Judul: The Use of Institutional Analysis Development (IAD) in Tourism Utilization at the Gunung Gede Pangrango National Park, West Java Province
Abstrak: Kinerja kelembagaan pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi saat ini diindikasikan dengan permasalahan antara lain (1) konflik penggunaan ruang usaha dan ruang publik pada zona/blok pemanfaatan, (2) pemilihan skema perjanjian kerjasama sebagai pengganti izin usaha penyediaan sarana wisata alam, (3) perbedaan pemahaman penggunaan jenis izin lingkungan, (4) kurangnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan wisata alam di kawasan konservasi (5) perusahaan tidak operasional setelah mendapatkan izin, (6) kecilnya jumlah PNBP Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUPSWA) dibandingkan dengan jumlah PNBP kunjungan, yang menyebabkan kekuatan pembiayaan negara untuk mengelola sumberdaya alam menjadi berkurang. Permasalahan tersebut merupakan perrmasalahan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menemukan masalah-masalah kelembagaan dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan kinerja pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi belum optimal. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan operasional yaitu (1) menganalisis pengaruh karakteristik sumberdaya, atribut komunitas dan rule-in-use dan ekonomi politik dan diskursus terhadap arena aksi pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi, (2) menganalisis pengaruh arena aksi terhadap kinerja pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi dan (3) menghasilkan input perbaikan kelembagaan pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi. Penelitian dilakukan pada bulan November 2019 sampai dengan September 2021. Lokasi penelitian di Resort Wilayah Situgunung, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Sukabumi, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan kerangka kerja Intitutional Analysis Development (IAD) Ostrom (2005) yang ditambahkan faktor eksogen ekonomi politik dan diskursus. Kerangka kerja pengembangan analisis institusi ini dapat membedah pelaksanaan kebijakan dengan menganalisis pengaruh faktor eksogen berupa karakteristik sumberdaya alam, atribut komunitas dan rulein-use, ekonomi politik (kepentingan) dan diskursus terhadap situasi aksi dan partisipan, serta pola interaksi pada arena aksi yang menghasilkan kinerja pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi. Peraturan yang mengatur proses bisnis IUPSWA telah memicu perilaku sub optimal pada pemanfaatan wisata alam di resort wilayah Situgunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango baik oleh prinsipal tingkat kedua (UPT) maupun agen. Kelemahan peraturan yang ditemukan adalah (1) munculnya peluang kerancuan penggunaan peraturan antara izin dan perjanjian kerjasama, (2) adanya peluang perbedaan interpretasi peraturan izin lingkungan wajib AMDAL dan pengecualiannya (UKLUPL); (3) ketersediaan informasi yang kurang memadai baik bagi prinsipal untuk melakukan kontrol, maupun bagi agen untuk melakukan aksi; (4) pengenaan sanksi yang belum bisa menjadi alat kontrol bagi prinsipal; serta (5) belum adanya sistem kesetaraan insentif untuk para partisipan. Pengaruh faktor eksogen yaitu karakteristik sumberdaya alam yang Common Pool Resources (CPRs), atribut komunitas, rule-in-use, ekonomi politik kepentingan dan diskursus dalam arena aksi pemanfaatan wisata alam cenderung dapat bekerjasama dan peluang untuk konflik diantara para partisipan. Arena aksi dalam melakukan pemanfaatan wisata alam di TNGGP menimbulkan perilaku sub optimal para partisipan. Kinerja atau outcome yang timbul akibat arena aksi dan perilaku para partisipan antara lain, (1) terjadinya kerancuan pengalihan hak dari prinsipal kepada agen yang menimbulkan biaya transaksi/eksklusi tinggi, (2) konflik antara prinsipal dengan agen dan agen dengan masyarakat lokal yang menimbulkan biaya transaksi, (3) kerancuan pembayaran kompensasi kepada prinsipal oleh agen karena pengalihan hak yang rancu, (4) lemahnya kapasitas pengawasan prinsipal kepada agen yang mengakibatkan moral hazard oleh agen dalam pemenuhan kewajiban dan (5) tidak adanya kesetaraan manfaat terutama untuk Taman Nasional yang menimbulkan
Keyword: Faktor eksogen, rule-in-use, common pool resources (CPRs), arena aksi, prinsipal agen, kelembagaan

Judul: Institutional Analysis of Water Utilization in the Gunung Gede Pangrango National Park Area West Java
Abstrak: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) memiliki peran yang sangat strategis sebagai daerah tangkapan air (catchments area) bagi daerah-daerah yang ada di bawahnya, yang menyediakan kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, industri dan kebutuhan domestik lainnya. Pengelolaan pemanfaatan air dari kawasan TNGGP bermula pada tahun 2006. USAID menginisiasi pengelolaan pemanfaatan air di TNGGP berdasarkan konsep kemitraan melalui pendirian lembaga FORPELA (Forum Peduli Air)-TNGGP. Pada tahun 2009, FORPELA mewadahi 113 pengguna air melalui sistem keanggotaan. Pada tahun 2011, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa pemanfaatan di kawasan konservasi harus melalui mekanisme izin. Selanjutnya, proses pembentukan Peraturan di tingkat Kementerian Kehutanan mulai dibuat dengan tujuan untuk menjamin keteradilan distribusi dan ketersediaan air bersih untuk daerah hilir. Pada tahun 2013, terbit Peraturan Menteri Kehutanan P.64/2013. Peraturan ini mengatur agar setiap pihak di dalam dan sekitar kawasan yang hendak atau sudah memiliki sumber air di dalam kawasan harus memiliki IPA (Izin Pemanfaatan Air) untuk pengguna air non-komersial dan IUPA (Izin Usaha Pemanfaatan Air) untuk pengguna air komersial. Selama 6 tahun Permenhut berlaku, perizinan pemanfaatan air dari dalam kawasan TNGGP belum dapat ditertibkan. Terdapat 65 desa penyangga yang memperoleh air dari kawasan, tetapi hanya terdapat 25 pemegang IPA. Sementara itu, dari 51 kegiatan usaha yang terdata dalam FORPELA, hanya 1 kegiatan usaha yang mengurus dan memperoleh IUPA. Oleh sebab banyaknya pengguna air terutama untuk kegiatan komersial yang tidak mengurus perizinan sehingga banyak pengguna air yang terindikasi memperoleh air dengan cara ilegal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemanfaatan atau pengusahaan pemanfaatan air sesuai dengan asas konservasi tidak tercapai; potensi konflik antar para pengguna air akibat distribusi air yang tidak merata terutama masyarakat sekitar kawasan; serta Pemerintah tidak mendapatkan PNBP dari kegiatan komersial. Maka, diperlukan penataan kelembagaan untuk mengelola pemanfaatan air dengan baik. Analisis kelembagaan perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya air di kawasan TNGGP. Analisis kelembagaan dilakukan dengan pendekatan kerangka kerja IAD (Institution Analysis and Development). Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai Oktober 2021. Lokasi penelitian di Bidang Wilayah Pengelolaan Cianjur dan Sukabumi, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, telaah dokumen dan analisis regulasi. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive dan snowball sampling. Jasa lingkungan air di TNGGP dapat dinikmati oleh banyak orang secara bersama-sama dan sulit untuk mengecualikannya. Sumber daya dengan karakter ini disebut common pool resources. Sumber daya air dari kawasan TNGGP yang bersifat CPRs membutuhkan kebijakan yang efektif untuk mengaturnya, maka sumber daya ini juga menimbulkan biaya transaksi tinggi. Atribut komunitas yang mempengaruhi arena aksi, meliputi (1) nilai-nilai perilaku didorong oleh faktor ekonomi dan faktor keakraban masyarakat kepada pemerintah setempat lebih tinggi dibanding dengan pihak balai; (2) tingkat pemahaman mengenai sumber daya air di kawasan konservasi partisipan berbeda satu sama lain; serta (3) tingkat homogenitas preferensi dalam pemanfaatan air dipengaruhi beragam kepentingan yang belum selaras. Selanjutnya, hasil analisis peraturan menunjukkan bahwa penertiban pemegang izin belum dapat dilaksanakan sehingga KLHK dan BBTNGGP sebagai prinsipal belum mampu membedakan hak antara pengguna air yang berizin dan tidak berizin. Dalam pengelolaan pemanfaatan air di TNGGP terdapat beberapa aktor yang terlibat. KLHK sebagai
Keyword: IAD framework, institutional issues, water use in TNGGP, institutional improvement strategies

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: