Judul: Dinamika Akses dan Pemanfaatan Hutan Mangrove oleh Komunitas Akitdi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
Abstrak: Kawasan hutan di Indonesia yang meliputi hampir 120 juta ha merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hak negara dan berada dibawah kontrol serta pengelolaan negara. Pemberian hak akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara merupakan salah satu bentuk perubahan sistem kepemilikan atas dasar pengaturan administrasi pemerintah. Komunitas Akit yang pada mulanya secara bebas dapat mengakses, memanfaatkan, mengambil dan mengolah hasil hutan karena hutan tersebut merupakan hak ulayat mereka. Kehadiran negara dan segala aturannya maka akses komunitas Akit dalam memanfaatkan hutan mengalami perubahan. Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan yang meliputi : 1) Bagaimana perubahan rezim pada pengelolaan hutan mangrove dan perubahan status kepemilikan serta realitas yang mempengaruhi akses terhadap hutan mangrove? 2) Bagaimana perkembangan usaha arang sebagai bentuk pemanfaatan hutan mangrove dan tindakan sosial aktor usaha arang? 3) Bagaimana perubahan praktik kearifan lokal komunitas Akit dalam pengelolaan hutan mangrove? Penelitian ini menggunakan pendekatan dua teori besar yaitu akses dan property disatu sisi serta tindakan sosial pada aktor usaha arang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode studi kasus (case study). Jenis metode studi kasus yang ingin dipilih adalah collective case study. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan dua teknik yaitu teknik observasi berperan serta (participant-observation), wawancara mendalam (indepth interview). Perubahan rezim pengelolaan hutan mangrove mulai terjadi tahun 1970 – 1980 rezim pengelolaan hutan mangrove ada pada komunitas Akit yang mengangap hutan merupakan bagian dari hak komunitas sebagai sumber kehidupan mereka (customary property). Pada tahun 1990 rezim berganti menjadi state property dan pada tahun 1991 berpindah pengelolaan pada corporat (HPH) yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah izin berakhir, tahun 2004 sampai dengan sekarang kembali menjadi milik negara yang dikelola UPT-KPH. Dengan adanya perubahan rezim terjadi juga perubahan status kepemilikan hutan mangrove. Pada mulanya komunitas Akit menganggap hutan mangrove merupakan bagian dari milik mereka (owner). Selanjutnya dengan kehadiran negara maka kepemilikan berganti serta akses komunitas Akit terhadap sumberdaya mangrove hanya sampai tingkatan claimant dengan hak akses untuk memasuki kawasan, memungut hasil dan mengelola kawasan yang tentunya sesuai dengan aturan-aturanyang berlaku. Perkembangan selanjutnya berdasarkan hak kepemilikan hutan mangrove di pihak negara maka menjadikan komunitas Akit hanya menjadi pihak yang memiliki hak akses dan hak pemanfaatan. Hak akses dan hak pemanfaatan hutan mangrove bagi komunitas Akit berstatus authorized user ( informal) dan terbatas. Akses ini bergantung pada “bundle of power” yang merupakan dua hal yaitu aktor untuk mempengaruhi praktek dan gagasan orang lain dan kekuasaan (power) yang muncul dari relasi sosial. Selanjutnya mereka menegaskan bahwa akses berdasarkan struktur dan relasi dipengaruhi oleh serangkaian kuasa (bundle of power) yaitu teknologi, kapital, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial yang berkaitan satu sama lain. Sebelum tahun 1995 mekanisme cara memperoleh akses dalam pemanfaatan kayu mangrove bagi komunitas Akit adalah tidak berdasarkan kepemilikan (right-based access) tetapi melalui jalur tidak sah menurut hukum (informal). Tipe akses yang lebih menonjol dan spesifik adalah identitas sosial sebagai komunitas adat dan adanya otoritas pemberian hak istimewa oleh pemerintahan lokal. Kekuatan tawar menawar (bargaining power) antara Akit dengan pemerintah disepakati bahwa diizinkan pengambilan kayu mangrove secara terbatas dengan ketentuan tidak boleh seluruh warga mengambil kayu, tidak boleh menebang kayu sepanjang
Keyword: access, livelihood, social action, local wisdom

Judul: Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat: Kasus KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh.
Abstrak: Hutan mangrove yang berada pada penguasaan negara mempunyai karakteristik sebagai sumber daya milik bersama (common pool resources/CPRs) cenderung mengalami kerusakan dari waktu ke waktu, rentan terhadap eksploitasi sehingga akan mengancam kelestariannya. Karenanya, pengelolaannya memerlukan kelembagaan yang efektif yang mampu mengatur dan mengendalikan prilaku individu dalam masyarakat atau organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga yang hadir ditingkat tapak yang terkait dengan tatanan aturan main yang menjamin pemanfaatan yang efisien dan lestari dalam upaya memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai penyelenggaraan hutan di tingkat tapak, memungkinkan mengidentifikasi keberadaan, meningkatkan kapasitas, dan penguatan kelembagaan lokal dalam wilayahnya, serta kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumber daya hutan, sehingga proses pengakuan hak, ijin maupun kolaborasi lebih mungkin dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memformulasikan kelembagaan pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat untuk mendapatkan model kelembagaan pengelolaan mangrove yang lestari, dan dijabarkan menjadi tujuan khusus yang perlu dikembangkan di KPH Wilayah 3, (2) merumuskan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh KPH untuk menurunkan eskalasi konflik di dalam area pengelolaannya, (3) mengetahui kedudukan atau posisi dan peran dari stakehoder dengan berbagai tingkat kepentingan dan pengaruh mereka dalam pengelolaan mangrove, dan mengetahui stakeholder yang mempunyai pengaruh besar serta pola interaksi yang terbangun di dalam jaringan, dan (4) menganalisis interaksi para aktor dalam jaringan dengan pendekatan kekuasaan yang memberikan kontribusi untuk membangun hubungan kepercayaan dan kerjasama dalam jaringan. Penelitian ini dilaksanakan di KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dengan responden yang terpilih dengan metode purposive. Narasumber penelitian adalah informan kunci yang ditentukan secara snowball. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan strategi tipologi menggunakan kerangka kerja IAD Ostrom (2005), analisis stakeholder (Reed et al.2009), analisis jaringan (Borgatti et al. 2002) dan analisis kekuasaan (Krott et al. 2014). Hasil analisis kelembagaan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di KPH wilayah 3 Provinsi Aceh menunjukkan bahwa kelembagaan di tingkat lokal mempunyai aksi kolektif yang besar dan memenuhi karakteristik pengelolaan CPRs lestari, dibandingkan dengan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) skema pemerintah. Kerjasama pengelolaan mangrove yang ditunjukkan KPH dan masyarakat Desa Pusung Kapal (DPK) merupakan solusi terhadap masalah non excludability dan substractability. Keberlanjutan kelembagaan akan tercapai dengan melibatkan aksi kolektif lokal melalui penerapan prinsip-prinsip: adanya iii aturan main berlandaskan norma masyarakat setempat; adanya organisasi pengelola yang berkuasa memberikan penghargaan dan sanksi dan diakui serta dihormati masyarakat; adanya resolusi konflik melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hak kepemilikan yang dimiliki masyarakat Desa Pusung Telaga Tujuh (DPTT) adalah hak akses dan hak pemanfaatan yang terbatas, kecuali masyarakat DPK dan masyarakat HKm ditambah hak pengelolaan dan hak membatasi. Walaupun demikian, dengan aturan tak tertulis yang dimiliki masyarakat DPTT mempunyai hak membatasi (exclusion right) orang-orang di luar kelompok dalam pemanfaatan mangrove. KPH telah melakukan langkah maju dengan mengadopsi pendekatan baru dalam pengelolaan mangrove, yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat DPK. Di mana secara tak langsung dengan perjanjian tersebut KPH telah mengakui sekumpulan hak yang dimiliki masyarakat DPK kecuali hak mengalihkan (alienation rights). Dengan demikian adanya pengakuan ini (legitimate) merupakan insentif yang kuat bagi masyarakat DPK dalam mengelola sumber daya mangrove. Analisis pemangku kepentingan digunakan untuk memahami prospek reformasi, dan cara-cara di
Keyword: Kelembagaan, konflik, pemangku kepentingan, jaringan kekuasaan

Judul: Approximation of the Median of Poisson Distribution Using the Relation of Poisson-Gamma Distribution
Abstrak: A major drawback of median is that median cannot usually be defined in closed form, even in the cases where their distribution functions are known. This study gives an approximation of the closed form for the median of the Poisson distribution by using the relation of Poisson-Gamma distribution. The approximation uses elementary techniques based on the monotonicity of certain sequences involving tail probabilities of the Poisson distribution and the Central Limit Theorem. Furthermore, a closed form expression for the mean absolute deviation 􀜧|􀜰􀰒 􀵆 􀜯􀝁􀝀􁈺􀜰􀰒􁈻| is also studied. The median is relevant because of the fact that it minimizes the mean absolute deviation of a Poisson random variable (􀜰􀰒􁈻 by considering median as central tendency.
Keyword: