Judul: Pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Taman Nasional Karimunjawa
Abstrak: Pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar bagi semua pihak dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sumberdaya perikanan di Taman Nasional Karimunjawa (TNK) harus mampu mengakomodir konsep keberlanjutan yang dirinci menjadi tiga aspek, yaitu (1) keberlanjutan ekonomi (2) keberlanjutan lingkungan dan (3) keberlanjutan sosial budaya yang mampu mengatur kesetaraan dan kesejahteraan. Penelitian pengelolaan sumberdaya perikanan di TNK berusaha ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan sumberdaya perikanan dari tiga aspek pendekatan: (1) aspek ekologi dan ekonomi dengan pendekatan bioekonomi; (2) aspek keruangan dengan pendekatan sistem zonasi berbasis ekosistem; dan (3) aspek sosial dengan pendekatan persepsi nelayan. Hasil perhitungan analisis bioekonomi menunjukkan bahwa alat tangkap pancing, bubu dan jaring dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di TNK dengan pendekatan perhitungan bioekonomi, menghasilkan upaya optimal lestari sebesar 2.883 trip, manfaat ekonomi optimal lestari sebesar Rp 3,3464 milyar dan produksi maksimal lestari sebesar 205.935 kg. Dalam rangka menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan di TNK, luasan fishing ground alat tangkap pancing, bubu dan jaring 16.972,65 ha dikurangi 40% (6.789,06 ha) untuk kawasan konservasi laut (zona inti dan zona perlindungan). Pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memakai alat tangkap pancing, bubu dan jaring akan menghasilkan upaya optimal lestari sebesar 2.817 trip, manfaat ekonomi optimal lestari Rp 2,984 milyar dan produksi optimal lestari sebesar 205.296 kg. Alat tangkap pancing lebih mempunyai manfaat ekonomi dan ramah lingkungan dibandingkan dengan alat tangkap jaring dan bubu. Analisis keruangan berbasis ekosistem untuk menentukan kesesuaian perairan sebagai kawasan konservasi laut (KKL) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan di TNK. Ekosistem yang sangat berperan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di TNK adalah ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Hasil analisis keruangan kesesuaian perairan TNK untuk KKL berdasarkan luasan ekosistem mangrove 498 ha, luasan ekosistem lamun 319 ha dan luasan ekosistem terumbu karang 16.368 ha adalah seluas 17.185 ha. Kesesuaian kawasan konservasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di TNK berbasis pendekatan ekosistem menghasilkan kebutuhan alokasi manajemen sistem zonasi secara geografis. Luasan ekosistem sumberdaya perikanan yang seharusnya dikelola BTNK dengan lebih konsentrasi dan fokus adalah Zona inti seluas 2.111,07 ha (1,89%), Zona Perlindungan seluas 26.833,12 ha (24,04%), Zona Penyangga seluas 12.051,73 ha (10,8%), Zona Rehabilitasi seluas 233,90 ha (0,21%) dan Zona Pemanfaatan seluas 70.395,18 ha (63,06%). Hasil analisis bioekonomi menunjukkan, bahwa jumlah upaya optimal lestari secara biologi sebesar 3.000 trip, sedangkan jumlah upaya optimal secara ekonomi sebesar 2.883 trip. Hal ini menunjukkan, bahwa telah terjadi over-fishing di perairan TNK, yaitu berkisar antara 3.681 trip sampai dengan 12.167 trip. Hasil analisis persepsi nelayan, didapatkan bahwa persepsi nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan di TNK mengharapkan skala prioritas utama adalah penegakan hukum, yang diiringi dengan upaya pengawasan dan partisipasi masyarakat, serta didukung dengan kebijakan yang memperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan, desentralisasi dengan kontrol masyarakat, pendekatan terintegrasi, pemerataan hasil pemanfaatan sumberdaya dan pengembangan mekanisme pasar yang berpihak pada masyarakat. Persepsi nelayan menghendaki, dalam penegakan hukum yang menjadi prioritas utama adalah ketaatan terhadap peraturan, aparat dan kelembagaan hukum dan kemudian penegakan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Upaya Pengawasan memprioritaskan pengendalian perusakan lingkungan, kemudian peningkatan kualitas kontrol. Sedangkan dalam partisipasi masyarakat perlu diprioritaskan (1) koordinasi dan
Keyword: