Judul: Proses Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus di Kabupaten Toraja Utara)
Abstrak: Tuntutan dinamika pembangunan nasional mendorong perubahan fungsi parsial kawasan hutan untuk mengoptimalkan distribusi fungsi, sehingga kawasan hutan tertentu berubah fungsi menjadi fungsi kawasan hutan lainnya atau menjadi areal penggunaan lain. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kawasan hutan lindung tidak seluruhnya sesuai fungsi pokoknya karena kebijakan tata ruang kawasan hutan belum mempertimbangkan baik kondisi biofisik maupun rencana pemanfaatan kawasan hutan. Proses perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi di Kabupaten Toraja Utara mengalami keterlambatan karena perbedaan pandangan dua institusi di Kementerian Kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menemukan wacana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 2) mengidentifikasi aktor dalam proses perubahan fungsi hutan lindung; mengidentifikasi kepentingan para pihak yang terkait perubahan fungsi parsial hutan lindung dan 4) mengidentifikasi policy space untuk perbaikan kebijakan perubahan fungsi dalam rangka perubahan fungsi parsial hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua aktor memiliki pengaruh dan kepentingan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan perubahan fungsi kawasan hutan lindung. Aktor yang terlibat dalam proses perubahan fungsi menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kekuatan pada narasi dan kepentingannya, sehingga keputusan dalam perubahan fungsi hutan lindung dengan wacana yang akan dibangun perlu wacana yang mengutamakan konservasi namun juga mengoptimalkan fungsi kawasan dengan pemanfataan yang ramah lingkungan. Aktor-aktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut adalah yang memiliki kapasitas sebagai konservasionis dan ekopopulis. Aktor yang mengutamakan kelestarian dan perlindungan terhadap fungsi hutan lindung dalam pemanfaatan sumberdaya hutan lindung. Kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan pemanfaatan dan perlindungan dengan kerjasama pemerintah, masyarakat dan pengelola yang berbasis konservasi. Wacana yang berbeda terhadap perubahan fungsi hutan lindung karena kriteria dalam penetapan hutan lindung dan pemanfaatannya belum sama di antara kedua institusi sehingga penetapan hutan lindung tidak hanya berdasarkan pada atribut kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan untuk melindungi fungsi tata air, namun ditambahkan kriteria perlindungan terhadap biodiversitas.
Keyword: fungsi kawasan hutan, hutan lindung, kebijakan kehutanan, perubahan fungsi

Judul: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan Studi Kasus KPH Bogor Perum Perhutani Divisi Jawa Barat-Banten
Abstrak: Kebutuhan ruang kawasan untuk pembangunan bangsa, mendesak keberadaan kawasan hutan negara yang mengelompok secara luas. Sehingga perubahan kawasan hutan dari pola mengelompok menjadi tersebar terus terjadi, dalam periode tertentu dan dipengaruhi kebijakan politik, kondisi sosial serta kesempatan ekonomi yang ada saat itu. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji perkembangan dan pola perubahan kawasan hutan, yang terjadi dari beberapa periode. Lokasi penelitian di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat-Banten. Penelitian dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2016. Tipe penelitian ini adalah kajian spatial atas perubahan kebijakanyang ada, dan dekriptif dengan metode studi kasus.. Hasil kajian ini menunjukkan perubahan status kawasan hutan, lebih banyak terjadi pada periode Orde Baru (1966-1998). Perubahan status menjadi bukan kawasan hutan, lebih banyak terjadi dengan peruntukan galian bahan baku industri semen, pengembangan pusat ekonomi dan pemukiman. Perubahan dimasa selanjutnya juga semakin membuat wujud kawasan hutan KPH Bogor semakin terfragmentasi, dengan tuntutan kebutuhan lahan untuk kegiatan infrastruktur, perumahan, pertanian dll. Kawasan hutan mengalami perubahan fungsi, kondisi ini terjadi pada era reformasi (1999-2016) dengan pola spasial mengelompok terutama perubahan kawasan konsevasi. Kesimpulan penelitian adalah perubahan status dan fungsi kawasan hutan, akibat pengembalian status enclave, perumahan,villa, pabrik semen, tambang galian C (andesit), infrastruktur, hortikultura mengarah pada pengelolaan bentang alam (landscape) yang terdiri dari beragam pola penggunaan lahan, termasuk kawasan hutan negara dan bukan kawasan hutan, yang tersebar, sehingga mempertahankan DAS Bopuncur dari bahaya banjir dan kekeringan pada kota-kota sekitarnya (Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang). Hal tersebut sangat mempengaruhi usaha kehutanan berbasis kayu dan hasil hutan non kayu yang saat ini dilakukan Perum Perhutani, yang perlu dipikirkan bersama-sama tentang perannya.
Keyword: perubahan status, fungsi, kawasan, hutan, periode pembangunan

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: