Judul: Pola-pola Pendampingan dan Pola Respon Dampingan dalam Program Pemberdayan Ekonomi Masyarakat Pesisir(PEMP): Studi kasus di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari dan Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara
Abstrak: Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bagian integral dari pembangunan kelautan dan perikanan, saat ini mendapat perhatian dengan skala prioritas yang tinggi. Ia menjadi bagian dari orientasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional, mengingat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dengan potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya. Pemerintah melalui Departemen Perikanan dan Kelautan (DPK) selama ini telah melakukan kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang berjalan berdasarkan kebijakan KepMen 41 Tahun 2000 Departemen Kelautan dan Perikanan tentan(s Pedoman Umum pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut menghendaki perlu adanya partisipasi masyarakat, karena keikutsertaan masyarakat akan membawa dampak positif, mereka akan memahami berbagai permasalahan yang muncul serta mcmahami keputusan akhir yang akan diambil. Pada pelaksanaan Program PEMP strategi yang digunakan adalah dengan menampilkan tenaga pendampingan sebagai fasilitator dan kelompok sebagai wadah kegiatan. Peran tenaga pendamping sangatlah diperlukan dilihat dari pelaksanaan program. Peran tenaga pendamping menjadi sangat sentral sebagai penentu keberhasilan program, mengingat kondisi sosial-ekonomi mereka yang pada umumnya relatif rendah. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, maka timbul suatu kenginan untuk lebih mengetahui rnakna yang lebih dalam dari peran tenaga pendampingan itu sendiri dengan rnenggali dari sudut pandang yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pola pendampingan masyarakat yang digunakan pada pelaksanaan Program PEMP. Kedua, untuk mengetahui pola respon anggota kelompok masyarakat pengguna dampingan terhadap pendampingan tersebut berkenaan dengan upaya menuju kemandirian. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja yaitu di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara yang mendapat bantuan dari kegiatan Program PEMP. Tineliti dipilih secara sengaja yaitu terdiri atas: (a) tenaga pelaksana pendampingan, dengan pertimbangan merekalah yang melakukan kegiatan pendampingan dan (b) anggota kelompok masyarakat pengguna yaitu KMP Sawerigading di Kelurahan Lapulu dan KMP Mujur Jaya di Desa Tapunggaya. Dua kelompok ini dipilih secara sengaja untuk mengetahui pola respon dampingan nelayan terhadap pola pendampingan dengan dasar keaktifan anggota dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Studi kasus yang dipakai adalah studi kasus intrumental. Studi kasus instrumental merupakan tipe studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh wawasan atas suatu isu. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan tineliti terpilih berdasarkan pedoman pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan pengamatan langsung dilapangan. Merujuk pada Etzioni, ada tiga bentuk pendekatan yang mungkin dilakukan oleh tenaga pendamping yaitu: (a) pendekatan paksaan; (b) pendekatan remuneratif dan (c) pendekatan normatif. Suatu bentuk pendekatan digolongkan pada pendekatan paksaan yaitu jika pendamping memaksakan program yang dibawanya kepada anggota KMP, sehingga menimbulkan hubungan yang tidak baik seperti halnya hubungan antara orang asing yang bermusuhan (alineatif) atau bersifat memaksakan. Digolongkan pendekatan remuneratif yaitu pendamping · menawarkan program kepada anggota KMP sambil membicarakan untung ruginya. Anggota KMP dapat menimbang-nimbang (kalkulatif) manfaat yang akan didapat, yaitu berupa keuntungan ekonomi yang diperoleh anggota KMP bila mengikuti semua arahan dari pendamping. Pendekatan normatif yaitu jika pihak tenaga pendamping menawarkan program atau kegiatan yang didasarkan pada kesepakatan dari anggota KMP. Kalau mereka
Keyword: