Judul: Peran Paguyuban Berdasarkan Etnik Dalam Menahan Pemiskinan Akibat Dampak dari Pengkotaan Desa-Kota
Abstrak: Indonesia terkenal dengan keberagaman etnis yang dimilikinya. Banyaknya etnisitas di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya berdampak pada munculnya organisasi-organisasi dengan landasan etnisitas atau terkadang dikenal dengan sebutan paguyuban. Balikpapan merupakan daerah dengan masyarakat multietnis yang pada umumnya bukan penduduk asli Balikpapan, melainkan pendatang. Tribun Kaltim edisi 30 September 2012 menyebutkan bahwa terdapat 104 paguyuban etnis di Balikpapan. Secara tidak langsung jumlah ini menggambarkan kondisi keberagaman etnis yang ada di Balikpapan. Masing-masing etnis maupun kelompok-kelompok etnis tersebut memiliki norma, relasi, maupun jaringan kekerabatan satu dengan lainnya, khususnya untuk kepentingan ekonomi dan politiknya. Satu kelompok etnik memiliki suatu identitas khas yang berbeda dengan kelompok etnik lain, yang dengan mudah terlihat dari cara mereka mengekspresikan atau mengartikulasikan kebudayaannya, termasuk dalam hal bagaimana mereka mengkonsepsikan dan menata pengelolaan dan penguasaan terhadap sumberdaya alam, ekonomi, dan politik (Lubis, 2005). Hal ini menekankan bahwa adanya pola-pola relasi yang dibangun dan digunakan didalam kelompok etnik untuk mengelola sumberdaya khususnya dalam sektor ekonomi dan politik. Pola-pola relasi ini tidak terlepas dari jaringan kekerabatan yang dibangun oleh masing-masing kelompok etnik. Fenomena ini memiliki dampak pada semakin kuatnya identitas etnik dari masing-masing etnis di Balikpapan. Kesejahteraan masyarakat desa merupakan faktor penting dalam pembangunan di pedesaan. Namun, pembanguan di pedesaan masih erat kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik kota. Pengkotaan wilayah desa-kota adalah hasil dari adanya kebijakan pembangunan untuk kepentingan kota. Pengkotaan membawa dampak tersendiri bagi masyarakat setempat, khususnya bagi mereka yang tidak dapat mengambil manfaat langsung dari pembangunan tersebut sehingga dapat berujung pada terjadinya proses pemiskinan pada masyarakat setempat. Fenomena ini pada dasarnya tidak dapat terlepas dari gejala menguatnya identitas etnik dan peran paguyuban di Balikpapan. Maka dari itu, penting untuk melihat bagaimana pengaruh paguyuban berdasarkan etnik dalam mempengaruhi bentuk masyarakat majemuk di Balikpapan dan dampaknya terhadap pengkotaan desa-kota. Hal ini penting dilihat dalam kaitannya untuk menganalisa lebih jauh dampak proses tersebut terhadap perekonomian masyarakat desa dan khususnya masyarakat miskin. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin secara khusus melihat bagaimana peran paguyuban berdasarkan etnik dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota. Keberagaman etnisitas di Balikpapan tentunya berdampak pada munculnya paguyuban-paguyuban etnisitas yang memiliki peranan tersendiri di masyarakat, tidak terkecuali dalam pembangunan kawasan pedesaan. Oleh sebab itu, pertanyaan besar dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peran paguyuban berdasarkan etnik dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota. Adapun tentunya dalam memahami hal tersebut, perlu juga untuk memahami bagaimana latar belakang kelompok etnis terbentuk dan menetap di Balikpapan, maka penting untuk mengetahui sejarah keberagaman etnis, kota, paguyuban, dan proses pengkotaan kawasan desa-kota di Balikpapan. Selain itu perlu juga untuk mengetahui bagaimana pola hubungan kelompok etnis dan peran paguyuban sebagai organisasi politik bagi masyarakat di Balikpapan. Hal ini berlanjut pada pertanyaan mendasar yaitu bagaimana situasi ini berperan dalam dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masing-masing etnisitas memiliki nilai-nilai maupun aturan-aturan yang mempengaruhi pola-pola relasi yang mereka lakukan khususnya pada sektor ekonomi dan politik, sehingga perlu diketahui bagaimana pola hubungan kelompok etnis dan peran paguyuban sebagai organisasi politik bagi masyarakat di Balikpapan. Selanjutnya dalam memahami peran paguyuban juga tidak terlepas dari bentuk
Keyword: Etnisitas, Paguyuban, Pilarisasi, Pembangunan, Pengkotaan

Judul: Relasi Kekuasaan Antara Bupati Dengan Kepala Desa Dan Kemiskinan Pedesaan Pandeglang
Abstrak: Perkembangan demokrasi lokal di Indonesia mengindikasikan adanya semacam pembiasan dari nilai-nilai ideal demokrasi yang sesungguhnya. Salah satu pembiasan tersebut diindikasikan adanya penumpukan kekuasaan pada kelompok tertentu sebagaimana keberadaan dinasti politik yang menguasai arena kekuasaan lokal di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam analisis Neher (1995), kecenderungan menumpuknya kekuasaan pada suatu tokoh atau kelompok tertentu ini dijelaskan merupakan salah satu karakteristik kultur masyarakat Asia yang masih kuat ikatan patronase-nya. Hal yang sama kondisinya dengan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Ikatan patronase ini menggambarkan relasi kekuasaan yang menempatkan patron sebagai pusat kekuasaannya. Dengan demikian, untuk memahami model demokrasi lokal perlu dianalisis dari pola-pola relasi kekuasaannya. Dalam penelitian ini, relasi kekuasaan yang dipilih adalah antara bupati dan kepala desa. Kedua struktur tersebut dipilih sebagai representasi struktur pemerintahan yang dipilih secara langsung melalui proses politik. Adapun kepala desa yang dipilih adalah kepala desa yang memiliki karakter kajawaraan sebagai sub kultur khas masyarakat Banten. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan faktor sosial-kultural yang mempengaruhi relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa, (2) menemukan pola relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa dan (3) menganalisis proses relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa dan implikasinya terhadap kemiskinan masyarakat pedesaan. Penelitian kualitatif dipilih sebagai metode penelitian dengan menggunakan desain studi kasus. Tiga Desa yaitu Desa Citalahab, Desa Awilega dan Desa Campaka sebagai kasus merepresentasikan kepala desa: jawara politisi, pengusaha dan jawara kolot. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan studi literatur. Sumber data ditentukan secara purposive yaitu tokoh ulama, tokoh jawara, bupati, kepala desa, camat, aparatur desa, aparatur kecamatan, aparatur pemerintahan daerah dan masyarakat biasa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh faktor sosial-kultural utamanya peran dan kedudukan ulama dan jawara dalam mempengaruhi relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa. Ikatan jaringan kekuasaan yang dibentuk terhadap jaringan ulama dan jawara sangat menentukan terhadap derajat kekuasaan yang terbentuk sehingga baik dalam jaringan kekuasaan yang dibangun oleh kepala desa jawara politisi, jawara pengusaha maupun jawara kolot, ketiganya melibatkan unsur jaringan ulama dan jawara dalam jaringan kekuasaannya. Penelitian juga menemukan dua bentuk pola relasi kekuasaan antara bupati dengan kepala desa yaitu konflik dan kompromi. Pola konflik terbentuk karena faktor kekecewaan atas stagnansi pembangunan desa, perbedaan kepentingan kekuasaan, penolakkan bantuan dan apatisme dalam tata kelola desa. Sementara pola kompromi terbentuk dalam hal proses pembangunan daerah, pendistribusian bantuan, peningkatan PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri)/PADes (Pendapatan Asli Desa) dan penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pola relasi kekuasaan di atas terbentuk sebagai proses yang diawali dari adanya ketergantungan kekuasaan kepala desa terhadap bupati yang sangat tinggi. Dalam kondisi ini bupati sangat diuntungkan oleh potensi strukturnya yang memposisikannya sebagai superordinat terhadap kepala desa. Melalui proses pengimbangan kekuasaan dengan pembentukan jaringan kekuasaan, pada akhirnya kepala desa relatif mampu mengimbangi kekuasaannya. Hal ini berdampak kepada pola relasi kekuasaan yang tidak lagi sangat tergantung terhadap bupati sehingga menyulut adanya relasi konflik sekaligus kompromi. Kedua bentuk pola relasi kekuasaan bupati dengan kepala desa tersebut berdampak terhadap semakin tersisihkannya kepentingan masyarakat pedesaan. Pola relasi konflik membuat bupati dan kepala desa terjebak dalam ego kekuasaannya masing-masing yang membuat keduanya tidak bisa menjalin komunikasi dan koordinasi pemerintahan yang baik yang pada akhirnya mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Sementara
Keyword: relasi kekuasaan, bupati, kepala desa, konflik, kompromi, kemiskinan

Judul: Pengukuran Jantung Kelinci New Zealand White (Oryctolagus cuniculus) dengan Radiografi Toraks
Abstrak: This research was conducted to evaluate radiographs heart size of anaesthetized New Zealand White rabbits (Oryctolagus cuniculus) under different combination of ketamine and xylazine. The rabbits were divided into three groups. Group A were anaesthetized using a 35 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=5). Group B were anaesthetized using a 40 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3) while group C were anaesthetized using 45 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3). Parameter of observation from left laterolateral view were: 1) the apicobasilar length of the heart (AB), 2) the width of the heart (CD), 3) the distance between the cranial edge of the fifth rib and the caudal edge of the seventh rib perpendicular to the spine (R5-7), and 4) the vertical depth of the toraks (H). Parameter of observation from dorsoventral view were: 1) the length of the heart (L), 2) the width of the heart (W), and 3) the width of the thorax (T). The result from the heart parameters observation that were measured in left laterolateral view and dorsoventral view shows theres no significantly differ among the groups (P > 0.05). The vertebrae heart size (VHS) values obtained from the sum of the length of the long and the short axes on left laterolateral view. The long axes mean values (A) were 4.35±0.26 v and the short axes mean values (B) were 3.59±0.30 v, therefore VHS mean values were 7.94±0.49 v. On the dorsoventral view, the length of the heart mean values (L) were 4.32±0.29 cm, the width of the heart mean values (W) were 3.33±0.26 cm, and the width of the thorax mean values (T) were 5.85±0.30 cm. In normal conditions, the width of the heart should be less than two-thirds the width of the thorax and values obtained of 3.33<3.72 it shows that the heart is in the normal range. The best ratio to calculated the normal heart dimension in the left laterolateral view was compared the long axes with the vertical depth of the thorax, whereas in dorsoventral view, the length of the heart was compared with the width of the heart.
Keyword: