Judul: Persepsi Para Pihak terhadap Keberadaan Hutan Lindung di Pulau Ternate Provinsi Maluku Utara
Abstrak: Hutan lindung Pulau Ternate mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di pulau tersebut, diantaranya mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pengelolaan hutan lindung Pulau Ternate menghadapi berbagai permasalahan seperti kebutuhan ruang hidup, kebakaran hutan, dan berkurangnya kualitas air minum. Hal tersebut tejadi karena kurangnya perhatian para pihak dalam melakukan penyuluhan, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi para pihak (stakeholders) terhadap keberadaan hutan lindung Pulau Ternate, menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi para pihak, dan menganalisis pengaruh serta kepentingan para pihak (stakeholders) dalam pengelolaan hutan lindung Pulau Ternate. Penelitian ini menggunakan metode survey terhadap 100 orang responden masyarakat, 37 informan dari 17 lembaga. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis Structural Equation Modeling (SEM) dan analisis para pihak (stakeholders). Hasil penelitian menunjukkan pada umumnya para pihak mempunyai persepsi terhadap hutan lindung Pulau Ternate berkategori tinggi (baik) sedangkan masyarakat mempunyai persepsi berkategori rendah (buruk), faktor yang berpengaruh terhadap persepsi yaitu faktor ekternal. Para pihak yang paling berpengaruh dan berkepentingan tinggi adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung Ternate-Tidore, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Akemalamo.
Keyword: Persepsi, para pihak, hutan lindung, faktor eksternal

Judul: Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Hutan Lindung Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
Abstrak: Perumusan dan implementasi kebijakan yang baik, sangat penting untuk menjamin ketertiban dan menjadi acuan untuk pembangunan. Pemahaman terhadap tanggapan dan teori kebijakan sangat diperlukan sebagai acuan untuk mengevaluasi penyebab kegagalan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana merumuskan strategi implementasi kebijakan secara tepat. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Hutan Lindung di Kabupaten Belu dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkaji seberapa tepat implementasi kebijakan tentang pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Belu, sesuai arahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang pemanfaatan hutan pada hutan lindung, pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung. Tujuan penelitian yaitu; Pertama, mengindentifikasi macam-macam kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dan KPH di Kabupaten Belu. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan terkait pemanfaatan hutan lindung. Ketiga, menilai persepsi masyarakat dalam pemanfaatan hutan lindung. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian isi peraturan perundang - undangan dan melakukan wawancara terstruktur serta melakukan observasi lapangan. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 - Januari 2019 di Kabupaten Belu, pengambilan data dengan penyebaran kuesioner dan wawancara tertutup terhadap 120 responden di empat Desa, yaitu Desa Raimanus, Desa Kenebibi, Desa Fatuketi dan Desa Tulakadi. Responden dipilih dengan cara purposive sampling. Skoring penilaian menggunakan analisis skala likert. yang di lihat dari aspek pengetahuan, perilaku, sikap dan preferensi. Dari segi aspek pengetahuan menunjukkan bahwa masyarakat cukup tahu mengenai pemanfaatan hutan dan nilai rata - rata yang di dapatkan adalah 5.06, dimana nilai tersebut merupakan hasil skoring yang menjawab bahwa masyarakat cukup tahu mengenai keberadaan hutan lindung, adanya pal batas dan sumber mata air. Untuk aspek perilaku nilai rata-rata 5.70 yang artinya masyarakat dari segi perilaku melihat bahwa keberadaan hutan lindung bisa dimanfaatkan sumber air. Segi sikap hasil skoring yang di dapatkan adalah 5.74 di mana nilai tersebut cukup setuju karena masyarakat di perbolehkan mengambil hasil hutan bukan kayu dan kayu dalam batas tertentu dan memanfaatkan sumber air secara bijak yang berasal dari hutan lindung. Aspek preferensi nilai yang didapatkan adalah 6.10 yakni masyarakat sangat setuju ketika diberikan sanksi kepada siapa saja yang memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan diberlakukannya peraturan oleh pemerintah untuk mengatur pemanfaatan hutan lindung. Berdasarkan hasil skoring persepsi masyarakat tentang pemanfaatan hutan lindung bahwa rata-rata tahu dan setuju.
Keyword: Kebijakan, Pemanfaatan Hutan, Persepsi Masyarakat

Judul: Hydrothermal Synthesis of Biphasic Calcium Posphate
Abstrak: Biphasio calsium phosphate (BCP), which was a mixture of hydroxypatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP), was synthesized by hydrothermal method followed by sintering process. Hydroxyapatite was produced by using natural calcium source CaO from hen's eggshell and (NH4)2HPO4 as phosphate souce, other hydroxyapatite sample was produce by using synthetic calcium source Ca(OH) and H3PO4 as phosphate source.
Keyword: