Judul: Pengembangan Metode Evaluasi Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi
Abstrak: Komitmen pemerintah yang tercermin dari peraturan dan kebijakan serta anggaran untuk diimplementasikan dalam bentuk program sangat diperlukan dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Pada era desentralisasi, evaluasi komitmen pemerintah daerah provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi sangatlah diperlukan untuk mengevaluasi keberpihakan pemerintah daerah provinsi terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Saat ini belum tersedia metode untuk mengevaluasi komitmen pemerintah daerah provinsi, sehingga studi ini bertujuan untuk mengembangkan metode evaluasi komitmen pemerintah daerah provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Pengembangan metode evaluasi ketahanan pangan dan gizi merujuk pada FAO dapat menggunakan indikator struktural sebagai pendekatan ukuran komitmen pemerintah daerah provinsi. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi calon indikator untuk evaluasi komitmen pemerintah daerah provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi; 2) Mengembangkan metode evaluasi tingkat komitmen pembangunan ketahanan pangan dan gizi menggunakan indikator struktural; 3) Mengevaluasi tingkat komitmen pemerintah daerah di berbagai provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi dengan menggunakan indikator struktural; 4) Menganalisis karakteristik komitmen masing-masing provinsi dan mengidentifikasi karakteristik provinsi yang memiliki komitmen tertinggi dan terendah. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study. Pengambilan data dilakukan pada bulan April sampai September 2017. Penelitian ini dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data peraturan perundang-undangan/kebijakan dan data anggaran terkait ketahanan pangan dan gizi provinsi di Indonesia. Data kualitatif yang digunakan dikuantifikasi dengan metode scoring yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Masing-masing provinsi kemudian dianalisis karakteristik berdasarkan indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi secara deskriptif. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu identifikasi calon indikator, seleksi calon indikator secara kualitatif, perhitungan skor menggunakan metode scoring, dan aplikasi metode pada provinsi di Indonesia. Tahapan awal penelitian adalah mengidentifikasi calon indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi merujuk pada indikator FAO, HANCI, RPJMN, RANPG, KS-RANPG, dan KUKP. Tahapan ini menghasilkan longlist 118 calon indikator yang kemudian diseleksi secara kualitatif. Calon indikator diseleksi berdasarkan konsep ketahanan pangan dan gizi, data yang serupa (redundant), dan ketersediaan data di tingkat provinsi. Tahapan penyeleksian longlist calon indikator menghasilkan shortlist 42 indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi. Indikator ini diberikan skor 0-4 dan kemudian dilakukan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi memiliki nilai Cronbach’s alpha 0.848 sehingga indikator yang digunakan telah reliabel (cut off Cronbach’s alpha 0.7). Tahapan pemberian skor pada tiap indikator berdasarkan pilar ketahanan pangan dan gizi menghasilkan agregat skor tiap provinsi Indonesia. Agregat skor digunakan untuk melihat peringkat komitmen provinsi yang kemudian dilakukan pengkategorian provinsi dengan komitmen rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 34 provinsi, hanya satu provinsi yang memiliki komitmen tinggi, 26 provinsi dengan komitmen sedang, dan tujuh provinsi yang memiliki tingkat komitmen rendah. Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat pertama sedangkan peringkat terakhir ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan karakteristik 34 provinsi diketahui bahwa komitmen peraturan/kebijakan yang relatif sangat rendah adalah peraturan/kebijakan MPASI, pemberian mikronutrien, dan survei gizi daerah sedangkan dari dimensi anggaran berupa anggaran subsidi pangan, survei gizi daerah, MPASI, asi ekslusif, dan pemberian mikronutrien. Komitmen pemerintah daerah provinsi di Indonesia relatif masih rendah sehingga diperlukan peningkatan komitmen berupa pembuatan peraturan/kebijakan dan
Keyword: indikator komitmen, ketahanan pangan dan gizi, komitmen politik