Judul: Sustainability Strategy for Agrarian Reform in Mekarsari Village, Panimbang District, Pandeglang
Abstrak: Timpangnya penguasaan terhadap tanah berbanding lurus dengan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh ketidakadilan dalam memperoleh akses untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya agraria, terutama bagi masyarakat miskin. Program Reforma Agraria merupakan jawaban atas peliknya masalah ketimpangan atas penguasaan tanah. Salah satu pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018 melalui mekanisme konsolidasi tanah sekaligus pencanangan Kampung Reforma Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis implementasi penataan aset di Desa Mekarsari; 2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan Reforma Agraria di Desa Mekarsari; 3) merumuskan strategi dan program keberlanjutan Reforma Agraria di Desa Mekarsari. Alat analisis yang digunakan adalah matriks IFE, EFE, IE, dan SWOT serta arsitektur strategi. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kendala yang dihadapi di antaranya: 1) belum adanya kelompok tani; 2) peran BUMDes belum berjalan optimal; 3) subjek penerima tanah terindikasi tidak tepat sasaran; 4) objek tanah Reforma Agraria berupa tanah usaha bersama dikuasai oleh Pemerintah Desa Mekarsari; 5) akses reform belum memanfaatkan sumber daya objek Reforma Agraria. Strategi keberlanjutan Reforma Agraria di Desa Mekarsari yang tepat untuk diterapkan adalah “grow and build” dengan turunan strategi intensif dan integratif. Ada sebelas strategi yang dihasilkan dari matriks SWOT. Strategi tersebut dijalankan dengan program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam arsitektur strategi. Terdapat kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, dan terdapat kegiatan yang dilakukan tahap demi tahap secara “sequence” agar tercapai tujuan akhir yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya agraria yang dijadikan sebagai sumber penghidupan., Inequality of land tenure is directly proportional to poverty. This is caused by injustice in gaining access to control and utilize agrarian resources, especially for the poor. The Agrarian Reform Program is the answer to the complicated problem of inequality in land tenure. One of the implementations of Agrarian Reform was carried out in Mekarsari Village, Panimbang District, Pandeglang Regency in 2018 through a land consolidation mechanism as well as the declaration of Agrarian Reform Village. This study aims to: 1) analyze the implementation of asset management in Mekarsari Village; 2) identify factors that influence the sustainability of Agrarian Reform in Mekarsari Village; 3) formulating strategies and programs for the sustainability of Agrarian Reform in Mekarsari Village. The analytical tools used are IFE, EFE, IE, and SWOT matrices as well as strategy architecture. The results showed that there were several obstacles faced, including: 1) the absence of farmer groups; 2) the role of BUMDes has not run optimally; 3) the subject of the land recipient is indicated to be not on target; 4) the object of Agrarian Reform land in the form of joint venture land is controlled by the Mekarsari Village Government; 5) access to reform has not utilized the resources of the object of Agrarian Reform. The strategy for sustainability of Agrarian Reform in Mekarsari Village that is appropriate to be implemented is "grow and build" with derivatives of intensive and integrative strategies. There are eleven strategies generated from the SWOT matrix. The strategy is carried out with programs and activities that are poured into the strategy architecture. There are activities that
Keyword: Agrarian Reform, agrarian reform village, SWOT, strategic architecture

Judul: Dinamika Struktur Agraria, Modal dan  Akses (Studi Kasus: Penerima Manfaat Program Redistribusi Tanah di Desa Pasawahan, Kabupaten Ciamis)
Abstrak: Struktur agraria merupakan arena dinamis dimana terdapat pertarunganpertarungan guna mendapatkan posisi tertentu di dalamnya. Akses sebagai kemampuan memperoleh manfaat dari suatu hal serta modal sebagai kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki menjadi alat untuk menganalisa perubahan struktur agraria di dalam satu platform kebijakan negara dalam program redistribusi tanah. Penelitian ini akan menunjukan bagaimana perubahan struktur agraria dianalisa dari pendekatan modal dan akses dalam tiga momentum waktu yang berbeda, yaitu sebelum pelaksanaan program redistribusi tanah, saat terlaksananya program redistribusi tanah dan lima tahun pasca terlaksananya program redistribusi tanah di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perubahan struktur agraria sebelum, pada saat terlaksana (2016) dan setelah redistribusi tanah serta menganalisa pengaruh akses dan modal terhadap struktur agraria sebelum, pada saat dan setelah terlaksananya program redistribusi tanah. Lokasi penelitian yaitu wilayah program redistribusi tanah yang berasal dari HGU PT. Cipicung pada 2016. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja karena merupakan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Penelitian ini adalah penelitian eksplanasi yang ditujukan untuk mengangkat fenomena-fenomena tertentu dengan paradigma postpositivist yang menggunakan pendekatan mix method yaitu kuantitatif dan kualitiatif deskriptif melalui studi kasus. Responden yang diambil datanya berasal dari populasi 540 (lima ratus empat puluh) orang yang berasal dari subjek penerima redistribusi di Desa Pasawahan dengan jumlah 838 bidang tanah. Ukuran jumlah sampel yang diteliti menggunakan rumus slovin n = N / (1 + Ne2 ) adalah minimal 230 sampel dan kemudian sampel diambil secara random di lokasi penelitian. Sampel data yang berhasil diteliti berjumlah 277 responden atau 51 persen dari populasi. Teknik pengumpulan data melalui survey, wawancara mendalam, FGD dan Observasi serta studi dokumen dan literatur. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa praktek komodifikasi tanah di dalam area pendudukan perkebunan PT. Cipicung telah terjadi di masa sebelum terlaksananya program redistribusi tanah dengan aktor kuncinya adalah oknum pengurus OTL yang memiliki modal simbolik dan modal ekonomi untuk akses atas tanah dan menggunakannya untuk mengakumulasikan aset. Program legalisasi berupa sertifikasi tanah semakin mengukuhkan komodifikasi tanah di dalam medium pasar tanah yang terbuka. Penghapusan krisis agraria dalam konteks citacita reforma agraria telah terdegradasi dalam konteks bagi-bagi tanah dan sertipikat hak milik. Program redistribusi tanah tidak mengandung transfer kekuasaan sebagaimana lazimnya tujuan-tujuan land reform sehingga tersimpan problem krusial, yaitu gejala kembalinya kesenjangan penguasaan tanah di tangan segelintir elit. Meskipun aktor kunci berubah, dari yang semula adalah pihak korporasi perkebunan berubah ke tangan elit-elit pengurus organisasi lokal yang memiliki kuasa serta relasi modal dan akses untuk mengakumulasikan aset-aset tanahnya. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pengaruh akses dan modal terhadap struktur agraria lokal dari para penerima manfaat program redistribusi tanah di Desa Pasawahan di dalam tiga momentum waktu yang berbeda. Pada masa sebelum pelaksanaan program redistribusi tanah (sebelum 2016), akses tanah, akses pasar, modal ekonomi dan modal simbolik berpengaruh positif terhadap struktur agraria lokal. Pada momentum saat terlaksananya program redistribusi tanah (2016) akses ketenagakerjaan, modal ekonomi dan modal simbolik berpengaruh positif terhadap struktur agraria lokal. Pada pasca lima tahun setelah program redistribusi tanah (2021), akses teknologi, modal ekonomi dan modal simbolik berpengaruh positif terhadap struktur agraria lokal. dst.., The agrarian structure is a dynamic
Keyword: redistribusi tanah, struktur agraria, modal, akses, reforma agraria, landreform

Judul: Pengukuran Jantung Kelinci New Zealand White (Oryctolagus cuniculus) dengan Radiografi Toraks
Abstrak: This research was conducted to evaluate radiographs heart size of anaesthetized New Zealand White rabbits (Oryctolagus cuniculus) under different combination of ketamine and xylazine. The rabbits were divided into three groups. Group A were anaesthetized using a 35 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=5). Group B were anaesthetized using a 40 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3) while group C were anaesthetized using 45 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3). Parameter of observation from left laterolateral view were: 1) the apicobasilar length of the heart (AB), 2) the width of the heart (CD), 3) the distance between the cranial edge of the fifth rib and the caudal edge of the seventh rib perpendicular to the spine (R5-7), and 4) the vertical depth of the toraks (H). Parameter of observation from dorsoventral view were: 1) the length of the heart (L), 2) the width of the heart (W), and 3) the width of the thorax (T). The result from the heart parameters observation that were measured in left laterolateral view and dorsoventral view shows theres no significantly differ among the groups (P > 0.05). The vertebrae heart size (VHS) values obtained from the sum of the length of the long and the short axes on left laterolateral view. The long axes mean values (A) were 4.35±0.26 v and the short axes mean values (B) were 3.59±0.30 v, therefore VHS mean values were 7.94±0.49 v. On the dorsoventral view, the length of the heart mean values (L) were 4.32±0.29 cm, the width of the heart mean values (W) were 3.33±0.26 cm, and the width of the thorax mean values (T) were 5.85±0.30 cm. In normal conditions, the width of the heart should be less than two-thirds the width of the thorax and values obtained of 3.33<3.72 it shows that the heart is in the normal range. The best ratio to calculated the normal heart dimension in the left laterolateral view was compared the long axes with the vertical depth of the thorax, whereas in dorsoventral view, the length of the heart was compared with the width of the heart.
Keyword: