Judul: Analisis Kualitas Perencanaan Pembangunan Pada Program PNPM Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus Serta Hubungannya Dengan Musrenbang Di Kabupaten Lampung Utara
Abstrak: Perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik (top-down) dimana negara diwakili kaum teknokrat akan menentukan dan merencanakan pembangunan pada periode tertentu. Asumsi yang dibangun dalam pendekatan ini adalah bahwa kaum akademisi dapat mewakili informasi dan pengetahuan yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan. Sayangnya hanya dengan mengandalkan rasionalitas dari sekelompok teknokrat saja seringkali terbentur dengan berbagai keterbatasan, khususnya terkait dengan akurasi data tentang karakteristik lokal. Clyton dan Dent (2001) dalam Rustiadi et al (2009) menyatakan bahwa penyebab dari kegagalan perencanaan yang bersifat top down adalah: (1) kegagalan menangkap isu yang berkembang di masyarakat, (2) kegagalan informasi akibat ketiadaan data atau tidak diperolehnya data secara memadai (3) kegagalan menyatukan upaya dan sasaran dari berbagai aktivitas/proyek yang ada (4) kegagalan institusi yakni akibat tidak bekerjanya institusi yang ada secara memadai serta (5) kegagalan mempersatukan visi seluruh stakeholder. Oleh sebab itu, pilihan untuk melibatkan masyarakat dalam sebuah proses perencanaan pembangunan merupakan pilihan yang rasional. Pendekatan perencanaan partisipatif diakui tidak saja akan menjawab permasalahan keterbatasan informasi, namun lebih jauh mengandung makna filosofis mengenai peran masyarakat dalam struktur pemerintahan yang demokratis. Fagence (1977) dalam Day (1997) bahkan menyebutkan bahwa menolak kesempatan bagi keterlibatan masyarakat dapat diartikan sebagai pengkhianatan atas tradisi demokrasi. Memastikan keterlibatan aktif masyarakat dapat diartikan sebagai upaya menuju kesamaan kekuasaan yang merupakan reinterpretasi dari etika demokrasi. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai mekanisme penyusunan rencana pembangunan di Indonesia dengan pendekatan partisipatifnya menemui berbagai kendala implementasi berupa representasi masyarakat tidak mencerminkan keterwakilan seluruh komponen masyarakat, proses penyusunan rencana pembangunan yang bersifat formalistis dan hasil perencanaan yang tidak menjawab kebutuhan riil. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk melihat berbagai alternatif pola perencanaan partisipatif yang dapat menjawab berbagai kendala tersebut. Proses perencanaan pembangunan dalam program PNPM Daerah Tertinggal Dan Khusus (DTK) dengan pendekatannya yang lebih partisipatif, diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. ...dst
Keyword: pembangunan, perencanaan, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, program

Judul: Efektivitas organisasi dan peran stakeholder program PNPM Mandiri Perkotaan dalam mendukung pembangunan wilayah Kota Depok
Abstrak: Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan yang kurang maksimal disebabkan karena kelemahan dalam implementasi, maupun konsep penanggulangan kemiskinan yang ada. Oleh sebab itu, upaya pemerintah mengurangi kemiskinan terus menerus dilakukan, dan kini yang sedang dikembangkan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPMMandiri). Beberapa masalah dalam pelaksanaan program PNPM MP ini, yaitu keterlambatan pencairan anggaran, keterlambatan penyelesaian kegiatan, kemampuan organisasi dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi, kemampuan sumber daya pelaksana PNPM MP, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menyelenggarakan tugas-tugas operasional PNPM MP. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan PNPM Mandiri dinilai belum efektif dan prosesnya dapat diukur dengan menggunakan konsep efektivitas. Fenomena pelaksanaan pembangunan perkotaan berbasis pemberdayaan masyarakat memerlukan kemampuan dari institusi terkait. Beragamnya jenis dan peran institusi juga menuntut adanya efektivitas dalam menjalankan roda organisasi. Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis hubungan efektivitas organisasi internal PNPM MP dan peran stakeholder terkait dalam pelaksanaan PNPM MP Kota Depok (2) Menganalisis peran stakeholder terkait dalam pelaksanaan PNPM MP Kota Depok. (3) Menganalisis tingkat pengaruh efektivitas organisasi dan stakeholder terkait dalam mengoptimalkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan perkotaan melalui keberhasilan program PNPM Mandiri Kota Depok (4) Menyusun strategi kebijakan pengelolaan organisasi PNPM MP dan penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan wilayah Kota Depok Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data primer berupa kuesioner dan hasil wawancara responden yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder berasal dari Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Depok. Strategi pengelolaan atau penguatan kegiatan pengentasan kemiskinan dalam pembangunan wilayah Kota Depok disusun dengan cara mensintesiskan hasil olahan dari empat tujuan penelitian sebelumnya. Pertimbangan dalam menyusun strategi tersebut diantaranya menyangkut aspek faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, hubungan dan pengaruh efektivitas organisasi PNPM MP dan peran stakeholder terhadap keberhasilan program PNPM MP, peran stakeholder dalam kegiatan PNPM MP, analisis SWOT kegiatan PNPM MP dan analisis RPJM Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tujuan organisasi dan pelayanan, kepemimpinan, struktur organisasi mempunyai pengaruh yang sedang terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan. Peran stakeholder tidak berpengaruh nyata terhadap iv keberhasilan program PNPM MP. Keberhasilan program kegiatan yang dicapai termasuk dalam kategori tinggi. Hasil perolehan analisis diketahui bahwa efektivitas organisasi dengan peubah sumber daya manusia, dan struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan program PNPM MP. Pihak yang mempunyai kepentingan dan pengaruh paling tinggi pada kegiatan PNPM MP adalah pemerintah daerah (Bappeda) dan kelompok swadaya masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan tidak bisa dilepaskan dalam kerangka pengembangan wilayah dimana masyarakat merupakan subyek utama dalam kegiatan pembangunan. Pengembangan wilayah dapat berhasil jika didukung dengan pembangunan sumberdaya manusia. Semakin baik kualitas sumberdaya manusianya akan semakin baik menjadi penggerak pembangunan di wilayahnya. Pendekatan strategi yang dapat direkomendasikan dalam pengelolaan atau penguatan kegiatan pengentasan kemiskinan: (1) perlu ditingkatkan lagi efektivitas organisasinya dengan cara meningkatkan kualitas kepemimpinan dan memfasilitasi sarana prasana kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat; (2) Meningkatkan peran stakeholders, terutama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam
Keyword: Organisational Effectiveness, PNPM MP, Regional Development, Stakeholder

Judul: Biology and ecology of the buffalo fly, haematobia exigua de meijere (diptera:muscidae)
Abstrak: The life history of the buffalo fly was observed at room temperature of 27°-29.5°C and at a relative humidity of 48-68 percent. The eggs hatched after 17-22 hours, with an average of 18 hours. First instar larvae measured 1.25 + 0.16 mm long and 0.27 + 0.037 mm wide. reach the second larval stage. It took 6-12 hours to the second instar larvae measured 2.676 +0.187 mm long and 0.353 +0.028 mm wide. The second instar took about 12-24 hours to reach the third larval stage. The third instar measured 6.833 + 0.189 mm long and 0.919 + 0.051 mm wide. It took about 2-3 days for the third instar to become pupae. Duration of the pupal stage was about 5-7 days before the adults emerged. Under laboratory condition, the buffalo fly completed its life cycle in 9.5 to 10.5 days, whereas under field condition it took 9-14 days with an average of 10.5 days. The growth ratio which was based on the measurements of the cephalo-pharyngeal skeleton of each instar was 1.797. The preoviposition period was 8-12 days and mating usually occurred on the 6th or 7th day. The longevity of the male was 29 days, whereas it was 32 days in the female. The range of egg production under laboratory condition was between 20-139 per female fly. The belly and hind legs of the carabao were the most preferred habitat either during cloudy and cool dry or shiny and warm day. When the weather was clear and the carabao was in the shade, the flies tended to be more distributed particularly on the shoulder, dewlap, back and horns. The carabaos had relatively fewer Musca sp. and Stomoxys calcitrans than cattle; never the less carabaos had a higher infestation of buffalo fly than cattle. Oviposition occured either during the day or night but the buffalo flies were more active during the night than in the day time. The effect of various lengths of exposure time of manure in relation to the oviposition was profound. observed, the maximum number of the buffalo flies was occurred when the dung was exposed for 30 minutes. With increasing time of exposure the number and variety of insects also increase. It was evident that Sepsidae and psychodidae were the most dominant insects emerging from the dung. The number of buffalo flies also increased with increasing
Keyword: