Judul: Optimasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Perikanan (Kasus di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)
Abstrak: Ekosistem mangrove mempunyai banyak fungsi untuk kawasan pesisir, antara lain fungsi ekologi, sosial dan ekonomi. Ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang telah mengalami kerusakan akibat salah satunya melalui alih fungsi lahan sebahagian besar untuk kegiatan pertambakan. Pengelolaan ekosistem mangrove merupakan suatu kegitan yang penting, kompleks dan dinamis. Penting karena mangrove memiliki fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, menjadi kompleks karena melibatkan multi stakeholder dengan karakter yang berbeda, dan dinamis karena tingkat pencemaran selalu berubah dengan perubahan waktu. Melalui optimasi kelembagaan pengelolaan mangrove diharapkan dapat dioptimalkan untuk meminimalkan degradasi terhadap mangrove. Penelitian tentang optimasi kelembagaan dalam pengelolaan mangrove ini telah dilakukan dengan tujuan menganalisa kondisi ekosistem mangrove, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan mangrove. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Interpretative Structural Modelling (ISM) digunakan untuk menganalisis kelembagaan pengelolaan mangrove. Metode penelitian untuk menghitung perubahan luas lahan masing-masing katagori lahan menjadi katagori lain diperoleh dengan metode tumpang tindih. Peraturan perundangan terkait pengelolaan mangrove dianalisis dengan berbagai analisis. Analisis Kesenjangan (Gap Analisis) untuk menemukan peran peraturan terhadap degradasi mangrove, parameter yang digunakan adalah efektifitas peraturan. Analisis hak pemilikan parameternya adalah ketaatan terhadap kontrak. Aplikasi hak pemilikan dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik perilaku masyarakat dalam memanfaatkan mangrove. Kepastian pemilikan lahan garapan dianalisis berdasarkan analisis idealis terhadap parameter hak katagoris dan hak kongkrit atas kontrak kerja sama antara penggarap dengan Perhutani. Selanjutnya dilakukan analisis stakeholder menggunakan beberapa metode yaitu identifikasi stakeholder yang didapatkan dari hasil wawancara. Dalam mengidentifikasi stakeholder tahapannya yaitu membuat daftar stakeholder. Sumber data yang dapat digunakan untuk membuat list adalah hasil pengamatan, informasi dari berbagai masyarakat dan hasil survei. Kepentingan yang dapat diidentifikasi diantaranya melalui apa yang diharapkan dan apa yang dapat diperoleh oleh stakeholder. Pengaruh stakeholders: Pengaruh terhadap suksesnya tidaknya kegiatan yang diukur dengan menggunakan parameter yaitu: -tinggi jika stakeholder punya kemampuan untuk memveto sebuah keputusan, -kecil jika stskeholder tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pencapaian tujuan Analisis tugas fungsi pokok kelembagaan dilakukan untuk menelusuri sejauh mana stakeholder dalam hal ini organisasi pemerintah menjalankan hak dan tanggung jawabnya berdasarkan tugas dan mengidentifikasi tumpang tindih tugas pokok dalam aspek manajemen hutan mangrove. Selanjutnya stakeholders diklasifikasi berdasarkan posisinya dalam pengelolaan mangrove. Adapun kriteria tersebut adalah:(1). Stakeholder subyek: yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh rendah (2). Stakeholder key player: yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh yang tinggi terhadap sebuah fenomena (3). Stakeholder context setter: yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan yang rendah dan pengaruh yang tinggi (4). Stakeholder crowd: yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah dan pengaruh yang rendah. Hal ini diperlukan untuk menentukan stakeholder mana saja yang perlu sekali bisa bekerjasama. Hasil penelitian memperlihatkan penurunan luasan lahan mangrove yang signifikan di pesisir Kabupaten Tangerang. Mangrove sudah mengalami pengurangan luasan yang signifikan dalam waktu kurang lebih 12 tahun. Pada lokasi penelitian khususnya di (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Pakuhajii, kecamatan Teluknaga dan kecamatan Kosambi mangrove mengalami pengurangan luasan (33,9%). Dari analisis peraturan perundangan diketahui bahwa peraturan perundangan yang ada belum mampu memberikan kejelasan kewenangan dan kepastian hak serta masih terdapat tumpang tindih kewenangan pada kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan mangrove di Tangerang. Penelitian
Keyword: pengelolaan mangrove, optimasi, lembaga