Judul: Pengelolaan Kolaboratif Ekosistem Hutan Gambut Semenanjung Kampar, Provinsi RiauSupriatin
Abstrak: Various utilization to the natural resources at Kampar Peninsula has indicated resources degradation that could threaten its’ status. The aims of this research were to indentify natural resources’ characteristic, usage, and related issues; to analyze stakeholders’ of Kampar Peninsula management, its’ social capital, and related issues; to analyze policy and institutional arrangement; to analyze determinant variables of Kampar Peninsula management; and to formulate institution of Kampar Peninsula collaborative management. The study was conducted from February to May 2010 at Kampar Peninsula, using qualitative method. The data was collected through a collection of documents, field observation, in-depth interviews, focus groups discussion, and participate in meetings were related to the research topic. Data were analyzed qualitatively using stakeholders analysis, social capital analysis, and content analysis (policy analysis). The result showed that resources potency of Kampar Peninsula have degraded gradually by uncontrolled water management. More than 70 stakeholders were identified while regulation and policy that directly regulate peatland management least possible. The objective of Kampar Peninsula collaborative management is to realize sustainability Kampar Peninsula peat swamp forest ecosystem management on the landscape scale. Kampar Peninsula collaborative management can be realized through zoning that includes 5 main zones. Collaborative institution act as a "co-manager" for KPHP Tasik Besar Serkap and play the role as a "center of excellence". Meanwhile strengthening and institutionalization of social capital, mastering the technology of water management, strengthening the financial ability of the main actors, and the readiness of human resources are a precondition for realizing collaborative management.
Keyword: 

Judul: Institutional Analysis of Social Forestry Implementation in Kampar Regency
Abstrak: Implementasi program Perhutanan Sosial di Provinsi Riau hanya mencapai 137 ribu hektar atau 2,6 persen luas kawasan hutan. Progres pencapaian target program PS, bahwa pencapaian realisasi implementasi PS di Provinsi Riau berjalan lambat dari yang ditargetkan. Permasalahan di lapangan menunjukkan, bahwa skema pengelolaan Hutan dalam program Perhutanan Sosial hanya berfungsi sebagai formalitas untuk menyesuaikan persyaratan antara aktor yang telah mengontrol mekanisme akses dan mengamankan keuntungan mereka, tidak secara langsung memberikan manfaat bagi aktor atau user yang membutuhkan akses terhadap lahan dan akses pasar untuk mengelola hasil panen. Selain itu, ketidakadilan alokasi lahan, tumpang tindih tata kelola areal persetujuan, kepentingan dan pengaruh dari beragam stakeholders menjadi faktor penghambat kinerja kelembagaan. Pelbagai dugaan tersebut yang menjadi dasar untuk menganalisis performa kelembagaan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Berdasarkan analisis kerangka kerja kelembagaan (Institutional Analysis Development) yang dikembangkan Ostrom, bahwa faktor eksogen seperti: atribut biofisik SDA, atribut komunitas atau karakteristik pengguna SDA, dan peraturan berlaku digunakan untuk mengkaji arena dan situasi aksi yang terjadi dalam implementasi pengelolaan PS (skema HKm dan HD) di lapangan. Hasilnya, pengelolaan PS dan pengaturan perilaku pengguna dalam implementasi kelembagaan HKm dan HD belum mampu menyelesaikan permasalahan spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat tapak. Kondisi dan kebutuhan yang dimaksud adalah berdasarkan Rencana Kegiatan Usaha (RKU) Koperasi Tani HKm Desa Siabu dan LPHD Kenegerian Gunung Sahilan, yaitu kegiatan masih terfokus pada pemanfaatan satu komoditas dan kebijakan terkait anggaran pemanfaatan areal kerja tidak memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan tersebut. Kondisi ini tidak selaras dengan visi PS sebagai upaya pengelolaan kawasan hutan negara secara lestari dan memberikan kontribusi ekonomi masyarakat. Selanjutnya arena aksi pengelolaan HKm dan HD melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, serta masyarakat. Berdasarkan penelitian ini dengan tujuan analisis peran dan pengaruh aktor, terdapat aktor penting dengan posisi aktor kunci atau keyplayer dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar, yaitu: Koperasi Tani (subjek pemegang persetujuan), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD). Hal tersebut didasarkan pada karena tingkat kepentingan yang tinggi. Sejauh ini, belum ditemukan ada collective action dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar. Masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diperlukan peningkatan koordinasi di antara stakeholder yang ada, melalui berbagai bentuk komunikasi baik formal seperti melalui rapat maupun informal.
Keyword: kelembagaan IAD, multi-aktor, perhutanan sosial, tata kelola hutan, forestry management, institutional analysis, multi-actor, social forestry

Judul: Pembuatan Film Lithium Niobate (LiNbO3) pada Beberapa Molaritas dan Karakterisasi Sifat Lisrik, Sifat Optik dan Struktur Kristalnya
Abstrak: Fotodioda film lithium niobate (LiNbO3) telah berhasil dibuat dengan menumbuhkan LiNbO3 di permukaan substrat Si(100) tipe-p dengan menggunakan metode sol gel berdasarkan teknik spin coating pada kecepatan putar 3000 rpm selama 30 detik. Film LiNbO3 dibuat dengan konsentrasi 0,5 M, 1 M, dan 2 M dan proses annealing pada suhu 900°C selama 1 jam, 8 jam, 15 jam, dan 22 jam. Dilakukan karakterisasi sifat listrik, optik, dan struktur film. Karakterisasi I-V dilakukan pada kondisi gelap dan terang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa film bersifat fotodioda. Hasil karakterisasi I-V juga menunjukkan bahwa konsentrasi molaritas turut mempengaruhi bentuk dioda film, yaitu molaritas yang makin tinggi maka bentuk dioda filmnya itu semakin baik, yaitu pada molaritas 1 M dan waktu annealing 15 jam. Konduktivitas listrik (σ) film annealing selama 1 jam, 8 jam, 15 jam, dan 22 jam berturut-turut adalah 1.49 x 10-5 S/cm, 2.05 x 10-5 S/cm, 2.27 x 10-5 S/cm, 6.66 x 10-5 S/cm. Nilai konduktivitas listrik (σ) tersebut berada dalam rentang σ semikonduktor, sehingga film LiNbO3 yang dihasilkan merupakan material semikonduktor. Selain karakterisasi I-V dan konduktivitas listrik dilakukan juga karakterisasi konstanta dielektrik (ε). Nilai ε film menurun ketika tegangan ditingkatkan dari 1 volt, 3 volt, dan 5 volt. Sedangkan semakin lama film ditahan pada suhu 900o C mengakibatkan konstanta dielektriknya meningkat. Karakterisasi sifat optik meliputi pengukuran absorbansi dan reflektansi film. Kurva absorbansi yang diperoleh memperlihatkan panjang gelombang yang paling banyak diserap dan dipantulkan, yaitu berkisar dari 400-500 nm dan 570-600 nm. Data reflektansi film dapat digunakan untuk menghitung indeks bias (n) dan energy gap (Eg). Kurva absorbansi yang diperoleh memperlihatkan panjang gelombang yang paling banyak diserap dan dipantulkan yaitu berkisar dari 400-500 nm dan 570-600 nm Karakterisasi sifat struktur berupa pengujian XRD. Hasil yang diperoleh memperlihatkan intensitas difraksi tertinggi dimiliki oleh film LiNbO3 pada waktu annealing 1 jam, sedangkan intensitas difraksi terendah dimiliki oleh film LiNbO3 pada waktu annealing 22 jam.
Keyword: