- Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 11. Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 11. Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
- 12. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, 12. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 13. Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 13. Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 14. Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 14. Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor204, Tambahan Lembaran Negara Nomor4024);
- 15. Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 15. Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
- 16. Pemerintah Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan 16. Pemerintah Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 17. Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 17. Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
- 18. Pemerintah Nomor66 Tabun 2001 tentang Retribusi Daerah 18. Pemerintah Nomor66 Tabun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
- 19. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran 19. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indone- sia Tahun 2003 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
- 20. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kadudukan 20. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kadudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- 21. Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 21. Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peng urusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
- 22. Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang 22. Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Utara ;
- 23. Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang 23. Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
- 24. Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentarg 24. Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentarg Anggaran Pent.lapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2006.

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA