Parlemen Eropa

Pertanyaan: Apa tujuan dibentuk Parlemen Eropa?




Parlemen Eropa (English: European Parliament, disingkat EP) adalah satu-satunya lembaga Uni Eropa (EU) parlementer yang dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa. Bersama dengan Dewan Uni Eropa (juga dikenal sebagai "Dewan"), tidak boleh dipertukarkan dengan Dewan Eropa dan Majelis Eropa, menjalankan fungsi legislatif Uni Eropa. Parlemen terdiri dari 751 anggota (MEP), jumlahnya akan menjadi 705 anggota dimulai pada lembaga legislatif 2019–2024 (akibat ketentuan khusus yang disetujui mengenai Brexit), yang mewakili elektorat demokratik terbesar kedua di dunia (setelah Parlemen India) dan elektorat demokratik transnasional terbesar di dunia (375juta pemilih yang memenuhi syarat pada 2009).[2][3][4]
Parlemen dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa (sebagai akibatnya, setiap warga negara Anggota Uni Eropa memiliki kewarganegaraan negara masing-masing dan kewarganegaraan Uni Eropa) setiap lima tahun dan dengan hak pilih universal sejak 1979. Akan tetapi, jumlah pemilih pada pemilihan umum Parlemen Eropa terus-menerus menurun pada setiap pemilihan umum sejak tahun tersebut dan berada di bawah 50% sejak tahun 1999. Jumlah pemilih pada 2014 bertahan di 42,54% dari pemilih Eropa.[5]
Walaupun Parlemen Eropa memiliki kekuasaan legislatif seperti Dewan, Parlemen tidak secara resmi memiliki inisiatif legislatif (hak ini dimiliki Komisi Eropa), seperti yang dilakukan kebanyakan parlemen nasional negara anggota Uni Eropa.[6][7] Parlemen merupakan "lembaga pertama" Uni Eropa (disebutkan pertama kali di perjanjian, memiliki hak seremonial atas semua otoritas di tingkat Eropa),[8] dan berbagi kekuasaan legislatif dan anggaran yang sama dengan Dewan (kecuali dalam beberapa bidang yang menerapkan prosedur legislatif khusus). Parlemen juga memiliki kontrol yang sama atas anggaran Uni Eropa. Terakhir, Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa (yang menjalankan kekuasaan eksekutif, tetapi tidak untuk legislatif), bertanggung jawab kepada Parlemen. Secara khusus, Parlemen memilih Presiden Komisi dan menyetujui (atau menolak) penunjukkan Komisi secara keseluruhan. Parlemen kemudian dapat memaksa Komisi sebagai badan untuk mengundurkan diri dengan menggunakam mosi tidak setuju.[6]
Presiden Parlemen Eropa (juru bicara Parlemen) saat ini adalah Antonio Tajani (EPP), terpilih pada Januari 2017. Ia mengetuai majelis multipartai, dua kelompok terbesar adalah Kelompok Partai Rakyat Eropa (EPP) dan Aliansi Sosialis dan Demokrat Progresif (S&D). Pemilihan umum luas terakhir adalah pemilihan umum 2014.
Parlemen Eropa memiliki tiga tempat kerja–Brussel (Belgia), Kota Luksemburg (Luksemburg), dan Strasbourg (Prancis). Luksemburg merupakan rumah bagi kantor administratif ("Sekretariat Umum"). Pertemuan Parlemen ("sidang paripurna") bertempat di Strasbourg dan Brussel. Pertemuan komite diadakam di Brussel.[9][10]
Sejarah

Parlemen, seperti lembaga lainnya, tidak didesain bentuknya seperti saat ini ketika pertemuan pertama pada 10 September 1952. Sebagai salah satu lembaga umum tertua, Parlemen bermula dari Majelis Umum Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC). Majelis ini merupakan majelis penasihat dari 78 anggota parlemen yang ditunjuk dan dipilih dari parlemen nasional negara anggota, yang tidak memiliki kekuasaan legislatif.[11][12] Perubahan sejak pendiriannya disoroti Profesor David Farrell dari Universitas Manchester: "Untuk sebagian besar hidupnya, Parlemen Eropa bisa saja diberi label 'toko dengan pembicaraan multibahasa'."[13]
Perkembangan sejak pendiriannya menunjukkan bagaimana struktur Uni Eropa berevolusi tanpa "masterplan" yang jelas. Beberapa orang, seperti Tom Reid dari Washington Post, mengatakan bahwa: "tak seorang pun akan dengan sengaja merancang pemerintahan yang kompleks dan redundan seperti Uni Eropa".[14] Bahkan dua tempat kerja Parlemen, yang beberapa kali berganti, merupakan hasil dari berbagai perjanjian atau tanpa perjanjian. Walaupun sebagian besar MEP lebih memilih untuk hanya berbasis di Brussels, pada pertemuan John Major Edinburgh 1992, Prancis merekayasa amendemen perjanjian untuk mempertahankan tempat sidang paripurna secara permanen di Strasbourg.[11][15]
Majelis penasihat
Badan ini tidak disebutkan dalam Deklarasi Schuman yang asli. Badan ini dianggap atau diharapkan akan menyelesaikan kesulitan dengan Britania Raya untuk memungkinkan Majelis Dewan Eropa melakukan tugasnya. Majelis terpisah diperkenalkan selama perundingan perjanjian sebagai lembaga yang akan mengimbangi dan memonitor eksekutif sambil memberikan legitimasi demokratis.[11] Susunan kata Perjanjian ECSC menunjukkan keinginan para pemimpin yang lebih dari sekadar majelis penasihat normal dengan menggunakan istilah “perwakilan rakyat” dan memungkinkan diselenggarakannya pemilihan langsung. Kepentingan awal lembaga ini disoroti ketika Majelis diberi tugas menyusun rancangan perjanjian untuk membentuk Masyarakat Politik Eropa. Dengan dokumen ini, Majelis Ad Hoc dibentuk pada 13 September 1952[16] dengan anggota tambahan, tetapi setelah kegagalan Masyarakat Pertahanan Eropa yang diusulkan, proyek ini dibatalkan.[17]

Walaupun seperti itu, Masyarakat Ekonomi Eropa dan Euratom dibentuk pada 1958 berdasarkan Perjanjian Roma. Ketiga komunitas ini memiliki Majelis Umum yang sama (dengan eksekutif terpisah) yang mengubah namanya menjadi Majelis Parlementer Eropa.[11] Pertemuan pertama diadakan pada 19 Maret 1958 di Luksemburg, yang memilih Schuman sebagai presidennya, dan pada 13 Mei Majelis menyusun ulang susunannya berdasarkan ideologi politik alih-alih kewarganegaraan.[18] Hal ini dipandang sebagai kelahiran Parlemen Eropa modern, dengan perayaan 50 tahun Parlemen diadakan pada Maret 2008 alih-alih pada 2002.[19]
Ketiga komunitas menggabungkan organ yang tersisa sebagai Masyarakat Eropa pada 1967, dan nama badan ini berubah menjadi "Parlemen Eropa" yang sekarang pada 1962.[11] Pada 1970, Parlemen diberikan kekuasaan atas bidang anggaran Masyarakat, yang meluas menjadi keseluruhan anggaran pada 1975.[20] Di bawah Perjanjian Roma, Parlemen harus dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, sebelumnya Dewan diminta menyetujui sistem pemungutan suara yang seragam, yang gagal dilakukan. Parlemen mengancam membawa Dewan ke Mahkamah Eropa; ancaman ini membawa kesepakatan bahwa Dewan akan menyetujui pemilihan umum, tetapi masalah sistem pemungutan suara akan ditunda sampai suatu waktu kemudian.[21]
Parlemen terpilih


Pada 1979, anggota parlemen dipilih secara langsung untuk pertama kalinya. Pemilihan ini membedakan Parlemen dengan lembaga serupa seperti Majelis Parlementer Dewan Eropa atau Parlemen Pan-Afrika yang anggotanya ditunjuk.[11][22][23] Setelah pemilahan umum pertama tersebut, Parlemen mengadakan sidang pertamanya pada 11 Juli 1979, memilih Simone Veil (MEP) sebagai presidennya. Veil juga merupakan presiden Parlemen wanita pertama sejak pembentukannya sebagai Majelis Umum.
Sebagai badan yang dipilih, Parlemen mulai menyusun proposal yang membahas mengenai fungsi Uni Eropa. Sebagai contoh, pada 1984, terinspirasi oleh pekerjaan sebelumnya pada Masyarakat Politik Eropa, Parlemen menyusun "naskah perjanjian pembentukan Uni Eropa" (dikenal juga sebagai 'Rencana Spinelli' mengikuti nama seorang pelapor, Altiero Spinelli MEP). Walaupun tidak dipakai, banyak ide tersebut kemudian diimplementasikan pada perjanjian lainnya.[24] Lebih lanjut, Parlemen mulai memegang hak pilih pada pengusulan Presiden Komisi sejak 1980-an, sebelum Parlemen diberikan hak formal untuk memveto.[25]
Sejak menjadi badan yang dipilih secara langsung, keanggotaan Parlemen Eropa dengan mudah berkembang ketika negara baru bergabung (keanggotaan juga disesuaikan ke atas pada 1994 setelah Reunifikasi Jerman). Mengikuti hal ini, Perjanjian Nice memberlakukan batasan pada jumlah anggota yang dipilih, yaitu sebanyak 732 anggota.[11]
jmpl|ka|Istana Eropa, susunan kursi Parlemen Strasbourg setengah lingkaran hingga 1999



Seperti lembaga lainnya, kantor pusat Parlemen belum ditetapkan. Pengaturan sementara menempatkan Parlemen di Strasbourg, sedangkan Komisi dan Dewan memiliki kantor pusatnya di Brussel. Pada 1985, Parlemen, berharap lebih dekat dengan lembaga tersebut, membangun ruangan kedua di Brussel dan memindahkan beberapa pekerjaannya meskipun diprotes oleh beberapa negara. Kesepakatan final akhirnya dicapai oleh Majelis Eropa pada 1992. Kesepakatan ini menetapkan bahwa Parlemen akan mempertahankan kantor pusat resminya di Strasbourg, tempat diadakannya dua belas sidang dalam setahun, tetapi semua aktivitas parlemen lainnya dilakukan di Brussel. Pengaturan dua kantor pusat ini ditentang oleh Parlemen, tetapi kemudian diabadikan di dalam Perjanjian Amsterdam. Hingga saat ini, lokasi lembaga menjadi sumber pertentangan.[26]
Parlemen memperoleh lebih banyak kekuasaan melalui perjanjian yang berturutan, yaitu melalui perluasaan prosedur legislatif biasa (kemudian disebut sebagai prosedur keputusan bersama),[27] dan pada 1999, Parlemen memaksa pengunduran diri Komisi Santer.[28] Parlemen menolak menyetujui anggaran Masyarakat atas dugaan kecurangan dan kesalahan pengelolaan Komisi. Dua partai utama mengambil alih dinamika oposis pemerintahan untuk pertama kalinya selama krisis yang berakhir pada pengunduran diri Komisi secara massal, pengunduran diri secara paksa pertama, dalam menghadapi kecaman yang akan datang dari Parlemen.[29]
Tekanan Parlemen pada Komisi

Pada 2004, setelah pemilahan umum transnasional terbesar dalam sejarah, walaupun Majelis Eropa memilih Presiden dari kelompok politik terbesar (EPP), Parlemen kembali memberikan tekanan pada Komisi. Selama dengar pendapat Parlemen dari Komisaris yang diusulkan, MEP meningkatkan keraguannya mengenai beberapa calon dengan komite Kebebasan Sipil menolak Rocco Buttiglione dari jabatan Komisaris Keadilan, Kebebasan, dan Keamanan atas pandangannya pada homoseksualitas. Hal ini merupakan pertama kalinya Parlemen memilih menentang Komisaris mendatang dan walaupun Barroso mendesak Buttiglione, Parlemen memaksa Buttiglione untuk dicopot. Sejumlah Komisaris lainnya juga dicopot atau mengundurkan diri sebelum Parlemen mengizinkan Komisi Barroso menjabat.[30][31]

Seiring dengan perluasan prosedur legislatif biasa, mandat demokratis Parlemen telah memberinya kontrol yang lebih besar atas legislasi terhadap lembaga-lembaga lainnya. Dalam pemungutan suara pedoman Bolkestein pada tahun 2006, Parlemen memberikan suara mayoritas atas 400 amendemen yang mengubah prinsip dasar hukum. Financial Times mendeskripsikan hal ini dalam kutipan berikut:[32]
Di situlah Parlemen Eropa secara tiba-tiba diakui independen dan berkapabilitas. Hal ini menandai pergeseran kekuasaan lainnya di antara ketiga lembaga Uni Eropa pusat. Pemungutan suara minggu lalu menunjukkan bahwa MEP yang dipilih secara langsung, terlepas dari banyaknya kesetiaan ideologis, nasional, dan historis, telah mulai bergabung sebagai lembaga Uni Eropa yang serius dan efektif, seperti halnya peningkatan negosiasi yang sangat rumit di dalam Dewan dan Komisi.

Pada 2007, untuk pertama kalinya, Komisaris Keadilan, Franco Frattini, memasukkan Parlemen dalam pembicaraan mengenai Sistem Informasi Schengen kedua meskipun anggota parlemen hanya perlu berkonsultasi pada bagian-bagian dari kemasan. Setelah percobaan tersebut, Frattini menunjukkan keinginannya memasukkan Parlemen dalam semua masalah keadilan dan kriminal, secara informal mendahului kekuasaan baru yang dapat diperoleh sebagai bagian dari Perjanjian Lisboa.[33] Antara 2007 dan 2009, kelompok kerja khusus untuk reformasi parlementer menerapkan serangkaian perubahan untuk memodernisasi lembaga seperti waktu pidato yang lebih panjang untuk pelapor, meningkatkan kerja sama komite, dan reformasi efisiensi lainnya.[34][35]
Sejarah terkini


Perjanjian Lisboa akhirnya diberlakukan pada 1 Desember 2009, memberikan kekuasaan kepada Parlemen atas keseluruhan anggaran Uni Eropa, membuat kekuasaan legislatif Parlemen setara dengan kekuasaan legislatif Dewan hampir dalam semua bidang dan menghubungkan penunjukan Presiden Komisi dengan pemilihan umum Parlemen.[36] Walaupun terdapat beberapa panggilan partai untuk mengajukan calon sebelumnya, hanya EPP (yang kembali mendapatkan posisinya sebagai partai terbesar) yang kembali mendukung Barroso.[37]
Barroso mendapatkan dukungan Majelis Eropa untuk masa jabatan kedua dan mendapatkan dukungan mayoritas dari Parlemen pada September 2009. Parlemen memilih 382 suara mendukung dan 219 suara tidak mendukung (117 abstain) dengan dukungan Partai Rakyat Eropa, Reformis dan Konservatif Eropa, dan Kelompok Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa.[38] Kelompok liberal memberikan dukungan setelah Barroso memberikan sejumlah konsesi; kelompok liberal sebelumnya bergabung dengan panggilan kelompok sosialis untuk menunda pemberian suara (EPP ingin menyetujui Barroso pada Juli tahun tersebut).[39]
Begitu Barroso mengajukan diri menjadi kandidat untuk Komisi berikutnya, kesempatan lain untuk mendapatkan konsesi muncul. Kandidat dariparpppppp Bulgaria, Rumiana Jeleva, dipaksa mundur oleh Parlemen menyangkut pengalaman dan kepentingan finansialnya. Ia hanya didukung oleh EPP yang mulai membalas kandidat sayap kiri sebelum Jeleva menyerah dan digantikan (mengatur kembali pemunguran suara lebih lanjut).[40]
Sebelum pemungutan suara akhir, Parlemen menuntut sejumlah konsesi sebagai bagian dari perjanjian kerja ke depan di bawah Perjanjian Lisboa baru. Kesepakatan termasuk bahwa Presiden Parlemen akan menghadiri pertemuan Komisi tingkat tinggi. Parlemen akan memiliki kursi dalam perundingan internasional yang dipimpin Komisi Uni Eropa dan memiliki hak memperoleh informasi perjanjian. Akan tetapi, Parlemen hanya mendapatkan kursi pengamat. Parlemen juga tidak mendapatkan suara atas penunjukkan kepala delegasi dan perwakilan khusus untuk kebijakan luar negeri meskipun mereka akan tampil di hadapan Parlemen setelah mereka ditunjuk oleh Perwakilan Tinggi. Salah satu kekuasaan internal utama adalah Parlemen menginginkan janji dari Komisi bahwa Komisi akan mengajukan legislasi ketika Parlemen meminta. Barroso memandang hal ini sebagai pelanggaran terhadap kekuasaan Komisi, tetapi ia menyetujui untuk menanggapinya dalam waktu tiga bulan. Sebagian besar permintaan telah ditanggapi secara positif.[41]
Selama pengaturan Dinas Luar Negeri Eropa (EEAS), Parlemen menggunakan kontrolnya terhadap anggaran Uni Eropa untuk memengaruhi bentuk EEAS. MEP memiliki tujuan untuk mendapatkan pengawasan yang lebih besar atas EEAS dengan menghubungkannya dengan Komisi dan memiliki wakil politik untuk Perwakilan Tinggi. MEP tidak berhasil mendapatkan semua yang mereka minta. Akan tetapi, mereka mendapatkan kontrol keuangan yang lebih luas terhadap badan baru tersebut.[42][43]
Kekuasaan dan fungsi

Parlemen dan Dewan disamakan dengan lembaga legislatif dua kamar.[44] Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan dengan lembaga legislatif nasional; sebagai contoh, baik Parlemen maupun Dewan tidak memiliki kekuasaan inisiatif legislatif (kecuali sebuah kenyataan bahwa Dewan memiliki kekuasaan dalam beberapa urusan antarpemerintahan). Pada urusan Masyarakat, hak ini merupakan kekuasaan khusus yang disediakan untuk Komisi Eropa (lembaga eksekutif). Oleh karena itu, sementara Parlemen dapat mengubah dan menolak legislasi, untuk membuat proposal legislasi, dibutuhkan Komisi untuk menyusun rancangan sebelum apa pun menjadi undang-undang.[45] Nilai kekuasaan seperti ini dipertanyakan dengan mencatat bahwa pada lembaga legislatif nasional negara anggota, 85% inisiatif yang diajukan tanpa dukungan eksekutif gagal menjadi undang-undang.[46] Akan tetapi, pernyataan tersebut telah dibantah oleh mantan presiden Parlemen, Hans-Gert Pöttering, bahwa karena Parlemen memiliki hak untuk meminta Komisi menyusun legislasi tersebut, dan karena Komisi semakin mengikuti usulan Parlemen, Parlemen memiliki hak inisiatif legislatif secara “de facto”.[7]
Parlemen juga memiliki banyak pengaruh tidak langsung, melalui resolusi tak mengikat dan dengar pendapat komite, sebagai "kotak sabun pan-Eropa" dengan pendengar dari ribuan wartawan yang berbasis di Brussel. Terdapat juga pengaruh tidak langsung terhadap kebijakan luar negeri; Parlemen harus menyetujui semua hibah pembangunan, termasuk yang berada di luar negeri. Sebagai contoh, dukungan pembangunan kembali pasca Perang Irak, atau insentif untuk penghentian pengembangan nuklir Iran, harus didukung oleh Parlemen. Dukungan Parlemen juga diperlukan untuk kesepakatan pertukaran data penumpang transatlantik dengan Amerika Serikat.[47] Terakhir, Parlemen memegang suara tak mengikat pada perjanjian baru Uni Eropa, tetapi tidak dapat memvetonya. Namun, ketika Parlemen mengancam untuk membatalkan Perjanjian Nice, Belgia dan Italia mengatakan mereka akan memveto perjanjian tersebut atas nama Parlemen Eropa.[48]
Prosedur legislatif
Dengan setiap perjanjian baru, kekuasaan Parlemen, berkenaan dengan perannya dalam prosedur legislatif Uni Eropa, meluas. Prosedur yang perlahan menjadi dominan adalah "prosedur legislatif biasa" (sebelumnya dinamakan "prosedur keputusan bersama"), memberikan kedudukan yang sama antara Parlemen dan Dewan. Secara khusus, di bawah prosedur, Komisi mengajukan usulan kepada Parlemen dan Dewan yang hanya dapat menjadi undang-undang jika keduanya menyetujui naskahnya, yang mereka lakukan (atau tidak dilakukan) melalui pembacaan berturut-turut hingga maksimal tiga kali. Pada pembacaan pertama, Parlemen dapat mengirim amendemen ke Dewan yang dapat menyetujui naskah dengan amendemen tersebut atau mengirim kembali ke “posisi bersama”. Posisi tersebut dapat disetujui oleh Parlemen, atau Parlemen dapat menolak naskah dengan mayoritas mutlak, menyebabkan usulan tersebut gagal, atau dapat menyetujui amendemen lebih lanjut, juga dengan mayoritas mutlak. Jika Dewan tidak menyetujuinya, kemudian "Komite Konsiliasi" dibentuk. Komite ini terdiri dari anggota Dewan ditambah MEP dengan jumlah yang sama yang berusaha menyepakati sebuah kompromi. Setelah posisi tersebut disetujui, naskah harus disetujui oleh Parlemen, dengan mayoritas kecil.[6][49] Prosedur ini juga dibantu oleh mandat Parlemen sebagai satu-satunya lembaga demokratis yang dipilih secara langsung, yang memberinya keleluasaan untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas legislasi daripada lembaga lain, misalnya atas perubahannya terhadap pedoman Bolkestein pada 2006.[32]
Beberapa bidang lain yang menjalankan prosedur legislatif khusus adalah urusan dalam negeri dan keadilan, anggaran dan perpajakan, serta aspek tertentu dari bidang kebijakan lainnya, seperti aspek fiskal dari kebijakan lingkungan hidup. Pada bidang-bidang ini, Dewan atau Parlemen memutuskan hukum sendiri.[50] Prosedur juga bergantung pada jenis undang-undang institusional yang digunakan.[6] Undang-undang terkuat adalah regulasi, undang-undang atau hukum yang secara langsung berlaku menyeluruh. Kemudian, terdapat pedoman yang mengikat negara anggota pada tujuan tertentu yang harus mereka capai. Mereka melakukannya melalui hukum yang mereka miliki sendiri dan karenanya memiliki ruang untuk bermanuver dalam memutuskan. Keputusan adalah instrumen yang difokuskan pada seseorang atau kelompok tertentu dan langsung berlaku. Lembaga juga dapat mengeluarkan rekomendasi dan pendapat yang merupakan deklarasi tidak mengikat.[51] Terdapat dokumen lanjut yang tidak mengikuti prosedur normal, yaitu "deklarasi tertulis" yang serupa dengan mosi awal hari yang digunakan sistem Westminster. Dokumen ini diusulkan oleh maksimal lima MEP mengenai suatu masalah dalam kegiatan Uni Eropa dan digunakan untuk mengadakan debat mengenai hal tersebut. Setelah dipasang di luar pintu masuk ruang sidang, anggota dapat menandatangani deklarasi dan jika mayoritas menandatanganinya, deklarasi akan diteruskan ke Presiden dan diumumkan pada sidang pleno sebelum diteruskan ke lembaga lain dan secara resmi dicatat dalam berita acara.[52]
Anggaran
Cabang legislatif secara resmi memegang kewenangan anggaran Uni Eropa dengan kekuasaan diperoleh melalui Perjanjian Anggaran pada 1970-an dan Perjanjian Lisboa. Anggaran Uni Eropa merupakan subjek dari bentuk prosedur legislatif biasa dengan pembacaan tunggal memberikan kekuasaan Parlemen atas keseluruhan anggaran (sebelum 2009, pengaruhnya terbatas pada bidang-bidang tertentu) dengan kedudukan yang sama dengan Dewan. Jika terdapat ketidaksepakatan di antara mereka, persoalan ini akan dibawa ke Komite Konsiliasi seperti pada usulan legislatif. Jika naskah konsiliasi bersama tidak disetujui, Parlemen dapat mengadopsi anggaran secara pasti.[50]
Parlemen juga bertanggung jawab untuk melaksanakan implementasi anggaran sebelumnya berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Audit Eropa. Parlemen hanya menolak menyetujui anggaran sebanyak dua kali, pada 1984 dan 1998. Penolakan yang kedua menyebabkan pengunduran diri Komisi Santer; menandakan bagaimana kekuasaan anggaran memberikan Parlemen kekuasaan besar atas Komisi.[21][29][53] Parlemen juga banyak menggunakan anggarannya, dan kekuasaan lainnya, di tempat lain; misalnya dalam pengaturan Dinas Luar Negeri Eropa, Parlemen memiliki hak veto secara de facto atas perencanaannya karena harus menyetujui perubahan anggaran dan staf.[42]
Kontrol eksekutif
Presiden Komisi Eropa diusulkan oleh Majelis Eropa kepada Parlemen berdasarkan pemilihan umum Eropa.[36] Usulan tersebut harus disetujui oleh Parlemen (berdasarkan mayoritas kecil) yang “memilih” Presiden sesuai dengan perjanjian. Setelah Presiden Komisi disetujui, anggota Komisi diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan negara anggota. Setiap Komisaris hadir di hadapan dengar pendapat komite parlemen terkait yang membahas portofolio yang diusulkan. Mereka kemudian, sebagai sebuah badan, disetujui atau ditolak oleh Parlemen.[54][55]
Dalam praktiknya, Parlemen tidak pernah memberikan suara menentang Presiden atau Komisinya, tetapi tampaknya dilakukan ketika Komisi Barroso diajukan. Tekanan yang dihasilkan memaksa usulan untuk menarik dan mengubah anggota Komisi agar lebih diterima Parlemen.[30] Tekanan tersebut dipandang sebagai tanda penting dengan beberapa sifat Parlemen yang berkembang dan kemampuannya untuk membuat Komisi yang akuntabel, daripada menjadi tukang stempel bagi para kandidat. Lebih lanjut, dalam pemungutan suara Komisi, MEP juga memberikan suara bersama lini partai, bukan lini nasional, meskipun tekanan sering muncul dari pemerintah nasional kepada MEP mereka. Hubungan yang erat dan kerelaan untuk menggunakan kekuasaan Parlemen ini memastikan perhatian yang lebih besar dari para pemimpin nasional, lembaga-lembaga lain, dan masyarakat–yang sebelumnya memberikan jumlah suara terendah untuk pemilihan Parlemen.[56]
Parlemen juga memiliki kekuasaan untuk mengecam Komisi jika memiliki suara mayoritas dua pertiga yang akan memaksa pengunduran diri Komisi secara keseluruhan dari kantor. Karena dengan persetujuan, kekuasaan ini tidak pernah digunakan, tetapi pernah dipakai untuk mengancam Komisi Santer, yang kemudian mengundurkan diri atas keinginannya sendiri. Terdapat beberapa kontrol lainnya, seperti: keharusan Komisi untuk mengirimkan laporan kepada Parlemen dan menjawab pertanyaan dari MEP; keharusan Presiden Dewan untuk menyampaikan programnya di awal kepresidenan; kewajiban Presiden Majelis Eropa melaporkan kepada Parlemen setiap setelah pertemuan dilaksanakan; hak MEP mengajukan permintaan legislasi dan kebijakan kepada Komisi; dan hak untuk mengajukan pertanyaan ke anggota lembaga-lembaga tersebut (seperti "Waktu Pertanyaan Komisi" setiap hari Selasa).[25][55] Saat ini, MEP dapat mengajukan pertanyaan mengenai topik apa pun, tetapi pada Juli 2008, MEP memilih untuk membatasi pertanyaan kepada mereka yang berada dalam mandat Uni Eropa dan melarang pertanyaan bersifat ofensif atau pribadi.[57]
Kekuasaan pengawasaan
Parlemen juga memiliki kekuasaan pengawasan umum lainnya, terutama yang diberikan oleh Perjanjian Maastricht.[58] Parlemen memiliki kekuasaan untuk membentuk Komite Penyelidikan, misalnya terhadap penyakit sapi gila atau penahanan penerbangan oleh CIA–contoh kasus pertama mengarah pada pembentukan badan veteriner Eropa. Parlemen dapat memanggil lembaga lain untuk menjawab pertanyaan dan jika diperlukan, membawanya ke Mahkamah bila melanggar hukum atau perjanjian Uni Eropa.[59] Lebih lanjut, Parlemen memiliki kekuasaan atas penunjukkan anggota Mahkamah Audit[60] serta presiden dan dewan eksekutif Bank Sentral Eropa (ECB). Presiden ECB juga diharuskan menyampaikan laporan tahunan kepada Parlemen.[59]
Ombudsman Eropa, yang menangani pengaduan masyarakat terhadap semua lembaga, dipilih oleh Parlemen.[59] Petisi juga dapat diajukan oleh setiap warga negara Uni Eropa mengenai suatu masalah dalam lingkup kegiatan Uni Eropa. Komite Petisi mendengarkan kasus-kasus, sekitar 1500 kasus setiap tahun, terkadang disampaikan oleh warga sendiri kepada Parlemen. Ketika Parlemen berupaya menyelesaikan masalah ini sebagai mediator, Parlemen dapat melakukan proses hukum jika diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan warga.[61]
Anggota


Anggota parlemen dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Members of the European Parliament (disingkat MEP, dalam Indonesian: Anggota Parlemen Eropa). Parlemen dipilih setiap lima tahun dengan hak pilih dewasa universal dan berdasarkan kesetiaan politik; sekitar sepertiganya adalah wanita. Sebelum 1979, anggota parlemen ditunjuk oleh parlemen nasional mereka.[17][62] Pada 2017, sekitar 17 MEP bukan berkulit putih.[63] Dari 17 MEP ini, tiga berkulit hitam; jika jumlahnya sebanding dengan populasi Uni Eropa, 22 MEP seharusnya berkulit hitam.[64]
Menurut Perjanjian Lisboa, kursi parlemen dialokasikan ke setiap negara berdasarkan pada populasi dan jumlah anggota maksimum ditetapkan sebanyak 751 anggota (akan tetapi, karena Presiden tidak dapat memberikan suara, pada kursi parlemen hanya akan terdapat 750 anggota pemilih pada satu waktu).[65]
Kursi dibagi berdasarkan pada "keproporsionalan degresif", dengan kata lain, semakin besar suatu negara, semakin banyak warga negara yang diwakilkan per MEP. Akibatnya, pemilih berkewarganegaraan Malta dan Luksemburg memiliki pengaruh kira-kira 10 kali lebih besar per pemilih daripada warga negara di enam negara besar. Hingga 2014, Jerman (80,9 juta penduduk) memiliki 96 kursi (sebelumnya 99 kursi), atau satu kursi untuk 843.000 penduduk. Sementara itu, Malta (0,4 juta penduduk) memiliki 6 kursi, atau satu kursi untuk 70.000 penduduk.
Sistem baru diimplementasikan di bawah Perjanjian Lisboa, termasuk merevisi kursi jauh sebelum pemilihan umum dilakukan, dimaksudkan untuk menghindari perdagangan kuda politik ketika alokasi kursi harus direvisi untuk mencerminkan perubahan demografis.[66]
Sesuai dengan pembagian ini, daerah pemilihan dibentuk. Pada enam negara anggota Uni Eropa (Belgia, Prancis, Irlandia, Italia, Polandia, dan Britania Raya), wilayah nasional dibagi ke dalam beberapa daerah pemilihan. Pada negara anggota lainnya, keseluruhan negara membentuk daerah pemilihan tunggal. Semua negara anggota mengadakan pemilihan umum untuk Parlemen Eropa menggunakan berbagai bentuk perwakilan berimbang.
Susunan transisi
Karena keterlambatan meratifikasi Perjanjian Lisboa, parlemen ketujuh dipilih menurut batas bawah Perjanjian Nice. Amendemen perjanjian skala kecil diratifikasi pada 29 November 2011.[67] Amendemen ini membawa ketentuan transisi untuk memungkinkan 18 MEP tambahan yang dibuat berdasarkan Perjanjian Lisboa untuk dipilih atau ditunjuk sebelum pemilihan umum 2014.[68] Jerman merupakan satu-satunya negara yang kehilangan anggota dari 99 menjadi 96 anggota. Akan tetapi, kursi-kursi ini tidak dicabut hingga pemilihan umum 2014.[69]
Gaji dan biaya
Sebelum 2009, anggota menerima gaji dengan besar yang sama dengan gaji sebagai anggota parlemen nasional mereka. Namun, sejak anggaran dasar anggota baru berlaku pada 2009, setelah percobaan bertahun-tahun, semua anggota mendapatkan gaji bulanan yang sama, masing-masing sebesar €8.484,05 pada 2016, yang dikenakan pajak Uni Eropa dan juga dapat dikenakan pajak nasional. MEP berhak atas pensiun, diberikan oleh Parlemen, sejak berusia 63 tahun. Anggota juga berhak atas tunjangan biaya kantor dan hidup, serta biaya perjalanan, berdasarkan pada biaya sebenarnya.[70] Di samping pembiayaan, anggota diberikan sejumlah hak istimewa dan kekebalan. Untuk memastikan pergerakan bebas ke dan dari Parlemen, anggota diberikan oleh negara mereka sendiri fasilitas yang diberikan kepada pejabat senior yang melawat ke luar negeri dan, oleh pemerintah negara lain, status kunjungan perwakilan asing. Ketika berada di negaranya sendiri, anggota memiliki semua kekebalan yang diberikan kepada anggota parlemen nasional, dan, di negara lain, memiliki kekebalan dari penahanan dan proses hukum. Namun, kekebalan tidak dapat diklaim ketika seorang anggota ditemukan melakukan tindak pidana dan Parlemen juga memiliki hak untuk melucuti kekebalan anggotanya tersebut.[71]
Kelompok politik

MEP di dalam Parlemen tersusun ke dalam delapan kelompok parlemen berbeda, termasuk tiga puluh anggota takterikat yang dikenal sebagai non-inscrits. Dua kelompok terbesar adalah Partai Rakyat Eropa (EPP) dan Sosialis & Demokrat (S&D). Dua kelompok ini mendominasi parlemen untuk sebagian besar hidupnya, terus-menerus memegang 50 hingga 70 persen kursi di antara kedua kelompok. Tidak ada satu kelompok pun yang pernah memegang mayoritas di Parlemen.[72] Sebagai akibat dari meluasnya aliansi partai-partai nasional, kelompok-kelompok partai Eropa sangat terdesentralisasi dan karenanya memiliki lebih banyak kesamaan dengan partai-partai di negara-negara federal seperti Jerman atau Amerika Serikat daripada negara-negara kesatuan seperti mayoritas negara-negara Uni Eropa.[46] Walaupun seperti itu, kelompok Eropa sebenarnya lebih bersatu daripada rekan Amerika Serikat mereka antara 2004 dan 2009.[73][74]
Kelompok seringkali didasarkan pada partai politik Eropa tunggal seperti kelompok sosialis (sebelum 2009). Akan tetapi, kelompok dapat, seperti kelompok liberal, memuat lebih dari satu partai Eropa seperti partai nasional dan independen.[75] Agar kelompok diakui, diperlukan 25 MEP yang berasal dari tujuh negara berbeda.[76] Setelah diakui, kelompok menerima subsidi keuangan dari parlemen dan jaminan kursi di dalam komite, menciptakan insentif untuk pembentukan kelompok. Akan tetapi, beberapa kontroversi terjadi dengan pembentukan Identitas, Tradisi, Kedaulatan (ITS) yang berumur pendek akibat ideologinya; anggota kelompok ini berideologi kanan jauh sehingga terdapat kekhawatiran mengenai dana publik yang diberikan kepada kelompok semacam ini.[77] Terdapat upaya mengubah peraturan untuk menghalangi pembentukan ITS, tetapi mereka tidak pernah membuahkan hasil. Akan tetapi, kelompok ini diblokir untuk mendapatkan posisi terdepan dalam komite—secara tradisional (berdasarkan kesepakatan, bukan peraturan) dibagikan di antara semua partai.[78] Ketika kelompok ini terlibat dalam pertikaian, yang mengarah pada pencabutan beberapa anggota, ukurannya jatuh di bawah ambang batas untuk pengakuan, menyebabkan kelompok ini bubar.[79]
Lihat pula

Parlamentarium
Parliamentwatch
Negara Uni Eropa
Catatan kaki
Catatan

Referensi

Bacaan lanjutan





 Tiga penulis yang sama menulis setiap edisi buku ini sejak edisi pertama pada tahun 1990.
 Check date values in: |date= (help)
 ()




 Check date values in: |date= (help)



Sabbati, Giulio (2015). . Parlemen Eropa – .





Dick Toornstra; Christian Meseth (2012). . Parlemen Eropa – .



Pranala luar




Coordinates: