Judul: Model Pengembangan Tata Kelola Pariwisata Di Taman Nasional Bunaken
Abstrak: Kegiatan pariwisata alam di Taman Nasional Bunaken (TNB) sudah ada sejak sebelum penunjukannya sebagai taman nasional pada tahun 1991 dan telah berkembang melalui kegiatan pariwisata alam. Banyak pemangku kepentingan terlibat dalam pengembangan pariwisata alam di TNB, baik pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pihak lainnya. Bahkan para pemangku kepentingan tersebut telah pernah melakukan kegiatan koordinasi dalam suatu lembaga Dewan Pengelolaan TNB (DPTNB) yang merupakan lembaga yang muncul dari para pemangku kepentingan untuk secara bersama mengelola wisata alam di TNB. Pada tahun 2011 pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata) mengembangkan suatu bentuk manajemen destinasi yang disebut Destination Management Organization Bunaken (DMOB). Mekanisme hubungan para pemangku kepentingan dan implementasi peraturan pemanfaatan wisata alam serta kinerja kedua lembaga yang ada perlu dilakukan suatu telaah lebih lanjut untuk bisa dikembangkan dalam tata kelola pariwisata di TNB. Sehubungan dengan itu diperlukan penelitian tentang tata kelola pariwisata yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lokasi studi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi dan menguraikan peranan serta kebutuhan para pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di TNB, 2) mengevaluasi proses implementasi peraturan pemanfaatan wisata alam dalam rangka pengembangan tata kelola pariwisata di TNB, 3) mengevaluasi kinerja lembaga pengelola wisata yang ada di TNB, dan 4) menyusun model pengembangan tata kelola pariwisata di TNB. Kajian peranan dan kebutuhan pemangku kepentingan mengidentifikasi 17 pemangku kepentingan yang terdiri dari kelompok pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, akademisi dan kelompok lainnya. Peranan para pemangku kepentingan terbanyak dalam pengembangan tata kelola pariwisata di TNB sebagai key players, diikuti subjects, lalu context setters, dan terakhir crowd. Banyaknya para pemangku kepentingan yang berperan sebagai key players menunjukkan para pemangku kepentingan banyak yang berperan aktif dalam tata kelola pariwisata di TNB. Peranan yang aktif ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas pokok, kewenangan, dan fungsi dari para pemangku kepentingan. Hubungan antara pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di TNB berupa hubungan koordinasi, kerjasama dan potensi konflik. Kebutuhan dalam pengembangan tata kelola pariwisata di TNB, yaitu: pemahaman pemangku kepentingan tentang TNB dan pengelolaannya serta ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pengembangan pariwisata di kawasan konservasi, koordinasi dan komunikasi di tingkat daerah untuk menyatukan persepsi tentang pengembangan tata kelola TNB, serta implementasi dan sinkronisasi (keterpaduan) kegiatan dan program pengembangan pariwisata di TNB dari para pemangku kepentingan. Peranan yang aktif dan kebutuhan para pemangku kepentingan dapat dipenuhi melalui koordinasi yang lebih intensif dalam menunjang pengelolaan TNB. Peraturan perundangan pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi yang dikaji dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan sebagai pengatur dan pengendali perilaku para pemangku kepentingan secara hierarki. Peraturan pemanfaatan pariwisata alam juga telah memenuhi kecukupan isi yang dicirikan oleh adanya kejelasan tujuan, objek hukum, sanksi serta pemberian kewenangan yang jelas bagi pelaksana. Namun dalam implementasinya peraturan pemanfaatan pariwisata alam belum mendapat respon positif dari pelaksana peraturan maupun kelompok sasaran peraturan. Tingkat pemahaman dan pelaksanaan dari peraturan perudangan pemanfaatan pariwisata alam yang masih kurang menjadi hal yang mendasari kurangnya respon positif dari pelaksana peraturan maupun kelompok sasaran peraturan. Situasi ini jika dibiarkan berlangsung terus menerus maka fungsi peraturan perundangan pemanfaatan pariwisata alam sebagai pengatur dan pengendali perilaku para pemangku kepentingan di TNB tidak akan terwujud. DPTNB yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan keinginan dari
Keyword: tata kelola pariwisata, pemangku kepentingan, TN Bunaken

Judul: Peran Stakeholders dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum Kalimantan Barat
Abstrak: Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS) merupakan penggabungan kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016. TNBKDS adalah kawasan konservasi lintas batas negara (transboundary ptotected area) Indonesia-Malaysia yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan TNBKDS memiliki berbagai potensi ekowisata menarik yang tercakup dalam konteks nature, culture dan adventure. Kendala yang muncul dalam pengelolaan ekowisata membuat TNBKDS belum menjadi destinasi unggulan. Pengelolaan ekowisata seyogyanya melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan dengan berbagai peran yang dimilikinya. Kajian tentang siapa saja stakeholders yang terlibat dan pemetaan stakeholders sangat diperlukan untuk keberhasilan pengembangan ekowisata. Tujuan penelitian ini yaitu untuk merumuskan peran stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNBKDS. Penelitian dilakukan dari bulan Januari 2016 hingga April 2016. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis stakeholders, analisis kebutuhan, dan analisis peraturan perundangundangan. Hasil pemetaan stakeholders menunjukkan enam stakeholders berada di kelompok Key player yaitu BBTNBKDS, Disbudpar, Bappeda, Disparekraf, Dishubkominfo dan Disbunhut. Stakeholders ini mempunyai pengaruh dan kepentingan tinggi terhadap keberhasilan pengembangan ekowisata di TNBKDS. Hasil identifikasi kebutuhan pengembangan ekowisata di TNBKDS dikelompokkan menjadi enam aspek kebutuhan utama yaitu: (a) objek daya tarik wisata, (b) infrastruktur sarana dan prasarana, (c) promosi publikasi dan informasi, (d) peningkatan SDM, (e) perencanaan pengembangan ekowisata, dan (f) dana. Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan ditemukan 16 peraturan terkait pengembangan ekowisata di TNBKDS. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar untuk mengelola kawasan TN dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu. Rumusan peran stakeholders sesuai dengan aspek-aspek manajemen terhadap pengembangan ekowisata di TNBKDS yaitu: (a) stakeholders yang berperan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pengembangan ekowisata di TNBKDS (b) stakeholders yang berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan program pengembangan ekowisata di TNBKDS; dan (c) stakeholders yang berperan sebagai perencanaan dan pengendalian pembangunan
Keyword: kebutuhan ekowisata, konservasi biodiversitas, manajemen, pemetaan, stakeholders, peraturan

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: