Judul: Strategi adaptasi masyarakat nelayan terhadap perubahan kelembagaan ekonomi lokal : Studi kasus komunitas nelayan Kel. Nipah Panjang I dan II, Kec. Nipah panjang Kab. Tanjung Jabang Timur, Prop. Jambi
Abstrak: Penelitian ini dilakukan di Kel. Nipah Panjang I dan II, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur. Dengan judul" Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan Terhadap Perubahan Kelembagaan Ekonomi Lokal". Hal ini didasari adanya hasil penelitian sebelumnya bahwa nelayan di Indonesia sebagian besar merupakan nelayan miskin. Kenyataan tersebut disebabkan oleh permasalahan kelembagaan ekonomi lokal yang bias pada lapisan atas. Tujuan penelitian ini yaitu: mengkaji kelembagaan ekonomi lokal dan perubahan kelembagaan yang terjadi serta bagaiman strategi adaptasi nelayan beragam lapisan terhadap perubahan kelembagaan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kelembagaan ekonomi lokal yang ada di Nipah Panjang antara lain: kelembagaan hubungan produksi dan bagi hasil, dimana dalam sistem bagi hasil tersebut 65% merupakan milik tauke lokal sedangkan 35 persen merupakan milik ABK. kelembagaan peguasaan lahan, kelembagaan penampungan ikan, kelembagaan Bank, Kelembagaan KUD, dan kelembagaan LEPPM3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina). Kelembagaan tersebut secara lokalitas meliputi kelembagaan di tingkat kelompok dan komunitas (kelembagaan hubungan produksi dan bagi hasil, kelembagaan penguasaan lahan, kelembagaan penampungan ikan dan LEPPM3). Di tingkat lokalitas (kelembagaan KUD dan BANK, tauke luar). Secara sektoral meliputi sektor partisipasi (LEPPM3, Hubungan Pruduksi, Penguasaan Lahan) dan sektor privat (KUD, BANK, Penampungan Ikan, tauke luar). Situasi kelembagaan ekonomi lokal dimana penelitian berlangsung menunjukkan adanya perubahan tatanan kelembagaan ekonomi lokal yang disebabkan masuknya modernisasi, penigkatan jumlah penduduk serta adanya krisis moneter. Kelembagaan yang dibangun selama ini telah mengalami perubahan dalam konteks hubungan kerja, dari prinsip moral yang masih mempertahankan kebutuhan subsistensi kearah hubungan yang bersifat ekonomi atau kontraktual. Perubahan tatanan kelembagaan yang ada menujukkan penekanan kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini dirasakan oleh nelayan lapisan menengah ke bawah (dalam hal ini nelayan pemilik kapal dan nelayan ABK). Seperti halnya yang terjadi pada pola hubungan produksi dengan tauke lokal (hubungan permodalan) cenderung mengarah pada kondisi kesenjangan sosial yang ada di komunitas ini. Berbagai kelembagaan yang pernah ada untuk memperbaiki tatanan kelembagaan antara lain TPI, Asosiasi, Perkreditan. Namun lembaga tersebut tidak seperti diharapkan oleh nelayan lokal, sehingga nelayan ABK dan para nelayan dalam memenuhi kebutuhan modal tetap memanfaatkan sistem kelembagaan lama (hubungan patronase). Sementara itu kelembagaan tradisional belum mampu mengangkat kehidupan nelayan diatas ambang subsisten dalam hal ini tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari melainkan untuk mengakumulasikan modal usaha. Akan tetapi bagi nelayan lokal khususnya nelayan kecil tidak ada pilihan lain selain untuk memperkuat kelembagaan patronase yang disebut tetap bertahan pada sistem tersebut (tauke lokal). Jaringan sosial kamunitas nelayan di Nipah Panjang I dan II dapat dilakukan oleh lapisan atas, lapisan menengah, maupun lapisan bawah. Jaringan sosial tersebut muncul dalam bentuk hubungan antara individu dengan kelembagaan ekonomi lokal tertentu, dengan ABK, pemilik pompong, pemberi kredit, tauke luar, nelayan bebas, pasar, pengumpul sebagai upaya memenuhi kebutuhan SD dalam mempertahankan hidupnya dan pengembangan usaha….dst
Keyword: 

Judul: Analisis pola kelembagaan masyarakat nelayan dalam pembangunan wilayah pesisir: studi kasus di kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur
Abstrak: Sumberdaya wilayah pesisir dan laut bersifat open access dan common property, sehingga cenderung di eksploitasi tanpa memikirkan aspek elestariannya, berakibat timbulnya over fishing, terancamnya stabilitas umberdaya perikanan, dan inefisiensi pemanfaatan sumberdaya. Peranan elembagaan masyarakat nelayan penting dalam pengelolaan sumberdaya ini Jalam hal pengaturan batas kewenangan, hak kepemilikan, dan aturan representasi. Dengan demikian mampu mendukung perbaikan kesejahteraan yang merupakan faktor penting partisipasi masyarakat nelayan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir (desa pantai). Tujuan Penelitian ini untuk (1). Mengetahui kondisi pemanfaatan sumberdaya perikanan laut di kota Tarakan, (2). Mengetahui pola dan peranan kelembagaan masyarakat nelayan dalam pengaturan pengelolaan sumberdaya perikanan laut secara berkelanjutan, (3). Mengetahui aspek-aspek pendukung aktivitas kelembagaan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir.. Penelitian dilaksanakan di Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan metode Bioekonomi Copes, Analisis Kelembagaan Deskriftif, Analisis Biaya Transaksi, dan Analisis Konflik (Game Theory). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Kondisi pemanfaatan sumberdaya perikanan laut di Kota Tarakan telah mengalami biological overfishing dan economical overfishing, (2) Surplus konsumen pada kondisi open access dan terkendali yaitu Rp 923.853.554 dan Rp 443.055.784, sedangkan surplus produsen Rp 5.411.769,230 dan Rp. 3.993.316.582,- (3) Kelembagaan masyarakat nelayan berpola kelompok nelavan-ponggawa cikal bakal dari hubungan nelayan ponggawa Kelembagaan ini cukup berperan dalam - pengaturan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat nelayan. (4). Faktor-faktor yang menentukan perubahan kondisi aktual ke optimal pemanfaatan sumberdaya perikanan laut oleh nelayan (a). kapasitas teknologi (b). hasil tangkapan 2 tahun terakhir, (c). kemudahan target hasil tangkapan per trip, (d). kemudahan menjual hasil tangkapan, (e). Kemudahan memperoleh modal, (f). kemudahan memperoleh pekerjaan sampingan (5). kelancaran aktivitas kelompok nelayan-ponggawa dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu: (a). Potensi sumberdaya perikanan laut, (b) Potensi sumberdaya manusia dan kapital masyarakat nelayan, (c). Potensi sumberdaya ekonomi wilayah, (d). Jalinan kemitraan dengan pihak lain, (e). Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan
Keyword: Fisherman, Coastal area

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera