Judul: Optimasi Kapal Pengawas Perikanan di WPP-NRI 711.
Abstrak: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau. Saat ini, negara Indonesia menduduki peringkat kedua produksi perikanan dunia (391.931 ton) setelah China (843.626 ton). Sektor perikanan menyumbang 3,25% (US $ 263 juta) terhadap PDB nasional (FAO 2016; KKP 2016). Untuk mendukung kebijakan nasional pengelolaan perikanan berkelanjutan, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia telah memiliki 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang mencakup seluruh perairan laut nasional (KKP 2009). Untuk memastikan pelaksanaan program pemantauan, pengendalian dan pengawasan, pemerintah Indonesia memiliki 35 kapal pengawas perikanan. Sejak tahun 2000an, pelanggaran IUU Fishing dianggap sebagai ancaman paling besar terhadap sumber daya perikanan Indonesia, menyebabkan kerugian yang sangat besar sekitar US $ 7 juta per tahun. Sebagian besar kegiatan IUU Fishing diyakini berlangsung di 3 (tiga) wilayah pengelolaan perikanan dimana potensi tertinggi yaitu terjadi di Laut Arafura, Laut Sulawesi dan Laut Natuna (sebagian besar Laut Cina Selatan), pada Laut Natuna rentan terhadap terjadinya illegal fishing (DJPSDKP 2015). Dengan menggunakan metode Quantum Geogafic Information System (QGIS), WPP NRI 711 memiliki luas laut sebesar 266.382 mi² dimana didalamnya termasuk Laut Natuna dan berada di tengah arus lalu lintas laut yang dikelilingi oleh lima negara antara lain Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Kapal patroli merupakan komponen utama dalam menjaga keamanan laut. Tanpa kapal patroli dan hanya mengandalkan pengawasan dari udara dalam memantau perairan wilayah operasi, dampaknya kurang efektif. Kehadiran kapal patroli merupakan suatu yang utama karena akan menunjukkan kedaulatan hukum negara dan kemampuan kontrol di wilayah tersebut (Munaf DR 2013). Permasalahan pokok pada pengawasan perikanan tangkap adalah bagaimana memberantas pelaku illegal fishing, untuk itu perlu adanya solusi dalam melakukan kegiatan pengawasan perikanan tangkap diantaranya adalah mengoptimalkan penempatan kapal pengawas perikanan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kondisi dilapangan berbasis prioritas wilayah pengawasan dalam hal ini adalah UPT Pengawasan SDKP. Pengambilan keputusan untuk memilih UPT Pengawasan SDKP yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pengawasan perikanan di WPP NRI 711 sangat penting. Pihak Kementerian Kelautan Perikanan seharusnya dalam mengambil keputusan harus melalui perhitungan dan pemikiran jangka panjang agar keputusan yang diambil tidak salah. Permasalahan penentuan prioritas pemilihan UPT Pengawasan SDKP merupakan masalah yang komplek maka diperlukan suatu metode untuk membantu mengatasinya. TOPSIS adalah metode pengambilan keputusan yang mampu menyelesaikan masalah multi-criteria, prinsip kerja TOPSIS adalah alternatif yang dipilih harus memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Dari vi pengujian 11 alternatif dari 6 kriteria didapatkan prioritas pengembangan UPT Pengawasan SDKP di WPP NRI 711 adalah : Satker Batam = 0,672, Satker Pontianak = 0,671, dan Satker Natuna = 0,647 hasil perangkingan tersebut akan dijadikan acuan sebagai dasar penentuan strategi peningkatan pengawasan wilayah perikanan di WPP NRI 711 sehingga mampu meminimalisasi kerugian Negara akibat pencurian sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Strategi peningkatan dalam pengawasan wilayah perikanan salah satunya adalah dengan menempatkan kapal pengawas perikanan dengan memperhatikan UPT Pengawasan SDKP sebagai dermaga pangkalan dan coverage area wilayah pengamanan. Permasalahan optimasi penugasan kapal pengawas perikanan ke masing-masing UPT Pengawasan SDKP sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah kapal
Keyword: UPT Pengawasan SDKP, penugasan kapal, coverage are, efesiensi biaya