Judul: Access and Power: The Dilemma of the Informal Economy and Exclusion of the Indigenous Peoples of Mapur Bangka
Abstrak: Suku Mapur Orang Lom Bangka terdiferensiasi dalam menyikapi akses ke sumber daya timah dan sawit pasca Orde Baru. Perbedaan hubungan relasional antar aktor-aktor membelah kedua komunitas ke dalam dua kutub yang saling bertentangan. Atas nama sekumpulan kuasa kedua komunitas saling mengeksklusi antara satu dengan yang lainnya. Hadirnya pemerintah daerah dan korporasi swasta asing dalam proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit memunculkan resistensi serta menyulut aksi gerakan tandingan dari warga komunitas adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yaitu: (1) menganalisis perbedaan penggunaan sekumpulan kuasa untuk mengakses sumber daya, keterkaitannya dengan tindakan eksklusi dan dilema ekonomi informal pada komunitas adat; (2) menginterpretasi kekuatan sekumpulan kuasa yang mengeksklusi komunitas sehingga mendorong terjadinya gerakan teritori tandingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan paradigma kritis. Paradigma kritis digunakan untuk melacak dan membongkar perbedaan dalam hubungan-hubungan relasional antar aktor-aktor pendukung ekonomi timah dan pendukung ekonomi sawit. Paradigma kritis juga digunakan untuk menginterpretasi bagaimana cara komunitas adat merespon tekanan-tekanan dari eksternal seperti pemerintah daerah dan korporasi, sehingga memunculkan dinamika konflik sosial disertai tindakan eksklusi, resistensi, dan negosiasi. Penelitian dilakukan di dua desa locus utama komunitas adat Suku Mapur Orang Lom Bangka, yaitu Dusun Air Abik Desa Gunung Muda dan Dusun Pejam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Metode penelitian menggunakan pembacaan sejarah hidup dan studi kasus. Jenis metode studi kasus yang dipilih adalah studi kasus instrumental. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan tiga teknik yaitu teknik observasi tidak berperan, wawancara mendalam, dan diskusi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses komunitas adat ke sumber daya timah melalui sekumpulan kuasa identitas sosial (keturunan orang adat), pengetahuan, teknologi, kapital, tenaga kerja, dan hubungan sosial, tanpa disertai dengan otoritas tidak memiliki kuasa untuk mengatur dan mengontrol keberlanjutan akses terhadap sumber daya. Akses akan diatur oleh elit lokal yang memiliki otoritas dan menjalankan praktik ekonomi informal. Atas nama otoritas, elit lokal (kepala dusun, tokoh adat) dan kelompok aliansinya memberi akses untuk menambang timah, mengutip fee, jasa perantara, kebutuhan teknis penambangan, dan bahkan mengambil jatah fee untuk keuntungan pribadi. Atas nama otoritas, elit lokal beserta kelompok aliansi menghalangi komunitas adat lain dan kelompok-kelompok sosial pendukung ekonomi sawit untuk mengambil keuntungan dari tambang timah. Perilaku elit lokal ini menggambarkan berlangsungnya praktik ekonomi informal, sebuah perilaku penyelenggara negara dan aktor-aktor dalam masyarakat yang mengakumulasi keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek, dilakukan dengan jalan memanipulasi kebijakan publik melalui jaringan aliansi antarpersonal maupun antarlembaga, sebagai akibat dari terjadinya pelapukan fungsi dari institusi formal (negara). Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa akses komunitas adat ke sumber daya sawit melalui kuasa otoritas ketua adat, identitas sosial, negosiasi-hubungan sosial, dan kesempatan kerja mempercepat proses inklusi ke sistem perkebunan kelapa sawit. Cara-cara berkolaborasi dengan aktor- aktor negara dan non-negara (korporasi swasta), ikut menyerahkan tanah secara sukarela kepada korporasi, dan menjadi anggota koperasi petani plasma yang mendapat penghasilan setiap bulan, menempatkan warga adat sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit. Berbekal otoritas dan identitas sosial elit adat bernegosiasi dengan Pemda dan korporasi sawit guna menyerahkan lahan secara sukarela untuk pembangunan kelapa sawit. Melalui hubungan sosial yang bersifat resiprositas, terbuka kesempatan kerja bagi warga adat seperti satpam, tenaga kerja kontrak, dan menjadi anggota
Keyword: exclusion, Orang Lom, counter territory, bundle of power

Judul: Desa dan Masyarakat Adat Dalam Arus Transformasi Agraria dan Ekspansi Sawit
Abstrak: Permintaan pasar global atas produk ekonomi berbahan dasar sawit, telah memantik minat pemerintah Indonesia mengembangkan industri perkebunan sawit. Kini, Indonesia telah menjadi negara produsen dan pengekspor sawit terbesar dunia. Masuknya industrialisasi perkebunan sawit ke desa telah mengintegrasikan sistem ekonomi tradisional desa dan masyarakat adat ke dalam sistem ekonomi modern. Ikatan sosial produksi ekonomi ini belum menjamin sepenuhnya stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial dan lingkungan desa. Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat adalah salah satu kabupaten yang memilih jalan industrialisasi perkebunan sawit sebagai media membangun kesejehtaraan daerah. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus konflik antara masyarakat adat (Dayak) dengan perusahaan perkebunan sawit swasta berskala besar di empat desa (Perembang, Begori, Bedaha dan Tanjung Raya) dan meminjam pisau analisis, teori konflik dialektika Ralf Dahrendorf, disertasi ini membongkar relasi kuasa, yaitu i) relasi kuasa perusahaan vs petani dengan menitikberatkan pada platform kemitraan, ii) relasi kuasa pemerintah pusat dengan pemerintah desa dalam hal kebijakan pengadaan lahan untuk perusahaan perkebunan sawit dan iii) relasi kuasa antara pemerintah dengan masyarakat adat dalam hal okupasi lahan adat untuk perusahaan. Hasilnya, pertama, skema kemitraan yang dikembangkan oleh pemerintah dan dijalankan oleh perusahaan melahirkan benefit sharing yang tidak adil dan merugikan petani. Kerugian petani ini bersumber pada relasi kemitraan yang eksploitatif, penuh ketidakpercayaan, asimetrik dan dipaksakan. Kedua, proses-proses pengadaan lahan untuk pembangunan perkebunan sawit dilakukan melalui kebijakan teritorialisasi yang menafikan kedaulatan dan hak ulayat masyarakat Dayak. Akibatnya, masyarakat Dayak kehilangan lahan, karena status penguasaan lahan telah beralih ke tangan korporasi. Ketiga, desentralisasi politik dan pemerintahan yang berkelindan dengan laju ekspansi perkebunan sawit berskala besar telah membuka jalan kesejahteraan dan mobilitas vertikal masyarakat Dayak, hingga dapat mendominasi panggung politik kebijakan daerah. Sayangnya, dominasi elit Dayak dalam landscape politik kebijakan lokal belum mampu melahirkan kebijakan publik yang melindungi kedaulatan masyarakat Dayak dari struktur ekonomi yang meminggirkan.
Keyword: desa, ekspansi perkebunan sawit, masyarakat adat, relasi kuasa, Oil palm plantations axpansion, indigenous peoples, power relations and village

Judul: Pengujian Virus Newcastle Disease Gen VII Isolat Lapang Sebagai Virus Standar Pada Uji Tantang Vaksin
Abstrak: This study was conducted to determine the standard of Newcastle disease virus Gene VII field isolate as a virus challenge to vaccine test. A virus suspension that has previously been tested by HA test then titrated with EID50 using 30 Specific Pathogen Free (SPF) of 10 day old chicken embryonated eggs. In addition, chicken lethal dose50 (CLD50) test were used to determine the virus titer that could cause 50% death of the chicken population. The CLD50 test was used 25 day-old-chickens (DOC) divided into 5 groups. The virus was diluted from 10-1 to 10-8. The 104 to 10-8 dilution of NDV was infected to every group of chicken via eyedrop and intranasal with 0.1 ml/chicken dosage. Haemagglutination test showed that the allantoic fluid were contain high titers of NDV is 512 HAU. The infective NDV that had been titrated by EID50 test showed the virus titers is 109 EID50/0.1 ml or 1010 EID50/ml and the virus titers of CLD50 test e.i 106.48 CLD50/0.1 ml or 107.48 CLD50/ml. These results can be concluded that the NDV Gene VII field isolates were most appropriate to be used as a standard virus to vaccine test
Keyword: Newcastle Disease Virus Gene VII, HA tes, EID50 test, CLD50 test