Judul: Konflik Sosial Kawasan Industri Jababeka Dalam Perspektif Komunikasi
Abstrak: Penelitian tentang konflik kawasan industri terhadap masyarakat di sekitar Kawasan Industri Jababeka (KIJ) Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merupakan studi yang menggunakan pendekatan analisis stakeholder dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan memahami penyebab konflik, masalah-masalah yang terjadi, serta strategi penyelesaian konflik dalam perspektif komunikasi. Di lapangan, peneliti menemukan berbagai permasalahan yang mendorong terjadinya konflik seperti akibat komunikasi yang tidak baik, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, keragaman sistem sosial, pencemaran lingkungan, keterbatasan sumber penghidupan, dan lain-lain yang merupakan dampak dari pengembangan kawasan industri. Secara umum konflik melibatkan antara pengelola kawasan industri dengan masyarakat, konflik ter-identivikasi dalam bentuk terbuka, konflik laten, dan konflik yang terjadi di permukaan. Dengan menggunakan pendekatan analaisis stakeholder, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah stakeholder yang meliputi pengelola kawasan industri, masyarakat umum, aparatur Desa, tokoh agama, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan alat analisis stakeholder dengan cara membuat pemetaan berdasarkan indikator peran stakeholder pada setiap isu konflik, kemudian memasukkan indikator kekuatan dan kelemahan terkait kepentingan serta pengaruh stakeholder ke dalam diagram analisis. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi konflik dalam tiga bentuk, yaitu, konflik terbuka, konflik laten, dan konflik yang terjadi di permukaan. Identivikasi konflik tersebut didapat pada setiap isu konflik yang terjadi dan mempengaruhi perlakuan setiap stakeholder terhadap isu konflik. Seperti konflik yang terjadi karena kehadiran lembaga penghubung antara industri dengan masyarakat. Dalam perjalanannya, lembaga penghubung yang dibentuk PT Jababeka Tbk, yakni, Lembaga Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat (LPPM) tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Masyarakat memandang LPPM tidak melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, mengambil keuntungan sendiri dengan menjadi pengepul dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya menjadi hak masyarakat di sekitar Kawasan Industri Jababeka (KIJ). Keberadaan lembaga penghubung semakin meningkatkan skala konflik karena LPPM lebih banyak berperan sebagai pengaman industri dari pada menjadi mediator antara industri dengan masyarakat.
Keyword: komunikasi konflik, konflik kepentingan, dampak industri

Judul: Model Pengembangan Kebijakan Integrasi Sistem Manajemen Mutu Dan Lingkungan, Studi Kasus Di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi
Abstrak: Amanat dalam Peraturan Pemerintah nomor 24/2009 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Industri bahwa pengembanan kawasan industri untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Namun, pengembangan kawasan industri juga dapat menimbulkan permasalahan yang komplek sehingga dapat berpotensi menimbulkan dampak positif dan atau negatif. Dampak yang terjadi timbul disebabkan oleh tuntutan pelanggan dan pengelolaan lingkungan. Integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan untuk penanganan tuntutan pelanggan dan pengelolaan lingkungan. Kebijakan integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan merupakan pedoman bagi perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu dan lingkungan. Kawasan Industri Jababeka yang merupakan kawasan industri yang telah menerapkan integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan selama lima belas tahun, memiliki kebijakan perlu di-review apakah sudah sesuai dengan kondisi terbaru. Kebijakan tentang kualitas layanan produk dan jasa yang melebihi harapan pelanggan, perlu dikaji ulang. Apakah kualitas layanan produk dan jasa melebihi, memenuhi atau bahkan belum memenuhi harapan pelanggan? Masukan pemangku kepentingan dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan eksisting. Kawasan Industri Jababeka (KIJA) dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempunyai keunikan yaitu merupakan kawasan industri swasta pertama di Indonesia yang mempunyai jumlah pelanggan terbanyak, serta mempunyai tipe industri yang heterogen. Tujuan penelitian adalah menyusun model pengembangan kebijakan sistem manajemen mutu dan lingkungan, melalui tahapan-tahapan yaitu menganalisis status keberlanjutan layanan pelanggan, mengidentifikasi faktor pengungkit yang merupakan faktor sensitif terhadap status keberlanjutan, menganalisis faktor kunci yang merupakan masukan untuk alternatif kebijakan, serta menyusun model pengembangan kebijakan integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metoda analisis multi dimensi yang digunakan untuk menganalisis status keberlanjutan dan faktor pengungkit, analisis prospektif digunakan untuk menganalisis faktor kunci yang menjadi masukan alternatif kebijakan, dan analisis hierarkhi proses untuk menyusun model pengembangan kebijakan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah status keberlanjutan layanan pelanggan KIJA dalam dimensi ekologi, sosial, teknologi, kelembagaan adalah belum keberlanjutan. Sedangkan layanan pelanggan yang terdapat pada dimensi ekonomi adalah cukup keberlanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas layanan pelanggan KIJA belum memenuhi harapan pelanggan. Faktor pengungkit yang didapatkan dari analisis multi dimensi terdapat dua puluh tiga atribut. Dari faktor pengungkit inilah dilakukan analisis prospektif, sehingga mendapatkan empat faktor kunci yaitu faktor yang mempunyai pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah. Ke empat faktor kunci ini adalah inovasi pengembangan produk, regulasi kawasan, ketersediaan kuantitas sumber air baku, dan pengembangan komersial ruko. Ke empat faktor kunci ini menjadi masukan pengembangan kebijakan. Selanjutnya untuk menyusun model pengembangan kebijakan integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan, maka dilakukan analisis hierarki proses. Hasil analisis AHP menyebutkan bahwa aktor yang berperan dominan adalah pengelola kawasan, diikuti pelanggan kemudian pemerintah daerah. Aktor dalam pemangku kepentingan memberikan perhatian yang tinggi terhadap dimesi ekonomi, namun tidak memberi perhatian pada dimensi ekologi. Alternatif kebijakan dengan prioritas dan bobot tertinggi dalam model pengembangan sistem manajemen mutu dan lingkungan adalah regulasi kawasan. Arahan kebijakan ditujukan pada pemenuhan regulasi kawasan. Untuk dapat memenuhi regulasi kawasan maka mempertimbangkan tiga faktor yaitu landasan hukum, up date regulasi kawasan dan law enforcement. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kualitas layanan produk dan jasa yang diberikan oleh pengelola Kawasan Industri Jababeka belum melampaui harapan pelanggan. Untuk memberikan masukan terhadap kebijakan eksisiting, maka faktor dominan harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan
Keyword: model, pengembangan kebijakan, mutu, lingkungan

Judul: Macroalgae development as feeding stimulants for the adult sea urchin (Tripneustes gratilla Linnaeus 1758)
Abstrak: Development of artificial feed for somatic growth and gonad quality is one of the focus of research on sea urchin aquaculture activities. Palatability is important factor when developing artificial feed for aquaculture diets. This study investigated the effects of macroalgae (Sargassum polycystum, Gracilaria lichenoides, and Ulva reticulata) as feeding stimulants to artificial diets consumption and gonad profile for the adult sea urchin Tripneustes gratilla, by three feeding trials. Previously starved T. gratilla were held in replicated (3X) 50 L aquaria with recirculation water system (in the first feeding trial) and flow through water system (in the second and third feeding trial). In the first feeding trial, preference of T. gratilla for dried macroalgae was assessed in choice feeding experiment. T. gratilla displayed significant preference for the agar containing dried U. reticulata at 20% agar weight over nine other diets treatment when they were offered simultaneously. Total protein, energy and the ratio of protein to energy in the dried macroalgae had no correlation on agar consumption by T. gratilla. Three artificial diets were made by incorporating one of each of these dried macroalgae at 5% feed weight used in the second feeding trial. Although no significant difference in artificial diets containing dried macroalgae, urchins fed diets containing dried macroalgae consumed more than basal diet when they were offered as single diet. These results indicate that dried macroalgae added to the artificial diets act as feeding stimulants and increasing the acceptability of artificial sea urchin diets. The third feeding trial used dried U. reticulata as feeding stimulant to artificial diet. Data suggest that artificial diet containing 10% dried U. reticulata boosting feed consumption and significantly increasing nutrient accumulation, gonad index, egg diameter and fix gonad color.
Keyword: