Judul: Corruption Prevention Strategy to Reduce Regional Corruption Levels
Abstrak: Dunia bisnis memerlukan dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan kelancaran dalam usaha. Saat ini, ease of doing business di Indonesia berada di peringkat 73, di bawah beberapa negara ASEAN lain. Salah satu kendala dalam dunia bisnis di Indonesia adalah masih tingginya tingkat korupsi. Pada tahun 2022, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada pada urutan keenam se-ASEAN dan ke-110 internasional dengan indeks 34, turun empat poin disandingkan tahun 2021. Penelitian mengenai pengaruh pencegahan dengan pengaduan dan perkara korupsi termasuk strategi pencegahan korupsi masih belum banyak dilakukan. termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis pengaruh pencegahan dengan pengaduan dan perkara korupsi daerah, (2) menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pencegahan korupsi daerah, dan (3) menentukan strategi prioritas pencegahan korupsi terbaik untuk menurunkan tingkat korupsi daerah. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan dalam melakukan evaluasi terhadap change management pemberantasan korupsi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berupa data time series tahunan (2018-2022) dan data cross section yang menunjukkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Monitoring Center for Prevention atau MCP), pengaduan dan perkara korupsi daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diperoleh dari JAGA.ID dan website KPK. Data tersebut mencakup data dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Data primer diperoleh dari 22 responden pejabat pemerintah daerah dan internal KPK. Data primer digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yung memengaruhi pencegahan korupsi daerah dan merumuskan strategi pencegahan korupsi daerah. Pengambilan data primer dilakukan melalui survei dan pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling Pemilihan responden difokuskan pada pemerintah daerah dengan karakteristik khusus untuk menggambarkan pencegahan korupsi daerah sesuai cluster MCP. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara daring (telepon atau Zoom) dan pengisian kuesioner penelitian secara daring Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai Maret 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa area yang memengaruhi pengaduan korupsi adalah perencanaan dan pengangguran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, dan pengelolaan barang milik daerah. Hasil analisis faktor kunci internal dan eksternal menunjukkan faktor kekuatan utama adalah komitmen kepala daerah dan perangkat daerah, faktor kelemahan utama adalah lemahnya pengendalian dan pengawasan internal, faktor peluang utama adalah peran KPK dalam pencegahan korupsi, dan faktor ancaman utama adalah perekonomian negara. Hasil analisis pada tahap matching stage menunjukkan hawa posisi sistem pencegahan korupsi daerah saat ini berada pada kuadran V old and maintain) yang berarti bahwa sistem pencegahan korupsi daerah sudah berjalan dan memperlihatkan progress yang baik. Posisi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan sepuluh alternatif strategi pencegahan korupsi daerah. Hasil analisis pada tahap evaluation stage menunjukkan penajaman indikator MCP merupakan prioritas strategis utama untuk mencegah korupsi di daerah., The business world needs support from the government to get smooth business. Indonesia's ease of doing business is still ranked 73rd, below several other ASEAN countries. One of the obstacles in the business world in Indonesia is the high level of corruption. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) is ranked 6th in ASEAN and ranked 110th internationally with an index of 34, down four points compared to 2021. Research on the influence of prevention efforts on complaints and corruption cases including corruption prevention strategies has not been widely carried out. This study
Keyword: Monitoring Center for Prevention, Prevention, Regional Corruption

Judul: Korupsi, Kesejahteraan Sosial, dan Investasi : Studi Empiris di Delapan Negara Kawasan ASEAN Tahun 2000-2009
Abstrak: ASEAN has become the second largest regional power after the European Union. ASEAN's collective economic growth reached 7.5 percent, the flow of investment and human development which increased from year to year is the economic development and achievements of ASEAN during the crisis sweeping the world. But behind it all, there are internal problems that overshadow public sector ASEAN region, one of which is corruption. Corruption is the abuse of public office for private gain and causing high cost economy. This study analyzed the determinant of corruption and its impact on social welfare and investment in eight countries of ASEAN by using Panel Data Static. Factors that influence significantly positive effect on freedom from corruption is economic freedom, the quality of governance, GDP per capita and the dummy British colony. Political freedom (democracy) negative effect on corruption. Components of economic freedom and macroeconomic indicators that influence freedom from corruption was significantly and positively in business freedom, monetary freedom, private property rights, government spending and GDP per capita. Fiscal freedom has negative impact. Components of the quality of governance and political freedom (democracy) that positively affect the level of corruption is voice and accountability, political stability, regulatory quality, rule of law, corruption control, political freedoms, civil rights and freedoms. This study also empirically proves that corruption is significantly negative effect on social welfare (human development) and investment in ASEAN countries. Some suggestions from the macroeconomic indicators and economic freedom to reduce corruption is fundamentally strong political and social on freedom of business and investment freedom, oversight of using of public infrastructure development budgets, price controls, close supervision when a low level of tax, legal guarantees for private property rights, the government should work to improve people's living standards are reflected by an increase in GDP per capita. Suggestions of governance and democracy is maintain political stability, regulatory quality and attention to implementation mechanisms, strengthening and improving the quality of the rule of law and law enforcer, improve the control of corruption, guarantee public access to government information and freedom of the press by prohibiting censorship, and surveillance of democratic freedom to minimize potential adverse selection of public officials.
Keyword: 

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: