Judul: Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor
Abstrak: Penatausahaan barang milik daerah memiliki peranan penting dalam mendukung penyajian informasi barang milik daerah dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Setiap SKPD bertanggung jawab melakukan penatausahaan barang milik daerah secara administrasi dan akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan barang milik negara/daerah merupakan proses yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah sekaligus mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan sistem pengendalian intern yang memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pentingnya sistem pengendalian intern menjadi dasar keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Bogor dari tahun 2010-2014 selalu terdapat kelemahankelemahan implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah. Salah satu dampaknya adalah opini laporan keuangan Kabupaten Bogor mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang menyebabkan kondisi tersebut sangat kuat berhubungan dengan kapasitas petugas penatausahaan barang milik daerah yang masih kurang baik dan dukungan pemanfaatan teknologi yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan: (1) melakukan evaluasi atas implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor; (2) Menganalisis pengaruh sistem informasi dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor; dan (3) merumuskan strategi penguatan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama kajian ini adalah metode deskriptif, tujuan kedua menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dan tujuan ketiga menggunakan metode analisis SWOT dan QSPM. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner dan wawancara dan data sekunder berupa data statistik dan hasil laporan. Hasil kajian menghasilkan: (1) implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah secara keseluruhan masih kurang baik; (2) sistem informasi dan kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap sistem pengendalian intern; (3) prioritas strategi yang digunakan untuk penguatan sistem pengendalian intern adalah strategi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengawasan, dan mitigasi risiko barang milik daerah dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi strategi yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, fungsi pengawasan, dan program mitigasi risiko barang milik daerah.
Keyword: penatausahaan barang milik daerah, sistem pengendalian intern, analisis SWOT dan analisis QSPM

Judul: Strategi Peningkatan Kesiapan Aparatur Pemerintah Kota Bogor dalam Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Abstrak: Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam upaya peningkatan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib sesuai dan taat dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa, salah satu penyebab adanya 12 kasus yang menunjukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun 2015 adalah belum tersedianya sistem informasi dan pelaporan yang memadai. BPK merekomendasikan kepada Pemkot Bogor untuk menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan versi akrual dan mempersiapkan kemampuan aparatur pengelola laporan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Bogor mulai mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu SIMDA Keuangan versi akrual. Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis tingkat kesiapan aparatur dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor; (2) Menganalisis efektifitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor; dan (3) Merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan aparatur Pemerintah Kota Bogor dalam implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama dan kedua penelitian ini adalah metode deskriptif, dan tujuan kertiga menggunakan metode analisis SWOT. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner dan wawancara dan data sekunder berupa data statistik dan laporan. Hasil penelitian ini adalah: (1) salah satu upaya agar implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana menjadi lebih baik adalah dengan cara meningkatkan kesiapan aparaturnya. Tingkat kesiapan aparatur pemerintah Kota Bogor dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berada pada kriteria siap tetapi masih perlu peningkatan; (2) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah cukup efektif membantu petugas penatausahan keuangan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah; (3) upaya peningkatan kesiapan aparatur pemerintah Kota Bogor dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai dengan strategi S-O (agresif) yaitu dengan strategi peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengguna sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kompetensi.
Keyword: kesiapan aparatur, sistem informasi, pengelolan keuangan, strategi

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: