Judul: Pemerataan sebagai Arahan Rencana dan Strategi Pembangunan Wilayah di Kabupaten Cianjur
Abstrak: Kabupaten Cianjur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi (low growth). Pemerintah daerah bekerja keras memacu pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar. Upaya tersebut membuahkan hasil yang ditandai dengan semakin meingkatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE), bahkan di tahun 2015 dan 2016 mampu tumbuh di atas rata-rata provinsi. Momentum membaiknya pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat diarahkan untuk memperkecil atau menghilangkan ketimpangan yang ada baik ketimpangan antargolongan pendapatan penduduk maupun ketimpangan antarwilayah. Kondisi yang terjadi justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Gini rasio ketimpangan antargolongan pendapatan penduduk semakin melebar, dan mengalami kenaikan signifikan di antara tahun 2015 dan 2016 yakni dari 0.28 menjadi 0.36. Kondisi yang sama diduga akan terjadi pula pada ketimpangan antarwilayah. Padahal ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan isu yang terus berkembang sejak lama dan menjadi salah satu alasan dari wacana pembentukan daerah otonom baru Cianjur selatan. Kebijakan pemerataan pembangunan wilayah yang telah dibuat pemerintah daerah pada implementasinya terkesan stagnan dengan pencapaian hasil yang tidak terukur. Diperlukan penelitian bagaimana pemerataan sebagai indikator utama dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur untuk dijadikan bahan arahan rencana dan strategi dalam menyempurnakan kebijakan dan program pembangunan. Penelitian ini bertujuan (a) menganalisis tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur, (b) menganalisis pemerataan pembangunan di Kabupaten Cianjur, (c) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur, dan (d) merumuskan arahan rencana dan strategi pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur. Tingkat perkembangan wilayah dianalisis menggunakan metode skalogram dimodifikasi. Kondisi pemerataan pembangunan dianalisis menggunakan metode indeks Theil entropy. Metode regresi data panel statis digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan. Arahan rencana dan strategi pembangunan wilayah sebagai implikasi kebijakan disusun secara deskriptif. Perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur ditandai dengan peningkatan nilai rataan IPK dari 41.8 (2003) menjadi 45.9 (2014) dan jumlah kecamatan yang memiliki hierarki I dari 4 kecamatan (2003) menjadi 5 kecamatan (2014). Sebagian besar kecamatan memiliki hierarki III dengan rata-rata sebanyak 61.67%. Sedangkan kecamatan dengan hierarki I memiliki jumlah paling sedikit rata-rata hanya 12.83%. Hingga kondisi tahun terkini (2014) masih terdapat 11 kecamatan yang difungsikan sebagai pusat pertumbuhan wilayah tetapi masih memiliki hierarki III. Kondisi pemerataan pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur menunjukkan penurunan. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah dari 0.0286 (2003) menjadi 0.0512 (2014). Sumber utama ketimpangan pada setiap titik tahun analisis adalah ketimpangan iii pembangunan antarkecamatan dalam wilayah pengembangan (WP). Rata-rata ketimpangan dalam WP menyumbang 80.07% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan menunjukkan variabel persentase rumah tangga pengguna listrik memiliki nilai elastisitas terbesar yakni 0.9498. Sementara itu, variabel kepadatan penduduk memiliki nilai elastisitas sebesar 0.2905, dan variabel jumlah keluarga miskin memiliki nilai elastisitas sebesar -0.3745. Arah kebijakan utama pembangunan wilayah difokuskan pada mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah dengan strategi-strategi sebagai berikut: (i) pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, (ii) penurunan ketimpangan pembangunan antarwilayah, (iii) peningkatan ketersediaan infrastruktur listrik, dan (iv) percepatan pengentasan kemiskinan.
Keyword: pemerataan, perkembangan wilayah, pembangunan wilayah