Judul: Contestation on Economic Development and Forest Conservation in Tanjung Puting National Park: Case Study of Teluk Pulai Village (1996-2012).
Abstrak: Konflik pada taman nasional yang banyak ditemui adalah konflik antara masyarakat dengan pengelola taman nasional yang mewakili negara dalam pengelolaan taman nasional di tingkat tapak. Hal yang juga terjadi pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Konflik di TNTP terjadi karena terdapat pembatasan hingga pelarangan akses masyarakat Desa Teluk Pulai terhadap sumber daya hutan yang merasa telah hadir lebih dahulu dibandingkan dengan TNTP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konteks perubahan situasi konflik antara Masyarakat Desa Teluk Pulai dengan pengelola TNTP, menganalisis fakta kebijakan yang menjadi latar belakang penurunan situasi konflik; dan menganalisis potensi implikasi penurunan situasi konflik terhadap pengelolaan taman nasional dengan tipologi konflik yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam tidak terstruktur terhadap 27 responden, observasi lapang, dan studi literatur terhadap peraturan-perundangan yang berlaku dalam pengelolaan taman nasional, serta penelitian terkait. Analisis data menggunakan critical discourse analysis untuk dibandingkan dengan kriteria permasalahan, yaitu akses dan konflik. Hasil penelitian menggambarkan konflik pada taman nasional terjadi karena kebijakan penunjukkan taman nasional bersifat legal tetapi pengakuan keabsahannya belum selesai diperoleh dari para pihak. Hal yang sama terjadi pada konflik antara masyarakat Desa Teluk Pulai dengan TNTP sebagai akibat pelaksanaan SK Menhut 687/1996. Hal ini karena akses masyarakat terhadap area TNTP untuk meningkatkan pemenuhan ekonominya tidak sesuai dengan kepentingan konservasi hutan TNTP. Akibatnya adalah tindakan masyarakat yang secara agresif mengakses dan mengambil manfaat dari sumberdaya hutan yang terdapat pada kawasan TNTP secara tidak beraturan dan mengancam kelestarian sumberdaya hutan tersebut. Di sisi lain, Tindakan masyarakat tersebut direspon secara agresif oleh TNTP hingga berujung pada konflik terbuka. Dengan demikian perlu terobosan untuk menurunkan situasi konflik yang dapat mengharmoniskan kedua kepentingan tersebut. Proses penurunan situasi konflik di antara para pihak terjadi setelah pengelola TNTP memanfaatkan proses perubahan tata ruang kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah hingga diterbitkannya Kepmenhut 529/2012. Kepmenhut 529/2012 merubah status Desa Teluk Pulai menjadi non kawasan TNTP karena alternatif enclave dan/ataupelepasan kawasan hutan tidak dapat dilakukan pada kasus konflik di taman nasional. Pemantauan lebih lanjut terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan konservasi hutan di dalam dan di luar TNTP diperlukan., Conflicts in national parks are often observed between the forest-dependent community (villagers) and the national park manager as a representative of the state in the management of the conservation forest. Such case was also found in Tanjung Puting National Park (TNTP). The conflict occurred due to the regulations to restrict and deny access to forest resources to Teluk Pulai villagers who felt that their presence was long before the TNTP existence. The objectives of the research were to analyze the context of the changes in the conflict situation between the villagers of Teluk Pulai Village and manager of TNTP, to analyze the fact of the policies in which they became the justification for the reduction in the conflictual situation appeared, and to analyze the potentiality of an implication of the reduced conflict to the management of the national park with a similar typology. This research used a qualitative format with a case study approach. Data collection was conducted using a non-structural in-depth interview with 27 repondents, field observations and
Keyword: access, conflict, critical discourse analyses, Tanjung Puting National Park, Teluk Pulai Village