Judul: Tinjauan Kritis Kebijakan Legalitas Kayu di Hutan Rakyat: Kasus di Kabupaten Lampung Tengah, Konawe Selatan, Buleleng, dan Kulonprogo
Abstrak: Timber Legality Assurance System (TLAS) issued by the Ministry of Indonesian Forestry is aimed (1) to achieve sustainable forest management, (2) implement good forest governance, and (3) to combat illegal logging and its trade. This policy is enforced by mandatory, either for the harvested timber from the state forests or from private forest. Since its formulation to implementation, this policy reap the pros and cons. Parties are "pro" argued that in order to achieve the above three objectives, the policy must be enforced by mandatory for all timber businesses, while those who "cons" of this policy looked too much intervention of the private sphere. The objective of this study was to describe the process of policy-making timber legality in private forest, which is achieved by analyzing: 1) the determinants of performance, 2) discursive base for the establishment of regulation and determining influences, and 3) policy space as well as the prospective of policies. Observations on policy implementation was made on the private forest that had been certified with TLAS scheme. This study applied a descriptive analysis method synthesis, analytical hierarcy procces, and analysis of IDS. The study concluded the following: (1) the most dominant determinant factors for development of private forest are market price formation and organizational capacity, (2) Strong goverment, counterpart’s country, and donor institution may cause legality narrative dominate the process of policy making, and marginalize the economy incentives narrative, and (3) the strong actors, networks, interest, and narrative may cause limited policy space for policy change.
Keyword: 

Judul: Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Legalitas Kayu di Hutan Rakyat (Kasus di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah)
Abstrak: Secara formal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan rakyat diartikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, yang dalam hal ini dibebani hak milik, yang tumbuh di kawasan hak milik diluar kawasan hutan negara. Pengusahaan hutan rakyat muncul sebagai alternatif pemenuhan bahan baku industri pengolahan kayu. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dalam rangka tertib penatausahaan hasil hutan dan pengelolaan hutan lestari yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. Kebijakan SVLK bertujuan untuk menjaminkan kayu yang dipasarkan merupakan kayu yang legal dan untuk pengelolaan hutan yang lestari. Kebijakan tersebut bersifat wajib bagi penngelolaan hutan negara maupun hutan hak. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi legalitas kayu di hutan rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Survei lapangan dilakukan di desa yang telah memperoleh sertifikat legalitas kayu dan desa yang belum memperoleh sertifikat legalitas kayu di Kabupaten Wonosobo. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi desa tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi tidak berbeda dalam praktek pengelolaan hutan rakyat dan pola perdagangan kayu rakyatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat keunggulan tersendiri pada hutan rakyat yang sudah memperoleh sertifikasi legalitas kayu. Kajian juga menunjukkan hasil bahwa sertifikasi legalitas kayu di hutan rakyat belum efektif dilaksanakan yang disebabkan oleh manfaat dan harapan dari sertifikasi tersebut belum sepenuhnya dapat dicapai serta kendala yang ada pada pelaksanaan sertifikasi belum dapat dikendalikan. Hutan rakyat berada di tanah milik dimana pengambilan keputusan dalam pengelolaannya menjadi otonomi pemiliknya. Kebijakan yang bersifat membebani dan menurunkan keuntungan potensial dari menanam pohon maka mereka dapat melakukan alih fungsi lahan dari untuk tanaman kayu menjadi jenis lain yang lebih menguntungkan.
Keyword: hutan rakyat, efektivitas, kebijakan, legalitas kayu

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: