Judul: Effect of Fiscal Decentralization and Institution Performance on Inclusive Growth in Indonesia
Abstrak: Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mengutamakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan penurunan ketimpangan pendapatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan berupa Tipologi Klassen, sedangkan metode kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel statis. Data dimensi sektor (cross-section) berupa 34 provinsi di Indonesia, sedangkan data dimensi waktu (time-series) berupa data periode 2016 hingga 2020. Tujuan dari penelitian ini, yakni : (1) menganalisis perkembangan desentralisasi fiskal, indeks demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia; (2) menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, indeks demokrasi, dan faktor lainnya terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian adalah indeks pembangunan ekonomi inklusif yang bersumber dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Sementara itu, variabel bebas yang digunakan adalah derajat desentralisasi fiskal (DDF), indeks demokrasi indonesia (IDI), indeks pembangunan gender (IPG), rata-rata lama sekolah (RLS), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Rata-rata variabel bebas yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, kecuali derajat desentralisasi fiskal dan indeks kualitas lingkungan hidup. Derajat desentralisasi fiskal (khususnya, rasio data pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah) didapatkan dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sedangkan indeks kualitas lingkungan hidup didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki rasio DDF paling tinggi. Sedangkan Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat memiliki rasio DDF terburuk. Berdasarkan hasil analisis kuadran DDF dan IPEI, daerah yang mengalami perpindahan kuadran ke kuadaran yang lebih tinggi (better-off) adalah Bangka Belitung. Sedangkan provinsi yang berpindah ke kuadran yang lebih rendah (worse-off) ialah Kalimantan Utara. Daerah yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pemerintah adalah daerah di Kuadran III, yakni : (1) Maluku Utara, (2) NTT, (3) Papua Barat, (4) Aceh, (5) Sulawesi Tenggara, (6) Papua, (7) Maluku, (8) Bengkulu, (9) Sulawesi Barat, (10) Gorontalo, (11) Kalimantan Tengah, dan (12) Jambi. Wilayah yang memiliki indeks IDI tertinggi adalah DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, wilayah yang memiliki indeks IDI terendah adalah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Barat. Berdasarkan analisis kuadran IDI dengan IPEI, daerah yang mengalami perpindahan kuadran ke kuadran I atau mengalami better-off adalah DKI Jakarta (dari Kuadran II ke Kuadran I) dan Jawa Tengah (dari Kuadran II ke I). Provinsi yang berpindah ke kuadran III dari tahun 2016 ke 2020 atau mengalami worse-off adalah Aceh (dari Kuadran IV ke III), Maluku (dari Kuadran IV ke III), Maluku Utara (dari Kuadran IV ke III), dan Bengkulu (dari Kuadran IV ke III). Provinsi yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan kebijakan pemerintah adalah Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Bengkulu, Lampung, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku (wilayah-wilayah yang berada di Kuadran III). Di sisi lain, Provinsi yang memiliki indeks IPEI tertinggi adalah DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan DIY. Provinsi yang memiliki indeks IPEI terburuk adalah Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Hasil regresi menunjukkan bahwa melalui uji Chow dan uji Hausman, model FEM adalah model yang paling akurat. Model FEM pada penelitian ini telah dibobotkan dengan Generalized Least
Keyword: fiscal decentralization, inclusive growth, Indonesia, institution

Judul: The Effect of Fiscal Independence and Economic Growth on Reducing Poverty and Unemployment in Indonesia
Abstrak: Dua dekade usia desentralisasi fiskal belum menggambarkan kemandirian fiskal yang inklusif. Artinya tidak mendorong perbaikan kesejahteraan suatu daerah dalam bentuk penurunan kemiskinan dan pengangguran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencoba membangun Indeks Kemandirian Fiskal dan hasilnya adalah secara umum provinsi di Indonesia terkategorikan menuju kemandirian (MK). Sementara hanya sedikit daerah yang terkategorikan Mandiri seperti mayoritas provinsi di Pulau Jawa kecuali DI. Yogyakarta. Di sisi lain, Wilayah Timur Indonesia seperti Maluku, Maluku Utara, Papua Barat sejak tahun 2013 masih berstatus Belum Mandiri. Meski demikian, terjadi anomali bahwa daerah yang terkategorikan mandiri secara fiskal dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun tingkat kemiskinan dan pengangguran juga tinggi. Penelitian ini dilakukan pada 33 Provinsi di Indonesia dengan periode waktu mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Data yang digunakan data sekunder dan bersifat data panel. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan rekalkulasi Indeks Kemandirian Fiskal yang dihitung oleh BPK dengan menambahkan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam formulasi. Mengingat, DBH merupakan sumber pendapatan yang juga dihasilkan oleh suatu daerah. Metode analisis yang digunakan adalah persamaan simultan dinamis dengan pendekatan System Generelized Methods of Moment (SYS-GMM). Hasil rekalkulasi menjukkan bahwa tahun 2013 terdapat 5 Provinsi yang terkategorikan sangat mandiri (SM) di antaranya Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Namun sampai dengan tahun 2019 hanya DKI Jakarta yang masih bertahan dengan status kemandirian fiskalnya yaitu sangat mandiri (SM). Artinya dalam kurun waktu periode 2013-2019 keempat provinsi dengan penyesuian perhitungan (dengan DBH) mengalami penurunan kualitas kemandirian fiskal. Sementara perhitungan BPK kelima provinsi tersebut tidak tergambarkan hanya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki status kemandirian fiskal mandiri (M). perhitungan Hasil estimasi model simultan dinamis menunjukkan bahwa provinsi yang mandiri secara fiskal mampu meningkatkan PDRB per kapita jauh lebih besar dibandingkan provinsi yang tidak mandiri baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, peningkatan PDRB per kapita provinsi yang mandiri secara fiskal mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak mandiri. Hasil pengaruh pada jangka panjang tidak ditemukan pada model pengangguran. Kata kunci: kemandirian fiskal, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran
Keyword: fiscal independece, growth economic, poverty, unemployment

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: