Judul: Pengembangan Institusi Pemulihan Fungsi Hutan Lindung Pulau Tarakan Sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Keci
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerusakan sumberdaya Hutan Lindung Pulau Tarakan (HLPT) yang merupakan sumberdaya bersama milik negara yang berada pada sebuah pulau kecil dan memiliki fungsi penting sebagai sistem penyangga kehidupan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan pengembangan institusi pemulihan fungsi HLPT sebagai penyangga ekosistem pulau kecil. Tujuan utama dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut: (1) mengetahui kapasitas organisasi dan menemukan wilayah prioritas perbaikan kapasitas organisasi pengelola HLPT; (2) menemukan penyebab kegagalan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan HLPT; (3) menemukan penyebab ketidakselarasan perilaku masyarakat pemanfaat dengan tujuan pengelolaan sumberdaya HLPT berdasarkan persepsi dan motivasinya; dan (4) menemukan kejelasan batas spasial pemulihan fungsi HLPT, stakeholders pemulihan fungsi HLPT, otoritas (hak dan kewajiban) stakeholders pemulihan fungsi HLPT dan kepastian struktur insentif pemulihan fungsi HLPT. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi berpartisipasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder, dengan sumber data responden, informan kunci dan dokumen. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian terdiri atas teknik pengambilan sampel secara sengaja (purposive sampling), pengambilan sampel bola salju (snowball sampling) dan pengambilan sampel quota (quota sampling). Sedangkan variabel yang ditelaah meliputi: kapasitas organisasi pengelola, koordinasi antar lembaga pemerintah, persepsi dan motivasi masyarakat pemanfaat, substansi peraturan perundangan tentang koordinasi, tutupan lahan, stakeholders, kepentingan dan pengaruh stakeholders, hak dan kewajiban stakeholders, transaksi jasa lingkungan, keinginan membayar dan bentuk insentif. Metode analisis kapasitas organisasi digunakan untuk menganalisis data yang berkenaan dengan kapasitas organisasi pengelola HLPT. Guna menemukan penyebab kegagalan koordinasi antar organisasi pemerintah dalam pengelolaan HLPT digunakan teknik analisis koordinasi antar lembaga (sektor), sedangkan untuk menemukan sumber penyebab kegagalan koordinasi berdasarkan peraturan perundangan digunakan teknik analisis isi kualitatif. Teknik deskriptif persepsi dan motivasi digunakan untuk menemukan penyebab ketidakselarasan perilaku masyarakat pemanfaat sumberdaya HLPT dengan tujuan pengelolaan HLPT. Analisis tutupan lahan digunakan untuk mengetahui kelas tutupan pada HLPT. Analisis stakeholders digunakan untuk mengidentifikasi stakeholders pemulihan fungsi HLPT, stakeholders berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam pemulihan fungsi HLPT, sedangkan untuk mengetahui hak dan kewajiban stakeholders dalam pemulihan fungsi HLPT digunakan teknik analisis taksonomik dan komponensial. selanjutnya analisis pembayaran jasa lingkungan digunakan untuk mengetahui struktur insentif pemulihan fungsi HLPT. v Akhirnya, sintesis dilakukan menggunakan teknik analisis tema (discovering cultural themes).Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kapasitas UPT-KPHL Model Tarakan sebagai organisasi pengelola HLPT tingkat tapak adalah rendah (nil-moderate) dengan kelemahan-kelemahan organisasi sebagai berikut: (1) kerjasama dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah; (2) perencanaan strategis bidang keuangan dan diversifikasi sumber pendanaan organisasi; (3) pendelegasian wewenang pengambilan keputusan; (4) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur (standar operasional); (5) proses rekruitmen, orientasi dan pengembangan staf, supervisi dan evaluasi; dan (6) penilaian pencapaian misi organisasi dan penilaian dampak serta relevansi program. Hal ini berarti UPT-KPHL Model Tarakan memiliki kemampuan yang rendah untuk mencapai tujuan pengelolaan HLPT. 2) Kapasitas koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan HLPT rendah yang disebabkan oleh permasalahan ambigu kewenangan, kekurangan informasi dan kurang dalam hal konsultasi. Di sisi lain, kebijakan koordinasi cenderung menggunakan pendekatan mekanisme koordinasi vertikal yang dicirikan oleh pengkoordinasian yang dilakukan oleh level pimpinan organisasi pemerintah (menteri, gubenur, bupati/walikota, sekretaris daerah). Akibatnya
Keyword: Institution, Organization, Coordination, Perception