Judul: Analisis pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada masa otonomi daerah periode 2002-2004
Abstrak: Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan dari usaha yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha-usaha pembangunan tersebut meliputi ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan tingkat pandapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah tidak selalu berhasil dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan, karena setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik sumberdaya yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan pembangunan ekonomi tidak merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi pertumbuhan PDRB sektor-sektor perekonomian Kabupaten Pasaman pada masa otonomi daerah, (2) menganalisis laju pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi Kabupaten Pasaman, dan (3) mengidentifikasi peranan dan fungsi pusat pertumbuhan pelayanan yang menunjang pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Pasaman. Analisis shift share digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu sektor di suatu wilayah dan perkembangan suatu wilayah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, apakah bertumbuh cepat atau lambat. Pada masa otonomi daerah periode 2000-2004, pertumbuhan aktual Kabupaten Pasaman sebesar 19,00 persen, dan pertumbuhan regional Kabupaten Pasaman sebesar 19,87 persen. Sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar di Kabupaten Pasaman adalah sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor bangunan. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan cepat (PP>0), adalah sektor listrik dan air minum, sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor bangunan. Sektor yang laju pertumbuhannya lambat (PP<0), sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang memiliki daya saing yang baik (PPW>0), dan mampu bersaing dengan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat adalah sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Sektor yang memiliki daya saing kurang baik (PPW<0), sektor listrik dan air minum, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertanian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada masa otonomi daerah kurun waktu 2000-2004, sektor ekonomi Kabupaten Pasaman tidak terdapat pada kuadran I, yaitu sektor yang memiliki laju pertumbuhan cepat dan daya saing wilayah yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat. Sektor yang termasuk kuadran II adalah sektor listrik dan air minum, sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor bangunan. Sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan cepat (progresif), tetapi tidak memiliki daya saing yang baik. Kuadaran III ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sektor yang memiliki laju pertumbuhan lambat dan tidak memiliki daya saing wilayah. Kuadran IV yang ditempati oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa- jasa. Sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan lambat, tetapi memiliki daya saing wilayah lebih baik. Sebagian besar sektor-sektor ekonomi Kabupaten Pasaman memiliki nilai pergeseran bersih (PBij) yang bernilai negatif. Berarti bahwa sektor ekonomi Kabupaten Pasaman termasuk dalam kelompok pertumbuhan lambat. Sektor ekonomi yang memiliki nilai PBij positif dan memiliki pertumbuhan cepat adalah sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Berdasarkan hasil analisis skalogram pada tahun 2000, Kecamatan Rao menempati hirarki tertinggi dalam ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan, sedangkan kecamatan yang hirarki terendah adalah Kecamatan Mapat Tunggul. Pada tahun 2004, Kecamatan Lubuk Sikaping memegang hirarki tertinggi dalam ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan, dan hirarki terendah
Keyword: 

Judul: Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Era Otonomi Daerah
Abstrak: Dalam era otonomi daerah (2006-2012), Sumatera Barat mengalami perkembangan ekonomi dan sosial yang mengesankan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat relatif tinggi, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan nasional. Disamping itu, dalam kurun waktu tersebut nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan belanja infrastruktur Sumatera Barat cenderung meningkat. Namun demikian, data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT 2013) menunjukkan bahwa terdapat 67 persen kabupaten di Sumatera Barat yang masih tergolong daerah tertinggal. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah yang cukup besar di provinsi tersebut. Indikasi tersebut juga terlihat dari fakta bahwa sebagian besar (lebih dari 50 persen) kabupaten di Sumatera Barat mempunyai pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil daripada di tingkat provinsi. Dalam hal ini menjadi penting mengembangkan perekonomian daerah tertinggal untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah. Banyak hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan IPM, infrastruktur dan perekonomian sektoral mempunyai peranan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka tujuan dari studi ini adalah (1) Menganalisis tingkat perkembangan ekonomi sektoral, (IPM) dan Rasio Belanja Infrastruktur (RBI) (2) Mengkaji perkembangan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah serta (3) Menganalisis besarnya dampak IPM, RBI dan PDRB sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di era otonomi di Provinsi Sumatera Barat dan daerah tertinggal khususnya. Terdapat beberapa metode analisis dalam menjawab tujuan studi tersebut dan data yang digunakan berupa data sekunder. Untuk menganalisis tingkat perkembangan ekonomi sektoral digunakan Indeks Diversitas Entropi, sementara untuk untuk mengkaji ketimpangan pembangunan antar wilayah digunakan Indeks Williamson. Selanjutnya untuk melihat dampak PDRB sektoral, IPM dan Rasio Belanja Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan model ekonometrik data panel. Data panel yang digunakan mencakup data tahunan time series tahun 2004-2012 dan data cross section dari seluruh kabupaten (19 kabupaten) di Sumatera Barat. Hasil studi menunjukkan bahwa peluang perkembangan aktivitas ekonomi sektoral di semua kabupaten/kota di Sumatera Barat, baik untuk daerah tertinggal maupun tidak tertinggal masih didominasi oleh sektor pertanian dimana dominansi sektor pertanian di daerah tertinggal relatif tinggi. Meskipun pertumbuhan sektor pertanian relatif rendah, namun di wilayah daerah tertinggal kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB cenderung meningkat dan sebaliknya dengan sektor industri; keadaan sebaliknya di wilayah daerah tidak tertinggal. Secara umum, kabupaten/kota di wilayah daerah tidak tertinggal memiliki peluang lebih besar terhadap tingkat kemerataan perkembangan semua sektor dibandingkan kabupaten di wilayah daerah tertinggal. dst ..
Keyword: regional disparities, economic growth regional autonomy, the Province of West Sumatera

Judul: Isolasi dan pemurnian bahan aktif dari mikroalga BTM 11 sebagai inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus is the cause of hepatitis C disease which has high virulence. Recent therapy using combination of ribavirin and alpha interferon has short efficiency < 80%. Thus, the discovery of new drug is needed. Antiviral drugs can be discovered through molecular target therapy by finding the inhibitor of RNA helicase that play role in viral replication. Inhibitor can be derived from chemical compound produced by microalgae. The aim of this research was to isolate the active compound from microalgae BTM 11 which had inhibitory activity against RNA helicase. Inhibitory activity was measured by releasing of phospate inorganic in colorimetric ATPase assay. Crude extract was fractionated using gel filtration chromatography with methanol in chloroform solvent. The result showed that Fraction 3 has the highest inhibitory activity which (81.205%). Phytochemical test of crude extract indicated positive flavonoids and coumarin. Thin layer chromatography (TLC) analysis with eluent chloroform: methanol gave 2 spots with Rf value of 0.8 and 0.37. Moreover, high performance liquid chromatography (HPLC) analysis showed absorption peak with the highest abundance at the retention time of 12.483 minute and 16.617 minute was 266 nm and 230 nm. According to these of phytochemical, TLC, and HPLC, inhibitor compound from BTM 11 belongs to flavonoids.
Keyword: