Judul: The Effectiveness of the Social Forestry Acceleration Policy in Central Sulawesi Province
Abstrak: Perhutanan sosial merupakan program yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan kusioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori analisis pemangku kepentingan (Reed et al. 2009), efektivitas kebijakan (Edward III 1980), dan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Rangkuti (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhambatnya percepatan perhutanan sosial disebabkan oleh keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, kurangnya komunikasi antara pengelola, sikap pelaksana yang tidak sinergis dengan kebijakan yang telah dibuat serta birokrasi yang tidak memahami terhadap tujuan dari sebuah kebijakan perhutanan sosial. Berdasarkan hal tersebut maka starategi yang dibutuhkan dalam percepatan perhutanan sosial adalah (1) membangun komunikasi antara stakeholder. (2) meningkatkan pengetahuan sumberdaya (3) menjalin kerjasama antara lembaga yang memiliki kewenagan yang sama dan (4) meningkatkan pemahaman stakeholder dan memberi solusi terhadap percepatan perhutanan sosial di Sulawesi tengah. . Kata kunci: efektivitas perhutanan sosial, kebijakan, sinergitas stakeholder, strategi, Social forestry is the program that aims to achieve economic equity and reduce economic inequality through 3 pillars, that's are : land provision, business opportunities, and human resources development. This research aims to formulate policy strategies to improve the effectiveness of social forestry in Central Sulawesi. Data collection was carried out by in-depth interviews using questionnaires which were analyzed descriptively based on the theory of stakeholder analysis (Reed et al. 2009), policy effectiveness (Edward III 1980), and analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threads (SWOT) developed by Rangkuti (2016). The result shows that the acceleration of social forestry program is hampered by the limitations of human resources and budget, lack of communication between management, the implementers attitude that do not synergy with policies that have been made as well as bureaucracy who do not understand the goals of a social forestry program. The strategy that needed to accelerate of social forestry programs are (1) intensify communication between stakeholders, (2) increases human resources knowledge, (3) collaborates between institutions that have the same authority, and (4) improves the understanding of stakeholders regarding to the acceleration of social forestry programs in Central Sulawesi. Keywords: social forestry, policy effectiveness, stakeholders, synergy,strategy
Keyword: social forestry, policy effectiveness, stakeholders, synergy, strategy

Judul: Effectiveness of The Implementation of Business Development Policy in Social Forestry in FMU South Bandung
Abstrak: Perhutanan sosial merupakan program pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan usaha dalam kelompok perhutanan sosial, kebijakan dan kelembagaan tingkat tapak, serta berkaitan dengan multi-pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan merumuskan opsi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pengembangan usaha dalam program perhutanan sosial di KPH Bandung Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan kusioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis pemangku kepentingan dari Reed et al. (2009) dan pendekatan metode efektivitas implementasi kebijakan dari Grindle (1980). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan ditinjau berdasarkan kepentingan dan pengaruh dibagi dalam 4 kuadran, yaitu Subjects, Key player, Context setter, dan Crowd. Peran pemangku kepentingan di lapangan dalam implementasi aktivitas pengembangan usaha besar pengaruhnya dari mandat kebijakan. Sehingga instansi pemerintah yang memiliki kepentingan program memiliki pengaruh dalam pengembangan usaha. Hasil menunjukkan pemangku kepentingan yang dimandatkan kebijakan memiliki kepentingan terhadap kelompok mendapat hasil yang tinggi pada analisis pemangku kepentingan/ analisis stakeholder, namun belum memberikan pengaruh dalam peningkatan pengembangan usaha pada kelompok. Selain itu implementasi kebijakan dalam kegiatan pengembangan usaha analisis berdasarkan dua komponen yaitu, isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Implementasi pengembangan usaha dinilai belum efektif dengan ditemukan beberapa faktor yaitu (1) keterbatasan kapasitas SDM pemangku kepentingan maupun individu dalam KUPS, (2) Modal Sosial belum dibangun, (3) lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok, (4) distribusi SDM pendamping terbatas, (5) keterbatasan modal dan (6) jaringan akses modal. Elaborasi antara aksi pemangku kepentingan dengan mandat kebijakan perlu dilakukan, serta didukung dengan kapasitas yang sesuai.
Keyword: social forestry, social forestry policy, business development, stakeholder analysis

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: