Judul: Penguatan Kelembagaan Lokal Pengelolaan Sumber Daya Alam Sumber Penghidupan Suku Mentawai Di Cagar Biosfer Pulau Siberut
Abstrak: Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia sudah terjadi sejak awal kehidupan manusia. SDA yang bersifat open access dapat dengan mudah terdegradasi, begitupula dengan kepemilikan komunal yang cenderung mengarah pada terjadinya “the tragedy of the commons” seperti yang dinyatakan Hardin pada tahun 1968. Sementara itu, dalam perkembangan ilmu kelembagaan selanjutnya ditemukan bahwa kepemilikan komunal dapat menghindari terjadinya “the tragedy of the commons”. Situasi ini ditunjukkan oleh penelitian Ostrom (1990) terhadap pranata sosial masyarakat-masyarakat yang dapat bertahan lama, bahwa di masyarakat-masyarakat tersebut terdapat berbagai kesepakatan bersama dalam bentuk hukum yang dihormati oleh seluruh anggota masyarakatnya. Salah satu masyarakat tradisional di Indonesia yang hidup secara komunal adalah Suku Mentawai yang bermukim di Cagar Biosfer Pulau Siberut (CBPS). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan lokal pengelolaan SDA sumber penghidupan Suku Mentawai di CBPS. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2014 hingga Mei 2015 di CBPS pada tiga desa, yakni Desa Matotonan, Desa Saibi Samukop, dan Desa Sagulubbek, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen, wawancara mendalam, dan pengamatan (observasi) terlibat. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengunakan analisis deskriptif, analisis pengaruh dan kepentingan stakeholders, analisis keberlanjutan kelembagaan lokal, dan penelaahan isi peraturan perundang-undangan. Sumber penghidupan Suku Mentawai di CBPS berasal dari lahan dalam bentuk perladangan dan hutan. Secara tradisional Suku Mentawai memiliki sistem penguasaan dan tata guna atas lahan dan hutan (land tenure system). Saat ini, terdapat tiga rezim kepemilikan lahan di CBPS, yaitu kepemilikan bersama (common property) berbasiskan pada uma, kepemilikan pribadi (private property), kepemilikan oleh negara (state property). Penguasaan atas lahan oleh negara ini hampir di seluruh CBPS (91.36%) dalam bentuk hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung. Dalam pengelolaan SDA di CBPS teridentifikasi 19 stakeholders, dua diantaranya adalah key players, yaitu Balai Taman Nasional Siberut dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi. Masing-masing stakeholders mempunyai kepentingan dan pengaruh yang berbeda dan selalu berubah sepanjang waktu. Dalam interaksinya, di antara stakeholders terdapat potensi bekerjasama, saling mengisi, dan berkonflik. Secara keseluruhan di antara stakeholders tersebut terdapat potensi untuk saling bekerjasama dan mengisi. Potensi ini menjadi peluang untuk melakukan pengelolaan kolaboratif di CBPS. Hasil analisis keberlanjutan kelembagaan, menunjukkan bahwa kelembagaan adat Suku Mentawai di CBPS dalam mengelola SDA memenuhi enam kriteria kelembagaan yang kuat, dalam artian kelembagaan tersebut sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengelola SDA secara lestari. Namun, kelembagaan adat Suku Mentawai dalam mengelola SDA-nya belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Sedangkan kelembagaan formal belum mampu mengelola SDA secara efektif dan efisien di CBPS, bahkan cenderung mengabaikan kelembagaan lokal. Selain aturan formal yang belum berkesesuaian dengan aturan informal, terdapat pula perubahan perilaku masyarakat Mentawai dalam mengelola SDA yang tidak berkesesuaian dengan aturan informal. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh ekonomi pasar, teknologi, dan penerapan kebijakan pemerintah daerah. Dalam kelembagaan pengelolaan SDA di CBPS terdapat beberapa permasalahan, yaitu: (1) ketidak pastian hak kepemilikan/penguasaan lahan dan sumber daya di atasnya antara Suku Mentawai dengan pemerintah; (2) adanya pengalihan hak kepemilikan lahan uma yang bersifat komunal ke kepemilikan perseorangan melalui proses sertifikasi; dan (3) pengembangan budidaya padi sawah di ekosistem rawa sagu. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada keberlanjutan pemanfaatan SDA Suku Mentawai di
Keyword: kelembagaan lokal, Suku Mentawai, Cagar Biosfer Pulau Siberut

Judul: Kemandirian Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Melalui Penguatan Modal Sosial Masyarakat. Pembelajaran dari Sinjai Timur, Sulawesi Selatan
Abstrak: Sumberdaya mangove memiliki peran, fungsi, dan manfaat yang penting bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (tangible dan intangible). Namun minimnya pemahaman publik akan potensi nilai total dari sumber daya mangrove serta relatif kurangnya perhatian pemerintah terhadap arti penting hutan mangrove mengakibatkan deforestasi dan degradasi sumberdaya (SD) mangrove terjadi secara luas dan masif di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu pengecualian, terjadi di kawasan hutan mangrove, di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan mangrove di daerah ini dibangun dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat atas kesadaran akan arti penting mangrove dan fungsi ekologisnya yang kemudian melahirkan fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Instrumen yang dianggap penting untuk mendorong aksi kolektif dalam pengelolaan SD yang memiliki karakteristik barang milik brsama (common pool resources/(CPR’s) seperti hutan mangrove di Sinjai Timur adalah modal sosial masyarakat yang kuat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Sintesis penelitian menggunakan data dan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kebutuhan masing-masing kajian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi penguatan kemandirian pengelolaan SD mangrove secara lestari dengan mengkaji success story/keberhasilan masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Sinjai Timur. Dengan berlandasan pada konsep modal sosial Putnam dan aksi kolektif Ostrom serta didukung konsep symbolic power Bourdieu dan common knowledge Ishihara dan Pascual, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah: mengestimasi potensi ekonomi yang prospektif untuk dikembangkan yang dapat mendorong penguatan modal sosial untuk aksi bersama; menganalisis unsur-unsur dominan modal sosial beserta prasyarat pendukungnya untuk keberhasilan aksi bersama; menganalisis kelembagaan pendukung dan peran aktor serta dominansinya dan merumuskan strategi penguatan kemandirian pengelolaan SD mangrove lestari. Salah satu faktor yang menjadi kunci keberhasilan masyarakat dalam mengelola SD mangrove yang memiliki karakteristik CPRs seperti di Sinjai Timur adalah kepemilikan modal sosial yang kuat yang mendorong terwujudnya aksi kolektif masyarakat. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat tidak selalu mampu mendorong aksi kolektif dalam pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini menegaskan teori Bordieu (1983) yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan sumberdaya potensial yang tidak selalu siap untuk mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan bersama jika tidak ada motor penggerak untuk mengaktivasinya. Modal sosial harus diaktivasikan agar berfungsi optimal melalui intervensi kekuatan simbolik (symbolic power) melalui tokoh panutan (role model) untuk menginisiasi kegiatan. Proses untuk meyakinkan individu lain agar bersepakat untuk melakukan tindakan kolektif merupakan proses penting yang harus dilalui agar dicapai pemahaman bersama (common knowledge). Hasil analisis nilai ekonomi total (NET) SD mangrove di Sinjai Timur menunjukkan ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat besar baik secara ekologi secara sosial dan ekonomi. Keberlanjutan fungsi ekologi hutan mangrove di Sinjai Timur memberikan eksternalitas positif baik bagi perbaikan kondisi lingkungan, maupun bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui berkembangnya berbagai peluang usaha, lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Dinamika proses perkembangan hutan mangrove di Sinjai Timur menunjukkan bahwa walaupun tanpa dukungan dari pemerintah, aksi kolektif untuk menanam mangrove dapat diwujudkan melalui berbagai aturan dan kesepakatan yang dirumuskan secara kolektif melalui kelembagaan lokal yang ada. Hutan mangrove di Sinjai Timur yang merupakan hasil budidaya masyarakat secara swadaya tumbuh pada tanah timbul yang menurut
Keyword: common knowledge, kelembagaan lokal, modal sosial, symbolic power

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: