ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
## BAB. II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- A. VISI DAN MISI

## Visi

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan visi SKPD Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan mengikuti Visi Kabupaten Lumajang adalah ' Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat '

## Misi

Misi merupakan akumulasi dari sasaran program strategik untuk mencapai visi. maka Misi SKPD Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang sejalan dengan salah satu Misi Kabupaten Lumajang yaitu : ' Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat '

## B. TUJUAN SASARAN DAN TARGET Tujuan : MISI - TUJUAN

No.	MI S I	TUJUAN
1	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratisn melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik
38	Lola T	St Joseph’s (B-O-S)	15
39	Yasmin Y	St Joseph’s (B-O-S)	14
40	Erin Ingram	BCA	13
41	Sienna Blenkinsop	Kingsmoor	12
42	Faith Taylor	Kingsmoor	11
43	Laila	Somerset Bridge	10
44	Alisha Chillcott	St Joseph’s (BW)	9
45	Tia-Mae Ellis	BCA	8
46	Martha Jones	St Andrew’s	7
47	Pippa Hale	St Andrew’s	6
48	Lauren S	St Joseph’s (B-O-S)	5
49	4
50	Ivie Baille	St Andrew’s	3
51	Maddie C	St Joseph’s (B-O-S)	2
52	Roxi French	St Joseph’s (BW)	1
LAMPIAN I: PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
KODE REK REK	URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.941.200,00	150.941.200,00	0,00
4.2-	Pendapatan Transfer	3.266.930.000,00	3.566.341.000.00	299.411.000,00
4.3,	Pendapatan Lain-lain	0,00	3.807 800,00	3.807.800,00
JUMLAH PENDAPATAN	3.417.871.200,00	3.721.090.000,00	303.218.800,00
5.	BELANJA
5.1.	Belanja Pegawai	716.272.200,00	692.572.200,00	(23,700-000.00)
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	447.443.800.00	611.100.950,00	163.657.150:00
5.3.	Belanja Modal	1.725-429-000,00	1.979 164.500,00	253.735.500,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	510.880.200.00	441.844.700,00	(69.035.500,00)
JUMLAH BELANJA	3.400.025.200,00	3.724.682.350,00	324.657.150,00

SURPLUS / (DEFISIT)	17.846.000,00	(3.592.350,00)	(21.438.350,00)
6.	PEMBIAYAAN
6,1.	Penerimaan Pembiayaan	32.154.000,00	53.592.350,00	21.438.350,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32 154.000,00	53,592.350,00	21.438.350,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000.00	501000r000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(17.846.000,00)	3.592.350,00	21.438.350,00
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Malangan, 18 Oktober 2022 PJ. KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TRI BUDI SETIAWAN
ПРОЕКТ

«Утверждаю» Глава муниципального округа Митино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Кононов «\_\_\_» декабря 2019 года

## ПОВЕСТКА заседания № 15 (внеочередное) Совета депутатов муниципального округа Митино от 20 декабря 2019 года

- О проведении дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию района Митино города Москвы в 2020 году (замена металлического ограждения ГАУЗ «СП № 65 ДЗМ» по адресу: 3-й Митинский пер., д.6). Докладчик: Киселева Ольга Николаевна – председатель Комиссии по организационным, регламентным и социальным вопросам.

- О бюджете муниципального округа Митино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Докладчик: Кононов Игорь Геннадьевич – глава муниципального округа Митино.

- О праве бесплатного проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино на 2020 год. Докладчик: Чистякова Наталья Михайловна - председатель бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Митино.

- О приобретении проездных билетов для сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино на 2020 год. Докладчик: Чистякова Наталья Михайловна - председатель бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Митино.

- Об оплате услуг сотовой радиотелефонной связи в 2020 году. Докладчик: Чистякова Наталья Михайловна - председатель бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Митино.

- Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино. Докладчик: Чистякова Наталья Михайловна - председатель бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Митино.

- Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Митино в 2020 году. Докладчик: Кононов Игорь Геннадьевич – глава муниципального округа Митино.

Разное: - о сроке приема предложений жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино по вопросам к отчету главы управы района Митино города Москвы (Кононов И.Г.); - об отчетах депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино за 2019 год (Кононов И.Г.); - об Ассамблеи «Здоровая Москва» (Кононов И.Г.).
20

- 3. Evaluasi dan peninjauan layanan yang diberikan oleh pihak eksternal telah sesuai dengan pengendalian keamanan informasi yang ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak; dan
- 4. Disclosure Agreement 4. Disclosure Agreement Perjanjian Kerahasiaan ( ) telah ditandatangani oleh pihak eksternal.
- d. Panduan teknis dan kriteria penilaian pada audit aplikasi SPBE dapat ditetapkan lebih lanjut oleh APIP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.4 Pedoman Teknis Audit Keamanan SPBE
- a. Audit Keamanan SPBE dilakukan pada aspek:
- 1. Penerapan tata kelola keamanan pada lingkup aplikasi dan infrastruktur SPBE, yang meliputi evaluasi, pengarahan, dan pemantauan;
- 2. Penerapan manajemen keamanan SPBE, yang meliputi: kebijakan keamanan; organisasi keamanan; keamanan personil; keamanan aset; keamanan akses; keamanan kriptografi; keamanan fisik dan lingkungan; keamanan operasional; keamanan komunikasi; keamanan pengembangan dan pemeliharaan; keamanan rekanan; insiden keamanan; keamanan kontinuitas; dan/atau kepatuhan keamanan.;
- 3. Kinerja Keamanan Aplikasi SPBE dan Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
- 4. Tingkat kepatuhan terhadap regulasi.
- b. Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Arsitektur Keamanan SPBE paling sedikit untuk memastikan bahwa:
- 1. Perubahan ancaman, kerentanan, risiko, dan kendali SPBE dipantau;
- 2. Strategi Keamanan SPBE dan rencana Keamanan SPBE sudah selaras dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- 3. Standar keamanan informasi sudah ditetapkan dan diimplementasikan; dan
- 4. Rekomendasi arsitektur Keamanan SPBE sudah dilaksanakan.
- 5. Peta Rencana Keamanan SPBE telah disusun berdasarkan analisis risiko dan kesenjangan arsitektur Keamanan SPBE;
- 6. Peta Rencana Keamanan SPBE disusun berdasarkan prioritas pengembangannya;
- 7. Sejauh mana Peta Rencana Keamanan SPBE sudah diimplementasikan; dan
- 8. Peta Rencana Keamanan SPBE ditinjau secara berkala berdasarkan kajian risiko, rencana anggaran, atau hasil evaluasi SPBE.
- 9. Kebijakan dan pedoman keamanan informasi sudah disusun dan disosialisasikan secara berkala;
- 10. training 10. training Dilakukan pelatihan peningkatan kepedulian ( ) keamanan informasi secara berkala;
- 11. Pengelola dan pelaksana keamanan informasi sudah ditetapkan; dan
- 12. Setiap sistem, Aplikasi SPBE, dan data telah ditentukan tingkat kritikalitasnya;
- 13. Setiap sistem dan proses bisnis telah ditetapkan pemiliknya;
3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indeonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Gubernur dan wakil Gubernur serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

### Pasal 39

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipii yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. (5) Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. (6) Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. (8) Kriteria pemberian tambahan penghaSilan ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

30

### Pasal 40
SALINAN

BUPATI SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SORONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Provinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah denganUndang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan

1). Anggaran Rp. 0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00

- b. Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

1). Anggaran Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Rp. 0,00

- c. Pembayaran Pokok Utang

1). Anggaran Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00

- d. Pemberian Pinjaman Daerah

1). Anggaran Rp. 0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Rp. 0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanaja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Investasi Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset lain - lain;
- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
38	Arthur Brewer	St Andrew’s	11
39	James Rowley	Kingmoor	10
40	Lola Boobyer	Enmore	9
41	Travis Saunders	Berrow	8
42	William Trebilock	Berrow	7
43	Oli Pimm	BCA	6
44	Riley Barkle	Brent Knoll	5
45	Rowan Y-L	Brent Knoll	4
46	Denver Hall	Puriton	3
47	Adam Herniman	St Andrew’s	2
48	Jackson Hahn	Eastover	1
2013 Print MKE, Cycling Community Themed Exchange Portfolio. Curated by Jeremy Plunkett 2012 Both Sides of the Brain, International Mezzotint Exchange Portfolio. Curated by Aaron Coleman 2012 Salt City Dozen, Syracuse University Printmaking Program, Syracuse, NY. Curated by the faculty and graduate students of Syracuse University Printmaking Department.

##### GROUP EXHIBITIONS

2021

- • • Annual International Juried Print Exhibition, Newgrounds Print Workshop & Gallery, Alberquerque, NM
- • • Paper West Works on Paper Biennial, Gittens Gallery, University of Utah, Salt Lake City, UT
- • Ink Only III, Durbin Gallery, University of Alabama-Birmingham, Birmingham, AL
- • • Annual Americas 2021: Paperworks, Walter Piehl Gallery, Minot State University, Minot, ND
- • • Annual Drawing Discourse, University of North Carolina-Ashville
- • Printmaking, The In Art Gallery, www.theinartgallery.com
- • • Annual McNeese State Works on Paper, Grand Gallery, McNeese State University, Lake Charles, LA

2020

- • • International Juried Print Exhibition, Newgrounds Print Workshop & Gallery, Alberquerque, NM
- • Artificial Light, Manifest Gallery, Cincinnati, OH
- • The Light That Persists: Mississippi Artists in 2020, Visual Arts Center MS State University, Starkville MS
- • The Hand Magazine Issue 30, The Hand Magazine, Prairie Village, KS
- • Shape Shift, Through This Lens Gallery, Durham, NC
- • Forward, Kai Lin Art Gallery, Atlanta, GA
- • Megalo International Print Prize, Megalo Print Studio and Gallery, Kingston ACT Australia

2019

- • • International Juried Print Exhibition, Newgrounds Print Workshop & Gallery, Alberquerque, NM
- • Illuminate, Kai Lin Art Gallery, Atlanta, GA
- • Dark, Manifest Gallery, Cincinnati, OH
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.

### Pasal 30

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bagian dari akun keuangan daerah dengan kode tersendiri. (2) Urusan pemerintahan, organisasi dan/atau program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai kode tersendiri. (3) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihimpun menjadi satu kesatuan yang disebut kode rekening. . (4) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, perubahan dan penambahan kode rekening rincian objek belanja diatur dengan peraturan Gubernur.

### Bagian Keempat Belanja Daerah

### Pasal 31

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dari meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

27
# установленной им ранее квалификационной категории, а также об обеспечении органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на формирование аттестационных комиссий, возможности и

категории либо имеющих первую квалификационную категорию, пожелавших пройти аттестацию на первую или высшую квалификационные категории, с использованием сети "Интернет" и соблюдением необходимых санитарно- гигиенических и профилактических мер. В конце 2020 года, в связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, по согласованию с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством просвещения Российской Федерации принят приказ № 713 от 11 декабря 2020 года, которым предусмотрено продление действия квалификационных категорий педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сроки действия которых заканчиваются в период с 1 сентября 2020 года по 1 октября 2021 года, до 31 декабря 2021 года. Таким образом, министерство просвещения Российской Федерации

до конца 2021 года, а не до 1 апреля 2021 года, как предполагалось ранее. Источник:
WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR …….. TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang a. bahwa pasal 55, pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengamanatkan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi oleh Instansi Pemerintah Daerah, paling sedikit satu kali dalam dua tahun; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu disusun pedoman penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mojokerto tentang Pedoman Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- : Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
Estado de Santa Catarina . FRIAS. MUNICÍPIO DE ÁGUAS Departamento de Licitação . CNPJ: 95.990.180/0001-02 Rua Sete de Setembro, 512 – Centro Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 Fone/Fax (49) 3332-0019

##### ANEXO I

##### LISTA DE ITENS

##### PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2019

Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço: Cidade: CEP:
Telefone: E-mail:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Apresentamos nossa proposta para registro de preços visando possíveis aquisições futuras de Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material Copa e Cozinha, Material de Limpeza e Higiene e Material de Expediente, para atendimento as atividades administrativas e com as festividades municipais, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 35/2019, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

Lote	Item	Objeto	Descrição	Qtde	UN	Marca	Preço Unitário	Valor Item
1	1	ALFACE	verde espécie americana/crespa/lisa, nova, fresca, firme, intacta, de primeira qualidade, folhas sãs, sem rupturas, livre de sujidades e insetos, acondicionada em embalagens plásticos transparentes ou a granel, desde que convenientemente protegidas	250,00	un
1	2	ALHO	Novo, tipo especial, sem réstia, aspecto físico em cabeça com gomos íntegros, sem partes murchas, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, fungos, parasitas e larvas, sem podridão, tipo branco ou rosa, devidamente acondicionado.	1,00	kg
1	3	ARROZ PARBOILIZ ADO TIPO I. PACOTE	10,00	pct

Pagina 16
№	словосочетания	склонение	падеж
1. от дыхал на природ……
1. уе хал из деревн….
1. ра ссказал о радост…

### Лучше горькая правда друга, чем сладкая ... .

### Храбрость – ... . Человек без Родины, что ... . В молодости не научишься работать, ... останешься ... . Золото добывают из земли, а ... добывают ... . Птице нужны крылья, а ... .

## Определи склонения имён существительных.

По Т. Горовой.

## – Определите склонение и падеж всех имён существительных.

Ночь, ночник, мышонок, бревно, синица, дорога, ножик, снегирь, медаль, кукла, малина, полотенце.

## Составь с выписанными существительными предложения.