Judul: Knowledge Transfer and Policy Adoption on Utilization Abandoned Land in Bogor Regency
Abstrak: Lahan merupakan sumber daya alam sebagai wadah dan faktor produksi strategis bagi kegiatan pembangunan karena semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan. Secara umum lahan memiliki fungsi lingkungan, ekonomi, sosial dan spiritual. Alokasi pemanfaatan lahan bisa melalui penataan ruang oleh pemerintah, diserahkan pada mekanisme pasar dan kombinasi antara pengaturan pemerintah dan mekanisme pasar. Penggunaan lahan merupakan suatu proses yang dinamis, sebagai hasil dari perubahan pada pola dan besarnya aktivitas manusia sepanjang waktu, oleh karenanya penggunaan lahan merupakan masalah yang komplek sehingga bisa berkembang ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga sebaliknya. Lahan memiliki nilai ekonomi (land rent) yang berbeda-beda, dimana suatu bidang lahan tidak mempunyai nilai ekonomi lahan selama tidak dikelola atau diterlantarkan. Keberadaan tanah terlantar hingga saat ini masih menjadi persoalan pelik, dan proses penyelesaiannya cenderung berlarut-larut dan merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang tidak terselesaikan. Penelantaran tanah dapat memberikan dampak negatif seperti meningkatnya kesenjangan sosial, melemahnya perekonomian bangsa dan menurunkan stabilitas ketersediaan cadangan pangan dalam negeri. Dalam rangka mengantisipasi tanah diterlantarkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mulai dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pemberdayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Terbitnya peraturan baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja penertiban lahan terlantar. Pendekatan penertiban untuk meningkatkan produktivitas lahan terlantar belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan lain yang bersifat non penertiban. Tujuan dari penelitian ini adalah: Melakukan identifikasi ragam “product of knowledge” yang memiliki policy space paling besar, memahami relasi kuasa antar aktor dalam integrasi ilmu pengetahuan kedalam kebijakan pemanfaatan lahan terindikasi terlantar di Kabupaten Bogor dan memahami proses integrasi ilmu pengetahuan ke dalam pembuatan kebijakan pemanfaatan lahan terindikasi terlantar di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan utama berupa Analisis RAPID yang dilengkapi dengan pendekatan spasial, IDS dan analisis prosfektif dan analisis komunikasi jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Product of knowledge yang paling banyak diadopsi adalah dalam bentuk tindakan praktis yaitu sebanyak 64% sedangkan adopsi dalam bentuk sosialisasi publik dan tindakan politis masing- masing sebesar 18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua jenis adopsi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sepanjang memenuhi kriteria yaitu kesamaan discorse, interest dan network, serta didukung faktor pemungkin yaitu pendanaan. Luasan lahan terindikasi terlantar pada tahun 2013 dan 2016 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana hanya terjadi peningkatan sebesar 333 ha. Perhitungan yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan perubahan sebesar 27% (2.585,13 ha) jika dibandingkan dengan tahun 2013. Berdasarkan peta kepemilikan lahan dari BPN tahun 2010, diketahui bahwa sebagian besar lahan terindikasi terlantar belum tercatat di dalam peta kepemilikan lahan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan perhitungan tahun 2013 luas lahan terindikasi terlantar adalah 9.646,46 ha sedangkan yang tercatat dalam peta kepemilikan lahan hanya 1.278,53 ha (13%). Demikian pula halnya dengan perhitungan pada tahun 2020, dimana dari 7.061,33 ha lahan terindikasi terlantar hanya sebesar 1.689,38 ha (24%) yang tercatat di dalam peta kepemilikan lahan BPN Kabupatan Bogor. Hasil wawancara menunjukkan mayoritas responden tidak
Keyword: Abandoned Land, Policy Adoption, Product of Knowledge, Transfer of Knowledge

Judul: The Role of Land Administration in Control of Wetland Agricultural Area Spatial Use (A Case Study of the Central Development Area of Bogor Regency)
Abstrak: Pada tahun 2017-2018, Luas sawah irigasi di Indonesia berkurang 19,84% sedangkan di Kab Bogor berkurang 30,10%. Kawasan Pertanian Lahan Basah RTRW Kabupaten Bogor diperuntukkan tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan intensif karena memiliki potensi penyediaan sistem irigrasi sehingga perlu dilindungi. Alih fungsi lahan pertanian dapat diakibatkan faktor dampak negatif keberadaan fasilitas dan solusinya dengan peninjauan kembali rencana tata ruang. Penulis mencoba membangun pemodelan alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh dampak ikutan kegiatan administrasi pertanahan dan menyusun strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Pengembangan (WP) Tengah Kabupaten Bogor. Keinginan masyarakat mendapatkan dampak positif administrasi pertanahan merupakan sebuah peluang pengendalian pemanfaatan ruang melalui administrasi pertanahan. Secara teknis, negara akan melayani dibidang pertanahan bagi masyarakat yang telah melakukan relasi teknis agraria sesuai dengan arahan RTRW. Identifikasi dan analisis dilakukan guna mencapai tujuan penelitian, yaitu: keterkaitan antara keberadan lahan terbangun dengan ketersediaan fasilitas, riwayat kegiatan administrasi pertanahan, keterkaitan kegiatan administrasi pertanahan terhadap alih fungsi lahan pertanian, dan peraturan perundang-undangan penyelengaraan administrasi pertanahan. Keberadaan lahan terbangun diidentifikasi melalui tahap overlay persil bidang tanah di atas citra satelit Google Earth dan interpretasi serta cek lapang. Keterkaitan rasio lahan terbangun dan Indeks Perkembangan Desa (IPD) diuji menggunakan Pearson Correlation. Mencari pemodelan terbaik antara Ordinary Least Squares (OLS) dan Geographically Weighted Regression (GWR) dengan lahan terbangun sebagai variabel dependen (y), riwayat administrasi pertanahan sebagai variabel independen (x). Studi literatur peraturan perundang-undangan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang sudah/dapat mengakomodir pengendalian pemanfaatan ruang. Ditemukan 15.028 persil bidang tanah di Kawasan Pertanian Lahan Basah WP Tengah Kabupaten Bogor, terdiri dari persil bidang tanah dengan arahan tata ruang tidak jelas sebanyak 735 dan persil bidang tanah yang melanggar peraturan zonasi (Koefisien Dasar Bangunan >20%) sebanyak 3.082. Korelasi Pearson menghasilkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,005 dan nilai r hitung sebesar 0,376 atau diartikan korelasi rendah tapi pasti. Korelasi rendah diartikan bahwa fasilitas bukan penyebab alih fungsi lahan pertanian ke bangunan, atau dapat diinterpretasikan bahwa fasilitas yang direncanakan pada struktur ruang di Kawasan Pertanian Lahan Basah dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2032 sudah mendukung terwujudnya tertib tata ruang. Pemodelan GWR menghasilkan nilai global R2 sebesar 0,72 sehingga lebih baik daripada pemodelan OLS. Keberadaan lahan terbangun pada Kawasan Pertanian Lahan Basah lebih dipengaruhi dampak ikutan administrasi pertanahan daripada kelengkapan fasilitas (IPD). Pemodelan tersebut juga menunjukkan hubungan motif masyarakat melakukan kegiatan administrasi pertanahan dengan konversi lahan menunjukkan lebih erat (local R2 = 0,68 s/d 1) ke arah bagian selatan WP Tengah Kabupaten Bogor, serta menunjukkan administrasi pertanahan berpeluang menjadi instrumen pengendalian alih fungsi lahan. Berdasarkan PerKaBan RI No. 1 Tahun 2010 bahwa pelayanan pemisahan/pemecahan bidang tanah dan peralihan hak sudah mengakomodir pengendalian pemanfaatan ruang dan sejalan dengan koefisien variabelnya pada GWR bernilai negatif (-).Keberadaan tanah terdaftar memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan sawah. PTSL dapat meningkatkan jumlah tanah terdaftar serta mendukung keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang mengacu PerPres No. 59 Tahun 2019. Desa target utama PTSL dan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan sawah berdasarkan 3 (tiga) skala prioritas, yaitu: Prioritas Pengendalian I (sangat mendesak), Prioritas Pengendalian II (mendesak), dan Prioritas Pengendalian III (cukup mendesak)., The area of irrigated
Keyword: control of spatial use, land administration, land use change

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: