Judul: Dinamika Akses dan Pemanfaatan Hutan Mangrove oleh Komunitas Akitdi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
Abstrak: Kawasan hutan di Indonesia yang meliputi hampir 120 juta ha merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hak negara dan berada dibawah kontrol serta pengelolaan negara. Pemberian hak akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara merupakan salah satu bentuk perubahan sistem kepemilikan atas dasar pengaturan administrasi pemerintah. Komunitas Akit yang pada mulanya secara bebas dapat mengakses, memanfaatkan, mengambil dan mengolah hasil hutan karena hutan tersebut merupakan hak ulayat mereka. Kehadiran negara dan segala aturannya maka akses komunitas Akit dalam memanfaatkan hutan mengalami perubahan. Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan yang meliputi : 1) Bagaimana perubahan rezim pada pengelolaan hutan mangrove dan perubahan status kepemilikan serta realitas yang mempengaruhi akses terhadap hutan mangrove? 2) Bagaimana perkembangan usaha arang sebagai bentuk pemanfaatan hutan mangrove dan tindakan sosial aktor usaha arang? 3) Bagaimana perubahan praktik kearifan lokal komunitas Akit dalam pengelolaan hutan mangrove? Penelitian ini menggunakan pendekatan dua teori besar yaitu akses dan property disatu sisi serta tindakan sosial pada aktor usaha arang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode studi kasus (case study). Jenis metode studi kasus yang ingin dipilih adalah collective case study. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan dua teknik yaitu teknik observasi berperan serta (participant-observation), wawancara mendalam (indepth interview). Perubahan rezim pengelolaan hutan mangrove mulai terjadi tahun 1970 – 1980 rezim pengelolaan hutan mangrove ada pada komunitas Akit yang mengangap hutan merupakan bagian dari hak komunitas sebagai sumber kehidupan mereka (customary property). Pada tahun 1990 rezim berganti menjadi state property dan pada tahun 1991 berpindah pengelolaan pada corporat (HPH) yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah izin berakhir, tahun 2004 sampai dengan sekarang kembali menjadi milik negara yang dikelola UPT-KPH. Dengan adanya perubahan rezim terjadi juga perubahan status kepemilikan hutan mangrove. Pada mulanya komunitas Akit menganggap hutan mangrove merupakan bagian dari milik mereka (owner). Selanjutnya dengan kehadiran negara maka kepemilikan berganti serta akses komunitas Akit terhadap sumberdaya mangrove hanya sampai tingkatan claimant dengan hak akses untuk memasuki kawasan, memungut hasil dan mengelola kawasan yang tentunya sesuai dengan aturan-aturanyang berlaku. Perkembangan selanjutnya berdasarkan hak kepemilikan hutan mangrove di pihak negara maka menjadikan komunitas Akit hanya menjadi pihak yang memiliki hak akses dan hak pemanfaatan. Hak akses dan hak pemanfaatan hutan mangrove bagi komunitas Akit berstatus authorized user ( informal) dan terbatas. Akses ini bergantung pada “bundle of power” yang merupakan dua hal yaitu aktor untuk mempengaruhi praktek dan gagasan orang lain dan kekuasaan (power) yang muncul dari relasi sosial. Selanjutnya mereka menegaskan bahwa akses berdasarkan struktur dan relasi dipengaruhi oleh serangkaian kuasa (bundle of power) yaitu teknologi, kapital, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial yang berkaitan satu sama lain. Sebelum tahun 1995 mekanisme cara memperoleh akses dalam pemanfaatan kayu mangrove bagi komunitas Akit adalah tidak berdasarkan kepemilikan (right-based access) tetapi melalui jalur tidak sah menurut hukum (informal). Tipe akses yang lebih menonjol dan spesifik adalah identitas sosial sebagai komunitas adat dan adanya otoritas pemberian hak istimewa oleh pemerintahan lokal. Kekuatan tawar menawar (bargaining power) antara Akit dengan pemerintah disepakati bahwa diizinkan pengambilan kayu mangrove secara terbatas dengan ketentuan tidak boleh seluruh warga mengambil kayu, tidak boleh menebang kayu sepanjang
Keyword: access, livelihood, social action, local wisdom

Judul: Model Kebijakan Pemanfaatan Mangrove Sebagai Bahan Baku Arang Oleh Masyarakat Di Batu Ampar, Kalimantan Barat
Abstrak: Pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang adalah salah satu mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Batu Ampar. Namun pemanfaatan ini tergolong ilegal karena hutan yang dimanfaatkan berstatus hutan lindung dan diindikasi telah menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hutan mangrove di Kecamatan Batu Ampar. Keberadaan hutan produksi di sekitar Kecamatan Batu Ampar beserta skema-skema pemanfaatan hasil hutan kayu bagi masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah pada kenyataannya belum juga menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi dan menganalisis hambatan implementasi kebijakan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm); mengidentifikasi dan menganalisis hambatan implementasi kebijakan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat melalui kemitraan kehutanan; mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab masyarakat masih melakukan illegal access dalam pengambilan kayu untuk bahan baku arang; mengidentifikasi dan memetakan stakeholders dalam pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang; dan mengidentifikasi dan menganalisis rule in use dalam pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar. Penelitian ini dilaksanakan pada 3 desa di di Kecamatan Batu Ampar, yaitu Desa Batu Ampar, Desa Nipah Panjang dan Desa Teluk Nibung. Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, mulai November 2014 sampai Desember 2015. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (in depth interview), telaah dokumen dan kajian literatur. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis deskriptif kualitatif, analisis stakeholders, dan analisis deskriptif dengan pendekatan konsep Teori Akses dan Rule in Use. Sintesis data menggunakan pendekatan metode analisis perumusan masalah dan Teori Rasional-Komprehensif. Penelitian menemukan hasil bahwa kegagalan implementasi HTR, Hutan Desa dan HKm disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat pengrajin terhadap isi peraturan, rendahnya kualitas SDM masyarakat pengrajin, dan tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku pemanfaat hasil hutan tanpa ijin. Untuk Hutan Desa dan HKm juga disebabkan karena belum adanya pelaksanaan tugas dan fungsi dari aparat pemerintah sebagai pihak pelaksana kebijakan. Sementara kegagalan Kemitraan Kehutanan terutama disebabkan oleh isi peraturan belum mengatur kemitraan dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan pengrajin arang terhadap peraturan; rendahnya kualitas SDM pengrajin arang; dan minimnya pengetahuan dan skill pengrajin dalam memproduksi arang berkualitas. Faktor penyebab masyarakat masih melakukan illegal access terhadap kawasan hutan lindung adalah kehadiran para penampung (cukong), baik penampung-pemodal yang berperan dalam menyediakan modal bagi pengrajin, maupun penampung-pembeli yang berperan menyediakan pasar. Pada aspek stakeholders, pihak-pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat yaitu: (1) stakeholders subject (masyarakat pengguna sumberdaya, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan perusahaan swasta); dan (2) key players (Dinas Kehutanan Propinsi; BPPHP; BP DAS; Dinas Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan; BPKH; BAPPEDA; LSM; polisi kehutanan; perguruan tinggi dan KKMD). Aturan pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat, terdiri dari: (1) aturan pada kelembagaan formal, yaitu: aturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu (UU 41/1999, PP 38/2007, Permenhut P.55/Menhut-II/2011, Permenhut P.89/Menhut-II/2014, Permenhut P.88/Menhut-II/2014, dan SE.5/MenLHK/2015); dan (2) aturan yang digunakan (rule in use) pada kelembagaan lokal. Masing-masing aturan pada rule in form dan rule in use tidak bersesuaian satu sama lain (incompatibility). Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
Keyword: arang bakau, hutan mangrove, implmentasi kebijakan, rasional-komprehensif

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: