Judul: Estimasi willingness to pay masyarakat terhadap perbaikan sistem pengaturan air: studi kasus Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor
Abstrak: Pembangunan yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Kenyataan ini mengakibatkan masalah penggunaan lahan meningkat, sehingga perubahan fungsi lahan atau alih fungsi lahan tidak dapat dielakkan. Alih fungsi lahan merupakan hal yang biasa, namun bisa menjadi masalah jika menimbulkan dampak negatif dan dilakukan melebihi batas daya dukung lahan. Data dari berbagai sumber menyebutkan selama tiga pelita (1965-1985) telah terjadi alih fungsi lahan seluas kurang lebih 0,3 juta Ha dan sebagian besar di Pulau Jawa. Selama tahun 2000 sampai dengan 2002 luas alih fungsi lahan sawah yang ditujukan untuk pembangunan kegiatan non pertanian sebesar 110,16 ribu ha per tahun atau 58,68% dari total luas sawah yang dialih fungsi. Pembangunan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu terganggunya fungsi penyerap air dan hilangnya kesejukan serta panorama yang asri. Pembangunan tempat wisata, hotel, dan villa di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor menimbulkan berbagai pengaruh, baik untuk masyarakat, daerah, maupun lingkungan. Dampak pembangunan terhadap lingkungan salah satunya adalah banjir. Banjir yang terjadi di Desa Cilember pada Februari 2010 menimbulkan banyak kerugian, khususnya bagi masyarakat. Kerugian yang dialami masyarakat misalnya adalah hilangnya pendapatan masyarakat karena masyarakat tidak bekerja ketika banjir. Selain itu kerusakan-kerusakan yang terjadi juga cukup parah, misalnya banyak bagian rumah masyarakat dan sarana umum yang rusak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah terhadap banjir yang terjadi di Desa Cilember, menghitung besarnya nilai kerugian yang dialami masyarakat Desa Cilember akibat banjir, mengestimasi besarnya nilai kesediaan masyarakat untuk membayar (willingness to pay) terhadap perbaikan sistem pengaturan air di Desa Cilember, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya willingness to pay masyarakat untuk perbaikan sistem pengaturan air di Desa Cilember. Hingga saat ini Pemerintah Desa Cilember belum melakukan tindakan pencegahan terkait dengan banjir yang terjadi di Desa Cilember. Pemerintah hanya melakukan tindakan setelah banjir terjadi, yaitu berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang tertimpa banjir. Namun, pemberian bantuan juga mengalami proses yang cukup lama, karena pemerintah desa harus mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kecamatan, kemudian dari pemeritah kecamatan diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Hasil perhitungan diperoleh nilai kerugian total responden akibat tidak masuk kerja sebesar Rp 11.011.666,41. Hasil tersebut merupakan total kerugian masyarakat karena tidak masuk kerja akibat banjir. Sedangkan biaya perbaikan kerusakan bervariasi sesuai dengan kondisi kerusakan yang terjadi. Biaya pebaikan paling besar yang dialami masyarakat adalah sebesar Rp 7.000.000,00. ii Berdasarkan hasil survei dan perhitungan, rata-rata biaya perbaikan masyarakat sebesar Rp 1.053.913,00. Agar banjir tidak terjadi lagi di Desa Cilember, maka perlu dilakukan upaya pencegahan, salah satunya adalah dengan perbaikan sistem pengaturan air. Perbaikan sistem pengaturan air memerlukan partisipasi dari masyarakat berupa pembayaran iuran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Nilai rata-rata kesediaan untuk membayar iuran (WTP) responden adalah Rp 5.870,00 untuk setiap KK, sedangkan total WTP adalah Rp12.830.870,00. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya WTP responden adalah jenis kelamin, pendidikan, lama tinggal, dan pendapatan.
Keyword: Willingness to pay, Sistem pengaturan air, Banjir, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Analisis jasa lingkungan yang hilang dengan pendekatan Willingness to Pay masyarakat terhadap penyediaan saluran drainas: kasus pemukiman Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi
Abstrak: Salah satu pendukung agar pembangunan Kota Bekasi berhasil dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah sistem infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang saat ini penting untuk diperhatikan adalah saluran drainase yang tersedia, khususnya di pemukiman Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Saluran drainase merupakan salah satu prasarana pemukiman terpenting, karena dengan tersedianya saluran drainase jasa lingkungan yang tersedia juga dapat tetap terjaga, seperti air bersih dan keindahan pemukiman kota. Ketidaktersediaan saluran drainase di pemukiman Kelurahan Jatibening Baru menimbulkan masalah dalam pengaliran air pada saat musim penghujan, sehingga mengurangi keindahan dan kenyamanan lingkungan pemukiman. Masalah pembuangan air limbah domestik ke resapan karena ketidaktersediaan saluran drainase juga mengurangi jasa lingkungan air bersih yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Penyediaan saluran drainase di pemukiman Kelurahan Jatibening Baru merupakan solusi untuk mengatasi masalah hilangnya jasa lingkungan yang tersedia. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian adalah mengestimasi jasa lingkungan yang hilang melalui pendekatan Willingness to Pay masyarakat terhadap penyediaan saluran drainase serta mengestimasi kerugian masyarakat dengan pendekatan biaya pengganti (Replacement Cost) terhadap pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah akibat limbah rumah tangga yang tidak dialirkan, menyebabkan masyarakat harus membeli konsumsi air pengganti karena air tanah yang telah tercemar jika diminum tidak baik untuk kesehatan. Biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli konsumsi air pengganti merupakan pendekatan biaya pengganti untuk mengestimasi kerugian yang diterima oleh masyarakat. Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh responden rebesar Rp 65.719 per bulan, sehingga total kerugian bagi masyarakat sebesar Rp 11.470.909 per bulan. Nilai total kerugian ini merupakan nilai jasa lingkungan, yaitu air bersih yang hilang karena telah tercemar. Estimasi jasa lingkungan yang hilang dengan pendekatan nilai Willingness to Pay masyarakat terhadap penyediaan saluran drainase dilakukan menggunakan teknik Contingent Valuation Method. Kesediaan membayar masyarakat dimodelkan dalam bentuk regresi logit. Kesediaan masyarakat untuk membayar biaya penyediaan saluran drainase dipengaruhi secara positif oleh faktor pendapatan, lama menempuh pendidikan dan ketersediaan saluran air serta dipengaruhi secara negatif oleh faktor pernah membayar biaya sebelumnya. Nilai rataan Willingness to Pay yang bersedia dibayarkan sebesar Rp 389.130 setiap rumah tangga dengan nilai total sebesar Rp 140.476.087. Nilai total Willingness to Pay tersebut menggambarkan nilai korbanan yang bersedia dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan kembali jasa lingkungan yang hilang. Nilai Willingness to Pay yang dibayarkan masyarakat dimodelkan dalam bentuk regresi linear berganda. Besarnya nilai Willingness to Pay tersebut iii dipengaruhi secara positif oleh faktor pendapatan, lama menempuh pendidikan dan besarnya biaya yang dikeluarkan sebelumnya serta dipengaruhi secara negatif oleh faktor status kependudukan. Berdasarkan hasil tersebut, masyarakat yang tidak bersedia membayar karena pendapatan yang rendah atau merupakan penduduk asli dapat berpartisipasi dengan membayar secara tenaga agar pelaksanaan penyediaan saluran drainase berjalan dengan baik. Berdasarkan KEPMENKES No. 829/Menkes/SK/VII/1999, menyatakan bahwa disetiap pemukiman harus memiliki sarana drainase, sehingga untuk mengatasi ketidaktersediaan saluran drainase diperlukan suatu kelembagaan. Dengan adanya kelembagaan yang baik untuk menangani ketersediaan saluran drainase, maka secara tidak langsung dapat mengurangi jasa lingkungan yang hilang dan masyarakat pemukiman tetap dapat memanfaatkannya secara berkelanjutan.
Keyword: Resources and environmental economics, Environmental services lost, Willingness to Pay, Bogor Agricultural University, Institut Pertanian Bogor, IPB

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: