Judul: Analisis Potensi Ekonomi dan Keuangan Wilayah Sebagai Dasar Perencanaan Dalam Wacana Pembentukan Propinsi Kapuas Raya
Abstrak: Dengan disahkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 mendorong banyak daerah untuk melepaskan diri dari ikatan wilayah administrasi di atasnya. Begitu pula dengan lima Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Melawi dan Sekadau yang ingin membentuk Propinsi Kapuas Raya. Pembangunan yang tidak merata serta rentang kendali yang sangat lemah yang dikarenakan faktor jarak yang sangat jauh dari ibu kota Pontianak dijadikan sebagai alasan dalam upaya tersebut. Keinginan untuk membentuk sebuah daerah otonom baru, dalam hal ini adalah propinsi Kapuas Raya perlu didukung oleh potensi daerah yang baik termasuk di dalamnya yaitu potensi ekonomi dan keuangan. Kedua potensi tersebut merupakan faktor yang sangat penting karena akan mendukung kemandirian Propinsi Kapuas Raya di masa yang akan datang apabila telah lepas dari Propinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi dan keuangan, serta membangun model perencanaan pembangunan wilayah di Propinsi Kapuas Raya. Potensi ekonomi dilihat dari sektor yang menjadi basis bagi Propinsi Kapuas Raya yang diukur dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ) serta potensi ekonomi daerah berdasarkan perhitungan DAU yang sangat bermanfaat dalam menentukan besarnya DAU yang akan diterima. Sedangkan potensi keuangan dapat diukur melalui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seberapa besar rasio PAD, pajak dan retribusi terhadap PDRB serta seberapa besar derajat desentralisasi fiskal Propinsi Kapuas Raya. Untuk membangun model perencanaan pembangunan digunakan analasis gravitasi dan model interaksi ruang yang bermanfaat dalam menentukan pusat pertumbuhan yang terbaik, yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sehingga dapat memebrikan efek multiplier bagi daerah disekitarnya. Selain analisis gravitasi dan model interaksi ruang digunakan pula analasis deskriptif untuk mendapatkan model pembangunan yang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Propinsi Kapuas Raya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, sektor yang menjadi basis bagi setiap kabupaten di Propinsi Kapuas Raya adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Namun sektor basis tersebut mengalami pergeseran ketika dibandingkan terhadap Propinsi Kapuas Raya dan terhadap ratarata PDB Indonesia, di mana sektor sektor sekunder dan tersier seperti sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor jasa menjadi sektor basis di beberapa kabupaten. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki nilai Potensi Ekonomi Daerah (PED) tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang paling mandiri di antara keempat kabupaten yang lainnya. Untuk potensi keuangan, kontribusi pajak dan retribusi masih mengalami fluktuasi dengan rata-rata 18,31 persen dan 27,65 persen. Rasio pajak masih berfluktuasi dengan rata-rata 0,08 persen, rasio retribusi dan PAD meningkat dengan rata-rata 0,19 persen dan 0,55 persen. Derajat desentralisasi fiskal masih sangat rendah, terlihat dari proporsi PAD dan BHPBP yang rendah dengan ratarata sebesar 2,44 persen dan 9,09 persen serta tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dengan rata-rata sebesar 81,73 persen. Berdasarkan analisis gravitasi, interaksi antara Kabupaten Sintang dengan Sanggau memiliki nilai tertinggi, ini menandakan bahwa kedua kabupaten tersebut dijadikan sebagai pusat pertumbuhan karena mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dan diharapkan akan memberikan dampak (efek multiplier) terhadap kabupaten yang lainnya. Menurut data potensi, Propinsi Kapuas Raya sangat berpotensi menjadi kawasan agropolitan dengan komoditi kelapa sawit
Keyword: 

Judul: Analisis Potensi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara
Abstrak: Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter dalam menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (PAD). Salah satu pendapatan utama yang secara potensial memperbesar kapasitas fiskal daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan desentralsasi fiskal diharapkan mampu memberikan penerimaan yang signifikan dan memperbesar kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publiknya. Berdasarkan data yang ada, penerimaan pajak daerah di kabupaten dan kota di Sulawesi Utara di terhadap total penerimaan daerah di Tahun 2005 sebesar 7.6% dan di Tahun 2014 meningkat menjadi 9.7%. Perubahan penerimaan sebesar 2.1% dalam kurun waktu 10 tahun tergolong kecil. Kontribusi pajak daerah yang kurang dari 10% ditambah perubahan yang cenderung kecil merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pajak daerah di Sulawesi Utara. Penerimaan pajak daerah yang tergolong kecil dapat mempengaruhi budget pemerintah dan keputusan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan unsur utama PAD ini terutama disebabkan oleh terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan mengestimasi besar potensi pajak yang dimilikinya. Besar potensi pajak akan menjadi dasar dalam penentuan target penerimaan per jenis pajak bagi daerah. Penghitungan potensi masih terbatas pada pendekatan incremental yaitu keinginan untuk selalu menaikkan penerimaan pajak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini mempunyai dua tiga tujuan utama yaitu: (1) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pajak daerah; (2) untuk menganalisis pengaruh interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pajak daerah; (3) menghitung potensi riil salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak restoran sehingga mendapatkan perbandingan antara penerimaan dengan potensi yang sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang diperkirakan menjadi faktor yang mempengaruhi potensi pajak daerah. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, share sektor non pertanian, dan angkatan kerja. Analisis regresi menggunakan metode data panel menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pajak daerah adalah pendapatan per kapita, pendidikan, dan sektor non pertanian. Hasil perhitungan potensi pajak restoran menunjukkan bahwa penerimaan daerah atas pajak restoran masih jauh dari potensi yang sesungguhya. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan atas pajak daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pajak. Strategi yang meningkatkan perkembangan dan kemajuan ekonomi perlu dirancang oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan atas pajak daerah. Perkenomian daerah yang berkembang akan meningkatkan pendapatan per kapita, memperbesar sektor industri dan perdagangan, serta mengubah sistem pertanian menjadi pertanian produksi. Dengan demikian kinerja penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan.
Keyword: pajak daerah, kapasitas fiskal, potensi pajak

Judul: Case Study of Gallbladder Mucocele and Treatment Used In Small Animals
Abstrak: Gallbladder mucocele (GM) is defined as distention of the gallbladder caused by an inappropriate accumulation or deposition of high concentrations of bile. The purpose of this case study is to study GM conditions in small animals and to report the clinical sign and characteristics of GM through the sonogram interpretation and blood chemistry test evaluation, and studies related to the therapy given and other treatments recommended. A 14-year-old Toy Poodle dog has been diagnosed with severe GM and cholecystitis. No pain signs were shown during the physical examination as asymptomatic is a common characteristic in the early stage of biliary related diseases. In this study Abdominal ultrasonography interpretation and blood chemistry evaluation was conducted in 2021-2022 and analyzed as a secondary data source. Ultrasonography results showed presence of hyperechoic, immobile deposits in gallbladder accompanied by wall thickening and enlarged in size, followed by a significant increase in the enzyme alkaline phosphatase (ALP). This study has summarized mainly the diagnosis and treatments of GM in small animals and suitable alternatives treatments were recommended to encounter the GM conditions in small animals. The effectiveness of combined therapy shows the positive impact on the patient, the condition of GM has been under control.
Keyword: ultrasound, gallbladder, biliary sludge, abdominal ultrasonography