Judul: Efektifitas Kompensasi Pembayaran Jasa Lingkungan PT. Krakatau Tirta Industri Terhadap Petani di Desa Kadubeureum, Serang
Abstrak: PT. Krakatau Tirta Industri (KTI) telah menerapkan skema PJL di DAS Cidanau, Banten sejak tahun 2004. PT. KTI sebagai perusahaan di hilir yang mendistribusikan air baku untuk industri dan rumah tangga, bertindak sebagai pembeli untuk aliran jasa lingkungan dari Sungai Cidanau. Pada Desa Kadubeureum yang baru mengikuti program sejak tahun 2014, yang berperan sebagai penyedia jasa lingkungan adalah petani yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan DAS Cidanau. Kontrak yang telah disepakati menyatakan petani yang telah berada di bawah kontrak harus menjaga 500 pohon per hektar dengan jumlah minimal 25 hektar untuk setiap desa. Dalam setahun, petani menerima pembayaran Rp 1.350.000 per orang. Dengan dirasakan kurangnya pembayaran, hal tersebut sangat potensial bagi petani untuk menebang pohon-pohon yang telah dikontrak secara ilegal. Oleh karena itu, perlu ditinjau bagaimana mekanisme PJL yang telah dilaksanakan dan dampak dari penerapan PJL terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini akan dievaluasi menggunakan analisis pendapatan dan analisis deskriptif (kualitatif dan kuantitatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran untuk jasa lingkungan dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar 58,56%. Program PJL juga membuat dampak positif bagi kehidupan sosial petani, yaitu membuat hubungan ikatan sosial antara anggota petani yang terlibat dalam program semakin kuat. Selain itu, program PJL meningkatkan pengetahuan petani mengenai pertanian, organisasi dan lingkungan.
Keyword: Cidanau watershed, Kadubeureum Village, Income analysis, Payment Environmental Services (PES)

Judul: Pengaruh Payment for Environmental Services Terhadap Keadilan Agraria
Abstrak: Erosi, sedimentasi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kualitas air sungai atau danau adalah masalah lingkungan yang khas di DAS Indonesia, terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa. Akar masalahnya terletak pada, pertama, praktik pertanian dataran tinggi beroperasi di bawah hak guna lahan dan hak milik yang tidak jelas; kedua, praktik pertanian yang tidak cocok di dataran tinggi (hulu); ketiga, tidak ada insentif ekonomi bagi petani untuk melindungi dan melestarikan dataran tinggi dan pohon sejauh ini. Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) adalah konsep terobosan untuk merekonsiliasi konservasi dan ekonomi. Masyarakat hulu berfungsi sebagai penyedia atau pemasok air, sementara hilir sebagai pengguna air. Lebih jauh, PES bukan hanya soal penawaran dan permintaan. PES juga masalah pengaturan kelembagaan. PES dapat berkelanjutan di masa depan selama permintaan-pasokan air dan pengaturan kelembagaan antara hulu dan hilir cocok dan terpelihara dengan baik. Ada tiga pertanyaan penelitian untuk penelitian ini. Pertama, apakah PES mempengaruhi struktur agraria petani hulu DAS Cidanau? Kedua, Ketiga, bagaimana PES dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan petani hulu Cidanau? Apakah skema PES mampu membawa keadilan agraria? Empat aktor diamati selama penelitian, yaitu: (i) petani hulu Desa Citaman (penyedia air, sisi pasokan), (ii) PT Krakatau Tirta Industri (atau PT KTI, pengguna air, sisi permintaan), (iii) Rekonvasi Bumi dan Yayasan Konsorsium Bhumi Selaras, dua Lembaga Swadaya Masyarakat setempat (mediator, fasilitator), dan (iv) pemerintah daerah, khususnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (atau BAPEDALDA) Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Data dikumpulkan melalui kombinasi wawancara mendalam dengan beberapa informan, survei terhadap responden rumah tangga, pengumpulan data sekunder, dan observasi. Lembaga PES telah dikembangkan selama hampir dua dekade. Diprakarsai oleh LSM lokal, tahap persiapan dimulai pada tahun 1998. Pada tahun 2001, semua aktor sepakat untuk membuat organisasi baru yaitu Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC). Empat tahun kemudian, 2002, Gubernur Banten mengeluarkan Keputusan formal untuk pembentukan FKDC. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan tersebut, BAPEDALDA menyediakan dana awal untuk menjalankan FKDC selama hampir empat tahun. Pada tahun 2005, pengaturan pembayaran antara pemasok/penjual air dan pengguna/pembeli air disepakati di antara pihak-pihak yang terlibat dan ditetapkan dalam kontrak. Kontrak tersebut melibatkan tiga aktor (kelompok petani di hulu, FKDC dan PT KTI) dan berlaku selama lima tahun. Secara umum, kontrak tersebut menetapkan bahwa petani di Desa Citaman harus menjaga vegetasi di hulu di tanah mereka sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pasokan air dari hulu terus mengalir sepanjang tahun ke hilir. Sebagai imbalannya, pengguna hilir (PT KTI) membayar jasa lingkungan kepada hulu (petani Citaman). Dua tahap pembayaran disepakati. PT KTI membayar ke FKDC dan selanjutnya mentransfernya ke kelompok petani di hulu. Saat ini, perjanjian v kontrak PES sudah memasuki fase ketiga dengan kelompok tani Desa Citaman sebagai kelompok sasaran atau prioritas desa. Kontrak tersebut menetapkan beberapa persyaratan untuk pihak-pihak yang terlibat seperti, (1) setiap kelompok petani dengan luas total 25 ha harus dibangun dan memelihara satu demplot; (2) PT KTI akan membayar 1,2 juta rupiah per hektar per tahun; (3) kelompok tani harus memelihara minimal 500 pohon per hektar; (4) petani memiliki hak untuk menebang pohon dengan kewajiban untuk mengganti pohon yang ditebang; (5) agroforestry adalah wajib untuk pertanian tipe dataran tinggi; (6) agroforestri harus terdiri dari 70 persen pohon kayu
Keyword: keadilan agraria, Payment for Environmental Services, keadilan lingkungan, kemiskinan, struktur agraria

Judul: Construction of Strongly Optimal Binary Linear Code with Minimum Distance 9 and 11
Abstrak: A binary linear code of length n over q F is a subspace of n q F . A code has three parameters that attached to it, namely length, dimension, and minimum distance. A code with length n, dimension k and minimum distance d is often called [n, k, d ]-code. Usually, when two parameters are given, then we want to find a code that has the best value for the last parameter. Based on Gilbert- Varshamov bound, if a [n, k, d ]-code exists and can not be expanded, we call it a strongly optimal code. In this paper, we construct strongly optimal code with minimum distance 9 and 11. In constructing the code, we created a theorem and algorithm based on Gilbert-Varshamov bound before we implement the algorithm to MAPLE programming language. Because of computational limitations, the program can only construct up to k = 10 for d = 9 and k = 12 for d = 11.
Keyword: