Judul: Keberlanjutan Kelembagaan Agrowisata  Berbasis Kopi
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi desa pada pemanfaatan lahan kopi untuk agrowisata, terbentuknya suatu kelembagaan agrowisata kopi, dan keberlajutan agrowisata kopi di Desa Sirnajaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme untuk melihat fenomena yang dibangun dari pandangan latar belakang, historis, dan kultur berdasarkan makna atas situasi dan kondisi masyarakat setempat. Pendekatan ini diyakini mampu mengambarkan secara detail kehidupan yang dialami langsung oleh subjek peneliti sehingga membentuk pola baru pada kajian penelitian ini. Penelitian ini menggunakan theory akses (Ribot dan Peluso 2003; Peluso dan Ribot 2020) sebagai alat analisis dan diikuti oleh teori kelembagaan (Scott 2008) untuk menganalisis konsep terbentuknya suatu kelembagaan. Dalam identifikasi awal mula terbentuknya kelembagaan agrowisata kopi mendapati keterlibatan 4 (empat) multi pihak yang berpengaruh dalam rencana pengembangan agrowisata kopi di Desa Sirnajaya. Multi pihak tersebut diantaranya; pihak pemerintah (Negara) yang diwakili Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pihak “Kelompok Tani” (POKTAN); (Sinar Berkah, dan Karya Alam Mandiri). Terbentuknya kelembagaan agrowisata kopi didasari oleh potensi lahan kopi di desa Sirnajaya menjadi daya tarik pemerintah untuk memberikan bantuan berupa program Pilot Inkubasi Inovasi Desa dan Pembanbunan Ekonomi Lokal (PIID-PEL). Tujuan program PIID-PEL adalah mendorong perekonomian lokal desa melalui produktivitas potensi desa dan kelembagaan sebagai penggerak kerjasama kemitraan ekonomi lokal. Potensi lahan kopi menjadi salah satu peluang pengembangan keberlanjutan agrowisata kopi melalui program PIID-PEL Kemendes PDTT. Maka, identifikasi hambatan dan tantangan keberlajutam agrowisata dilakukan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan. Keberadaan potensi lahan kopi merupakan sistem (Agroforestri) yang dijadikannya kegiatan agrowisata berbasis kopi melalui bantuan program PIID-PEL. Program PIID-PEL menjadi awal mula kolaborasi kelembagaan pengelola agrowisata. Kehadiran PIID-PEL menjadi awal mula terbentuknya kelembagaan agrowisata kopi. Pihak Pemerintah Kemendes PDTT memberikan bantuan program pada tahun 2019 yang diserahkan kepada pihak BUMDes. Pengembangan lahan kopi dijelaskan bagaimana mekanisme akses lahan kopi yang digunakan untuk kegiatan agrowisata dan bagaimana konsep kolaborasi kelembagaan agrowisata. Tujuan kolaborasi ialah untuk menyatukan kelembagaan lokal desa (BUMDes dan LMDH) sebagai pengelola agrowisata kopi. Namun, kolaborasi tersebut dicederai trust issue dari pengaruh politik praktis desa pacsa pemilihan Kepala Desa tahun 2020. Pengaruh politik tesebut semakin memperlihatkan jelas kondisi kelembagaan agrowisata kopi didominasi oleh kepentingan multi pihak aktor didalamnya. Kelembagaan agrowisata mengalami kerenggangan antara pihak-pihak yang berkolaborasi khususnya LMDH, BUMDes dan POKTAN. Maka, terjadinya kegagalan kolaborasi kelembagaan yang didominasi atas kepentingan multi pihak melalui akses “bundle of power“dalam memperoleh, mempertahankan, mengontrol, dan mendapatkan akses terhadap agrowisata berbasis kopi. Pihak BUMDes mempunyai relasi kepada pihak “key player” dalam mendapatkan akses lahan kopi dan, akses agrowisata kopi. Key player merupakan pihak aktor aktif dan mempunyai kepentingan serta pengaruh tertinggi terhadap kebijakan pembangunan desa. Pihak aktor tersebut merupakan Kepala Desa yang saat itu masih menjabat dari tahun 2019 dan terpilih kembali di tahun 2020 sampai sekarang. Kepentingan multi aktor bedampak pada pihak kelembagaan agrowisata kopi yang terlibat dalam pengalolaan. Pihak BUMDes, LMDH, dan POKTAN mengalami benturan keberpihakan calon kepala desa. Keberpihakan membentuk identitas sosial kuasa atas akses lahan dan akses pengelolaan agrowisata kopi. Tanpa disadari pengaruh politik praktis menjadi konflik laten dan memberikan dampak pada kegagalan kolaborasi kelembagaan
Keyword: coffee agro-tourism, bundle of power, BUMDes, institutions, sustainability

Judul: The Effect of Collaborative Management of Forest Resources on Forest Ecological Conditions and Socio-Economic Conditions of Community
Abstrak: Penguasaan kawasan hutan oleh negara menimbulkan ketimpangan penguasaan lahan yang kemudian memicu konflik antar pemangku kepentingan. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) hadir sebagai solusi penyelesaian konflik yang merupakan bagian dari visi-misi Perum Perhutani. Program tersebut menghubungkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan dengan kelestarian sumberdaya hutan. Penelitian dilakukan untuk menjelaskan empat hal, yakni: (1) dinamika penguasaan hutan di wilayah kerja Perhutani; (2) menjelaskan mekanisme kerja kolaborasi; (3) menganalisis tingkat pengelolaan kolaboratif sumber daya alam dalam pengelolaan kopi Masyarakat Desa Hutan (MDH) Kayupuring; dan (4) menganalisis pengaruh pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kopi MDH Kayupuring terhadap kondisi ekologi hutan dan sosial ekonomi masyarakat desa hutan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan model exploratory design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses-proses penguasaan melahirkan aturan-aturan lokal baru dalam rangka manajemen konflik. Mekanisme kolaborasi yang berjalan masih menunjukkan lemahnya kelembagaan masyarakat desa hutan. Tingkat pengelolaan kolaboratif berada pada level konsultatif dan masih terjebak pada penglibatan semu masyarakat desa hutan dalam aksi kolaborasinya. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan kolaboratif tidak berpengaruh terhadap kondisi ekologi hutan dan kondisi sosial ekonomi MDH Kayupuring. Namun terdapat kecenderungan bahwa tingkat pengelolaan kolaboratif linier dengan tingkat kondisi sosial MDH Kayupuring., The state’s control of forest areas creates land tenure inequality, which then triggers conflicts between stakeholders. Community Shared Forest Resource Management (PHBM) is a conflict resolution solution that is part of the vision and mission of Perum Perhutani. The program connects efforts to improve the welfare of village communities with the preservation of forest resources. The research was conducted to explain four things, namely: (1) the dynamics of forest tenure in the Perhutani work area; (2) describe the mechanism of collaborative work; (3) analyze the level of collaborative management of natural resources in the coffee management of the Kayupuring Forest Village Community (MDH); and (4) analyze the effect of collaborative management in the management of MDH Kayupuring coffee on the ecological and socioeconomic conditions of forest village communities. The research uses quantitative and qualitative approaches with an exploratory design model. The results showed that the mastery processes gave birth to new local rules in conflict management. However, the ongoing collaboration mechanism still needs to show the weak institutions of village communities. The level of collaborative management is at the consultative level and is still stuck on the pseudo-involvement of forest village communities in their collaborative actions. The result of the logistic regression test showed that the level of collaborative management did not affect the ecological condition of the forest and the socioeconomic conditions of MDH Kayupuring. However, there is a tendency for the level of collaborative management to be linear with the social conditions of MDH Kayupuring.
Keyword: coffee, collaborative management, forest ecology, forest village community, Perhutani, social economy

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: