Judul: The Impact of Government Expenditure in Addressing Human Development Inequality in Lampung Province
Abstrak: United Nations Development Program (UNDP) menyatakan pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, namun memiliki cakupan yang lebih luas yakni terkait dengan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dari sisi kualitas kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1990, UNDP mengeluarkan gagasan dalam bentuk Human Development Index untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia yang kemudian dipublikasikan secara verkala dalam laporan Human Development Report (HDR) secara tahunan. Ketimpangan seringkali tercermin dalam perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara kelompok- kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan dalam IPM dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan, karena kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Wilayah perkotaan cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, karena akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Kelompok- kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi juga cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Provinsi Lampung apabila dilihat secara spasial, memiliki dua kota dengan nilai IPM yang lebih besar dari IPM provinsi dan nasional, serta gap yang cukup tinggi antara kota dan kabupaten. Penerapkan kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah dan pengelolaan keuangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fidella (2021) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Rendahnya nilai IPM di Provinsi Lampung serta ketimpangan antara kabupaten/kota menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis efisiensi belanja pemerintah daerah dalam fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap masing-masing indeks pembentuk IPM di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengalisis efisiensi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi terhadap masing masing komponen Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung dengan menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA). Hasil analisis regresi data panel menunjukan bahwa belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing berpengaruh signifikan positif pada indeks pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, analisis SFA menunjukan bahwa penggunaan belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kab/kota di Provinsi Lampung telah efisien., The United Nations Development Program (UNDP) states that development is not only about economic growth and per capita income, but it also has a broader scope related to improving the quality of life and enhancing community welfare through improvements in health and education quality. In 1990, UNDP introduced the concept of the Human Development Index (HDI) to measure the success of a region in its efforts to improve human quality of life, which is then published annually in the Human Development Report (HDR). Inequality is often reflected in the differences in HDI values between groups within society. Disparities in HDI can reinforce cycles of poverty and inequality, as marginalized groups have limited access to resources and opportunities to improve their quality of life. Urban areas tend to have higher HDI values compared to rural areas due to better access to education, healthcare services, and economic opportunities. Higher-income groups also tend to have higher HDI values compared to lower-income groups. Lampung Province has two cities with HDI values
Keyword: ipm, pengeluaran pemerintah, sfa