Judul: Peran Pemerintah Daerah dalam Manajemen Kolaborasi Sumber Daya Pesisir (Kasus : Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara).
Abstrak: Sumber daya pesisir dan laut memiliki potensi dan nilai ekonomi yang tinggi. Hal tersebut menjadi ancaman jika sumber daya tersebut tidak dikelola dengan benar. Terkait dengan persoalan tersebut, pengelolaan kolaborasi menjadi solusi dalam menciptakan keberlanjutan sumber daya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi konsekuensi pengelolaan sumber daya pesisir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pengelolaan sumber daya pesisir dan tipe pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir di Desa Waha, peranan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pengaruh faktor pendukung terhadap terhadap peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir melalui pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif dengan metode survei menggunakan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir di Desa Waha yaitu pada tipe Instruktif yang menunjukkan adanya dominansi peran pemerintah dibanding peran masyarakat. Hasil uji statistik penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor pendukung terlaksananya ko-manajemen terhadap peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir.
Keyword: manajemen kolaborasi, peran pemerintah daerah, sumber daya pesisir

Judul: Kajian Strategi Pengelolaan Sumberdaya Laut oleh Masyarakat Adat dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi
Abstrak: Partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengelolaan Taman Nasional Wakatobi (TNW). Survey pride campaign yang dilaksanakan oleh TNC-WWF Wakatobi dan RARE tahun 2008 terhadap masyarakat Pulau Wangi-Wangi dan Kapota menemukan 68 % dari responden mengetahui kerusakan ekosistem terumbu karang, sebanyak 87 % mengetahui dampak perusakan terhadap perikanan, namun 60 % mengaku sulit menghentikan perusakan, 57 % sulit melaporkan pada petugas pemerintah dan 23 % mengatakan pemerintah harus menghentikan perusakan. Ini terjadi karena sistem formal berada di luar pengetahuan dan kuasa masyarakat yang secara sejarah mengelola kawasan dengan sistem tradisional. Penelitian ini menjelaskan bagaimana mengadaptasikan kesenjangan pengelolaan antara sistem tradisional dan sistem formal TNW sebagai strategi konservasi TNW agar tujuan konservasi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Tujuan utama penelitian adalah merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat adat yang serasi (compatible) dengan peraturan pengelolaan TNW. Untuk mencapai tujuan itu ditetapkan tujuan-tujuan khusus yakni : (1) Mengidentifikasi kearifan tradisional pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat adat Wakatobi; (2) Mengkaji sistem zonasi TNW dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya laut dalam sistem tradisional; dan (3) Menganalisis kesenjangan dalam pengelolaan sumberdaya laut antara sistem formal oleh Balai TNW dengan sistem tradisional oleh masyarakat adat Wakatobi. Subyek penelitian adalah 4 kelompok masyarakat adat yakni kelompok adat Liya, Mandati, Wanci dan Kapota di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dan dilaksanakan dari bulan Oktober 2008 sampai bulan Agustus 2009 terbagi dalam 3 tahapan yakni : (1) Persiapan: merancang sistematika penelitian, mengumpulkan referensi, observasi lapangan, menyiapkan peralatan dan pembentukan tim kecil penelitian; (2) Pelaksanaan: menggunakan metode survey dan Rapid Rural Apraisal (RRA), serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD), observasi dan workshop; dan (3) Konsultasi dengan dosen pembimbing, verifikasi kekurangan data ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem tradisional, sumberdaya laut Wakatobi adalah milik bersama yang secara formal menjadi milik sara kadie, dengan kewenangan desentralistik dari sara kesultanan. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dilaksanakan berdasarkan pendekatan pembagian ruang yakni ruang pemanfaatan, perlindungan baik berdasarkan penetapan sara maupun sistus keramat. Terdapat juga lokasi pemanfaatan terbatas dengan pembatasan alat tangkap dan pemanfaatan melalui izin pada sara. Selain itu pengaturan berdasarkan alat tangkap terdiri dari alat tangkap yang hanya dapat digunakan nelayan lokal dan alat tangkap yang boleh digunakan nelayan luar, dimaksudkan untuk melindungi nelayan kampung yang memiliki peralatan terbatas dari persaingan dan konflik ruang.....dst
Keyword: formal system, traditional system, marine resources management, collaboration management, Wakatobi National Park

Judul: Validation method for determination of apigenin in extract celery with high performance liquid chromatography
Abstrak: Apigenin is an active substance derived from celery (Apium graveolens) and widely used for the treatment of gout. Determination method of apigenin which have been validated was introduced by Frankee et al. J Food Compos Anal 17: 1-35 (2005). Apigenin analysis was done by high performance liquid chromatography (HPLC). To make sure that HPLC analysis method can be used for the intended purpose then the method was validated. Parameters determined on method validation were linearity, limit of detection, limit of quantification, precision, and accuracy. All parameters were in accordance with the acceptance criteria of Association of Official Analytical Chemist. The linearity in the concentration of 3,8; 5,7; and 7,6 mg/l had correlation coefficent of 0,9900–0,9998. limit of detection in this method was 2,7222 mg/l and limit of quantification was 8,2500 mg/l. Interday precision in five restating showed good precision with relative standard deviation of 3,85%. Accuracy was determined by standard addition method with recovery percentage of 95,00–118,77%. Average concentration of apigenin is 0,0052% (w/w).
Keyword: