Judul: Pemanfaatan Dana Desa dalam Pengembangan Desa di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
Abstrak: Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu kabupaten yang menerima manfaat dari dana desa, merupakan kabupaten yang potensial karena secara geografis terletak tidak jauh dari ibukota negara dan dikelilingi pula oleh pusat-pusat pengembangan. Pada tahun 2017 dana desa di Kabupaten Pandeglang mencapai 25.97 persen dari seluruh dana desa di Provinsi Banten dan di tahun 2018 dana desa mencapai 24.47 persen dari seluruh dana desa di Provinsi Banten. Hal ini seharusnya dapat menjadi potensi yang besar bagi upaya pengembangan wilayah di Kabupaten Pandeglang. Namun Kabupaten Pandeglang hingga saat ini masih masuk kategori kabupaten daerah tertinggal. Data indeks desa membangun (Kemendes 2016) menyebutkan lebih dari 65 persen desa di Kabupaten Pandeglang masih dalam kategori desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Data Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi (Kemendesa) pula menyebutkan selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2015-2017 persentase penduduk miskin Kabupaten Pandeglang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kabupaten daerah tertinggal lainnya di Provinsi Banten, sebaliknya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu 2015-2017 berada dibawah kabupaten daerah daerah tertinggal lainnya di Provinsi Banten. Sejauh mana pemanfaatan dana desa yang ada saat ini telah membawa pengaruh terhadap proses pengembangan desa di Kabupaten Pandeglang dirasa perlu dikaji untuk mengetahui keefektifan program dana desa yang ada. Pemanfaatan dana desa juga perlu berdasarkan perkembangan dan kemampuan survive desa terhadap gangguan eksternal (resiliensi) sebagai penentu arah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi tingkat perkembangan desa–desa di Kabupaten Pandeglang sebelum dan sesudah program dana desa; (2) Mengidentifikasi faktor infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan aset desa yang mempengaruhi tingkat perkembangan desa-desa di Kabupaten Pandeglang; (3) Menganalisis dampak pemanfaatan dana desa terhadap perkembangan desa-desa di Kabupaten Pandeglang; dan (4) Menyusun arahan rencana pemanfaatan dana desa bagi pengembangan desa di Kabupaten Pandeglang berdasarkan tipologi desa. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis skalogram, regresi linier berganda, Geographical Weigthed Regression (GWR), tabulasi dan skoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dana desa yang sudah berjalan sejak tahun 2015 telah membawa pengaruh terhadap perkembangan desa–desa di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai indeks perkembangan desa serta bertambahnya desa yang masuk dalam hirarki 1 dan 2. Perkembangan desa di Kabupaten Pandeglang dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan aset desa. Luas desa, jarak desa ke ibukota kabupaten, jumlah KK tanpa listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kepadatan penduduk, kelembagaan desa, dan luas sawah mempunyai pengaruh postif terhadap penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang, sementara dana desa untuk pemberdayaan masyarakat mempunyai pengaruh yang negatif. terhadap penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang. Secara spasial hasil analisis GWR menunjulkan nilai local R2 berkisar 0.59–0.75, artinya kemampuan model regresi untuk menggambarkan tingkat perkembangan desa yang dipengaruhi oleh luas desa, jarak desa ke ibukota kabupaten, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas ekonomi, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah pesantren, luas sawah, jumlah ternak, dana desa, dana desa bidang pembangunan desa, dan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 59-75 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Luas desa, jarak desa dengan kabupaten, jumlah pesantren, luas sawah, jumlah ternak, dan dana desa bidang pembangunan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap perkembangan desa, sementara fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi,
Keyword: tipologi desa, resiliensi, GWR, desa tertinggal

Judul: Efektivitas Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus : Kabupaten Belitung)
Abstrak: Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2009). Kemiskinan selalu identik dengan masyarakat tertinggal baik di perdesaan maupun perkotaan. Menurut OECD (2016) bahwa tiga miliar penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia tinggal di pedesaan dan mayoritas miskin. Dalam konteks pembangunan perdesaan di Indonesia, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan antara lain dengan mulai memfokuskan pembangunan ke wilayah-wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI). Presiden Joko Widodo dalam Nawacita khususnya butir ketiga menyatakan akan membangun Indonesia dari pinggiran. Paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Sebagainya Pemerintah menerbitkan undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi pergeseran pembangunan yang tadinya bersifat sentralistik, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dan desa untuk membangun wilayahnya. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa–kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Desa, definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Tujuan dana desa yaitu : meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Namun dari hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 sampai iii saat ini belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Walaupun Pemerintah mengklaim melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa manfaat dana desa telah dirasakan masyarakat. Didasari pada penjelasan diawal dan hasil temuan dari KPPOD, maka untuk membuktikan persoalan tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih kongkrit. Penelitian ini sendiri bertujuan ingin mengukur sejauhmana efektivitas penggunaan dana desa dan pengaruhnya terhadap belanja desa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kinerja di perdesaan (studi kasus : Kabupaten Belitung) dengan menggunakan metode analisis Rasio Efektivitas dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil analisis Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Belitung secara umum “cukup efektif” dengan rata-rata efektivitas mencapai angka 83 persen. Efektivitas penggunaan dana desa bidang penyelenggaraan pemerintah dan belanja desa sebagian “cukup efektif” dengan rata-rata nilai 87 persen, bidang pelaksanaan pembangunan menunjukkan hasil “efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 90 persen. Adapun untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil “kurang efektif” dan “tidak efektif” dengan rata-rata nilai sebesar 69 persen dan 49 persen. Hasil analisis GWR menunjukkan pengaruh dana desa dan
Keyword: effectiveness, village funds, village expenditures, poverty, village development performance

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: