Judul: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bogor Melalui Pendekatan Anggaran Dan Regulasi
Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah serius yang banyak dihadapi oleh negara berkembang. Banyaknya masalah yang dihadapi saat ini baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan berakar pada kemiskinan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti luas, Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (poverty), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Permasalahan kemiskinan di Kota Bogor merupakan permasalahan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin di Kota Bogor memperlihatkan adanya peningkatan pada 2004 – 2007, namun kemudian terjadi penurunan pada 2007-2012. Penduduk miskin pada tahun 2004 mencapai 85.317 jiwa dan mencapai puncaknya pada tahun 2007 yaitu sebesar 97.700 jiwa. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di kota bogor menurun menjadi 88.940 jiwa dan pada tahun 2012 menjadi 84.000 jiwa. Demikian juga kalau dilihat KK miskin pada tahun 2004 menunjukkan angka 19.28 KK mengalami perubahan satgnan hingga tahun 2009 sebesar 18.29 KK kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 17.188 KK dan pada tahun 2012 menjadi 16.930 KK. Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Bogor bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Kota Bogor merupakan daerah yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bogor pada tahun 2004-2011 berada pada kisaran angka 6 persen. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Bogor juga terus meningkat hingga pada tahun 2011 mencapai 79,4. Kondisi tersebut terjadi salah satunya karena program penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor belum berjalan dengan efektif. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis regresi berganda dengan dua variabel bebas untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Kota Bogor. Variebel bebas yang digunakan adalah jumlah belanja langsung APBD riil dan jumlah pengangguran. Hasil analisis regresi berganda (multiple regression) memperlihatkan bahwa dua variabel yang dikaji yaitu belanja langsung APBD riil dan jumlah pengangguran berpengaruh nyata terhadap jumlah KK miskin di Kota Bogor. Persamaan regresi memiliki nilai F yang nyata pada taraf 5 persen, artinya persamaan ini memiliki model yang baik, selanjutnya persamaan regresi berganda ini, dengan dua variabel bebas yang terbentuk memiliki koefisien determinan sebesar 0,806 yang berarti bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam persamaan tersebut berpengaruh sebesar 80.6 persen, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar kedua variabel tersebut. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, tanda dari koefisien alokasi belanja langsung APBD riil (setelah dihilangkan pengaruh inflasinya) sesuai yang diharapkan karena bernilai nigatif dengan jumlah persentase KK miskin, hasil ini sesuai dengan teori yaitu negatif . Oleh karena itu interpretasi dari nilai koefisien belanja langsung adalah jika ada peningkatan belanja langsung APBD sebesar 1 persen, maka akan menurunkan angka persentase KK miskin sebesar 11.99 persen. Hal ini menggambarkan kebijakan untuk terus menambah proporsi belanja langsung sangatlah tepat untuk menekan jumlah angka kemiskinan. Demikian juga faktor jumlah pengangguran berkorelasi positif terhadap persentase KK miskin dan berpengaruh nyata terhadap persentase angka KK miskin. Interpretasi dari nilai koefisien jumlah pengangguran adalah setiap setiap kenaikan
Keyword: kemiskinan, belanja publik APBD Kota Bogor, rekomendasi program penanggulangan kemiskinan