Judul: Kajian Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Kiluan, Provinsi Lampung, Sebagai Kawasan Pariwisata,
Abstrak: Wilayah Teluk Kiluan memiliki potensi besar di bidang ekonomi pariwisata untuk secepatnya berkembang dengan optimal. Wilayah ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi juga sebagai kawasan pariwisata. Permasalahan yang terjadi adalah wilayah ini belum berkembang dan termanfaatkan secara optimal. Tujuan kajian ini adalah untuk: 1) mengetahui kewenangan, tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah daerah yang terkait dalam pengelolaan wilayah Teluk Kiluan, 2) mengetahui peran masyarakat dan perkembangan perekonomian pariwisata di Pekon (Desa) Teluk Kiluan, 3) membuat usulan perencanaan pengembangan wilayah Teluk Kiluan dan sekitarnya serta 4) menyusun desain kelembagaan pengelolaan Teluk Kiluan. Metode penelitian adalah dengan pendekatan yuridis normatif, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Rapid Rural Appraisal (RRA). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan sebagai kawasan konservasi dan pemanfaatannya sebagai kawasan pariwisata berada pada Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai koordinatornya bagi pengelolaan pesisir di Lampung. Sementara itu, Kabupaten Tanggamus diberikan kewenangan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada Tugas dan fungsinya Dinas Kelautan dan perikanan (DKP) Provinsi Lampung memiliki bidang pengelolaan ruang laut yang meliputi tata ruang, jasa kelautan dan konservasi, serta bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hasil AHP-nya mendapatkan bobot tertinggi sebesar 0,523 sebagai koordinator dalam pengelolaan Teluk Kiluan. Masyarakat Teluk Kiluan telah bergerak aktif dalam perekonomian bidang pariwisata, melalui pengelolaan wilayahnya sebagai kawasan konservasi dan pariwisata. Partisipasi Masyarakat Teluk Kiluan ini bertipe partisipasi interaktif, dimana masyarakat telah secara sadar dan sukarela ikut serta dalam pengembangan wilayahnya, sebagai kawasan konservasi dan pariwisata. Bentuk partisipasi yang muncul yakni Co-learning, dimana masyarakat berperan aktif bersama pihak luar, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cikal, sebagai pendamping sejak tahun 2005 hingga sekarang, dimana telah menghasilkan tiga buah Peraturan Desa. Konsep perencanaan pembangunan wilayah Teluk Kiluan dibuat saling terkait dengan desa/pekon sekitar. Peran dan potensi desa sekitar wilayah Teluk Kiluan dioptimalkan untuk pengembangan pariwisata. Desain kelembagaan pengelolaan Teluk Kiluan terdiri dari dua level, yaitu level pengambil kebijakan dan level aksi. Desain kelembagaan ini berdasarkan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan keterkaitan antarsektor yang ada. Pada level pengambil kebijakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berperan sebagai koordinator kebijakan, yang berwenang dalam mengkoordinasikan pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan. Adapun pada level aksi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional dua berperan sebagai koordinator aksi pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan. Kelembagaan ini memberikan ruang bagi Pekon (Desa) Kiluan Negeri untuk dapat melakukan pengelolaan mandiri potensi pariwisata di Teluk Kiluan.
Keyword: kelembagaan, wilayah pesisir, partisipasi, Teluk Kiluan, koordinator

Judul: Analisis Perencanaan Ruang Wilayah Pesisir Dengan Pendekatan Sistem (Studi Kasus Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)
Abstrak: Wilayah pesisir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sangat strategis untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik karena memiliki berbagai potensi pemanfaatan. Potensi ini didukung dengan keluarnya Kepres No. 36 tahun 2009 tentang pembentukan tim nasional persiapan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menurut rencana kaki jembatan akan berada pada wilayah administrasi Kecamatan Ketapang. Namun demikian, pengembangan sarana dan prasarana tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan serta konflik antar kepentingan. Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan kawasan pesisir Kecamatan Ketapang sebagai wilayah minapolitan perikanan, sedangkan menurut Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2006, wilayah Kecamatan Ketapang ditetapkan sebagai wilayah kawasan industri. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menentukan kesesuaian lahan wilayah pesisir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung, 2) Menentukan skenario perencanaan wilayah pesisir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, dan 3) Menentukan arahan kebijakan peruntukkan ruang wilayah pesisir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Data yang diperoleh dianalisis melalui 4 tahapan, yaitu (1) analisis sistem informasi geografis (SIG) untuk melihat kesesuaian lahan dengan menggunakan citra landsat 7 ETM+ tahun 2010 yang sudah terkoreksi dan beberapa peta denga skala 1:100.000 (peta landuse, peta kemampuan tanah dan peta jenis tanah), (2) analisis multi-kriteria dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik untuk mengetahui kondisi wilayah penelitian dengan melakukan simulasi dari tahun 2005 hingga tahun 2035, (3) analisis prospektif untuk mengetahui persepsi stakeholder dan (4) analisis kebijakan, untuk menghasilkan arahan kebijakan peruntukkan ruang wilayah pesisir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan kajian kesesuaian lahan diperoleh hasil bahwa kesesuaian lahan terbagi menjadi 6 jenis pemanfaatan yaitu pemanfaatan lahan untuk budidaya tambak seluas 1,359.95 ha, pemukiman seluas 2,751.89 ha, sempadan seluas 325.73 ha, industri seluas 1,872.01 ha, budidaya rumput laut seluas 2,214.69 ha dan wisata pantai seluas 38.04 ha dan wisata alam seluas 298.81 ha. Berdasarkan analisis sistem dinamik, untuk subsistem sosial diperoleh bahwa jumlah penduduk cenderung naik secara eksponensial. Jumlah penduduk selalu meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2005 jumlah penduduk adalah 42.640 jiwa dan pada akhir tahun simulasi 2035 diperkirakan berjumlah 109.700 jiwa. Untuk subsistem ekonomi, simulasi pendapatan sektor perikanan budidaya diperoleh sebesar 93 miliar rupiah pada tahun 2035 meningkat jika dibandingkan tahun 2005 yang hanya 22 miliar rupiah. Untuk subsistem biofisik, diperoleh bahwa kebutuhan ruang akan terus naik tiap tahun, kondisinya berkebalikan dengan lahan tersedia yang selalu menurun. Berdasarkan pendapat ahli, terdapat 5 faktor penting yang harus diprioritaskan karena akan mempengaruhi pemanfaatan ruang dimasa yang akan datang. Faktor penting ini memiliki pengaruh yang kuat dan ketergantungan yang kuat pula dengan faktor penentu lainnya, faktor penting ini adalah : pelestarian lingkungan,...dst
Keyword: coastal zone, coastal spatial planning, integrated management

Judul: Penyakit transmissible gastroenteritas oleh virus corona pada babi
Abstrak: Trasnmissible Gastroenteritis pada babi oleh virus merupakan penyakit infeksius yang ditemukan pertama kali oleh Doyle dan Hutchings tahun 1946 di Indiana USA. Sehubungan dengan tingginya mortalitas akibat pe- nyakit TGE pada anak-anak babi serta kerugian yang beru- pa penurunan berat badan secara drastis pada babi yang dewasa, maka perlu kiranya penyakit ini diperhitungkan bagi suatu usaha peternakan. Walaupun di Indonesia be- lum dilaporkan kejadian penyakit tersebut, tetapi kita perlu waspada terhadap kemungkinan masuknya penyakit bersama dengan babi-babi import yang banyak dijumpai di- peternakan besar di Indonesia. ...
Keyword: