Judul: Pengaruh Persepsi Kebijakan dan Kepercayaan dalam Pengambilan Keputusan terhadap Klaim Jaminan Hari Tua
Abstrak: Indonesia saat ini mengalami transisi demografi dengan meningkatnya penduduk usia tua dan bonus demografi yang akan berakhir di tahun 2030. Pengkategorian Indonesia sebagai negara yang telah memasuki periode aging population akan menjadi sebuah tantangan besar karena banyaknya aspek yang harus dipersiapkan, termasuk kesiapan sistem perlindungan sosial dalam memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan penduduk lanjut usia. Saat ini sistem perlindungan sosial di Indonesia terdiri dari skema bantuan sosial (non-contributory) dan skema jaminan sosial (contributory). Skema jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyelenggaraan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan di Negara Indonesia dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Adapun programnya tersebut terdirikan atas Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan juga Jaminan Hari Tua (JHT). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjalankan skema pensiun yang dirancang dengan skema campuran, di antaranya ialah iuran pasti (program JHT) dan juga manfaat pasti (program JP). Skema campuran seperti ini sudah banyak dianut oleh berbagai Negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Seharusnya skema JHT dapat menambah skema JP sehingga menaikan returnable rate (RR) sebesar 60%, sesuai dengan rata-rata RR di negara lain, dimana saat ini RR di Indonesia sangat rendah dibawah 30%. Namun, berdasarkan data dari laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018, sebanyak 1.910.978 kasus klaim JHT yang telah dibayarkan, sekitar 95 persen dibayarkan bukan karena telah mencapai usia pensiun (klaim dini) melainkan untuk alasan pengangguran (PHK, habis kontrak, dan mengundurkan diri). Berdasarkan data tersebut, klaim dini Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat sehingga tidak memungkinkan untuk menambah returnable rate (RR). Hal ini dapat melemahkan fungsi JHT sebagai bagian dari skema pensiun. Klaim dini pada program Jaminan Hari Tua juga menjadi permasalahan karena mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya manfaat tunai yang seharusnya diterima peserta ketika usia pensiun. Selain itu, meningkatnya klaim dini JHT menyebabkan terjadinya asset-liability mismatch, aset JHT saat ini sebagian besar diinvestasikan pada instrumen jangka pendek. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik program yang memiliki durasi panjang. Sistem perlindungan sosial di Indonesia harus mampu mendukung kesejahteraan masyarakat sebagai upaya mengatasi fenomena penuaan penduduk di masa mendatang. Implementasi kebijakan JHT tidak dapat hanya dilihat dari sisi pemerintah saja tetapi juga melihat dari sisi pekerja sebagai peserta. Keputusan klaim diasumsikan sebagai refleksi dari pengetahuan seseorang tentang jaminan sosial. Faktor individual differences secara psikologikal (behavioral atau kognitif) juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan klaim. Perubahan kebijakan yang tidak terduga menimbulkan kurangnya kepercayaan pada lembaga jaminan sosial yang dapat membawa seseorang untuk mengajukan klaim lebih awal atau lebih lambat. Pendekatan tradisional untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan lebih banyak informasi kepada masyarakat melalui materi pendidikan tentang penerapan pemilihan waktu klaim. Rendahnya literasi keuangan juga dapat berpengaruh terhadap keputusan klaim awal peserta. Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi peserta mengenai kebijakan pemerintah akan program Jaminan Hari Tua (JHT), menganalisis pengaruh profil demografi terhadap keputusan menunda klaim jaminan hari tua serta menganalisis pengaruh peserta mengenai persepsi kebijakan pemerintah, tingkat kepercayaan, intervensi informasi, literasi jaminan sosial, dan literasi keuanganterhadap keputusan menunda klaim JHT. Responden dari penelitian ini adalah sebanyak 229 peserta yang masih aktif sebagai peserta BPJS
Keyword: intervensi informasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, kepercayaan, pengambilan keputusan, persepsi kebijakan