Judul: Kasus persepsi dinas lingkup pertanian Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap programa dan rencana kerja penyuluhan pertanian
Abstrak: Sejak Orde Lama dirasakan perkembangan Penyuluhan Pertanian selalu mengalami perbaikan melalui berbagai Keppres, Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Surat Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri serta keputusan-keputusan di tingkat daerah, hal ini membuktikan suatu lembaga Penyuluhan Pertanian yang bersifat dinamis. Kebijaksanaan terakhir dari Pemerintah Pusat adalah ditetapkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No.539/Kpts/LP. 120/7/1991, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertani- an. menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri yang sama No.695/Kpts/LP. 120/11/1986. Sebagai akibat dari peraturan yang baru ini adalah terjadinya perubahan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari otonomi Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Pelaksana Harian Bimas (SPHB) Kabupaten, kepada otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. Setelah menjadi hak otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. BPP dipecah menjadi empat jenis yaitu BPP Tanaman Pangan, BPP Perkebunan, BPP Perikanan dan BPP Peternakan. Selain itu Penyuluh Pertanian Lapangan yang dulu bekerja secara polivalen (banyak sektor), sekarang bekerja secara monovalen (menurut sub sektor pertanian), sehingga sekarang ada PPL Tanaman Pangan, PPL Perkebunan, PPL Peternakan dan PPL Perikanan. Programa Penyuluhan Pertanian yang dulu dibuat di BPP, sekarang dibuat di masing-masing Dinas Lingkup Pertanian untuk dijadikan pedoman bagi PPL dinas masing-masing dalam membuat Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian. Sesuai dengan permasalahan penelitian, Penelitian ini bertujuan ingin menge- tahui apakah sudah ada persamaan persepsi dan pelaksanaan SKB Mendagri dan Mentan No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya khususnya mengenai Programa Penyuluhan Pertanian dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor. Peneliti juga ingin mengetahui sistem kerja penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten Bogor sampai dengan tingkat penyuluh lapangan untuk periode tahun 1990-1993. milik IF Data yang dipergunakan adalah hasil penelitian selama tiga bulan dengan melakukan wawancara langsung terhadap tigapuluh aparat Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor yang tugasnya terkait langsung dengan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dari data yang dianalisa, menunjukan masih terdapat perbedaan persepsi pada pelaku perencana dan pembuat Programa Penyuluhan Pertanian, dengan para pelaku pelaksana Programa Penyuluhan Pertanian dan pembuat Rencana Penyuluhan Pertani- an. Perbedaan persepsi yang ada cenderung dipengaruhi oleh tingkat kognisi respon- den, pemilikan SKB No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya, tingkat pendidikan, pengalaman, umur dan motivasi responden (Tabel 7-12)…dst
Keyword: 

Judul: Persepsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Terhadap Peranan dan Fungsi Lembaga Penyuluhan Pertanian : Studi Kasus di Tiga BPP, di Kabupaten DT II Bogor
Abstrak: Peningkatan kualitas masyarakat tani sebagai productive agent hendaknya menjadi tujuan inti kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan tersebut dapat mengundang berbagai pertanyaan lebih lanjut, diantaranya: Bagaimanakah menumbuhkan sikap membangun dari masyarakat tani yang selaras dengan norma masyarakat pedesaan? Bagaimanakah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tani sebagai manusia pembangun? Bagaimanakah membina masyarakat tani agar mereka mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi pertanian, yang secara nasional mampu mengamankan swasembada pangan (beras) yang telah dicapai pada awal Pelita IV ini ? Sebagai konsekwensi tuntutan diatas, penyuluhan pertani- an yang merupakan pendidikan non-formal, berfungsi mendidik dan membina masyarakat tani secara terbuka, dalam rangka mengembangkan sumber-sumber daya manusiawi, yang menurut istilah Meier (1971) investment in human capital. Lebih jauh lagi Coombs dan Ahmed (1984) menerangkan bahwa pendidikan non formal berusaha menuntun kaum miskin di pedesaan keluar dari kemiskinan, melepaskan diri dari taraf kehidupan subsistensi. Selain itu, pendidikan non-formal juga mengandung potensi besar untuk menunjang karya raksasa pembangunan pedesaan yang bertujuan meningkatkan keterampilan daya produksi masyarakat tani di daerah pedesaan. Dalam bagian lain Soediyanto (1978) mengatakan oleh karena penyuluhan pertanian merupakan sistim pendidikan non-formal, maka setiap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) harus mempersiapkan dirinya sebagai 'guru' yang baik...
Keyword: 

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: