Judul: Evaluasi Kinerja Pelayanan Loket Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
Abstrak: Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk negara Indonesia. Antrian ada pada proses pembuatan KTP karena waktu pelayanan tidak sebanding dengan orang yang datang, sedangkan jumlah manusia terus bertambah setiap tahunnya. Permasalahan ini menjadi unik untuk dipelajari. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi proses pendaftaran loket KTP, serta menghitung waktu pelayanan dan waktu baku, sehingga mampu memberikan alternatif peningkatan kinerja pelayanan. Metode yang digunakan adalah metode studi waktu dengan pengukuran jam henti, sedangkan data di analisis dan diolah menggunakan Microsoft Excell. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari pengamatan langsung terkait sistem antrian loket yang diterapkan dan data sekunder diperoleh dari berkas berkas yang diberikan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil dari penelitian ini menunjukan untuk memenuhi target diperlukan adanya tambahan waktu pembukaan loket antrian.
Keyword: Antrian, Kartu Tanda Penduduk, Sistem jasa

Judul: Strategi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bogor
Abstrak: Pada dasarnya setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan hukum, sementara itu dalam mewujudkan perlindungan terhadap penduduknya, Negara wajib mendata serinci mungkin setiap kejadian yang dialami penduduknya. Sehingga setiap saat negara dapat memantau penduduknya baik dari sisi keberadaan maupun personal status atau hak-hak sipil. Namun untuk mewujudkan hak-hak sipil itu secara baik, masih dijumpai banyak persoalan yang menghambat. Pada tahun 2006, Pemerintah mengarahkan pengelolaan administrasi kependudukan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam prakteknya, meskipun terbitnya Undang-undang tersebut memberikan suasana yang kondusif dalam bidang administrasi kependudukan, implementasinya di lapangan masih ditemui banyak permasalahan, terutama di tingkat daerah. Mengingat kondisi demografis, sosial, ekonomi, politik dan tipologi setiap daerah yang berbeda - beda. Implementasi kebijakan administrasi kependudukan tersebut dipengaruhi oleh aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi, aspek demografis dan aspek pengolahan data penduduk.
Keyword: 

Judul: Hamiltonian formulation for linear waves motion in two layers fluid
Abstrak: The surface wave could be considered as a wave that separates two fluids, namely water and air. Based on this assumption, it is introduced the interfacial wave, a wave between two layers of fluid with different density. The formulation of interfacial waves motion begins with deriving the base equation of irrotational ideal fluid. Furthermore, according to irrotational fluid assumption, the base equation can be stated in velocity potential. In this derivation, the fluids domain is assumed to be restricted by rigid lid boundary conditions, both at the upper and lower limit. Therefore, the interfacial waves motion can be explained in a hamiltonian formulation. In the hamiltonian formulation, total energy is defined as the sum of kinetic and potential energy. The hamiltonian system is obtained from reduction of kinetic energy by using the Dirichlet Neumann Operator. The resulted kinetic energy equation is nonlinear. Therefore, this form is linearized by first part of the Taylor expansion. This linearization gives a dispersion relation of linear wave. Based on this dispersion relation, the phase speed of the linear wave depends on the density ratio of the two layers fluid.
Keyword: