Judul: Kasus di Wilayah Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bogor-Jawa Barat
Abstrak: Orientasi pembangunan pertanian pada awal PJP TI dengan mengacu kepada kebijakan pembangunan dalam GBHN 1999-2004 yaitu Pembangunan Siste~n dan Usaha Agibisnis, dan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pembangunan pertanian adalah penyuluhan pertanian. Seiring dengan orientasi pemhangl~nan pertanian terwhnt, maka peny11111hp ertanian ebagai "agent of change" senantiasa harus ~nengembangkan kemampuan profesionalnya dimanapun ia ditempatkan dan selalu ditantang secara profesional memhangun ke!na~npuan petani &!an3 mengemhangkan sistem peraih transfonnasi pedesaan yang mandiri dan dinamik.
Keyword: 

Judul: Kasus persepsi dinas lingkup pertanian Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap programa dan rencana kerja penyuluhan pertanian
Abstrak: Sejak Orde Lama dirasakan perkembangan Penyuluhan Pertanian selalu mengalami perbaikan melalui berbagai Keppres, Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Surat Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri serta keputusan-keputusan di tingkat daerah, hal ini membuktikan suatu lembaga Penyuluhan Pertanian yang bersifat dinamis. Kebijaksanaan terakhir dari Pemerintah Pusat adalah ditetapkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No.539/Kpts/LP. 120/7/1991, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertani- an. menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri yang sama No.695/Kpts/LP. 120/11/1986. Sebagai akibat dari peraturan yang baru ini adalah terjadinya perubahan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari otonomi Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Pelaksana Harian Bimas (SPHB) Kabupaten, kepada otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. Setelah menjadi hak otonomi Pemerintah Daerah Tingkat II. BPP dipecah menjadi empat jenis yaitu BPP Tanaman Pangan, BPP Perkebunan, BPP Perikanan dan BPP Peternakan. Selain itu Penyuluh Pertanian Lapangan yang dulu bekerja secara polivalen (banyak sektor), sekarang bekerja secara monovalen (menurut sub sektor pertanian), sehingga sekarang ada PPL Tanaman Pangan, PPL Perkebunan, PPL Peternakan dan PPL Perikanan. Programa Penyuluhan Pertanian yang dulu dibuat di BPP, sekarang dibuat di masing-masing Dinas Lingkup Pertanian untuk dijadikan pedoman bagi PPL dinas masing-masing dalam membuat Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian. Sesuai dengan permasalahan penelitian, Penelitian ini bertujuan ingin menge- tahui apakah sudah ada persamaan persepsi dan pelaksanaan SKB Mendagri dan Mentan No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya khususnya mengenai Programa Penyuluhan Pertanian dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor. Peneliti juga ingin mengetahui sistem kerja penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten Bogor sampai dengan tingkat penyuluh lapangan untuk periode tahun 1990-1993. milik IF Data yang dipergunakan adalah hasil penelitian selama tiga bulan dengan melakukan wawancara langsung terhadap tigapuluh aparat Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Bogor yang tugasnya terkait langsung dengan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dari data yang dianalisa, menunjukan masih terdapat perbedaan persepsi pada pelaku perencana dan pembuat Programa Penyuluhan Pertanian, dengan para pelaku pelaksana Programa Penyuluhan Pertanian dan pembuat Rencana Penyuluhan Pertani- an. Perbedaan persepsi yang ada cenderung dipengaruhi oleh tingkat kognisi respon- den, pemilikan SKB No.539/Kpts/LP.120/7/1991 beserta penjabarannya, tingkat pendidikan, pengalaman, umur dan motivasi responden (Tabel 7-12)…dst
Keyword: 

Judul: Separation of Neodymium from U3Si2/Al Fuel Plate for Burn-Up Determination
Abstrak: Neodymium is a common fission product produced in nuclear fission reactions. Neodymium in this study was chosen as a burn-up indicator for U3Si2/Al fuel element plates because the neodymium isotope is a stable fission product with a fairly high yield. Some procedures were carried out to separate neodymium, starting with the separation of cesium isotopes (137Cs, 134Cs) through the precipitation method, then separation of uranium isotopes (235U, 238U) and plutonium isotopes (239Pu, 238Pu) with Dowex 1x8 ion exchange resin, and separation of neodymium (Nd), samarium (Sm), as well as cerium (Ce) with Dowex 1x4 ion exchange resin. The Cs recovery reached 99.95%. The U and Pu isotopes resulting from the separation are subjected to an electrodeposition process and the weight of each isotope can be measured with an alpha spectrometer. The separation results of Nd from Sm and Ce have been proven using an XRF spectrometer. The neodymium isotopes separation was corrected using the standard addition method, and an average total Nd content of 2.4 ppm was obtained in the PEB U3Si2/Al bottom solution. It is hoped that this separation method can be applied in determining burn-up of nuclear fuel.
Keyword: neodymium, burn-up indicator, U3Si2/Al fuel plate