ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- 3. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- 4. Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris Kecamatan;
- 5. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat Kecamatan;
- 6. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Kecamatan;
- 7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum;
- 8. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
- 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- d.Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi

- a) Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan rencana anggaran;
- c) Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan dan pengeluaran uang;
- d) Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- e) Pelaporan pelaksanan tugas dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- e. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
Choke Spesifikasi : Stacker tipe T dan Arde	10	Unit	44.900,00	0 %	Rp. 449.000,00
Kabel 2X1,5 Spesifikasi : NaN	300	Meter	12.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 13.310.000,00
[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan HUT RI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 13.310.000,00
[ - ] Belanja makanan dan Minuman HUT RI
Snack Spesifikasi : Kue Kotak	50	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
Snack Spesifikasi : Kue Kotak	16	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
Makan Spesifikasi : Nasi Kotak	10 x 1	Kotak Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
Air Mineral Botol Spesifikasi : 600 ml (Isi 24/Dus)	20	Dus	60.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
Air Mineral Gelas Spesifikasi : 240 ml (Isi 48/Dus)	30	Dus	40.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
Snack Spesifikasi : Kue Kotak	220	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
Makan Spesifikasi : Nasi Kotak	220	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp. 6.650.000,00
[ # ] Pakaian untuk Latihan PASKIBRA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 6.650.000,00
[ - ] Pakaian Olah Raga PASKIBRA
Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan setara katun	19	Pasang	350.000,00	0 %	Rp. 6.650.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	Rp. 12.015.000,00
[ # ] Belanja Pakaian Paskibraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 12.015.000,00
[ - ] Belanja Pakaian Paskibraka
Beban Pakaian Paskibraka Spesifikasi : Pakaian Upacara PASKIBRAKA	18	Pasang	667.500,00	0 %	Rp. 12.015.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 12.175.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 12.175.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 11.500.000,00
[ # ] Belanja Honorarium Petugas Upacara HUT RI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 11.500.000,00
[ - ] Belanja Honorarium Petugas Upacara HUT RI
KELURAHAN SUKOWINANGUN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175.000.000
45	Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel. Sukowinangun	100 %	175.000.000	Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel. Sukowinangun	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat	100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.000.000
46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kel. Sukowinangun	Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara	4 unit	15.000.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kel. Sukowinangun	Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara	4 unit	15.000.000
47	Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Kel. Sukowinangun	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	75.000.000	Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Kel. Sukowinangun	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	75.000.000
Program Pemberdayaan Kelurahan	435.000.000	Program Pemberdayaan Kelurahan	435.000.000
48	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kel. Sukowinangun	Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	3 kegiatan	295.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kel. Sukowinangun	Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	3 kegiatan	295.000.000
49	Pembinaan dan Pengambangan masyarakat	Kel. Sukowinangun	Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kegiatan	140.000.000	Pembinaan dan Pengambangan masyarakat	Kel. Sukowinangun	Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kegiatan	140.000.000
Jumlah	700.000.000	Jumlah	700.000.000

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
74. Barang Milik Daerah adalah semua orang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 75. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keutungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

### Pasal 3

13

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Karangmoncol dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilita spelayananumum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
- 2. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selainitu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Karangmoncol menyelenggarakan Program dan Kegiatanant aralain :

- A. Non Urusan :
- Pelayanan Administrasi Perkantoran :
- 1. Penyediaan jasa suratmenyurat;
- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
- 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 4. Penyediaan alat tulis kantor;
- 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 6. Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerang bangunan kantor;
- 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
Begitu juga mengenai sengkarut pembayaran pihak ketiga penyedia barang masing satu unit alat sistem tata udara AHU/HVAC, HEPA Filter, Medium Filter, Remote Control, dan buku garansi. Sejumlah fasilitas itu diminta kembali pihak rekanan penyedia barang karena tidak kunjung dibayar. Demikian juga dengan Hermetic Door dan pekerjaan pemasangan vynil. Padahal, termin pembayaran sudah dilaksanakan per Desember 2019 lalu. Sejumlah peralatan itu tetap dipasang karena diduga sudah ada jaminan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pada RSUD KLU. 'Kalau itu kita tidak ikut -ikutan. Kita hanya berurusan dengan rekanan pelaksana saja,' tandas Bakri. Inspektur KLU H Zulfadli sebelumnya menyatakan proyek ICU-OK RSUD KLU sudah masuk dalam tahap sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). '(ICU dan OK - Operation Kamer) kemarin masuk dalam LHP BPK. Yang IGD sudah sempat diajukan probity audit tetapi terlambat. Kami rekomendasikan pekerjaan harus disetop,' terangnya. Proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. (why)

Sumber Berita:

- 1. NTB Selidiki Proyek RSUD KLU 1. NTB Selidiki Proyek RSUD KLU Suara NTB, , Selasa, 28 Juli 2020.
- 2. ://www.suarantb.com/kejati-ntb-selidiki-proyek-rsud-klu/ https
- 3. https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/28/07/2020/bermasalah-jaksa-usut-pembangunan- rsud-lombok-utara/

## Catatan Catatan

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

## Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

- 1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
- 2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 2
## An Ideal World? We Could Do a Whole Lot Worse

Lewis R. Scudder, Jr. Apaisia Village, Cyprus March, 2011 12th March always brings me back to my sister Marilyn’s birthday on March (I send this meditation out on that date). She died several years ago in Tanzania of rather bizarre disease, but our whole family was gathered ’round and it was a ‘good death’ as deaths go. She was, all considered, a rather magnificent person (and I say that who may have known her best), but she’s now in the bosom of Abraham and of Africa as she wanted to be. But I’ve always wondered what Marilyn really wanted out of life. She was a driven person and went through many spiritual phases. She felt the burden of family and its history. She was, after all, a Scudder, heir to Ida Scudder of Vellore and of her grandfather, Lewis, of Rannipet in India. More importantly, she was heir to her father and mother in Kuwait and always felt a sort of guilt that she had not been born a male. Those things drove her: She had to excel in sports, in academics, in music, in religious devotion and professionally … in any enterprise to which she set her hand. And she did that. But, leaving aside that pop psychoanalysis, she was a magnificent individual and physician in her own right. She enjoyed people. She sang beautifully (not least of all at Nancy’s and my wedding). She rejoiced in the people of Tanzania and healed their diseases. She crossed barriers and bound herself to the loyalty of many people — loyalty elicits loyalty in return. That was a real gift she both gave and received. Interestingly, like many of us latter-day missionaries, she became very keyed-in politically. For many of us of that very naïve American generation (labeled, for all eternity, the ‘apathetic generation’), it was life changing. She was, for instance, a friend and great admirer of Tanzania’s first president, Julius Nyrere. He was a committed socialist and a devout Roman Catholic. Marilyn admired him on both counts. Viewing it as they do now from a higher plane, I cannot think that Nyrere and Marilyn aren’t approving of the people’s awakening across North Africa and the Arab world, and agonizing with the people of Libya. * There is something happening that trumps both the Christian bigots of the Tea Party movement (along with their ideological colleagues in Europe like Geert Wilders in The Netherlands and their mirror images in the Islamist extremist movement of the al-Qâ‘idah throughout the so-called ‘Muslim World’). Quite out of the blue and catching all the putative
- IV. PENUTUP

Laporan Laporan Audit Kasus memperoleh gambaran identifikasi risiko, stunting penyebab, risiko terjadinya pada kelompok sasaran, dan upaya peningkatan mutu tatalaksana yang sudah berjalan.

Muara Bungo, Agustus 2023
belanja dan adanya faktor eksternal diantaranya diberlakukannya peraturan baru dan adanya perubahan rencana kegiatan dari pihak lain yang berpengaruh pada kegiatan bappeda. Faktor lain yang dapat juga mempengaruhi capaian target kinerja / program adalah waktu pelaksanaan yang hampir bersamaan serta yang mengalami pengunduran waktu pelaksanaan. Agenda kegiatan pada Bappeda disamping didasarkan pada agenda perencanaan yang telah ditentukan juga dipengaruhi agenda kegiatan yang didasarkan pada tata waktu yang ditentukan oleh pihak lain Tahun 2013 merupakan tahun pertengahan capaian kinerja yang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2011 - 2016 sehingga program dan kegiatan yang ada di Bappeda semakin dimantapkan untuk pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.

- 2.1.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra Bappeda 2011 - 2016, secara umum seluruh program / kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja lebih dari 90%. Berdasarkan target capaian program pada Renstra tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 secara umum mampu memenuhi target capaian program pada renstra Bappeda Kabupaten Pemalang. Ini menjadi awal yang baik untuk melangkah di tahun yang akan datang.

- 2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian kinerja program / kegiatan adalah agenda / tata waktu pelaksanaan kegiatan yang belum dapat ditentukan pada tahun perencanaan, sehingga untuk lebih meningkatkan kualitas dalam penyusunan perencanaan perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyusun jadwal kegiatan selama satu tahun dalam tahun perencanaan (n-1). Tahun 2015 merupakan tuhun ke 5 periode RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2011 - 2016, capaian program dan kegiatan pada tahun 2015 merupakan capaian kinerja tahun ke lima RPJMD Kab. Pemalang.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 27 ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renstra SKPD diatur dengan Peraturan penyusunan Renstra

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

9
### KOFUL ORGANELİ

- 1- Hücre zarından, çekirdek, Golgi, endoplazmik retikulum zarlarından meydana gelen tek katlı zara sahip organeldir. Bu organel üstlendiği görevlere göre çeşitli isimler alır.
- 2- Bitkilerde hayvanlardaki gibi gelişmiş sistemler bulunmadığından kofullar bitkilerde daha fazla işleve sahiptir.
- 3- Yaşlı bitki hücrelerinde daha büyük ve az sayıda, genç bitki hücrelerinde daha küçük ve çok sayıdadır.
- BESİN KOFULU
- 1- Fagositoz ve pinositoz sırasında hücre içine alınacak besinin hücre zarı ile kuşatılması sonucu oluşur.
- 2- Amip, öglena ve paramesyum gibi tek hücreli ökaryot canlılarda oluşur.
- 3- Ayrıca akyuvarlarımızın mikroorganizmaları endositoz ile yutması sonucu da besin kofulu oluşur.
- SİNDİRİM KOFULU
- 1- Besin kofulunun Iizozom organeli ile birleşmesi sonucu oluşur. Bu kofulda endositoz ile alınan besinin sindirimi yapılır.
- 2- Sindirim sonucu oluşan monomerler, hücre sitoplazmasına geçerek hücrenin kullanımına sunulur.
- 3- Amip, öglena ve paramesyumda ayrıca akyuvarlarımızda bu kofula rastlanır
- Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
работника
2.3	Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника	тыс. руб.
2.4	Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона	%
3.	Инфраструктура
3.1	Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)	кв. м
3.2	Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)	единиц
3.3	Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях	человек/%

- --------------------------------

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно.

Приложение N 4

Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324
2.3	Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников	единиц
2.4	Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников	единиц
2.5	Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников	единиц
2.6	Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников	единиц
2.7	Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)	тыс. руб.
2.8	Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника	тыс. руб.
2.9	Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации	%
2.10	Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР	%
2.11	Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника	тыс. руб.
2.12	Количество лицензионных соглашений	единиц
2.13	Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации	%
## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 adalah:

#### Strategi :

- Strategi Bagian Administrasi Perekonomian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
- • koordinasi dengan OPD terkait dalam pengendalian inflasi • koordinasi dengan OPD terkait dalam pengendalian inflasi daerah
- • kualitas pembinaan terhadap BUMD • kualitas pembinaan terhadap BUMD
- • Mendorong pengembangan Usaha Mikro

#### Arah Kebijakan

- • koordinasi lintas OPD terkait dalam pengendalian inflasi • koordinasi lintas OPD terkait dalam pengendalian inflasi daerah
- • koordinasi secara intensif dalam melaksanakan pembinaan • koordinasi secara intensif dalam melaksanakan pembinaan BUMD
- • akses permodalan dalam pengembangan Usaha Mikro • akses permodalan dalam pengembangan Usaha Mikro

26