ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin “Oruçlunun kendisiyle haz duyduğu iki sevinci vardır. sevinci...”30 Birisi iftar vaktindeki (oruç bozmak) hadisini de Kelabazi şöyle yorumlamaktadır: İftar vaktinde, orucunu Allah’a halis kılması dolayısıyla kendisine verilecek sevap hastalık, ölüm veya afet vaki olsa dahi verilir. Oruçlu buna sevinir. Halis olarak Allah için bir şey yaptığından dolayı kişi mutlu olur. Oruç tuttuğu için Rabbinin kendisini mükafatlandıracağını düşünen kul 31 buna sevinir. Çünkü hiçbir amel oruç gibi olmayacaktır. Oruçlu orucu kazasız belasız tamamladığı 32 için sevinçlidir. Çünkü o tüm gün bütün lezzetlerden imsak etmiştir. Kulun ikinci sevinci dünyadan ayrılıp Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Çünkü mü’min dünyanın tüm yasaklanmış lezzetlerinden ve şehvetlerinden uzak durup oruç tutar. Oruç tutan kişi iftar edinceye kadar yemez. Dünyadaki hayatında güneş batınca, dünyadaki lezzetlere karşı tuttuğu orucundan iftar eder. Böylece sevinç yaşar. Mümin ölünce bu korunma süresi bitecek ve mü’min bir ferahlama yaşayacaktır. Yani mü’min dünya hayatının güneşi battığında 33 iftar etmiştir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: “Ölüm mü’min için bayramdır.”34

## Oruçlunun Ağız Kokusu

“Oruçlu ağzının (açlık) kokusu Allah Taâlâ nezdinde misk kokusundan daha temizdir”. Kelabazi’ye göre; oruçlunun ağız kokusunun misk kokusuyla mukayese edilmesi ve hatta ondan üstün 35 tutulmasını, misk kokusunun insanlar arasında tutulan ve beğenilen bir koku olması dolayısıyladır. Yani nasıl insanlar güzel kokuyu sever, ondan etkilenir, ondan hoşlanır ve onu tercih ederse Allah da oruçlunun ağız kokusunu sever, ondan etkilenir, hoşlanır ve onu tercih eder.

## Oruç Nefse Muhalefettir

Kelabazi’ye göre oruç nefse muhalefettir. Bu hususla ilgili Kelabazi şunları söyler: “Oruç Allah’ın rızasını umarak nefse muhalefet etmektir. Nefisten uzaklaşma, nefsin arzularını terk 36 etmektir. Nefsin istekleri ise yeme içme ve cinsel münasebettir.” Oruçlu bunları terk etmiştir. Nefsin arzularını, şehvetlerini ve lezzetlerini terk etmiştir. Bunları terk eden kişi, nefsinden uzaklaşmış olur. Allah'ın vechini isteyerek nefsinden uzaklaşan kişinin de Allah’la arasında engel kalmamıştır. Çünkü insanla Allah arasında üç engel vardır: Mahlûkat, dünya ve nefs.
## BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2018

- A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Program Rencana Kerja kecamatan Gucialit ini adalah program yang telah ditetapkan di dalam rencana program kecamatan Gucialit tahun 2018 sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini

## Program Utama dan Kegiatan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2018

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1.	Implementasi Sistem Adminsitrasi kependudukan ( Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2.	Pembinaan Pelayanan Publik
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan	1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtasar realisasi kinerja SKPD/ LAKIP
2.	Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun
3.	Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan	4.	Penyusunan rencana kerja dan anggaran ( RKA SKPD )
5	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum	1.	Pengendaliaan Keamanan Lingkungan
2.	Pembinaan dan pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3.	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
4.	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
Daerah(KOMINDA)	Belitung	Rapat, 1 Dokumen	Dokumen
2.2	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Kegiatan	29.867.000	1 Kegiatan	59.734.000
2.3	Fasilitasi Pokja TIM Terpadu Penanganan Konflik	Terlaksananya Fasilitasi TIM Terpadu Penanganan Konflik	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan	31.117.000	1 Kegiatan	62.234.000
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	81,433,650.0 0
3.1	Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),Forum Kewaspadaan Dini (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah FKUB yang terfasilitasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan	41.067.000	118,913,300.0 0	1 Kegiatan	98.425.600
3.4	Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi Pelajar dan Mahasiswa	Jumlah Pelajar mengikuti pendidikan pancasila	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 40 Orang	36.850.000	1 Kegiatan, 40 Orang	73.700.000
3.5	Sosialisasi Peningkatan Wawasan Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda	Jumlah Generasi Muda yang tersosialisasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 40 Orang	85.000.000	1 Kegiatan, 40 Orang	230.615.000
3.6	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat	Jumlah Aparatur yang tersosialisasi	Provinsi Kepulauan Bangka	1 Kegiatan, 40 Orang	163.425.000	1 Kegiatan, 40 Orang	163.425.000
April 2012

No.	Persyaratan Dokumen	Penjelasan Dokumen
Auditor TI merupakan auditor TI independen internal, dengan informasi pendukung sebagai berikut: 1) Struktur organisasi yang menunjukkan satuan auditor internal Teknologi Informasi adalah unit kerja yang independen sebagai berikut/terlampir: 2) CV auditor yang melakukan audit Teknologi Informasi yaitu / terlampir: 3) Sertifikasi yang dimiliki Auditor Internal TI meliputi:
c. Laporan user acceptance test (UAT), yang dinyatakan berhasil dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat	c. Laporan User Acceptance Test (UAT) 1) UAT telah dilakukan oleh ………… yaitu...................................................................................................... pada tanggal ................................................................. dengan lingkup UAT .................................................. (diisi dengan lingkup penetration test terkait aktivitas/produk yang akan dikembangkan) ............................................................................................................ 2) Hasil UAT ......................................................................................................................... ................................................................................................... 3) Summary mengenai UAT yang dilakukan ......................................................................................................................... ...................................................................................................
3	Dokumen yang menunjukkan infrastruktur pengelolaan fraud	Dokumen yang disampaikan: Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen)

Halaman | 15 dari 22
Visi : Masyarakat Magetan yang SMART semakin Mantab dan lebih Sejahtera
Misi II :Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengendalian laju inflasi	Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam pengendalian inflasi daerah	Melaksanakan koordinasi lintas OPD dalam pengendalian inflasi daerah
Terwujudnya BUMD yang sehat	Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD	Meningkatkan kualitas pembinaan BUMD	Meningkatkan koordinasi secara intensif dalam melaksanakan pembinaan BUMD
Meningkatnya perkembangan usaha mikro	Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro	Mendorong pengembangan Usaha Mikro	Fasilitasi akses permodalan dalam pengembangan Usaha Mikro

27
Tabel 18 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

####### Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan. Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)

Laporan Keuangan | Laporan-laporan Pendukung 62
- 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου Απορρίπτονται προσφορές που κατά παράβαση των όρων της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Άρθρο Άρθρο Προσφερόμενη τιμή – Χρόνος παράδοσης Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα είδους, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, τα χαρτόσημα της Σύμβασης ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας, για τις εφ’ άπαξ προμήθειες και ως την λήξη της σύμβασης όταν πρόκειται για τμηματικές προμήθειες. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το ζητούμενο είδος, βαρύνει το Νοσοκομείο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 5 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Άρθρο Άρθρο Αξιολόγηση προσφορών – Κατακύρωση διαγωνισμού

- 1. Ελέγχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης.
- 2. Ανοίγονται οι τεχνικές προσφορές και αξιολογούνται μόνο οι προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά είναι αποδεκτά.
- 3. Ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές των εταιριών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές. Οικονομικές προσφορές εταιριών των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης δεν ανοίγονται αλλά επιστρέφονται.
- 4. Επιλέγεται η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.
- 5. Συντάσσεται Πρακτικό από την Επιτροπή Αξιολόγησης και υποβάλλεται στο Σ.Δ. του Νοσοκομείου προς έγκριση.
- 6 Ενημερώνονται οι απορριφθέντες για τους λόγους απόρριψής τους
- 5. TANGGUNG JAWAB

5.1.	Keberhasilan pelaksanaan tugas; dan
5.2.	Penggunaan Alat Tulis Kantor dan Alat Perlengkapan Kantor secara efektif dan efisien.

- 6. KERJA

6.1.	Terpelajarinya tugas dan petunjuk kerja;
6.2.	Tersedianya bahan dan peralatan;
6.3.	Terlaksananya pengumpulan data perencanaan;
6.4.	Terlaksananya pengklasifikasian data perencanaan;
6.5.	Teranalisanya data perencanaan;
6.6.	Terlaksananya penelaahan data perencanaan;
6.7.	Tersusunnya Rekomendasi;
6.8.	Tersampaikannya hasil rekomendasi di bidang analisis perencanaan kepada atasan;
6.9.	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya; dan
6.10.	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas.

- 7. BAHAN KERJA

7.1.	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis; dan
7.2.	Petunjuk dan pengarahan atasan.

- 8. PERALATAN KERJA

8.1.	Alat Tulis Kantor; dan
8.2.	Alat Perlengkapan Kantor.

- 9. HUBUNGAN KERJA

Pola Hubungan	Nama Jabatan	Sifat Hubungan
Internal	Kepala Subbagian Program, Informasi dan Humas	Petunjuk dan Pengarahan

- 10. KEADAAN TEMPAT KERJA

No	Aspek	Kondisi
10.1.	Ruangan/Tempat Kerja	Di dalam dan luar ruangan
10.2.	Suhu	Sejuk
10.3.	Udara	Cukup
10.4.	Keadaan Ruangan	Baik
10.5.	Letak	Baik
10.6.	Tempat Kerja	Bersih
10.7.	Penerangan	Terang
10.8.	Suara	Tenang

Dinas 23 Dinas 23 Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
### Paragraf 3

### Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

### Pasal 61

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

### Paragraf 4 Penerimaan Pinjaman

### Pasal 62

Penerimaan pinjaman digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

### Paragraf 5 Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

### Pasal 63

(1) Pemberian pinjaman digunakan unruk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

### Paragraf 6 Penerimaan Piutang

### Pasal 64

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

### Paragraf 7 Investasi Pemerintah Daerah

38
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

## Pembatalan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu

- 12.1 Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dibatalkan atas permintaan Pemegang Sertifikat Sistem Manajemen Mutu.
- 12.2 Pembatalan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu hanya dapat dilakukan melalui Panel Tinjauan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu.
- 12.3 Setelah pembatalan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu, Pemegang Sertifikat Sistem Manajemen Mutu tidak berhak lagi menggunakan Tanda Sertifikasi serta menarik semua dokumen yang telah bertanda sertifikasi dari penggunaan. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik dokumen yang bertanda sertifikasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## Pasal 13 Tanggung Gugat (Liabilitas)

Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tanggung gugat sistem manajemen dilakukan berdasarkan peraturan perundangan.

## Pasal 14 Banding atau perselisihan

Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan prosedur banding yang ditetapkan oleh LSSM BBLM.

## Pasal 15 Periode Perjanjian

Periode Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya Sertifikat Sistem Manajemen sampai dengan tanggal habis masa berlakunya, kecuali kalau Sertifikat Sistem Manajemen dicabut oleh LSSM BBLM dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan atau dibatalkan atas permintaan Pemegang Sertifikat Sistem Manajemen dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Perjanjian Penggunaan Sertifikat Sistem Manajemen ini diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh pejabat LSSM BBLM dan Pemegang Sertifikat Sistem Manajemen.

Bandung, 20..

Atas nama LSSM BBLM	Atas nama Pemegang Sertifikat Sistem Manajemen

Halaman 6 dari 6 F-02-02/10
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi	Kota Mojokerto	Jumlah informasi dan daftar arsip yang disediakan	5.000 lembar	109.610.770	120.571.847
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi	Kota Mojokerto	1) Jumlah instansi yang dibina 2) Jumlah unit kearsipan yang dilakukan supervisi pendampingan di BUMD	1) 58 instansi 2) 1 BUMD	26.839.780	29.523.758
2	24	04	PROGRAMPERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	22.241.700	24.465.870
2	24	04	2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	22.241.700	24.465.870
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi	Kota Mojokerto	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup	3 daftar	22.241.700	24.465.870
TOTAL	6.161.799.405	6.769.784.744
Kepala SKPKD melakukan penatausahaar atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### Pasal 116

(1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan. (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajitan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jumlah penerimaan pinjaman;

b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan

c. sisa pinjaman.

### Pasal 117

(1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo. (2) Apabila anggaran yang tersedia dari APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD. (3) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD atau dalam laporan realisasi anggaran.

### Pasal 118

(1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo. (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada belanja bunga dalam belanja daerah.

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada belanja bunga dalam belanja daerah.

57 Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok utang yang jatuh tempo dalam pengeluaran pembiayaan. 57 Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok utang yang jatuh tempo dalam pengeluaran pembiayaan.

57 Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok utang yang jatuh tempo dalam pengeluaran pembiayaan. 57 Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok utang yang jatuh tempo dalam pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 119
(7) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. (9) Pengeluaran anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (8) menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

### Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

### Pasal 94

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada SKPD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksuk pada ayat(I)

### Pasal 95

50 TAPD melakukan Verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. (2) Berdasarkan hasil Verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan pemeriksa 50 TAPD melakukan Verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. (2) Berdasarkan hasil Verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan pemeriksa keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

50 TAPD melakukan Verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. (2) Berdasarkan hasil Verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan pemeriksa 50 TAPD melakukan Verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. (2) Berdasarkan hasil Verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan pemeriksa keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.