Judul: Effect of Fiscal Decentralization and Institution Performance on Inclusive Growth in Indonesia
Abstrak: Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mengutamakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan penurunan ketimpangan pendapatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan berupa Tipologi Klassen, sedangkan metode kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel statis. Data dimensi sektor (cross-section) berupa 34 provinsi di Indonesia, sedangkan data dimensi waktu (time-series) berupa data periode 2016 hingga 2020. Tujuan dari penelitian ini, yakni : (1) menganalisis perkembangan desentralisasi fiskal, indeks demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia; (2) menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, indeks demokrasi, dan faktor lainnya terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian adalah indeks pembangunan ekonomi inklusif yang bersumber dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Sementara itu, variabel bebas yang digunakan adalah derajat desentralisasi fiskal (DDF), indeks demokrasi indonesia (IDI), indeks pembangunan gender (IPG), rata-rata lama sekolah (RLS), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Rata-rata variabel bebas yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, kecuali derajat desentralisasi fiskal dan indeks kualitas lingkungan hidup. Derajat desentralisasi fiskal (khususnya, rasio data pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah) didapatkan dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sedangkan indeks kualitas lingkungan hidup didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki rasio DDF paling tinggi. Sedangkan Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat memiliki rasio DDF terburuk. Berdasarkan hasil analisis kuadran DDF dan IPEI, daerah yang mengalami perpindahan kuadran ke kuadaran yang lebih tinggi (better-off) adalah Bangka Belitung. Sedangkan provinsi yang berpindah ke kuadran yang lebih rendah (worse-off) ialah Kalimantan Utara. Daerah yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pemerintah adalah daerah di Kuadran III, yakni : (1) Maluku Utara, (2) NTT, (3) Papua Barat, (4) Aceh, (5) Sulawesi Tenggara, (6) Papua, (7) Maluku, (8) Bengkulu, (9) Sulawesi Barat, (10) Gorontalo, (11) Kalimantan Tengah, dan (12) Jambi. Wilayah yang memiliki indeks IDI tertinggi adalah DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, wilayah yang memiliki indeks IDI terendah adalah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Barat. Berdasarkan analisis kuadran IDI dengan IPEI, daerah yang mengalami perpindahan kuadran ke kuadran I atau mengalami better-off adalah DKI Jakarta (dari Kuadran II ke Kuadran I) dan Jawa Tengah (dari Kuadran II ke I). Provinsi yang berpindah ke kuadran III dari tahun 2016 ke 2020 atau mengalami worse-off adalah Aceh (dari Kuadran IV ke III), Maluku (dari Kuadran IV ke III), Maluku Utara (dari Kuadran IV ke III), dan Bengkulu (dari Kuadran IV ke III). Provinsi yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan kebijakan pemerintah adalah Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Bengkulu, Lampung, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku (wilayah-wilayah yang berada di Kuadran III). Di sisi lain, Provinsi yang memiliki indeks IPEI tertinggi adalah DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan DIY. Provinsi yang memiliki indeks IPEI terburuk adalah Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Hasil regresi menunjukkan bahwa melalui uji Chow dan uji Hausman, model FEM adalah model yang paling akurat. Model FEM pada penelitian ini telah dibobotkan dengan Generalized Least
Keyword: fiscal decentralization, inclusive growth, Indonesia, institution