Judul: Governance for Handling Oil Spills in the Timor Sea, Rote Ndao Regency, East Nusa Tenggara
Abstrak: Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi Kepulauan di Indonesia yang berbatasan dengan Laut Timor. Laut ini memiliki 16 blok Migas yang aktif dan merupakan jalur perlintasan kapal di sektor ALKI-III E. Potensi sumberdaya dan akses pelayaran ini mendukung pembangunan di tingkat daerah, namun juga beresiko terhadap tumpahan minyak. Kejadian tumpahan minyak Montara di tahun 2009 sebagai contoh dari proses penanganan yang mengalami tantangan walaupun kebijakan telah tersedia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk membuat rumusan tata kelola penanganan tumpahan minyak di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai Januari 2024 dengan pengambilan data wawacara dilakukan kepada 34 responden sesuai dengan lokasi responden (Jakarta, Kota Kupang dan Kabupaten Rote Ndao). Data dan informasi dikumpulkan berdasarkan wawancara terstruktur dalam mengidentifikasi kelompok atau pihak yang memainkan peran sentral dalam penanganan pencemaran laut. Metode penelitian menggunakan 3 analisis yang meliputi; 1) analisis stakeholder yang mencakup identifikasi stakeholder, pengelompokan dan pengkategorian stakeholder, dan menyelidiki hubungan antar stakeholder; 2) analisis jejaring sosial menggunakan software Ucinet versi 6.1 dalam melihat keterhubungan antar stakeholder; 3) analisis kebijakan dalam penanganan tumpahan minyak. Total stakeholder sebanyak 34 stakeholder yang terdiri atas unsur instansi pemerintahan, masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terdapat 10 lembaga yang menjadi key player yang didominasi oleh Pemerintah Pusat yang meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT, serta Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB). Peran stakeholder penting lainnya dalam mendukung upaya penanganan tumpahan minyak lebih optimal dalam kuadran context setter adalah pelibatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Rote Ndao dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kedua Lembaga tersebut dapat mendukung pengganggaran dan pemantauan rutin resiko kebencanaan. Stakeholder lainnya adalah masyarakat dan pemerintah desa dengan pelibatan dalam mekanisme pelaporan peringatan dini terhadap tumpahan minyak. Stakeholder didalam kuadran III atau subject didominasi oleh masyarakat pesisir (petani rumput laut, nelayan dan pengepul rumput laut), Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rote Ndao, BRIN dan universitas di NTT hingga Yayasan Terangi dan UNDP. Stakeholder lainnya pada kuadran IV atau crowd adalah perusahaan vendor migas yang dikontrak sesuai kebutuhan dalam mendukung penanganan tumpahan minyak. Hasil analisis pemetaan jejaring hubungan antar pihak dalam aspek kolaborasi menunjukan 5 instansi sentral yang berperan penting dalam penanganan tumpahan minyak di Kabupaten Rote Ndao. Instansi meliputi DKP provinsi NTT DLHK provinsi NTT, KLHK, PPSDKP KKP dan YPTB. Konfigurasi hubungan stakeholder dalam berbagi pengetahuan dan informasi didominasi oleh peran UNDP Indonesia melalui program ATSEA-2 yang bekerjasama dengan pihak KKP. Tantangan utama dalam penanganan tumpahan minyak yang terjadi di kabupaten Rote Ndao adalah peraturan dan kebijakan berfokus pada aspek pencegahan dan proses ganti rugi terhadap kejadian tumpahan minyak. Kebijakan dalam pengumpulan data belum terdesain secara konsisten dan belum ada transparasi dari proses restorasi/rehabilitasi lingkungan pasca kejadian tumpahan minyak. Kewenangan penanganan bersifat sentralistik oleh Satuan Kerja (Satker) Kementerian di tingkat daerah dan kurang memberikan peran
Keyword: institutional, Contingency plan, influence, stakeholder, interest, insentive, key player, oil spill, revolving fund

Judul: Kajian Risiko Penanggulangan Tumpahan Minyak, Studi Kasus: di Laut Jawa Bagian Barat
Abstrak: Indonesia adalah negara kepulauan dimana dua pertiga wilayahnya berupa perairan laut yang kaya keanekaragaman biodiversitasnya. Salah satu dampak lingkungan yang mengancam keberlangsungan kehidupan laut adalah tumpahan minyak. Risiko tumpahan minyak yang terjadi dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas di laut merupakan salah satu dampak lingkungan yang perlu dikelola dengan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pengembangan rumusan suatu kajian risiko atas tumpahan minyak di pesisir laut, pemetaan risiko dengan analisa spasial atas tumpahan minyak di area pesisir, dan mengevaluasi kategori risiko pada pesisir terdampak dalam rangka pengelolaan risiko yang efektif. Penelitian mencangkup wilayah Laut Jawa bagian barat termasuk tiga wilayah pesisir yaitu Kepulauan Seribu, Pulau Jawa bagian utara dan timur Sumatra. Pergerakan tumpahan minyak atau trajectori pemodelan menggunakan perangkat lunak Mike Zero dengan data input terdiri atas hidrodinamika dan karakteristik minyak. Berdasarkan hasil pemodelan, pesisir di wilayah studi terdampak oleh tumpahan minyak pada 8 bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan September). Studi analisa risiko berfokus kepada 7 ekosistem dan sumberdaya terdampak di wilayah studi meliputi: pantai, mangrove, terumbu karang, budidaya perikanan, penangkapan ikan, pariwisata dan pelabuhan laut. Penelitian menghasilkan matrik ALARP (As Low As Reasonable Practicable) dan kategori risiko. Berdasarkan matrik ALARP, risiko terdiri atas tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah yang masing-masing bernilai lebih dari 9.47, 9.46 – 4.23,4.22 – 3.75, kecil dari 3.74. Pada umumnya, sekitar 77% area ekosistem dan sumberdaya terdampak bertingkat risiko sedang hingga tinggi. Evaluasi risiko menunjukan distribusi risiko tinggi terjadi pada musim barat dibandingkan musim timur. Penelitian juga menghasilkan matrik prioritas divisi penanggulangan tumpahan minyak berdasarkan risiko paparan kumulatif. Berdasarkan matrik tersebut, Prioritas tinggi selama musim barat terjadi di divisi 6, 7, 13 dan 15 yang berdampak oleh tumpahan minyak pada ekosistem pantai, mangrove, terumbu karang, penangkapan ikan, pariwisata dan pelabuhan laut. Sedangkan pada musim timur, divisi 2 dan 4 menjadi prioritas karena tumpahan minyak berdampak kepada ekosistem pantai, mangrove, budidaya perikanan, perikanan tangkap dan pariwisata.
Keyword: ALARP, pesisir terdampak, tumpahan minyak, analisa risiko, trajectori

Judul: Grup dan Homomorfisma Grup pada Rubik Revenge
Abstrak: Rubik cube is a kind of puzzle game. A player must arrange rubik sides, which have been disordered, back to the position where every side has the same colour. This paper does not focus on the settlement solution, but instead on proving the existence of a group homomorphism between rubik movement group and S96 symmetric permutation group in rubik revenge. Firstly, it has been proved that rubik movement set is a group. Then, it also has been proved that the M set, which contains numeric labels of 1 until 96 in cubinos sides, is S96 symmetric permutation group.
Keyword: