Judul: Development of a Conceptual Model of an Intelligent Fishing Surveillance System at IFMA 711
Abstrak: Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan salah satu permasalahan pengelolaan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang terdiri atas perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Keterbatasan pengawasan oleh Pemerintah Indonesia, baik sarana prasarana maupun kondisi sumber daya manusia pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 merupakan kendala yang dihadapi. Selain itu, pengawasan saat ini juga belum didukung dengan teknologi pengawasan yang terintegrasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik illegal fishing, kondisi objektif terkini dan kebutuhan sistem cerdas pengawasan, merancang model kombinasi pemanfaatan teknologi pengawasan dan optimasi pengawasan, serta merumuskan model konseptual sistem cerdas untuk menjawab tantangan pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711. Penelitian menggunakan metodologi pendekatan sistem, yaitu Hard System Methodology (HSM) dan Soft System Methodology (SSM). Aspek kajian meliputi aspek teknologi, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik illegal fishing di WPPNRI 711 dilakukan oleh kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam dan Malaysia, serta kapal perikanan Indonesia (KII). Pada tahun 2021-2022, KIA Vietnam melakukan illegal fishing di perairan ZEE Indonesia di dalam garis batas landas kontinen. KIA Malaysia melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia namun di luar garis landas kontinen. Sedangkan KII melakukan illegal fishing di perairan teritorial. Pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 menghadapi beberapa permasalahan, yaitu: (i) penggunaan teknologi pengawasan masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 saat ini, (ii) sarana dan prasarana pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 terbatas dan belum mencukupi kebutuhan pengawasan saat ini, (iii) sumber daya manusia yang berperan langsung dalam pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI 711 masih dalam kategori kurang, dan (iv) kebijakan berupa peraturan perundang- undangan dan struktur lembaga pengawasan di tingkat daerah masih kurang. Salah satu hal yang perlu menjadi prioritas untuk mengatasi permasalah tersebut adalah pengembangan teknologi pengawasan yang didukung dengan sistem cerdas. Hasil penelitian mengungkapkan sistem cerdas pengawasan yang dibutuhkan yaitu: (i) mampu menjembatani komunikasi antara kapal pengawas dengan pesawat udara pengawas, dan juga dengan pusat pemantauan kapal perikanan di kantor pusat KKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Batam, dan Stasiun PSDKP Pontianak, (ii) mampu mendeteksi seluruh kapal perikanan yang melakukan illegal fishing di WPPNRI 711, serta (iii) mampu menganalisis dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat serta menyampaikan peringatan dini pelanggaran kepada nakhoda/pemilik kapal. Komunikasi yang terintegrasi antar subsistem pengawasan penangkapan ikan akan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan. Selain itu, penggunaan teknologi lain untuk memperkuat teknologi pemantauan kapal perikanan yang saat ini digunakan juga menjadi hal prioritas. Untuk memperkuat pengawasan, maka model kombinasi teknologi pengawasan dilakukan melalui pemilihan teknologi dengan mempertimbangkan aspek teknis, biaya, dan sosial. Berdasarkan aspek teknis, maka teknologi radio direction finder (RDF) memiliki peluang tertinggi, selanjutnya visible infra-red imaging radiometer suite (VIIRS) menempati urutan kedua, dan virtual takeoff landing (VTOL) drone menempati urutan ketiga. Sementara itu, apabila dipertimbangkan berdasarkan aspek biaya, maka RDF berada diprioritas pilihan pertama, kemudian urutan prioritas kedua yaitu VIIRS serta diperingkat ketiga, yaitu VTOL drone. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan aspek sosial maka RDF menempati urutan pertama dan VTOL drone menempati urutan kedua, serta VIIRS menempati urutan ketiga. Berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan
Keyword: sistem, pengawasan, penangkapan, ikan

Judul: Model Pengawasan Kelautan Dalam Pengelolaan Ekonomi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil di WPP-NRI 711.
Abstrak: Berdasarkan penyebaran stok ikan dan karakteristik osenografi, WPP-NRI 711 merupakan salah satu dari sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia dengan potensi kelautan yang melimpah khususnya di sektor perikanan, dan merupakan salah satu dari tiga zona perairan rawan illegal fishing. Di Indonesia, untuk memberantas kegiatan illegal fishing tersebut, masih menganut sistem multi agent dengan manajemen dan kepentingan yang berbeda-beda menurut masingmasing sektornya. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya agen yang mempunyai kewenangan mengurusi laut sehingga tidak efektif dan efisien dalam pengawasan kelautan Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPP-NRI 711 belum mencapai dengan optimal, sehingga diperlukan model pengawasan kelautan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan pengawasan kelautan, mengestimasi potensi ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil, nilai ekonomi illegal fishing perikanan tangkap pelagis kecil, dan mengkaji model pengawasan kelautan di WPP-NRI 711. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer, yang dilakukan dengan observasi, wawancara dengan kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis Delphi digunakan dalam wawancara yang melibatkan para pakar dan pelaku dari institusi lembagalembaga terkait pengawasan kelautan. Sedangkan data sekunder, merupakan statistik produksi dan effort perikanan tangkap pelagis kecil, dan data hasil kapal tangkapan illegal fishing. Analisis data yang digunakan yaitu bioekonomi perikanan tangkap pelagis kecil, dan metoda ANP untuk untuk menyusun model pengawasan kelautan dalam pengelolaan ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPP-NRI 711. Manfaat pengelolaan optimal ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil yakni upaya penangkapan yang diperbolehkan adalah 5.041 unit effort standard hasil tangkapan 13.561 ton per tahun dan rente ekonomi Rp 225,54 miliar per tahun. Nilai ekonomi dari illegal fishing 3.285 ton per tahun sebesar Rp 53,8 miliar per tahun. Tingkat pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis kecil menunjukkan bahwa effort masih dapat ditingkatkan mencapai tingkat optimum sehingga memberikan manfaat ekonomi maksimum. Dari hasil penelitian ini, model pengawasan kelautan single agent multi task dengan dukungan penuh pemerintah, lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan pengawasan kelautan pada umumnya, khususnya sumberdaya perikanan.
Keyword: illegal fishing, model pengawasan kelautan, pengelolaan ekonomi optimal, pelagis kecil, sumberdaya perikanan, WPP-NRI 711

Judul: Sintesis Flavon dari Fenol dan Benzoil Klorida
Abstrak: Flavone is a class of flavonoid, commonly found in plants with wide bioactivity spectrum. A widely used flavone synthesis route is through acidcatalyzed oxidative cyclization of β-diketone. In this study, unsubstituted flavone had been synthesized via 5-step from phenol, with 22% yield and successfully increased the yield of previous study on Fries rearrangement of phenyl acetate and benzoylation of o-HAP steps. Phenol was acetylated resulting 93% phenyl acetate. AlCl3-catalyzed Fries rearrangement in 1.5 hour and at 120 °C converted phenyl acetate into o-hydroxyacetophenone (o-HAP) with 40% yield. AlCl3 as catalyst produced o-HAP with higher and reproducible yield compared with BF3·Et2O and ZnCl2. Benzoylation of o-HAP followed by Baker-Venkataraman rearrangement of the ester product using KOH in dried pyridine produced β-diketone 1-(2- hydroxyphenyl)-3-phenylpropane-1,3-dione. The yield of ester and β-diketone were 71% and 85%, respectively. Finally, oxidative cyclization of β-diketone with sulphuric acid as catalyst produced 99% of flavone. The flavone product had been characterized spectroscopically and its melting point as well.
Keyword: