Judul: Penataan Tenurial Dan Peran Para Pihak Dalam Mewujudkan Legalitas Dan Legitimasi Kawasan Hutan Negara.
Abstrak: Karakteristik hutan negara sebagai common pool resources (CPRs) memerlukan pengaturan yang efektif agar memiliki kepastian hukum kepemilikan dan penguasaan serta memiliki legitimasi. Di Indonesia, kepastian hukum dan legitimasi itu diperoleh melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Panitia Tata Batas (PTB). Sampai saat ini, proses itu masih memiliki kinerja rendah dan kurang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan opsi pengukuhan kawasan hutan yang mampu menghasilkan kawasan hutan yang berkualitas, yang dijabarkan menjadi tujuan khusus, yaitu: (1) menganalisis penyebab rendahnya kinerja pengukuhan kawasan hutan dalam mencapai kepastian hukum (legalitas) dan faktor-faktor yang mengakibatkan hasil pengukuhan kawasan hutan belum memiliki legitimasi; (2) menganalisis kontestasi aktor yang terjadi dalam proses pengukuhan kawasan hutan; dan (3) merumuskan opsi peningkatan kinerja pengukuhan kawasan hutan dalam mewujudkan kawasan hutan yang berkualitas. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat dan review dokumen. Narasumber penelitian adalah PTB ditambah dengan narasumber lain sebagai informan kunci yang ditentukan secara snowball. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan strategi tipologi menggunakan kerangka kerja IAD Ostrom (2005) yang didukung dengan analisis isi (content analysis) (Bungin 2001), analisis stakeholder (Reed et al 2009) dan analisis tumpang susun (overlay) peta penetapan kawasan hutan dengan peta tutupan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuhan kawasan hutan yang dikerjakan PTB selama ini telah disederhanakan menjadi sekedar persoalan hukum yang dapat diatasi hanya dengan pendekatan legalistik-formal yang dikonstruksi oleh kekuasaan. Kelembagaan pengukuhan kawasan hutan belum mampu menghadirkan kepastian kepemilikan dan penguasaan lahan di tingkat tapak sehingga masyarakat membentuk lembaga sendiri yang justru lebih diakui lembaga lokal (local institution), misalnya jual beli lahan antar masyarakat dan penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah oleh kepala desa/lurah. Anggota PTB yang terlibat belum mencerminkan aksi kolektif (collective action). Individu yang terlibat dalam pengukuhan kawasan hutan tidak memiliki interest yang tinggi untuk memastikan keberhasilannya karena hasil tata batas tidak memiliki implikasi dan dampak kepada masing-masing individu. Dengan kata lain, pengambilan keputusan dalam pengukuhan kawasan hutan tidak berdampak pada individu. Organisasi PTB adalah organisasi teknis, namun diberikan mandat (mandatory) untuk menyelesaikan persoalan sosial dan politik kurang relevan. Kegiatan tata batas merupakan urusan pilihan dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat, sehingga keberhasilannya tergantung insentif. Beberapa hal tersebut mengakibatkan aksi PTB lebih mengejar penyelesaian teknis dan administrasi. iv Kelembagaan pengukuhan kawasan hutan tidak terfasilitasi dengan baik karena ada dua kekuatan (power) tidak dalam kerangka menghasilkan tata batas yang berkualitas, namun lebih mengedepankan kepentingan. Dua kekuatan tersebut adalah ketua (Bupati) dengan kekuatan legitimate power dan coercive power dan BPKH dengan kekuatan legitimate power, expert power dan akses sumber daya lainnya (pembiayaan, teknologi dan informasi). Sementara unsur anggota lainnya (Dishut provinsi, Dishut kabupaten, unsur Bappeda, unsur BPN, camat dan kepala desa/kepala lurah) hanya berperan sebagai subjects (aktor marjinal) karena perannya telah diambil alih oleh Bupati yang memiliki kekuatan memaksa (power to coerce). Dalam kelembagaan pengukuhan kawasan hutan, kekuatan tersebut telah menyebabkan munculnya Conflict of Interest (CoI). Akibatnya, tata batas tidak linear dengan legalitas, bahkan dengan legitimasi. Arena aksi menunjukkan bahwa telah terjadi situasi aksi yang memperlihatkan partisipan (Bupati dan BPKH) menggunakan sumber daya yang
Keyword: pengukuhan kawasan hutan, common pool resources, PTB, legalitas, dan legitimasi