Judul: Potential Non-Tax Government Revenue from Fishing Levy in The North Sumatera Province
Abstrak: There is a Non-Tax Government Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP) in Indonesia Fisheries sector. This PNBP comes from two sources a) Commercial Fisheries Charges (Pungutan Pengusahaan Perikanan/PPP) and b) Fisheries Levy (Pungutan Hasil Perikanan/PHP). The PPP for each boat is calculated simply by mutiplying the size of fishing boat (Gross Tonnage, GT) with a pre-set tariff per GT. However, measurement of all fishing vessel GT in Indonesia is being mandated to and conducted by the Directorate General of Sea Transportation in the Ministry of Transportation (MT). Problems raised when physical inspection conducted by the Directorate General of Capture Fisheries (DG-CF) and BPK-RI shown significant differences between the boat’s legal deed of their GT and the results of actual measurement on the field. It shows that legal deed on the GT shown much less size compare to the actual. This situation definitely diminish Government prospect to obtain non-tax revenue necessary for managing fisheries resource. This study was conducted to investigate the phenomenon, using 49 samples of vessel trawlers (fish net) and purse seiners with legal deed between 25 – 30 GT; the samples were collected purposively. Method of the research is descriftif analysis and t test. The result shows that the average GT size of the samples in accord to their legal deed 29,08 GT in general, whereas the average GT size of the same vessels based on the re-measurement is 51,71 GT, or a difference is 22,62 GT. Translate those discrepancy in GT amount into potential loss of the PNBP natial wide- brings to a total figure of Rp. 731,244,645,-. In the North Sumatera Province itself the potential loss of PNBP is estimated at Rp 4,68,319,532,-.
Keyword: 

Judul: he Valuation Impact Illegal Fishing Surveillance Policies on Marine Fisheries Business
Abstrak: Indonesia tercatat merupakan produsen ikan terbesar ke dua di dunia setelah Cina, dengan total produksi pertahun kurang lebih sebesar 7 juta ton dan berkontribusi sebesar 8,2% terhadap produksi perikanan tangkap dunia (FAO 2022). Estimasi potensi perikanan tangkap Indonesia yaitu sebesar 12,01 juta ton pertahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan yaitu 8,6 juta ton pertahun (KKP 2022). Salah satu ancaman pengelolaan perikanan yaitu kegiatanillegal fishingyang terjadi hampir diseluruh dunia. Berdasarkan Purwanto dan Wudianto,(2011) salah satu penyebab produksi ikan laut tidak optimal yaitu adanya penangkapan ikan secara illegal(illegal fishing).Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibatillegal fishingsebesar 30% dari potensi yang dimiliki dan kerugian yang dialami oleh Indonesia setiap tahunnya diperkirakan sebesar USD 3,125 juta atau Rp. 30 triliun per tahun (FAO, 2001). Menurut Setkab (2016)kerugian akibatillegal fishingdi Indonesia telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dollar AS pertahun, termasuk mengancam 65%terumbu karang di Indonesia. Berdasarkan KKP (2023a) jumlah kapal yang melakukanillegal fishingdi Perairan Indonesia selama tahun 2015-2022 yaitu sebanyak 973 kapal yang terdiri dari kapal ikan berbendera asing sebanyak 509 kapal atau 52,3% dan kapal ikan berbendera Indonesia sebanyak 464 kapal atau sebesar 47,68%. Bagi Indonesiaillegal fishingmerupakan masalah serius dan menjadi ancaman pengelolaan perikanan yang merugikan secara ekonomi, sosial,ekologi dan kedaulatan negara, sehingga pemerintah sangat serius melalui berbagai kebijakan mencegah, mengurangi dan memberantasillegal fishing. Kebijakan pengawasan tersebut memerlukan biaya(cost)yang bersumber dari APBN sehingga hasil, manfaat dan dampaknya harus dapat disajikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dampak dan manfaat kebijakan pengawasan tersebut antara lain dalam hal keamanan sumber daya diperoleh dari peningkatan keuntungan(benefit)yang dapat dinilai.Upaya untuk megukur dampak dan manfaat dari pengawasan tersebut yaitu melalui valuasi ekonomi sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kebijakan itu layak atau tidak layak serta memberikan manfaat yang disajikan dalam suatu nilai atau rasio, pemberian nilai dalam rupiah akan memudahkan bahwa kebijakan tersebut layak adanya. Metode penelitian yaitu menggunakan suplus produsen dimana analisis dilakukan pertahun menggunakan nilai biaya yang dikeluarkan dan penerimaan negara yang didapatkan selama pelaksanaan kebijakan. Kemudian untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosial maka digunakan analisisExtended Cost Benefit Analysis (ECBA). Hasil identifikasi dampak kegiatanillegal fishingdi Indonesia yaitu berdampak terhadap ekonomi, sosial, ekologi dan kedaulatan negara. Sehingga kegiatan tersebut perlu dicegah, diberantas melalui kebijakan peningkatan kapasitas pengawasan. Hasil dari penelitian ini yaitu dampak kebijakan peningkatan pengawasan secara ekonomi yaitu (a) potensi penyelamatan nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp.1,8 Triliunper tahun, (b) potensi penyelamatan penerimaan pemerintah dari PNBP perikanan sebesar Rp.4,7 miliar per tahun, (c) penyelematan pajak sektor perikanan sebesar Rp.9,2 miliar per tahun.Secara sosial yaitu (a) potensi penyelamatan pendapatan dari tenaga kerja ABK sebesar Rp.205,8 miliar per tahun, (b) potensi penyelamatan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu sebesar Rp.268,7 miliar pertahun. Berdasarkan analisis dengan Extended Cost Benefit Analysis(ECBA) pengawasan dengan kondisi sebelum dilakukan peningkatan memberikanbenefitsebesar (minus) Rp.456,4 miliar dan setelah dilakukan peningkatan pengawasan akan memberikan benefit sebesar Rp.1,1 Triliun. Sehingga kebijakan kegiatan peningkatan pengawasanillegal fishinglayak untuk dilanjutkan. Implikasi hasil penelitian tersebut pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasanillegal fishingdilaut, melalui (a) menambah sarana dan prasarana pengawasan di laut yaitu kapal pengawas dan teknologi pengawasan agar pengawasan dilaut lebih efektif dan efisien dan (b) meningkatkan intensitas frekuensi pengawasan dilaut dengan mengedepankan penggunan data dan informasi
Keyword: Illegal Fishing, Illegal Fishing surveillance, ECBA

Judul: Hydroxyapatite-Chitosan Composite Coating on Stainless Steel 316 to Improve Corrosion Resistance
Abstrak: Metals that were used in bone implantation should have good corrosion resistance that were not easily corroded when implanted into the body. Metal corrosion resistance of stainless steel 316 can be enhanced through the metal coating by hydroxyapatite-chitosan composite with composition ratio of hydroxyapatite (gram) and chitosan 3% (mL) 0.2:0, 0.2:0.1, 0.2:0.5, 0.2:1.0, and 0.2:1.5. Besides improving the corrosion resistance of metal, the presence of chitosan also maintain the position of hydroxyapatite on metal surfaces. Corrosion resistance increases with increasing amount of chitosan added and the best composition of hydroxyapatite-chitosan composite was 0.2:1.0.
Keyword: