Judul: Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut Akibat Pencemaran di Perairan Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan
Abstrak: Pencemaran lingkungan pesisir dan laut, khususnya pencemaran akibat tumpahan minyak (oil spill) umumnya dikarenakan kegiatan pemanfaatan laut, seperti; kegiatan pemboran minyak lepas pantai, pengangkutan (transportasi), dan kegiatan lainnya. Pencemaran minyak berpengaruh besar terhadap ekosistem laut. Penetrasi cahaya matahari akan menurun akibat tertutup lapisan minyak. Proses fotosintesis akan terhalang pada zona euphotic, sehingga rantai makanan akan terputus.Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji sumberdaya pesisir dan laut akibat pencemaran di perairan Kecamatan Gunung Kijang Kabupten Bintan. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, maka rumusan tujuan operasionalnya adalah: 1)Mengevaluasi kondisi tingkat pencemaran minyak dan hidro-oseanografi yang terjadi di perairan Bintan, 2)Menghitung kerugian ekonomi sumberdaya pesisir dan laut dari aspek pemanfaatan perikanan tangkap, akibat pencemaran yang terjadi diperairan Bintan,3)Merumuskan alternatif strategi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terhadap pencemaran yang terjadi di perairan Bintan. Lingkungan laut perairan Bintan, saat ini tergolong tercemar ringan dengan indeks pencemaran rata-rata adalah 3,0872. Parameter Nitrat (NO3-N), dan PAH menjadi parameter yang memberikan sumbangan tertinggi terhadap pencemaran yang terjadi di perairan Bintan. Parameter PAH menunjukkan bahwa perairan Bintan tercemar akibat tumpahan/ceceran minyak (oil spill) yang terjadi secara terus menerus. Hasil simulasi tumpahan minyak jenis medium crude oil sebesar 23000 barel dilakukan dengan tumpahan berawal dari koordinat tumpahan minyak. Skenario model disimulasikan pada dua musim yaitu musim Barat (Januari) dan musim Timur (Agustus). Simulasi dilakukan selama 15 hari dengan asumsi akan memperoleh sebaran tumpahan minyak. Dari analysis trajectory yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa daerah yang rawan terkena dampak tumpahan minyak adalah perairan Timur Pulau Bintan seperti Pulau Beralas Pasir, Pulau Nikoi. Berdasarkan model numerik pergerakan arus tersebut maka dapat diperoleh informasi jika terdapat pencemaran atau tumpahan minyak di perairan Internasional di Laut Cina Selatan ataupun di Utara perairan Bintan maka tumpahan minyak tersebut akan bergerak menuju Selatan dan Utara, dan daerah di Bintan bagian Timur lebih rentan terpapar oleh tumpahan minyak karena pola arus lebih menyebar. Dampak lingkungan yang ditimbulkan khususnya terhadap ekosistem sumberdaya alam, dalam skala ekonomi dan sosial berdampak cukup besar dan dalam kurun waktu tertentu sangat signifikan terhadap kelangsungan ekosistem dan jasa-jasa lingkungan. Untuk itu diperlukan berbagai pendekatan untuk mengetahui besaran dampak dari sisi moneter (nilai uang) agar nantinya dapat diestimasi berapa kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut. Pendekatan pengukuran nilai ekonomi dengan harga pasar menjadi sangat penting, mengingat komoditi yang menjadi objek kajian adalah sumberdaya hayati (ikan). Pengukuran nilai ekonomi tersebut dapat dilakukan dari sisi konsumen dan produsen. Dari hasil penelitian dapat diestimasi bahwa surplus konsumen sebelum tercemar adalah Rp.5.498,70 per kilogram dan setelah tercemar menurun menjadi Rp.5.205,64 per kilogram yang menyebabkan terjadinya kehilangan nilai ekonomi sebesar Rp.3.703.902.608,70 per tahun. Nilai surplus produsen akibat terjadinya pencemaran untuk perikanan bubu Rp.30.000.000 per tahun, perikanan jaring Rp.198.000.000 per tahun dan perikanan pancing Rp.248.000.000 per tahun. Pengelolaan didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terencana yang dilakukan untuk menjamin keberlangsungan sutau program atau kegiatan. Pendekatan analisis AHP (Analytic Hierarchy Process) yang bertujuan untuk memperoleh prioritas pengelolaan lingkungan laut yang strategis. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan bersumber dari pakar/ahli ataupun yang terkait dengan pengelolaan lingkungan laut perairan Bintan. Hasil analisis diperoleh prioritas untuk aktor/stakeholder dalam pengelolaan lingkungan laut perairan Bintan untuk
Keyword: AHP (Analytic Hierarchy Process), Indeks Pencemaran, Surplus Konsumen, Surplus Produsen, Tumpahan Minyak

Judul: Analisis kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut dalam kerangka "marine cadastre"(Studi kasus di Wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau)
Abstrak: Konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir dan laut telah berlangsung setua usia peradaban manusia. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir juga telah berlangsung lama akibat tumpahan hampir seluruh limbah aktifitas manusia di daratan, serta tekanan kepadatan penduduk yang bermukim di wilayah ini. Telah banyak penelitian dilakukan dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu, namun belum banyak yang mengaitkannya dengan sistem tenurial ruang pesisir dan laut. Sebuah sistem tenurial yang disebut “marine cadastre” digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut. Kebijakan pemanfaatan ruang pesisir dan laut di Pulau Bintan saat ini menunjukkan Total Economic Value (TEV) yang negatif pada kurun waktu untuk analisis sepuluh tahun yang akan datang (2005 – 2014). Hasil tersebut dinyatakan dalam NPV (Net Present Value) = – Rp. 682.86; EIRR (Economic Internal Rate of Return) = – 0.86%; dan Net B/C = 0.04. Kemudian skenario penerapan konsep “marine cadastre” diaplikasikan dalam model TEV tersebut, didapatkan hasilhasil yang positif dan kelayakan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan skenario dimaksud. Hasil ini dinyatakan dalam NPV = Rp. 3 084 999; EIRR = 33.31%; dan Net B/C = 5.54. Hasil skenario “marine cadastre” ini menunjukkan hasil yang diinginkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan EES: Ekonomi, Ekologi, dan Sosial. Model analisis kebijakan publik dalam kerangka “marine cadastre” ini menggabungkan lima prosedur dalam satu langkah, dimulai dari analisis spasial, analisis prioritasi dan realisasi kebijakan, riset persepsional konsep “marine cadastre”, TEV kebijakan eksisting, dan TEV kebijakan dalam kerangka “marine cadastre” dalam skema analisis “ex-post Ф ex-ante” kebijakan publik. Model tersebut dalam penelitian ini dinamakan skema analisis kebijakan dalam Satu Prosedur Lima Langkah (SPLL). Akhirnya, penelitian ini menyarankan tentang mendesaknya pengadministrasian sistem tenurial wilayah pesisir dan laut berbasis konsep “marine cadastre”, khususnya ditinjau dari aspek legal dan kelembagaan, serta dalam aspek ekonomi sumberdaya dan lingkungan dalam bentuk-bentuk “the bundle of rights”.
Keyword: 

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: