Judul: Konvergensi Komunikasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa
Abstrak: Kesenjangan sosial dan kemiskinan yang terdapat di wilayah pedesaan disebabkan antara kebutuhan riil masyarakat desa dengan hasil proses pembangunan yang tidak konvergen mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi akan menyebabkan pembangunan tidak memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa yang kurang memahami tentang tugas utamanya sebagai pemerintah serta kurangnya komunikasi yang transparan kepada masyarakat akan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan berjalan secara tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pembangunan melalui Program Dana Desa yang telah dilaksanakan pemerintah yakni pembangunan negara yang dimulai dari desa dengan mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Keberadaan dana desa yang telah digelontorkan sejak tahun 2016 masih belum dilaksanakan secara efektif terutama dikarenakan kurang memadainya kapabiltas dan kapasitas aparat desa sehingga manfaatnya belum maksimal memberdayakan masyarakat terutama dampak langsung terhadap ekonomi penduduk miskin. Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Hal ini disebabkan oleh keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya kesadaran masyarakat, dan pendidikan yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1)Menganalisis peta kepentingan para partisipan pengelola program dana desa 2) menganalisis tindakan kolektif dijalankan dalam musyawarah desa (demokrasi deliberatif), 3)menganalisis konvergensi komunikasi memperkecil gap (mengurangi kesenjangan) dalam pengelolaan dana desa dan 4) merumuskan strategi dan prosedur pelaksanaan komunikasi konvergen pengelolaan Dana Desa sehingga dapat diketahui manfaat pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan paradigma kritis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, FGD (Focus Group Discussion), observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam pengelolaan program dana desa mengalami kondisi ketidak-sepahaman atau unmutual understanding terhadap program. Harapan untuk terjadinya komunikasi yang efektif atau konvergen justru sebaliknya di mana para pihak mengalami sirkulasi komunikasi yang tidak timbal balik atau dialog pada setiap proses mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Sirkulasi komunikasi yang terjadi banyak didominasi oleh elit desa. Kepentingan pengelola terhadap program dana desa lebih mengutamakan terjadinya proyek pembangunan desa yang harus dijalankan sesuai dengan keputusan yang tidak melibatkan banyak kepentingan terutama prioritas kebutuhan warga biasa masyarakat desa. Kesenjangan komunikasi yang terjadi disebabkan kurangnya informasi dan komunikasi yang melibatkan warga biasa dalam memutuskan kebutuhan yang paling prioritas di desa. Peran tiap pengelola yang tidak maksimal dalam pengelolaan program disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga konsensus yang diambil bukan mewakili kebutuhan warga desa secara menyeluruh melainkan kebutuhan yang tidak prioritas. Sirkulasi komunikasi yang terjadi adalah pada elite desa yang memiliki relasi kedekatan baik dalam pendelegasian tugas maupun relasi kekerabatan. Tekanan pihak pemerintah Kabupaten terhadap program-program pembangunan yang sudah direncanakan menjadi berubah dalam satu sisi membuat pemerintahan desa lebih memudahkan menjalankan program terutama pembangunan dalam bentuk proyek fisik. Program pengembangan sumberdaya manusia banyak mengalami pengurangan.
Keyword: convergence communication, dominance, communication circulation

Judul: Efektivitas Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus : Kabupaten Belitung)
Abstrak: Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2009). Kemiskinan selalu identik dengan masyarakat tertinggal baik di perdesaan maupun perkotaan. Menurut OECD (2016) bahwa tiga miliar penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia tinggal di pedesaan dan mayoritas miskin. Dalam konteks pembangunan perdesaan di Indonesia, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan antara lain dengan mulai memfokuskan pembangunan ke wilayah-wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI). Presiden Joko Widodo dalam Nawacita khususnya butir ketiga menyatakan akan membangun Indonesia dari pinggiran. Paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Sebagainya Pemerintah menerbitkan undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi pergeseran pembangunan yang tadinya bersifat sentralistik, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dan desa untuk membangun wilayahnya. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa–kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Desa, definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Tujuan dana desa yaitu : meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Namun dari hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 sampai iii saat ini belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Walaupun Pemerintah mengklaim melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa manfaat dana desa telah dirasakan masyarakat. Didasari pada penjelasan diawal dan hasil temuan dari KPPOD, maka untuk membuktikan persoalan tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih kongkrit. Penelitian ini sendiri bertujuan ingin mengukur sejauhmana efektivitas penggunaan dana desa dan pengaruhnya terhadap belanja desa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kinerja di perdesaan (studi kasus : Kabupaten Belitung) dengan menggunakan metode analisis Rasio Efektivitas dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil analisis Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Belitung secara umum “cukup efektif” dengan rata-rata efektivitas mencapai angka 83 persen. Efektivitas penggunaan dana desa bidang penyelenggaraan pemerintah dan belanja desa sebagian “cukup efektif” dengan rata-rata nilai 87 persen, bidang pelaksanaan pembangunan menunjukkan hasil “efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 90 persen. Adapun untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil “kurang efektif” dan “tidak efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 69 persen dan 49 persen. Hasil analisis GWR menunjukkan pengaruh dana desa dan
Keyword: effectiveness, village funds, village expenditures, poverty, village development performance

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: