Judul: Analisis Penerapan Activity Based Budgeting (ABB) pada Anggaran Operasional Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Abstrak: Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah suatu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya di daerah kota Bogor dan sekitarnya. Didalam mengelola aspek keuangan dinas pendidikan kota bogor harus mempunyai suatu strategi agar target-target dapat tepat dan berjalan dengan baik. Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui prosedur penyusunan anggaran operasional pada Dinas Pendidikan Kota Bogor, (2) Menganalisis perbedaan antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran yang disusun dengan metode ABB pada Dinas Pendidikan Kota Bogor, (3) Menganalisis penyimpangan selisih antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran yang disusun dengan metode ABB pada Dinas Pendidikan Kota Bogor. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara pegawai bagian keuangan. Data sekunder diperolah dari Renstra Dinas Pendidikan tahun 2009 dan 2010, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPS) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Laporan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah tahun 2009 dan 2010, serta data sekunder yang mendukung. Dalam penelitian ini pengelolahan data anggaran tersebut diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 dan SPSS 16.0. Prosedur penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bogor dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terdiri dari Renja dan Resntra. Kemudian Kepala Daerah membuat Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Tujuanya dibuat RKA-SKPD kepada Kepala Daerah agar dibahas oleh Tim Anggaran Pemda, hasil persetujuan antara Kepala Daerah dan DPRD diperoleh dokumen Rencana Peraturan Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Setelah itu Perda disusun menjadi Rencana Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (Renc. DPA-SKPD) kemudian diajukan kepada Kepala Daerah berupa Verifikasi DPA oleh Tim Anggaran Pemda. DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Setelah itu anggaran akan dicairkan sesuai dengan yang tertera pada DPA-SKPD. Anggaran yang telah disusun dengan kedua metode, yaitu metode konvensional dan metode ABB. Anggaran yang disusun dengan metode konvensional memiliki nilai total Rp. 4.482.075.000, yang terdiri dari: Biaya Personalia Rp. 4.330.400.000, Biaya Rumah Tangga Rp. 12.301.600, Biaya Administrasi Rp. 72.603.400, Biaya Gedung dan Lingkungan Rp. 23.230.000, Biaya Penyusutan Rp. 28.540.000, dan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Rp. 15.000.000. Sedangkan untuk metode ABB mempunyai nilai total Rp. 4.528.067.000, yang terdiri dari : Biaya Personalia Rp. 4.360.200.000, Biaya Rumah Tangga Rp. 13.601.600, Biaya Administrasi Rp. 78.900.400, Biaya Gedung dan Lingkungan Rp. 24,550,000, Biaya Penyusutan Rp. 30.815.000, dan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Rp. 20.000.000. Penyimpangan dari anggaran yang disusun secara konvensional memiliki nilai thitung sebesar -1,119. Sedangkan penyimpangan dengan menggunakan metode ABB memiliki nilai thitung sebesar -1,016. Dari uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa penyimpangan dengan metode ABB lebih kecil dibandingkan dengan konvensional, namun penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian.
Keyword: 

Judul: The Strategy of Budget Disbursement Optimization in The Agency of Public Works and Spatial Planning of Bogor Regency
Abstrak: Anggaran belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mendanai seluruh program dan kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan dasar publik. Selama kurun waktu 2014-2018 persentase rata-rata anggaran belanja DPUPR Kabupaten Bogor sebesar 29.06% terhadap total APBD terhadap 32 SKPD lainnya. Persentase proporsi tersebut merupakan angka yang paling besar dalam proporsi anggaran belanja langsung pada APBD Kabupaten Bogor. Disisi lain besarnya anggaran belanja langsung yang dikelola oleh DPUPR Kabupaten Bogor tidak sejalan dengan besarnya persentase realisasi anggaran belanja langsungnya. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bogor, selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) memperoleh rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,73%. Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor merupakan SKPD yang mempunyai angka realisasi anggaran terendah yaitu 75.01%. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor. Tahap awal dari penelitian ini adalah dipilih penyebab utama yang menghambat terserapnya anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor oleh responden selaku pengelola anggaran pada DPUPR Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan analisis skala likert ditentukan penyebab utama kurang optimalnya persentase realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Hasil analisis skala likert digunakan untuk menentukan prioritas pemilihan strategi menggunakan metode AHP(Analitycal Hierarchy Process). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab utama kurang optimalnya persentase realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor adalah penyedia barang/jasa (rekanan) yang mengajukan pencairan sekaligus di akhir tahun, tidak bertahap sesuai dengan termyn pembayaran yang ada dalam dokumen kontrak. Pernyataan tersebut sudah melalui uji validitas data serta uji reabilitas data dengan seluruh pernyataan memiliki r hitung >0,514 dan nilai Chronbach’s Alpha 0.954 (sangat reliabel). Hal tersebut menunjukan bahwa data tersebut valid dan konsisten. Strategi yang terpilih untuk optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor berdasarkan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) adalah dibuatnya regulasi yang sangat mengikat bagi penyedia jasa agar tertib administrasi (Peraturan Bupati)., Budget expense is the expenditure conducted by the government to fund all programs and activities that have both direct and indirect impacts, to basic public services. In between 2014 – 2018, the average budget expense of Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency was 29.06% to total budget towards other 32 Local Government Working Unit. This percentage stood as the highest proportion of direct expenses in the Bogor Regency’s budgeting. In the other hand, the huge amount of direct expense budget managed by Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency was not compliant with the realization percentage. According to Budget Realization Report during 2014 – 2018, the Local Government Working Unit in the Bogor Regency of Budget had achieved the average budget realization of 90.73%; while the District’s Public Works and Spatial Planning Office of Bogor scored the lowest realization of 75.01%. Brought up by such condition, this research was conducted to formulate the strategy to optimize the realization of direct expense at Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency. The initial phase
Keyword: budget disbursement, strategy, AHP (Analitycal Hierarchy Process)

Judul: Hybrid solar cells of ZnO nanoparticles/chlorophyll was modified metal ions (Zn2+ and Cu2+ )
Abstrak: Zinc Oxide (ZnO) is a n-type semiconductor with a wide the energy band (Band Gap) is 3.37 eV at room temperature and 3.34 eV at low temperature with a large exiton binding energy is 60 meV. ZnO has been synthesized by hydrothermal method, resulting in a decrease in particle size over the duration of the hydrothermal changes. Crystallographic structure of ZnO were characterized using XRD, has shown the characteristic pattern of a hexagonal wurtzite structure, the crystallite size increases to changes in particle size. Changes in particle size has also led to a change in the absorption peak of ZnO as has been demonstrated posted under test using the optical properties of UV-Vis spectrophotometer. Changes of this uptake has also led to changes in the energy band gap, which increases its band gap energy of the particle size. In electronic applications, especially in solar cells. Chlorophyll is considered less effective, because of their very nature are easily degraded as a result of several reactions which are acid, lighting and temperature. The results of the stability test using a halogen lamp 34 W/m2 for 5 hours, that the substitution of chlorophyll with metal ions Zn2+ and Cu2+ has been shown to form more stable than natural chlorophyll. The characterization of the optical properties, the combination of ZnO / chlorophyll in the form of hybrid films has led to a shift in the absorption region of ZnO becomes more widely from the UV to Visible. ZnO/chlorophyll has absorption range of 350-515 nm, ZnO / Zn-feofitin 332-401 nm and 332-632 nm for Cu-feofitin. The combination of ZnO/chlorophyll and CuSCN as a solid electrolite in hybrid solar cell, a modified chlorophyll with metal ions Zn2+ and Cu2+ has been shown to form a more stable I-V curve. It is characterized by its fill factor value greater than natural chlorophyll. Nevertheless, solar cells with natural chlorophyll has been able to produce higher efficiency values of chlorophyll were substituted.
Keyword: Hydrothermal, ZnO/Chlorophyll modified, Hybrid Solar Cell