Judul: Konstelasi politik kebijakan internasional perubahan iklim dalam pengelolaan hutan Indonesia secara lestari
Abstrak: Dalam relasi internasional, terdapat persoalan bahwa berbagai Konvensi telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk urusan lingkungan dan pengelolaan hutan; namun demikian gejala kerusakan hutan yaitu deforestasi dan degradasi hutan masih berlangsung dan tidak surut. Sejak Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto, terdapat arus yang membawa paradigma dan harapan baru dalam pengelolaan hutan. Indonesia turut meratifikasi Konvensi tersebut. Penelitian ini bertujuan meletakkan akar persoalan pengelolaan hutan Indonesia, mengupas bagaimana Konvensi Perubahan Iklim dikonstruksi dalam perundingan negara-negara serta bagaimana Konvensi bekerja dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik proses pembuatan kebijakan Institute Development Studies (IDS) 2006. IDS menggali proses pembuatan kebijakan sebagai proses politik; mengungkap interkoneksi aspek diskursus/naratif, aktor/jaringan dan politik/kepentingan; serta menganalisis arena kebijakan untuk menemukan kemungkinan perubahan kebijakan kepada tata kelola yang lebih lestari. Penelitian ini menganalisis deskriptif intersubyektif terhadap literatur-literatur pengelolaan hutan; dokumen-dokumen proses dan hasil perundingan Konvensi Perubahan Iklim; serta proses dan hasil formulasi kebijakan respon Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian dikonfirmasi secara triangulasi terhadap 35 (tigapuluh lima) informan kunci yang terkait dengan pengelolaan hutan dan relasi internasional perubahan iklim; terdiri dari representasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSMnasional, LSM internasional, organisasi internasional antar pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan focal point kerjasama perubahan iklim Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini berorientasi pada obyektifitas dan reflektifitas, dengan intersubyektif yang dicerminkan oleh konsistensi dan koherensi substansial. Ruang lingkup penelitian ini adalah eksistensi pemerintah Indonesia terkait relasi negara dengan negara tentang Konvensi Perubahan Iklim terhadap keberhasilan/kegagalan pengelolaan hutan di Indonesia, dengan manfaat pertimbangan kebijakan terkait Konvensi Perubahan Iklim. Penelitian, analisis dan proses penulisan hasil dilakukan selama 29 (duapuluh sembilan) bulan mulai Mei 2012 hingga Desember 2014. Konvensi Perubahan Iklim merupakan gerakan konservasionisme global. Gerakan ini menghadapi berbagai kepentingan ekonomi dunia, terutama kepentingan negaranegara maju dan negara industri untuk menguasai ekonomi dunia dan membangun ketergantungan negara berkembang/miskin kepada negara maju. Untuk pemenangan kepentingannya, isu kehutanan dan lahan antara lain penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) serta isu deforestasi dan degradasi hutan (REDD) menjadi kontestasi utama dalam perundingan baik di jalur pertemuan teknis maupun dalam pertemuan tingkat tinggi. Isu LULUCF dan REDD(+) yang berbasis lahan, sangat terkait dengan pengaturan akses terhadap hutan (tenurial), baik akses lahan maupun akses hasil hutan. Di sisi lain, tata kelola hutan Indonesia tidak lagi menghadapi teknis tata kelola, namun menghadapi persoalan politik tata kelola, yaitu pada ketidakadilan akses terhadap lahan maupun hasil hutan. Narasi kebijakan pengelolaan hutan Indonesia mengindikasikan upaya-upaya pelemahan masyarakat lokal baik dalam relasi sosial, ekonomi dan histori-antropologi terhadap hutan. Masyarakat yang memang sudah lemah, seharusnya diproteksi justru dianggap sebagai ancaman dalam pengelolaan hutan.Masyarakat disisihkan dalam proses pembuatan kebijakan pengaturan sumberdaya hutan. Diindikasi bahwa terdapat ketidakinginan pembuat kebijakan terkait penguasaan lahan untuk mereformasi kebijakan tenurial. Kebijakan tata kelola hutan dibiarkan tumpang tindih bahkan berkonflik satu dengan yang lain, sehingga membuka celah lebar bagi moral hazard, seperti perburuan rente dan penumpangan gelap. Situasi kebijakan demikian sulit untuk meletakkan penegakan hukum karena tidak memiliki landasan material substansial yang kuat dan konsisten. Politik uji materiil kebijakan menjadi kencenderungan untukmelakukan perlawanan politikmemangkas ketidakadilan tersebut. Dalam perundingan Konvensi, hutan diposisikan sebagai kontributor emisi GRK global. Di sisi lain, kontestasi
Keyword: climate change international relations, policy-making processes, politics, sustainable forest management

Judul: Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+
Abstrak: Penerapan kebijakan kepemilikan lahan sejak era kolonial sampai era Orde Baru telah meninggalkan banyak konflik tenurial yang belum terselesaikan di seluruh Indonesia. Suatu pendalaman dari metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) digunakan untuk memetakan konflik dalam rangka resolusi konflik. Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) digunakan untuk memetakan para pihak berikut sikapnya dalam menghadapi konflik. Analisis kebijakan digunakan untuk mengetahui kinerja kebijakan penyelesaian konflik yang dilaksanakan pemerintah baik berupa aturan main maupun kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon (REDD+). Kebijakan-kebijakan penyelesaian konflik terkait penyelesaian hak pihak ketiga, enclave, pelepasan secara parsial, review tata ruang wilayah (RTRW), pemetaan partisipatif, kemitraan antara pengelola dengan masyarakat, dan penegakan hukum didalami dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kontestasi kekuatan klaim penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan masih meninggalkan rasa ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya lahan dari perspektif masyarakat. Melalui pendekatan gaya bersengketa diperoleh catatan perlunya kesesuaian gaya pihak yang berkonflik agar dapat ditempuh langkah penyelesaian dan perlunya intervensi pihak ketiga yang tidak terkait konflik. Terdapat empat catatan kritis atas peraturan yang tersedia untuk mengakomodasi permasalahan konflik tenurial yakni : absennya unsur tim yang dapat memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik dalam Panitia Tata Batas, perbedaan persepsi istilah pemetaan partisipatif, ketidaksepakatan jenis dan komposisi jenis dalam skema pengelolaan lahan bersama masyarakat, dan belum kuatnya hak-hak tenurial termasuk kawasan hutan negara. KPH bukanlah institusi yang dapat menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan akan tetapi KPH memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memfasilitasi dan menentukan pilihan penyelesaian konflik. Penataan hak-hak tenurial terhadap penggunaan kawasan hutan oleh berbagai pihak merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk menyiapkan kondisi pemungkin guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan termasuk diantaranya implementasi skema REDD+. Membentuk suatu lembaga penyelesaian konflik yang dapat dijangkau para pihak termasuk masyarakat merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Strategi resolusi konflik tersebut dapat dilakukan secara internal di Kementerian Kehutanan maupun secara eksternal. Memperkuat peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan dengan mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan langkah internal. Memperkuat institusi Panitia Tata Batas dengan ii tambahan unsur fasilitator dan mediator penyelesaian konflik merupakan langkah praktis terdekat. Mewujudkan suatu lembaga seperti Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang dapat menyentuh konflik tenurial kawasan hutan merupakan suatu alternatif eksternal. Sebagai institusi di tingkat tapak, KPH memiliki peran penting pada semua strategi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Peran KPH tersebut terkait identifikasi konflik, fasilitasi tindak lanjut pilihan, maupun rekomendasi arah penyelesaian konflik. Terlaksananya strategi penyelesaian konflik ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemantapan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kepastian tenurial untuk menghadapi tekanan yang makin tinggi kebutuhan lahan di masa depan. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa tidak tepat untuk membenturkan klaim hukum dengan klaim sosial. Penelitian ini setidaknya memiliki tiga implikasi kebijakan. Pertama, resolusi konflik tenurial kawasan hutan hendaknya lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan (out of court) atau (ADR). Kedua, pemerintah perlu membentuk organisasi penyelesaian konflik tenurial di daerah agar dapat dijangkau semua pihak. Ketiga, pemerintah perlu mensyaratkan kriteria penyelesaian konflik dan kriteria kelestarian hutan dalam setiap skema operasional seperti skema REDD+. Dari segi metodologis berimplikasi
Keyword: bukti klaim, fasilitasi, gaya konflik, konflik, penguasaan kawasan hutan, penyelesaian konflik

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: