Judul: The Institutional Model of Regional Municipal Solid Waste Facility (TPA) in Bantargebang Bekasi
Abstrak: Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TP A) merupakan program penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena TPA merupakan sarana publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas publik, seperti pembangunan TP A, akan menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sampah di hilir atau di Tempat Pemrosesan Akhir (TP A) perlu dilakukan dengan baik untuk menghindari kerusakan lingkungan yang serius, baik terhadap air, tanah, maupun udara. Pada tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undangundang No. 18 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari undang-undang ini adalah: 1) untuk menetapkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TP A) sampah di Indonesia harus memakai sistem sanitary landfill. 2) Beberapa pemerintah daerah dapat membentuk kerjasama pengelolaan sampah di hilir dengan membentuk satu TP A Regional dengan melibatkan · masyarakat dan investor. Tujuan ini sulit dicapai karena beberapa kendala yaitu terbatasnya anggaran, sulitnya menentukan pemerintah daerah mana yang. sebaiknya bekerja sama, dan institusi seperti apa · yang sebaiknya bertanggungjawab untuk mengelola TP A regional tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan model kelembagaan TP A. sampah regional secara berkelanjutan di TPST Bantargebang. Tahap awal penelitian ini, dengan menggunakan Technique For Order Preference Similarity To Ideal Solution (TOPSIS), untuk mendapatkan wilayah mana saja dari delapan kota dan kabupaten di Jabodetabek yang bekerja sama untuk membentuk TP A regional di TPST Bantargebang. Hasil TOPSIS menyimpulkan bahwa Kota Bekasi adalah altematif terbaik untuk memakai TPST Bantargebang dengan nilai Ci+ mendekati 1. Hal ini juga berarti bahwa alternatif Kota Bekasi berjarak terpendek terhadap solusi ideal dan berjarak terjauh dengan solusi negatif-ideal. Altematif terbaik kedua adalah Kabupaten Bekasi, sedangkan altematif terbaik ketiga adalah Kabupaten Bogor. TPST Bantargebang dapat dikembangkan menjadi sebuah TPA regional dengan perluasan lahan sebesar 25 ha, menaikkan ketinggian landfill menjadi 30 meter, dan ketinggian jarak trap 3 meter, faktor konversi volume 1000 kg sampah sama dengan 3 m3, faktor pemadatan 50 persen dan faktor reduksi alami sampah sebesar 30 persen. Dengan kondisi tersebut TPST Bantargebang masih dapat menerima tambahan sampah sebesar 2 422 ton· per hari sampai 15 tahun ke depan., Constructing a solid waste disposal site is an important task that needs . government attention because a disposal site is affecting public life. The measure of social welfare has· a direct relationship with the establisment of good public facilities, such as disposal site. Solid waste handling at down stream or · at · disposal site has to be carefully done to prevent environmental damage on water, soil, and air. In the year of 2008, Act of The Republic of Indonesia number 18 year 2008 regarding waste management has been issued Some of the objective of this act are: (1) in Mei 7th~ 2013 all solidwaste disposal sttes (TPA) in Indonesia must implement sanitary landfill and (2) a partnership can be formed between two or more local goverments to manage their solid waste together with investor or local community in a Regional Solid Waste Disposal Site (TPA Regional). Somehow these goals are difficult to achieve because of limited budget and complexities in selecting which local goverments should enter the partnership and what kind of institution should
Keyword: ANP, extensification program, ISM, regional solid waste disposal site, partnership, TOPSIS, Drainage, Geometric mean, Erosi air, Analisis SWOT, Metode trench