Judul: Institutional and Regional Innovations in Forest Governance After the Implementation of Law Number 23/2014 in North Sumatra Province
Abstrak: Pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) di Indonesia sangat terkait dengan peraturan desentralisasi yang dihasilkan dari produk politik. Pada tahun 2014 pemerintah menetapkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32/2004. Setelah pemberlakuan UU No. 23/2014, kewenangan pengelolaan SDH berada pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Melalui UU No. 23/2014, pemerintah daerah (pemda) juga didorong untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja tata kelola hutan. SDH di Indonesia secara umum dimiliki oleh negara (state property) yang berkarakteristik sebagai sumberdaya bersama (common-pool resources/CPRs) dengan ciri utama (1) sulit mengecualikan pihak lain untuk menggunakannya, baik melalui hambatan fisik atau instrumen hukum (non excludable) dan (2) manfaat yang dikonsumsi oleh satu pihak akan mengurangi manfaat yang tersedia bagi pihak lain (subtraktable). Pada tingkat daerah Provinsi Sumut, selama kurun waktu implementasi UU No.32/2004 (2004-2014) terdapat berbagai isu krusial yang menjadi permasalahan pengelolaan hutan seperti: belum selesainya penetapan kawasan hutan, adanya klaim masyarakat dan konflik perambahan kawasan hutan dan kegiatan illegal logging. Setelah implementasi UU No. 23/2014 permasalahan tersebut masih terus muncul sehingga diperlukan kelembagaan yang tepat untuk meminimalkan terjadinya tragedy of the common. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kelembagaan tata kelola hutan setelah implementasi UU No. 23/2014 di Provinsi Sumatera Utara, (2) menilai kondisi tata kelola hutan setelah implementasi UU No. 23/2014, (3) menganalisis daya inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja tata kelola hutan, dan (4) menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong pengembangan inovasi dalam meningkatan kinerja tata kelola hutan. Analisis dalam penelitiaan ini menggunakan pendekatan kerangka kerja kelembagaan yang dikembangkan Nugroho (2016), dimana sebuah kinerja sangat terkait dan saling pengaruh antar komponen kelembagaan yaitu: struktur kelembagaan, karakteristik sumberdaya, dan perilaku aktor). Guna mendukung analisis kelembagaan tersebut digunakan teori (konsep) kelembagaan dari Pakpahan (1990); Kartodihardjo (2008), yang menyebutkan bahwa kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol interdependensi antara pihak terhadap SDH melalui hak kepemilikan (property rights), batas yurisdiksi (jurisdictional boundary), dan aturan representasi (rule of representation). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD), observasi, analisis dokumen/literature. Hasil analisis kelembagaan menunjukkan bahwa, setelah implementasi UU No.23/2014, tata kelola hutan di Provinsi Sumut masih bernuansa sentralistik, karakteristik sumberdaya hutan tidak berubah (tetap sebagai common pool resouces), dan belum adanya sinergi perilaku para aktor. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja tata kelola hutan belum mengalami perbaikan secara signifikan. Sejalan dengan itu, hasil analisis kelembagaan juga menunjukkan bahwa: (1) terjadi penyempitan batas yuridiksi daerah provinsi, (2) masih rendahnya aspek aturan representasi bagi daerah provinsi, dan (3) masih adanya klaim dari pemangku kepentingan lain, yang menandakan rendahnya legitimasi para pihak. Kondisi tata kelola hutan yang diukur berdasarkan penilaian indeks tata kelola hutan pada empat aspek tata kelola (yaitu kepastian kawasan hutan, keadilan atas sumberdaya hutan, transparansi pengelolaan hutan, dan kapasitas penegakan hukum), menunjukkan bahwa pemberlakuan UU No. 23/2014 di Provinsi Sumut telah mendorong perbaikan tata kelola hutan yang ditandai dengan naiknya nilai indeks tata kelola hutan pada tahun 2018 (nilai 5,35; katergori “baik”) dari tahun 2014 (nilai 3,70; kategori “sedang”). Namun demikian, perbaikan ini belum sepenuhnya terjadi pada seluruh aspek tata kelola hutan sehingga belum mampu secara signifikan mendorong terjadinya perbaikan kinerja tata kelola hutan. Pemberlakuan UU
Keyword: Institutional, regional governmen, innovation, forest governance index, implementation of Law Number 23/2014, CPRs, North Sumatera Province