Judul: Analisis nilai sewa ekonomis sebagai sewa sumberdaya dalam pengelolaan hutan tropis di Indonesia
Abstrak: Sumberdaya hutan termasuk dalam kelompok sumberdaya alam yang dapat diperbaharui karena jumlahnya selalu berubah. Sumberdaya hutan sebagai sumberdaya diperbaharui atau pulih dapat digunakan secara bijaksana yaitu menghasilkan penerimaan dan kepuasan ekonomi yang maksimum. Hal ini ber­arti dalam pengeksploitasian sumberdaya hutan diperlukan adanya pelaksanaan pengaturan secara lestari dan dapat memaksimumkan penerimaan bersih pengelola, sehingga dalam waklu bersamaan dapat memelihara dan memperbaiki kapasitas sumberdaya hutan untuk keperluan masa mendatang dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Amanat UUD'45, pasal 33 butir c). Menurut Vincent (1990) nilai sewa ekonomis adalah pembebaban terhadap kayu yang ditcrima dalam bentuk kayu bulat baik berupa tegakan atau yang telah ditebang di lokasi hutan. Gray (1983) nilai sewa ekonomis umumnya dibebankan atau diterimakan pada kayu bulat yang diekstraksi atau ditebang dari hutan tersebut dan tidak pada pohon tegakan. Gillis (1980) mengatakan adanya kegagalan dalam sistem nilai sewa atau rente ekonomis untuk menangkap nilai sewa sumberdaya potensial dari hutan tropis. Gillis (1988) mengatakan bahwa nilai sewa ekonomis dapat dikenakan pada beberapa kegiatan sumberdaya alam yang nilainya diperoleh dari nilai pendapatan dikurangi dengan biaya tenaga kerja, material dan input kapital (termasuk biaya pembayaran "normal" sebagai nilai pengembalian dari input kapital). Karena itu dalam ekonomi sumberdaya hutan, konsep nilai tegakan (stumpage value) sangat berkaitan atau berdekatan dengan nilai sewa ekonomis atau economic rent (Davis, 1954). Sedangkan economic rent dalam konsep teori ekonomi modern disebut sebagai quasi-rent (Marshall, 1949; Ferguson and Gould, 1975; Barlow, 1978). Studi Ruzicka (1979) tentang nilai sewa ekonomis hutan tropis di Indonesia selama periode 1972/1973 - 1976/1977 Pemerintah hanya memperoleh 25 % dari rente ekonomis riil sedangkan pengusaha memperoleh windfall profit sebesar 75 persen. Repetto dan Gillis (1988) telah mencoba merangkum berbagai studi tentang besarnya nilai sewa ekonomis yang diterima Pemerintah selama periode 1979-1982 yaitu sebesar 37,3 % di Indonesia. Studi lain untuk Indonesia sebesar 33,2% (Gillis, 1988a) dan sebesar 49,07% selama 1979-1982 (Repetto, 1988), studi WALHI (1991) Pemerintah hanya menerima sekitar 16,19% dari rente ekonomis hutan. Adapun penerimaan Pemerintah dari nilai sewa ekonomis hutan di Philippinaadalah 11,4% (Boado, 1988) dan sebesar 18,17% selama 1979-1982 (Repetto, 1988) serta sebesar 16,5% (Repetto dan Gillis, 1988), sedangkan di Serawak 29% dan Sabah 82,8% (Gillis, 1988b) atau sebesar 83,68% selama 1979-1983 (Repetto, 1988) dan sebesar 81,30% (Repetto dan Gillis, 1988). Studi Vincent (1990) besarnya nilai sewa ekonomis yang diterima Pemerintah Sabah 46,2%, Semenanjung Malaysia 21,8% dan Serawak 18,4 persen. Studi lain yang dilakukan pada tahun 1990 tentang hutan tropis Indonesia telah dibedakan berdasarkan letak lokasi hutan. Pada hutan rawa Pemerintah menerima 43%, di hutan pegunungan 44% dan di hutan dataran rendah sampai sedikit berbukit hanya 21 % dari rente ekonomis hutan (Transtoto, 1992). Ternyata dari berbagai studi, khususnya di hutan tropis Indonesia penerimaan Pemerintah masih relatif kecil dibandingkan yang diterima oleh pengusaha sebagai windfall profit. Hubungannya dengan ini, maka Darusman pada tahun 1976 (Transtoto, 1992) mengusulkan agar tarif pungutan atau nilai sewa ekonomis dinaikan em pat kali dari nilai dua dollar Amerika pada saat itu.
Keyword: Tropical forest, Economic rent, Exploitation, Logging;

Judul: Valuasi ekonomi sumber daya hutan dan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan hutan: Studi kasus Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
Abstrak: Valuasi ekonomi sumber daya hutan merupakan suatu upaya untuk mengkuantifikasikan manfaat barang dan jasa yang dihasilkan oleh hutan, baik yang memiliki harga pasar (tangible), maupun yang tidak memiliki harga pasar (intangible). Dalam penelitian ini, valuasi ekonomi dilakukan melalui pendekatan nilai total ekonomi (TEV), yang menilai manfaat hutan rakyat mulai dari manfaat kegunaan (use value) hingga manfaat bukan kegunaan (non use value). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung nilai ekonomi total sumber daya hutan rakyat di Desa Selopuro, serta menentukan kebijakan pengelolaan hutan berdasarkan hasil valuasi ekonomi terhadap sumber daya hutan rakyat. Metode/pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah metode nilai pasar yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi manfaat langsung (direct use value), metode nilai relatif yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi manfaat tidak langsung (indirect use value), dan teknik survey (CVM) yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi manfaat keberadaan (existence value) dan manfaat warisan (bequest value) hutan rakyat. Berdasarkan perhitungan dari data primer, diperoleh nilai ekonomi total (TEV) hutan rakyat di Desa Selopuro adalah Rp 9.274.191.241,-/tahun, yang terdiri dari nilai ekonomi manfaat langsung sebesar Rp 3.342.513.231,-/tahun, nilai ekonomi manfaat tidak langsung Rp 3.939.421.563,-/tahun, nilai ekonomi manfaat pilihan Rp 93.940.275,-/tahun, nilai ekonomi manfaat keberadaan Rp 1.056.105.476,-/tahun, dan nilai ekonomi manfaat warisan Rp 842.210.696,- /tahun. Berdasarkan hasil regresi terhadap keinginan membayar (WTP) masyarakat atas manfaat keberadaan, diketahui faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap WTP keberadaan hutan rakyat di Desa Selopuro adalah pendidikan dan pendapatan. Sedangkan untuk WTP warisan, faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap keinginan masyarakat untuk membayar manfaat warisan hutan rakyat adalah pendidikan dan jumlah tanggungan. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan manfaat ekonomi dan ekologi dari sumber daya hutan adalah melalui Payment for Environmental Services (PES). Dalam kasus hutan rakyat di Desa Selopuro PES dapat dilakukan melalui kebijakan insentif hulu hilir dan Purchasing Land Use Right (PLR).
Keyword: Market value method, Relative value method, Contingent Valuation Method (CVM), WTP analysis

Judul: Quantum Convolutional Neural Network (QCNN) for Classification Brain Tumor MRI Image
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model deteksi tumor otak menggunakan citra MRI dengan metode Quantum Convolutional Neural Network. Data yang digunakan adalah citra MRI otak yang terdiri dari citra tumor otak glioma, meningioma, hipofisis, dan negatif tumor yang dibagi kedalam data latih dan uji dengan rasio 80:20. Selanjutnya data latih dilakukan penyeimbangan dengan teknik oversampling. Dilakukan pengembangan model untuk mendeteksi tumor otak (biner), dan juga model untuk mengklasifikasikan jenis tumor otak (multiclass). Parameter yang digunakan dalam pengembangan model adalah jumlah ukuran filer = 2 dan kedalaman = 4, dengan qubit 4, dan dilatih dengan jumlah epoch sebanyak 10. Data akan diproses dengan metode Quantum Convolutional Neural Network yang terdiri dari lapisan quantum convolution, lapisan flatten, dan lapisan dense. Model multiclass mendapatkan akurasi 52%, setelah data latih diseimbangkan akurasi model meningkat menjadi 62%, sedangkan model biner mendapatkan akurasi 88%, setelah data latih diseimbangkan akurasi model meningkat menjadi 89%.
Keyword: Citra MRI, Klasifikasi Citra, QCNN, Tumor Otak