Judul: Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan  Kabupaten Timor Tengah Utara dengan District  Enclave Oekusi
Abstrak: Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang unik karena aktivitasnya dipengaruhi oleh wilayah lainnya yang berbatasan. Pisahnya Timor Leste dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1999 menyebabkan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang berbatasan darat dengan Timor Leste memperoleh dampak baik dalam bidang sosial dan budaya maupun dalam bidang ekonomi, padahal Kabupaten TTU sendiri memiliki sumberdaya yang terbatas. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah perbatasan tersebut perlu direncanakan secara baik sehingga tidak terjadi ketimpangan wilayah yang besar antara wilayah perbatasan dengan negara lain maupun dengan wilayah lainnya di Indonesia. Wilayah perbatasan yang merupakan kesatuan geografis beserta sumberdaya yang terkandung di dalamnya, perlu dikembangkan berdasarkan prioritas pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan yang tersedian baik berupa sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, maupun sumberdaya sosial, serta pengembangan kapasitas produksi dari berbagai aktivitas ekonomi. Pemanfaatan sumberdaya pembangunan tersebut perlu diarahkan pada suatu model pengembangan ekonomi wilayah perbatasan yang tepat agar dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Model pengembangan ekonomi wilayah perbatasan tersebut perlu didasarkan pada sektor unggulan dan leading sector di Kabupaten TTU.
Keyword: 

Judul: Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia: Tinjauan Perspektif Ekonomi Regional
Abstrak: Pembangunan perbatasan berdasarkan perspektif ekonomi regional dimaksudkan untuk menjadikan daerah ini sebagai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin negara kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan dari orientasi ke dalam (inward looking) menjadi orientasi keluar (outward looking) yaitu menjadikan kawasan perbatasan bukan saja sebagai wilayah pertahanan namun juga sebagai pusat aktivitas perekonomian. Penelitian ini dilakukan di kabupaten yang memiliki perbatasan darat meliputi provinsi Kalimantan Barat (lima kabupaten), Kalimantan Timur (dua kabupaten), Kalimantan Utara (dua kabupaten), Nusa Tenggara Timur (tujuh kabupaten) dan Papua (sebelas kabupaten). Kelima provinsi ini dalam analisis dikelompokkan menjadi tiga koridor berdasarkan tipologi kawasan, yaitu Koridor Kalimantan, Koridor Nusa Tenggara Tumur dan Koridor Papua. Menggunakan data sekunder tahun 2015-2019, penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu (1) menganalisis status perkembangan wilayah melalui indeks perkembangan kawasan perbatasan untuk mendeskripsikan dinamika pembangunan kawasan perbatasan darat di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh program pemerintah terkait pengembangan kawasan perbatasan darat terhadap kinerja pembangunan kawasan perbatasan darat pada periode 2015 - 2019 dan, (3) merumuskan arah dan strategi pembangunan kawasan perbatasan darat. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan wilayah perbatasan terhadap kinerja pembangunan di kawasan perbatasan belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari indeks perkembangan di kawasan perbatasan, diperoleh dua puluh dua indikator dengan empat dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi infrstruktur dan komunikasi. Indeks perkembangan kawasan perbatasan menunjukkan kawasan perbatasan berada pada kisaran yang sama dengan kawasan nonperbatasan. Hasil ini diperkuat dengan pendaptan per kapita dan tingkat kemiskinan kawasan perbatasan yang tidak lebih baik dibanding kawasan nonperbatasan pada provinsi yang sama. Mengacu pada Roadmap Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia Tahun 2013-2025, ada lima program pemerintah yang dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap pembangunan di kawasan perbatasan yaitu pertanian, pendidikan, kesehatan, pasar dan infrastruktur. Kelima program tersebut belum menujukkan hasil signifikan dalam pembangunan di tiga koridor kawasan perbatasan. Kriteria pengembangan kawasan perbatasan meliputi pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan sumberdaya alam, pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
Keyword: evaluation of economic performance, index of land border area development, development program and strategy

Judul: Mud Crab’s (Scylla serrata Forskal 1775) Response to Different Decaying Level of Gold Snail (Pomacea canaliculata Lamarck 1822) Bait.
Abstrak: Mud crab is well known as omnivorous-vigorous-voracious-opportunistic-scavenger. These intertidal animals applies mainly chemoreception in their predatory behaviour. It has been commonly assumed that non fresh gold snail bait is better than fresh bait in stimulating the mud crab. This research's aim is to analyze mud crab response to different decaying level of gold snail bait. Their response were observed as time required to touch the bait and pattern and direction of the mud crab in approaching the baits. The different decaying level of gold snail baits were shown on Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) as 16.3 mg/100g (0 day); 534.1 mg/100g (3 days); and 887.4 mg/100g (6 days). The research was conducted from July 2009 until February 2011. The TVBN test for gold snail baits were conducted at Laboratory of BBPPHP Jakarta. The experiment was conducted in Pemalang. The result showed that the average period of mud crabs to touch the baits were 52.14 minutes; 61.57 minutes and 52.57 minutes. Anova test concluded no sufficient evidence of significant effect of TVBN content of gold snail bait on mud crab’s feeding behaviour. Movement pattern B, i.e. left and right deviation followed by straight forward movement to the bait, was commonly exhibited by the crabs. Consequences of time period required by the mud crab to approach the bait on fishing operation is discussed.
Keyword: