Judul: Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Hak Sumberdaya Sistem Sea-Ranching Studi Kasus Sea Ranching Di Kepulauan Seribu-Dki Jakarta
Abstrak: Sebagian besar perikanan pesisir di Indonesia telah mengalami tangkap lebih. Sehingga nelayan sulit bertahan, tetapi juga sulit untuk mengembangkan perikanan yang lebih jauh karena keterbatasan armada, modal dan keahlian. Sedangkan budidaya laut, disamping membutuhkan biaya besar, juga membutuhkan kepastian input, keahlian memadai serta perubahan kultur pola menangkap menjadi pola budidaya. Salah satu usaha meningkatkan produktivitas perikanan pesisir adalah dengan sea ranching, yang menggabungkan perikanan tangkap dan budidaya. Namun implementasi sea ranching membutuhkan perubahan paradigma dan pola pengelolaan sumberdaya pesisir. Sehingga kemudian perlu dilakukan perumusan konsep sea ranching dan kelembagaan pengelolaannya di Indonesia. Berdasar penelitian sebelumnya, salah satu lokasi potensial untuk sea ranching kerapu adalah di perairan Semak Daun, Kep. Seribu. Penelian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual, merumuskan biaya dan manfaat, merumuskan pola interaksi dan tindakan antar aktor dan merumuskan kelembagaan yang tepat bagi pengelolaan dan pengembangan sea ranching di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan rumusan model umum sea ranching, dengan mempelajari kasus sea ranching di perairan dangkal P. Semak Daun KAKS. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara, diskusi mendalam dan diskusi kelompok dengan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat di Kel. P Panggang, KAKS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan analisis dilakukan dengan menggunakan metode kausalitas, analisis biaya manfaat secara langsung dan harga pasar serta analisis kelembagaan IAD dipadukan dengan analisis DPSIR. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa sea ranching merupakan kegiatan berbasis ekosistem, mempunyai dimensi alamiah (natural) dan dimensi sosial. Model sea ranching mempunyai elemen : (1) pelepasan ekosistem, (2) ekosistem yang sehat dan wilayah perairan demarkatif, (3) Sistem hak sumberdaya yang efektif, dan (4) kelembagaan yang efektif. Komponen model pengembangan sea ranching : (1) kesesuaian lokasi, (2) kepastian spasial, (3) sistem hak, (4) rencana pengelolaan, (5) tata laksana. Sedangkan tata laksana mempunyai unsur : (1) legitimasi, (2) transparansi, (3) pengendalian akses, (4) pendanaan otonom dan berkelanjutan, (5) aransemen kelembagaan. Potensi penerimaan penerimaan sea ranching mencakup : (1) penjualan hasil ikan tangkapan, dan (2) pengelolaan kegiatan wisata. Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sea ranching : (1) biaya langsung operasional, (2) biaya transaksi, dan (3) biaya pengelolaan wisata. Biaya transaksi meliputi : (1) biaya mendapatkan informasi, (2) biaya pengawasan, (3) biaya pelatihan, (4) biaya resolusi konflik, (5) biaya menghadiri pertemuan, (6) biaya pengambilan keputusan, dan (7) biaya pengawasan dan penegakan. Pada lokasi yang mempunyai karakteristik kepulauan, potensi bangkitan ekonomi sea ranching sebagian besar akan dinikmati oleh ekonomi lokal. Aktor dalam pengelolaan sea ranching dapat dikelompokan menjadi pendukung, penyedia jasa dan pengguna. Relasi antar aktor bisa bersifat sinergis (positip) tetapi juga antagonistis (negatif). Relasi antar aktor dan interaksi dengan pengelolaan sea ranching dapat bersifat menguatkan atau sebaliknya melemahkan pengelolaan sea ranching. Komponen model kelembagaan sea ranching mencakup : (1) karakteristik sumberdaya (alam, fisik, karakteristik masyarakat, modal sosial dan finansial), (2) Aturan main dan pengambilan keputusan, (3) Aksi dan situasi aksi aktor/lembaga dan (4) dampak yang ditimbulkan (pada ekosistem perairan, kesejahteraan sosial masyarakat dan keuangan untuk pengelolaan). Untuk mendukung pola sea ranching, pengelolaan wilayah harus berbasis hak sumberdaya dengan instrumen pengelolaan berbasis teritorial (TURF). Agar tercipta kondisi ini, maka diperlukan perubahan pada rejim pengelolaan sumberdaya, rejim hak sumberdaya pada tingkat kebijakan makro yang berimplikasi
Keyword: biaya transaksi, kelembagaan, sea ranching, hak sumberdaya, legitimasi

Judul: Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Di Kepulauan Seribu
Abstrak: Kawasan pesisir adalah wilayah kepulauan dengan pulau--pulau kecil dan laut, merupakan wilayah yang sangat penting secara ekologis dan ekonomi sekaligus rentan dan berbagai masalah. baik yang menyangkut masalah dari aspek fisik dan biologi maupun masalah yang menyangkut aspek sOsial, ekonomi maupun budaya. Perrnasalahan tersebut, terutama yang menyangkut pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak sesuai kaidah keberlanjutan sehingga menyebabkan ekosistem yang penting bagi keberlanjutan hidup baik manusianya sendiri, maupun sumberdaya alam dan lingkungannya secara keseluruhan menjadi rusak dan tidak dapat memberikan manfaatnya secara berkelanjutan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuat model pengelolaan perikanan di Kepulauan Seribu dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, maka" ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan sebagai tujuan khusus, antara lain: 1) Menganalisis ekosistem perikanan di Kepulauan Seribu; 2) Menganalisis tingkat pemanfaatan perikanan tangkap di Kepulauan Seribu; 3) Analisis status keberlanjutan sumber daya perikanan Kepulauan Seribu; 4) Mengembangkan model kelembagaan pengelolaan sumberdaya pen1canan berkelanjutan di Kepulauan Senl>u.: · Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sid Desember 2Q12. Lokasi Kepulauan Seribu, khususnya Pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa. Analisis data : 1) Analisis ekosistem perairan di Kepulauan Seribu dengan deskriptif dan metode Storet 2) Analisis pemanfaatan sumberdaya perikanan secara deskriptif; J) Analisis status keberlanjutan sumber daya perikanan Kepulauan Seribu dengan MDS;. 4) Membuat model kelembagaan dengan AHP dan ISM~ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Kepulauan Seribu (pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa) lcategorinya kurang berlanjut dengan nilai kurang dari 500/Q dengan 9 (sembilan) atribut sensitif berpengaruh. Atribut terbagi atas satu atribut dimensi ekologi, dua atribut dimensi ekQnomi, tiga atribut dimensi sosial dan budaya, satu atribut dimensi Hukum dan kelembagaan dan dua atribut dimensi teknologi dan inftastruktur. Arahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan di Kepulauan Seribu dengan melakukan intervensi yang lebih besar terhadap variabel kunci yang berpengaruh dalam model. Arahan kebijakan dalam pengelolaan ini pengaturan alat tangkap untuk mengurangi penurunan jumlah hasil tangkapan, adanya teknologi yang ramah Iingkungan, perlu data stock ikan serta menumbuh kembangkan lembaga ekonomi masyarakat dengankoordinasi dan menjalin kemitraan yang baik antar stakeholder dan peningkatan $tatus- keberlanjutan yang lebih baik kedepan. -
Keyword: Perikanan, Keberlanjutan, Kepulauan Seribu, Penangkapan

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: