Judul: Rasionalitas Pembangunan Kehutanan Berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan(Studi Kasus di KPH Yogyakarta dan KPH Wilayah IX Panyabungan).
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan kehutanan yang dimulai dengan pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan dibentuknya organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Tujuan utama penelitian ini adalah bagaimana rasionalitas pembangunan kehutanan yang menggunakan dasar kebijakan pengelolaan hutan di tingkat tapak melalui KPH. Adapun tujuan antara adalah:(1) membangun kerangka teoritis rasionalitas pembangunan kehutanan berbasis KPH; (2) mengetahui hasil penilaian rasionalitas KPH yang terdiri dari: (a) rasionalitas teknis; (b) rasionalitas ekonomi; (c) rasionalitas hukum; (d) rasionalitas sosial; dan (e) rasionalitas substantif; dan (3) membuat sintesis rasionalitas atas pembangunan kehutanan berbasis KPH. Penelitian rasionalitas pembangunan KPH di Indonesia dilakukan di KPH Wilayah IX Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara dan KPH Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dari bulan Juni 2017 sampai bulan Maret 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara semi terstruktur, wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Salah satu penelitian terkait rasionalitas sosial adalah mengetahui keberterimaan masyarakat sekitar hutan terhadap eksistensi dan kegiatan KPH dilakukan di kedua KPH difokuskan pada Kelompok Tani Hutan (KTH)di masing-masing KPH secara purposive. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah rasionalitas kebijakan publik dalam penelitian ini menggunakan lima kriteria dan sepuluh indikator dengan tujuan adalah mempertahankan luas hutan.Penilaian rasionalitas pembangunan kehutanan berbasis KPH, menunjukkan KPH Yogyakarta berada dalam kategori rasional; sedangkan KPH Wilayah IX Panyabungan masuk dalam kategori cukup rasional.Keberterimaan masyarakat menunjukkan KPH yang rasional tidak selalu dipersepsi baik eksistensinya oleh masyarakat, namun persepsi atas manfaat yang telah diberikan KPH cukup tinggi. Tingkat partisipasi KTH di KPH Wilayah IX Panyabungan walaupun dalam persentase yang tinggi pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi dapat diduga masuk pada tingkatan partisipasi adalah derajat token yaitu tingkat placation, consultation dan informing, namun di KPH Yogyakarta walaupun secara persentase lebih sedikit, namun tingkat partisipasi KTH sudah sampai pada derajat citizen power, dengan tingkatan delegated power dan partnership. Sintesis dari disain kritis rasionalitas kebijakan publik pembangunan kehutanan berbasis KPH adalah kinerja kelembagaan pengelolaan hutan. Kinerja kelembagaan yang menjadi fokus perhatian adalah pembangunan kelembagaan yang efektif dan upaya penegakan klaim negara atas sumber daya hutan.Pengelolaan hutan berdasarkan delapan prinsip disain kelembagaan menunjukkan semua aturan yang ada di KPH Wilayah IX Panyabungan dalam kategori rendah. Sebaliknya KPH Yogyakarta dalam kategori tinggi. Ketika rasionalitas tidak tercapai maka kemungkinan besar kelembagaan pengelolaan hutan berada pada kondisi tidak berkelanjutan. Penegakan klaim atas sumber daya hutan di KPH Yogyakarta telah mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam hal penetapan tata batas pengelolaan KPH dan pemungutan hak-hak negara atas PNBP dan PAD. Walaupun secara legal dan legitimasi KPH Wilayah IX Panyabungan sudah baik namun belum sepenuhnya mampu untuk melakukan pengelolaan KPH. Kebaruan dalam penelitian dari aspek kebaruan focus dari penelitian ini adalah membuat kriteria dan indikator untuk rasionalitas pembangunan kehutanan berdasarkan rasionalitas kebijakan publik.Aspek kebaruan advance dari penelitian ini adalah bahwa faktor penentu yang keberhasilan pembangunan kehutanan berbasis KPH adalah rasionalitas hukum. Kebaruan dari aspek advance lainnya adalah memperkaya informasi tentang KPH Wilayah IX Panyabungan yang selama ini masih kurang.Aspek kebaruan scholar dari penelitian ini adalah pembuatan desain kritis rasionalitas dengan menggunakan rasionalitas kebijakan publik Dunn. Implikasi teoritik sebagai konsekuensi KPH yang merupakan organisasi pelayanan publik dan
Keyword: rasionalitas, kesatuan pengelolaan hutan, kebijakan publik

Judul: Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Implementasi Perhutanan Sosial (Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat).
Abstrak: Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keniscayaan karena masyarakat merupakan bagian integral dari ekosistem hutan. Dorongan perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah berlangsung cukup lama menuju kepastian ruang kelola untuk masyarakat. KPH sebagai salah satu organisasi di tingkat tapak memiliki informasi kondisi biofisik hutan, kondisi sosial budaya masyarakat, potensi dan persoalan, termasuk konflik di dalamnya, sejarah penguasaan lahan, serta siapa yang menguasai lahan. Belum terdapat kajian mengenai kesediaan KPH dalam melaksanakan program PS, terutama melalui sudut pandang para pihak yang terlibat dalam PS. Penelitian ini difokuskan pada pengukuran sikap dan orientasi KPH terhadap PS serta menjelaskan kelembagaan yang telah terbentuk terkait PS di KPH. Sikap KPH terhadap PS diukur berdasarkan penilaian individu personil Dinas Kehutanan Provinsi terutama personil KPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kelembagaan KPH dalam mengimplementasikan PS diukur dengan membandingkan antara indikator kelembagaan PS ideal dan kinerja KPH dalam memfasilitasi PS. Penelitian ini bermaksud mengkonstruksikan dan mengukur pergeseran konseptual pengelola KPH terhadap PS dari sisi pengelola KPH, masyarakat dan pendamping perhutanan sosial berupa sikap dan orientasi, dan kelembagaan yang diperlukan dalam pengelolaan perhutanan sosial, mengukur performansi PS di areal KPH serta mengkaji hubungan antara sikap dan perilaku pengelola KPH terhadap keberhasilan PS yang berada di areal KPH. Penelitian ini melibatkan 60 responden dengan purposive sampling. Penelitian dilakukan di 2 lokasi yaitu KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung. Pengolahaan dan analisis data menggunakan metode skoring untuk melihat pergeseran konseptual dan keberhasilan PS, serta analisis korelasi Pearson untuk menganalisis pengaruh sikap dan tindakan KPH terhadap keberhasilan PS. Hasil penelitian mengungkap bahwa sikap KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung telah mendukung PS, sementara tindakan KPH terhadap PS masih dibatasi oleh kewenangan berdasarkan peraturan perundangan dan keterbatasan pendanaan. Konstruk yang dibangun untuk mengukur sikap dan tindakan KPH dapat menjelaskan keberhasilan sosial dan ekonomi PS, namun masih belum dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan ekologi PS
Keyword: KPH, perhutanan sosial, peran, sikap

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: