Judul: Model kebijakan pengelolaan air pada daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang berkelanjutan
Abstrak: Secara global, paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) mencoba menggambarkan daerah aliran sungai (DAS) sebagai sistim ekologi yang terintegrasi, serta mendorong pemangku kepentingan untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Sungai Citarum yang terletak di Propinsi Jawa Barat memiliki potensi SDA yang sangat stategis. Daerah irigasi Jatiluhur merupakan lahan sawah beririgasi terluas di Indonesia dan lumbung padi nasional. Disamping itu, waduk Jatiluhur merupakan pemasok utama air baku untuk keperluan air minum DKI Jakarta. Energi listrik yang dihasilkan melalui bendungan Saguling dan Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang paling besar di Indonesia. Namun demikian, kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan SDA pada daerah aliran sungai (DAS) Citarum ini sangat rumit dengan ruang lingkup kewenangan yang saling tumpang tindih dan tidak terkoordinasi. Akibatnya pengelolaan SDA yang seharusnya dilakukan secara terpadu pada kenyataannya menjadi fragmented. Pengelolaan sungai dan prasarananya telah dikelola secara independen oleh berbagai lembaga pengelola baik oleh lembaga pemerintah (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai), semi pemerintah (Perum Jasa Tirta II, Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Daerah Air Minum), swasta (Perusahaan Air Minum Palija dan Aerta) dan persatuan petani pemakai air (P3A). Fragmentasi pengelolaan SDA telah menciptakan polemik kepentingan yang belum terselesaikan diantara berbagai stakeholders. Permasalahan kelembagaan ini berakar dari berbedanya persepsi antara para stakeholders atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air DAS Citarum. Undang-undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air beserta peraturan turunannya merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan SDA secara terpadu. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya difahami oleh seluruh stakeholders baik di tingkat pembuat kebijakan maupun ditingkat operasional. Kecenderungan fragmentasi pengelolaan SDA semakin menguat dalam kerangka otonomi daerah. Masing-masing institusi merasa berhak melakukan pengelolaan atau melakukan eksploitasi sesuai dengan tujuan masing-masing. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dalam tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaannya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa (i) status keberlanjutan, (ii) urutan prioritas dalam penetapan River Basin Organization (RBO) dan (iii) merumuskan model untuk pengelolaan sumber daya air pada DAS Citarum secara berkelanjutan. Metoda penelitian menggunakan pendekatan soft dan hard system methodology. Untuk tujuan pertama, dilakukan analisis deskriptif menggunakan data sekunder pada kondisi air tanah, kualitas air dan daerah tangkapan, kemudian dikombinasikan dengan model Multi Dimensional Scaling (MDS). Sedangkan untuk tujuan kedua dan ketiga, menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan model Sistem Dinamik...dst
Keyword: Water Resources, Integration, Policy, model, system.

Judul: Regional Cooperation Model for Cimanuk Watershed Management for Sustainable Productivity of Jatigede Reservoir, West Java Province
Abstrak: Potensi sumberdaya air Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk memiliki nilai strategis karena melintasi wilayah potensial secara fisik dan ekonomi dalam konstelasi regional Jawa Barat. DAS Cimanuk melintasi empat wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat, meliputi wilayah hulu di Kabupaten Garut dan sebagian kecil Kabupaten Sumedang, wilayah tengah meliputi sebagian Kabupaten Sumedang dan sebagian Kabupaten Majalengka, sedangkan wilayah hilir masuk ke Kabupaten Indramayu. DAS Cimanuk memiliki nilai strategis karena di bagian hulu berkembang pariwisata, perkebunan, dan perkotaan, di wilayah tengah DAS terdapat Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan Kawasan Aerotropolis Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka, dan di hilir DAS merupakan kawasan segitiga emas REBANA (Cirebon, Patimban dan Kertajati) dimana Kabupaten Indramayu masuk di dalamnya. Perubahan penggunaan lahan di hulu DAS Cimanuk didominasi oleh perubahan hutan menjadi perkebunan, ladang/tegalan, dan kebun campuran, sebagian beralih fungsi dari perkebunan, sawah, dan lahan terbangun. Peningkatan kawasan perkebunan sayur dan palawija merubah wajah kawasan konservasi dan lindung di hulu DAS Cimanuk. Hal ini menyebabkan air limpasan cukup tinggi, sedimentasi di sub DAS dan DAS juga meningkat, pembangunan di wilayah hulu yang tidak sesuai rencana tata ruang, dan pada akhirnya musibah banjir bandang di Kota Garut pada September 2016 banyak merugikan masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan DAS Cimanuk sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan daerah yang dilintasi Sungai Cimanuk termasuk mempertahankan produktivitas Waduk Jatigede sebagai sebuah investasi infrastruktur hijau yang mesti dimaksimalkan manfaatnya. Terdapat lima tujuan penelitian dengan alat analisis sebagai berikut: (1) Menganalisis inkonsistensi tata ruang eksisting khususnya kawasan catchment area DAS Cimanuk terhadap Rencana Pola Pemanfaatan Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat dan implikasinya terhadap biaya reboisasi menggunakan metode analisis overlay; (2) Menganalisis hubungan pengaruh antar variabel keberlanjutan dalam pengelolaan DAS Cimanuk menggunakan metode analisis MICMAC; (3) Menganalisis hubungan pengaruh antar stakeholder (antar aktor) dalam pengelolaan DAS Cimanuk menggunakan metode analisis MACTOR; (4) Mengidentifikasi program prioritas yang dapat dikerjasamakan dalam pengelolaan DAS Cimanuk melalui metode analisis dekriptif; (5) Merumuskan model kerjasama regional pengelolaan DAS Cimanuk untuk keberlanjutan Waduk Jatigede Provinsi Jawa Barat menggunakan metode analisis dekriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada September 2020 hingga Februari 2022 di empat kabupaten yang dilewati oleh DAS Cimanuk, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Responden pada penelitian ini meliputi pemerintah dan legislatif yang terkait dengan DAS Cimanuk. Lembaga pemerintah yang menjadi responden yakni BBWS Cimanuk Cisanggarung, Perhutani Jabar, PT. BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) Kertajati, Bappeda Jabar, DISPERKIM Jabar, DPRD Jabar, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jabar, Dinas PUPR Kabupaten Garut, Bappeda Kabupaten Garut, DPRD Kabupaten Garut, Dinas PUPR Kabupaten Sumedang , Bappeda Kabupaten Sumedang, DPRD Kabupaten Sumedang, Dinas PUPR Kabupaten Majalengka, Bappeda Kabupaten Majalengka, DPRD Kabupaten Majalengka, Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Bappeda Kabupaten Indramayu dan DPRD Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian ini adalah teridentifikasi luas kawasan catchment area yang masuk ke dalam kriteria inkonsistensi tata ruang yaitu 115.478,55 ha (32%). Jadi luas catchment area yang harus direboisasi adalah 115.478,55 ha dengan pembagian beban biaya reboisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Variabel yang berpengaruh pada kerjasama regional pengelolaan DAS Cimanuk terdiri dari 18 variabel. Variabel Kerjasama Regional Pengelolaan DAS (KRP DAS) dan Dukungan Kebijakan Anggaran Pengelolaan DAS (DKAP
Keyword: Keberlanjutan, Model Kerjasama, Pengelolaan DAS, Sustainability, Cooperation Model, Watershed Management

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: