Judul: Analisis kebijakan dan peran kelembagaan dalam penanganan masalah lingkungan hidup
Abstrak: Kerusakan lingkungan hidup merupakan akibat dari interaksi yang tidak seimbang dan harmonis antara aktifitas manusia dengan eksistensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Semakin tinggi tingkat interaksi tersebut, semakin tinggi pula kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan. pembangunan. Pembangunan merupakan aktifitas manusia yang luas dan sangat kompleks yang dicirikan oleh peningkatan interaksi manusia dengan sumberdaya alam. Pembangunan mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi dalam memacu kerusakan lingkungan hidup. Sejak tahun 1973 hingga sekarang pemerintah Indonesia telah membentuk dan melaksanakan program kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melindungi kerusakan lingkungan dari kegiatan pembangunan. Kenyataannya kerusakan lingkungan semakin bertambah. Tujuan penelitian ini adalah memahami kebijakan pengelolaan lingkungan yang sedang dilaksanakan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan. mengetahui peran kelembagaan dalam penanganan masalah lingkungan hidup dan merumuskan bentuk kelembagaan yang relevan dengan permasalahan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan dan kajian kelembagaan. Pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup belum terlaksana secara maksimal (sebanyak 66.66 % responden menilai kurang). Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala pada pelaksanaan kebijakan. Kendala yang dihadapi terdiri dari: kurangnya dukungan dari kekuatan politik primer. kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas SDM pelaksana kebijakan yang masih rendah, sering terjadinya perubahan struktur organisasi dan kebijakan. pihak pembuat dan pelaksana kebijakan berada pada instansi yang berbeda. Pelaksanaan peraturan pengelolaan lingkungan belum terlaksanakan secara keseluruhan (sebanyak 80% responden menilai kurang). Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan peraturan pengelolaan lingkungan terdiri dari: terbatasnya instrumen pelaksanaan, terbatasnya kemampuan aparat penegak hukum. rendahnya kesadaran masyarakat, perbedaaan cara pandang antara penegak hukum, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya pemasyarakatan peraturan, kurang jelas isi pokok peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian masalah lingkungan. Kurang berperannya KLH dalam penyelesaian masalah lingkungan disebabkan beberapa hal yaitu: KLH tidak mempunyai kewenangan penuh terhadap pengelolaan lingkungan secara hukum, ketidakjelasan tugas, fungsi dan wewenang antara KLH dengan instansi lain, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah...dst
Keyword: 

Judul: Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau
Abstrak: Salah satu substansi penting dari isi UU No. 41/1999 adalah mandat kepada pemerintah untuk membangun KPH pada seluruh kawasan hutan negara. Keberadaan KPH merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan. Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi harus dilakukan oleh organisasi KPHL/KPHP yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dalam implementasinya, pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dikarenakan adanya sejumlah kendala. Salah satu KPH yang operasonalisasinya lambat adalah KPHP Tasik Besar Serkap (KPHP-TBS) di Provinsi Riau. Struktur organisasi KPHP-TBS telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 47/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Namun hingga dua tahun kemudian (hingga akhir Agustus 2013, sampai akhir penelitian ini) Pemerintah Provinsi Riau belum menempatkan personil pada struktur organisasi KPH tersebut. Akibat penundaan ini, maka organisasi KPHP−TBS belum bisa menjalankan tugas pengelolaan hutan di tingkat tapak. Ditinjau dari perspektif ilmu kelembagaan, perkembangan operasionalisasi KPHP−TBS merupakan outcome dari perpaduan antara struktur situasi aksi dan karakteristik para partisipan yang berinteraksi di dalam arena aksi pembangunan KPH. Struktur situasi aksi dan karakteristik partisipan tidak secara langsung menghasilkan outcome, melainkan melalui pembentukan struktur insentif/disinsentif yang dihadapi oleh para partisipan. Struktur tersebut kemudian mendorong terbentuknya pola perilaku tertentu dari para partisipan. Agregat dari keseluruhan perilaku para partisipan ini yang kemudian menghasilkan outcome. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah kelembagaan dan masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan terjadinya kelambatan beroperasinya organisasi KPHP−TBS. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan operasional, yaitu (1) menganalisis pengaruh kondisi biofisik terhadap arena aksi dan outcome pemanfaatan hutan, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap arena aksi operasionalisasi KPHP−TBS, (2) menganalisis peraturan pembentukan organisasi KPH dengan menggunakan konsep tujuh jenis aturan dari Ostrom dan Crawford, dan (3) menganalisis pengaruh faktor peraturan, kondisi biofisik, dan atribut komunitas terhadap arena aksi, pola interaksi, dan outcome dalam operasionalisasi KPHP−TBS. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan kerangka analitis Institutional Analysis and Development (IAD) Framework dari Elinor Ostrom. Berdasarkan IAD-Framework, variabel yang dianalisis meliputi pengaruh faktor eksogen (kondisi biofisik KPHP-TBS, peraturan yang digunakan, dan atribut komunitas), kondisi arena aksi (situasi aksi dan karakteristik partisipan), dan pola interaksi para partisipan. Data dikumpulkan dengan metode v studi dokumen, pengamatan langsung peneliti pada saat terlibat dalam proses-proses pembangunan KPH, dan melalui wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi biofisik terbukti mempengaruhi situasi aksi yang dihadapi oleh para partisipan. Pada wilayah KPHP-TBS yang di dalamnya terdapat banyak ijin pemanfaatan hutan berbasis usaha besar (IUPHHK-HTI), cenderung membuka peluang dan menguatkan conflict of interest sebagian pejabat pemerintahan daerah untuk melakukan praktek-praktek korupsi. Sebagian aparatur Dinas Kehutanan memandang keberadaan KPH sebagai ancaman yang akan mengurangi kewenangannya. Temuan-temuan penting hasil analisis peraturan antara lain (1) pengaturan posisi-posisi partisipan belum sepenuhnya dirancang berdasarkan pertimbangan prospek keterjaminan kelancaran proses, (2) masih terdapat ketidaksinkronan antara PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 dengan Permendagri No. 61/2010 dalam pengaturan kewenangan menetapkan organisasi KPHL/KPHP, (3) belum adanya aturan agregasi untuk mengantipasi terjadinya ketidakmufakatan di antara para partisipan dalam tahap-tahap penting pengambilan keputusan, (4) belum lengkapnya kriteria organisasi KPHL/KPHP, dan (5) masih kurangnya pasal-pasal yang bisa menjadi pendorong/insentif bagi pemerintah daerah untuk berinisiatif membangun KPH. Atribut komunitas
Keyword: masalah kelembagaan, IAD-framework, paradigma pemanfaatan hutan, conflict of interest, pola interaksi, outcome

Judul: Synthesis of Biphasic Calcium Phosphate Made of Eggshells Through A Hydrothermal Method
Abstrak: Biphasic Calcium Phosphate mixed of hydroxyapatite and tricalcium phosphate. A hydrothermal method of synthesizing by mixing CaO as calcium source and (NH4)2HPO4 as phosphate source with distilled water. CaO got from calcination process made of eggshells. All samples were synthesized using hydrothermal reactor then followed by sintering process. The molar ratio of Ca and P for all samples was 0.5 M : 0.3 M. Hydrothermal temperature and sintering temperature were variated they are 250 ºC, 300 ºC for hydrothermal and 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC for sintering, higher treatment temperature, tricalcium phosphate appears. Final results of synthesis were characterized by using X-ray Diffraction and Fourier Transform Infrared. X-ray Diffraction patterns was ecompared with database Join Committee on Powder Diffraction Standards and found tricalcium phosphate and hydoxyapatite.
Keyword: biphasic calcium phosphate, hydrothermal, hydroxyapatite, tricalcium phosphate