Judul: Konsep diri dan kepemimpinan penyuluh keluarga berencana dalam pembinaan institusi masyarakat Pedesaan: kasus di kabupaten DT II Sumedang Propinsi Jawa Barat
Abstrak: Cakupan Gerakan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya menyangkut masalah pembatasan kelahiran, tetapi juga menyangkut pem­binaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini berarti adanya kepedulian pada peningkatan sumberdaya manusia. Dalam menangani luasnya dime11.si garapan Gerakan KB tersebut, makin dirasakan akan pentingnya upaya meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut berperanserta dalam pengelolaannya, sehingga program-pro­gram yang diselenggarakan itu dirasakan masyarakat sebagai bagian dari milik dan kebutuhannya sendiri. Pendekatan kemasyarakatan seperti itu akan menyangkut dua ha!: Pertama, diperlukannya petugas KB di lapangan (Penyuluh Keluarga Be­rencana) yang berkualitas; Kedua, diperlukan adanya institusi yang da­pat mewadahi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KB. Dalam ha! ini, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan salah satu institusi masyarakat pedesaan yang sengaja diben­tuk untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam membantu tugas-tugas Penyuluh KB di lapangan. Institusi ini, di satu sisi cukup potensial un­tuk dapat membantu Penyuluh KB karena kedekatannya dengan ma.syara­kat setempat, tetapi di sisi lain, ia juga cukup potensial untuk tidak berfungsi dengan sebaiknya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa PPKBD merupakan institusi masyarakat yang bekerja secara sukarela, bukan aparat BKKBN yang digaji. Tanpa adanya pembinaan yang memadai dari Penyuluh KB, kemungkinan tidak berfungsinya PPKBD secara optimal dapat terjadi. Oleh karena itu, untuk membina dan menggalang PPKBD sehingga dapat berfungsi dengan baik, diperlukan Penyuluh KB yang berkualitas. Dalam ha! ini dibutuhkan Penyuluh KB yang memiliki konsep diri tinggi dan kemampuan kepemimpinan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Karakteristik in­dividu; (2) Konsep diri Penyuluh KB; (3) Perilaku kepemimpinan dan gaya kepemimpinan Penyuluh KB dalam pembinaan institusi masyarakat pedesaan (PPKBD); (4) Tingkat kemandirian/kematangan PPKBD; (5) Hu­bungan antara karakteristik individu dengan konsep diri Penyuluh KB; (6)Hubungan karakteristik individu dengan perilaku kepemimpinan dan gaya kepemimpinan Penyuluh Keluarga Berencana dalam pembinaan PPKBD; (7) Hubungan antara konsep diri Penyuluh KB dengan perilaku kepemimpinan dan gaya kepemimpinan Penyuluh KB dalam pembinaan PPKBD; (8) Hubungan antara tingkat kemandirian PPKBD dengan gaya kepemimpinan Penyuluh KB dalam pembinaan PPKBD; dan (9) Hubungan antara jarak lokasi kecamatan dengan tingkat kemandirian PPKBD, peri­laku kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan Penyuluh KB.
Keyword: 

Judul: Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi : Studi Kasus Desa Kadudampit dan Desa Gede Pangrango Perwakilan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi
Abstrak: Tujuan praktek lapang ini adalah untuk mempelajari kelembagaan penyuluhan program KB. Metoda praktek lapang yang digunakan adalah studi kasus. Data yang dikumpulkan selama praktek lapang mencakup data primer dan data sekunder. Program KB merupakan salah satu program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hidup masyarakat melalui pengendalian kelahiran. Berbagai upaya dicanangkan untuk memasyarakatkan program KB, diantaranya melalui kegiatan penyuluhan. Efektivitas pelaksanaan penyuluhan program KB, sangat dipengaruhi oleh adanya lembaga-lembaga yang mengatur hubungan masyarakat. BKKBN DT II Kabupaten Sukabumi merupakan koordinator seluruh kegiatan dalam pelaksanaan program KB di Ka- bupaten Sukabumi. Dalam menjalankan fungsinya, BKKBN Kabupaten Sukabumi menjalin kerjasama dengan Unit Pelak- Program KB. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan program KB di lapangan, BKKBN menginstruksikan Pengawas PLKB di tingkat Kecamatan dan PLKB untuk tingkat Desa. Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa dan Kelompok Akseptor merupakan kelembagaan masyarakat desa, yang berperan serta dalam pelaksanaan program KB...
Keyword: 

Judul: Mud Crab’s (Scylla serrata Forskal 1775) Response to Different Decaying Level of Gold Snail (Pomacea canaliculata Lamarck 1822) Bait.
Abstrak: Mud crab is well known as omnivorous-vigorous-voracious-opportunistic-scavenger. These intertidal animals applies mainly chemoreception in their predatory behaviour. It has been commonly assumed that non fresh gold snail bait is better than fresh bait in stimulating the mud crab. This research's aim is to analyze mud crab response to different decaying level of gold snail bait. Their response were observed as time required to touch the bait and pattern and direction of the mud crab in approaching the baits. The different decaying level of gold snail baits were shown on Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) as 16.3 mg/100g (0 day); 534.1 mg/100g (3 days); and 887.4 mg/100g (6 days). The research was conducted from July 2009 until February 2011. The TVBN test for gold snail baits were conducted at Laboratory of BBPPHP Jakarta. The experiment was conducted in Pemalang. The result showed that the average period of mud crabs to touch the baits were 52.14 minutes; 61.57 minutes and 52.57 minutes. Anova test concluded no sufficient evidence of significant effect of TVBN content of gold snail bait on mud crab’s feeding behaviour. Movement pattern B, i.e. left and right deviation followed by straight forward movement to the bait, was commonly exhibited by the crabs. Consequences of time period required by the mud crab to approach the bait on fishing operation is discussed.
Keyword: