Judul: Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok
Abstrak: Terdapat 2 (dua) sudut pandang penyerapan anggaran yaitu: membandingkan anggaran dengan realisasinya dan ketepatan waktu penyerapannya atau realisasi belanja sesuai dengan jadwal rencana. Hal ini juga merupakan salah satu indikator belanja berkualitas. Proporsionalitas persentase penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun pada Sekretariat Daerah Kota Depok yang dibuktikan dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75%. Hal ini menyebabkan pada saat Pemeriksaan BPK TA 2019, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Sekretariat Daerah Kota Depok khususnya pada bulan Desember dinilai kurang berkualitas akibat waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian LPJ (akhir Desember) dan pemeriksaan BPK (awal Februari tahun berikutnya) relatif berdekatan serta volume laporan yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis pola penyerapan anggaran per triwulan pada Sekretariat Daerah Kota Depok, 2) penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok serta 3) merumuskan alternatif strategi optimalisasi penyerapan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok. Pemilihan objek penelitian yaitu Sekretariat Daerah maupun responden dengan purposive sampling. Pemilihan objek didasarkan pada, Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan salah satu Perangkat Daerah non fisik yang proporsi anggarannya besar yaitu rata-rata pada peringkat keenam se-Kota Depok, kegiatan yang dilaksanakan cukup variatif baik kegiatan rutin, pengadaan barang/jasa (pemeliharaan), jasa konsultansi dan fasilitasi pimpinan. Sehingga diharapkan strategi yang muncul dapat implementatif dilaksanakan di Perangkat Daerah lainnya dengan variasi kegiatan sejenis. Responden dalam penelitian ini berjumlah 37 orang, yang terdiri dari: 32 orang untuk pengisian kuesioner menggunakan skala likert untuk mengetahui penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran serta 5 (lima) orang expert untuk perumusan alternatif strategi dengan dengan memasukkan unsur-unsur perencana, pengelola kegiatan/keuangan, pengawas dan keterwakilan bagian lingkup Sekretariat Daerah. Untuk melihat pola penyerapan anggaran per triwulan digunakan GAP Analysis dengan data sekunder, sedangkan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya penyerapan anggara dengan Analisis deskriptif berdasarkan hasil kuesioner skala likert serta AHP (Analitycal Hierarchy Process) dalam perumusan alternatif strategi. Dari hasil penelitian didapatkan pola penyerapan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok dalam kurun waktu penelitian 2015 s.d 2021 cenderung tinggi di triwulan IV dan rendah diawal tahun/triwulan I. Dengan rata-rata penyerapan anggaran pada triwulan IV adalah 40,30%, sedangkan pada Triwulan I, II, III berturut-turut adalah: 7,33%, 18,39%, 21,35%. Hal ini berbanding terbalik dengan rata-rata rencana anggan kas yang disusun yang tinggi diawal tahun dan rendah diakhir tahun. Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan penyusunan anggaran kas yang proporsionalitas di Kota Depok yaitu rata-rata 25% setiap Triwulannya dan Surat Edaran Mendagri Nomor: 700.1.1/8737/SJ yang mengamanatkan serapan anggaran di setiap Triwulan dengan target Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II sebesar 50%, Triwulan III sebesar 75% dan Triwulan IV sebesar 95%. Dari hasil olahan data sekunder juga didapatkan hasil bahwa proporsi anggaran tidak sejalan dengan keterlambatan penyerapan anggaran. Bagian Ekonomi dengan anggaran paling rendah berkontribusi paling besar terhadap keterlambatan penyerapan anggaran lingkup Sekretariat Daerah Kota Depok. Dari hasil perhitungan persepsi responden terhadap belum optimalnya penyerapan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok, diperoleh skor 4837 berada pada kategori tinggi dengan skor maksimal 6480 dan skor minimal 1296. Sedangkan hasil analisis terhadap pengukuran skala likert menunjukkan uji validitas dan realibilitas terhadap 48 pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dinyatakan valid karena
Keyword: strategy, budget absorption, AHP, internal control, risk management