### Bagian Keempat

### Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

### Pasal 103

- (1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimakaud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur. (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini.

### Pasal 104

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebeankan dalam APBD. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah .

### Pasal 105

(1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Gubernur yang diatur berdasarkan peraturan Gubernur. (2) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima bantuan agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Gubernur.

### Pasal 106

53 Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai penanggulangan bencana alam, bencana sosial, yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan 53 Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai penanggulangan bencana alam, bencana sosial, yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

53 Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai penanggulangan bencana alam, bencana sosial, yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan 53 Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai penanggulangan bencana alam, bencana sosial, yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.