Judul: Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus Pulau Pari, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta).
Abstrak: Pulau Pari merupakan salah satu dari belasan ribu pulau kecil di Indonesia dan menjadi arena perebutan sumber daya agraria antara warga pulau dengan korporasi yang hendak mengivestasikan kapitalnya di sektor wisata. Proses konflik agraria di pulau ini sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum menemukan resolusi yang memadai bagi kedua pihak. Klaim perusahaan sebagai pemilik tanah di Pari adalah sebuah pernyataan yang legal karena secara formal pihak administrasi pertanahan telah menerbitkan surat kepemilikan maupun guna bangunan sesuai dengan yang diajukan oleh pemegang surat tanah meskipun status tanahnya adalah absentee. Proses ini mengabaikan proses-proses yang di masa lalu yang terindikasi melalui proses manipulasi oleh aparat negara. Kondisi ini menciptakan pertentangan yang tajam antara aspek legalitas yang dimiliki perusahaan dengan aspek legitimasi yang dimiliki oleh masyarakat yang merasa telah mendiami dan mengelola pulau tersebut secara turun-temurun dan tidak pernah menjualnya. Praktik konflik saat ini tak bisa dilepaskan dari proses abstraksi ruang yang dilakukan oleh pemilik kapital maupun negara di mana ruang spasial dan ruang interaksi antar aktor dipisahkan dan diproduksinya ruang abstrak oleh negara. Produksi ruang abstrak ini membuka jalan bagi proses lanjutan yakni disposesi. Disposesi yang terjadi bukan hanya disposesi alat produksi semata di mana orang dipisahkan dari alat produksinya melainkan disposesi atas ruang hidupnya secara utuh baik material, pengetahuan dan relasi-relasi sosialnya. Modus operandi disposesi di masa lalu oleh korporasi dan negara menempatkan masyarakat Pari berada dalam ancaman eksklusi dan menjadi tunakisma/landless. Formasi negara yang sedang dalam proses in the making terus menerus menimbulkan kegamangan bagaimana peran negara sesungguhnya dalam penanganan konflik agraria agar setiap unit negara tak membuat tindakan dan kebijakan yang berbeda-beda dan rentan dimanipulasi oleh kapital. Negara saat ini berada dalam arena pertarungan antara warga negara dan korporasi, di mana negara akan turun? Hal ini merupakan upaya yang mesti diperjuangkan bagi tiap aktor yang memperjuangan hak atas sumber-sumber agrarianya seperti disebutkan dalam UUPA No 5 Tahun 1960. Sebagai proyeksi, apabila konflik antara legalitas dan legitimasi ini terus berjalan, posisi warga akan sangat rentan kehilangan ruang hidupnya maka bentuk counter-exclusion bisa dilakukan dengan mengusahakan suatu keadilan alokasi ruang pemanfaatan pulau kecil agar semua pihak yang ada di pulau Pari dapat berbagi manfaat atas sumber-sumber agrarianya. Upaya ini perlu didukung oleh regulasi pertanahan di pulau kecil yang membatasi penguasaan perorangan serta penyerahan bagian dari luas penguasaan pribadi kepada negara, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Integrasi antara regulasi pertanahan, regulasi mengenai pesisir dan pulau kecil, serta tata ruang kepulauan perlu diupayakan di tingkatan kebijakan.
Keyword: akumulasi, konflik agraria, disposesi, eksklusi, ruang

Judul: The Political Economy of Land Tenure Settlement in Forest Areas (PPTKH): A Case Study of Sukaslamet Village, Indramayu Regency
Abstrak: Konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan telah menjadi permasalahan mendasar pada areal kelola Perhutani. Sejarah praktik penguasaan lahan di areal kelola Perhutani menyebabkan permasalahan keterbatasan akses petani penggarap terhadap kawasan hutan, yang kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya konflik tenurial. Sejak tahun 2017, Pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan. Melalui kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan. Terbitnya seperangkat kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja turut mendorong pelaksanaan kebijakan PPTKH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika lokal kontestasi penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta implikasinya terhadap kebijakan PPTKH di Pulau Jawa. Penelitian dilakukan di Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu desa yang beririsan dengan areal kelola Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis pada dinamika visibilitas konflik serta kontestasi aktor dalam konflik penguasaan lahan. Penelaahan visibilitas konflik dan kontestasi aktor menggunakan kerangka penilaian visibilitas konflik berbasis aktor serta pendekatan Actor-Centred Power (ACP). Lintasan sejarah praktik penguasaan lahan di Desa Sukaslamet menunjukkan serangkaian proses teritorialisasi Negara pada kawasan hutan, serta adanya kontrateritorialisasi. Sejarah teritorialisasi negara pada kawasan hutan menyebabkan jaringan penguasaan lahan di tingkat tapak serta ketidakpastian pada kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan gradasi dan historiografi, serta dinamika aktor dalam konflik penguasaan lahan pada areal kelola Perhutani. Dinamika konflik penguasaan lahan pada praktik pengelolaan hutan oleh Perhutani telah menghidupkan praktik teritorialisasi lokal oleh petani penggarap. Selain itu, pergeseran kekuasaan aktor menyebabkan perubahan eskalasi dalam kontinum konflik. Penetapan kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai upaya resolusi konflik justru dapat menyebabkan kontestasi baru dengan mengundang aktor kuat lainnya. Akhirnya, kebijakan PPTKH sebagai bentuk perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya. Pola penyelesaian dalam kebijakan PPTKH yang terbatas pada skema Perhutanan Sosial (PS) tidak menyasar permasalahan mendasar terkait pendudukan kawasan hutan di tingkat tapak. Skema PS pada areal KHDPK tidak dapat mengoreksi permasalahan ketidakpastian dan inefisiensi kawasan hutan, serta situasi ketidakpercayaan politik kepada birokrasi kehutanan., Land tenure conflicts in forest areas have become a fundamental problem in the Perhutani management area. The history of land tenure practices in Perhutani's management area has caused the problem of limited access of peasants to forest areas, which later became a driving factor in tenurial conflicts. Since 2017, the Government has been trying to resolve various land tenure conflicts in forest areas. Through the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) policy, the Government seeks to protect the rights of peasants in forest areas. The issuance of policies derived from the Job Creation Law has also encouraged the implementation of the PPTKH policy. This study aims to analyze the local dynamics of land tenure contestation in forest areas and its implications for PPTKH policy in Java. The research was conducted in Sukaslamet Village, Indramayu Regency, one of the villages that intersects with the Perhutani management area of Indramayu Forest Management Unit (KPH). The study uses a qualitative approach focusing on analyzing the dynamics of conflict visibility and actor contestation in land tenure conflicts. Examining conflict visibility and actor contestation uses an
Keyword: kebijakan PPTKH, penguasaan lahan, visibilitas konflik, kontestasi aktor, Actor Centred Power

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: