Judul: Inclusive Green Economy Di Provinsi Kalimantan Timur: Trade-Off Antara Pengurangan Emisi Dan Kinerja Ekonomi
Abstrak: Konsep inclusive green economy atau ekonomi hijau inklusif merupakan pengembangan dari konsep ekonomi hijau, yang dipahami sebagai suatu cara yang menyatukan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Poverty-Environment Partnership/PEP 2012). Ekonomi hijau inklusif merupakan konsep pembangunan yang memberikan saran agar pembangunan ekonomi perlu mempertimbangkan ekonomi yang ramah lingkungan dan juga berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, atau yang disebut sebagai triple bottom line. Konsep kebijakan ekonomi hijau diperkirakan mampu menciptakan peningkatan pengelolaan asset lingkungan dengan mengurangi polusi dan degradasi lingkungan serta menjamin terjadinya distribusi manfaat yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ekonomi hijau tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Makmun, 2011). Strategi dari kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) yang diterbitkan oleh Bappenas, yang memuat strategi sembilan sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim hingga tahun 2030 ke depan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah membuat perencanaan target penurunan emisi tersebut dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diatur dalam Peraturan Presiden (PerPres) No. 61 Tahun 2011. Sebagai respon terhadap kebijakan nasional dalam mengurangi emisi, maka Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen guna berkontribusi secara aktif. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) pada tahun 2012. Pengurangan emisi di Kalimantan Timur menjadi penting, karena Provinsi ini termasuk dalam penghasil emisi terbesar ketiga di Indonesia. Kinerja ekonomi Kalimantan Timur yang baik, diikuti dengan munculnya eksternalitas lingkungan berupa emisi, serta masalah sosial seperti distribusi pendapatan. Terkait dengan uraian dan permasalahan di atas, penelitian memiliki tiga tujuan:(1) mengestimasi dampak kebijakan pengurangan emisi terhadap kinerja ekonomi dan tingkat emisi di Kalimantan Timur; (2) mengestimasidampak penerapan kebijakan pengurangan emisi terhadap distribusi pendapatan masyarakat; dan (3) mengestimasi dampak kebijakan perdagangan emisi terhadap kinerja ekonomi, tingkat emisi dan distribusi pendapatan. Beberapa skenario kebijakan dilakukan dengan menggunakan berbagai data, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun berbagai sumber data lainnya. Target ekonomi dan sosial ditentukan berdasarkan data target pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari dokumen RPJMD Kalimantan Timur. Target lingkungan ditentukan berdasarkan besaran target mitigasi emisi dari dokumen RAD GRK Kalimantan Timur. Tujuan pertama penelitian dijawab dengan menggunakan model Goal Programming untuk memperoleh kinerja ekonomi yang optimal dengan adanya penerapan kebijakan pengurangan emisi. Model Reduced Form SAM digunakan untuk menganalisis dampak perubahan output yang disebabkan kebijakan pengurangan emisi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Model Linear Programming digunakan untuk mengestimasi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penerapan kebijakan perdagangan emisi dalam rangka mencapai target pengurangan emisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) terjadi perlambatan ekonomi akibat penerapan kebijakan pengurangan emisi atau terdapat trade-off antara pengurangan emisi dan kinerja ekonomi Kalimantan Timur, akibat adanya transformasi struktur ekonomi; (2) penerapan kebijakan pengurangan emisi berpotensi dalam menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat, melalui penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang lebih bersifat labour-intensive; dan (3) perdagangan emisi dapat meminimalkan trade-off yang terjadi, bahkan berpotensi dalam meningkatkan kinerja ekonomi wilayah Kalimantan Timur.
Keyword: ekonomi dan lingkungan, tradeoff, pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, perdagangan emisi

Judul: Pengembangan Model Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.
Abstrak: Dibalik tingginya IPM dan Indek kinerja lingkungan Provinsi Kalimantan Timur saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, intensitas bencana alam yang tinggi dan jumlah anak terlantar yang meningkat. Hal itu menunjukan bahwa, Kalimantan Timur mengalami paradok kesejahteraan dan keberlanjutan, karena itu penting dilakukan studi tentang keberlanjutan. Studi ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: Regional Sustainable Account (RSA), Benefit Cost Analysis (BCA) dan System Dynamic Analysis (SDA). Ketiga pendekatan itu saling memperkuat baik dalam aspek kewilayahan dengan aspek sectoral, dimensi masa lalu, saat ini dan dimasa mendatang. Hasil Analisis “RSA” menunjukan bahwa, dalam aspek kewilayahan tiga kota yaitu; Balikpapan, Samarinda dan Bontang menuju unsustainable, bahkan Balikpapan telah sampai pada kriteria cronic unsustainable, sementara tujuh kabupaten cenderung masih sustainable kecuali Kutai Timur namun rata-rata nilainya mengalami penurunan. Permasalahan keberlanjutan wilayah untuk dimensi ekonomi dipengaruhi oleh, kemiskinan dan pengangguran; dimensi lingkungan lebih oleh tingginya lahan kritis dan sektor pertambangan, kemudian dimensi sosial, dakibatkan oleh tinggiya kecelakaan lalu-lintas dan perceraian. Kemudian hasil Analisis “BCA” menunjukan bahwa Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tingginya “biaya” pembangunan hingga 83 persen dari PDRB, sedangkan rasio “Benefit” terhadap PDRB rata-rata mencapai 64 persen. Sumber biaya pembangunan terbesar adalah lahan kritis dan deplesi sumberdaya alam non renewable, sementara benefit terbesar adalah net ekspor dan personal expenditure . Hasil analisis BCA menempatkan Kalimantan Timur pada kriteria “cronic unsustainable”, lebih lanjut berdasarkan hasil analisis SDA sampai dengan 50 tahun yang akan datang (2019 – 2069) Provinsi Kalimantan Timur tetap berada pada situasi unsustainable. Simulasi Kebijakan dengan pendekatan parsial hanya dengan mengurangi produksi batubara atau hanya mengurangi luasan lahan kritis sampai dengan 50 persen pertahun tidak mampu menciptakan Kalimantan Timur yang sustainable. Berbeda jika dilakukan simulasi skenario simultan terbukti memberikan hasil yang sustainable, simulasi skenario kebijakan simultan terbaik adalah mengurangi luasan lahan kritis lebih besar dibanding mengurangi produksi batubara. Proporsi pengurangan lahan kritis sampai degan 35 persen disertai menurunkan produksi batubara hingga 32,5 persen terbuktu lebih sensitive untuk mencapai sustainability meskipun pada tahun 2040, tentu pengurangan dengan proporsi lebih banyak akan lebih sustainable dan sebaliknya.
Keyword: double-paradoks, regional development, regional sustainable account, regional benefit cost analysis, sustainable development

Judul: Synthesis and Characterization of Hydroxy-apatite with Controlled Pore
Abstrak: implant materials. Porosity hydroxyapatite can be formed using porogen hydrogen peroxide (H2O2), polyvinyl alcohol (PVA), ethylene glycol (EG), or polyethylene glycol (PEG). The pore size can be controlled by setting the concentration of porogen. The results of the characterization using X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) showed that the addition of porogen phase does not change the structure of hydroxyapatite, but changing the crystallite size and crystal strain. Increasing the concentration of porogen to 25% can increase the strain, crystallite size, and pore size. The degree of crystallinity of hydroxyapatite formation 0.75-0.83. Hydroxyapatite formed from 0.3 to 1.2 μm pore size, the largest pore is formed on the addition of polyethylene glycol porogen. Hydroxyapatite synthesized by addition and without addition of porogen does not contain heavy metals lead, cadmium, mercury, and arsenic
Keyword: