Judul: Kajian Kegagalan Kebijakan Pemanfaatan Hutan untuk Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Ditinjau dari Aspek Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan (Pelajaran Dari Dokumentasi Proses Hutan Tri Dharma IPB)
Abstrak: Munculnya gagasan pengelolaan hutan dengan model LGC (Land Grant College) dalam hal ini LMGC (Land Management Grant College) dari Dephutbun pada akhir tahun 1998 akhimya dapat terwujud dengan keluarnya SK Menhutbun No. 585/Kpts-Vl/1999 tentang Pemberian Hak Pemanfaatan Hutan untuk Penclidikan, Pelatihan dan Penelitian Kepada lnstitut Pertanian Bogor di Areal Eks HPH PT. IF A pada Lokasi Dusun Aro di Propinsi Daerah Tingkat I Jarnbi. Dalam pelaksanaan konsep LMGC ini, temyata pihak pengelola Hutan Tri Dharma IPB terjebak ke dalam format HPH. Beberapa kebijakan yang memberatkan HTD-IPB yaitu melakukan tata batas areal kerja dalam 5 tahun, kewajiban penyusunan Rencana Karya Pemanfaatan Hutan (RKPH), Rencana Karya Lima Tahun {RKL), dan Rencana Karya Tahunan (RKT), serta kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Oleh karena program LMGC yang diterapkan oleh pengelcla Hutan Tri Dharma IPB bersifat cost center maka HTD-IPB tidak mempu.nyai dana yang cukup u.ntuk membayar kewajiban-kewajiban tcrsebut. Selain itu berbagai permasalahan internal juga semakin menambah bcban dalam pengelolaan HTD-lPB schingga akhirnya HTD-IPB gaga} dalam mengeloJa hutannya. Pelajaran dari dokumentasi proses implcmentasi kebijakan pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian olch HTD-IPB ini sangat baik untuk dikaji secara mendalam akar permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganaJisis sinkronisasi dan konsistensi, substansi dan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi pcrrnasalahan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan peman.fo.atan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikaq informasi dan pengetahuan berharga mengenai kebijakan pemanfaatan butan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian serta dapat memberikan rekomendasi bagi perwmlsan kebijakan pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian di masa depan. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis secara deskriptif terhadap data dan infonnasi yang diperoleh untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan substansi (content), struktur (hyrarchy) dan perkembangan (trend) peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian. Kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas lJUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan SK Menteri. Kebijakan pemanfaatan hutan untuk pcndidikan, pelatihan dan penelitian ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesamya kemakmuran rakyat". Kebijakan tersebut yaitu mengenai pemanfaatan sumberdaya alam yang kemudian ruang lingkupnya dipersempit menjadi sumberdaya hutan dengan tetap selalu memperhatikan kemakmuran rakyat. Kegiatan pendidikan, pelatihan dan pcnelitian termasuk pengembangan dan penyuluhan kehutanan merupakan bagian dari kegiatan pengurusan hutan. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat penting karena merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan menguasai ihnu pengetahuan dan teknologi yang didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME serta memiliki kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan demi terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Secara struktural, kebijakan pemanfaatan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia. Tidak terdapat konsistensi dan sinkronisasi antara UU No. 5/1967 dengan PP No. 6/1999, SK Menhutbun No. 465/Kpts-11/1999, SK Menhutbun No. 535/Kpts-ll/1999 dan SK Menhutbun No. 585/Kpts-Vl/1999. Konsistensi dan sinkronisasi antara UU No. 41/1999 dengan SK. Menhut No. 9577/Kpts-JI/2002 dan SK.
Keyword: Hutan Pendidikan, Land Grant College

Judul: Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat).
Abstrak: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya. Hutan Pendidikan dan Latihan Gunung Walat (HPGW) merupakan salah satu KHDTK untuk tujuan pendidikan dan latihan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi dengan pengelolaan oleh Fakultas Kehutanan IPB. Pengelolaan HPGW bertujuan untuk fasilitasi media tridharma perguruan tinggi bagi pengelolaan hutan lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pengelola melalui kelola produksi, kelola sosial, dan kelola lingkungan sebagai landasan fasilitasi program kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK HPGW saat ini adalah masih minimnya peraturan perundangan tentang pengelolaan KHDTK. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan serta kesenjangan dalam implementasi pengelolaan KHDTK HPGWdan merumuskan konsep solusi pengelolaan KHDTK yang dikelola oleh Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan indept interview terhadap permasalahan pengelolaan HPGW serta content analysis terhadap peraturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi mempunyai beberapa karakteristik antara lain mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, menjadi media dan sarana penyelenggaraan tridharma serta memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk tujuan pendidikan dan penelitian dalam upaya kemandirian secara finansial. Dalam rangka fasilitasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat saat ini masih mengalami hambatan dikarenakan belum memiliki posisi yang jelas mengenai landasan pengelolaan meliputi kewenangan, organisasi pengelolaan, kegiatan pengelolaan serta pengawasan pengelolaan KHDTK sehingga pengelola HPGWdalam melakukan pengelolaan mengacu pada peraturan perundangan umum dengan melaksanakan perizinan disetiap kegiatan pemanfaatan hutan yang mengakibatkan pengelola mengalami kesulitan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan HPGW. Solusi yang dibutuhkan saat ini adalah diperlukannya peraturan perundangan khusus yang secara tuntas mengatur tentang penyelenggaraan KHDTK secara mandiri dan berkelanjutan dengan ruang kreativitas dan inovasi untuk peningkatan fungsi pelayanan publik tujuan khusus KHDTK.
Keyword: Pengelolaan Hutan, KHDTK, kebijakan

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: