Judul: Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+
Abstrak: Penerapan kebijakan kepemilikan lahan sejak era kolonial sampai era Orde Baru telah meninggalkan banyak konflik tenurial yang belum terselesaikan di seluruh Indonesia. Suatu pendalaman dari metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) digunakan untuk memetakan konflik dalam rangka resolusi konflik. Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) digunakan untuk memetakan para pihak berikut sikapnya dalam menghadapi konflik. Analisis kebijakan digunakan untuk mengetahui kinerja kebijakan penyelesaian konflik yang dilaksanakan pemerintah baik berupa aturan main maupun kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon (REDD+). Kebijakan-kebijakan penyelesaian konflik terkait penyelesaian hak pihak ketiga, enclave, pelepasan secara parsial, review tata ruang wilayah (RTRW), pemetaan partisipatif, kemitraan antara pengelola dengan masyarakat, dan penegakan hukum didalami dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kontestasi kekuatan klaim penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan masih meninggalkan rasa ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya lahan dari perspektif masyarakat. Melalui pendekatan gaya bersengketa diperoleh catatan perlunya kesesuaian gaya pihak yang berkonflik agar dapat ditempuh langkah penyelesaian dan perlunya intervensi pihak ketiga yang tidak terkait konflik. Terdapat empat catatan kritis atas peraturan yang tersedia untuk mengakomodasi permasalahan konflik tenurial yakni : absennya unsur tim yang dapat memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik dalam Panitia Tata Batas, perbedaan persepsi istilah pemetaan partisipatif, ketidaksepakatan jenis dan komposisi jenis dalam skema pengelolaan lahan bersama masyarakat, dan belum kuatnya hak-hak tenurial termasuk kawasan hutan negara. KPH bukanlah institusi yang dapat menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan akan tetapi KPH memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memfasilitasi dan menentukan pilihan penyelesaian konflik. Penataan hak-hak tenurial terhadap penggunaan kawasan hutan oleh berbagai pihak merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk menyiapkan kondisi pemungkin guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan termasuk diantaranya implementasi skema REDD+. Membentuk suatu lembaga penyelesaian konflik yang dapat dijangkau para pihak termasuk masyarakat merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Strategi resolusi konflik tersebut dapat dilakukan secara internal di Kementerian Kehutanan maupun secara eksternal. Memperkuat peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan dengan mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan langkah internal. Memperkuat institusi Panitia Tata Batas dengan ii tambahan unsur fasilitator dan mediator penyelesaian konflik merupakan langkah praktis terdekat. Mewujudkan suatu lembaga seperti Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang dapat menyentuh konflik tenurial kawasan hutan merupakan suatu alternatif eksternal. Sebagai institusi di tingkat tapak, KPH memiliki peran penting pada semua strategi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Peran KPH tersebut terkait identifikasi konflik, fasilitasi tindak lanjut pilihan, maupun rekomendasi arah penyelesaian konflik. Terlaksananya strategi penyelesaian konflik ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemantapan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kepastian tenurial untuk menghadapi tekanan yang makin tinggi kebutuhan lahan di masa depan. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa tidak tepat untuk membenturkan klaim hukum dengan klaim sosial. Penelitian ini setidaknya memiliki tiga implikasi kebijakan. Pertama, resolusi konflik tenurial kawasan hutan hendaknya lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan (out of court) atau (ADR). Kedua, pemerintah perlu membentuk organisasi penyelesaian konflik tenurial di daerah agar dapat dijangkau semua pihak. Ketiga, pemerintah perlu mensyaratkan kriteria penyelesaian konflik dan kriteria kelestarian hutan dalam setiap skema operasional seperti skema REDD+. Dari segi metodologis berimplikasi
Keyword: bukti klaim, fasilitasi, gaya konflik, konflik, penguasaan kawasan hutan, penyelesaian konflik

Judul: Pemberdayaan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di KPHP Register 47 Way Terusan.
Abstrak: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) register 47 Way Terusan ditetapkan berdasarkan SK Menhut No.68/Menhut−II/2010 tanggal 28 Januari 2010, dalam perkembangannya KPHP register 47 Way Terusan telah mengalami penurunan secara fisik akibat aktivitas manusia dalam kawasan hutan. Hasil interpretasi dan analisis citra landsat oleh Inventarisasi Pemantauan Sumber daya Hutan (2015) menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan telah didominasi oleh pertanian lahan kering 5 447 ha, pemukiman 1 892 ha dan kebun campuran 921 ha. Dalam rangka menjaga fungsi hutan dari gangguan dan kerusakan yang disebabkan oleh manusia maka dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan dengan pola agroforestry (kombinasi tanaman kehutanan dan pertanian) pada tahun 2015 dan 2016. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan. Pola kemitraan ini dibangun dan diarahkan pada dua tujuan yaitu rehabilitasi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dalam proses penyusunan pola kemitraan kehutanan; 2) menjelaskan hubungan antara pemberdayaan masyarakat dengan resolusi konflik; 3) menjelaskan apakah pemberdayaan masyarakat dapat menyelesaikan konflik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) kriteria dan indikator pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan (Ditjen PHKA, 2007); b) analisis gaya bersengketa (AGATA). Analisis gaya bersengketa adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam perundingan penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pola kemitraan pengelolaan hutan antara pihak KPHP register 47 dengan kelompok tani hutan register 47 pada umbul Harapan Jaya dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi, lobi dan negosiasi. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan dengan memberikan ruang dalam proses kebijakan. Pemberian ruang yang dimaksud adalah dengan mengadakan proses dialog multi pihak untuk menyamakan persepsi dan mencari alternatif bentuk kemitraan pengelolaan hutan. Lobi dan negosiasi dilakukan dalam memperjuangkan hak, kewajiban kedua pihak serta pembagian hasil, sehingga masyarakat turut serta dalam pengambilan dan perumusan kebijakan. Kedua, resolusi konflik dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan adanya komitmen menciptakan hubungan berkelanjutan antara masyarakat umbul Harapan Jaya dan pihak KPHP register 47 Way Terusan. Ketiga, resolusi konflik tidak selamanya mensyaratkan sebuah penyelesaian sebagai hasil akhir namun berupa perubahan situasi kearah yang lebih baik. Pemberian hak kelola pemanfaatan kawasan dapat meredakan konflik di register 47 dan sekaligus menjaga dan melestarikan sumber daya hutan yang dikelolanya.
Keyword: agroforestry, kemitraan kehutanan, konflik kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, resolusi konflik

Judul: Characterizations of low alloy steel sae 4422  plated with chromic acid (Cro3)
Abstrak: Characterizations of low alloy steel SAE 4422 plated with chromic acid (CrOrO3) was use Optical Microscopy (OM), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), RD),Energy Dispersive Analysis of X-Ray (EDAX), Hardness Test and Roughness Test. Microstructures analysis exhibits cracks and grain boundaries microcracks as a characteristics of chrome metal found at plating metal. Perlite and Ferrite as grains of steel found at base metal with grain boundaries around it. Phase analysis of plating metal appropriate to chrome metal with lattice constant (a) is 2.559 Å and phase analysis of base metal appropriate to iron ferrite with lattice constant (a) is 3.318 Å. Both plating and base metal have cubic system. Chemical analysis of plating metal at surface section exhibits that cracks area have highest value of carbon element compare with grains and grains boundaries area. While chemical analysis of base metal at cross section exhibits that perlite have highest value of carbon element compare with ferrite and grain boundaries. The hardness value of plating metal at surface section and cross section are 753 and 637 VHN. While, the hardness value of base metal and interface area at cross section are 205 and 373 VHN. The roughness value at measurement points of chrome surface for as received sample are 0.445 μm. Observation used Optical Microscopy and Scanning Electron Microscopy exhibits surface irregularities combine to form surface texture of plating metal at surface section.
Keyword: