Judul: Analisis Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Studi Atas Peran Aman Dan Jaringannya Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Uu Desa Dan Ruu Ppmha
Abstrak: Lahirnya Putsan MK 35 adalah penegasan atas norma kontitusi terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara beserta pendukungnya menggunakan putusan MK 35 ini untuk mendorong pembentukan kebijakan pengakuan masyarakat adat melalui UU Desa dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Putusan MK 35 ini secara nyata mempengaruhi subtansi UU Desa dengan adanya kententuan khusus mengenai Desa Adat. Desa adat dalam UU Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah adatnya serta menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dari wilayah desa adat tersebut. Aktivis gerakan masyarakat adat yang terlibat dalam pembentukan kebijakan UU Desa berhasil meyakinkan aktor lainnya mengenai urgensi pengakuan masyarakat hukum adat melalui desa adat. Sedangkan dalam perumusan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, AMAN tidak berhasil menggunakan MK 35 untuk mempercepat pengesahan RUU ini. Kegagalan ini disebabkan beberapa faktor, antara lain: pengaturan mengenai siapa masyarakat adat, unit sosial dan wilayah masyarakat adat masih menjadi persoalan diantara para aktor yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan. Disamping terjadi pertentangan dengan Kementerian Kehutanan, AMAN juga berbeda pandangan dengan aktivis gerakan masyarakat hukum adat, khususnya mereka yang bukan berasal dari Pengurus Besar AMAN terkait dengan kebijakan yang paling tepat dalam mengimplementasikan Putusan MK 35. Dalam hal ini AMAN mendorong RUU PPMHA sedang aktivis gerakan masyarakat adat memandang bahwa UU Desa dapat menjadi salah satu peraturan perundangundangan yang dapat digunakan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.
Keyword: Pengakuan dan Perlindungan, Masyarakat Hukum Adat, Desa adat

Judul: Penguatan Sosial Politik Komunitas Adat
Abstrak: Keberadaan komunitas adat di Indonesia mengalami perubahan dalam aspek sosial dan politik. Awalnya aspek sosial komunitas adat masih berorientasi pada kepentingan bersama kini mulai berubah signifikan dengan azaz individu dan degradasi nilai. Pada dimensi politik keberadaan masyarakat adat juga terkait dengan keberadaan UU No.5 Tahun 1979, UU No.22 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2004 serta yang terakhir khusus membahas pengaturan Desa Adat yaitu UU No. 6 Tahun 2014. Undang-undang ini membuka kesempatan bagi tata pemerintahan komunitas adat lebih diakui secara sah dan formal. Untuk itu penelitian ini betujuan menganalisis sejauhmana kesiapan desa untuk bertransformasi menjadi desa adat dalam aspek sosial dan politik. Penelitian dilakukan di Desa Balla Tumuka, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dengan metode kuantitaif serta dukungan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum eksistensi sosial politik adat di desa penelitian masih tinggi. Selain itu terdapat hubungan yang cukup kuat antara tingkat kesiapan sosial politik dan penguatan desa adat. Dengan demikian analisis ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan implementasi kebijakan serta mampu mengkaji kesiapan sosial politik komunitas adat.
Keyword: Desa Adat, komunitas adat, politik, sosial

Judul: Estimation of Additive and Non-Additive Genetic Variances of Body Weight, Egg Weight and Egg Production for Quails (Coturnix coturnix japonica) with an Animal Model Analysis
Abstrak: This study estimates the additive and non-additive variances for egg production and body weight traits of two lines of quails from a long-term selection with the help of the REML method. For the body weight of 42-day-old females (BW42f) and males (BW42m), a total of 7,934 records for line 1 and 7,214 records for line 2 from 21 generations were used in our analyses. Additionally, 1,717 records of females from line 1 and 1,671 records of females from line 2 contained information on their egg production at an age of 42 to 200 days (EN200), on the average egg weight for the first 11 weeks of their laying season (EW1), on the average egg weight from weeks 12 to 23 (EW2), and on their body weight at an age of 200 days (BW200f). A multivariate additive animal model and one-trait dominance models, which include the inbreeding coefficients as covariates, were fitted to the data. The estimates of the heritability gained from our dominance models were smaller than those from the additive model. For line 1, the heritability values decreased for EN200 from 0.35 to 0.32, for EW1 from 0.66 to 0.56, for BW200f from 0.42 to 0.38, and for BW200m from 0.51 to 0.49, respectively. For the first line, the respective ratio (d2) of the dominance variance to the phenotypic variance for EN200, EW1, BW200f and BW200m was 0.08, 0.22, 0.09 and 0.21, and the values for the second line were 0.12, 0.06, 0.001 and 0.23.
Keyword: