Judul: Analisis kelembagaan pengelolaan daerah penyangga taman nasional kerinci seblat : studi kasus di eks HPH PT Maju Jaya Raya Timber Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Abstrak: Eks HPH PT Maju Jaya Raya Timber (PT MJRT) terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sehingga merupakan daerah penyangga bagi perlindungan kawasan konservasi tersebut. Dalam kaitan inilah kebijakan pengelolaan daerah penyangga tersebut harus mendukung upaya-upaya konservasi pada TNKS. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan situasi, struktur, prilaku dan kinerja pengelolaan daerah penyangga TNKS; dan 2) merumuskan alternatif kebijakan pengelolaan daerah penyangga TNKS. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kelembagaan serta metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan SWOT Analysis untuk merumuskan prioritas fungsi pengelolaan daerah penyangga tersebut dan alternatif kebijakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tutupan hutan berupa hutan primer pada daerah penyangga (eks HPH PT MJRT) hanya sekitar 30%, sedangkan sisanya berupa hutan bekas tebangan serta lahan perkebunan milik masyarakat maupun swasta. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kawasan hutan tersebut sebagai daerah penyangga TNKS belum baik. Berdasarkan analisis AHP, fungsi pengelolaan daerah penyangga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis SWOT adalah penguatan property right atas lahan, membangun institusi lokal, mengembangkan agroforestry pada areal yang masih berhutan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan ekonomi produktif.
Keyword: 

Judul: Strategi Aksi Restorasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (Studi Kasus: Desa Selampaung, Kabupaten Kerinci)
Abstrak: Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) areal sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Merangin–Tembesi pada sebagian kawasannya mengalami penurunan tutupan hutan dan gangguan habitat Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatraensis) sehingga Forest Programme II akan melaksanakan aksi restorasi hutan pada areal tersebut, salah satunya di Desa Selampaung, Kabupaten Kerinci. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap hutan TNKS; (2) mengestimasi nilai ekosistem hutan yang hilang dan biaya restorasi hutan; (3) mengidentifikasi stakeholder yang berpotensi terlibat; dan (4) menganalisis strategi prioritas pada pelaksanaan aksi restorasi hutan TNKS yang akan dilaksanakan di Desa Selampaung, Kabupaten Kerinci. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, habitat equivalency analysis, analisis stakeholder, dan analytical hierarchy process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memahami fungsi dan peran hutan TNKS serta manfaat dari aksi restorasi hutan TNKS yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Di samping itu, mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa pelaksanaan aksi restorasi hutan TNKS seharusnya dilaksanakan secara kolaborasi disertai sosialisasi terlebih dahulu mengenai kelestarian hutan dan juga pengawasan rutin. Skenario terbaik untuk restorasi yaitu pada rasio restorasi sebesar satu dengan tingkat suku bunga berdasarkan Bank Indonesia 7–Day Repo Rate (4,75%) disertai pemantauan kombinasi (perpaduan antara penggunaan drone dan ground check langsung) sehingga luas lahan yang harus direstorasi seluas 779,615 hektar dengan total biaya sebesar Rp13.309.030.700. Stakeholder pada tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi yaitu Balai Besar TNKS, Direktorat Kawasan Konservasi dan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Fauna and Flora International, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kerinci, dan Mitra Aksi Foundation. Pada strategi pelaksanaan, aktor yang paling berpengaruh terhadap aksi restorasi hutan TNKS yaitu Balai Besar TNKS dengan kriteria ekologi, alternatif restorasi berbasis HEA dengan melibatkan masyarakat, dan pelaksanaan pemantauan langsung secara rutin idealnya dijadikan prioritas utama.
Keyword: habitat equivalency analysis, forest restoration, analytical hierarchy process

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: