Judul: Tinjauan Kritis Kebijakan Alokasi dan Distribusi Manfaat Sumberdaya Hutan terhadap Undang-Undang 41 Tahun 1999
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta bahwa fungsi alokasi dan distribusi sumberdaya hutan telah dijalankan dalam upaya pencapaian kemakmuran rakyat. Konsep kemakmuran rakyat sebagaimana telah dikemukakan dalam putusan MK tahun 2007 terdiri dari: 1) Kemanfaatan sumberdaya alam bagi rakyat, 2) Pemerataan sumberdaya alam bagi rakyat, 3) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan pemanfaatan sumberdaya alam dan 4) Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kerangka pendekatan menggunakan analisis wacana kritis/Critical Discourse Analysis (CDA) (Fairclough 2003). Telaah CDA terdiri dari a) deskripsi tekstual, b) peristiwa diskursif dan c) praktek sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pikir yang terbangun menentukan proses produksi teks serta implementasi dari teks maupun praktek sosial. Dominasi pemikiran birokrat yang banyak mempengaruhi isi dari produk kebijakan. Peristiwa diskursif yang termanisfestasi adalah bahwa pengelolaan hutan berkiblat dari cara barat, pengelolaan dilakukan jangka panjang, membutuhkan modal besar, menggunakan alat-alat berat, dan hutan dijadikan sebagai sumberdaya untuk menambah devisa negara. Wacana tersebut merupakan ciri dari pengelolaan hutan yang mengandalkan scientific forestry. Dengan scientific forestry maka terjadi penetapan absolute standard dan terjadi berbagai penyeragaman dalam berbagai mekanisme untuk memanfaatkan sumberdaya. Penyeragaman mekanisme pemanfaatan hutan dengan tujuan memberikan akses bagi seluruh komponen masyarakat justru cenderung merugikan masyarakat. Berbagai prosedur dan mekanisme dibuat sedemikian rupa, sehingga memperlambat dan bahkan menghambat proses masyarakat dalam mengakses manfaat sumberdaya. Dengan cara yang ada tersebut, maka praktek yang kemudian terjadi secara de facto adalah bahwa masyarakat menggunakan cara-cara sendiri untuk mendapatkan akses dalam memanfaatkan hutan, misalnya dengan penguasaan kawasan hutan melalui illegal loging dan perambahan. Cara yang dipilih tersebut sebagai sebuah bentuk perlawanan akan produk kebijakan yang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi alokasi dan fungsi distribusi dalam memanfaatkan sumberdaya hutan belum mencapai tujuan memakmurakan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan: 1) tingkat pelibatan masyarakat baik dalam proses penyusunan kebijakan hingga proses implementasi distribusi manfaat sumberdaya belum meletakkan masyarakat sebagai pelaku/subjek, 2) berbagai mekanisme dan perijinan dalam memanfaatkan hutan justru menyebabkan ketidakadilan dan telah menimbulkan indirect discrimination, 3) penghormatan hak-hak masyarakat belum sepenuhnya menjadi fokus dari pemerintah. Jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang ada, maka masyarakat akan menggunakan cara-cara mereka untuk mendapatkan manfaat sumberdaya.
Keyword: Critical discourse analysis, indirect discrimination, kriteria kemakmuran, fungsi alokasi, fungsi distribusi

Judul: Distribusi Biaya dan Pendapatan Serta Persepsi Petani terhadap Praktik Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Pasir Madang Kab. Bogor.
Abstrak: Keberadaan hutan rakyat sangatlah dibutuhkan karena dapat memberikan manfaat baik secara ekonomis, ekologis, dan sosial. Hutan rakyat juga terbukti dapat membantu dalam memenuhi permintaan kayu di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengelolaan hutan rakyat dari tahap prapenanaman sampai ke tahap pemasaran, distribusi biaya, dan pendapatan para pihak pengelola hutan rakyat, dan persepsi petani hutan rakyat tentang pendapatan, kelestarian hutan rakyat, dan perbaikan yang dapat mendukung hutan rakyat lestari kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan observasi lapang dan juga wawancara menggunakan kuisioner kepada responden serta dibantu dengan studi literatur untuk pengambilan data sekunder. Tahapan pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan sangat sederhana yaitu pengadaan bibit, penanaman, pemanenan, dan pemasaran. Pengadaan bibit dilakukan dengan cara pemungutan biji dan anakan di lahan masing-masing petani. Tahapan kegiatan pemanenan yang dilakukan berupa penebangan, penyaradan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Distribusi biaya dan pendapatan sangat dipengaruhi oleh keberadaan isu pengaktifan lahan bekas Hak Guna Usaha (EKS-HGU). Persentase biaya yang dikeluarkan ketika ada isu pengaktifan lahan EKS-HGU oleh petani sebesar 3.61%, pekerja sebesar 9.81%, dan tengkulak sebesar 86.58%. Ketika tidak ada isu pihak petani akan mengeluarkan biaya sebesar 2.61%, pekerja sebesar 7.11%, tengkulak sebesar 90.28%. Persentase pendapatan yang diperoleh petani, pekerja dan tengkulak ketika tidak adanya isu tentang lahan berturut-turut adalah 63.62%, 31.86%, dan 4.52% dari total pendapatan bersih. Keberadaan isu pengaktifan lahan EKS-HGU akan merubah persentase pendapatan pihak petani dan tengkulak menjadi 30.23% dan 37.91%. Persepsi petani terhadap pendapatan dan perbaikan yang mendukung kelestarian hutan rakyat kedepannya pada skala Likert berada pada interval 3.21-4.20 yang berarti baik. Persepsi petani terhadap kelestarian hutan rakyat pada skala Likert berada pada interval 4.21-5.00 yang berarti sangat baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pengelola hutan rakyat memiliki minat dan semangat dalam menjaga kelestarian hutan rakyat. Keberadaan isu pengaktifan lahan EKS-HGU berpotensi mengurangi minat dan semangat pihak pengelola dalam menjaga kelestarian hutan rakyat. Hal tersebut disebabkan isu pengaktifan lahan EKS-HGU memperngaruhi biaya dan pendapatan pihak pengelola hutan rakyat.
Keyword: Distribusi Biaya dan Pendapatan, Hutan Rakyat, Isu Lahan, Lestari Persepsi

Judul: The Leukocyte Profile of Pregnant Friesian Holstein Cows vaccinated with Escherichia coli K99 polivalen vaccine.
Abstrak: The objective of this experiment was to study the leukocyte profile of pregnant cows vaccinated with E.coli K99 polivalen vaccine. Three pregnant Friesian Holsteins cows were used in this experiment. Before the administration of vaccine, the cows were given a series of immunomodulator injection for three days. The vaccinations were administered three times at 8, 6, and 4 weeks before calving. Blood were drawn through jugular vein, first before the administration of vaccines, then weekly until calving. Based on the observation, it can be concluded that the administration of E.coli K99 polivalen vaccine in pregnant cows not affected the leukocyte profile. Keywords : Escherichia coli vaccine, leukocyte profile, differential leukocyte
Keyword: