ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Gjennomføring av prosjekt, refleksjon, rapport/dokumentasjon	Faglærer	113 timer
HMS-opplæring	Faglærer	10 timer
Fellestema	Faglærer	20 timer
Individuell aktivitet
Opplæring i praksis, ekskursjoner, oppgaver, logg, rapport, egenvurdering/vurdering.	Faglærer	100 timer
Sum:253/337 timer( ) **

(*)Omfanget av faget er 168 årstimer på Vg1 nivå og 253 årstimer på Vg2 nivå. Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter. I 45 minutters skoletimer utgjør dette 6 uketimer på Vg1 (224 årstimer) og 9 uketimer på Vg2 (337 årstimer). Elever med opplæring i samisk som første eller andrespråk, finsk som andrespråk, norsk for hørselshemmede eller norsk tegnspråk har egne tidsrammer. Se forskrift.

### 4. Vurdering

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Det er skolen som har ansvaret for både underveisvurdering og for å sette standpunktkarakter som er sluttvurdering for yrkesfaglig fordypning. Dersom yrkesfaglig fordypning brukes til opplæring i bedrift, skal skolen samarbeide med opplæringsansvarlig i bedrift om vurdering. Skjemaet "Tilbakemeldingsskjema fra arbeidspraksis" er forslag til hjelpemiddel i underveisvurdering og dialogmøte mellom skole, elev og bedrift. Grunnlaget for vurdering er elevens måloppnåelse i forhold til kompetansemål i den individuelle læreplanen og valgte Vg3 mål innenfor programområdet. • Eleven skal gjøre rede for fagets innhold, oppgaver og arbeidsmetoder(hva, hvordan og hvorfor). • Eleven formidler refleksjon og vurdering av egen egnethet og eget arbeid med faget. • Eleven dokumenterer arbeidet underveis og vurderer seg selv (egenvurdering). • Eleven begrunner sitt yrkes- og utdanningsvalg i forhold til en helhetlig vurdering.
Estado de Santa Catarina . FRIAS. MUNICÍPIO DE ÁGUAS Departamento de Licitação . CNPJ: 95.990.180/0001-02 Rua Sete de Setembro, 512 – Centro Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 Fone/Fax (49) 3332-0019

100 unidades
1	19	PALITO DE DENTE	embalados individualmente. Caixa com 100 unidades	2,00	un
1	20	Pratos plásticos descartávei s	26cm, cor branca. Pacote com 10 unidades	5,00	pct
1	21	SACOS PLÁSTICO S PARA FREEZER E MICRO- ONDAS 08KG	Rolo co m 100 unidades	2,00	rl
22	TOUCA DE TNT DESCARTÁ VEL	TNT branco, sanfonada, com elástico. Pacote com 100 unidades	2,00	pct
1	23	Água Sanitária 1 litro	5,00	un
1	24	Detergente neutro para uso geral	unidade com 500ml	20,00	un
1	25	ESPONJA DE ESPUMA PARA LAVAR LOUÇA	multiuso para lavar louca. Dupla face com espuma de poliuretano e fibra sintética com mineral abrasivo. Pacote com 04 unidades . Dimensão mínima de cada esponja 10,5x7. Espessura de no mínimo 2cm	5,00	pct
1	26	SABÃO EM PÓ	Pacote com 2kg	2,00	un
1	27	SACOS PARA LIXO 100 LITROS. ROLO COM 25 UNIDADES PICOTADA S	8,00	rl
1	28	SACOS PLÁSTICO S PARA LIXO 200 LITROS	super resistente na cor preta. Pacote com no mínimo 05 unidades cada	20,00	pct

Pagina 19
WALIKOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2026	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Tingkat Capaian)	(Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025 Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	-	-	100%	1 Dokumen	100%	100%
Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Dokumen Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten Kapuas hulu	Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kab. Kapuas hulu	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
## Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT DAN KEPALA DESA SERUT

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan : PERATURAN DESA SERUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

## Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp. 2.198.616.000,00
2	Belanja Desa	Rp. 2.211.018.873,00
Surplus/Defisit	Rp. 12.402.837,00
3	Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 31.488.393,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 19.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b ) Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp. 12.488.393,00 Rp. 85.556,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan,jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,jika ada.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,
MUHAMAD
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN : (4,48/2017).
## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang telah menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2015. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2015 mengacu pada kerangka arahan dan Rencana kerja Pemerntah Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2015 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011 - 2016 dan Renstra Bappeda 2011 - 2016. Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Ir. MOHAMADARIFIN, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19660103 199203 1 009

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

1
But it does not end there It does not end. It lives on, moves on, rolls on, gathering steam, gathering momentum, in the hope we manage to construct out of weariness and anxiety, loss and despair. Easter lives on As we have the courage of a Mary Magdalene To feel the feelings Cry the tears And then gather ourselves up To move on One holy day at a time To live and love and go out into the world to work To work like heck To create a new heaven and a new earth Right here.

*************************************** As I’ve listened to you in these days I’ve heard many things I’ve heard gratitude for small things like birds at the feeder, daffodils in the garden, and grandchildren on Zoom Your gratitude for having the basic things you need and your awareness of those who do not, or will not.
# Lawyers, Restaurants, Chiropractors, Dentists, Nail Salons

Subj: Alexa, can you help me promote my practice? Alexa, can you help me promote my pizzeria? Alexa, can you help me promote my salon? Alt: How Can you get Amazon to promote you for free? Would you like your (business) to increase its marketing reach overnight and get clients/patients/customers revenue almost instantly and with little out of pocket cost? I work with (businesses) across Texas and help them increase revenue almost instantly. The newest secret weapon? Amazon Alexa. Did you know that Amazon has sold over 200 million of these? Yet hardly any small businesses have started using Alexa for marketing their services. And it’s strange no one is using it. This article agrees: https://martech.org/more-than-200-million-smart-speakers-have-been-sold-why-arent- they-a-marketing-channel It is an amazing way to keep in touch with clients and get them coming in. And the other thing we’re seeing is that people will talk about this and tell their friends. Just reply back to this email and we can have a short chat about setting up a unique Amazon Alexa channel for your restaurant/salon/practice.

Best regards, YOUR NAME CONTACT INFO
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 2) обучающиеся за счет средств краевого бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - профессиональные организации, реализующие программы подготовки рабочих): из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 3) обучающиеся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, проходящие обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям "Искусство балета", "Искусство танца (по видам)", образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования в области искусств (далее - профессиональные организации в области искусства);

- 4) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие:

в краевых государственных, муниципальных, частных общеобразовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющие государственную аккредитацию (далее - общеобразовательные организации, реализующие адаптированные общеобразовательные программы); в краевых государственных профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, программы профессионального обучения (далее - профессиональные организации, реализующие программы СПО);

- 5) обучающиеся краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием "кадетский (морской кадетский) корпус" (далее - кадетские корпуса) и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий (далее - Мариинские женские гимназии):

из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на душу населения по группам территорий Красноярского края; из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного на душу населения по группам территорий Красноярского края; воспитывающихся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного на душу населения по группам территорий Красноярского края; из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
## USULAN ALOKASI DANA ANGGARAN FORMULA E KEPADA WARGATIDAKMAMPU

Sumber gambar: www.megapolitan.kompas.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak segera memberikan bantuan dana kepada warga yang terdampak virus Corona (COVID-19). Wakil Ketua DPRD DKI MTaufik menilai anggaran Formula E juga bisa dialihkan untuk penanganan penyebaran virus Corona di Jakarta. ' Saya mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan anggaran program kegiatan yang dipandang tidak prioritas, seperti Formula E dan PMD, untuk warga terdampak virus Corona atau COVID-19," ujar Taufik dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020). Menurut Taufik, kebijakan Anies dalam mengimbau masyarakat DKI agar tidak keluar rumah sudah tepat. Akan tetapi, Pemprov DKI harus bisa menjamin kebutuhan hidup warganya terutama pekerja informal atau masyarakat menengah ke bawah. Taufik juga menyebut, banyak masyarakat pekerja informal atau buruh harian yang mengandalkan penghasilannya di lapangan. Oleh karenanya, imbauan Anies tidak work from home akan efektif jika pekerja informal tidak dipenuhi kebutuhan hidupnya selama masa (WFH). "Mereka yang bekerja harian ini tidak akan bisa memberi makan keluarganya, apabila harus tinggal di rumah dan tidak bekerja. Cara satu-satunya agar imbauan itu efektif, ya dengan memberikan mereka bantuan agar dapat tetap memberi makan keluarganya selama mereka tinggal di rumah," imbuhnya. Jika tidak demikian, maka mereka akan tetap keluar rumah untuk mendapatkan penghasilan dan bisa beresiko terhadap penyebaran virus corona yang meningkat. "Sekali lagi saya tegaskan, mereka perlu mendapatkan bantuan dana. Jadi sudah saatnya gubernur segera mencairkan anggaran BTT tersebut," kata Taufik.

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 2020

Hlm 1
Resource Toolkit	Single Scheme Administration Project (Phase 1) Normal Retirement Resources
Resource Name	Final Retirement Statement Template
Resource Reference	SPS.RET.NR.TS.01 (Phase 1)
Description	This Statement may be completed and issued to a member shortly after retirement to confirm their definitive retirement benefits
Version	V1.05
Version Comments	Template updated to reflect new scheme year 2022.

PLEASE NOTE: Administrators may access legislation, Circulars or Letters to Personnel Officers noted in this Procedure by accessing the Circulars & Legislation Section of the Single Scheme Website at www.singlepensionscheme.ie/circulars
VIP/DC/3 Rev.

Annex, page 3

Note on Article F: Egypt proposed the addition of the word “legally” so the phrase reads “enjoying legally the exception”.

Note on Article J: Alternative Proposal:

[(1) To foster the cross-border exchange of accessible format copies, Member States/Contracting Parties shall [/may] endeavor to facilitate the voluntary sharing of information to assist authorized entities in identifying [/in cooperating with] one another. The International Bureau shall [/may/can] establish an information access point for this purpose.]

[Agreed Statement to paragraph (1): It is understood that Article J does not imply any mandatory registration for authorized entities, nor does it constitute a precondition for the use of this Treaty by authorized entities [to benefit from the provisions of this Treaty]; but it provides for a possibility for sharing information to facilitate the cross-border exchange of accessible format copies.]

[(2) The International Bureau [/Contracting Parties] undertake[s] to collect appropriate information, including statistical and research data, relating to the cross-border exchange of accessible format copies to enable Contracting Parties to formulate and implement policies to give effect to this Treaty. The process of collecting and maintaining this information shall: (a) comply with legally established safeguards, including legislation on data protection, to ensure confidentiality and respect for the privacy of beneficiary persons [in accordance with Article H]; and (b) comply with internationally accepted norms to protect human rights and fundamental freedoms and ethical principles in the collection and use of statistics.]

[(3) The information collected in accordance with this Article shall be disaggregated, as appropriate, and shall only be used to identify and address the barriers faced by beneficiary persons in exercising their rights.]

[End of Annex and of document]
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- e. Memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik;
- g. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- h. Meningkatkan kapasitas bagi pengurus partai politik dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
- i. Menyusun database partai politik;
- j. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam lingkup tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- m. Melaksanakan Pembinaan Staf;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum
- Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasiitasi Pemelihan Umum yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas Melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
- Uraian Tugas Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
## Schedule 2 – Service Level Order form template

Project	Project title: [insert, or delete if no project title] Duration:
Services	[insert description of pathology services to be provided by NSWHP] Specific Requirements: [insert any additional requirements to be met by NSWHP]
Deliverables	[insert: description of tangible items such as reports that NSWHP will provide to SCHN after performing the Services; - instructions for delivery of results e.g. hardcopy, fax - Report address / recipient for results e.g. SCHN Key Contact below.]
Delivery Date	[insert] Note: Turnaround times are indicative only and assume standard collection and assay conditions. Unusual or unforeseen circumstances may increase the turnaround time.
SCHN Materials	[insert description of specimens, samples, data (patient or other data) etc. that SCHN will provide to NSWHP for purposes of services. Include requirements for the collection and transport of the materials by SCHN] All biological specimens must be collected by SCHN in accordance with all applicable laws, standards, best practice guidelines, NSW Ministry of Health policies. SCHN must notify the NSWHP Key Contact at least [xx] hours prior to specimen collection of the final number of specimens to be tested, to assist with laboratory management. Human Research Ethics Committee (HREC) approval details: HREC Reference Number [insert, or insert ‘N/A’ if not applicable]
Return or disposal of Materials	[insert instructions for return or disposal of Materials to SCHN]
Payment Details	Fees: [specify fees and expenses payable by SCHN, including amount and frequency and whether GST inclusive or exclusive] OR Fees as outlined in the quote provided by NSWHP dated [XX Month Year] Invoicing: (Note that cl 5(b) requires that invoices are paid within 30 days.) [Specify invoicing schedule and addressee details: Cost centre transfer: [cost centre number] and [name of cost centre manager] OR Tax invoice: [name of sponsor] and [address for delivery of invoices]
NSWHP Key Contact	Name: [insert] Title: Location: