Judul: Kajian Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan di 26 Propinsi di Indonesia
Abstrak: Dalam rangka menjamin keamanan pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melakukan dua jenis pengawasan pangan, yaitu premarket evaluation dan post market vigilance. Pre-market evaluation dilakukan pada saat produk pangan tersebut didaftarkan, sedangkan post market vigilance dilakukan setelah produk produk tersebut beredar di pasar. Pengawasan sarana produksi pangan dilakukan secara rutin oleh Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan (BB/BPOM) di 26 propinsi di Indonesia, salah satunya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi yang produknya sudah terdaftar, dengan melakukan penilaian terhadap penerapan CPMB, pada setiap rantai proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku sampai produk akhir dan pendistribusian, termasuk pelabelannya. Kajian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi pangan, yaitu melihat cakupan pemeriksaan untuk mengetahui kinerja BB/Balai POM, mengetahui profil sarana produksi pangan dan melakukan pemetaan sarana produksi pangan di 26 Propinsi sehingga dapat direncakan pemeriksaan sarana produksi secara tepat. Cakupan pemeriksaan sarana produksi skala menengah keatas, tahun 2005 sebesar 17.6%, tahun 2006 sebesar 15.8%, tahun 2007 sebesar 16.4%, dan tahun 2008 sebesar 15.9%. Cakupan rata-rata pemeriksaan sarana produksi skala menengah keatas adalah sebesar 16.4% setahun. Cakupan pemeriksaan sarana produksi skala IRT-P, tahun 2005 sebesar 4.6%, tahun 2006 sebesar 4.8%, tahun 2007 sebesar 3.5%, dan tahun 2008 sebesar 2.7%. Cakupan ratarata pemeriksaan sarana produksi skala IRT-P adalah 3,9% setahun. Dari cakupan pemeriksaan terhadap sarana produksi skala menengah keatas dan IRT-P tersebut, maka diperkirakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap sarana produksi pangan yang produknya terdaftar adalah rata-rata sebesar 10.2% setahun. Data hasil pemeriksaan sarana produksi pangan yang dievaluasi dalam kajian ini adalah hanya data produk pangan yang terdaftar dengan menggunakan nomor MD dan SP atau P-IRT. Tidak semua data hasil pemeriksaan dapat dievaluasi, diantaranya karena sarana produksi pangan yang diperiksa sedang tidak aktif, sedang tidak produksi, sudah tutup, pindah lokasi dan pengisian formulir pemeriksaan (form RA) tidak lengkap.
Keyword: 

Judul: Mempelajari pengembangan sistem monitoring program pemetaan industri rumah tangga pangan (IRTP) dalam kaitannya dengan keamanan pangan di Badan POM RI
Abstrak: Kebanyakan IRTP belum menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB). Dari data hasil pemeriksaan sarana produksi pangan IRT pada tahun 2002, diketahui sejak tahun 1988 hingga tahun 1999 IRTP yang memperoleh Sertifikat Pengolahan (SP) sebanyak 27.245 IRT, dan ternyata masih banyak yang belum menerapkan (CPPB-IRT). Pada tahun 2002, hasil penilaian sarana menunjukkan 130 sarana dinilai Baik, 315 sarana dinilai Cukup, dan 438 sarana dinilai Kurang (Rahayu, 2003). Keadaan ini sangat mengkhawatirkan bagi keamanan masyarakat Indonesia. Mengingat kondisi tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menetapkan 3 (tiga) Surat Keputusan mengenai Pedoman bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Dalam melaksanakan ketiga pedoman tersebut, diperlukan pengawasan atau pemantauan yang berkelanjutan oleh Badan POM melalui suatu program Pemetaan IRTP. Kegiatan Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan CPPB-IRT. Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor yang penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan untuk pangan dan sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang, maupun yang berskala besar. Melalui CPPB ini, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Audit Sarana Produksi Pangan IRT berdasarkan pedoman CPPB-IRT dilakukan pada 13 parameter, yaitu Lingkungan Produksi, Bangunan dan Fasilitas IRT, Peralatan Produksi, Suplai Air, Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi, Pengendalian Hama, Kesehatan dan Higiene Karyawan, Pengendalian Proses, Label Pangan, Penyimpanan, Manajemen Pengawasan, Pencatatan dan Dokumentasi, dan Pelatihan Karyawan (Badan POM, 2003). Dari hasil pemetaan yang dilakukan, maka akan terlihat Parameter-parameter mana yang kondisinya saat ini kurang diperhatikan oleh IRTP, dan memerlukan perhatian dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Hasil Audit pada 319 IRTP di Propinsi Jawa Tengah, pada 286 IRTP di Propinsi Kalimantan Timur, pada 135 IRTP di Propinsi Kalimantan Tengah, pada 207 IRTP di Propinsi Kalimantan Barat dan pada 14 IRTP di Propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2003-2004 menunjukkan bahwa banyak IRTP yang mendapat nilai "Cukup" atau "Kurang". Hal ini terlihat dari hasil rata-rata Audit Sarana Poduksi Pangan IRT yang kurang dari 2.50. Banyaknya kriteria pada IRT yang belum dapat menerapkan pedoman CPPB-IRT dengan baik (mendapat nilai rata-rata Audit Sarana Produksi Pangan rendah) dapat disebabkan karena kondisi tiap kriteria pada IRT yang ada memang tidak memungkinkan untuk diberi nilai "Baik" ataupun kurang ahlinya Inspektor dalam mengaudit. Berdasarkan keputusan dari analisis ragam, diketahui bahwa timbulnya kondisi tiap kriteria pada IRT yang tidak memenuhi syarat nilai "Baik" dipengaruhi oleh perbedaan propinsi dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan produk yang dihasilkan IRT. Untuk mengetahui penyebab dari timbulnya nilai rata-rata yang dianggap rawan (rendah) pada penerapan CPPB, dilakukan evaluasi terhadap kondisi yang ada pada tiap kriteria/parameter di IRT yang mendapat nilai rata-rata yang dianggap rawan (rendah). sedangkan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) perlu diperkenalkan untuk dapat meningkatkan penerapan CPPB-IRT karena sistem yang bersifat-sukarela ini dapat mendorong pelaku usaha menerapkan Keamanan Pangan dengan memberikan pengakuan atas penerapannya, yaitu melalui Sistem Piagam Bintang satu...
Keyword: Pangan, Monitoring

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: