Judul: Kebijakan Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi dan Implementasinya di Indonesia
Abstrak: Sejarah panjang pemanfaatan hutan produksi, terutama untuk produksi kayu, menyisakan kondisi hutan produksi yang telah terdegradasi parah bahkan terdeforestasi. Kondisi ini ditunjukkan oleh makin berkurangnya jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK HA) yang beroperasi dan volume produksi kayu bulat dari hutan produksi alam di Indonesia yang terus menurun. Memperhatikan kondisi hutan produksi Indonesia tersebut, pada tahun 2000, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada konservasi burung dan habitatnya yaitu Burung Indonesia mulai mendorong wacana restorasi ekosistem pada hutan produksi. Melalui proses yang cukup panjang, akhirnya wacana ini diterima banyak pihak termasuk Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disingkat KLHK) yang menggunakan diskresi untuk menerbitkan peraturan menteri kehutanan (Permenhut) No. SK.159/Menhut-II/2004 tentang restorasi ekosistem pada hutan produksi. Sebelumnya restorasi ekosistem pada hutan produksi yang kemudian dikenal dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK RE) belum diatur dalam peraturan perundangan yang telah ada. Permenhut tersebut dipandang sebagai sebuah terobosan dan menandai perubahan paradigma pengelolaan hutan produksi di Indonesia dari sebelumnya berbasis kayu menjadi pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Hingga tahun 2020, KLHK telah menerbitkan 16 IUPHHK RE dengan luas total 622.826 hektar. Total luas kawasan hutan produksi yang berada di bawah IUPHHK RE tersebut, baru mencapai 21% dari target luas areal IUPHHK RE yang ditetapkan KLHK, yaitu seluas 3 juta hektar. Kajian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis isi teks kebijakan restorasi ekosistem pada hutan produksi (IUPHHK RE) dan implikasinya terhadap implementasinya; (2) menganalisis efektivitas implementasi kebijakan IUPHHK RE; (3) memahami pilihan rasional para aktor dalam melaksanakan IUPHHK RE; serta (4) mengidentifikasi ruang kebijakan yang tersedia untuk merevisi kebijakan IUPHHK RE jika diperlukan. Hasil kajian isi teks kebijakan menemukan bahwa sebagian besar kebijakan IUPHHK RE masih sangat berorientasi pada pemanfaatan kayu dan belum mengakomodasi beragam tujuan pengelolaan dari tiap unit manajemen IUPHHK RE yang beroperasi di Indonesia saat ini. Sebagai akibatnya pelaksanaan IUPHHK RE di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan sejak proses perizinan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penilaian kinerja unit manajemen IUPHHK RE. Kajian ini juga menemukan bahwa berbagai kebijakan dan aturan, prosedur dan sistem birokrasi yang ada saat ini, belum secara efektif mendukung implementasi restorasi ekosistem pada hutan produksi di Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa setiap unit manajemen memiliki alasan dan tujuan berbeda dalam melaksanakan IUPHHK RE, didasarkan pada pilihan yang mungkin paling menguntungkan atau mencapai manfaat maksimal dengan pengorbanan minimal. Pilihan rasional unit manajemen IUPHHK RE ternyata tidak hanya diukur dari sudut pandang ekonomi namun juga dilihat dari pencapaian visi organisasi dan citra hijau perusahaannya. Untuk mendorong terwujudnya tata kelola RE pada hutan produksi yang baik, serta meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan inovasi serta memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan RE, 16 unit manajemen RE menciptakan jaringan dan berkoalisi dengan perwakilan dari KLHK, LSM dan akademisi melalui Kelompok Kerja Restorasi Ekosistem (Pokja RE). Pelaksanaan IUPHHK RE dalam 14 tahun terakhir telah menghasilkan data, informasi, pengetahuan dan pembelajaran yang kaya yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan kebijakan dan pelaksanaan IUPHHK RE. Narasi kebijakan yang digunakan para aktor serta koalisi aktor yang terbentuk telah menciptakan ruang kebijakan bagi perbaikan IUPHHK RE. Namun ruang kebijakan
Keyword: hutan produksi, insentif, pokja RE, restorasi ekosistem, ruang kebijakan

Judul: Efektivitas Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
Abstrak: Kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan sudah diterapkan sejak tahun 1950-an, akan tetapi belum efektif menurunkan luasan lahan kritis nasional. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan cenderung diidentikkan dengan kegiatan bercocok tanam. Kegagalan rehabilitasi dan reklamasi hutan lebih pada diskursus terhadap sumberdaya hutan. Implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan belum menyentuh penyiapan prakondisi yang optimal guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis isi (content analysis) teks kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan; (2) menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta hambatan-hambatan yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut; (3) merumuskan opsi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT PetroChina. Lokus analisis implementasi kebijakan rehabilitasi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, sedangkan untuk lokus analisis implementasi kebijakan reklamasi hutan dalam konteks rehabilitasi DAS di hutan lindung gambut Sungai Beram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat, dan review dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf KLHK, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Angaran-Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, PT PetroChina, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat serta narasumber lainnya yang terkait sebagai informan kunci yang ditentukan secara snowball sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori yang dikembangkan oleh Edward III dan policy process analysis oleh International of Development Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara teks kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, antara lain belum diaturnya penyiapan pra kondisi, pemeliharaan dan pertanggungjawaban kehilangan aset, partisipasi dan pemberdayaan serta transparansi. Dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan terdapat penyimpangan, high transaction cost, rendahnya partisipasi, dan rendahnya legitimasi, yang diakibatkan oleh tidak efektifnya komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak dan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, maka pemerintah perlu mengefektifkan komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak, dan sumber daya. Selain itu, diperlukan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi serta pembagian kewenangan yang jelas di tingkat pusat dan mengoptimalkan peran kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai organisasi di tingkat tapak untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
Keyword: efektivitas, implementasi, kebijakan, rehabilitasi, reklamasi

Judul: Metrik Einstein (Anti-) Self-Dual Berdimensi Empat dengan Metode Cartan
Abstrak: Gravitational field equation can be formulated in differential forms (differential geometry), which describes gravity as a manifestation of the curvature of space-time. Curvature of space-time is characterized by a metric that satisfies the gravitational field equation. With differential forms it can be formulated the (anti-) self-dual Einstein equation, which is a modification of the Cartan structure in (anti-) self-dual basis. Calculation of (anti-) self-dual metric with (anti-) self-dual Einstein equation is simpler than the calculation using Christoffel symbols.
Keyword: