Judul: Kajian Motivasi Dalam Upaya Pemberdayaan Aparatur Di Biro Bina Penyusunan Program (Binugram) Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Abstrak: Membicarakan tentang kinerja pegawai pemerintahan selalu menjadi menarik perhatian, terutama yang menyangkut kualitas kerjanya, sejak orde lama sampai dengan orde baru, bahkan di era reformasi ini sekalipun. Oleh karena itu, beberapa pelaku manajemen (sumberdaya manusia), secara berkelanjutan telah melakukan berbagai kajian dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pemerintahan ini. Namun demikian, dari kajian-kajian tersebut hingga saat ini masih belum mampu meningkatkan kinerja para pegawai pemerintahan (birokrat). Pada sisi lain, organisasi pemerintah, akhir-akhir ini semakin mendapat sorotan masyarakat yang menuntut untuk lebih ditingkatkan kinerjanya. Menyadari tuntutan dan persepsi masyarakat yang berkembang saat ini, upaya pembenahan kinerja aparatur terutama menghadapi milenium ketiga dijadikan prioritas utama dalam perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan. Prioritas pembenahan aparatur pemerintahan ini sebenarnya telah menjadi prioritas pada periode pembangunan nasional sebelumnya. Melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Garis-garis Besar Haluan Negara), secara tegas telah memprioritaskan pembenahan aparatur pemerintah. Namun demikian, upaya ini masih belum mampu menghasilkan kinerja aparat pemerintah yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, yaitu aparat pemerintah yang mampu bekerja secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna. Bagi Pemerintah DKI Jakarta, permasalahan aparatur pemerintah ini menjadi perhatian utama pada beberapa tahun terakhir ini, sebelum era reformasi tiba. Melalui visinya untuk menjadikan Jakarta sebagai Kota Layanan dan terus berupaya mensejajarkan diri dengan kota-kota besar di dunia, telah berupaya melakukan berbagai pembenahan melalui sosialisasi konsep Reinventing Government Management (REGOM). Fokus utamanya tidak lain adalah upaya untuk membenahi kinerja aparatur pemerintah secara umum dan khususnya aparatur Pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian, dari upaya-upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil yang nyata. Permasalahannya adalah sulit ditemukannya titik awal (starting point) upaya pembenahan aparatur Pemerintah DKI Jakarta atau dengan kata lain dari mana upaya pembenahan aparatur tersebut dibenahi. Seiring dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta tersebut, permasalahan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan aparatur merupakan masalah penting untuk dikaji. Melalui pemberdayaan aparatur tersebut berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah DKI Jakarta, yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan dan pembangunan Jakarta, diharapkan dapat diantisipasi. Berdasarkan fenomena yang melatar belakangi tersebut, terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan tingginya tuntutan terhadap upaya pemberdayaan aparatur di Pemerintah DKI Jakarta, yaitu (1) Berupaya mengarahkan Jakarta sebagai Kota Layanan (Service City), (2) Kebutuhan yang tinggi/tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan yang diberikan pemerintah, (3) Peraturan perundang- undangan pemerintahan di daerah dirasakan masih belum akomodatif terhadap perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan, (4) Tidak seimbangnya kualitas dan kemampuan aparatur Pemerintah DKI Jakarta dengan perkembangan lingkungan yang terjadi di ibukota, dan (5) Kuatnya indikasi mental aparatur (mental block) yang menimbukan sulitnya menciptakan sinergi organisasi Pemerintah DKI Jakarta. Menyadari pentingnya mengkaji permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini tentunya berkaitan dengan aspek motivasi, mengingat pemberdayaan memiliki arti yaitu bagaimana aparatur dapat termotivasi dengan sendirinya. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu: 1. Mengidentifikasi kondisi pemberdayaan dan motivasi pegawai di lingkungan Biro Binagram Pemerintah DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 2. Menganalisis faktor-faktor motivasi yang berhubungan terhadap pemberdayaan pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, 3. Memformulasikan alternatif upaya yang dapat menciptakan kondisi pemberdayaan pegawai, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, jumlah responden yang
Keyword: Kajian Motivasi, Penyusunan Program

Judul: Kajian Efektifitas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Memasuki era milenium ketiga dan di era reformasi ini, tindakan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh langkah-langkah antisipatif untuk menangkal akibat buruk yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai organisasi pemerintahan di wilayah ibukota negara merupakan barometer pemerintahan di tanah air, dituntut untuk sesegera mungkin mengambil tindakan antisipatif atas segala perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut sistem manajemen sumberdaya manusianya. Tindakan antisipatif yang dilakukan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City). Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur Pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi untuk menghasilkan aparat yang berkualitas, dan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain adalah: 1. Para aparatur/pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap dirinya, 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang terjadi saat ini, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih belum mengacu kepada landasan operasional yang berlaku atau pencatatan dalam "buku biru" belum dilaksanakan secara teratur, 3. Belum adanya standar penilaian kinerja yang baku sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya motivasi dan rendahnya semangat pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 4. Terjadinya penurunan disiplin pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur di unit kerja masing-masing maupun dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 5. Hasil penilaian kinerja tidak diikuti dan ditindaklanjuti secara nyata (konkrit). Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini, 2. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang efektif dan sesuai dengan harapan pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan pegawai. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, yaitu di Dinas Kependudukan. Secara spesifik, obyek penelitian mengambil lokasi di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Kependudukan, yaitu Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dan Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan populasi yang sekaligus sebagai sampel penelitian (38 pegawai) adalah para pegawai yang terdapat di lima Suku Dinas Kependudukarı Tingkat Kotamadya dan Tingkat Dinas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas (pegawai eselon IIIb 10 orang) dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (pegawai eselon IVb 28 orang) Dinas Kependudukan yang merupakan kelompok penilai dan ternilai atau kedua kelompok pegawai tersebut sekaligus sebagai penilai dan ternilai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan menggunakan instrumen penelitian (kuesioner), dan data sekunder diperoleh dari
Keyword: Penilaian Kinerja, Software SPSS, Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: