Judul: Ekonomi Logistik Maritim Dalam Pengembangan Wilayah Kepulauan Provinsi Maluku Utara.
Abstrak: Efisiensi sistem logistik maritim sangat penting dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan secara spasial di Indonesia khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Biaya transportasi laut yang tinggi, pengelolaan tarif yang belum efisien, konektivitas darat yang buruk, illegal fee, jadwal kapal yang tidak teratur, moda transportasi terbatas, fasilitas infrastruktur pelabuhan yang minim, dan layanan informasi pelabuhan belum tersedia merupakan potret permasalahan logistik maritim di Provinsi Maluku Utara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk (1) menganalisis peran ekonomi kelautan dalam perekonomian wilayah Provinsi Maluku Utara; (2) mengkaji kinerja logistik maritim terhadap perekonomian daerah di Provinsi Maluku Utara; (3) mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya logistik maritim di Provinsi Maluku Utara; (4) mendesain kebijakan pengembangan ekonomi logistik maritim di wilayah Provinsi Maluku Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan focus group discussion (FGD). Sedangkan data sekunder yaitu PDRB Provinsi Maluku Utara, jumlah tenaga kerja buruh pelabuhan, jumlah barang bongkar muat, Tabel Input-Output Provinsi Maluku Utara tahun 2012 diperoleh dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis Input-Output ekonomi-ekologi, Stochastic Frontier Analysis, analisis prospektif MICMAC, dan sistem dinamik. Hasil analisis Tabel Input-Output 2016 menunjukkan sektor perikanan, pertambangan bijih logam, dan konstruksi merupakan sektor unggulan bidang ekonomi kelautan dan prioritas untuk dikembangkan dalam perekonomian daerah di Provinsi Maluku Utara. Sektor perikanan mampu menyuplai kebutuhan daerah lain dengan nilai ekspor sebesar Rp 929,17 juta atau 23,73% dari total permintaan. Sektor pertambangan bijih logam, industri makanan dan minuman, angkutan laut, dan penyediaan makan minum merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi pengembangan cukup besar di Provinsi Maluku Utara berdasarkan hasil pengganda output. Berdasarkan hasil analisis I-O ekonomi-ekologi, untuk menghasilkan satu juta rupiah output sektor perikanan dibutuhkan areal mangrove seluas 15,30 hektar. Sektor industri pengolahan lainnya, jasa reparasi pemasangan mesin, dan peralatan merupakan sektor ekonomi yang paling tinggi menghasilkan dampak eksternalitas yaitu limbah air COD sebesar 1,9591 mg/L dan limbah udara CO sebanyak 45,6644 μg/Nm3. Biaya logistik maritim yang tinggi tidak menguntungkan bagi pembangunan perekonomian wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara. Hasil dari model stochastic frontier menunjukkan bahwa biaya bongkar muat barang dan biaya transportasi laut yang tinggi dapat mengurangi pendapatan per kapita daerah pulau. Semakin tinggi biaya bongkar muat barang sebesar Rp 1, maka PDRB per kapita menurun sebesar Rp 1,5021. Demikian dengan biaya transportasi laut, jika terjadi kenaikan biaya transportasi laut sebesar Rp dapat menurunkan PDRB per kapita sebesar Rp 0,8729. Nilai rata-rata efisiensi teknis sebesar 0,704 menggambarkan bahwa kinerja ekonomi logistik maritim di hampir seluruh daerah pulau belum efisien. Keterisolasian wilayah pulau dari pusat pasarnya menyebabkan rantai logistik maritim yang panjang, berimplikasi terhadap biaya transaksi menjadi lebih tinggi. Biaya angkutan laut merupakan komponen logistik yang memiliki persentase yang paling besar CHA Kep MU sain w belu mod info Prov dala terh kebi Met prim disc tena Mal digu anal pert kela Utar sebe indu sekt berd men 15,3 pera pere fron ting mua pula 1, d sebe daer mar angk yaitu sebesar 57,32% dari total biaya transaksi dalam sistem logistik maritim Provinsi Maluku Utara. Hasil identifikasi menunjukkan biaya transaksi
Keyword: archipelago economy, dynamic model, economic-ecological input-output tables, efficiency, maritime logistics, transaction cost economics

Judul: Kebijakan Ekonomi Tata Kelola Laut dalam Pengembangan Perekonomian di Provinsi Maluku
Abstrak: Pembangunan ekonomi pada wilayah kepulauan khususnya di Provinsi Maluku memiliki problematika berupa karakteristik geografis, sosial dan ekonomi yang khas meliputi tingkat kerentanan, struktur ekonomi, potensi, serta keterbatasan kemampuan dalam mengeksploitasi skala ekonomi. Kondisi ini tercermin dalam pertumbuhan ekonominya yang cenderung berfluktuasi serta kontribusi bidang kelautan yang belum optimal sebagai konsekuensi geokonomis yang dimiliki di lain sisi pertumbuhan ekonomi belum berdampak linear pada indikator makro seperti pertumbuhan output, peningkatan pendapatan, serta perluasan lapangan kerja. Fakta-fakta tersebut tentunya membutuhkan pendekatan kebijakan endogen yang mampu mencerminkan provinsi tersebut sebagai provinsi kepulauan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor berbasis ekonomi laut guna pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan posisi dan keterkaitan kelembagaan khususnya Organisasi Perangkat Daerah bidang kelautan di Provinsi Maluku; 2) Mengkaji tingkat keberlanjutan tata kelola laut di Provinsi Maluku; 3) Menganalisis keterkaitan dan peranan serta dampak bidang kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku; 4) Merumuskan strategi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di Provinsi Maluku, dan 5) Mendesain model kebijakan ekonomi tata kelola laut dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Metode analisis data dilakukan melalui 1) analisis interpretative structural modelling (ISM); 2) analisis multidimenssion scalling (MDS); 3) analisis input-output (IO); 4) analisis hierarchy proses (AHP) dan 5) analisis Sistem Dinamik (SD) Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua elemen memiliki keterkaitan dengan sistem. Sub-elemen kunci dalam pengelolaan bidang kelautan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, kepemimpinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan penggerak utama dan mempengaruhi sub elemen pada level berikutnya. Sementara secara keseluruhan tingkat keberlanjutan dari tiga dimensi yaitu Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas termasuk dalam kategori baik atau sangat berkelanjutan, namun berdasarkan hasil uraian per dimensi, diperoleh bahwa dimensi akuntabilitas memiliki nilai terendah sehingga atribut-atribut pada dimensi ini perlu mendapatkan perhatian utama atau perlu adanya intervensi kebijakan. Potret keadaan ekonomi (economic landscape) Provinsi Maluku menunjukan struktur output sektor-sektor yang mampu memberikan dampak output terbesar di atas 10 persen adalah sektor bangunan kelautan dan sektor perikanan. Sementara sektor yang memiliki Nilai Tambah Bruto (NTB) di atas 10 persen adalah sektor perikanan. Sektor unggulan atau sektor basis adalah sektor perikanan, sektor bangunan kelautan dan sektor jasa kelautan. Sementara sektor yang memiliki nilai pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja terbesar adalah sektor industri kelautan. Dampak permintaan akhir terhadap pembentukan output, pendapatan dan perluasan lapangan kerja terbesar berturut-turut terjadi di sektor bangunan kelautan, sektor perikanan dan sektor jasa kelautan. Kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan di Provinsi Maluku dapat dilakukan melalui kebijakan penganggaran yang diarahkan untuk peningkatan output dan peningkatan pendapatan, sementara kebijakan pembangunan regional (regional development) diarahkan untuk penanggulangan pengangguran dan kebijakan tata kelola yang efektif (effective government) diarahkan untuk tujuan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor perikanan sebesar 10 persen maka PDRB sektor perikanan akan meningkat rata-rata sebesar 11,66 persen per tahun. Sementara ketika dilakukan peningkatan belanja sebesar 20 persen mampu mendorong pertumbuhan PDRB sebesar 12,94 persen per tahun.
Keyword: kelembagaan, tata kelola laut, input-output, kebijakan ekonomi, model dinamis, ekonomi kepulauan

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera