Judul: Analisis Kelembagaan Masyarakat Adat Kasepuhan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug Taman Nasional Gunung Halimun-Salak)
Abstrak: Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan yang wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya. Masyarakat adat Kasepuhan Cibedug adalah salah satu komunitas masyarakat hukum adat yang memanfaatkan sumberdaya hutan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Poerwanto (2000) menyebutkan masyarakat adat memiliki kearifan lokal dan pengetahuan tradisi yang bermanfaat bagi penetapan dan pengaturan fungsi hutan. Walau dalam pemanfaatan sumberdaya hutan (SDH) hanya untuk dimanfaatkan sehari-hari dan tidak diperjual belikan bukan berarti keberadaan mayarakat Kasepuhan Cibedug di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) tidak membahayakan kelestarian TNGHS. Penambahan jumlah penduduk di Kasepuhan Cibedug khususnya pendatang yang bukan asli masyarakat adat menyebabkan kebutuhan terhadap sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga bertambah. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas pembukaan lahan kawasan hutan TNGHS untuk dijadikan lahan garapan serta pemukiman. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang kondisi masyarakat adat Kasepuhan Cibedug yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terutama dalam pola pemanfaatan sumberdaya hutan kawasan TNGHS serta pengaruhnya pada kondisi sumberdaya hutan TNGHS tersebut. Tujuan khusus penelitian ini antara lain : (1) menganalisis peran Balai TNGHS serta stakeholder terkait dengan keberadaan masyarakat adat Kasepuhan Cibedug di dalam kawasan TNGHS, (2) melihat kesesuaian serta potensi dampak yang dihasilkan dari pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan Cibedug melalui perbandingan aturan adat Kasepuhan Cibedug dengan peraturan perundangan yang berlaku pada pengelolaan kawasan TNGHS, (3) mengevaluasi kegiatan co-management yang telah terbangun antara TNGHS dan Kasepuhan Cibedug di dalam pengelolaan kawasan TNGHS. Analisis kelembagaan dilakukan dengan metode deskriptif menggunakan Institutional Analysis and Development. Peraturan perundangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian aturan adat Kasepuhan Cibedug dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang pemanfaatan sumberdaya hutan. Aturan-aturan adat Kasepuhan Cibedug dalam hal pemanfaatan sumberdaya hutan di TNGHS memiliki banyak kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat ketidaksesuaian dalam aturan adat tersebut seperti alih fungsi lahan menjadi lahan petanian dan pemukiman serta pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat Kasepuhan Cibedug. Walaupun ketidaksesuaian tersebut hanya sedikit namun bila tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi mengancam kelestarian kawasan TNGHS. Melalui wawancara yang mendalam (depth interview) dengan teknik informan kunci (Key Informant Approach) dihasilkan bahwa masyarakat adat Kasepuhan Cibedug memiliki kearifan lokal terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan. Kearifan lokal tersebut antara lain pembagian ruang adat, aturan batasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, aturan akses pemanfaatan sumberdaya hutan dan aturan sanksi terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan. Kasepuhan Cibedug juga memiliki struktur kelembagaan inti yang dipimpin oleh seorang Kepala Adat. Stakeholder yang terkait dengan keberadaan masyarakat Kasepuhan Cibedug antara lain TNGHS melalui Resort Cibedug, Pemerintah Desa Citorek Barat, dan lembaga swadaya masyarakat RMI. Antara Kasepuhan Cibedug dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah terbentuk Ko-manajemen secara informal dan telah mencapai tingkat konsultatif. Hal ini bisa dilihat dalam bentuk pertukaran informasi dan penentuan keputusan antara TNGHS dan Kasepuhan Cibedug berupa dijadikannya mandor dan tokoh masyarakat Cibedug sebagai perpanjangan tangan dari TNGHS melalui pihak resort untuk mengingatkan masyarakatnya agar tidak merusak hutan.
Keyword: 

Judul: Analisis Kebijakan dan Permasalahan Pemukiman di Dalam Taman Nasional (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Halimun Salak)
Abstrak: Kawasan konservasi, termasuk taman nasional, merupakan salah satu strategi konservasi dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman jenis dan ekosistemnya dari kepunahan. Dalam pelaksanaannya, banyak proses penetapan kawasan taman nasional ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Konflik ini ditimbulkan diantaranya karena terdapat kesenjangan (gap) antara kebijakan penetapan taman nasional dan kondisi faktual di lapangan seperti adanya pemukiman dan penambangan tanpa izin (PETI). Situasi permasalahan seperti di atas juga terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tujuan yang ingin ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) menjelaskan pandangan, mekanisme akses dan hak-hak para pihak dalam pemanfaatan sumberdaya TN Gunung Halimun Salak, (2) merumuskan akar penyebab konflik dalam masalah permukiman di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan (3) merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan agar kinerja pengelolaan lebih meningkat. Penelitian dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang termasuk ke dalam wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sukabumi, yaitu di Kampung Cililin dan Sirnasari, Desa Sirnasari Kecamatan Cikakak; Kampung Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok dan Kampung Sukagalih Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap narasumber (informan) serta observasi (pengamatan) lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview). Pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur/laporan, peraturan perundangundangan, surat kabar, laporan statistik kabupaten/kecamatan/desa, dokumen dan arsip Balai Taman Nasional serta peta tematik perkembangan penggunaan lahan di dalam kawasan Taman Nasional. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan analisis akses (Ribot dan Peluso, 2003), análisis hak pemilikan (Schlager dan Ostrom, 1992) dan analisis konflik (Fisher et al, 2000 dan Malik et al, 2003). Sedangkan terhadap kebijakan yang ada dianalisa melalui análisis kebijakan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Masyarakat mulai bermukim di kawasan Halimun Salak sejak 600 tahun yang lalu, dimulai oleh bala tentara Kerajaan Pakuan-Pajajaran yang melarikan diri dari kejaran pasukan Kerajaan Banten. Masyarakat yang bermukim di kawasan ini digolongkan menjadi dua, yaitu masyarakat adat kasepuhan dan nonadat. Masyarakat adat kasepuhan merupakan anak keturunan prajurit Pakuan Pajajaran, sedangkan masyarakat non-adat adalah masyarakat yang didatangkan sebagai pekerja perkebunan oleh Pemerintah Belanda maupun yang datang dan berusaha di kawasan Halimun Salak setelah itu.....dst
Keyword: policy, conflict, local peoples, national park

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: