Judul: Batas Politik Identitas Etnis. Teritorialisasi Tandingan dan Migrasi Frontier di Desa Pegunungan Sulawesi Tengah
Abstrak: Disertasi ini menelaah dinamika politik identitas dalam menegosiasi hak atas sumberdaya tanah, melalui pengamatan selama hampir dua dekade pada satu desa pegunungan di Sulawesi Tengah yang mengalami gelombang-gelombang migrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana identitas etnis dapat atau tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh hak akses dan kontrol atas sumberdaya tanah. Pertanyaan tersebut dijawab dengan menelusuri perubahan lanskap agraria desa akibat penetapan kawasan Taman Nasional, serta mencermati perubahan pola pertanian dan pemukiman akibat gelombang-gelombang migrasi dari etnis yang berbeda dalam konteks perubahan sosio-politik lokal dan regional di Indonesia pasca 1998. Disertasi ini mengeksplor tesis konflik lingkungan dan identitas keaslian (indigeneity) dalam pendekatan Ekologi Politik. Sejalan dengan Ekologi politik yang plural secara metodologis, penelitian ini menggunakan kombinasi metoda kualitatif (wawancara, pengamatan langsung) dengan analisa dokumen dan metoda kuantitatif sensus penduduk dan migrasi yang dilakukan secara partisipatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa politik identitas etnis dalam akses atas sumberdaya dimungkinkan, namun juga dibatasi, oleh kondisi-kondisi tertentu. Teritorialisasi menjadi elemen kunci dalam mengakses sumberdaya tanah. Pada tahun 2004 upaya mengklaim tanah di dalam kawasan hutan yang diteritorialisasi oleh negara dalam bentuk Taman Nasional dilakukan dengan klaim tanah sebagai warisan (powanuanga) milik ‘orang kampung’, yaitu etnis lokal Napu. Etnisitas sebagai bundle of powers diajukan dengan mengemukakan adanya ketimpangan ekonomi akibat budidaya coklat oleh pendatang serta ketegangan hubungan antara orang kampung (Napu, Kristen) dan pendatang (Bugis, Islam) akibat imbas konflik etno-relijius di Poso (berada pada kabupaten yang sama). Situasi ini diperkuat fakta demografis yang menunjukkan proporsi sebanding antara orang kampung-pendatang dan fakta spasial dalam hal pemukiman yang terpisah antar etnis menunjukkan integrasi sosial yang lemah. Identitas etnis tidak dapat dimanfaatkan (atau dapat ‘diredam’) ketika menegosiasi hak atas sumberdaya tanah pada tahun 2014 karena secara kuantitatif terjadi perubahan struktur demografi akibat gelombang migrasi dimana komposisi penduduk menjadi tigasama- besar antara lokal Napu, pendatang Bugis, dan pendatang Sunda-Jawa; etnis tidak lagi dikotomik. Selain itu terjadi leveling off playing field dalam hal penguasaan atas tanah. Tanah yang lebih merata terdistribusi memungkinkan petani dari berbagai kelompok dan etnis untuk membudidayakan sayuran dataran tinggi (hortikultura), komoditas tinggi input eksternal. Dalam situasi ini tanah menjadi sumberdaya yang perlu diperjuangkan bersama, dan perjuangan itu berhasil pada saat negara memberi legitimasi melalui persetujuan meng-enclave. Etnis sebagai bagian dari identitas askriptif, bagaimanapun, masih berperan di sebagian legitimasi akses: sepanjang klaim dilakukan atas nama powanuanga maka sumberdaya hutan sah untuk diakses. Pada sebagian lain, karena kategori sosial makin beragam, pendatang melepas sekat identitas etnis dan menggantikannya dengan identitas lokal, hal mana ‘menyatukan’ mereka dengan warga setempat. Politik identitas etnis bergeser menjadi politik identitas lokal. Penelitian ini juga menyoroti perubahan konjungtur atau historical contingency dan peran kelembagaan desa. Pada tahun 2004 konjungtur tersusun dari (1) negara melakukan teritorialisasi dalam bentuk penetapan kawasan Taman Nasional; (2) keterbukaan politik dan situasi chaotic’ yang terjadi pada tahun-tahun awal sesudah reformasi 1998; (3) kerusuhan etno-relijius Poso; dan (4) pendudukan Dongi-dongi. Peran kelembagaan desa sebagai penyeimbang dan pengontrol kecil, dan kelembagaan baru justru berperan sebagai pendukung kekuasaan individu Kepala Desa. Pada tahun 2014, perubahan elemen penyusun konjungtur yaitu (1) negara masih melakukan teritorialisasi dalam bentuk Taman Nasional namun telah terjadi teritorialisasi tandingan
Keyword: politik identitas etnis, teritorialisasi tandingan, migrasi frontier, desa pegunungan, Sulawesi Tengah