Judul: Model Kebijakan Pemanfaatan Mangrove Sebagai Bahan Baku Arang Oleh Masyarakat Di Batu Ampar, Kalimantan Barat
Abstrak: Pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang adalah salah satu mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Batu Ampar. Namun pemanfaatan ini tergolong ilegal karena hutan yang dimanfaatkan berstatus hutan lindung dan diindikasi telah menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hutan mangrove di Kecamatan Batu Ampar. Keberadaan hutan produksi di sekitar Kecamatan Batu Ampar beserta skema-skema pemanfaatan hasil hutan kayu bagi masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah pada kenyataannya belum juga menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi dan menganalisis hambatan implementasi kebijakan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm); mengidentifikasi dan menganalisis hambatan implementasi kebijakan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat melalui kemitraan kehutanan; mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab masyarakat masih melakukan illegal access dalam pengambilan kayu untuk bahan baku arang; mengidentifikasi dan memetakan stakeholders dalam pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang; dan mengidentifikasi dan menganalisis rule in use dalam pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar. Penelitian ini dilaksanakan pada 3 desa di di Kecamatan Batu Ampar, yaitu Desa Batu Ampar, Desa Nipah Panjang dan Desa Teluk Nibung. Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, mulai November 2014 sampai Desember 2015. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (in depth interview), telaah dokumen dan kajian literatur. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis deskriptif kualitatif, analisis stakeholders, dan analisis deskriptif dengan pendekatan konsep Teori Akses dan Rule in Use. Sintesis data menggunakan pendekatan metode analisis perumusan masalah dan Teori Rasional-Komprehensif. Penelitian menemukan hasil bahwa kegagalan implementasi HTR, Hutan Desa dan HKm disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat pengrajin terhadap isi peraturan, rendahnya kualitas SDM masyarakat pengrajin, dan tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku pemanfaat hasil hutan tanpa ijin. Untuk Hutan Desa dan HKm juga disebabkan karena belum adanya pelaksanaan tugas dan fungsi dari aparat pemerintah sebagai pihak pelaksana kebijakan. Sementara kegagalan Kemitraan Kehutanan terutama disebabkan oleh isi peraturan belum mengatur kemitraan dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan pengrajin arang terhadap peraturan; rendahnya kualitas SDM pengrajin arang; dan minimnya pengetahuan dan skill pengrajin dalam memproduksi arang berkualitas. Faktor penyebab masyarakat masih melakukan illegal access terhadap kawasan hutan lindung adalah kehadiran para penampung (cukong), baik penampung-pemodal yang berperan dalam menyediakan modal bagi pengrajin, maupun penampung-pembeli yang berperan menyediakan pasar. Pada aspek stakeholders, pihak-pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat yaitu: (1) stakeholders subject (masyarakat pengguna sumberdaya, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan perusahaan swasta); dan (2) key players (Dinas Kehutanan Propinsi; BPPHP; BP DAS; Dinas Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan; BPKH; BAPPEDA; LSM; polisi kehutanan; perguruan tinggi dan KKMD). Aturan pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat, terdiri dari: (1) aturan pada kelembagaan formal, yaitu: aturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu (UU 41/1999, PP 38/2007, Permenhut P.55/Menhut-II/2011, Permenhut P.89/Menhut-II/2014, Permenhut P.88/Menhut-II/2014, dan SE.5/MenLHK/2015); dan (2) aturan yang digunakan (rule in use) pada kelembagaan lokal. Masing-masing aturan pada rule in form dan rule in use tidak bersesuaian satu sama lain (incompatibility). Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
Keyword: arang bakau, hutan mangrove, implmentasi kebijakan, rasional-komprehensif

Judul: Model Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove Berkelanjutan Di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Abstrak: Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimatan Barat memiliki potensi hutan lindung mangrove yang mengalami tekanan terhadap fungsinya karena meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Hutan lindung mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam pesisir yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan yang terjadi akan mempengaruhi ekosistem lainnya sehingga perlu perencanaan pengelolaan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan jasa lingkungan. Pertambahan penduduk dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, terutama di wilayah pesisir, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan hutan lindung mangrove secara berlebihan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Tujuan umum penelitian ini adalah menyusun model perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove berkelanjutan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimatan Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan kajian terhadap: (i) implementasi peraturan perundangan terkait pengelolaan hutan lindung mangrove; (ii) nilai manfaat ekonomi hutan lindung mangrove; (iii) status keberlanjutan pengelolaan hutan lindung mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi peraturan perundangan dalam pengelolaan hutan lindung mangrove, persepsi dan pemahaman para pemangku kewenangan di Kabupaten Kubu Raya terhadap PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 38/2007 mempunyai tingkat persepsi yang sama, yaitu peraturan mudah dipahami, namun terdapat kekakuan dalam mengimplementasikannnya. Kondisi tersebut berdampak dan tercermin di lapangan. Pada pemanfaatan hutan lindung mangrove yang selama ini dilakukan masyarakat ataupun pengguna lainnya, masih banyak ditemukan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Nilai manfaat ekonomi hutan lindung mangrove yang paling tinggi adalah nilai manfaat keberadaan (77.75%), diikuti nilai manfaat tidak langsung (10.98%), nilai manfaat langsung (8.32%) dan nilai manfaat pilihan (2.95%). Status keberlanjutan pengelolaan hutan lindung mangrove di Kecamatan Batu Ampar adalah cukup berkelanjutan (54.59%) pada kriteria ekologi; dan kurang berkelanjutan pada kriteria ekonomi (34.06%) dan kriteria sosial (42.03%). Berdasarkan hasil analisis, strategi alternatif prioritas yang paling sesuai untuk perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove di Kecamatan Batu Ampar adalah pertama, penataan kawasan hutan lindung mangrove; kedua, pemanfaatan hutan lindung mangrove berbasis zonasi; ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove; keempat, peningkatan nilai manfaat hutan lindung mangrove; dan kelima, penyelesaian konflik hutan lindung mangrove. Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa sub-elemen pada kelima elemen, yaitu elemen tujuan; elemen perubahan yang dimungkinkan; elemen indikator; elemen kendala dan elemen lembaga yang terlibat, tidak ditemukan sub elemen yang berada dalam kuadran autonomous. Hal ini berarti bahwa kelima elemen dengan masing-masing 10 sub elemen yang disertakan tersebut merupakan elemen yang dekat dan saling terkait dalam program penataan kawasan hutan lindung mangrove. Untuk menjamin perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove yang berkelanjutan tersebut diperlukan model kelembagaan yang menggambarkan posisi dan peran para stakeholders. Dari 10 stakeholders yang terdapat dalam elemen kelembagaan tersebut terdapat stakeholders kunci, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Barat.
Keyword: hutan lindung, mangrove, model perencanaan, pengelolaan hutan, pembangunan berkelanjutan

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: