Judul: Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Abstrak: Penelitian ini mengambil tema tentang komunikasi kebijakan di tingkat pemerintahan. Kasus yang dipilih adalah kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menurut pengamatan peneliti terdapat hambatan dalam proses komunikasinya. Proses pengambilan keputusan kebijakan kerap kali mengabaikan masalah komunikasi, padahal salah satu sebab kegagalan kebijakan menurut beberapa ahli terkait masalah komunikasi. Kebijakan pembangunan KPH merupakan mandat UU No. 41/1999 yang digulirkan sebagai upaya preventif dalam sistem pengelolaan hutan di Indonesia yang sebelumnya berorientasi pada pengusahaan hutan. Perjalanan panjang pemahaman konsep/kebijakan KPH yaitu perubahan paradigma pengusahaan hutan ke paradigma pengelolaan hutan, telah mendapatkan bentuknya dengan lahirnya PP No. 6/2007. Namun dalam proses mengkomunikasikan kebijakan KPH ke daerah banyak mengalami kendala terutama terkait dengan adanya kesenjangan pengetahuan konsep (kebijakan) KPH. Hal ini berimplikasi pada lambatnya proses adopsi kebijakan KPH. Lambatnya adopsi kebijakan KPH mengindikasikan adanya hambatan dalam (1) proses komunikasinya, sehingga perlu ditelusuri guna mengetahui (2) faktor-faktor yang memengaruhinya (tujuan antara: internalisasi dan operasionalisasi), sehingga diperlukan (3) strategi-strategi komunikasi guna akselerasi adopsi kebijakan KPH (tujuan utama). Penelitian didekati secara kualitatif dengan pilihan lokasi di KPH Provinsi Lampung (KPHL Batutegi, KPHL Kotaagung Utara, dan KPHP Reg 47 Way Terusan) dan dilaksanakan sejak Oktober 2012-Oktober 2013. Data dan informasi secara keseluruhan dianalisis secara kualitatif. Analisis isi kualitatif digunakan untuk menganalisis proses komunikasi kebijakan KPH dan proses pengambilan keputusan kebijakan KPH oleh Daerah. Proses internalisasi dan operasionalisasi kebijakan KPH dianalisis dengan menggunakan analisis interaksi yang dikembangkan oleh International Development Studies (IDS) melalui tiga kerangka pendekatan yaitu discourse/narrative, actors/networks, dan politics/interest. Analisis interaksi melalui analisis jaringan (logical diffusion) digunakan untuk menganalisis proses internalisasi kebijakan KPH. Strategi komunikasi kebijakan KPH menggunakan analisis situasi selama proses kebijakan berlangsung. Temuan terkait proses komunikasi KPH yaitu (1) masih ada ketidaksepahaman konsep/kebijakan KPH pada tahap internalisasi di Pusat (birokrat, profesional, akademisi), (2) pola komunikasi kebijakan KPH menggunakan model satu arah, (3) sistem komunikasi kebijakan KPH merupakan kombinasi antara sistem difusi terpusat dan terdesentralisasi. Temuan terkait proses internalisasi kebijakan KPH meliputi (1) pola adopsi kebijakan KPH memiliki struktur jaringan komunikasi linier, (2) elit politik daerah (DPRD) berperan besar dalam akselerasi adopsi kebijakan KPH, (3) faktor-faktor yang memengaruhi proses internalisasi kebijakan KPH adalah network, peran agen perubahan yaitu pemimpin opini (KPHL/P, DPRD dan Dinas) dan v profesional, kemauan mengenal dan memahami konsep KPH. Temuan terkait proses operasionalisasi kebijakan KPH yaitu (1) kewenangan yang kurang jelas dan tidak cukup berimplikasi pada legitimasi kebijakan KPH, (2) legitimasi kebijakan KPH terjadi sebagai akibat belum optimalnya proses operasionalisasi KPH, (3) kondisi pemungkin operasionalisasi KPH terkait dengan kapasitas SDM dan efektifitas sistem pengawasan, kelembagaan KPH, sistem informasi dan pengawasan, serta pembiayaan dan sistem penghargaan, (4) proses operasionalisasi kebijakan pembangunan KPH dipengaruhi oleh kejelasan dan ketercukupan kewenangan KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak, legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya, dukungan stakeholders terkait legalitas dan tindakan, dan adanya hambatan psikologis dan trust. Temuan-temuan penting tersebut mengerucut pada akar masalah komunikasi kebijakan KPH dan akar masalah struktural kebijakan KPH yaitu (1) adanya kesenjangan pengetahuan antara pemerintah, elit politik daerah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat terhadap konsep/kebijakan KPH, dan (2) kewenangan KPH yang dapat berimplikasi pada legitimasi kebijakan KPH. Strategi-strategi komunikasi guna mengatasi kedua
Keyword: strategi komunikasi, proses pengambilan keputusan, difusi pengetahuan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), internalisasi, operasionalisasi

Judul: Komunikasi Partisipatif Dalam Pengelolaan Hutan Nagari Di Sumatera Barat
Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerusakan hutan paling parah kedua di dunia setelah Brazil dan tercatat sebagai negara dengan laju deforestasi paling tinggi di dunia yaitu dua juta hektar per tahun (CIFOR 2015). Salah satu penyebab terbesar adalah buruknya kebijakan serta implementasi pengelolaan hutan. Diluncurkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi salah satu jalan keluar bobroknya pengelolaan hutan masa lalu dengan pergeseran dari paradigma lama pengelolaan hutan berbasis produksi menjadi pengelolaan hutan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pemberdayaan masyarakat sebagai basis utama dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) ini terdapat pada PP 6/2007 yang secara khusus dibahas pada Bagian Kesebelas “Pemberdayaan Masyarakat Setempat”. Berdasarkan PP tersebut, pengelolaan hutan diadopsi melalui tiga skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan kemitraan. Namun, tidak semua wilayah mencapai keberhasilan atas program PHBM, seperti hasil temuan Sanudin et al. (2015), Wilujeng (2015), Ngabdani et al. (2015), Gunawan et al. (2014), Guniastuti et al. (2014), Anomsari (2013), dan Nugroho (2011). Komunikasi pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu komunikasi pembangunan dunia berupa pendekatan komunikasi partisipatif secara dialogis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai salah satu bentuk pembangunan dengan konsep berkelanjutan, PHBM mengusung prinsip partisipatif yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Kehutanan 2014). Sehubungan dengan prinsip tersebut, Fuad (2000) menemukan bahwa kesenjangan komunikasi yang lebar antara lembaga desa dan kelompokkelompok masyarakat lainnya di desa menyebabkan implementasi pengelolaan hutan desa menjadi terhambat, sehingga sejalan dengan temuan Wilujeng (2015) bahwa salah satu faktor keberhasilan PHBM adalah komunikasi yang mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pelaku terkait. Hutan Desa merupakan salah satu bentuk skema PHBM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 (P.89/Menhut-II/2014) dan Suwarti et al. (2015), Hutan Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan memberikan akses kepada desa melalui lembaga desa dalam mengelola sumberdaya hutan secara adil dan lestari. Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang menerapkan PHBM dalam bentuk Hutan Desa yang diistilahkan dengan Hutan Nagari. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Hutan Nagari serupa dengan Hutan Desa. Pelaksanaan setiap aktivitas pada pengelolaan Hutan Nagari harus berdasarkan prinsip partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi partisipatif diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Seperti dalam latar belakang masalah di atas, Fuad (2000) dan Wilujeng (2015) menyatakan bahwa kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses komunikasi dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan menyebabkan implementasinya menjadi kurang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa melibatkan komunikasi yang partisipatif dalam setiap aktivitas pengelolaan Hutan Nagari, diduga pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan tidak berjalan secara optimal. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan proses komunikasi partisipatif dalam pengelolaan Hutan Nagari, mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari, dan mengalisa hubungan komunikasi partisipatif dengan pengelolaan Hutan Nagari secara berkelanjutan. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan survei eksplanatif (analitik) dengan metode campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara sensus, yaitu 52 orang anggota LPHN Sungai Buluh dan 21 orang anggota LPHN Paru. Data dikumpulkan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan observasi. Analisa data menggunakan statistik deskriptif dengan tabel frekuensi dan persentase; dan
Keyword: komunikasi partisipatif, Hutan Nagari, partisipasi, pengelolaan

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: