Judul: Industri Pertambangan, deagrarianisasi dan dinamika struktur sosial masyarakat desa (Studi kasus Desa Embalut dan Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara)
Abstrak: Aktivitas tambang sebenarnya bukan merupakan hal baru di Indonesia, Kegiatan tambang telah berlangsung sejak jaman kerajaan. Catatan Erwiza (2007), menunjukkan jika di Bangka bahwa industri tambang, bahkan beserta ekonomi illegalnya (penambangan liar), bukanlah sebuah fenomena baru, tetapi sudah berlangsung sejak ekonomi politik di abad ke-18 sampai abad ke-21, melintasi rezim yang berbeda dari pra-kolonial, kolonial, pasca-kolonial sampai zaman pasca reformasi ini. Berkembangnya pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari kolonial yang menjajah Indonesia. Industrialisasi pertambangan yang berkembang di Desa Bangunrejo dan Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang secara meyakinkan telah membawa pengaruh besar baik dari sisi sosial, ekonomi maupun ekologinya. Desa dan masyarakat di dalamnya semakin terkepung oleh aktivitas tambang. Sejak Tambang luar (open pit mining) diberlakukan kebutuhan tanah semakin meningkat karena praktek penggalian pada permukaan tanah. Tambang terbuka inipun lebih menekankan pada penggunaan teknologi dan alat berat dalam mengambil batubara, tidak seperti tambang dalam yang lebih menggunakan tenaga manusia. Semakin meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan tambang, alih fungsi lahan tidak terhindarkan. Pada prakteknya, pembebasan lahan dilakukan dengan dua tipe, yaitu pinjam pakai dan ganti putus. Tipe ke dua yaitu ganti putus, menjadi mekanisme yang paling sering digunakan. Mekanisme ini membuat harga tanah di Embalut dan Bangunrejo mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Tanah kemudian tidak lagi dipandang sebagai aset produksi namun bergeser menjadi aset investasi. Enam perusahaan yang mengantongi IUP operasi produksi dan IUP eksplorasi di Desa Embalut dan Bangunrejo, yaitu PT. KTD , PT. GDM, PT. BBE, PT. KPC, PT. LT, dan PT. KBE sudah sangat mendominasi penguasaan tanah. Terhitung ke enam perusahaan tambang yang berada di kedua desa itu telah mengantongi izin lokasi untuk penguasaan lahan dengan total luas 14.582 ha. Total luas lahan tambang ke enam perusahaan tambang tersebut bahkan jauh melebihi luas Desa Embalut dan Desa Bangunrejo yang hanya bertotal 5.500 ha. Saat ini aktivitas PT.KTD, yang sudah beroperasi selama 34 tahun, berada dipenghujung operasinya, sehingga sudah nampak daerah-daerah yang direklamasi dan dikembangkan. Daerah yang sudah direklamasi banyak sekali ditanami dengan tanaman-tanaman hutan, seperti trembesi, sengon dan lamtoro. Tapi dengan dominannya tanaman-tanaman tersebut, memperlihatkan bagaimana corak reklamasi yang dilakukan hanya menekankan aspek fisik lingkungan. Padahal dengan kontur tanah yang relatif datar sangat cocok untuk pemanfaatan pertanian, peternakan dan pemukiman. Keberadaan tambang juga mempengaruhi produksi pertanian. Jika dulu dalam dalam 1 hektar mampu menghasilkan 70 karung gabah kering giling dengan penggunaan pupuk 2,5 kwintal, namun untuk saat ini paling maksimal v hanya 60 karung gabah kering giling dengan penggunaan pukuk mencapai 3,5 kwintal. Berdasarkan data sensus pertanian 2013, dari 2400 KK penduduk Desa Bangunrejo, hanya 700 KK yang merupakan keluarga petani. Sedangkan di Desa Embalut, di tahun 2011, jumlah rumah petani hanya ada sebanyak 95 KK, dan keluarga yang anggotanya menjadi buruh tani ada 30 KK. Rata-rata luas penguasaan lahan oleh petani saat ini semakin menyempit. Di Desa Embalut, berdasarkan data pada tiga kelompok tani, Berkat Etam, Karya Baru dan Loa Manik, memperlihatkan jika rata-rata luas penguasaan lahan petani hanya seluas 0,27 ha. Padahal sebelum ada tambang, penguasaan lahan masyarakat Embalut bisa diatas 4 hektar lebih, dan untuk masyarakat transmigrasi (Bangunrejo) minimum menguasai 2 ha tanah. Menyempitnya luas lahan petani tentu
Keyword: mining industry, agrarian-structural change, livelihood system, deagrarianization, changes in social structure