Judul: Analisis pelaknsanaan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan kemampuan keuangan dan kinerja pembangunan daerah (studi kasus kabupaten/kota di provinsi Banten)
Abstrak: Salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (mengoreksi horizontal imbalance), sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang relatif sama dalam membangun daerahnya. Koreksi horizontal imbalance tersebut dilakukan melalui pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan mekanisme DAU, daerah yang miskin akan mendapat proporsi DAU yang lebih tinggi dari daerah yang kaya. Dalam penelitian ini dianalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan kemampuan keuangan dan kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dianalisis dengan Indeks Williamson, sedangkan kinerja pembangunan daerah untuk bagian (1) perekonomian dianalisis dengan LQ, SSA, Entropy; (2) keuangan dianalisis dengan derajat desentralisasi dan kemandirian daerah; (3) kesejahteraan penduduk dianalisis dengan Indeks Williamson, laju pengangguran, Gini Rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia; (4) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perkembangan perekonomian dan distribusi pendapatan dianalisis dengan ekonometrika – metode Panel Data.
Keyword: 

Judul: Dampak otonomi daerah terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten:
Abstrak: Kebijakan ekonomi daerah di Indonesia yang diikuti dengan desentralisasi fiskal dilaksankan dengan diberikannya kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber0sumber penerimaan daerah. Kebikajan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (mengkoreksi vertical imbalance) serta ketimpangan kemampuan antar daerah (mengkoreksi horizon imbalance). Koreksi vertical imbalnce dilakukan melalui pengalokasian bagi hasil pajak dan sumberdaya alam, sedangkan koreksi horizon imbalance melalui pengalokasian dana transfer (DAU). Mekanisme fungsi distribusi transfer ini ditujukan sebagai pemerataan kemampuan keuangan wilayah yang akan merangsang pencapaian pemerataan pembangunan antar wilayah. Provinsi Banten dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2000. Wilayah Provinsi Banten secara umum terbagi atas dua wilayah yakni wilayah Banten Selatan (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang) dan Kabupaten Banten Utara (Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon). Sebelum dan sesudah desentralisasi di kedua wilayah tersebut masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah. Instrumen kebijakan otonomi daerah melalui mekanisme fungsi distribusi pemerataan kemampuan keuangan diharapkan akan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.
Keyword: otonomi daerah, distribusi pendapatan, Banten, vertical imbalance, ketimpangan kemampuan keuangan, ketimpangan kemampuan antar daerah, horizon imbalance, fungsi distribusi transfer

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: