Judul: Keterkaitan antara tata kelola ekonomi daerah dengan produk domestik regional bruto per kapita kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kondisi tata kelola ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, (2) menganalisis keterkaitan tata kelola ekonomi daerah dengan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, (3) menganalisis implementasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut adalah data tahun 2007 tata kelola ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Komite Pemantauan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diperoleh dari Kementerian Keuangan, serta Produk Domestik Regional Bruto per kapita, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif, analisis korelasi dan analisis regresi OLS. Analisis korelasi digunakan untuk menganalisis hubungan variabel tata kelola ekonomi daerah dengan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi sedangkan analisis regresi OLS digunakan untuk menganalisis pengaruh tata kelola ekonomi daerah, APBD serta IPM terhadap PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis korelasi, variabel tata kelola ekonomi daerah yang memiliki hubungan signifikan dengan PDRB per kapita yang sejalan dengan teori adalah lama kepengurusan sertifikat tanah, persentase perusahaan yang memperoleh TDP, persepsi pemda selalu menindaklanjuti langkah-langkah masalah yang telah ditentukan Kepala Daerah, persepsi mengenai dukungan pemda terhadap pelaku usaha, persepsi tingkat hambatan biaya pungutan dan retribusi, persepsi tentang kualitas infrastruktur jalan dan rata-rata lama perbaikan infrastruktur jalan. Sementara variabel tata kelola ekonomi daerah yang berhubungan signifikan namun tidak sejalan adalah persepsi frekuensi penggusuran, persepsi frekuensi konflik, persepsi izin usaha bebas KKN, persepsi kualitas penanganan oleh polisi dan persepsi tingkat hambatan pajak terhadap kinerja perusahaan. Variabel yang berhubungan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi adalah lama kepengurusan sertifikat tanah, persentase perusahaan yang memiliki TDP, persentase perusahaan yang mengetahui keberadaan forum komunikasi, persepsi pemda melakukan konsultasi publik sebelum membuat kebijakan yang terkait dunia usaha, persepsi pemda mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah yang dihadapi dunia usaha serta kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan analisis regresi OLS, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita adalah IPM, belanja modal dan belanja pendidikan pemerintah, lama kepengurusan sertifikat tanah serta dummy persepsi mengenai pemda selalu menindaklanjuti langkah-langkah masalah yang telah ditentukan Kepala Daerah. IPM, belanja modal, belanja pendidikan dan dummy pemda selalu menindaklanjuti langkah-langkah masalah yang telah ditentukan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita. Variabel lama pengurusan sertifikat tanah berpengaruh negatif terhadap PDRB per kapita. Hasil regresi OLS juga menunjukan bahwa variabel belanja kesehatan, variabel persentase perusahaan yang memiliki TDP dan dummy kualitas infratruktur jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel IPM dan belanja pendidikan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah adalah perbaikan dan peningkatan kualitas di bidang perizinan sertifikat tanah maupun sertifikat usaha, peningkatan koordinasi antara kepala daerah dengan instansi pemda dalam penanganan masalah di dunia usaha, peningkatan dukungan pemda melalui penyediaan fasilitas di dunia usaha, efektifitas forum komunikasi untuk membicarakan masalah yang terkait dunia usaha, penurunan biaya pungutan dan retribusi agar tidak memberatkan para pelaku usaha,
Keyword: Good dovernance, GRDP perkapita, Spearmans Correlations, Pearson Correlations