Judul: Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebelum dan Selama Desentralisasi
Abstrak: Kebijakan desentralisasi dan pemekaran wilayah diharapkan lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sedemikian sehingga kebutuhan dari masyarakat bisa dipahami betul oleh pemerintah daerah. Harapannya, tentu saja, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lewat pelaksanaan pembangunan (ekonomi) untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sebagai tujuan akhir. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya (menggunakan Klassen Typology) serta menganalisa perkembangan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota dan kelompok kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan selama otonomi daerah, seiring terjadinya pemekaran wilayah (menggunakan indeks Williamson dan indeks Theil), yakni pada periode 1983 – 2000 dan 2001 – 2008. Untuk melihat pola kesenjangan seiring pemekaran, analisis dilakukan dengan dua cara, yakni dengan tetap mempertahankan jumlah kabupaten sebelum terjadi pemekaran wilayah dan mengikuti jumlah kabupaten/kota setelah terjadi pemekaran. Sebelum pemekaran, kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 12 kabupaten. Pemekaran kabupaten terjadi sejak sebelum desentralisasi dan semakin gencar setelah desentralisasi, hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 20 kabupaten/kota. Bahkan wacana pemekaran di provinsi masih terus bergulir dan berproses. Dari hasil pengolahan dengan analisis Klassen Typology, sebelum otonomi daerah, Kabupaten Kupang (sebelum pemekaran sebagai ibukota provinsi) adalah satu-satunya kabupaten yang masuk dalam kategori daerah maju dan cepat tumbuh, selama desentralisasi kabupaten yang masuk kategori ini semakin banyak. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penyebaran pembangunan/kegiatan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini sejalan dengan tujuan desentralisasi itu sendiri. Analisis Klassen Typology juga menunjukkan bahwa jarak kuadran kabupaten/kota yang berada dalam satu kelompok kepulauan semakin besar seiring terjadinya pemekaran wilayah yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di NTT. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di dalam kelompok (intra kelompok) semakin melebar. Indeks Williamson dan indeks theil, menunjukkan bahwa ketimpangan berfluktuasi seiring berbagai kejadian yang memengaruhi perekonomian NTTdi antaranya kejadian tsunami pada tahun 1987, strategi efek merembes ke bawah, dan kenaikan BBM pada tahun 2005. Bersamaan dengan kejadian-kejadian tersebut, angka indeksnya meningkat. Jika indeks dihitung, dengan tetap mempertahankan jumlah kabupaten induk, kecenderungan ketimpangan intrakelompok dan total tidak meningkat. Namun jika memisahkan kabupaten hasil pemekaran dengan kabupaten induknya, ketimpangannya cenderung meningkat. Sementara itu ketimpangan antarkelompok juga fluktuatif namun cenderung tidak meningkat. Pola ketimpangan intrakelompok dan total relatif sama, karena ketimpangan intrakelompok berkontribusi lebih besar terhadap ketimpangan total dibanding ketimpangan antarkelompok. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan selama desentralisasi relatif meningkat, namun hal ini diduga lebih terkait dengan adanya pemekaran wilayah, karena pada analisis yang tergabung dengan kabupaten induknya, ketimpangannya tidak meningkat. Penelitian ini tidak mencakup faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan antarwilayah, untuk itu penulis menyarankan penelitian lebih luas dan detil mengenai aspek-aspek regional yang berpengaruh pada ketimpangan dan pembangunan wilayah.
Keyword: