Judul: Pengaruh Pembangunan Pelabuhan Laut terhadap Masyarakat Pesisir (Kasus: Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara)
Abstrak: Modernisasi adalah gagasan tentang bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Salah satu bentuk modernisasi di wilayah pesisir Indonesia yang tengah gencar dilakukan adalah pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis untuk mendukung terbentuknya tol laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pembangunan pelabuhan tentunya mempengaruhi masyarakat pesisir di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentukbentuk perubahan serta menganalisis pengaruh pembangunan pelabuhan laut terhadap masyarakat pesisir melalui pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola kerja berpengaruh terhadap penurunan tingkat kesejahteraan, perubahan solidaritas sosial dan perubahan orientasi nilai budaya masyarakat pesisir. Lebih lanjut, perubahan pola kerja yang paling menonjol dialami responden terdapat pada perubahan lama melaut dan perubahan sistem distribusi hasil.
Keyword: masyarakat pesisir, modernisasi, pembangunan pelabuhan, perubahan sosial

Judul: Analisis kebijakan pembangunan kawasan pesisir kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat: studi kasus Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi
Abstrak: Pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan cita- cita luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Jawa Barat, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, di ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Salah satu potensi ekonomi wilayah pesisir kabupaten Sukabumi adalah perikanan tangkap dan pariwisata. Walaupun sumberdaya pesisir telah memberikan manfaat ekonomi yang penting, namun masih menyisakan sejumlah persoalan yang menuntut segera dituntaskan. Persoalan tersebut meliputi degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, kemiskinan, pengangguran dan konflik kepentingan antar stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai macam kebijakan serta mengidentifikasi mengidentifikasi penyebab belum berhasilnya pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Sukabumi, menganalisis strategi pemerintah daerah untuk pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Sukabumi, menelaah peran dan kinerja atau koordinasi antar instansi-instansi terkait dalam pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Sukabumi. Strategi pemerintah daerah untuk pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Sukabumi dapat diuji dengan Analitycal Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil identifikasi kebijakan pembangunan kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi, terdapat produk hukum yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pelabuhan. Ratu. Dari hasil analisis, program perbaikan pengelolaan biodiversitas ekosistem pesisir merupakan indikator yang paling, dominan berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan. Kejelasan konsep pengelolaan merupakan kriteria yang paling dominan berpengaruh pada penerapan kebijakan. Dapat disimpulkan adanya hubungan antara proses pembuatan kebijakan dengan penerapan kebijakan sehingga output kebijakan yang diharapkan akan terwujud bila keduanya telah diterapkan dengan baik di Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Sehingga permasalahan pembangunan kawasan pesisir yang masih terjadi, menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum berhasil atau optimal.
Keyword: Kebijakan pembangunan, Pengelolaan wilayah pesisir

Judul: Pengukuran Jantung Kelinci New Zealand White (Oryctolagus cuniculus) dengan Radiografi Toraks
Abstrak: This research was conducted to evaluate radiographs heart size of anaesthetized New Zealand White rabbits (Oryctolagus cuniculus) under different combination of ketamine and xylazine. The rabbits were divided into three groups. Group A were anaesthetized using a 35 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=5). Group B were anaesthetized using a 40 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3) while group C were anaesthetized using 45 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3). Parameter of observation from left laterolateral view were: 1) the apicobasilar length of the heart (AB), 2) the width of the heart (CD), 3) the distance between the cranial edge of the fifth rib and the caudal edge of the seventh rib perpendicular to the spine (R5-7), and 4) the vertical depth of the toraks (H). Parameter of observation from dorsoventral view were: 1) the length of the heart (L), 2) the width of the heart (W), and 3) the width of the thorax (T). The result from the heart parameters observation that were measured in left laterolateral view and dorsoventral view shows theres no significantly differ among the groups (P > 0.05). The vertebrae heart size (VHS) values obtained from the sum of the length of the long and the short axes on left laterolateral view. The long axes mean values (A) were 4.35±0.26 v and the short axes mean values (B) were 3.59±0.30 v, therefore VHS mean values were 7.94±0.49 v. On the dorsoventral view, the length of the heart mean values (L) were 4.32±0.29 cm, the width of the heart mean values (W) were 3.33±0.26 cm, and the width of the thorax mean values (T) were 5.85±0.30 cm. In normal conditions, the width of the heart should be less than two-thirds the width of the thorax and values obtained of 3.33<3.72 it shows that the heart is in the normal range. The best ratio to calculated the normal heart dimension in the left laterolateral view was compared the long axes with the vertical depth of the thorax, whereas in dorsoventral view, the length of the heart was compared with the width of the heart.
Keyword: