Judul: Distorsi Ruang Publik dan Kuasa Politik Elite Lokal dalam Pembangunan
Abstrak: Sepanjang penerapan otonomi daerah pada tahun 2000, persoalan pembangunan di Kabupaten Pandeglang masih berkutat pada persoalan kemiskinan. Regulasi dan arah pembangunan yang dibuat tidak menjadikan Pandeglang terbebas dari kemiskinan, karenanya persoalan kemiskinan selalu menjadi isu sentral di daerah ini. Kondisi ini dipertajam dengan kenaikan angka kemiskinan sebanyak 24.790 orang 2017 dari sebelumnya berjumlah 675.040 orang pada Maret 2018, atau naik 0,14 poin. Program Jamsosratu sudah 18 tahun berjalan dan program infrastruktur jalan sudah dicanangkan sejak era orde baru. Tetapi, Pemda Kabupaten Pandgeglang hanya mampu membiayai 30% program infrastruktur jalan yang dibutuhkan. Implikasinya, banyak pergerakan barang dan jasa terhambat, mengganggu produktivitas ekonomi dan memperlemah partisipasi masyarakat. Elite lokal di Pandeglang (ulama, jawara dan elite desa) memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Tetapi kemudian, kemampuan politis para elite lokal belum sepenuhnya dapat memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Elite lokal memiliki berbagai agenda, baik agenda pembangunan, agenda politik maupun agenda kelompok. Realitas ini diperkuat dengan sikap masyarakat yang mewakilkan aspirasi terhadap para elite lokal. Implikasinya posisi elite lokal menjadi semakin elitis di tengah-tengah masyarakat. Situasi ini kemudian memudahkan elite lokal dalam membangun dan memperoleh dukungan politik praktis. Padahal, jika orientasi elite lokal mengarah pada pemberdayaan masayarakat, kekuatan komunikasi politik elite lokal melebihi kekuatan formal (pimpinan daerah). Kekuatan ulama dan jawara dalam beberapa realitas sosial bahkan melampaui batas geografis yang belum tentu dimiliki oleh elite lain. Proposisi utama penelitian ini adalah komunikasi politik para elite lokal dipengaruhi oleh berbagai agenda (kepentingan) yang didasari oleh perbedaan orientasi terhadap pembangunan. Akibatnya konsensus dalam ruang publik tidak melalui dialog kritis. Dampak yang lebih jauh, ruang publik belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat. Yang terjadi adalah kelesuan partisipasi dan ketidak percayaan masyarakat yang disebabkan diskoneksi orientasi para elite lokal dalam pembangunan. Implikasinya, komunikasi pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya, masyarakat mempercayakan aspirasinya pada para elite lokal tanpa mengkritisinya terlebih dahulu. Perbedaan orientasi dan agenda antar para elite lokal, menjadikan ruang publik syarat dengan agenda dan kepentingan sehingga ruang publik terdistorsi dan tidak lagi menjadi medium yang netral. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik komunikasi politik elite lokal dalam pembangunan, seperti apakah pertemuan politis yang diikuti, bagaimana orientasi dan tipe komunikasi politik yang digunakannya, apakah berdampak pada upaya penyadaran kritis atau sebaliknya serta bagaimana keberfungsian ruang publik. Permasalahan ini kemudian ditinjau dengan menggunakan teori tindakan komunikatif Habermas (1984) yang menekankan pencapaian konsensus melalui klaim kebenaran, ketepatan dan kejujuran. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi (primer). Tiga metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yakni: metode (1) Studi kasus (2) Life history dan (3) Dokumentasi. Komunikasi politik dalam penelitian ini dimaknai sebagai suatu proses penyampaian pesan untuk mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku politik melalui pesan dan simbol-simbol. Selain menghasilkan berbagai temuan, penelitian ini menjawab beberapa persoalan: Pertama, dialog dan diskursus dalam ruang publik belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran kritis sehingga konsensus yang dicapai belum mencerminkan aspirasi masyarakat. Pencapaian konsensus dalam ruang publik, prosesnya dapat tercapai jika ada kesetaraan. Kesetaraan peran, akses, kesetaraan literasi, kesetaraan perlakuan dan kesetaraan status, adalah prasyarat terjadinya dialog kritis dalam
Keyword: public spheres, communication, politics, development, local elites

Judul: Pengaruh komunikasi pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat daerah tertinggal dalam pembangunan daerahnya
Abstrak: Selama ini Pemerintah lebih sering menurunkan agen-agen pembangunannya seperti penyuluh pertanian atau kader posyandu di dalam menyalurkan ide-ide pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu Pemerintah juga menggunakan jasa dari media massa di dalam mempublikasikan kegiatan yang akan mereka lakukan di suatu daerah tertentu. Kebiasaan seperti inilah yang antara lain membuat adanya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah baik dalam pemberian informasi pembangunan maupun penyediaan sarana pembangunan. Selain dari ketergantungan masyarakat, ada hal lain yang juga berpengaruh yaitu tidak adanya keselarasan antara program pembangunan Pemerintah dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Pemerintah lebih sering dikejar oleh tercapainya target pembangunan tanpa melihat kondisi sebenarnya dari masyarakat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. untuk melihat kecenderungan pengaruh dari faktor-faktor komunikasi pembangunan baik bidang, bentuk maupun pendekatannya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat serta 2. untuk melihat faktor-faktor yang membedakan partisipasi tokoh masyarakat dengan warga masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat. Dengan jumlah khalayak penelitian 60 orang di mana terdapat tokoh masyarakat sebanyak 8 orang dan warga masyarakat sejumlah 52 orang. Khalayak penelitian adalah masyarakat yang telah memiliki kekhususan di dalam menghadiri kegiatan penyuluhan. Pada daerah penelitian, terdapat tiga idang komunikasi pembangunan yaitu pertanian, kesehatan dan lain-lain kewirausahaan dan pemerintahan). Tingkat pendidikan dari tokoh masyarakat cenderung berada pada tingkat pendidikan rendah yaitu tidak sekolah dan Sekolah Dasar /sederajat tamat/tidak). Sedangkan dari tingkat pendapatan tokoh masyarakat memiliki tingkatan yang lebih baik daripada warga masyarakatnya. Kecenderungan pengaruh dari bidang komunikasi pembangunan terhadap jumlah kehadiran adalah bahwa masyarakat banyak mengikuti kegiatan penyuluhan di bidang kesehatan. Sedangkan kecenderungan pengaruh bidang komunikasi pembangunan terhadap tingkat pemanfaatan fasilitas pembangunan oleh khalayak adalah tidak ada, karena tingkat pemanfaatan khalayak terhadap fasilitas pembangunan dari bidang komunikasi pembangunan apapun hanya pada tingkat menggunakan. Kecenderungan pengaruh bentuk komunikasi pembangunan terhadap jumlah kehadiran khalayak ternyata tidak ada. Kecenderungan pengaruh bentuk komunikasi pembangunan dengan tingkat pemanfaatan fasilitas pembangunan oleh khalayak juga tidak ada…dst
Keyword: 

Judul: Pengukuran Jantung Kelinci New Zealand White (Oryctolagus cuniculus) dengan Radiografi Toraks
Abstrak: This research was conducted to evaluate radiographs heart size of anaesthetized New Zealand White rabbits (Oryctolagus cuniculus) under different combination of ketamine and xylazine. The rabbits were divided into three groups. Group A were anaesthetized using a 35 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=5). Group B were anaesthetized using a 40 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3) while group C were anaesthetized using 45 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3). Parameter of observation from left laterolateral view were: 1) the apicobasilar length of the heart (AB), 2) the width of the heart (CD), 3) the distance between the cranial edge of the fifth rib and the caudal edge of the seventh rib perpendicular to the spine (R5-7), and 4) the vertical depth of the toraks (H). Parameter of observation from dorsoventral view were: 1) the length of the heart (L), 2) the width of the heart (W), and 3) the width of the thorax (T). The result from the heart parameters observation that were measured in left laterolateral view and dorsoventral view shows theres no significantly differ among the groups (P > 0.05). The vertebrae heart size (VHS) values obtained from the sum of the length of the long and the short axes on left laterolateral view. The long axes mean values (A) were 4.35±0.26 v and the short axes mean values (B) were 3.59±0.30 v, therefore VHS mean values were 7.94±0.49 v. On the dorsoventral view, the length of the heart mean values (L) were 4.32±0.29 cm, the width of the heart mean values (W) were 3.33±0.26 cm, and the width of the thorax mean values (T) were 5.85±0.30 cm. In normal conditions, the width of the heart should be less than two-thirds the width of the thorax and values obtained of 3.33<3.72 it shows that the heart is in the normal range. The best ratio to calculated the normal heart dimension in the left laterolateral view was compared the long axes with the vertical depth of the thorax, whereas in dorsoventral view, the length of the heart was compared with the width of the heart.
Keyword: