Judul: Pertumbuhan Kesempatan Kerja pada Pra dan Era Otonomi Daerah Jawa Timur serta Kaitannya dengan Migrasi Penduduk
Abstrak: Jawa Timur adalah kawasan penting pertumbuhan industri dan perdagangan (bisnis) di Indonesia. Letaknya yang strategis yaitu antara pulau Bali dan Yogyakarta menjadi simpul penting yang menghubungkan kota-kota pertumbuhan di wilayah tengah dan timur Indonesia, sekaligus jembatan penghubung dengan wilayah barat Indonesia (Pusdatin Pertanian, 2003). Pada saat krisis ekonomi melanda, kontribusi sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) di Jawa Timur terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mengalami penurunan. Krisis ekonomi ini merupakan salah satu dampak negatif dari sistem pemerintahan yang sentralistik. Melihat kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 22/1999 yang direvisi menjadi UU No. 32/2004 mengenai sistem pemerintahan desentralistik. Sistem yang desentralistik mengindikasikan bahwa daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Kondisi perekonomian pada suatu daerah erat kaitannya dengan arus migrasi karena pada hakekatnya migrasi merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat seberapa efektif pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja dan mengurangi migrasi keluar. Untuk bisa melihat seberapa besar pertumbuhan kesempatan kerja, digunakan alat analisis Shift Share. Setelah mengetahui efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, maka akan dapat dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas tersebut. Peraturan mengenai otonomi sebenarnya telah ada sejak zaman Orde Baru dengan sistemnya yang sentralistik. Dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, pemerintah sadar bahwa sistem sentralistik kurang baik bagi Indonesia yang sangat majemuk kondisi wilayah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, diberlakukan lah otonomi daerah yang desentralistik. Namun, pada awal pelaksanaan otonomi daerah terjadi penyalahgunaan wewenang yang sangat besar oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah penyalahgunaan dana pembangunan. Pemerintah pun melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004. Selain itu pemerintah juga menetapkan banyak aturan mengenai otonomi daerah. Dampak dari penyalahgunaan wewenang ini tercermin dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan otonomi daerah pertumbuhan kesempatan kerja secara keseluruhan mengalami penurunan. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam membangun perekonomian daerah terutama terhadap pertumbuhan sektor-sektor usaha menjadi salah satu faktor penyebab turunnya pertumbuhan kesempatan kerja. Beberapa peneliti dari LIPI menyatakan bahwa pada awal pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah lebih berkonsentrasi terhadap pembangunan gedung-gedung dan fasilitas lainnya. Hal ini bisa dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan kesempatan kerja secara signifikan pada sektor bangunan. Melihat hal yang demikian, pemerintah lebih meningkatkan lagi aturan-aturan pelaksanaan otonomi daerah. Ditengah pertumbuhan industri dan bisnis yang semakin pesat, pertumbuhan kesempatan kerja pun (2004-2007) secara agregat terlihat mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar. Namun, masih terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan kesempatan kerja seperti sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor pertambangan dan galian serta sektor listrik, gas, dan air bersih. Seharusnya peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja dapat mengurangi migrasi keluar. Namun, jumlah migran keluar seumur hidup di Jawa timur (absolut dan relatif) pada era otonomi daerah ternyata lebih banyak jika dibandingkan pada saat belum diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini
Keyword: 

Judul: Analisis penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat: perbandingan era pra otonomi daerah dengan era otonomi daerah
Abstrak: Indonesia menggunakan sistem pemerintahan sentralistik selama beberapa dekade. Dalam jangka panjang sitem pemerintahan sentralistik tersebut menyebabkan pemerintah daerah sangat bergantung dengan pemerintah pusat tanpa harus berpikir untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerahnya. Hal ini disebabkan pada masa ini pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Akibatnya pemerintah daerah tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk daerahnya sendiri. Sistem pemerintahan yang sentralistik ini dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah, dimana terjadi pembangunan yang tidak merata pada suatu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah kemudian melakukan evaluasi untuk meningkatkan pembangunan dan penyerapan tenaga kerja di masing-masing daerah. Salah satunya adalah dengan cara merubah sistem pemerintahan yang tadinya bersifat sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di masing-masing daerah dengan mengandalkan keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing. Hal tersebut diharapkan dapat tercipta dengan kewenangan yang lebih besar, sumber dana yang lebih banyak, dan alokasi sumberdaya manusia yang lebih terfokus yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat merencanakan pembangunan di daerahnya termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja dengan lebih baik lagi. Seperti yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia bila dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah maupun kekayaan alamnya. Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah kawasan industri terbesar di Indonesia BPS dengan empat ratus kawasan industri (BPS, 2009). Kondisi agroekosistem yang dimilikki Jawa Barat juga sangat mendukung perkembangan pertanian dalam arti luas yaitu meliputi tanaman, ternak, ikan, dan perhutanan (Wibowo, 2008). Namun dengan segala potensinya tersebut Jawa Barat pada pra era otonomi daerah mempunyai pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang lambat. Rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tiap tahun di Jawa barat pada era pra otonomi daerah hanyalah sebesar 0,4 persen. Padahal DKI Jakarta mempunyai rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar tujuh persen tiap tahunnya (BPS, 2001). Diharapkan melalui penerapan otonomi daerah ini, pemerintah daerah Jawa Barat juga mampu mengoptimalkan keunguulan daerahnya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
Keyword: Regional autonomy, Labour absorption, Shift share methode, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: