Judul: Praktik Politik Identitas dan Pembangunan di Pedesaan (Studi Kasus Tentang Belah Uken dan Toa Dalam masyarakat Gayo Lut).
Abstrak: Praktik politik identitas yang terdapat pada masyarakat Gayo Lut terjadi dalam dua bentuk praktik di arena politik lokal. Pertama, kekuatan politik yang dibangun oleh aktor- aktor politik yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah antara Belah Uken dan Toa dengan melakukan kolaborasi (afiliasi). Kolaborasi ini adalah bentuk strategi penyatuan untuk mempengaruhi basis massa di akar rumput saat kontestasi berlangsung. Kedua, praktik politik yang terjadi dengan membentuk pemisahan (deafiliasi) yang dilakukan oleh aktor Belah Toa. Bentuk pemisahan ini terjadi akibat aktor politik dari Belah Toa merasa unggul (superior) atas kelompok lain, dan memiliki (bargaining) politik yang kuat, seperti dukungan kelompok massa, partai politik dan dana kampanye politik. Penelitian ini bertujuan; 1) menganalisis bentuk modal-modal yang digunakan oleh aktor politik yang bertarung pada pilkada tahun 2012; 2) menganalisis peranan masing habitus aktor dalam kontestasi politik lokal; 3) menganalisis dampak praktik politik identitas terhadap pembangunan di pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan case study. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam melalui informan kunci yakni, aktor yang bertarung dalam pilkada Aceh Tengah tahun 2012. Sementara itu, data sekunder diproleh dari literatur sejarah, instansi pemerintah, yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Pusat Statistik. Pemilihan informan kunci dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling yang mengetahui kontestasi pemilihan kepala daerah di tingkat lokal. Dari kriteria tersebut, informan yang diwawancarai masing-masing 3 aktor kandidat pilkada, 1 ketua partai politik, dan mantan ketua KIP Aceh Tengah dan 2 tokoh sejarah dari 18 informan kunci. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga April tahun 2018 yang berlokasi di Desa Bukit dan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik politik identitas dan pembangunan di pedesaan ditandai dengan empat pokok utama temuan. Pertama, proses pemilihan kepala daerah di era desentralisasi diakibatkan menguatnya identitas etnik sebagai alat legitimasi kampanye politik di arena politik lokal. Kedua, dalam pertarungan politik antar aktor, kekuatan yang dibangun berdasarkan akumulasi kekuatan modal. Modal itu berupa, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Dalam kontestasi pilkada Aceh Tengah tahun 2012 modal yang dominan dipertaruhkan aktor adalah modal ekonomi dan modal sosial. Modal ekonomi, meliputi; aset kekayaan, finansial dan modal sosial meliputi hubungan aktor antar lembaga-lembaga yang ada di tingkat pedesaan dan kabupaten. Lembaga-lembaga itu meliputi, kelompok asosiasi, kontraktor, kelompok tani, dan kelompok keagamaan. Selain itu pula, proses politik lokal didominasi oleh kekuatan modal politik, dibangun melalui kekuatan ekonomi yang dimiliki olek aktor politik ketika bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Sementara itu, kekuatan modal simbolik yang dimainkan aktor melalui sentimen urang-urang (kesadaran identitas), yakni belah Toa dan belah Uken yang berkembang dalam masyarakat Gayo Lut. Ketiga, praktik politik berbasis identitas yang mempopulerkan sentimen urang-urang dalam proses politik lokal adalah bagian dari habitus aktor yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah, budaya, dan agama. Terdapat perbedaan yang signifikan habitus politik aktor Belah Toa yang meliputi; pragmatisme, tradisional dan loyalitas. Sedangkan, aktor Beleh Uken meliputi; realisme, modernisme, dan royal. Habitus politik yang dimiliki oleh aktor Belah Toa dan Belah Uken mempengaruhi praktik sosial mereka dalam kontestasi politik. Praktik kekuasaan yang dibangun atas dasar sentimen urang-urang adalah akibat praktik politik adu domba yang
Keyword: Praktik politik identitas, modal, habitus, politik lokal

Judul: Distorsi Ruang Publik dan Kuasa Politik Elite Lokal dalam Pembangunan
Abstrak: Sepanjang penerapan otonomi daerah pada tahun 2000, persoalan pembangunan di Kabupaten Pandeglang masih berkutat pada persoalan kemiskinan. Regulasi dan arah pembangunan yang dibuat tidak menjadikan Pandeglang terbebas dari kemiskinan, karenanya persoalan kemiskinan selalu menjadi isu sentral di daerah ini. Kondisi ini dipertajam dengan kenaikan angka kemiskinan sebanyak 24.790 orang 2017 dari sebelumnya berjumlah 675.040 orang pada Maret 2018, atau naik 0,14 poin. Program Jamsosratu sudah 18 tahun berjalan dan program infrastruktur jalan sudah dicanangkan sejak era orde baru. Tetapi, Pemda Kabupaten Pandgeglang hanya mampu membiayai 30% program infrastruktur jalan yang dibutuhkan. Implikasinya, banyak pergerakan barang dan jasa terhambat, mengganggu produktivitas ekonomi dan memperlemah partisipasi masyarakat. Elite lokal di Pandeglang (ulama, jawara dan elite desa) memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Tetapi kemudian, kemampuan politis para elite lokal belum sepenuhnya dapat memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Elite lokal memiliki berbagai agenda, baik agenda pembangunan, agenda politik maupun agenda kelompok. Realitas ini diperkuat dengan sikap masyarakat yang mewakilkan aspirasi terhadap para elite lokal. Implikasinya posisi elite lokal menjadi semakin elitis di tengah-tengah masyarakat. Situasi ini kemudian memudahkan elite lokal dalam membangun dan memperoleh dukungan politik praktis. Padahal, jika orientasi elite lokal mengarah pada pemberdayaan masayarakat, kekuatan komunikasi politik elite lokal melebihi kekuatan formal (pimpinan daerah). Kekuatan ulama dan jawara dalam beberapa realitas sosial bahkan melampaui batas geografis yang belum tentu dimiliki oleh elite lain. Proposisi utama penelitian ini adalah komunikasi politik para elite lokal dipengaruhi oleh berbagai agenda (kepentingan) yang didasari oleh perbedaan orientasi terhadap pembangunan. Akibatnya konsensus dalam ruang publik tidak melalui dialog kritis. Dampak yang lebih jauh, ruang publik belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat. Yang terjadi adalah kelesuan partisipasi dan ketidak percayaan masyarakat yang disebabkan diskoneksi orientasi para elite lokal dalam pembangunan. Implikasinya, komunikasi pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya, masyarakat mempercayakan aspirasinya pada para elite lokal tanpa mengkritisinya terlebih dahulu. Perbedaan orientasi dan agenda antar para elite lokal, menjadikan ruang publik syarat dengan agenda dan kepentingan sehingga ruang publik terdistorsi dan tidak lagi menjadi medium yang netral. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik komunikasi politik elite lokal dalam pembangunan, seperti apakah pertemuan politis yang diikuti, bagaimana orientasi dan tipe komunikasi politik yang digunakannya, apakah berdampak pada upaya penyadaran kritis atau sebaliknya serta bagaimana keberfungsian ruang publik. Permasalahan ini kemudian ditinjau dengan menggunakan teori tindakan komunikatif Habermas (1984) yang menekankan pencapaian konsensus melalui klaim kebenaran, ketepatan dan kejujuran. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi (primer). Tiga metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yakni: metode (1) Studi kasus (2) Life history dan (3) Dokumentasi. Komunikasi politik dalam penelitian ini dimaknai sebagai suatu proses penyampaian pesan untuk mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku politik melalui pesan dan simbol-simbol. Selain menghasilkan berbagai temuan, penelitian ini menjawab beberapa persoalan: Pertama, dialog dan diskursus dalam ruang publik belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran kritis sehingga konsensus yang dicapai belum mencerminkan aspirasi masyarakat. Pencapaian konsensus dalam ruang publik, prosesnya dapat tercapai jika ada kesetaraan. Kesetaraan peran, akses, kesetaraan literasi, kesetaraan perlakuan dan kesetaraan status, adalah prasyarat terjadinya dialog kritis dalam
Keyword: public spheres, communication, politics, development, local elites

Judul: Insecticidal Activity of Essential Oils Leaves of Cinnamomum spp. (Lauraceae) against Crocidolomia pavonana and Their Phytotoxicity on Broccoli Seedlings
Abstrak: Essential oils from leaves of 13 species of Cinnamomum were tested for their insecticidal activity on the cabbage head caterpillar Crocidolomia pavonana with leaf immerse method. The results showed that the treatment with 1% (w/v) essential oils leaves of C. celebicum, C. multiflorum, C. sintoc, and C. verum caused 21.45, 93.65, 60.30, and 76.10% mortality, respectively. Based on the results of phytotoxicity and insecticidal activity tests, C. multiflorum oil was further tested at 6 concentration levels. In all treatments, larval mortality has occurred at 24 hours after treatment (HAT) and increased at 48 HAT. LC50 of C. multiflorum oil at 24 and 48 HAT was 0.504 and 0.396%, respectively. The treatment with C. multiflorum oil at ≤0.31% did not inhibit the development of C. pavonana larvae. Determination of the chemical constituents of Cinnamomum oils were carried out by gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). Totally, 345 compounds were identified. Methyleugenol constituted the main component (49.4%) of leaf essential oil of C. multiflorum and was assumed to be responsible for the insecticidal activity of the oil against C. pavonana larvae. LC50 of pure methyleugenol obtained at 0.365% (48 HAT) and 0.363% (72 HAT). The results showed that C. multiflorum was more effective with LC50 value equivalent to methyleugenol content of 0.32% (24 HAT) and 0.24% (48 HAT).
Keyword: