Judul: Knowledge Transfer and Policy Adoption on Utilization Abandoned Land in Bogor Regency
Abstrak: Lahan merupakan sumber daya alam sebagai wadah dan faktor produksi strategis bagi kegiatan pembangunan karena semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan. Secara umum lahan memiliki fungsi lingkungan, ekonomi, sosial dan spiritual. Alokasi pemanfaatan lahan bisa melalui penataan ruang oleh pemerintah, diserahkan pada mekanisme pasar dan kombinasi antara pengaturan pemerintah dan mekanisme pasar. Penggunaan lahan merupakan suatu proses yang dinamis, sebagai hasil dari perubahan pada pola dan besarnya aktivitas manusia sepanjang waktu, oleh karenanya penggunaan lahan merupakan masalah yang komplek sehingga bisa berkembang ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga sebaliknya. Lahan memiliki nilai ekonomi (land rent) yang berbeda-beda, dimana suatu bidang lahan tidak mempunyai nilai ekonomi lahan selama tidak dikelola atau diterlantarkan. Keberadaan tanah terlantar hingga saat ini masih menjadi persoalan pelik, dan proses penyelesaiannya cenderung berlarut-larut dan merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang tidak terselesaikan. Penelantaran tanah dapat memberikan dampak negatif seperti meningkatnya kesenjangan sosial, melemahnya perekonomian bangsa dan menurunkan stabilitas ketersediaan cadangan pangan dalam negeri. Dalam rangka mengantisipasi tanah diterlantarkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mulai dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pemberdayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Terbitnya peraturan baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja penertiban lahan terlantar. Pendekatan penertiban untuk meningkatkan produktivitas lahan terlantar belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan lain yang bersifat non penertiban. Tujuan dari penelitian ini adalah: Melakukan identifikasi ragam “product of knowledge” yang memiliki policy space paling besar, memahami relasi kuasa antar aktor dalam integrasi ilmu pengetahuan kedalam kebijakan pemanfaatan lahan terindikasi terlantar di Kabupaten Bogor dan memahami proses integrasi ilmu pengetahuan ke dalam pembuatan kebijakan pemanfaatan lahan terindikasi terlantar di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan utama berupa Analisis RAPID yang dilengkapi dengan pendekatan spasial, IDS dan analisis prosfektif dan analisis komunikasi jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Product of knowledge yang paling banyak diadopsi adalah dalam bentuk tindakan praktis yaitu sebanyak 64% sedangkan adopsi dalam bentuk sosialisasi publik dan tindakan politis masing- masing sebesar 18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua jenis adopsi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sepanjang memenuhi kriteria yaitu kesamaan discorse, interest dan network, serta didukung faktor pemungkin yaitu pendanaan. Luasan lahan terindikasi terlantar pada tahun 2013 dan 2016 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana hanya terjadi peningkatan sebesar 333 ha. Perhitungan yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan perubahan sebesar 27% (2.585,13 ha) jika dibandingkan dengan tahun 2013. Berdasarkan peta kepemilikan lahan dari BPN tahun 2010, diketahui bahwa sebagian besar lahan terindikasi terlantar belum tercatat di dalam peta kepemilikan lahan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan perhitungan tahun 2013 luas lahan terindikasi terlantar adalah 9.646,46 ha sedangkan yang tercatat dalam peta kepemilikan lahan hanya 1.278,53 ha (13%). Demikian pula halnya dengan perhitungan pada tahun 2020, dimana dari 7.061,33 ha lahan terindikasi terlantar hanya sebesar 1.689,38 ha (24%) yang tercatat di dalam peta kepemilikan lahan BPN Kabupatan Bogor. Hasil wawancara menunjukkan mayoritas responden tidak
Keyword: Abandoned Land, Policy Adoption, Product of Knowledge, Transfer of Knowledge