Judul: Transformasi dan Ketimpangan Perdesaan-Perkotaan di Kawasan Suburban Metropolitan Jakarta (Global South): Studi Kasus Kabupaten Bekasi
Abstrak: Kawasan metropolitan Jakarta (KMJ), metropolitan (megacity) terbesar di Global South, masih dinamis perkembangannya, khususnya di wilayah suburban luarnya. Penerapan kebijakan bias perkotaan (KBP) dan keterbatasan kawasan inti metropolitan (DKI Jakarta) dalam menyediakan kebutuhan ruang dan lahan untuk kegiatan industri (manufaktur) dan permukiman perkotaan menjadi faktor utama suburbanisasi di Kabupaten Bekasi (suburban luar). Penerapan KBP di Kabupaten Bekasi ditandai dengan pembangunan yang tidak berpihak pada sektor pertanian (tingginya konversi lahan pertanian) dan berfokus pada kegiatan ekonomi perkotaan dan wilayah perkotaan (pembangunan kawasan industri dan kota baru). Pemerintah pusat dan pihak swasta berperan penting dalam pembangunan kawasan industri dan kota baru di Kabupaten Bekasi. Tingginya kontribusi terhadap perekonomian dan banyaknya tenaga kerja yang terserap menjadikan sektor industri pengolahan sebagai ”tulang punggung” perekonomian Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, industrialisasi dan pengendalian tata ruang yang kurang efektif telah menyebabkan Kabupaten Bekasi menghadapi beberapa isu/permasalahan keberlanjutan pembangunan diantaranya konversi lahan pertanian, urban sprawl, kemiskinan di wilayah perdesaan, dan degradasi lingkungan. Lebih lanjut, terdapat beberapa studi yang mengungkapkan bahwa penerapan KBP menyebabkan ketimpangan ekonomi perdesaan-perkotaan di negara Asia (Global South) lainnya seperti China dan Vietnam. Oleh karena itu, tujuan utama studi ini yaitu menganalisis apakah penerapan KBP telah menciptakan ketimpangan ekonomi perdesaan-perkotaan di Kabupaten Bekasi (suburban kawasan metropolitan di Global South). Dalam mengkaji isu tersebut, studi ini membaginya menjadi tiga bagian pembahasan yaitu: 1) Transformasi wilayah perdesaan-perkotaan (WPP) di Kabupaten Bekasi; 2) Karakteristik demografi dan sosial-ekonomi wilayah perdesaan-perkotaan di Kabupaten Bekasi; dan 3) Ketimpangan (ekonomi) wilayah perdesaan-perkotaan dan karakteristiknya di Kabupaten Bekasi. Analisis transformasi WPP (pada tingkat mikro-regional: desa/kelurahan) didasarkan pada analisis indeks transformasi penggunaan lahan perdesaan-perkotaan (TPLPP)/Rural-Urban Land Transformation (RULT) index—dibangun menggunakan analisis multi-kriteria (analytical hierarchy process). Selain itu, studi ini menggunakan metode mutakhir untuk memprediksi tutupan/penggunaan lahan (TPL) dan WPP 2025, yaitu Patch-generating Land Use Simulation. Lebih lanjut, ordinary least squares dan geographically weighted regression digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik demografi dan sosial-ekonomi wilayah perdesaan-perkotaan baik secara global maupun lokal. Studi ini menggunakan quantitative zoning method dan analisis spasial untuk menganalisis ketimpangan ekonomi wilayah perdesaan-perkotaan menggunakan data demografi, persentase keluarga miskin dan sosial-ekonomi pada tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Bekasi. Hasil studi ini, menunjukkan bahwa wilayah perkotaan (secara spasial) terkonsentrasi di sekitar/dekat dengan jaringan/akses transportasi (termasuk stasiun kereta api) dan KISB, membuktikan bahwa industrialisasi (KBP) dan kemudahan akses transportasi merupakan faktor pendorong utama suburbanisasi di Kabupaten Bekasi. Studi ini juga menunjukkan bahwa (secara temporal) intensitas (laju) transformasi wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan semakin meningkat, khususnya (pada periode 2015-2018) di sekitar jalan arteri yang menghubungkan dengan kabupaten/kota lain, di sekitar ibukota Kabupaten Bekasi, dan di sekitar lokasi KISB yang berada di WP 2 dan WP 4—sebagian besar lahan di daerah tersebut masih berupa lahan non-terbangun. Pada periode 2015-2018, wilayah perdesaan berbasis pertanian di WP 2, 3 dan 4 mulai mengalami tekanan dari proses suburbanisasi, dikarenakan pembangunan kawasan industri dan permukiman perkotaan mulai mengarah ke WP tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bekasi relatif lebih banyak tinggal di wilayah perkotaan—kepadatan penduduk lima kali lebih besar (padat) dibandingkan wilayah perdesaan, meskipun luas wilayah perkotaan hanya seperlima wilayah perdesaan. Ketersediaan infrastruktur/fasilitas ekonomi yang memadai, kepadatan penduduk yang tinggi, dan rendahnya keluarga/rumah tangga
Keyword: Industrialisasi, Kawasan Metropolitan, Kebijakan bias perkotaan, Ketimpangan ekonomi wilayah, Suburbanisasi