Judul: Dynamics and Determinants of Fishers Term of Trade in Indonesia in a Spatial Perspective
Abstrak: Potensi sumber daya alam dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tinggi di subsektor perikanan tangkap diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu pendekatan dalam mengukur kesejahteraan nelayan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Pendekatan penghitungan NTN publikasi BPS lebih pada mengukur daya beli nelayan sehingga perlu dilakukan reformulasi perhitungan NTN yang dikoreksi dengan pertumbuhan produksi dan tenaga kerja agar lebih menggambarkan kesejahteraan nelayan. NTN provinsi hasil reformulasi tahun 2015-2019 menunjukkan adanya ketimpangan antar provinsi dan efek spasial. Pemerintah pusat telah membuat kebijakan berupa bantuan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan NTN guna mengurangi ketimpangan NTN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pola dan dependensi spasial NTN di Indonesia, (2) kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan NTN di Indonesia, (3) determinan NTN level nasional, level provinsi dan konvergensi NTN di Indonesia (4) menentukan reformulasi NTN yang dapat memproksi kesejahteraan nelayan. Metode yang digunakan untuk menganalisis pola dan dependensi spasial NTN adalah Indeks Moran Global, Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA) dan diagram pencar moran. Kebijakan pemerintah terhadap NTN dianalisis dengan pendekatan kuadran antara bantuan pemerintah dengan NTN provinsi, sementara itu determinan NTN nasional dan konvergensi NTN dianalisis dengan regresi data panel spasial dinamis. Metode untuk menganalisis determinan NTN provinsi adalah dengan metode Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) yang menghasilkan model lokal dan mengatasi heterogenitas spasial. Data yang digunakan merupakan data panel yang mencakup 33 provinsi tahun 2015 hingga 2019. Hasil analisis menunjukkan terdapat dependensi spasial NTN dengan pola mengelompok yang ditunjukkan dengan Indeks Moran yang signifikan positif. Diagram pencar moran menunjukkan provinsi yang berada di kuadran III (provinsi dengan NTN rendah di kelilingi oleh provinsi dengan NTN rendah) menjadi fokus pemerintah dalam mengambil kebijakan. Implikasi hasil temuan pada penelitian ini adalah perlunya evaluasi terkait kebijakan pemberian bantuan pemerintah terhadap provinsi yang berada di kuadran III (provinsi dengan BP rendah dan NTN rendah) dan kuadran IV (provinsi dengan BP tinggi dan NTN rendah). Dependensi spasial NTN memengerahui NTN secara signifikan. Determinan NTN pada level nasional dengan memperhatikan dependen spasial dan pengaruh NTN tahun sebelumnya pada jangka pendek maupun jangka panjang yaitu IHK, nilai produksi perikanan tangkap, bantuan pemerintah dan jumlah tenaga kerja subsektor perikanan tangkap. Heterogenitas spasial menyebabkan perbedaan determinan NTN antar provinsi. Nilai produksi perikanan tangkap, jumlah tenaga kerja subsektor perikanan tangkap, dan bantuan pemerintah merupakan determinan NTN di semua provinsi. IKRT menjadi determinan NTN di 17 provinsi. IHK menjadi determinan NTN di lima provinsi. Ekspor perikanan tangkap menjadi determinan NTN di dua provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat konsumsi ikan menjadi determinan NTN di lima provinsi. Upah nelayan buruh menjadi determinan NTN di 17 provinsi. Persentase jumlah kapal perikanan tangkap bermotor merupakan determinan di tiga provinsi yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Terjadi konvergensi NTN provinsi dengan tingkat kecepatan yang relatif tinggi sebesar 152 persen per tahun atau 12,67 persen per bulan dengan asumsi tidak terdapat guncangan dari luar yang berarti. Waktu yang diperlukan untuk menutup setengah ketimpangan (half time convergence) NTN yaitu 0,46 tahun atau 5 hingga 6 bulan. Penelitian ini menghasilkan perhitungan NTN Reformulasi dengan menghitung rata-rata geometri dari hasil kali antara NTN publikasi BPS
Keyword: GWPR, Kesejahteraan, Konvergensi, NTN, Spasial