Judul: Determinan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah: Mengkaji  Pendapatan Pemerintah Dari Tax Amnesty
Abstrak: Indonesia merupakan negara yang menggunakan kebijakan ekonomi ekspansif dalam menjalankan perekonomiannya, di mana pengeluaran lebih banyak dari pada penerimaan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut salah satu yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan pinjaman luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan kemajuan ekonomi dari negara-negara lainnya. Pinjaman luar negeri pemerintah merupakan hal yang perlu diawasi penggunaannya karena akan memberikan dampak bagi perekonomian negara penerimanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman luar negeri pemerintah dan mengkaji pendapatan pemerintah melalui tax amnesty terhadap pinjaman luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 1987-2021 dengan melihat hubungan antara pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar rupiah, inflasi, pajak, surat berharga negara dan juga tax amnesty terhadap pinjaman luar negeri pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonometrika ARDL structural break. Temuan studi ini menghasilkan bahwa pengeluaran pemerintah lag 1, nilai tukar, nilai tukar lag 1, pajak, pajak lag 1, SBN, SBN lag 1 signifikan negative terhadap pinjaman luar negeri pemerintah pada jangka pendek sedangkan variable BI rate, inflasi, dan tax amnesty signifikan positif. Dalam jangka Panjang variabel inflasi dan pajak signifikan negatif, sedangkan SBN signifikan positif .
Keyword: defisit anggaran, pengeluaran pemerintah, pinjaman luar negeri, tax  amnesty, budget deficit, external debt, government expenditure, tax amnesty

Judul: Determinants of the Success of Voluntary Tax Disclosure with an Online Experimental Economic Approach
Abstrak: Penerimaan perpajakan berkontribusi terhadap Anggaran Penerimaan dan Pembelanjaan Negara. Pembangunan dengan biaya yang tidak sedikit membutuhkan sektor perpajakan. Potensi pajak yang besar tidak berbanding lurus dengan target penerimaan pajak oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengampunan pajak tahun 2016 untuk mencapai target penerimaan pajak dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang untuk meningkatkan pajak. Lebih jauh lagi, pada tahun 2022 dilaksanakan Program Pengungkapan Pajak Sukarela. Penelitian ini meneliti efek dari faktor-faktor (harta, tarif, peluang audit, denda, dan ekspektasi pembayar pajak tentang pengampunan pajak di masa depan) tentang kepatuhan pajak secara daring. Behavioral economy ini menggunakan pendekatan ekonomi eksperimental dengan simulasi percobaan komputer: aplikasi Strong With Tax karena tidak mungkin menggunakan metode konvensional serta didalamnya memasukkan unsur Nudge Theory. Upaya pemerintah untuk membuat denda dan audit menunjukkan efek yang lebih besar pada kepatuhan pajak. Kebijakan Tax Amnesty dan Pengungkapan Pajak seharusnya hanya dilaksanakan satu kali. Jika wajib pajak mengharapkan kebijakan serupa diterapkan maka wajib pajak akan menunggu kebijakan lainnya agar mendapat tarif rendah. Kebijakan dalam jangka panjang akan mengurangi kepatuhan pajak. Sosialisasi dan transparansi manfaat pajak menjadi bagian yang menentukan hubungan baik antara wajib pajak dan otoritas perpajakan., Tax revenue contributes to the Indonesia Government State Budget. Development with a lot of costs requires the taxation sector. The enormous tax potential isn’t directly proportional to the tax revenue target by the government. The Indonesian government implemented a tax amnesty policy in 2016 to achieve tax revenue targets in the short term and increase taxes in the long term. Furthermore, in 2022 the Tax Disclosure Program was implemented. This research examines the effect of factors (wealth, tariff, audit opportunities, fines, and taxpayers’ expectations of future tax amnesty) on online tax compliance. This behavioral economy uses an experimental economic approach with experimental computer simulations: with Strong With Tax application because it’s impossible to use conventional methods and includes elements of Nudge Theory. The government’s attempts to create fines and audits show a more significant effect on tax compliance. Tax Amnesty and Tax Disclosure policies should only be implemented once. If the taxpayer expects a similar procedure to be implemented, the taxpayer will wait for another policy to get a lower rate. Policies can reduce tax compliance in the long term. Socialization and transparency of tax benefits is a part that determines good relations between taxpayers and tax authorities.
Keyword: behavioral, ekonomi eksperimental, kepatuhan, Nudge Theory, pengungkapan pajak

Judul: Hydrothermal Synthesis of Biphasic Calcium Posphate
Abstrak: Biphasio calsium phosphate (BCP), which was a mixture of hydroxypatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP), was synthesized by hydrothermal method followed by sintering process. Hydroxyapatite was produced by using natural calcium source CaO from hen's eggshell and (NH4)2HPO4 as phosphate souce, other hydroxyapatite sample was produce by using synthetic calcium source Ca(OH) and H3PO4 as phosphate source.
Keyword: