Judul: Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang – Banten).
Abstrak: Disparitas pembangunan di Indonesia telah menjadi isu lama yang terus berkembang dan belum menemui titik penyelesaian yang komprehensif pada tatanan implementasi kebijakan. Menurut Fei dan Ranis (1964); Kuznets (1966); Adelman dan Moris (1973); dan Todaro dan Smith (2006), salah satu penyebab ketimpangan antar wilayah adalah kebijakan alokasi dana pembangunan (investasi) antar wilayah. Ketimpangan ini terlihat pada angka gini ratio yang relatif mengalami peningkatan pada rentang tahun 1996 sebesar 0,35 menjadi 0,41 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dengan maksud merekonstruksi pengaturan urusan keuangan desa dan aset desa untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten sebagai salah satu kabupaten tertinggal yang memiliki beberapa spot kawasan strategis nasional menjadi lokasi yang sangat menarik diteliti, karena 96% desa masih berstatus sebagai desa tertinggal. Sehingga tujuan kritis yang perlu diteliti adalah bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan desa tersebut terhadap kinerja pembangunan perdesaan. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemangku kebijakan yang berwenang dalam mengelola keuangan desa. Pemangku kebijakan yang dimaksud terdiri dari 326 Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa, maka digunakan alat analisis balanced scorecard (BSC). Melalui balanced scorecard ini akan dapat teridentifikasi sejauh mana keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa baik dari aspek finansial, aspek stakeholder, aspek operasi internal, maupun aspek pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan 2010). Alat analisis dari penelitian menggunakan model persamaan simultan logaritma natural (ln) regresi berganda dengan dummy slope. Variabel dipenden yang menjadi alat ukur tingkat pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan variabel independen yang mempengaruhi adalah belanja desa yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (BBPP), Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (BBPD), Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (BBPM), dan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (BBPK). Penelitian ini mencoba mengkaji implementasi penggunaan dana dan pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan perdesaan berdasarkan UU No 6 tahun 2014. Penelitian ini fokus pada tiga hal utama yaitu: (1) menganalisa tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa; (2) menganalisa pengaruh implementasi penggunaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa; dan (3) menyusun strategi pengembangan desa dalam melaksanakan percepatan pembangunan desa. Tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pandeglang memiliki nilai yang bervariasi pada tiap tipologi pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik status indeks desa membangun, maka hasil pembangunan desa pun terlihat semakin baik. Nilai total tingkat keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan balanced scorecard bernilai 49,1 persen. Angka capaian ini bisa dikatakan sangat rendah karena desa masih dalam proses adaptasi terhadap kebijakan otonomi pengelolaan pembangunan desa yang baru digulirkan pertama kali pada tahun 2015. Bergesernya paradigma pembangunan perdesaan di Indonesia mulai terlihat sangat agresif setelah berlakunya UU 6/2014 tentang Desa. Hal tersebut terlihat dari munculnya dana transfer langsung dari APBN dan adanya dana bagi hasil dari PAD Kabupaten. Selain itu implikasi kedua berupa bertambahnya kewenangan pemerintahan desa dalam mengelola sumberdaya desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pengaruh belanja keuangan desa sangat bervariasi tergantung pada kondisi geografis, demografis, karakter budaya, dan juga sosial ekonomi masyarakat desa. Variasi belanja keuangan desa dapat terlihat dari pengaruh belanja pembangunan infrastruktur desa
Keyword: pembangunan perdesaan, belanja desa, infrastruktur, pengelolaan keuangan desa, indeks desa membangun

Judul: Pemanfaatan Dana Desa dalam Pengembangan Desa di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
Abstrak: Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu kabupaten yang menerima manfaat dari dana desa, merupakan kabupaten yang potensial karena secara geografis terletak tidak jauh dari ibukota negara dan dikelilingi pula oleh pusat-pusat pengembangan. Pada tahun 2017 dana desa di Kabupaten Pandeglang mencapai 25.97 persen dari seluruh dana desa di Provinsi Banten dan di tahun 2018 dana desa mencapai 24.47 persen dari seluruh dana desa di Provinsi Banten. Hal ini seharusnya dapat menjadi potensi yang besar bagi upaya pengembangan wilayah di Kabupaten Pandeglang. Namun Kabupaten Pandeglang hingga saat ini masih masuk kategori kabupaten daerah tertinggal. Data indeks desa membangun (Kemendes 2016) menyebutkan lebih dari 65 persen desa di Kabupaten Pandeglang masih dalam kategori desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Data Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi (Kemendesa) pula menyebutkan selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2015-2017 persentase penduduk miskin Kabupaten Pandeglang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kabupaten daerah tertinggal lainnya di Provinsi Banten, sebaliknya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu 2015-2017 berada dibawah kabupaten daerah daerah tertinggal lainnya di Provinsi Banten. Sejauh mana pemanfaatan dana desa yang ada saat ini telah membawa pengaruh terhadap proses pengembangan desa di Kabupaten Pandeglang dirasa perlu dikaji untuk mengetahui keefektifan program dana desa yang ada. Pemanfaatan dana desa juga perlu berdasarkan perkembangan dan kemampuan survive desa terhadap gangguan eksternal (resiliensi) sebagai penentu arah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi tingkat perkembangan desa–desa di Kabupaten Pandeglang sebelum dan sesudah program dana desa; (2) Mengidentifikasi faktor infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan aset desa yang mempengaruhi tingkat perkembangan desa-desa di Kabupaten Pandeglang; (3) Menganalisis dampak pemanfaatan dana desa terhadap perkembangan desa-desa di Kabupaten Pandeglang; dan (4) Menyusun arahan rencana pemanfaatan dana desa bagi pengembangan desa di Kabupaten Pandeglang berdasarkan tipologi desa. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis skalogram, regresi linier berganda, Geographical Weigthed Regression (GWR), tabulasi dan skoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dana desa yang sudah berjalan sejak tahun 2015 telah membawa pengaruh terhadap perkembangan desa–desa di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai indeks perkembangan desa serta bertambahnya desa yang masuk dalam hirarki 1 dan 2. Perkembangan desa di Kabupaten Pandeglang dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan aset desa. Luas desa, jarak desa ke ibukota kabupaten, jumlah KK tanpa listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kepadatan penduduk, kelembagaan desa, dan luas sawah mempunyai pengaruh postif terhadap penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang, sementara dana desa untuk pemberdayaan masyarakat mempunyai pengaruh yang negatif. terhadap penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang. Secara spasial hasil analisis GWR menunjulkan nilai local R2 berkisar 0.59–0.75, artinya kemampuan model regresi untuk menggambarkan tingkat perkembangan desa yang dipengaruhi oleh luas desa, jarak desa ke ibukota kabupaten, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas ekonomi, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah pesantren, luas sawah, jumlah ternak, dana desa, dana desa bidang pembangunan desa, dan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 59-75 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Luas desa, jarak desa dengan kabupaten, jumlah pesantren, luas sawah, jumlah ternak, dan dana desa bidang pembangunan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap perkembangan desa, sementara fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi,
Keyword: tipologi desa, resiliensi, GWR, desa tertinggal

Judul: Isolasi dan pemurnian bahan aktif dari mikroalga BTM 11 sebagai inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus is the cause of hepatitis C disease which has high virulence. Recent therapy using combination of ribavirin and alpha interferon has short efficiency < 80%. Thus, the discovery of new drug is needed. Antiviral drugs can be discovered through molecular target therapy by finding the inhibitor of RNA helicase that play role in viral replication. Inhibitor can be derived from chemical compound produced by microalgae. The aim of this research was to isolate the active compound from microalgae BTM 11 which had inhibitory activity against RNA helicase. Inhibitory activity was measured by releasing of phospate inorganic in colorimetric ATPase assay. Crude extract was fractionated using gel filtration chromatography with methanol in chloroform solvent. The result showed that Fraction 3 has the highest inhibitory activity which (81.205%). Phytochemical test of crude extract indicated positive flavonoids and coumarin. Thin layer chromatography (TLC) analysis with eluent chloroform: methanol gave 2 spots with Rf value of 0.8 and 0.37. Moreover, high performance liquid chromatography (HPLC) analysis showed absorption peak with the highest abundance at the retention time of 12.483 minute and 16.617 minute was 266 nm and 230 nm. According to these of phytochemical, TLC, and HPLC, inhibitor compound from BTM 11 belongs to flavonoids.
Keyword: