Judul: Model permukiman perkotaan berkelanjutan pada wilayah bergambut di Kawasan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya – Provinsi Kalimantan Barat
Abstrak: Urban settements will certainly affect the physical improvement of buildings and the economy. On the one hand the economic sector will increasingly attarct the attention of investors and migrants, on the other hand the physical development of cities ten tend to have a negative impact b by the loss of a number of catchman areas and declining function of the environment. Sungai Raya region other than the status of the Capital District of Kubu Raya, also acts as a Hinterland of Pontianak City that targeted housing needs Progress in the development f Sungai Raya enough at attention because given characteristic peatland that covers most of the Sungai Raya area.
Keyword: 

Judul: Model Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove Berkelanjutan Di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Abstrak: Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimatan Barat memiliki potensi hutan lindung mangrove yang mengalami tekanan terhadap fungsinya karena meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Hutan lindung mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam pesisir yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan yang terjadi akan mempengaruhi ekosistem lainnya sehingga perlu perencanaan pengelolaan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan jasa lingkungan. Pertambahan penduduk dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, terutama di wilayah pesisir, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan hutan lindung mangrove secara berlebihan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Tujuan umum penelitian ini adalah menyusun model perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove berkelanjutan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimatan Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan kajian terhadap: (i) implementasi peraturan perundangan terkait pengelolaan hutan lindung mangrove; (ii) nilai manfaat ekonomi hutan lindung mangrove; (iii) status keberlanjutan pengelolaan hutan lindung mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi peraturan perundangan dalam pengelolaan hutan lindung mangrove, persepsi dan pemahaman para pemangku kewenangan di Kabupaten Kubu Raya terhadap PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 38/2007 mempunyai tingkat persepsi yang sama, yaitu peraturan mudah dipahami, namun terdapat kekakuan dalam mengimplementasikannnya. Kondisi tersebut berdampak dan tercermin di lapangan. Pada pemanfaatan hutan lindung mangrove yang selama ini dilakukan masyarakat ataupun pengguna lainnya, masih banyak ditemukan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Nilai manfaat ekonomi hutan lindung mangrove yang paling tinggi adalah nilai manfaat keberadaan (77.75%), diikuti nilai manfaat tidak langsung (10.98%), nilai manfaat langsung (8.32%) dan nilai manfaat pilihan (2.95%). Status keberlanjutan pengelolaan hutan lindung mangrove di Kecamatan Batu Ampar adalah cukup berkelanjutan (54.59%) pada kriteria ekologi; dan kurang berkelanjutan pada kriteria ekonomi (34.06%) dan kriteria sosial (42.03%). Berdasarkan hasil analisis, strategi alternatif prioritas yang paling sesuai untuk perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove di Kecamatan Batu Ampar adalah pertama, penataan kawasan hutan lindung mangrove; kedua, pemanfaatan hutan lindung mangrove berbasis zonasi; ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove; keempat, peningkatan nilai manfaat hutan lindung mangrove; dan kelima, penyelesaian konflik hutan lindung mangrove. Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa sub-elemen pada kelima elemen, yaitu elemen tujuan; elemen perubahan yang dimungkinkan; elemen indikator; elemen kendala dan elemen lembaga yang terlibat, tidak ditemukan sub elemen yang berada dalam kuadran autonomous. Hal ini berarti bahwa kelima elemen dengan masing-masing 10 sub elemen yang disertakan tersebut merupakan elemen yang dekat dan saling terkait dalam program penataan kawasan hutan lindung mangrove. Untuk menjamin perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove yang berkelanjutan tersebut diperlukan model kelembagaan yang menggambarkan posisi dan peran para stakeholders. Dari 10 stakeholders yang terdapat dalam elemen kelembagaan tersebut terdapat stakeholders kunci, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Barat.
Keyword: hutan lindung, mangrove, model perencanaan, pengelolaan hutan, pembangunan berkelanjutan

Judul: Pengujian Virus Newcastle Disease Gen VII Isolat Lapang Sebagai Virus Standar Pada Uji Tantang Vaksin
Abstrak: This study was conducted to determine the standard of Newcastle disease virus Gene VII field isolate as a virus challenge to vaccine test. A virus suspension that has previously been tested by HA test then titrated with EID50 using 30 Specific Pathogen Free (SPF) of 10 day old chicken embryonated eggs. In addition, chicken lethal dose50 (CLD50) test were used to determine the virus titer that could cause 50% death of the chicken population. The CLD50 test was used 25 day-old-chickens (DOC) divided into 5 groups. The virus was diluted from 10-1 to 10-8. The 104 to 10-8 dilution of NDV was infected to every group of chicken via eyedrop and intranasal with 0.1 ml/chicken dosage. Haemagglutination test showed that the allantoic fluid were contain high titers of NDV is 512 HAU. The infective NDV that had been titrated by EID50 test showed the virus titers is 109 EID50/0.1 ml or 1010 EID50/ml and the virus titers of CLD50 test e.i 106.48 CLD50/0.1 ml or 107.48 CLD50/ml. These results can be concluded that the NDV Gene VII field isolates were most appropriate to be used as a standard virus to vaccine test
Keyword: Newcastle Disease Virus Gene VII, HA tes, EID50 test, CLD50 test