Judul: Kajian Strategi Pengelolaan Sumberdaya Laut oleh Masyarakat Adat dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi
Abstrak: Partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengelolaan Taman Nasional Wakatobi (TNW). Survey pride campaign yang dilaksanakan oleh TNC-WWF Wakatobi dan RARE tahun 2008 terhadap masyarakat Pulau Wangi-Wangi dan Kapota menemukan 68 % dari responden mengetahui kerusakan ekosistem terumbu karang, sebanyak 87 % mengetahui dampak perusakan terhadap perikanan, namun 60 % mengaku sulit menghentikan perusakan, 57 % sulit melaporkan pada petugas pemerintah dan 23 % mengatakan pemerintah harus menghentikan perusakan. Ini terjadi karena sistem formal berada di luar pengetahuan dan kuasa masyarakat yang secara sejarah mengelola kawasan dengan sistem tradisional. Penelitian ini menjelaskan bagaimana mengadaptasikan kesenjangan pengelolaan antara sistem tradisional dan sistem formal TNW sebagai strategi konservasi TNW agar tujuan konservasi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Tujuan utama penelitian adalah merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat adat yang serasi (compatible) dengan peraturan pengelolaan TNW. Untuk mencapai tujuan itu ditetapkan tujuan-tujuan khusus yakni : (1) Mengidentifikasi kearifan tradisional pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat adat Wakatobi; (2) Mengkaji sistem zonasi TNW dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya laut dalam sistem tradisional; dan (3) Menganalisis kesenjangan dalam pengelolaan sumberdaya laut antara sistem formal oleh Balai TNW dengan sistem tradisional oleh masyarakat adat Wakatobi. Subyek penelitian adalah 4 kelompok masyarakat adat yakni kelompok adat Liya, Mandati, Wanci dan Kapota di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dan dilaksanakan dari bulan Oktober 2008 sampai bulan Agustus 2009 terbagi dalam 3 tahapan yakni : (1) Persiapan: merancang sistematika penelitian, mengumpulkan referensi, observasi lapangan, menyiapkan peralatan dan pembentukan tim kecil penelitian; (2) Pelaksanaan: menggunakan metode survey dan Rapid Rural Apraisal (RRA), serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD), observasi dan workshop; dan (3) Konsultasi dengan dosen pembimbing, verifikasi kekurangan data ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem tradisional, sumberdaya laut Wakatobi adalah milik bersama yang secara formal menjadi milik sara kadie, dengan kewenangan desentralistik dari sara kesultanan. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dilaksanakan berdasarkan pendekatan pembagian ruang yakni ruang pemanfaatan, perlindungan baik berdasarkan penetapan sara maupun sistus keramat. Terdapat juga lokasi pemanfaatan terbatas dengan pembatasan alat tangkap dan pemanfaatan melalui izin pada sara. Selain itu pengaturan berdasarkan alat tangkap terdiri dari alat tangkap yang hanya dapat digunakan nelayan lokal dan alat tangkap yang boleh digunakan nelayan luar, dimaksudkan untuk melindungi nelayan kampung yang memiliki peralatan terbatas dari persaingan dan konflik ruang.....dst
Keyword: formal system, traditional system, marine resources management, collaboration management, Wakatobi National Park

Judul: Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif dan Berkelanjutan di Taman Nasional Wakatobi
Abstrak: Konservasi atau perlindungan merupakan langkah yang tepat dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat berkelanjutan. Taman Nasional Wakatobi (TNW) sebagai salah satu kawasan konservasi di Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayati yang sangat tinggi seperti terumbu karang, ikan karang dan sumber daya lainnya. Pemangku kepentingan (stakeholder) di kawasan konservasi TNW memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan dan peningkatan pengelolaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji status pengelolaan di TNW untuk merumuskan strategi pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan. Tahapan awal dari penelitian menganalisis status sumber daya terumbu karang dengan melihat status kesehatan terumbu karang dan nilai kelas konservasi berdasarkan klasifikasi morfologi karang (life form). Pemangku kepentingan dianalisis secara kualitatif dengan mengetahui aktor, peran, hubungan, konflik dan potensi konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi di TNW. Implementasi peraturan dan kebijakan yang diterapkan dalam kawasan ditentukan berdasarkan analisis isi (content analysis). Status keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan pendekatan multidimensional scaling (MDS) menggunakan alat analisis Rapfish Conservation Area (Rap-CArea) modifikasi atribut dari Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries). Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dikaji menggunakan alat analisis Management Effectiveness Tracking Tools (METT) berdasarkan kartu skor Score Card (SC) untuk menilai kemajuan dalam mencapai tujuan efektivitas pengelolaan kawasan perlindungan laut. Hasil analisis klasifikasi terumbu karang dari 29 titik pengamatan di peroleh wilayah yang memiliki tingkat tekanan yang tinggi terdapat di 12 lokasi, lokasi yang memiliki tingkat tekanan yang cukup tinggi terdapat di 6 lokasi, sedangkan lokasi yang tidak memiliki dampak tekanan atau ancaman di temukan di 11 lokasi. Hasil analisis pemangku kepentingan teridentifikasi 16 pemangku kepentingan. Hasil indentifikasi dilakukan klasifikasi pemangku kepentingan dari hasil tersebut subjects ditempati forum komunitas masyarakat lokal, forum komunitas wisata dan suku bajau. Peran pemangku kepentingan sebagai key players, ditempati oleh BTNW, Pemerintah daerah provinsi, Bappeda, dan lembaga adat. Peran pemangku kepentingan sebagai context setter dari pemerintah daerah diwakili oleh: DKP, BLH, dan DPEK. Ketiga lembaga ini merupakan satuan kerja perangkat dinas di daerah. Peran pemangku kepentingan terakhir sebagai crowd di tempati oleh akademisi dan swasta, para pihak pemangku kepentingan ini memiliki cukup pengaruh dan kepentingan. Secara keseluruhan tingkat pemahaman nelayan terkait konservasi sudah baik, 68.9% nelayan tahu adanya zonasi, 82.6% nelayan tahu manfaat zonasi. Namun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih rendah 32.6% belum terlibat dalam pengawasan. Terkait persepsi nelayan terhadap terumbu karang 87.8% nelayan paham terkait fungsi dam manfaatnya. Pendapat nelayan terhadap luasan terumbu karang menurun v 55.3% nelayan setuju terjadi penurunan, Menurut persepsi nelayan penyebab kerusakan terumbu karang adalah alat tangkap destruktif 75.3% nelayan setuju. Masih ada pengambilan batu karang 32.1% setuju. Konflik vertikal yang terjadi yaitu peraturan tumpang tindih terkait izin dan retribusi masuk kawasan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2013 serta Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015. Konflik horizontal terkait peruntukan kawasan untuk pembangunan bandara yang berada di dalam kawasan hutan lindung, konflik ini terjadi antara pihak BTNW dan PEMDA di Pulau Kaledupa. Konflik kelompok masyarakat dan pihak suwasta dalam memanfaatkan lokasi diving. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 31 atribut dari keempat dimensi ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pada pengelolaan kawasan konservasi
Keyword: efektifitas, konservasi, keberlanjutan, pengelolaantaman nasional

Judul: Konstruksi Hukum Grup Kurva Eliptik Atas F3m
Abstrak: Elliptic curves upon F3m can be divided in two cases, i.e. supersingular and nonsupersingular case. Based on group laws on elliptic curves, a new arithmetic upon F3m can be formulated as an addition process of two random points on the curve. This addition process can then be applied to the ElGamal algorithm.
Keyword: