Judul: Analysis of the Level of Development and Directive of Regional Development in Aceh Province
Abstrak: Kebijakan pembangunan wilayah meliputi kawasan pedesaan dan perkotaan di Provinsi Aceh selama ini belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPS Provinsi Aceh (2017) menyebutkan bahwa tingkat kemisikinan Provinsi Aceh menempati urutan pertama di Pulau Sumatera. Terkait dengan kewenangan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemekaran memberikan peluang dan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Setelah 10 tahun terakhir terjadi pemekaran kabupaten/kota masih terdapat tingkat garis kemiskinan yang tinggi di Provinsi Aceh. Tinnginya penduduk miskin memerlukan suatu penelitian untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah sebagai acuan dalam pembangunan wilayah. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa dijadikan dasar bagi pemrintah Provinsi Aceh dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; (2) Menganalisis tingkat perkembangan wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh; (3) Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; (4) Mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan kemiripan karakteristik dan tingkat perkembangan wilayah; (5) Arahan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Tipologi Klassen, Indeks Diversitas Entropi, Skalogram, Gerographically Weighted Regression, Clustering dan analisis deskriptif. Hasil analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Aceh berada pada kuadran IV (wilayah berkembang cepat). Wilayah yang termasuk dalam kuadran I (Wilayah Maju) adalah Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Wilayah pada kuadran II (Wilayah Maju Tapi Tertekan) yaitu Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Utara. Daerah yang berada pada kuadran III (Wilayah Relatif Terbelakang) hanya terdapat satu daerah, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Daerah yang berada pada kuadran (IV) Yaitu: Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kota Langsa Dan Kota Subulussalam., Regional development policies covering rural and urban areas in Aceh Province so far have not been able to provide significant changes to the improvement of community welfare. The Aceh Province BPS (2017) states that the level of poverty in Aceh Province ranks first on the island of Sumatra. Regarding regional autonomy authority on economic growth, the expansion policy provides opportunities and challenges for local governments to manage their resources efficiently and effectively. After the last 10 years there has been a division of districts / cities, there is still a high level of poverty line in Aceh Province. The least, the poor need a study to analyze the level of regional development as a reference in regional development. The results of the study are expected to be used as a basis for the government of Aceh Province in formulating development policies to encourage regional economic growth. The purpose of this study is (1) to analyze the economic growth of regencies / cities in Aceh Province; (2) Analyzing the level of development of the District / City of Aceh Province; (3) Identifying factors that influence the level of development of the Regency / City region in Aceh Province; (4) Classifying
Keyword: Regional Development, Geographically Weighted Regression (GWR), Clustering, Typology Klassen, Economic Growth, Community Welfare

Judul: Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh
Abstrak: Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian, dan juga sebagai faktor pendorong produktivitas daerah. Tujuan utama pembangunan ekonomi wilayah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan juga melakukan pertumbuhan yang merata antar wilayah sehingga tumbuh dan berkembang secara bersama dan merata. Dalam mengatasi atau mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang merata. Hal ini akan menyebabkan timbulnya titik tumbuh pertumbuhan ekonomi baru, sehingga wilayah-wilayah lain akan ikut tumbuh dan berkembang secara bersamaan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan antar wilayah, mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur di setiap Kabupaten/kota serta menganalisis pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson, Skalogram dan Data Panel. Hasil penelitian dengan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Aceh selama kurun waktu 5 tahun mengalami tren menurun, sejak tahun 2011 nilai indeks sebesar 0,46 turun menjadi 0,40 pada tahun 2015, terjadi perubahan nilai indeks sebesar -0,05. Ratarata nilai Indeks Williamson sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah 0,43. Berdasarkan hasil analisis skalogram terdapat dua kabupaten yang memenuhi hirarki I yaitu Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada hirarki II terdapat 11 kabupaten/kota yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Gayo Lues. Hirarki III terdapat sepuluh kabupaten/kota di Aceh yaitu Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kota Subussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil estimasi Data Panel menunjukkan bahwa secara statistik variabel yang signifikan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Aceh adalah variabel listrik dan variabel pendidikan, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah jalan dan variabel kesehatan. Variabel yang berpengaruh negatif adalah jalan, listrik dan pendidikan, sedangkan variabel kesehatan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Aceh.
Keyword: Wilayah, Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Ketimpangan

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: