Judul: Analisis Keselarasan Penggunaan Lahan dan Arahan Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor.
Abstrak: Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga (hinterland) berpotensi mengalami proses perkembangan akibat aktivitas di Ibu Kota Jakarta. Proses perkembangan tersebut berdampak pada pertambahan jumlah penduduk dan pada akhirnya menyebabkan persaingan pemanfaatan ruang. Saat ini Kabupaten Bogor baru saja merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2005-2025 menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.11 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi jenis penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Cibinong, Cileungsi, dan Cigudeg Kabupaten Bogor, (2) menganalisis keselarasan penggunaan lahan eksisting terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, (3) menganalisis pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui empat instrumen pengendalian, (4) menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, serta (5) menyusun arahan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Penelitian dilaksanakan pada tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Cibinong, Cileungsi, dan Cigudeg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah digitasi on screen untuk menginterpretasi jenis penggunaan lahan, query untuk mengelompokkan keselarasan penggunaan lahan, dan sampling nonprobabilitas melalui pendekatan purposive sampling untuk menentukan responden wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 14 jenis penggunaan lahan di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor. Jenis penggunaan lahan paling luas di Kecamatan Cibinong dan Cileungsi adalah permukiman dengan luas masing-masing 2.855,06 ha di Kecamatan Cibinong dan 2.766,42 ha di Kecamatan Cileungsi, sedangkan jenis penggunaan lahan paling luas di Kecamatan Cigudeg adalah hutan seluas 10.276,01 ha. Kecamatan Cibinong memiliki keselarasan penggunaan lahan yang paling tinggi, yaitu sebesar 67,17% jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya yang hanya memiliki keselarasan penggunaan lahan dibawah 50%. Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor dilaksanakan hanya dengan dua instrumen yaitu perizinan dan sanksi, sedangkan dua instrumen lainnya belum dilaksanakan. Terdapat banyak faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, salah satunya yaitu kebutuhan akan keterlibatan banyak pihak. Arahan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruangnya adalah segera menyusun peraturan zonasi serta memberi insentif dan disinsentif agar pemanfaatan ruang kedepannya memiliki keselarasan yang lebih tinggi terhadap pola ruang RTRWnya.
Keyword: Instrumen Pengendalian, Keselarasan, Pelaksanaan Pengendalian, Pola Ruang

Judul: Analisis Status Kepemilikan, Perubahan Penggunaan Lahan, dan Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Pola Ruang Di Cibinong Ibukota Kabupaten Bogor
Abstrak: Sejak ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Bogor mulai tahun 1982 Cibinong mengalami banyak perubahan dari segi pertumbuhan penduduk, pemusatan akitivitas, serta penyediaan lahan kantor pemerintahan sebagai pusat pemerintahan. Hal tersebut dapat menyebabkan banyaknya perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang yang sudah ditetapkan. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan dalam kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui status kepemilikan lahan dan perubahan penggunaan lahannya, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan, (3) mengetahui keterkaitan antara status hak kepemilikan lahan dengan perubahan penggunaan lahannnya, (4) mengetahui adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang RTRW, dan (5) menyusun arahan pengendalian pemanfaatan pola ruang. Metode yang digunakan adalah analisis matrik, uji regresi berganda, serta analisis 4 instrumen pengendalian. Data spasial dianalisis menggunakan software ArcGIS dalam fitur overlay. Status kepemilikan lahan di Cibinong pada tahun 2016 terdiri dari hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak wakaf. Perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi pada kebun campuran menjadi perkampungan dengan luas sebesar 788.84 ha. Keterkaitan perubahan penggunaan lahan dengan status kepemilikan lahan dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan dengan status kepemilikannya sebesar 1 659.09 ha (95.48%). Sembilan faktor yang berpengaruh nyata terhadap perubahan penggunaan lahan salah satunya adalah pertambahan semua fasilitas dan pertumbuhan penduduk. Total luas penggunaan lahan yang sesuai dan tidak sesuai terhadap rencana pola ruang RTRW berturut-turut adalah sebesar 2 608.6 ha (57%) dan 1 967.5 ha (43%). Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa pembangunan pada kawasan dengan penggunaan lahan yang sesuai dengan status kepemilikan lahan dan pola ruang (kode S-S) disarankan dilanjutkan kedepannya, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan status kepemilikan lahannya (kode S-TS) disarankan dilanjutkan namun perlu diperhatian dalam keadaan status kepemilikannya, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang (kode TS-S) disarankan untuk tidak dilanjutkan dan tetap pada penggunaan lahan aslinya, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan status kepemilikan lahan dan pola ruang (kode TS-TS) disarankan tidak dilanjutkan kedepannya
Keyword: kesesuaian, perubahan penggunaan lahan, pola ruang, status kepemilikan lahan

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: