Judul: Dinamika Penguasaan Tanah Dalam Masyarakat Multietnik (Studi Kasus di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo).
Abstrak: Pada tahun 1980-an terjadi gelombang migrasi ke daerah ini, baik melalui kebijakan program transmigrasi pemerintah maupun migrasi yang tidak melalui program (inisiatif pribadi). Adanya gelombang migrasi pada tahun 1980-an ke lokasi studi, menyebabkan polemik di antara masyarakat. Polemik tersebut dipicu oleh adanya persoalan penguasaan tanah yang sarat dengan identitas etnik (pendatang versus lokal). Ketegangan antara kelompok etnik pendatang (Jawa, Bali, dan Bugis) dengan etnik lokal (Gorontalo) ini pun memuncak saat terjadi perubahan penguasaan tanah dari lokal ke pendatang. Perubahan penguasaan tanah melahirkan kelompok etnik yang “mendominasi” dan kelompok etnik yang “terdominasi”. Polemik dalam penguasaan tanah di lokasi studi, tidak dapat dilepaskan dari adanya keterlibatan aktor (berbasis identitas etnik) yang berperan dalam pemberian akses atas tanah di lokasi studi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis riwayat dan motif migrasi ke lokasi studi, kemudian riwayat dan struktur akses dari berbagai etnis dalam mendapatkan hak penguasaan atas tanah, selanjutnya menganalisis identitas etnis dan peran aktor dalam penguasaan tanah. Penelitian ini dilakukan pada Mei hingga Agustus 2016 di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Penelitian ini difokuskan pada tiga desa, di antaranya: Desa Banuroja; Manunggal Karya; dan Patuhu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa gelombang awal migrasi kelompok etnik pendatang ke lokasi studi terjadi pada tahun 1981. Kedatangan kelompok etnik pendatang ke lokasi studi memiliki motif berbeda-beda. Warga Jawa, Bali, dan Lombok, datang melalui kebijakan program transmigrasi pemerintah Orde Baru dengan motif pemerataan pembangunan. Berbeda dengan kelompok etnik Bugis yang datang tanpa program transmigrasi pemerintah. Migrasi warga Bugis lebih cenderung pada motif ekonomi (investasi). Dinamika penguasaan tanah di lokasi studi, memiliki riwayat yang cukup panjang sejak 1980-an hingga saat ini. Di samping itu, penguasaan tanah di lokasi studi sangat erat kaitannya peran aktor dalam memberikan akses ke sumberdaya (tanah). Etnis Jawa dan Bali menguasai tanah melalui program transmigrasi pemerintah Orde Baru, sedangkan etnik Bugis menguasai tanah dengan menggunakan pendekatan dengan pemerintah desa dan jaringan identitas Bugis di lokasi studi. Selanjutnya, setiap kelompok etnik di lokasi studi juga menggunakan relasi aktor (dengan basis identitas etnis) sebagai mekanisme dalam menguasai tanah. Penguasaan tanah di lokasi studi menggambarkan sebuah segregasi penguasaan. Etnik Bugis mendominasi penguasaan tanah di bagian pesisir yang diklasifikasikan sebagai cagar alam yang saat ini telah dikonversi oleh warga Bugis sebagai areal tambak udang dan bandeng. Warga Jawa dan Bali menguasai di dataran tinggi untuk pertanian (sawah tadah hujan, umbi-umbian, sayur-sayuran dan palawija). Sedangkan warga Gorontalo menguasai lahan pertanian lebih kecil daripada warga Bugis, Jawa, dan Bali. Warga Gorontalo lebih dominan menduduki posisi di pemerintahan (desa dan kecamatan). Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa setiap kelompok etnis pendatang (Jawa, Bali, Lombok, dan Bugis) di lokasi studi memiliki sejarah dan motif masing-masing melakukan migrasi ke lokasi stud. Di samping itu, penguasaan tanah oleh kelompok etnik pendatang memiliki riwayat dan struktur aksesnya masing-masing. Identitas etnik sangat berperan dalam perebutan penguasaan tanah di lokasi studi. Proses penguasaan tanah sejak 1980 sangat sarat dengan identitas etnis dan keterlibatan aktor sebagai pemberi akses kepada kelompok tertentu yang memiliki kesamaan identitas etnis dengan aktor tersebut
Keyword: penguasaan tanah, etnisitas, dinamika akses

Judul: Batas Politik Identitas Etnis. Teritorialisasi Tandingan dan Migrasi Frontier di Desa Pegunungan Sulawesi Tengah
Abstrak: Disertasi ini menelaah dinamika politik identitas dalam menegosiasi hak atas sumberdaya tanah, melalui pengamatan selama hampir dua dekade pada satu desa pegunungan di Sulawesi Tengah yang mengalami gelombang-gelombang migrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana identitas etnis dapat atau tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh hak akses dan kontrol atas sumberdaya tanah. Pertanyaan tersebut dijawab dengan menelusuri perubahan lanskap agraria desa akibat penetapan kawasan Taman Nasional, serta mencermati perubahan pola pertanian dan pemukiman akibat gelombang-gelombang migrasi dari etnis yang berbeda dalam konteks perubahan sosio-politik lokal dan regional di Indonesia pasca 1998. Disertasi ini mengeksplor tesis konflik lingkungan dan identitas keaslian (indigeneity) dalam pendekatan Ekologi Politik. Sejalan dengan Ekologi politik yang plural secara metodologis, penelitian ini menggunakan kombinasi metoda kualitatif (wawancara, pengamatan langsung) dengan analisa dokumen dan metoda kuantitatif sensus penduduk dan migrasi yang dilakukan secara partisipatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa politik identitas etnis dalam akses atas sumberdaya dimungkinkan, namun juga dibatasi, oleh kondisi-kondisi tertentu. Teritorialisasi menjadi elemen kunci dalam mengakses sumberdaya tanah. Pada tahun 2004 upaya mengklaim tanah di dalam kawasan hutan yang diteritorialisasi oleh negara dalam bentuk Taman Nasional dilakukan dengan klaim tanah sebagai warisan (powanuanga) milik ‘orang kampung’, yaitu etnis lokal Napu. Etnisitas sebagai bundle of powers diajukan dengan mengemukakan adanya ketimpangan ekonomi akibat budidaya coklat oleh pendatang serta ketegangan hubungan antara orang kampung (Napu, Kristen) dan pendatang (Bugis, Islam) akibat imbas konflik etno-relijius di Poso (berada pada kabupaten yang sama). Situasi ini diperkuat fakta demografis yang menunjukkan proporsi sebanding antara orang kampung-pendatang dan fakta spasial dalam hal pemukiman yang terpisah antar etnis menunjukkan integrasi sosial yang lemah. Identitas etnis tidak dapat dimanfaatkan (atau dapat ‘diredam’) ketika menegosiasi hak atas sumberdaya tanah pada tahun 2014 karena secara kuantitatif terjadi perubahan struktur demografi akibat gelombang migrasi dimana komposisi penduduk menjadi tigasama- besar antara lokal Napu, pendatang Bugis, dan pendatang Sunda-Jawa; etnis tidak lagi dikotomik. Selain itu terjadi leveling off playing field dalam hal penguasaan atas tanah. Tanah yang lebih merata terdistribusi memungkinkan petani dari berbagai kelompok dan etnis untuk membudidayakan sayuran dataran tinggi (hortikultura), komoditas tinggi input eksternal. Dalam situasi ini tanah menjadi sumberdaya yang perlu diperjuangkan bersama, dan perjuangan itu berhasil pada saat negara memberi legitimasi melalui persetujuan meng-enclave. Etnis sebagai bagian dari identitas askriptif, bagaimanapun, masih berperan di sebagian legitimasi akses: sepanjang klaim dilakukan atas nama powanuanga maka sumberdaya hutan sah untuk diakses. Pada sebagian lain, karena kategori sosial makin beragam, pendatang melepas sekat identitas etnis dan menggantikannya dengan identitas lokal, hal mana ‘menyatukan’ mereka dengan warga setempat. Politik identitas etnis bergeser menjadi politik identitas lokal. Penelitian ini juga menyoroti perubahan konjungtur atau historical contingency dan peran kelembagaan desa. Pada tahun 2004 konjungtur tersusun dari (1) negara melakukan teritorialisasi dalam bentuk penetapan kawasan Taman Nasional; (2) keterbukaan politik dan situasi chaotic’ yang terjadi pada tahun-tahun awal sesudah reformasi 1998; (3) kerusuhan etno-relijius Poso; dan (4) pendudukan Dongi-dongi. Peran kelembagaan desa sebagai penyeimbang dan pengontrol kecil, dan kelembagaan baru justru berperan sebagai pendukung kekuasaan individu Kepala Desa. Pada tahun 2014, perubahan elemen penyusun konjungtur yaitu (1) negara masih melakukan teritorialisasi dalam bentuk Taman Nasional namun telah terjadi teritorialisasi tandingan
Keyword: politik identitas etnis, teritorialisasi tandingan, migrasi frontier, desa pegunungan, Sulawesi Tengah

Judul: Truncated Stop Loss as a Optimal Solution of Reinsurance Agreement in One-Period Model
Abstrak: Reinsurance is one of risk management efforts of an insurance company, which is called the cedent. Similar with insurance, reinsurance constitutes the cedent to pay the premium. We consider one-period reinsurance model and derive a rule which minimizes the ruin probability of the cedent for a fixed reinsurance premium. Therefore, it is needed to construct an optimal reinsurance agreement for the cedent. The premium is calculated according to four different principles, i.e. economic, generalized zero-utility, Esscher, and mean-variance principles. Stop loss is a reinsurance contract which protect the insurance company for losses that exceed a certain amount. The result of this research shows that a truncated stop loss is an optimal agreement in the class of all reinsurance contracts with various premiums calculated using above mentioned principles.
Keyword: