Judul: Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Dengan Program Pembangunan Kota Bogor
Abstrak: RTRW Kota Bogor merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam pembangunan kota yang memuat rencana dan indikasi program-program pembangunan sektoral dan pemanfaatan ruang kota. Dokumen ini memuat kebijakan, strategi dan konsep pembangunan serta arahan program-program pembangunan fisik kota. Monitoring dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting diperlukan untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang terhadap rencana spasial. Selanjutnya, sinkronisasi program-program pembangunan fisik dengan rencana tata ruang diperlukan guna memastikan rencana tata ruang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW; (2) Menganalisis kesesuaian program-program pembangunan fisik dengan RTRW; (3) Menganalisis penggunaan RTRW dalam penyusunan program pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; dan (4) Merumuskan strategi peningkatan sinkronisasi tata ruang wilayah dengan program pembangunan di Kota Bogor. Data primer diperoleh melalui wawancara / kuesioner di lapangan. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait. Responden yang terdiri dari para pakar dan stakeholders yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode Overlay, Analisis Deskriptif Spasial, dan A‟WOT digunakan untuk menganalisis data. Penggunaan lahan eksisting yang konsisten dengan RTRW seluas 6.213,96 ha (52,99%), yang belum terealisasi seluas 5.028,34 ha (42,88%), dan tidak sesuai seluas 484,71 ha (4,13%). Program pembangunan fisik yang sesuai dengan RTRW berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata 87,68 %. Sekitar 75% instansi sudah menggunakan RTRW sebagai pedoman penyusunan usulan program-program pembangunan, karena RTRW dapat membantu dalam menentukan prioritas program pembangunan, memberikan arahan dalam penentuan lokasi kegiatan, dan sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan. Sebanyak 25% instansi masih belum menggunakan RTRW sebagai pedoman disebabkan karena mereka tidak mengetahui keharusan menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, substansi RTRW dinilai terlalu umum atau dinilai tidak memberikan arahan yang jelas. Prioritas pertama dalam upaya peningkatan sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan program-program pembangunan di Kota Bogor adalah penerapan dengan tegas regulasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan, agar komitmen pemerintah kota dalam perencanaan tata ruang dapat terwujud dengan baik.
Keyword: program pembangunan, rencana tata ruang, sinkronisasi

Judul: Land Cover / Use, Spatial Patterns, and Regional Development in the Border Area of Bogor Regency and City
Abstrak: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. RTRW Kabupaten Bogor ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2016, sedangkan RTRW Kota Bogor ditetapkan melalui Perda No 8 Tahun 2011. Ketidakselarasan sering terjadi antara pemanfaatan ruang (tutupan/penggunaan lahan) dengan perencanaan tata ruang (pola ruang), selain itu ada dinamika ketidakselarasan antara pemanfaatan ruang dan perencanaan tata ruang di kedua wilayah yang berbatasan langsung. Untuk melihat ketidakselarasan di perbatasan tersebut dilihat dari keselarasan penggunaan lahan sejenis terhadap pola ruangnya. Secara kebijakan memang tidak ada larangan, karena berlaku pada wilayah administrasi yang berbeda namun dapat menginformasikan kecenderungan kebijakan pemerintah daerah maupun dinamika ruang di kedua wilayah. Objek dan lokus penelitian ini adalah tutupan/penggunaan lahan sejenis pada desa/kelurahan di perbatasan kedua wilayah. Kabupaten dan Kota Bogor merupakan wilayah dengan jumlah total penduduk mencapai 6 juta jiwa. Hal ini menyebabkan pemanfaatan lahan untuk permukiman semakin dibutuhkan serta adanya kecenderungan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman (lahan terbangun). Bertambahnya penduduk merupakan salah satu penyebabnya. Tujuan penelitian ini adalah 1). Mengidentifikasi tutupan/penggunaan lahan dan perubahannya di daerah perbatasan Kabupaten dan Kota Bogor tahun 2010-2020, 2). Menganalisis tutupan/penggunaan lahan sejenis serta keselarasannya dengan pola ruang RTRW dan 3). Menganalisis perkembangan wilayah dan mendeskripsikan keselarasan tata ruang dan penggunaan lahan dengan perkembangan desa. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi matriks logis, sistem informasi geografi (SIG) dan skalogram. Berdasarkan hasil analisis, terdapat perubahan luas tutupan/penggunaan lahan dan ketidakselarasan tutupan/penggunaan lahan sejenis dengan rencana pola ruang Kabupaten dan Kota Bogor. Hasil interpretasi tutupan/penggunaan lahan desa-desa di perbatasan (62 desa) menunjukkan bahwa permukiman memiliki luas dominan di sepanjang perbatasan dan luasnya meningkat dari 3.987 ha (26%) tahun 2010 menjadi 6.184 ha (40%) tahun 2020. Total luas tutupan/penggunaan lahan sejenis di perbatasan seluas 1.560 ha tahun 2010 dan 2.981 ha tahun 2020. Tutupan/penggunaan lahan sejenis yang paling luas adalah permukiman yaitu masing-masing seluas 621 ha (40%) tahun 2010 dan 2.152 ha (72%) tahun 2020. Ketidakselarasan tutupan/penggunaan lahan sejenis dengan pola ruang Kabupaten Bogor dan pola ruang Kota Bogor sebesar 18%. Perkembangan wilayah (desa) di daerah perbatasan menunjukkan bahwa desa dengan angka perbandingan dengan predikat IPD bertambah sebanyak 55%, predikat IPD berkurang sebanyak 39%, dan predikat IPD tetap sebanyak 6% dari jumlah luas wilayah perbatasan. Hasil keselarasan tutupan/penggunaan lahan dengan perkembangan wilayah menghasilkan 9 kombinasi yang mendeskripsikan perkembangan desa terhadap keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruangnya. Penggunaan lahan sejenis berdasarkan pola ruang di dominasi lahan yang selaras dengan perbandingan IPD yang bertambah sebanyak 49%., The Spatial Planning (RTRW) is a policy direction and strategy for the use of regional space which is used as a reference by both the Central and Regional Governments. The RTRW of Bogor Regency is stipulated through Regional Regulation (Perda) No 11/2016, while the RTRW for Bogor City is stipulated through Perda No. 8 of 2011. Un-conformity often occur between spatial use (land cover/use) and spatial planning (spatial patterns). There is also a dynamic un-conformity between spatial use and spatial planning in the two areas that are directly adjacent. To see the un-conformity at
Keyword: conformity; similar land use; border; spatial plan

Judul: Characteristic of chili drying (Capsicum annum L.) as a natural dyeing cosmetic
Abstrak: Chilli (Capsicum sp.) contains carotenoids, which are a group of natural pigments consist of red, orange or yellow color. Carotenoids can be dissolved in lipid so that they can be applied to oil-based cosmetic ingredients. Therefore, chilli is potential to be developed as cosmetic colorants. However, pungency of red chili needs to be removed because it is irritating and it provides stinging sensation to skin. Red chilli was investigated as a potent material for a cosmetic colourant in this research because it has a nice uniform red color and has a pungency level less than cayenne pepper. The purpose of this research was to investigate the influence of blanching on drying characteristics of red chilli using a tray dryer, determine the proper time of chili blanching in sodium bisulfite solution, examine color changes stability of red chili powder as a cosmetic dye, and analyze the effect of oleoresin extraction on color and pungency level of red chili powder. The results showed that blanching could affect the drying characteristics. Blanching the chilli for 9 minutes prior drying could speed up the drying rate of chilli and thus the drying time, therefore, the chilli achieved the desired moisture content fast. Sodium bisulfite solution of 0.2%, used as the blanching media, could maintain the color well. However, longer time of blanching might cause several pigments soluble in the blanching media. Blanching the chilli for 9 minutes was able to maintain red color after the stability tested and after extraction of oleoresin. Therefore, blanching red chilli in a solution of 0.2% sodium bisulfite for 9 minutes prior drying is concluded as the best treatment to retain the color of red chilli powder
Keyword: