Judul: Pengaruh penetapan harga patokan kayu bulat meranti terhadap provisi sumberdaya hutan
Abstrak: Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam, salah satu kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia adalah sumberdaya hutan. Potensi sumber daya hutan pada kawasan hutan produksi yang cukup besar seharusnya dikelola dengan prinsip pengelolaan hutan secara lestari, sehingga sektor kehutanan dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional, lingkungan dan sosial. Namun pengelolaan hutan di Indonesia sampai dengan saat ini masih menimbulkan permasalahan antara lain semakin tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lingkungan dan kontribusi yang rendah terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan hutan secara lestari oleh pemerintah belum berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga patokan yang diindikasikan menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sehingga kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional menjadi rendah. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga patokan kayu bulat meranti, sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah menghitung harga patokan kayu bulat meranti dengan menggunakan metode residual dan cost plus pricing, mengestimasi penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan harga patokan kayu bulat meranti yang berlaku dibandingkan dengan harga patokan kayu bulat meranti hasil penelitian, menganalisis kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat meranti dan menganalisis implementasi metode perhitungan harga patokan kayu bulat meranti hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode residual, cost plus pricing dan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode residual yang memungkinkan digunakan pemerintah adalah pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Sumatera yaitu sebesar Rp1.153.312,17, pada rasio keuntungan 12% untuk wilayah Kalimantan yaitu sebesar Rp1.078.293,83 dan pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Papua yaitu sebesar Rp905.922,30. Sedangkan nilai harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode cost plus pricing yang memungkinkan untuk digunakan pemerintah adalah pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Sumatera yaitu sebesar Rp1.442.935,60, pada rasio keuntungan 7% dan 12% untuk wilayah Kalimantan yaitu berturut-turut sebesar Rp1.406.468,24 dan Rp1.472.191,06, dan pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Papua yaitu sebesar Rp1.367.266,30. Harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode residual pada rasio keuntungan 7% dan 12% akan menghasilkan kenaikan penerimaan PSDH berturut-turut sebesar 73,04% dan 70,09%. Harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode cost plus pricing pada rasio keuntungan 7% dan 12% akan menghasilkan kenaikan penerimaan PSDH berturut-turut sebesar 124,72% dan 132,23%, 141,52% dan 152,03%. Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan PSDH melalui kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat meranti yang tepat. Kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat meranti dapat digunakan pemerintah sebagai kontrol terhadap pengelolaan hutan, sehingga melalui kebijakan tersebut, pemerintah dan pelaku usaha sektor kehutanan bisa mendapatkan rente ekonomi dari pengelolaan hutan. Dengan adanya peningkatan penerimaan PSDH, maka penerimaan tersebut dapat digunakan pemerintah untuk meminimalisir dan memperbaiki kerusakan hutan dan untuk memperbaiki iklim usaha sektor kehutanan ke arah yang lebih baik.
Keyword: harga patokan, kayu bula, residual, cost plus pricing

Judul: Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penawaran Kayu Bulat Hutan Alam di Indonesia
Abstrak: Kayu merupakan hasil utama yang diambil dari hutan, yang dapat berupa kayu bulat dan kayu olahan. Sejak awal, pembangunan sektor kehutanan lebih terkonsentrasi pada industri kayu bulat dikarenakan produk ini merupakan produk utama sektor kehutanan yang menjadi tombak penghasil devisa. Untuk meningkatkan industri pengolahan kayu serta untuk mengatasi permasalahan deforestasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan pengelolaan hutan, di antaranya adalah kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Pengembangan industri kayu bulat dalam negeri di Indonesia harus didukung oleh pemerintah sehingga dapat terus berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada penawaran kayu bulat hutan alam di Indonesia, dan (2) menganalisis dampak kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat dan skenario peningkatan jumlah ekspor kayu bulat serta skenario peningkatan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap penawaran kayu bulat hutan alam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series tahun 1995 – 2011. Spesifikasi model penawaran kayu bulat hutan alam terdiri dari 3 persamaan (2 persamaan struktural dan 1 persamaan identitas), dianalisis menggunakan model ekonometrika dalam bentuk persamaan simultan dan diestimasi dengan mengggunakan metode estimasi Two Stage Least Square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi, ekspor, dan inventarisasi stok kayu bulat hutan alam merupakan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran kayu bulat hutan alam Indonesia. Peningkatan PSDH dan DR akan meningkatkan produksi dan penawaran kayu bulat hutan alam Indonesia. PSDH dan DR perlu dipertahankan demi terus memotivasi perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis hasil hutan yang sehat dan agar pemerintah juga mendapat jaminan penerimaan jangka panjang.
Keyword: hutan, penawaran, kayu bulat hutan alam, larangan ekspor kayu bulat

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: