Partai Demokrat

Pertanyaan: Siapakah pendiri Partai Demokrat?



Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.
Pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya, 12 Mei 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015-2020[1].
Perolehan suara
Pemilu Anggota Legislatif 2004
Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Menjelang Pemilu 2004, popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas Yudhoyono waktu itu. Bersama PKS, partai ini menjadi the rising star pada pemilu kedua di Era Reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di kota-kota besar, dan di wilayah bekas Karesidenan Madiun, tempat Yudhoyono berasal.
Pemilu Anggota Legislatif 2009
Dari hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Pemilu Anggota Legislatif 2014
Pada Pemilu 2014, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat merosot drastis dari posisi pertama pada 2009, menjadi posisi keempat dari 10 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 10,19% suara nasional (12.728.913). Perolehan itu disebut-sebut karena kasus beberapa kader partai yang terkait masalah hukum yang membuat citra Partai Demokrat menurun di mata publik.
Rekapitulasi

Ketua Umum

SBY terpilih sebagai Ketua Umum
Pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Bali tanggal 30 Maret 2013, Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum[4]. Susilo Bambang Yudhoyono juga memilih Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat. Syarief Hasan di Kabinet Indonesia Bersatu II juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM [5]. Sementara, Marzuki Alie ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi yang sebelumnya dijabat Anas Urbaningrum. Adapun Ketua Harian Dewan Pembina dijabat oleh E.E. Mangindaan (Menteri Perhubungan)[6].
Kontroversi
Kader bermasalah
Hal ini mengemuka setelah Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang. M. Nazaruddin bahkan sempat diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima fee suap dari proyek SEA Games 2011[7] yang akhirnya menghasilkan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang,[8] sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi[9] yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 atas kasus gratifikasi mobil.[10] Pada tanggal 23 Februari 2013 Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur.[11] Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi.
#ShameOnYouSBY
Kemunculan tagar ShameOnYouSBY dan beberapa tagar lainnya di Twitter yang menyerang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat terjadi akibat keluarnya (walk out) sebagian besar anggota Fraksi Partai Demokrat pada saat sidang paripurna pengesahan UU Pilkada yang berakibat pada dipilihnya kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[12]
Rujukan

Pranala luar
(in Indonesian) 
(in Indonesian) 
(in Indonesian) 


D
Kategori:Tokoh Koalisi Merah Putih