Judul: Kajian Proses Standardisasi Produk Pangan Fungsional Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Abstrak: Kemajuan teknologi telah membawa berbagai perubahan yang cepat pada bidang industri, termasuk industri pangan. Salah satu jenis pangan yang sedang marak diproduksi saat ini dan masih merupakan topik pembahasan adalah pangan fungsional. Sejalan dengan pesatnya perkembangan produk pangan fungsional yang beredar di dalam negeri, baik yang diproduksi di Indonesia maupun yang diimpor, dipandang perlu untuk melakukan upaya pengawasan terhadap produk dan peredaran pangan fungsional tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan keamanan pangan khususnya pangan fungsional, perlu segera dilakukan standardisasi dan pengaturan pangan fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melindungi masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) bekeIja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) memandang perlu untuk segera melaksanakan pengaturan, reguJasi dan standardisasi tentang pangan fimgsional. Konsep standar bagi pangan fungsional antara lain mencakup standar komposisi, cara produksi, label dan kIaim. Penyusunan standar tersebut antara lain mengacu pada Food~ for Specified Health Use (FOSHU), snatn standar bagi pangan fungsional yang sudah diberlakukan di Jepang. Konsep ini akan menjadi pedoman bagi peredaran pangan fungsional di Indonesia, baik yang sifatnya wajib dalam bentuk suatu peraturan maupun yang sifatnya sukarela (voluntary) dalam bentuk suatu standar yang dikenal sebagai Standar NasionalIndonesia (SNI). Menurut konsep standar pangan fungsional yang telah disusun, golongan senyawa yang dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu di dalam pangan fungsional adalah senyawa-senyawa alami di luar zat gizi dasar yang terkandung dalam pangan bersangkutan, yaitu : 1) serat pangan (dietary fiber); 2) oligosakarida; 3) gula alkohol; 4) asam lemak tidak jenuh jamak (poly unsaturated fatly acid); 5) peptida dan protein tertentu; 6) glikosida dan isoprenoid; 7) polifenol dan isoflavon; 8) kolin dan lesitin; 9) bakteri asam laktat; 10) phytnsterol; dan II) vitamin dan mineral tertentu. Keberadaan senyawa tersebut beserta dengan manfuatnya masingmasing dalam membantu kesehatan diperkenalkan oleh para produsen antara lain melalui klaim pada label. Keberadaan klaim pada pangan fungsional hams diatur agar tidak berdampak menyesatkan bagi konsumen. Produsen-produsen di Indonesia tampakuya masih memandang harga, rasa dan kepraktisan sebagai faktor utama nilai jual suatu produk dan barn dalam taraf hendak memasuki era "zat gizi sebagai nilai jual". Mereka memanfuatkan isu-isu kesehatan yang tengah menjadi trend sebagai sarana untuk menunjukkan keunggulan produkuya dibandingkan dengan produk kompetitor, seperti klaim non kolesterol pada produk pangan minyak goreng, margarin dan jeli serta kIaim mengandung serat pada produk pangan kacang kulit, minuman serat dan jeli.
Keyword: 

Judul: Kajian Perumusan Standar dan Peraturan Keamanan Pangan di Indonesia
Abstrak: Our study found that the incompliance of the principles of good standard and regulation development in Indonesia were the most frequently cited by stakeholders as the main factor hindering standard implementation. Specifically; we indentified factors hindering standard implementation are lack of (i) information regarding regulation preparation, (ii) intensive discussions to consider the interests and active participation of all stakeholders; especially industrial stakeholders, (iii) relevancy of the established standards and regulations with the objective of consumer protection and existing condition of Indonesia food product, (iv) readiness of business and supporting element such as laboratory test. Our survey; coupled with focus discussion group involving standard stakeholders suggest that there is gap of perception between food industry and government regulatory agencies; especially on (i) transparency and (ii) effectivity and relevancy aspect of standard formulation and development. Improvement of transparency of formulation and development of food safety standards and regulations should be done by (i) publishing the standards in the website, (ii) providing access to SMEs and local institution to channel their opinions, and (iii) applying the current consensus standard-setting procedure established by National Standardization Agency (BSN). Moreover, improvement of effectivity and relevancy can be done by (i) conducting a base-line study to get the real picture of the existing condition of the products and industrial practices; especially with factors or parameters associated with the proposed standard, (ii) considering the readiness of the infrastructures (laboratories, human resources, etc.) needed to support the implementation of the proposed standard, (iii) considering national development dimensions; especially associated with (a) the readiness of SMEs, (b) the development of local foods, and (c) the competitiveness of Indonesian food products.
Keyword: 

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology