Judul: Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor
Abstrak: Penatausahaan merupakan satu siklus penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Manfaat yang diperoleh jika penatausahaan aset dilakukan dengan baik antara lain tersedianya data aset yang lengkap dan mudah ditelusuri, sebagai pedoman untuk perencanaan ditahun-tahun berikutnya, membantu pengamanan administratif, serta mempengaruhi kesempurnaan penyajian neraca daerah. Opini wajar tanpa pengecualian telah diperoleh Pemerintah Kota Bogor sebagai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016. Namun demikian masih terdapat catatan bahwa “penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor masih belum memadai”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor, menganalisis faktor internal dan faktor eksternal penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor. Kajian dilakukan dengan menganalisis kesesuaian dokumen penatausahaan aset tetap dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2017 dan kesesuaian proses penatausahaan aset tetap dengan prinsip-prinsip akuntansi yang terdapat pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Sumber data menggunakan data sekunder berupa dokumen penatausahaan aset tetap yang diperoleh dari Seksi Penatausahaan Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden. Responden terdiri dari enam orang staf pengelola BMD untuk melihat implementasi proses penatausahaan aset tetap dan menggali informasi tentang faktor internal dan faktor external penatausahaan aset tetap, tiga orang esselon IV yang membidangi penatausahaan aset tetap untuk analisis Internal dan External (IE) dan analisis Strengh Weakness Opportunity dan Treat (SWOT), dan tiga orang esselon III untuk analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air Kota Bogor serta Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua aspek yang dianalisis yaitu dokumen penatausahaan aset tetap dan proses penatausahaan aset tetap, implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor berada pada kriteria kurang baik. Hal ini dikarenakan dokumen penatausahaan aset tetap yang mempunyai bobot 60 persen masih berada pada kriteria kurang baik walaupun secara proses sudah berada pada kriteria baik. Analisis dokumen menyimpulkan bahwa indikator Kartu Inventaris Barang/KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, buku inventaris dan daftar mutasi barang berada pada kriteria kurang baik, dan indikator daftar usulan barang yang akan dihapuskan serta daftar barang yang digunausahakan berada pada kriteria buruk. Analisis implementasi proses penatausahaan aset tetap menggunakan delapan prinsip akuntansi sebagai indikator. Prinsip basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar berada pada krteria baik. Terdapat satu indikator yaitu prinsip konsintensi berada pada kriteria kurang baik. Hasil diatas menunjukkan bahwa Perbaikan kelengkapan dokumen merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Faktor internal yang dianggap sebagai kekuatan utama adalah kesempatan bagi aparatur pengelola BMD untuk pengembangan SDM, dan sebagai kelemahan utama adalah aparatur pengelola BMD belum fokus pada tupoksi. Faktor eksternal yang dianggap sebagai peluang utama adalah aturan ditingkat pemerintah pusat yang mendukung penatausahaan aset tetap dan adanya evaluasi rutin dari BPK, sedangkan ancaman utama berupa tidak tertibnya pengembang perumahan dalam penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang menjadi
Keyword: Dokumen, IE, prinsip akuntansi, SWOT, QSPM