Judul: Formulating Framework and Implementation Strategy of Fiscal Policy for Low Carbon Development in Forestry Sector
Abstrak: Kebijakan fiskal kehutanan yang saat ini berlaku masih menilai hutan berdasarkan fungsi produksinya saja sehingga sistem transfer fiskal dari hasil kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah masih berdasarkan pada tingkat produksi hasil hutan kayu yang dihasilkan sebagai reward atas kinerja daerah menghasilkan sumberdaya hutan. Mekanisme transfer fiskal kehutanan masih belum memasukkan mekanisme punishment terhadap daerah yang kinerja pengelolaan hutannya buruk sebagai dasar pengalokasian dana transfer fiskal. Untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di sektor kehutanan, maka perlu adanya pergeseran arah kebijakan fiskal kehutanan menuju kebijakan fiskal hijau yaitu dari kebijakan fiskal yang hanya berlandaskan pada pemanfaatan kayu diperluas ke pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Untuk itu dibutuhkan kajian mendalam atas kerangka infrastruktur kebijakan fiskal hijau dan penyiapan instrumen-instrumen kebijakannya, para aktor dan perannya dalam perumusan kerangka kebijakan fiskal hijau, dan skema kebijakan pemungkin agar kebijakan fiskal hijau dapat berjalan. Hal tersebut diperlukan agar kerangka infrastruktur kebijakan fiskal hijau memenuhi kaidah keadilan dan tidak mematikan kegiatan pembangunan yang masih dibutuhkan oleh banyak daerah. Dalam penyiapan kerangka kebijakan fiskal hijau digunakan analisis instrumen kebijakan yang mengacu kepada teori formulasi kebijakan kehutanan (Krott 2005) dan analisis kesenjangan terhadap implementasi instrumen-instrumen kebijakan fiskal kehutanan. Untuk lebih memahami peran para aktor yang memengaruhi rancangan kebijakan fiskal hijau digunakan analisis stakeholder dan analisis peran ilmuwan dalam pembuatan kebijakan (Pielke 2007). Tujuan terakhir dalam penelitian ini adalah merumuskan rancangan kebijakan pemungkin dalam mewujudkan skema pendanaan kebijakan fiskal hijau dengan menggunakan analisis terhadap skema-skema pendanaan jasa lingkungan dan analisis kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan untuk mitigasi perubahan iklim (Nurrochmat et al. 2011). Ruang lingkup analisis dalam penelitian ini adalah tingkat nasional, sebagai studi kasus diambil contoh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang telah dijadikan model lokasi implementasi pemanfaatan jasa lingkungan. Dari hasil analisis kesenjangan dapat diketahui beberapa kesenjangan dari setiap instrumen kebijakan fiskal kehutanan antara lain belum terinternalisasikannya nilai-nilai jasa lingkungan hutan dalam sistem ekonomi yang mengakibatkan tidak diperhitungkannya fungsi ekologi hutan dalam kontribusi terhadap pembangunan yang berdampak pada rendahnya PDB, PNBP kehutanan serta penganggaran lingkungan hidup dan kehutanan; pengelolaan PNBP yang tidak tertib, efektif, efisien, dan ekonomis; adanya disharmoni antara beberapa peraturan baik vertikal maupun horizontal serta ketidaksesuaian implementasi pengelolaan PNBP dengan peraturan; terdapat penyimpangan pada praktik tata administrasi pengelolaan PNBP dan DBH kehutanan serta koordinasi yang belum optimal antar institusi pengelola PNBP kehutanan; dan lemahnya sistem informasi manajemen kebijakan fiskal kehutanan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, telah disusun strategi setiap instrumen sebagai referensi penyusunan rancangan kebijakan pemungkin untuk implementasi kebijakan fiskal hijau meliputi aspek penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan negara. Dari penelitian ini telah teridentifikasi 18 pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi kebijakan fiskal kehutanan saat ini dan perancangan kebijakan fiskal hijau. Pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya dapat dikategorikan sebagai key players yaitu Kemenhut, BAPPENAS, KLH, dan Kemenkeu; context setter yaitu Kemendagri; subject yaitu Dishut Kab, pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, Bappeda Kabupaten, Bappeda Provinsi, BLH Prov, Penduduk Desa sekitar hutan, BP REDD+, Dispenda Prov, Dispenda Kabupaten, Universitas Jambi dan ZSL; crowd yaitu Warsi. Hubungan yang terjadi di antara pemangku kepentingan berupa potensi konflik, bekerjasama, atau saling mengisi. Untuk itu strategi pengaturan peran
Keyword: green fiscal, policy instrument, stakeholder, funding scheme

Judul: Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan: Perspektif Hubungan Principal-Agent
Abstrak: Penggunaan kawasan hutan (PKH) adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Kebijakan PKH bertujuan untuk mengatur penggunaan kawasan hutan bagi kegiatan sektor lain yang diharapkan menjadi upaya pemerintah dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Digulirkannya kebijakan PKH ini mengakibatkan permohonan izin penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) berkembang sangat pesat sejalan dengan maraknya kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia. Penelitian implementasi kebijakan PKH ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengungkap realitas pelaksanaan kebijakan PKH. Pendekatan studi kelembagaan khususnya dalam perspektif hubungan principal-agent (agency theory) dilakukan untuk mengetahui hubungan pemerintah sebagai prinsipal (P) dan perusahaan pertambangan pemegang IPPKH sebagai agen (A) yang didukung oleh analisis-analisis lainnya yang relevan seperti analisis peraturan perundang-undangan, analisis kesenjangan kebijakan (analisis asumsi), analisis stakeholder, dan analisis respon. Penelitian dilakukan di Bogor, Jakarta dan beberapa lokasi observasi yaitu: Samarinda dan Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur), Banjarbaru dan Tanah Bumbu (Provinsi Kalimantan Selatan), Kendari, Konawe Utara dan Kolaka (Provinsi Sulawesi Tenggara). Data sekunder dan informasi telah dikumpulkan sebelum penelitian, sedangkan penelitian efektif dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Nopember 2013. Metode pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan dalam proses penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendekatan/teknik: 1) penelusuran dokumen, 2) wawancara dengan informan kunci dan responden, dan 3) observasi lapangan. Perumusan kebijakan penggunaan kawasan hutan mengikuti model inkrementalis atau model tahap demi tahap (incrementalist model). Pemerintah telah beberapa kali mengganti dan merevisi peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan PKH. Kebijakan PKH ini sebenarnya telah dirumuskan dengan tepat. Namun, ketepatan perumusan kebijakan PKH tersebut tidak menjamin mendapatkan respon yang baik dari pemegang IPPKH sebagai subyek utama implementasi kebijakan tersebut. Respon buruk dari pemegang IPPKH terhadap kebijakan PKH menunjukkan bahwa kebijakan PKH gagal mencapai tujuan. Dalam implementasi kebijakan PKH terdapat beberapa asumsi yang dibangun oleh para perumus kebijakan, yaitu: implementor mengerti persoalan pengelolaan hutan, implementor mau (berkomitmen) dan mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, kegiatan perencanaan sektor pertambangan sama dengan sektor kehutanan, dan kebijakan dapat dijalankan dengan baik oleh para pihak di lapangan. Namun, dalam tataran implementasi asumsi-asumsi tersebut justru menjadi sumber persoalan bagi pelaksanaan di lapangan. Sehingga hampir semua asumsi yang dibangun dalam kebijakan PKH tidak dapat dipenuhi. Hasil analisis para pihak menunjukkan bahwa Kementerian Kehutanan menjadi pihak kunci sedangkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) menjadi pihak utama yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan PKH. Peranan keduanya menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kemudian dalam analisis peranan terhadap setiap pihak yang berkepentingan, terdapat keseimbangan yang cukup baik antara hak (rights), tanggunjawab (responsibilities) dan manfaat (revenues) untuk masing-masing pihak. Sedangkan hubungan (relationships) antara para pihak terjalin dalam berbagai tingkat, dari bekerjasama sampai dengan adanya konflik. Namun, keseimbangan peranan dan hubungan yang dibangun oleh pemerintah tidak cukup membantu bagi keberhasilan implementasi kebijakan PKH ini. Dalam hubungan antara pemerintah sebagai P dan perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebagai A, perbedaan kepentingan dan tujuan antara P dan A menjadi permasalahan utama dalam mengkaji hubungan P-A. Hubungan P-A dalam implementasi kebijakan PKH mempunyai kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut adalah: inisiatif untuk
Keyword: Implementasi kebijakan, principal-agent, moral hazard

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: