Judul: Dampak Ketergantungan Perekonomian Provinsi Jambi Terhadap Sumberdaya Alam Tak Terbarukan (Pemberlakuan Kuota Ekspor Batubara)
Abstrak: Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi beberapa tahun terakhir tergolong cukup tinggi dan terus menunjukkan trend meningkat, bahkan diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun jika dilihat dari sumber pertumbuhan (source of growth), mesin pertumbuhan (engine of growth) yang menciptakan kinerja perekonomian tersebut adalah sektor primer dimana hampir 2 persen dari 7,16 persen laju pertumbuhan tahun 2008 merupakan pertumbuhan nilai tambah (value added) di sektor pertambangan dan penggalian. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan perekonomian Provinsi Jambi pada sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba) menjelaskan secara khusus bagaimana pemerintah daerah diberi keluasaan dalam mengelola batubara. Kebijakan otonomisasi daerah kabupaten/kota memunculkan sebuah fenomena dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada akhirnya kembali mengandalkan sektor primer yang berorientasi ekspor. Salah satu tujuan ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah untuk menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri (pasal 3). Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa mineral dan batubara sebagai sumberdaya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah (pasal 4). Pasal 5 UU No.4 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk kepentingan nasional pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri melalui pengendalian produksi maupun ekspor. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas pertahun setiap provinsi dan pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Meskipun pemerintah baru berencana menerapkan pembatasan ekspor batubara sebesar 150 juta ton pertahun setelah ditetapkannya peraturan pemerintah namun berbagai pihak yang terkait mulai mengambil tindakan antisipatif. Kekhawatiran akan sulitnya merealisasikan peningkatan konsumsi domestik menjadi alasan utama Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) berkeberatan menerima rencana pemerintah tersebut. Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah penghasil batubara sudah semestinya segera menyikapi hal ini dengan lebih cepat mengingat kontribusi ekspor batubara yang sangat signifikan sebagai sumber pertumbuhan. Jika pembatasan ekspor batubara benar-benar direalisasikan maka Provinsi Jambi harus mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi yang lain. Pembatasan ekspor batubara akan berakibat pada peningkatan surplus produksi (excess supply) jika dilihat dari kecenderungan tingkat produksi yang terus mengalami pertumbuhan. Secara proporsional maka pembatasan ekspor tersebut juga akan diberlakukan pada Provinsi Jambi sesuai peraturan pemerintah yang akan ditetapkan. Kelebihan produksi yang tidak dapat di ekspor harus dicarikan pangsa pasar baru dan solusi yang mungkin adalah pada peningkatan konsumsi lokal. Pengalihan surplus produksi batubara yang tidak dapat di ekspor menjadi bahan baku untuk membangkitkan energi listrik dapat dipilih sebagai salah satu solusi alternatif mengatasi dampak pemberlakuan kuota ekspor. Kebijakan ini diharapkan mampu mengeliminir dampak perlambatan kinerja ekonomi akibat pembatasan ekspor batubara sekaligus mengatasi krisis energi listri di Provinsi Jambi. Kelebihan produksi batubara yang tidak dapat diekspor (excess supply) dapat terjadi hanya jika jumlah produksi lebih besar daripada kuota ekspor yang ditetapkan pemerintah bagi Provinsi Jambi. Hal ini akan berbeda jika kondisi yang terjadi adalah
Keyword: