Judul: Analisis Kelembagaan dan Biaya Transaksi dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang
Abstrak: Kecamatan Labuan yang memiliki kondisi perairan yang padat tangkap, pengurasan dan eksploitasi sumberdaya ikan cenderung sulit dikendalikan. Keadaan ini bisa berkembang menuju kondisi padat atau tangkap lebih. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan perikanan yang tepat. Salah satunya adalah perlu adanya sistem kelembagaan yang kuat. Pengelolaan sumberdaya perikanan tidak dapat dipisahkan dari kelembagaan yang mendukungnya dan sebaliknya kelembagaan tersebut juga tidak terlepas dari para pelaku (stakeholders) perikanan, sehingga dibutuhkan suatu sistem pengelolaan sumberdaya perikanan yang terintegrasi. Kelembagaan merupakan faktor penting yang menggerakkan kinerja dari pengelolaan sumberdaya perikanan. Kelembagaan menghasilkan peraturan atau kebijakan yang merupakan aturan main ( rule of game) dalam pengelolaan sumberdaya. Masing-masing pihak memiliki peran dan kegiatan yang berbeda-beda dalam mengelola sumberdaya perikanan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan, 2) Mengidentifikasi aturan yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan, 3) Menganalisis biaya transaksi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara manual dan menggunakan komputer dengan program Microsoft Office Excell serta disajikan dalam bentuk tabulasi dan diuraikan secara deskriptif. Analisis yang digunakan adalah Analisis Stakeholder, Analisis Konflik, Analisis Peraturan dan Analisis Biaya Transaksi. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Stakeholders yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan terdiri dari a) Subjects yaitu Bakul/Pedagang Pengumpul, Langgan/Juragan dan Industri Pengolah Ikan, b) Players yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, Unit Pelaksana Teknis PPI dan TPI Kecamatan Labuan, Tempat Pelelangan Ikan, Rukun Nelayan, HNSI, Koperasi Perikanan dan POKMASWAS Sumberdaya Perikanan Labuan, c) Bystanders yaitu Aparat Desa, Pemerintah Kecamatan dan Perbankan, d) Actors yaitu Satpolair. Jadi, aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan ada 12 stakeholders yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, Unit Pelaksana Teknis PPI dan TPI Kecamatan Labuan, Tempat Pelelangan Ikan, Rukun Nelayan, HNSI, Koperasi Perikanan, POKMASWAS Sumberdaya Perikanan Labuan, Bakul/Pedagang Pengumpul, Langgan/Juragan, Industri Pengolah Ikan dan Satpolair, 2) Aturan-aturan formal yang berlaku telah mengatur sumberdaya perikanan, baik untuk tujuan ekonomi dan konservasi (perlindungan terhadap sumberdaya perikanan). Akan tetapi, kepatuhan terhadap ii aturan-aturan tersebut serta pengetahuan terhadap aturan-aturan yang ada sangat rendah, disebabkan kurangnya sosialisasi pada masyarakat serta kurangnya pengawasan dan sistem hukum yang optimal. Aturan-aturan informal secara implisit memiliki tujuan sosial, ekonomi dan konservasi dalam mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Labuan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu mekanisme kontrol sosial yang ada di masyarakat berupa kearifan lokal. Akan tetapi, aturan-aturan informal ini sudah mulai memudar karena sifatnya yang tidak tertulis, 3) Total biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah Rp 234.810.400 dalam setahun. Sementara itu, total biaya transaksi yang dikeluarkan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah Rp 7.400.000 dalam setahun. Biaya transaksi yang dikeluarkan nelayan jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan nelayan tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk beberapa kegiatan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, pengawasan sumberdaya perikanan dan biaya pembinaan.
Keyword: