanaan tindakan program penanggulangan kemiskinan, (4) aktifitas guna evaluasi program dan (5) lembaga yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. Hasil lainnya menunjukan faktor tujuan program yang perlu menjadi prioritas Pemda Depok adalah (1) peningkatan mutu SDM masyarakat miskin, (2) peningkatan mutu lingkungan pemukiman masyarakat miskin, (3) peningkatan akses terhadap sumber daya, (4) peningkatan pendapatan, (5) peningkatan pelayanan sosial dasar dan (6) kemandirian masyarakat. Indikator untuk menilai tujuan yang menjadi prioritas diantaranya, (1) hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari, (2) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik, (3) sumber penghasilan kepala rumah tangga (4) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga dan (5) memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000. Sedangkan faktor aktivitas guna perencanaan tindakan semua subfaktor yang ada mendapatkan bobot prioritas yang sama dalam program penanggulangan kemiskinan. Pada faktor ukuran aktivitas guna evaluasi yang menjadi prioritas utama adalah subfaktor terjadinya penurunan 2% masyarakat dengan sumber penghasilan kepala rumah tangga di bawah Rp. 600.000,- per bulan, karena memiliki driver power paling besar. Prioritas lembaga yang terlibat dan terkait dengan program penanggulangan kemiskinan adalah (1) Bappeda Depok, (2) SOPD/Dinas, (3) perguruan tinggi, (4) perbankan dan lembaga
Keyword: 

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: