Judul: Governance for Handling Oil Spills in the Timor Sea, Rote Ndao Regency, East Nusa Tenggara
Abstrak: Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi Kepulauan di Indonesia yang berbatasan dengan Laut Timor. Laut ini memiliki 16 blok Migas yang aktif dan merupakan jalur perlintasan kapal di sektor ALKI-III E. Potensi sumberdaya dan akses pelayaran ini mendukung pembangunan di tingkat daerah, namun juga beresiko terhadap tumpahan minyak. Kejadian tumpahan minyak Montara di tahun 2009 sebagai contoh dari proses penanganan yang mengalami tantangan walaupun kebijakan telah tersedia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk membuat rumusan tata kelola penanganan tumpahan minyak di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai Januari 2024 dengan pengambilan data wawacara dilakukan kepada 34 responden sesuai dengan lokasi responden (Jakarta, Kota Kupang dan Kabupaten Rote Ndao). Data dan informasi dikumpulkan berdasarkan wawancara terstruktur dalam mengidentifikasi kelompok atau pihak yang memainkan peran sentral dalam penanganan pencemaran laut. Metode penelitian menggunakan 3 analisis yang meliputi; 1) analisis stakeholder yang mencakup identifikasi stakeholder, pengelompokan dan pengkategorian stakeholder, dan menyelidiki hubungan antar stakeholder; 2) analisis jejaring sosial menggunakan software Ucinet versi 6.1 dalam melihat keterhubungan antar stakeholder; 3) analisis kebijakan dalam penanganan tumpahan minyak. Total stakeholder sebanyak 34 stakeholder yang terdiri atas unsur instansi pemerintahan, masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terdapat 10 lembaga yang menjadi key player yang didominasi oleh Pemerintah Pusat yang meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT, serta Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB). Peran stakeholder penting lainnya dalam mendukung upaya penanganan tumpahan minyak lebih optimal dalam kuadran context setter adalah pelibatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Rote Ndao dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kedua Lembaga tersebut dapat mendukung pengganggaran dan pemantauan rutin resiko kebencanaan. Stakeholder lainnya adalah masyarakat dan pemerintah desa dengan pelibatan dalam mekanisme pelaporan peringatan dini terhadap tumpahan minyak. Stakeholder didalam kuadran III atau subject didominasi oleh masyarakat pesisir (petani rumput laut, nelayan dan pengepul rumput laut), Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rote Ndao, BRIN dan universitas di NTT hingga Yayasan Terangi dan UNDP. Stakeholder lainnya pada kuadran IV atau crowd adalah perusahaan vendor migas yang dikontrak sesuai kebutuhan dalam mendukung penanganan tumpahan minyak. Hasil analisis pemetaan jejaring hubungan antar pihak dalam aspek kolaborasi menunjukan 5 instansi sentral yang berperan penting dalam penanganan tumpahan minyak di Kabupaten Rote Ndao. Instansi meliputi DKP provinsi NTT DLHK provinsi NTT, KLHK, PPSDKP KKP dan YPTB. Konfigurasi hubungan stakeholder dalam berbagi pengetahuan dan informasi didominasi oleh peran UNDP Indonesia melalui program ATSEA-2 yang bekerjasama dengan pihak KKP. Tantangan utama dalam penanganan tumpahan minyak yang terjadi di kabupaten Rote Ndao adalah peraturan dan kebijakan berfokus pada aspek pencegahan dan proses ganti rugi terhadap kejadian tumpahan minyak. Kebijakan dalam pengumpulan data belum terdesain secara konsisten dan belum ada transparasi dari proses restorasi/rehabilitasi lingkungan pasca kejadian tumpahan minyak. Kewenangan penanganan bersifat sentralistik oleh Satuan Kerja (Satker) Kementerian di tingkat daerah dan kurang memberikan peran
Keyword: institutional, Contingency plan, influence, stakeholder, interest, insentive, key player, oil spill, revolving fund