ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
April 2012

No.	Persyaratan Dokumen	Penjelasan Dokumen
terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Penyelenggara Penunjang sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, hingga pengakhiran kerja sama. c. tersedianya akses ke Penyelenggara Penunjang bagi Bank Indonesia, mencakup antara lain akses terhadap data atau informasi, sistem dan infrastruktur, dan sumber daya manusia. 3. Dokumen tambahan untuk memperkuat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menunjukan kemampuan Penyelenggara Penunjang dalam memberikan layanan, antara lain: 1) Dokumen yang menunjukkan profil penyelenggara penunjang paling kurang memuat: 1) ringkasan profil perusahaan, termasuk rekam jejak perusahaan dalam penyelenggaraan SP; 2) struktur organisasi; 3) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Direksi yang bertanggung jawab dalam pengembangan produk/aktivitas yang akan dilakukan yang memuat informasi nama, jabatan, alamat, nomor	point of failure . Penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Penyelenggara Penunjang sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, hingga pengakhiran kerja sama, yaitu: …………………………………………………………………… .................................................. ......................................................................................................................... ................................................................. c. tersedianya akses ke Penyelenggara Penunjang bagi Bank Indonesia, mencakup antara lain akses terhadap data atau informasi, sistem dan infrastruktur, dan sumber daya manusia. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................................................................................ 3. Dokumen tambahan untuk memperkuat hasil penilaian kemampuan memberikan layanan oleh Penyelenggara Penunjang, yaitu: a. Profil penyelenggara penunjang sbb: 1) ringkasan profil perusahaan, termasuk rekam jejak perusahaan dalam penyelenggaraan SP: ………………………………………………………………. 2) struktur organisasi: ……………………………………………………………… 3) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Direksi yang bertanggung jawab dalam pengembangan produk/aktivitas akan dilakukan, dengan informasi meliputi: a) informasi nama: b) jabatan:

Halaman | 7 dari 22
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013- 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2016	Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan Peningkatan penyususnan sistem pelaporan capaian	36 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	100 %
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja yang valid	36 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	100 %
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	4 kegiatan	100%
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78	79	79	100%	79	79	100%
Program Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9 kegiatan	-	9 kegiatan	9 kegiatan	100%	9 kegiatan	9 kegiatan	100%
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Magetan	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Magetan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Selosari	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Selosari	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tambran	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Tambran	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
- f. Kecamatan.
- 2. Dalampasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
- 3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- 4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
- 5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- 6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikanpenerapan dan penegakanPerda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
Neraca KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR Neraca KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2016

## II. Neraca

####### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

######## NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

########## (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catata n	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET
Aset Lancar	C.1
Kas dan Bank
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	1.	0	0
Persediaan	C.1.	2.	0	96.000
Jumlah Aset Lancar	0	96.000
Aset Tetap	C.2
Tanah	C.2.	1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.	2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2.	3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.	4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.	5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.	6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.	7.	0	0
Jumlah Aset Tetap	0	0
Jumlah Aset	0	96.000
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek	C.5
Uang Muka dari KPPN	C.5.	1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	0
Jumlah Kewajiban	0	0
EKUITAS
Ekuitas Dana Lancar	C.6
Jumlah Ekuitas Dana	0	96.000

| II. Neraca 16
##### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan 'Purbalingga Yang Mandiri dan Visi Kabupaten urbalingga, yaitu Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia' . Mempedomani amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up dan Top DownPlanning , dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan ProvinsiJawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, memasuki pelaksanaan Tahap Ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025, dan Tahap Kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 dan memperhatikan Visi - Misi Kepala Daerah Terpilih. Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NawaCita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

- 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara;
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan terpercaya;
- 3. Membangun Indonesia daripinggiran dengan memperkuat aerah - daerah dan Desa dalam kerangka NKRI;
- 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
Medezeggenschapsreglement MR van de Kleine Prins

## Artikel 28 Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden

- 1. De bevoegdheden op grond van de artikelen 24 tot en met 27 van dit reglement, zijn niet van toepassing, voor zover:
- a. de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet gegeven voorschrift; of
- b. het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 38 van de Wet op het primair onderwijs voor zover het betrokken overleg niet besluit de aangelegenheid ter behandeling aan het personeelsdeel van de MR over te laten.
- 2. De bevoegdheden van het deel van de MR dat uit en door het personeel is gekozen, zijn niet van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst.

## Artikel 29 Termijnen

- 1. Het bevoegd gezag stelt de MR of die geleding van de MR die het aangaat een termijn van 4 weken waarbinnen de MR of die geleding van de MR een schriftelijke standpunt dient uit te brengen over de voorgenomen besluiten met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 24 tot en met 27 van dit reglement.
- 2. De in het eerste lid bedoelde termijn kan door het bevoegd gezag per geval, op gemotiveerd verzoek van de MR dan wel die geleding van de MR die het aangaat, worden verlengd.
- 3. Het bevoegd gezag deelt onverwijld schriftelijk mee of de termijn al dan niet wordt verlengd en indien nodig voor welke termijn de verlenging geldt.

### [Indien van toepassing: Themaraad]

## Artikel 30 Themaraad

1. Binnen de MR van de Kleine Prins is er geen themaraad.

### Paragraaf 6 Inrichting en werkwijze MR

## Artikel 31 Verkiezing voorzitter en secretaris

- 1. De MR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris.
- 2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de MR in rechte.

## Artikel 32 Uitsluiting van leden van de MR

- 1. De leden van de MR komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na.
- 2. De MR kan tot het oordeel komen, dat een lid van de MR de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, indien het betrokken lid:
- a. ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet of dit reglement;
- b. de plicht tot geheimhouding schendt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden; of
- c. een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de MR.
- 3. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de MR met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden besluiten het betreffende lid te wijzen op zijn verplichtingen dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug te trekken als lid van de MR.
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

- (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- (4.) Kewajiban Jangka Panjang
- (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- • dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban • dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

##### (7.) Ekuitas

- • merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu • merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 34
Easter begins in darkness But it does not end there. In fact, I’m not sure that Easter “ends” at all.

But it does not end there

The Bible accounts are all different Jesus appearing to his friends in a locked room Or on the road to Emmaus Or on a beach at a breakfast They’re all different and they’re all the same as they move from the stasis of the tomb to action. Women, the disciples, beginning to move into action. Taking up the lives they’d left when they were disrupted. In the next days, the first shape of the early church will emerge, As people gather, Invite each other to their homes Eat, talk, worship And then go out into the world to find and care for the sick Feed the hungry Clothe the naked Visit those in prison. This is what their friend had taught them to do. And even though he was gone, he was not really gone when they were doing this work of loving each other and loving the world.

Easter begins in darkness
### Bagian Kedua Laporan Tahunan

### Pasal 167

(1) PPK-SKPD menyusun laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### Pasal 168

(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan. (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimand dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan ~ istem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan.

### Pasal 169

(1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD setagaimana dimaksud

80
- c) semua material alat yang digunakan untuk c) semua material alat yang digunakan untuk Material alat kerja mengerjakan pekerjaan didalam proyek, misalnya : kayu perancah , skaffoolding,

####### Machines ( mesin )

Berupa alat kerja , alat produksi , yang berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan pekerjaan dalam proyek kontruksi. Alat ini berupa

- 1. Alat sifatnya ringan tenaga manusia
- 2. Alat sifatnya ringan tenaga mesin atau listrik
- 3. Alat sifatnya berat tenga listrik atau mesin yang berguna untuk kecepatan, kerapian pada pengerjaan pekerjaan.

####### Methods ( metode )

Merupakan suatu cara atau langkah yang akan ditempuh untuk mengerjakan suatu pekerjaan didalam proyek. Dalam proyek kontruksi penguasaan ilmu keteknikan sangat dibutuhkan missal : teknik sipil ,arsitektur, mecanikal electrical, plambing

####### Time ( waktu )

Merupakan waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek kontruksi tersebut tanpa adanya waktu sumber daya anda tidak daapat digunakan. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan waktu yang baik.

####### TUGAS

- 1. Apa yang dimaksud dengan rencana anggaran biaya?
- 2. Apa yang dimaksud dengan anggaran biaya?
- 3. Dalammpenyusunan RAB ada 2 cara yang dapat dilakukan, coba jelaskan!
- 4. Apa tujuan dari pembuatan RAB ?
- 5. Apa saja fungsi dari RAB ?
- 6. Sumber daya proyek kontruksi meliputi 5M + 1 T sebutkan !
- 7. Sebutkan klasifikasi dana pada suatu proyek berdasarkan asalnya kemudian jelaskan !
LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - PENGADILAN [ .....Alamat Pengadilan ...] NEGERI Tanggal Efektif : .... Telp: … KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

LEMBAR REVISI

REVISI KE	BAGIAN	HALAMAN	KETERANGAN PERUBAHAN	TANGGAL

######### Diterbitkan oleh : Tanggal : ..................................... MANAGEMENT REPRESENTATIVE

######### ..................................................... NIP. ....................................

5
Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa masyarakat desa	Koordinasi dan pembinaan bidang bidang pemberdayaan masyarakat desa	11 desa	11 desa	100
pemberdayaan masyarakat desa	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa masyarakat desa	Terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa	100 %	99.98 %	99.9 8
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS	99,9 6
Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa	Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	11 desa	11 desa	100
Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa	Terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	100 %	97,75 %	98,8 7
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS	98,8 7
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS	97,5 8

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 6 TAHUN 2015

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135.900,00 z.wł. 135.000,00 z.zl. 900,00	- - -	5.000,00 5.000,00 -	130.900,00 z.wł. 130.000,00 z.zl. 900,00
75412	4210	Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00 40.000,00	- -	5.000,00 5.000,00	125.000,00 35..000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.043.765,00	11.000,00	11.000,00	4.043.765,00
80101	4210 4230	Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.314.522,00 362.022,00 1.000,00	1.000,00 - 1.000,00	1.000,00 1.000,00 -	2.314.522,00 361.022,00 2.000,00
80110	4210 4300	Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.145.000,00 35.100,00 46.000,00	10.000,00 10.000,00 -	10.000,00 - 10.000,00	1.145.000,00 45.100,00 36.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	90.000,00	30.000,00	-	120.000,00
85121	4210 4300 6060	Lecznictwo ambulatoryjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 - - 20.000,00	30.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00	- - - -	50.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.787.476,00 z.wł. 280.421,00 z.zl. 1.486.924,00 poroz. 20.131,00	230.620,00 80.788,00 149.832,00 -	- - - -	2.018.096,00 z.wł. 361.209,00 z.zl. 1.636.756,00 poroz. 20.131,00
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 25. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah. 27. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 28. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 29. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Pasal 2 APBD Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp3.443.686.072.737,01 berkurang sejumlah Rp13.104.180.155,77 sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp3.430.581.892.581,24 dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan
## BAB III

## TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi peningkatan daya saing 'bahwa gerakan terpadu pembangunan perbatasan sudah dimulai sejak Tahun 2011. Dulu pembangunan perbatasan itu tidak sinergi, sendiri-sendiri, K/L tidak sinergi, sehingga ada satu wacana bahwa pembangunan di perbatasan itu dipadukan menjadi satu. Sehingga gerakan ini bisa lebih konkret dan lebih jelas. Ini juga merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD1945 diantaranya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bentuk wujud dari melindungi ini adalah salah satunya dalam melindungi territorial. Dalam arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan di Tahun 2020, yakni Pertama, membangun masyarakat sebagai modal pembangunan. SDM ini adalah penting, selain kegiatan pembangunan infrastruktur Pelayanan dasar dengan kebutuhan geografis yang merupakan kesejahteraan umum pengembangan ekonomi lokal. Kemudian mengembangkan ekonomi lokal dan perluasan produk-produk unggulan melalui UMKM di Kawasan Perbatasan cukup besar dan ini membutuhkan dorongan. Dan beberapa tahun terakhir ini sudah begitu maju dengan adanya beberapa pembangunan yang dibantu oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya pengembangan Pusat Kawasan Strategi Nasional atau PKSN dan meningkatkan tata kelola kelembagaan di kawasan perbatasan.

Selain persoalan sinergitas pembangunan di kawasan perbatasan, hendaknya persoalan lingkungan agar tidak terganggu akibat proses pembangunan. Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan Pengelolaan perbatasan kedepan dan merujuk pada arahkebijakan nasional dalam bidang Pengelolaan Perbatasan tahun 2018- 2023, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tahun 2018- 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktifitas kelayakan dan pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2019-2024 yaitu :

- 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan