Judul: Pengaruh hukum adat laut terhadap sistem perikanan tangkap di Propinsi daaerah Istimewa Aceh: Studi kasus di Desa lampulo Kecamatan Kuta Alam Kotamadya DATI II Banda Aceh dan di Desa Meunasah Keude Kecamatan Krueng Raya Kabupaten DATI II Aceh Besar
Abstrak: Di Propinsi Daerah lstimewa Aceh sejak dahulu hukum adat laut merupakan hukum yang hidup, dan ditaati oleh masyarakat nelayan, Kehidupan masyarakat nelayan baik di darat maupun di laut berusaha selalu dalam keadaan tertib. Hukum adat laut pada mulanya tidak tertulis dan ketentuan sanksi masing-masing lokasi sangat bervariasi, sesuai kesepakatan antara masyarakat nelayan dan Panglima Laot sebagai pemimpin adat yang dipilih oleh masyarakat nelayan setempat. Dalam hukum adat laut ada bebceapa ketcntuan yang mengatur tala kehidupan masyarakat nelayan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah: (I) ketentuan adat tentang bagi hasil, (2) ketentuan adat tentang penangkapan ikan, (3) ketentuan adat tentang sengketa antar nelayan, (4) ketentuan adat tentang musibah/kecelakaan di laut, (5) ketentuan adat tentang pantangan turun ke laut dan (6) khenduri laot alau upacara adat laut. Penelitian ini bertujuan untuk: (I) Mengetahui sistem bagi hasil yang dialur oleh hukum adat laut dalam perikanan langkap di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (2) mengetahui pengaruh hukum adat laut pada kelestarian sumberdaya perikanan, (3) mengetahui kedudukan lembaga hukum adat laut pada masa sekarang, dan (4) mengetahui persepsi masyarakat nelayan terhadap hukum adat laut pada masa sekarang. Penditian lapang (pcngambilan data) dilakukan sdama kurang lebih 8 minggu, dimulai pada awal Bulan September sampai akhir Bulan Oktober 1997 pada masyarakal perikanan yang berada di Desa Lampulo Kccamalan Kuta Alam Kotamadya Dati II Banda Aceh dan di Desa Meunasah Keude Kecamatan Krueng Raya Kabupaten Dati II Aceh Besar Propinsi Daerah lstimewa Aceh.
Keyword: 

Judul: Implementasi Hukum Adat Laot Dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Utara Aceh
Abstrak: Hukum adat laot di Aceh merupakan ketentuan adat yang relevan dengan pengelolaan perikanan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Hukum adat laot di bawah Lembaga Panglima Laot seisinya tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat. Setiap daerah dapat memiliki sistem pengelolaan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Posisi hukum adat laot dalam perundang-undangan memiliki dua bentuk pengaturan, yakni dalam konsep pengelolaan sumberdaya perikanan (Qanun No. 16/2002), dan dalam konsep lembaga adat dan hukum adat laot (Qanun No. 9/2008 dan Qanun No. 10/2008). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran hukum adat laot dalam pengelolaan perikanan di perairan utara Aceh serta menentukan strategi pengelolaan sumberdaya perikanan yang tepat di perairan utara Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di perairan utara Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa Panglima Laot sebagai pemangku hukum adat laot mendapatkan pengakuan hukum positif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam sistem aturan, hukom adat laot mengenal adanya hari-hari pantang laot, adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan, adat kenduri laut, dan adat barang hanyut. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan, berdasarkan putusan lembaga persidangan hukom adat laot, hanya akan menghasilkan dua sanksi, yakni penyitaan hasil tangkapan dan pelarangan melaut 3-7 hari. Hukum adat laot di Aceh dan khususnya di perairan utara Aceh sangat berperan untuk mewujudkan pembangunan perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Strategi kebijakan perikanan tangkap di perairan utara Aceh yang harus dilaksanakan adalah peningkatan koordinasi antara institusi terkait dengan melibatkan masyarakat nelayan setempat, meningkatkan teknologi yang lebih modern dalam pemanfaatan sumberdaya ikan yang disesuaikan dengan aturan hukum adat laot, peningkatan kelembagaan Panglima Laot sebagai pemangku adat laot untuk kegiatan pengawasan di perairan Aceh serta pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang efisien, efektif dan ramah lingkungan.
Keyword: Hukum adat laot, pengelolaan perikanan, perairan Aceh

Judul: A Continuous Vaccination Strategy in the SVIR Epidemic Model
Abstrak: Vaccination is conducted to minimize the spread of a disease. The vaccination is usually done several times within a fixed time interval. In the SVIR model, it is assumed that individuals do not get immediate immunity following a vaccination program. So according to process of vaccination on SVIR model, there are two strategies, i.e. the continuous vaccination strategy (CVS) and the pulse vaccination strategy (PVS). In this study, only the CVS strategy in epidemic model SVIR is considered. Results of the study indicate that dynamics of the CVS system depends on the basic reproductive number. If the basic reproductive number is less than one, then the disease-free fixed point is asymptotically stable. It means that the disease will eventually disappear from the population. Conversely, if the basic reproductive number is greater than one, then the endemic fixed point is asymptotically stable, which means that the disease will remain exist in the population. Simulation result shows that the vaccination would minimize the spread of disease by reducing the basic reproductive number. If the time for the vaccinated recipients to obtain the immunity, as well as a possibility of vaccinated recipients to be infected are neglected, then the disease will be eradicated. This condition is called an over-evaluating effect of vaccination.
Keyword: