Judul: Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia
Abstrak: Dana Perimbangan merupakan bagian dari dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pengalokasian dana ini bertujuan: (1) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance), dan ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance), (2) mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Alokasi Dana Perimbangan semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017 anggaran Dana Perimbangan mencapai Rp 677 triliun atau 96 persen dari total dana transfer ke daerah sebesar Rp 704,9 triliun. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan di tengah kemampuan keuangan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana tersebut secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia, dan empat provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Dana Perimbangan belum mampu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah secara optimal terutama untuk wilayah kabupaten dan kota. Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali di Banten menunjukkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali di Jawa Timur tidak berpengaruh. Analisis SWOT merumuskan delapan alternatif strategi yang dapat dilaksanakan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Perimbangan. Strategi tersebut yaitu: (1) peningkatan kualitas Dana Perimbangan, (2) penyelarasan kebijakan dan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, (3) peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, (4) peningkatan efektivitas penyusunan anggaran Dana Perimbangan melalui peningkatan peran aktif pemerintah daerah, (5) peningkatan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di daerah, (6) peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan untuk belanja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah, (7) implementasi pengintegrasian Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat, (8) peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan.
Keyword: General Allocation Fund, panel data, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund, SWOT, SWOT Analysis, Regional Development, Balanced Fund

Judul: The Asessment of Subnational Fiscal Risk and Subnational Risk : Its corelation with the Balancing Fund Allocation Policy
Abstrak: Risiko merupakan dampak dari suatu ketidakpastian yang melekat pada proses perencanaan suatu program, kegiatan, ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Hal ini tidak hanya berlaku pada sektor korporasi, namun berlaku juga pada pengelolaan pembangunan suatu wilayah. Penerapan Manajemen Risiko menjadi semakin penting di era ini untuk menjaga pencapaian tujuan, eksistensi, dan reputasi organisasi. Penerapan Manajemen Risiko akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian organisasi, terutama dalam mengantisipasi kejadian yang mengejutkan atau guncangan yang terjadi pada proses pelaksanaan program dan kegiatan yang diluar proyeksi pada saat perencanaan. Melalui proses manajemen risiko, organisasi dapat membangun upaya mitigasi yang efektif sehingga dampak kerusakan dari keterjadian risiko tidak menganggu upaya pencapaian tujuan dan reputasi organisasi. Upaya Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045 mendapat tantangan dan hambatan besar sejalan dengan munculnya guncangan berupa pandemi Covid 19 pada tahun 2020-2021. Wabah tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan memberikan tekanan besar bagi kapasitas fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Berbagai upaya pemulihan telah dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah Indonesia melakukan refocusing anggaran dan melakukan pinjaman dalam upaya menangani kesehatan dan memulihkan ekonomi. Kondisi ini menaikkan tingkat risiko terjadinya kegagalan dalam pembangunan di Indonesia dan mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menerapkan Manajemen Risiko Sektor Publik yang lebih efektif, terutama aspek fiskal dan pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tingkat Risiko Fiskal Daerah dan Risiko Daerah di Indonesia. Pengetahuan ini bermanfaat sebagai bahan untuk merancang strategi pengelolaan fiskal dan pembangunan daerah yang tepat dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional sesuai Visi Indonesia Emas tahun 2045. Selain itu penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara tingkat risiko tersebut dengan kebijakan fiskal terkait alokasi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, analisis multikriteria, Focus Group Discussion, dan Analisis Panel Regresi, penelitian dilakukan menggunakaan unit analisis Pemerintah Provinsi di Indonesia. Data yang dipergunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dari Kementerian Keuangan, Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan data beberapa indikator pembangunan dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta pendapat dari para pakar Manajemen Risiko dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dengan Risiko Fiskal tertinggi pada penelitian adalah Daerah Istimewa Aceh dengan skor 4.66. Sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Risiko Daerah tertinggi adalah Papua dengan skor 2.75. Dari hasil pengujian atas kebijakan fiskal alokasi Dana Perimbangan disimpulan bahwa nilai penyaluran Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kapasitas fiskal daerah, namun tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat risiko fiskal dan tingkat risiko daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah memberi pengetahuan tentang risiko daerah yang berguna dalam penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pengetahuan tentang Risiko Daerah juga bermanfaat bagi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam merancang desain Program Prioritas Nasional. Selain hal itu, hasil penelitian ini memberi pengetahuan tentang risiko fiskal daerah yang bermanfaat dalam penetapan kebijakan fiskal daerah. Faktor risiko fiskal dan risiko daerah dapat juga menjadi variabel dalam penetapan kebijakan alokasi Dana Perimbangan atau Dana Tranfer Daerah, serta membantu pembinaan pembentukan Dana Abadi Daerah
Keyword: Risiko Fiskal, Risiko Daerah, Dana Perimbangan, Fiscal Risk, Regional Risk, Balancing Fund

Judul: Insecticidal Activity of Essential Oils Leaves of Cinnamomum spp. (Lauraceae) against Crocidolomia pavonana and Their Phytotoxicity on Broccoli Seedlings
Abstrak: Essential oils from leaves of 13 species of Cinnamomum were tested for their insecticidal activity on the cabbage head caterpillar Crocidolomia pavonana with leaf immerse method. The results showed that the treatment with 1% (w/v) essential oils leaves of C. celebicum, C. multiflorum, C. sintoc, and C. verum caused 21.45, 93.65, 60.30, and 76.10% mortality, respectively. Based on the results of phytotoxicity and insecticidal activity tests, C. multiflorum oil was further tested at 6 concentration levels. In all treatments, larval mortality has occurred at 24 hours after treatment (HAT) and increased at 48 HAT. LC50 of C. multiflorum oil at 24 and 48 HAT was 0.504 and 0.396%, respectively. The treatment with C. multiflorum oil at ≤0.31% did not inhibit the development of C. pavonana larvae. Determination of the chemical constituents of Cinnamomum oils were carried out by gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). Totally, 345 compounds were identified. Methyleugenol constituted the main component (49.4%) of leaf essential oil of C. multiflorum and was assumed to be responsible for the insecticidal activity of the oil against C. pavonana larvae. LC50 of pure methyleugenol obtained at 0.365% (48 HAT) and 0.363% (72 HAT). The results showed that C. multiflorum was more effective with LC50 value equivalent to methyleugenol content of 0.32% (24 HAT) and 0.24% (48 HAT).
Keyword: