Judul: Ketimpangan dan Proyeksi Pengaruh Jalan Lintas Selatan terhadap Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Timur
Abstrak: Sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, pembangunan wilayah Provinsi Jawa Timur menghadapi ketimpangan antara Wilayah Pantai Utara (Pantura) dengan wilayah Pantai Selatan (Pansela) dan wilayah Tapal Kuda. Keterkaitan spasial berperan penting menciptakan pembangunan berimbang. Keterkaitan spasial dapat ditingkatkan berdasarkan pengembangan aksesibilitas wilayah dan jaringan infrastruktur jalan. Pembangunan Jalan Nasional Lintas Selatan (JLS) di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja dan ketimpangan pembangunan wilayah, menganalisa pengaruh jalan JLS terhadap pendapatan dan aksesibilitas wilayah, serta memproyeksikan pengaruhnya terhadap kinerja dan ketimpangan pembangunan wilayah di kabupaten koridor jalan JLS. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan cross section pada tahun 2017. Analisis kinerja pembangunan wilayah menggunakan TOPSIS berdasarkan dimensi sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta aksesibilitas wilayah. Ketimpangan pembangunan wilayah dianalisis menggunakan perhitungan koefisien variasi (CV). Untuk mengkaji pengaruh jalan JLS digunakan Geographically Weighted Regression (GWR) dan perhitungan rasio panjang jalan per luas wilayah. Sedangkan analisis proyeksi dianalisis dengan TOPSIS dan perhitungan koefisien variasi (CV) dengan input data analisis pengaruh. Wilayah Pantura merupakan wilayah dengan rataan kinerja pembangunan wilayah tertinggi, sebesar 0,397 satuan kinerja. Wilayah Pansela memiliki rataan kinerja pembangunan sebesar 0,303 satuan kinerja, sedangkan Wilayah Tapal Kuda berkinerja terendah (0,287). Hal ini mengindikasikan tingginya ketimpangan pembangunan diantara Wilayah Pantura dengan Wilayah Pansela dan Tapal Kuda. Koefisien variasi (CV) ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Timur tergolong tinggi (24,06 persen), sebagai akibat ketimpangan antara-wilayah maupun di dalam wilayah. Ketimpangan tertinggi terjadi di Wilayah Pantura (CV= 27,48 persen) dan terendah berada di Wilayah Madura (3,77 persen). Pembangunan JLS diduga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan melalui tingkat PDRB dan meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui ketersediaan infrastruktur jalan. Pembangunan JLS diproyeksikan mampu memberikan perubahan signifikan pada peningkatan kinerja pembangunan wilayah pada kabupaten koridor. Namun pembangunan JLS diproyeksikan belum cukup untuk memberikan perubahan berarti baik dalam peningkatan kinerja pembangunan wilayah pada level regional maupun dalam mengurangi ketimpangan wilayah. Untuk mengatasi ketimpangan wilayah, diperlukan pengembangan sektor perikanan laut tangkap, minapolitan, dan pariwisata bahari sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di wilayah koridor JLS.
Keyword: GWR, ketimpangan wilayah, pembangunan wilayah, pembangunan Koridor JLS, TOPSIS.

Judul: Kondisi Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan masalah klasik di Indonesia. Pada masa Orde Baru, strategi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pemerintah kurang memperhatikan tercapainya pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah sehingga terdapat kecenderungan kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, masalah kesenjangan ekonomi antar wilayah telah menjadi pembahasan utama dalam penetapan kebijakan pembangunan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah kebijakan otonomi daerah yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak merata di seluruh wilayah sehingga menimbulkan gap antara wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi dan terendah, dimana Kabupaten Kudus memiliki PDRB per kapita tujuh kali lipat lebih tinggi dari PDRB per kapita Kabupaten Grobogan. Adanya gap tersebut mengindikasikan masih terjadi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah, pemahaman pertama yang perlu ditelaah adalah mengenai kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah apakah semakin melebar atau berkurang, serta kesenjangan yang terjadi masih dalam taraf rendah, sedang, atau tinggi. Adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah berarti terdapat beberapa daerah yang cepat tumbuh, namun terdapat daerah lain yang tertinggal karena mengalami pertumbuhan ekonomi lambat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun prioritas kebijakan untuk lebih memajukan perekonomian di daerah tertinggal. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi wilayah yang tergolong daerah tertinggal. Setelah diketahui daerah tertinggal, dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah. Perhatian difokuskan pada daerah yang tertinggal supaya daerah ini mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah maju. Sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah dapat dikurangi. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah; 2) menganalisis klasifikasi wilayah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi wilayah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal; 3) mengestimasi faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah; dan 4) merumuskan implikasi kebijakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat 3 dan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yakni tujuan 1 diukur dengan menggunakan Indeks Kesenjangan Williamson, tujuan 2 diukur dengan menggunakan analisis Klassen Typology, dan tujuan 3 diukur dengan menggunakan analisis panel data. Hasil penelitian ini menunjukan trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah pada masa sebelum otonomi daerah cenderung meningkat hingga tahun 2000. Pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah meningkat terlebih dahulu hingga tahun 2003. Setelah tahun 2004, trend kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah berangsur-angsur menurun tetapi masih dalam taraf tinggi. Menurut analisis Klassen Typology, setelah pelaksanaan otonomi daerah jumlah wilayah yang terolong daerah maju dan cepat tumbuh bertambah dari empat wilayah menjadi delapan wilayah. Namun, wilayah yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal masih
Keyword: 

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: