Judul: Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional dari Perspektif Sumber Daya Manusia
Abstrak: Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional yang dilakukan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Ditjen KSDAE) bersama mitra pada akhir tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016. Ditjen KSDAE mentargetkan pada tahun 2019 seluruh kawasan taman nasional memiliki nilai efektivitas sama dengan atau lebih dari 70%. Berdasarkan hasil evaluasi, dari 50 taman nasional, baru 11 kawasan yang telah memenuhi target. Hasil evaluasi juga menyatakan bahwa salah satu elemen yang belum memadai adalah elemen input sumber daya manusia (SDM), oleh sebab itu perlu dilakukan perumusan strategi dengan memaksimalkan peran SDM untuk memperkuat kapasitas organisasi dan mengatasi isu-isu pengelolaan prioritas. Perumusan strategi dilakukan menggunakan metode kombinasi SWOT-AHP berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal terkait SDM yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan taman nasional secara deskriptif. Analisis kondisi internal dan eksternal diawali dengan analisis kebutuhan SDM berdasarkan perhitungan beban kerja pada masing-masing jabatan. Selanjutnya masing-masing variabel dan faktor yang teridentifikasi dari hasil analisis dilakukan pembobotan oleh 2 orang ahli pengelolaan kawasan taman nasional. Kedua analisis dilakukan di Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP). Berdasarkan hasil analisis, jumlah kebutuhan pegawai di BTNAP untuk tahun 2017-2019 adalah sebanyak 175 orang, terdiri dari 4 pejabat struktural, 78 polisi hutan, 37 pengendali ekosistem hutan, 6 penyuluh kehutanan, dan 50 pegawai fungsional umum. Hasil analisis juga menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan taman nasional terkait SDM adalah kondisi lingkungan internal yang terdiri atas ketersediaan anggaran pemerintah, kewenangan pengelolaan pegawai, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mitra kerja, kepemimpinan, kompetensi pegawai, jumlah pegawai, dan fasilitas kerja; serta kondisi lingkungan eksternal yang terdiri atas reformasi birokrasi, pendidikan dan pelatihan, tunjangan kinerja, tenaga kerja lokal, penghematan anggaran pemerintah, pengadaan calon pegawai negeri sipil, dan gangguan kawasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pembobotan, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan taman nasional yaitu dengan cara rekrutmen dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berbasis kompetensi; penyusunan deskripsi pekerjaan yang jelas pada masing-masing pegawai; pengembangan struktur organisasi dengan membentuk unit-unit kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan; peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk praktik; dan penerapan penilaian kinerja pegawai berdasarkan sistem merit yang disertai dengan pemberian sanksi secara tegas dan pemberian penghargaan berupa insentif atas pencapaian prestasi kerja.
Keyword: efektivitas pengelolaan kawasan, sumber daya manusia, taman nasional

Judul: Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif dan Berkelanjutan di Taman Nasional Wakatobi
Abstrak: Konservasi atau perlindungan merupakan langkah yang tepat dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat berkelanjutan. Taman Nasional Wakatobi (TNW) sebagai salah satu kawasan konservasi di Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayati yang sangat tinggi seperti terumbu karang, ikan karang dan sumber daya lainnya. Pemangku kepentingan (stakeholder) di kawasan konservasi TNW memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan dan peningkatan pengelolaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji status pengelolaan di TNW untuk merumuskan strategi pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan. Tahapan awal dari penelitian menganalisis status sumber daya terumbu karang dengan melihat status kesehatan terumbu karang dan nilai kelas konservasi berdasarkan klasifikasi morfologi karang (life form). Pemangku kepentingan dianalisis secara kualitatif dengan mengetahui aktor, peran, hubungan, konflik dan potensi konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi di TNW. Implementasi peraturan dan kebijakan yang diterapkan dalam kawasan ditentukan berdasarkan analisis isi (content analysis). Status keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan pendekatan multidimensional scaling (MDS) menggunakan alat analisis Rapfish Conservation Area (Rap-CArea) modifikasi atribut dari Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries). Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dikaji menggunakan alat analisis Management Effectiveness Tracking Tools (METT) berdasarkan kartu skor Score Card (SC) untuk menilai kemajuan dalam mencapai tujuan efektivitas pengelolaan kawasan perlindungan laut. Hasil analisis klasifikasi terumbu karang dari 29 titik pengamatan di peroleh wilayah yang memiliki tingkat tekanan yang tinggi terdapat di 12 lokasi, lokasi yang memiliki tingkat tekanan yang cukup tinggi terdapat di 6 lokasi, sedangkan lokasi yang tidak memiliki dampak tekanan atau ancaman di temukan di 11 lokasi. Hasil analisis pemangku kepentingan teridentifikasi 16 pemangku kepentingan. Hasil indentifikasi dilakukan klasifikasi pemangku kepentingan dari hasil tersebut subjects ditempati forum komunitas masyarakat lokal, forum komunitas wisata dan suku bajau. Peran pemangku kepentingan sebagai key players, ditempati oleh BTNW, Pemerintah daerah provinsi, Bappeda, dan lembaga adat. Peran pemangku kepentingan sebagai context setter dari pemerintah daerah diwakili oleh: DKP, BLH, dan DPEK. Ketiga lembaga ini merupakan satuan kerja perangkat dinas di daerah. Peran pemangku kepentingan terakhir sebagai crowd di tempati oleh akademisi dan swasta, para pihak pemangku kepentingan ini memiliki cukup pengaruh dan kepentingan. Secara keseluruhan tingkat pemahaman nelayan terkait konservasi sudah baik, 68.9% nelayan tahu adanya zonasi, 82.6% nelayan tahu manfaat zonasi. Namun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih rendah 32.6% belum terlibat dalam pengawasan. Terkait persepsi nelayan terhadap terumbu karang 87.8% nelayan paham terkait fungsi dam manfaatnya. Pendapat nelayan terhadap luasan terumbu karang menurun v 55.3% nelayan setuju terjadi penurunan, Menurut persepsi nelayan penyebab kerusakan terumbu karang adalah alat tangkap destruktif 75.3% nelayan setuju. Masih ada pengambilan batu karang 32.1% setuju. Konflik vertikal yang terjadi yaitu peraturan tumpang tindih terkait izin dan retribusi masuk kawasan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2013 serta Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015. Konflik horizontal terkait peruntukan kawasan untuk pembangunan bandara yang berada di dalam kawasan hutan lindung, konflik ini terjadi antara pihak BTNW dan PEMDA di Pulau Kaledupa. Konflik kelompok masyarakat dan pihak suwasta dalam memanfaatkan lokasi diving. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 31 atribut dari keempat dimensi ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pada pengelolaan kawasan konservasi
Keyword: efektifitas, konservasi, keberlanjutan, pengelolaantaman nasional

Judul: Pemodelan Selang Kelahiran Anak Pertama
Abstrak: Seiang kelahiran anak pertam3 mcrupakan jarak waktu dari umur pcrkawinan pcrtama pada \Vanila sampai umur kclahiran anak pertama. Selang kelahiran anak pertama dapal digunakan scbagai penduga kesuburan \Vanila karena pada umumnya pasangan suami islri yang bam menikah tidak menunda kelahiran anak pertama
Keyword: