Judul: Pertarungan Penguasaan Kawasan Hutan Mandailing Natal: Pertambangan versus Konservasi
Abstrak: Kepentingan pembangunan sektor kehutanan sering kali berbenturan dengan kepentingan sektor pertambangan. Tanpa sinergi kebijakan maka pertarungan kepentingan sektor kehutanan dan pertambangan tidak bisa dihindari. Konflik penguasaan kawasan hutan yang terjadi antara Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sorikmas Mining (SMM) merupakan salah satu contoh dari kurang sinerginya kebijakan antara kedua sektor tersebut. Peluso (2006) menegaskan bahwa kawasan hutan sejak lama sudah menjadi bahan pertikaian yang mendorong pada konflik penguasaan sumberdaya hutan oleh banyak pihak melalui tindakan fisik, ekonomi, politik dan sosial yang melibatkan negara, swasta dan masyarakat. Inisiatif dan pembentukan TNBG pada tahun 2004 diwarnai oleh beragam kepentingan dari para aktor yang menyebabkan terjadinya konflik tumpang tindih penguasaan kawasan hutan, karena memasukkan sebagian wilayah IUP PT SMM yang sudah beroperasi sejak tahun 1998 ke dalam kawasan taman nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pertarungan kepentingan pertambangan dan konservasi dalam penguasaan kawasan hutan di Mandailing Natal Sumatera Utara dari perspektif ekologi politik. Dalam ekologi politik perubahan ekosistem kawasan hutan (lingkungan) bukan suatu proses yang netral tetapi memiliki sumber-sumber politik dan menyebabkan implikasi politik yang berujung pada ketimpang sosio-ekonomi dan politik (Bryant dan Bailey 1997). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang mencakup masyarakat lokal yaitu masyarakat Desa Roburan Dolok dan Desa Hulu Pungkut, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Kehutanan RI serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Conservation International – Indonesia (CI-I), Bitra Konsorsium, dan LSM lokal lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan TNBG tidak murni dilatarbelakangi oleh motif konservasi keanekaragaman hayati. Kepentingan utama dari pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang sangat kuat mengusulkan pembentukan TNBG (2004) lebih pada motif ekonomi politik daripada konservasi. Kawasan yang diusulkan menjadi TNBG dengan memasukan wilayah IUP emas PT SMM dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menyingkirkan konsesi pertambangan dari Kabupaten Mandailing Natal. Sikap pemerintah ini juga dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan alokasi pendapatan keuangan dari konsesi pertambangan PT SMM terhadap pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dipicu oleh penolakan pemilik PT SMM atas keinginan pemerintah daerah untuk memiliki saham dalam konsesi pertambangan emas milik perusahaan tersebut dalam rangka kepentingan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Mandailing Natal pada tahun 2005. Sebagai tambahan, LSM Conservation Internasional-Indonesia dan LSM lokal, serta masyarakat lokal “memperkuat” proses penghapusan konsesi tambang ini. Selain itu konflik tumpang tindih kawasan telah mendorong terjadinya fenomena akses terbuka (open access) sehingga berkembangnya praktik penebangan dan pertambangan illegal. Temuan penelitian lainnya yaitu Mahkamah Agung yang membatalkan Keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan TNBG di Mandailing Natal pada tahun 2008 disepanjang kawasan yang bertumpang tindih dengan wilayah IUP dan mengembalikan hak penguasaan kawasan kepada PT SMM. Keputusan ini berimplikasi terhadap perubahan sikap politik pemerintah kabupaten yang semula mendukung TNBG menjadi mendukung pertambangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontestasi penguasaan kawasan hutan di Mandailing Natal merupakan hasil pertemuan kepentingan konservasi yang diusung lembaga konservasi internasional dengan kepentingan ekonomi politik pemerintah daerah dan elit politik lokal dimana TNBG menjadi sarana untuk menghapus konsesi pertambangan di TNBG. Kontestasi ini berdampak pada perubahan teritori kawasan hutan dan menimbulkan regim akses terbuka di kawasan yang diperebutkan.
Keyword: Konflik kepentingan, konservasi hutan, pertambangan, Taman Nasional Batang Gadis

Judul: Kebijakan Resolusi Konflik Usaha Tambang Di Kawasan Hutan: Studi Kasus Di Kalimantan Timur
Abstrak: Sistem pengelolaan SDA di Indonesia terdistribusikan dalam sektor-sektor (situation) sehingga mempengaruhi penyusunan aturan main dalam pengelolan SDA yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (structure). Aturan main tersebut mempengaruhi perilaku pengusaha dan penguasa (pemerintah) dalam pelaksanaan pengurusan SDA (behaviour) sehingga memunculkan persoalan konflik pemanfaatan SDA yang masih terus terjadi dan bermuara pada kerusakan SDA itu sendiri (performance). Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memformulasikan kebijakan yang tepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan. Untuk mencapai umum tujuan itu, maka dijabarkan tujuan-tujuan khusus sebagai berikut: (1) Menganalisis kinerja dan perilaku aktor dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (2) Menganalisis kelembagaan kesejarahan dan situasi dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (3) Memformulasikan penataan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Kalimantan Timur dengan fokus lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan, pengamatan terlibat dan review dokumen. Informan terdiri dari 10 orang di tingkat pusat, 15 orang di tingkat provinsi, 20 orang di tingkat kabupaten terdiri dari Kementerian Kehutanan dan unit pelaksana teknisnya di daerah, Tim Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan, masyarakat dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Informan kunci ini ditentukan secara snowball. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kelembagaan dan SSBP (situation, structure, behavior, performance) yang didukung dengan analisis isi (content analysis), analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) dan analisis deskriptif kualitatif. Situasi kebijakan ditandai oleh karakteristik SDH yang secara dejure dikuasai pemerintah, tetapi defacto open access, sifat keberadaan tambang di atas permukaan lahan, biaya transaksi yang tinggi untuk memperoleh informasi potensi dan sebaran batubara, dan pola interaksi, komunikasi dan koordinasi antar pemerintahan yang kurang lancar sehingga menambah biaya pelaksanaan kebijakan (policing cost). Situasi tersebut mempengaruhi penyusunan struktur kebijakan usaha tambang di kawasan hutan. Kelembagaan kesejarahan menunjukan bahwa kebijakan usaha pertambangan sejak era kolonial hingga era reformasi (path dependency) belum mengalami perubahan, dimana sektor pertambangan dan kehutanan masih ditempatkan sebagai tumpuan dan penopang pertumbuhan ekonomi melalui rezim ekstraksi SDA tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungannya. Persoalan konflik kebijakan tidak muncul di era Kolonial dan mulai muncul pada era Orde Lama dalam bentuk konflik laten. Pada era Orde Baru muncul konflik permukaan karena penetapan areal yang sama untuk wilayah tambang dan kawasan hutan, namun konflik tersebut dapat diredam dengan keberadaan Inpres No.1/1976 sebagai salah satu solusi atas konflik pemanfaatan lahan. Struktur kebijakan mempengaruhi perilaku aktor pemerintah yang masih melakukan ‘negosiasi’ dan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam proses perizinan dan pelaksanaan kebijakan dengan pelaku usaha. Pelaku usaha (agent) dengan kekuatan modal berupa rente ekonomi yang tinggi (US$ 20 per ton), SDM yang berkualitas, jejaring kekuasaan yang luas, dan teknologi informasi yang canggih telah mempengaruhi pemerintah (principal) dalam menyusun kebijakan publik yang diarahkan untuk keamanan dan keuntungan bagi kepentingan bisnisnya. Hal ini menunjukkan ada ketidakseimbangan kekuasaan dan ketimpangan informasi antara pelaku usaha dengan aparatur negara yang memunculkan kasus penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan di lapangan. Contohnya pelaku usaha yang berorientasi hit and run dan rent seekers, tidak memiliki NPWP dan menunggak
Keyword: resolusi konflik, pinjam pakai kawasan hutan, struktur kebijakan, kontestasi dan penataan kelembagaan

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: