Judul: Penataan Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Teluk Jakarta
Abstrak: Hutan mangrove di Teluk Jakarta memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penunjang kehidupan. Kondisinya telah terdegradasi dan terdeforestrasi karena beberapa hal seperti peningkatan konversi lahan untuk pemukiman, infrastruktur dan kegiatan lain sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bentuk pengaturan peran para pihak dalam pengelolaan hutan mangrove di daerah perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif menggunakan kerangka analisis untuk pengembangan kelembagaan (Analisis Kelembagaan dan Kerangka Pembangunan /IAD Framework) yang diusulkan oleh Ostrom (1999). Pengumpulan data tentang pengelolaan mangrove di Teluk Jakarta dilaksanakan dengan menggunakan purposive sampling dari 30 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mangrove di Teluk Jakarta telah mengalami degradasi dan deforestasi. Hutan mangrove di Muara Angke awalnya mencapai lebih dari 1,344.62 ha, saat ini hanya 327,70 ha, sementara di Muara Gembong bentuk asli dari kawasan hutan lindung 10.480 ha, saat ini seluas 5.170 ha telah dikonversi menjadi hutan produksi. Keanekaragaman flora dan fauna juga telah menurun, kecuali untuk keanekaragaman flora di Muara Angke meningkat dengan jenis non-mangrove seperti Akasia (Acasia auriculiformis), Kihujan (Samanea saman), Mahoni (Swietenia macrophyla), Flamboyan (Delonix regia), dan Kedondong (Spondias pinnata). Kondisi tutupan pohon kanopi juga mengalami penurunan menjadi sekitar 70 % di Muara Angke dan 6 % di Muara Gembong. Terdapat 24 aturan formal yang berlaku dalam pengelolaan mangrove di Teluk Jakarta. Aturan non-formal berupa kearifan lokal di Muara Angke lebih ke pelestarian hutan mangrove, sementara di Muara Gembong kearifan lokal lebih banyak terkait dengan usaha pemanfaatan hutan mangrove. . Berdasarkan identifikasi para pihak, ada 20 pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Teluk Jakarta. Para pihak dikelompokkan menjadi Subject, Key Player, Context Setter dan Crowd. Pada saat terjadi konflik yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove, masyarakat menjadi Key Player karena kemampuannya untuk memperjuangkan aspirasi terkait dengan pengelolaan mangrove besar didukung oleh aturan yang ada. Selain itu, lembaga pemerintah tidak mampu melindungi keberadaan mangrove karena sumber daya yang terbatas dan karena tekanan dari pihak lain yang tertarik untuk ikut serta dalam pengelolaan mangrove di Teluk Jakarta. Key Player adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan mangrove, belum membuat rencana terpadu pengelolaan hutan mangrove. Hal ini mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan hutan mangrove kurang bersinergi. Agar mangrove berkelanjutan perlu adanya perubahan pola pengelolaan dari command and control menjadi co-management serta penataan peran para pihak dengan berdasarkan pada kondisi faktor eksogen serta arena aksi dan kinerja dalam pengelolaan hutan mangrove. Para pengelola hutan mangrove diharapkan memiliki value bahwa sumberdaya alam merupakan karunia Allah SWT yang dititipkan kepada umat manusia untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang..
Keyword: pengelolaan mangrove, peran para pihak, Teluk Jakarta

Judul: Model pengembangan hutan mangrove sebagai baseline sumberdaya dan jasa lingkungan mangrove dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta.
Abstrak: Pada tahun 2015 sebanyak 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan dalam skema Agenda 2030 yang mencakup tujuan dan target universal yang komprehensif, terintegrasi, dan transformatif. Agenda ini bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan yang berkelanjutan mencakup tiga dimensi yang saling terkait dan seimbang, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) (Mayang 2019). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pembangunan yang multidimensi, yang mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang, pemenuhan kebutuhan saat ini, dan mengutamakan keadilan, kenyamanan, dan kelestarian dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Agenda 2030 ini merupakan negara yang memiliki kekayaan jasa lingkungan alam yang meliputi berbagai jenis hutan seperti hutan mangrove dan hutan pegunungan, serta keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Potensi hutan Indonesia menyediakan berbagai jasa lingkungan, termasuk sebagai penyedia bahan baku industri kayu, pulp, dan lain sebagainya. Berbagai jasa ekosistem mangrove tersebut diantaranya adalah manfaat/fungsi ekologis sebagai hasil dari hubungan timbal-balik yang dinamis dalam lingkungan hidup. Manfaat ini meliputi potensi tumbuhan, binatang, jasa renik, dan lingkungan non-hayati yang dapat dinikmati oleh masyarakat pesisir. Proses kerusakan ekosistem mangrove di Jakarta dapat dilihat pada proses kerusakan yang cenderung meningkat. Pada tahun 1973, hutan mangrove di wilayah DKI Jakarta menyebar hampir sepanjang garis pantai. Namun, selama 20 tahun kemudian, pada tahun 1993, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Selanjutnya, setelah 22 tahun pada tahun 2015, terjadi perubahan namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2015 juga dapat dilihat perubahan bentuk garis pantai, dimana wilayah Muara Angke mengalami penambahan garis pantai karena merupakan lokasi pelabuhan yang dibangun di kawasan tersebut. Jakarta sebagai ibu kota hanya memiliki kawasan hutan mangrove di bagian utara wilayahnya, yang perlu dipertahankan keberadaaanya dan dikurangi tingkat kerusakan nya. Berbagai faktor yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove di antaranya adalah tekanan populasi manusia, eksploitasi produk kayu, dan konversi lahan menjadi tambak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membuat model pengembangan hutan mangrove sebagai baseline sumberdaya dan jasa lingkungan mangrove dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, maka tujuan antara yang perlu dicapai secara bertahap adalah: 1. Menganalisa kawasan mangrove aktual dan potensial tersedia di pantai utara Jakarta. 2. Mengidentifikasi variable kunci model pengembangan mangrove dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. 3. Menganalisis posisi, peran dan sikap para aktor dalam membangun model pengembangan mangrove dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. 4. Membuat permodelan pengembangan mangrove yang menunjang pembangunan berkelanjutan berdasarkan indikator SDGs Metode penelitian yang dipergunakan adalah memetakan kawasan mangrove aktual dan potensial. Memetakan dan memodelkan variabel-variabel yang berpengaruh pada pengembangan kawasan hutan mangrove dengan metode Prospective Analysis. Memetakan dan memodelkan stakeholder kunci yang berpengaruh dan menentukan pengembangan kawasan hutan mangrove dengan metode Prospective Analysis. Membuat model pengembangan mangrove yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan dengan metode Machine Learning. Hasil yang didapat adalah sebuah gambaran perubahan luasan kawasan mangrove aktual dan potensial, struktur variabel kunci yang berpengaruh pada pengembangan mangrove di DKI Jakarta, posisi para stakeholder yang berpengaruh secara politis pada pengembangan mangrove di DKI Jakarta, model pengembangan kawasan mangrove di DKI Jakarta yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan dengan menguatkan ekowisata sebagai akar kunci keberhasilan nya. Ditemukan
Keyword: mangrove areas, sustainable development, stakeholders, variables

Judul: Evaluation of Influenza Antibody Titers in Serum and Egg Yolk of Layers Vaccinated with Influenza Vaccines.
Abstrak: Influenza belongs to the Orthomyxoviridae family which causes upper and lower respiratory tract infection. The aim of this study was to evaluate influenza-A specific antibody titers from serum and egg yolk of hens vaccinated with quadrivalent influenza vaccines. Three Hy-line Brown layers were vaccinated with quadrivalent influenza type A and B inactivated vaccines. Vaccination was carried out three times at a dose of 0.25 ml/chicken via the intramuscular route. The first vaccination was carried out at 24 weeks of age, then boosters were performed at 28 and 32 weeks of age. Serum and egg yolk were collected every week for 20 weeks since the first vaccination. Influenza A H3N2 and H1N1 antibody titers were determined using hemagglutination-inhibition (HI) test and agar-gel-precipitation (AGP) test. Influenza-A H3N2 and H1N1 specific antibodies were detected in both serum and egg yolk from the first to twenty weeks after the initial vaccination. Highest HI geometric mean titer (GMT) of H1N1 antibody reached 26.67 HIU at nine weeks post first vaccination (p.f.v), while H3N2 antibody reached 26 HIU at six weeks p.f.v. Our result showed that influenza antibodies can be produced in layers using quadrivalent vaccines and layer chickens are able to produce equivalent antibody levels for each influenza subtype.
Keyword: antibody, egg yolk, influenza, layer chickens, serum