Judul: The Role of Land Administration in Control of Wetland Agricultural Area Spatial Use (A Case Study of the Central Development Area of Bogor Regency)
Abstrak: Pada tahun 2017-2018, Luas sawah irigasi di Indonesia berkurang 19,84% sedangkan di Kab Bogor berkurang 30,10%. Kawasan Pertanian Lahan Basah RTRW Kabupaten Bogor diperuntukkan tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan intensif karena memiliki potensi penyediaan sistem irigrasi sehingga perlu dilindungi. Alih fungsi lahan pertanian dapat diakibatkan faktor dampak negatif keberadaan fasilitas dan solusinya dengan peninjauan kembali rencana tata ruang. Penulis mencoba membangun pemodelan alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh dampak ikutan kegiatan administrasi pertanahan dan menyusun strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Pengembangan (WP) Tengah Kabupaten Bogor. Keinginan masyarakat mendapatkan dampak positif administrasi pertanahan merupakan sebuah peluang pengendalian pemanfaatan ruang melalui administrasi pertanahan. Secara teknis, negara akan melayani dibidang pertanahan bagi masyarakat yang telah melakukan relasi teknis agraria sesuai dengan arahan RTRW. Identifikasi dan analisis dilakukan guna mencapai tujuan penelitian, yaitu: keterkaitan antara keberadan lahan terbangun dengan ketersediaan fasilitas, riwayat kegiatan administrasi pertanahan, keterkaitan kegiatan administrasi pertanahan terhadap alih fungsi lahan pertanian, dan peraturan perundang-undangan penyelengaraan administrasi pertanahan. Keberadaan lahan terbangun diidentifikasi melalui tahap overlay persil bidang tanah di atas citra satelit Google Earth dan interpretasi serta cek lapang. Keterkaitan rasio lahan terbangun dan Indeks Perkembangan Desa (IPD) diuji menggunakan Pearson Correlation. Mencari pemodelan terbaik antara Ordinary Least Squares (OLS) dan Geographically Weighted Regression (GWR) dengan lahan terbangun sebagai variabel dependen (y), riwayat administrasi pertanahan sebagai variabel independen (x). Studi literatur peraturan perundang-undangan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang sudah/dapat mengakomodir pengendalian pemanfaatan ruang. Ditemukan 15.028 persil bidang tanah di Kawasan Pertanian Lahan Basah WP Tengah Kabupaten Bogor, terdiri dari persil bidang tanah dengan arahan tata ruang tidak jelas sebanyak 735 dan persil bidang tanah yang melanggar peraturan zonasi (Koefisien Dasar Bangunan >20%) sebanyak 3.082. Korelasi Pearson menghasilkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,005 dan nilai r hitung sebesar 0,376 atau diartikan korelasi rendah tapi pasti. Korelasi rendah diartikan bahwa fasilitas bukan penyebab alih fungsi lahan pertanian ke bangunan, atau dapat diinterpretasikan bahwa fasilitas yang direncanakan pada struktur ruang di Kawasan Pertanian Lahan Basah dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2032 sudah mendukung terwujudnya tertib tata ruang. Pemodelan GWR menghasilkan nilai global R2 sebesar 0,72 sehingga lebih baik daripada pemodelan OLS. Keberadaan lahan terbangun pada Kawasan Pertanian Lahan Basah lebih dipengaruhi dampak ikutan administrasi pertanahan daripada kelengkapan fasilitas (IPD). Pemodelan tersebut juga menunjukkan hubungan motif masyarakat melakukan kegiatan administrasi pertanahan dengan konversi lahan menunjukkan lebih erat (local R2 = 0,68 s/d 1) ke arah bagian selatan WP Tengah Kabupaten Bogor, serta menunjukkan administrasi pertanahan berpeluang menjadi instrumen pengendalian alih fungsi lahan. Berdasarkan PerKaBan RI No. 1 Tahun 2010 bahwa pelayanan pemisahan/pemecahan bidang tanah dan peralihan hak sudah mengakomodir pengendalian pemanfaatan ruang dan sejalan dengan koefisien variabelnya pada GWR bernilai negatif (-).Keberadaan tanah terdaftar memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan sawah. PTSL dapat meningkatkan jumlah tanah terdaftar serta mendukung keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang mengacu PerPres No. 59 Tahun 2019. Desa target utama PTSL dan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan sawah berdasarkan 3 (tiga) skala prioritas, yaitu: Prioritas Pengendalian I (sangat mendesak), Prioritas Pengendalian II (mendesak), dan Prioritas Pengendalian III (cukup mendesak)., The area of irrigated
Keyword: control of spatial use, land administration, land use change

Judul: Konversi Lahan Sawah di Kota Bogor dan Strategi Anggaran dalam Mengendalikannya
Abstrak: Salah satu fenomena yang cukup marak terjadi dalam pemanfaatan lahan adalah konversi lahan. Fenomena ini muncul seiring makin tinggi dan bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik pertanian maupun nonpertanian akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan (Iqbal 2007). Konversi lahan sawah juga terjadi di Kota Bogor, yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya luas lahan sawah dari tahun 2011 sampai 2015. Konversi lahan pertanian di perkotaan paling banyak terjadi pada lahan sawah, sehingga mengancam ketersediaan pangan dan hilangnya multifungsi lahan sawah. Lahan sawah di Kota Bogor juga berperan penting sebagai kontribusi kedua bagi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mana masih terpenuhi 15% (Bappeda Kota Bogor 2015) dari yang seharusnya 30% dari total luas wilayah (PP No. 26 tahun 2007). Mengingat pentingnya eksistensi dan maraknya konversi lahan pertanian maka diperlukan strategi kebijakan dalam pengendaliannya. Pengendalian laju konversi lahan pertanian di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa instrumen antara lain: instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat (Pearce and Turner 1990). Pengendalian konversi lahan telah dilakukan melalui instrument hukum (Perda RTRW Kota Bogor tahun 2011-2031) tetapi kurang efektif, karena tidak ada aturan legal formalnya yang khusus menangani perlindungan lahan pertanian khususnya sawah. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya luas lahan sawah yang semula ditetapkan 600 ha dalam RTRW, pada tahun 2015 menjadi 320 ha (BPS Kota Bogor 2016). Selain instrumen hukum, diperlukan dukungan instrumen ekonomi berupa dana atau anggaran biaya perlindungan lahan sawah di Kota Bogor. Salah satu fungsi anggaran adalah fungsi alokasi. Banyaknya perencanaan program dan kegiatan pembangunan memerlukan alokasi anggaran. Keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah harus membuat prioritas anggaran di beberapa bidang tertentu sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerahnya masing-masing. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, diperlukan penelitian untuk mendapatkan strategi anggaran agar lahan sawah tidak terkonversi lagi. Tahap awal dari kegiatan ini adalah mendeskripsikan bagaimana pola konversi lahan sawah di Kota Bogor. Selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di Kota Bogor, serta terakhir merumuskan strategi anggaran perlindungan lahan sawah di Kota Bogor. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, metode yang tepat dan akurat harus digunakan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan dapat dilaksanakan. Dengan menggunakan analisis spasial melalui overlay peta penggunaan lahan Kota Bogor pada 3 periode waktu (2000-2005, 2005-2009, dan 2009-2015) dapat ketahui bagaimana konversi lahan sawah di Kota Bogor. Melalui analisis regresi linier berganda, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di Kota Bogor. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda, RPJMD Kota Bogor, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan beberapa peraturan terkait perlindungan lahan, selanjutnya disusun diagram alur hirarki alternatif strategi anggaran perlindungan lahan sawah di Kota Bogor. Melalui pendekatan Analisys Hierrarchi Process (AHP), dapat diketahui skala prioritas penentuan strategi anggaran perlindungan lahan sawah di Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan sawah di Kota Bogor tahun 2000-2016 telah terkonversi sebesar 88.12%, yang terdiri dari bangunan sebesar 20.94% dan non bangunan sebesar 79.08%. Pola konversi paling besar menjadi perumahan sebesar 10.83% dari total luas bangunan dan kebun sebesar 14.54% dari luas non bangunan. Hasil analisis regresi model 1 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap luas lahan sawah pada periode tahun 2000-2015 adalah jumlah
Keyword: AHP, overlay, perlindungan lahan sawah, strategi anggaran

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: