Judul: Penerapan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 terhadap Ekonomi Nelayan Rajungan di Desa Pabean Udik
Abstrak: Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong di Indramayu memiliki produksi perikanan laut yang cukup tinggi setiap tahunnya. Salah satu jenis komoditinya yaitu rajungan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tingginya permintaan rajungan di pasar membuat nelayan rajungan menangkap rajungan dengan berbagai ukuran. Kondisi ini membuat pemerintah menetapkan kebijakan minimum legal size agar populasi rajungan tetap terjaga. Ditetapkannya kebijakan tersebut berdampak pada nelayan rajungan dan ekonomi yang positif di sekitar pelabuhan. Tujuan dari penlitian ini yaitu mengetahui penerapan peraturan tersebut di Desa Pabean Udik, mengetahui tingkat pengetahuan nelayan rajungan di Desa Pabean Udik terhadap peraturan tersebut, mengetahui dampak ekonomi yang terjadi di Desa Pabean Udik akibat peraturan tersebut dan menyusun strategi perikanan berkelanjutan di Desa Pabean Udik. Dilakukan wawancara kepada nelayan setempat untuk mengetahui pengetahuan, tindakan dan persepsi mereka terhadap peraturan yang diterapkan. Pengambilan responden menggunakan metode accidental sampling dan snowball sampling. Responden terdiri dari 10 nelayan jaring rajungan, 10 nelayan bubu dengan ukuran kapal <10 GT, dan 5 nelayan bubu dengan ukuran kapal >10 GT. Hasil penelitian menunjukan masih banyak nelayan rajungan yang tidak mengetahui dan menerapkan peraturan tersebut. Nelayan rajungan tersebut bahkan tidak setuju adanya kebijakan minimum legal size karena dianggap merugikan nelayan. Hasil analisis didapatkan bahwa perikanan rajungan di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong memberikan dampak ekonomi pada nelayan rajungan dan aktivitas di sekitar pelabuhan. Penelitian ini juga menghasilkan strategi-strategi yang dapat membuat perikanan rajungan di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong berkelanjutan.
Keyword: karangsong, karapas, kebijakan penangkapan, rajungan

Judul: Analisis Perkiraan Dampak Ekonomi Kebijakan Legal Minimum Size Rajungan (Portunus pelagicus) terhadap Nelayan Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
Abstrak: Rajungan merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dieskpor ke berbagai negara. Kebutuhan ekspor rajungan sampai saat ini masih mengandalkan hasil tangkapan nelayan di laut sehingga untuk mengantisipasi peningkatan penangkapan rajungan yang tidak mencapai maturity, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan kebijakan minimum legal size. Banyak stakeholder yang terlibat dalam crab fishery salah satunya adalah nelayan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkiraan dampak ekonomi kebijakan minimum legal size terhadap nelayan. Tujuan penelitian secara khusus yaitu: (1) mengidentifikasi karakteristik usaha nelayan rajungan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan rajungan; (3) memperkirakan nilai kesejahteraan nelayan rajungan sebelum dan setelah kebijakan minimum legal size; (4) menilai kelayakan usaha nelayan rajungan sebelum dan setelah kebijakan minimum legal size dan (5) mengkaji penerapan kebijakan minimum legal zise. Penelitian ini dilakukan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pengambilan data primer dilakukan pada bulan April-Mei 2011. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik usaha nelayan rajungan yaitu yang terdiri dari operasi penangkapan nelayan, pemasaran hasil tangkapan, rumah tangga nelayan dan lingkungan sosial ekonomi nelayan. Faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan adalah jumlah hasil tangkapan, pengalaman dan jumlah alat tangkap. Analisis kesejahteraan rajungan digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Metode analisis yang digunakan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Asumsi yang digunakan dalam NTN adalah semua hasil usaha perikanan tangkap dipertukarkan atau diperdagangkan dengan hasil sektor non perikanan tangkap. NTN dihitung untuk dua alat tangkap yaitu alat tangkap jaring kejer dan bubu lipat pada kondisi saat ini atau sebelum kebijakan minimum legal size dan apabila kebijakan tersebut diterapkan. NTN untuk nelayan jaring kejer sebelum kebijakan bernilai 0,69 dan setelah kebijakan bernilai 0,65. Sedangkan, NTN untuk nelayan bubu lipat sebelum kebijakan bernilai 0,82 dan setelah kebijakan 0,81. Berdasarkan hasil analisis, kesejahteraan nelayan rajungan saat ini dan apabila kebijakan minimum legal size diterapkan nilai NTN untuk nelayan jaring kejer mengalami penurunan sebesar 0,04 dan untuk nelayan bubu lipat mengalami penurunan sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan nelayan rajungan di Desa Gebang Mekar tidak bisa memenuhi kebutuhan subsistennya.
Keyword: 

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology