Judul: Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri dan Perdagangan, Hotel dan Restoran di Pulau Jawa Pada Era Otonomi Daerah
Abstrak: Sistem pemerintahan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2001 selain memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disisi lain juga harus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan yang masih terus terjadi di wilayah-wilayah Indonesia. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah dasar yang dapat dialami oleh semua negara atau wilayah tidak terkecuali Pulau Jawa terkait dengan masalah pengangguran, produktivitas, dan tingkat upah. Pulau Jawa memiliki sektor basis yaitu pada sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran. Kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 4,38% dan 6,84%. Akan tetapi, tingginya pertumbuhan ekonomi dikedua sektor tersebut belum diiringi oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya yang rata-rata pertahunnya hanya sebesar 1,69% dan 2,68%. Untuk itu, kedua sektor tersebut diharapkan tidak hanya tinggi dalam pertumbuhan ekonominya akan tetapi juga mampu meningkatkan jumlah permintaan tenaga kerjanya sehingga jumlah pengangguran khususnya pengangguran terdidik di wilayah Pulau Jawa mampu diserap oleh kedua sektor formal tersebut. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi disisi lain juga harus mampu menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itulah, pemerintah senantiasa membuat kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup pekerja dengan tingkat upah yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan tingkat upah minimum. Tingkat upah minimum ditetapkan secara sektoral dan regional. Mulai tahun 2001, tingkat upah minimum regional dikenal dengan tingkat Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK). Tingkat upah minimum yang ditetapkan di atas tingkat upah rata-rata yang diperoleh pekerja kemungkinan besar akan menyebabkan pengusaha mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga pertumbuhan penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Rendahnya tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di wilayah Pulau Jawa menjadi suatu topik yang menarik untuk diteliti apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di era otonomi terkait adanya upah minimum di pasar kerja dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran?. Fokus tujuan penelitian ini yaitu menganalisis secara deskriptif perkembangan kondisi penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran dan mengetahui pengaruh dari kebijakan upah minimum, PDRB, Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran di Pulau Jawa. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi panel data dengan pendekatan fixed effect model dan metode GLS (Generalized Least Square). Data yang digunakan yaitu berupa data sekunder dengan unit analisis enam provinsi dari tahun 2001 hingga 2010. Hasil analisis deskriptif menyatakan bahwa penyerapan tenagakerja sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati posisi kedua sedangkan sektor industri berada pada posisi ketiga. Penyerapan tenagakerja sektor perdagangan, hotel dan restoran relatif cenderung meningkat dibandingkan dengan tenaga kerja sektor industri. Penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut meningkat relatif lambat. Hasil analisis regresi panel data menunjukkan bahwa untuk kedua model yaitu model penyerapan tenaga kerja sektor industri dan model penyerapan tenagakerja sektor perdagangan, hotel dan restoran sudah dapat menggambarkan keragaman cukup baik yang ditunjukkan oleh nilai R2 sebesar 0,998412 dan 0,999587. Untuk model penyerapan tenagakerja sektor industri dari empat variabel bebas yang
Keyword: