Judul: Kaitan Perbedaan Rezim Sumberdaya Alam Dengan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat (studi kasus: Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat
Abstrak: Saat ini pertambangan menjadi salah satu topik yang lumrah di masyarakat. Banyak masalah berurusan dengan manajemen pertambangan sering muncul di TV. Dalam prosesnya, penambangan dilakukan oleh beberapa rezim, beberapa di antaranya adalah rezim privatisasi, dekonsentrasi, dan PETI. Beberapa rezim pertambangan memberikan dampak berbeda terhadap masyarakat. Dampak tersebut antara lain berupa perubahan struktur sosial dan perekonomian lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan beberapa rezim pengelolaan pertambangan yang mampu mempengaruhi nilai pelaku di Kecamatan Sijantang Koto, dan menganalisis beberapa dampak rezim pengelolaan pertambangan yang mampu memberikan dampak dampak positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Hasil dari ini penelitian yang dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa nilai aktor tidak ditentukan oleh modal ekonomi yang diperolehnya pertambangan. Sebaliknya, tingkat kehormatan seorang pemimpin ditentukan oleh modal sosial dan sosial budaya. Selain itu pengaruh tradisi minangkabau kuat juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan nilai aktor. Selain itu, dari sisi perekonomian, ketiga rezim tersebut telah memberikan lapangan kerja dan peningkatan sosial ekonomi.
Keyword: Management regimes, Mining, Privatitation, Deconcentration, PETI, Value of actors, Economy

Judul: Kebijakan Resolusi Konflik Usaha Tambang Di Kawasan Hutan: Studi Kasus Di Kalimantan Timur
Abstrak: Sistem pengelolaan SDA di Indonesia terdistribusikan dalam sektor-sektor (situation) sehingga mempengaruhi penyusunan aturan main dalam pengelolan SDA yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (structure). Aturan main tersebut mempengaruhi perilaku pengusaha dan penguasa (pemerintah) dalam pelaksanaan pengurusan SDA (behaviour) sehingga memunculkan persoalan konflik pemanfaatan SDA yang masih terus terjadi dan bermuara pada kerusakan SDA itu sendiri (performance). Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memformulasikan kebijakan yang tepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan. Untuk mencapai umum tujuan itu, maka dijabarkan tujuan-tujuan khusus sebagai berikut: (1) Menganalisis kinerja dan perilaku aktor dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (2) Menganalisis kelembagaan kesejarahan dan situasi dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (3) Memformulasikan penataan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Kalimantan Timur dengan fokus lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan, pengamatan terlibat dan review dokumen. Informan terdiri dari 10 orang di tingkat pusat, 15 orang di tingkat provinsi, 20 orang di tingkat kabupaten terdiri dari Kementerian Kehutanan dan unit pelaksana teknisnya di daerah, Tim Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan, masyarakat dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Informan kunci ini ditentukan secara snowball. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kelembagaan dan SSBP (situation, structure, behavior, performance) yang didukung dengan analisis isi (content analysis), analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) dan analisis deskriptif kualitatif. Situasi kebijakan ditandai oleh karakteristik SDH yang secara dejure dikuasai pemerintah, tetapi defacto open access, sifat keberadaan tambang di atas permukaan lahan, biaya transaksi yang tinggi untuk memperoleh informasi potensi dan sebaran batubara, dan pola interaksi, komunikasi dan koordinasi antar pemerintahan yang kurang lancar sehingga menambah biaya pelaksanaan kebijakan (policing cost). Situasi tersebut mempengaruhi penyusunan struktur kebijakan usaha tambang di kawasan hutan. Kelembagaan kesejarahan menunjukan bahwa kebijakan usaha pertambangan sejak era kolonial hingga era reformasi (path dependency) belum mengalami perubahan, dimana sektor pertambangan dan kehutanan masih ditempatkan sebagai tumpuan dan penopang pertumbuhan ekonomi melalui rezim ekstraksi SDA tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungannya. Persoalan konflik kebijakan tidak muncul di era Kolonial dan mulai muncul pada era Orde Lama dalam bentuk konflik laten. Pada era Orde Baru muncul konflik permukaan karena penetapan areal yang sama untuk wilayah tambang dan kawasan hutan, namun konflik tersebut dapat diredam dengan keberadaan Inpres No.1/1976 sebagai salah satu solusi atas konflik pemanfaatan lahan. Struktur kebijakan mempengaruhi perilaku aktor pemerintah yang masih melakukan ‘negosiasi’ dan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam proses perizinan dan pelaksanaan kebijakan dengan pelaku usaha. Pelaku usaha (agent) dengan kekuatan modal berupa rente ekonomi yang tinggi (US$ 20 per ton), SDM yang berkualitas, jejaring kekuasaan yang luas, dan teknologi informasi yang canggih telah mempengaruhi pemerintah (principal) dalam menyusun kebijakan publik yang diarahkan untuk keamanan dan keuntungan bagi kepentingan bisnisnya. Hal ini menunjukkan ada ketidakseimbangan kekuasaan dan ketimpangan informasi antara pelaku usaha dengan aparatur negara yang memunculkan kasus penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan di lapangan. Contohnya pelaku usaha yang berorientasi hit and run dan rent seekers, tidak memiliki NPWP dan menunggak
Keyword: resolusi konflik, pinjam pakai kawasan hutan, struktur kebijakan, kontestasi dan penataan kelembagaan

Judul: Evaluation of Influenza Antibody Titers in Serum and Egg Yolk of Layers Vaccinated with Influenza Vaccines.
Abstrak: Influenza belongs to the Orthomyxoviridae family which causes upper and lower respiratory tract infection. The aim of this study was to evaluate influenza-A specific antibody titers from serum and egg yolk of hens vaccinated with quadrivalent influenza vaccines. Three Hy-line Brown layers were vaccinated with quadrivalent influenza type A and B inactivated vaccines. Vaccination was carried out three times at a dose of 0.25 ml/chicken via the intramuscular route. The first vaccination was carried out at 24 weeks of age, then boosters were performed at 28 and 32 weeks of age. Serum and egg yolk were collected every week for 20 weeks since the first vaccination. Influenza A H3N2 and H1N1 antibody titers were determined using hemagglutination-inhibition (HI) test and agar-gel-precipitation (AGP) test. Influenza-A H3N2 and H1N1 specific antibodies were detected in both serum and egg yolk from the first to twenty weeks after the initial vaccination. Highest HI geometric mean titer (GMT) of H1N1 antibody reached 26.67 HIU at nine weeks post first vaccination (p.f.v), while H3N2 antibody reached 26 HIU at six weeks p.f.v. Our result showed that influenza antibodies can be produced in layers using quadrivalent vaccines and layer chickens are able to produce equivalent antibody levels for each influenza subtype.
Keyword: antibody, egg yolk, influenza, layer chickens, serum