Judul: Optimasi pengelolaan lingkungan terpadu berkelanjutan TPST Bantargebang, Kota Bekasi:
Abstrak: Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota dapat menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Salah satu efek negatif tersebut adalah masalah lingkungan hidup yang disebabkan sampah. Kuantitas sampah yang terus meningkat diiringi meningkatnya kepadatan penduduk dan meningkatnya kawasan pemukiman kumuh di kota-kota besar semakin menyulitkan upaya pengelolaan sampah dari waktu ke waktu. Tanpa diimbangi dengan pengelolaan yang memadai, sampah bisa menjadi beban terhadap lingkungan dan berdampak negatif, seperti menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara. Sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang ini akan menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik, karena sampah ini merupakan penyumbang gas rumah kaca dalam bentuk CH4 dan CO2. Fakta bahkan menunjukkan bahwa CH4 mempunyai kekuatan merusak 20-30 kali lipat dari CO2 dan pada konsentrasi 15% di udara gas metan berpotensi menimbulkan ledakan dengan sendirinya. Selain mencemari udara, berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkungan TPST Bantargebang pada tahun 1999 oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi disimpulkan bahwa sebanyak 40% derajat keasaman (pH) air sudah diambang batas, 95% ditemukan bakteri E. Coli di air tanah, dan 35% tercemar salmonella. Dan dari penelitian yang sama ditemukan bahwa 34% hasil foto rontgen ditemukan penduduk posistif menderita TBC, 99% mengalami ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), dan 8% penduduk mengalami tukak lambung.
Keyword: pengelolaan lingkungan terpadu, TPST Bantargebang, Bekasi, TPST sampah, pencemaran lingkungan

Judul: The Institutional Model of Regional Municipal Solid Waste Facility (TPA) in Bantargebang Bekasi
Abstrak: Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TP A) merupakan program penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena TPA merupakan sarana publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas publik, seperti pembangunan TP A, akan menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sampah di hilir atau di Tempat Pemrosesan Akhir (TP A) perlu dilakukan dengan baik untuk menghindari kerusakan lingkungan yang serius, baik terhadap air, tanah, maupun udara. Pada tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undangundang No. 18 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari undang-undang ini adalah: 1) untuk menetapkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TP A) sampah di Indonesia harus memakai sistem sanitary landfill. 2) Beberapa pemerintah daerah dapat membentuk kerjasama pengelolaan sampah di hilir dengan membentuk satu TP A Regional dengan melibatkan · masyarakat dan investor. Tujuan ini sulit dicapai karena beberapa kendala yaitu terbatasnya anggaran, sulitnya menentukan pemerintah daerah mana yang. sebaiknya bekerja sama, dan institusi seperti apa · yang sebaiknya bertanggungjawab untuk mengelola TP A regional tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan model kelembagaan TP A. sampah regional secara berkelanjutan di TPST Bantargebang. Tahap awal penelitian ini, dengan menggunakan Technique For Order Preference Similarity To Ideal Solution (TOPSIS), untuk mendapatkan wilayah mana saja dari delapan kota dan kabupaten di Jabodetabek yang bekerja sama untuk membentuk TP A regional di TPST Bantargebang. Hasil TOPSIS menyimpulkan bahwa Kota Bekasi adalah altematif terbaik untuk memakai TPST Bantargebang dengan nilai Ci+ mendekati 1. Hal ini juga berarti bahwa alternatif Kota Bekasi berjarak terpendek terhadap solusi ideal dan berjarak terjauh dengan solusi negatif-ideal. Altematif terbaik kedua adalah Kabupaten Bekasi, sedangkan altematif terbaik ketiga adalah Kabupaten Bogor. TPST Bantargebang dapat dikembangkan menjadi sebuah TPA regional dengan perluasan lahan sebesar 25 ha, menaikkan ketinggian landfill menjadi 30 meter, dan ketinggian jarak trap 3 meter, faktor konversi volume 1000 kg sampah sama dengan 3 m3, faktor pemadatan 50 persen dan faktor reduksi alami sampah sebesar 30 persen. Dengan kondisi tersebut TPST Bantargebang masih dapat menerima tambahan sampah sebesar 2 422 ton· per hari sampai 15 tahun ke depan., Constructing a solid waste disposal site is an important task that needs . government attention because a disposal site is affecting public life. The measure of social welfare has· a direct relationship with the establisment of good public facilities, such as disposal site. Solid waste handling at down stream or · at · disposal site has to be carefully done to prevent environmental damage on water, soil, and air. In the year of 2008, Act of The Republic of Indonesia number 18 year 2008 regarding waste management has been issued Some of the objective of this act are: (1) in Mei 7th~ 2013 all solidwaste disposal sttes (TPA) in Indonesia must implement sanitary landfill and (2) a partnership can be formed between two or more local goverments to manage their solid waste together with investor or local community in a Regional Solid Waste Disposal Site (TPA Regional). Somehow these goals are difficult to achieve because of limited budget and complexities in selecting which local goverments should enter the partnership and what kind of institution should
Keyword: ANP, extensification program, ISM, regional solid waste disposal site, partnership, TOPSIS, Drainage, Geometric mean, Erosi air, Analisis SWOT, Metode trench

Judul: Mitochondrial DNA Gene Organization and Phylogenetic Relationship of Naja siamensis
Abstrak: Naja siamensis is one of Asiatic cobra in the Family of Elapidae, known as a cryptic snake. It has many morphological variations that lead to misidentification. Misidentification can cause the wrong concept in developing antivenom types due to high snakebite cases occur in Thailand. Thus, an accurate species identification using a molecular approach is crucially required. Mitochondrial DNA has been used widely in snake molecular studies. These studies were aimed to determine the arrangement of the N. siamensis partial mitochondrial genes using reptile-oriented primers and to reveal the phylogenetic relationship among other species of Asian cobra. DNA extraction was carried out based on the standard DNA salting-out protocol and was conducted by bioinformatics analysis using BLASTn and MEGA 6 software. Gene annotation was performed against N. kaouthia complete genome. A total of 3121 bp of N. siamensis mtDNA genes were sequenced consisting of partial of six regions: 16S rRNA, ND1, tRNA-Ile, CRII region, tRNA-Leu, tRNA-Gln, and COI genes. The mtDNA gene organization of N. siamensis was predicted to has a similar pattern with the common Elapidae mtDNA gene organization. This study showed that there is a monophyletic form in Naja genus and N. kaouthia is the closest species with N. siamensis based on partial 16S rRNA and ND1 gene.
Keyword: 16S rRNA, Elapidae, ND1, phylogenetic relationship