Judul: Analisis Pelayanan Prima Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Timur
Abstrak: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai Visi "mensejajarkan Jakarta dengan kota-kota besar lainnya di dunia" dan misinya adalah "menjadikan Jakarta sebagai kota layanan (Service City) dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Dinas Kependudukan DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah turut menunjang program pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta, khususnya dalam bidang Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas pokok berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Kependudukan DKI Jakarta adalah "menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan kependudukan, pengelolaan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan administrasi kependudukan lainnya di wilayah DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh Suku Dinas Kependudukan 5 wilayah Kotamadya. Visi Dinas Kependudukan yakni "tersajinya data/informasi kependudukan yang akurat dan tepat waktu untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan" dan misinya yakni "terselenggaranya tertib administrasi pendaftaran penduduk, tertib pelayanan masyarakat dan tertib pengelolaan dan penyajian data/informasi kependudukan", salah satu tugas pokok Dinas Kependudukan yang paling menonjol adalah pelayanan masyarakat dalam bidang pelayanan ini, walaupun komitmen aparat Dinas Kependudukan untuk memberikan pelayanan prima cukup tinggi, tetapi kenyataan dilapangan masih terdapat adanya penyimpangan dari segi waktu penyelesaian dan tarif retribusi yang telah ditentukan. Sehubungan dengan fenomena di atas, penulis melakukan penelitian di Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Timur untuk melihat sampai sejauhmana persepsi manajemen dan persepsi masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Penelitian diawali dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada 36 orang pegawai dari tingkat Suku Dinas, Kecamatan dan kelurahan serta 76 warga masyarakat yang meminta pelayanan di loket Sudin dan Kelurahan. Pengolahan data dilakukan dengan uji pelayanan pelanggan, uji mandiri karakteristik organisasi berfokus pelanggan dan analisis servqual yang dikembangkan dari konsep Gaspersz (1997) dan Tjiptono (1996) serta Parasuraman, Zaithaml, and Bery (1985, 1988). Dari hasil analisis dan kajian, diperoleh beberapa penemuan sebagai kesimpulan berikut: A. Hasil uji pelayanan pelanggan yang didapat dari pendapat manajemen dari 36 pejabat, Sudin, Kecamatan dan Kelurahan dengan analisis uji pelayanan Vincent, nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan kriteria Baik (55,30), walaupun masih dibawah garis median (dibawah 57), sehingga jika pelayanan akan ditingkatkan, maka manajemen Sudin kependudukan Kotamadya Jakarta Timur masih harus melakukan perbaikan komitmennya terhadap penerapan sistem pelayanan yang berorientasi pelanggan. Dengan melibatkan semua pihak, yang memiliki komitmen dan mengambil peran aktif sesuai dengan potensi, wewenang dan peluang masing-masing secara bebas dan kreatif untuk mewujud- kan pelayanan prima. dst...
Keyword: Pelayanan Prima, Service Excellent

Judul: Kajian Efektifitas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Memasuki era milenium ketiga dan di era reformasi ini, tindakan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh langkah-langkah antisipatif untuk menangkal akibat buruk yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai organisasi pemerintahan di wilayah ibukota negara merupakan barometer pemerintahan di tanah air, dituntut untuk sesegera mungkin mengambil tindakan antisipatif atas segala perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut sistem manajemen sumberdaya manusianya. Tindakan antisipatif yang dilakukan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City). Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur Pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi untuk menghasilkan aparat yang berkualitas, dan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain adalah: 1. Para aparatur/pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap dirinya, 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang terjadi saat ini, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih belum mengacu kepada landasan operasional yang berlaku atau pencatatan dalam "buku biru" belum dilaksanakan secara teratur, 3. Belum adanya standar penilaian kinerja yang baku sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya motivasi dan rendahnya semangat pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 4. Terjadinya penurunan disiplin pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur di unit kerja masing-masing maupun dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 5. Hasil penilaian kinerja tidak diikuti dan ditindaklanjuti secara nyata (konkrit). Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini, 2. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang efektif dan sesuai dengan harapan pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan pegawai. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, yaitu di Dinas Kependudukan. Secara spesifik, obyek penelitian mengambil lokasi di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Kependudukan, yaitu Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dan Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan populasi yang sekaligus sebagai sampel penelitian (38 pegawai) adalah para pegawai yang terdapat di lima Suku Dinas Kependudukarı Tingkat Kotamadya dan Tingkat Dinas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas (pegawai eselon IIIb 10 orang) dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (pegawai eselon IVb 28 orang) Dinas Kependudukan yang merupakan kelompok penilai dan ternilai atau kedua kelompok pegawai tersebut sekaligus sebagai penilai dan ternilai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan menggunakan instrumen penelitian (kuesioner), dan data sekunder diperoleh dari
Keyword: Penilaian Kinerja, Software SPSS, Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: