Judul: Analisis Kelayakan Bisnis Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Kota Bogor
Abstrak: Sistem Pengelolaan sampah Kota Bogor yang masih bertumpu pada sistem kumpul, angkut, dan buang (end of pipe solution) dengan metode TPA open dumping (pembuangan terbuka) dinilai sudah tidak tepat karena menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya penyempitan lahan TPA seiring dengan meningkatnya volume timbulan sampah di Kota Bogor, dan dampak kerusakan lingkungan disekitar TPA akibat pencemaran sampah yang tak terkendali. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan upaya penanganan permasalahan sampah perkotaan dengan lebih tepat. Salah satu alternatif penanganan sampah adalah melalui pendirian instalasi pengolahan sampah terpadu (IPST) dengan penerapan teknologi pengolahan sampah berbasis komunitas. Di samping itu, pengelolaan sampah pada IPST memiliki potensi bisnis jika dikelola secara tepat. Diketahui 1 unit IPST mampu mengolah 4,5 ton sampah perhari menjadi pupuk organik dan plastik bekas yang bernilai ekonomis. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menargetan pembangunan 40 unit IPST yang tersebar di 40 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Kebutuhan biaya investasi yang cukup tinggi dalam pembangunan infrastruktur IPST di 40 kelurahan Kota Bogor yang diperkirakan senilai 24 Miliar Rupiah, dikhawatirkan menjadi beban tambahan bagi pemerintah kota yang juga sedang berfokus terhadap pembangunan kota. Selain itu, untuk menjamin kelancaran dan keefektifan proyek, diharapkan pengelolaan IPST dilakukan oleh pihak yang telah berkompeten dan berpengalaman dalam bidang pengolahan sampah dengan metode IPST. Kondisi terebut menjadi dasar ]pertimbangan pemerintah dalam pengelolaan IPST melalui kerjasama dengan badan usaha swasta. Pilihan bentuk kerjasama yang disarankan dalam penelitian ini adalah kontrak konsesi (kontrak lepas) dengan pilihan mekanisme pembayaran tipping fee atau retribusi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap kelayakan bisnis pengolahan sampah melalui pendirian IPST di Kota Bogor pada dua model kerjasama tersebut dilihat dari aspek non finansial dan aspek finansial. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang akan mempengaruhi kondisi kelayakan pengusahaan pengelolaan sampah dengan metode IPST. Analisis kelayakan bisnis dibatasi hanya untuk 10 IPST di beberapa kelurahan terpilih di Kota Bogor sesuai dengan target pemerintah untuk pendirian IPST satu tahun pertama. Pengelolaan sampah termasuk ke dalam kajian agribisnis karena sebanyak 73 persen sampah Kota Bogor merupakan sampah organik yang berasal dari limbah pertanian dan sebagian besar sampah anorganik terdiri dari kemasan makanan. Hal tersebut menunjukkan secara tidak langsung sektor pertanian dan agribisnis memiliki kontribusi terhadap permasalahan sampah Kota Bogor. Selain itu, output IPST berupa pupuk organik adalah produk pada susbsitem off-farm hulu (penyediaan input) dari sistem agribisnis. Penelitian ini dilakukan pada demplot IPST Kota Bogor yang terletak di Kantor DKP, dan IPST Mitran yang terletak di Kelurahan Jatiwarna, Kota Bekasi sebagai referensi. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2010. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Teknologi Pengelolaan Sampah Kota Bogor sebagai penanggung jawab proyek IPST, pengelola IPST Mitran, dan masyarakat di sekitar IPST Mitran. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi terkait seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor, Badan Pusat Statistik, Perpustakaan Kementrian Pekerjaan Umum, dan studi literatur lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, analisis kualitatif digunakan untuk menilai kelayakan aspek
Keyword: 

Judul: Analisis Kelayakan Usaha Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Kelurahan Rangga Mekar, Kota Bogor).
Abstrak: Pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mengelola sampah sejak dari sumbernya dapat mereduksi sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan menyediakan insentif ekonomi bagi masyarakat yang menabung dan memilah sampah. Bank sampah dan TPS 3R merupakan skema pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang banyak terdapat di Kota Bogor. Pada pelaksanaannya, sebagian besar bank sampah di Kota Bogor tidak berkelanjutan. Kondisi tersebut diduga karena pengelolaan bank sampah masih bergantung pada subsidi dan dikelola secara sukarela oleh masyarakat. Adapun untuk pengelolaan sampah dengan skema TPS 3R dapat bertahan hingga saat ini, namun masih bergantung pada subsidi baik untuk biaya investasi awal ataupun biaya operasionalnya. Pengelolaan bank sampah dan TPS 3R perlu didorong agar dapat dikelola secara mandiri dan layak secara finansial. Agar layak secara finansial, perlu diketahui jumlah sampah minimal yang harus dikelola oleh suatu bank sampah dan TPS 3R untuk menutupi biaya operasional apabila dikelola secara mandiri. Implikasi dari implementasi bank sampah dan TPS 3R juga dapat mereduksi sampah yang dibuang ke TPA Galuga, sehingga pemerintah dapat menghemat biaya angkut sampah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bank sampah apabila dikelola secara mandiri tanpa subsidi dan tenaga kerjanya tidak sukarela, menganalisis minimal skala usaha bank sampah dan TPS 3R, serta menghitung penghematan biaya angkut sampah. Kelurahan Rangga Mekar Kota Bogor dijadikan studi kasus karena merupakan percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan masih berkelanjutan higga saat ini. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis pendapatan, analisis R/C ratio, analisis Break Event Point (BEP) dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan analisis kelayakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang layak dijalankan yaitu skema TPS 3R, sedangkan skema bank sampah tidak layak dijalankan. Kondisi tersebut dikarenakan pada komponen biaya, skema bank sampah harus mengeluarkan biaya untuk membeli sampah kepada nasabah, sedangkan pada TPS 3R tidak. Pada komponen penerimaan, skema TPS 3R terdapat penerimaan dari hasil olahan sampah organik dan iuran peserta, sedangkan pada skema bank sampah tidak. Untuk dapat layak secara mandiri pengelolaan sampah skema bank sampah harus mengelola sampah minimal 69.880,48 kg/tahun setara dengan jumlah nasabah 453 KK, sedangkan skema TPS 3R harus mengelola sampah minimal 326.443,90 kg/tahun setara dengan jumlah peserta 675 KK. Skenario penerapan pengelolaan sampah yang sebaiknya diterapkan di Kota Bogor yaitu dengan kombinasi penerapan 25% bank sampah dan 75% TPS 3R. Skenario tersebut dapat mereduksi sampah paling besar sebesar 46,22 % dari total sampah Kota Bogor/tahun dengan nilai penghematan biaya angkut sebesar Rp. 19.176.548.191/tahun.
Keyword: analisis kelayakan, ekonomi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sampah, sampah rumah tangga

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: