Judul: Analisis Penerapan Teknologi Informasi dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government
Abstrak: Pengembangan e-government di Indonesia dimulai dari terbitnya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Salah satu lembaga pemerintahan yang telah menerapkan e-government adalah Kota Bogor. Pada Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih peringkat ke-2 setelah Kota Cimahi. Kota Bogor juga telah memiliki master plan e-government Pemkot Bogor yang di dalamnya lebih fokus menjelaskan pengembangan TI di lingkungan Pemkot Bogor, namun perencanaan pengembangan TI level lokal seperti di dinas-dinas, kecamatan dan kelurahan perlu dijelaskan lebih rinci. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk membuat analisis penerapan TI local e-government pada aplikasi PATEN di Kota Bogor. Penelitian menggunakan framework (The Open Group Architecture Framewrok) TOGAF ADM untuk menggambarkan penerapan TI yang baik dan rinci sehingga bisa digunakan oleh organisasi kecamatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi ke kecamatan Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Tengah dan Tanah Sareal. Wawancara dan observasi dilakukan pada bulan Juni 2017 – Juli 2017. Kondisi architecture vision menunjukkan bahwa hanya ada visi dan misi kecamatan, namun belum ada rumusan visi dan misi TI yang untuk kecamatan. Visi dan misi TI kecamatan yang diusulkan dianggap penting dan harus berdasarkan visi dan misi e-government Kota Bogor tahun 2014-2018 yaitu “Mewujudkan Bogor menjadi Smart Government menuju pemerintah yang efisien, efeketif, akuntabel dan transparan, agar pengembangan TI kecamatan sejalan dengan visi dan misi egovernment Kota Bogor. Kondisi business architecture saat ini digambarkan dengan value chain diagram yaitu terdapat kegiatan utama dan pendukung, persyaratan mendapatkan pelayanan perizinan dan pelayan non-perizinan, dan analisis beberapa permasalahan kegiatan bisnis kecamatan. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti pada pelayanan perizinan dan non-perizinan persyaratannya masih melampirkan salinan identitas dikarenakan aplikasi paten kecamatan yang ada belum diitegrasikan dengan data kependudukan online yang dimiliki oleh Kota Bogor. Kondisi information system architecture dapat dilihat dengan modul aplikasi kecamatan yang saat ini dipakai yaitu SIM PATEN, SIM Wilayah, SIMDA, SIMRAL, dan SIPEG yang diberikan oleh Diskominfostandi dan beberapa OPD lainnya. Sedangkan pada kondisi technology architecture kecamatan-kecamatan di Kota Bogor memiliki infrastruktur perangkat keras yang memadai, kondisi infrastruktur jaringan juga sudah memadai karena memilik anggaran untuk memenuhi pengadaan perangkat keras dan jaringan. Hasil analisis penerapan TI pada level local e-government tingkat kecamatan di Kota Bogor untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang menghasilkan beberapa strategi. Strategi pertama yaitu menghasilkan rekomendasi solusi kebutuhan aplikasi yang diperlukan sebagai pendukung telaksananya seluruh proses bisnis kecamatan yang dijalankan. Aplikasi yang dibutuhkan terdapat enam aplikasi untuk internal kecamatan yaitu SIM PATEN online, SIM Wilayah online, SI keuangan, SI inventaris, SI kepegawaian, dan SI Audit. Strategi kedua menghasilkan rekomendasi solusi kebutuhan data yang dibutuhkan untuk membangun solusi SI yaitu data kependudukan, data keuangan, data pengelolaan aset, data kepegawaian, dan data kinerja kecamatan. Strategi ketiga menghasilkan rekomendasi usulan technology architecture seperti meningkatkan kecepatan koneksi internet dan membuat topologi jaringan untuk kecamatan di Kota Bogor. Strategi keempat menghasilkan rekomendasi roadmap dan prioritas tahapan program kerja pengembangan TI selama lima tahun mendatang yaitu pembuatan master plan TI, pengembangan SDM TI, pengembangan aplikasi dan mengintegrasikan aplikasi kecamatan, pemanfaatan aplikasi, pemeliharaan aplikasi,
Keyword: kecamatan, master plan, paten, teknologi informasi, togaf

Judul: Perancangan Arsitektur Enterprise Smart Governance
Abstrak: Smart city didefinisiskan sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintergrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi yang sangat berperan dalam mewujudkan smart city dengan mendukung layanan pemerintahan, hal ini merupakan bagian dari dimensi smart governance. Smart governance didefinisikan sebagai kapasitas untuk menerapkan tindakan dan kegiatan yang cerdas dan adaptif dalam menjaga dan membuat keputusan, dimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kunci utama yang berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas sehingga tingkat berbagi informasi dan pengetahuan atau integrasi informasi dan interoperabilitas untuk melewati batas antar lembaga pemerintahan dapat dilakukan. Kota Bogor merupakan salah satu dari 100 kota yang ditunjuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diharapkan mampu menjadi kota yang menerapkan smart city. Salah satu komponen untuk mewujudkan smart city adalah implementasi e-Government melalui penggunaan Teknologi Informasi (TI) melalui dimensi smart governance yang diharapkan dapat menyelaraskan implemetasi strategi integrasi TIK Kota Bogor dengan rencana induk TIK yang sudah ada. Penelitian ini mengusulkan kerangka Arsitektur Enterprise (EA) untuk mendukung Masterplan Smart city Kota Bogor. Selain itu, analisis mengenai kondisi TIK saat ini, analisis gap, serta target masa depan Kota Bogor pun dilakukan dalam penelitian ini. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor, dokumen terkait e-Government Kota Bogor, serta informasi yang diunduh melalui situs-situs resmi pemerintahan Kota Bogor. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah TOGAF ADM untuk merancang kerangka Arsitektur Enterprise Kota Bogor. Fase yang digunakan dalam TOGAF ADM pada penelitian ini meliputi Architecture Vision, Businness Architecture, Information System Architecture, Technology Architecture dan Opportunities and Solutions. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, telah dihasilkan rekomendasi bedasarkan visi Smart city Kota Bogor yang dijabarkan dalam bentuk prinsip-prinsip arsitektur enterprise serta analisis gap terhadap empat domain arstitektur enterprise yaitu Businness Architecture, Application Architecture, Data Architecture dan Technology Architecture. Hasil rekomendasi arsitektur enterprise menghasilkan strategi implementasi yang lebih terukur dan terlihat secara lebih detail sehingga pengambil keputusan di Kota Bogor dapat menentukan strategi implementasi penerapan e-Government untuk menuju smart governance. Hasil tersebut dijabarkan menggunakan gap analisis matrix pada phase opportunities and solutions. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain yaitu (1) perlunya komitmen pemerintah kota untuk mendukung integrasi dan interoperability agar meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (smart governance) (2) dihasilkan analisis gap pada fase sistem informasi dan fase teknologi yang menjadi usulan strategi implementasi kedepannya (3) dihasilkan rekomendasi untuk mendukung pemanfaatan e-Government dalam bentuk peningkatan anggaran infrastruktur TIK (4) peningkatan kapasitas dan jumlah SDM TIK untuk pengembangan datawarehouse dan SDM TIK di tiap-tiap OPD untuk peningkatan layanan e-Government dan (5) Perlunya regulasi dan standar untuk semua produk TIK (6) perlunya implementasi dan penerapan lebih lanjut terkait detail arsitektur enterprise (7) pengembangan aplikasi kota Bogor sudah cukup baik dan memenuhi layanan yang diatur dalam aturan pemerintah SPBE (8) perlunya pengembangan data warehouse yang didukung data analytic untuk membantu pengambilan keputusan.
Keyword: Enterprise Architecture, Master plan, Smart city, Smart governance, TOGAF

Judul: Separation of Neodymium from U3Si2/Al Fuel Plate for Burn-Up Determination
Abstrak: Neodymium is a common fission product produced in nuclear fission reactions. Neodymium in this study was chosen as a burn-up indicator for U3Si2/Al fuel element plates because the neodymium isotope is a stable fission product with a fairly high yield. Some procedures were carried out to separate neodymium, starting with the separation of cesium isotopes (137Cs, 134Cs) through the precipitation method, then separation of uranium isotopes (235U, 238U) and plutonium isotopes (239Pu, 238Pu) with Dowex 1x8 ion exchange resin, and separation of neodymium (Nd), samarium (Sm), as well as cerium (Ce) with Dowex 1x4 ion exchange resin. The Cs recovery reached 99.95%. The U and Pu isotopes resulting from the separation are subjected to an electrodeposition process and the weight of each isotope can be measured with an alpha spectrometer. The separation results of Nd from Sm and Ce have been proven using an XRF spectrometer. The neodymium isotopes separation was corrected using the standard addition method, and an average total Nd content of 2.4 ppm was obtained in the PEB U3Si2/Al bottom solution. It is hoped that this separation method can be applied in determining burn-up of nuclear fuel.
Keyword: neodymium, burn-up indicator, U3Si2/Al fuel plate