Judul: Kajian Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Denpasar ditinjau Dari Aspek Perkanan dan Pariwisata Dihubungkan Dengan Rencana Vmum Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan umum pesisir Kota Denpasar serta kasus kasus yang timbul di wilayah ini serta melakukan kajian terhadap pengelolaan Iingkungan pesisir Kota Denpasar terutama dari aspek perikanan dan pariwisata. Dengan melakukan pengkajian terhadap lingkungan pesisir di wilayah pesisir Kota Denpasar, diharapkan mampu memberikan masukan saran bagi pemerintah setempat untuk pengelolaan selanjutnya yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2000 sampai Maret 200 I di sepanjang pantai Sanur sampai Suwung Benoa, Pelabuhan Benoa dan Pulau Serangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari studi hasil terkait dan lembaga lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti Dinas PU Kota Denpasar, Pemda Kota Denpasar, Badan Statistik Kota Denpasar, Tata Kota, Departemen Kehutanan Propinsi Bali, Badan Otonom Pelabuhan Benoa, Bali Beach Conservation Project, WWF Walacea Bioregion, dan Konsultan Sun·a. Selain iti juga dilakukan pengamatan lapangan dan waawancara yang memperkuat data yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah Nodul anal isis dan Matriks kesesuaian. HasiI penelitian dan analisis yang dilakukan menunjukkan kenyataan bahwa : Kawasan pesisir Kota Denpasar secara umum telah mengalami degradasi kualitas lingkungan yang cukup tinggidengan berbagai permasalahan yang kompleks antara penggunaan Iahan dan daya dukung lahan sena adanya conjlicl ofimaesl antara pemakai lahan. Kerusakan wilayah pesisir Kota Denpasar terutama diakibatkan oleh kegiatan Pariwisata yang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya pesisir. Pengelolaan yang ditetapkan dalam Rencana Umum tata Ruang Wilayah Kota Denpasar memiliki banyak kekurangan terutama dalam pengalokasian wilayah yang seharusnya dilindungi dan \vilayah yang bisa dieksploitasi. Pengelolaan yang terkesan setengah hati dari pemerintah Daerah dan kurangnya pengawasan secara teratur terhadap kegiatan kegiatan dan usaha yang terjadi di kawasan pesisir Kota Denpasar. Kesimpulan yang didapatkan menghasilkan saran sebagai berikut yaitu harus dibentuk suau peraturan yang dapat menyaring secara ketat pembangunan sarana dan prasarana yang akan mengambil lahan di wilayah pesisir, terutama dalam hal sempadan pantai, sempadan bangunan dan cakar bangunan. Dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar seharusnya seluruh slake holder dilibatkan dalam pengambilan keputusan, serta pelibatan masyarakat setempat sebagai kontrol sosial bagi kegiatan perekonomian dan pembangunan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Denpasar. TPA sampah padat danTPA limbah cair yang berlokasi di wilayah Taman Hutan Raya seharusnya memiliki sistem pengolahan yang modern,jadi tidak hanya mengandalkan oksidasi alami dari Hutan Mangrove yang akan memperbesar beban bahan organik yang harus dioksidasi oleh mangrove sehingga memungkinkan terjadinya pembusukan. Sesegera mungkin dilakukan Reboisasi Hutan mangrove karena akan membantu menyeimbangkan kembali ekosistem pesisir Kota Denpasar
Keyword: 

Judul: Urban landscape management as a waterfront landscape on the coast of makassar city
Abstrak: Kota Makassar merupakan salah satu kota pesisir yang ada di Indonesia dengan luas 175,77 km2 yang terdiri dari 15 kecamatan dengan panjang garis pantai kurang lebih 32 km. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2034 memiliki tujuan untuk mewujudkan wilayah kota berbasis pada konsep kota tepian air (waterfront city). Sebagai upaya dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan berbagai kegiatan revitalisasi dan reklamasi pada kawasan pesisir. Kegiatan yang terjadi pada pesisir Kota Makassar membawa suatu perubahan pada kondisi pesisir baik itu secara positif ataupun negatif. Dampak negatif terlihat ialah adanya perubahan morfologi akibat adanya pendangkalan pada kawasan pesisir yang menyebabkan penurunan kualitas air laut akibat kurang optimalnya pertukaran air laut, berkurangan kawasan mangrove dan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kegiatan rumah tangga dan industri. Hal ini mempengaruhi kualitas lanskap pesisir, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya dalam manajemen pengelolaan lanskap yang baik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menginventarisasi, memetakan, mengevaluasi manajemen lanskap pesisir berbasis waterfront city, dan analisis persepsi masyarakat. Metode yang digunakan ialah analisis kesesuaian lahan, analisis keindahan, analisis kenyamanan, dan analisis persepsi masyarakat. Hasil penelitian disusun menjadi rekomendasi strategi pengembangan dan manajemen waterfront city untuk mewujudkan waterfront landscape di Kota Makassar. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan lanskap pesisir Kota Makassar berpotensi sebagai pengembangan kawasan wisata, konservasi, dan permukiman. Pengembangan kawasan perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor pembatas pada lanskap eksisting setiap fungsi kawasan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan. Kualitas visual lanskap pesisir Kota Makassar memiliki nilai Scenic Beauty Estimation (SBE) beragam. Kualitas visual tinggi didominasi oleh kawasan dengan pemandangan vegetasi dengan penataan yang baik dan rapi yang memperlihatkan view alam seperti laut dan langit. Sedangkan pada ruang dengan kualitas rendah terlihat kawasan yang tidak tertata baik dan sampah yang berserakan. Tingkat kenyamanan pada ruang terbuka lanskap pesisir memiliki tingkat kenyamanan yang baik pada pagi dan sore hari, sedangkan pada siang hari memiliki tingkat kenyamanan yang tidak nyaman. Analisis persepsi menunjukan bahwa faktor pendidikan dan jarak tempat tinggal memiliki nilai korelasi positif pada setiap aspek persepsi masyarakat terhadap penerapan konsep waterfront city. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik tingkat pendidikan dan jarak tinggal responden menilai bahwa penerapan konsep tersebut belum terealisasikan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah lingkungan dan konflik yang masih terjadi. Selain itu aspek peran pemerintah dan pengawasan merupakan persepsi dengan nilai korelasi terendah yang menunjukan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan dan pengelolaan waterfront kurang terlihat. Pemerintah sebagai penentu kebijakan perlu berperan aktif dalam penerapan konsep waterfront sehingga dapat menciptakan kondisi yang optimal bagi segala pihak dalam memanfaatkan lanskap pesisir Kota Makassar. Rekomendasi konsep diusulkan yaitu responsible dan resilience dengan strategi pengelolaan yaitu melakukan redevelopment waterfront dengan fungsi mixed use yang terdesentralisasi pada setiap ruang berdasarkan fungsi. Kota Makassar direkomendasikan menjadi tiga zona yaitu zona pariwisata, zona campuran, dan zona konservasi yang didukung oleh program pengelolaan masing-masing.
Keyword: kawasan pesisir, manajemen lanskap, perkotaan, waterfront landscape

Judul: Evaluation of Influenza Antibody Titers in Serum and Egg Yolk of Layers Vaccinated with Influenza Vaccines.
Abstrak: Influenza belongs to the Orthomyxoviridae family which causes upper and lower respiratory tract infection. The aim of this study was to evaluate influenza-A specific antibody titers from serum and egg yolk of hens vaccinated with quadrivalent influenza vaccines. Three Hy-line Brown layers were vaccinated with quadrivalent influenza type A and B inactivated vaccines. Vaccination was carried out three times at a dose of 0.25 ml/chicken via the intramuscular route. The first vaccination was carried out at 24 weeks of age, then boosters were performed at 28 and 32 weeks of age. Serum and egg yolk were collected every week for 20 weeks since the first vaccination. Influenza A H3N2 and H1N1 antibody titers were determined using hemagglutination-inhibition (HI) test and agar-gel-precipitation (AGP) test. Influenza-A H3N2 and H1N1 specific antibodies were detected in both serum and egg yolk from the first to twenty weeks after the initial vaccination. Highest HI geometric mean titer (GMT) of H1N1 antibody reached 26.67 HIU at nine weeks post first vaccination (p.f.v), while H3N2 antibody reached 26 HIU at six weeks p.f.v. Our result showed that influenza antibodies can be produced in layers using quadrivalent vaccines and layer chickens are able to produce equivalent antibody levels for each influenza subtype.
Keyword: antibody, egg yolk, influenza, layer chickens, serum