Judul: Optimasi dan Evaluasi Mikroenkapsulasi Medroksiprogesteron Asetat Tersalut Poli(ε-kaprolakton)-Lilin Lebah
Abstrak: One of techniques to encapsulate drugs with polymer material is microencapsulation. Encapsulation can be used to control release of drugs, so the side effect can be reduced. In this research, medroxyprogesterone acetate (MPA) was coated by poly(ε-caprolactone) (PCL) and beeswax. The emulsification-solvent evaporation was used to make MPA microcapsules with various ratio of PCL to beeswax of 7:3, 8:2, and 9:1 and concentration of poly(vinyl alcohol) emulsifier were 1%, 2%, and 3%. The highest microcapsule efficiency was 83.47% in microcapsule with the ratio of PCL to beeswax was 9:1 and 3% concentration of PVA. The release kinetics of MPA followed Korsmeyer-Peppas kinetic modeling with super case-II transport as drug release mechanism. Microcapsule that resulted in this research have particle size 67–144 μm with homogeneous dispersion of the core in the polymer matrix.
Keyword: 

Judul: Optimasi dan Evaluasi Mikrokapsul Ibuprofen Tersalut Polipaduan Poliasamlaktat−Lilin Lebah
Abstrak: Microencapsulation is a technique to encapsulate active ingredients by coating materials so called microcapsules. Microencapsulation of drugs in a polymeric matrix can control the release of drugs. In this experiment, microencapsulation of ibuprofen was done by emulsion-solvent evaporation methods. Coating materials used were polyblend of poly(lactic acid) (PLA) and beeswax due to its biodegradable and biocompatible properties. Gelatin was used as an emulsifier. The microencapsulation was carried out in various polyblend compositions of PLA:beeswax (6:4, 7:3, 8:2, and 9:1) and concentrations of emulsifier (1%, 1.5%, and 2%). The encapsulation efficiency of ibuprofen was higher than 80% in microcapsule with ratio of polyblend (PLA:beeswax) 9:1. The concentration of emulsifier is not significantly affected by encapsulation efficiency. Percent release of ibuprofen is directly proportional to the encapsulation efficiency. Kinetics of ibuprofen release followed Korsmeyer- Peppas kinetic model with mechanism of drug release based on super case-II transport. The microcapsule particle size ranged from 30 to 180 μm with homogeneous dispersion of the core within the polymeric matrix.
Keyword: 

Judul: Kajian Persyaratan Penempatan Jabatan Struktural Eselon Iv dan Iii Di Dinas Kebakaran Dki Jakarta
Abstrak: Dinas Kebakaran Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah perangkat pelaksana Pemerintah DKI Jakarta dalam bidang pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya di wilayah Ibukota Jakarta. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebakaran DKI memiliki kewenangan dan tanggung jawab, sumberdaya, dana, sarana, prasarana dan personil yang memerlukan keahlian dan keterampilan, peralatan dan perlengkapan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 1980 Juncto Nomor 11 tahun 1986. Dimensi dan kompleksitas permasalahan kebakaran, dalam hal ini adalah kebakaran. kota merupakan salah satu bencana bagi di wilayah Kota DKI Jakarta. Terjadinya kebakaran kota semakin lama semakin bertambah seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Tingginya insiden-insiden yang terjadi pada beberapa periode belakangan ini, baik variasi jenis maupun penyebab dan akibat kerugian yang ditimbulkannya, memperlihatkan kecenderungan yang juga semakin meningkat yang secara keseluruhan masih merupakan kerugian yang langsung dapat dihitung, belum termasuk kerugian tak langsung sebagai akibat terjadinya insiden-insiden tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kebakaran DKI Jakarta selaku organisasi yang berkompeten dalam penanggulangannya harus mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang berada dalam kondisi yang baik dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTЕК), menghadapkan Dinas Kebakaran DKI Jakarta kepada berbagai permasalahan, terutama masalah rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masalah ini dirasakan oleh masyarakat karena adanya kebijakan zero growth sampai tahun 2000 oleh Menteri Pembinaan Aparatur Negara, sehingga membawa konsekuensi logis bagi unit instansi masing-masing untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada. Usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja harus disertai dengan pendidikan dan pelatihan atau dengan perpaduan pandangan antara karyawan dengan pimpinan untuk menciptakan kerjasama yang kondusif, pembinaan efektivitas kerja ke arah pengaturan dan pengusahaan secara maksimal dengan penempatan karyawan atau pegawai atas prinsip penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat (tke right man on the ringt job). Dalam upaya tersebut di atas, Dinas Kebakaran DKI Jakarta telah membuat standar jabatan dengan mengacu kepada National Fire Protection Association (NFPA). Namun demikian, standar jabatan tersebut berbenturan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Pememerintah DKI Jakarta. Benturan tersebut diantaranya adalah untuk karier dalam jabatan struktural Eselon IV dan III harus mengikuti dan lulus dari Diklat ADUM (Administrasi Umum) dan SPAMA (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama). Hal ini tentunya membawa dampak tersendiri bagi Dinas Kebakaran DKI Jakarta dan mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 1986 mengenai struktur organisasi Dinas Kebakaran DKI Jakarta, sebagai 'ujung tombak Dinas Kebakaran adalah Kepala Kepala Suku Dinas Kebakaran di lima Wilayah Kotamadya. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknisnya, pejabat-pejabat tersebut hendaknya dibekali kemampuan manajerial dan kemampuan tehnik sebagai fire fighter (petugas pemadam kebakaran) dan penguasaan wilayah kota untuk pengawasan penanggulangan kebakaran. Keberhasilan Dinas Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan tercapai apabila didukung oleh peran sumberdaya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran sumberdaya manusia dalam tugas operasional Dinas Kebakaran, maka perlu diupayakan adanya suatu rancang bangun sistem pengembangan karier melalui kajian persyaratan penempatan jabatan struktural Eselon IV dan III di Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang di atas dan
Keyword: Jabatan Struktural, Dinas Kebakaran