Judul: Penerapan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 terhadap Ekonomi Nelayan Rajungan di Desa Pabean Udik
Abstrak: Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong di Indramayu memiliki produksi perikanan laut yang cukup tinggi setiap tahunnya. Salah satu jenis komoditinya yaitu rajungan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tingginya permintaan rajungan di pasar membuat nelayan rajungan menangkap rajungan dengan berbagai ukuran. Kondisi ini membuat pemerintah menetapkan kebijakan minimum legal size agar populasi rajungan tetap terjaga. Ditetapkannya kebijakan tersebut berdampak pada nelayan rajungan dan ekonomi yang positif di sekitar pelabuhan. Tujuan dari penlitian ini yaitu mengetahui penerapan peraturan tersebut di Desa Pabean Udik, mengetahui tingkat pengetahuan nelayan rajungan di Desa Pabean Udik terhadap peraturan tersebut, mengetahui dampak ekonomi yang terjadi di Desa Pabean Udik akibat peraturan tersebut dan menyusun strategi perikanan berkelanjutan di Desa Pabean Udik. Dilakukan wawancara kepada nelayan setempat untuk mengetahui pengetahuan, tindakan dan persepsi mereka terhadap peraturan yang diterapkan. Pengambilan responden menggunakan metode accidental sampling dan snowball sampling. Responden terdiri dari 10 nelayan jaring rajungan, 10 nelayan bubu dengan ukuran kapal <10 GT, dan 5 nelayan bubu dengan ukuran kapal >10 GT. Hasil penelitian menunjukan masih banyak nelayan rajungan yang tidak mengetahui dan menerapkan peraturan tersebut. Nelayan rajungan tersebut bahkan tidak setuju adanya kebijakan minimum legal size karena dianggap merugikan nelayan. Hasil analisis didapatkan bahwa perikanan rajungan di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong memberikan dampak ekonomi pada nelayan rajungan dan aktivitas di sekitar pelabuhan. Penelitian ini juga menghasilkan strategi-strategi yang dapat membuat perikanan rajungan di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong berkelanjutan.
Keyword: karangsong, karapas, kebijakan penangkapan, rajungan

Judul: Analisis Dampak Ekonomi Peraturan Pelarangan Penangkapan Rajungan Bertelur Terhadap Usaha Nelayan Tangkap Rajungan di Kabupaten Indramayu.
Abstrak: Peraturan terbaru pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan (Portunus pelagicus spp.) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Penangkapan Kepiting, Lobster dan Rajungan, berdampak bagi usaha nelayan tangkap rajungan karena membatasi hasil tangkapan yang diperbolehkan khususnya dari segi kondisi rajungan betina yang boleh ditangkap dan mempengaruhi harga jual rajungan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pemanfaatan aktual dan optimal sumberdaya perikanan rajungan di Kabupaten Indramayu; (2) menganalisis kelayakan usaha nelayan tangkap rajungan secara finansial antara sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat; (3) menghitung kontribusi rajungan bagi sektor perikanan tangkap Kabupaten Indramayu antara sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur; (4) menganalisis alternatif kebijakan pendukung yang tepat setelah diberlakukannya regulasi penangkapan rajungan bertelur. Penelitian menggunakan metode survei dan metode analisis data meliputi analisis bioekonomi dengan model Gordon-Schaefer, analisis kelayakan usaha secara finansial, analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis alternatif kebijakan dengan teknik pengambilan keputusan Weighted Sum Model (WSM). Hasil analisis bioekonomi menunjukkan bahwa hasil tangkapan rajungan yang diperbolehkan pada rezim pengelolaan MEY, MSY, dan open access masing-masing sebesar 915,68 ton/tahun, 920,34 ton/tahun, dan 243,31 ton/tahun. Penangkapan aktual rajungan Kabupaten Indramayu telah mengalami overfishing secara ekonomi dan biologi karena upaya penangkapan aktual rajungan telah melebihi upaya penangkapan pada rezim MEY dan MSY. Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha secara finansial, usaha nelayan tangkap rajungan di Desa Pabean Udik layak untuk dijalankan meskipun terjadi penurunan yang signifikan terhadap nilai NPV, Net B/C, IRR, dan payback period setelah pelarangan penangkapan rajungan bertelur. Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi dan nilai produksi rajungan di Kabupaten Indramayu antara sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur. Kebijakan pendukung utama yang perlu diterapkan oleh pemerintah setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur adalah peningkatan kapasitas kelembagaan melalui koperasi nelayan. Kebijakan ini memperoleh nilai tertinggi oleh stakeholder menggunakan analisis alternatif kebijakan Weighted Sum Model (WSM).
Keyword: analisis kelayakan usaha, model bioekonomi, pengelolaan sumberdaya, rajungan (Portunus pelagicus spp.)

Judul: Penggunaan Teorema Homeomorphy 2-Manifold dan Teorema Euler Poincare pada Torus 𝑇�� dan Simplicial Complex 𝐾��
Abstrak: Two dimensional topological spaces are said to be homeomorphic if they have the same topological invariant, where one of topological invariant used is an Euler characteristic. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem and Euler Poincare’s Theorem are used to distinguish two topological spaces. Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem uses Euler characteristic to identify two dimensional topological spaces. Euler Poincare’s Theorem is an alternative way to find Euler characteristic with Betti number, which is topological invariant as well. The objective of this paper is to investigate the homeomorphism of torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾�����. Topological space torus and simplicial complex 𝐾����� have the same Euler characteristic, which is two. Based on Homeomorphy 2-Manifold’s Theorem topological space torus 𝑇����� and simplicial complex 𝐾����� is homeomorphic.
Keyword: simplicial, torus, Euler, homeomorphism, topology