Judul: Kajian Konflik Kawasan Hutan di BKPH Bogor KPH Bogor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
Abstrak: Luas kawasan hutan yang dikelola oleh BKPH Bogor adalah 9 257.22 ha, dan sekitar 3 417.43 ha mengalami konflik, artinya hampir 38.74% kawasan hutan BKPH Bogor mengalami konflik yang cukup kompleks. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebaran konflik di BKPH Bogor, menganalisis konflik di BKPH Bogor, serta mengetahui cara penyelesaian konflik di BKPH Bogor. Lokasi dan responden dipilih secara purposive, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan baik dari petugas maupun dari masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, disesuaikan dengan kelengkapan data. Kemudian dilakukan analisis karakteristik konflik. Konflik di BKPH Bogor dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu konflik lahan dan konflik tenurial, yang tersebar di tiga RPH, yaitu RPH Babakan Madang, RPH Cipayung dan RPH Cipamingkis. RPH yang memiliki konflik lahan terbanyak dan terluas adalah RPH Babakan Madang, sedangkan RPH dengan konflik tenurial terbanyak dan terluas adalah RPH Cipamingkis. Berdasarkan kronologisnya, terdapat 4 konflik yang dilatar belakangi kebutuhan ekonomi, 2 konflik dilatar belakangi lemahnya sistem pemerintahan Desa dan KPH, dan 1 konflik yang dilatar belakangi adanya pelanggaran kerjasama dan lemahnya sistem pemerintahan Desa dan KPH. Berdasarkan bentuk konfliknya terdapat 6 konflik terbuka dan 1 konflik mencuat. Berdasarkan durasinya konflik lahan bersertifikat memiliki durasi konflik paling lama, sedangkan kasus konflik paling cepat diselesaikan yaitu kopi illegal. Berdasarkan aktor-aktor utama yang terlibat terdapat 5 konflik vertikal dan terdapat 2 konflik vertikal dan horizontal. Cara penyelesaian konflik yang telah diselesaikan dengan negosiasi yaitu pembuatan pernyataan atau perjanjian kerjasama. Sedangkan konflik yang belum selesai akan melalui negosiasi dan melalui jalur pengadilan.
Keyword: karakteristik konflik, kawasan hutan, konflik, kronologis konflik

Judul: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan Studi Kasus KPH Bogor Perum Perhutani Divisi Jawa Barat-Banten
Abstrak: Kebutuhan ruang kawasan untuk pembangunan bangsa, mendesak keberadaan kawasan hutan negara yang mengelompok secara luas. Sehingga perubahan kawasan hutan dari pola mengelompok menjadi tersebar terus terjadi, dalam periode tertentu dan dipengaruhi kebijakan politik, kondisi sosial serta kesempatan ekonomi yang ada saat itu. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji perkembangan dan pola perubahan kawasan hutan, yang terjadi dari beberapa periode. Lokasi penelitian di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat-Banten. Penelitian dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2016. Tipe penelitian ini adalah kajian spatial atas perubahan kebijakanyang ada, dan dekriptif dengan metode studi kasus.. Hasil kajian ini menunjukkan perubahan status kawasan hutan, lebih banyak terjadi pada periode Orde Baru (1966-1998). Perubahan status menjadi bukan kawasan hutan, lebih banyak terjadi dengan peruntukan galian bahan baku industri semen, pengembangan pusat ekonomi dan pemukiman. Perubahan dimasa selanjutnya juga semakin membuat wujud kawasan hutan KPH Bogor semakin terfragmentasi, dengan tuntutan kebutuhan lahan untuk kegiatan infrastruktur, perumahan, pertanian dll. Kawasan hutan mengalami perubahan fungsi, kondisi ini terjadi pada era reformasi (1999-2016) dengan pola spasial mengelompok terutama perubahan kawasan konsevasi. Kesimpulan penelitian adalah perubahan status dan fungsi kawasan hutan, akibat pengembalian status enclave, perumahan,villa, pabrik semen, tambang galian C (andesit), infrastruktur, hortikultura mengarah pada pengelolaan bentang alam (landscape) yang terdiri dari beragam pola penggunaan lahan, termasuk kawasan hutan negara dan bukan kawasan hutan, yang tersebar, sehingga mempertahankan DAS Bopuncur dari bahaya banjir dan kekeringan pada kota-kota sekitarnya (Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang). Hal tersebut sangat mempengaruhi usaha kehutanan berbasis kayu dan hasil hutan non kayu yang saat ini dilakukan Perum Perhutani, yang perlu dipikirkan bersama-sama tentang perannya.
Keyword: perubahan status, fungsi, kawasan, hutan, periode pembangunan

Judul: Membran Komposit Kitosan-Zeolit untuk Aplikasi Direct Methanol Fuel Cell
Abstrak: Direct methanol fuel cell (DMFC) is a fuel cell that utilize methanol as the fuel source. The electrolyte membrane used in the DMFC system in this research was chitosan-zeolite composite membrane. The composite membrane was synthesized with chitosan-zeolite composition variation of 1:1, 1:2, 1:3, and 2:1. The membranes were analyzed by Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR) and scanning electron microscope, and for the specific gravity. Membrane performances were tested with methanol uptake, methanol permeability, conductivity, and potential difference in the DMFC system. The FTIR spectrum showed no formation of new functional groups inducating that the composite membrane was a result of physical mixing. Morphological analysis showed that the membrane was nonporous. Chitosan-zeolite 1:3 composite membrane had the highest specific gravity and methanol uptake, 1.4226 g/mL and 41.44%, respectively. The highest proton conductivity was showed by the 1:2 chitosanzeolite composite membrane, namely 7.2946× 10-7 S/cm. Based on this research results, chitosan-zeolite composite membrane can be applied in DMFC system.
Keyword: