Judul: Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Percepatan Pembangunan (Studi Kasus Kota Tangerang Selatan).
Abstrak: Rencana tata ruang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berisi kebijakan strategis dan program-program pemanfaatan ruang. Tingginya dinamika kebutuhan ruang dalam rangka mewadahi pembangunan memberikan dampak terhadap perubahan pemanfaatan ruang dan meningkatnya fenomena ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan urban yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga ibukota, mengalami dinamika pembangunan yang cukup tinggi, yang memberikan dampak pembangunan (development effect) terutama pada kondisi ekonomi dan ekologi. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk memastikan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dalam jangka waktu perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan lahan saat ini dengan rencana pola ruang yang tertuang dalam RTRW, menganalisis gradasi penggunaan lahan sebelum dan sesudah ditetapkannya Perda RTRW, menganalisis tingkat pengendalian pemanfaatan ruang, menganalisis kesesuaian program-program pembangunan a-spasial yang tertuang dalam RPJMD dengan rencana spasial yang tertuang dalam RTRW, serta merumuskan arahan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mendukung percepatan pembangunan. Penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan saat ini sesuai dengan rencana pola ruang sebesar 55,79% atau seluas 9.104,03 hektar, tidak sesuai sebesar 21,10% atau seluas 3.605,58 hektar, dan transisi sebesar 22,11% atau seluas 3.607,89 hektar. Ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana pola ruang didominasi oleh kawasan perdagangan dan jasa, terutama kawasan dengan akses infrastruktur jalan. Penggunaan lahan sebelum dan setelah diperdakannya RTRW Kota Tangerang Selatan menunjukkan perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi pada tipe penggunaan lahan jalur hijau dan taman kota yang terkonversi sebesar 3.569,55 hektar atau sebesar 21,58% dari keseluruhan luas Kota Tangerang Selatan. Konversi kawasan terbuka penyangga lingkungan didominasi oleh kawasan-kawasan sempadan, baik sempadan jalan, sungai, atau rel kereta api dimana kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan terbuka hijau menurut arahan Perda RTRW Kota Tangerang Selatan. Dibutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang yang masif pada kawasan-kawasan dengan ketidaksesuaian penggunaan lahan yang tinggi dan kawasan-kawasan dengan tingkat konversi tinggi. Kawasan yang berada pada kawasan transisi, sebagian besar berpotensi untuk terkonversi dari kawasan terbuka menjadi kawasan terbangun, yaitu sebesar 3.348,49 hektar atau sebesar 92,81% dari keseluruhan kawasan yang terpetakan sebagai kawasan transisi. Secara keseluruhan, tingkat pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tangerang Selatan dapat dibagi menjadi 3 tipologi hirarki yaitu hirarki I disarankan untuk dilakukan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang sangat ketat seperti pengenaan sanksi, hirarki II disarankan untuk dilakukan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat seperti pemberian insentif disinsentif dan memperketat perizinan, dan hirarki III disarankan untuk dilakukan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang cukup ketat seperti segera ditetapkannya peraturan zonasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang akan dapat mempercepat proses pembangunan wilayah apabila rencana tata ruang telah tersinkronisasi dengan baik dengan rencana pembangunan. Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang kuat dalam proses pengintegrasian rencana tata ruang dan rencana pembangunan dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang, dimana salah satu aspek yang dikendalikan adalah aspek kebijakannya. Pengendalian kebijakan disini dimaksudkan harus ada upaya untuk mengawal dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RTRW harus terintegrasi dalam dokumen RPJMD.
Keyword: pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, rencana tata ruang

Judul: Analisis Keselarasan Pemanfaatan Ruang dan Kecukupan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan
Abstrak: Perkembangan permukiman di Kota Tangerang Selatan menyebabkan perubahan penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakselarasan pemanfaatan ruang yang ada. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota Tangerang Selatan harus memiliki minimal 30% wilayah kota berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Konversi penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun menyebabkan lahan ruang terbuka hijau (RTH) semakin sempit. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan aktual Kota Tangerang Selatan tahun 2018, menganalisis keselarasan penggunaan lahan aktual tahun 2018 terhadap pola ruang RTRW Kota Tangerang Selatan, mengetahui distribusi dan kecukupan luas RTH di Kota Tangerang Selatan, serta menyusun arahan pengembangan RTH Kota Tangerang Selatan. Penelitian dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengamatan langsung dan wawancara dengan 17 responden menggunakan teknik AHP, sedangkan data sekunder berasal dari beberapa instansi. Hasil penelitian menunjukkan ada 11 jenis penggunaan lahan eksisting di Kota Tangerang Selatan dengan tiga jenis penggunaan lahan paling luas yaitu bangunan permukiman kota, kebun campuran serta bangunan industri, perdagangan dan perkantoran dengan berturut-turut sebesar luas 10.829,2 ha (63,5%), 1.803,1 ha (10,6%), dan 1.566,0 (9,2%). Luas penggunaan lahan yang selaras dengan pola ruang RTRW adalah 11.231,9 ha (68,0%), penggunaan lahan yang transisi sebesar 1.992,9 ha (19,8%), dan penggunaan lahan yang tidak selaras sebesar 3.276,0 ha (12,1%). Luas RTH eksisting Kota Tangerang Selatan sudah dapat memenuhi kebutuhan RTH (30%), namun luasan tersebut belum sesuai dengan proporsi RTH publik (20%) dan RTH privat (10%). RTH publik eksisting hanya seluas 541,9 ha (7,6 %) padahal luasan yang dibutuhkan adalah 1.427,9 ha, sehingga masih kekurangan 885,9 ha (12,4 %). Arahan pengembangan RTH publik dilakukan berdasarkan lahan eksisting yang berpotensi. Selain itu juga dikemukakan pengembangan RTH berdasarkan preferensi masyarakat menggunakan analisis AHP.
Keyword: AHP, keselarasan, penggunaan lahan, RTH, RTRW

Judul: Quality of Eggs Based on Different Age of Chickens from Yong's Farm, Seremban, Malaysia
Abstrak: This study aimed to determine the quality of eggs from different ages of chickens from Yong’s Farm, Seremban, Malaysia. The method used was 60 eggs were collected from three of different ages of chicken; 25 (n=20 eggs), 35 (n=20 eggs) and 58 weeks old (n=20 eggs). The variables included egg weight, shell thickness, yolk color, yolk index, albumen index and Haugh unit. The results showed the highest egg weight was recorded with 58 weeks old chicken. The egg shell thickness found at week 25 week (0,455 ± 0,08 mm), 35 weeks (0,495 ± 0,08 mm) and 58 weeks (0,475 ± 0,08 mm). Yolk color was at the highest mean of.12,6 ± 0,68 (25 weeks) while on week 35 and 58 it ranges between 5,45 ± 0,51 and 5,55 ± 0,51. The yolk index was recorded on week 25 and no specific trends were observed and the yolk index was not significant between 35 and 58 weeks of age. Albumen index was highest at week 25 were (0,129 ± 0,0), week 35 (0,113 ± 0,03) and week 58 (0,088 ± 0,02). The highest HU was recorded at week 25 (94,81 ± 5,33) and decreased to (90,52 ± 6,64) at week 35 and (81,95 ± 6,24) at week 58. It can be concluded that chicken influences both exterior and interior quality, except the yolk color with the quality of eggs decreasing as the age increases.
Keyword: chicken age, external quality, internal quality, Haugh Unit