Judul: Dampak otonomi daerah terhadap perekonomian kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Pemberlakuan otonomi daerah memiliki konsekuensi berupa berkurangnya subsidi dari pemerintah pusat sehingga anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan akan lebih terbatas. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Garut, harus memberikan prioritas mengenai sektor-sektor perekonomian mana saja yang harus dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan otonomi daerah terhadap sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut dalam konteks laju pertumbuhan dan daya saingnya, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan yang lebih rinci sebagai berikut: (1) mengidentifikasi pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah; (2) menganalisis laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah; (3) Menganalisis daya saing sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah; dan (4) mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih (PB) Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 periode 1993-2008 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Shift-share selama empat periode: (1) 1993-1996; (2) 1997-2000; (3) 2001-2004; dan (4) 2005-2008 dimana keempat periode tersebut dikelompokkan menjadi dua periode utama yaitu periode sebelum pemberlakuan otonomi daerah (tahun 1993-2000) dan periode sesudah pemberlakuan otonomi daerah (tahun 2001-2008).Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Garut sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana pada kedua periode, sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dan sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor dengan kontribusi terendah. Dari segi pertumbuhan kontribusi, sektor industri pengolahan memiliki nilai rata-rata tertinggi sebelum pemberlakuan otonomi daerah. Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan menjadi sektor dengan rata-rata pertumbuhan kontribusi tertinggi. Sesudah pemberlakuan otonomi daerah, laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut mengalami penurunan, dimana enam dari sembilan sektor memiliki laju pertumbuhan yang rendah. Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor dengan laju pertumbuhan terbesar. Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor dengan laju pertumbuhan terbesar adalah sektor industri pengolahan. Sesudah pemberlakuan otonomi daerah, daya saing sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut mengalami penurunan, dimana tiga dari sembilan sektor memiliki daya saing yang lemah. Berdasarkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah, sebelum pemberlakuan otonomi daerah, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menjadi sektor dengan daya saing terbaik. Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor dengan daya saing terbaik adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor-sektor perekonomian Kabupaten Garut menjadi termasuk dalam kelompok pertumbuhan lambat dilihat dari pergeseran bersihnya yang bernilai negatif. Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor dengan pertumbuhan paling maju (progressive). Kemudian sesudah pemberlakuan otonomi daerah, sektor dengan pertumbuhan paling maju adalah sektor industri pengolahan Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberi beberapa saran kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk menitikberatkan dukungan pada sektor pertanian; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; listrik, gas dan air bersih; dan sektor industri pengolahan.
Keyword: Otonomi daerah, Analisis Shift-Share, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Analisis sektor unggulan dan daya saing sektor-sektor perekonomian Kabupaten Ponorogo sebelum dan pada masa otonomi daerah
Abstrak: Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan paradigma pembangunan kebijakan yang lebih bersifat kemitraan dan desentralistik. Seiring dengan diberlakukannya kebijakan tersebut oleh pemerintah pusat, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Ponorogo diharuskan untuk mengatur dan menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri. Dengan kewenangan tersebut diharapkan setiap daerah mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Potensi fisik, sosial, dan ekonomi yang terdapat di suatu wilayah merupakan modal dasar suatu wilayah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Pembangunan suatu wilayah selalu didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah bersangkutan. Kondisi wilayah di Kabupaten Ponorogo sangat mendukung untuk pembangunan sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan luas panen dan tingkat produksi pertanian yang meningkat pada tahun 2007 seluas 63.580 Ha, meningkat dari tahun 2006 seluas 57.070 Ha. Produksi padi juga turut meningkat dari 3.262.480 kwintal pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 3.978.000 kwintal pada tahun 2007. Namun, disisi lain kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ponorogo semakin menurun. Penurunan kontribusi sektor pertanian mulai terjadi pada tahun 1999, pada tahun tersebut kontribusi sektor ini sebesar 31,81 persen dan terus menurun hingga 28,50 persen. Dengan kondisi tersebut maka diperlukan penelitian yang dapat menentukan sektor yang dapat menggerakan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mempelajari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian Kabupaten Ponorogo, (2) menganalisis daya saing sektor-sektor perekonomian Kabupaten Ponorogo, (3) mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Ponorogo, sebelum dan pada masa otonomi daerah, sehingga dapat diketahui sektor-sektor yang termasuk dalam kelompok pertumbuhan progressive (maju) atau kelompok pertumbuhan lambat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif dan analisis Shift Share. Analisis deskriptif digunakan untuk mempelajari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian Kabupaten Ponorogo, sedangkan analisis Shift Share digunakan untuk menganalisis komponen pertumbuhan wilayah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai PDRB Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur tahun 1993-2007 berdasarkan harga konstan 2000. Dalam penelitian ini digunakan empat periode 3 waktu, yaitu tahun 1993-1996 periode sebelum otonomi daerah yang menggambarkan kondisi perekonomian stabil, tahun 1997-2000 yang menggambarkan kondisi krisis ekonomi, tahun 2001-2004 periode pada masa otonomi daerah pasca UU No. 22 dan 25 tahun 1999, dan tahun 2005-2007 periode pada masa otonomi daerah UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum otonomi daerah tidak banyak membawa perubahan, baik dilihat dari kontribusi ekonomi sektoral, daya saing sektoral dan sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Ponorogo. Pada masa krisis ekonomi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kabupaten Ponorogo memiliki pertumbuhan yang negatif, sedangkan pada masa otonomi daerah pertumbuhan semakin membaik meskipun pertumbuhannya tidak seperti masa sebelum otonomi daerah sebesar 6,72 persen. Secara keseluruhan kontribusi sektor pertanian adalah paling besar dibandingkan dengan sektor yang lainnya, sedangkan kontribusi terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air bersih. Pada masa sebelum otonomi tahun 1993-1996, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mempunyai daya saing paling baik dan pada tahun 1997- 2000 adalah sektor listrik, gas, dan air bersih. Selama kurun waktu tahun 1997- 2000, sektor bangunan atau kontruksi merupakan sektor yang memiliki daya saing paling baik. Pada
Keyword: Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB, Shift share, Central planning

Judul: Mitochondrial DNA Gene Organization and Phylogenetic Relationship of Naja siamensis
Abstrak: Naja siamensis is one of Asiatic cobra in the Family of Elapidae, known as a cryptic snake. It has many morphological variations that lead to misidentification. Misidentification can cause the wrong concept in developing antivenom types due to high snakebite cases occur in Thailand. Thus, an accurate species identification using a molecular approach is crucially required. Mitochondrial DNA has been used widely in snake molecular studies. These studies were aimed to determine the arrangement of the N. siamensis partial mitochondrial genes using reptile-oriented primers and to reveal the phylogenetic relationship among other species of Asian cobra. DNA extraction was carried out based on the standard DNA salting-out protocol and was conducted by bioinformatics analysis using BLASTn and MEGA 6 software. Gene annotation was performed against N. kaouthia complete genome. A total of 3121 bp of N. siamensis mtDNA genes were sequenced consisting of partial of six regions: 16S rRNA, ND1, tRNA-Ile, CRII region, tRNA-Leu, tRNA-Gln, and COI genes. The mtDNA gene organization of N. siamensis was predicted to has a similar pattern with the common Elapidae mtDNA gene organization. This study showed that there is a monophyletic form in Naja genus and N. kaouthia is the closest species with N. siamensis based on partial 16S rRNA and ND1 gene.
Keyword: 16S rRNA, Elapidae, ND1, phylogenetic relationship