Judul: Perampasan Hak Ulayat Pesisir dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penutupan akses dan teritorialisasi kawasan yang menyebabkan hilangnya citizenship ‘kewargaan’ komunitas Suku Bajo. Penelitian ini dilaksanakan di Teluk Tomini, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan paradigma teori kritis, pendekatan kualitatif, serta strategi studi kasus. Data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para aktor sebagai subjek kasus, baik aktor grassroots di tingkat desa, maupun aktor atas berupa pemerintah daerah, NGOs, anggota legislatif, bahkan sampai aktor pusat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (indept interview), observasi partisipasi pasif (passive participation), dan Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen berupa laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya, UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Perda, dan lain-lain. Analisis data dilakukan melalui deskriptif analitis, yang dilakukan bersamaan selama pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi, yaitu mengecek kredibilitas data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini melibatkan banyak aktor yang berkepentingan, yakni negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga multilateral, swasta, LSM, serta masyarakat grass roots komunitas Suku Bajo. Suku Bajo yang dikenal sebagai suku pengembara laut telah mendiami kawasan Teluk Tomini sejak tahun 1800- an, jauh sebelum aktor-aktor lainnya memiliki perhatian, bahkan jauh sebelum republik ini berdiri. Penulis mengalisis konflik yang terjadi dengan menggunakan teori akses (Ostrom, 1996; Ribot dan Peluso; 2003; Lund , 2011; dan Li, 2012). Konflik sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini berakar dari pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di satu sisi, serta perlindungan sumber daya di sisi yang lain. Pemanfaatan sumber daya menjadi pintu masuk bagi korporasi untuk mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini, sedangkan perlindungan kawasan yang diwujudkan dengan penetapan kawasan sumber daya pesisir dan laut sebagai hutan konservasi menjadi instrumen negara untuk menguasai sumber daya yang ada. Dominasi negara dan korporasi dalam pengelolaan sumber daya tesebut sesungguhnya menegasikan eksistensi komunitas Suku Bajo yang telah lama memupuk sistem sosial dan ekonominya di pesisir Teluk Tomini. Baik pemanfaatan oleh korporasi maupun perlindungan sumber daya pesisir dan laut oleh negara berbenturan dengan kepentingan Suku Bajo, sehingga konflik tidak dapat dihindari. Pemanfaatan dan perlindungan kawasan kemudian melahirkan penggusuran dan program resettlement yang menyebabkan Suku Bajo mendapat desakan untuk meninggalkan permukiman mereka di laut dan dimukimkan kembali ke darat. Konsesi kawasan kepada pihak korporasi telah menyebabkan konflik antara Suku Bajo versus korporasi yang juga melibatkan negara, sedangkan penetapan kawasan konservasi yang disusul dengan desakkan resettlement telah melahirkan konflik antara Suku Bajo versus negara. Perampasan hak ulayat pesisir dan laut Suku Bajo, dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini, terjadi melalui penutupan akses dan teritorialisasi kawasan, sehingga menyebabkan hilangnya citizenship komunitas Suku Bajo sebagai masyarakat adat. Penutupan akses terjadi karena korporasi menerima konsesi pada kawasan yang sesungguhnya selama ratusan tahun telah menjadi hak kelola komunitas Suku Bajo, jauh sebelum negara dan korporasi berada di kawasan tersebut. Sementara itu, teritorialisasi kawasan terjadi ketika negara menggunakan perannya sebagai pelindung
Keyword: Hak ulayat pesisir dan laut, dominasi negara dan korporasi, kewargaan, Suku Bajo

Judul: Access and Power: The Dilemma of the Informal Economy and Exclusion of the Indigenous Peoples of Mapur Bangka
Abstrak: Suku Mapur Orang Lom Bangka terdiferensiasi dalam menyikapi akses ke sumber daya timah dan sawit pasca Orde Baru. Perbedaan hubungan relasional antar aktor-aktor membelah kedua komunitas ke dalam dua kutub yang saling bertentangan. Atas nama sekumpulan kuasa kedua komunitas saling mengeksklusi antara satu dengan yang lainnya. Hadirnya pemerintah daerah dan korporasi swasta asing dalam proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit memunculkan resistensi serta menyulut aksi gerakan tandingan dari warga komunitas adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yaitu: (1) menganalisis perbedaan penggunaan sekumpulan kuasa untuk mengakses sumber daya, keterkaitannya dengan tindakan eksklusi dan dilema ekonomi informal pada komunitas adat; (2) menginterpretasi kekuatan sekumpulan kuasa yang mengeksklusi komunitas sehingga mendorong terjadinya gerakan teritori tandingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan paradigma kritis. Paradigma kritis digunakan untuk melacak dan membongkar perbedaan dalam hubungan-hubungan relasional antar aktor-aktor pendukung ekonomi timah dan pendukung ekonomi sawit. Paradigma kritis juga digunakan untuk menginterpretasi bagaimana cara komunitas adat merespon tekanan-tekanan dari eksternal seperti pemerintah daerah dan korporasi, sehingga memunculkan dinamika konflik sosial disertai tindakan eksklusi, resistensi, dan negosiasi. Penelitian dilakukan di dua desa locus utama komunitas adat Suku Mapur Orang Lom Bangka, yaitu Dusun Air Abik Desa Gunung Muda dan Dusun Pejam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Metode penelitian menggunakan pembacaan sejarah hidup dan studi kasus. Jenis metode studi kasus yang dipilih adalah studi kasus instrumental. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan tiga teknik yaitu teknik observasi tidak berperan, wawancara mendalam, dan diskusi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses komunitas adat ke sumber daya timah melalui sekumpulan kuasa identitas sosial (keturunan orang adat), pengetahuan, teknologi, kapital, tenaga kerja, dan hubungan sosial, tanpa disertai dengan otoritas tidak memiliki kuasa untuk mengatur dan mengontrol keberlanjutan akses terhadap sumber daya. Akses akan diatur oleh elit lokal yang memiliki otoritas dan menjalankan praktik ekonomi informal. Atas nama otoritas, elit lokal (kepala dusun, tokoh adat) dan kelompok aliansinya memberi akses untuk menambang timah, mengutip fee, jasa perantara, kebutuhan teknis penambangan, dan bahkan mengambil jatah fee untuk keuntungan pribadi. Atas nama otoritas, elit lokal beserta kelompok aliansi menghalangi komunitas adat lain dan kelompok-kelompok sosial pendukung ekonomi sawit untuk mengambil keuntungan dari tambang timah. Perilaku elit lokal ini menggambarkan berlangsungnya praktik ekonomi informal, sebuah perilaku penyelenggara negara dan aktor-aktor dalam masyarakat yang mengakumulasi keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek, dilakukan dengan jalan memanipulasi kebijakan publik melalui jaringan aliansi antarpersonal maupun antarlembaga, sebagai akibat dari terjadinya pelapukan fungsi dari institusi formal (negara). Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa akses komunitas adat ke sumber daya sawit melalui kuasa otoritas ketua adat, identitas sosial, negosiasi-hubungan sosial, dan kesempatan kerja mempercepat proses inklusi ke sistem perkebunan kelapa sawit. Cara-cara berkolaborasi dengan aktor- aktor negara dan non-negara (korporasi swasta), ikut menyerahkan tanah secara sukarela kepada korporasi, dan menjadi anggota koperasi petani plasma yang mendapat penghasilan setiap bulan, menempatkan warga adat sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit. Berbekal otoritas dan identitas sosial elit adat bernegosiasi dengan Pemda dan korporasi sawit guna menyerahkan lahan secara sukarela untuk pembangunan kelapa sawit. Melalui hubungan sosial yang bersifat resiprositas, terbuka kesempatan kerja bagi warga adat seperti satpam, tenaga kerja kontrak, dan menjadi anggota
Keyword: exclusion, Orang Lom, counter territory, bundle of power

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: