Judul: Kinerja Pembangunan Daerah : Suatu Evaluasi terhadap Kursus Keuangan Daerah
Abstrak: Sejak diberlakukan otonomi daerah di bidang keuangan, pemerintah melakukan kebijakan desentralisasi fiskal berdasarkan peraturan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam kebijakan ini pemerintah memberikan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Konsekuensinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai pertanggungjawaban atas dana yang diterima. Kondisi laporan keuangan baik di pusat maupun daerah berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan BPK dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi opini. Permasalahan sampai saat ini menunjukkan bahwa kualitas LKPD belum mencapai opini yang diharapkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja pembangunan yang baik perlu dikelola oleh sumberdaya manusia yang kompeten. Pengelolaan keuangan yang baik menekankan perencanaan dan penganggaran berdasarkan kriteria belanja berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah menyelenggarakan kursus keuangan daerah (KKD)untuk meningkatkan kinerja aparat daerah di bidang pengelolaan keuangan. Fenomena atas penilaian opini BPK dan kinerja pembangunan daerah di evaluasi dengan memperhitungkan indikator kinerja diantaranya : PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, proporsi belanja modal, alokasi pendapatan dan belanja daerah serta banyaknya jumlah alumni KKD. Untuk mendapatkan informasi daerah yang mempunyai penilaian terbaik atas dua penilaian tersebut makadilakukan klasifikasi menjadi beberapa kategori. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah berdasarkan opini audit BPK dan kinerja pembangunan daerah serta menganalisis faktor yang mempengaruhi opini audit BPK dan kinerja pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Metode analisis menggunakan program Excelserta program Minitab, dan diolah dengan menggunakan regresi logistik biner dan regresi berganda. Hasil penelitian teridentifikasi bahwa wilayah Indonesia bagian barat mempunyai karakteristik predikat opini dan kinerja pembangunan daerah dengan kategori terbaik dibandingkan wilayah lainnya. Hasil pengujian juga menunjukkan terdapat adanyahubungan antara kinerja pembangunan daerah dengan opini audit BPK yang bersifat timbal balik atau saling memengaruhi. Opini audit BPK dipengaruhi kinerja pembangunan daerah demikian pula sebaliknya. Karakteristik wilayah berdasarkan penilaian kategori ideal (A dan B) sebanyak 139 SKPD (26,53%). Dan untuk kategori C sampai dengan F sebanyak 385 SKPD (73,47%). Kategori A-B tertinggi dicapai wilayah bagian barat yaitu sebanyak 104 SKPD (33,88%), kemudian bagian tengah dengan jumlah 32 SKPD (20,92%), dan bagian timur 3 SKPD (4,69%). Sedangkan untuk kategori (C sampai dengan F), pencapaian wilayah barat sebanyak 203 SKPD (66,12%), wilayah tengah sebanyak 121 SKPD (77,08%), dan di wilayah bagian timur sebanyak 61 SKPD (95,31%). Hasil pengujian menunjukkan bahwa opini audit BPK dengan predikat WTP/WDP dipengaruhi oleh jumlah alumni, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan porsi belanja modal dengan nilai odd ratio tertinggi adalah pengaruh IPM sebesar 1.08, jumlah alumni sebesar 1.05, PDRB per kapita sebesar 1.00 dan porsi belanja modal sebesar 0.94. Untuk variabel PDRB per kapita dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah alumni, proporsi belanja modal, PAD, alokasi belanja, dummy opini, dummy wilayah dan kepulauan, sementara IPM dipengaruhi oleh jumlah alumni, opini BPK, alokasi belanja pendidikan, alokasi belanja kesehatan, dummy wilayah dan dummy kepulauan. Kursus Keuangan Daerah(KKD) sangat membantu dalam meningkatkan kinerja daerah. Hal ini terlihatdari manfaat pelatihan KKD yang memberikan kemampuan staf melakukan pengelolaan keuangan dengan persentase tertinggi pada proses penganggaran dan tugas administrasi
Keyword: jumlah alumni KKD, opini audit BPK, kinerja pembangunan daerah