Judul: Dinamika Akses dan Pemanfaatan Hutan Mangrove oleh Komunitas Akitdi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
Abstrak: Kawasan hutan di Indonesia yang meliputi hampir 120 juta ha merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hak negara dan berada dibawah kontrol serta pengelolaan negara. Pemberian hak akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara merupakan salah satu bentuk perubahan sistem kepemilikan atas dasar pengaturan administrasi pemerintah. Komunitas Akit yang pada mulanya secara bebas dapat mengakses, memanfaatkan, mengambil dan mengolah hasil hutan karena hutan tersebut merupakan hak ulayat mereka. Kehadiran negara dan segala aturannya maka akses komunitas Akit dalam memanfaatkan hutan mengalami perubahan. Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan yang meliputi : 1) Bagaimana perubahan rezim pada pengelolaan hutan mangrove dan perubahan status kepemilikan serta realitas yang mempengaruhi akses terhadap hutan mangrove? 2) Bagaimana perkembangan usaha arang sebagai bentuk pemanfaatan hutan mangrove dan tindakan sosial aktor usaha arang? 3) Bagaimana perubahan praktik kearifan lokal komunitas Akit dalam pengelolaan hutan mangrove? Penelitian ini menggunakan pendekatan dua teori besar yaitu akses dan property disatu sisi serta tindakan sosial pada aktor usaha arang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode studi kasus (case study). Jenis metode studi kasus yang ingin dipilih adalah collective case study. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan dua teknik yaitu teknik observasi berperan serta (participant-observation), wawancara mendalam (indepth interview). Perubahan rezim pengelolaan hutan mangrove mulai terjadi tahun 1970 – 1980 rezim pengelolaan hutan mangrove ada pada komunitas Akit yang mengangap hutan merupakan bagian dari hak komunitas sebagai sumber kehidupan mereka (customary property). Pada tahun 1990 rezim berganti menjadi state property dan pada tahun 1991 berpindah pengelolaan pada corporat (HPH) yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah izin berakhir, tahun 2004 sampai dengan sekarang kembali menjadi milik negara yang dikelola UPT-KPH. Dengan adanya perubahan rezim terjadi juga perubahan status kepemilikan hutan mangrove. Pada mulanya komunitas Akit menganggap hutan mangrove merupakan bagian dari milik mereka (owner). Selanjutnya dengan kehadiran negara maka kepemilikan berganti serta akses komunitas Akit terhadap sumberdaya mangrove hanya sampai tingkatan claimant dengan hak akses untuk memasuki kawasan, memungut hasil dan mengelola kawasan yang tentunya sesuai dengan aturan-aturanyang berlaku. Perkembangan selanjutnya berdasarkan hak kepemilikan hutan mangrove di pihak negara maka menjadikan komunitas Akit hanya menjadi pihak yang memiliki hak akses dan hak pemanfaatan. Hak akses dan hak pemanfaatan hutan mangrove bagi komunitas Akit berstatus authorized user ( informal) dan terbatas. Akses ini bergantung pada “bundle of power” yang merupakan dua hal yaitu aktor untuk mempengaruhi praktek dan gagasan orang lain dan kekuasaan (power) yang muncul dari relasi sosial. Selanjutnya mereka menegaskan bahwa akses berdasarkan struktur dan relasi dipengaruhi oleh serangkaian kuasa (bundle of power) yaitu teknologi, kapital, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial yang berkaitan satu sama lain. Sebelum tahun 1995 mekanisme cara memperoleh akses dalam pemanfaatan kayu mangrove bagi komunitas Akit adalah tidak berdasarkan kepemilikan (right-based access) tetapi melalui jalur tidak sah menurut hukum (informal). Tipe akses yang lebih menonjol dan spesifik adalah identitas sosial sebagai komunitas adat dan adanya otoritas pemberian hak istimewa oleh pemerintahan lokal. Kekuatan tawar menawar (bargaining power) antara Akit dengan pemerintah disepakati bahwa diizinkan pengambilan kayu mangrove secara terbatas dengan ketentuan tidak boleh seluruh warga mengambil kayu, tidak boleh menebang kayu sepanjang
Keyword: access, livelihood, social action, local wisdom