Judul: Model Implementasi Kebijakan Wisata Alam di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Provinsi Gorontalo
Abstrak: Pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata alam di kawasan konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) masih menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya integrasi pengelolaan ditinjau dari tiga aspek integrasi yaitu integrasi kebijakan, integrasi fungsional dan integrasi sistem (Kay and Alder 1999). Integrasi kebijakan pengelolaan taman nasional terkait pengembangan wisata alam dapat dilihat pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pada tingkat nasional terdapat relatif banyak produk kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan dan pengembangan wisata alam, namun antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya belum bersinergi serta lemah dalam implementasinya. Pada tingkat provinsi dan kabupaten terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, namun rencana ini belum diimplementasikan secara efektif karena masih rendahnya tingkat koordinasi antara pemerintah daerah dan Balai TNBNW. Lemahnya integrasi secara fungsional terlihat dari adanya permasalahan penataan ruang kawasan TNBNW seperti alih fungsi kawasan untuk tujuan kuasa pertambangan, sedangkan lemahnya integrasi secara sistem ditunjukkan dengan belum terintegrasinya rencana mikro pengembangan wisata alam dengan rencana pengelolaan kawasan dan rencana pembangunan daerah. Gejala di lapangan menunjukkan masih terdapat lembaga publik dan organisasi pelaksana kebijakan, pelaku wisata, masyarakat dan pihak terkait yang belum dapat menerjemahkan agenda kebijakan ke dalam implementasi program di lapangan. Situasi ini diduga disebabkan oleh kebijakan dan aturan perundang-undangan yang belum konsisten dan konsekuen terhadap kriteria konsep wisata alam yaitu 1) tujuan konservasi; 2) pendidikan/pembelajaran lingkungan; 3) partisipasi masyarakat; 4) manfaat ekonomi bagi masyarakat; 5) manfaat positif bagi kawasan. Ketidak sesuaian antara program wisata alam (policy statement), pelaksana kebijakan (policy delivery) dan implementasi program (policy outcomes) pada tingkat operasional menggambarkan implementasi kebijakan yang ada belum tepat mempertimbangkan integrasi sistem yang holistik. Hasil penelitian menunjukkan analisis isi terhadap 46 dokumen kebijakan berdasarkan parameter kriteria wisata alam. Fokus pengaturan meliputi: perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya wisata untuk tujuan konservasi dan perlindungan, pelibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan wisata alam, menjadikan potensi sumberdaya alam sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan lingkungan hidup, memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan keuntungan sosial, ekonomi dan budaya, serta wisata alam dapat memberikan azas manfaat bagi daya dukung pelestarian kawasan Hasil analisa multidimensional scaling (MDS) menunjukkan implementasi kebijakan wisata alam pada aspek program kebijakan yang meliputi dimensi lembaga perencanaan; jenis perencanaan wisata alam; penguasaan data dan informasi; jenis pengelolaan kawasan; pihak pemanfaat; izin usaha; memiliki nilai..dst
Keyword: kawasan konservasi, model kebijakan, wisata alam

Judul: The Use of Institutional Analysis Development (IAD) in Tourism Utilization at the Gunung Gede Pangrango National Park, West Java Province
Abstrak: Kinerja kelembagaan pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi saat ini diindikasikan dengan permasalahan antara lain (1) konflik penggunaan ruang usaha dan ruang publik pada zona/blok pemanfaatan, (2) pemilihan skema perjanjian kerjasama sebagai pengganti izin usaha penyediaan sarana wisata alam, (3) perbedaan pemahaman penggunaan jenis izin lingkungan, (4) kurangnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan wisata alam di kawasan konservasi (5) perusahaan tidak operasional setelah mendapatkan izin, (6) kecilnya jumlah PNBP Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUPSWA) dibandingkan dengan jumlah PNBP kunjungan, yang menyebabkan kekuatan pembiayaan negara untuk mengelola sumberdaya alam menjadi berkurang. Permasalahan tersebut merupakan perrmasalahan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menemukan masalah-masalah kelembagaan dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan kinerja pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi belum optimal. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan operasional yaitu (1) menganalisis pengaruh karakteristik sumberdaya, atribut komunitas dan rule-in-use dan ekonomi politik dan diskursus terhadap arena aksi pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi, (2) menganalisis pengaruh arena aksi terhadap kinerja pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi dan (3) menghasilkan input perbaikan kelembagaan pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi. Penelitian dilakukan pada bulan November 2019 sampai dengan September 2021. Lokasi penelitian di Resort Wilayah Situgunung, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Sukabumi, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan kerangka kerja Intitutional Analysis Development (IAD) Ostrom (2005) yang ditambahkan faktor eksogen ekonomi politik dan diskursus. Kerangka kerja pengembangan analisis institusi ini dapat membedah pelaksanaan kebijakan dengan menganalisis pengaruh faktor eksogen berupa karakteristik sumberdaya alam, atribut komunitas dan rulein-use, ekonomi politik (kepentingan) dan diskursus terhadap situasi aksi dan partisipan, serta pola interaksi pada arena aksi yang menghasilkan kinerja pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi. Peraturan yang mengatur proses bisnis IUPSWA telah memicu perilaku sub optimal pada pemanfaatan wisata alam di resort wilayah Situgunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango baik oleh prinsipal tingkat kedua (UPT) maupun agen. Kelemahan peraturan yang ditemukan adalah (1) munculnya peluang kerancuan penggunaan peraturan antara izin dan perjanjian kerjasama, (2) adanya peluang perbedaan interpretasi peraturan izin lingkungan wajib AMDAL dan pengecualiannya (UKLUPL); (3) ketersediaan informasi yang kurang memadai baik bagi prinsipal untuk melakukan kontrol, maupun bagi agen untuk melakukan aksi; (4) pengenaan sanksi yang belum bisa menjadi alat kontrol bagi prinsipal; serta (5) belum adanya sistem kesetaraan insentif untuk para partisipan. Pengaruh faktor eksogen yaitu karakteristik sumberdaya alam yang Common Pool Resources (CPRs), atribut komunitas, rule-in-use, ekonomi politik kepentingan dan diskursus dalam arena aksi pemanfaatan wisata alam cenderung dapat bekerjasama dan peluang untuk konflik diantara para partisipan. Arena aksi dalam melakukan pemanfaatan wisata alam di TNGGP menimbulkan perilaku sub optimal para partisipan. Kinerja atau outcome yang timbul akibat arena aksi dan perilaku para partisipan antara lain, (1) terjadinya kerancuan pengalihan hak dari prinsipal kepada agen yang menimbulkan biaya transaksi/eksklusi tinggi, (2) konflik antara prinsipal dengan agen dan agen dengan masyarakat lokal yang menimbulkan biaya transaksi, (3) kerancuan pembayaran kompensasi kepada prinsipal oleh agen karena pengalihan hak yang rancu, (4) lemahnya kapasitas pengawasan prinsipal kepada agen yang mengakibatkan moral hazard oleh agen dalam pemenuhan kewajiban dan (5) tidak adanya kesetaraan manfaat terutama untuk Taman Nasional yang menimbulkan
Keyword: Faktor eksogen, rule-in-use, common pool resources (CPRs), arena aksi, prinsipal agen, kelembagaan

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: