Judul: Peranan Sektor Perikanan dalam Pembangunan Daerah dan Dampaknya terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau
Abstrak: Provinsi Riau sebagian besar merupakan daerah kepulauan yang memiliki sumberdaya perikanan yang cukup besar. Di samping sumberdaya laut, sumberdaya perikanan air tawar juga banyak terdapat di Provinsi Riau. Sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan sektor perikanan merupakan pendorong pembangunan perikanan. Faktor-faktor tersebut harus dikembangkan untuk meningkatkan peranan sektor perikanan terhadap pembangunan daerah. Sektor perikanan di Provinsi Riau diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian daerah. Untuk lebih menunjang kebijakan yang akan diambil periu teriebih dahulu diketahui beberapa hal berikut: (1) Mengetahui peranan dan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesempatan keJja, (2) Mengetahui dampak aktivitas sektor perikanan terhadap pendapatan wilayah dan kesempatan kerja, (3) Mengetahui peluang investasi sektor perikanan, dan (4) Mengetahui altematif strategi pengembangan pembangunan sektor perikanan terhadap pembanglman daerah Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Staf Dinas Perikanan Provinsi Riau yang digunakan untuk menentukan altematif strategi dan pembobotan pada analisis SWOT. Data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sektor perikanan, yaitu : Kantor Dinas Perikanan Provinsi Riau, Kantor Statistik Provinsi Riau dan Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Analisis data yang digunakan adalah a) analisie Location Quotient (LQ), b) analisis Incremental Capital Output Ratio (/COR), c) analisis Multiplier effect dan d) analisis SWOT.
Keyword: 

Judul: Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Di Provinsi Riau
Abstrak: Provinsi Riau sebagai provinsi yang memiliki PDRB tertinggi di Sumatera (BPS 2013) mengalami peningkatan PDRB dari tahun 2009 sampai 2013 dimana sektor pertanian merupakan sektor andalan yang berkontribusi besar kedua setelah pertambangan. Namun berdasarkan data Bank Indonesia (2013), diketahui bahwa pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2012 merupakan pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir. Dilihat dari sisi fiskal, Provinsi Riau memiliki rasio fiskal yang lebih tinggi dibandingkan nasional, tetapi trendnya mengalami penurunan (Kementerian Keuangan 2012). Perubahan kondisi fiskal yang mengalami penurunan seiring dengan adanya perlambatan pertumbuhan sektor pertanian diduga dikarenakan kebijakan fiskal yang berlaku di Provinsi Riau menyebabkan terjadinya penurunan kinerja sektor pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran fiskal di Provinsi Riau, (2) menganalisis dampak perubahan penerimaan dan pengeluaran fiskal pemerintah daerah terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau, (3) merumuskan kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sebagai sistem persamaan simultan menggunakan data time series Provinsi Riau tahun 1994-2013. Model tersebut dibagi menjadi tiga blok, yaitu penerimaan fiskal, pengeluaran fiskal, dan kinerja sektor pertanian. Model kebijakan fiskal dan kinerja sektor pertanian Provinsi Riau diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi kebijakan dilakukan pada periode 2003-2013 dan dikelompokkan menjadi enam simulasi, yaitu: (1) peningkatan DAU 5 persen (2) peningkatan dana bagi hasil pajak daerah 5 persen (3) peningkatan pengeluaran sektor pertanian 10 persen (4) peningkatan infrastruktur 5 persen (5) kombinasi kebijakan peningkatan pengeluaran sektor pertanian dan infrastruktur masingmasing sebesar 10 persen dan 5 persen (6) kombinasi kebijakan peningkatan DAU 5 persen, dana bagi hasil pajak daerah 5 persen, pengeluaran sektor pertanian 10 persen, dan infrastruktur 5 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi seluruh penerimaan fiskal di Provinsi Riau yang meliputi pajak, retribusi, dan DAU adalah PDRB dengan pengaruh yang positif dan signifikan. Selain itu DAU dipengaruhi oleh total pengeluaran daerah secara negatif dan signifikan, serta bagi hasil pajak daerah dipengaruhi oleh PAD dan pengeluaran sektor ekonomi secara positif dan signifikan. Sementara faktor yang mempengaruhi seluruh pengeluaran fiskal di Provinsi Riau yang meliputi pengeluaran gaji, pengeluaran non gaji, pengeluaran sektor pertanian, pengeluaran sektor non pertanian, dan pengeluaran infrastruktur adalah PAD dan total penerimaan daerah dengan pengaruh yang positif dan signifikan. Selain itu pengeluaran gaji juga dipengarui secara signifikan oleh DAU dengan pengaruh yang negatif dan pengeluaran gaji tahun sebelumnya dengan pengaruh yang positif, pengeluaran non gaji juga dipengaruhi secara signifikan oleh sisa anggaran tahun sebelumnya dan jumlah penduduk dengan pengaruh yang positif, pengeluaran sektor non pertanian juga dipengaruhi secara signifikan oleh penyerapan tenagakerja sektor non pertanian dengan pengaruh yang positif, dan pengeluaran infrastruktur juga dipengarui signifikan oleh kepadatan penduduk dengan pengaruh yang positif. Perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran fiskal berdampak positif terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau dan seluruh subsektornya dilihat dari aspek PDRB, tetapi jika dilihat dari aspek penyerapan tenagakerja, perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran fiskal seluruhnya berdampak positif hanya pada subsektor perkebunan. Oleh sebab itu berdasarkan hasil simulasi diketahui bahwa kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau adalah peningkatan pengeluaran sektor
Keyword: kebijakan fiskal, kinerja pertanian, persamaan simultan

Judul: Enhancement of photon absorbtion on BaxSr1-xTiO3 thin films semiconductor using photonic crystals.
Abstrak: In this research, has been conducted BaxSr1-xTiO3 (BST) thin films manufacturing for mole fraction x = 0.25, 0.35, 0.45, and 0.55; and concentration of 1 molar using chemical solution depositon (CSD) method. The materials, which are used in this research, are barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%], titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28), 97.999%], gallium trioxide [Ga2O3], 2-methoxyethanol [H3COOCH2CH2OH, 99%] and 1 x 1 cm of transparent conductive oxide (TCO) glass as substrate. Two BST thin films are made that for BST thin films which are doped by 10% galium (BGST) as p-type layer and pure BST solution as n-type. BST solution is made by reacting barium acetate [Ba(CH3COO)2, 99%], strontium acetate [Sr(CH3COO)2, 99%] and titanium isopropoxide [Ti(C12O4H28)] into 2-methoxyethanol solvent [H3COOCH2CH2OH, 99%] in accordance with mass gram for each x value. While, BGST solution is made in the same way as BST solution, plus adding gallium at 10% of the mass of BST. Once all materials are reacted, then vibrated using ultrasonic for 90 minutes, and followed by coating BGST / BST on the TCO substrate. Once the layer is formed, then annealed for 15 hours at temperature of 500 °C with increasing rate of 1.67 oC/minute. Characterizations of BST thin films with or without photonic crystals include the absorbance and transmittance in the visible light spectrum, as well as the electrical photoconductivity characterizations. From BST thin films without photonic crystals indicate that our thin films have light absorption area on almost the entire range of the visible light spectrum even to the infrared range with absorption value over than 67.6%, in addition, it can be seen that the maximum absorbance of BST thin films for all mole fractions lie in blue to green light spectrum region, 457 nm ≤ λ ≤ 570 nm and the minimum in yellow to red light spectrum region, 570 nm ≤ λ ≤ 678 nm. The largest absorbance is found at x = 0.25 with average absorbance value of 92.04% and maximum and minimum absorbance peaks at wavelength of 500.89 and 657.72 nm, respectively. At x = 0.35, average absorbance value decreased to 83.55% with maximum and minimum peaks at 505.73 and 613.68 nm, respectively. Then increased to 91.16% at x = 0.45 with maximum and minimum peaks at 506.04 and 618.56 nm, respectively. At x = 0.55, average absorbance value decreased to 80.12% with maximum and minimum peaks at 507.85 and 608.79 nm, respectively. Moreover, it can be seen that the addition of barium mole fraction leads to wider maximum absorbance or minimum transmittance peaks and narrower minimum absorbance or maximum transmittance peaks in the same range of the green and blue & red light spectrums, respectively. BST thin films with photonic crystals show increasing in absorption for all x values in the range of 3.04 into 13.33%. At x = 0.25, average absorbance percentage increased 3.96% from 92.4 into 95.68%, for x = 0.35 average percentage increased 7.07% into 89.45 from 83.55%. Furthermore, average absorbance of BST thin films at x = 0.45 increased 3.04% from 91.16 into 93.93% and x = 0.55 has
Keyword: