Judul: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Strategi Meminimalisirnya pada APBD Kabupaten Bogor.
Abstrak: Meningkatnya dana milik pemerintah daerah yang bersumber dari dana transfer dan tersimpan di perbankan daerah menjadi perhatian Kementerian Keuangan. Secara nasional sampai dengan akhir Oktober 2015, mencapai 276 triliun rupiah yang tercatat masih tersimpan di perbankan atau setara dengan 28,83% dari rencana belanja daerah yang tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia tahun 2015. Peningkatan dana yang tidak terserap pada APBD kabupaten Bogor ditunjukkan oleh besaran SiLPA setiap tahun anggaran yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu tahun 2000-2015, komponen APBD yang mempengaruhi SiLPA yaitu pelampauan pendapatan daerah sisa belanja modal dan sisa belanja non modal yang menjadi variabel independent dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk seluruh variabel. Hasil tersebut menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan sisa belanja non modal terhadap SiLPA, terlihat dari nilai signifikannya lebih rendah dari α = 0,05. Hasil analisis untuk setiap variabel menunjukkan bahwa (1) pendapatan daerah mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,916 artinya apabila terjadi peningkatan variabel pelampauan pendapatan daerah sebesar Rp. 1 Milyar akan menaikkan SiLPA sebesar Rp. 916 juta; (2) sisa belanja modal mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,971 artinya apabila terjadi peningkatan variabel belanja modal sebesar Rp. 1 Milyar akan menaikkan SiLPA sebesar Rp. 971 juta, dan (3) sisa belanja non modal mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1,038 artinya apabila terjadi peningkatan variabel belanja non modal sebesar Rp. 1 Milyar akan menaikkan SiLPA sebesar Rp. 1,038 Milyar. Salah satu tujuan penelitian ini yaitu merumuskan strategi untuk meminimalisir SiLPA pada APBD Kabupaten Bogor, dengan metode AHP diperoleh hasil bahwa faktor yang berperan besar terhadap SiLPA yaitu sisa belanja modal, aktor yang berpengaruh penting dalam strategi meminimalkan SiLPA yaitu BAPPEDA & LITBANG, sedangkan kendala yang utama dihadapi yaitu kegiatan yang tidak terencana dengan baik, sehingga strategi yang terpilih yaitu penggunaan sistem informasi yang terintegrasi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa sampai dengan keuangan.
Keyword: SiLPA, pendapatan daerah, belanja modal, belanja non modal, analisis Regresi, AHP

Judul: Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bogor
Abstrak: Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuantujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat memberi sumbersumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Ironisnya anggaran Pemerintah Kota Bogor yang tidak tergunakan (idle) trennya terus meningkat ekuivalen dengan meningkatnya sisa anggaran belanja APBD tahun 2010-2014. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, periode tahun 2010-2014, persentase penyerapan anggaran belanja APBD Kota Bogor terus mengalami penurunan. Belanja daerah ini sejatinya merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor. Ketika terjadi kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Salah satu indikator kegagalan birokrasi adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran tersebut akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja APBD Kota Bogor merupakan akumulasi dari kegagalan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Jika ditarik rata-rata penyerapan anggaran dalam kurun waktu empat tahun terakhir nyata bahwa Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air dengan rata-rata penyerapan sebesar 69.95% merupakan SKPD yang pencapaian target penyerapan anggarannya terendah dibandingkan SKPD lainnya. Berdasarkan data yang tersaji, untuk melakukan analisis lebih lanjut maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor dipilih menjadi lokasi penelitian Gambaran empiris mengenai kinerja penyerapan anggaran inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, dengan tujuan: 1) mengidentifikasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor; 2) menganalisis faktor-faktor yang menentukan rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor; dan 3) merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan bantuan kuesioner dan diskusi (FGD), serta data dari dokumen dan laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang hasilnya kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Berdasarkan informasi dan hasil analisis data penelitian, diketahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor karena adanya kegiatan yang tidak berjalan sesuai ketetapan dalam APBD khususnya belanja modal program pembangunan jalan, jembatan, dan drainase sebagai akibat adanya hambatan dalam pembebasan lahan terkait pembangunan infrastruktur jalan baru di Kota Bogor. Disamping hal itu alokasi waktu yang dijadwalkan dalam satu tahun anggaran tidak memadai
Keyword: penyerapan anggaran, strategi optimalisasi, SWOT, QSPM

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: