Judul: Analisis Keberlanjutan dan Strategi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan di Kota Bogor
Abstrak: Lahan pertanian pangan di Kota Bogor merupakan lahan sawah yang diperuntukkan usahatani padi dengan luas 317,16 Ha. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu wilayah seperti pembangunan pemukiman, industri, tempat usaha, dan infrastuktur publik, maka akan menyebabkan alih fungsi lahan. Apabila Peraturan Daerah Kota Bogor No. 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan LP2B tidak sesuai dengan kondisi lahan sawah dan para petani padi, akan menimbulkan berbagai permasalahan yang mengancam keberlanjutan lahan sawah yang berimplikasi pada kegiatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Mengidentifikasi persepsi ketua tani padi terhadap multifungsi lahan sawah di Kota Bogor; (2) Menganalisis status keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor; (3) Merumuskan strategi kebijakan keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif skala likert, MDS dan PROMETHEE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Secara umum persepsi ketua tani padi menilai bahwa multifungsi lahan sawah di Kota Bogor dinilai baik, artinya para petani padi masih merasakan berbagai manfaat dari keberadaan lahan sawah; (2) Aspek keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor memiliki status kurang berkelanjutan; (3) Alternatif kebijakan yang dapat diprioritaskan untuk strategi kebijakan keberlanjutan lahan sawah di Kota Bogor adalah pengembangan sumberdaya manusia dan pelayanan pertanian.
Keyword: lahan sawah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Multidimensional Scaling (MDS), persepsi, Preference Ranking Organization METHODs for Enrichment Evaluation (PROMETHEE)

Judul: Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor.
Abstrak: Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Kabupaten Bogor berupa alih fungsi lahan sawah. Alih fungsi ini terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akibatnya adalah berdampak pada berkurangnya lahan sawah irigasi dan terancamnya ketahanan pangan. Untuk itu maka perlu adanya strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian terhadap tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian.Serta terkait pula dengan ketahanan dan kedaulatan pangan.Disamping itu, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Kabupaten Bogor yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 Peruntukan ruang di Kabupaten Bogor memberikan 12,73 % atau sejumlah 38.016.52 Hektar lahan peruntukan pertanian. Berdasarkan gambar interpretasi citra satelit terlihat bahwa perkembangan awal dari lahan terbangun. Seiring perkembangan waktu, luas okupansi lahan terbangun mulai berkembang secara masif terutama pasca tahun 1990 hingga 2000. Luas lahan terbangun secara dominan terlihat berkembang dengan pesat di wilayah tengah dengan laju konversi lahan mencapai 1.288 Ha per tahun. Periode tahun 2005-2010 merupakan periode puncak perkembangan alih fungsi lahan yang mencapai lebih dari 4.000 ha per tahun sedangkan trend alihfungsi lahan sawah dari tahun 2011 s.d. tahun 2016 sejumlah 3.826 ha dengan rincian sekitar 765,3 Ha per t,ahunnya; (2) upaya pelibatan pemberdayaan masyarakat yang layak untuk dikaji adalah pengembangan upaya pemetaan partisipatif dari tingkat desa. Upaya ini merupakan salah satu alternatif kebijakan untuk melindungi lahan dari alih fungsi Tak lupa skema pembiayaan syariah diperlukan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pertanian khususnya perlindungan lahan, dengan skema wakaf tanah dimungkinkan para donator dan pihak yang professional akan berkolaborasi ditunjang dengan kehadiran pihak swasta sebagai pendorong dan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. (3) Berdasarkan hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) analisis vertikal, pada level faktor yang menjadi prioritas adalah Pemberdayaan Masyarakat. Pada Level stakeholders untuk Faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada Swasta. Level kendala memiliki prioritas yaitu Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi
Keyword: Alihfungsi lahan pertanian, pemberdayaan masyarakat, Analytical Hierarchy Process (AHP), Strategi Perlindungan Lahan Pertanian

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: