Judul: Strategi Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten di Kabupaten Pandeglang.
Abstrak: Provinsi Banten memiliki kawasan Taman Hutan Raya yang bernama Tahura Banten. Penetapan Tahura Banten tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.221/Menhut-II/2012. Sebelum berstatus sebagai taman hutan raya, Tahura Banten adalah kawasan hutan produksi dan Taman Wisata Alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan pengelolaan Kawasan Tahura Banten seharusnya berada di bawah Pemerintah Kabupaten Pandeglang karena lokasi Tahura Banten seluruhnya berada di Kabupaten Pandeglang, tetapi saat ini kewenangan pengelolaan Tahura Banten masih berada di Pemerintah Provinsi Banten. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hal yang melataribelakangi Pemerintah Provinsi Banten ingin tetap mengelola kawasan Tahura Banten, menganalisis penyebab timbulnya aktivitas ekonomi ilegal di luar yang diatur oleh peraturan perundangan, menghitung luas deforestasi hutan yang telah terjadi di Tahura Banten sebagai akibat dari adanya aktivitas ekonomi ilegal, serta merumuskan strategi penyelesaian konflik di Tahura Banten. Metode ground check, wawancara mendalam, analisis deforestasi ditelaah secara objektif menggunakan data High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change (Hansen et al. 2013) dan analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Alasan yang melatarbelakangi UPT. Tahura Banten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Banten ingin tetap mengelola Tahura Banten adalah kepentingan ekonomi, yaitu oknum pengelola mendapatkan keuntungan berupa anggaran pengelolaan Tahura Banten dari Pemerintah Provinsi Banten. Penyebab timbulnya akses terbuka di luar yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan diantaranya adalah konflik kewenangan serta inkonsistensi implementasi penataan blok Tahura. Laju deforestasi akibat dari aktivitas ekonomi ilegal setelah berstatus Tahura Banten sebesar 0.28 ha/tahun lebih besar dari pada sebelum menjadi Tahura yaitu 0.16 ha/tahun. Strategi yang dipandang efektif untuk membalik situasi deforestasi adalah: (1) Penyerahan hak pelaksanaan pengelolaan Tahura; (2) Penataan akses dengan skema perhutanan sosial; (3) Koordinasi dan komunikasi intensif antar stakeholder; (4) Revisi blok Tahura Banten dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat penggarap; (5) Pengesahan Perda Pengelolaan Tahura Banten.
Keyword: Deforestasi, Konflik Kewenangan, Strategi, Tahura Banten

Judul: Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Taman Hutan Raya Berbasis Ekososiosistem (Studi Kasus Tahura Wan Abdul Rachman Di Propinsi Lampung)
Abstrak: The objective of this research is to determine the characteristics of the problems in WAR Grand Forest Park, to determine a comprehensive management based on ecology, economy and socioculture and to develop a zonation suitability map in relation to sustainable management of WAR Grand Forest Park. The method used are descriptive, qualitative and quantitative. Analysis of the characteristic of the problem of WAR Grand Forest Park was analyzed by using tabulation and descriptive methodes. Policy strategic analysis for WAR Grand Forest Park management was analyzed using PHA method and SWOT. GIS was used as direction to determine the optional zonation for WAR Grand Forest Park based on strategic policy analysis. The result showed that degradation of WAR Grand Forest Park is caused by: 1) land resources availability (Open access), 2) indiscipline staff in WAR Grand Forest Park, 3) lack of law enforcement, 4) social economic and welfare motivation. PHA analysis showed that the main strategy for management of Tahura WAR is ecotourism (value: 0.402 or 40.2%) followed by ecotourism-agro forestry (value 0.386 or 38.6%), and Agro forestry (value 0.212 or 21.2%). Operational strategies that must be carryout by government are: (1) reducing illegal logging, (2) Policy regulation, (3) law enforcement for indiscipline staffs, (4) removal of regulation that contrast to the local government regulation such as Perda No. 7/2000 on retribution, (5) produce zonation suitability map for ecotourism purpose, (6) develop collaboration management of ecotourism in WAR grand forest park with the communities around Tahura WAR. Spasial analysis showed that region allocated for ecotourism purpose in WAR grand forest park has a topography of 600 mdpl and countur less than 40%.
Keyword: 

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: