Judul: Komunikasi Lingkungan dalam Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia.
Abstrak: Pengelolaan sumber daya alam pada umumnya melibatkan pihak yang memiliki konflik pengaruh dan kepentingan, begitu halnya dengan pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Pengembangan yang masif menjadikan Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia. Bagi Indonesia, kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perolehan devisa bagi negara. Devisa ekspor yang dihasilkan oleh komoditas ini pada tahun 2016 mencapai 24 juta ton dengan nilai 16 miliar dolar Amerika. Luas perkebunan mencapai 14,3 juta ha pada tahun 2018 (angka estimasi) dengan total produksi mencapai 42,7 juta ton. Perkebunan rakyat berkontribusi terhadap 36,5% produksi minyak sawit nasional dengan luas areal perkebunan mencapai 5,8 juta ha atau setara dengan 42,3% dari total areal perkebunan sawit nasional. Namun demikian pertumbuhan industri minyak kelapa sawit dalam perkembangannya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat internasional khususnya di kawasan Eropa dan Amerika yang berujung pada hambatan perdagangan dan menurunnya daya saing minyak sawit Indonesia. Berkembangnya diskursus negatif secara luas kemudian memunculkan adanya pembelaan-pembelaan yang berujung pada terjadinya perang diskursus yang menilai bahwa kontroversi minyak sawit sebenarnya adalah persoalan perang dagang. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi dan memetakan diskursus yang berkembang dan menjadi kontroversi dalam tata kelola kelapa sawit di Indonesia. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis interpretasi/persepsi dari para pemangku kepentingan terhadap diskursus dalam tata kelola kelapa sawit di Indonesia. 3. Menganalisis pengaruh dan dampak diskursus tentang tata kelola kelapa sawit di Indonesia terhadap praktik pertanian keberlanjutan yang diadopsi petani. 4. Menganalisis derajat pengaruh dan kepentingan dari pemangku kepentingan serta merumuskan strategi komunikasi yang tepat dan solutif dalam perbaikan tata kelola kelapa sawit di Indonesia. Metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis digunakan dalam penelitian ini. Alur analisis terbagi menjadi dua tahapan utama yaitu analisis diskursus tiga tingkat Fairclough yang dilanjutkan dengan analisis pemangku kepentingan. Analisis teks media online selama periode 2015-2018 menunjukkan bahwa pemberitaan sawit di media online masih didominasi oleh publikasi yang berkaitan dengan isu lingkungan yang mengindikasikan semakin kuatnya tekanan LSM terhadap aspek transparansi, penegakan hukum dan keterlibatan multipihak yang ditujukan kepada kepada pemerintah dan korporasi. LSM mampu membentuk opini publik bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan kejahatan korporasi dan dampak dari kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Tuntutan dan tekanan dimaksud berdampak pada terjadinya beberapa perubahan kebijakan yang menempatkan aspek lingkungan sebagai isu sentral. Analisis interpretasi diskursus dari pemangku kepentingan yang menginterpretasikan kontestasi antara sawit dengan hutan sebagai diskursus utama dalam tata kelola sawit di Indonesia. Kelompok developmentalis menggunakan legitimasi pragmatis dan kognitif untuk mengkritisi hegemoni standar keberlanjutan global yang didukung oleh legitimasi moral. Analisis sosial menunjukkan bahwa standar keberlanjutan global berdampak pada terciptanya petani pragmatis petani cenderung menyatakan tidak ada keterkaitan langsung antara diskursus negatif global mengenai isu degradasi lingkungan dengan praktik budidaya yang mereka terapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi keberlanjutan dapat merubah perilaku petani secara komunal, namun belum sampai pada perubahan nilai-nilai dan motivasi personal terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Analisis pemangku kepentingan membagi pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola sawit di Indonesia dalam empat kuadran dalam sebaran yang tidak berimbang. Terdapat 31 pemangku kepentingan yang berada pada kuadran Crowd yang menunjukkan adanya indikasi bahwa keriuhan kontroversi yang terjadi
Keyword: analisis teks, analisis interpretasi, analisis sosial, analisis pemangku kepentingan, strategi komunikasi

Judul: Analisis Ekonomi Politik Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Aktor dan Deteritorialisasi.
