Judul: Manajemen Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Konsep PHBM di KPH Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah)
Abstrak: Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999, salah satu penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang ditunjang dengan pemerataan/keadilan dan keberlanjutan. Yang satu Cara mencapainya adalah dengan mengoptimalkan berbagai fungsi hutan, misalnya konservasi, perlindungan, dan produksi untuk memperoleh manfaat ekologi, sosial, budaya dan perekonomian dengan keseimbangan dan kondisi kekal. Namun kenyataan/fakta menunjukkan hukum kehutanan tidak berjalan dengan baik, pemerintah mendominasi manfaat hutan sementara masyarakat masih kurang merasakan manfaatnya. terkadang, itu tidak setara Situasi ini menjadi pemicu konflik yang melibatkan Perhutani dan masyarakat. Itu Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis sejarah, sumber konflik dan juga aktornya yang terlibat dalam konflik sumber daya hutan di Desa Tanggel, Pengelolaan Hutan Unit (FMU) di Randublatung, (2) menganalisis Implementasi dan peran/fungsi PHBM sebagai salah satu penyelesaian konflik, (3) menganalisis dan memahami kondisi masyarakat persepsi tentang PHBM dalam sistem hutan negara. Penelitian ini dilakukan di KPH Desa Tanggel Randublatung Kabupaten Blora, datanya diperoleh dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, respondennya adalah anggota LMDH Tanggel Desa. Hipotesis yang diajukan secara umum menunjukkan penerapan Collaborative Hutan Pengelolaan (CMF) menjadi salah satu solusi konflik sumber daya hutan. Itu Hasil penelitian menunjukkan, konflik terjadi/berasal dari situasi ketimpangan negara pada tahun 1998, yang menyebabkan perampokan kayu oleh masyarakat, dari situlah Perhutani menerapkan konsep CMF. Konsep tersebut dimaksudkan sebagai resolusi konflik. Secara teknis pelaksanaan fungsi CMF menunjukkan hasil yang baik, namun secara sosial CMF masih mempunyai banyak permasalahan terutama ketimpangan lahan dan uang dari hasil panen itu dibagikan dalam kelompok. Berdasarkan situasi tersebut, Perhutani harus membenahi sistem PHBM dan Mudah-mudahan masyarakat bisa merasakan tujuannya.
Keyword: Conflict forest resources, Conflict management of forest resources, Collaborative forest management

Judul: Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan untuk Menyejahterakan Rakyat Kasus Pola PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat) di Perum Perhutani BKPH Parung Panjang, KPH Bogor
Abstrak: Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu bentuk pengelolan hutan kemitraan dengan melibatkan masyarakat sekitar hub Program in dakukan sebagai upaya untuk mengelola hutan secara lestri dan memukan masyarakat di sektamya. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan PHBM beragam. Dari aspak ekonomi persepsi masyarakat positif karena PHBM dapat menambah panghasilan walaupun relat kecil mengingat luas lahan yang digarap juga sempit sehingga belum mampu menjejahterakan rakyat. Dari aspek sosial PHBM berpengaruh positif bagi kan hutan, kebakaran dan pencurian tol huban menurun. Sedangkan dan aspek chologis persepsi masyarakat negat karena pilihan terhadap tanaman Acosi mangl bendampak pada samskin suitnya mendapatkan sumber air di musim kemarau Pelaksanaan PHBM hanya bisa dilaksanakan dengan baik jika ada partisipasi dari para pemangku kepentingan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PHBM pada tahap perencanaan, evaluasi dalam kategon rendah. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PHBM dalam katogoni cukup tinggi Rendahnya ingkat pendidikan rakys makan salah satu kendala keterbabe masyarakat dalam Istap perencanaan Dalam penerapan PHEM ditemukan adanya relasi kekuatan antara Perhutani dengan masyarakat yang belum seimbang. Perhutani dalam pelaksanaan PHBM masih dominan. Mandor sebagai pelaksana di lapangan masih instrukci karena lebih merasa super. Masyankal juga belum sepenuhnya sadar als posisinya sebagai mita kerja. seppe skibongkal pendidikannya yang retive rendah. Dengan kata bein Perhutani leh menomorduakan kepentingan petani. Kemitraan cenderung asimetris, isi perjanjian lebih banyak membenarkan pihak petani seperti dikenakannya beraneka ragam aturan, sanksi bagi petani. Aspek keamanan hutan lebih banyak dibebankan kepada pihak petani. Akbal dominas Perhutani dan penerapan pola kemitraan dengan mekanisme yang seragam di semua kondisi mengakibarkan kreativitas masyarakat tidak berakomodasi Penerapan program pemberdayaan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagi hasil dan PHBM masih belum menyajahterakan petani, karena proporsi bagi hasil masih terlalu kecil dibandingkan dengan pola kemitraan lain.
Keyword: forestry, partnership, equity, moda, devotion

Judul: Pengujian Virus Newcastle Disease Gen VII Isolat Lapang Sebagai Virus Standar Pada Uji Tantang Vaksin
Abstrak: This study was conducted to determine the standard of Newcastle disease virus Gene VII field isolate as a virus challenge to vaccine test. A virus suspension that has previously been tested by HA test then titrated with EID50 using 30 Specific Pathogen Free (SPF) of 10 day old chicken embryonated eggs. In addition, chicken lethal dose50 (CLD50) test were used to determine the virus titer that could cause 50% death of the chicken population. The CLD50 test was used 25 day-old-chickens (DOC) divided into 5 groups. The virus was diluted from 10-1 to 10-8. The 104 to 10-8 dilution of NDV was infected to every group of chicken via eyedrop and intranasal with 0.1 ml/chicken dosage. Haemagglutination test showed that the allantoic fluid were contain high titers of NDV is 512 HAU. The infective NDV that had been titrated by EID50 test showed the virus titers is 109 EID50/0.1 ml or 1010 EID50/ml and the virus titers of CLD50 test e.i 106.48 CLD50/0.1 ml or 107.48 CLD50/ml. These results can be concluded that the NDV Gene VII field isolates were most appropriate to be used as a standard virus to vaccine test
Keyword: Newcastle Disease Virus Gene VII, HA tes, EID50 test, CLD50 test