Judul: Distorsi Ruang Publik dan Kuasa Politik Elite Lokal dalam Pembangunan
Abstrak: Sepanjang penerapan otonomi daerah pada tahun 2000, persoalan pembangunan di Kabupaten Pandeglang masih berkutat pada persoalan kemiskinan. Regulasi dan arah pembangunan yang dibuat tidak menjadikan Pandeglang terbebas dari kemiskinan, karenanya persoalan kemiskinan selalu menjadi isu sentral di daerah ini. Kondisi ini dipertajam dengan kenaikan angka kemiskinan sebanyak 24.790 orang 2017 dari sebelumnya berjumlah 675.040 orang pada Maret 2018, atau naik 0,14 poin. Program Jamsosratu sudah 18 tahun berjalan dan program infrastruktur jalan sudah dicanangkan sejak era orde baru. Tetapi, Pemda Kabupaten Pandgeglang hanya mampu membiayai 30% program infrastruktur jalan yang dibutuhkan. Implikasinya, banyak pergerakan barang dan jasa terhambat, mengganggu produktivitas ekonomi dan memperlemah partisipasi masyarakat. Elite lokal di Pandeglang (ulama, jawara dan elite desa) memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Tetapi kemudian, kemampuan politis para elite lokal belum sepenuhnya dapat memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Elite lokal memiliki berbagai agenda, baik agenda pembangunan, agenda politik maupun agenda kelompok. Realitas ini diperkuat dengan sikap masyarakat yang mewakilkan aspirasi terhadap para elite lokal. Implikasinya posisi elite lokal menjadi semakin elitis di tengah-tengah masyarakat. Situasi ini kemudian memudahkan elite lokal dalam membangun dan memperoleh dukungan politik praktis. Padahal, jika orientasi elite lokal mengarah pada pemberdayaan masayarakat, kekuatan komunikasi politik elite lokal melebihi kekuatan formal (pimpinan daerah). Kekuatan ulama dan jawara dalam beberapa realitas sosial bahkan melampaui batas geografis yang belum tentu dimiliki oleh elite lain. Proposisi utama penelitian ini adalah komunikasi politik para elite lokal dipengaruhi oleh berbagai agenda (kepentingan) yang didasari oleh perbedaan orientasi terhadap pembangunan. Akibatnya konsensus dalam ruang publik tidak melalui dialog kritis. Dampak yang lebih jauh, ruang publik belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat. Yang terjadi adalah kelesuan partisipasi dan ketidak percayaan masyarakat yang disebabkan diskoneksi orientasi para elite lokal dalam pembangunan. Implikasinya, komunikasi pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya, masyarakat mempercayakan aspirasinya pada para elite lokal tanpa mengkritisinya terlebih dahulu. Perbedaan orientasi dan agenda antar para elite lokal, menjadikan ruang publik syarat dengan agenda dan kepentingan sehingga ruang publik terdistorsi dan tidak lagi menjadi medium yang netral. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik komunikasi politik elite lokal dalam pembangunan, seperti apakah pertemuan politis yang diikuti, bagaimana orientasi dan tipe komunikasi politik yang digunakannya, apakah berdampak pada upaya penyadaran kritis atau sebaliknya serta bagaimana keberfungsian ruang publik. Permasalahan ini kemudian ditinjau dengan menggunakan teori tindakan komunikatif Habermas (1984) yang menekankan pencapaian konsensus melalui klaim kebenaran, ketepatan dan kejujuran. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi (primer). Tiga metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yakni: metode (1) Studi kasus (2) Life history dan (3) Dokumentasi. Komunikasi politik dalam penelitian ini dimaknai sebagai suatu proses penyampaian pesan untuk mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku politik melalui pesan dan simbol-simbol. Selain menghasilkan berbagai temuan, penelitian ini menjawab beberapa persoalan: Pertama, dialog dan diskursus dalam ruang publik belum sepenuhnya mengarah pada kesadaran kritis sehingga konsensus yang dicapai belum mencerminkan aspirasi masyarakat. Pencapaian konsensus dalam ruang publik, prosesnya dapat tercapai jika ada kesetaraan. Kesetaraan peran, akses, kesetaraan literasi, kesetaraan perlakuan dan kesetaraan status, adalah prasyarat terjadinya dialog kritis dalam
Keyword: public spheres, communication, politics, development, local elites