Judul: Kinerja Kelembagaan Sistem Irigasi dalam Dimensi Spasial di Wilayah Semi Arid Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Pulau Timor)
Abstrak: Sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, kriteria pembagian tanggungjawab tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi dan strata luasan. Kelembagaan pembagian kewenangan sistem irigasi ini masih belum optimal dalam mengatasi permasalahan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Salah satu cara untuk melihat sistem irigasi terkait dengan kelembagaan pembagian kewenangan pemerintah (pusat), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tersebut adalah melalui kinerjanya. Penelitian ini bertujuan (1) mereklasifikasi kriteria indeks kinerja sistem irigasi dan memetakan status kinerja sistem irigasi 6 (enam) kabupaten/kota berdasarkan kewenangannya di wilayah semi arid Pulau Timor Provinsi NTT, (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja sistem irigasi berdasarkan kewenangannya di wilayah semi arid Pulau Timor Provinsi NTT dan (3) mengidentifikasi dan menganalisis keragaman spasial hubungan antara kinerja sistem irigasi dengan faktor yang mempengaruhi kinerja sistem irigasi berdasarkan kewenangannya di wilayah semi arid Pulau Timor Provinsi NTT. Pendekatan spasial melalui Geographically Weighted Regression (GWR) digunakan dalam penelitian ini. Mengingat Keragaman spasial setiap lokasi daerah irigasi, setiap wilayah, setiap kelembagaan kewenangan mempunyai pengaruh dalam setiap implikasi kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah. Hasil penelitian menunjukkan status kinerja sistem irigasi 6 (enam) kabupaten/kota di Pulau Timor Nusa Tenggara Timur meningkat sesuai dengan jenjang kewenangannya. Kinerja sistem irigasi dipengaruhi berbagai faktor dengan arah pengaruh yang beragam secara spasial. Terdapat beberapa anomali pengaruh negatif (intensitas pertanaman total) di beberapa lokasi, sedangkan faktor produktivitas padi secara konsisten berpengaruh signifikan positif di seluruh lokasi daerah irigasi. Pengaruh faktor tingkat kerusakan prasarana irigasi terhadap kinerja sistem irigasi beragam secara spasial dengan arah pengaruh yang bervariasi antar lokasi, kecuali faktor tingkat kerusakan saluran sekunder yang konsisten berpengaruh negatif di seluruh jenjang kewenangan daerah irigasi. Walaupun terdapat keragaman spasial arah pengaruh, khususnya pada tingkat kabupaten/kota, frekuensi pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi lebih banyak berpengaruh positif terhadap kinerja sistem irigasi di banyak lokasi. Kelembagaan kewenangan kabupaten/kota secara konsisten berpengaruh negatif pada kinerja sistem irigasi di seluruh lokasi, hal ini mengindikasikan lemahnya kapasitas kabupaten/kota di dalam pengelolaan sistem irigasi. Karakteristik rendahnya faktor kelembagaan kabupaten/kota berbeda-beda menurut lokasi, pada 34,58 persen lokasi terkait dengan rendahnya frekuensi pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi. Memperbaiki kinerja sistem irigasi perlu difokuskan secara spesifik lokasi ke daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota, dengan melihat kemampuan sumberdaya manusia dan anggaran pemerintah kabupaten/kota, maka dimungkinkan pengaturan standar indeks kinerja sistem irigasi untuk wilayah kering/kekurangan air yang berbeda dengan wilayah basah/kelebihan air dan pengaturan kembali standar luasan untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sehingga secara signifikan mampu meningkatkan kinerja sistem irigasinya.
Keyword: GWR, kelembagaan kewenangan, kinerja sistem irigasi, pemetaan spasial

Judul: Tata Kelola Sumberdaya Air untuk Mendorong Kebijakan System of Rice Intensification
Abstrak: Potensi defisit air di beberapa wilayah memerlukan pengelolaan sumberdaya air dengan mempertimbangkan satu kesatuan hidrologi melalui kerjasama antar wilayah dan antar pengguna (pertanian, domestik dan industri). Tata kelola sumberdaya air yang kurang tepat akan berakibat krisis sumberdaya air dan berdampak terhadap ketahanan pangan. Sekitar 80% produksi padi dihasilkan sawah beririgasi sehingga pemenuhan ketersediaan air menjadi aspek penting. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola sumberdaya air yang mampu merancang kebijakan publik yang dapat diterima dan pelaksanaannya efektif oleh aktor/stakeholder. Lokasi penelitian di Daerah Irigasi (DI) Jatiluhur dengan wilayah sampling Kabupaten Karawang yang memiliki lahan sawah irigasi terluas dan DKI Jakarta sebagai wilayah pemanfaat air untuk keperluan domestik dan industri. Tujuan umum penelitian adalah tersusunnya model dan mekanisme tata kelola sumberdaya air untuk mendorong kebijakan penerapan intensifikasi padi metode SRI. Secara khusus penelitian bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menjelaskan kebijakan pengelolaan sumberdaya air terkait kebijakan intensifikasi padi metode SRI (2) mengidentifikasi dan menguraikan potensi dan pemanfaatan air DI Jatiluhur bagi penggunaan irigasi, domestik (rumah tangga) dan industri; (3). menganalisis hubungan agency, besarnya biaya transaksi ekonomi dan faktor determinan keberlanjutan penerapan intensifikasi padi metode SRI dan (4) menyusun skema tata kelola sumberdaya, strategi dan skenario kebijakan mendorong intensifikasi padi metode SRI di Daerah Irigasi Jatiluhur. Metode analisis penelitian menggunakan analisis diskripsi kelembagaan di tingkat makro dan meso. Digunakan analisis trend terhadap ketersediaan (supply) Waduk Jatiluhur dan penggunaan air baku di Tarum Utara untuk wilayah Karawang dan Tarum Barat untuk wilayah Jakarta. Pola kelembagaan petani di tingkat mikro menggunakan metode analisis Principal- Agent dan identifikasi biaya transaksi ekonomi/TCE (Transaction Cost Economics) yang dilanjutkan analisis regresi Logit menggunakan perangkat lunak STATA 10. Perumusan model dan kebijakan menggunakan analisis game theory dan analisis dinamik menggunakan perangkat lunak Powersim Studio 5. Hasil penelitian tentang kelembagaan tata kelola sumberdaya air menunjukkan bahwa peran stakeholder terkait regulasi ditingkat nasional adalah Bappenas dan Dirjen Sumberdaya Air Kementrian Pekerjaan Umum. Peran sebagai regulator sekaligus operator adalah BBWS Citarum ditingkat nasional dan ditingkat provinsi/kabupaten adalah Dinas PSDA dan PJT II di bawah 5 koordinasi kementrian BUMN dan kementrian PU. Pengguna sumberdaya air terkait kebutuhan tanaman pangan adalah Kementrian Pertanian Ditjen PSP/Prasarana dan Sarana Pertanian ditingkat nasional dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditingkat kabupaten. Pengguna sektor perkotaan adalah PD PAM Jaya DKI Jakarta melalui rekanan PT Palyja dan PT Aetra. Tata kelola sumberdaya air melibatkan multi stakeholder yang berperan sebagai regulator, operator dan user (pengguna). Terdapat beberapa stakeholder dengan peran ganda sehingga memungkinkan terjadi benturan kepentingan. Belum ada kelembagaan sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air yang mengakomodasi berbagai kepentingan dengan biaya transaksi rendah. Sumberdaya air dari waduk Jatiluhur ke Bendung Curug untuk dialirkan ke masing-masing wilayah menunjukkan variasi suplai namun cenderung menurun Alokasi untuk keperluan pertanian cenderung tetap dan terukur sedangkan penggunaan air untuk non pertanian meningkat. Suplai air waduk Jatiluhur ke Tarum Utara dan Tarum Barat memberikan gejala penurunan, sehingga alokasi air untuk pengguna harus disesuaikan. Kebutuhan air non pertanian cenderung meningkat terutama kebutuhan air baku untuk DKI Jakarta. Penerapan tata kelola sumberdaya air di tingkat mikro terkait penggunaan air irigasi melibatkan peran hubungan agency komunitas petani. Biaya agency yang rendah di tingkat petani
Keyword: tata kelola, sumberdaya air, system of rice intensification

Judul: Sintesis Flavon dari Fenol dan Benzoil Klorida
Abstrak: Flavone is a class of flavonoid, commonly found in plants with wide bioactivity spectrum. A widely used flavone synthesis route is through acidcatalyzed oxidative cyclization of β-diketone. In this study, unsubstituted flavone had been synthesized via 5-step from phenol, with 22% yield and successfully increased the yield of previous study on Fries rearrangement of phenyl acetate and benzoylation of o-HAP steps. Phenol was acetylated resulting 93% phenyl acetate. AlCl3-catalyzed Fries rearrangement in 1.5 hour and at 120 °C converted phenyl acetate into o-hydroxyacetophenone (o-HAP) with 40% yield. AlCl3 as catalyst produced o-HAP with higher and reproducible yield compared with BF3·Et2O and ZnCl2. Benzoylation of o-HAP followed by Baker-Venkataraman rearrangement of the ester product using KOH in dried pyridine produced β-diketone 1-(2- hydroxyphenyl)-3-phenylpropane-1,3-dione. The yield of ester and β-diketone were 71% and 85%, respectively. Finally, oxidative cyclization of β-diketone with sulphuric acid as catalyst produced 99% of flavone. The flavone product had been characterized spectroscopically and its melting point as well.
Keyword: