Judul: Rancang Bangu n Model Bisnis Konseptual Badan Bank Tanah sebagai Land Manager egara dalam Pengelolaan Pen ediaan Tanal1 untuk Pembangunan
Abstrak: Tingginya permintaan akan tanah yang dihadapkan dengan keterbatasan jumlah tanah yang relatif tetap mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan pembangunan. Hal ini diperumit dengan adanya sudut pandang kebanyakan masyarakat yang menganggap tanah sebagai fungsi komoditas, yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Konsep tersebut telah menyebabkan kenaikan harga tanah dan sulitnya mendapatkan tanah di kawasan- kawasan tertentu, terutama kawasan strategis perkotaan. Terbatasnya ketersediaan tanah dan juga tingginya harga tanah membuat pemerintah saat ini mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan sektoral. Mengatasi permasalahan tersebut pemerintah pada tahun 2021 melalui Undang-Undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (CK) (yang telah diganti dengan UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UUCK Menjadi UU) dan juga PP No. 64/2021 tentang Badan Bank Tanah telah membentuk Badan Khusus (sui generis) Badan Bank Tanah yang asetnya merupakan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan bersifat nirlaba. Pembentukan Badan Bank Tanah oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan penyediaan tanah untuk pembangunan yang selama ini terkendala, terutama karena permasalahan ketersediaan lahan. Mengingat badan ini baru dibentuk, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, model bisnis Badan Bank Tanah yang tertuang dalam PP No. 64/2021 tentang Badan Bank Tanah masih mengalami berbagai tantangan dalam aspek pengelolaan penyediaan tanah yang mana mengakibatkan berbagai permasalahan operasional badan. Sementara itu, dilihat dari aspek akademis, baru sedikit penelitian yang memfokuskan pada badan ini dengan sebagian besar penekanan terletak pada aspek urgensi, konsep, posisi, manfaat, prospek, perbandingan, fungsi perolehan, dan fungsi pengelolaan tanah Badan Bank Tanah. Di antara penelitian tersebut belum ada yang menekankan pada aspek model bisnis konseptual yang dihadapkan dengan problematika yang sedang dihadapi oleh Badan Bank Tanah. Banyak penelitian di ranah managemen bisnis menyebutkan bahwa model bisnis suatu badan merupakan kunci dasar untuk menunjang kegiatan operasional badan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, memperhatikan adanya permasalahan empiris serta kesenjangan pengetahuan secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk melakukan rancang model bisnis konseptual Badan Bank Tanah yang strategis, berkesinambungan dan terintegrasi dalam penyediaan tanah untuk pembangunan. untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini melakukan kajian regulasi terkait peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan badan-badan hukum dalam hal pengelola penyediaan tanah dengan menggunakan Regulatory Impact Assessment (RIA), melakukan kajian terkait desain model bisnis konseptual Badan Bank Tanah dilihat dari aspek perolehan tanah, pengelolaan dan pengembangan tanah serta pemanfaatan tanah dengan iii menggunakan Soft System Methodology (SSM) serta memformulasikan kebijakan utama pemerkuat model bisnis Badan Bank Tanah dengan menggunakan analisis kebijakan publik versi William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur dan dokumen serta Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pejabat pembuat kebijakan dari berbagai stakeholder. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN memfokuskan peran pertanahan pada aspek regulasi dan administrasi, belum menyentuh aspek operasional pengelolaan tanah. Sementara itu, hasil penelitian kedua mengemukakan bahwa badan hukum yang ada, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Perumnas dan (Badan Layanan Umum) BLU – BP Batam belum optimal dalam melakukan pengelolaan penyediaan tanah di tingkat Nasional dan untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi perlunya optimalisasi kewenangan Badan Bank Tanah sebagai Land Manager Negara dalam pengelolaan penyediaan tanah. Peran Badan
Keyword: Kebijakan Publik, Pemanfaatan Tanah, Perolehan Tanah, Regulatory Impact Assessment, Soft System Methodology, Sui Generis

Judul: Rancang Bangun Sistem Blockchain untuk Pelayanan Pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Abstrak: Dalam pelayanan pertanahan di Indonesia saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan seperti pemalsuan sertipikat, prosedur yang tidak transparan, biaya tambahan yang tak terdokumentasikan, pengelolaan arsip publik yang kurang efektif, dan dokumen pertanahan yang masih berbentuk cetak, serta layanan berbasis online yang belum optimal. Solusi potensial untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan sistem Blockchain yang mengandalkan Smart Contract untuk mengotomatisasi dan memperbaiki transparansi serta keamanan dalam proses pertanahan. Smart Contract memungkinkan proses otomatis tanpa kepercayaan pihak ketiga, mengurangi birokrasi, meningkatkan integritas data, dan memberikan jejak audit yang tak dapat diubah, mengatasi masalah terkait transparansi, efisiensi, keamanan, dan kepercayaan dalam pengelolaan kepemilikan dan dokumen pertanahan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan, merumuskan, dan menganalisis layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), serta mengidentifikasi permasalahan dalam layanan tersebut. Tujuannya adalah untuk merancang sistem Blockchain khusus untuk layanan pertanahan Kementerian ATR/BPN dan menganalisis efektivitas penggunaan Blockchain dalam konteks tersebut. Metodologi penelitian ini menggabungkan pendekatan rasionalistik dan paradigma naturalistik dengan pengumpulan data melalui observasi dan analisis sistem. Langkah-langkah dalam merancang sistem Blockchain mencakup pemahaman kebutuhan bisnis, pemilihan jenis Blockchain dan platform yang sesuai, desain struktur data, pengembangan Smart Contract untuk mengatur transaksi dan validasi kepemilikan tanah, integrasi data, keamanan dengan kriptografi, pengujian komprehensif, peluncuran, manajemen jaringan, asesmen efektivitas melalui analisis aktivitas, dan peningkatan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN termasuk optimalisasi tujuan yang terbagi menjadi 2 sub komponen yaitu waktu dan target. Dari 2 sub komponen (waktu dan target) yang kurang efektif diakibatkan karena keterlambatan dalam penyelesaian sertipikat hak atas tanah pada kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kegiatan penerbitan sertipikat hak atas tanah masih dilaksanakan secara konvensional sehingga mengakibatkan penyelesaian pelayanan melebihi SOP. Rancang bangun sistem Blockchain untuk layanan pertanahan Kementerian ATR/BPN adalah pengembangan terbatas berdasarkan penyederhanaan entitas data pertanahan (disebut dalam teknologi Blockchain sebagai objek bisnis) untuk menggambarkan bagaimana Smart Contract berkontribusi pada setiap tahapan transaksi data. v Penggunaan Blockchain dalam sistem informasi pertanahan menghasilkan 4 (empat) temuan baru, yaitu integrasi data yang berdampak pada efisiensi tahapan penerbitan sertipikat dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali sebesar 30%, peningkatan keamanan data dari pihak yang tidak berhak (non otoritas), transparansi data yang mudah diakses oleh publik, dan informasi terkini data pertanahan mudah diperoleh pemilik tanah (real time). Kesimpulannya, sistem Blockchain dianggap memiliki nilai keamanan yang tinggi, salah satunya ketika diterapkan dalam sistem keamanan sertipikat tanah digital.
Keyword: Blockchain, Data Pertanahan, Digitalisasi, Integrasi, Keamanan Data, Pelayanan Pertanahan, Smart Contract, Transparansi

Judul: Studi histopatologi organ limpa hamster (Mesocricetus auratus) yang Diinfeksi Coxiella burnetii
Abstrak: Query fever is a zoonosis caused by Coxiella burnetii (C. burnetii). The aim of this research was to determine the histopathological changes of spleen of hamster (Mesoscricetus auratus) which were infected by C. burnetii using Haematoxylin-Eosin (HE) and Immunohistochemistry (IHC) methods. This research used 6 hamsters which were devided into two passage. The histopathological examination picture with HE staining of first passage in hamsters showed relatively similar results with those the second passage such as red pulp hemorrhage and infiltration of inflammatory cells. Histopathological observation of spleen from first passage hamster by using IHC staining showed the positivity was unclear compared to the second passage hamster.
Keyword: Coxiella burnetii, Immunohistochemistry, Query Fever