Judul: Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah Perbatasan Negara Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Kasus: Daerah Aliran Sungai Tono Di Pulau Timor).
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (i) analisis hubungan antara pembangunan wilayah perbatasan dengan perubahan penggunaan lahan, (ii) analisis pengaruh perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim terhadap banjir dan kekeringan, dan dampaknya terhadap produksi dan efisiensi usahatani tanaman pangan, (iii) evaluasi kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, dan (iv) disain kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste yang adaptif terhadap perubahan iklim. Metode analisis menggunakan analisis multivariat untuk analisis hubungan pembangunan dengan penggunaan lahan, dan spatial durbin model untuk analisis ketergantungan spatial pendapatan petani. Metode logit untuk analisis peluang banjir dan kekeringan. Analisis multivariat juga digunakan untuk analisis dampak banjir dan kekeringan terhadap produksi usahatani tumpangsari, dan analisis regresi berganda untuk analisis produksi usahatani monokultur, serta analisis frontier untuk evaluasi efisiensi ekonomi usahatani. Selanjutnya pembobotan faktor internal dan faktor eksternal untuk evaluasi kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara, dan analisis hirarki proses untuk menentukan model pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara. Hasil analisis multivariat menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dan kemudahan akses meningkatkan konversi lahan konservasi menjadi lahan budidaya (pemukiman, pertanian lahan kering campur, sawah), sedangkan spatial durbin model menunjukkan peningkatan pendapatan petani pada hulu menyebabkan penurunan pendapatan petani di hilir. Peningkatan luas pertanian lahan kering campur, dan akumulasinya dengan peningkatan temperatur bulanan dan penurunan curah hujan bulanan menyebabkan peluang kekeringan makin tinggi. Analisis logit juga menunjukkan peningkatan curah hujan bulanan dan pertanian lahan kering campur, serta penurunan luas hutan dan sawah meningkatkan peluang banjir di DAS Tono. Dampaknya terjadi penurunan produksi dan efisiensi ekonomi usahatani tanaman pangan. Analisis frontier menunjukkan rendahnya efisiensi ekonomi usahatani, yakni 0,36 untuk usahatani lahan basah dan 0,30 untuk usahatani lahan kering (standar efisiensi ≥0.8). Kurang koordinasinya kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara (masyarakat, unilateral dan bilateral) menjadi akar penyebabnya. Hasil pembobotan faktor internal dan eksternal berada pada kuadran III, yang berarti dibutuhkan rekonstruksi kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara. Kelembagaan ini sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim. Kelembagaan ini akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk road map yakni: perjanjian kerjasama, forum DAS, dan badan pengelola DAS.
Keyword: Kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara, Indonesia dan Timor Leste, Perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim, Pembangunan berkelanjutan

Judul: Pengembangan Kawasan Perbatasan Berbasis Pengelolaan Hutan oleh Rakyat di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Abstrak: Sumberdaya hutan harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan. Kepastian rencana alokasi sumberdaya alam hutan yang terintegrasi dalam pola ruang wilayah menjadi kebutuhan dalam merencanakan pembangunan khususnya di wilayah perbatasan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemanfaatan areal hutan dengan mengacu pada kesesuaian lahan dan keinginan masyarakat setempat, diharapkan dapat menghindari kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan degradasi lahan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat miskin di desa-desa kawasan perbatasan. Dalam rangka menyeimbangkan pembangunan di kawasan perbatasan, sekaligus sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah berkelanjutan, maka dibuat desain pengembangan kawasan perbatasan berbasis ekosistem melalui pengelolaan hutan oleh rakyat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyusun desain pengembangan wilayah berbasis ekosistem sebagai strategi menyeimbangkan pembangunan dan perencanaan wilayah dalam rangka pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan oleh rakyat di kawasan perbatasan. Metoda penelitian ini meliputi analisis terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui inventarisasi, analisis dan sintesis dalam rangka menentukan desain pengembangan kawasan perbatasan berbasis pengelolaan hutan oleh rakyat. Tahap penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi potensi yang bertujuan untuk mengkaji potensi kawasan di lokasi penelitian, meliputi potensi wilayah, penduduk, ekonomi dan potensi lahan yang selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan statistik, SIG, dan penginderaan jauh. Selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian penggunaan lahan untuk pengelolaan hutan oleh rakyat dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan melalui pendekatan Multi Criteria Evaluation (MCE) dan analisis hirarki proses (AHP). Hasil analisis secara teknis ditindaklanjuti dengan melakukan analisis persepsi masyarakat.terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat dengan pendekatan analisis hirarki proses (AHP). Dalam rangka mengetahui simulasi terhadap implementasi kebijakan maka disusun skenario model dinamik pengelolaan hutan oleh rakyat untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan (sistem dinamik). Pada akhirnya disusun rekomendasi implikasi kebijakan di wilayah perbatasan berbasis pengelolaan hutan oleh rakyat (AWOT). Hasil studi dalam menganalisis pola dan perubahan penggunaan/ penutupan lahan di daerah semi-arid di Pulau Timor, tepatnya di perbatasan Indonesia-RDTL. Matriks perubahan penggunaan/penutupan lahan selama kurun waktu 15 tahun teridentifikasi 14 kelas penutupan lahan, untuk tahun 2000 didominasi berturut-turut oleh pertanian campuran, belukar dan v savana. Sedangkan pada tahun 2015 kelas penutupan didominasi oleh pertanian campuran, savana, dan belukar. Terindikasi telah terjadi perubahan hutan menjadi bukan hutan (deforestasi) sebanyak 1 309 ha (13% dari hutan tahun 2000), berupa perubahan penutupan lahan hutan mangrove primer (Hmp) berkurang menjadi pertanian campuran sebanyak 2 ha (7% dari Hmp tahun 2000), hutan lahan kering sekunder (Hs) berkurang menjadi belukar sebanyak 1 307 ha (19% dari Hs). Selain itu terjadi perubahan penutupan lahan belukar berkurang menjadi savana sebanyak 1 288 ha (17% dari belukar tahun 2000), dan pemukiman bertambah cukup signifikan sebanyak 181 ha (118% dari pemukiman tahun 2000), serta belukar rawa (Br) yang berubah menjadi tanah terbuka sebanyak 15 ha (10% dari Br tahun 2000). Pola perubahan lahan yang terjadi selama 15 tahun tersebar di kawasan perbatasan, namun di bagian tengah kawasan perbatasan relatif konstan yang didominasi oleh pertanian campuran. Secara statistik variabel tutupan hutan berasosiasi positif secara lemah terhadap tingkat kemiskinan dan jumlah populasi, namun tidak ada hubungan secara signifikan antara deforestasi dengan tingkat kemiskinan dan populasi di desa-desa kawasan perbatasan. Terdapat lokasi-lokasi lahan yang sesuai untuk pengelolaan hutan
Keyword: community forestry, deforestasi, evaluasi multi kriteria, kemiskinan, perubahan penggunaan/penutupan lahan, sistem dinamik

Judul: Grup dan Homomorfisma Grup pada Rubik Revenge
Abstrak: Rubik cube is a kind of puzzle game. A player must arrange rubik sides, which have been disordered, back to the position where every side has the same colour. This paper does not focus on the settlement solution, but instead on proving the existence of a group homomorphism between rubik movement group and S96 symmetric permutation group in rubik revenge. Firstly, it has been proved that rubik movement set is a group. Then, it also has been proved that the M set, which contains numeric labels of 1 until 96 in cubinos sides, is S96 symmetric permutation group.
Keyword: