Judul: Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian dan potensi keuangan Kabupaten Bogor
Abstrak: Sebelum adanya otonomi daerah tahun 2001, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistik. Kontrol pemerintah pusat yang berlebihan terhadap mobilisasi sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya fisik, maupun sumber daya sosial telah menyebabkan terjadinya pengurasan sumber daya daerah yang berakibat pada kebocoran bagi daerah dan akumulasi kapital yang terpusat. Sebagai langkah reformasi dan proses demokratisasi maka pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah secara resmi mulai melaksanakan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Desentralisasi fiskal adalah salah satu pendukung pelaksanaan otonomi daerah karena kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Titik berat pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka implementasi UU No 22 dan UU No 25 Tahun 1999 berada di daerah kabupaten/kota. Selama periode 2003-2007, pendapatan daerah Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, baik dilihat dari sisi target maupun realisasi, sementara itu dari sisi perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya desentralisasi fiskal tentunya akan terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi yang diberikan pada pemerintah daerah menuntun pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerahnya sendiri tanpa mengurangi harapan adanya grant (bantuan) dan sharing (bagian) dari pemerintah pusat serta dapat menggunakan dana publik dengan prioritas kepentingan serta aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian implementasi desentralisasi fiskal akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari penerapan desentralisasi fiskal dan faktor-faktor lainnya yang relevan terhadap kinerja perekonomian dan potensi keuangan daerah Kabupaten Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 15 tahun yang dianalisis dalam persamaan simultan dengan metode two step least square, dan alat analisis yang digunakan adalah EViews 4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan nyata secara statistik terhadap komponen PDRB, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat selama masa desentralisasi fiskal. Jadi, secara keseluruhan penerapan desentralisasi fiskal diduga memberikan pengaruh yang positif pada kinerja perekonomian. Artinya setelah diterapkan desentralisasi fiskal, kinerja perekonomian Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang signifikan. Variabel pendapatan disposable, populasi, dan total penerimaan keuangan pemerintah daerah memberikan kontribusi dengan nilai elastisitas yang positif dan nyata secara statistik terhadap kinerja perekonomian. Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan nyata secara statistik terhadap penerimaan retribusi Kabupaten Bogor, sedangkan dana transfer dipengaruhi secara positif dan nyata. Jika dikaitkan dengan kinerja perekonomian, penurunan pada retribusi ini akan membawa efek yang positif terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Bogor. Penerapan desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi variabel potensi keuangan lainnya secara signifikan. Variabel pendapatan perkapita, jumlah kamar hotel, suku bunga, total pengeluaran keuangan pemerintah, dan jumlah penduduk miskin mempengaruhi potensi keuangan Kabupaten Bogor dengan nilai elastisitas yang positif dan nyata secara statistik. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor hendaknya lebih berusaha meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerahnya dengan menggali potensi pendapatan asli daerahnya sendiri namun tidak secara berlebihan serta mempertimbangan dampak negatif seminimal mungkin terhadap perekonomian daerah. Usaha meningkatkan potensi pariwisata seperti sarana hotel sehingga dapat berkontribusi
Keyword: