Judul: Pemberdayaan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di KPHP Register 47 Way Terusan.
Abstrak: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) register 47 Way Terusan ditetapkan berdasarkan SK Menhut No.68/Menhut−II/2010 tanggal 28 Januari 2010, dalam perkembangannya KPHP register 47 Way Terusan telah mengalami penurunan secara fisik akibat aktivitas manusia dalam kawasan hutan. Hasil interpretasi dan analisis citra landsat oleh Inventarisasi Pemantauan Sumber daya Hutan (2015) menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan telah didominasi oleh pertanian lahan kering 5 447 ha, pemukiman 1 892 ha dan kebun campuran 921 ha. Dalam rangka menjaga fungsi hutan dari gangguan dan kerusakan yang disebabkan oleh manusia maka dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan dengan pola agroforestry (kombinasi tanaman kehutanan dan pertanian) pada tahun 2015 dan 2016. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan. Pola kemitraan ini dibangun dan diarahkan pada dua tujuan yaitu rehabilitasi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dalam proses penyusunan pola kemitraan kehutanan; 2) menjelaskan hubungan antara pemberdayaan masyarakat dengan resolusi konflik; 3) menjelaskan apakah pemberdayaan masyarakat dapat menyelesaikan konflik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) kriteria dan indikator pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan (Ditjen PHKA, 2007); b) analisis gaya bersengketa (AGATA). Analisis gaya bersengketa adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam perundingan penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pola kemitraan pengelolaan hutan antara pihak KPHP register 47 dengan kelompok tani hutan register 47 pada umbul Harapan Jaya dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi, lobi dan negosiasi. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan dengan memberikan ruang dalam proses kebijakan. Pemberian ruang yang dimaksud adalah dengan mengadakan proses dialog multi pihak untuk menyamakan persepsi dan mencari alternatif bentuk kemitraan pengelolaan hutan. Lobi dan negosiasi dilakukan dalam memperjuangkan hak, kewajiban kedua pihak serta pembagian hasil, sehingga masyarakat turut serta dalam pengambilan dan perumusan kebijakan. Kedua, resolusi konflik dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan adanya komitmen menciptakan hubungan berkelanjutan antara masyarakat umbul Harapan Jaya dan pihak KPHP register 47 Way Terusan. Ketiga, resolusi konflik tidak selamanya mensyaratkan sebuah penyelesaian sebagai hasil akhir namun berupa perubahan situasi kearah yang lebih baik. Pemberian hak kelola pemanfaatan kawasan dapat meredakan konflik di register 47 dan sekaligus menjaga dan melestarikan sumber daya hutan yang dikelolanya.
Keyword: agroforestry, kemitraan kehutanan, konflik kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, resolusi konflik

Judul: Pengembangan Multiusaha Kehutanan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Resolusi Konflik
Abstrak: Hutan Harapan merupakan kawasan hutan produksi yang saat ini menjadi hutan hujan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Saat ini, Hutan Harapan dikelola oleh PT REKI dengan skema restorasi ekosistem (IUPHHK-RE). Tercatat sekitar ±17.000 hektar kawasan Hutan Harapan telah digarap (dirambah) oleh masyarakat dan dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit dengan pola monokultur. Saat ini, terdapat dua kontestasi kepentingan utama terhadap kawasan Hutan Harapan, yaitu PT REKI dengan kepentingan ekologi dan masyarakat lokal dengan kepentingan ekonomi. Adanya konflik kepentingan antara masyarakat lokal dengan perusahaan (PT REKI) membuat kegiatan restorasi ekosistem tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Belajar dari keberhasilan penerapan agroforestri berbasis kelapa sawit yang diinisiasi oleh CRC-990/EFForTS, penelitian ini memberikan pertimbangan untuk mempromosikan agroforestri berbasis kelapa sawit sebagai upaya resolusi konflik di Hutan Harapan. Penerapan agroforestri berbasis kelapa sawit diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan ekonomi dan ekologi pada kontestasi di kawasan Hutan Harapan. Tujuan dalam penelitian ini, meliputi: 1) menganalisis dan membandingkan kelayakan ekonomi pola agroforestri berbasis kelapa sawit, dan pola kelapa sawit monokultur; 2) mengidentifikasi keberterimaan masyarakat yang berada di dalam kawasan Hutan Harapan terhadap pola agroforestri berbasis kelapa sawit (kelayakan sosial); dan 3) menganalisis faktor pemungkin (enabling factor) yang diperlukan guna mendukung jalannya pola agroforestri berbasis kelapa sawit sebagai upaya resolusi konflik di kawasan Hutan Harapan. Penelitian ini mengevaluasi kelayakan finansial dari pola agroforestri berbasis kelapa sawit dibandingkan dengan kelapa sawit monokultur. Penelitian ini juga melakukan analisis kelayakan sosial dan faktor pemungkin dari pola agroforestri berbasis kelapa sawit, yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi keberterimaan masyarakat terhadap MoU untuk menanam tanaman sela di kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan Hutan Harapan, alasan masyarakat memilih usaha kebun kelapa sawit, serta preferensi masyarakat terhadap hutan. Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa pola agroforestri berbasis kelapa sawit layak secara finansial dan berpotensi mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, secara ekonomi pola agroforestri berbasis kelapa sawit layak untuk diterapkan sebagai upaya resolusi konflik. Namun faktanya, masyarakat Hutan Harapan tidak mau menerapkan pola agroforestri karena berbagai alasan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa saat ini pola agroforestri berbasis kelapa sawit tidak layak secara sosial. Guna mengimplementasikan agroforestri berbasis kelapa sawit sebagai upaya resolusi konflik, dibutuhkan berbagai faktor pemungkin agar agroforestri berbasis kelapa sawit dapat diterima oleh masyarakat Hutan Harapan. Keberadaan pasar dan akses pasar yang mudah menjadi faktor pemungkin yang paling utama. Selain itu, ketersediaan dan kemudahan memperoleh bibit tanaman sela untuk penerapan agroforestri berbasis kelapa sawit juga menjadi faktor pemungkin yang lain.
Keyword: agroforestri, kelapa sawit, kesejateraan masyarakat, resolusi konflik

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: