Judul: Kajian Sistem Kelembagaan Tengkulak di PPN Palabuhanratu dan di PPI Cisolok, Sukabumi Jawa Barat
Abstrak: Salah satu penyebab kemiskinan nelayan yang sampai saat ini masih di perdebatkan oleh para sosiolog maupun antropolog adalah adanya unsur eksploitasi nelayan oleh tengkulak di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menelusuri penyebab keterlibatan tengkulak dalam penyediaan modal nelayan, serta menghitung seberapa besar kerugian nelayan dalam pemasaran ikan tanpa lelang (melalui sistem tengkulak) dan juga memberikan solusi terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait sistem bagi hasil nelayan dan pelelangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan satuan kasusnya adalah ketergantungan nelayan terhadap sistim kelembagaan tengkulak di PPN Palabuhanratu dan di PPI Cisolok. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah secara kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber data yang diperoleh. Penyebab kemiskinan nelayan yang cukup potensial adalah masih kuatnya cengkeraman tengkulak dalam kegiatan ekonomi perikanan diantaranya kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin selain itu terdapat hubungan kerjasama ekonomi diantara kedua belah pihak antara nelayan dengan tengkulak dipandang bersifat eksploitatif bagi nelayan. Sistem yang diterapkan oleh tengkulak dalam jejaring sosial ini ialah dengan cara mengikat nelayan melalui peminjaman modal kepada nelayan sehingga dengan adanya keterikatan tersebut nelayan menjadi dekat dengan tengkulak. Besaran kerugian yang dialami oleh nelayan akibat menjual hasil tangkapan kepada tengkulak di PPN Palabuhanratu berkisar 9,4% sedangkan besaran kerugian yang dialami oleh nelayan akibat menjual hasil tangkapan kepada tengkulak di PPI Cisolok berkisar 6,8%. Solusi mengenai kebijakan terkait dari adanya sistem tengkulak ialah berjalannya kegiatan pelelangan dengan tujuan nelayan mendapatkan harga yang layak untuk hasil tangkapannya. Adapun kebijakan lain yang diterapkan di PPN Palabuhanratu ialah dengan adanya kebijakan “3000 kapal untuk nelayan” dengan memberikan kapal kepada nelayan diharapkan ketergantungan nelayan terhadap tengkulak menjadi berkurang.
Keyword: 

Judul: Analisis Kebijakan Sistem Bagi Hasil Perikanan Tangkap Di Perairan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi)
Abstrak: Sifat usaha penangkapan ikan di laut sangat erat dengan resiko dan ketidakpastian dengan penerimaan yang fluktuatif. Berdasarkan sifat usaha tersebut, masyarakat pesisir memilih sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha penangkapan. Sistem bagi hasil yang dijalankan bias kepada pemilik kapal/juragan sehingga pendapatan nelayan kecil dan buruh relatif lebih rendah. Rendahnya pendapatan selain berdampak langsung kepada kesejahteraan keluarga nelayan juga mengakibatkan rendahnya pengembangan investasi nelayan. Tingkat investasi berpengaruh kepada optimasi potensi sumberdaya ikan yang berkeadilan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi pada Bulan November 2016 sampai dengan Juli 2017. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan sistem bagi hasil perikanan tangkap terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan di Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian dengan menganalisis: 1) pendapatan nelayan pada berbagai ukuran kapal penangkap ikan berdasarkan sistem bagi hasil yang dijalankan; 2) mengidentifikasi pengaruh sistem bagi hasil usaha terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan, serta; 3) analisis kebijakan terkait sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi. Analisis kebijakan bagi hasil perikanan dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan ex-post berdasarkan hasil tujuan penelitian 1, 2, dan 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk tujuan penelitian (1) dengan jumlah 109 responden, dan tujuan penelitian (2) dengan jumlah 12 informan. Data primer diperoleh secara survey melalui wawancara secara mendalam (in dept interview) kepada informan serta pengisian kuisioner oleh responden. Data sekunder berupa hierarki kebijakan digunakan untuk menganalisis kebijakan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat. Data sekunder tersebut diperoleh dari jurnal dan karya ilmiah, laporan kerja, penelitian terdahulu, Lembaga dan Instansi terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pendapatan nelayan Kabupaten Sukabumi pada berbagai jenis dan ukuran kapal penangkap ikan berkisar antara Rp 814.052,- s.d Rp 12.703.556,- yang menunjukkan variasi yang sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kapal kecil, pendapatan terbesar berada pada pemilik kapal/juragan (32,57-82,44%), sedangkan pada kapal non kecil pendapatan terbesar berada pada nahkoda (skill labour); 2) Sistem bagi hasil perikanan pada berbagai ukuran kapal yang berjalan di Kabupaten Sukabumi tidak sesuai pasal 3 Undang-undang no. 16 Tahun 1964. Sistem bagi hasil yang tersebut lebih berpihak kepada juragan sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan dan tingkat investasi nelayan Kabupaten Sukabumi. Sistem bagi hasil yang berlaku berdampak kepada semakin kuatnya hubungan patron-klien. Pada tahap lebih lanjut, sistem patron-klien yang berlaku membentuk pola pemasaran hasil produksi yang tidak berkeadilan dimana nelayan hanya berlaku sebagai price taker sehingga nelayan mengalami looses income. Rendahnya pendapatan nelayan pada gilirannya menyebabkan lemahnya posisi sosial, ekonomi dan politik nelayan Kabupaten Sukabumi; 3) Implementasi bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi belum terlaksana sesuai dengan amanat UU no 16/1964. Sistem bagi hasil cenderung lebih menguntungkan juragan dibandingkan nelayan penggarap. Beberapa faktor lain yang menghambat pelaksanaan UU 16/1964 adalah kurangnya sosialisasi keberadaan udang-undang bagi hasil perikanan; kuatnya masyarakat pesisir mempertahankan adat bagi hasil; serta adanya kelemahan undang-undang bagi hasil perikanan yang tidak mengatur proporsi bagi hasil pada berbagai ukuran kapal dan alat tangkap, serta proporsi bagi hasil belum memperhitungkan penurunan fungsi dan efektivitas sarana produksi. Seyogyanya kelemahan mengenai proporsi bagi hasil yang sesuai dengan ukuran kapal dan jenis alat tangkap serta penurunan
Keyword: pendapatan nelayan, sistem bagi hasil, rekonstruksi peraturan

Judul: Synthesis and Characterization of Hydroxy-apatite with Controlled Pore
Abstrak: implant materials. Porosity hydroxyapatite can be formed using porogen hydrogen peroxide (H2O2), polyvinyl alcohol (PVA), ethylene glycol (EG), or polyethylene glycol (PEG). The pore size can be controlled by setting the concentration of porogen. The results of the characterization using X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) showed that the addition of porogen phase does not change the structure of hydroxyapatite, but changing the crystallite size and crystal strain. Increasing the concentration of porogen to 25% can increase the strain, crystallite size, and pore size. The degree of crystallinity of hydroxyapatite formation 0.75-0.83. Hydroxyapatite formed from 0.3 to 1.2 μm pore size, the largest pore is formed on the addition of polyethylene glycol porogen. Hydroxyapatite synthesized by addition and without addition of porogen does not contain heavy metals lead, cadmium, mercury, and arsenic
Keyword: