Judul: Kinerja Kelembagaan Sistem Irigasi dalam Dimensi Spasial di Wilayah Semi Arid Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Pulau Timor)
Abstrak: Sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, kriteria pembagian tanggungjawab tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi dan strata luasan. Kelembagaan pembagian kewenangan sistem irigasi ini masih belum optimal dalam mengatasi permasalahan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Salah satu cara untuk melihat sistem irigasi terkait dengan kelembagaan pembagian kewenangan pemerintah (pusat), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tersebut adalah melalui kinerjanya. Penelitian ini bertujuan (1) mereklasifikasi kriteria indeks kinerja sistem irigasi dan memetakan status kinerja sistem irigasi 6 (enam) kabupaten/kota berdasarkan kewenangannya di wilayah semi arid Pulau Timor Provinsi NTT, (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja sistem irigasi berdasarkan kewenangannya di wilayah semi arid Pulau Timor Provinsi NTT dan (3) mengidentifikasi dan menganalisis keragaman spasial hubungan antara kinerja sistem irigasi dengan faktor yang mempengaruhi kinerja sistem irigasi berdasarkan kewenangannya di wilayah semi arid Pulau Timor Provinsi NTT. Pendekatan spasial melalui Geographically Weighted Regression (GWR) digunakan dalam penelitian ini. Mengingat Keragaman spasial setiap lokasi daerah irigasi, setiap wilayah, setiap kelembagaan kewenangan mempunyai pengaruh dalam setiap implikasi kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah. Hasil penelitian menunjukkan status kinerja sistem irigasi 6 (enam) kabupaten/kota di Pulau Timor Nusa Tenggara Timur meningkat sesuai dengan jenjang kewenangannya. Kinerja sistem irigasi dipengaruhi berbagai faktor dengan arah pengaruh yang beragam secara spasial. Terdapat beberapa anomali pengaruh negatif (intensitas pertanaman total) di beberapa lokasi, sedangkan faktor produktivitas padi secara konsisten berpengaruh signifikan positif di seluruh lokasi daerah irigasi. Pengaruh faktor tingkat kerusakan prasarana irigasi terhadap kinerja sistem irigasi beragam secara spasial dengan arah pengaruh yang bervariasi antar lokasi, kecuali faktor tingkat kerusakan saluran sekunder yang konsisten berpengaruh negatif di seluruh jenjang kewenangan daerah irigasi. Walaupun terdapat keragaman spasial arah pengaruh, khususnya pada tingkat kabupaten/kota, frekuensi pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi lebih banyak berpengaruh positif terhadap kinerja sistem irigasi di banyak lokasi. Kelembagaan kewenangan kabupaten/kota secara konsisten berpengaruh negatif pada kinerja sistem irigasi di seluruh lokasi, hal ini mengindikasikan lemahnya kapasitas kabupaten/kota di dalam pengelolaan sistem irigasi. Karakteristik rendahnya faktor kelembagaan kabupaten/kota berbeda-beda menurut lokasi, pada 34,58 persen lokasi terkait dengan rendahnya frekuensi pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi. Memperbaiki kinerja sistem irigasi perlu difokuskan secara spesifik lokasi ke daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota, dengan melihat kemampuan sumberdaya manusia dan anggaran pemerintah kabupaten/kota, maka dimungkinkan pengaturan standar indeks kinerja sistem irigasi untuk wilayah kering/kekurangan air yang berbeda dengan wilayah basah/kelebihan air dan pengaturan kembali standar luasan untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sehingga secara signifikan mampu meningkatkan kinerja sistem irigasinya.
Keyword: GWR, kelembagaan kewenangan, kinerja sistem irigasi, pemetaan spasial