Judul: Kebutuhan Kompetensi Nelayan Kapal Rawai Tuna yang Berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Jawa Tengah.
Abstrak: Rendahnya kompetensi nelayan di Indonesia sering dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan formal dan pelatihan. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) telah menetapkan standar kompetensi bagi Nakhoda dan ABK. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi standar kompetensi nelayan kapal rawai tuna; menilai kecukupan kompetensi nelayan kapal rawai tuna dengan merujuk pada SKKNI; dan menyusun strategi untuk memperbaiki kompetensi nelayan kapal rawai tuna. Analisis data menggunakan analisis isi, analisis deskriptif, analisis kesenjangan (gap), dan analisis SWOT. Penelitian ini merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 298/2013 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut. Jabatan dan tugas nelayan kapal rawai tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap kurang sesuai dengan jabatan yang terdapat pada SKKNI. Standar kompetensi yang ada belum mencakup keseluruhan jabatan dan tugas yang ada di kapal rawai tuna di PPS Cilacap. Jabatan nelayan di PPS Cilacap yaitu, nakhoda, wakil nakhoda, perwira, boatswain, prosesing tuna, koki, dan biasa. Presentase kompetensi tercapai pada nakhoda, yaitu sebesar 83,76 %, wakil nakhoda sebesar 80,96 %, perwira sebesar 74,04 %, dan anak buah kapal (ABK) sebesar 75,60 %. Nelayan yang berkompeten dapat dilihat dari pengalaman nelayan di laut. Semakin lama pengalaman nelayan di laut, maka nelayan semakin berkompeten. Alternatif strategi untuk memperbaiki kompetensi nelayan di PPS Cilacap ialah pengadaan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi nelayan.
Keyword: analisis gap, nelayan, rawai tuna, standar kompetensi

Judul: Penataan sertifikasi kompetensi awak kapal penangkap ikan di Indonesia
Abstrak: Peningkatan standar kompetensi awak kapal penangkap ikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan keselamatan awak kapal, kapal dan muatan serta keselamatan sumberdaya perikanannya. Selama ini keberhasilan usaha penangkapan ikan hanya diukur dari jumlah hasil tangkapan, sehingga awak kapal bekerja mengejar target jumlah hasil tangkapan tanpa memperhatikan faktor keselamatan, baik keselamatan jiwa, kapal maupun keselamatan sumbedaya ikannya. Standar kompetensi pengawakan kapal penangkap ikan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal yang akan melaksanakan operasi penangkapan dalam mengajukan surat izin berlayar dari syahbandar perikanan. Surat izin berlayar tidak bisa diterbitkan apabila sertifikat kompetensi awak kapalnya tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan saat ini dibandingkan ketentuan yang berlaku dan merumuskan strategi penataan sertifikasi awak kapal penangkap ikan di Indonesia. Penelitian telah dilakukan pada bulan Oktober 2015 – Januari 2016 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu (PPNP) dan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman (PPSNZ) Jakarta. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada awak kapal yang bekerja pada kapal penangkap ikan ukuran > 30 GT dengan jumlah responden 75 kapal di PPNSZ Jakarta dan 25 kapal di PPNP. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara menggunakan quisioner kepada awak kapal dan petugas syahbandar. Instrumen penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Sertifikat Kompetensi Awak Kapal Penangkap Ikan, (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan, (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut. Penelitian menggunakan analisis deskriptif diolah dengan metode tabulasi dan grafik digunakan untuk menggambarkan kondisi kepemilikan sertifikat kompetensi awak kapal. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan nilai kesenjangan antara peraturan kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan rekomendasi strategi penataan awak kapal penangkap ikan di Indonesia. Sertifikat kompetensi awak kapal didasarkan pada 4 standar yaitu ukuran panjang kapal, gross tonnage kapal, wilayah operasi dan daya tenaga penggerak utama kapal. Berdasarkan 4 standar ukuran diatas, ditemukan nilai kesenjangan 100% bahwa sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh awak kapal saat ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Nakhoda kapal hanya memiliki sertifikat SKK 60, SKK 60+ dan Ankapin III. Berdasarkan v data ukuran kapal, dibutuhkan nakhoda kapal yang memiliki sertifikat kompetensi Ankapin II dan Ankapin I, sedangkan perwira mesin dibutuhkan KKM yang memiliki sertifikat kompetensi Atkapin II dan Atkapin I. Strategi utama dalam penataan sertifikasi awak kapal penangkap ikan di Indonesia adalah penerapan peraturan standar kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan tegas serta menghentikan dispensasi dalam penerbitan Surat Izin Berlayar bagi kapal yang sertifikat kompetensi awak kapalnya tidak memenuhi syarat. Lembaga pendidikan dan latihan merancang program khusus (crash program) untuk meningkatkan sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan yang ada, dengan mempertimbangkan keterampilan dan pengalaman mereka. Peningkatan standar kompetensi awak kapal diperlukan untuk meningkatkan daya saing
Keyword: awak kapal, kapal penangkap ikan, keselamatan, kompetensi

Judul: Photosensor producing based on ferroelectric material of Ba0,5Sr0,5TiO3 doped by Ferrium Oxide (Fe2O3) on a P-Type Silicon Substate Si (100) applied as a digital camera with a single pixel image sensor
Abstrak: Thin film Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) doped with Fe2O3 was grown on p-type silicon substrate (100) using chemical solution deposition (CSD). It used the solvent 2-methoxyethanol with annealing temperature of 850°C and the doping treatment Fe2O3 of 2.5, 5, 7.5, 10 % of the mass formed BST. Pure BST had the highest absorption of 600 nm of light wavelength. Additions Fe2O3 moves highest absorption in the range of 560 nm. Fe2O3 addition was strengthening thin film sensitivity to the effects of light. In general, doping Fe2O3 10% was result the best absorbance and current-voltage of BST thin film. Electrical properties of thin films BST include dielectric, photoconductivity, and dissipation energy. Based on the current-voltage (I-V) analysis, pure BST and doped BST showed photodiode properties. Dielectric values obtained in the range from 23.32 to 243. Based on electrical conductivity data and energy dissipation, BST thin films have shown photodiode characteristics and are therefore suitable as light sensors. The image sensor in a digital camera is also a light sensor. This BST thin film has been scientifically proven to be a light sensor and also it can be applied as an image sensor. This is a novelty image sensor based on thin film Ba0.5Sr0.5TiO3.
Keyword: barium strontium titanate, thin film, photodiode, image sensor, digital camera