Judul: Dampak Dana Transfer dan Peran Kelembangaan terhadap Kinerja Pembangunan di Provinsi Banten.
Abstrak: Sejarah panjang ketatanegaraan Indonesia tentang otonomi daerah yang telah dimulai sejak orde lama mengalami perubahan yang drastis pasca reformasi tahun 1998. Awalnya pemberian kewenangan hanya terbatas pada tingkat provinsi, namun di era reformasi justru menitikberatkan penyerahan kewenangan di tingkat kabupaten/kota. Pemberian kewenangan pada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat disertai dengan transfer dana (money follows function) seperti diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini bermakna bahwa sebenarnya desentralisasi di Indonesia adalah desentralisasi dari sisi belanja (expenditure) bukan dari sisi pendapatan (revenue). Desentralisasi fiskal yang tercermin dari dana transfer ke daerah dan desa di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahun. Periode 2010-2016 meningkat rata-rata sebesar 19,99% per tahun, namun tingkat kemiskinan turun melambat sebesar 0,42% per tahun, pengangguran berkurang 0,91% per tahun, ketimpangan pendapatan menurun 0,003 poin per tahun. Fenomena ini terjadi juga di Provinsi Banten. Dana transfer pada periode yang sama meningkat rata-rata sebesar 39,49% per tahun, akan tetapi tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,26% per tahun, pengangguran menurun sebesar 0,79% per tahun, dan ketimpangan pendapatan menurun sebesar 0,005 poin per tahun. Berdasarkan data tersebut perlu dikaji bagaimana pengelolaan dana transfer daerah. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis Dampak dana transfer terhadap kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi melalui transmisi belanja daerah dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, (2) menganalisis pola kemiskinan secara spasial, (3) menganalisis peran kelembagaan dalam optimalisasi program pengentasan kemiskinan. Pengukuran Dampak dana transfer terhadap kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi menggunakan model persamaan simultan dengan metode Two-Stage Least Squares (2SLS). Analisis spasial kemiskinan dihitung dengan metode Geographically Weighted Regression (GWR). Sementara itu, peranan kelembagaan dianalisis dengan metode Matrix Alliance Conflict Tactic Operation and Responses (MACTOR). Hasil penelitian menunjukkan fenomena fly paper effect masih terjadi di Provinsi Banten. Dana transfer ke daerah masih merupakan sumber penerimaan kabupaten/kota di Provinsi Banten dan belum bisa diimbangi oleh peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga menyebabkan kemandirian keuangan daerah yang rendah. Anggaran APBD kabupaten/kota periode tahun 2010-2015 sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan subsidi sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal dan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin (pro-poor) masih relatif kecil. Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal di wilayah kota namun tidak berpengaruh di wilayah kabupaten. Dana transfer melalui belanja urusan pendidikan mampu meningkatkan angka partisipasi murni pada berbagai tingkatan pendidikan, meningkatkan pelayanan bidang sanitasi dan penyediaan air layak minum. Belanja modal, belanja urusan kesehatan dan pendidikan cenderung menurunkan kemiskinan dan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara spasial faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menunjukkan respon berbeda di setiap wilayah dan adanya klasterisasi kemiskinan pada wilayah yang memiliki kemiskinan relatif sama dan bertentangga. Hal ini menguatkan argumen bahwa aspek spasial tidak dapat diabaikan dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Aspek kelembagaan masih belum efektif dalam mendorong kinerja pembangunan. Kendala yang dihadapi: (1) koordinasi pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten/kota, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih lemah, (2) inkonsistensi kebijakan, (3) peintegrasian program masih lemah. Aktor yang paling berperan dengan isu sinkronisasi program kemiskinanan adalah
Keyword: aktor, dana transfer, GWR, MACTOR, Model Simultan

Judul: Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten
Abstrak: Desentralisasi fiskal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Titik berat dari desentralisasi fiskal adalah desentralisasi dari sisi belanja yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban pengeluaran seperti diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Variabel DAU dan DAK adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Kebijakan alokasi DAK diberikan sebagai salah satu cara untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan prioritas nasional dan merupakan urusan daerah, namun tidak atau belum tertampung dalam formulasi DAU. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ketimpangan adalah dengan mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Indonesia masih memiliki 122 Kabupaten tertinggal. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal dimana persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis selain persoalan kualitas dan kuantitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pengangguran serta persoalan kondisi ekonomi, sosial dan budaya pasca tsunami. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pengaruh alokasi DAK terhadap tingkat kemiskinan, IPM dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Pandeglang dan Lebak melalui belanja modal serta belanja barang dan jasa; (2) Menganalisis pengaruh alokasi DAK masing-masing bidang terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak; (3) Menyusun rekomendasi kebijakan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan Geographically Weighted Regression (GWR). Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa DAK SPM (DAK bidang Standar Pelayanan Minimal) secara umum berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan melalui belanja modal, belanja barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya pengaruh DAK SPM terhadap penurunan kemiskinan baik di Kabupaten Pandeglang dan Lebak sebagai daerah dengan kategori tertinggal maupun di kabupaten/kota dengan kategori tidak tertinggal di Provinsi Banten. Akan tetapi DAK SPM secara umum belum berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan DAK SPM belum berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi baik pada daerah tertinggal maupun daerah tidak tertinggal di Provinsi Banten. Sedangkan pengaruh terhadap nilai IPM, DAK SPM menunjukkan hasil yang berbeda untuk dua kategori wilayah. Pada daerah dengan kategori tidak tertinggal, DAK SPM menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan nilai IPM sedangkan pada daerah dengan kategori tidak tertinggal belum menunjukkan adanya pengaruh terhadap peningkatan nilai IPM. Sedangkan DAK Non-SPM (DAK bidang Non Standar Pelayanan Minimal), secara umum belum menunjukkan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan melalui belanja modal, belanja barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis pengaruh DAK Non-SPM yang belum menunjukkan pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan baik pada daerah dengan kategori tidak tertinggal maupun daerah tertinggal. Akan tetapi DAK Non-SPM menunjukkan pengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nilai IPM melalui belanja modal, belanja barang dan jasa baik pada daerah tidak tertinggal maupun daerah tertinggal di Provinsi Banten. Hasil analisis GWR untuk pengaruh alokasi DAK masing-masing
Keyword: Economic Growth, HDI, GWR, Poverty, Specific Allocation Funds

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: