Judul: Eskalasi Ketegangan Hubungan Multi Pihak Dan Implikasi Dari Perebutan Sumber Agraria Di Kabupaten Sumbawa, Ntb
Abstrak: Rezim Orde Baru telah meletakkan dasar pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada ekstraksi sumber daya alam. Untuk mendukung kebijakan tersebut maka dicetuskannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) No.1 yang didukung oleh Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 tahun 1978. Atas dasar ini negara menetapkan hubungan melalui Kontrak Karya dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) tahun 1986. PT.NNT adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas dan tembaga dan mendapatkan area konsesi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa seluas 1.127.134 ha. Beroperasinya PT.NNT di Sumbawa khsusnya di Blok Elang Dodo telah menyulitkan masyarakat secara ekonomi, sosial maupun budaya. Area konsesi perusahaan juga masuk kedalam wilayah adat masyarakat. Kondisi ini kemudian menyebabkan ketegangan hubungan dan saling klaim antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah daerah. Disisi lain masyarakat juga bertentangan dengan masyarakat yang setuju dengan keberadaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar historis dan klaim antar pihak, memuncaknya ketegangan hubungan multi pihak di Hutan Dodo serta implikasinya. Penelitian dilakukan dari Maret sampai Agustus 2015 yang berlokasi di Desa Lebangkar dan Desa Lawin Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, NTB. Penelitian juga dilakukan diberbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Sumbawa yang meliputi Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan, Badan Pertanahan Nasional, serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa. Metode pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara kualitatif yang berlandas pada paradigma konstruktivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan telah mengakar sejak tahun 1933 saat masyarakat adat dipindahkan oleh pemerintah ke luar Hutan Dodo. Ketegangan hubungan berlanjut ketika pemerintah menjalin kontrak karya dengan perusahaan dalam hal konsesi pertambangan di Hutan Dodo. Dengan otoritas yang dimilikinya, perusahaan membatasi akses masyarakat ke Hutan Dodo karena dianggap mengganggu aktivitas perusahaan. Disisi lain, keberadaan perusahaan dianggap masuk ke wilayah adat masyarakat tanpa ijin serta menggangu aktivitas ekonomi, sosial-budaya sehingga menyulitkan masyarakat. Atas dasar ini, terjadilah pertentangan antara masyarakat Lebangkar dan Lawin dengan perusahaan. Ketegangan hubungan antara ketiga pihak ini terus berlanjut. Bahkan, sejak tahun 2000 masing-masing pihak berupaya membangung power baik melalui mekanisme berbasis hak maupun berbasis relasional dan struktural. Pihak-pihak lain yang turut berkepentingan dalam proses ini diantaranya masyarakat se-Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung. Ketegangan selanjutnya mencapai fase krisis pada tahun 2006 ditandai pembakaran camp milik perusahaan di Hutan Dodo oleh masyarakat yang berasal dari Kecamatan Ropang. Hal ini menuai kecaman dari Kecamatan Lantung yang setuju dengan keberadaan perusahaan. Pasca pembakaran camp, aksi kolektif masyarakat sempat terhenti, namun tahun 2008 konfrontasi kembali terlihat sampai dengan awal 2011, dengan kehadiran Masyarakat Adat Cek Bocek dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menuntut diakui sebagai masyarakat hukum adat. Tahun 2011 konfrontasi yang menguat dan sampai pada fase krisis tepat pada saat kegiatan eksplorasi tahap II berlangsung. Masyarakat Cek Bocek melakukan pembubaran aktivitas perusahaan, yang kemudian masyarakat justru mendapat intimidasi dari perusahaan dan aparat keamanan yang ada. Aksi ini berujung pada saling lapor ke Kepolisian. Terjadinya krisis juga karena dilantiknya Sultan Sumbawa beserta Lembaga Adat Tanah Sawamwa (LATS) dan keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah sumbawa. Sejak 2012 sampai saat ini, adalah fase-fase konfrontasi, semua pihak yang berkepentingan terus menerus membangun power agar mendapatkan otoritas di Hutan Dodo. Berlangsungnya ketegangan hubungan ini telah menyebabkan distribusi otoritas dan
Keyword: Hutan Dodo, Hutan Sumbawa, Konflik Agraria, Kontestasi Akses, Masyarakat Adat

Judul: Kebijakan Resolusi Konflik Usaha Tambang Di Kawasan Hutan: Studi Kasus Di Kalimantan Timur
Abstrak: Sistem pengelolaan SDA di Indonesia terdistribusikan dalam sektor-sektor (situation) sehingga mempengaruhi penyusunan aturan main dalam pengelolan SDA yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (structure). Aturan main tersebut mempengaruhi perilaku pengusaha dan penguasa (pemerintah) dalam pelaksanaan pengurusan SDA (behaviour) sehingga memunculkan persoalan konflik pemanfaatan SDA yang masih terus terjadi dan bermuara pada kerusakan SDA itu sendiri (performance). Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memformulasikan kebijakan yang tepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan. Untuk mencapai umum tujuan itu, maka dijabarkan tujuan-tujuan khusus sebagai berikut: (1) Menganalisis kinerja dan perilaku aktor dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (2) Menganalisis kelembagaan kesejarahan dan situasi dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (3) Memformulasikan penataan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Kalimantan Timur dengan fokus lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan, pengamatan terlibat dan review dokumen. Informan terdiri dari 10 orang di tingkat pusat, 15 orang di tingkat provinsi, 20 orang di tingkat kabupaten terdiri dari Kementerian Kehutanan dan unit pelaksana teknisnya di daerah, Tim Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan, masyarakat dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Informan kunci ini ditentukan secara snowball. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kelembagaan dan SSBP (situation, structure, behavior, performance) yang didukung dengan analisis isi (content analysis), analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) dan analisis deskriptif kualitatif. Situasi kebijakan ditandai oleh karakteristik SDH yang secara dejure dikuasai pemerintah, tetapi defacto open access, sifat keberadaan tambang di atas permukaan lahan, biaya transaksi yang tinggi untuk memperoleh informasi potensi dan sebaran batubara, dan pola interaksi, komunikasi dan koordinasi antar pemerintahan yang kurang lancar sehingga menambah biaya pelaksanaan kebijakan (policing cost). Situasi tersebut mempengaruhi penyusunan struktur kebijakan usaha tambang di kawasan hutan. Kelembagaan kesejarahan menunjukan bahwa kebijakan usaha pertambangan sejak era kolonial hingga era reformasi (path dependency) belum mengalami perubahan, dimana sektor pertambangan dan kehutanan masih ditempatkan sebagai tumpuan dan penopang pertumbuhan ekonomi melalui rezim ekstraksi SDA tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungannya. Persoalan konflik kebijakan tidak muncul di era Kolonial dan mulai muncul pada era Orde Lama dalam bentuk konflik laten. Pada era Orde Baru muncul konflik permukaan karena penetapan areal yang sama untuk wilayah tambang dan kawasan hutan, namun konflik tersebut dapat diredam dengan keberadaan Inpres No.1/1976 sebagai salah satu solusi atas konflik pemanfaatan lahan. Struktur kebijakan mempengaruhi perilaku aktor pemerintah yang masih melakukan ‘negosiasi’ dan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam proses perizinan dan pelaksanaan kebijakan dengan pelaku usaha. Pelaku usaha (agent) dengan kekuatan modal berupa rente ekonomi yang tinggi (US$ 20 per ton), SDM yang berkualitas, jejaring kekuasaan yang luas, dan teknologi informasi yang canggih telah mempengaruhi pemerintah (principal) dalam menyusun kebijakan publik yang diarahkan untuk keamanan dan keuntungan bagi kepentingan bisnisnya. Hal ini menunjukkan ada ketidakseimbangan kekuasaan dan ketimpangan informasi antara pelaku usaha dengan aparatur negara yang memunculkan kasus penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan di lapangan. Contohnya pelaku usaha yang berorientasi hit and run dan rent seekers, tidak memiliki NPWP dan menunggak
Keyword: resolusi konflik, pinjam pakai kawasan hutan, struktur kebijakan, kontestasi dan penataan kelembagaan

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: