Judul: Model Konseptual Sistem Sertifikasi Pelaut Perikanan Non Konvensi (Studi Kasus: Kapal Pukat Cincin 31-100 GT di Jawa Tengah)
Abstrak: Sistem sertifikasi Kompetensi pelaut perikanan di Indonesia mengacu pada peraturan International Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) 1995 dengan dikeluarkannya Perpres No.19 Tahun 2019. Dominasi ukuran kapal dibawah 24 m (non-konvensi) yang ada membutuhkan pengaturan oleh Pemerintah. Peraturan terkait sertifikasi pelaut perikanan non-konvensi saat ini belum berjalan dengan baik, memunculkan permasalahan-permasalahan pada implementasinya. Implementasi kebijakan sistem sertifikasi pelaut perikanan di Indonesia dapat diperkuat dan dipercepat efektifitasnya, dengan mengadakan penelitian. Penelitian bertujuan mengidentifikasi peraturan nasional relevansinya dengan STCW-F, mengevaluasi kualitas kompetensi Nakhoda dan Perwira (level manajemen) pada kapal perikanan, dan menyusun model konseptual sistem sertifikasi pelaut perikanan non-konvensi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Soft System Methodology (SSM) untuk menyelesaikan permasalahan kompleks secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh melalui pemahaman terhadap situasi permasalahan yang tidak terstruktur dan merumuskan permasalahan tersebut. Identifikasi masalah diperoleh dari hasil analisis isi peraturan tingkat daerah dan nasional yang berkaitan dengan implementasi STCW-F dan hasil pengukuran gap kualitas kompetensi nakhoda dan anak buah kapal (ABK) berdasarkan awareness, tingkat pendidikan, pengetahuan, motivasi peningkatan keterampilan sesuai sertifikat kepelautan yang dimiliki awak kapal, dan pembinaan sesuai standar STCW-F. Setelah melakukan formulasi masalah, dilakukan perumusan model konseptual sistem sertifikasi kompetensi pelaut perikanan non-konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hasil akhir dari model konseptual yaitu formulasi pengembangan diklat bagi Nakhoda (management level), Perwira (operational level) dan kelasi (supporting level) untuk kapal-kapal perikanan non-konvensi. Hasil penelitian ini didasarkan pada peraturan teknis sistem sertifikasi pelaut perikanan non konvensi. Indonesia telah mengatur secara teknis sistem sertifikasi pelaut perikanan non-konvensi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 yang mengacu STCW-F 1995. Hasil penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah terhadap kesiapan implementasi Permen KP No 33 Tahun 2021 dinyatakan masih kurang yaitu di bawah 50%, belum siapnya pelaksanaan peraturan pada masing-masing pelabuhan. Hasil evaluasi kompetensi pelaut perikanan di Jawa Tengah masih rendah. Rerata kualitas kompetensi pelaut pukat cincin non-konvensi di Jawa Tengah masih rendah, dibuktikan dengan score gap kepemilikan sertifikat di atas 0,5 yakni 0,67 artinya rata-rata masih di atas 50%, pelaut perikanan di Jawa Tengah belum memenuhi persyaratan kepemilikan sertifikat kompetensi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021. Untuk memperkuat sistem sertifikasi kompetensi pelaut perikanan non-konvensi di Indonesia, maka dirumuskanlah model konseptual yang menghasilkan 5 model: (1) Sistem sosialisasi peraturan oleh regulator kepada pemilik kapal non-konvensi secara masif baik offline maupun online dan membangun sistem monitoring kualitas pelaut perikanan non-konvensi dengan cara membuat data base kualitas awak kapal perikanan non-konvensi di masing-masing Pelabuhan Perikanan, (2) Peningkatan kualitas pelaut perikanan non-konvensi dengan perbaikan sistem proses mendapatkan sertifikasi dengan cara yang tepat dan terukur, biaya terjangkau, mudah, dan cepat, dengan sistem online dan uji kompetensi di lokasi tempat kerja, (3) Penegakan hukum, dengan cara tidak memberikan izin berlayar bagi kapal yang Nakhoda dan Perwira kapalnya tidak memenuhi persyaratan sertifikasi awak kapal perikanan sesuai PERMEN KP No. 33/2021. (4) Meningkatkan awareness tentang sertifikasi bagi perusahaan (5) Penambahan sertifikat kompetensi keahlian maupun sertifikat kompetensi keterampilan yang dipersyaratkan di kapal perikanan non-konvensi bagi siswa SMK. Berdasarkan perbandingan model konseptual dengan real world dihasilkan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam memberikan jaminan terhadap implementasi sertifikasi kompetensi
Keyword: non convention, fisheries seafarer, competency certification, STCW-F

Judul: ANKAPIN-I Certification Curriculum Standards  Through Education in Indonesia
Abstrak: Sertifikat ANKAPIN-I adalah sertifikat yang wajib dimiliki nahkoda dan perwira jaga navigasi sebagai bukti keterampilan dan keahlian untuk bekerja di atas kapal ikan berukuran 24 meter. Kurikulum sertifikasi ANKAPIN-I di Indonesia harus sesuai konvensi STCW-F 1995 supaya nahkoda dan perwira jaga navigasi yang bekerja di atas kapal asing diperlakukan sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian bertujuan (1) Menentukan kesesuaian kurikulum kompetensi STCW-F 1995 dengan kurikulum sertifikasi di Indonesia melalui jalur pendidikan, (2) Menentukan pencapaian kompetensi STCW-F 1995 di Lembaga Pendidikan di Indonesia. Metode penelitian dilakukan dengan studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif dan analisis kesenjangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum maupun elemen dalam pengambilan ANKAPIN-I di Lembaga Pendidikan Indonesia belum sesuai dengan konvensi STCW-F 1995. Menghilangkan kesenjangan ANKAPIN-I perlu menambahkan kurikulum dan elemen terkait tata laksana keselamatan FAO/ILO/IMO untuk awak kapal ikan 24 meter keatas, pencegahan kebakaran, alat-alat pemadam kebakaran, penyelamatan, pencarian dan pertolongan, pelayanan medis, metode untuk mendemonstrasikan keterampilan serta memberikan sanksi kepada lembaga pendidikan yang melanggar konvensi STCW- F 1995. Kata kunci: konvensi STCW-F 1995, lembaga pendidikan, sertifikat ANKAPIN-I, ANKAPIN-I certificate is a certificate that must be owned by the captain and officer guarding the navigation as proof of skills and expertise to work on a fishing boat measuring 24 meters. The ANKAPIN-I certification curriculum in Indonesia must comply with the 1995 STCW-F convention so that captains and officers on duty for navigation on board foreign ships are treated according to applicable regulations. The research aims (1) Determine the suitability of the 1995 STCW-F competency curriculum with the certification curriculum in Indonesia through the education pathway, (2) Determine the achievement of the 1995 STCW-F competency in educational institutions in Indonesia. The research method was carried out by studying the literature. The data obtained were analyzed using comparative descriptive methods and gap analysis. The results showed that both the curriculum and elements in making ANKAPIN-I at the Indonesian Educational Institution were not in accordance with the 1995 STCW-F convention. above, fire prevention, fire extinguishing equipment, rescue, search and rescue, medical services, methods for demonstrating skills and imposing sanctions on educational institutions that violate the 1995 STCW-F convention. Keywords: ANKAPIN-I certificate, educational institutions, the 1995 STCW-F convention
Keyword: ANKAPIN-I certificate, educational institutions, the 1995 STCW-F convention

Judul: Synthesis of Molybdenum Trioxide (MoO3) by Electrochemical Method for Electrochromics Application
Abstrak: Molybdenum trioxide (MoO3) thin films have been deposited on glass substrates by electrochemical method using ammonium heptamolybdate tetrahydrate ((NH4)6Mo7O244H2O). The films were deposited onto glass substrates as the control temperature at 25○C and annealing treatment at 350○C for 30 mins. The MoO3 thin films were investigated by UV-Vis, X-ray diffraction techniques (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM). The JCPDS card show that orthorhombic MoO3 (α- phase) has been formed. Molybdenum trioxide MoO3 formation was also confirmed by JCPDS card no. 35-0609. The SEM photographs revealed that the spherical and rod-like morphology and their grains size increased with increasing of heating temperatures. The measurement results show that the MoO3 thin film prepared at 350°C transmited about 80% of the visible spectrum. The effect of different heat treatments on surface morphology, thickness and optical properties of the films are discussed in this thesis.
Keyword: Institut Pertanian Bogor, Bogor Agricultural University, IPB, Electrophoretics, electrodeposide, electrochromics, electrochromic materials, electrochromic mechanism