Judul: Penataan Batas Partisipatif: Salah Satu Solusi Konflik Tata Batas di Taman Nasional Siberut (Sudi Kasus di Desa Mototonan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari sistem penataan batas yang ideal serta dapat diterima oleh semua pihak di TN Siberut dengan mempertimbangkan masukan dan kritikan dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai, Propinsi Sumatera Barat dengan objek penelitian adalah masyarakat Desa Matotonan sebanyak 30-35 orang yang dipilih secara purposive sampling, perwakilan panitia tata batas, dan perwakilan LSM Lokal. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan masyarakat, wawancara mendalam dengan panitia tata batas serta RRA (Rapid Rural Appraisal) sedangkan pengumpulan data sekinder dilakukan melalui literatur. Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif. Bedasarkan hasil wawncara dengan masyarakat, perwakilan panitia tata batas, perwakilan LSM Yayasan Citra Mandiri, serta Ketua DPRD Kabupaten Kep,. Mentawai diperoleh bahwa sistem tata batas yang ideal adalah sistem tata batas yang mengikutsertakan masyarakat dan pihak lain yang terkait secara aktif mulai dari tingkat perencanaan sampai evaluasi, dilengkapi dengan sosialisasi yang efektif dan menyeluruh serta diikuti dengan komitmen untuk melaksanakan tahapan-tahapan penataan tata batas yang tercantum dalam PP RI No. 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan dengan benar dilapangan
Keyword: 

Judul: Penguatan Kelembagaan Lokal Pengelolaan Sumber Daya Alam Sumber Penghidupan Suku Mentawai Di Cagar Biosfer Pulau Siberut
Abstrak: Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia sudah terjadi sejak awal kehidupan manusia. SDA yang bersifat open access dapat dengan mudah terdegradasi, begitupula dengan kepemilikan komunal yang cenderung mengarah pada terjadinya “the tragedy of the commons” seperti yang dinyatakan Hardin pada tahun 1968. Sementara itu, dalam perkembangan ilmu kelembagaan selanjutnya ditemukan bahwa kepemilikan komunal dapat menghindari terjadinya “the tragedy of the commons”. Situasi ini ditunjukkan oleh penelitian Ostrom (1990) terhadap pranata sosial masyarakat-masyarakat yang dapat bertahan lama, bahwa di masyarakat-masyarakat tersebut terdapat berbagai kesepakatan bersama dalam bentuk hukum yang dihormati oleh seluruh anggota masyarakatnya. Salah satu masyarakat tradisional di Indonesia yang hidup secara komunal adalah Suku Mentawai yang bermukim di Cagar Biosfer Pulau Siberut (CBPS). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan lokal pengelolaan SDA sumber penghidupan Suku Mentawai di CBPS. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2014 hingga Mei 2015 di CBPS pada tiga desa, yakni Desa Matotonan, Desa Saibi Samukop, dan Desa Sagulubbek, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen, wawancara mendalam, dan pengamatan (observasi) terlibat. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengunakan analisis deskriptif, analisis pengaruh dan kepentingan stakeholders, analisis keberlanjutan kelembagaan lokal, dan penelaahan isi peraturan perundang-undangan. Sumber penghidupan Suku Mentawai di CBPS berasal dari lahan dalam bentuk perladangan dan hutan. Secara tradisional Suku Mentawai memiliki sistem penguasaan dan tata guna atas lahan dan hutan (land tenure system). Saat ini, terdapat tiga rezim kepemilikan lahan di CBPS, yaitu kepemilikan bersama (common property) berbasiskan pada uma, kepemilikan pribadi (private property), kepemilikan oleh negara (state property). Penguasaan atas lahan oleh negara ini hampir di seluruh CBPS (91.36%) dalam bentuk hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung. Dalam pengelolaan SDA di CBPS teridentifikasi 19 stakeholders, dua diantaranya adalah key players, yaitu Balai Taman Nasional Siberut dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi. Masing-masing stakeholders mempunyai kepentingan dan pengaruh yang berbeda dan selalu berubah sepanjang waktu. Dalam interaksinya, di antara stakeholders terdapat potensi bekerjasama, saling mengisi, dan berkonflik. Secara keseluruhan di antara stakeholders tersebut terdapat potensi untuk saling bekerjasama dan mengisi. Potensi ini menjadi peluang untuk melakukan pengelolaan kolaboratif di CBPS. Hasil analisis keberlanjutan kelembagaan, menunjukkan bahwa kelembagaan adat Suku Mentawai di CBPS dalam mengelola SDA memenuhi enam kriteria kelembagaan yang kuat, dalam artian kelembagaan tersebut sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengelola SDA secara lestari. Namun, kelembagaan adat Suku Mentawai dalam mengelola SDA-nya belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Sedangkan kelembagaan formal belum mampu mengelola SDA secara efektif dan efisien di CBPS, bahkan cenderung mengabaikan kelembagaan lokal. Selain aturan formal yang belum berkesesuaian dengan aturan informal, terdapat pula perubahan perilaku masyarakat Mentawai dalam mengelola SDA yang tidak berkesesuaian dengan aturan informal. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh ekonomi pasar, teknologi, dan penerapan kebijakan pemerintah daerah. Dalam kelembagaan pengelolaan SDA di CBPS terdapat beberapa permasalahan, yaitu: (1) ketidak pastian hak kepemilikan/penguasaan lahan dan sumber daya di atasnya antara Suku Mentawai dengan pemerintah; (2) adanya pengalihan hak kepemilikan lahan uma yang bersifat komunal ke kepemilikan perseorangan melalui proses sertifikasi; dan (3) pengembangan budidaya padi sawah di ekosistem rawa sagu. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada keberlanjutan pemanfaatan SDA Suku Mentawai di
Keyword: kelembagaan lokal, Suku Mentawai, Cagar Biosfer Pulau Siberut

Judul: Pemurnian dan karakterisasi protein inhibitor RNA helikase virus hepatitis C
Abstrak: Hepatitis C virus (HCV) infection is the second most common chronic viral infection in the world with global prevalence. This infection is contribution to chronic hepatitis and liver cirrhosis, often leading to hepatocellular carcinoma. There is no effective drug and vaccine available against HCV. The current standard treatment, a combination of pegylated interferon-α with ribavirin, is limited by its suboptimal response rate in a significant patient population, side effects, and affordability. Therefore, development of effective drug is needed. One approach to find out the candidate of antiviral drug is to discover the inhibitor of enzyme that essential for virus replication, such as RNA helicase. Streptomyces chartreusis 5-095 produce the inhibitor of HCV RNA helicase. The aim of this study was to purify the protein inhibitor which has inhibition activity against ATPase activity of RNA helicase HCV from S. chartreusis 5-095. The supernatant of culture S. chartreusis 5-095 exhibited high inhibiton activity against ATPase activity of RNA helicase HCV (approximately 72%) at 10 days of incubation. The extracellular protein inhibitor was partially purified by procedures of precipitation with ammonium sulfate to 65% saturation and gel filtration (Sephadex G50) using methanol water solution (4:6) as an eluen. The purity of protein inhibitor was monitored by SDS PAGE. The protein inhibitor showed a relative molecular mass were estimated to be 14 kDa and increased the purity 23,08 fold than those of the crude protein. The specific activity and IC50 after purification were 13,1338 U/mg and 0,0767 mg/mL, respectively. The activity of purified protein inhibitor showed its stability over pH range from 5-8 and optimum at pH 7,4. The inhibition activity showed its stability up to 70% at temperature 100 oC. The purified protein inhibitor relatively stable its activity at storage in the range of -20 oC to room temperature for 35 days.
Keyword: