Judul: Strategi Kebijakan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku
Abstrak: Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan salah satu daerah pemekaran di wilayah Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003. Wilayah ini memiliki hutan yang cukup luas dengan beragam potensi di dalamnya yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, serta menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Selain hasil hutan kayu, wilayah ini juga memiliki potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti minyak kayu putih, kopal, rotan, gaharu, dan lain-lain. HHBK secara umum berperan tidak hanya pada aspek ekologis, tetapi juga pada aspek ekonomis dan sosial budaya. Dari aspek ekologis, HHBK merupakan bagian dari ekosistem hutan dan mempunyai fungsi dan peran tertentu yang ikut menunjang keberlangsungan dari ekosistem tersebut. Dari aspek ekonomis, HHBK dapat menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan dari aspek sosial budaya, masyarakat ikut dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengolahan HHBK. Di samping itu, dengan adanya kegiatan produksi dan pengolahan HHBK, maka dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Keyword: 

Judul: Penguatan institusi pengelolaan hutan alam produksi dalam rangka otonomi daerah di Maluku Tengah
Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran penguatan institusi pengelolaan hutan alam produksi di Maluku Tengah pasca pemberlakuan otonomi daerah. Penguatan institusi pengelolaan hutan dapat diwujudkan apabila kebijakan pengelolaan hutan dapat memperjelas transfer hak pengelolaan, pengaturan batas jurisdiksi dan aturan representasi yang efektif, minimasi biaya transaksi dan distribusi manfaat ekonomi (gross income) yang adil antar para pihak dan efektifnya penanggulangan illegal logging serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga kehutanan daerah. Kapasitas dan kapabilitas lembaga kehutanan daerah diketahui dengan melakukan analisis terhadap variabel sumberdaya birokrasi meliputi konfigurasi struktural nomenklaktural, sumberdaya manusia aparatur, proses manajemen publik dan teknologi organisasi. Dengan menggunakan analisis isi, dinilai beberapa komponen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan alam produksi. Struktur hak, batas jurisdiksi dan aturan representasi dianalisis hubungannya dengan perilaku dan kinerja dengan tabel analisis model Finsterbusch. Efektivitas kebijakan penanganan illegal logging dianalisis secara kausalitas, sedangkan distribusi manfaat ekonomi (gross income) pemanfaatan hutan alam produksi dianalisis secara diskriptif. Melalui analisis sumberdaya birokrasi, ternyata lembaga kehutanan daerah Maluku Tengah memiliki kelemahan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan hutan alam produksi karena konfigurasi struktural yang kaku, keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia aparatur, proses manajemen publik yang tidak transparan dan birokratis, serta terbatasnya teknologi organisasi. Substansi kebijakan daerah di bidang pengelolaan hutan alam produksi lebih ditujukan untuk melakukan redistribusi asset hutan kepada masyarakat dan daerah, sementara tujuan pokok pengelolaan hutan berupa memanfaatkan sekaligus melestarikan sumberdaya hutan belum diperhatikan. Kinerja pemanfaatan hutan lebih dominan pada aspek produksi, sementara upaya perlindungan stock hutan meliputi penataan batas wilayah kelola, pembinaan hutan dan pemenuhan tenaga teknis kehutanan kurang dari 25% sesuai yang ditetapkan dan hal ini merupakan adaptasi dari rendahnya strata hak pelaku usaha, tingginya peran pemerintah dalam aktivitas pemanfaatan hutan yang berimplikasi terhadap tingginya biaya transaksi. Tujuan redistribusi manfaat hutan kepada masyarakat lokal secara adil belum terwujud, karena kontraktor logging menerima manfaat sekitar sepuluh kali dari manfaat yang diterima masyarakat. Kebijakan penanggulangan illegal logging tidak efektif, tetapi justru menjadi insentif bagi pelakunya untuk tetap melakukannya. Secara umum orientasi kebijakan pengelolaan hutan alam produksi pasca pemberlakuan otonomi daerah di Maluku Tengah belum ditujukan untuk penguatan institusi pengelolaan hutan alam produksi, namun lebih ditujukan untuk menarik manfaat sumberdaya hutan ke daerah dengan titik tolak pemanfaatan hutan (kayu).
Keyword: Economic analysis, gross income

Judul: Studi Kasus Diagnosis Pencitraan Gangguan Saluran Pencernaan Atas Anjing Schnauze
Abstrak: The aim of this study was to learn the role of diagnostic imaging to define the diagnose of the upper gastrointestinal tract disorder of the Schnauzer. The information from the owner (anamneses) stated that the dog has been vomiting for a year, sometimes containing blood. There might also be a possibility that it had eaten a corpus alineum. This study case covered physical examination, hematology and blood chemical analysis, radiography, ultrasonography, and endoscopy performed. Physical examination showed weight loss and anorexia. Hematology and blood chemical analysis showed an increase in lymphocyte, haemoglobin (Hb), haemotocrit (Hct), ureum, creatinine, alanin aminotransferase (ALT), and alkaline phosphatase (ALP). Abdominal radiograph showed no abnormality in the abdominal organs. Abdominal ultrasonography showed a hyperechoic mass on the stomach mucosal surface. The mass forms an acoustic shadowing at the ventral. The acoustic shadowing in the stomach may be caused by an accumulation of gas or foreign object such as bone. Endoscopy showed that there was inconsistency of stomach mucosa surface, foamy bile fluid in the stomach, ulcers, and erosion of the stomach mucosal surface. Based on the endoscopy performed, the animal was clearly diagnosed with chronic gastritis accompanied by stomach ulcer and erosion.
Keyword: