Judul: Konflik Pemanfaatan, Kelembagaan Serta Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Pada KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan.
Abstrak: Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kontribusi devisa. Hasil penilaian operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada tahun 2015 menunjukan KPHP Meranti bernilai kategori cukup karena kinerja kelembagaan pengelolaan hutan belum optimal. Kinerja kelembagaan yang belum optimal diduga karena permasalahan, antara lain: tumpang tindih pemanfaatan, ketidakjelasan hak-hak kepemilikan, rasa ketidakadilan alokasi lahan, berbagai kepentingan dan pengaruh pengguna lahan, dan konflik pemanfaatan. Dugaan tersebut menjadi dasar menjelaskan pengaruh kinerja kelembagaan terhadap keberlanjutan pengelolaan KPHP dan resolusi konflik. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui resolusi konflik pemanfaatan, sedangkan tujuan khusus, yaitu: a) menerangkan bentuk mekanisme akses dan hak kepemilikan; b) menerangkan persepsi masyarakat, kepentingan, dan pengaruh aktor; c) menerangkan dominasi perusahaan dan bentuk tuntutan serta status klaim lahan; d) memetakan konflik pemanfaatan; e) mendiagnosa kelembagaan; f) menerangkan keberlanjutan pengelolaan, dan g) membangun konsep resolusi konflik dengan peran desa dalam kelembagaan pengelolaan kawasan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terbuka; wawancara aktor kunci; studi sejarah dokumen, literatur, dan peta; serta data sekunder pendukung lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kontruksivisme dengan metode analisis deskriptif kualitatif didukung statistik sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa secara garis besar ada lima bentuk mekanisme akses hak dan lima bentuk mekanisme akses struktur dan relasi. Ketidakjelasan hak kepemilikan disebabkan berbagai status dan posisi pengguna, yaitu: a) adanya pemukiman, kebun campuran, kebun Sawit dan Karet; penyewa lahan untuk aktivitas tambang ilegal di areal kerja HTI, b) adanya izin pemilik kebun tidak prosedural dengan skala usaha luasan cukup besar pada wilayah tertentu, dan c) adanya izin pertambangan di areal kerja HTI. Persepsi masyarakat dibedakan berdasarkan memori selektif dan perhatian selektif sebelum dan sesudah adanya izin usaha (HTI/RE/HTR). Persepsi masyarakat terkait kondisi sosial, adalah; a) layanan pendidikan, b) layanan kesehatan, c) kondisi budaya/tradisi lokal, dan d) kondisi pemilikan lahan. Persepsi terkait kondisi ekologi, adalah: a) kondisi atau keadaan hutan, b) kenyamanan tinggal, dan c) ketersediaan air bersih. Persepsi terkait kondisi ekonomi, yaitu: kesempatan kerja, peningkatan penghasilan, dan peluang bisnis masyarakat. Aktor yang sangat terkait langsung dan pengaruhnya sangat besar, yaitu: pemilik unit izin HTI, RE, pemerintah (KLHK dan Dinas Kehutanan) dan Kepala Desa/tokoh masyarakat. Klaim masyarakat lokal masih kuat dari pengaruh adat, berkaitan dengan norma tata cara pemanfaatan lahan dan menentukan pengguna. Kinerja perusahaan tidak dapat optimal akibat lahan diklaim masyarakat. Hal ini menunjukan masyarakat memiliki wewenang sehingga diberikannya legalitas berupa izin tetapi tidak memiliki legitimasi masyarakat. Analisis peran aktor menunjukan key player sebagai aktor utama, yaitu: Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, pemegang izin usaha, dan pemerintah (KLHK). Ketika para pihak memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda dan berada pada posisi yang sama sebagai key player, maka dapat dipastikan potensi konflik ada dalam pengelolaan hutan. Dominasi perusahaan dan kerusakan hutan menimbulkan tuntutan masyarakat, yaitu: a) lahan tetap menjadi hak milik sendiri, b) perbaikan ekonomi, dan c) tuntutan perbaikan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air bersih, dan pencegahan kebakaran hutan. Berdasarkan analisis prioritas penanganan konflik, wilayah izin HTI PT WAM dan wilayah tertentu berkategori rawan atau waspada, sedangkan open access bekas konsesi PT Pakerin dalam kategori sangat prioritas. Berdasarkan analisis tipologi konflik ada tiga tipologi potensi, yaitu:
Keyword: aksi kolaborasi dan kreatif, kelembagaan, konflik pemanfataan, KPHP Meranti, resolusi konflik

Judul: Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+
Abstrak: Penerapan kebijakan kepemilikan lahan sejak era kolonial sampai era Orde Baru telah meninggalkan banyak konflik tenurial yang belum terselesaikan di seluruh Indonesia. Suatu pendalaman dari metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) digunakan untuk memetakan konflik dalam rangka resolusi konflik. Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) digunakan untuk memetakan para pihak berikut sikapnya dalam menghadapi konflik. Analisis kebijakan digunakan untuk mengetahui kinerja kebijakan penyelesaian konflik yang dilaksanakan pemerintah baik berupa aturan main maupun kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon (REDD+). Kebijakan-kebijakan penyelesaian konflik terkait penyelesaian hak pihak ketiga, enclave, pelepasan secara parsial, review tata ruang wilayah (RTRW), pemetaan partisipatif, kemitraan antara pengelola dengan masyarakat, dan penegakan hukum didalami dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kontestasi kekuatan klaim penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan masih meninggalkan rasa ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya lahan dari perspektif masyarakat. Melalui pendekatan gaya bersengketa diperoleh catatan perlunya kesesuaian gaya pihak yang berkonflik agar dapat ditempuh langkah penyelesaian dan perlunya intervensi pihak ketiga yang tidak terkait konflik. Terdapat empat catatan kritis atas peraturan yang tersedia untuk mengakomodasi permasalahan konflik tenurial yakni : absennya unsur tim yang dapat memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik dalam Panitia Tata Batas, perbedaan persepsi istilah pemetaan partisipatif, ketidaksepakatan jenis dan komposisi jenis dalam skema pengelolaan lahan bersama masyarakat, dan belum kuatnya hak-hak tenurial termasuk kawasan hutan negara. KPH bukanlah institusi yang dapat menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan akan tetapi KPH memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memfasilitasi dan menentukan pilihan penyelesaian konflik. Penataan hak-hak tenurial terhadap penggunaan kawasan hutan oleh berbagai pihak merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk menyiapkan kondisi pemungkin guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan termasuk diantaranya implementasi skema REDD+. Membentuk suatu lembaga penyelesaian konflik yang dapat dijangkau para pihak termasuk masyarakat merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Strategi resolusi konflik tersebut dapat dilakukan secara internal di Kementerian Kehutanan maupun secara eksternal. Memperkuat peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan dengan mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan langkah internal. Memperkuat institusi Panitia Tata Batas dengan ii tambahan unsur fasilitator dan mediator penyelesaian konflik merupakan langkah praktis terdekat. Mewujudkan suatu lembaga seperti Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang dapat menyentuh konflik tenurial kawasan hutan merupakan suatu alternatif eksternal. Sebagai institusi di tingkat tapak, KPH memiliki peran penting pada semua strategi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Peran KPH tersebut terkait identifikasi konflik, fasilitasi tindak lanjut pilihan, maupun rekomendasi arah penyelesaian konflik. Terlaksananya strategi penyelesaian konflik ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemantapan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kepastian tenurial untuk menghadapi tekanan yang makin tinggi kebutuhan lahan di masa depan. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa tidak tepat untuk membenturkan klaim hukum dengan klaim sosial. Penelitian ini setidaknya memiliki tiga implikasi kebijakan. Pertama, resolusi konflik tenurial kawasan hutan hendaknya lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan (out of court) atau (ADR). Kedua, pemerintah perlu membentuk organisasi penyelesaian konflik tenurial di daerah agar dapat dijangkau semua pihak. Ketiga, pemerintah perlu mensyaratkan kriteria penyelesaian konflik dan kriteria kelestarian hutan dalam setiap skema operasional seperti skema REDD+. Dari segi metodologis berimplikasi
Keyword: bukti klaim, fasilitasi, gaya konflik, konflik, penguasaan kawasan hutan, penyelesaian konflik

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: