Judul: Analisis kemandirian fiskal dan faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Banten
Abstrak: Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia mengalami perubahan terutama setelah pelaksanaan otonomi daerah. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU No 32 dan 33 Tahun 2004, membuat kewenangan daerah dalam mengatur keuangan lebih leluasa. Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali sumber pendapatan seoptimal mungkin sehingga mampu membiayai belanja daerah tanpa ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian fiskal serta faktorfaktor yang mempengaruhi penerimaan total daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten, dengan daerah Kabupaten yang terdiri atas Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, serta daerah kota yaitu Tangerang dan Cilegon pada periode 2003 sampai 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD yang diperoleh dari departemen keuangan. Kemandirian dan kemampuan fiskal dianalisis dengan metode kuantitatif dengan melihat rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan dan total belanja daerah. Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor dalam model penerimaan daerah digunakan metode regresi panel data dengan pendekatan fixed effect yang diboboti (cross section weight). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian dan kemampuan fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten masih dalam kategori rendah dilihat dari rasio terhadap total penerimaan dan total belanjanya. Tingkat kemandirian fiskal daerah yang dilihat dari angka PAD menunjukkan bahwa daerah perkotaan memiliki tingkat kemandirian yang lebih baik jika dibandingkan daerah kabupaten. Secara keseluruhan tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tergolong dalam kategori kurang dan sangat kurang. Hasil regresi panel data menunjukkan variabel yang memengaruhi total pedapatan daerah adalah PDRB dan populasi. Sedangkan variabel pajak daerah dan penduduk miskin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap total penerimaan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Keyword: Kebijakan fiskal, Kemandirian fiskal, Kemampuan fiskal, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Analisis pelaknsanaan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan kemampuan keuangan dan kinerja pembangunan daerah (studi kasus kabupaten/kota di provinsi Banten)
Abstrak: Salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (mengoreksi horizontal imbalance), sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang relatif sama dalam membangun daerahnya. Koreksi horizontal imbalance tersebut dilakukan melalui pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan mekanisme DAU, daerah yang miskin akan mendapat proporsi DAU yang lebih tinggi dari daerah yang kaya. Dalam penelitian ini dianalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan kemampuan keuangan dan kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dianalisis dengan Indeks Williamson, sedangkan kinerja pembangunan daerah untuk bagian (1) perekonomian dianalisis dengan LQ, SSA, Entropy; (2) keuangan dianalisis dengan derajat desentralisasi dan kemandirian daerah; (3) kesejahteraan penduduk dianalisis dengan Indeks Williamson, laju pengangguran, Gini Rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia; (4) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perkembangan perekonomian dan distribusi pendapatan dianalisis dengan ekonometrika – metode Panel Data.
Keyword: 

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: