Judul: Pendugaan model kebutuhan fiskal
Abstrak: Perlunya pembentukan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.
Keyword: 

Judul: The Effect of The General Allocation Fund and The Special Allocation Fund on Income Inequality in Southeast Sulawesi
Abstrak: Isu ketimpangan pendapatan antar daerah bahkan antar individu masyarakat di berbagai daerah adalah salah satu permasahan yang sering terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang di gambarkan dengan pendapatan perkapita disuatu daerah tinggi disebabkan adanya potensi sumber daya alam maupun pajak di daerah yang sangat besar. Perbedaan pendapatan yang tidak berjalan merata, hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat di daerah. Perkembangan kemajuan di daerah yang berbeda dapat membuka celah antara masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat yang miskin semakin miskin.Ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat yang tidak merata antara golongan masyarakat dapat menyebabkan dampak sosial, kemiskinan dan pengangguran yang semakin tinggi. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebagai bagian pelaksanaan desentraliasi keuangan dalam memberikan pemerataan fiskal daerah. Daerah di berikan kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan maupun belanja pemerintah di daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan sebagai instrument fiskal yang dianggarkan pemerintah pusat ke daerah dalam membantu kapasitas keuangan daerah. Dana perimbangan seperti DAU dan DAK diarahkan untuk mengurangai ketimpangan pendapatan antar daerah bahkan antar individu masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No 33 tahun 2004 dan UU No 1 tahun 2022 bertujuan dalam mempercepat pembangunan daerah dan tetap mempertahankan pemerataan pendapataan antar individu masyarakat. Salah satu instrumen fiskal adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel DAU memiliki fungsi distribusi yang dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah serta disesuaikan dengan urgensi ataupun kebutuhan dari daerah masing-masing. Pemberian DAU yang lebih besar, Sebagai wujud pemerataan pembangunan antar daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dapat mempercepat pembangunan daerahnya salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dilain sisi penggunanaan DAU di peruntukan dalam membiayai kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Variabel DAK diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Selain DAU dan DAK, dana pembangunan juga dialokasikan melalui DBH untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, dimana DBH di peroleh dari pembagian pajak dan sumber daya alam di daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara selalu menerima alokasi DAU dan DAK setiap tahunnya relatif cukup besar. Pengelolaan keuangan melalui kebijakan DAU dan DAK masih menunjukan ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat masih melebar. Tentu, kondisi tersebut perlu sebuah alternatif kebijakan pemerintah daerah baik dari sisi pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan belanja pemerintah dalam mengalokasikan anggaran lebih optimal. Peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan kemudahan akses ekonomi dalam memperbaiki pendapatannya. Pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah yang efektif dan efisien sebagai salah satu tujuan dalam menciptakan pemerataan pembangunan melalui peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan hal tersebut studi ini bertujuan untuk (1) mengetahui peranan dana transfer terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota di Sulawesi serta ingin mengetahui perkembangan ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) Menganalisis pengaruh alokasi DAU dan DAK terhadap PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa (3) Menganalisis pengaruh langsung alokasi DAU dan DAK
Keyword: Fiscal Decentralization, Income Inequality and Panel Data Regression

Judul: Insecticidal Activity of Essential Oils Leaves of Cinnamomum spp. (Lauraceae) against Crocidolomia pavonana and Their Phytotoxicity on Broccoli Seedlings
Abstrak: Essential oils from leaves of 13 species of Cinnamomum were tested for their insecticidal activity on the cabbage head caterpillar Crocidolomia pavonana with leaf immerse method. The results showed that the treatment with 1% (w/v) essential oils leaves of C. celebicum, C. multiflorum, C. sintoc, and C. verum caused 21.45, 93.65, 60.30, and 76.10% mortality, respectively. Based on the results of phytotoxicity and insecticidal activity tests, C. multiflorum oil was further tested at 6 concentration levels. In all treatments, larval mortality has occurred at 24 hours after treatment (HAT) and increased at 48 HAT. LC50 of C. multiflorum oil at 24 and 48 HAT was 0.504 and 0.396%, respectively. The treatment with C. multiflorum oil at ≤0.31% did not inhibit the development of C. pavonana larvae. Determination of the chemical constituents of Cinnamomum oils were carried out by gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). Totally, 345 compounds were identified. Methyleugenol constituted the main component (49.4%) of leaf essential oil of C. multiflorum and was assumed to be responsible for the insecticidal activity of the oil against C. pavonana larvae. LC50 of pure methyleugenol obtained at 0.365% (48 HAT) and 0.363% (72 HAT). The results showed that C. multiflorum was more effective with LC50 value equivalent to methyleugenol content of 0.32% (24 HAT) and 0.24% (48 HAT).
Keyword: