Judul: Pengaruh Ketersediaan Pegawai terhadap Efektifitas Kinerja di Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Abstrak: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. Tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yaitu melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, semua dapat terlaksana dengan baik jika didukung dengan jumlah pegawai yang memadai agar mempercepat proses terlaksananya tugas. Permasalahan mendasar yang dialami Dinas KPKP adalah kurangnya jumlah pegawai yang berkaitan dengan beban kerja di masing-masing jabatan. Dalam aktifitas penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas KPKP tidak membuka lowongan CPNS sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dan banyaknya pegawai Purna Bhakti, meninggal dunia serta mutasi kerja sehingga mengalami penurunan jumlah pegawai yang cukup signifikan per tahunnya dan berpengaruh pada kekosongan jabatan yang belum diisi serta terjadi rangkap jabatan dan akan mengakibatkan penurunan kualitas pekerjaan dan kinerja pegawai tidak efektif, diharapkan hal ini dapat ditangani dengan terisinya formasi pegawai sesuai dengan yang telah ditentukan dengan melakukan upaya perencanaan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang sehingga kinerja pegawai dapat optimal dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas kinerja, menganalisis ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menganalisis efektifitas kinerja pegawai Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Waktu pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Februari – Maret 2021. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, Analisis Beban Kerja (ABK) dan analisis SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas kinerja pegawai Dinas KPKP yaitu ketersediaan secara internal dan eksternal serta beban kerja. Ketersediaan pegawai Dinas KPKP sebanyak 90 orang dan kebutuhan pegawai sebanyak 166 orang sehingga selisihnya yang akan menjadi usulan tambahan CPNS sebanyak 76 orang guna terisinya formasi kebutuhan pegawai yang kosong dan diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal dan efektif. Tingkat efektifitas kinerja pegawai pada Dinas KPKP dengan kategori tingkat sedang dengan persentase sebanyak 54.4% yang artinya pegawai saat ini mampu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga dikatakan kinerja pegawai Dinas KPKP efektif pada tingkatan sedang.
Keyword: Efektivitas, Kebutuhan Pegawai, Ketersediaan, Kinerja dan Pegawai, Availability, Effectiveness, Employee Needs, Performance and Employee

Judul: Kajian Efektifitas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sumberdaya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan Pemerintah Dki Jakarta
Abstrak: Memasuki era milenium ketiga dan di era reformasi ini, tindakan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh langkah-langkah antisipatif untuk menangkal akibat buruk yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai organisasi pemerintahan di wilayah ibukota negara merupakan barometer pemerintahan di tanah air, dituntut untuk sesegera mungkin mengambil tindakan antisipatif atas segala perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut sistem manajemen sumberdaya manusianya. Tindakan antisipatif yang dilakukan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City). Oleh karena itu, perlu disiapkan aparatur Pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi untuk menghasilkan aparat yang berkualitas, dan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembenahan pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain adalah: 1. Para aparatur/pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur penilaian kinerja yang dilakukan terhadap dirinya, 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang terjadi saat ini, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih belum mengacu kepada landasan operasional yang berlaku atau pencatatan dalam "buku biru" belum dilaksanakan secara teratur, 3. Belum adanya standar penilaian kinerja yang baku sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya motivasi dan rendahnya semangat pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, 4. Terjadinya penurunan disiplin pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur di unit kerja masing-masing maupun dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 5. Hasil penilaian kinerja tidak diikuti dan ditindaklanjuti secara nyata (konkrit). Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta saat ini, 2. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang efektif dan sesuai dengan harapan pegawai di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, 3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan harapan pegawai. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, yaitu di Dinas Kependudukan. Secara spesifik, obyek penelitian mengambil lokasi di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Kependudukan, yaitu Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, dan Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan populasi yang sekaligus sebagai sampel penelitian (38 pegawai) adalah para pegawai yang terdapat di lima Suku Dinas Kependudukarı Tingkat Kotamadya dan Tingkat Dinas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas (pegawai eselon IIIb 10 orang) dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (pegawai eselon IVb 28 orang) Dinas Kependudukan yang merupakan kelompok penilai dan ternilai atau kedua kelompok pegawai tersebut sekaligus sebagai penilai dan ternilai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan menggunakan instrumen penelitian (kuesioner), dan data sekunder diperoleh dari
Keyword: Penilaian Kinerja, Software SPSS, Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology