Judul: Analisis sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan kajian sebelum dan sesudah otonomi daerah : kasus:daerah Tingkat II, Kabupaten Kitai Timur, Propinsi Kalimantan Timur
Abstrak: Dalam suatu negara yang sangat luas dan kondisi fisik serta geografi wilayah yang sangat beragam seperti Indonesia, mengakibatkan kesenjangan pembangunan dalam sistem perwilayahan. Adanya kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dipastikan mampu memberi implikasi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini diharapkan menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan, serta mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan manajemen dan alokasi dana yang tepat. Untuk itulah diperlukan analisis sistem perwilayahan agar dapat menentukan kebijaksanaan pembangunan wilayah dalam menghadapi otonomi daerah. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji sistem perwilayahan pembangunan Kabupaten Kutai Timur baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah yang dijabarkan dengan rinci sebagai berikut: (1) mengidentifikasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. (2) mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan-ketimpangan tersebut. (3) mengkaji kebijaksanaan sistem perwilayahan di Kabupaten Kutai Timur. (4)mengkaji sistem perwilayahan sebelum dan sesudah otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan sejak awal bulam Mei 2003 selama satu bulan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dari berbagai penelusuran dokumentasi resmi yang ada di berbagai instansi di Kabupaten Kutai Timur..dst
Keyword: 

Judul: Sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan  : Studi kasus kabupaten DT II Subang, Propinsi DT I Jawa Barat
Abstrak: Mengacu pada tujuan pembangunan yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan serta adanya kenyataan bahwa sumberdaya alam tersebar tidak merata, maka perencanaan pembangunan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh agar alokasi investasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu perlu pendekatan yang sederhana, luwes dan menyeluruh yang mampu mengurangi bahkan mengatasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan wilayah. Dengan demikian pengorganisasian tata ruang dapat ditentukan dengan sistem perwilayahan pembangunan yang dapat menciptakan keserasian antar dan dalam suatu wilayah serta memudahkan pencapaian pertumbuhan wilayah yang serasi dan seimbang. Sistem perwilayahan pembangunan sebagai salah satu pendekatan dalam kebijaksanaan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten DT II Subang pada Repelita VI, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Wilayah-Wilayah Pembangunan (WP) yang ada yaitu WP Subang (Timur), WP Pamanukan (Utara), WP Purwadadi (Barat), dan WP Jalancagak (Selatan). Penelitian mengenai sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan ini dilakukan di Kabupaten DT II Subang yang mempunyai luas wilayah 205.176 Ha dan berpenduduk 1,209 juta jiwa. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) mengidentifikasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi, (2) mengetahui kebijaksanaan sistem perwilayahan pembangunan, (3) mengetahui peranan dan fungsi pusat- pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil, dan (4) mengetahui peranan pasar dalam menunjang sistem perwilayahan pembangunan. Beberapa hipotesis yang digunakan untuk mengarahkan penelitian yaitu: (1) ketimpangan antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan sumberdaya alam, pemerataan kegiatan pembangunan dan ketersediaan prasarana-sarana pembangunan dapat dikurangi dengan mengintegrasikan wilayah yang miskin dan terbelakang ke dalam suatu hirarkhi pusat-pusat pengembangan, (2) Jumlah dan jenis prasarana- sarana pembangunan dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sumberdaya yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Sedangkan efisiensinya ditentukan oleh jumlah dan jenisnya serta jumlah penduduk yang dilayani, (3) Peningkatan ketersediaan serta efisiensi prasarana-sarana pembangunan akan meningkatkan peran serta fungsi kota kecamatan sebagai pusat pengembangan, (4) Sistem pasar dalam tata ruang berkaitan erat dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan aksesibilitasnya. Pasar berperanan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Keberadaan pasar saling tarik menarik dengan kegiatan jasa lainnya...
Keyword: 

Judul: Peptides Hydrolysate Derived from Collagen of Snakehead Murrel (Channa striata) Skin Demonstrate Anti-oxidant and Anti-cholesterol Activities.
Abstrak: Anti-cholesterol and anti-oxidant play crucial role to combat cardiovascular disease (CVD) related to formation of arterial plagues from oxidation of cholesterol. In the past decades, research on bioactive peptides demonstrating anti-cholesterol and anti-oxidant activities have been reported as the alternative drugs. In this study, acid soluble collagen was extracted from the skin of snakehead murrel and employed to induce production of collagenase by Bacillus licheniformis F11.4. The collagenases secreted were in turn purified through AKTA Purifier (ion exchange, DEAE column) and used to produce peptides hydrolysate. The purified enzymes were grouped in two distinct collagenase fractions, designated as fraction D and F. Peptides hydrolysate produced by the fraction D was found to demonstrate HMG-CoA inhibitor activity comparable to pravastatin and limited anti-oxidant activity. Meanwhile, peptides hydrolysate generated using the fraction F demonstrated anti-oxidant activity comparable to BHT (2mM), vitamin C (2mM) and vitamin E (2mM), but limited HMG-CoA activity. Combination of the fraction D and F resulted in substantial HMG-CoA inhibition and anti-oxidant activities.
Keyword: Anti-cholesterol, anti-oxidant, bioactive peptide, collagen, collagenase, snakehead murrel