Judul: Model Kelembagaan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Abstrak: Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah surplus pangan yang diindikasikan dengan nilai produksi pangan padi yang surplus dan ketersediaan pangan tumbuhan dan hewani lainnya yang cenderung meningkat, namun data menunjukkan beberapa daerah di NTB termasuk 100 kabupaten di Indonesia yang memiliki tingkat resiko kerentanan tinggi dan memerlukan skala prioritas penanganan, yakni sebanyak 70,83% dari jumlah kecamatan di Provinsi NTB adalah wilayah yang rentan pangan. Isu ketahanan pangan di Provinsi NTB yakni ketersediaan pangan tingkat wilayah sangat memadai, namun pada aspek distribusi dan konsumsi di tingkat komunitas dan individu/keluarga memiliki masalah ketahanan pangan. Dalam masyarakat, terdapat kelompok yang dapat mengikuti mekanisme pasar, namun ada juga kelompok berpendapatan rendah yang membutuhkan kelembagaan komunitas atau mekanisme di luar pasar. Pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana model pengembangan kelembagaan tingkat komunitas untuk meningkatkan ketahanan pangan yang sesuai dengan karaketristik wilayah dan masyarakat di Provinsi NTB? Adapun Tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis kinerja ketahanan pangan tingkat daerah dan pengaruh akses sosial, ekonomi dan fisik wilayah di Provinsi NTB; (2) Menganalisis tingkat ketahanan pangan individu dan pengaruh pendapatan, stok pangan dan transfer sosial di Provinsi NTB; (3) Menyusun model kelembagaan untuk meningkatkan ketahanan pangan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat di Provinsi NTB. Penelitian ini dilakukan di Provinsi NTB dengan wilayah sampel adalah Kabupaten Dompu dan Sumbawa (Pulau Sumbawa) serta Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat (Pulau Lombok). Untuk tujuan pertama akan digunakan Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Wilayah dan Analisis Regresi, Tujuan kedua adalah dengan Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Individu dan Uji-t. Tujuan ketiga, merupakan sintesa dan ditambahkan analisis deskriptif kelembangaan dan keseluruhan model selanjutnya disimulasikan dengan Model Sistem Dinamik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ketahanan pangan wilayah dapat dikaji dengan beberapa indikator antara lain nilai indeks ketersediaan pangan padi. Di Provinsi NTB, rata-rata nilai indeks ketersediaan pangan padi pada tahun 2012 adalah sebesar 2,91 yang bermakna bahwa ketersediaan pangan dari produksi padi di NTB adalah sebesar 2,91 dari kebutuhan pangan padi normatif dengan kecenderungan semakin meningkat. Peningkatan indeks ketersediaan pangan padi di Provinsi NTB dipengaruhi oleh peningkatan penguasaan lahan pertanian, produktivitas pangan, dan peningkatan aksesibilitas /infrastruktur transportasi yang memadai. Nilai koefisien variasi (KV) harga pangan beras di Provinsi NTB pada tahun 2012 adalah rata-rata sebesar 0.05 dengan kecenderungan nilai koefisien semakin rendah yang menunjukkan harga semakin stabil. Penurunan Nilai koefisien variasi (KV) pangan beras di Provinsi NTB dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan beras dan peningkatan pelayanan lembaga disribusi pangan (koperasi). Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB dengan rata-rata nilai 18.17% dengan kecenderung semakin menurun. Penurunan Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB dipengaruhi oleh ketersediaan layanan lembaga keuangan dan perbankan, peningkatan pendidikan masyarakat dan ketersediaan infrastruktur transportasi berkualitas. Rata-rata rasio kasus gizi buruk per 1000 penduduk di Provinsi NTB adalah sebanyak 0,20 dengan kecenderung semakin menurun. Penurunan rasio kasus gizi buruk per 1000 penduduk di Provinsi NTB dipengaruhi oleh tingkat produktivitas pangan, tingkat pelayanan infrastruktur berkualitas (akses fisik) dan tingkat pelayanan kesehatan penduduk. Nilai Pendapatan dan Stok Pangan keluarga (PSP) di NTB yang relatif rendah berkontribusi secara signifikan pada tingkat ketahanan pangan individu/keluarga yakni dengan status rentan pangan. Interaksi sosial antara lain dalam wujud transfer sosial secara signifikan dapat meningkatkan
Keyword: Kelembagaan, Ketahanan Pangan, Transfer Sosial, Akses Sosial Ekonomi, Akses Fisik