Sejarah Polandia

Pertanyaan: Kapan Kazimierz I dilantik sebagai penguasa monarki de jure?


Sejarah Polandia bermula sejak suku bangsa Slav bermigrasi ke kawasan yang sekarang menjadi wilayah negara Polandia dan mendirikan permukiman-permukiman permanen pada Awal Abad Pertengahan. Wangsa penguasa Polandia yang pertama, yakni wangsa Piast, muncul pada abad ke-10 M. Adipati Mieszko I (wafat 992) dianggap sebagai pendiri de facto negara Polandia, dan dihormati secara luas sebagai tokoh yang telah berjasa menyebarluaskan agama Kristen mazhab Gereja Barat di Polandia setelah dibaptis pada tahun 966. Negara Kadipaten Polandia yang didirikan oleh Adipati Mieszko secara resmi dijadikan sebuah kerajaan khas Abad Pertengahan pada tahun 1025 oleh putranya, Raja Bolesław Si Pemberani. Di antara raja-raja wangsa Piast, mungkin Raja Kazimierz Agunglah yang paling berkuasa. Raja terakhir wangsa Piast ini memerintah pada masa-masa ketika Polandia mengenyam kemakmuran ekonomi dan mengalami pertambahan luas wilayah, sebelum akhirnya mangkat tanpa waris laki-laki pada tahun 1370. Pada masa pemerintahan raja-raja wangsa Jagiellon, yang berlangsung dari abad ke-14 sampai abad ke-16, Polandia menjalin hubungan akrab dengan Kadipaten Agung Lituania, memasuki Abad Pembaharuan, dan melanjutkan usaha perluasan wilayah yang mencapai puncaknya dengan pembentukan negara Persemakmuran Polandia-Lituania pada tahun 1569.
Negara Persemakmuran Polandia-Lituania mula-mula mampu mempertahankan taraf kemakmuran yang telah dicapai Polandia pada zaman wangsa Jagiellon melalui penerapan sistem demokrasi kaum ningrat yang sudah begitu maju. Akan tetapi, sejak pertengahan abad ke-17, negara raksasa ini memasuki kurun waktu kemerosotan akibat perang dan keterpurukan sistem politik. Usaha-usaha pembaharuan yang penting di dalam negeri dilakukan menjelang akhir abad ke-18, teristimewa dengan mengeluarkan Konstitusi 3 Mei 1791, namun kekuatan-kekuatan asing di sekelilingnya tidak membiarkan proses pembaharuan itu berjalan lancar. Kemerdekaan negara Persemakmuran Polandia-Lituania berakhir pada tahun 1795, setelah serangkai serangan beruntun dan pembagi-bagian wilayah Polandia yang dilakukan oleh Kekaisaran Rusia, Kerajaan Prusia, dan Monarki Habsburg Austria.
Sejak 1795 sampai 1918, tidak ada negara Polandia yang sungguh-sungguh merdeka, meskipun ada gerakan-gerakan perlawanan yang kuat dari orang-orang Polandia. Setelah kegagalan pemberontakan bersenjata terakhir melawan Kekaisaran Rusia, yakni Pemberontakan Januari pada tahun 1863, orang-orang Polandia mempertahankan jati diri bangsanya melalui prakarsa-prakarsa di bidang pendidikan dan program "karya organik" yang bertujuan untuk memodernkan perekonomian dan masyarakat Polandia. Peluang untuk meraih kemerdekaan baru muncul sesudah Perang Dunia I, manakala ketiga negara yang menguasai ketiga pecahan wilayah Polandia sudah melemah akibat perang dan revolusi.
Republik Polandia Kedua terbentuk pada tahun 1918, dan berdiri sebagai negara merdeka sampai dihancurkan pada tahun 1939 oleh Jerman Nazi dan Uni Soviet dalam peristiwa invasi Polandia di awal Perang Dunia II. Jutaan warga Polandia binasa pada masa pendudukan Polandia oleh Nazi antara 1939 sampai 1945, karena negara Jerman menggolongkan orang Polandia beserta suku-suku bangsa Slavia lainnya, orang Yahudi, dan orang Rom (kaum gipsi) sebagai submanusia. Para pejabat Nazi menyasar orang-orang Yahudi dan Rom untuk dimusnahkan dalam jangka pendek, tetapi menunda pemusnahan dan/atau memperbudak orang-orang Slavia sebagai bagian dari "Generalplan Ost" ("Rencana Umum bagi Timur") yang digagas oleh rezim Nazi. Meskipun demikian, selama masa perang, orang-orang Polandia membentuk Pemerintahan Polandia dalam pengasingan dan membantu pihak Sekutu untuk memenangkan perang dengan cara berpartisipasi dalam kampanye-kampanye militer, baik di Front Timur maupun di Front Barat. Gerak maju Tentara Merah Soviet ke arah barat pada tahun 1944 dan 1945 memaksa mundur pasukan-pasukan Jerman Nazi dari Polandia, dan membuka jalan bagi berdirinya sebuah negara komunis satelit Uni Soviet, yang sejak 1952 dikenal dengan nama Republik Rakyat Polandia.
Sebagai dampak dari penyesuaian wilayah berdasarkan mandat pihak Sekutu di akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, pusat gravitasi geografis Polandia bergeser ke barat. Negeri Polandia dengan tapal-tapal batas yang baru itu pun banyak kehilangan ciri khas keberagaman suku bangsa yang mula-mula dimilikinya sebagai akibat dari pemusnahan, pengusiran, dan migrasi berbagai suku bangsa selama dan sesudah perang.
Pada akhir era 1980-an, gerakan reformasi Polandia, Solidaritas, berperan penting dalam upaya transisi damai dari bentuk negara komunis ke sistem perekonomian kapitalis dan demokrasi parlementer liberal. Proses peralihan ini menghasilkan pembentukan negara Polandia modern, yakni Republik Polandia Ketiga, yang didirikan pada tahun 1989.
Prasejarah dan protosejarah


Beberapa spesies dari genus Homo telah mendiami Eropa Tengah selama ribuan tahun sejak akhir periode glasial. Pada zaman prasejarah dan protosejarah, yang meliputi kurun waktu sekurang-kurangnya 500.000 tahun, kawasan yang sekarang menjadi wilayah negara Polandia melewati tahap-tahap perkembangan peradaban Zaman Batu, Zaman Perunggu, dan Zaman Besi, bersama-sama dengan kawasan-kawasan lain di sekitarnya.[1] Pada Zaman Batu Muda, berkembang peradaban gerabah linier yang dibawa masuk oleh para pendatang dari Lembah Sungai Donau sekitar 5.500 tahun SM. Peradaban ini dicirikan oleh pembentukan paguyuban-paguyuban tani yang hidup menetap di wilayah negara Polandia modern. Kira-kira antara 4400 sampai 2000 SM, masyarakat pribumi pasca-Zaman Batu Madya mengadopsi dan mengembangkan pula cara hidup bercocok tanam ini.[2]
Zaman Perunggu bermula sekitar 2400–2300 SM, sementara Zaman Besi bermula ca. 750–700 SM. Salah satu di antara peradaban-peradaban yang telah terungkap, yakni peradaban Lausitz, berkembang pada Zaman Perunggu dan Zaman Besi, dan meninggalkan situs-situs pemukiman yang cukup menonjol.[3] Sekitar 400 SM, Polandia didiami oleh orang Kelt yang membawa serta peradaban La Tène. Kedatangan orang Kelt segera disusul oleh peradaban-peradaban lain yang kental dengan unsur-unsur Jermanik. Masyarakat pendukung peradaban-peradaban ini pertama-tama dipengaruhi oleh budaya orang Kelt dan kelak dipengaruhi pula oleh budaya Kekaisaran Romawi. Suku-suku bangsa Jermanik berpindah dari negeri Polandia sekitar 500 M, pada kurun waktu Migrasi Besar di Abad Kegelapan Eropa. Hutan-hutan di kawasan utara dan timur negeri Polandia dihuni oleh orang Balt.[4]
Menurut hasil penelitian arkeologi arus utama, orang Slavia sudah mendiami wilayah Polandia modern selama lebih dari 1.500 tahun.[5] Meskipun demikian, kajian-kajian genetik mutakhir menyimpulkan bahwa masyarakat yang mendiami wilayah Polandia sekarang ini juga meliputi keturunan dari suku-suku bangsa yang pernah mendiami kawasan itu selama beribu-ribu tahun semenjak permulaan Zaman Batu Muda.[6]
Orang-orang Slavia di wilayah Polandia dikelompokkan menjadi suku-suku; suku-suku terbesar kelak disebut suku-suku Polandia; banyak nama suku-suku Slavia tercantum dalam daftar yang disusun oleh Geografer Bayern anonim pada abad ke-9.[7] Pada abad ke-9 dan ke-10, suku-suku ini meneroka daerah-daerah di hulu Sungai Wisła, di pesisir Laut Baltik, dan di Polandia Besar. Karya terakhir dari suku-suku ini adalah tatanan politik yang terbentuk pada abad ke-10, dan yang kelak berkembang menjadi Negara Polandia, salah satu dari negara-negara bangsa Slavia Barat.[5][x]
Zaman wangsa Piast (abad ke-10–1385)

Mieszko I

Polandia berdiri sebagai sebuah negara bangsa pada zaman wangsa Piast, yang memerintah antara abad ke-10 sampai abad ke-14. Catatan-catatan sejarah resmi negara Polandia bermula pada masa pemerintahan Adipati Mieszko I di paruh kedua abad ke-10. Adipati Mieszko, yang mulai memerintah sebagai kepala monarki Polandia sebelum 963 sampai mangkat pada 992, memilih untuk dibaptis menurut Ritus Latin Gereja Barat, kemungkinan besar pada 14 April 966, setelah menikahi Putri Dobrawa dari Bohemia, seorang pemeluk agama Kristen yang taat.[8] Peristiwa pembaptisan Adipati Mieszko disebut pula sebagai Pembaptisan Polandia, dan tanggal peristiwa ini seringkali digunakan secara simbolis sebagai titik awal berdirinya negara Polandia.[9] Mieszko merampungkan penyatuan tanah-tanah ulayat suku-suku Slavia Barat yang menjadi dasar dari keberadaan negeri Polandia. Setelah didirikan, negara ini secara berturut-turut dipimpin oleh penguasa-penguasa yang mendorong rakyatnya untuk memeluk agama Kristen, menciptakan sebuah kerajaan bangsa Polandia yang kuat, dan mendorong pembentukan budaya khas Polandia yang terintegrasi dalam budaya Eropa yang lebih luas.[10]
Bolesław I Si Pemberani
Putra Mieszko, Adipati Bolesław I Si Pemberani (memerintah 992–1025), melembagakan struktur Gereja Polandia, melakukan upaya-upaya penaklukan wilayah, dan secara resmi dinobatkan menjadi Raja Polandia yang pertama pada 1025, menjelang akhir hayatnya.[8] Bolesław juga berusaha menyebarluaskan agama Kristen ke negeri-negeri Eropa Timur yang masih menyembah berhala, namun usahanya terhalang oleh peristiwa pembunuhan misionaris andalannya, Adalbertus dari Praha, di Prusia pada 997.[8] Dalam Kongres Gniezno pada tahun 1000, Kaisar Romawi Suci Otto III mengakui keberadaan Keuskupan Agung Gniezno,[8] lembaga yang sangat berjasa mempertahankan eksistensi negara Polandia.[8] Pada masa pemerintahan pengganti Otto III, Kaisar Romawi Suci Heinrich II, Bolesław maju melawan Kerajaan Jerman dalam perang yang berlarut-larut antara 1002 sampai 1018.[8][11]
Kazimierz I, Bolesław II, dan Bolesław III
Ekspansi wilayah yang terus-menerus dilakukan Bolesław I tak urung menguras sumber daya militer negara Polandia yang belum lama berdiri, sehingga monarki Polandia pun runtuh sepeninggalnya. Upaya pemulihan kembali dilakukan oleh Kazimierz I (memerintah 1039–1058). Putra Kazimierz, Bolesław II Si Gegabah (memerintah 1058–1079), terlibat dalam pertikaian dengan Uskup Stanislaus dari Szczepanów, yang akhirnya menjadi malapetaka bagi masa pemerintahannya. Bolesław memerintahkan pembunuhan Uskup Stanislaus pada 1079, setelah dikucilkan oleh Gereja Polandia karena berbuat zina. Pembunuhan Sang Uskup memicu pemberontakan kaum bangsawan Polandia yang berakhir dengan pemakzulan dan pengasingan Bolesław dari tanah airnya.[8] Sekitar 1116, Gallus Anonymus menulis kronik perdana Polandia, Gesta principum Polonorum,[8] yang dimaksudkan untuk mengagung-agungkan junjungannya, Bolesław III Si Mulut Bengkok (memerintah 1107–1138), penguasa Polandia yang membangkitkan kembali kebesaran militer yang pernah dimiliki Polandia pada masa pemerintahan Bolesław I. Kronik ini adalah sumber rujukan penting dalam penulisan sejarah awal Polandia .[12]
Perpecahan wilayah

Setelah Bolesław III membagi-bagi negeri Polandia kepada putra-putranya dalam selembar Surat Wasiat bertarikh 1138,[8] timbul perpecahan di dalam negeri yang memperlemah kekuasaan wangsa Piast pada abad ke-12 dan ke-13. Pada 1180, Kazimierz II, yang meminta pengukuhan dari Sri Paus atas kedudukannya selaku seorang adipati senior, menganugerahkan kekebalan dan hak-hak istimewa tambahan kepada Gereja Polandia dalam Kongres Łęczyca.[8] Sekitar 1220, Wincenty Kadłubek menulis Chronica seu originale regum et principum Poloniae, sumber rujukan utama lainnya dalam penulisan sejarah awal Polandia.[8] Pada 1226, salah seorang adipati dari wangsa Piast, penguasa salah satu daerah pecahan Kerajaan Polandia, Konrad I dari Masovia, mengundang para Kesatria Teuton untuk membantunya memerangi orang-orang Balt yang masih menyembah berhala di Prusia.[8] Langkah Konrad ini menimbulkan peperangan selama berabad-abad antara Polandia dan para Kesatria Teuton, dan kelak antara Polandia dan Negara Prusia Jerman. Invasi pertama orang Mongol atas Polandia bermula pada 1240; berpuncak dengan kekalahan orang Polandia bersama tentara persekutuan Kristen dan gugurnya Adipati Henryk Si Saleh dari wangsa Piast cabang Śląsk dalam Pertempuran Legnica pada 1241.[8] Pada 1242, Wrocław menjadi kotapraja Polandia pertama yang terinkorporasi ke dalam wilayah negara lain,[8] ketika masa-masa perpecahan wilayah memungkinkan kota-kota Polandia mengecap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Pada 1264, Bolesław Si Saleh, mengaruniakan banyak keleluasaan kepada orang Yahudi dengan mengeluarkan Statuta Kalisz.[8][13]
Władysław I dan Kazimierz III
Upaya-upaya untuk mempersatukan kembali negeri Polandia meraih momentum pada abad ke-13, dan pada 1295, Adipati Przemysł II dari Polandia Besar berjaya menjadi pemimpin pertama sesudah Bolesław II yang dinobatkan menjadi Raja Polandia.[8] Ia memerintah atas wilayah yang tak seberapa luas dan tewas terbunuh tak lama kemudian. Pada 1300–1305, penguasa Bohemia, Václav II juga memerintah sebagai Raja Polandia.[8] Kekuasaan wangsa Piast atas takhta Polandia dipulihkan oleh Władysław I Si Hasta (memerintah 1306–1333), yang dinobatkan menjadi raja pada 1320.[8] Pada 1308, para Kesatria Teuton merebut kota Gdańsk dan daerah sekitarnya (Pomorze Gdańsk).[8]
Raja Kazimierz Agung (memerintah 1333–1370),[8] putra Władysław Si Hasta yang menjadi penguasa terakhir dari wangsa Piast ini memperkuat dan memperluas wilayah Kerajaan Polandia yang baru saja pulih, namun Provinsi Śląsk (secara resmi dilepaskan oleh Kazimierz pada 1339) dan sebagian besar wilayah Provinsi Pomorze lepas dari Polandia sampai berabad-abad kemudian. Meskipun demikian, perluasan wilayah provinsi pusat, Mazowsze, mengalami kemajuan, dan pada 1340, Polandia memulai aksi penaklukannya atas Rutenia Merah,[8] yang menandai gerak ekspansi Polandia ke arah timur. Pada 1364, Polandia menyelenggarakan Kongres Kraków, sebuah rapat akbar yang dihadiri penguasa-penguasa dari Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Eropa Utara. Kemungkinan besar mereka berkumpul untuk merencanakan sebuah perang salib anti-Turki. Pada tahun yang sama, didirikan pula sebuah perguruan yang kelak menjadi Uniwersytet Jagielloński, salah satu universitas tertua di Eropa.[8][14] Pada 9 Oktober 1334, Kazimierz Agung meneguhkan hak-hak istimewa yang telah dikaruniakan kepada orang Yahudi pada 1264 oleh Bolesław Si Saleh, dan mengizinkan mereka untuk menetap dalam jumlah besar di Polandia.
Masa singkat pemerintahan wangsa Capet Anjou
Karena wangsa Piast tidak lagi memiliki waris laki-laki, Raja Kazimierz Agung pun mewariskan takhta Polandia kepada kemenakannya, Lajos I, Raja Hongaria dari wangsa Capet Anjou. Lajos I bertakhta sebagai kepala negara persatuan Hongaria dan Polandia sejak 1370 sampai 1382.[8] Pada 1374, Lajos mengaruniakan Privilese Koszyce kepada kaum bangsawan Polandia demi mendudukkan salah seorang dari putri-putrinya di atas takhta Polandia sepeninggalnya kelak.[8] Putri bungsunya, Jadwiga (wafat 1399), naik takhta pada 1384.[15]
Zaman wangsa Jagiellon (1385–1572)

Władysław II Jagiełło, penyatuan wangsa-wangsa penguasa Polandia dan Lituania

Pada 1386, Adipati Agung Jogaila dari Lituania menikah dengan Ratu Jadwiga dari Polandia. Langkah ini memungkinkannya menjadi Raja Polandia,[16] dan memerintah sebagai Raja Władysław II Jagiełło sampai mangkat pada 1434. Pernikahan ini melembagakan persatuan Polandia–Lituania di bawah pemerintahan raja-raja wangsa Jagiellon. Persatuan antara Polandia dan Lituania dinyatakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Akta Persatuan Krewo pada 1385, yang berisi kesepakatan untuk menjodohkan Jogaila dengan Ratu Jadwiga.[16] Kemitraan Polandia-Lituania ini memasukkan wilayah luas Rutenia yang dikuasai Kadipaten Agung Lituania ke dalam mandala pengaruh Polandia yang terbukti bermanfaat, baik bagi bangsa Polandia maupun bagi bangsa Rutenia sendiri. Kedua bangsa ini hidup berdampingan dan saling bantu sebagai sesama entitas politik di Eropa selama empat abad selanjutnya. Setelah Ratu Jadwiga mangkat pada 1399, Kerajaan Polandia pun jatuh ke tangan suaminya.[16][17]
Di kawasan sekitar Laut Baltik, perseteruan antara Polandia dan para Kesatria Teuton masih terus berlanjut hingga mencapai puncaknya dalam Pertempuran Grunwald pada 1410.[16] Meskipun menang mutlak atas lawannya, bala tentara Polandia dan Lituania tidak berhasil merebut Puri Malbork, pusat pemerintahan Ordo Kesatria Teuton. Akta Persatuan Horodło yang terbit pada 1413 kian memperjelas hubungan yang semakin akrab antara Kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lituania.[16][18]
Hak-hak istimewa szlachta (kaum bangsawan) terus bertambah, dan pada 1425, dirumuskan pula hukum Neminem captivabimus, yang melindungi kaum bangsawan dari tindakan penahanan atas perintah raja.[16]
Władysław III dan Kazimierz IV

Masa pemerintahan penguasa muda Władysław III (1434–1444),[16] putra Władysław II yang memerintah sebagai Raja Polandia dan Hongaria, berlangsung singkat karena Sang Raja tewas dalam Pertempuran Varna melawan bala tentara Imperium Osmanli.[16][19] Masa interregnum yang berlangsung selama tiga tahun sejak kemangkatannya berakhir dengan penobatan adiknya, Kazimierz IV Jagiellon, pada 1447.
Perkembangan-perkembangan besar selama zaman wangsa Jagiellon berpusat pada masa perintahan Kazimierz IV yang berlangsung cukup lama sampai 1492. Pada 1454, Prusia Rajani dijadikan daerah swapraja dalam wilayah Polandia, dan pertikaian dengan Negara Ordo Kesatria Teuton kembali berkobar dalam Perang Tiga Belas Tahun (1454–1466).[16] Pada 1466, kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Damai Toruń yang mengawali lembaran baru dalam sejarah Polandia. Berdasarkan penjanjian ini, sebagian wilayah Prusia dipisahkan menjadi swapraja Prusia Timur, yang kelak menjadi Kadipaten Prusia, sebuah feodum yang dikepalai para Kesatria Teuton dalam wilayah Kerajaan Polandia.[16] Polandia juga berperang melawan Imperium Osmanli dan orang Tatar Krimea di kawasan selatan, dan membantu Lituania melawan Kadipaten Agung Moskwa di kawasan timur. Polandia berkembang menjadi sebuah negara feodal, perekonomiannya didominasi oleh sektor agraris, dan kaum bangsawan tuan tanah semakin berkuasa. Kraków, ibu kota kerajaan, dijadikan pusat pendidikan dan kebudayaan, dan pada 1473, mesin cetak mulai beroperasi di kota itu.[16] Dengan semakin besarnya kekuasaan szlachta, pada 1493, dewan penasihat raja pun berkembang menjadi Sejm Umum (parlemen) bikameral yang tidak lagi semata-mata mewakili pembesar-pembesar kelas atas saja.[16][20]
Pada 1505, Sejm mengundangkan Akta Nihil novi yang mengalihkan sebagian besar kekuasaan legislatif dari kepala monarki kepada Sejm.[16] Peristiwa ini menandai permulaan kurun waktu yang disebut "Zaman Kemerdekaan Kencana", manakala pemerintahan negara secara keseluruhan diselenggarakan oleh kaum bangsawan polandia yang "merdeka dan sederajat". Pada abad ke-16, perkembangan besar di sektor agribisnis folwark yang dikelola oleh kaum bangsawan mengakibatkan para kawula jelata yang mengerjakan lahan-lahan folwark semakin tertindas hidupnya. Monopoli kaum bangsawan atas politik juga menghambat perkembangan kota-kota–beberapa di antaranya tumbuh makmur pada akhir zaman wangsa Jagiellon–dan membatasi hak-hak warga kota sehingga secara efektif menghambat pertumbuhan kelas menengah.[21]
Zygmunt I dan Zygmunt II, permulaan Zaman Modern Polandia

Pada abad ke-16, gerakan Reformasi Protestan meretas jalan masuk ke dalam agama Kristen di Polandia dan menimbulkan gerakan Reformasi Potestan di Polandia yang melibatkan sejumlah denominasi berbeda. Kebijakan toleransi beragama di Polandia cukup unik untuk ukuran Eropa kala itu. Banyak orang mengungsi dari daerah-daerah yang tengah dilanda pertikaian antaragama ke Polandia. Pada masa pemerintahan Raja Zygmunt I (1506–1548) dan Raja Zygmunt II (1548–1572), terjadi perkembangan besar di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan (zaman keemasan dalam Abad Pembaharuan Polandia), yang diwakili oleh karya-karya astronom Nikolaus Kopernikus (wafat 1543).[16] Pada 1525, di masa pemerintahan Raja Zygmunt I,[16] Ordo Kesatria Teuton disekularisasi dan Adipati Albrecht von Hohenzollern bersembah simpuh di hadapan Raja Polandia (peristiwa Sembah Simpuh Prusia) dalam upacara pelantikannya menjadi penguasa Kadipaten Prusia.[16] Mazowsze sepenuhnya menjadi bagian dari daerah kekuasaan Raja Polandia pada 1529.[16][22]
Pada masa pemerintahan Zygmunt II[16] yang menjadi penutup zaman wangsa Jagiellon, Polandia dan Lituania menandatangani Akta Persatuan Lublin (1569) yang sepenuhnya mempersatukan kedua negeri itu. Berdasarkan akta persatuan ini, kekuasaan atas wilayah Ukraina dialihkan dari Kadipaten Agung Lituania kepada Kerajaan Polandia, dan mentransformasi pemerintahan bersama Polandia–Lituania menjadi sebuah uni sejati.[16] Langkah ini dimaksudkan untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan kedua negeri ini sepeninggal Zygmunt II yang tidak memiliki keturunan. Peran serta aktif dari Zygmunt II sendiri memungkinkan akta persatuan ini dapat terwujud.[23]
Livonia yang terletak jauh di sebelah timur laut dimasukkan ke dalam wilayah Polandia pada 1561, dan Polandia pun maju menghadapi Rusia dalam Perang Livonia.[16] Gerakan eksekusi (usaha untuk mencegah merajalelanya keluarga-keluarga bangsawan tinggi di Polandia dan Lituania) mencapai puncaknya dalam sidang Sejm di Piotrków pada 1562–1563.[16] Di bidang keagamaan, Saudara-Saudara Polandia memisahkan diri dari kaum Kalvinis, dan Alkitab Brest diterbitkan oleh kaum Protestan pada 1563.[16] Kedatangan padri-padri Yesuit pada 1564[16] telah ditakdirkan berdampak besar terhadap sejarah Polandia.
Persemakmuran Polandia-Lituania

Pembentukan (1569–1648)

Persatuan Lublin
300 px|jmpl|ka|Keseluruhan wilayah yang pernah dikuasai oleh Persemakmuran Polandia-Lituania, seusai Kesepakatan Damai Dywilino pada 1619
Penandatanganan Akta Persatuan Lublin pada 1569 menjadi dasar bagi berdirinya Persemakmuran Polandia-Lituania, sebuah negara federal dengan persatuan yang jauh lebih erat dibanding bentuk-bentuk persatuan politik antara Polandia dan Lituania yang sudah-sudah. Penyelenggaraan pemerintahan negara federal ini sebagian besar berada di tangan kaum bangsawan melalui sistem parlemen pusat dan parlemen daerah, tetapi dikepalai oleh raja-raja terpilih. Kekuasaan resmi kaum bangsawan Polandia, yang secara proporsional lebih besar jumlahnya dibanding negeri-negeri lain di Eropa, menghasilkan suatu sistem demokrasi perdana ("demokrasi kaum ningrat yang canggih"),[24] berbeda dari monarki-monarki absolut yang kala itu masih merajalela di seluruh Eropa.[25] Terbentuknya Persemakmuran Polandia-Lituania bertepatan dengan kurun waktu peningkatan kekuatan politik serta kemajuan peradaban dan kemakmuran dalam sejarah Polandia. Uni Polandia-Lituania terlibat secara aktif dalam peristiwa-peristiwa besar di Eropa, dan menjadi sebuah entitas budaya yang sangat berjasa dalam penyebarluasan budaya Barat (dengan ciri khas Polandia) ke kawasan timur. Pada paruh kedua abad ke-16 dan paruh pertama abad ke-17, Persemakmuran Polandia-Lituania menjadi salah satu negara berwilayah terluas dan berpenduduk terbanyak di Eropa, dengan luas wilayah yang mendekati 1 juta kilometer persegi (0,39 juta mil persegi) dan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa. Perekonomiannya didominasi oleh kegiatan eksport hasil budi daya pertanian. Toleransi beragama di seluruh wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania dijamin dalam Konfederasi Warsawa pada 1573.[26]
Raja-raja terpilih yang pertama
Setelah berakhirnya zaman wangsa Jagiellon pada 1572, Henri de Valois (kelak naik takhta menjadi Raja Perancis Henri III) tampil unggul dalam "pemilihan bebas" yang diselenggarakan oleh kaum bangsawan Polandia pada 1573. Meskipun terpilih menjadi Raja Polandia, ia tetap harus tunduk pada kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Sejm dalam pacta conventa.[26] Henri kabur dari Polandia pada 1574 setelah menerima kabar tentang kekosongan takhta Perancis, berhubung ia juga termasuk salah seorang waris karib atas takhta kerajaan itu. Ia tetap menjadi pemimpin nominal atas Persemakmuran Polandia-Lituania sampai 1575. Sedari awal, kebijakan pemilihan raja di Polandia ini telah menarik minat kekuatan-kekuatan asing yang berusaha memanipulasi kaum bangsawan Polandia agar memilih calon-calon yang kelak dapat dimanfaatkan demi kepentingan-kepentingan mereka.[27] Henri de Valois digantikan oleh István Báthory dari Hongaria (1576–1586); ia adalah seorang pria yang penuh ketegasan dan rasa percaya diri, baik dalam bidang kemiliteran maupun dalam kehidupan sehari-hari.[26] Pembentukan lembaga peradilan Mahkamah Mahkota pada 1578 mengalihkan banyak perkara banding dari lingkup kewenangan raja ke lingkup kewenangan kaum bangsawan.[26]
Raja-raja pertama dari wangsa Waza
ka|jmpl|325 px|Zygmunt III di Smolensk. Sang Raja memerintah cukup lama, namun terlampau disibukkan oleh masalah-masalah wangsa Waza di kampung halamannya, Swedia.
Zaman pemerintahan raja-raja berkebangsaan Swedia dari wangsa Waza (Swedish: Vasaätten) di negara Persemakmuran Polandia-Lituania bermula pada tahun 1587. Raja pertama dan kedua dari wangsa ini, yakni Zygmunt III (1587–1632) dan Władysław IV (1632–1648), tak henti-hentinya berusaha menduduki takhta Kerajaan Swedia, sehingga menelantarkan urusan-urusan luar negeri Persemakmuran Polandia-Lituania.[26] Di saat yang sama, Gereja Katolik mulai melancarkan gerakan kontra-ofensif ideologi dan gerakan kontra-Reformasi Protestan yang berhasil menarik penganut agama Katolik baru dari antara kaum Protestan di Polandia dan Lituania. Pada 1596, dengan mengikrarkan Persatuan Brest, sebagian umat Kristen Timur di wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania membentuk Gereja Uniat yang tetap menggunakan ritus peribadatan agama Kristen mazhab timur, tetapi tunduk di bawah kepemimpinan Sri Paus.[26] Pemberontakan Zebrzydowski menentang Raja Zygmunt III berkobar pada 1606–1608.[26][28]
Antara tahun 1605 sampai 1618, Persemakmuran Polandia-Lituania dan Rusia berperang memperebutkan status sebagai negara terunggul di di Eropa Timur. Perang ini pecah di kala Rusia sedang mengalami Masa Sukar, yakni kurun waktu yang disebut sebagai zaman Perang Polandia–Moskowi (atau zaman "Para Dmitriy"). Berkat kegigihan bala tentaranya, Persemakmuran Polandia-Lituania berhasil memperluas wilayah ke sebelah timur, namun tidak berhasil mewujudkan niat utamanya untuk mendaulat singgasana Rusia bagi Raja Polandia. Swedia juga berusaha tampil menjadi negara adikuasa di kawasan Baltik dengan memerangi Persemakmuran Polandia-Lituania sejak 1617 sampai 1629, sementara Imperium Osmanli melancarkan gempuran dari selatan dalam Pertempuran Țuțora pada 1620 dan Pertempuran Khotyn pada 1621.[26] Pesatnya perluasan lahan pertanian dan tekanan aturan perhambaan di Ukraina Polandia menjadi penyebab terjadinya serangkaian peristiwa pemberontakan Kazaki. Sebagai sekutu Monarki Habsburg, Persemakmuran Polandia-Lituania tidak melibatkan diri secara langsung dalam Perang Tiga Puluh Tahun.[s] Sepanjang masa pemerintahan Raja Władysław IV, ketenteraman negara nyaris tidak terusik. Invasi Rusia dalam Perang Smolensk sejak 1632 sampai 1634 dapat dihalau mundur.[26] Hierarki Gereja Ortodoks, yang dinyatakan terlarang di Polandia selepas Ikrar Persatuan Brest, dipulihkan kembali pada 1635.[26][29]
Kemerosotan (1648–1764)

Banjir perang
jmpl|ka|185px|Jan II Kazimierz Waza menjadi Kepala Negara Persemakmuran Polandia-Lituania di masa-masa yang paling genting. Karena kecewa dengan ketidaksanggupannya sendiri untuk memperbaharui negara persemakmuran itu, ia turun takhta pada 1668.[30]
Pada masa pemerintahan Raja Jan II Kazimierz Waza (1648–1668), raja ketiga sekaligus yang terakhir dari wangsa Waza, demokrasi kaum ningrat mengalami kemerosotan sebagai akibat dari invasi-invasi asing dan kekacauan di dalam negeri.[26][31] Segala malapetaka ini menjadi berlipat ganda dalam waktu singkat dan menandai akhir dari Zaman Keemasan Polandia, dan membuat Persemakmuran Polandia-Lituania yang pernah sangat berkuasa itu lambat laun menjadi rentan terhadap intervensi asing.
Pemberontakan Kazaki Chmielnicki (1648–1657) mengungkung kawasan tenggara tanah jajahan Mahkota Polandia.[26] Pemberontakan ini berdampak buruk dalam jangka panjang terhadap negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Hak liberum veto (hak setiap anggota Sejm untuk serta-merta membubarkan sidang yang sementara berlangsung) untuk pertama kalinya dipakai oleh seorang deputi pada tahun 1652.[26] Praktik ini pada akhirnya melemahkan pemerintahan pusat Polandia secara kritis. Dalam Perjanjian Pereyaslav (1654), kaum pemberontak Ukraina menyatakan diri sebagai kawula Tsar Rusia. Perang Utara kedua berkecamuk di kawasan pusat negeri Polandia selama kurun waktu 1655–1660. Perang ini juga meliputi aksi invasi terhadap Polandia yang sedemikian brutal dan menghancurkannya sampai-sampai disebut sebagai Air Bah Swedia. Perang ini diakhiri pada tahun 1660 dengan Perjanjian Oliva,[26] yang mengakibatkan Polandia harus melepas beberapa daerah yang terletak di kawasan utara wilayahnya. Pada tahun 1657, Perjanjian Wehlau-Bromberg menetapkan kemerdekaan Kadipaten Prusia.[26]
Republik Polandia Ketiga (1989–sekarang)

Transisi dari komunisme

Persetujuan Meja Bundar Polandia pada bulan April 1989 menyerukan pembentukan pemerintahan yang mandiri, dikeluarkannya kebijakan-kebijakan jaminan kerja, legalisasi serikat-serikat buruh independen, dan reformasi besar-besaran di berbagai bidang.[32] Sejm kala itu segera mengimplementasikan hasil kesepakatan dan setuju untuk menyelenggarakan pemilihan umum Majelis Nasional pada tanggal 4 dan 18 Juni.[33] 35% dari kursi di Sejm (majelis rendah legislatif nasional) dan seluruh kursi di Senat diperebutkan secara bebas; sisa kursi di Sejm yang tidak diperebutkan (65%), diperuntukkan bagi partai komunis dan sekutu-sekutunya.[34][35]
Kekalahan partai komunis dalam perhitungan suara (hampir seluruh kursi yang diperebutkan dimenangkan oleh kubu oposisi) menimbulkan krisis politik. Persetujuan konstitusional bulan April yang disepakati selepas Persetujuan Meja Bundar menyerukan pemulihan jabatan Presiden Polandia, dan pada 19 Juli, Majelis Nasional memilih pemimpin komunis, Jenderal Wojciech Jaruzelski untuk menduduki jabatan itu. Pemilihan dirinya kala itu dipandang penting secara politik, namun dilakukan tanpa dukungan dari sejumlah deputi Solidaritas, sehingga posisi dari presiden yang baru itu pun menjadi tidak kuat. Selain itu, hasil akhir yang tak disangka-sangka dari pemilihan umum parlementer mengakibatkan gerakan-gerakan dan upaya-upaya baru yang dilakukan oleh partai komunis untuk membentuk suatu pemerintahan berakhir dengan kegagalan.[34][33][35][36]

Pada 19 Agustus, Presiden Jaruzelski meminta wartawan sekaligus aktivis Solidaritas, Tadeusz Mazowiecki, untuk membentuk pemerintahan; pada 12 September, melalui pemungutan suara, Sejm menyetujui pengangkatan Perdana Menteri Mazowiecki dan kabinet yang dibentuknya. Mazowiecki memutuskan untuk menyerahkan urusan reformasi ekonomi sepenuhnya ke tangan para pendukung ekonomi liberal di bawah pimpinan deputi perdana menteri yang baru, Leszek Balcerowicz,[33] yang menindaklanjuti keputusan itu dengan merancang dan mengimplementasikan kebijakan "terapi kejut". Untuk pertama kalinya dalam sejarah pascaperang, pemerintahan Polandia berada di tangan kaum nonkomunis. Langkah Polandia ini segera menjadi acuan yang diikuti oleh negara-negara komunis lainnya, sehingga menimbulkan suatu fenomena besar yang dikenal dengan sebutan Revolusi 1989.[34][35] Penerimaan Mazowiecki terhadap rumus "garis tebal" bermakna bahwa pemerintahannya tidak akan melakukan "perburuan tukang sihir", yakni tindakan balas dendam dan penyingkiran terhadap para mantan pejabat komunis dari gelanggang politik Polandia.[33]
Dipengaruhi oleh kebijakan indeksasi upah, inflasi pun melonjak hingga 900% pada akhir 1989, namun segera ditanggulangi dengan kebijakan-kebijakan yang radikal. Pada bulan Desember 1989, Sejm menyetujui Rencana Balcerowicz untuk mentransformasi perekonomian Polandia dengan cepat dari perekonomian yang tersentralisasi menjadi perekonomian pasar bebas.[37][v] Konstitusi Republik Rakyat Polandia diamandemen guna menghilangkan keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada partai komunis dan mengubah nama negara menjadi "Republik Polandia". Partai Persatuan Karyawan Polandia yang berhaluan komunis membubarkan diri pada bulan Januari 1990. Sebagai gantinya, mereka membentuk sebuah partai baru dengan nama Demokrasi Sosial Republik Polandia.[34][38] "Pemerintah wilayah mandiri" yang dihapuskan pada 1950 diundangkan kembali pada bulan Maret 1990, untuk selanjutnya dipimpin oleh pejabat-pejabat yang dipilih secara demokratis di daerah masing-masing; satuan dasarnya adalah gmina yang mandiri secara administratif.[39][q]
Pada bulan Oktober 1990, konstitusi kembali diamandemen untuk membatasi masa jabatan Presiden Jaruzelski.[40] Pada bulan November 1990, Perjanjian Tapal Batas Jerman-Polandia ditandatangani.[41]
Pada bulan November 1990, Lech Wałęsa terpilih menjadi Presiden Polandia untuk masa jabatan lima tahun; pada bulan Desember, ia dilantik menjadi Presiden Polandia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum parlemen secara bebas untuk pertama kalinya diselenggarakan pada bulan Oktober 1991. 18 partai mendapatkan kursi di Sejm yang baru, tetapi perwakilan yang terbesar hanya memenangkan 12% dari total perolehan suara.[42]
Konstitusi demokratis, bergabung dengan NATO dan Uni Eropa
Antara pemilihan umum 1989 dan pemilihan umum 1993, pemerintahan Polandia beberapa kali diselenggarakan oleh kabinet-kabinet pasca-Solidaritas sebelum akhirnya diambil alih oleh partai-partai sayap kiri "pascakomunis".[43] Pada 1993, bekas Pasukan Kelompok Utara Uni Soviet, sisa-sisa kekuasaan masa lampau, akhirnya angkat kaki dari negeri Polandia.[38]
Pada 1995, Aleksander Kwaśniewski dari Partai Sosial Demokrat terpilih menjadi Presiden Polandia dan menjabat selama sepuluh tahun (dua kali masa jabatan).[38]
Pada 1997, Konstitusi Polandia yang baru akhirnya rampung dan disetujui melalui referendum; konstitusi ini menggantikan Konstitusi Kecil 1992, yakni konstitusi negara komunis Polandia yang telah diamandemen.[44]
Polandia bergabung dengan NATO pada 1999.[45] Sejak saat itu pula, unsur-unsur Angkatan Bersenjata Polandia telah diikutsertakan dalam Perang Irak dan Perang di Afganistan. Polandia bergabung dengan Uni Eropa saat pemekaran Uni Eropa pada 2004. Keanggotaan Polandia dalam dua organisasi ini menandai integrasi Republik Polandia Ketiga dengan dunia Barat. Meskipun demikian, Polandia belum mengadopsi Euro sebagai mata uang bersama negara-negara anggota Uni Eropa.
Lihat pula


Keterangan


a. Keluarga Piłsudski adalah keluarga terkemuka di Kadipaten Agung Lituania yang sudah beradaptasi dengan budaya Polandia. Keluarga ini berasal dari kalangan ningrat Kadipaten Agung Lituania yang sudah terpolonisasi sehingga membuatnya menganggap diri sendiri maupun orang-orang dengan latar belakang yang sama sepertinya dirinya sebagai warga Lituania yang sah. Pandangan semacam ini menempatkan dirinya pada posisi yang berseberangan dengan kaum nasionalis Lituania modern (yang pada masa hidup Piłsudski mendefinisikan ulang lingkup makna dari "orang Lituania"), dan oleh karena itu bertentangan pula dengan kaum nasionalis lain serta pergerakan kebangsaan Polandia modern.[46]
q. Di Polandia, para pejabat pemerintah pusat (wojewoda, kepala provinsi) dapat membatalkan keputusan kepala daerah dan wali kotapraja terpilih.
u. Menurut Jerzy Eisler, sekitar 1,1 juta orang mungkin pernah dipenjarakan atau ditahan dalam kurun waktu 1944–1956, dan sekitar 50.000 orang mungkin tewas akibat pergolakan dan penindasan, termasuk sekitar 7.000 orang prajurit gerakan bawah tanah sayap kanan yang gugur pada era 1940-an.[47][48] Menurut Adam Leszczyński, jumlah korban yang tewas dibunuh rezim komunis dalam beberapa tahun pertama selepas perang mencapai 30.000 jiwa.[49]
v. Menurut Andrzej Stelmachowski, salah seorang tokoh penting dalam transformasi sistemik Polandia, Menteri Leszek Balcerowicz ingin menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sangat liberal, sehingga seringkali menyengsarakan rakyat. Statuta Sejm tentang reformasi pelayanan kredit pada bulan Desember 1989 memperkenalkan sistem hak-hak istimewa yang "gila-gilaan" bagi kalangan perbankan. Bank-bank diizinkan untuk mengubah tingkat bunga secara sepihak dalam kontrak-kontrak yang sudah dibuat. Tingkat bunga yang serta-merta ditetapkan terlalu tinggi oleh bank-bank membangkrutkan banyak perusahaan yang sebelumnya mampu menghasilkan laba dan mematikan industri konstruksi blok apartemen, yang dalam jangka panjang juga berdampak buruk bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan-kebijakan Balcerowicz juga menimbulkan kerusakan permanen dalam sektor pertanian Polandia, yang "tidak dipahami" oleh Balcerowicz, dan dalam sektor koperasi di Polandia yang seringkali berhasil dan bermanfaat bagi rakyat.[37][50]
w. Di bawah pimpinan Władysław Anders, Korps II Polandia ikut berjuang dalam Pertempuran Monte Cassino pada 1944, sebagai bagian dari Kampanye Italia yang dilancarkan oleh Pihak Sekutu.[51]
x. Teori ini dikenal dengan sebutan Gagasan Piast, pelopor utama teori ini adalah Jan Ludwik Popławski, berlandaskan pernyataan bahwa kampung halaman Piast didiami oleh kaum yang disebut sebagai "orang-orang pribumi" aborigin Slavia dan Slavia Polandia semenjak zaman purbakala dan kelak "disusupi" oleh "orang-orang asing" Kelt, Jerman, dan lain sebagainya. Setelah 1945, mazhab prasejarah Polandia yang disebut-sebut dengan istilah "otoktonim" atau "aborigin" ini meraih dukungan yang cukup besar di Polandia. Menurut mazhab pemikiran ini, peradaban Lausitz yang telah berhasil diidentifikasi oleh para arkeolog di daerah antara Sungai Oder dan Sungai Wisła dari permulaan Zaman Besi, konon berciri khas Slavia; semua suku dan suku bangsa non-Slavia yang tercatat pernah mendiami kawasan itu dianggap sebagai kaum "pendatang" dan "pengunjung" belaka. Di lain pihak, para penentang teori ini, seperti Marija Gimbutas,menganggapnya sebagai sebuah hipotesis tanpa bukti, dan bagi mereka tarikh dan daerah asal dari gerak perpindahan orang-orang Slavia ke arah barat sebagian besar belum terpetakan; hubungan antara orang Slavia dengan peradaban Lausitz sepenuhnya khayalan belaka; dan keberadaan suku-suku bangsa yang saling membaur serta pergantian suku-suku bangsa penghuni Dataran Eropa Utara dianggap sebagai suatu kenyataan yang sudah ada sejak semula.[52]
y. Berdasarkan isi laporan Perdana Menteri merangkap Menteri Urusan Dalam Negeri Felicjan Sławoj Składkowski di hadapan komisi Sejm pada bulan Januari 1938, 818 orang terbunuh dalam upaya meredam aksi protes buruh (industri dan budi daya pertanian) yang dilakukan oleh polisi dalam kurun waktu 1932–1937.[53]

Rujukan
Kutipan

Sumber kutipan






 Check date values in: |accessdate= (help)


 Check date values in: |accessdate= (help)

 Check date values in: |accessdate= (help)



 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)




 Check date values in: |accessdate= (help)

 Cite uses deprecated parameter |deadurl= (help); Check date values in: |accessdate=, |date=, |archivedate= (help)




 Check date values in: |accessdate= (help)
 Check date values in: |accessdate= (help)





CS1 maint: unrecognized language (link)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)





 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

 Check date values in: |accessdate= (help)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

 Check date values in: |date= (help)




 Check date values in: |accessdate= (help)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)











 Check date values in: |accessdate= (help)
 Check date values in: |accessdate= (help)
 Check date values in: |accessdate= (help)
 Check date values in: |accessdate= (help)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

 Check date values in: |accessdate= (help)
 Check date values in: |accessdate= (help)
 Check date values in: |accessdate= (help)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)


 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 Check date values in: |accessdate=, |date= (help)



Daftar pustaka
Buku-buku sejarah umum Polandia yang lebih mutakhir dalam bahasa Inggris

Biskupski, M. B. The History of Poland. Greenwood, 2000. 264 hlmn. 
The Cambridge History of Poland, 2 jilid, Cambridge: Cambridge University Press, 1941 (1697–1935), 1950 (sampai 1696). New York: Octagon Books, 1971 , bergaya lama tetapi sangat terperinci
Frucht, Richard. Encyclopedia of Eastern Europe: From the Congress of Vienna to the Fall of Communism Garland Pub., 2000 
Oskar Halecki. History of Poland, New York: Roy Publishers, 1942. New York: Barnes and Noble, 1993, ISBN0-679-51087-7
Kenney, Padraic. “After the Blank Spots Are Filled: Recent Perspectives on Modern Poland,” Journal of Modern History Jilid 79, Nomor 1, Maret 2007 hlmn. 134–161, historiografi
Stefan Kieniewicz, History of Poland, Hippocrene Books, 1982, ISBN0-88254-695-3
Kloczowski, Jerzy. A History of Polish Christianity. Cambridge U. Pr., 2000. 385 hlmn.
Lerski, George J. Historical Dictionary of Poland, 966–1945. Greenwood, 1996. 750 hlmn. 
Leslie, R. F. et al. The History of Poland since 1863. Cambridge U. Press, 1980. 494 hlmn.
Lewinski-Corwin, Edward Henry. The Political History of Poland (1917), banyak ilustrasi; 650 hlmn. 
Litwin Henryk, , BUM , 2016.
Iwo Cyprian Pogonowski. Poland: An Illustrated History, New York: Hippocrene Books, 2000, ISBN0-7818-0757-3
Pogonowski, Iwo Cyprian. Poland: A Historical Atlas. Hippocrene, 1987. 321 hlmn.
Radzilowski, John. A Traveller's History of Poland, Northampton, Massachusetts: Interlink Books, 2007, ISBN1-56656-655-X
Roos, Hans. A History of Modern Poland (1966)
Sanford, George. Historical Dictionary of Poland. Scarecrow Press, 2003. 291 hlmn.
Wróbel, Piotr. Historical Dictionary of Poland, 1945–1996. Greenwood, 1998. 397 hlmn.

Diterbitkan di Polandia

History of Poland, Aleksander Gieysztor et al. Warsawa: PWN, 1968
History of Poland, Stefan Kieniewicz et al. Warsawa: PWN, 1979
An Outline History of Poland, oleh Jerzy Topolski. Warsawa: Interpress Publishers, 1986, ISBN83-223-2118-X
An Illustrated History of Poland, oleh Dariusz Banaszak, Tomasz Biber, Maciej Leszczyński. Poznań: Publicat, 2008, ISBN978-83-245-1587-5
Poland: History of Poland, oleh Stanisław Kołodziejski, Roman Marcinek, Jakub Polit. Kraków: Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2005, 2009, ISBN83-7447-018-6

Pranala luar



Film (daring)

Lain-lain

Peta