ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2026	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Tingkat Capaian)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017.
- 10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
- 11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
- 15. Plafon anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah setelah disepakati dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
- 18. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari satuan kerja perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi rencana kerja selama 1 (satu) tahun.
Exp. 021

Dictamen Núm. I/2013/209

- 17. Que en sus nuevas funciones, el profesional de la información debe ejercer un papel crítico; para ello es necesario que analice y reoriente su función, de acuerdo con las nuevas necesidades que demandan los consumidores; debe convertirse en un arquitecto de la información, en un pilar para que sea posible la sociedad del conocimiento. Es por ello que en la formación de los profesionales de la información, se deben enfatizar una serie de competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que todo profesional deberá desarrollar para realizar de forma efectiva su trabajo y servir ofreciendo soluciones a sus clientes, organizaciones y a la sociedad en general.
- 18. Que según Serra y Ceña (2004), el nuevo profesional de la información deberá desarrollar las siguientes competencias genéricas:
- a. Conocimiento de la organización a la que pertenece la unidad de la información;
- b. Visión sistémica;
- c. Capacidad y voluntad de aprendizaje continuo;
- d. Gestión del cambio y adaptación al entorno;
- e. Trabajo en equipo e integración en equipos multidisciplinares;
- f. Habilidades comunicativas;
- g. Cooperación;
- h. Compromiso con la excelencia del servicio;
- i. Potenciación de los valores éticos.
- 19. Que de manera particular, entre las competencias específicas a desarrollar pueden enunciarse las siguientes:
- a. Organización de la información. Bases teórico prácticas sobre los principios, conceptos, lenguajes controlados, reglas y normatividad de la organización de la información, así como el manejo de herramientas tecnológicas para la descripción, ordenamiento, análisis, clasificación y localización de recursos informativos en diferentes formatos;
- b. Desarrollo de colecciones. Planeación de los procesos de selección, adquisición, estudios de uso, pertinencia, descarte y mantenimiento de las colecciones de recursos informativos basados en estudios de necesidades de la comunidad y la organización;
- c. Gestión de servicios informativos. Administración e implementación de actividades que favorezcan la optimización de la información, así como el desarrollo social de la comunidad al tener acceso a la información en sus diferentes formatos; entre otros, a través de convenios de colaboración para el intercambio de fuentes de información, además de impulsar la participación activa en programas de fomento a la lectura, impregnada cada acción de un espíritu humanista que atienda a diversas comunidades;
- d. Diseminación selectiva de información. Proceso especializado que se ofrece de manera personalizada para responder a las necesidades informativas respecto a un tema y/o su actualización, en el cual se provee de recursos informativos que

Página 5 de 25
4. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan lembaran Negara Nomor 3895); 5. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
- 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 4400);
- 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- - для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.

Нахождение в воде низкой температуры, даже для здорового человека - сильный стресс. Но если человек, хотя бы немного ослаблен, через три- четыре дня за смелость придется расплачиваться. У людей с острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать состояния, опасные для жизни, такие как инсульт, гипертонический криз и т.д. Зимнее плавание противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях таких как

- - воспалительные заболевания носоглотки;
- - сердечнососудистой системы;
- - центральной нервной системы таких как (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа);
- - сахарный диабет;
- - органов зрения;
- - заболевания органов дыхания (туберкулез, воспаление легких, бронхиальная астма);
- - мочеполовой системы (цистит);
- - заболевания желудочно-кишечного тракта;
- - запрещено при кожно-венерических заболеваниях.

В случаи возникновения чрезвычайной ситуации звоните круглосуточно на номера: 01, 112
LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - PENGADILAN [ .....Alamat Pengadilan ...] NEGERI Tanggal Efektif : .... Telp: … KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

- • pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumberdaya • pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri;

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN, bertugas:

- • penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi • penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- • pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan • pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA, bertugas:

- • penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan organisasi dan • penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN, bertugas

- • penyiapan pelaksaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, • penyiapan pelaksaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

20
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024

Organisasi : KECAMATAN PASIE RAYA

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah
Tahun - 1	Tahun N	Tahun + 1
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
KECAMATAN PASIE RAYA
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7	01	KECAMATAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Aceh Jaya, Pasie Raya, SemuaKel/Desa	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	03	7.04	Pemberdayaan Mukim
7	01	03	7.04	0001	Penyelenggaraan Mukim	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Aceh Jaya, Pasie Raya, SemuaKel/Desa	Rp. 52.413.280	Rp. 52.413.280
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	Rp. 19.621.000	Rp. 19.621.000
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
Honorarium Imum Mukim Spesifikasi : Imum Mukim	2 x 12	Orang Bulan	1.750.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 413.280,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 103.320,00
[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 103.320,00
[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Imum Mukim
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN Spesifikasi : Imum Mukim	2 x 12	Orang Bulan	4.305,00	0 %	Rp. 103.320,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 309.960,00
[ # ] Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 309.960,00
[ - ] Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN
Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN Spesifikasi : Imum Mukim	2 x 12	Orang Bulan	12.915,00	0 %	Rp. 309.960,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp. 10.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp. 10.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp. 10.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp. 10.000.000,00
[ # ] Belanja Hibah Uang Kegiatan Tugas -Tugas Kemukiman Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 5.000.000,00
[ - ] Uang Hibah
T. Zuwandi [HIBAH] Alamat : Imum Muki	1 x 1	Kali Tahun	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
[ # ] Belanja Hibah Uang Kegiatan Tugas-tugas Kemukiman Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 5.000.000,00
Tgk. M. ADAN [HIBAH] Alamat : Alue Punti	1 x 1	Kali Tahun	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
Jumlah :	Rp. 52.413.280,00
Tuwi Kareung. 02 Januari 2024 Camat PASIE RAYA HAMDANI, S.Pd., MM NIP. 197807242007011017

Pembahasan	:
Tanggal	:
Catatan	:
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dirr)aksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Gubernur mendelegasikan kepada kepala SKPD untuk menetapkan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam rangka pelaksanaan APBD.

(3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mencakup : a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah; d. pejabat yang diberi wewenang rnenandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; e. pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran APBD;

(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

### Bagian Ketiga

### Penatausahaan Penerimaan

### Pasal 150

(1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.

(3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi transfortasi, dapat melebihi ketertuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan peraturan Gubernur; (4) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya ; (5) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos; (6) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan.

72
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 309);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-864 tanggal 16 Desember Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- 28. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3).

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKUUTARA Dan GUBERNUR MALUKU UTARA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
- b. Sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
- 2. Tujuan
- Adapun Tujuan penyusunan Renja PD adalah:
- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Karangmoncol dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

- 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol .
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Purbalingga
- 2.4 Review Terhadap RKPD Kabupaten Purbalingga
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
WALIKOTA BENGKULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
a. Pendapatan	Rp. 793.505.564.970,03
Belanja	Rp. 756.926.896.974,00
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2016

#### F.2. Pengungkapan Lain-lain

##### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut BPK pada tahun 2016

##### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Informasi pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk Tahun 2016

##### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah: 1. Bank Rakyat Indonesia A/C 005001001555300 a.n. BPG 136 Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang (526772) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.0. 2. BANK BNI SYARIAH MAKASSAR A/C 0151435280 a.n. RPL 136 PTUN MAKASSAR PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.0. REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERKARA

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3 Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp. 500.000.000. 2.Biaya Konsinyasi yaitu (definisi) sebesar Rp. 100.000.000. 2.Biaya Eksekusi yaitu (definisi) sebesar Rp. 250.000.000. 2.Biaya Lain-lain yaitu (definisi), terdiri dari biaya ..., biaya..., dengan jumlah total sebesar Rp. 250.000.000. Penjelasan :

##### F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.Perubahan yang terjadi sepanjang Tahun 2016 berupa Ralat administrasi karena berubahnya pejabat pengelola DIPA tahun 2016.

IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 55