Judul: Strategy for Increasing the Absorption of Revenue Sharing Fund of Reforestation Fund in East Kalimantan Province Government
Abstrak: Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) adalah salah satu sumber pendapatan daerah dari sumber daya alam sektor kehutanan. Namun demikian, pemerintah daerah saat ini memiliki kendala dalam memanfaatkan dana tersebut. Dalam kurun 2017-2019, dari Rp2.47 triliun yang disalurkan pemerintah kepada provinsi, masih ada sisa sebesar Rp1.4 triliun. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penerima DBH DR terbesar di Indonesia. Jumlah dana yang diterima rata-rata Rp170 miliar per tahun atau 23 persen dari total nasional. Meski demikian, serapan anggarannya masih rendah yaitu 31.24 persen. Hal ini berdampak pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan terhambatnya kinerja program prioritas seperti rehabilitasi hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan 1) Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dan implementasi DBH DR, 2) Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab rendahnya DBH DR berdasarkan persepsi stakeholder, dan 3) Merumuskan strategi meningkatkan penyerapan DBH DR pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan di Jakarta dan Kalimantan Timur pada April hingga Desember 2022 melalui studi literatur, wawancara dan survey. Survey dilakukan kepada stakeholder kunci dari Pusat, Pemda, dan masyarakat untuk mengetahui persepsi mereka dan diolah dengan aplikasi NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan, DBH DR yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi, namun masih terkendala dari sisi penyerapan anggaran yang belum maksimal. Belum maksimalnya serapan menyebabkan adanya sisa DBH DR dan menjadi SiLPA serta tidak tercapainya beberapa output prioritas seperti capaian rehabilitasi hutan dan lahan. Faktor yang mempengaruhi penyerapan DBH DR antara lain peraturan teknis DBH DR dinilai belum mengakomodir kebutuhan daerah, lambatnya proses pemetaan nomenklatur kegiatan, dan penggunaan DBH DR yang belum tepat sasaran. Guna mengatasi rendahnya serapan DBH DR di Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan atau regulasi menjadi faktor penting dalam mendorong perencanaan DBH DR yang baik dan memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan DBH DR. Namun demikian, prasyarat substansi kebijakan tersebut harus dapat mengakomodir kebutuhan daerah dan sinkron dengan ketentuan perundang-undangan yang lain. Di sisi lain, untuk menghasilkan perencanaan yang maksimal dalam menyerap DBH DR, dibutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai peraturan DBH DR. Strategi meningkatkan penyerapan DBH DR pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah 1) Sinkronisasi kebijakan dan tata waktu perencanaan DBH DR di tingkat pusat dan daerah, 2) Penggunaan DBH DR diarahkan untuk membiayai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti perhutanan sosial dan prioritas pembangunan daerah lainnya, dan 3) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola DBH DR di daerah terkait peraturan teknis yang berlaku.
Keyword: Pengelolaan Keuangan Publik, Dana Bagi Hasil, Dana Reboisasi

Judul: Pengembangan Model Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.
Abstrak: Dibalik tingginya IPM dan Indek kinerja lingkungan Provinsi Kalimantan Timur saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, intensitas bencana alam yang tinggi dan jumlah anak terlantar yang meningkat. Hal itu menunjukan bahwa, Kalimantan Timur mengalami paradok kesejahteraan dan keberlanjutan, karena itu penting dilakukan studi tentang keberlanjutan. Studi ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: Regional Sustainable Account (RSA), Benefit Cost Analysis (BCA) dan System Dynamic Analysis (SDA). Ketiga pendekatan itu saling memperkuat baik dalam aspek kewilayahan dengan aspek sectoral, dimensi masa lalu, saat ini dan dimasa mendatang. Hasil Analisis “RSA” menunjukan bahwa, dalam aspek kewilayahan tiga kota yaitu; Balikpapan, Samarinda dan Bontang menuju unsustainable, bahkan Balikpapan telah sampai pada kriteria cronic unsustainable, sementara tujuh kabupaten cenderung masih sustainable kecuali Kutai Timur namun rata-rata nilainya mengalami penurunan. Permasalahan keberlanjutan wilayah untuk dimensi ekonomi dipengaruhi oleh, kemiskinan dan pengangguran; dimensi lingkungan lebih oleh tingginya lahan kritis dan sektor pertambangan, kemudian dimensi sosial, dakibatkan oleh tinggiya kecelakaan lalu-lintas dan perceraian. Kemudian hasil Analisis “BCA” menunjukan bahwa Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tingginya “biaya” pembangunan hingga 83 persen dari PDRB, sedangkan rasio “Benefit” terhadap PDRB rata-rata mencapai 64 persen. Sumber biaya pembangunan terbesar adalah lahan kritis dan deplesi sumberdaya alam non renewable, sementara benefit terbesar adalah net ekspor dan personal expenditure . Hasil analisis BCA menempatkan Kalimantan Timur pada kriteria “cronic unsustainable”, lebih lanjut berdasarkan hasil analisis SDA sampai dengan 50 tahun yang akan datang (2019 – 2069) Provinsi Kalimantan Timur tetap berada pada situasi unsustainable. Simulasi Kebijakan dengan pendekatan parsial hanya dengan mengurangi produksi batubara atau hanya mengurangi luasan lahan kritis sampai dengan 50 persen pertahun tidak mampu menciptakan Kalimantan Timur yang sustainable. Berbeda jika dilakukan simulasi skenario simultan terbukti memberikan hasil yang sustainable, simulasi skenario kebijakan simultan terbaik adalah mengurangi luasan lahan kritis lebih besar dibanding mengurangi produksi batubara. Proporsi pengurangan lahan kritis sampai degan 35 persen disertai menurunkan produksi batubara hingga 32,5 persen terbuktu lebih sensitive untuk mencapai sustainability meskipun pada tahun 2040, tentu pengurangan dengan proporsi lebih banyak akan lebih sustainable dan sebaliknya.
Keyword: double-paradoks, regional development, regional sustainable account, regional benefit cost analysis, sustainable development

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: