Judul: Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor
Abstrak: Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari KSN Jabodetabekpunjur memiliki tiga fungsi strategis yaitu sebagai penyangga DKI Jakarta, daerah konservasi untuk Metropolitan Jabodetabek, serta daerah pengembangan pertanian. Penduduk Kabupaten Bogor yang semakin meningkat diiringi meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan usaha menyebabkan terjadinya konversi lahan, sehingga yang terjadi penggunaan lahan tidak sesuai dengan RTRW. Oleh karena itu pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor harus dikendalikan agar sejalan dengan RTRW. Tujuan utama penelitian ini adalah menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, dengan tujuan antara yaitu menganalisis jenis penggunaan lahan, kepemilikan lahan, izin lokasi, dan tingkat hirarki; mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang berdasarkan persepsi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisis spasial untuk mendapatkan jenis penggunaan lahan, kepemilikan lahan, izin lokasi, serta evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang. Tingkat hirarki wilayah diperoleh dari analisis skalogram dan analisis korelasi untuk mengetahui hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang. Faktor-faktor ketidaksesuaian berdasarkan persepsi masyarakat diperoleh dari analisis wawancara lapang, serta analisis deskriptif dari keseluruhan hasil dilakukan untuk merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil analisis diketahui jenis penggunaan lahan Kabupaten Bogor berupa sawah, perkebunan, permukiman, semak/belukar/lahan kosong, tegalan, hutan, industri, dan tubuh air. Luas Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 71,88% luas kabupaten, sebesar 38% sudah terdaftar di BPN yang dominan berupa Hak Milik. Izin lokasi tahun 2000-2015 sebesar 11% luas kabupaten, didominasi peruntukan perumahan. Hasil analisis skalogram yaitu Hirarki I (8 kecamatan), Hirarki II (12 kecamatan), dan Hirarki III (20 kecamatan), kecamatan Leuwiliang memiliki IPK tertinggi. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang sebesar 38,06% sesuai, 15,56% tidak sesuai, sisanya 46,39% belum terlaksana dimana penggunaan lahan masih dapat berubah sesuai dengan rencana pola ruang. Semakin tinggi hirarki wilayah, maka nilai ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang juga semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang berdasarkan persepsi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya perizinan, kebutuhan tempat tinggal, adanya fasilitas umum dan aksesibilitas, penggunaan telah ada sebelum rencana pola ruang ditetapkan, berpindahnya kepemilikan lahan, dan fasilitas pertanian kurang mendukung. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan menerapkan 4 instrumen pengendalian baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan selama ini, yaitu perizinan, peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, dan pemberian sanksi. Selain itu perlunya sosialisasi kebijakan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala.
Keyword: ketidaksesuaian, pengendalian, penggunaan lahan, rencana pola ruang

Judul: Dinamika Perubahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Penggunaan lahan di Kabupaten Bogor mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Bogor disusun sebagai pedoman merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sehingga penggunaan lahan aktual dapat sesuai dengan rencana peruntukannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian alokasi peruntukan ruang dalam pola ruang RTRWK dengan penggunaan lahan pada kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Analisis perubahan penggunaan lahan dan kebijakan peruntukan ruang dilakukan dengan mennumpangsusunkan peta penggunaan lahan tahun 2008 dan 2016, peta pola ruang RTRWK Bogor tahun 2008 dan 2016, dan peta kawasan hutan Kabupaten Bogor. Hasil analisis menunjukan bahwa terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi hutan (14.262 ha), lahan terbangun (257 ha), dan lahan terbuka (454 ha). Lahan hutan berubah menjadi pertanian (3.044 ha), lahan terbangun (8 ha) dan lahan terbuka (25 ha). Alokasi ruang dalam pola ruang RTRWK Bogor mengalami perubahan untuk hutan berkurang 7.410 ha, pertanian berkurang 457 ha dan lahan terbangun bertambah 8.219 ha. Pola ruang RTRWK 2016 yang sesuai dengan penggunaan lahan tahun 2016 di dalam kawasan hutan seluas 43.334 ha (55,20%). Tidak sesuai dalam implementasi di lapangan seluas 34.641 ha (44,13%), di mana kawasan hutan yang direncanakan sebagai pola ruang hutan seharusnya digunakan untuk penggunaan lahan hutan, yang terdiri dari kawasan hutan konservasi dan hutan lindung seluas 12.587 ha yang berfungsi pokok sebagai kawasan lindung disekitarnya namun penggunaan lahannya berupa pertanian, dan hutan produksi seluas 22.104 ha di mana dalam pengelolaan dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan sistem tumpangsari. Terdapat seluas 521 ha (0,66%) tidak sesuai dalam penentuan kebijakan peruntukan ruang, di mana kawasan hutan tidak dialokasikan sebagai rencana pola ruang hutan, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian ruang dalam implementasi kebijakan selanjutnya. Dengan menggunakan analisis Strengths Weakness Opportunities Threats (SWOT), strategi kebijakan prioritas yang dapat diambil untuk menunjang pemanfaatan ruang yang optimal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan faktor produksi melalui ekspansi lahan pertanian di dalam kawasan hutan dengan prosedur yang ada dan diintegrasikan ke dalam pola ruang melalui revisi RTRWK serta melakukan intervensi kebijakan anggaran untuk membangun usaha yang lebih mengedepankan usaha-usaha pertanian berbasis masyarakat.
Keyword: penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, RTRWK, SWOT

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: