Judul: Strategi Perbaikan Pelayanan Pengelolaan Sampah Permukiman Di Kota Tangerang Selatan
Abstrak: Pengelolaan sampah secara tepat sangatlah penting, karena akan berdampak baik pada lingkungan hidup, perekonomian, perubahan perilaku masyarakat, maupun keberlanjutan masyarakat ke depan. Keberlanjutan pengelolaan sampah memerlukan suatu sistem yang efektif sehingga dapat mengatasi permasalahan pengelolaan sampah secara tepat. Permasalahan yang umum terjadi dalam pengelolaan sampah adalah keterbatasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan keterbatasan anggaran dalam melakukan pengelolaan sampah. Masalah seperti ini tampak juga terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sehingga kota ini perlu segera melakukan terobosan dalan penanganan sampah dengan sistem yang efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini antara lain (1) mengevaluasi pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah permukiman yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, (2) mengidentifikasi tipologi permukiman dan melakukan analisis kepuasan pelayanan pengelolaan sampah permukiman Kota Tangerang Selatan, dan (3) arahan kebijakan dan strategi perbaikan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan meliputi analisis deskriptif untuk membandingkan standar pelayanan pengelolaan sampah dengan kondisi eksisting, analisis dan interpretasi citra untuk mengidentifikasi tipologi permukiman (keteraturan, aksesibilitas, dan kepadatan penduduk), analisis indeks kepuasan masyarakat, dan AHP (analytical hierarchy process). Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pelayanan pengelolaan sampah di Kota Tangsel terhadap Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 jumlah armada aktual yang saat ini dimiliki Dinas Lingkungan (DLH) masih jauh dari kondisi ideal. Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, armada sampah yang dibutuhkan seharusnya berjumlah 76 unit dengan kapasitas 6 m3 dan sekitar 124 unit dengan kapasitas 3 m3, namun saat ini DLH hanya memiliki 36 unit dengan kapasitas 6m3 dan 32 unit dengan kapasitas 3 m3. Selain itu keterbatasan lahan TPA juga menjadi penyebab rendahnya tingkat pelayanan. TPA yang dimiliki Kota Tangsel (TPA Cipeucang) saat ini hanya seluas 5,9 ha, berdasarkan proyeksi timbulan sampah hingga 2030 memerlukan TPA seluas sekitar 11,84 ha. Persepsi masyarakat terhadap kinerja DLH maupun operator Swasta menunjukan hasil yang belum cukup baik. Hal ini cukup wajar karena pada saat ini sampah yang mampu ditangani oleh DLH maupun Swasta baru mencapai 68, 35 %, sehingga masih terdapat 31,65% lagi sampah yang belum tertangani. Berdasarkan tipologi permukiman yang dianalisis berbasis karakteristik masyarakat telah membentuk 4 kawasan prioritas dalam penangan persampahan permukiman. Kawasan prioritas 1 merupakan kawasan prioritas utama dilakukannya perbaikan penanganan persampahan permukiman, dan urutan berikutnya adalah prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 4. Bentuk penanganan sampah yang rasional dapat dilakukan pada setiap kawasan prioritas bisa bervariasi namun peningkatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat di kawasan prioritas, terutaman kawasan prioritas 1 sangat penting terutama dalam melakukan pengurangan sampah rumah tangga, dan melakukan pengangkutan sampah dengan gerobak motor atau kendaraan pengangkut sampah ukuran kecil agar dapat menjangkau wilayah dengan aksesibilitas yang buruk. Adapun arahan perbaikan pelayananan pengelolaan sampah permukiman yang utama perlu dilakukan adalah optimalisasi TPA eksisting, kemudian peningkatan peran serta masyarakat, dan yang terakhir penambahan dan peningkatan prasarana sampah.
Keyword: Priority Areas for Waste Management, Settlement Typology, Waste Service Performance

Judul: Public Perception Analysis and Willingness To Pay (WTP) Estimation on TPS 3R as Alternative of Waste Management System (Case Study: Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, South Tangerang City)
Abstrak: Keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang untuk menampung timbulan sampah akan berimplikasi pada timbulnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara liar di Kota Tangerang Selatan. TPS liar menggunakan sistem konvensional yang akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan pemukiman, salah satunya di Kelurahan Pondok Karya. Paradigma sistem konvensional harus ditinggalkan dan diperbaharui dengan pola pendekatan berbasis masyarakat seperti TPS 3R (reduce, reuse, recycle). Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi upaya pemerintah terhadap rencana penyelenggaraan TPS 3R, (2) mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah saat ini dan tingkat partisipasi terhadap rencana penyelenggaraan TPS 3R, (3) mengestimasi nilai Willingness to Pay (WTP) masyarakat, dan (4) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai WTP masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analis deskriptif, analisis skala likert, Contingent Valuation Methode (CVM), dan analisis regresi logistik ordinal. Hasil penelitian menunjukan adanya upaya pemerintah berupa peningkatan kegiatan sosialisasi serta pemberian bantuan dana pada pembangunan TPS 3R. Masyarakat sangat setuju bahwa pengelolaan sampah saat ini tidak layak baik dari aspek sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk mendapat pengelolaan sampah yang lebih baik. Rataan nilai WTP sebesar Rp 40.100/KK/bulan akan digunakan untuk pembiayaan operasional TPS 3R. Faktor yang mempengaruhi besaran nilai WTP adalah lama tinggal, tingkat pendapatan, status tempat tinggal, dan pendidikan., The problem of limited capacity of Cipeucang landfill (TPA) to accommodate the urban waste cause the emergence of illegal temporary landfill (TPS) in South Tangerang. The illegal TPS is using the conventional waste management system which creates negative effects for the surrounding residential areas, including Kelurahan Pondok Karya. The conventional waste management system must be replaced with the new community-based approach , such as TPS 3R (reduce, reuse, recycle). The aims of this study are; (1) identifying the government plan to execute TPS 3R; (2) identifying people’s perception regarding to the current waste management and people’s participation level to TPS 3R execution plan; (3) estimating people’s Willingness to pay, and; (4) analyzing the factors that influence people’s WTP. This study used a descriptive analytical method, likert scale, Contingent Valuation Method (CVM), and ordinal logistic regression. The result of this study shows that government has conducted socialization on TPS 3R and provide budget for TPS 3R establishements. People strongly agree that the current waste management is not feasible in social, environmental and economic aspects. People's level of participation to get a better waste management was high. Mean of WTP value was Rp 40.100,00/household/month and would be used to finance the TPS 3R operational costs. Factors that influenced the WTP are period of stay, level of income, residence status, and level of education.
Keyword: biaya operasional, persepsi masyarakat, regresi logistik ordinal, TPS liar

Judul: Penentuan Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari Matriks Tridiagonal 2-Toeplitz dengan Pendekatan Polinomial Chebyshev
Abstrak: The eigenvalues and eigenvectors of a matrix can be determined by finding its characteristic polynomials. The characteristic polynomials of a tridiagonal 2-Toeplitz matrix is shown to be closely connected to polynomials which satisfy the Chebyshev recurrence relationship. If the order of the matrix is odd, then the eigenvalues are found explicitly in terms of the Chebyshev zeros and the eigenvectors are found in terms of the polynomials satisfying the recurrence relationship. For even ordered matrices, the situation is more complicated. The problem in these cases is that although the Chebyshev recurrence formula is still applied, its initial values are not generating Chebyshev polynomials
Keyword: