Judul: Pola Bagi Hasil Pendapatan Nelayan Pancing di Cisolok.
Abstrak: Pendapatan nelayan adalah salah satu ukuran dalam menentukan taraf kehidupan nelayan. Pendapatan nelayan umumnya diperoleh dari sistem bagi hasil operasi penangkapan ikan. Sistem bagi hasil yang selama ini terjadi pada masyarakat nelayan dinilai tidak adil, sehingga nelayan akan mendapatkan pendapatan yang rendah. Pemerintah pun telah mengatur sistem bagi hasil dan telah menerapkan UU Sistem Bagi Hasil No 16 tahun 1964. Hal ini yang menjadi latar belakang diadakan penelitian ini. Penelitian telah dilakukan di Cisolok, Palabuhanratu dengan tujuan 1) menganalisis aspek sosial nelayan, 2) menganalisis pendapatan dan pengeluaran nelayan serta sistem bagi hasil, 3) menganalisis sistem bagi hasil pemilik kapal (juragan) dan ABK. Penelitian dilakukan sebagai studi kasus dengan metode pengambilan data dilakukan secara purposive sampling, dimana responden adalah nelayan yang mengoperasikan pancing. Jenis data yang dikumpulkan adalah 1) jumlah hasil tangkapan per kapal per trip, 2) biaya operasi penangkapan yang diperlukan, 3) pendapatan kotor dan bersih dari kapal penangkapan, 4) bagi hasil antara pemilik kapal, nakhoda dan anak buah kapal (ABK). Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi langsung dan kuisioner. Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil rata-rata pendapatan kapal per bulan pada saat musim banyak ikan adalah Rp37.713.333 diperoleh untuk 20 kali trip sedangkan pada musim paceklik nelayan hanya ke laut 5-7 kali dan diperoleh rata-rata pendapatan kapal per bulan adalah Rp13.199.66. Hasil yang diperoleh oleh masing-masing kemudian akan dibagikan kepada pemilik, nakhoda dan ABK sesuai dengan kesepakatan yaitu 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nakhoda dan nelayan. Pembagian untuk nakhoda adalah setengah dari 40% dan sisa 20% akan dibagi rata sebanyak jumlah nelayan yang melaut, di mana jumlah ABK yang ikut dalam operasi penangkapan adalah dua orang. Berdasarkan hasil di penelitian maka diperoleh simpulan bahwa 1) nelayan di Cisolok pada umumnya berpendidikan SMP dan mempunyai pengalaman melaut di atas 10 tahun, 2) rata-rata pendapatan kapal per bulan adalah Rp21.213.749 dan sistem bagi hasil kapal pancing di Palabuhanratu adalah 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nakhoda dan ABK. Rata-rata jumlah pendapatan nelayan Cisolok per bulan adalah Rp2.121.375 dan berada di atas UMK Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian sistem bagi hasil di Cisolok sudah baik, 3) sistem bagi hasil untuk kapal pancing di Palabuhanratu sudah menerapkan hampir semua peraturan yang ada tetapi kondisi nelayan belum sejahtera.
Keyword: bagi hasil, Cisolok, pancing

Judul: Analisis Kebijakan Sistem Bagi Hasil Perikanan Tangkap Di Perairan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi)
Abstrak: Sifat usaha penangkapan ikan di laut sangat erat dengan resiko dan ketidakpastian dengan penerimaan yang fluktuatif. Berdasarkan sifat usaha tersebut, masyarakat pesisir memilih sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha penangkapan. Sistem bagi hasil yang dijalankan bias kepada pemilik kapal/juragan sehingga pendapatan nelayan kecil dan buruh relatif lebih rendah. Rendahnya pendapatan selain berdampak langsung kepada kesejahteraan keluarga nelayan juga mengakibatkan rendahnya pengembangan investasi nelayan. Tingkat investasi berpengaruh kepada optimasi potensi sumberdaya ikan yang berkeadilan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi pada Bulan November 2016 sampai dengan Juli 2017. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan sistem bagi hasil perikanan tangkap terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan di Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian dengan menganalisis: 1) pendapatan nelayan pada berbagai ukuran kapal penangkap ikan berdasarkan sistem bagi hasil yang dijalankan; 2) mengidentifikasi pengaruh sistem bagi hasil usaha terhadap pendapatan dan kehidupan nelayan, serta; 3) analisis kebijakan terkait sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi. Analisis kebijakan bagi hasil perikanan dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan ex-post berdasarkan hasil tujuan penelitian 1, 2, dan 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk tujuan penelitian (1) dengan jumlah 109 responden, dan tujuan penelitian (2) dengan jumlah 12 informan. Data primer diperoleh secara survey melalui wawancara secara mendalam (in dept interview) kepada informan serta pengisian kuisioner oleh responden. Data sekunder berupa hierarki kebijakan digunakan untuk menganalisis kebijakan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat. Data sekunder tersebut diperoleh dari jurnal dan karya ilmiah, laporan kerja, penelitian terdahulu, Lembaga dan Instansi terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pendapatan nelayan Kabupaten Sukabumi pada berbagai jenis dan ukuran kapal penangkap ikan berkisar antara Rp 814.052,- s.d Rp 12.703.556,- yang menunjukkan variasi yang sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kapal kecil, pendapatan terbesar berada pada pemilik kapal/juragan (32,57-82,44%), sedangkan pada kapal non kecil pendapatan terbesar berada pada nahkoda (skill labour); 2) Sistem bagi hasil perikanan pada berbagai ukuran kapal yang berjalan di Kabupaten Sukabumi tidak sesuai pasal 3 Undang-undang no. 16 Tahun 1964. Sistem bagi hasil yang tersebut lebih berpihak kepada juragan sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan dan tingkat investasi nelayan Kabupaten Sukabumi. Sistem bagi hasil yang berlaku berdampak kepada semakin kuatnya hubungan patron-klien. Pada tahap lebih lanjut, sistem patron-klien yang berlaku membentuk pola pemasaran hasil produksi yang tidak berkeadilan dimana nelayan hanya berlaku sebagai price taker sehingga nelayan mengalami looses income. Rendahnya pendapatan nelayan pada gilirannya menyebabkan lemahnya posisi sosial, ekonomi dan politik nelayan Kabupaten Sukabumi; 3) Implementasi bagi hasil usaha perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi belum terlaksana sesuai dengan amanat UU no 16/1964. Sistem bagi hasil cenderung lebih menguntungkan juragan dibandingkan nelayan penggarap. Beberapa faktor lain yang menghambat pelaksanaan UU 16/1964 adalah kurangnya sosialisasi keberadaan udang-undang bagi hasil perikanan; kuatnya masyarakat pesisir mempertahankan adat bagi hasil; serta adanya kelemahan undang-undang bagi hasil perikanan yang tidak mengatur proporsi bagi hasil pada berbagai ukuran kapal dan alat tangkap, serta proporsi bagi hasil belum memperhitungkan penurunan fungsi dan efektivitas sarana produksi. Seyogyanya kelemahan mengenai proporsi bagi hasil yang sesuai dengan ukuran kapal dan jenis alat tangkap serta penurunan
Keyword: pendapatan nelayan, sistem bagi hasil, rekonstruksi peraturan

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: