Judul: Strategi Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Banten.
Abstrak: Banyak pihak menganggap selama ini pemerintah daerah berlomba-lomba menghabiskan anggaran meskipun dampak penyerapannya tidak optimal. Hal ini menjadi keprihatinan Pemerintah Pusat baik Presiden maupun Menteri Keuangan yang menginginkan setiap pengeluaran pemerintah daerah harus berkualitas. Peningkatan kualitas belanja harus terus menerus harus dilakukan agar setiap pengeluaran pemerintah memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. APBD Provinsi Banten masih menunjukkan kurangnya keberpihakan bagi kepentingan publik. Hal ini terindikasi dari alokasi belanja yang lebih kecil bagi pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan belanja yang tidak terkait langsung dengan pembangunan seperti halnya belanja hibah dan bantuan sosial. Selain itu tingkat penyerapan yang rendah juga menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah bagi kepentingan publik. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Banten harus menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas belanja daerah. Wujud komitmen tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk peningkatan alokasi dan realisasi belanja yang lebih besar bagi kepentingan publik, Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Kajian dilakukan terhadap perkembangan APBD Provinsi Banten, kondisi kualitas belanja dan dilanjutkan dengan penyusunan strategi. Ada 12 indikator kualitas belanja yang diteliti yaitu disiplin belanja daerah terhadap program prioritas, ketepatan alokasi belanja modal dan belanja pegawai serta ketepatan sasaran pemberian hibah dan bansos. Hal lain yang dikaji yaitu ketepatan waktu penetapan APBD, ketepatan waktu realisasi pendapatan dan belanja, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan opini BPK. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, analisis dokumen dan wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif, trend, rasio, MKPP, DEA, SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja sudah disiplin dengan program prioritas, alokasi belanja modal masih rendah, alokasi belanja pegawai sudah baik, hibah dan bantuan sosaial belum tepat sasaran, APBD belum tepat waktu, realisasi pendapatan tepat waktu, realisasi belanja belum tepat waktu, belanja sudah efisien namun belum efektif, belanja belum semua dapat pertanggungjawaban, pertanggungjawaban sudah transparan dan opini BPK sudah baik. Analisis SWOT yang dilakukan mengidentifikasi lima kekuatan, lima kelemahan, lima peluang dan lima ancaman. Dari empat dimensi SWOT tersebut berhasil dirumuskan tujuh alternatif strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Dengan metode QSPM, pemerintah daerah Provinsi Banten menetapkan strategi peningkatan komitmen dalam rangka peningkatan kualitas belanja daerah sebagai strategi utama yang akan diimplementasikan dalam peningkatan kualitas belanja daerah.
Keyword: APBD, kualitas belanja, Provinsi Banten, strategi

Judul: Kajian Kualitas Belanja Daerah: Dinamika Dan Pengukurannya Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia
Abstrak: Implementasi kebijakan desentralisasi telah mempengaruhi secara nyata hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Struktur anggaran daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja terus menunjukan peningkatan. Data realisasi APBD (kabupaten, kota dan provinsi) kurun waktu 2009-2013, memperlihatkan terjadinya kecenderungan peningkatan rata-rata pendapatan daerah 16% per tahun, sedangkan belanja daerah meningkat sekitar 14% per tahun. Defisit anggaran daerah menunjukkan kecenderungan menurun, namun idle money terus meningkat. Sementara pada sisi anggaran pemerintah pusat, persentase defisit terhadap pendapatan negara justru mengalami peningkatan sekitar 10% per tahun. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perubahan orientasi desentralisasi fiskal di Indonesia, dari perhatian terhadap peningkatan kuantitas belanja menjadi lebih menekankan aspek kualitas belanja daerah. Namun indikator dan metode pengukuran kualitas belanja daerah yang digunakan pemerintah saat ini belum memadai menggambarkan kualitas belanja daerah. Penelitian ini bertujuan: 1) Melakukan evaluasi anggaran belanja daerah, mengetahui bagaimana daerah melakukan belanja dan mengetahui bagaimana ketentuan regulasi mempengaruhi perilaku belanja daerah; 2) Menemukan indikator yang relevan digunakan untuk mengukur kualitas belanja, mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas indikator-indikator kualitas belanja dan mengetahui hubungan antar konstruk pembentuk kualitas belanja; 3) Menemukan model formulasi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas belanja daerah sehingga dapat digunakan untuk mempelajari pola distribusi kewilayahan (peta) kualitas belanja daerah; 4) Merumuskan implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah. Pengembangan model pengukuran kualitas belanja dilakukan dengan melakukan eksplorasi variabel terukur (indikator) dari variabel laten (konstruk) kualitas belanja yang bersifat tidak teramati (unobservable variable) melalui model struktural yang komprehensif. Pendekatan model persamaan struktural (Structural Equation Modeling/SEM) dipilih karena dapat mengkonfirmasi validitas dan reliabilitas indikator serta analisis statistik terhadap hubungan antar konstruk yang kompleks secara simultan. Komputasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 2.0. dengan menggunakan data sekunder yang berhubungan dengan indikator dan konstruk kualitas belanja 33 pemerintah provinsi se-Indonesia dalam kurun waktu Tahun 2009-2012. Hasil evaluasi terhadap struktur pendapatan provinsi, secara umum provinsi memiliki potensi kemandirian fiskal yang relatif lebih baik. Pada sisi belanja, alokasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa masih lebih besar dibandingkan belanja modal. Disamping itu, alokasi belanja modal cenderung mengalami penurunan. Idle money dalam bentuk SILPA tahun berkenaan terus vi meningkat dengan rata-rata 22,95% per tahun. Kondisi ini menunjukkan terjadi masalah dalam tata kelola belanja daerah. Pengembangan ukuran kualitas belanja daerah yang dilakukan dalam penelitian ini, didasarkan atas definisi belanja daerah yang berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Analisis pendugaan model dilakukan dengan pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Model (PLS-SEM), menghasilkan 24 indikator yang memenuhi persyaratan relevansi teoritis, terukur dan datanya tersedia. Model kualitas belanja daerah yang dihasilkan menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah dapat dicapai jika prioritas belanja dilakukan secara tepat waktu dan tepat alokasi. Prioritas belanja juga harus mendapat dukungan para pemangku kepentingan di daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara akuntabel. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka belanja daerah akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Artinya belanja daerah harus efektif digunakan untuk mencapai target pembangunan daerah baik dari sisi output, outcomes dan impact. Analisis PLS-SEM menghasilkan dua model terbaik pengukuran kualitas belanja daerah, yang mewakili dua klaster provinsi di Indonesia. Klaster-1
Keyword: kualitas belanja daerah, penganggaran, perencanaan, PLS-SEM

Judul: Biology Of Columbia Lance Nematode (Hoplolaimus Columbus Sher) On Soybean Excised Root Culture
Abstrak: S. Supramana, S. A. Lewis,.J. D. Mueller, B. A. Fortnum, and R. E. Ballard. 2001. Biology of Columbia lance nematod. ~ (Hoplolaimus columbus Sher) on soybean excised root culture. Nematropica 31 :283-2~)O. Feeding, egg development and oviposition, embryology, and postembtyonic development or Hoplolaimus col'lmbuswere observed on soybean (cultivar Hutcheson) excised root culture in Gam borg's B5 medium (pH 5.7,1.3% agar). Petri plate sterile cultures were placed inverted on a heated microscope stage (30°C) and observations were conducted using a color video camera and a time lapse digital videoca:;sette recorder. Oocytes were obsetved in each gonad 38 hours after feeding commenced and all egg possessing a terminal stalk was laid 96 hours later. Eggs were deposited it, the one-celled stag~ and a total of 217 hours (9 days) was required for a"newly laid egg to develop into a hatching second-stage juvenile at 30°C. Postembryonic development consisted of threejuvenile stages and an adult female with prior feeding occurring before molts and oviposition. The nematode fed ectoparasiticallyon the subepidermal cells and endoparasitically in the cortex and outer vascular tissue and remained at the infection site for 2·9 days. Key words: Columbia lance nematode, embryology, excised root culture, feeding behavior, HOfilo{aimus columbus, life cycle, oviposition, postembryonic development, soybean.
Keyword: