Judul: Goro-Goro Perlawanan Petani Dalam Dinamika Kelas dan Relasi Kuasa (Studi Kasus: Petani Kawasan Wonogoro Malang Selatan)
Abstrak: Perlawanan petani kawasan Wonogoro merupakan wujud dari adanya kemiskinan di kawasan pedesaan Jawa Timur dengan masalah agraria yang belum terselesaikan. Reforma agraria yang diterjemahkan oleh pemerintah dengan adanya perhutanan sosial. Perhutanan sosial yang terjadi di kawasan Wonogoro mengubah perlawanan petani dengan terjadi polarisasi petani dengan terbagi menjadi dua kubu antara petani yang mendukung perhutanan sosial dan yang menentang perhutanan sosial. Adanya perhutanan sosial perlawanan petani terbagi menjadi dua kubu tidak terlepas dengan adanya relasi kuasa yang beroperasi didalam perlawanan petani itu sendiri. Petani kapital memanfaatkan beroperasinya relasi kuasa yang terlegitimasi dalam patronase (Patnaik 1976). Relasi kuasa yang berjalan dalam sistem patronase yang membentuk dinamika kelas dalam perlawanan petani kawasan Wonogoro. Tujuan penelitian menganalisis relasi kuasa yang terjadi didalam perlawanan petani yang menjadikan perlawanna petani sebagai alat oleh petani kapital untuk mengamankan lahan. Pengamanan modal produksi yang dilakukan oleh petani kapital melalui perlawanan petani membentuk dinamika kelas petani. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kawasan Wonogoro kecamatan Gedangan kabupaten Malang Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada informan yang merupakan aktor perlawanan petani di kawasan Wonogoro. Hasil penelitian sketsa petani Malang Selatan memiliki kekhasan. Masyarakat keturunan Madura tetapi, masih menganut budaya Jawa dengan mengadakan ritual seperti slametan ketika panen dan sebelum tanam. Slametan yang dilakukan oleh petani mampu menunjukan posisi kelas petani. Posisi kelas petani dalam acara slametan ditunjukan dengan intensitas melakukan slametan dan seberapa besar ongkos produksi yang harus dikeluarkan dalam slametan tersebut. Melihat intensitas dan besarnya ongkos produksi menunjukan posisi kelas petani kapital dan proletar. posisi kelas petani tidak hanya terjadi dalam produksi budaya tetapi dalam relasi sosial petani kapital dengan petani proletar. Jika melihat konflik awal terjadi di kawasan Wonogoro yang terbentuk tidak terlepas dengan hubungan Perhutani dengan petani kawasan Wonogoro. Relasi sosial yang terjalin antara Perhutani dan petani sangat eksploitatif dengan menjadikan petani sebagai tanaga kerja murah dalam proses produksi. Relasi yang sangat eksploitatif tidak lepas dengan ancaman ancaman yang dilakukan oleh Perhutani. Adanya status tanah yang masih belum legal memudahkan Perhutani untuk mengontrol petani kawasan Wonogoro melalui relasi kuasa yang dijalankan oleh Perhutani. Relasi kuasa yang dilakukan pemerintah melalui perhutanan sosial menjadi menarik bahwa Perhutani mengunakan sebagian aktor petani untuk mempermudah perhutanan sosial diterima oleh masyarakat. Relasi kuasa perhutanan sosial dengan wacana-wacana legalitas lahan membuat sebagian besar petani tertarik untuk mengikuti perhutanan sosial selain itu yang membawa perhutanan sosial adalah tokoh yang berpengaruh di petani kapital. Percepatan perhutanan sosial yang dilakukan di Wonogoro mengunakan kelompok kerja yang dipimpin oleh petani kapital, sehingga mudah untuk diterima dan diikuti oleh petani petani proletar. Peran LSM sangat penting menentukan sebagian besar petani yang awalnya menerima perhutanan sosial dengan asumsi bahwa perhutanan sosial sebagai jalan reforma agraria. Adanya kepentingan politik LSM mengubah penerimaan perhutanan sosial menjadi menolak perhutanan sosial dengan produksi wacana. Wacana distribusi lahan menjadi masalah sebagian besar aktor yang menjadi aktor perlawanan petani kawasan Wonogoro dalam menolak perhutanan sosial memiliki lahan lebih dari 2 hektar. Redistribusi lahan dalam skema perhutanan sosial secara langsung maupun tidak langsung akan mengancam modal produksi petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektar. Relasi
Keyword: Dinamika Kelas, Perlawanan Petani dan Perhutanan Sosial, class dynamic, power relations and social forestry

Judul: Conflict, Articulation, and Patron-Client Relations in the Contemporary Peasant Social Movement
Abstrak: Gerakan sosial sering kali dikategorikan sebagai perlawanan kolektif untuk menggugat suatu ketidakadilan atau untuk merebut kembali sumber-sumber yang diyakini sebagai miliknya.. Terdapat dua alasan utama mengapa saat ini topik tentang gerakan sosial yang berkaitan dengan konflik lahan sangat menarik dan sangat penting untuk dibahas secara lebih mendalam. Yang pertama adalah tingginya eskalasi konflik agraria yang dibarengi dengan tindakan kolektif gerakan sosial petani, dan hal ini memerlukan penyelesaian secara legitimate. Yang kedua adalah situasi politik yang memberikan angin segar pada terciptanya perubahan sosial yang lebih berpihak pada petani. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika gerakan sosial petani (prakondisi, pembentukan, kelembagaan, proses organisasi, strategi dan taktik serta bentuk tindakan kolektif, posisi dan peran aktor, morfogenesis gerakan dan artikulasi dalam arena politik. Secara lebih rinci dapat dirumuskan: (1) Menganalisis relasi agraria yang menjadi prakondisi munculnya gerakan sosial petani pedesaan yang kemudian memunculkan sebuah gerakan sosial petani. (2) Menganalisis struktur mobilisasi dan perlawanan petani dalam bingkai jaringan hubungan politik para aktor gerakan. (3) Menganalisis artikulasi gerakan sosial petani saat ini aras lokal, supra lokal dan nasional pada kesempatan politik yang ada. (4) Menganalisis hubungan-hubungan yang terjadi diantara organisasi gerakan dalam proses artikulasi kepentingan petani dan menggambarkan pola hubungan tersebut. Berdasar pada rumusan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya, maka paradigma yang digunakan tidak bersifat tunggal, tetapi multi-paradigma yakni paradigma kritis dan konstruktivisme, dengan pendekatan kualitatif. pengumpulan data, berupa wawancara mendalam, dokumentasi, observasi dan data sekunder. Pemilihan kasus yang paling relevan adalah organisasi gerakan sosial petani wilayah Jawa Barat yang menjadi representasi gerakan sosial petani. Gerakan sosial petani yang akan di analisis meliputi periode sebelum orde baru dan pasca orde baru (orde reformasi). Kasus perjuangan kolektif petani yang terjadi pada masa orde baru diposisikan sebagai bagian dari prakondisi yang mendorong munculnya gerakan sosial petani dan dalam penelitian ini diposisikan sebagai proses internal gerakan. Hasil penelitian menunjukkan konflik disebabkan (a) Relasi agraria yang timpang karena eksploitasi kapitalisme di pedesaan, (b) Kemiskinan terjadi karena tiadanya akses dan penguasaan atas sumber daya oleh masyarakat lokal. Kemudian Struktur mobilisasi sumber daya terjadi pada individu-individu di level lokal yang langsung berhadapan dengan kuasa kapitalistik perkebunan, dan terjadi pada jaringan aktivis perkotaan yang berhadapan otoritas lokal, supra lokal maupun nasional. hadirnya kesempatan politik sejak terjadinya perubahan sistem rezim politik pasca orde baru dari kondisi tertutup yang kemudian mengalami keterbukaan. Artikulasi kepentingan petani terjadi secara bertingkat dengan memunculkan adanya “broker” atau “mediator” yang menjadi penghubung organisasi tani lokal ke otoritas lokal maupun supra lokal, dan nasional. Proses artikulasi tersebut kemudian memunculkan adanya hubungan patron-klien baru diantara masyarakat petani dengan aktivis perkotaan yang diwakili oleh Serikat Petani Pasundan. sebagai implikasi kebijakan kedepan penting kirnya untuk dilakukan Pertama, Pemerintah yang memiliki kewenangan atas tanah eks-perkebunan, harus segera melakukan langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur. Kemudian, pemerintah seharusnya juga senantiasa bertindak secepatnya jika ada rakyat yang menempati atau menduduki tanah yang bukan hak mereka. Jika kesalahan itu dibiarkan berlarut-larut, apalagi sampai turun generasi ke generasi, maka persoalannya akan semakin menjadi akut dan sulit diselesaikan secara baik-baik. Kedepan harus ada agenda khusus untuk merumuskan kebijakan HGU berbasis rakyat melalui model Bumdes /Koperasi di tingkat lokal. Kedua, Berdasarkan pengalaman atas aksi-aksi reklaiming
Keyword: conflict, articulation, patron-client, peasant movement

Judul: Enhancement of photon absorbtion on BaxSr1-xTiO3 thin films semiconductor using photonic crystals.
Abstrak: In this research, has been conducted BaxSr1-xTiO3 (BST) thin films manufacturing for mole fraction x = 0.25, 0.35, 0.45, and 0.55; and concentration of 1 molar using chemical solution depositon (CSD) method. The materials, which are used in this research, are barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%], titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28), 97.999%], gallium trioxide [Ga2O3], 2-methoxyethanol [H3COOCH2CH2OH, 99%] and 1 x 1 cm of transparent conductive oxide (TCO) glass as substrate. Two BST thin films are made that for BST thin films which are doped by 10% galium (BGST) as p-type layer and pure BST solution as n-type. BST solution is made by reacting barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%] and titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28)] into 2-methoxyethanol solvent [H3COOCH2CH2OH, 99%] in accordance with mass gram for each x value. While, BGST solution is made in the same way as BST solution, plus adding gallium at 10% of the mass of BST. Once all materials are reacted, then vibrated using ultrasonic for 90 minutes, and followed by coating BGST / BST on the TCO substrate. Once the layer is formed, then annealed for 15 hours at temperature of 500 °C with increasing rate of 1.67 oC/minute. Characterizations of BST thin films with or without photonic crystals include the absorbance and transmittance in the visible light spectrum, as well as the electrical photoconductivity characterizations. From BST thin films without photonic crystals indicate that our thin films have light absorption area on almost the entire range of the visible light spectrum even to the infrared range with absorption value over than 67.6%, in addition, it can be seen that the maximum absorbance of BST thin films for all mole fractions lie in blue to green light spectrum region, 457 nm ≤ λ ≤ 570 nm and the minimum in yellow to red light spectrum region, 570 nm ≤ λ ≤ 678 nm. The largest absorbance is found at x = 0.25 with average absorbance value of 92.04% and maximum and minimum absorbance peaks at wavelength of 500.89 and 657.72 nm, respectively. At x = 0.35, average absorbance value decreased to 83.55% with maximum and minimum peaks at 505.73 and 613.68 nm, respectively. Then increased to 91.16% at x = 0.45 with maximum and minimum peaks at 506.04 and 618.56 nm, respectively. At x = 0.55, average absorbance value decreased to 80.12% with maximum and minimum peaks at 507.85 and 608.79 nm, respectively. Moreover, it can be seen that the addition of barium mole fraction leads to wider maximum absorbance or minimum transmittance peaks and narrower minimum absorbance or maximum transmittance peaks in the same range of the green and blue & red light spectrums, respectively. BST thin films with photonic crystals show increasing in absorption for all x values in the range of 3.04 into 13.33%. At x = 0.25, average absorbance percentage increased 3.96% from 92.4 into 95.68%, for x = 0.35 average percentage increased 7.07% into 89.45 from 83.55%. Furthermore, average absorbance of BST thin films at x = 0.45 increased 3.04% from 91.16 into 93.93% and x = 0.55 has
Keyword: