Judul: Green Economic Development Based on Rural Environmental Risk Governance in Peatland Ecosystem Areas of Riau Province
Abstrak: Paradigma ekonomi hijau dalam pembangunan nasional merupakan komitmen yang diambil pemerintah dalam mencegah masifnya degradasi lingkungan sembari meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, ditetapkannya Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadikan Pembangunan Rendah Karbon sebagai salah satu program prioritas nasional dalam transisi menuju pembangunan ekonomi hijau dengan tujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Penerapan paradigma pembangunan ekonomi hijau memerlukan perhatian yang serius khususnya pada tingkatan pemerintah daerah dan perdesaan. Sektor kehutanan khususnya pada subsektor lahan gambut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca (GRK), yang kemudian berdampak pada fenomena perubahan iklim dan risiko lingkungan. Penelitian terkait pembangunan ekonomi hijau dan tata kelola risiko lingkungan khususnya pada wilayah dengan karakteristik lahan bergambut masih jarang dilakukan. Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang luas serta menjadi provinsi prioritas target restorasi menjadi lokus penelitian ini dengan tujuan yang ingin dicapai untuk: 1) Mengevaluasi keberlanjutan pembangunan daerah kabupaten yang memiliki ekosistem gambut; 2) Menganalisis risiko lingkungan perdesaan di wilayah ekosistem gambut; dan 3) Menganalisis strategi pembangunan ekonomi hijau berbasis tata kelola risiko lingkungan perdesaan di wilayah ekosistem gambut. Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis, yaitu multidimensional scalling (MDS) dengan program RAPFISH untuk mengevaluasi keberlanjutan eksisting pembangunan daerah kabupaten yang memiliki ekosistem gambut, metode multikriteria dan multilokasi dengan PROMETHEE untuk menganalisis risiko lingkungan pada perdesaan di wilayah ekosistem gambut, dan metode MULTIPOL untuk menganalisis strategi pembangunan ekonomi hijau berbasis tata kelola risiko lingkungan perdesaan di wilayah ekosistem gambut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan daerah kabupaten yang memiliki ekosistem gambut di Provinsi Riau sebagian besar masih belum dapat dikatakan berkelanjutan dari segala dimensi berkisar antara kurang (less sustainable) dan cukup (moderately sustainable) di setiap kabupaten, hanya ada satu kabupaten saja dengan status berlanjut (sustainable) pada dimensi kelembagaan. Kemudian hasil analisis yang diuji dengan menggunakan dimensi rendah karbon menunjukkan bahwa hampir semua kabupaten kurang berkelanjutan sedangkan Provinsi Riau sudah berkomitmen melaksanakan konsep pembangunan ekonomi hijau yang salah satu tujuannya mengurangi emisi karbon. Perdesaan di wilayah ekosistem gambut Provinsi Riau sebagian besar berada pada tingkat risiko lingkungan yang tinggi (6 dari 9 kabupaten). Kriteria yang mempengaruhi dimensi risiko lingkungan menunjukkan beragam variasi di setiap kabupaten. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa atribut kekeringan, pengelolaan sampah, dan kearifan lokal memiliki interval stabilitas yang lebih lebar, sehingga menentukan kekokohan peringkat risiko lingkungan. Strategi pembangunan ekonomi hijau berbasis tata kelola risiko lingkungan perdesaan di wilayah ekosistem gambut dengan nilai rerata skor tertinggi pada skenario speed (S2) dibandingkan dengan skenario gradual (S1) dan skenario moderat (S3). Alternatif kebijakan dengan skor tertinggi diantara ketiga skenario, yaitu pengendalian kerusakan ekosistem gambut (P2). Hasil analisis menunjukkan bahwa aksi dengan skor tertinggi adalah mengembangkan perhutanan sosial pada perdesaan di wilayah ekosistem gambut. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan pemerintah pusat dan daerah terutama dalam merencanakan pembangunan ekonomi hijau khususnya pada wilayah dengan karakteristik memiliki ekosistem gambut., The green economy paradigm in national development is a commitment made by the government to prevent massive environmental degradation, while
Keyword: peatland, sustainable development, rural, climate change

Judul: Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Pada Lahan Masyarakat di Areal Eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah
Abstrak: Merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.40/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut, luas lahan gambut yang terdegradasi di Indonesia adalah sekitar 19 juta Ha dari total luas lahan gambut di Indonesia yaitu sekitar 24 Ha. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) 71/2014 Juncto 57/2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pasal 25 yang menyebutkan bahwa lahan gambut yang dimanfaatkan oleh pemegang izin atau perusahaan yang memanfaatkan ekosistem gambut untuk usahanya wajib melakukan kegiatan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut. Namun demikian kebijakan tersebut baru diterapkan pada lahan gambut yang memiliki izin pengelolaan atau perusahaan swasta dan belum diberlakukan pada lahan tidak berizin atau lahan masyarakat. Untuk membantu masyarakat dalam upaya melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut pada lahan masyarakat Pemerintah melaksanakan program Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) sejak tahun 2016 di beberapa Provinsi salah satunya di Provinsi Kalimantan Tengah di areal Eks PLG 1 juta Ha. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kebijakan pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut yang ada saat ini jika diterapkan pada lahan masyarakat, dan (2) Menganalisis keberlanjutan implementasi kebijakan pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut melalui pelaksanaan Program Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut di areal Eks PLG 1 Juta Ha Provinsi Kalimantan Tengah dan (3) dan menganalisis strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian adalah: (1) Kebijakan pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut yang diterapkan pada lahan berizin bisa saja diterapkan pada lahan masyarakat dengan syarat masyarakat memiliki kapasitas yang mumpuni (2) penilaian keberlanjutan dari pelaksanaan Program Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut di Areal Eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah masuk kedalam kategori cukup berkelanjutan dengan nilai Indeks 65,76, dan (3) strategi utama pelaksanaan yang tepat adalah dengan melakukan ekspos dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) kapada instansi terkait dan melakukan kerjasama melalui program-program yang sesuai dengan tupoksi mereka. Kata kunci: ekosistem gambut, kebijakan, keberlanjutan, lahan masyarakat, strategi
Keyword: peatland ecosystem, policy, sustainability, community land, strategy

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: