Judul: Analysis of Institutional Economics on The Management of Kejawanan Cirebon Nusantara Fishing Port
Abstrak: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Cirebon merupakan salah satu pelabuhan yang terletak di Jawa Barat. Produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanan masih bersifat fluktuatif karena pengelolaan kelembagaan yang belum efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan, menganalisis tatanan kelembagaan yang berlaku, mengkaji struktur biaya transaksi dalam aktivitias perikanan, dan menganalisis desain kelembagaan yang mampu meningkatkan pengelolaan PPN Kejawanan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah wawancara dengan pemilihan responden dengan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berupa analisis aktor dan analisis peraturan, serta analisis kuantitatif berupa analisis biaya transaksi. Hasil penelitian mengidentifikasi stakeholders dalam kelembagaan pelabuhan serta hubungan antar stakeholders. Tatanan kelembagaan pengelolaan PPN Kejawanan tergolong ke dalam tipe instruktif dengan pelaksanaan peraturan yang bersifat top-down. Biaya transaksi perusahaan perikanan per tahun mencapai Rp 119.000.000, dengan biaya terbesar disalurkan untuk biaya operasional bersama. Desain yang direkomendasikan dalam kelembagaan PPN Kejawanan menerapkan sistem tingkatan constitutional choice level dan operational choice level dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial.
Keyword: transaction costs, institutional design, nusantara fishing port, capture fisheries, stakeholder

Judul: Institutional Economics Study of PPI Paotere Fishing Port Management Makassar City
Abstrak: Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere Kota Makassar merupakan pelabuhan yang dioperasikan oleh pemerintah. PPI Paotere berperan sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan kelompok nelayan di Kota Makassar. Aktivitas ekonomi pemanfaatan PPI Paotere oleh nelayan yang kurang efisien dan efektif berdampak pada keberhasilan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan. Performa kelembagaan PPI Paotere merupakan hal lain yang masih perlu ditingkatkan dalam pengembangan pengelolaan perikanan di PPI Paotere. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis peranan dan kepentingan stakeholders dalam kelembagaan pengelolaan PPI Paotere, (2) mengidentifikasi kelembagaan yang berperan dalam pengelolaan PPI Paotere, (3) mengkaji struktur biaya transaksi di PPI Paotere, (4) mendesain kelembagaan baru di PPI Paotere. Medote penelitian digunakan adalah studi kasus. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan metode analisis stakeholders, analisis peraturan, analisis biaya transaksi, dan analisis kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholders yang terlibat di PPI Paotere terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Paotere, Koperasi Insan Perikanan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Makassar, Pemerintah Kecamatan, Ketua Kelompok Nelayan, dan Dosen Perguruan Tinggi. Tatanan kelembagaan pengelolaan PPI Paotere masuk dalam kategori tipe ko-manajeman instruktif. Total biaya transaksi yang harus dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 1.422.183.700/tahun dan total biaya transaksi yang harus dikeluarkan kelompok nelayan sebesar Rp 287.503.200 /tahun. Desain kelembagaan yang direkomendasikan adalah lembaga Musyawarah Masyarakat Pengelola Pelabuhan (MMPP) PPI Paotere untuk meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan yang masih rendah dalam pengelolaan peraturan pelabuhan perikanan., The Paotere Fish Landing Base (PPI) in Paotere Makassar city is a government operated port. PPI Paotere plays a role as the center for production, processing, marketing of fishery as well as fostering the fishermen groups. The inefficient and ineffective economic utilization activities of fisherman has an impact on the success of fish landing base management. The institutional performance of PPI Paotere is another case that still needs to be improved in developing fisheries management at PPI Paotere. Therefore, the objectives of this study are (1) to analyze the roles and interests of stakeholders in PPI Paotere management institutions, (2) to identify institutions that play a role in the management of PPI Paotere, (3) to examines the structure of transaction costs at PPI Paotere, (4) to design new institution at PPI Paotere. The collected data will be analyzed by stakeholder analysis, content analysis, transaction cost analysis, and institutional analysis. The sampling method used purposive sampling. The results of this research shows that the stakeholders involved in PPI Paotere consist of Marine and Fisheries Service of South Sulawesi Province, the Department of Fisheries and Agriculture Makassar City, the Regional Technical and Auction Unit (UPTD) of PPI Paotere, the Fisheries Cooperative, Indonesian Fishermen Association (HNSI) Makassar City, District Government, Head of Fishermen Groups, and Lecturers. The institutional arrangements for the management of PPI Paotere categorized as co-management types. The total transaction costs beared by the government in PPI Paotere management is Rp 1.422.183.700 annually and the total transaction costs incurred by the fishermen group in PPI Paotere Port management is Rp 287.503.200 annually. The recommended institutional design is The PPI Paotere
Keyword: co-management, institutional design, stakeholder analysis, transaction cost

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera