ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
### Pasal 183

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan palayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umumcan mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan; (3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan;

(4) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pemberian pedoman, bimbingan surpervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD; (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, superiisi, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kecaiatan BLUD; (6) BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lainnya; (7) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan; (8) Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

### BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 184

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

### Pasal 185

86 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 168 ayat (4), dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006.

86 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 168 ayat (4), dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006.
# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto	17
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB III	TUJUAN DANSASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MOJOKERTO	22
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto	28
3.3	Program dan Kegiatan	29
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V	PENUTUP	41
Please tick ( √ ) Sila tandakan ( √ ) Recommended: Diperakukan: A. Highly Recommended Sangat Disokong B. Recommended Disokong C. Not Recommended (Please specify reason) Tidak Disokong (Sila Nyatakan Sebab) General Comments: Ulasan umum: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: Signature: Nama: Tandatangan: Date: Tarikh:

Note: Applications submitted be treated in full confidential. The decision of the Sports Research Main Committee MOE is FINAL.

#### Semua permohonan dianggap sulit. Keputusan Jawatankuasa Induk Penyelidikan Sukan KPM adalah MUKTAMAD.

12
## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Perencanaan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Pemalang. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen kepemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, good governance akuntabilitas serta penciptaan dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat. Perubahan lingkungan yang terjadi, baik ditingkat global, nasional maupun daerah perlu diantisipasi oleh skpd sebagai suatu organisasi (entitas) dengan sejumlah langkah dan kebijakan baru yang responsif terhadap perubahan yang terjadi. Rencana Kerja Bappeda tahun 2015 merupakan rencana implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pemalang 2011 - 2016. Renja SKPD adalah dokumen rencana pembangunan SKPD berwawasan 1 (satu) tahun mengoperasionalkan RKPD. Renja SKPD disusun berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD dan atau RKP. Renja SKPD memuat

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

2
## BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja SKPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPD dan Capaian Renstra SKPD Tahun Sebelumnya

Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun 2024 telah melaksanakan 2 (Dua) program10 (Sepuluh) Kegiatan dan 26 (dua puluh Enam) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- • Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- • Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- • Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- • Sub Kegiatan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD
- • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- • Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
επιλέξει το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου). Έπειτα με μέριμνά του θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταχωρηθούν τα νέα πιστοποιητικά στον αρμόδιο φορέα του Δήμου Δ. Στη μηνιαία τιμή συντήρησης περιλαμβάνονται: 1. Η εργατική δαπάνη για τη συντήρηση καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών. 2. Η αξία όλων των αναλώσιμων υλικών και μικροϋλικών συντήρησης. Ε. Ιδιαίτερη αμοιβή δικαιούται ο ανάδοχος μόνο εφόσον η βλάβη οφείλεται σε απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισμούς, καταστροφές σαμποτάζ, πυρκαγιάς κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση και αντίστοιχη έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου. ΣΤ. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτιρίου δημιουργηθεί κατά την τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση της συντηρήσεως ή από άλλη αιτία που είναι απόρροια αυτής και υποχρεούται να συμμορφωθεί στην πλήρη επανόρθωση αυτής με προσωπική του δαπάνη. Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του καθώς και για τρίτους, παραμένων προσωπικώς και απολύτως, μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα σε εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε τρίτους. Οι υπό συντήρηση ανελκυστήρες είναι αυτοί που αναφέρονται παρακάτω:

- Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 2 – 3 (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ)

### Δύο

ανελκυστήρες

- Β) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)

### Ένας

ανελκυστήρας

- Γ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 5-6 (ΑΤΟΜΩΝ)

### Δύο

ανελκυστήρες

- Δ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 7-8 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ)

### Δύο

ανελκυστήρες

- Ε) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 9-10 (ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ)

Δύο ανελκυστήρες ΣΤ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ένας ανελκυστήρας ανελκυστήρας ανελκυστήρες

Δύο ανελκυστήρες ΣΤ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ένας ανελκυστήρας ανελκυστήρας

Εάν ο ανάδοχος δεν φανεί συνεπής προς τα παραπάνω η πλημμελώς εκτελεί τη Σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς άλλη διαδικασία, καταγγέλλεται η Σύμβαση του και αποστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον ανάδοχο από την Υπηρεσία, που έχει το δικαίωμα να προσλάβει άλλον και να τον χρεώσει συγχρόνως με τυχόν διαφορά που θα προκύψει. Το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο η να καταγγείλει τη Σύμβαση, εφόσον η αποκατάσταση βλάβης ενός και μόνον ανελκυστήρα, που χρήζει αντικατάσταση υλικών (όχι μικροϋλικά συντήρησης), υπερβεί τον ένα μήνα και εφόσον αυτό οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης, πρέπει να γίνεται άμεσα. Με την υπογραφή της σύμβασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ανελκυστήρων, η οποία θα αναλάβει και την ευθύνη συντήρησης των άνω ανελκυστήρων, η εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται τους ανωτέρω όρους και ότι είναι σε θέση να αναλάβει την συντήρηση δηλαδή έχει την πείρα, την τεχνογνωσία και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό.
- • Makna dari misi ketiga adalah bahwa untuk menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif harus didasarkan data yang akurat dan tepat dan pengendalian program-program pembangunan secara secara efektif dan efisien sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- • Makna dari misi keempat adalah dalam rangka melakukan perencanaan terarah, terpadu, demokratis dan berkesinambungan maka diperlukan tenaga-tenaga perencana yang profesional, kapabel dan kredibel.
- • Makna dari misi kelima adalah bahwa untuk membangun perencanaan yang komprehensif diperlukan keterpaduan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan keterkaitan antar stakeholder, antar bidang, antar kawasan maupun antar wilayah/daerah.

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat diuraikan lebih dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, yaitu :

- 1. Mewujudkan tertib administrasi dokumen perencanaan
- • Tersusunnya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan
- 2. Mengembangkan data dukung perencanaan pembangunan
- • Tersusunnya dokumen mnitoring, evaluasi dan pelaporan
- 3. Menciptakan keterpaduan perencanaan melalui keserasian tata letak kawasan
- • Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah
- 3.2.2 Strategi dan Kebijakan
- a. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh BAPPEDA tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

27
## KATAPENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas diselesaikannya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026. Rencana pembangunan tahunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dibuat untuk periode satu tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, dan dalam RENJA - OPDini tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Rencana kerja tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2026 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak lanjut kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2026. Dalam pelaksanaannya diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Pemerintah bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam RENJA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tergambarkan rencana kerjadan capaian kinerja untuk Tahun 2026. Rencana Kerja merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan.

Pada Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan semoga dalam pelaksanaannya nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. memberikan dampak terhadap Pada akhirnya kami dijadikan panduan serta acuan bagi berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Putussibau, 3 Februari 2025 Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Hj. ANAMARIANA, S.T., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19670325 199703 2 002
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Письменный опрос проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся в конце изучения раздела/темы. На проведение опроса отводится ХХ минут. При работе обучающийся может использовать следующие источники: нормативная литература, стандарты, плакаты,калькулятор.

2. Критерии оценки письменных ответов 5» «отлично» - в работе дан полный, развернутый ответ на поставленные 5» «отлично» - в работе дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием научной терминологии. «4» «хорошо» «хорошо» - в работе дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки. Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют минимальному объему содержания предметной подготовки. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Возможны несущественные ошибки в формулировках. Ответ логичен, изложен литературным языком с использованием научной терминологии. «3» «удовлетворительно» - «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Оформление требует поправок, коррекции. «2» «неудовлетворительно» - «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Изложение неграмотно, допущены существенные ошибки. Отсутствует интерес, стремление к добросовестному и качественному выполнению учебных заданий.

## 3. Примерные задания

Раздел/Тема	Задания
Тема 1.2. Строение и свойства строительных материалов	Вариант 1 1. Классификация строительных материалов 2. Дать определение «механические свойства строительных материалов» и описать прочность строительных материалов. Вариант 2 1. Строение и структура строительных материалов 2. Дать определение
## IV

Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52

## V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Избор кандидата врши се на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Златиборског управног округа. Изборни поступак спроводи се међу кандидатима који, на основу података из пријаве, испуњавају услове за запослење на радном месту. Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних, посебних функционалних и понашајних компетенција и фазе у којој се спроводи интервју са Конкурсном комисијом. Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.

- • општих функционалних компетенција : • општих функционалних компетенција :

1. Организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено) 2. Дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару) 3. Пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено)

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције Дигитална писменост (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција, могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs

- • посебних функционалних компетенција: • посебних функционалних компетенција:

1. Посебна функционална компетенција за област рада: послови управљања људским ресурсима (прописи који регулишу радно-правне односе у државним органима) - провераваће се путем симулације (писано). 2. Посебна функционална компетенција за област рада: послови јавних набавки (методологија за припрему конкурсне документације у поступку јавних набавки применом Закона о јавним набавкама и Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Златиборском управном округу) – провераваће се путем симулације (писано). 3. Посебна функционална компетенција за радно место: релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Уредба о начину рада Савета управног округа) - провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Златиборском управном округу
## BAB VI PENUTUP

Rencana kerja Bappeda merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Bappeda tahun 2015 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 dan disusun mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Renja (Rencana Kerja) Bappeda tahun 2015 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia. Indikator yang ditetapkan dalam Renja (Rencana Kerja) ini sedapat mungkin menggambarkan suatu hasil kegiatan yang terukur. Dengan demikian penilaian yang dilakukan atas dasar Rencana Kerja diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Pemalang, September 2014

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG

Ir. MOHAMADARIFIN, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19660103 199203 1 009

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

36
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 2.435.295.053.614,00 berkurang sejumlah Rp. 11.091.950.312,06 sehingga menjadi Rp. 2.347.486.320.243,94 dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan 1.Semula Rp2.253.148.490.556,72 2. Berkurang (Rp. 469.442.396.294,04) Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.783.706.094.262,68

b. Belanja 1. Semula Rp 2.542.198.490.556,72 2. Berkurang (Rp. 741.960.718.361,07) Jumlah belanja setelah perubahan Rp.1.800.237.772.195,65

c. Pembiayaan 1. Penerimaan a) Semula Rp. 290.000.000.000,00 b) Berkurang (Rp. 263.138.322.067,03) Surplus /(Defisit) setelah perubahan Rp. 26.861.677.932,97

2. Pengeluaran a) Semula Rp 950.000.000.000,00 b) Bertambah Rp. 9.380.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.10.330.000.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.26.850.219.599,64

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah