Judul: The Role of Land Administration in Control of Wetland Agricultural Area Spatial Use (A Case Study of the Central Development Area of Bogor Regency)
Abstrak: Pada tahun 2017-2018, Luas sawah irigasi di Indonesia berkurang 19,84% sedangkan di Kab Bogor berkurang 30,10%. Kawasan Pertanian Lahan Basah RTRW Kabupaten Bogor diperuntukkan tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan intensif karena memiliki potensi penyediaan sistem irigrasi sehingga perlu dilindungi. Alih fungsi lahan pertanian dapat diakibatkan faktor dampak negatif keberadaan fasilitas dan solusinya dengan peninjauan kembali rencana tata ruang. Penulis mencoba membangun pemodelan alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh dampak ikutan kegiatan administrasi pertanahan dan menyusun strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Pengembangan (WP) Tengah Kabupaten Bogor. Keinginan masyarakat mendapatkan dampak positif administrasi pertanahan merupakan sebuah peluang pengendalian pemanfaatan ruang melalui administrasi pertanahan. Secara teknis, negara akan melayani dibidang pertanahan bagi masyarakat yang telah melakukan relasi teknis agraria sesuai dengan arahan RTRW. Identifikasi dan analisis dilakukan guna mencapai tujuan penelitian, yaitu: keterkaitan antara keberadan lahan terbangun dengan ketersediaan fasilitas, riwayat kegiatan administrasi pertanahan, keterkaitan kegiatan administrasi pertanahan terhadap alih fungsi lahan pertanian, dan peraturan perundang-undangan penyelengaraan administrasi pertanahan. Keberadaan lahan terbangun diidentifikasi melalui tahap overlay persil bidang tanah di atas citra satelit Google Earth dan interpretasi serta cek lapang. Keterkaitan rasio lahan terbangun dan Indeks Perkembangan Desa (IPD) diuji menggunakan Pearson Correlation. Mencari pemodelan terbaik antara Ordinary Least Squares (OLS) dan Geographically Weighted Regression (GWR) dengan lahan terbangun sebagai variabel dependen (y), riwayat administrasi pertanahan sebagai variabel independen (x). Studi literatur peraturan perundang-undangan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang sudah/dapat mengakomodir pengendalian pemanfaatan ruang. Ditemukan 15.028 persil bidang tanah di Kawasan Pertanian Lahan Basah WP Tengah Kabupaten Bogor, terdiri dari persil bidang tanah dengan arahan tata ruang tidak jelas sebanyak 735 dan persil bidang tanah yang melanggar peraturan zonasi (Koefisien Dasar Bangunan >20%) sebanyak 3.082. Korelasi Pearson menghasilkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,005 dan nilai r hitung sebesar 0,376 atau diartikan korelasi rendah tapi pasti. Korelasi rendah diartikan bahwa fasilitas bukan penyebab alih fungsi lahan pertanian ke bangunan, atau dapat diinterpretasikan bahwa fasilitas yang direncanakan pada struktur ruang di Kawasan Pertanian Lahan Basah dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2032 sudah mendukung terwujudnya tertib tata ruang. Pemodelan GWR menghasilkan nilai global R2 sebesar 0,72 sehingga lebih baik daripada pemodelan OLS. Keberadaan lahan terbangun pada Kawasan Pertanian Lahan Basah lebih dipengaruhi dampak ikutan administrasi pertanahan daripada kelengkapan fasilitas (IPD). Pemodelan tersebut juga menunjukkan hubungan motif masyarakat melakukan kegiatan administrasi pertanahan dengan konversi lahan menunjukkan lebih erat (local R2 = 0,68 s/d 1) ke arah bagian selatan WP Tengah Kabupaten Bogor, serta menunjukkan administrasi pertanahan berpeluang menjadi instrumen pengendalian alih fungsi lahan. Berdasarkan PerKaBan RI No. 1 Tahun 2010 bahwa pelayanan pemisahan/pemecahan bidang tanah dan peralihan hak sudah mengakomodir pengendalian pemanfaatan ruang dan sejalan dengan koefisien variabelnya pada GWR bernilai negatif (-).Keberadaan tanah terdaftar memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan sawah. PTSL dapat meningkatkan jumlah tanah terdaftar serta mendukung keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang mengacu PerPres No. 59 Tahun 2019. Desa target utama PTSL dan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan sawah berdasarkan 3 (tiga) skala prioritas, yaitu: Prioritas Pengendalian I (sangat mendesak), Prioritas Pengendalian II (mendesak), dan Prioritas Pengendalian III (cukup mendesak)., The area of irrigated
Keyword: control of spatial use, land administration, land use change