Judul: Mitigasi Risiko Penanganan dan Transportasi Tuna di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, Kabupaten Malang
Abstrak: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A Tahun 2013 (KEPMENKP No 52A/2013) tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi merupakan pedoman untuk aktvitas perikanan dan harus diimplementasikan secara maksimal. Salah satu komoditas unggulan di Indonesia adalah perikanan tuna. Tahun 2018 tuna menyumbang devisa sebesar 713,9 juta USD pada pasar ekspor. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap merupakan salah satu sentra produksi tuna terbesar di Indonesia. Hasil tangkapan tuna pada tahun 2015-2019 mencapai 7.807 ton. Tujuan pemasaran tuna di PPP Pondokdadap adalah pasar ekspor dan pasar domestik. Kualitas mutu tuna yang berasal dari Pondokdadap sebagian besar memiliki kualitas sedang (grade B), dan tidak sedikit pula yang memiliki kualitas C dan D. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya fasilitas penanganan yang kurang memadai dan kurangnya pengetahuan para pelaku usaha bahwa dalam setiap kegiatan penanganan dan transportasi yang kurang baik terdapat risiko yang mengakibatkan terjadinya penurunan mutu. Hal ini mengakibatkan sebagian ikan tuna yang didaratkan memiliki kualitas yang kurang baik dan dijual dengan harga sangat murah. Untuk itu perlu strategi mitigasi agar kegiatan penanganan dan transportasi tuna di PPP Pondokdadap yang berdampak pada penurunan mutu dapat ditekan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi mitigasi risiko penanganan dan transportasi tuna yang didaratkan di PPP Pondokdadap. Metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan pendekatan Failure Mode Effect Analysis (FMEA). Aspek yang diamati adalah mutu tuna saat bongkar sampai dengan pemasaran secara organoleptik dengan panduan SNI 01-2346-2006. Hasil penelitian menyatakan bahwa penanganan dan transportasi tuna di PPP Pondokdadap dibedakan berdasarkan ukuran dan spesies. Ukuran tuna dibedakan berdasar berat ≥20kg dan <20kg. Spesies hasil tangkapan tuna di PPP Pondokdadap adalah tuna sirip kuning, albakor dan mata besar. Penanganan dan transportasi tuna yang berada diluar kendali sehingga menyebabkan penurunan mutu terbesar berada pada spesies tuna albakor saat aktivitas pasca pembongkaran sampai di TPI untuk berat ≥20kg dan aktivitas distribusi hingga pemasaran untuk berat <20kg. Terdapat 4 strategi mitigasi untuk masing-masing aktivitas penanangan dan transportasi tuna yang berada diluar kendali. Rekomendasi strategi pengendalian albakor ≥20kg adalah melakukan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang baik (CPIB), pemakaian alat peluncur ikan, penambahan alas halus dan mengganti moda transportasi dari mobil bak terbuka menjadi truk berpendingin. Strategi pengendalian albakor <20kg adalah penambahan alas halus, penambahan wadah baru dan kran air serta penggunaan freezer., Minister of Marine Affairs and Fisheries Decision Number 52A of 2013 concerning Requirements for Quality Assurance and Safety of Fishery Products in the Process of Production, Processing and Distribution are guidelines for fishery activities and must be implemented optimally. Tuna is one of leading commodities in Indonesia. In 2018 tuna contributed foreign exchange of 713,9 million USD in the export market. Pondokdadap archipelagic fishing port is one of the centers tuna production in Indonesia. Catch of tuna in 2015-2019 reached 7.807 tons. Tuna from Pondokdadap archipelagic fishing port sale to the export market and the domestic market. The quality of tuna in Pondokdadap archipelagic fishing port is mostly of medium quality (grade B) and some are C and D qualities. This condition occurs due to bad handling facilities and lack of knowledge of
Keyword: handling, Pondokdadap, Risk, Transportation, Tuna