Judul: Policy Analysis of Core Zone Status Changes in Marine Conservation Areas, Coastal and Small Islands
Abstrak: Zona inti memiliki peran penting karena merupakan zona primer yang menjadi patokan dalam pembentukan zona-zona lain. Perubahan zona inti merupakan sebuah kemunduran bagi dunia konservasi jika peruntukannya tidak mengedepankan pada aspek keberlanjutan. Besarnya manfaat dari zona inti dihadapkan pada ancaman dan tantangan yang besar pula. Ancaman yang bersifat antropogenik, alami, maupun yang berbasis pada faktor kebijakan dan ego-sectoral masih menjadi faktor utama. Lahirnya kebijakan PP no. 27 tahun 2021 terkait perubahan status zona inti pada KKP3K menunjukkan indikasi kemungkinan pengubahan pola pengelolaan yang berdampak pada perubahan mekanisme yang akhirnya akan berdampak pada ketidakstabilan dalam pemanfaatan ekosistem serta berujung pada kerusakan sumber daya pesisir dan laut. Penelitian ini menggunakan metodelogi kuantitatif-kualitatif dengan pendekatan empiris dalam analisis kebijakan dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui Focus Group Discussion dan wawancara serta data sekunder dari studi dokumentasi yang kemudian diskenariokan dengan menggunakan analisis trade-off dan MACTOR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan skenario yang dibangun terlihat bahwa skenario terbaik dengan rata-rata 57 yaitu pada skenario B (zona inti digunakan untuk ekowisata (pariwisata berkelanjutan). Kemudian skenario C menggambarkan perubahan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dari penetapan PP no. 27 tahun 2021 yang menghasilkan dampak negatif terhadap ekologi dan hanya berimplikasi positif terhadap aspek ekonomi dan sosial. Aktor kunci yang mempunyai pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah terhadap perubahan status zona inti KKP3K adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi (KEMENKO MARVES), Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP), dan Investor Swasta. Kemudian aktor yang tingkat ketergantungan tinggi dan pengaruh kecil adalah KADES, POKMASWAS, LSM, Nelayan, dan Sektor informal. Dasar legalitas dari Perubahan zona inti yang digunakan untuk proyek strategis nasional akan menimbulkan dampak sosial dan ekologi. Oleh karna itu perubahan terhadap zona inti mestinya tidak perlu dilakukan kecuali megedepankan alternatif yang bermuara pada penyelarasan dan peningkatan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial pada kawasan tersebut., The core zone has an important role because it is the primary zone which becomes the benchmark in the formation of other zones. Regarding changes to the core zone are a setback for the world of conservation if the designation does not prioritize sustainability aspects. The magnitude of the benefits of the core zone is faced with great threats and challenges. Threats that are anthropogenic, natural, as well as those based on policy and ego-sectoral factors are still the main factors. The birth of PP no. 27/2021 regarding changes to the status of the core zone in KKP3K shows indications of the possibility of changing management patterns which have an impact on changing mechanisms which will ultimately have an impact on instability in the use of ecosystems and lead to damage to coastal and marine resources. This study uses a quantitative-qualitative methodology with an empirical approach in policy analysis and uses primary data obtained through focus group discussions and interviews as well as secondary data from documentation studies which are then scenariod using trade-off and MACTOR analysis. The results showed that based on the scenarios that were built, it appears that the best scenario with an average of 57 is in scenario B (the core zone is used for ecotourism (sustainable tourism).
Keyword: core zone changes, maktor, marine protect area, policy analysis, tradeoff analysis

Judul: Evaluasi Pengelolaan Zona Inti Berbasis Sistem Ekologi Terumbu Karang di Kabupaten Biak Numfor
Abstrak: Kawasan konservasi laut memiliki daerah-daerah (zonasi) yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Salah satu zonasi yang terdapat di dalam kawasan konservasi laut yang memiliki fungsi dan tujuan sangat penting adalah Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang memiliki fungsi sebagai zona inti atau zona perlindungan bagi sumberdaya hayati yang ada di dalamnya. Secara umum pada DPL diberlakukan zona larangan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan. Tujuan penelitian ini untuk (1) menganalisa kondisi dan perubahan ekosistem terumbu karang; (2) mengevaluasi pengelolaan DPL/zona inti di KKLD Biak Numfor. Persentase penutupan karang hidup bervariasi dengan kisaran antara 5,66 – 81,18 % yang termasuk dalam kriteria buruk hingga sangat baik, dengan jumlah bentuk pertumbuhan karang hidup sebanyak 9 jenis dan 26 genus karang hidup yang ditemukan. Indeks kematian karang (IMK) memiliki kisaran 0,044 – 0,932 yang menunjukkan tingkat kematian karang cukup tinggi (> 0,50). Rerata penutupan karang hidup mengalami penurunan sebesar 23,93% dari tahun 2010 ke tahun 2014. Kondisi kelimpahan ikan terumbu yang ditemukan sebanyak 6.171 ind/250m2 dengan jumlah spesies mencapai 185 jenis, jumlah genus 74 jenis dan jumlah famili 33 jenis. Kondisi ikan terumbu mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2014. Berdasarkan kriteria penutupan karang hidup ada tiga lokasi DPL yang tidak lagi sesuai sebagai zona inti yaitu DPL Desa Anggopi, Aryom, dan Wadibu. Sementara berdasarkan analisa kriteria kesehatan karang menunjukkan DPL Desa Anggopi dan Aryom yang tidak lagi sesuai sebagai zona inti dan DPL lainnya masih sesuai dilanjutkan sebagai zona inti. Berdasarkan hasil analisis evaluasi pengelolaan zona inti (DPL) maka rekomendasi pengelolaan yang dapat diusulkan diantaranya (1) mengkaji kembali wilayah DPL yang memiliki penutupan karang hidup yang rendah dengan memindahkan lokasi DPL ke wilayah yang memiliki penutupan karang hidup yang lebih baik atau dengan melaksanakan program pemulihan terumbu karang di lokasi tersebut; (2) peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat pesisir tentang dampak buruk bahan pencemar yang masuk ke lingkungan ekosistem terumbu karang; (3) penyuluhan kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya keberlanjutan pengelolaan ekosistem terumbu karang dalam kaitannya sebagai wilayah mata pencaharian bagi nelayan serta membina masyarakat lokal pesisir dalam pemantauan kesehatan terumbu karang guna mendukung kemandirian masyarakat pesisir dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang.
Keyword: terumbu karang, ikan terumbu, pengelolaan ekosistem terumbu karang, KKLD Biak Numfor

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: