Judul: Analisis Beban Kerja Normatif Pada Sub Dinas Bina Produksi Dinas Perikanan Dki Jakarta
Abstrak: Seiring dengan derasnya arus globalisasi serta pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini, telah berdampak pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Tuntutan tersebut semakin kuat disuarakan oleh masyarakat terutama yang tinggal di daerah perkotaan (kota-kota besar) dimana secara ekonomi tingkat pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. IPB U Jakarta sebagai kota metropolitan sekaligus barometer bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia, telah mengantisipasi fenomena tersebut melalui misinya yakni "Ingin menjadikan Jakarta sebagai kota jasa, dimana untuk mewujudkan misinya tersebut berbagai langkah terobosan telah dilakukan antara lian pembentukan tim Regom yang bertugas melaksanakan program pembaharuan dan perubahan manajemen pemerintahan di DKI Jakarta, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dinas Perikanan DKI Jakarta yang merupakan salah satu unit kerja di jajaran Pemda DKI Jakarta, berkewajiban mengamankan dan mendukung misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni di bidang perikanan (Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 1995). Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih dijumpai adanya kendala terutama yang disebabkan karena keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Keterbatasan sumberdaya alam tersebut selain diindikasikan dengan semakin menurunnya daya dukung lahan akibat pesatnya pembangunan perkotaan, juga semakin merosotnya potensi sumberdaya perikanan di laut akibat terjadinya kerusakan terumbu karang dan pencemaran air laut. Keterbatasan sumberdaya manusia dicerminkan dari kondisi SDM Dinas Perikanan DKI Jakarta, dimana dari jumlah pegawai sebanyak 259 orang, sebagian besar (64,10%) didominasi oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan non perikanan, sedangkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan teknis perikanan hanya sebesar 35,90%. Disamping keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia tersebut, budaya kerja di lingkungan pemerintah khususnya Dinas Perikanan DKI Jakarta dirasakan belum kondusif untuk dapat memberikan pelayanan prima. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang kurang obyektif, pelaksanaan pembinaan karier dan prestasi kerja pegawai kurang jelas, pelaksanaan rekrutmen dan penempatan pegawai kurang transparan, serta masih adanya distribusi pekerjaan yang tumpang tindih, hal ini semua telah menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas kerja pegawai di lingkungan Dinas Perikanan DKI Jakarta. Adapun rendahnya tingkat produktivitas kerja tersebut dicerminkan dari sering terlambatnya pembuatan laporan bulanan, catur wulan, dst...
Keyword: Beban Kerja, MSDM

Judul: Pengaruh Ketersediaan Pegawai terhadap Efektifitas Kinerja di Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Abstrak: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. Tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yaitu melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, semua dapat terlaksana dengan baik jika didukung dengan jumlah pegawai yang memadai agar mempercepat proses terlaksananya tugas. Permasalahan mendasar yang dialami Dinas KPKP adalah kurangnya jumlah pegawai yang berkaitan dengan beban kerja di masing-masing jabatan. Dalam aktifitas penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas KPKP tidak membuka lowongan CPNS sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dan banyaknya pegawai Purna Bhakti, meninggal dunia serta mutasi kerja sehingga mengalami penurunan jumlah pegawai yang cukup signifikan per tahunnya dan berpengaruh pada kekosongan jabatan yang belum diisi serta terjadi rangkap jabatan dan akan mengakibatkan penurunan kualitas pekerjaan dan kinerja pegawai tidak efektif, diharapkan hal ini dapat ditangani dengan terisinya formasi pegawai sesuai dengan yang telah ditentukan dengan melakukan upaya perencanaan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang sehingga kinerja pegawai dapat optimal dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas kinerja, menganalisis ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menganalisis efektifitas kinerja pegawai Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Waktu pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Februari – Maret 2021. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, Analisis Beban Kerja (ABK) dan analisis SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas kinerja pegawai Dinas KPKP yaitu ketersediaan secara internal dan eksternal serta beban kerja. Ketersediaan pegawai Dinas KPKP sebanyak 90 orang dan kebutuhan pegawai sebanyak 166 orang sehingga selisihnya yang akan menjadi usulan tambahan CPNS sebanyak 76 orang guna terisinya formasi kebutuhan pegawai yang kosong dan diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal dan efektif. Tingkat efektifitas kinerja pegawai pada Dinas KPKP dengan kategori tingkat sedang dengan persentase sebanyak 54.4% yang artinya pegawai saat ini mampu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga dikatakan kinerja pegawai Dinas KPKP efektif pada tingkatan sedang.
Keyword: Efektivitas, Kebutuhan Pegawai, Ketersediaan, Kinerja dan Pegawai, Availability, Effectiveness, Employee Needs, Performance and Employee

Judul: The use of homotopy perturbation methode to solve fuzzy volterra  integral equations
Abstrak: Most phenomena in nature can be explained in mathematical models, such as fuzzy volterra integral equation. The fuzzy volterra integral equation is a nonlinear integral problem, which is usually dificult to solve by an analytical solution. In this paper, fuzzy volterra integral equation is solved using perturbaion homotopy method, which can be written as a power series in p and satisfies a certain homotopy fuction. This manuscript discuss two case studies, i.e. the case of linear and trigonometric kernel function. The result shows that greater approximation order being used, the wider convergence solution area wil be.
Keyword: