Judul: Analisis respon stakeholders terhadap kebijakan perluasan kawasan di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak : studi kasus Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Abstrak: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-11/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukkan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS), maka kawasan TNGH mengalami perluasan menjadi 113,357 Ha. Perluasan kawasan berdampak pada berbagai aspek diantaranya yang menjadi kajian penelitian adalah kelembagaan, manajemen dan livelihood. Hal tersebut menimbulkan respon dari berbagai stakeholder yang wilayahnya terkena perluasan kawasan TNGHS sekaligus dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan pengelolaan TNGHS. Maka menjadi sangat penting menanggapi dan menganalisis respon dari berbagai pihak terkait di TNGHS sebagai upaya mengakomodasi kepentingan para pihak terkait. Analisis respon merupakan langkah awal dan sangat penting untuk perbaikan manajemen TNGHS dan implementasi kebijakan pada tahap selanjutnya yakni pada proses penataan batas kawasan agar masalah yang kemungkinan terjadi dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk memahami respon stakeholder yang terkena dampak (aspek pengelolaaan dan livelihood) perluasan kawasan di TNGHS berupa pandangan, sikap, tindakan dan harapan stakeholder sesuai kajian spesifik yang relevan dengan perluasan kawasan terutama proses penataan batas kawasan dan menyediakan base-line information bagi perbaikan manajemen TNGHS, khususnya dalam aspek penataan batas kawasan. Penelitian dilakukan terhadap stakeholder TNGHS yang ada di Kabupaten Lebak. Data yang dikumpulkan berupa analisis stakeholder dan respon stakeholder. Data ini diperoleh melalui studi literatur terhadap dokumen perencanaan dan laporan tahunan dan verifikasi melalui metode triangulasi (analisa terhadap dokumen, wawancara dan observasi). Berdasarkan analisa stakeholder dibuat pengelompokan stakeholder berdasarkan matriks pengaruh-kepentingan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dengan pengaruh rendah maka tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah penyaluran data dan informasi mengenai potensi kawasan TNGHS berdasarkan prinsip konservasi. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, Bappeda Kab. Lebak, Masyarakat Desa Lebaksitu, Desa Cipanas, Desa Majasari dan masyarakat adat Citorek merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi maka tindakan yang perlu dilakukan adalah pelibatan stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan pengelolaan TNGHS. ...
Keyword: 

Judul: Pengelolaan Penggunaan Lahan Di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak
Abstrak: Penggunaan lahan untuk tujuan konservasi dan pembangunan wilayah memiliki nilai penting yang setara. Kenyataan menunjukan kedua tujuan tersebut kerap berbenturan karena masing-masing menggunakan pengetahuan dan nilainya sendiri-sendiri. Konflik tersebut dijumpai di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik penggunaan lahan antara konservasi dengan pertanian, permukiman termasuk pertambangan, serta mengidentifikasi isu strategis yang muncul dari konflik yang terjadi. Penelitian dilakukan di kawasan hutan Taman nasional Gunung Halimun salak di Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Memetakan penggunaan lahan di kawasan TNGHS Kabupaten Lebak yang menyebabkan konflik antara tujuan konservasi, dengan non konservasi (pertanian dan permukiman termasuk pertambangan), (2) Merumuskan isu strategis pengelolaan penggunan kawasan TNGHS di Kabupaten Lebak, dan (3) Menyusun arahan pengelolaan penggunaan kawasan TNGHS di Kabupaten Lebak. Pemetaan penggunaan lahan menggunakan analisis spasial multikriteria mengadaptasi LUCIS (Land Use Conflict Identification Strategy) yang mendasarkan pada analisis konflik preferensi. Nilai preferensi didasarkan pada pandangan narasumber menggunakan tehnik AHP. Narasumber terdiri dari kelompok Balai TNGHS yang mewakili tujuan konservasi dan kelompok Pemerintah Kabupaten Lebak yang mewakili tujuan non konservasi. Rumusan isu strategis digali berdasarkan pengamatan terhadap hasil pemetaan konflik, kajian rencana strategis parapihak dan wawancara narasumber Balai TNGHS, Pemerintah Kabupaten Lebak dan narasumber pakar. Pengelompokan isu strategis didasarkan pada tingkat agregasi pendapat para narasumber terhadap setiap isu. Perumusan arahan pengelolaan terdiri dari arahan lokasi dan arahan agenda. Arahan lokasi didasarkan pada tipologi konflik preferensi dan tipologi preferensi dominan. Arahan agenda dirumuskan secara deskriptif berdasarkan rumusan isu strategis. Hasil pemetaan penggunaan lahan menunjukan adanya konflik antara tujuan konservasi dengan tujuan pertanian seluas 22_061.11 ha (49%), dengan tujuan permukiman seluas 1_830.36 Ha (4%), dan dengan tujuan pertambangan seluas 26_007.86 Ha (58 %). Analisis isu strategis menghasilkan 11 isu yang terdiri dari 3 kelompok berdasarkan agregasi pendapat narasumber. Kelompok isu A terdiri dari isu deforestasi dan degradasi hutan, isu penataan batas di lapangan dan penyelesaian konflik batas, isu penyerasian zonasi TNGHS dengan konsep tata ruang parapihak, dan isu pertambangan emas tanpa ijin (PETI). Kelompok isu B terdiri dari isu pengelolaan mitigasi bencana dan isu penetapan lahan pangan berkelanjutan. Kelompok isu C terdiri dari isu pembuatan atau peningkatan kualitas bangunan layanan masyarakat, isu fragmentasi hutan, isu rencana pemanfaatan energi panas bumi Gunung Endut, isu pembuatan dan peningkatan irigasi dan isu pembuatan atau peningkatan kualitas jalan. Arahan lokasi pengelolan konflik terdiri dari 4 tipologi yakni: (A) Tutupan bukan hutan preferensi non konservasi dominan seluas 17 023.01 Ha (37.71%), (B) Tutupan bukan hutan preferensi konservasi dominan seluas 3 176.25 Ha (7.04%), (C) Tutupan hutan preferensi non konservasi dominan seluas 34.30 Ha (0.08%) dan, (D) Tutupan hutan preferensi konservasi dominan seluas 24 911.03 Ha (55.18%). Arahan agenda pengelolaan konflik terdiri dari: (1) Isu Lingkungan dan tenurial dengan fokus mendorong percepatan penyelesaian persoalan tenurial dan penanganan kerusakan lingkungan, (2) Isu Mitigasi dengan fokus mitigasi bencana, ketahanan pangan dan mitigasi dampak lainnya, dan (3) Isu Pembangunan dengan fokus pengembangan infrastruktur pertanian dan permukiman.
Keyword: Kabupaten Lebak, Konflik penggunaan lahan, Multikriteria analisis, Preferensi penggunan lahan, Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Judul: Sintesis Krisin dari Floroglusinol
Abstrak: Flavone is a class of flavonoid, widely distributed in vascular plants. Flavones containing hydroxyl groups at 5 and 7 position are quite important regarding their biological activities and their abiquity in nature. Flavone having hydroxyl groups only at position 5 and 7 or 5,7-dihydroxyflavone is known as chrysin. In this study, crude chrysin had been successfully synthesized in 3 steps from phloroglucinol as starting material. Phloroglucinol was acetylated with acetonitrile and HCl gas, resulting phloroacetophenone amount to 74%. Phloroacetophenone benzoylation with 4.5 equivalents of benzoyl chloride produced tribenzoyl phloroacetophenone in 103–107% of yield and the subsequent Baker-Venkataraman rearrangement of the ester by using KOH in dried pyridine produced crude chrysin, with conversion percentage of 71.62%. All synthetic products had been characterized by melting point and spectroscopically.
Keyword: