Judul: Pengembangan Kelembagaan Penggunaan Lahan di DAS Catur Kabupaten Madiun
Abstrak: Penggunaan lahan yang melebihi kemampuannya menyebabkan kekritisan DAS. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kelembagaan penggunaan lahan dalam pengelolaan DAS. DAS Catur merupakan salah satu DAS kritis yang ditandai dengan terjadinya tanah longsor, banjir dan kekeringan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan kelembagaan penggunaan lahan di DAS Catur. Penelitian dilakukan di DAS Catur yang secara administrasi pemerintah berada di wilayah Kabupaten Madiun. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi situasi secara menyeluruh luas dan mendalam. Kerangka kerja analisis dan pengembangan kelembagaan (IAD) digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAS Catur terbagi dalam 6 kelas kemampuan lahan, yaitu kelas kemampuan II, III, IV, VI, VII dan VIII. Hak kepemilikan lahan di DAS Catur meliputi lahan milik masyarakat serta lahan negara yang dikelola Perum Perhutani dan PT Perkebunan Kandangan. Ditijau dari struktur situasi aksi, terdapat perbedaan antara isi peraturan penataan ruang dan kehutanan dalam penetapan fungsi kawasan. Kerusakan lahan di DAS Catur mencapai 2 349.13 Ha (12.72 % dari total luas DAS Catur), terjadi di lahan masyarakat, Perum Perhutani dan PT Perkebunan Kandangan. Permasalahan kelembagaan penggunaan lahan di DAS Catur yaitu 1) tumpang tindih dalam penetapan fungsi kawasan, 2) kurangnya sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan, dan 3) forum koordinasi yang belum efektif dalam mengakomodasi kepentingan masing-masing aktor. Strategi pengembangan kelembagaan untuk mengatasi permasalahan tersebut mengacu pada prinsip dasar dalam pengelolaan DAS yaitu 1) Satu DAS, satu rencana, satu pengelolaan terpadu; 2) Prinsip pengguna dan/atau pembuat polutan membayar serta Prinsip kewajiban pemerintah; 3) Kesesuaian dengan RTRW; 4) Tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; 5) Koordinasi antar sektor, antar daerah dan antar masyarakat; 6) Menghormati otonomi daerah, nilai budaya dan kearifan lokal. Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan Bappeda merupakan mekanisme untuk mencapai prinsip pengelolaan DAS terpadu dalam pengelolaan DAS Catur. Implementasi hasil Musrenbang dibiayai APBD sekaligus sebagai upaya pengarusutamaan prinsip pengelolaan DAS dalam pembangunan Kabupaten Madiun. Keterlibatan seluruh aktor dalam Musrenbang akan menciptakan interaksi untuk mensinergiskan program antar aktor serta menetapkan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif yang dituangkan dalam rencana pembangunan Kabupaten Madiun khususnya pengelolaan DAS Catur.
Keyword: penggunaan lahan, kelembagaan, DAS, koordinasi

Judul: Model Spasial Perubahan dan Arahan Penggunaan Lahan Berkelanjutan di DAS Cisadane
Abstrak: DAS Cisadane merupakan salah satu dari 15 DAS prioritas untuk segera dipulihkan kondisinya. Salah satu permasalahan pada DAS Cisadane adalah tingginya laju alih fungsi lahan, terutama pertambahan lahan terbangun. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) memetakan dan mendeskripsikan kecenderungan perubahan lahan antara tahun 2003, 2009, 2013 dan 2018; (ii) memetakan fungsi lingkungan dan sosial ekonomi DAS Cisadane; (iii) menyusun model spasial proyeksi penggunaan lahan DAS Cisadane berdasarkan kondisi Business as Usual (BAU) dan skenario peningkatan fungsi lingkungan; dan (iv) menyusun dan memetakan arahan penggunaan lahan berdasarkan fungsi kelestarian lingkungan dan sosial ekonomi DAS Cisadane. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis spasial, permodelan spasial dan uraian deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif. Analisis perubahan data historis dilakukan menggunakan perangkat lunak ArcGIS versi 10.5, sementara permodelan penggunaan lahan dilakukan menggunakan modul land change modeler yang terdapat pada perangkat lunak Terrset dengan algoritma Markov Chain. Penyusunan skenario peningkatan fungsi lingkungan dilakukan menggunakan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) menggunakan teknik AHP untuk melakukan pembobotan parameter. Dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 2018 telah terjadi perubahan penggunaan lahan sebanyak 35% pada DAS Cisadane. Dari jumlah tersebut, perubahan terbanyak adalah peningkatan jumlah lahan terbangun (123%). Sementara itu, hutan dan sawah mengalami penurunan masing – masing sebesar 12% dan 55%. Proyeksi penggunaan lahan dilakukan untuk tahun 2036 pada kondisi BAU dan skenario peningkatan fungsi lingkungan. Berdasarkan peta proyeksi penggunaan lahan, dapat diketahui bahwa skenario fungsi lingkungan dapat menahan laju deforestasi sebesar 7% dibandingkan dengan kondisi BAU. Pertumbuhan lahan terbangun tahun 2036 pada kondisi BAU diperkirakan sebesar 14%. Sementara itu, pada skenario peningkatan fungsi lindung pertumbuhan lahan terbangun diperkirakan sebesar 12%. Namun demikian, pada kedua skenario lahan sawah diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 53%. Arahan penggunaan lahan DAS Cisadane untuk peningkatan fungsi lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap fungsi sosial ekonomi. Beberapa teknik konservasi yang dapat dilakukan diantaranya efisiensi perencanaan ruang dalam konsesi kehutanan dan perkebunan, perhutanan sosial, agroforestri, dan pembuatan konektivitas ruang terbuka hijau dan biru. Penggunaan teknik AHP dalam penentuan bobot prioritas pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan terkait. Hal ini dapat mendorong tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS Cisadane.
Keyword: DAS Cisadane, proyeksi penggunaan lahan, arahan penggunaan lahan, MCDM, Markov Chain

Judul: Durability of Specific Immunoglobulin (Ig) Y Againts Influenza and Covid-19 in Sunscreen
Abstrak: The benefit of specific immunoglobulin Y (Ig Y) as an active ingredient in personal care products such as sunscreen has not been properly studied. Our study aims to evaluate the reliability of specific IgY against influenza and the COVID-19 virus in a sample sunscreen product. Specific IgY influenza and COVID-19 viruses were inserted in the sample sunscreen at two concentrations of 0.1% and 0.25%. Three treatments were observed: control (C) sunscreen without IgY, treatment 1 (T1) sunscreen with 0.1% IgY, and treatment 2 (T2) sunscreen with 0.25% IgY. Organoleptic observations were carried out to monitor changes in aroma, color, and texture, and sunscreen sampling was done every week for 6 weeks. The durability of IgY was evaluated using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and a neutralization assay. Organoleptic observation from weeks 1 to 6 showed consistency in its aroma, color, and texture. Enzyme-linked immunosorbent assay and neutralization assay (NA) results of the T1 and T2 groups showed negative results except for sample T1 at week 5, which showed a positive result in the Influenza A ELISA. Based on the results, it seems that IgY concentrations of 0.1% or 0.25% were not optimal. However, this negative result might be due to low concentration of the IgY and the presence of beeswax, which inhibits IgY and causes it to dissolve in distilled water, thus preventing it from being detected in the assay.
Keyword: Immunoglobulin Y, Sunscreen, Influenza, COVID-19, Biological Activity