Judul: Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan periodik perlu mendapatkan perhatian lebih terutama bagi para aktor yang terlibat langsung di area tapak. Pasalnya para aktor yang berada di area ini adalah mereka yang paling dekat dengan kebakaran, memahami kondisi lapang, terdampak, dan berpotensi untuk paling awal melakukan respons. Hal tersebut di atas menunjukkan pentingnya keberadaan mereka. Pemahaman terhadap peran – termasuk bagaimana mereka bekerja, kebutuhan maupun tantangan yang mereka hadapi menjadi penting untuk menentukan keberhasilan program dalkarhutla di tingkat lokal. Pentingnya memahami peran, kebutuhan dan tantangan parapihak di tingkat tapak tersebutlah yang akhirnya menjadi tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Desember 2017, berlokasi di tiga desa di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yaitu: Desa Sungai Rawa, Desa Rawa Mekar Jaya, dan Desa Penyengat. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan penelitian pendahuluan yang menunjukkan bahwa ketiga desa tersebut memiliki frekuensi kebakaran berbeda, secara berurutan yaitu: sedang, jarang, dan sering. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan tiap aktor terhadap kegiatan-kegiatan terkait dalkarhutla. Penelitian ini juga melakukan pendekatan dari perspektif hukum yang ada melalui analisis ROCCIPI (rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, dan ideology). Data primer didapat melalui wawancara semi terstruktur terhadap sumber-sumber yang disarankan oleh key informant, di mana sumber selanjutnya didapat secara berantai (snowballing method). Sementara itu data sekunder didapat dari literatur, naskah perundangan, maupun dokumen-dokumen. Penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian implementasi peraturan, terutama terkait pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kegiatan kebakaran hutan dan lahan. Hal yang sama juga terjadi pada keterlibatan TNI dalam operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, karena tidak terdapat dalam tugas pokok dan fungsi mereka. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya judicial review terhadap UU No. 24 tahun 2007 untuk menentukan apakah karhutla termasuk atau tidak dalam kategori bencana. Alternatif lain adalah dibuatnya aturan turunan yang dapat mengakomodasi TNI dan BNPB/BPBD dalam kegiatan dalkarhutla. Masalah lain yang ditemukan adalah keberadaan key player dengan pengaruh negatif terhadap kegiatan dalkarhutla. Dampak mereka dapat direduksi dengan membatasi peran mereka melalui regulasi yang mensyaratkan latar belakang budaya mereka dalam membuka lahan dengan api. Sementara, kebutuhan dominan para aktor adalah sumberdaya, baik manusia maupun dana.
Keyword: analisis aktor, karhutla, kelembagaan, ROCCIPI, tingkat tapak

Judul: Dialog dan Kolaborasi untuk Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak: Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang selalu mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang. Upaya pengendalian karhutla telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat meskipun kurang memberikan hasil yang maksimal karena koordinasi multi instansi pemerintah masih lemah. Mekanisme koordinasi yang efektif dalam berkolaborasi masih perlu dikaji mulai dari pusat, provinsi hingga tingkat tapak (desa). Salah satu hal yang penting dalam proses kolaborasi agar bisa berjalan yaitu komunikasi untuk menumbuhkan pemahaman yang sama. Adanya pemahaman bersama/saling pengertian (mutual understanding) dalam pendekatan komunikasi, akan mendorong kesepakatan bersama (mutual agreement) dan pada akhirnya akan menciptakan tindakan bersama (collective action). Suatu kerangka kerja (framework) baru dalam komunikasi lingkungan, yaitu komunikasi lingkungan partisipatoris (Participatory Environmental Communication/PEC) yang terdiri dari tiga elemen penting yaitu keberagaman (Diversity), jaringan (Network), dan agensi (Agency) yang disingkat dengan istilah DNA PEC untuk mendorong dialog dan kolaborasi. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis fenomena karhutla dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengendaliannya; (2) Menganalisis DNA komunikasi lingkungan partisipatoris dalam pengendalian karhutla; (3) Menganalisis proses dialog dan kolaborasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengendalian karhutla. Metode kualitatif dengan paradigma konstruktif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus instrumental multikasus (multiple-case study). Lokasi yang penelitian ini adalah tiga desa di Provinsi Sumatera Selatan. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive berdasarkan kejadian karhutla tahun 2015, 2019, dan menjadi lokasi prioritas dalam usaha pengendalian karhutla oleh instansi baik pemerintah, swasta maupun LSM. Ketiga desa tersebut, yaitu: (1) Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupten Banyuasin (2) Desa Deling Dalam Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering (OKI) dan (3) Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Penelitian ini dilakukan pada Februari sampai Juni 2023. Ada 2 (dua) macam data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-dept interview), observasi lapangan, kajian historis, diskusi kelompok, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Penentuan informan penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengendalian karhutla dan informan kunci baru di lapangan ditentukan secara snowball. Data dalam penelitian ini disajikan dan diilustrasikan dalam beberapa bentuk tabel, grafik, bagan, gambar, dan teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karhutla di Provinsi Sumatera Selatan terjadi akibat aktivitas manusia terutama tradisi pembukaan lahan dengan menggunakan api. Upaya pengendalian telah lama dilakukan sejak abad ke-17 sampai dengan saat ini. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengendalian karhutla di tiga desa berbeda-beda. Di Desa Gelebak Dalam pemangku kepentingan utama dalam upaya pengendalian karhutla adalah TNI dan Kades, masyarakat desa, POLRI dan swasta sedangkan di Desa Jejawi, pemangku kepentingan utamanya yaitu DAOPS Manggala AGNI (KLHK), ITTO, MPA, Kades, dan masyarakat. Sementara di Desa Deling, pemangku kepentingan utamanya adalah DAOPS Manggala AGNI (KLHK), MPA/KTPA, NGO, Kades, dan swasta. DNA komunikasi lingkungan partisipatoris akan mendorong komunikasi konvergensi dari mutual understanding ke mutual agreement sampai dengan collective action. Hasil analisis DNA PEC menunjukkan bahwa Desa Gelebak Dalam memperlihatkan DNA yang tinggi secara keseluruhan baik keberagaman, jaringan maupun agensi sedangkan di Desa Jejawi dalam kategori sedang di
Keyword: kebakaran hutan dan lahan, kolaborasi, dialog, komunikasi lingkungan partisipatoris

Judul: Optimization of Alginate-Chitosan Microcapsules Formation for Leydig Cells Encapsulation
Abstrak: Hypogonadism is a clinical condition characterized by low concentrations of testosterone. It is caused by malfunction of Leydig cells in producing testosterone. Encapsulation method will protect the transplanted cells from the immune system rejection. The aims of this study was to optimize the formation of microcapsules for Leydig cells encapsulation. The microcapsules were made of alginate and chitosan as the first and the second coating agents, respectively. The result showed that the minimum concentration of alginate was 1.5% (w/v) with a viscosity of 33.8 cPs, resulted spherical microcapsules with diameters of 230-270 µm. The optimum concentration of chitosan as the second coating agent was 0.5% (w/v), resulted spherical microcapsule with mechanical stability in 4 hours. Leydig cells can be trapped inside the capsule with a density that proportional with concentration of cells used in the encapsulation.
Keyword: