Judul: The Effect of The General Allocation Fund and The Special Allocation Fund on Income Inequality in Southeast Sulawesi
Abstrak: Isu ketimpangan pendapatan antar daerah bahkan antar individu masyarakat di berbagai daerah adalah salah satu permasahan yang sering terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang di gambarkan dengan pendapatan perkapita disuatu daerah tinggi disebabkan adanya potensi sumber daya alam maupun pajak di daerah yang sangat besar. Perbedaan pendapatan yang tidak berjalan merata, hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat di daerah. Perkembangan kemajuan di daerah yang berbeda dapat membuka celah antara masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat yang miskin semakin miskin.Ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat yang tidak merata antara golongan masyarakat dapat menyebabkan dampak sosial, kemiskinan dan pengangguran yang semakin tinggi. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebagai bagian pelaksanaan desentraliasi keuangan dalam memberikan pemerataan fiskal daerah. Daerah di berikan kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan maupun belanja pemerintah di daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan sebagai instrument fiskal yang dianggarkan pemerintah pusat ke daerah dalam membantu kapasitas keuangan daerah. Dana perimbangan seperti DAU dan DAK diarahkan untuk mengurangai ketimpangan pendapatan antar daerah bahkan antar individu masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No 33 tahun 2004 dan UU No 1 tahun 2022 bertujuan dalam mempercepat pembangunan daerah dan tetap mempertahankan pemerataan pendapataan antar individu masyarakat. Salah satu instrumen fiskal adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel DAU memiliki fungsi distribusi yang dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah serta disesuaikan dengan urgensi ataupun kebutuhan dari daerah masing-masing. Pemberian DAU yang lebih besar, Sebagai wujud pemerataan pembangunan antar daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dapat mempercepat pembangunan daerahnya salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dilain sisi penggunanaan DAU di peruntukan dalam membiayai kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Variabel DAK diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Selain DAU dan DAK, dana pembangunan juga dialokasikan melalui DBH untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, dimana DBH di peroleh dari pembagian pajak dan sumber daya alam di daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara selalu menerima alokasi DAU dan DAK setiap tahunnya relatif cukup besar. Pengelolaan keuangan melalui kebijakan DAU dan DAK masih menunjukan ketimpangan pendapatan antar individu masyarakat masih melebar. Tentu, kondisi tersebut perlu sebuah alternatif kebijakan pemerintah daerah baik dari sisi pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan belanja pemerintah dalam mengalokasikan anggaran lebih optimal. Peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan kemudahan akses ekonomi dalam memperbaiki pendapatannya. Pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah yang efektif dan efisien sebagai salah satu tujuan dalam menciptakan pemerataan pembangunan melalui peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan hal tersebut studi ini bertujuan untuk (1) mengetahui peranan dana transfer terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota di Sulawesi serta ingin mengetahui perkembangan ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) Menganalisis pengaruh alokasi DAU dan DAK terhadap PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa (3) Menganalisis pengaruh langsung alokasi DAU dan DAK
Keyword: Fiscal Decentralization, Income Inequality and Panel Data Regression