Judul: Pemanfaatan Khitosan dari Limbah Kulit Udang (Crustacea) Sebagai Bahan untuk Pembuatan Membran
Abstrak: Membrane filtration is a process of material separation which is widely used in industry and laboratory scales. One of numerous membran~ material is chitosan. Chitosan is a non toxic material, a strong cationic, a good flocculant and coagulant and easy to form film or membrane. The aim of the research are; to produce chitosan membranes by using crustacea waste, to identifY characteristics and characteristics of chitosan membranes and to analyze (he influence of solvent and chi(osan concentrations the membranes. The research was done within (wo steps. The first step focused on producing chitosan from shrimp skin waste and chitosan characteristic. The other stpe of the research was to produce chitosan membrane, which was prepared by the phase inversion method. A complete random factorial design 3 x 4 with two replications was used in this research. The first factor was the type of solvent (acetic acid, citric acid and fonnic acid). The second lactor was chitosan concentration (1 %, 3%,5% and 7%).
Keyword: 

Judul: Pemanfaatan Khitosan dari Limbah Kulit Udang sebagai Bahan Kosmetik
Abstrak: Khitosan merupakan biopolimer polisakarida yang diekstrak dari kulit dan kepala udang. Kulit dan kepala udang merupakan limbah industri pengolahan udang, yang selama ini baru dimanfaatkan sebagai pakan ternak, bahan pembuat trasi dan krupuk udang. Pemanfaatan kulit udang menjadi khitosan merupakan alternatif yang baik mengingat banyak kegunaannya dalam industri.
Keyword: 

Judul: Alternatif kebijakan peningkatan pendidikan guru sekolah dasar di Kota dan Kabupaten Bogor
Abstrak: Pendidikan guru SD di era otonomi sedang mengalami perubahan yang besar, karena munculnya UU Guru dan Dosen yang menghendaki seluruh guru memiliki pendidikan minimal S1. Perubahan yang sangat besar ini ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan berbeda-beda, sesuai dengan kondisi daerah tersebut yang juga berbeda. Kota dan Kabupaten Bogor menanggapi munculnya UU Guru dan Dosen yang mengharuskan pendidikan minimal guru adalah S1 dengan berbeda pula, hal ini disebabkan oleh keadaan wilayah, ekonomi dan sosial, serta politik yang berbeda. Kota Bogor memiliki 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan. Pemerintah Kota Bogor sudah sejak tahun 1996 memperhatikan pendidikan guru SD, dengan memberi bea siswa meskipun tidak besar jumlahnya. Namun demikian banyak juga guru-guru yang membiayai pendidikan mereka secara swadana. Keadaan APBD dan besarnya jumlah guru yang belum S1 (2.810 orang) tidak memungkinkan pemerintah Kota Bogor untuk memberi bea siswa untuk seluruh guru yang ada. Alasan lain adalah prioritas pembangunan pendidikan di Kota Bogor belum mengutamakan peningkatan pendidikan guru SD, namun masih terfokus pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) dan pelaksanaan sekolah dasar gratis. Kabupaten Bogor memiliki kondisi wilayah yang sangat berbeda dengan Kota Bogor, selain wilayahnya 28 kali lebih besar dari Kota Bogor, terdapat 40 Kecamatan dan 426 Desa/Kelurahan, Kabupaten Bogor memiliki PAD yang terbesar di Jawa Barat. Jumlah guru yang belum S1 di Kabupaten Bogor juga sangat banyak (9.488 orang) atau setara dengan 82,58 persen. Sejak dari sebelum otonomi daerah, sampai tahun 2006 Kabupaten Bogor hampir tidak pernah memberikan bea siswa kepada guru yang ada diwilayahnya untuk meningkatkan pendidikannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Bantuan dalam jumlah cukup banyak (1.060 orang guru) diberikan pada tahun 2007, untuk meningkatkan pendidikannya menjadi S1, meskipun guru yang meningkatkan pendidikannya secara mandiri cukup banyak. Prioritas pembangunan pendidikan Kabupaten Bogor selain mengentaskan Wajar Dikdas, adalah perbaikan sarana dan infrastruktur sekolah yang banyak mengalami kerusakan parah dan meningkatkan nilai IPM.
Keyword: