Judul: Evaluasi Kebijakan Investasi Dalam Pengembangan Perikanan Tuna di PPS Bungus, Sumatera Barat.
Abstrak: Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki potensi perikanan tuna yang potensial dan didukung oleh adanya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus sebagai basis perikanan tuna. Sebagai basis dalam perikanan tuna diperlukan adanya dukungan dari investor untuk meningkatkan perikanan tuna di PPS Bungus. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis produksi tuna yang didaratkan di PPS Bungus dan mengevaluasi kebijakan investasi terkait dengan pengembangan perikanan tuna di PPS Bungus. Penelitian dilakukan di PPS Bungus pada bulan April 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode studi kasus. Analisis yang digunakan adalah analisis produksi hasil tangkapan ikan tuna yang terdapat di PPS Bungus dengan perhitungan CPUE. Analisis evaluasi terhadap kebijakan investasi dengan menggunakan metode skoring untuk mengetahui tingkat persepsi terhadap kebijakan mengenai investasi dan dilanjutkan dengan mengevaluasi secara deskriptif berdasarkan PP No. 45 Tahun 2008 tentang kemudahan penanaman modal didaerah terhadap kebutuhan investasi bidang perikanan dan kelautan di Sumatera Barat. Tingkat produksi perikanan tuna di PPS Bungus periode 2006-2010 setiap tahunnya menghasilkan tingkat produksi tuna yang berbeda-beda. Titik terendah produksi tuna selama periode tersebut adalah pada tahun 2007. Dimana produksi tuna pada tahun tersebut hanya sebesar 6,58 ton, namun pada tahun 2008 hingga 2010 mengalami peningkatan volume dan nilai produksi ekspor tuna di PPS Bungus. Usaha perikanan tuna di PPS Bungus saat ini dilakukan oleh investor yang bergerak dalam usaha ekspor tuna dalam bentuk ekspor tuna segar dan ekspor tuna olahan. Berdasarkan evaluasi dan tingkat persepsi yang dilaksanakan saat ini di Sumatera Barat khususnya di PPS Bungus sudah terdapat sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung kebutuhan investor melakukan investasi di bidang perikanan dan kelautan, serta didukung oleh adanya Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan kemudahan dan percepatan dalam perizinan berinvestasi di Sumatera Barat.
Keyword: 

Judul: Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Padang Sebagai Pusat Pendaratan Ikan Tuna Di Perairan Sumatera Bagian Barat.
Abstrak: Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus ditetapkan sebagai “Sentra Tuna Indonesia Bagian Barat” telah memiliki fasilitas pendaratan tuna yang lengkap. Keberhasilan pembangunan pelabuhan perikanan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam proses pembangunan fisik saja, namun hal yang paling penting adalah pemanfaatannya yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah atau wilayah. Dampak positif tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya nelayan. Pengoptimalan pemanfaatan pelabuhan perikanan masih menimbulkan permasalahan pada aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, aspek pelayanan, dan aspek fasilitas. Permasalahan dalam aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan di PPS Bungus masih lemahnya hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga investasi untuk perikanan tuna masih sangat kurang di Sumatera Barat. Rendahnya frekuensi kedatangan kapal tuna juga di akibatkan karena dampak dari kebijakan pangkalan pendaratan ikan. Fasilitas pelabuhan yang belum optimal dimanfaatkaan yaitu ketersediaan lahan pelabuhan yang masih kosong untuk industri perikanan. Pelabuhan perikanan pada dasarnya digunakan untuk tambat labuh kapal perikanan yang membongkar hasil tangkapannya selama melaut. Pembangunan pelabuhan perikanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan infrastruktur perikanan dan bagian dari sistem perikanan tangkap. Keberadaan pelabuhan perikanan akan mendorong aktivitas perikanan tangkap lebih teratur dan terarah. Pelabuhan perikanan bukan hanya sebatas menyediakan fasilitas untuk aktivitas pendaratan, pengolahan dan pendistribusian hasil tangkapan tetapi juga memberikan pelayanan yang optimal terhadap nelayan sebagai pengguna fasilitas yang tersedia sesuai dengan fungsinya. Menurut Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2012 tentang kepelabuhanan perikanan, pengertian pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pengembangan pelabuhan perikanan mencakup banyak aspek, dugunakan metode pendekatan sistem soft systems methodology (SSM) based action research untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan merumuskan alternatif pengembangan PPS Bungus sebagai pusat pendaratan ikan tuna di perairan Sumatera bagian barat. Pendekatan SSM melalui tujuan khusus yaitu 1) merumuskan permasalahan utama yang terjadi 2) menyusun model konseptual terhadap aspek kajian penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengevaluasi kinerja operasional PPS Bungus sebagai pusat pendaratan ikan tuna di perairan Sumatera Bagian Barat; 2) memformulasikan permasalahan dalam pengembangan PPS Bungus; dan 3) membuat model konseptual berdasarkan root definitions yang telah dihasilkan. Kinerja operasional di PPS Bungus mengalami penurunan produksi tuna pada tahun 2015, pemasaran tuna untuk tujuan Jepang dan Amerika. Kedatangan kapal tuna mengalami penurunan dikarenakan dampak kebijakan pangkalan pendaratan ikan. Penyediaan perbekalan melaut untuk es, bbm dan air tawar yang dibutuhkan mengalami peningkatan untuk kebutuhan es. Pemasaran es tidak hanya untuk kebutuhan kapal di PPS Bungus saja tetapi dipasarkan untuk tempat pangkalan pendaratan ikan lainnya. Permasalahan setiap aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, aspek pelayanan dan aspek fasilitas dengan menggunakan analisis intervensi, analisis sosial dan analisis politik yang digambarkan dengan rich picture dan akan diturunkan dengan bentuk root definitions sehingga setiap permasalahan dari setiap actors seperti pemerintah pusat (PPS Bungus) dan pemerintah daerah serta pelaku usaha/nelayan. Keberadaan PPS Bungus diharapkan dapat menjadi kunci penggerak untuk usaha industri perikanan yang bisa memanfaatkan lahan kosong PPS Bungus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perikanan. Kompleksnya permasalahan dalam pengembangan pelabuhan perikanan
Keyword: ikan tuna, pelabuhan perikanan samudera, pengembangan, pusat pendaratan, soft system methodology

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: