Judul: Analisis biaya pembalakan ilegal di areal hutan konservasi (Studi kasus kelompok pembalak di Taman Nasional Ujung Kulon, Sub wilayah konservasi Cibayoni, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten)
Abstrak: Taman nasional merupakan suatu kawasan pelestarian yang tidak membenarkan adanya suatu aktifitas manusia yang dapat mengganggu fnngsi pelestarian. Seperti yang teqadi pada hampir semua taman nasional, di Taman Nasional Ujung Kulon juga dijumpai konflik antara masyarakat dengan taman nasional sehingga mengganggu fungsi utama taman nasional. Konflik yang teqadi dapat berupa gangguan terhadap Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) secara langsung. seperti perburuan atau tidak langsung seperti peladangan liar, pemukiman liar dan yang sedang marak saat ini serta dapat mengancam keberadaan taman nasional yaitu penebangan liar (illegal logging). Bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat sekitar taman nasional dilakukan oleh kelompok penebang dan dalam operasinya mereka tidak memperoleh ijin dari pemerintah karena merupakan suatu kegiatan yang ilegal. Kegiatan pembalakan yang terjadi di Taman Nasioanal Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang seluruhnya dilakukan oleh masyarakat sekitar taman nasioanal, yaitu masyarakat Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Sumur yang terdiri dari 19 desa dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hasil kayu yang diperoleh dari kegiatan pembalakan berupa : papan, kusen, deplang, balok, log dan bengkokan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan perahu kayu. Peralatan yang digunakan adalah gergaji manual, kampak, dan chainsaw. Pembalakan ilegal yang teqadi di Taman Nasional Ujung Kulon secara garis besar dapat dikeloll1pokan ll1enjadi daa kelompok, yaitu: 1. Kelompok bisnis atau usaha. 2. Kelompok kebutuhan sendiri. Kelompok bisnis atau usaha teqadi apabila datang penampung kayu atau cukong kayu dari kota mell1beli kayu pada penampung lokal atau langsung ke masyarakat pell1balak. Volume kayu yang diambil oleh keloll1pok ini relatifbesar tetapi frekuensinya relatifjarang. Lokasi operasi kelompok ini yaitu Kampung Cegog Kecamatan Cimanggu sampai dengan Kampung Cisaat Kecamatan Sumur. Sedangkan kelompok kebutuhan sendiri terjadi karena adanya kebutuhan kayu masyarakat untuk pembuatan rumah. Lokasi kegiatan pembalakan ilegal kelompok ini luas yaitu hampir seluruh daerah penyangga yaitu Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Sunmr, volume kayu yang diambil relatif kecil tetapi frekuensinya relatif tinggi. Kedua kelompok ini melakukan kegiatan di dalam zona pemanfaatan. Faktor penyebab teljaelinya kegiatan pembalakan ilegal eli Taman Nasional Ujung Kulon dapat elibagi menjadi dua faktor, yaitu : a. Faktor intem yaitu adanya motivasi untuk membalak yang timbul karena adanya kebutuhan hidup. b. Faktor ekstem yang merupakan faktor luar yang mendukung kegiatan pembalakan, yaitu : Adanya pennintaan dati pengusaha kayu yang berasal dati kota Serang dan Jakarta kepada masyarakat pembalak sekitar kawasan taman nasional. Karena lahan milik masyarakat sudah tidak mampu lagi.memenuhi pennintaan pasar kayu maka untuk memenuhi pennintaan kayu tersebut hutan taman nasional dijadikan sebagai sasaran kegiatan pembalakan. Penyebab lainnya yang cukup mempengaruhi kegiatan pembalakan ilegal ini adalah sejarah perjalanan sebagian kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, seperti Gunung Honje masuk ke dalam pengelolaan Balai Taman Nasional Ujung Kulon adalah pengalihan dari Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani. Pada mulanya pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani sifatnya hutan produksi yang dalam pengelolaannya bekerja sama dengan masyarakat, dimana masyarakat eliperbolehkan menanam dengan pembagian persentase penghasilan ( Sudrajat,1999). Lebih Ian jut ( Sudrajat,1999) mengemukakan dengan demikian pada dasarnya kawasan Gunung Honje adalall kebun rakyat karena banyak tananlan rakyat di dalam kawasan Gunung Honje, seperti kelapa, melinjo, pisang dan sebagainya. Ditambah lagi kepemilikan lahan tersebut sudah beralih generasi, sehingga menganggap bahwa itu adalah warisan dati
Keyword: 

Judul: Analisis Kebijakan dan Permasalahan Pemukiman di Dalam Taman Nasional (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Halimun Salak)
Abstrak: Kawasan konservasi, termasuk taman nasional, merupakan salah satu strategi konservasi dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman jenis dan ekosistemnya dari kepunahan. Dalam pelaksanaannya, banyak proses penetapan kawasan taman nasional ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Konflik ini ditimbulkan diantaranya karena terdapat kesenjangan (gap) antara kebijakan penetapan taman nasional dan kondisi faktual di lapangan seperti adanya pemukiman dan penambangan tanpa izin (PETI). Situasi permasalahan seperti di atas juga terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tujuan yang ingin ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) menjelaskan pandangan, mekanisme akses dan hak-hak para pihak dalam pemanfaatan sumberdaya TN Gunung Halimun Salak, (2) merumuskan akar penyebab konflik dalam masalah permukiman di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan (3) merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan agar kinerja pengelolaan lebih meningkat. Penelitian dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang termasuk ke dalam wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sukabumi, yaitu di Kampung Cililin dan Sirnasari, Desa Sirnasari Kecamatan Cikakak; Kampung Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok dan Kampung Sukagalih Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap narasumber (informan) serta observasi (pengamatan) lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview). Pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur/laporan, peraturan perundangundangan, surat kabar, laporan statistik kabupaten/kecamatan/desa, dokumen dan arsip Balai Taman Nasional serta peta tematik perkembangan penggunaan lahan di dalam kawasan Taman Nasional. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan analisis akses (Ribot dan Peluso, 2003), análisis hak pemilikan (Schlager dan Ostrom, 1992) dan analisis konflik (Fisher et al, 2000 dan Malik et al, 2003). Sedangkan terhadap kebijakan yang ada dianalisa melalui análisis kebijakan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Masyarakat mulai bermukim di kawasan Halimun Salak sejak 600 tahun yang lalu, dimulai oleh bala tentara Kerajaan Pakuan-Pajajaran yang melarikan diri dari kejaran pasukan Kerajaan Banten. Masyarakat yang bermukim di kawasan ini digolongkan menjadi dua, yaitu masyarakat adat kasepuhan dan nonadat. Masyarakat adat kasepuhan merupakan anak keturunan prajurit Pakuan Pajajaran, sedangkan masyarakat non-adat adalah masyarakat yang didatangkan sebagai pekerja perkebunan oleh Pemerintah Belanda maupun yang datang dan berusaha di kawasan Halimun Salak setelah itu.....dst
Keyword: policy, conflict, local peoples, national park

Judul: Apatite Growth Optimation on Chicken Mucouse by Fourier Transform Infrared (FTIR) Characterization
Abstrak: Some experiment had been conducted to grow apatite from supersaturated solution of calcium phosphate ions on chicken mucouse. The calcium and phosphate ions were originated from Ca(NO3)2 and (NH4)2HPO4. Carbonate ions from (NH4)2CO3 was also used as starting solution. Experiment was carried out within about 5 hours at temperature 370 C and pH 7. Value of Ca+ : PO4 3- was 1.67, while molar ratio of CO3 2- : PO4 3- was 0.5 : 1. Molarity of molar ratio CO3 2- : PO4 3- variated approximately 0.15 : 0.30, 0.51 : 1.02, and 0.90 : 1.80. Mass of mucouse powder was constant 0.75 gram. The analysis result of Fourier Transform Infrared (FTIR) showed that the precipitation was apatite carbonate type A and B. In these experiment it was found out that the mucouse reduce the crystallinity of apatite precipitant, and the growth of apatite crystal was optimum at solution with molar ratio CO3 2- : PO4 3- about 0.15 : 0.30.
Keyword: