Judul: Arahan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh.
Abstrak: Perkembangan kota dapat menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Sebuah kota yang semakin berkembang dan tidak mengakomodasi penyediaan lahan untuk RTH akan mengalami kesulitan dikemudian hari dengan semakin sempitnya lahan serta naiknya nilai lahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberlakukan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap daerah menyediakan RTH seluas 30% dari wilayahnya. Kementerian Pekerjaan Umum mengembangkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) untuk mendukung pelaksanaan mandat UU tersebut. Gempa bumi di Kota Banda Aceh tanggal 26 Desember 2004 yang diikuti tsunami dan menerjang sepanjang garis pantai Samudera Hindia memakan banyak korban jiwa dan merusak infrastruktur termasuk RTH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan luas dari RTH Banda Aceh pra dan pasca tsunami, kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, serta arahan pengembangannya. Metode yang digunakan adalah intepretasi penggunaan lahan melalui citra satelit, analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007, analisis kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk dengan standar kebutuhan RTH per kapita dalam PERMENPU No. 5/PRT/M/2008. Konsep Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) digunakan untuk menyusun arahan pengembangan RTH Kota Banda Aceh, dan diintegrasikan dengan rencana penggunaan lahan dalam RTRW Kota Banda Aceh. Hasil analisa menunjukkan bahwa bahkan sebelum tsunami, RTH Banda Aceh masih jauh dari memenuhi standar UU Penataan Ruang (13,92% dari luas wilayah). Akibat tsunami RTH Banda Aceh hanya tersisa sekitar 9,31%. Pada tahun 2010 RTH Banda Aceh mengalami peningkatan menjadi 12,83%, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 37,51% (24,30 % RTH privat atau 1.490,93 ha dan 13,21 % RTH publik atau 810,53 ha). Kebutuhan RTH Banda Aceh berdasarkan luas wilayah adalah 1.227,18 ha publik dan 613,59 ha privat, berdasarkan prediksi jumlah penduduk tahun 2029 adalah 687,89 ha. Arahan pengembangan RTH Banda Aceh yaitu dengan membangun lahan hijau baru dengan perluasan melalui pembelian lahan atau mengakuisisi lahan privat untuk dijadikan RTH, mengembangkan jalur hijau dan peningkatan kualitas RTH. Arahan pengembangan RTH Banda Aceh ditekankan pada pemenuhan kekurangan 416,7 ha RTH publik. Pendistribusian RTH ditempatkan sesuai dengan ketersediaan lahan di tiap kecamatan dan diintegrasikan dengan RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029.
Keyword: ruang terbuka hijau publik, pemenuhan, pengembangan, tsunami

Judul: Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Arahan Rencana Pengembangannya di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
Abstrak: Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi. Hal ini ditandai dengan dominasi sektor perdagangan dan industri dalam struktur ekonomi Kota Bandung. Pembangunan yang terus berjalan menyebabkan kebutuhan terhadap lahan semakin besar. Kebutuhan terhadap lahan di Kota Bandung yang terus meningkat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan karena luas lahan yang ada tetap. Hal ini mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kota Bandung. Pembangunan fisik wilayah Kota Bandung yang terus meningkat perlu diimbangi dengan pembangunan lingkungan dalam wujud Ruang Terbuka Hijau (RTH). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mensyaratkan luas RTH minimal 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis kondisi eksisting RTH dan perubahan penggunaan lahan di Kota Bandung; (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kota Bandung; (3) Memprediksi luas dan sebaran RTH Kota Bandung pada tahun 2021; (4) Menganalisis kebutuhan RTH menurut luas wilayah dan jumlah penduduk serta mengetahui tingkat kenyamanan berdasarkan indeks kenyamanan termal serta (5) Menyusun arahan rencana pengembangan RTH Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis, prediksi perubahan penggunaan lahan dengan CA-Markov serta pengamatan lapangan. Berdasarkan hasil interpretasi citra SPOT tahun 2016, RTH publik Kota Bandung memiliki luas 1.008,1 ha (6,0% dari luas kota). Hal ini menunjukkan bahwa luas RTH publik Kota Bandung masih jauh dari proporsi yang diamanatkan UU Nomor 26 Tahun 2007. RTH publik Kota Bandung hasil interpretasi meliputi hutan konservasi, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, taman pada bangunan milik pemerintah, pemakaman, lapangan olahraga, jalur hijau, sempadan sungai, sempadan jalan, sempadan rel dan RTH lindung setempat. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kota Bandung yaitu jarak terhadap jalan dan jarak dari fasilitas pendidikan. Prediksi perubahan penggunaan lahan menghasilkan peta penggunaan lahan tahun 2021 dengan 3 skenario, yaitu skenario alami, moderat dan optimis. Pada skenario alami dan moderat, luas RTH menurun pada tahun 2021, sedangkan pada skenario optimis, luas RTH mengalami penambahan sampai dengan 1.696,4 ha atau 10,1% dari luas Kota Bandung. Kekurangan RTH berdasarkan luas wilayah sebesar 2.338,1 ha, lebih kecil dari kekurangan RTH berdasarkan jumlah penduduk sebesar 4.171,0 ha. Berdasarkan indeks kenyamanan termal, Kota Bandung masih dalam kategori nyaman. Rencana pengembangan RTH diarahkan pada areal semak belukar dan lahan terbuka seluas 755,0 ha. Penambahan ini akan menambah luas RTH Kota Bandung menjadi 1.763,1 ha (10,5% dari luas wilayah Kota Bandung). Rencana iii Pengembangan RTH diarahkan menjadi 3 prioritas : prioritas I diarahkan pada semak belukar dan lahan terbuka dengan nilai tanah antara Rp. 1.000.000,0-Rp. 5.000.000,0 seluas 660,9 ha, prioritas II diarahkan pada pada semak belukar dan lahan terbuka dengan nilai tanah antara Rp. 5.000.000,0-Rp. 10.000.000,0 seluas 73,7 ha serta prioritas III diarahkan pada pada semak belukar dan lahan terbuka dengan nilai tanah lebih dari Rp. 10.000.000,0 seluas 20,3 ha. Luasan hasil penambahan ini masih jauh dari target RTH publik yang diamanatkan oleh UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebesar 20% dari luas wilayah Kota Bandung. Luas RTH privat masih mencukupi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
Keyword: CA-Markov, lahan terbuka, prediksi penggunaan lahan, semak belukar

Judul: Durability of Specific Immunoglobulin (Ig) Y Againts Influenza and Covid-19 in Sunscreen
Abstrak: The benefit of specific immunoglobulin Y (Ig Y) as an active ingredient in personal care products such as sunscreen has not been properly studied. Our study aims to evaluate the reliability of specific IgY against influenza and the COVID-19 virus in a sample sunscreen product. Specific IgY influenza and COVID-19 viruses were inserted in the sample sunscreen at two concentrations of 0.1% and 0.25%. Three treatments were observed: control (C) sunscreen without IgY, treatment 1 (T1) sunscreen with 0.1% IgY, and treatment 2 (T2) sunscreen with 0.25% IgY. Organoleptic observations were carried out to monitor changes in aroma, color, and texture, and sunscreen sampling was done every week for 6 weeks. The durability of IgY was evaluated using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and a neutralization assay. Organoleptic observation from weeks 1 to 6 showed consistency in its aroma, color, and texture. Enzyme-linked immunosorbent assay and neutralization assay (NA) results of the T1 and T2 groups showed negative results except for sample T1 at week 5, which showed a positive result in the Influenza A ELISA. Based on the results, it seems that IgY concentrations of 0.1% or 0.25% were not optimal. However, this negative result might be due to low concentration of the IgY and the presence of beeswax, which inhibits IgY and causes it to dissolve in distilled water, thus preventing it from being detected in the assay.
Keyword: Immunoglobulin Y, Sunscreen, Influenza, COVID-19, Biological Activity