Abstrak: Indonesia adalah penguasa sebagian besar suplai Crude Palm Oil (CPO) dunia, memproduksi sedikitnya 31,49 juta ton minyak sawit, dan menghasilkan setidaknya 18 miliar USD dari pendapatan ekspor (BPS 2016). Melekatnya komoditas pertanian ekspansif dengan industri kapitalistik kerap dimaknai sebagai ekses yang destruktif dalam berbagai aspek, hingga degradasi sosial dan ekologi yang masif. Terlebih, ekspansi perkebunan kelapa sawit terus terjalin dalam ruang kepentingan ekonomi-politik yang pragmatis. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif di lokasi penelitian yang mewakili dinamika ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yakni di Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga tujuan penelitian utama, yakni: (1) Menganalisis relasi aktor dalam proses perizinan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit; (2) Menganalisis dampak deteritorialisasi dalam proses ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap aspek sosiokultural masyarakat; (3) Mengkonseptualisasikan gagasan untuk merespons dinamika ekonomi-politik dalam proses ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pertama, harus dipahami bahwa aktor selalu melekat dalam ruang kuasa dan kepentingan tertentu. Dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit, “perizinan” menjadi subjek utama, namun sekaligus komoditas utama dalam relasi aktor. Proses perizinan kelapa sawit di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan, yang tidak hanya meliputi satu lembaga pemerintahan dan satu pihak swasta atau investor. Namun, dalam konteks historis perizinan terkait dengan sumber daya alam, selalu terdapat tendensi pragmatisme di dalamnya. Konsep perizinan yang dimaksud adalah perizinan atas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang banyak diterbitkan pada era Orde Baru (1965 – 1998), menjadi awal bagaimana pola perizinan yang lekat dalam pola komodifikasi sumber daya alam terbentuk. Pola tersebut selanjutnya direplikasi oleh pemerintah hingga pada saat ini, yang dapat dilihat dari bagaiman izin usaha perkebunan melalui proses-proses yang bahkan tidak legal. Proses tersebut muncul karena adanya “retakan” yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang dominan, yakni melalui yang disebut sebagai retakan extralegal dan retakan total illegal. Retakan tersebut tidak hanya muncul dari upaya untuk memanfaatkan pasal-pasal multi-tafsir dalam peraturan perundangan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit, namun juga menjadi ruang untuk melakukan kolaborasi dan bahkan ajang antar aktor saling memberikan “restitusi” dan imbalan tertentu untuk melancarkan proses ekspansi perkebunan kelapa sawit. Namun, proses tersebut tidak berlajan dalam satu ruang linear, terlebih ketika diketahui bahwa masyarakat tidaklah monolitik, dan terbagi menjadi “Masyarakat Progresif” dan “Masyarakat Konservatif” yang kelak berkaitan juga dengan bagaimana relasi antar aktor terjalin secara lebih kompleks. Kedua, harus dipahami deteritorialisasi adalah sebuah fase yang berkaitan dengan ruang spasial dan ruang sosiokultural, yang telah dimulai sejak fase teritorialisasi atau proses pemagaran awal lahan-lahan yang kelak akan dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Deteritorialisasi sendiri terdiri dari vi dua fragmen, yakni: (a) Deteritorialisasi Tahap Awal; (b) Deteritorialisasi Tahap Lanjut. Fase tahap lanjut tersebutlah yang menandakan terjadinya proses transformasi sosiokultural di dalam masyarakat, yang ditandai dengan proses internalisasi “ideologi baru”, atau relasi, gagasan dan pedoman yang berkaitan erat dengan sistem sosiokultural mekanistik-formal yang berbasis pada kepentingan individu, akumulasi ekonomi, dan komodifikasi ekologi, dan cenderung mengabaikan dan bahkan menghapus “ideologi lama” masyarakat. Proses transformasi tersebut melibatkan dua faktor pendorong utama, yakni: (a) Alat Fisik, yang direpresentasikan oleh aktor-aktor yang bertindak secara fisik dan represif untuk menjustifikasi “ideologi baru”; (b) Alat Gagasan, yang direpresentasikan oleh lembaga-lembaga yang sangat dekat
Keyword: perkebunan kelapa sawit, relasi aktor, deteritorialsasi, ideologi

Judul: Hydrothermal Synthesis of Biphasic Calcium Posphate
Abstrak: Biphasio calsium phosphate (BCP), which was a mixture of hydroxypatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP), was synthesized by hydrothermal method followed by sintering process. Hydroxyapatite was produced by using natural calcium source CaO from hen's eggshell and (NH4)2HPO4 as phosphate souce, other hydroxyapatite sample was produce by using synthetic calcium source Ca(OH) and H3PO4 as phosphate source.
Keyword: