Judul: Integrasi Pasar Beras Domestik Dengan Negara Eksportir
Abstrak: Pemerintah Indonesia dalam menjalankan amanat Undang-undang Pangan No 18 tahun 2012, langkah pertama adalah melakukan pengadaan beras dengan produksi beras dalam negeri. Pencapaian pemenuhan kebutuhan beras nasional melalui produksi beras dalam negeri didorong oleh program-program perberasan dari pemerintah. Perjalanan pemenuhan kebutuhan beras selalu menghadapi berbagai kendala dan hambatan, seperti daya dukung alam yang tidak sesuai yang diharapkan, seperti kekeringan, kebanjiran, hama dan lainnya. Kendala-kendala ini dapat menyebabkan target produksi beras nasional tidak tercapai. Ketidak tercapaian target produksi beras nasional akan menyebabkan tidak dapat terpenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Kondisi ideal perberasan adalah saat dimana kondisi dimana produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan cadangan beras pemerintah. Kondisi saat ini, dimana terjadi kekurangan produksi beras untuk konsumsi mengharuskan pemerintah mencari sumber pengadaan beras lainnya. Impor beras merupakan solusi yang harus diambil pemerintah. Thailand, Vietnam, Pakistan dan India merupakan empat negara eksportir beras terbesar ke Indonesia. Jumlah beras yang di impor dari tahun 2014-2018 mengalami trend yang terus meningkat, pada tahun 2014 impor beras sebanyak 844,16 ribu ton dan pada tahun 2018 sebanyak 2,25 juta ton. Impor beras ke Indonesia umumnya didominasi oleh Thailand dan Vietnam, sedangkan Pakistan dan India menjadi eksportir ketiga dan keempat. Tetapi pada tahun 2015 dan 2017, Pakistan menjadi eksportir beras kedua setelah Thailand, begitu juga Thailand pada tahun 2015 mengekspor lebih kecil dari Vietnam dan Pakistan. Impor yang dilakukan oleh Indonesia akan berdampak terhadap stabilitas harga beras dalam negeri, sementara pemerintah diberikan amanat oleh undangundang untuk dapat menjaga stabilitas harga pangan. Harga beras digunakan oleh pemerintah dalam perhitungan nilai inflasi. Dampak bagi petani apabila terjadi inflasi adalah berkurangnya tingkat kesejahteraan petani, terutama untuk buruh tani. Pengukuran tingkat kesejahteraan petani dapat dilakukan dengan nilai tukar petani. Nilai tukar petani adalah perbandingan dari indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang harus dibayar oleh petani. Inflasi ini yang menyebabkan indeks yang harus dibayar petani meningkat, sehingga tingkat kesejahteraan petani akan turun. Selain hal tersebut, harga beras juga digunakan dalam perhitungan nilai upah minimum propinsi (UMP). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pada peraturan tersebut dijelaskan perhitungan upah minimum berdasarkan upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL), beras kualitas sedang merupakan komponen pertama dalam perhitungan KHL. Perhitungan KHL ini berada didalam upah tahun berjalan pada perhitungan UMP. Kenaikan UMP akan berdampak terhadap terhadap kesempatan pencari kerja karena perusahaan harus membayar UMP yang lebih tinggi. Dari hasil perhitungan nilai koefisien variasi harga beras Vietnam, Pakistan dan India berada diatas Indonesia, kondisi ini menunjukkan harga beras di negara tersebut lebih berfluktuatif dari pada di Indonesia. Nilai koefisien variasi harga beras di Thailand memiliki nilai yang sama dengan Indonesia. Untuk menjaga agar fluktuasi harga beras yang terjadi di negara eksportir agar tidak mengganggu stabilitas harga beras di Indonesia, maka diperlukan penelitian bagaimana cara menjaga stabilitas harga beras di Indonesia dari pengaruh fluktuasi harga di negara eksportir. Berdasarkan Brooks et al (2013) menyebutkan untuk
Keyword: rice, export-import, market integration, rice, trade