Judul: Dinamika Keberdayaan Masyarakat di Sekitar Area Pertambangan: Kasus di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara
Abstrak: Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bombana menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya terutama masyarakat di sekitar pertambangan. Kehadiran sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Bombana diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan pengurangan tingkat kemiskinan daerah secara umum. Namun, hingga Tahun 2016, berdasarkan data kemiskinan BPS Sultra, angka kemiskinan di Kabupaten Bombana mencapai 13,06 persen atau di atas rata-rata provinsi sebesar 12,88 persen (BPS Sultra 2017) dan di atas rata-rata nasional yang berada pada 10,86 persen (BPS 2016). Angka kemiskinan di Bombana pada Tahun 2016 justru mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada Tahun 2012 sebesar 12,81 persen, di mana pada saat itu, perusahaan tambang mulai melakukan kegiatan penambangan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana; (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana; (3) merumuskan model dan strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana. Penelitian menggunakan metode survei. Sampel ditentukan secara proporsional cluster random sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Uji statistik inferensial menggunakan SEM. Keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana secara keseluruhan termasuk kategori rendah mencakup keberdayaan ekonomi, keberdayaan sosial, keberdayaan budaya, dan keberdayaan lingkungan. Sedangkan keberdayaan budaya termasuk kategori cukup tinggi. Rendahnya keberdayaan ekonomi diindikasikan oleh lemahnya akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya ekonomi seperti akses modal, rendahnya kepemilikian aset, minimnya usaha pengolahan hasil pertanian, dan sulitnya akses pemasaran. Rendahnya keberdayaan sosial ditunjukkan oleh lemahnya akses dan kontrol terhadap sumber daya sosial seperti kesehatan, pendidikan, penerangan, telekomunikasi, dan transportasi. Rendahnya keberdayaan budaya ditunjukkan oleh rendahnya akses dan kontrol masyarakat terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat seperti, sikap, prakarsa, budaya lokal, dan sarana prasarana budaya. Keberdayaan lingkungan yang rendah ditunjukkan oleh lemahnya akses dan kontrol masyarakat terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan di sekitar masyarakat, seperti pelestarian sumber daya alam, kebersihan lingkungan (sanitasi), dan akses terhadap sumber daya lahan dan air. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya dinamika keberdayaan masyarakat adalah (1) Faktor internal yang tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya motivasi, jumlah tanggungan keluarga, buruknya persepsi terhadap pertambangan, buruknya persepsi terhadap pemberdayaan oleh perusahaan, dan rendahnya tingkat partisipasi. (2) Rendahnya dukungan faktor eksternal yang mencakup dukungan penyuluhan, dukungan kelembagaan, dukungan lingkungan sosial, dan dukungan komunikasi. (3) Tingginya konflik sosial yang dicerminkan oleh proses okupasi Sumber Daya Alam (SDA), dominasi perusahaan atas SDA, dan penanganan dampak negatif. (4) Rendahnya peran pemerintah dan perusahaan dalam program pemberdayaan yang direfleksikan oleh peran dalam pengembangan kapasitas berusaha, pengembangan jejaring sosial, penyediaan lapangan kerja, dan penyediaan sarana prasarana umum. (5) Rendahnya kompetensi adaptif masyarakat yang terefleksi dari kemampuan teknis, kemampuan alih profesi, dan kemampuan memanfaatkan peluang yang tersedia. Model pemberdayaan yang dibutuhkan untuk peningkatan keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana adalah model kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kedudukan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan adalah setara, sehingga sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dapat didistribusikan secara proporsional. Dibutuhkan peran pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai regulator dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat. Demikian pula dibutuhkan peran perusahaan sebagai pihak
Keyword: adaptif, keberdayaan, kompetensi, pengelolaan konflik, pertambangan