Judul: Politik Ekologi Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
Abstrak: Politisasi lingkungan telah mendorong kerusakan lingkungan dan marjinalisasi masyarakat yang diakibatkan oleh relasi kekuasaan yang tidak setara antar aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan degradasi lingkungan berupa konversi mangrove menjadi tambak udang intensif dengan menggunakan konsep relasi kekuasaan. Konversi mangrove terjadi di kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan Negara. Pengetahuan dan pemahaman tersebut akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam membuat rekomendasi pengelolaan mangrove yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan analisis dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan berorientasi aktor dari Bryant dan Bailey (1997) untuk mengkaji posisi, peran, dan kepentingan aktor yang terlibat. Pendekatan tersebut selanjutnya dikombinasikan dengan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003) untuk mengkaji kekuasaan dan mekanisme yang dijalankan oleh masing-masing aktor. Penelitian kualitatif di dalam penelitian ini didukung oleh penelitian kuantitatif, khususnya dalam menganalisis kelayakan finansial dari beberapa pola penggunaan lahan mangrove, dengan menghitung Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate of Return (IRR). Konsep kelembagaan lokal dari Uphoff (1986; 1994) digunakan untuk menganalisis kelembagaan lokal pengelolaan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akses struktural dan relasional yang dijalankan pengusaha mampu membuat implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran menjadi tidak efektif. Kebijakan ini terkait dengan pengelolaan mangrove secara lestari, tetapi dalam implementasinya Pemerintah Kabupaten Pesawaran lebih mendukung intensifikasi tambak udang, sehingga konversi mangrove dapat terjadi secara masif. Mekanisme tersebut juga mampu meredam gejolak sosial yang muncul akibat dampak negatif dari aktivitas tambak berupa degradasi ekosistem pesisir dan marjinalisasi masyarakat lokal. LSM Mitra Bentala, masyarakat, dan kelembagaan lokal (BPDPM) berupaya menggalang kekuatan dengan membangun jejaring dan kerjasama untuk mencegah konversi terhadap mangrove yang tersisa. Namun, hal ini belum cukup efektif mendorong Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk lebih tegas dalam mengimplementasikan kebijakannya. Beberapa pola penggunaan lahan mangrove yang terdapat di Kabupaten Pesawaran, yaitu tambak udang intensif, pembibitan mangrove, dan ekowisata secara finansial layak untuk diusahakan. Tingginya nilai pola penggunaan lahan untuk tambak udang intensif membuat pengusaha memiliki kepentingan tinggi untuk menguasainya. Bila tambak udang intensif memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, serta pembibitan mangrove yang terkendala oleh pemasaran, maka ekowisata memiliki potensi besar dalam perlindungan mangrove beserta keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kelembagaan lokal berperan penting dalam pengelolaan mangrove secara lestari di Pulau Pahawang. Struktur organisasi BPDPM yang menempatkan kepala desa sebagai penasihat dan keterlibatan pengurus dalam kegiatan investor berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, sehingga menurunkan dukungan dan status kelembagaan lokalnya. Akibatnya kelembagaan lokal menjadi lemah karena ketidaktegasannya ketika berhadapan dengan investor yang merupakan pejabat pemerintahan. Sebagian masyarakat juga ikut melakukan pelanggaran akibat ketidaktegasannya tersebut. Penelitian ini menegaskan pernyataan dari Bryant dan Bailey (1997) mengenai peran politik dari berbagai posisi aktor yang berbeda dalam interaksi manusia-lingkungan di dunia ketiga. Inti dari setiap pemahaman bermakna politik tersebut adalah apresiasi bahwa politik mengenai interaksi aktor-aktor terhadap sumberdaya lingkungan dan pengakuan bahwa aktor, yang lemah sekalipun, memiliki kekuasaan untuk bertindak mendapatkan kepentingannya. Penelitian ini juga menegaskan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003) yang menunjukkan bagaimana orang atau kelembagaan
Keyword: aktor, relasi kekuasaan, politik ekologi, kelembagaan lokal, mangrove

Judul: Kajian persepsi masyarakat lokal dalam upaya pengelolaan tambak-mangrove terpadu di desa pematang pasir Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Lampung
Abstrak: Ekosistem hutan mangrove memiliki keunikan dalam keragaman flora dan fauna yang hidup di dalamnya, serta memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Eksistensi hutan mangrove saat ini banyak mendapat tekanan dan gangguan terutama oleh kegiatan manusia melalui eksploitasi yang berlebihan, pencemaran dan dikonversi menjadi tujuan peruntukan lain yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk mempertahankan keberadaan dan kualitasnya, maka diperlukan upaya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. Upaya ini berhubungan dengan sistem sosial setempat dan dipengaruhi oleh persepsi individu-individu dalam masyarakat tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi (pemahaman) masyarakat lokal cukup baik terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir setempat, pengelolaan tambak-mangrove setempat serta upaya pengelolaan tambak-mangrove terpadu. Karakteristik individu masyarakat lokal yang berhubungan dengan persepsi terhadap pengelolaan tambak-mangrove adalah faktor pendidikan, umur, pendapatan dan pekerjaan. Tingkat pendidikan berhubungan positif dengan persepsi terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir setempat dan upaya pengelolaan tambak-mangrove terpadu. Faktor umur berhubungan positif dengan persepsi terhadap pengelolaan tambak-mangrove setempat. Tingkat pendapatan per kapita per tahun masyarakat lokal berhubungan negatif dengan tingkat pemahamannya terhadap pengelolaan tambak- mangrove setempat. Jenis pekerjaan mempengaruhi tingkat persepsi dalam upaya pengelolaan tambak-mangrove. Perbedaan persepsi berdasarkan jenis pekerjaan individu tersebut berkaitan erat dengan tingkat partisipasinya. Tingkat partisipasi berhubungan positif dengan persepsi dalam upaya pengelolaan tamba-mangrove terpadu. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lokasi penelitian ditinjau dari sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, listrik dan perdagangan sudah cukup memadai dalam mendukung program pengembangan. Akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan tambak-mangove terpadu masih rendah. Demikian pula keterlibatan aparat desa dan instansi pemerintah daerah masih sangat rendah dalam upaya pengelolaan tersebut. Dari hasil analisis SWOT ternyata arahan strategi yang pertama dalam peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan tambak- mangrove terpadu adalah mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Pesisir Desa secara terpadu terutama yang berkaitan dengan program pengembangan sumberdaya manusia
Keyword: Payau, Coastal Areas

Judul: Pengukuran Jantung Kelinci New Zealand White (Oryctolagus cuniculus) dengan Radiografi Toraks
Abstrak: This research was conducted to evaluate radiographs heart size of anaesthetized New Zealand White rabbits (Oryctolagus cuniculus) under different combination of ketamine and xylazine. The rabbits were divided into three groups. Group A were anaesthetized using a 35 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=5). Group B were anaesthetized using a 40 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3) while group C were anaesthetized using 45 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3). Parameter of observation from left laterolateral view were: 1) the apicobasilar length of the heart (AB), 2) the width of the heart (CD), 3) the distance between the cranial edge of the fifth rib and the caudal edge of the seventh rib perpendicular to the spine (R5-7), and 4) the vertical depth of the toraks (H). Parameter of observation from dorsoventral view were: 1) the length of the heart (L), 2) the width of the heart (W), and 3) the width of the thorax (T). The result from the heart parameters observation that were measured in left laterolateral view and dorsoventral view shows theres no significantly differ among the groups (P > 0.05). The vertebrae heart size (VHS) values obtained from the sum of the length of the long and the short axes on left laterolateral view. The long axes mean values (A) were 4.35±0.26 v and the short axes mean values (B) were 3.59±0.30 v, therefore VHS mean values were 7.94±0.49 v. On the dorsoventral view, the length of the heart mean values (L) were 4.32±0.29 cm, the width of the heart mean values (W) were 3.33±0.26 cm, and the width of the thorax mean values (T) were 5.85±0.30 cm. In normal conditions, the width of the heart should be less than two-thirds the width of the thorax and values obtained of 3.33<3.72 it shows that the heart is in the normal range. The best ratio to calculated the normal heart dimension in the left laterolateral view was compared the long axes with the vertical depth of the thorax, whereas in dorsoventral view, the length of the heart was compared with the width of the heart.
Keyword: