Judul: Model Pembangunan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Berbasis Sistem Wilayah Pengembangan
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan melalui pendekatan perwilayahan. Pendekatan perwilayahan merupakan salah satu pendekatan untuk mengelola dan mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah dimana wilayah dibagi kedalam wilayah pengembangan (WP). Konsep perwilayahan yang membagi wilayah menjadi bagian-bagian wilayah yang lebih kecil ini tidak boleh dipahami secara terpisah/isolatif namun tetap dipahami secara utuh (wholeness) yaitu melalui pendekatan sistem. Sistem pembangunan Kabupaten Malang dilaksanakan melalui pendekatan perwilayahan dimana Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 WP. Mengingat setiap wilayah pengembangan mempunyai karakteristik/tipologi yang cenderung berbedabeda maka upaya penggambaran tipologi ini menjadi kunci untuk memetakan kondisi dan permasalahan sekaligus merumuskan arah kebijakan pembangunan. Tujuan utama penelitian yaitu mengembangkan suatu alternatif model pembangunan Kabupaten Malang yang memadukan 3 komponen utama yaitu sosial, ekonomi dan infrastruktur berbasis sistem wilayah pengembangan. Tujuan antara untuk mencapai tujuan utama yaitu: (1) Menganalisis tipologi wilayah pengembangan; (2) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan berbasis tipologi sistem wilayah pengembangan; dan (3) Mengembangkan model hubungan antara komponen pembangunan wilayah berbasis tipologi sistem wilayah pengembangan. Upaya pemodelan pembangunan wilayah melalui pendekatan sistem merupakan alternatif yang perlu dilakukan dalam rangka mencari solusi yang komprehensif. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kutipan pustaka, hasil-hasil penelitian terdahulu, instansi terkait atau dari berbagai sumber lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode indeks diversitas entropi, skalogram, tingkat aksesibilitas, analisis gerombol/klaster, regresi panel data dan pemodelan sistem dinamik. Hasil analisis indeks diversitas entropi baik berdasarkan PDRB maupun penduduk bekerja per sektor menunjukan hasil yang sama yaitu WP I Lingkar Kota Malang dan WP II Kepanjen memiliki tingkat perkembangan tinggi, WP V Turen dan Dampit memiliki tingkat perkembangan sedang sedangkan WP IV Tumpang, WP III Ngantang dan WP VI Sumbermanjing Wetan memiliki tingkat perkembangan rendah. Hasil analisis skalogram dengan pendekatan jumlah penduduk menunjukan bahwa WP II Kepanjen berada pada hierarki I (tinggi), WP III Ngantang dan WP VI Sumbermanjing Wetan berada pada hierarki II (sedang) sedangkan WP I Lingkar Kota Malang, WP IV Tumpang dan WP V Turen dan Dampit berada pada hierarki III (rendah). Hasil yang berbeda untuk analisis skalogram terlihat pada pendekatan luas wilayah dimana WP I Lingkar Kota Malang berada pada hierarki I (tinggi), WP II Kepanjen berada pada hierarki II (sedang) sedangkan 4 (empat) WP lainnya, yaitu WP V Turen dan Dampit, WP III Ngantang, WP IV Tumpang dan WP VI Sumbermanjing Wetan berada pada hierarki III (rendah). Hasil perhitungan tingkat aksesibilitas jaringan jalan diperoleh hasil indeks kerapatan jalan (indeks α) dan indeks konektivitas (indeks β) seluruh wilayah pengembangan (WP) di Kabupaten Malang berada pada tingkatan yang sama. Nilai indeks kerapatan jalan (indeks α) relatif rendah yaitu berkisar antara 0,06-0,09 dan indeks konektivitas (indeks β) relatif sedang yaitu berkisar antara 1,12-1,15. Wilayah Kabupaten Malang yang cukup luas serta kondisi topografi yang bervariasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya tingkat aksesibilitas jaringan jalan. Analisis gerombol/klaster yang dilakukan dengan menggunakan variabel yang lebih komprehensif dan proporsional menyesuaikan luas wilayah dan jumlah penduduk tiap WP mampu menggambarkan tipologi wilayah pengembangan Kabupaten Malang secara lebih baik serta dapat dijadikan sebagai bahan/acuan evaluasi Pemerintah Daerah. Wilayah pengembangan di Kabupaten Malang terbagi menjadi 3 tipologi yaitu: WP I
Keyword: pendekatan sistem, wilayah pengembangan, sistem dinamik, model, pembangunan wilayah

Judul: Sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan  : Studi kasus kabupaten DT II Subang, Propinsi DT I Jawa Barat
Abstrak: Mengacu pada tujuan pembangunan yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan serta adanya kenyataan bahwa sumberdaya alam tersebar tidak merata, maka perencanaan pembangunan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh agar alokasi investasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu perlu pendekatan yang sederhana, luwes dan menyeluruh yang mampu mengurangi bahkan mengatasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan wilayah. Dengan demikian pengorganisasian tata ruang dapat ditentukan dengan sistem perwilayahan pembangunan yang dapat menciptakan keserasian antar dan dalam suatu wilayah serta memudahkan pencapaian pertumbuhan wilayah yang serasi dan seimbang. Sistem perwilayahan pembangunan sebagai salah satu pendekatan dalam kebijaksanaan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten DT II Subang pada Repelita VI, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Wilayah-Wilayah Pembangunan (WP) yang ada yaitu WP Subang (Timur), WP Pamanukan (Utara), WP Purwadadi (Barat), dan WP Jalancagak (Selatan). Penelitian mengenai sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan ini dilakukan di Kabupaten DT II Subang yang mempunyai luas wilayah 205.176 Ha dan berpenduduk 1,209 juta jiwa. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) mengidentifikasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi, (2) mengetahui kebijaksanaan sistem perwilayahan pembangunan, (3) mengetahui peranan dan fungsi pusat- pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil, dan (4) mengetahui peranan pasar dalam menunjang sistem perwilayahan pembangunan. Beberapa hipotesis yang digunakan untuk mengarahkan penelitian yaitu: (1) ketimpangan antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan sumberdaya alam, pemerataan kegiatan pembangunan dan ketersediaan prasarana-sarana pembangunan dapat dikurangi dengan mengintegrasikan wilayah yang miskin dan terbelakang ke dalam suatu hirarkhi pusat-pusat pengembangan, (2) Jumlah dan jenis prasarana- sarana pembangunan dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sumberdaya yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Sedangkan efisiensinya ditentukan oleh jumlah dan jenisnya serta jumlah penduduk yang dilayani, (3) Peningkatan ketersediaan serta efisiensi prasarana-sarana pembangunan akan meningkatkan peran serta fungsi kota kecamatan sebagai pusat pengembangan, (4) Sistem pasar dalam tata ruang berkaitan erat dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan aksesibilitasnya. Pasar berperanan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Keberadaan pasar saling tarik menarik dengan kegiatan jasa lainnya...
Keyword: 

Judul: Toksisitas Kontak dan Efek Fumigan Minyak Atsiri Cinnamomum spp. (Lauraceae) terhadap Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)
Abstrak: One of the stored product pests which can reduce the quantity and quality of stored products is the flour beetle Tribolium castaneum. Stored-product pests are commonly controlled by fumigation and surface spraying using contact insecticides which can cause various harmful side effects. Essential oils of Cinnamomum spp. constitute safer alternatives for controlling stored product pests. This research was done to determine the contact toxicity and fumigant effect of essential oils of eight species of Cinnamomum and a commercial cassia oil against T. castaneum. A commercial insecticide containing alpha-cypermethrin was included for comparison. Only a commercial cassia oil had a fairly strong contact and fumigant effect, i.e. the treatment with 5% cassia oil caused 75% and 70% mortality, respectively. The other test essential oils were not active to weakly active against T. castaneum. Cassia oil and alpha-cypermethrin acted fairly fast, i.e. test insect mortality mostly occurred at 24 hours after treatment (HAT) and in the next 48 hours only a slight increase in insect mortality was noted. LC50 of cassia oil at 72 hours after treatment by contact and fumigant method was 4.73% and 3.12% respectively. Alpha-cypermethrin had relatively weak lethal effect by contact method and no fumigant effect at concentrations up to 10% but had strong knockdown effect at 5% and 10% by contact method.
Keyword: