Judul: Analisis Aktor dalam Pengelolaan Lahan Terindikasi Terlantar di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Desa Tamansari, Desa Sukaluyu, dan Desa Sukajaya).
Abstrak: Tanah terindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian. Menurut Bapeda Kabupaten Bogor tahun 2016, terdapat 13 000 ha lahan terindikasi terlantar di Kabupaten Bogor. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi lahan terindikasi terlantar, mengetahui sejarah penggunaan lahan, mengetahui peran para aktor, serta mengetahui alternatif pemanfaatan lahan dibidang kehutanan di lahan tersebut. Untuk mengetahui peran para aktor di lahan tersebut, digunakan metode Actor Centred Power (ACP) yang mengacu pada elemen koersif, (dis)insentif, dan informasi dominan berdasarkan informasi kronologis sejarah penggunaan lahan serta relasi kekuasaan sebagai penentu tingkat kekuatan aktor. Hasil dari analisis ACP menyimpulkan bahwa aktor yang paling berpengaruh di lahan adalah Biong. Berdasarkan hasil penelitian, lahan terindikasi terlantar tersebut sangat berpotensi untuk usaha hutan rakyat berbasis agroforestri dengan didukung oleh kemitraan setelah lahan kembali berstatus tanah negara.
Keyword: analisis aktor, lahan terindikasi terlantar

Judul: Knowledge Transfer and Policy Adoption on Utilization Abandoned Land in Bogor Regency
Abstrak: Lahan merupakan sumber daya alam sebagai wadah dan faktor produksi strategis bagi kegiatan pembangunan karena semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan. Secara umum lahan memiliki fungsi lingkungan, ekonomi, sosial dan spiritual. Alokasi pemanfaatan lahan bisa melalui penataan ruang oleh pemerintah, diserahkan pada mekanisme pasar dan kombinasi antara pengaturan pemerintah dan mekanisme pasar. Penggunaan lahan merupakan suatu proses yang dinamis, sebagai hasil dari perubahan pada pola dan besarnya aktivitas manusia sepanjang waktu, oleh karenanya penggunaan lahan merupakan masalah yang komplek sehingga bisa berkembang ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga sebaliknya. Lahan memiliki nilai ekonomi (land rent) yang berbeda-beda, dimana suatu bidang lahan tidak mempunyai nilai ekonomi lahan selama tidak dikelola atau diterlantarkan. Keberadaan tanah terlantar hingga saat ini masih menjadi persoalan pelik, dan proses penyelesaiannya cenderung berlarut-larut dan merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang tidak terselesaikan. Penelantaran tanah dapat memberikan dampak negatif seperti meningkatnya kesenjangan sosial, melemahnya perekonomian bangsa dan menurunkan stabilitas ketersediaan cadangan pangan dalam negeri. Dalam rangka mengantisipasi tanah diterlantarkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mulai dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pemberdayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Terbitnya peraturan baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja penertiban lahan terlantar. Pendekatan penertiban untuk meningkatkan produktivitas lahan terlantar belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan lain yang bersifat non penertiban. Tujuan dari penelitian ini adalah: Melakukan identifikasi ragam “product of knowledge” yang memiliki policy space paling besar, memahami relasi kuasa antar aktor dalam integrasi ilmu pengetahuan kedalam kebijakan pemanfaatan lahan terindikasi terlantar di Kabupaten Bogor dan memahami proses integrasi ilmu pengetahuan ke dalam pembuatan kebijakan pemanfaatan lahan terindikasi terlantar di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan utama berupa Analisis RAPID yang dilengkapi dengan pendekatan spasial, IDS dan analisis prosfektif dan analisis komunikasi jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Product of knowledge yang paling banyak diadopsi adalah dalam bentuk tindakan praktis yaitu sebanyak 64% sedangkan adopsi dalam bentuk sosialisasi publik dan tindakan politis masing- masing sebesar 18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua jenis adopsi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sepanjang memenuhi kriteria yaitu kesamaan discorse, interest dan network, serta didukung faktor pemungkin yaitu pendanaan. Luasan lahan terindikasi terlantar pada tahun 2013 dan 2016 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana hanya terjadi peningkatan sebesar 333 ha. Perhitungan yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan perubahan sebesar 27% (2.585,13 ha) jika dibandingkan dengan tahun 2013. Berdasarkan peta kepemilikan lahan dari BPN tahun 2010, diketahui bahwa sebagian besar lahan terindikasi terlantar belum tercatat di dalam peta kepemilikan lahan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan perhitungan tahun 2013 luas lahan terindikasi terlantar adalah 9.646,46 ha sedangkan yang tercatat dalam peta kepemilikan lahan hanya 1.278,53 ha (13%). Demikian pula halnya dengan perhitungan pada tahun 2020, dimana dari 7.061,33 ha lahan terindikasi terlantar hanya sebesar 1.689,38 ha (24%) yang tercatat di dalam peta kepemilikan lahan BPN Kabupatan Bogor. Hasil wawancara menunjukkan mayoritas responden tidak
Keyword: Abandoned Land, Policy Adoption, Product of Knowledge, Transfer of Knowledge

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: