PENGATURAN PELAKSANAAN
ANTARA
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI PROSEDUR NOTIFIKASI

SESUAI dengan Pasai 2 dari Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara
Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia yang
ditandatangani di Washington, DC pada 13 April 2010;

MENYEPAKATI bahwa, kecuali ditetapkan lain, semua ketetapan yang disebutkan
pada Persetujuan Dukungan Penanaman Modal wajib mempunyai arti yang sama
dalam Pengaturan Pelaksanaan ini;

Para Pihak telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum memberikan Dukungan Investasi sebagaimana komitmen keuangan
Penerbit di Republik Indonesia, termasuk kewajiban kontijensi yang melebihi US$
100 juta, Penerbit wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi
informasi berikut kepada Pemerintah Republik Indonesia:

a. Identifikasi para penanam modal yang telah meminta Dukungan Penanaman
Modal;

b. Deskripsi Proyek;

c. Perkiraan total proyek penanaman modal:

d. Jumlah dan jenis Dukungan Penanaman yang diminta:

2. Pemberitahuan tertulis merujuk pada paragraf 1 wajib diserahkan oleh Duta
Besar Amerika Serikat kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

3. Kepala BKPM wajib menyampaikan tanggapan tertulis kepada Duta Besar
Amerika Serikat di Jakarta dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal
pemberitahuan tertulis diterima.

4. Pemerintah Republik Indonesia, berwenang menolak setiap persetujuan
permohonan Dukungan Penanaman Modal dan penolakan persetujuan tersebut
akan bersifat final. Namun, Penerbit dapat meminta penjelasan dari Kepala
BKPM melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk panduan ke depan dalam
menjalankan program Penerbit di Republik Indonesia.

5. Pengaturan Pelaksanaan ini wajib berlaku pada waktu yang sama dengan
berlakunya Persetujuan Dukungan Penanaman Modal dan wajib tetap berlaku
sampai dilakukan perubahan atau sampai Persetujuan Dukungan Penanaman
Modal tersebut diakhiri.

6. Setiap Pihak dapat setiap saat mengajukan perubahan secara tertulis dari
Pengaturan Pelaksanaan ini. Setiap perubahan yang telah disetujui oleh para
Pihak wajib beriaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.


(b) Upon entry into force, this Agreement shall supersede the Agreement on
Investment Guaranties between the United States of America and the Republic
of Indonesia effected by exchange of notes signed at Djakarta, January 7, 1967
and entered into force August 22, 1967. After the entry into force of this
Agreement, all matters relating to OPIC support of projects in the territory of the
Republic of Indonesia shall be resolved under the terms of this Agreement.

(c) Each Party has the right to terminate this Agreement at any time upon six
months written notice to the other. in such event, the provisions of this
Agreement shall, with respect to Investment Support provided prior to or while
this Agreement was in force, remain in force so long as such Investment
Support remains outstanding, but in no case longer than twenty years after the
termination of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective
Governments, have signed this Agreement.

DONE at Washington D.C., in duplicate, this 13 day of April, 2010, in the English
and Indonesian languages, each text being equally authentic.

i
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED FOR THE GOVERNMENT OF THE
STATES OF AMERICA REPUBLIC OF INDONESIA

/ _ ee

TPA,

} ~ XN wo
Lawrence Spinelli Gita Wirjawan
Acting President, Chairman of the Investment Coordinating
Overseas Private Investment Corporation Board


atau putusan yang dibuat oleh Mahkamah wajib tidak bersifat mengikat
kecuali di antara para Pihak dan berkenaan dengan sengketa tertentu.

(viii) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para arbitrator yang ditunjuk oleh Para
Pihak dan oleh ketua arbitrator, dan biaya proses acara lainnya, wajib di
bayarkan oleh Para Pihak secara berimbang. Dalam keputusan atau
putusannya, Mahkamah dapat, dalam kewenangannya, mengalokasikan
kembali pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya antara Para Pihak,
termasuk mengarahkan bahwa suatu biaya yang lebih besar yang dibayar
salah satu Pihak.

PASAL 6

Salah satu Pihak dapat meminta setiap saat secara tertulis perubahan Persetujuan
ini. Setiap perubahan yang telah disepakati olen Para Pihak wajib mulai berlaku
pada tanggal sebagaimana akan ditentukan oleh Para Pihak.

(a)

(b)

(c)

PASAL 7

Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal dimana Pemerintah Republik
Indonesia memberitahukan Pemerintah Amerika Serikat bahwa semua
persyaratan hukum untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.

Sejak mulai berlaku, Persetujuan ini wajib mencabut Persetujuan mengenai
Penjaminan Penanaman Modal antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia
yang diberlakukan dengan pertukaran nota yang ditandatangani di Jakarta,
7Januari 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 1967. Setelah mulai
berlakunya Persetujuan ini, semua hal yang terkait dengan dukungan OPIC
untuk proyek-proyek di wilayah Republik Indonesia wajib  diselesaikan
berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini.

Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Persetujuan ini setiap saat
sejak enam bulan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, terkait
Dukungan Penanaman Modal yang diberikan sebelumnya atau sementara
Persetujuan ini berlaku, wajib tetap berlaku sepanjang Dukungan Penanaman
Modal tersebut tetap berlangsung, tetapi tidak lebih dari dua puluh tahun
setelah pengakhiran Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberikan kewenangan
oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.


PASAL 1

Sebagaimana dipergunakan dalam Persetujuan ini, istilah-istilah berikut

memiliki arti di bawah ini:

(a)

Istilah “Penerbit” merujuk pada OPIC, suatu badan Amerika Serikat yang
dibentuk dan berada sesuai dengan Bagian 231 Undang-undang Bantuan Luar
Negeri Tahun 1969, sebagaimana telah diubah, dan setiap badan Amerika
Serikat pengganti.

Istilah “Dukungan Penanaman Modal” merujuk pada setiap investasi hutang
atau penyertaan saham,setiap jaminan penanaman modal dan setiap asuransi
penanaman modal, reasuransi, atau koasuransi yang disediakan oleh Penerbit
(atau, dalam hal koasuransi, disediakan oleh Penerbit dan perusahan asuransi
komersial (“Para Koasuradur’) di bawah pengaturan koasuransi dimana
Penerbit bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Para Koasuradur
tersebut) terkait dengan proyek di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 2

Sebelum memberikan Dukungan Penanaman Modal untuk setiap proyek di Republik
Indonesia dalam hal kewajiban kontinjensi maksimal atau komitmen keuangan dari
Penerbit akan melebihi jumlah yang disetujui, Penerbit wajib memberitahukan
Pemerintah Republik Indonesia, dengan memberikan informasi yang disetujui sesuai
dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam pengaturan pelaksanaan yang
berlaku pada saat itu.

(a)

PASAL 3

Penerbit sebagai suatu entitas wajib diatur secara Khusus oleh hukum Amerika
Serikat yang berlaku untuk asuransi atau lembaga keuangan. Akan tetapi,
dalam hal pengaturan Dukungan Penanaman Modal terhadap setiap proyek di
Republik Indonesia, Penerbit wajib memenuhi persyaratan untuk proyek
tertentu sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku umum untuk entitas
sejenis, baik domestik, asing, maupun multilateral, untuk memperoleh hak-hak
dan memiliki akses pada pemecahan masaiah yang tersedia untuk entitas
sejenis berdasarkan hukum Indonesia.

Apabila Penerbit, sendiri atau dengan Koasuradur, melakukan pembayaran
kepada seseorang atau entitas, atau menggunakan hak-haknya sebagai
kreditor atau pemegang hak subrogasi, terkait dengan setiap Dukungan
Penanaman Modal, Republik Indonesia wajib mengakui pengalihan kepada,
atau akuisisi oleh, Penerbit dan setiap Koasuradur dalam bentuk tunai,
rekening, kredit, alat-alat pembayaran lainnya yang berhubungan dengan
pembayaran tersebut atau penggunaan hak tersebut, serta penggantian dari

2


PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL
ANTARA
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
(selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak’) ;

MENEGASKAN _ keinginan bersama untuk mendorong kegiatan ekonomi di
Republik Indonesia yang meningkatkan pengembangan sumber daya ekonomi dan
kapasitas produktif Republik Indonesia:

MENGAKUI bahwa keragaman bentuk bantuan dan dukungan adalah penting untuk
revitalisasi ekonomi Republik Indonesia;

MERUJUK pada pentingnya pengembangan hubungan dan kerja sama ekonomi
yang saling menguntungkan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat, baik
secara umum maupun melalui Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan
Komprehensif yang akan diumumkan di Jakarta; dan

MEMPERHATIKAN bahwa Overseas Private Investment Corporation (OPIC’),
suatu lembaga pengembangan dan suatu badan Amerika Serikat, dapat berperan
dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui penyediaan asuransi penanaman
modal, koasuransi dan reasuransi, hutang dan penanaman modal penyertaan
saham, dan jaminan penanaman modal;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:


(b)

dimana Republik Indonesia dapat memiliki pertanggungjawaban hukum lainnya
seharusnya diselesaikan, sejauh mungkin, melalui konsultasi dan perundingan
antara Para Pihak. Jika salah satu Pihak sewaktu-waktu menimbang bahwa
perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dan perundingan, Pihak
tersebut dapat, sejak 90 (sembilan) puluh hari setelah pemberitahuan dan
tanpa persyaratan untuk menempuh upaya pemulihan lainnya, mengajukan
sengketa dimaksud ke arbitrasi untuk mendapatkan suatu keputusan yang
mengikat atau keputusan oleh suatu Mahkamah sesuai dengan ketentuan ayat
(b) dari Pasal ini.

Mahkamah sebagaimana dirujuk dalam ayat (a) dari Pasal ini wajib dibentuk
dan wajib berfungsi sebagai berikut:

(i) Kecuali para Pihak menyepakati sebaliknya, Mahkamah wajib terdiri dari
tiga arbitrator, satu arbitrator ditunjuk oleh masing-masing Pihak dan
arbitrator ketiga, wajib warga negara dari negara ketiga dan ketua
arbitrator, ditunjuk berdasarkan persetujuan Para Pihak.

(ii) Pihak arbitrator yang telah ditunjuk para Pihak wajib ditunjuk dalam waktu
tiga bulan, dan ketua arbitrator dalam waktu enam bulan, sejak tanggal
sengketa dimaksud diajukan ke arbitrase.

(ili) Apabila penunjukan tidak dilakukan dalam batas waktu di atas, sala satu
Pihak dapat, dengan ketiadaan kesepakatan lainnya, meminta Sekretaris
Jenderal Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional
(International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID) untuk
melakukan penunjukan atau penunjukan-penunjukan yang diperlukan.

(iv) Dalam hal ketiadaan kesepakatan Para Pihak yang bertentangan, Aturan
Arbitrase Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum
Perdagangan internasional (United Nations Commission on International
Trade Law/UNCITRAL) wajib mengatur arbitrase dimaksud, kecuali
sebagaimana telah dimodifikasi oleh Para Pihak atau Persetujuan ini.

(v) Mahkamah wajib memutuskan isu-isu yang menjadi sengketa sesuai
dengan Persetujuan ini, aturan hukum internasional yang berlaku dan,
apabila diperlukan, aturan-aturan relevan dari hukum Indonesia yang
berlaku.

(vi) Keputusan atau putusan Mahkamah wajib dibuat oleh sekurang-
kurangnya dua dari anggotanya, secara tertulis, dan menyatakan alasan-
alasan yang mendasarinya.

(vil) Keputusan atau putusan Mahkamah wajib bersifat final dan mengikat.
Masing-masing Pihak wajib mematuhi dan memenuhi hal-hal yang
menjadi keputusan atau putusan dimaksud tanpa penundaan. Keputusan

4


INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Government of the United States of America and the Government of the
Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the “Parties’):

AFFIRMING their common desire to encourage economic activities in the Republic
of Indonesia that promote the development of the economic resources and
productive capacities of the Republic of Indonesia;

ACKNOWLEDGING that diverse forms of assistance and support are important to
the economic revitalization of the Republic of Indonesia;

REFERRING to the importance of developing a mutually advantageous economic
relationship and cooperation between the Republic of Indonesia and the United
States of America, both in general and through the Joint Declaration on a
Comprehensive Partnership, to be announced at Jakarta; and

NOTING that the Overseas Private Investment Corporation (‘OPIC”), a development
institution and an agency of the United States of America, can be instrumental in
achieving these objectives through its provision of investment insurance,
coinsurance and reinsurance, debt and equity investments and investment
guaranties;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

As used in this Agreement, the following terms have the meanings herein
provided:

(a) The term “Issuer” refers to OPIC, an agency of the United States of America
created and existing pursuant to Section 231 of the Foreign Assistance Act of
1969, as amended, and any successor agency of the United States of America.


IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGARDING NOTIFICATION PROCEDURES

PURSUANT TO Article 2 of the Investment Support Agreement between the
Government of the United States of America and the Government of the Republic of
Indonesia signed at Washington D.C. on April 13, 2010:

AGREEING that, unless otherwise defined, all the terms defined in the Investment
Support Agreement shall have the same meaning in this Implementing Arrangement:

The Parties have agreed as follows:

4

Before providing Investment Support as to which the financial commitment of the
Issuer in Indonesia, including contingent liabilities exceeds US$ 100 million, the
Issuer shall submit written notification containing the following information to the
Government of the Republic of Indonesia:

a. The identification of investors who have requested Investment Support;

b. Description of the project;

c. Estimated total project investment;

d. The amount and types of investment Support requested;

The written notification referred to in paragraph 1 shall be submitted by the US
Ambassador to the Government of the Republic of Indonesia through the
Chairman of the Investment Coordinating Board of the Government of the
Republic of Indonesia (BKPM).

The Chairman of BKPM shall deliver a written response to the US Ambassador in
Jakarta within thirty (30) calendar days after the date on which the written
notification was received.

The Government of the Republic of Indonesia, in its discretion, may deny
approval of any request for Investment Support, and its denial of the approval
shall be final. However, the Issuer may request an explanation from the
Chairman of BKPM through the US Ambassador for future guidance in
conducting the Issuer's programs in Indonesia.

This Implementing Arrangement shall enter into force on the same date as the
Investment Support Agreement enters into force and shall remain in force until it
is amended or the Investment Support Agreement is terminated.

Either Party may request at any time in writing amendment of this Implementing
Arrangement. Any amendment which has been agreed by the Parties shall enter
into force on such date as will be determined by the Parties.


DIBUAT di Washington, DC, dalam rangkap dua, tanggal 13 April 2010, dalam
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing naskah memiliki kekuatan
hukum yang sama.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
AMERIKA SERIKAT ou REPUBLIK INDONESIA

Lawrence Spinelli Gita Wirjawan
Acting President, Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Overseas Private Investment Corporation Modal


(c)

(b)

(a)

Penerbit dan setiap Koasuradur untuk setiap hak, hak milik, tagihan, hak
istimewa atau penyebab dari tindakan yang ada, atau yang mungkin timbul,
dalam hubungan ini.

Pemerintan Republik Indonesia mengakui kewajiban terhadap Penerbit sebagai
pemegang hak subrogasi dalam hubungannya dengan Dukungan Penanaman
Modal hanya untuk tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab sesuai
hukum internasional atau kewajiban sesuai hukum Indonesia atau keduanya.

Terhadap setiap kepentingan yang dialihkan kepada Penerbit atau Koasuradur
atau setiap kepentingan yang diambil alih Penerbit atau Koasuradur pada Pasal
ini, atas haknya sendiri atau sebaliknya, Penerbit wajib memperoleh hak tidak
lebih besar dari orang atau entitas lain dari mana kepentingan tersebut
diterima. Hak Penerbit sesuai dengan ayat (b) dari Pasal ini, wajib tanpa
mengurangi setiap hak lain dari kedua Pihak dalam kapasitas kedaulatan
mereka. Tidak ada Koasuradur atau reasuradur atau penanam modal yang
berhak atas manfaat dari Persetujuan ini kecuali bertindak melalui, atau
kepentingannya telah diberikan kewenangan kepada Penerbit.

PASAL 4

Jumlah dalam mata uang Republik Indonesia, termasuk uang tunai, rekening,
kredit, alat-alat pembayaran atau lainnya, yang didapatkan oleh Penerbit (atau
oleh Penerbit dan setiap Koasuradur), sejak melakukan pembayaran, atau
sejak pelaksanaan hak-hak mereka sebagai kreditur, yang berhubungan
dengan setiap Dukungan Penanaman Modal untuk suatu proyek di Republik
Indonesia, wajib diberikan perlakuan di wilayah Republik Indonesia tidak kurang
menguntungkan dalam hal penggunaan dan perubahannya daripada perlakuan
untuk dana-dana dimaksud yang telah diberikan di tangan orang atau entitas
dari mana jumiah tersebut diperoleh.

Mata uang dan kredit dimaksud dapat dialihkan kepada setiap orang atau
entitas dan sejak transfer dimaksud wajib disediakan secara bebas untuk
digunakan oleh orang atau entitas tersebut di wilayah Republik Indonesia
sesuai dengan hukumnya.

PASAL 5

Setiap perselisihan antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran atau
penerapan Persetujuan atau berkenaan dengan tuntutan, yang berhubungan
dengan setiap proyek atau kegiatan dimana Dukungan Penanaman Modal telah
diberikan, atas kerugian yang diderita oleh Penerbit yang menjadi

permasalahan hukum internasional atau kerugian yang diderita Penerbit
3


(iii) If the appointments are not made within the foregoing time limits, either
Party may, in the absence of any other agreement, request the Secretary-
General of the International Centre for the Settlement of Investment
Disputes to make the necessary appointment or appointments.

(iv) In the absence of an agreement by the Parties to the contrary, the
UNCITRAL Arbitration Rules shall govern the arbitration, except as
modified by the Parties or this Agreement.

(v) The tribunal shall decide the issues in dispute in accordance with this
Agreement, applicable rules of international law and, as necessary,
relevant rules of applicable Indonesian law.

(vi) The decision or award of the tribunal shall be made by at least two of its
members, be in writing, and state the reasons on which it is based.

(vii) The decision or award made by the tribunal shall be final and binding.
Each Party shall abide by and comply with the terms of the decision or
award without delay. The decision or award made by the tribunal shall
have no binding force except between the Parties and in respect of the
particular dispute.

(viii) Expenses incurred by the Party-appointed arbitrators and the presiding
arbitrator, and other costs of the proceedings, shall be paid for equally by
the Parties. In its decision or award, the tribunal may, in its discretion,
reallocate expenses and costs between the Parties, including directing that
a higher proportion of the costs be paid by one of the Parties.

ARTICLE 6

Either Party may request at any time in writing amendment of this Agreement. Any
amendment which has been agreed by the Parties shall enter into force on such date
as will be determined by the Parties.

ARTICLE 7

(a) This Agreement shall enter into force on the date on which the Government of
the Republic of Indonesia notifies the Government of the United States of
America that all legal requirements for entry into force of this Agreement have
been fulfilled


SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, diberikan kuasa oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Pengaturan Pelaksanaan ini.

DIBUAT di Washington, DC, dalam rangkap dua, pada tanggal 13 April 2010 dalam
Bahasa Inggris dan Indonesia, setiap naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.

i

Untuk Pemerintah Amerika Serikat Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Lawrence Spinelli ; Gita Wirjawan

Acting President, Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Overseas Private investment Modal

Corporation


reinsurer or investor shail be entitled to the benefits of this Agreement unless it
is acting through, or its interests have been assigned to, the Issuer.

ARTICLE 4

Amounts in the currency of the Republic of Indonesia, including cash, accounts,
credits, instruments or otherwise, acquired by the Issuer (or by the Issuer and
any Coinsurer) upon making a payment, or upon the exercise of its tights as a
creditor, in connection with any Investment Support for a project in the Republic
of Indonesia, shall be accorded treatment in the territory of the Republic of
Indonesia no less favorable as to use and conversion than the treatment to
which such funds would have been entitled in the hands of the person or entity
from which such amounts were acquired.

Such currency and credits may be transferred to any person or entity and upon
such transfer shall be freely available for use by such person or entity in the
territory of the Republic of Indonesia in accordance with its laws.

ARTICLE 5

Any dispute between the Parties regarding the interpretation or application of
this Agreement or regarding a claim, in connection with any project or activity
for which Investment Support has been provided, for loss to the Issuer which
presents a question of international law or for loss to the Issuer for which the
Republic of Indonesia may have other legal liability should be resolved, insofar
as possible, through consultations and negotiations between the Parties. If at
any time either Party considers that the dispute cannot be resolved through
consultations and negotiations, it may, upon ninety (90) days notice and without
any requirement to exhaust other remedies, submit the dispute to arbitration for
a binding decision or award by a tribunal in accordance with paragraph (b) of
this Article.

The tribunal referred to in paragraph (a) of this Article shall be established and
shall function as follows:

(i) Unless the Parties agree otherwise, the tribunal shall comprise three
arbitrators, one arbitrator appointed by each Party and the third, who shall
be a citizen of a third state and the presiding arbitrator, appointed by
agreement of the Parties.

(ii) The Party-appointed arbitrators shall be appointed within three months,
and the presiding arbitrator within six months, of the date the dispute is
submitted to arbitration.


(b)

The term “Investment Support’ refers to any debt or equity investment, any
investment guaranty and any investment insurance, reinsurance or coinsurance
which is provided by the Issuer (or, in the case of coinsurance, is provided by
the Issuer and commercial insurance companies (“Coinsurers”) under
coinsurance arrangements under which the Issuer acts both for itself and for
such Coinsurers) in connection with a project in the territory of the Republic of
Indonesia.

ARTICLE 2

Before providing Investment Support for any project in the Republic of Indonesia as
to which the Issuer's maximum contingent liability or financial commitment would
exceed an agreed amount, the Issuer shall notify the Government of the Republic of
Indonesia, providing agreed information in accordance with the procedures set forth
in the implementing arrangement that is in force at the time.

(a)

(b)

(c)

ARTICLE 3

The Issuer as an entity shall be regulated exclusively under the laws of the
United States applicable to insurance or financial organizations. However, in
the provision of Investment Support with respect to any project in the Republic
of Indonesia, the Issuer shall comply with the project-specific requirements of
Indonesian law that are generally applicable to such entities, whether domestic,
foreign or multilateral, in order to be afforded the rights and have access to the
remedies that are available to such entities under Indonesian law.

If the Issuer, alone or with a Coinsurer, makes a payment to any person or
entity, or exercises its rights as a creditor or subrogee, in connection with any
Investment Support, the Republic of Indonesia shall recognize the transfer to, or
acquisition by, the Issuer and any Coinsurer of any cash, accounts, credits,
instruments or other assets in connection with such payment or the exercise of
such rights, as well as the succession of the Issuer and any Coinsurer to any
right, title, claim, privilege or cause of action existing, or which may arise, in
connection therewith.

The Government of the Republic of Indonesia recognizes liability to the Issuer
as subrogee in connection with Investment Support only for acts for which it
bears state responsibility under international law or liability under Indonesian
law or both.

With respect to any interests transferred to the Issuer or a Coinsurer or any
interests to which the Issuer or a Coinsurer succeeds under this Article, in its
own right or otherwise, the Issuer shall assert no greater rights than those of the
person or entity from whom such interests were received. The rights of the
issuer pursuant fo paragraph (b) of this Article shall be without prejudice to any
other rights of the Parties in their sovereign capacities. No Coinsurer or


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective
Governments, have signed this Implementing Arrangement.

DONE at Washington D.C. in duplicate, on the 13" day of April, 2010 in the English
and Indonesian languages, each text being equally authentic.

For the Government of the For the Government of the
United States of America eo Republic of Indonesia

an

Lawrence Spinetti | ‘ Gita Wirjawan
Acting President, Chairman of Investment
Overseas Private Investment Coordinating Board

Corporation