Judul: Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Nusa Tenggara Barat
Abstrak: Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi penghasil beras di Indonesia. Produksi beras di Propinsi Nusa Tenggara Barat melebihi jumlah konsumsinya namun pemerintah tetap menjalankan kebijakan impor beras. Kondisi ini menyebabkan tren penawaran beras meningkat yang lebih besar dari permintaan sehingga harga beras cenderung menurun, maka salah satu cara untuk mengatasi penurunan harga tersebut diperlukan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP). Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan beras, (2) menganalisis dampak kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap penawaran dan permintaan beras, dan (3) menganalisis dampak kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap kesejahteraan produsen gabah dan konsumen beras di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian menggunakan data time series dari tahun 1989-2009. Model Penawaran dan Permintaan Beras dibangun sebagai sistem persamaan simultan dan diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Kebijakan peningkatan HPP akan meningkatkan penawaran dan permintan beras, sedangkan kebijakan penghapusan HPP akan menurunkan penawaran dan permintaan beras. Kebijakan peningkatan HPP akan meningkatkan surplus produsen, menurunkan surplus konsumen, dan net surplus meningkat (kesejahteraan meningkat), sedangkan kebijakan penghapusan HPP akan menurunkan surplus produsen, meningkatkan surplus konsumen, dan net surplus menurun (kesejahteraan menurun).
Keyword: beras, kebijakan harga pembelian pemerintah, kesejahteraan produsen gabah dan konsumen beras.

Judul: Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia
Abstrak: Beras merupakan komoditi pangan yang penting peranannya bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Tingkat konsumsi beras mencapai 98 persen. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1.49 persen per tahun yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi padi Indonesia serta peningkatan harga beras eceran menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan beras di Indonesia, (2) menganalisis efektifitas perubahan kebijakan harga dasar pembelian pemerintah dibandingkan kebijakan harga dasar gabah dalam upaya peningkatan produksi, dan (3) mengevaluasi dampak kebijakan harga dasar pembelian pemerintah terhadap penawaran dan permintaan beras di Indonesia. Spesifikasi model penawaran dan permintaan beras menggunakan persamaan simultan dan diduga dengan metode Two Stages Least Squares (2SLS). Menggunakan data sekunder dengan rentang waktu (time series) dari tahun 1981 sampai 2005. Hasil pendugaan model menunjukkan bahwa permintaan beras untuk konsumsi di Indonesia dipengaruhi oleh koefisien harga beras eceran, harga jagung, jumlah penduduk dan permintaan beras untuk konsumsi tahun sebelumnya. Permintaan beras untuk konsumsi tidak responsif terhadap harga beras eceran dan harga jagung. Sedangkan terhadap jumlah penduduk Indonesia responnya elatis. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi beras masih merupakan kebutuhan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Kebijakan harga dasar pembelian pemerintah berdampak pada peningkatan produksi beras Indonesia, tetapi jumlah impor Indonesia juga meningkat. Hal ini dikarenakan koefisien produksi beras Indonesia tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah impor beras. Peningkatan produksi beras dan impor beras Indonesia mengakibatkan peningkatan pada penawaran beras di Indonesia, sedangkan jumlah permintaan beras untuk konsumsi akan menurun disebabkan oleh peningkatan harga beras eceran, selain itu kebijakan ini juga akan meningkatkan pendapatan usahatani padi per hektar. Kebijakan ini memberikan keuntungan kepada produsen sedangkan konsumen dirugikan dengan kehilangan surplus konsumen. Kebijakan harga dasar pembelian pemerintah sebaiknya diikuti oleh kebijakan perberasan lainnya, seperti kebijakan meningkatkan luas areal irigasi untuk meningkatkan produksi padi yang lebih tinggi. Kesejahteraan rakyat (konsumen) yang telah dirugikan akibat diterapkannya kebijakan harga dasar pembelian pemerintah, maka pemerintah seharusnya memberikan kompensasi kerugian konsumen, seperti adanya beras miskin (raskin) dan operasi pasar. Dana kompensasi dapat diperoleh pemerintah dari diberlakukannya kebijakan harga dasar pembelian pemerintah.
Keyword: 

Judul: Light Microscope Study of ConnectiveTissue in The Spleen of Common Rousette Bat (Rousettus amplexicaudatus)
Abstrak: The spleen is the largest lymphoid organ. As a secondary lymphoid organ, in addition to its immune function, the spleen also has functions as blood filtration, storage, and hematopoiesis. The spleen has different morphologies between species that support different physiological functions, one of which is the difference in the structure of the capsule and trabeculae. Capsule and trabeculae of the spleen generally consist of connective tissue and smooth muscle. The thickness of smooth muscle composed together with connective tissue in the capsule and trabecula determines the function of the spleen that is divided spleen into three storage, defense, and intermediate. Bats are the reservoir of various zoonotic diseases. Bats are thought to have unique immune systems compared to other mammals but the characteristics of its immune organs such as the spleen have never been studied before. This study was conducted to examine the characteristics of capsulae and trabecula of the Common Rousette (Rousettus amplexicaudatus).
Keyword: