Judul: Hasil Semu Gerakan Sosial Nelayan Cantrang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Abstrak: Perikanan adalah tentang hubungan antara nelayan dan alam, yang meliputi hubungan diantara sesama nelayan, nelayan dengan pedagang, pejabat pemerintah, hingga komunitas lain yang bersaing dalam memperebutkan sumber daya yang sama. Indonesia dikenal sebagai negara maritim sehingga banyak penduduk Indonesia yang bermatapencaharian bersumber dari atau berhubungan dengan laut, salah satunya adalah nelayan. Ditinjau dari segi struktur sosialnya, nelayan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kelas sosial. Hal ini mempunyai konsekuensi terhadap pengorganisasian para nelayan tersebut karena nelayan yang beragam memiliki kepentingan yang beragam pula. Organisasi seringkali berkaitan erat dengan gerakan sosial. Studi tentang gerakan sosial menjadi penting untuk memahami masyarakat kontemporer dan arah pergerakannya. Hal ini dikarenakan gerakan sosial merupakan fenomena unik, di mana individu-individu di dalamnya bertekad untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan berbagai macam strategi. Lebih lanjut, gerakan sosial tidak terlepas dari dimensi politik dan budaya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam studi mengenai gerakan sosial sebagai agen perubahan, antara lain adalah peluang dan hambatan politik serta budaya, dinamika organisasi, dan sumber daya, sehingga dapat terus menghasilkan studi-studi baru tentang ragam gerakan sosial di banyak negara yang berbeda, tidak terkecuali Indonesia. Kemunculan gerakan sosial bukanlah secara tiba-tiba, seringkali sebuah gerakan sosial yang baru masih berhubungan dengan gerakan yang sebelumnya, dan dapat dipicu oleh banyak hal seperti perubahan sosial, ekonomi dan politik skala besar, peluang dan ancaman baru, peristiwa-peristiwa penting, ataupun kebijakan baru. Salah satu gerakan sosial berkenaan dengan nelayan di Indonesia yang sempat mencuri perhatian di awal tahun 2018 adalah gerakan penolakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang larangan penggunaan cantrang, yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015. Sejumlah nelayan yang mengorganisir diri ke dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) menentang pemberlakuan kebijakan ini, khususnya bagi kawasan Pantai Utara Jawa, dengan melakukan gerakan yang mencapai titik puncak pada bulan Januari tahun 2018 silam di Taman Pandang Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Oleh sebab itu, menggunakan metode mix method, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika gerakan sosial nelayan serta sejauhmana gerakan sosial tersebut berhasil mencapai tujuannya. Penelitian dilakukan di Desa Bajomulyo dan Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga diperoleh hasil bahwa sinergi dari seluruh faktor pendukung dan keberhasilan organisasi dalam memobilisasi seluruh sumber daya berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan gerakan sosial di berbagai arena.
Keyword: gerakan sosial, kebijakan, nelayan, organisasi, sumber daya

Judul: Genealogi dan Fluiditas Gerakan Sosial Nelayan: Studi di Banten Utara
Abstrak: Penelitian ini bermaksud mengkaji genealogi dan fluiditas gerakan nelayan di Banten Utara, dengan bertumpu kepada konsep gerakan sosial dari Charles Tilly, teori genealogi Foucault, dan field Bourdieu. Secara metodologi penelitian ini berpedoman kepada paradigma kritis, pendekatan kualitatif dan ditopang oleh data kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di dua desa, yaitu Desa Tengkurak dan Lontar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sejak pada Mei 2017 – April 2018. Jumlah informan kunci dan pendukung sebanyak 33 orang dan responden berjumlah 177 individu nelayan kecil (kelas pemilik). Teknik mengumpulkan data melalui studi pustaka, survei, pengamatan berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (indepth-interview), focus group discussion (FGD), dan life history. Ada dua isu sentral yang menjadi konteks gerakan nelayan vs state-corporate, yaitu isu pencemaran DAS Ciujung dan penambangan pasir laut Teluk Lontar. Kedua isu tersebut meniscayakan negara (state) dan swasta (corporate) berhadap-hadapan secara langsung dengan nelayan. Diskursus yang dibenturkan ialah pembangunan pesisir (korporasi pesisir) Banten Utara versus kelestarian lingkungan. Dampak dari korporasi pesisir tersebut bagi nelayan antara lain: pertama, secara ekologis dan agraria. Bagi nelayan Desa Tengkurak dampak ekologis dan agraria berpengaruh pada menurunnya kualitas air sungai (hitam, berbau, keruh); hilangnya habitat ikan sungai; tercemarinya dan mematikan lahan pertanian; tercemarinya dan mematikan lahan tambak; sedimentasi di muara sungai; pendangkalan muara sungai; munculnya tanah timbul; bibir pantai/laut kotor, berbau, dan penuh sampah; serta hilangnya habitat ikan pinggiran laut. Sementara itu, bagi nelayan Desa Lontar dampak ekologis dan agraria menyebabkan perairan menjadi keruh, gelap, dan dipenuhi endapan pasir; berkurangnya keindahan pantai; bibir pantai/laut kotor, berbau, dan penuh sampah; hilangnya habitat ikan pinggiran laut; kerenantanan tehadap bencana rob, abrasi, dan gelombang pasang; kerusakan terumbu karang; kerusakan alat tangkap nelayan; dan zonasi tangkap yang semakin jauh. Kedua, secara sosial kependudukan berpengaruh pada berkurangnya jumlah nelayan, tangkapan, pendapatan, dan tercerabutnya mata pencaharian sebagai nelayan, hingga tutupnya tempat pelelangan ikan, khususnya di Desa Tengkurak. Ketiga, dampak korporasi pesisir terhadap nelayan dari aspek politik adalah terjadinya pembelahan masyarakat (split society) secara mikro. Sementara itu, secara makro menghasilkan pembangunan minus masyarakat (development without society), di mana nelayan mengalami social displacement dan social exclusion. Dua isu sentral yaitu pencemaran DAS Ciujung dan penambangan pasir laut Teluk Lontar) dan dampaknya memicu munculnya kesadaran nelayan untuk melakukan gerakan sosial. Ada tiga faktor kesadaran yang terkonstruksi, yaitu (1) kesadaran moral; (2) kesadaran rasional; dan (3) kesadaran struktural. Kesadaran moral merupakan faktor awal yang menjadi pemantik perlawanan masyarakat v nelayan Banten Utara. Kesadaran ini merupakan pertautan antara nilai-nilai religi dan kejawaraan yang menjadi entitas terpenting-tak terpisahkan dari masyarakat Banten. Sementara itu, kesadaran rasional mengandaikan refleksi rasional dari para aktor gerakan, yang menyaksikan secara jelas ketidakadilan yang dihadapi oleh nelayan. Berangkat dari kesadaran moral dan rasional, terakumulasi kesadaran struktural. Wujud dari kesadaran struktural ini, terbentuknya organisasi gerakan. Perlawanan nelayan tidak dapat dilepaskan dari sosok ketokohan aktor kunci gerakan. Keberadaan aktor menjadi faktor determinan gerakan (movement with actor). Kekuatan aktor berperan lebih penting dalam suksesnya perlawanan dibandingkan dengan kekuatan organisasi. Dari sisi tekanan dan eskalasi gerakan, terdapat tiga ranah yang dikontestasikan dan bersifat fluid yaitu ranah sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Ranah-ranah gerakan tersebut melibatkan berbagai modal dan dilakukan dengan beragam bentuk seperti domonstrasi, blokade jalan,
Keyword: genealogi, fluiditas, gerakan, nelayan, Banten Utara

Judul: Enhancement of photon absorbtion on BaxSr1-xTiO3 thin films semiconductor using photonic crystals.
Abstrak: In this research, has been conducted BaxSr1-xTiO3 (BST) thin films manufacturing for mole fraction x = 0.25, 0.35, 0.45, and 0.55; and concentration of 1 molar using chemical solution depositon (CSD) method. The materials, which are used in this research, are barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%], titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28), 97.999%], gallium trioxide [Ga2O3], 2-methoxyethanol [H3COOCH2CH2OH, 99%] and 1 x 1 cm of transparent conductive oxide (TCO) glass as substrate. Two BST thin films are made that for BST thin films which are doped by 10% galium (BGST) as p-type layer and pure BST solution as n-type. BST solution is made by reacting barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%] and titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28)] into 2-methoxyethanol solvent [H3COOCH2CH2OH, 99%] in accordance with mass gram for each x value. While, BGST solution is made in the same way as BST solution, plus adding gallium at 10% of the mass of BST. Once all materials are reacted, then vibrated using ultrasonic for 90 minutes, and followed by coating BGST / BST on the TCO substrate. Once the layer is formed, then annealed for 15 hours at temperature of 500 °C with increasing rate of 1.67 oC/minute. Characterizations of BST thin films with or without photonic crystals include the absorbance and transmittance in the visible light spectrum, as well as the electrical photoconductivity characterizations. From BST thin films without photonic crystals indicate that our thin films have light absorption area on almost the entire range of the visible light spectrum even to the infrared range with absorption value over than 67.6%, in addition, it can be seen that the maximum absorbance of BST thin films for all mole fractions lie in blue to green light spectrum region, 457 nm ≤ λ ≤ 570 nm and the minimum in yellow to red light spectrum region, 570 nm ≤ λ ≤ 678 nm. The largest absorbance is found at x = 0.25 with average absorbance value of 92.04% and maximum and minimum absorbance peaks at wavelength of 500.89 and 657.72 nm, respectively. At x = 0.35, average absorbance value decreased to 83.55% with maximum and minimum peaks at 505.73 and 613.68 nm, respectively. Then increased to 91.16% at x = 0.45 with maximum and minimum peaks at 506.04 and 618.56 nm, respectively. At x = 0.55, average absorbance value decreased to 80.12% with maximum and minimum peaks at 507.85 and 608.79 nm, respectively. Moreover, it can be seen that the addition of barium mole fraction leads to wider maximum absorbance or minimum transmittance peaks and narrower minimum absorbance or maximum transmittance peaks in the same range of the green and blue & red light spectrums, respectively. BST thin films with photonic crystals show increasing in absorption for all x values in the range of 3.04 into 13.33%. At x = 0.25, average absorbance percentage increased 3.96% from 92.4 into 95.68%, for x = 0.35 average percentage increased 7.07% into 89.45 from 83.55%. Furthermore, average absorbance of BST thin films at x = 0.45 increased 3.04% from 91.16 into 93.93% and x = 0.55 has
Keyword: