Judul: Kajian dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan daerah  (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)
Abstrak: Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 dan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” membuka peluang kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pemekaran daerah. Aturan pelaksanaan pemekaran diatur dalam PP No. 129 tahun 2000 direvisi menjadi PP No. 78 tahun 2007 yang mengatur tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Di Indonesia sendiri perkembangan jumlah daerah otonom baru mengalami peningkatan yang cukup besar sejak otonomi daerah,. Tujuan pemekaran wilayah untuk memiliki suatu pemerintahan daerah otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah makin mandiri dan demokratis meskipun dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal, pemekaran wilayah juga berdampak negatif secara langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi). Fakta pelayanan kepada masyarakat, diangkat dari sebuah survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan otonomi daerah gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat, Analisis LITBANG menyebutkan bahwa dengan data-data pemekaran 2003-2005 hasilnya menunjukan lebih dari 46 persen daerah pemekaran memperlihatkan pertumbuhan indeks evaluasi yang negatif dan daerah otonom baru menunjukkan potensi pembangunannya justru menurun dibandingkan sebelum pemekaran. Salah satu daerah otonom baru adalah Kab. Mamasa terbentuk karena secara historis yakni dalam sejarah di daerah Mandar (sekarang merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Barat) ada dua kelompok wilayah yaitu wilayah pitu ba’bana binanga dan wilayah pitu ulunna salu selain itu pembentukan Kab. Mamasa disebabkan pemenuhan syarat administratif kewilayahan pembentukan Prov. Sulawesi Barat pada tahun 2004, ketimpangan pembangunan sehingga pasca orde baru di tahun 2000 muncullah gerakan pembentukan Kab. Mamasa, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2002 terbentuklah Kab. Mamasa.
Keyword: 

Judul: Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Manusia (Human Capital) di Provinsi Sulawesi Barat
Abstrak: Berawal dengan adanya krisis moneter dan transisi politik, sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah provinsi sebagai koodinator. Menurut Juanda (2007) pemberlakuan kebijakan otonomi daerah/desentralisasi dapat membuka peluang bagi Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan pemekaran daerah. Kondisi tersebut juga mendorong daerahdaerah di wilayah Mandar untuk menuntut pemekaran wilayah yang sebagian besar masyarakatnya merasa kurang puas dengan pemerataan pembangunan yang kurang maksimal, potensi daerah yang belum dikelola dengan baik serta suku Mandar yang cenderung terpisah dari suku-suku yang lain yaitu Bugis, Makassar dan Toraja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan harapan adanya perbaikan pembangunan. Pemekaran wilayah seharusnya berpatokan pada peraturan pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007. Provinsi Sulawesi Barat pemekaran Sulawesi Selatan dan terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, sebagai provinsi yang ke-33 di Indonesia dengan ibukota Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 Kabupaten yaitu : Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara. Sebagai provinsi baru, maka Sulawesi Barat membutuhkan Kualitas Sumber daya manusia yang handal untuk membangun Sulawesi Barat kearah yang lebih baik. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan minimal yang diperlukan manusia untuk hidup layak. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengkaji latar belakang dan kelayakan pemekaran Provinsi Sulawesi Barat. 2. Mengkaji dampak pemekaran terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan dan daya beli. 3. Mengkaji potensi keuangan daerah dan pengelolaan APBD yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia di wilayah pemekaran. Untuk mengetahui latar belakang pemekaran wilayah dilakukan melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh yang ikut berperan dalam proses pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan untuk mengetahui kelayakan pemekaran dikaji melalui persepsi stakeholder dan data pemerintah daerah tentang indikator-indikator kelayakan pemekaran. Tujuan kedua dikaji melalui metode IPM dan persepsi stakeholder, selanjutnya untuk tujuan ketiga dikaji melalui metode deskriptif dan metode regresi panel data....dst
Keyword: Regional proliferation, human development, fiscal capacity

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: