Judul: Pengaturan Hak Atas Hutan dalam Kerangka Kerja REDD+: Pembelajaran dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia
Abstrak: Kejelasan property rights yang dapat mengendalikan deforestasi merupakan syarat perlu bagi keberhasilan implementasi REDD+ di Indonesia. Namun, tidak ada argumen teoritis maupun empiris yang menyatakan bahwa rezim property rights tertentu lebih baik dari rezim yang lain dalam melestarikan hutan. Deforestasi sangat terkait dengan atau merupakan konsekuensi dari lemahnya hak atas hutan. Sayangnya, upaya untuk penurunan deforestasi dan hubungannya dengan penyiapan REDD+ di Indonesia melalui pendekatan pengaturan property rights sangat lemah. Pertanyaan penelitian utama dalam studi ini adalah bagaimana rezim property rights hutan saat ini sesuai untuk kerangka kerja REDD+. Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaturan hak atas hutan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan pengaruhnya terhadap deforestasi, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan property rights pada kelembagaan pengelolaan hutan lokal dalam konteks penurunan deforestasi, dan (3) menilai efektivitas hak atas hutan yang berlaku saat ini untuk kerangka kerja REDD+. Penelitian dilakukan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, difokuskan di dua kelembagaan hutan lokal, yaitu: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat, dan Hutan Desa (HD) Merabu. Data dikumpulkan dengan pendekatan survey melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci di tingkat kabupaten dan desa, serta survey rumah tangga di tiga desa terpilih. Deforestasi historis dihitung dengan analisis spasial menggunakan citra satelit. Data penutupan lahan yang digunakan adalah tahun 2000, 2006, 2009, 2012, dan 2015. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu analisis isi, analisis kelembagaan, analisis mata pencaharian, analisis stakeholder, dan sistem skor dalam penilaian kemampuan pengendalian adisionalitas, kebocoran, dan kepermanenan. Sintesis dilakukan dengan pendekatan systematic review, yaitu metode untuk melakukan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan penelitian yang komprehensif. Studi ini memberikan tiga kesimpulan utama yang diikuti oleh masing-masing rekomendasi kebijakan. Pertama, kerangka hukum nasional Indonesia belum cukup bekerja untuk mengendalikan deforestasi. Sumber kelemahannya adalah isi peraturan perundangan itu sendiri, dan kontestasi aturan dengan tingkat tapak. Analisis isi pada 29 peraturan perundangan menemukan bahwa terdapat inkonsistensi dalam definisi hutan, kesalahan interpretasi pada penetapan hutan dan kawasan hutan, pearturan yang tidak dapat diimplementasikan dalam pengakuan hutan hak sebagai kawasan hutan, pembatasan akses yang tidak relevan, dan tidak adanya pengaturan pengelolaan hutan rakyat dan hak alterasi. Pengalaman dari tiga desa terpilih menunjukkan bahwa terdapat tiga pola tindakan masyarakat dalam memperlakukan hutan. Pertama adalah kongruensi antara de facto dan de jure bundle of rights. Hal tersebut mengindikasikan kuatnya hak atas hutan, dan menyebabkan hutan dapat terjaga dengan baik. Yang kedua v adalah lemahnya hak atas hutan, diindikasikan dengan klaim ganda kepemilikan yang disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan perundangan dan hukum adat yang diakui oleh masyarakat. Yang ketiga adalah sangat lemahnya property rights, diindikasikan dengan sangat dekatnya dengan situasi open akses. Dua situasi terakhir menggambarkan ketidaksamaan de jure dan de facto bundle if rights, dan berpotensi menyebabkan deforestasi. Kedua, studi ini mengkonfirmasi bahwa property rights terhubung dengan deforestasi dimediasi oleh suatu interaksi yang kompleks diantara tiga faktor (hukum dan peraturan, pengaturan kelembagaan, dan preferensi ekonomi). Interaksi tersebut menghasilkan kondisi hutan tertentu. Kontestasi antara aturan formal dan informal memungkinkan dapat dicapainya kelestarian hutan, asalkan aturan lokal cenderung pada tujuan perlindungan dan konservasi. Hanya saja preferensi ekonomi memainkan peranan penting bagaimana property rights bekerja mengendalikan deforestasi.
Keyword: property rights, deforestasi, REDD+, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Hutan Desa

Judul: Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+
Abstrak: Penerapan kebijakan kepemilikan lahan sejak era kolonial sampai era Orde Baru telah meninggalkan banyak konflik tenurial yang belum terselesaikan di seluruh Indonesia. Suatu pendalaman dari metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) digunakan untuk memetakan konflik dalam rangka resolusi konflik. Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) digunakan untuk memetakan para pihak berikut sikapnya dalam menghadapi konflik. Analisis kebijakan digunakan untuk mengetahui kinerja kebijakan penyelesaian konflik yang dilaksanakan pemerintah baik berupa aturan main maupun kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon (REDD+). Kebijakan-kebijakan penyelesaian konflik terkait penyelesaian hak pihak ketiga, enclave, pelepasan secara parsial, review tata ruang wilayah (RTRW), pemetaan partisipatif, kemitraan antara pengelola dengan masyarakat, dan penegakan hukum didalami dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kontestasi kekuatan klaim penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan masih meninggalkan rasa ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya lahan dari perspektif masyarakat. Melalui pendekatan gaya bersengketa diperoleh catatan perlunya kesesuaian gaya pihak yang berkonflik agar dapat ditempuh langkah penyelesaian dan perlunya intervensi pihak ketiga yang tidak terkait konflik. Terdapat empat catatan kritis atas peraturan yang tersedia untuk mengakomodasi permasalahan konflik tenurial yakni : absennya unsur tim yang dapat memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik dalam Panitia Tata Batas, perbedaan persepsi istilah pemetaan partisipatif, ketidaksepakatan jenis dan komposisi jenis dalam skema pengelolaan lahan bersama masyarakat, dan belum kuatnya hak-hak tenurial termasuk kawasan hutan negara. KPH bukanlah institusi yang dapat menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan akan tetapi KPH memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memfasilitasi dan menentukan pilihan penyelesaian konflik. Penataan hak-hak tenurial terhadap penggunaan kawasan hutan oleh berbagai pihak merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk menyiapkan kondisi pemungkin guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan termasuk diantaranya implementasi skema REDD+. Membentuk suatu lembaga penyelesaian konflik yang dapat dijangkau para pihak termasuk masyarakat merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Strategi resolusi konflik tersebut dapat dilakukan secara internal di Kementerian Kehutanan maupun secara eksternal. Memperkuat peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan dengan mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan langkah internal. Memperkuat institusi Panitia Tata Batas dengan ii tambahan unsur fasilitator dan mediator penyelesaian konflik merupakan langkah praktis terdekat. Mewujudkan suatu lembaga seperti Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang dapat menyentuh konflik tenurial kawasan hutan merupakan suatu alternatif eksternal. Sebagai institusi di tingkat tapak, KPH memiliki peran penting pada semua strategi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Peran KPH tersebut terkait identifikasi konflik, fasilitasi tindak lanjut pilihan, maupun rekomendasi arah penyelesaian konflik. Terlaksananya strategi penyelesaian konflik ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemantapan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kepastian tenurial untuk menghadapi tekanan yang makin tinggi kebutuhan lahan di masa depan. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa tidak tepat untuk membenturkan klaim hukum dengan klaim sosial. Penelitian ini setidaknya memiliki tiga implikasi kebijakan. Pertama, resolusi konflik tenurial kawasan hutan hendaknya lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan (out of court) atau (ADR). Kedua, pemerintah perlu membentuk organisasi penyelesaian konflik tenurial di daerah agar dapat dijangkau semua pihak. Ketiga, pemerintah perlu mensyaratkan kriteria penyelesaian konflik dan kriteria kelestarian hutan dalam setiap skema operasional seperti skema REDD+. Dari segi metodologis berimplikasi
Keyword: bukti klaim, fasilitasi, gaya konflik, konflik, penguasaan kawasan hutan, penyelesaian konflik

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: