Judul: Analisis Dampak Penerapan Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian dan Potensi Keuangan Kota Magelang
Abstrak: Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik dan merata. Pembangunan nasional ini lebih di dominasi oleh pemerintah pusat sehingga bersifat sentralistik dan ternyata tidak menghasilkan pembangunan yang merata. Pada tahun 2001, kerangka pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia mulai diarahkan untuk mendorong terjadinya pembangunan daerah secara merata melalui desentralisasi fiskal. Pemberlakuan peraturan desentralisasi fiskal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Derah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang leluasa bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara optimal sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Terciptanya potensi keuangan daerah yang optimal dengan pengelolaan daerah yang efektif dan efisien, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih merata. Keberhasilan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah seharusnya diimbangi oleh peningkatan kinerja ekonomi daerah. Kota Magelang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang wilayahnya cukup strategis karena posisinya terletak tepat di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah. Kota Magelang terletak pada jalur transportasi perekonomian Pulau Jawa sehingga Kota Magelang mempunyai peran penting bagi perekonomian untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berpotensi untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan desentralisasi fiskal dan faktor-faktor lainnya terhadap kinerja perekonomian dan potensi keuangan Kota Magelang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 1995 hingga tahun 2011, yang dianalisis dalam persamaan simultan dengan menggunakan metode 2SLS (two step least square) dan alat analisis yang digunakan adalah SAS 9.1.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Kota Magelang mengalami peningkatan pada masa desentralisasi fiskal. Setelah penerapan desentralisasi fiskal kinerja perekonomian Kota Magelang mengalami peningkatan yang signifikan, yang dipengaruhi oleh variabel PDRB, inflasi dan total penerimaan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan daerah selama desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dibandingkan sebelum desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif terhadap laba perusahaan daerah hanya laba perusahaan daerah menempati posisi paling rendah dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan PAD. Potensi keuangan daerah Kota Magelang setelah pelaksanaan desentralisai fiskal semakin meningkat, yang dipengaruhi oleh variabel pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah wisatawan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan adalah meningkatkan pendapatan daerah karena hasil kerja pemerintah daerah Kota Magelang berasal dari pendapatan daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Magelang untuk lebih meningkatkan laba perusahaan daerah agar memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah sehingga pendapatan daerah lebih meningkat.
Keyword: 

Judul: Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian dan potensi keuangan Kabupaten Bogor
Abstrak: Sebelum adanya otonomi daerah tahun 2001, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistik. Kontrol pemerintah pusat yang berlebihan terhadap mobilisasi sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya fisik, maupun sumber daya sosial telah menyebabkan terjadinya pengurasan sumber daya daerah yang berakibat pada kebocoran bagi daerah dan akumulasi kapital yang terpusat. Sebagai langkah reformasi dan proses demokratisasi maka pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah secara resmi mulai melaksanakan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Desentralisasi fiskal adalah salah satu pendukung pelaksanaan otonomi daerah karena kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Titik berat pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka implementasi UU No 22 dan UU No 25 Tahun 1999 berada di daerah kabupaten/kota. Selama periode 2003-2007, pendapatan daerah Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, baik dilihat dari sisi target maupun realisasi, sementara itu dari sisi perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya desentralisasi fiskal tentunya akan terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi yang diberikan pada pemerintah daerah menuntun pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerahnya sendiri tanpa mengurangi harapan adanya grant (bantuan) dan sharing (bagian) dari pemerintah pusat serta dapat menggunakan dana publik dengan prioritas kepentingan serta aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian implementasi desentralisasi fiskal akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari penerapan desentralisasi fiskal dan faktor-faktor lainnya yang relevan terhadap kinerja perekonomian dan potensi keuangan daerah Kabupaten Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 15 tahun yang dianalisis dalam persamaan simultan dengan metode two step least square, dan alat analisis yang digunakan adalah EViews 4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan nyata secara statistik terhadap komponen PDRB, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat selama masa desentralisasi fiskal. Jadi, secara keseluruhan penerapan desentralisasi fiskal diduga memberikan pengaruh yang positif pada kinerja perekonomian. Artinya setelah diterapkan desentralisasi fiskal, kinerja perekonomian Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang signifikan. Variabel pendapatan disposable, populasi, dan total penerimaan keuangan pemerintah daerah memberikan kontribusi dengan nilai elastisitas yang positif dan nyata secara statistik terhadap kinerja perekonomian. Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan nyata secara statistik terhadap penerimaan retribusi Kabupaten Bogor, sedangkan dana transfer dipengaruhi secara positif dan nyata. Jika dikaitkan dengan kinerja perekonomian, penurunan pada retribusi ini akan membawa efek yang positif terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Bogor. Penerapan desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi variabel potensi keuangan lainnya secara signifikan. Variabel pendapatan perkapita, jumlah kamar hotel, suku bunga, total pengeluaran keuangan pemerintah, dan jumlah penduduk miskin mempengaruhi potensi keuangan Kabupaten Bogor dengan nilai elastisitas yang positif dan nyata secara statistik. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor hendaknya lebih berusaha meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerahnya dengan menggali potensi pendapatan asli daerahnya sendiri namun tidak secara berlebihan serta mempertimbangan dampak negatif seminimal mungkin terhadap perekonomian daerah. Usaha meningkatkan potensi pariwisata seperti sarana hotel sehingga dapat berkontribusi
Keyword: 

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: