Judul: Informasi Perikanan Tangkap untuk Penyusunan Rencana Resolusi konflik Perikanan di Taman Wisata Perairan Pulau Pieh
Abstrak: Pengelolaan Taman Wisata Perairan Pulau Pieh berdasarkan sistem zonasi dan mengacu pada Kepmen KP Nomor 38 Tahun 2014. Saat melakukan aktivitas pemanfaatan kawasan oleh nelayan dengan teknologi yang berbeda memicu terjadinya konflik. Konflik tersebut terjadi antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Mengatasi konflik tersebut, Pengelola TWP perlu melakukan penyusunan rencana resolusi konflik perikanan di TWP Pulau Pieh, agar tujuan pengelolaan dapat tercapai. Penyusunan rumusan tersebut membutuhkan sejumlah data dan informasi yang relevan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi konflik di kawasan, rumusan penanganan konflik, mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi untuk menyusun resolusi konflik, identifikasi data dan informasi yang telah dimiliki dan yang dibutuhkan, mengkaji kemampuan pengelola secara teknis dan finansial, dan memberikan rekomendasi pengumpulan data dan informasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan FGD dan wawancara mendalam dengan Pengelola TWP. Hasil penelitian berupa identifikasi jenis/sifat konflik di TWP, resolusi konflik yang tepat, kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan resolusi konflik, data dan informasi yang sudah tersedia dan yang harus dikumpulkan, kemampuan pengelola secara teknis mendukung namun secara finansial perlu adanya penambahan dana, dan beberapa uraian rekomendasi pengumpulan data dan informasi di TWP.
Keyword: conflicts, management, managers, Pulau Pieh

Judul: Perencanaan Pengelolaan Berbasis Zonasi Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Ay-Rhun Provinsi Maluku
Abstrak: Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Ay-Rhun, Kecamatan Banda Tengah, Provinsi Maluku merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 388 tahun 2016 tentang Pencadangan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Ay-Rhun, Kecamatan Banda Tengah, Provinsi Maluku. Kawasan konservasi tersebut harus berfungsi untuk melindungi seluruh ekosistem pesisir yang memerlukan sebuah rencana pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan. Sebagai sebuah alat manajemen, perencanaan membantu pengelola TWP Pulau Ay-Rhun untuk mengimplementasikan dan kemudian mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangan yang ada. Sumberdaya, keterampilan dan sistem organisasi sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam perencanaan pengelolaan TWP Pulau Ay-Rhun. Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain rencana pengelolaan TWP Pulau Ay-Rhun melalui: (1) Menganalisis desain penataan zonasi TWP Pulau Ay-Rhun disusun melalui analisis target konservasi, Marxan dan Participatory Zoning; (2) Menganalisis kemampuan kelembagaan dalam mengelola TWP Pulau Ay-Rhun; dan (3) Memformulasikan prioritas rencana pengelolaan TWP Pulau Ay-Rhun yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November tahun 2018 dengan luas area kajian 47 968.74 Ha. Metode survei observasi dan Focus Group Discussion digunakan untuk mengumpulkan data primer. Metode analisis Conservation Action Plan (CAP) digunakan untuk menentukan target pengelolaan konservasi dan kemudian dianalisis secara spasial. Metode Analisis Marxan dan Participatory Zoning digunakan untuk penataan desain zonasi berdasarkan target konservasi yang telah dianalisis. Metode analisis Institutional Development Framework (IDF) untuk mengukur kemampuan lembaga dalam mengelola kawasan konservasi. Analisis terakhir menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) untuk merumuskan prioritas pengelolaan kawasan konservasi. Target konservasi TWP Pulau Ay-Rhun meliputi terumbu karang, lamun dan area migrasi spesies dilindungi sehingga dicapai luasan minimum sebagai zona inti. Desain zonasi TWP Pulau Ay-Rhun terdiri dari zona inti seluas 960.48 Ha, zona Pemanfaatan untuk wisata bahari seluas 99.18 Ha dan zona perikanan berkelanjutan seluas 46 909.08 Ha. Desain tersebut telah memenuhi kebutuhan minimal 30% dari luasan habitat kritis dan memenuhi luasan minimal 2% dari total luas kawasan konservasi. Participatory zoning memberikan masukan yang lebih komprehensif dalam mendesain perencanaan kawasan konservasi dan sangat sesuai untuk di terapkan pada kawasan konservasi berukuran kecil dan sedang. Participatory zoning selain melengkapi komponen dalam penyusunan zonasi sekaligus dapat memverifikasi hasil analisis Marxan serta memberikan pilihan area terpilih sebagai zona inti untuk kawasan konservasi dengan luas perairan lebih besar dibadingkan luas daerah pesisir. Kelembagaan pemerintah Provinsi Maluku memiliki kemampuan untuk mengelola TWP Pulau Ay-Rhun. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemerintah desa dan mitra konservasi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan terutama dalam perencanaan, implementasi, kualitas dan kuantitas SDM serta pendanaan. Fokus strategi prioritas peningkatan efektivitas TWP Pulau Ay-Rhun dilakukan melalui: 1) Optimalisasi pemanfaatan sesuai daya dukung; 2) pembentukan zonasi; 3) penyusunan kebijakan pengelolaan; dan 4) sosialisasi mengenai konservasi. Seluruh solusi prioritas lainnya disertakan dengan pertimbangan bahwa seluruh prioritas yang dikaji memiliki keterkaitan dan pengaruh langsung atau tidak langsung.
Keyword: Conservation Action Plan, Institutional, Management Priority, Marxan, Zoning

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: