Judul: Institutional and Regional Innovations in Forest Governance After the Implementation of Law Number 23/2014 in North Sumatra Province
Abstrak: Pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) di Indonesia sangat terkait dengan peraturan desentralisasi yang dihasilkan dari produk politik. Pada tahun 2014 pemerintah menetapkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32/2004. Setelah pemberlakuan UU No. 23/2014, kewenangan pengelolaan SDH berada pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Melalui UU No. 23/2014, pemerintah daerah (pemda) juga didorong untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja tata kelola hutan. SDH di Indonesia secara umum dimiliki oleh negara (state property) yang berkarakteristik sebagai sumberdaya bersama (common-pool resources/CPRs) dengan ciri utama (1) sulit mengecualikan pihak lain untuk menggunakannya, baik melalui hambatan fisik atau instrumen hukum (non excludable) dan (2) manfaat yang dikonsumsi oleh satu pihak akan mengurangi manfaat yang tersedia bagi pihak lain (subtraktable). Pada tingkat daerah Provinsi Sumut, selama kurun waktu implementasi UU No.32/2004 (2004-2014) terdapat berbagai isu krusial yang menjadi permasalahan pengelolaan hutan seperti: belum selesainya penetapan kawasan hutan, adanya klaim masyarakat dan konflik perambahan kawasan hutan dan kegiatan illegal logging. Setelah implementasi UU No. 23/2014 permasalahan tersebut masih terus muncul sehingga diperlukan kelembagaan yang tepat untuk meminimalkan terjadinya tragedy of the common. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kelembagaan tata kelola hutan setelah implementasi UU No. 23/2014 di Provinsi Sumatera Utara, (2) menilai kondisi tata kelola hutan setelah implementasi UU No. 23/2014, (3) menganalisis daya inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja tata kelola hutan, dan (4) menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong pengembangan inovasi dalam meningkatan kinerja tata kelola hutan. Analisis dalam penelitiaan ini menggunakan pendekatan kerangka kerja kelembagaan yang dikembangkan Nugroho (2016), dimana sebuah kinerja sangat terkait dan saling pengaruh antar komponen kelembagaan yaitu: struktur kelembagaan, karakteristik sumberdaya, dan perilaku aktor). Guna mendukung analisis kelembagaan tersebut digunakan teori (konsep) kelembagaan dari Pakpahan (1990); Kartodihardjo (2008), yang menyebutkan bahwa kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol interdependensi antara pihak terhadap SDH melalui hak kepemilikan (property rights), batas yurisdiksi (jurisdictional boundary), dan aturan representasi (rule of representation). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD), observasi, analisis dokumen/literature. Hasil analisis kelembagaan menunjukkan bahwa, setelah implementasi UU No.23/2014, tata kelola hutan di Provinsi Sumut masih bernuansa sentralistik, karakteristik sumberdaya hutan tidak berubah (tetap sebagai common pool resouces), dan belum adanya sinergi perilaku para aktor. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja tata kelola hutan belum mengalami perbaikan secara signifikan. Sejalan dengan itu, hasil analisis kelembagaan juga menunjukkan bahwa: (1) terjadi penyempitan batas yuridiksi daerah provinsi, (2) masih rendahnya aspek aturan representasi bagi daerah provinsi, dan (3) masih adanya klaim dari pemangku kepentingan lain, yang menandakan rendahnya legitimasi para pihak. Kondisi tata kelola hutan yang diukur berdasarkan penilaian indeks tata kelola hutan pada empat aspek tata kelola (yaitu kepastian kawasan hutan, keadilan atas sumberdaya hutan, transparansi pengelolaan hutan, dan kapasitas penegakan hukum), menunjukkan bahwa pemberlakuan UU No. 23/2014 di Provinsi Sumut telah mendorong perbaikan tata kelola hutan yang ditandai dengan naiknya nilai indeks tata kelola hutan pada tahun 2018 (nilai 5,35; katergori “baik”) dari tahun 2014 (nilai 3,70; kategori “sedang”). Namun demikian, perbaikan ini belum sepenuhnya terjadi pada seluruh aspek tata kelola hutan sehingga belum mampu secara signifikan mendorong terjadinya perbaikan kinerja tata kelola hutan. Pemberlakuan UU
Keyword: Institutional, regional governmen, innovation, forest governance index, implementation of Law Number 23/2014, CPRs, North Sumatera Province

Judul: Dinamika Institusi Dalam Jejaring Kekuasaan Pengelolaan Hutan: Kasus Perubahan Lahan Berhutan Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur
Abstrak: Peran institusi dalam menentukan kelestarian sumberdaya alam dipertanyakan dengan meningkatnya laju deforestasi yang berlangsung di saat krisis ekonomi tahun 1996 dan berlanjut dengan reformasi politik di tahun 1999. Laju deforestasi, yang dilaporkan stabil dengan rata-rata 1,86 juta hektar selama 12 tahun dari 1986 hingga 1996, meningkat hingga mendekati tiga juta hektar dengan adanya konversi hutan menjadi non-hutan dalam kurun waktu tiga tahun. Situasi krisis ekonomi yang berlanjut dengan reformasi politik diduga mempengaruhi stabilitas institusi yang mengendalikan kebijakan pengelolaan hutan dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bermaksud melakukan eksploratori faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas institusi dalam mewujudkan kelestarian hutan, melalui empat tahapan analisis sebagai berikut, yaitu: (1) menganalisis perubahan tutupan lahan berhutan menjadi non-hutan, (2) menganalisis faktor penyebab dari terjadinya perubahan tutupan lahan tersebut, (3) menganalisis kebijakan pengelolaan hutan yang mempengaruhi terjadinya perubahan tutupan lahan, (4) Mendiskusikan implikasi dari pembaharuan undang-undang Pemerintahan Daerah terhadap upaya untuk melestarikan hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan karakteristik sumberdaya hutan yang menghasilkan berbagai macam manfaat guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan karakter pengguna hutan yang memiliki berbagai kepentingan terhadap sumberdaya hutan. Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data kuantitatif dalam bentuk Citra Landsat TM7 bersumber dari Kementerian Kehutanan digunakan untuk menghitung luas lahan berhutan yang dibuka menjadi non-hutan dan dianalisis secara spasial dengan menggunakan prosedur baku SNI 8803:2014 (Anonimus 2014). Penyebab pembukaan hutan ditelusuri dengan menggunakan metode snowballing, untuk mengetahui aktor, kelompok pengguna hutan, yang berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: pemerintah, non-pemerintah atau organisasi sipil masyarakat, pengusaha serta kelompok masyarakat setempat (Grimble dan Wellard 1997). Wawancara mendalam dengan aktor yang dilengkapi dengan pengamatan terlibat dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan kondisi hutan serta perubahan pengelolaan hutan dari pandangan aktor yang mencerminkan realitas sosial (Suhardjito 2014). Analisis aktor menggunakan teori akses untuk mengetahui sumberdaya aktor dalam bentuk a.l kedudukan sosial, finansial, identitas, pengetahuan, dan teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mempertahankan, mengendalikan kontrol terhadap penggunaan dan manfaat dari hutan (Ribot dan Peluso 2003). Realitas sosial yang dipahami oleh aktor divalidasi dengan data sekunder guna menjelaskan efektivitas kebijakan pengelolaan hutan. Sumber data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program kehutanan, laporan kegiatan dan evaluasi yang merefleksikan aturan formal tentang pengelolaan hutan. Hubungan antara perkembangan institusi dengan meluasnya pembukaan hutan didiskusikan dengan mengemukakan kenyataan empiris tentang elemen institusi yang menentukan kelestarian hutan. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa lahan berhutan yang menutupi kabupaten Paser berada di dalam dan juga di luar kawasan hutan. Pembukaan hutan sebelum tahun 2000 berlangsung di dalam dan juga di luar kawasan hutan. Hutan di kawasan konservasi dibuka menjadi tambak, sedangkan hutan di kawasan hutan produksi dibuka menjadi belukar dan hutan yang diluar kawasan dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit. Pembukaan hutan berlanjut setelah tahun 2000, yang mengakibatkan meluasnya tambang di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Penyebab pembukaan hutan di kabupaten Paser ada tiga, yaitu: (1) kawasan hutan digunakan untuk mengembangkan investasi berbasis sumberdaya lahan; (2) hutan ditransaksikan untuk berbagai kepentingan; (3) Situasi kaotik pengelolaan hutan dengan terbukanya jejaring organisasi di masyarakat. Hutan digunakan untuk memenuhi kepentingan yang beragam dan divergent,
Keyword: dinamika institusi, kabupaten Paser, desentralisasi, pengelolaan hutan

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: