Judul: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
Abstrak: Salah satu isu penting dalam rangka otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, yang naerupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan sebagai konsekuensi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Kewenangan dan kelelwsaan daerah disertai dengan pengelolaan fiskal oleh pemerintah daerah kabupaten kota merupakan hal menarik untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk : (1) mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiscal dari aspek kinerja fiskal, kinerja perekonornian, dan tingkat kemiskinan, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal, kineija perekonomiin dan tingkat kerniskinan, dan (3) menganalisis dampak desentralisasi fiskal dan perubahan kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja fiskai, kineja perekonornian dan tingkat kemiskinan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 pada tahun 2001 di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal menyebabkan meningkatnya kineja fiskal daerah dan kinerja perekonomian daerah, serta menurunnya tingkat kemiskinan daerah. Derajat desentralisasi fiskal atau ukuran kemandirian daerah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal setelah desentralisasi fiskal cenderung menurun, sedangkan kineja perekonomian yang menunjukkan peningkatan adalah PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Kebiiakan desentralisasi fiskal di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal sangat berpengaruh temadap kinerja fiskal daerah. PDRB dan total pengeluaran pemerintah daerah tahun lalu rnerupakan faktor yang mempengaruh penerimaan daerah. Dana Alokasi Umum dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, kesenjangan fiskal daerah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Kinerja pengeluaran daerah di berbagai sektor dipengaruhi oleh total penerimaan daerah. Dana pengeluaran daerah per sektor pembangunan dipengaruhi oleh total penerirnaan daerah. Kineja perekonomian daerah dipengaruhi oleh PDRB, sedangkan PDRB per. Sector dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan daerah dan investasi daerah. Pertumbuhan perekonomian daerah berpengaruh terhadap menurunnya kesenjangan distribusi pendapatan dan indeks kemiskinan absolut. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oteh investasi daerah, sedangkan investasi dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga dan pajak daerah. Kebijakan peningkatan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil, realokasi pengeluaran rutin ke pengeluaran pembangunan, dan pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur rnenunjukkan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja fiskal dan kinerja perekonornian daerah, serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
Keyword: 

Judul: Analisis pelaknsanaan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan kemampuan keuangan dan kinerja pembangunan daerah (studi kasus kabupaten/kota di provinsi Banten)
Abstrak: Salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (mengoreksi horizontal imbalance), sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang relatif sama dalam membangun daerahnya. Koreksi horizontal imbalance tersebut dilakukan melalui pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan mekanisme DAU, daerah yang miskin akan mendapat proporsi DAU yang lebih tinggi dari daerah yang kaya. Dalam penelitian ini dianalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan kemampuan keuangan dan kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dianalisis dengan Indeks Williamson, sedangkan kinerja pembangunan daerah untuk bagian (1) perekonomian dianalisis dengan LQ, SSA, Entropy; (2) keuangan dianalisis dengan derajat desentralisasi dan kemandirian daerah; (3) kesejahteraan penduduk dianalisis dengan Indeks Williamson, laju pengangguran, Gini Rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia; (4) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perkembangan perekonomian dan distribusi pendapatan dianalisis dengan ekonometrika – metode Panel Data.
Keyword: 

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: