Judul: Pengembangan Repositori Pengetahuan Berbasis Ontologi untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Perihal Kepabeanan dan Cukai.
Abstrak: Peraturan yang mengatur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah jenis peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan banyak pihak pemerintahan seperti Presiden, Menteri Keuangan, dll. Peraturan-peraturan ini memiliki kekuatan untuk mengikat dalam mencapai tujuan dan manfaat yang spesifik pada lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peraturan-peraturan ini juga memiliki fungsi penting untuk pekerjaan administrasi serta hukum yang berlaku pada sebuah organisasi ini, terutama setelah dilakukannya peluncuran CEISA (Customs-Excise Information Systems and Automation). Undang-undang dan seluruh jenis peraturan menjadi dasar utama dalam proses bisnis yang akan diterjemahkan ke dalam sebuah aplikasi. Setiap bentuk layanan dan proses bisnis yang telah diterjemahkan tersebut, akan terkomputerisasi dan terhubung dengan bank atau kas negara. Dalam mengelola dokumen Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Bea dan Cukai memiliki repositori peraturan. Terdapat 672 item peraturan yang dikelola repositori dengan 15 jenis peraturan dan 179 tag peraturan (http://peraturan.beacukai.go.id). Repositori ini seringkali terjadi masalah dalam pengaksesan repositori, sulitnya melakukan proses pencarian PMK yang relevan serta terdapat beberapa peraturan yang belum lengkap dan diperbarui. Masalah yang paling mendasar adalah tidak adanya relasi atau keterhubungan antar peraturan-peraturan lain seperti UU, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan kementrian Keuangan dan sebagainya. Ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan informasi mengenai peraturan yang telah mendapatkan perubahan maupun relasi yang terdapat di dalamnya. Maka, perlu dilakukan pengkajian dan pengembangan repositori yang dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan mengembangkan repositori berbasis ontologi dan jaringan semantik. Repositori ini diharapkan dapat memfasilitasi otomasi dalam pengunggahan (upload) peraturan, pengelompokan peraturan, menampilkan keterhubungan atau relasi peraturan dan memfasilitasi pemberian saran node yang terhubung dengan dokumen baru. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan ontologi dan jaringan semantik untuk administrasi dan peraturan sudah pernah dilakukan dengan tools yang berbeda-beda. Mayoritas dari penelitian-penelitian tersebut terbatas pada perancangan taksonomi ontologi atau membuat mesin pencari peraturan secara umum. Ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penetilian sebelumnya yang membahas hanya sampai pada taksonominya saja, tanpa mengaplikasikannya menjadi sebuah sistem yang user friendly. Penelitian ini juga akan membantu mengotomasi pengelompokkan dan pemberian saran node atau taksonomi yang cocok dengan dokumen baru yang diunggah oleh user. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan ontologi On-To-Knowledge (OTK) dalam pengaplikasiannya. Metode tersebut memiliki empat tahapan yakni kick-off, refinement, evaluation dan maintenance. Kick-off melakukan analisa sistem yang berjalan dan menangkap informasi dengan studi pustaka dan pengumpulan data. Tahapan ini menghasilkan rancangan awal node dan relasi. Tahapan refinement merupakan tahapan dalam menentukan domain ontologi, apa saja yang akan menjadi bagian ontologi serta relasi yang akan dibangun didalam jaringan semantik. Pada tahapan ini, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih detil. Langkah-langkah tersebut dimulai dari pemodelan ontologi dan jaringan semantik menggunakan tool Neo4j. Pada langkah ini berhasil merancang 13 node utama yang terdiri dari 242 total node dan 22 jenis relasi yang terdiri dari 548 total relasi yang menghubungkan seluruh node dalam waktu 3305ms. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi jaringan semantik dengan melakukan pengujian query menggunakan Cyper. Langkah ketiga, dilakukan text mining dan dilakukan analisa struktur teks semantik menggunakan teknik Latent Semantic Analysis (LSA) yang menghasilkan matriks topik. Langkah selanjutnya adalah melakukan clustering dokumen menggunakan K-Means dengan menggunakan software Orange dan dievaluasi menggunakan
Keyword: Customs and Excise, Neo4j, Ontology, Regulations, Semantic

Judul: Evaluasi dan Rancangan E-government Sistem Repositori Produk Hukum Sebagai Implementasi Fungsi Deposit Di Perpustakaan Nasional RI.
Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mengubah tatanan birokrasi sehingga Pemerintah RI harus mengadopsi perkembangan teknologi informasi melalui layanan berbasis e-government. Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan layanan publik informasi terbitan pemerintah berdasarkan UU Deposit. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan melakukan perancangan sistem e-government melalui repositori hukum peraturan perundang-undangan yang lebih terstruktur agar lebih mudah ditemukan, lebih fleksibel dalam pencarian serta terintegrasi sehingga termutakhirkan. Metodologi penelitian ini adalah melakukan evaluasi dan perancangan repositori produk hukum. Sampel diambil berdasarkan pada pemeringkatan egovernment Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2013 yang berpredikat baik. PeGI diperoleh 12 kementerian 10 lembaga non kementerian, 4 provinsi dan 8 kabupaten/kota. Penelitian ini mengevaluasi komponen repositori yang terdiri atas komponen manajemen repositori, komponen interoperabilitas serta komponen human computer interface serta wvaluasi kepuasan pengguna berdasarkan pada QUIS (Questionnaire Of User Interface Satisfaction) terhadap aspek usabilitas serta aspek layanan. Data yang diperoleh diolah dalam bentuk sebaran frekuensi sebaran ketersediaan komponen repositori dalam bentuk persentase dan sebaran rata-rata pada dimensi usabilitas dan dimensi layanan. Pengembangan sistem dilakukan setelah evaluasi sistem yang sedang berjalan Desain sistem baru dibuat berdasarkan rekomendasi atas hasil evaluasi sistem yaitu membuat proses bisnis dan arsitektur sistem serta tampilan user interface yang sesusai standar guna meningkatkan kepuasan pengguna. Hasil penelitian menyatakan bahwa portal e-government bidang repositori produk hukum di Indonesia belum terstruktur, terintegrasi, serta fleksibel. Pengujian menunjukkan belum terstrukturnya komponen manajemen repositori, Pengujian aspek interoperabilitas menunjukkan penggunaan metadata standar belum diterapkan, sementara itu pada ketidak fleksibelan terlihat pada komponen human computer interaction khususnya dalam terlihat ketersediaan fasilitas pencarian. Demikian pula pada aspek usabilitas dan layanan ditemukan masih ada pengguna sistem masih belum puas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah portal e-government layanan terbitan hukum belum efisien, efektif serta belum terintegrasi. Perancangan sistem dilakukan dengan desain sistem yang sesuai standar melalui perancangan ulang proses bisnis dan desain antar muka sistem.
Keyword: Layanan e-government, layanan referensi terbitan hukum, terbitan pemerintah, undang-undang deposit

Judul: Evaluation of Influenza Antibody Titers in Serum and Egg Yolk of Layers Vaccinated with Influenza Vaccines.
Abstrak: Influenza belongs to the Orthomyxoviridae family which causes upper and lower respiratory tract infection. The aim of this study was to evaluate influenza-A specific antibody titers from serum and egg yolk of hens vaccinated with quadrivalent influenza vaccines. Three Hy-line Brown layers were vaccinated with quadrivalent influenza type A and B inactivated vaccines. Vaccination was carried out three times at a dose of 0.25 ml/chicken via the intramuscular route. The first vaccination was carried out at 24 weeks of age, then boosters were performed at 28 and 32 weeks of age. Serum and egg yolk were collected every week for 20 weeks since the first vaccination. Influenza A H3N2 and H1N1 antibody titers were determined using hemagglutination-inhibition (HI) test and agar-gel-precipitation (AGP) test. Influenza-A H3N2 and H1N1 specific antibodies were detected in both serum and egg yolk from the first to twenty weeks after the initial vaccination. Highest HI geometric mean titer (GMT) of H1N1 antibody reached 26.67 HIU at nine weeks post first vaccination (p.f.v), while H3N2 antibody reached 26 HIU at six weeks p.f.v. Our result showed that influenza antibodies can be produced in layers using quadrivalent vaccines and layer chickens are able to produce equivalent antibody levels for each influenza subtype.
Keyword: antibody, egg yolk, influenza, layer chickens, serum