Judul: Kebijakan Pemerintah dan Ketimpangan antar Kota/Kabupaten pada Lima Provinsi di Pulau Jawa
Abstrak: Kebijakan pemerataan antar wilayah sudah diimplementasikan oleh pemerintah sejak tahun 1980, dan dimulai dari Pulau Jawa. Kebijakan tersebut berupa program transmigrasi pada tahun 1980-1998, program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2011-2014, hingga program Dana Desa dan pembangunan infrastruktur secara masif pada tahun 2014 hingga kini. Selain kebijakan tersebut, ada faktor lain yang diduga mempengaruhi ketimpangan yakni PMTB, panjang jalan provinsi, dan jumlah pekerja lulusan SMTA . Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat ketimpangan pada lima provinsi di Pulau Jawa sejak tahun 1980 hingga 2015, sekaligus menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan variabel pemerataan ekonomi lainnya dengan ketimpangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode Indeks Williamson dan Analisis Time Series Error Correction Model (ECM), data Time Series dari tahun 1980 hingga tahun 2015 dari kelima provinsi di Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang paling timpang di Pulau Jawa. Hasil Estimasi model ECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang PMTB berpengaruh signifikan dan negatif dengan ketimpangan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, namun berhubungan positif di DKI Jakarta. Jumlah panjang jalan berpengaruh signifikan dan negatif pada Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, namun berhubungan positif di Jawa Tengah. Jumlah pekerja lulusan SMTA juga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, dalam jangka pendek jumlah penduduk mempengaruhi ketimpangan di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta PMTB mempengaruhi ketimpangan di Jawa Barat. Secara umum PMTB dan Panjang jalan dapat digunakan sebagai instrumen pemerataan ketimpangan antar wilayah di Pulau Jawa.
Keyword: Indeks Williamson, ECM, Ketimpangan, Kebijakan Pemerintah

Judul: Kebijakan Pemerintah dan Ketimpangan antar Kota/Kabupaten pada Lima Provinsi di Pulau Jawa.
Abstrak: Kebijakan pemerataan antar wilayah sudah diimplementasikan oleh pemerintah sejak tahun 1980, dan dimulai dari Pulau Jawa. Kebijakan tersebut berupa program transmigrasi pada tahun 1980-1998, program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2011-2014, hingga program Dana Desa dan pembangunan infrastruktur secara masif pada tahun 2014 hingga kini. Selain kebijakan tersebut, ada faktor lain yang diduga mempengaruhi ketimpangan yakni PMTB, panjang jalan provinsi, dan jumlah pekerja lulusan SMTA . Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat ketimpangan pada lima provinsi di Pulau Jawa sejak tahun 1980 hingga 2015, sekaligus menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan variabel pemerataan ekonomi lainnya dengan ketimpangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode Indeks Williamson dan Analisis Time Series Error Correction Model (ECM), data Time Series dari tahun 1980 hingga tahun 2015 dari kelima provinsi di Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang paling timpang di Pulau Jawa. Hasil Estimasi model ECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang PMTB berpengaruh signifikan dan negatif dengan ketimpangan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, namun berhubungan positif di DKI Jakarta. Jumlah panjang jalan berpengaruh signifikan dan negatif pada Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, namun berhubungan positif di Jawa Tengah. Jumlah pekerja lulusan SMTA juga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, dalam jangka pendek jumlah penduduk mempengaruhi ketimpangan di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta PMTB mempengaruhi ketimpangan di Jawa Barat. Secara umum PMTB dan Panjang jalan dapat digunakan sebagai instrumen pemerataan ketimpangan antar wilayah di Pulau Jawa.
Keyword: Indeks Williamson, ECM, Ketimpangan, Kebijakan Pemerintah

Judul: Light Microscope Study of ConnectiveTissue in The Spleen of Common Rousette Bat (Rousettus amplexicaudatus)
Abstrak: The spleen is the largest lymphoid organ. As a secondary lymphoid organ, in addition to its immune function, the spleen also has functions as blood filtration, storage, and hematopoiesis. The spleen has different morphologies between species that support different physiological functions, one of which is the difference in the structure of the capsule and trabeculae. Capsule and trabeculae of the spleen generally consist of connective tissue and smooth muscle. The thickness of smooth muscle composed together with connective tissue in the capsule and trabecula determines the function of the spleen that is divided spleen into three storage, defense, and intermediate. Bats are the reservoir of various zoonotic diseases. Bats are thought to have unique immune systems compared to other mammals but the characteristics of its immune organs such as the spleen have never been studied before. This study was conducted to examine the characteristics of capsulae and trabecula of the Common Rousette (Rousettus amplexicaudatus).
Keyword: