Judul: Analisis Keberlanjutan, Jangkauan Dan Dampak Pembiayaan Lkms Terhadap Pengurangan Kemiskinan Rumahtangga Tani Di Perdesaan Jawa Barat
Abstrak: Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih relatif tinggi, pada tahun 2015, sebesar 28 513 570 jiwa (11.13 %) dan sebagian besar dari penduduk miskin tersebut tinggal di wilayah perdesaan (BPS 2016). Masyarakat miskin terutama di perdesaan dihadapkan kepada beberapa kendala, salah satunya kendala akses ke layanan keuangan formal seperti halnya perbankan. Selama ini mereka hanya mengandalkan pinjaman dari kerabat atau teman. Beberapa studi menyatakan bahwa rumah tangga di perdesaan negara berkembang kekurangan akses terhadap kredit perbankan (Nuryartono 2007; Mpuga P 2010; Saptono et al. 2010; Thoha, et al. 2010). Untuk menjembatani hal tersebut, banyak didirikan lembaga keuangan mikro terutama di perdesaan, yang menyediakan akses layanan keuangan untuk rumahtangga di perdesaan (Navajas 2000), termasuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Harapannya, akan semakin banyak rumah tangga di perdesaan terutama rumah tangga miskin bisa akses ke layanan keuangan. Banyak kajian yang menyatakan bahwa akses kepada lembaga keuangan mikro mampu mengurangi kemiskinan (Khandker 2005; Imai et al. 2010; Rahman 2010; Li et al. 2011b). Pemberian kredit bagi rumahtangga miskin adalah aktivitas yang menimbulkan biaya tinggi. Dengan demikian, fokus jangkauan layanan kepada rumahtangga miskin akan menimbulkan konflik dengan keberlanjutan usaha (Hermes et al 2011). Sebagai lembaga keuangan mikro generasi terakhir, kehadiran LKMS masih relatif baru dalam industri keuangan di Indonesia, namun keberadaan lembaga ini cukup diperhitungkan. LKMS yang dikenal dengan baitul maal wa tamwil atau BMT berdiri di Indonesia sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Walaupun masih baru keberadaannya tetapi relatif berkembang dan telah banyak beroperasi di wilayah perdesaan dan terpencil yang tidak dijangkau oleh perbankan (Buchori 2012). Menurut Sakai et al. (2009), LKMS adalah penyedia pembiayaan mikro (usaha kecil) di Indonesia yang cukup berkembang. LKMS merupakan upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para anggota komunitas Islam. Artinya inisiasi pembentukan BMT bukan dari pemerintah untuk menyalurkan kredit bersubsidi melainkan dari dana masyarakat (66,75%) dan dalam perkembangannya banyak menggunakan dana komersial lainnya melalui linkage dengan perbankan. Dana pemerintah relatif kecil, hanya 2,08 %. Hal ini mengindikasikan LKMS beroperasi secara komersial (Charitonenko et al. 2004). Jika LKMS dalam operasionalisasinya sudah mengarah kepada komersialisasi, bagaimana LKM bisa menjalankan misi sosialnya terkait dengan masalah kemiskinan. Di sisi lain, pada tahun 2011, jumlah LKMS mengalami pertumbuhan yang melambat. Hal ini mengindikasikan beberapa LKMS mengalami masalah keberlanjutan usaha. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis tingkat keberlanjutan LKMS di wilayah perdesaan dari sisi efisiensi, (2) menganalisis jangkauan layanan LKMS apakah LKMS menjangkau rumahtangga tani miskin di perdesaan, (3) menganalisis dampak pembiayaan LKMS terhadap pengurangan kemiskinan bagi rumahtangga tani di perdesaan. Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat karena salah satu provinsi mempunyai jumlah penduduk miskin relatif tinggi, di sisi lain mempunyai jumlah LKMS besar. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara pada responden rumahtangga tani nasabah dan non nasabah LKMS dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Untuk LKMS, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Penentuan responden rumahtangga dilakukan di Kabupaten Bogor karena jumlah LKMS di kabupaten tersebut besar disamping itu Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat. Dari LKMS tersebut didapat 79 nasabah rumahtangga tani dan sebagai grup kontrolnya yaitu 52 rumahtangga tani yang mempunyai
Keyword: Keberlanjutan, Jangkauan, Dampak, Inovasi Kelembagaan