Judul: Policy Analysis of Core Zone Status Changes in Marine Conservation Areas, Coastal and Small Islands
Abstrak: Zona inti memiliki peran penting karena merupakan zona primer yang menjadi patokan dalam pembentukan zona-zona lain. Perubahan zona inti merupakan sebuah kemunduran bagi dunia konservasi jika peruntukannya tidak mengedepankan pada aspek keberlanjutan. Besarnya manfaat dari zona inti dihadapkan pada ancaman dan tantangan yang besar pula. Ancaman yang bersifat antropogenik, alami, maupun yang berbasis pada faktor kebijakan dan ego-sectoral masih menjadi faktor utama. Lahirnya kebijakan PP no. 27 tahun 2021 terkait perubahan status zona inti pada KKP3K menunjukkan indikasi kemungkinan pengubahan pola pengelolaan yang berdampak pada perubahan mekanisme yang akhirnya akan berdampak pada ketidakstabilan dalam pemanfaatan ekosistem serta berujung pada kerusakan sumber daya pesisir dan laut. Penelitian ini menggunakan metodelogi kuantitatif-kualitatif dengan pendekatan empiris dalam analisis kebijakan dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui Focus Group Discussion dan wawancara serta data sekunder dari studi dokumentasi yang kemudian diskenariokan dengan menggunakan analisis trade-off dan MACTOR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan skenario yang dibangun terlihat bahwa skenario terbaik dengan rata-rata 57 yaitu pada skenario B (zona inti digunakan untuk ekowisata (pariwisata berkelanjutan). Kemudian skenario C menggambarkan perubahan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dari penetapan PP no. 27 tahun 2021 yang menghasilkan dampak negatif terhadap ekologi dan hanya berimplikasi positif terhadap aspek ekonomi dan sosial. Aktor kunci yang mempunyai pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah terhadap perubahan status zona inti KKP3K adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi (KEMENKO MARVES), Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP), dan Investor Swasta. Kemudian aktor yang tingkat ketergantungan tinggi dan pengaruh kecil adalah KADES, POKMASWAS, LSM, Nelayan, dan Sektor informal. Dasar legalitas dari Perubahan zona inti yang digunakan untuk proyek strategis nasional akan menimbulkan dampak sosial dan ekologi. Oleh karna itu perubahan terhadap zona inti mestinya tidak perlu dilakukan kecuali megedepankan alternatif yang bermuara pada penyelarasan dan peningkatan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial pada kawasan tersebut., The core zone has an important role because it is the primary zone which becomes the benchmark in the formation of other zones. Regarding changes to the core zone are a setback for the world of conservation if the designation does not prioritize sustainability aspects. The magnitude of the benefits of the core zone is faced with great threats and challenges. Threats that are anthropogenic, natural, as well as those based on policy and ego-sectoral factors are still the main factors. The birth of PP no. 27/2021 regarding changes to the status of the core zone in KKP3K shows indications of the possibility of changing management patterns which have an impact on changing mechanisms which will ultimately have an impact on instability in the use of ecosystems and lead to damage to coastal and marine resources. This study uses a quantitative-qualitative methodology with an empirical approach in policy analysis and uses primary data obtained through focus group discussions and interviews as well as secondary data from documentation studies which are then scenariod using trade-off and MACTOR analysis. The results showed that based on the scenarios that were built, it appears that the best scenario with an average of 57 is in scenario B (the core zone is used for ecotourism (sustainable tourism).
Keyword: core zone changes, maktor, marine protect area, policy analysis, tradeoff analysis

Judul: Evaluation of Reserved Conservation Areas as an Effort for Development of Regional Marine Conservation Areas of Southeast Sulawesi
Abstrak: Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Sulawesi Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan tipe Taman Wisata Perairan (TWP) yang tertuang dalam SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 98 Tahun 2016, dengan luas sebesar 21.785,14 ha. Status kawasan ini masih berbentuk pencadangan sehingga belum memiliki sistem zonasi dan rencana pengelolaan. Tahapan pengembangan kawasan konservasi dari fase pencadangan hingga penetapan diperlukan penyusunanan rencana pengelolaan dan zonasi. Penentuan zona inti akan mempertimbangkan seluruh informasi ekologi yang diperoleh di KKPD Sulawesi Tenggara. Kawasan konservasi diharapkan mampu menjawab tujuan konservasi yang berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.tanpa mengabaikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk membantu merumuskan zona inti dan prioritas strategi dalam menunjang rencana pengelolaan dan zonasi KKPD Sulawesi Tenggara, dicapai dengan; 1) Mengevaluasi status kelayakan kondisi ekologi dalam kawasan konservasi; 2) Menetukan tingkat degradasi ekosistem dalam kawasan konservasi; 3) Menentukan zona inti; dan 4) Merumuskan serta memilih strategi prioritas untuk pengelolaan KKPD Sulawesi Tenggara. Kawasan konservasi mengalami perubahan luasan pasca proses inventaris calon kawasan yang dilakukan pada tahun 2013. Dikhawatirkan terjadi penurunan kualitas ekologi dari kawasan konservasi. Penelitian ini akan dimulai dengan memastikan kondisi kelayakan ekologi sebagai bentuk identifikasi potensi. Penentuan status kelayakan kawasan konservasi berdasarkan matriks yang dinilai dengan menggunakan perhitungan bobot dan skoring. Analisis kesenjangan digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kriteria target konservasi. Kesenjangan kondisi ekologi untuk memastikan data pra pencadangan dan data pasca pencadangan sebagai bentuk verifikasi kondisi ekosistem apakah benar mengalami penurunan kualitas. Hasil dari analisis kelayakan ekologi, analisis kesenjangan dan informasi dari participatory mapping akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengelolaan dan zonasi di KKPD Sulawesi Tenggara. Salah satu alat analisis kesesuaian yang dapat digunakan untuk membantu perancangan penentuan zona inti pada kawasan konservasi adalah Marine Reserve Design Using Spatially Explicit Anealling (Marxan). Marxan dapat digunakan untuk membantu mengatasi konflik alokasi spasial antara zona inti (not take zone) dan pemanfaatan (use zone). Kawasan konservasi yang akan ditetapkan juga memerlukan rencana prioritas strategi pengelolaan. Prioritas rencana pengelolaan dirumuskan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) adalah teknik yang cocok untuk menangani masalah yang tidak terstruktur dengan mempertimbangkan faktorfaktor yang saling mempengaruhi dan mewakili ketergantungan. Hasil identifikasi kondisi ekologi dari kriteria dari ekosistem mangrove diperoleh rata-rata kerapatan 1703 tegakan/ha dengan status sangat padat. Ekositem padang lamun memiliki rata-rata tutupan sebesar 47,94% penutupan dalam kondisi kurang kaya. Ekosistem rata-rata tutupan terumbu karang sebesar 45,74% masuk kategori sedang. Terdapat lima biota dilindungi ditemukan seperti ikan napoleon, kima, bambu laut, lumba-lumba penyu sisik dan penyu hijau. Hasil skoring yang diperoleh bernilai 31 mengkategorikan kawasan dalam kondisi layak sebagai kawasan konservasi. Namun ekosistem di kawasan konserasi mengalami penurunan kualitas ekologi dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Berdasarkan hasil analisis kesenjangan penurunan pada tutupan terumbu karang sekitar 10%. Tutupan padang lamun mengalami penurunan sebesar 17%. Ekosistem mangrove mengalami penurunan sebesar 102 tegakan/ha. Total luasan dari habitat penting dalam kawasan konservasi yang berhasil diidentifikasi adalah seluas 235,37 ha. Hasil analisis kesesuaian zona inti menggambarkan bahwa skenario A memilih zona inti sebesar 751 ha, dengan habitat penting seluas 58,18 ha. Skenario B seluas 1008 ha, dengan habitat penting sebesar 75,40. Skenario C sebesar 1498 ha, dengan alokasi habitat penting sebesar
Keyword: ANP, habitat kritis, kawasan konservasi perairan, Sulawesi Tenggara, zona inti, ANP, critical habitat, marine conservation area, Southeast Sulawesi, the core zone

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: