ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Petunjuk Pengisian:

- 1. Kementerian/Lembaga diisi naa Kementerian/Lembaga
- 2. Nomor DIPA diisi dengan nomor DIPA
- 3. Satuan Kerja/Provinsi diisi nama satuan kerja/provinsi
- 4. Dana DIPA diisi jumlah dana yang dialokasikan dalam DIPA tahun berjalan
- 5. Realisasi diisi jumlah realisasi keuangan yang telah dicapai dari seluruh kegiatan pada akhir bulan yang bersangkutan (sesuai SP2D )
- 6. Persentase Keuangan diisi prosentase keuangan yang telah dicapai yaitu

total jumlah realisasi pada kolom 17	x 100%
jumlah alokasi dana DIPA

- 7. Persentase fisik diisi prosentase fisik output yang telah dicapai yaitu

jumlah realisasi output pada kolom 6	x 100%
jumlah sasaran output kolom 5

- 8. Kolom 1 berisi tentang kode program, nama Kegiatan, nama Output, nama suboutput, dan komponen input yang disusun secara berurutan menurun (diambil dari DIPA)
- 9. Kolom 2 berisi tentang Uraian program, kegiatan, output, suboutput dan komponen input yang disusun secara berurutan menurun (diambil dari DIPA)
- 10. Kolom 3 berisi tentang sumber dana (RM/RK)
- 11. Kolom 4 berisi tentang satuan dari output
- 12. Kolom 5 berisi tentang volume dari output
- 13. Kolom 6 berisi tentang realisasi dari pencapaian output
- 14. Kolom 7 berisi tentang persentase realisasi dari pencapaian output yaitu

jumlah realisasi output pada kolom 6	x 100%
jumlah sasaran output kolom 5

- 15. Kolom 8 berisi alokasi anggaran belanja pegawai sesuai DIPA
- 16. Kolom 9 diisi realisasi anggaran belanja pegawai per komponen input
- 17. Kolom 10 berisi alokasi anggaran belanja barang sesuai DIPA
- 18. Kolom 11 diisi realisasi anggaran belanja barang per komponen input
- 19. Kolom 12 berisi alokasi anggaran belanja modal sesuai DIPA
- 20. Kolom 13 diisi realisasi anggaran belanja modal per komponen input
- 21. Kolom 14 berisi alokasi anggaran belanja bantuan sosial sesuai DIPA
- 22. Kolom 15 diisi realisasi anggaran belanja bantuan sosial per komponen input
- 23. Kolom 16 berisi jumlah seluruh alokasi jenis belanja sesuai DIPA
- 24. Kolom 17 diisi jumlah seluruh realisasi jenis belanja sesuai SP2D
- 25. Kolom 18 diisi persentase pencapaian realisasi keuangan dari masing-masing komponen input dengan cara

total jumlah realisasi pada kolom 17	x 100%
jumlah alokasi anggaran pada kolom 16

- 26. Kolom 19 diisi sisa anggaran dari masing-masing komponen input dengan cara julah alokasi (kolom 16) - jumlah realisasi (kolom 17)

hal. 2
BUPATI KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO,

Menimbang	:	bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang... 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate, Pada Tanggal 25 September 2009

## GUBERNUR MALUKU UTARA TTD

- H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate, Pada Tanggal 25 September 2009

## SEKERTARIS DAERAH PROPINSI MALUKUUTARA TTD H. MUHADJIR ALBAAR

( Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2009 Nomor 10 )
7

- (4) Periode pelaksanaan Audit TIK sebagaimana ayat (3) ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Audit eksternal TIK dilaksanakan setelah pelaksanaan audit internal TIK Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Audit Eksternal Infrastruktur SPBE dan Audit Eksternal Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh lembaga terakreditasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau LATIK SPBE, sedangkan Pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan SPBE dilaksanakan oleh BSSN atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Laporan hasil audit dibuat dalam bentuk Dokumen Laporan Audit dengan isi yang dapat dimengerti oleh auditee dan pihak lain yang terkait.
- (2) Laporan audit harus dibuat tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas.
- (3) Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditee secara tertulis dari pejabat auditee yang bertanggung jawab.
- (4) Laporan audit disampaikan oleh Ketua Tim Audit kepada pimpinan APIP, untuk kemudian oleh pimpinan APIP disampaikan salinannya kepada Koordinator SPBE tembusan Dinas Teknis terkait TIK dan auditee.
SALINAN

BUPATI SORONG PROVINSI PAPUA BARAT PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran dan pelaporan Realisasi penyerapan serta capaian output kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tahap kedua sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK 07/2017 tentang Rerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa maka perlu mengubah Bab III Pasal 8 dan Bab V Pasal 11 Peraturan Bupati Sorong Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi
####### Halaman

Tabel1 Daftar Nama Pegawai OPD Kecamatan Karangmoncol ............ 13 Tabel2 Pembagian wilayah Administrasi Kecamatan Karangmoncol .. 17 Tabel3 Karakteristik Demografi Kecamatan Karangmoncol ................ 18 Tabel4 Potensi Unggulan Desa dan Kelurahan Di Kecamatan Karangmoncol ........................................................................ 20

####### Lampiran

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2020..................... 1 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol ...... 2 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................ 3 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Karangmoncol .................................. 4 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan KegiatanTahun 2023 dan Prakiraan MajuTahun 2024 Kecamatan Karangmoncol .......... 5
# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### NOMOR: 98 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 98

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

#### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 107 TAHUN 1994

#### TENTANG

PENUNJUKANBENDAHARAWANRUTIN,BENDAHARAWAN MATERIIL,BENDAHARAWANGAJI,PEMBUATDAFTARGAJIDAN BENDAHARAWANKHUSUSPENERIMASERTAATASAN LANGSUNGYANGBERSUMBERDARIANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJANEGARATAHUNANGGARAN 1994/1995

#### GUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengurusan tata usaha Keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/ 1995 di Daerah, dipandang perlu menetapkan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima yang disertai tugas dan tanggung jawab atas Keuangan Negara pada Kantor tersebut;
- 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
- 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Estándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Bagian Adm. Perekonomian Setda) Kabupaten Magetan 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD***)	Targe t SPM	Tar get IKK	Targe t Indika tor Lainn ya	Target Renstra SKPD (2013-2018)	Realisasi Capaian (2013-2018)	Rasio Capaian (2013-2018)
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah monev pelaksanaan pelayanan Raskin	12 kali	12 kali	12 kali	-	-	12 kali	12 kali	12 kali	-	-	100%	100%	100%	-	-
2	- Jumlah promoosi/pameran yg dilaksanakan - jumlah data investasi	6 kali 1 dok	6 kali 1 dok	6 kali 1 dok	-	-	6 kali 1 dok	6 kali 1 dok	6 kali 1 dok	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	- Realisasi investasi - rakor dan sosialisasi penanaman modal	116.006.00 0.00 2 kali	100.000. 000 2 kali	140.000.00 0.000 1 kali	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
4	Jumlah tunggakan KEK Intan Pesada yang terbayar	100.000.00 0	100.000. 000	100.000.00 0	100.000. 000	100.000. 000	54.000. 000	58.000.0 00	82.029.1 78	48.381. 056	21.330. 002
5	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya jasa administrasi perkatoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah pengadaan mebelair	0	0	1 unit	1 unit	0	0	0	1	1	0	0	0	100%	100%	0
10	Jumlah pengadaan computer dan kelengkapannya	0	0	1 unit	1 unit	0	0	0	1 unit	1 unit	0	0	0	100%	100%	0
11	Jumlah diklat bagi aparatur BUMD	0	0	20 orang	0	0	0	0	20 orang	0	0	0	0	100%	0	0
12	Jumlah Monev penyaluran KUR	0	0	0	4 kali	4 kali	0	0	0	4 kali	4 kali	0	0	0	100%	100%

12
Estado de Santa Catarina . FRIAS. MUNICÍPIO DE ÁGUAS Departamento de Licitação . CNPJ: 95.990.180/0001-02 Rua Sete de Setembro, 512 – Centro Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 Fone/Fax (49) 3332-0019

inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados (somente nessas operações) a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, conforme determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42,de 03 de julho de 2009.

- 2.4. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste Edital e em seus anexos.

##### 2.5. É obrigatório a indicação da marca/fabricante/Frigorífico para os itens cotados, com exceção do alho, cebola, repolho e tomate. .

2.6. A autenticação de documentos por servidor público do Município de Águas Frias será realizada dias e horário de expediente até às 17:00 horas do dia 18/11/2019. O reconhecimento de fírma por servidor público, em conformidade coma Lei Federal n13.726/2018, também será realizado somente no período já estabelecido para autenticação de documentos.

2.7. A proposta poderá ser realizada no arquivo cotação do sistema . O kit auto cotação está disponível no site www.aguasfrias.sc.gov.br ou poderá ser solicitado no e-mail licitações@aguasfrias.sc.gov.br

2.8. É responsabilidade da licitante observar a descrição completa dos itens constante no ANEXO I deste Edital para cotação e não somente no kit proposta.

- 2.9. As propostas deverão cotadas com valores de apenas duas cassa após a vírgula.

##### 2.10 A entrega dos itens será em conformidade com a necessidade do Município de Águas Frias.

##### 2.11. Qualquer dúvida referente aos itens em relação ao que consta no arquivo cotação deve ser verificado no ANEXO I deste Edital

- 2.12.. As entregas dos itens licitados deverão ser realizadas conforme a quantidade solicitada pelo Município, no, prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar da emissão do pedido de empenho que será enviado via e-mail.

##### 2.13. A licitante vencedora deverá possuir conta em Agência do Banco do Brasil ou sistema de geração de boletos.

- 3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO
- 3.1. Os envelopes contendo as propostas e os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados ao pregoeiro no dia, hora e local da sessão pública, designados no preâmbulo deste Edital, em envelopes distintos e fechados.
- 3.2. Protocolados os envelopes não será permitido a retirada ou substituição dos mesmos.
- 3.3. O credenciamento dos participantes deverá ser feito mediante:

Pagina 2
a. Belanja Tidak Langsung 1. Semula Rp1.152.717.888.619,75 2. Berkurang (Rp. 296.880.318.098,83) Jumlah belanja tidak langsung setelah - perubahan Rp. 855.837.570.520,92

b. Belanja Langsung 1. Semula Rp1.389.480.601.936,97 2. Berkurang (Rp. 445.080.400.262,24) Jumlah belanja langsung setelah - perubahan Rp. 944.400.201.674,73

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai 1. Semula Rp.844.389.813.980,15 2. Berkurang (Rp.206.044.455.411,50) Jumlah belanja pegawai setelah - perubahan Rp. 638.345.358.568,65

b. Belanja Bunga 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah Rp. 0,00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah Rp. 0,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah 1. Semula Rp 40.411.832.042,60 2. Berkurang Rp27.441.687.631,94 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 12.970.144.410,66

e. Belanja bantuan sosial 1. Semula Rp27.590.000.000,00 2. Berkurang (Rp27.590.000.000,00) Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp. 0,00

f. Belanja bagi hasil 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan kepada kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa dan Partai Politik 1. Semula Rp239.326.242.597,00 2. Berkurang (Rp35.304.175.055,39) Jumlah bantuan keuangan Kabupaten - setelah perubahan Rp. 204.022.067.541,61
Item	Discussion/Decision	Action	Responsibility	Timeframe
2. Decisions (Cont’d) 2.3 Strategic Review 2.4 Stakeholders Overview	Melanie shared the Strategic Review Plan. Part of this plan was sharing the survey that will go to the community. The Board decided to reword the survey. Julia had drafted up a Stakeholder Plan, using a template she got from NZSTA. Discussion about structure, key contacts, and what is needed from each stakeholder.	Melanie will complete and then resend to the Board for feedback before sending out to the community. Add a column for the strategic area stakeholders wish to be linked to. Populate the level of interest/ability to impact, with a low/medium/high ranking.	Melanie Julia Everyone	By end of Term 2 Next meeting Next meeting
3. Discussions 3.1 Deeper Signals 3.2 Wellbeing 3.3 Community Survey Analysis	Vito shared results of the Deeper Signals survey that members of the Board had completed in February. This survey showed individuals as part of a team, and individuals can access their own results. It is the end of term and teachers are taking a breath after managing to get all of the timely reporting out. We are currently in Level 2, but all is well. Some children have isolated and ‘Zoomed’ in to class, or teachers have sent work home. Julia asked what would happen if we went back to Level 3 or 4. Melanie said there are plans in place, but we would be guided by the Ministries of Education and Health. Responses were received from 26% of the school community. After going through the responses, the Leadership team had decided to: * Cancel SchoolApps from the start of Term 3 * Use SeeSaw only in Huetepara * Upgrade to HERO Premier to become a “one-stop shop” The website has been updated and the school calendar will be uploaded in the near future. Newsletters will only go out on HERO, but hard copies will be available from the office. The Radio Station will remain as a “tool” for the children to plan and run. The Board is pleased that parents were consulted and will consolidate and implement changes after taking on feedback. This will be reviewed in 24 months or so.	Cancel SchoolApps subscription	Melanie	Term 3
menjalani pemeriksaan hingga siang kemarin. IJK pernah diperiksa Februari lalu dalam kapasitas sebagai saksi tingkat penyelidikan. Ada tiga item indikasi penyimpanganyang dibidik penyidik sejak mendalami kasus ini Januari 2020 lalu. Item temuan pertama terkait dana rehabilitasi gedung bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kedua dana pemeliharaan gedung dari sumber sama. Total anggarannya Rp7 miliar. Item ketiga terkait dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai tahun 2017 hingga 2019. Terkait poin ketiga ini belum disimpulkan nilainya. (ars)

## Sumber Berita:

https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/289861/Penyidik.Periksa.Ti ga.Saksi.Kasus.Asrama.Haji/ . Diakses pada tanggal 21 Maret 2020

## Catatan Berita:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa aturan terkait denda dan ganti rugi:

- 1. Denda dan Ganti Rugi
- ➢ Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- ➢ Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Sanksi ganti rugi apabila terjadi kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 2