Judul: Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Di Provinsi Riau
Abstrak: Provinsi Riau sebagai provinsi yang memiliki PDRB tertinggi di Sumatera (BPS 2013) mengalami peningkatan PDRB dari tahun 2009 sampai 2013 dimana sektor pertanian merupakan sektor andalan yang berkontribusi besar kedua setelah pertambangan. Namun berdasarkan data Bank Indonesia (2013), diketahui bahwa pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2012 merupakan pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir. Dilihat dari sisi fiskal, Provinsi Riau memiliki rasio fiskal yang lebih tinggi dibandingkan nasional, tetapi trendnya mengalami penurunan (Kementerian Keuangan 2012). Perubahan kondisi fiskal yang mengalami penurunan seiring dengan adanya perlambatan pertumbuhan sektor pertanian diduga dikarenakan kebijakan fiskal yang berlaku di Provinsi Riau menyebabkan terjadinya penurunan kinerja sektor pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran fiskal di Provinsi Riau, (2) menganalisis dampak perubahan penerimaan dan pengeluaran fiskal pemerintah daerah terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau, (3) merumuskan kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sebagai sistem persamaan simultan menggunakan data time series Provinsi Riau tahun 1994-2013. Model tersebut dibagi menjadi tiga blok, yaitu penerimaan fiskal, pengeluaran fiskal, dan kinerja sektor pertanian. Model kebijakan fiskal dan kinerja sektor pertanian Provinsi Riau diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi kebijakan dilakukan pada periode 2003-2013 dan dikelompokkan menjadi enam simulasi, yaitu: (1) peningkatan DAU 5 persen (2) peningkatan dana bagi hasil pajak daerah 5 persen (3) peningkatan pengeluaran sektor pertanian 10 persen (4) peningkatan infrastruktur 5 persen (5) kombinasi kebijakan peningkatan pengeluaran sektor pertanian dan infrastruktur masingmasing sebesar 10 persen dan 5 persen (6) kombinasi kebijakan peningkatan DAU 5 persen, dana bagi hasil pajak daerah 5 persen, pengeluaran sektor pertanian 10 persen, dan infrastruktur 5 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi seluruh penerimaan fiskal di Provinsi Riau yang meliputi pajak, retribusi, dan DAU adalah PDRB dengan pengaruh yang positif dan signifikan. Selain itu DAU dipengaruhi oleh total pengeluaran daerah secara negatif dan signifikan, serta bagi hasil pajak daerah dipengaruhi oleh PAD dan pengeluaran sektor ekonomi secara positif dan signifikan. Sementara faktor yang mempengaruhi seluruh pengeluaran fiskal di Provinsi Riau yang meliputi pengeluaran gaji, pengeluaran non gaji, pengeluaran sektor pertanian, pengeluaran sektor non pertanian, dan pengeluaran infrastruktur adalah PAD dan total penerimaan daerah dengan pengaruh yang positif dan signifikan. Selain itu pengeluaran gaji juga dipengarui secara signifikan oleh DAU dengan pengaruh yang negatif dan pengeluaran gaji tahun sebelumnya dengan pengaruh yang positif, pengeluaran non gaji juga dipengaruhi secara signifikan oleh sisa anggaran tahun sebelumnya dan jumlah penduduk dengan pengaruh yang positif, pengeluaran sektor non pertanian juga dipengaruhi secara signifikan oleh penyerapan tenagakerja sektor non pertanian dengan pengaruh yang positif, dan pengeluaran infrastruktur juga dipengarui signifikan oleh kepadatan penduduk dengan pengaruh yang positif. Perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran fiskal berdampak positif terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau dan seluruh subsektornya dilihat dari aspek PDRB, tetapi jika dilihat dari aspek penyerapan tenagakerja, perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran fiskal seluruhnya berdampak positif hanya pada subsektor perkebunan. Oleh sebab itu berdasarkan hasil simulasi diketahui bahwa kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau adalah peningkatan pengeluaran sektor
Keyword: kebijakan fiskal, kinerja pertanian, persamaan simultan

Judul: Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian dan Industri terhadap Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia
Abstrak: Belanja pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara (Jhingan, 2008). Oleh karena itu, penetapan besaran dan komposisi belanja pemerintah harus dilakukan sebaik-sebaiknya. Di lain pihak, pembangunan memang harus dilakukan pada seluruh sektor perekonomian, tetapi mengingat keterbatasan sumberdaya dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi maka perlu ditetapkan skala prioritas pada suatu sektor tertentu. Hipotesis Kaldor (1966) menyatakan bahwa manufaktur merupakan mesin pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sementara itu Mellor (1995) mengemukakan bahwa secara empirik negara yang mengadopsi kebijakan pembangunan yang berfokus pada sektor pertanian justru cenderung lebih berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding strategi pembangunan yang menekankan sektor non-pertanian. Rostow (1960) menyatakan bahwa sektor pertanian yang handal merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Dengan demikian timbul pertanyaan, kebijakan pembangunan di Indonesia saat ini harus menitikberatkan sektor pertanian atau non-pertanian?. Indonesia, pada tahun 2012 secara administrasi pemerintahan terdiri dari 33 provinsi dengan 497 kabupaten/kota, yang mana memiliki potensi sumberdaya alam dan manusia yang beragam. Sektor pertanian di sebagian besar daerah masih mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, tetapi sebagian daerah lainnya, sektor pertanian kurang dominan dalam perekonomian. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan yang muncul adalah: apakah daerah atau provinsi-provinsi yang proporsi PDRB sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif tinggi perlu menambah atau mengurangi proporsi pengeluaran publik (belanja pemerintah) untuk sektor pertanian agar lebih efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi, begitu juga daerah yang proporsi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB relatif rendah. Tujuan penelitian untuk: (1) mengetahui dampak pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terhadap kinerja perekonomian provinsi, meliputi : investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah, dan (2) mengetahui dampak pengeluaran pemerintah untuk sektor industri terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah, Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sebagai system persamaan simultan menggunakan data panel 20 propinsi di Indonesia pada tahun 2003 -2011. Data yang terkumpul dikelompokkan menjadi dua, yaitu data provinsi yang memiliki proporsi PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Model Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi historis dilakukan pada periode 2003-2011, dan simulasi peramalan dilakukan pada periode 2015-2018. iv Hasil penelitian menunjukkan bahwa, baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi maupun rendah, (1) realokasi belanja pemerintah daerah dari sektor lain untuk sektor pertanian, meningkatkan total investasi privat, kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin dan kesenjangan fiskal daerah, (2) realokasi peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan pengurangan belanja untuk sektor lain, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin tetapi menurunkan investasi privat dan total PDRB serta meningkatkan kesenjangan fiskal daerah, (3) peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian dengan dana pinjaman atau hibah, meningkatkan investasi privat, kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin yang lebih besar tetapi meningkatkan kesenjangan fiskal daerah, dan (4) peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan dana pinjaman atau hibah, meningkatkan total investasi privat, meningkatkan total kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin tetapi meningkatkan kesenjangan fiskal daerah
Keyword: pengeluaran pemerintah, investasi, penyerapan tenaga kerja, PDRB, kemiskinan

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: