Judul: Analisis lokal optimal pusat pemerintahan dalam rangka pengembangan wilayah dan efisiensi pelayanan di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung
Abstrak: Sebagai suatu negara yang berusaha untuk bisa bangkit dan sejajar dengan negara-negara lain, maka pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan merupakan syarat mutlak bagi Indonesia. Akan tetapi rangkaian pembangunan yang telah dilakukan tersebut belum optimal dan masih banyak persoalan-persoalan yang belum terpecahkan, misalnya ketimpangan pembangunan. Disparitas pembangunan tersebut membutuhkan upaya pemerataan pembangunan tersebut membutuhkan yang cukup serius yang dapat ditempuh melalui kebijakan pengembangan wilayah. Dewasa ini melalui cara pendekatan pembangunan diwilayahnya. Hal ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.
Keyword: 

Judul: Strategi pemanfaatan APBD Kabupaten Lampung Barat serta implikasinya terhadap pembangunan daerah:
Abstrak: Sejak diberlakukannya Undang - Undang Otonorni Daerah yang diatur dalarn UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah menuntut setiap daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutarna pada bidang-bidang yang rnenjadi kebutuhan dasar rnasyarakat. Selain itu, otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan rnernberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Artinya, pelirnpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pernanfaatan surnberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pernerintah kepada rnasyarakat, rnernudahkan rnasyarakat untuk mernantau dan mengontrol serta manajernen anggaran yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalarn rangka menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan rnendorong tirnbulnya inovasi. Dalam konteks ini, APBD merniliki peran penting dalam perekonornian daerah, terutama dari sisi penyusunan dan perencanaan prograrnprogram pernbangunan. Atas dasar itu, sangat penting untuk rnelakukan analisis secara mendalarn terhadap struktur APBD guna melihat seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pernbiayaan pernbangunan yang sampai saat ini terus menjadi perhatian seluruh pernerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Larnpung Barat.
Keyword: 

Judul: Penapisan Inhibitor Tirosinase pada Empat Spesies Famili Asteraceae Chrysantemum morifolium R, Gerbera jamesonii A, Dahlia rosea Cav, dan Tagetes erecta.
Abstrak: The research was conducted to screen the potency of tyrosinase inhibitor from 4 species of Asteraceae family. The screening was performed on the leaves and flowers of Chrysantemum morifolium R, Gerbera jamesonii A, Dahlia rosea Cav, and Tagetes erecta. The samples were dried and then extracted with nhexane, ethyl acetate, and methanol. The inhibition activity was tested by a microplate reader spectrophotometer in 492 nm. The ethyl acetate extract of D. rosea Cav flower was the most potent tyrosinase inhibitor (IC50 for monophenolase 18.42 μg/mL and for diphenolase 687.79 μg/mL) compared with the other Asteraceae species. The most active essential oils as inhibitor of tyrosinase was obtained from T. erecta flower (IC50 for monophenolase 1882.62 μg/mL and for diphenolase 1884.33 μg/mL). Positive control used was kojic acid with IC50 value of 11.02 μg/mL for monophenolase and 84.19 μg/mL for diphenolase. Fractionation of the extract by preparative thin layer chromatography with chloroform as mobile phase gave 12 fractions. The most active fraction had IC50 of 5.55 μg/mL for monophenolase and 109.96 μg/mL for diphenolase, and was identified as flavonoid.
Keyword: