Judul: Kajian Peran Stakeholders Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu Studi Kasus DAS Krueng Aceh.
Abstrak: Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) semakin meningkat, disamping karena faktor perubahan tutupan lahan, faktor pengelolaan DAS juga menjadi pemicu. Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2012 dan Perda (Qanun) No. 7 tahun 2018 merupakan landasan pengelolaan DAS di Aceh. DAS Krueng Aceh merupakan DAS prioritas yang kondisinya kritis, pengelolaan DAS Krueng Aceh memerlukan penanganan terpadu oleh Stakeholders terkait. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis PP, Qanun, Stakeholders pengelola DAS Krueng Aceh dan implementasi kebijakan berdasarkan perubahan kondisi biofisik DAS. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kondisi biofisik DAS melalui analisis perubahan tutupan lahan dan perubahan kondisi hidrologis DAS, analisis Stakeholders untuk mengetahui institusi, lembaga atau individu dan perannya dalam pengelolaan DAS, serta analisis implementasi kebijakan berdasarkan tupoksi dan regulasi. Berdasarkan hasil analisis kondisi biofisik DAS, tutupan lahan DAS Krueng Aceh dalam 10 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2020 baik perubahan positif yakni penambahan luasan tutupan hutan maupun perubahan negatif yakni pengurangan luas tutupan hutan. Perubahan ini berdampak pada kondisi hidrologi DAS dimana terjadi perubahan debit sungai maksimum pada tahun 2020 sebesar 15.78 m³/detik dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.09 m³/detik. Dari pendalaman isi PP dan Qanun diketahui hal pokok kegiatan pengelolaan DAS yakni ; peningkatan daya dukung DAS, pengelolaan sumber daya air, dan penataan ruang. Kedua peraturan perundangan ini menekankan bahwa pengelolaan DAS diselenggarakan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS. Terdapat 20 Stakeholders yang terlibat pengelolaan DAS Krueng Aceh, Stakeholders pemerintah memiliki kepentingan yang tinggi dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Hasil analisis implementasi kebijakan seluruh stakeholders yang terlibat menyatakan lemahnya koordinansi adalah salah satu faktor tidak terlaksananya kegiatan secara terpadu. Bila dilihat dari kondisi biofisik DAS tahun 2020 dan kaitannya dengan peraturan perundangan, hasil analisis Stakeholders, serta hasil analisis implementasi kebijakan, kegiatan pengelolaan DAS secara terpadu belum berjalan sesuai isi kebijakan. Untuk mewujudkan hal tersebut perintah PP dan Qanun harus dilaksanakan secara tegas. Tim Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu (TKPDAS-T) yang sudah dibentuk harus sesegera mungkin difungsikan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan DAS terpadu., Watersheds damage is increasing, in addition to factors in land cover changes, watershed management factors are also a trigger. Government Regulation (PP) No.37 of 2012 and Perda (Qanun) No. 7 of 2018 are the foundations of watershed management in Aceh. Krueng Aceh Watershed is a priority watershed whose condition is critical, the management of Krueng Aceh watershed requires integrated handling by relevant stakeholders. This study aims to analyze PP, Qanun, Stakeholders managing Krueng Aceh watershed and policy implementation based on changes in watershed biophysical conditions. The analysis used in this study is the analysis of the biophysical condition of the watershed through the analysis of changes in land cover and changes in the hydrological condition of the Stakeholders analysis watershed to find out the institution, institution or individual and how it plays its role in the management of watersheds, as well as the analysis of policy implementation based on the main tasks and functions and regulations that underlie watershed management activities. Based on the results of the analysis of watershed biophysical conditions, the land cover of Krueng Aceh watershed in the last ten
Keyword: biophysical watershed, implementation, Krueng Aceh, stakeholders