Judul: Evaluation of Settlement Area Development in Banda Aceh City based on Land Capabilities
Abstrak: Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKNp). Selain sebagai pusat pemerintahan provinsi, Kota Banda Aceh merupakan pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pusat keagamaan. Sementara itu, Kota Banda Aceh relatif tidak luas sedangkan desakan kebutuhan lahan setiap tahunnya semakin meningkat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan kondisi fisik Kota Banda Aceh dalam memenuhi kebutuhan lahan. Kebutuhan lahan yang semakin meningkat tak dapat dielakkan, sedangkan potensi lahan untuk dikembangkan sebagai wilayah permukiman terus berkurang. Untuk itu, diperlukan analisis kemampuan lahan untuk mengkaji potensi lahan yang akan dikembangkan berdasarkan kondisi fisik yang dimiliki Kota Banda Aceh. Analisis yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Analisis diawali dengan mengubah format data morfologi, lereng, topografi, jenis tanah, curah hujan, dan kerawanan bencana menjadi data raster. Selanjutnya, dilakukan superimpose data-data tersebut dengan mempertimbangkan penilaian skala kepentingan untuk membentuk satuan kemampuan lahan. Terdapat sembilan satuan kemampuan lahan yang kemudian disebut SKL dalam analisis kemampuan lahan. SKL tersebut meliputi: morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, kestabilan pondasi, ketersediaan air, drainase, erosi, pembuangan limbah, dan bencana alam. Hasil analisis menunjukkan hampir semua SKL yang terbentuk homogen dengan kemampuan tinggi, kecuali satuan kemampuan lahan drainase dan satuan kemampuan lahan bencana alam. Faktor fisik seperti jenis tanah dan kelerengan menjadi pertimbangan yang cukup dominan dalam penilaian SKL. Selanjutnya, kemampuan lahan menentukan arahan yang tepat bagi Kota Banda Aceh dalam pengembangan permukiman. Hasil analisis menunjukkan 74,4% Kota Banda Aceh atau seluas 4.394 ha memiliki kemampuan pengembangan sedang dan sisanya seluas 1.509 ha (25,6%) merupakan wilayah dengan kemampuan pengembangan agak tinggi. Meskipun hasil analisis menunjukkan potensi cukup tinggi, tidak semua lahan yang tersedia dapat dikembangkan. Rasio perbandingan tutupan lahan terbangun dan lahan non terbangun penting dipertimbangkan demi keseimbangan pemanfaatan ruang. Masing-masing kelas kemampuan pengembangan menunjukkan tingkatan kesanggupannya dalam mendukung pengembangan permukiman. Hutan dan ruang terbuka hijau merupakan lahan yang harus dilindungi sehingga tidak dapat diperuntukkan untuk pembangunan. Dengan pertimbangan tersebut, Kota Banda Aceh yang dapat dikembangkan untuk permukiman hanya seluas 190,3 ha. Luasan yang relatif kecil ini tetap harus memperhatikan kondisi fisik dimana terdapat kelemahan agar permukiman yang dikembangkan tidak melebihi kemampuan lahan Kota Banda Aceh sendiri., Banda Aceh City is the capital city of Aceh Province, and was designated as a Regional Activity Center (PKW) as well as proposed to be a National Activity Center (PKNp). Besides the center of the provincial government, Banda Aceh City is the center for trade and services, center for education and health services, as well as religious center. Meanwhile, Banda Aceh City is relatively small, while the demand for land is increase each year. This research is motivated by the physical condition consideration of Banda Aceh City in meeting the land needs. The increasing demand for land cannot be avoided, while the potential for land to be developed as an area continues to decrease. For this reason, it is necessary to analyze the ability of the
Keyword: pembobotan, permen PU, satuan kemampuan lahan, weighted overlay

Judul: Arahan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh.
Abstrak: Perkembangan kota dapat menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Sebuah kota yang semakin berkembang dan tidak mengakomodasi penyediaan lahan untuk RTH akan mengalami kesulitan dikemudian hari dengan semakin sempitnya lahan serta naiknya nilai lahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberlakukan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap daerah menyediakan RTH seluas 30% dari wilayahnya. Kementerian Pekerjaan Umum mengembangkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) untuk mendukung pelaksanaan mandat UU tersebut. Gempa bumi di Kota Banda Aceh tanggal 26 Desember 2004 yang diikuti tsunami dan menerjang sepanjang garis pantai Samudera Hindia memakan banyak korban jiwa dan merusak infrastruktur termasuk RTH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan luas dari RTH Banda Aceh pra dan pasca tsunami, kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, serta arahan pengembangannya. Metode yang digunakan adalah intepretasi penggunaan lahan melalui citra satelit, analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007, analisis kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk dengan standar kebutuhan RTH per kapita dalam PERMENPU No. 5/PRT/M/2008. Konsep Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) digunakan untuk menyusun arahan pengembangan RTH Kota Banda Aceh, dan diintegrasikan dengan rencana penggunaan lahan dalam RTRW Kota Banda Aceh. Hasil analisa menunjukkan bahwa bahkan sebelum tsunami, RTH Banda Aceh masih jauh dari memenuhi standar UU Penataan Ruang (13,92% dari luas wilayah). Akibat tsunami RTH Banda Aceh hanya tersisa sekitar 9,31%. Pada tahun 2010 RTH Banda Aceh mengalami peningkatan menjadi 12,83%, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 37,51% (24,30 % RTH privat atau 1.490,93 ha dan 13,21 % RTH publik atau 810,53 ha). Kebutuhan RTH Banda Aceh berdasarkan luas wilayah adalah 1.227,18 ha publik dan 613,59 ha privat, berdasarkan prediksi jumlah penduduk tahun 2029 adalah 687,89 ha. Arahan pengembangan RTH Banda Aceh yaitu dengan membangun lahan hijau baru dengan perluasan melalui pembelian lahan atau mengakuisisi lahan privat untuk dijadikan RTH, mengembangkan jalur hijau dan peningkatan kualitas RTH. Arahan pengembangan RTH Banda Aceh ditekankan pada pemenuhan kekurangan 416,7 ha RTH publik. Pendistribusian RTH ditempatkan sesuai dengan ketersediaan lahan di tiap kecamatan dan diintegrasikan dengan RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029.
Keyword: ruang terbuka hijau publik, pemenuhan, pengembangan, tsunami

Judul: Sintesis Krisin dari Floroglusinol
Abstrak: Flavone is a class of flavonoid, widely distributed in vascular plants. Flavones containing hydroxyl groups at 5 and 7 position are quite important regarding their biological activities and their abiquity in nature. Flavone having hydroxyl groups only at position 5 and 7 or 5,7-dihydroxyflavone is known as chrysin. In this study, crude chrysin had been successfully synthesized in 3 steps from phloroglucinol as starting material. Phloroglucinol was acetylated with acetonitrile and HCl gas, resulting phloroacetophenone amount to 74%. Phloroacetophenone benzoylation with 4.5 equivalents of benzoyl chloride produced tribenzoyl phloroacetophenone in 103–107% of yield and the subsequent Baker-Venkataraman rearrangement of the ester by using KOH in dried pyridine produced crude chrysin, with conversion percentage of 71.62%. All synthetic products had been characterized by melting point and spectroscopically.
Keyword: