Judul: Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak
Abstrak: Sumberdaya hutan sebagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpotensi dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional, yaitu berupa fungsi dan manfaat yang dihasilkan baik manfaat tangible (langsung/nyata) maupun manfaat intangible (tidak langsung/tidak nyata). Adanya pembangunan daerah sebagai integritas dari pembangunan nasional membutuhkan biaya yang besar (pertumbuhan ekonomi), sehingga perlu dilakukannya penggalian sumber-sumber potensial yang dimiliki masing-masing daerah, termasuk sektor kehutanan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah diharapkan dapat menjadikan sumberdaya hutan sebagai potensi daerah yang patut dihargai, dilestarikan, dan dibudidayakan secara efisien dan efektif, supaya manfaatnya dapat terus dirasakan. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Lebak. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan mengklasifikasi jenis-jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada sektor kehutanan, kontribusi yang diberikan akan masuk ke dalam PAD dan dana perimbangan. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan diketahui jenis-jenis penerimaan dari sektor kehutanan yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lebak. Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lebak berasal dari empat jenis penerimaan, diantaranya Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet, Retribusi Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet, Retribusi Izin Tebang, dan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH). Selama tahun 2004-2008, kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lebak masih tergolong kecil, yaitu rata-ratanya hanya mencapai 0,07% per tahun. Dari empat jenis penerimaan, hanya PSDH yang memberikan kontribusinya untuk dana perimbangan. Akan tetapi, PSDH merupakan sumber penerimaan dari sektor kehutanan yang paling besar yaitu mencapai 0,04%.
Keyword: 

Judul: Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Kabupaten Bandung Di Era Otonomi Daerah
Abstrak: Eksploitasi sumberdaya alam selama ini telah membawa manfaat cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penambahan devisa dan investasi. Sekarang, kita berada pada masa reformasi dan desentralisasi yang menuntut adanya perubahan-perubahan mendasar dalam pemerintahan. Situasi ini diharapkan akan membawa pengelolaan sumberdaya alam ke arah pemerataan dan kesinambungan yang lebih baik. Kesalahan pengelolaan atau kebijaksanaan yang membingungkan akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada sumberdaya alam. Resiko yang dihadapi oleh kehutanan pada waktu ini banyak disebabkan oleh kebijaksanaan yang kurang didasari oleh pengetahuan yang cukup memadai dan cenderung tergesa-gesa dan ceroboh yang mementingkan tujuan jangka pendek dan kepentingan segelintir orang. Penelitian ini bermaksud mengkaji pendekatan pengelolaan hutan Kabupaten Bandung seiring dengan berubahnya pendekatan sistem pemerintahan dari sentralisasi kepada desentralisasi. Pada saat lanskap otonomi daerah menjadi sangat memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keragaman daerah, maka persepsi menjadi kata kunci yang berdampak sangat luas pada perilaku manusia. Dalam konteks lahirnya kebijakan-kebijakan di daerah (Kabupaten) yang dilakukan oleh para birokrat daerah, persepsi para birokrat menjadi faktor yang menentukan produk kerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode 1994 sampai 2003, sektor kehutanan merupakan sektor non basis terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung. Nilai shift share sub sektor kehutanan pada periode 1994-2003 berkisar dari 0,06-0,10 %. Sektor kehutanan menyumbang Rp. 4.191.690.000 -6.444.540.000 (harga konstan 1993) kepada PAD. Hasil penelitian ini juga menunjukkan masih terdapat perbedaan persepsi di antara stakeholders mengenai kebijakan yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Dan sebagian besar stakeholders menganggap, kebijakan Peningkatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PPHBM) sebagai prioritas utama.
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: