Judul: Keterkaitan Antara Tata Kelola Ekonomi Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Prestasi ekonomi suatu negara dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui sebuah besaran dengan istilah pendapatan nasional. Menurut Todaro (2003), produk nasional bruto per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Ketidakmerataan distribusi juga terjadi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa. Menurut BPS, PDRB per kapita Jawa Tengah merupakan yang terendah dari lima Provinsi lain di Pulau Jawa. Tidak hanya itu, distribusi PDRB per kapita tahun 2010 pun tidak merata di Jawa Tengah. Lima kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi memiliki nilai di atas Rp 17 juta. Sedangkan lima daerah terendah memiliki PDRB per kapita hanya Rp 5 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal dalam mengelola potensi daerahnya untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola ekonomi daerah yang baik dari pemerintah daerah. Baik buruknya tata kelola ekonomi daerah tergantung peran pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan di kabupaten/kota masing-masing. Di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah sudah seharusnya berlomba dalam meningkatkan perekonomian masing-masing. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kondisi tata kelola ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, (2) menganalisis keterkaitan tata kelola ekonomi daerah dengan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, (3) menganalisis implementasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut adalah data tahun 2007 tata kelola ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Komite Pemantauan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diperoleh dari Kementerian Keuangan, serta Produk Domestik Regional Bruto per kapita, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif, analisis korelasi dan analisis regresi OLS. Analisis korelasi digunakan untuk menganalisis hubungan variabel tata kelola ekonomi daerah dengan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi sedangkan analisis regresi OLS digunakan untuk menganalisis pengaruh tata kelola ekonomi daerah, APBD serta IPM terhadap PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis korelasi, variabel tata kelola ekonomi daerah yang memiliki hubungan signifikan dengan PDRB per kapita yang sejalan dengan teori adalah lama kepengurusan sertifikat tanah, persentase perusahaan yang memperoleh TDP, persepsi pemda selalu menindaklanjuti langkah-langkah masalah yang telah ditentukan Kepala Daerah, persepsi mengenai dukungan pemda terhadap pelaku usaha, persepsi tingkat hambatan biaya pungutan dan retribusi, persepsi tentang kualitas infrastruktur jalan dan rata-rata lama perbaikan infrastruktur jalan. Sementara variabel tata kelola ekonomi daerah yang berhubungan signifikan namun tidak sejalan adalah persepsi frekuensi penggusuran, persepsi frekuensi konflik, persepsi izin usaha bebas KKN, persepsi kualitas penanganan oleh polisi dan persepsi tingkat hambatan pajak terhadap kinerja perusahaan. Variabel yang berhubungan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi adalah lama kepengurusan sertifikat tanah, persentase perusahaan yang memiliki TDP, persentase perusahaan yang mengetahui keberadaan forum komunikasi, persepsi pemda melakukan konsultasi publik sebelum membuat kebijakan yang terkait dunia usaha, persepsi pemda mengadakan pertemuan untuk membicarakan
Keyword: 

Judul: Pengaruh Tata Kelola Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Daerah.
Abstrak: Pembangunan selain ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang dapat ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Sukses atau gagalnya Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan. Salah satu upaya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu dengan dicanangkannya kebijakan otonomi daerah dan mereformasi peraturan di bidang pengelolaan keuangan yang berorientasi hasil atau kinerja dan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu transparansi, akuntabilitas dan value for money. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan kenaikan persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun ke tahun, menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan, namun jumlahnya baru 23% pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola keuangan daerah terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini terbagi menjadi empat analisis utama. Analisis pertama fokus pada perkembangan tata kelola keuangan daerah di Indonesia, analisis kedua fokus pada perkembangan pembangunan daerah dengan melihat pertumbuhan ekonomi, indeks gini dan angka kemiskinan. Dilakukan penghitungan terhadap indeks Gini untuk kabupaten/kota di Indonesia karena ketidak tersediaan data. Analisis ketiga meneliti mengenai pengaruh tata kelola keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis keempat meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks gini terhadap angka kemiskinan. Penelitian menggunakan dua model ekonometrika, model pertama merupakan model pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan variabel bebas berupa pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, derajat desentralisasi fiskal, derajat realisasi kebutuhan modal, dummy opini WTP, dan dummy kota. Model kedua menguji mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks gini terhadap persentase kemiskinan. Ditemukan beberapa permasalahan pada tata kelola keuangan dan pembangunan daerah di Indonesia, antara lain masih rendahnya derajat desentralisasi fiskal dan derajat realisasi kebutuhan modal, serta persentase opini WTP dari LKPD. Meski pertumbuhan ekonomi relatif meningkat dan persentase kemiskinan relatif berkurang, akan tetapi ketimpangan pendapatan yang dicerminkan oleh indeks Gini relatif meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang dilakukan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kapasitas ekonomi daerah yang digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (Gr(t-1)) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten/kota yang mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi ditahun berjalan cenderung lebih baik dibandingkan kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Kabupaten/kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK terhadap laporan keuangannya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding kabupaten/kota yang mendapatkan predikat selain wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi opini yang baik atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak menggambarkan kinerja tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan, baik itu dari sisi penerimaan yang digambarkan dengan derajat desentralisasi fiskal, maupun dari sisi pengeluaran yang digambarkan dengan derajat realisasi kebutuhan modal. Kabupaten/kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian justru mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian dengan tingkat derajat desentralisasi dan derajat realisasi kebutuhan modal yang sama. Pemerintah kota mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten. Akan tetapi daerah kota justru mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan kabupaten yang mempunyai tingkat derajat desentralisasi fiskal yang sama. Begitu juga dengan kota dan kabupaten dengan derajat realisasi kebutuhan
Keyword: pembangunan daerah, pemerintah daerah, tata kelola keuangan

Judul: Pembuatan Film Tipis Cu2ZnSnS4 sebagai Lapisan Penyerap Cahaya pada Sel Surya Menggunakan Metode Elektrodeposisi
Abstrak: Thin film of Cu2ZnSnS4 (CZTS) is an alternative semiconductor used as light absorber layer on solar cell. CZTS can replace silicon that commonly used as commercial semiconductor. The advantage of using CZTS as absorber layer is due to the abundance of its chemical composer on earth, and its high value of absorption coefficient. The absorber layer was made by using electrodeposition method on ITO glass substrates. The films were deposited at room temperature using potentiostatic mode with a potential of –1.05 V for 30, 45, and 60 minutes. After that, the films were annealed at two different temperatures, 180 ºC and 500 °C, for 45 minutes in N2/H2S atmosphere. Based on X-ray diffraction analysis, the polycrystalline thin film obtained fall into kesterite crystal phase. This type of crystal was obtained when the CZTS was annealed at 500 °C in H2S/N2 atmosphere. The value of optical band gap energy for the CZTS thin film was 2.2 eV with the film thickness about 1.228–6.366 μm. The sample of CZTS with electrodeposition time of 45 minutes and annealing temperature of 500 °C showed the best result and in conformity with absorber layers criteria for solar cells.
Keyword: semiconductor, ITO glass, CZTS thin film, electrodeposition