ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
April 2012

No.	Persyaratan Dokumen	Penjelasan Dokumen
4) adanya pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan yang disediakan oleh pihak lain; dan 5) adanya Business Continuity Plan (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan aktivitas/produk. BCP tersebut meliputi tindakan preventif maupun contingency plan (termasuk penyediaan sarana back-up ) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan kegiatan aktivitas/produk tidak dapat digunakan. Dalam hal menggunakan auditor TI independen internal harus disampaikan: a. Struktur organisasi yang menunjukkan bahwa satuan auditor internal Teknologi Informasi adalah unit kerja yang independen b. CV auditor yang melakukan audit Teknologi Informasi c. Auditor Internal TI harus memiliki sertifikasi dalam bidang audit Teknologi Informasi/Sistem informasi atau sertifikasi dalam bidang Teknologi Informasi/Sistem Informasi	1) sistem keamanan teknologi terkait: a) ker ahasiaan data (confidentiality):……………….. b) integritas sistem dan data (integrity):………………… c) dua faktor otentikasi sistem dan data (two factor authentication): ………………………………. d) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (non- repudiation): ………………………. e) ket ersediaan sistem (availability): ……………………….. 2) sistem dan prosedur untuk melakukan audit trail: …………………. 3) kebijakan dan prosedur internal untuk pengoperasian sistem informasi dan sumber daya manusia: …………………………….. 4) pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan yang disediakan oleh pihak lain: ……………………………. 5) Business Continuity Plan (BCP) untuk kelangsungan penyelenggaraan aktivitas/produk meliputi tindakan preventif maupun contingency plan (termasuk penyediaan sarana back-up) : ……….. .............................................................................................................. Auditor TI merupakan auditor TI independen internal, dengan informasi pendukung sebagai berikut: 1) Struktur organisasi yang menunjukkan satuan auditor internal Teknologi Informasi adalah unit kerja yang independen sebagai berikut/terlampir: 2) CV auditor yang melakukan audit Teknologi Informasi yaitu / terlampir: 3) Sertifikasi yang dimiliki Auditor Internal TI meliputi:

Halaman | 13 dari 22
### Pasal 85

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Panjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### Pasal 86

(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) menyesuaikan dengan batas waktu pengambilan persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD masing-masing daerah. (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. (3) Dalam rangka pembahasan raperda tentang APBD jika DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan program dan kegiatan tertentu dapat meminta RKA-SKPD berkenaan.

### Pasal 87

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi- tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

### Pasal 88

46 Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) disusun dalam rancangan peraturan Gubernur tentang APBD. 46 Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) disusun dalam rancangan peraturan Gubernur tentang APBD. (2) Rancangan peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

46 Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) disusun dalam rancangan peraturan Gubernur tentang APBD. 46 Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) disusun dalam rancangan peraturan Gubernur tentang APBD. (2) Rancangan peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
Year 4 Boys

Position	Name	School	Points
1	Leo Thomas	St Mary’s	72
2	Joshua Matthews	Brent Knoll	71
3	Tobias Cowlin	Kingsmoor	70
4	Harry H	St Josephs (B-O-S)	69
5	Mateusz Kepa	BCA	68
6	Logan Garland	Kingsmoor	67
7	Finley Johnstone	St Andrew’s	66
8	Teddy M	St Josephs (B-O-S)	65
9	Max	St Josephs (B-O-S)	64
10	George Chaplin	Puriton	63
11	Benjamin Lawerence	St Mary’s	62
12	NO NAME	NO SCHOOL	61
13	Oliver Todd	Enmore	60
14	Olly Marriott	St Andrew’s	59
15	Joe Cook	St Mary’s	58
16	Finley Woolmington	Puriton	57
17	Noah G	St Josephs (B-O-S)	56
18	Harry	Somerset Bridge	55
19	Marek M	St Josephs (B-O-S)	54
20	Jacob Havercroft	Berrow	53
21	Joseph Kenny	Catcott	52
22	Spencer Watts	Cannington	51
23	Marley Squibb	Berrow	50
24	Bradley Pardoe	Enmore	49
25	Archie Clarke	St Andrew’s	48
26	Issac Ford	St Andrew’s	47
27	Eli Gratton	St Andrew’s	46
28	Oscar Shillito	Puriton	45
29	Henry D	St Josephs (B-O-S)	44
30	Finley Spiller-Mills	St Andrew’s	43
31	Declan Porter	Brent Knoll	42
32	Jenson Stoodley	St Josephs (BW)	41
33	Fraiser Withers	Brent Knoll	40
34	Harry Paynter	Puriton	39
35	George Lawerence	Brent Knoll	38
36	Henry Bower	BCA	37
37	Oliver Smith	St Andrew’s	36
### Bagian Keenam Pendanaan Keadaan Luar Biasa

### Pasal 134

(1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

### Pasal 135

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang rnenyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), maka dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. (3) penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA- SKPD. (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyesuianan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.

