Judul: Analisis Kebijakan Gizi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Upaya Penanganan Masalah Gizi
Abstrak: Masalah gizi saat ini masih menjadi masalah masyarakat yang menghambat pembangunan manusia di seluruh dunia. Provinsi NTT merumuskan kebijakan gizi sebagai upaya mendukung pembangunan manusia dalam menyelesaikan maslaah gizi yang ada. Penyelenggaraan kebijakan gizi perlu didukung oleh perencanaan dan implementasi yang baik agar masalah gizi yang dihadapi oleh masyarakat dapat ditangani dengan baik oleh instansi terkait. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis sinkronisasi kebijakan gizi daerah Provinsi NTT terhadap kebijakan gizi nasional; (2) menganalisis proses perumusan kebijakan gizi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam upaya penanganan masalah gizi; (3) menganalisis implementasi kebijakan gizi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam upaya penanganan masalah gizi; (4) menganalisis hasil pencapaian kebijakan gizi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam upaya penanganan masalah gizi. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan desain observasional deskriptif menggunakan data primer dan sekunder yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan puskesmas terpilih dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai dan Sikka. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, sebagai bentuk triangulasi untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh. Informan kunci berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT, Komisi V DPRD Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Akademisi, Tenaga Kesehatan Puskesmas. Data komitmen politik dan peluang pengembangan kebijakan gizi berupa hasil skoring 1 bernilai positif dan 0 bernilai negatif, kemudian dikategorikan menjadi komitmen politik baik dengan skor ≥15 dan peluang pengembangan kebijakan gizi tinggi dengan skor ≥25. Analisis isi dilakukan terhadap dokumen kebijakan untuk mengetahui kesinergian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, antara penyelenggaraan program puskesmas, kabupaten dan provinsi. Analisis isi juga dilakukan terhadap laporan, profil kesehatan dan artikel yang dipublikasi unutk mengetahui isi dari topik-topik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisis kesenjangan antara target dan realisasi dari indikator evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui pencapaian kebijakan gizi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan gambaran situasi komitmen politik dan peluang pengembangan kebijakan gizi di Provinsi NTT tinggi. Aspek komitmen politik yang kurang adalah pada bagian alokasi anggaran yang masih rendah. Aliran kebijakan pada peluang pengembangan kebijakan gizi dinilai masih rendah, terutama pada kebijakan yang diusulkan yang belum layak diimplementasikan akibat sumber daya yang masih kurang. Proses perumusan kebijakan gizi sudah dilakukan sesuai dengan tahap-tahap yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Kelemahan terdapat pada penetapan isu strategis, yang mana analisis masalah dilakukan berdasarkan studi dokumen dan laporan tanpa memperhatikan fakta permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga permasalahan yang benar-benar terjadi tidak menjadi perhatian pemerintah. Implementasi kebijakan gizi dalam upaya penanganan masalah gizi dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas melalui program gizi. Analisis sinkronisasi menunjukkan program yang diselenggarakan oleh Puskesmas Reo dan Paga serta Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dan Sikka sudah sesuai dengan program yang dirancangkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Kendala dalam proses implementasi berupa keterbatasan dana dan kelemahan pada proses perencanaan. Hasil pencapaian kebijakan gizi yang dilaksanakan oleh Provinsi NTT menunjukkan sebanyak 3 indikator proses yang berhasil mencapai target dan mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2014 sampai 2016. Indikator tersebut antara lain persentase penanganan balita gizi buruk, cakupan balita 6-59 bulan yang mendapatkan vitamin A, dan jumlah rumah
Keyword: evaluasi, implementasi, kebijakan gizi, perumusan, Provinsi NTT

Judul: Strategi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Berbasis Sistem Penghidupan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Abstrak: Menurunkan tingkat kerawanan pangan dan gizi merupakan tantangan bagi pihak perencana dan pengambil kebijakan karena masalah kerawanan pangan dan gizi merupakan permasalahan multi-efek dan multi-sektor. Dukungan berbagai program dan kegiatan dari lembaga pemerintah dan non pemerintah belum mampu mengatasi masalah kerawanan pangan dan gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendekatan livelihood digunakan sebagai suatu langkah untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan yang kompleks secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis program dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi, (2) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerentanan pangan dan gizi serta mengidentifikasi desa rentan pangan dan gizi, (3) menganalisis kelembagaan ketahanan pangan, (4) menganalisis sistem penghidupan rumah tangga dalam menangani kerawanan pangan dan gizi pada setiap tipologi wilayah, dan (5) merumuskan strategi penanganan kerawanan pangan dan gizi berbasis sistem penghidupan di Provinsi NTT. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi progam/kegiatan serta anggaran ketahanan pangan pangan dan gizi. Analisis komponen utama, analisis faktor, analisis kluster, dan analisis diskriminan digunakan untuk identifikasi kerentanan pangan dan gizi tingkat desa. Analisis stakeholder untuk menganalisis kelembagaan ketahanan pangan. Analisis deskriptif untuk mengkaji livelihood rumah tangga. Analytical Hierarchy Process digunakan untuk menyusun strategi penanganan kerawanan pangan dan gizi. Program dan kegiatan ketahanan pangan dan gizi yang dilaksanakan pada tataran praktis belum semua mengakomodir seluruh kegiatan dalam dokumen. Pada level Provinsi NTT selama tahun 2013-2016 rata-rata terdapat 39 kegiatan (28,5 persen). Pada tingkat kabupaten/kota pelaksanaan kegiatan terkait ketahanan pangan dan gizi masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan level provinsi. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hal yang menghambat pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Sub sistem ketersediaan pangan masih menjadi fokus pembangunan ketahanan pangan. Alokasi anggaran ketahanan pangan perlu mendapat porsi yang optimal dan diprioritaskan pada sub sistem yang menjadi permasalahan utama. Kerentanan pangan dan gizi di tingkat desa disebabkan oleh akses rumah tangga terhadap listrik dan air bersih yang tidak memadai, tingkat kesejahteraan yang rendah, dan fasilitas buang air besar rumah tangga yang tidak memadai. Kerentanan pangan tingkat desa menunjukkan masih terdapat 1.468 desa (44,90 persen) di NTT yang masuk kategori sangat rentan dan rentan pangan dan gizi. Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur merupakan kabupaten dengan sebaran desa sangat rentan dan rentan pangan dan gizi terbesar di Provinsi NTT. Program dan kegiatan penanganan kerentanan pangan dan gizi perlu diprioritaskan pada desa-desa sangat rentan dan rentan pangan dan gizi melalui upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi kelembagaan ketahanan pangan daerah menghadapi kendala terkait dengan keterbatasan komitmen politik daerah, pemahaman dan komitmen terhadap ketahanan pangan. Pengembangan kelembagaan pangan masyarakat dihadapkan pada tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, motif keikutsertaan masyarakat dalam kelembagaan untuk mendapatkan bantuan pemerintah, serta peranan kelembagaan pangan masyarakat yang berkurang dan lebih bersifat pasif. Revitalisasi kelembagan ketahanan pangan perlu dilakukan. Pelibatan masyarakat, komitmen pemerintah, koordinasi dan sinkronisasi merupakan kunci optimalisasi peran kelembagaan dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. Analisis livelihood menunjukkan bahwa desa-desa bertipologi dataran memiliki kapasitas modal publik dan privat yang paling baik. Desa-desa pada tipologi lembah dan lereng secara umum memiliki kapasitas modal publik dan privat yang paling rendah.
Keyword: desa, kerawanan pangan dan gizi, livelihood, rumah tangga, strategi, tipologi

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: