Judul: Analysis of the Level of Development and Directive of Regional Development in Aceh Province
Abstrak: Kebijakan pembangunan wilayah meliputi kawasan pedesaan dan perkotaan di Provinsi Aceh selama ini belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPS Provinsi Aceh (2017) menyebutkan bahwa tingkat kemisikinan Provinsi Aceh menempati urutan pertama di Pulau Sumatera. Terkait dengan kewenangan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemekaran memberikan peluang dan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Setelah 10 tahun terakhir terjadi pemekaran kabupaten/kota masih terdapat tingkat garis kemiskinan yang tinggi di Provinsi Aceh. Tinnginya penduduk miskin memerlukan suatu penelitian untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah sebagai acuan dalam pembangunan wilayah. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa dijadikan dasar bagi pemrintah Provinsi Aceh dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; (2) Menganalisis tingkat perkembangan wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh; (3) Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; (4) Mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan kemiripan karakteristik dan tingkat perkembangan wilayah; (5) Arahan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Tipologi Klassen, Indeks Diversitas Entropi, Skalogram, Gerographically Weighted Regression, Clustering dan analisis deskriptif. Hasil analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Aceh berada pada kuadran IV (wilayah berkembang cepat). Wilayah yang termasuk dalam kuadran I (Wilayah Maju) adalah Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Wilayah pada kuadran II (Wilayah Maju Tapi Tertekan) yaitu Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Utara. Daerah yang berada pada kuadran III (Wilayah Relatif Terbelakang) hanya terdapat satu daerah, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Daerah yang berada pada kuadran (IV) Yaitu: Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kota Langsa Dan Kota Subulussalam., Regional development policies covering rural and urban areas in Aceh Province so far have not been able to provide significant changes to the improvement of community welfare. The Aceh Province BPS (2017) states that the level of poverty in Aceh Province ranks first on the island of Sumatra. Regarding regional autonomy authority on economic growth, the expansion policy provides opportunities and challenges for local governments to manage their resources efficiently and effectively. After the last 10 years there has been a division of districts / cities, there is still a high level of poverty line in Aceh Province. The least, the poor need a study to analyze the level of regional development as a reference in regional development. The results of the study are expected to be used as a basis for the government of Aceh Province in formulating development policies to encourage regional economic growth. The purpose of this study is (1) to analyze the economic growth of regencies / cities in Aceh Province; (2) Analyzing the level of development of the District / City of Aceh Province; (3) Identifying factors that influence the level of development of the Regency / City region in Aceh Province; (4) Classifying
Keyword: Regional Development, Geographically Weighted Regression (GWR), Clustering, Typology Klassen, Economic Growth, Community Welfare