### Pasal 136

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan. (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam DPPA-SKPD. (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.

66

### Bagian Ketujuh
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
Biaya Pemeliharaan Gedung Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	1 x 21	Unit M2/Tahun	148.000,00	0 %	Rp. 3.108.000,00
Jumlah :	Rp. 3.108.000,00
Tuwi Kareung. 02 Januari 2024 Camat PASIE RAYA HAMDANI, S.Pd., MM NIP. 197807242007011017

Pembahasan	:
Tanggal	:
Catatan	:
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	RAHMAD FUADI, ST, MT	198405072010031001	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2	MUNDZIR ABBAS, SST.Mar	198202232011031001	KEPALA BIDANG PROGRAM, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3	SURIADI BEN SUUD, SH	198309282009041003	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN ACEH, PEMERINTAHAN DAN SUMBERDAYAMANUSIA
4	RAHMAD RAMADHAN, SP, M.Si	198206302006041005	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5	HERI GUNAWAN, ST., MT	198106102006041009	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
6	KHAIRUDDIN, SE	198101182006041010	KEPALA BIDANG ANGGARAN
7	DADING KALBUADI S.STP., M.Tr.I.P	199205062014061001	KEPALA BIDANG ASET
8	YOES RIZAL, SE	198005092001121006	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
## 8. Način dostavljanja ponuda i adresa:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj“ i nazivom predmeta nabave neposredno ili poštom na adresu Naručitelja: TD Lovrinac d.o.o., Kavanjinova 12, 21000 Split.

Petar Rodić, 021/373-929, groblje@lovrinac.hr Ivana Lončar, 021/323-296, ivana@lovrinac.hr

## 10. Datum objave Poziva za dostavu ponuda na web stranici Naručitelja: 23. 03. 2020. godine

## 11. Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Cijene moraju biti izražene u kunama. Ponuda mora sadržavati: a. popunjeni ponudbeni list, b. dokumente tražene točkom 6. ovog Poziva, c. popunjeni troškovnik, d. ostalo traženo u Pozivu za dostavu ponuda.

## 12. Uvjeti sposobnosti i odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:

Zajednička ponuda mora sadržavati dokaze o sposobnosti iz točke 6. ovog Poziva za svakog ponuditelja. Pri utvrđivanju zajedničke sposobnosti zbrojit će se elementi sposobnosti svakog od ponuditelja iz zajedničke ponude. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna. U ponudi svaki član navodi svoje podatke (naziv, sjedište, OIB, broj računa, navod da li je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu, broj telefona i faksa). Obvezan je i navod koji je član zajednice ovlašten za komunikaciju.

13. Navod o podizvoditeljima, ako ih ima: ako ih ima: naziv, sjedište, OIB, broj računa, predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor.

## 14. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje nakon primitka računa u roku od 30 dana od datuma zaprimanja računa.

## Prilozi:
### Pasal 151

(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga. (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi transfortasi, dapat melebihi ketertuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan peraturan Gubernur; (4) Bendahara penerimaan pembantu wjjib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan.

### Pasal 152

(1) Gubernur dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. (2) Badan, lembaga keuangan atau kantor pos wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kas yang diterimanya kepada Gubernur melalui BUD.

### Pasal 153

Mekanisme dan tatacara penatausahaan penerimaan kas diatur dalam peraturan Gubernur.

### Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

### Pasal 154

73
- Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2026
- 1. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2026.
- 3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026.
- 4. Sebagai acuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Bappeda;
- 5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 6. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
- 7. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut. BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASANDAERAH PADA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPD dan Capaian Renstra SKPD Tahun Lalu.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
1. 07 giờ 30’: Đồng chí Tạ Thanh Bình-TUV, Bí thư Đảng ủy phường: Làm việc tại trụ sở. 2. 08 giờ 00’: Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQVN phường: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội NCT năm 2022, tại hội trường A- 2. 08 giờ 00’: Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQVN phường: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội NCT năm 2022, tại hội trường A- UBND phường. Thành phần: Hội NCT phường. 3. 08 giờ 30’: Đồng chí Mai Thế Tám-Phó Bí thư TT Đảng ủy, CT.HĐND phường: Dự trao quà của hội công chứng tỉnh Bình Phước phối hợp với hội 08 giờ 30’: Đồng chí Mai Thế Tám-Phó Bí thư TT Đảng ủy, CT.HĐND phường: Dự trao quà của hội công chứng tỉnh Bình Phước phối hợp với hội khuyến học phường tặng quà cho 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố 3, tại hội trương B-UBND phường. Thành phần: đ/c Phan Hoàng Nam- PCT.UBND phường. 4. 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thanh Hoàn – Phó BT Đảng ủy, CT.UBND phường: Chủ trì vận động các hộ có đất nằm trên tuyến đường Phạm Ngọc 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thanh Hoàn – Phó BT Đảng ủy, CT.UBND phường: Chủ trì vận động các hộ có đất nằm trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, tại phòng tiếp công dân phường. Thành phần: đ/c Lê Quang Dũng- PCT.UBND phường; đ/c Lê Thu Trang-CC.ĐC-XD phường (giao đ/c Trang chuẩn bị nội dung và mời các thành phần dự họp có liên quan).

## Chiều:

1. 13 giờ 30’: Đồng chí Tạ Thanh Bình-TUV, Bí thư Đảng ủy phường; Đồng chí Mai Thế Tám-Phó Bí thư TT Đảng ủy, CT.HĐND phường: Làm việc tại trụ sở. 2. Đồng chí Lê Thanh Hoàn – Phó BT Đảng ủy, CT.UBND phường làm việc theo chương trình sau: - 14 giờ 45’: Dự nghe Phòng TN&MT thành phố báo cáo thông qua dự thảo - 14 giờ 45’: Dự nghe Phòng TN&MT thành phố báo cáo thông qua dự thảo Kế hoạch phát triển các nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. - 15 giờ 15’: 15 giờ 15’: Dự nghe Phòng TN&MT thành phố báo cáo đề xuất nội dung dự thảo báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. - 16 giờ 00’: Ban Quản lý các dự án thành phố báo cáo tiến độ thực hiện và kiến nghị các nội dung cần xin chủ trương liên quan các dự án: Đường Trường Chinh, đường Trần Hưng Đạo....

## Địa điểm: các nội dung trên tại phòng họp A-UBND thành phố.

3. 15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Quý- UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường: Chủ trì họp BTTMT phường, tại phòng họp MTTQ phường. Mời 15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Quý- UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường: Chủ trì họp BTTMT phường, tại phòng họp MTTQ phường. Mời dự: Đ/c Tạ Thanh Bình-TUV, Bí thư Đảng ủy phường; đ/c Đồng chí Phan Hoàng Nam-PCT.UBND phường. Thành phần: BTTMTTQ phường.

4. 13 giờ 30’: Đồng chí Phan Hoàng Nam-PCT.UBND phường: Trực giải quyết TTHC tại trụ sở. 5. 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Quang Dũng-PCT.UBND phường: Làm việc 5. 14 giờ 00’: Đồng chí Lê Quang Dũng-PCT.UBND phường: Làm việc kiến nghị của cử tri Trần Đại Nghĩa-khu phố 5, phường Tân Đồng về lý do cưỡng chế phá dỡ tuyến đường trái phép tại khu phố 2, phường Tiến Thành, tại phòng tiếp công dân phường. Thành phần: đ/c Lê Thu Trang-CC.ĐC-XD
### Pasal 98

(1) Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### Paragraf 2 Pendapatan Daerah Pasal 99

- (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan Pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

### Pasal 100

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

### Pasal 101

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga. (3) Pengembalian sebagaimana dimaksid pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

### Pasal 102

Semua penclapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

52
- 11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 12. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- 13. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi ada/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup
- 14. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan usaha yang mengelola sumberdaya alam yang menghasilkan jasa lingkungan hidup.
- 15. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan usaha maupun tidak berbadan usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan.
- 16. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- 17. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 18. Analisis Resiko Lingkungan Hidup adalah pengkajian setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia yang meliputi pengkajian resiko, pengelolaan resiko dan atau komunikasi resiko.
- 19. Pembayaran Jasa Lingkungan adalah pembayaran jasa terhadap objek-objek jasa lingkungan yang dikelola oleh penyedia jasa lingkungan demi pelestariannya;
- 20. Institusi Multipihak adalah forum bersama antara penyedia jasa lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat;
- 21. Sengketa Jasa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari pengelolaan pembayaran kompensasi/imbal jasa terhadap objek-objek lingkungan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keterpaduan, dan asas akuntabilitas.

- Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah untuk :

- a. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. Menumbuhkan tanggungjawab dan kerjasama multipihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah ;
- c. Mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup/sumber daya alam di daerah.
- Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan jasa lingkungan hidup meliputi ;

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pengembangan
- e. pemeliharaan;
- f. pengawasan, dan;
- KERANGKA MATERI
- • Pengertian Estimasi Biaya
- • Sumber Daya Proyek
- • Pihak Yang Terkait Pada Proyek Konstruksi
- • RAB
- • Spesifikasi jenis pekerjaan.
- • Perhitungan volume pekerjaan.
- • Perhitungan harga satuan pekerjaan.