ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- 4. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp 23,1 miliar ke kas PDAM Kota Makassar.

Perumda Air Minum Kota Makassar juga diminta menyelesaikan kasus pidana terkait dugaan korupsi penggelapan dan penjualan barang milik perusahaan tahun 2017. Kejaksaan Negeri Makassar sudah menetapkan mantan karyawan PDAM Kota Makassar, Anzar Arifin, sebagai tersangka. Tersangka merupakan mantan penanggungjawab Gudang Panaikang Perumda Air Minum Kota Makassar. 'Tersangka diduga telah menghilangkan material milik PDAM, dalam jumlah yang besar,' kata Kepala Kejari Makassar, Nurni Farahyanti. Salah satu pejabat PDAM yang juga akan diperiksa pihak kejaksaan dalam kasus tersebut adalah Ayyub Absro, yang saat kasus itu menjabat Kepala Seksi Inventarisasi Aset dan Pergudangan PDAM Kota Makassar. Saat ini Ayyub Absro tercatat sebagai calon direksi pada lelang Direksi Perumda Air Minum Kota Makasar periode 2020-2025. Ayyub diduga mengetahui kasus yang kini tengah ditangani Kejari Kota Makassar. Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Hamzah Ahmad membenarkan adanya kasus ini. 'Ya. Sedang ditangani kejaksaan,' ujar Hamzah, Minggu 26 Januari 2020. Hamzah meminta waktu untuk menjelaskan panjang lebar, terkait kasus tersebut. Termasuk menjelaskan dengan rinci temuan BPK terkait pemeriksaan tahun 2017-2018.

## 'Tunggu saja. Saya memang ingin bersih - bersih di PDAM,' ungkapnya.

### Sumber Berita:

https://makassar.terkini.id/ada-dugaan-korupsi-miliaran-rupiah-di-perumda-air-minum-kota- makassar/, Minggu, Tanggal 26 Januari 2020

### Catatan :

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan) terdiri atas pemeriksaa keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal
VIP/DC/3 Rev.

page 8

"authorized entity":

Authorized entity means an entity that is authorized or recognized by the government to provide education, instructional training, adaptive reading or information access to beneficiary persons on a non-profit basis. It also includes a government institution or non- profit organization that provides the same services to beneficiary persons as one of its primary4 activities or institutional obligations.

establishes and follows its own practices i) to establish that the persons it serves are beneficiary persons; ii) to limit to beneficiary persons and/or authorized entities its distribution and making available of accessible format copies; iii) to discourage the reproduction, distribution and making available of unauthorized copies; and iv) to maintain due care in, and records of, its handling of copies of works, while respecting the privacy of beneficiary persons in accordance with Article H.
LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - PENGADILAN [ .....Alamat Pengadilan ...] NEGERI Tanggal Efektif : .... Telp: … KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

- 6) Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan
- 7) Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian kepegawaian.
- 8) Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
- 9) Top Manager Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE.
- 10) Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris unit minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

Tugas Management Representative adalah:

- 1) Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standart.
- 2) Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.
- 3) Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
- 4) Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
- 5) Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager.
- 6) Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu
- 7) Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.
- 8) Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu keseluruh hakim/pegawai.
- 9) Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai.
- 10) Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera dan Sekretaris, pegawai yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu
- 11) Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai.
- 12) Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan

Tugas Wakil Management Representative PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI adalah: membantu tugas Management Representative. Tugas Tim Audit Internal adalah:

- 1) Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.
- 2) Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit
- 3) Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali.
- 4) Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.
- 5) Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative.

Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.

15
# Verslag vergadering Dorpsraad 15 december 2022

Aanwezig allen Afwezig Freerk, maar wel digitaal aanwezig. Locatie: Dorpshuis Bezoekers: Yvonne Breuk, Dorèthy van Raaij en Witte Lous

## 1. Opening

De gasten zijn van harte welkom, Dorèthy en Witte Lous komen uit interesse.

## 2. Vaststellen agenda

De agenda is akkoord.

## 3. Afstemming met Yvonne over bloemen

Yvonne biedt aan om bloemen te gaan verzorgen, tegen kostprijs. Frank geeft aan dat we destijds naar Ansje in Oosthuizen gegaan zijn, om budget en uitstraling van de boeketten. Yvonne geeft aan dat zij meer bloemen gebruikt en minder groen, maar het kan zoals wij willen. Wij spreken af dat we straks kijken naar de begroting en dan een keuze maken. Opmerking: aan het eind van de avond hebben we besloten om in voorkomend geval Yvonne om bloemen te vragen. De financiële positie is niet zo dat we elk ziektegeval een bloemetje kunnen schenken.

## 4. Rondje mededelingen

Freerk: verzoek Freerk meldt dat zij vrouw er op is aangesproken dat wij de dorpsraad ermee bezig zijn om honden aangelijnd te krijgen. Dat is niet het geval. Omdat schapen door honden zijn aangevallen is nagevraagd of er een aanlijnplicht bestaat en of er dan borden geplaats kunnen worden. Voor het los laten lopen is wetgeving, aangevuld met APAV van de gemeente. Volgens Dorèthy en Witte is daar in deze gemeente een APV voor. Daar is wetgeving voor. We gaan dit navragen bij de gemeente.

## 5. Verslag vorige vergadering (22 oktober) en actielijst, verslag bijgevoegd

Het verslag is akkoord.

## 6. Terugblik jaarvergadering (27 oktober) en actielijst (bijgevoegd)

Freerk heeft de ingediende punten belegd bij de gemeente of het HHNK. Het merendeel van de punten zijn afgedaan; een paar staan er nog open. We gaan melden in Zwanenpraat dat de meeste afgedaan zijn en dat dit op de website te lezen is.

## 7. Financiën

### • jaarrekening 2022 en begroting 2023 • jaarrekening 2022 en begroting 2023

Deze is besproken; er is een fors verlies. Hans merkt op dat dit voornamelijk door 5 mei (700 euro) ontstaat. Ook is afgesproken dat 300 euro aan Hans betaald zou worden voor Zwanenpraat. Dit moet nog betaald worden. Hans stuurt Gea hiervoor een factuur. Begroting 2023 Een aantal opgevoerde kosten worden geschrapt. Desondanks blijft de begroting hoger dan de inkomsten Ed probeert dit in het GDO glad te strijken.

Dorpsraad Hobrede 15 december 2022
alam yang adil, berdaya guna, serta menjamin keberlanjutan ( sustainability ) fungsi sumber daya alam. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan. Salah satu bentuk konsep kerja sama dimaksud, yaitu lahirnya gagasan tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup yang didasarkan pada pemikiran bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya alam memberikan nilai positif (jasa lingkungan) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain. Begitu pula dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, serta bertambahnya industri yang memanfaatkan sumberdaya alam, diharapkan pengaturan tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup dapat memberikan kontribusi kepada Penerimaan Daerah. Olehnya, dalam rangka memberikan pedoman yang lebih kongkrit bagi upaya pelestarian sumber daya alam dan kebutuhan atas pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan hidup.

- II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah:

- a. Pemerintah Daerah menjamin hak warga daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d.
JUDUL : NOMOR : REVISI KE : BERLAKU TMT: HALAMAN :

## I. UNIT KERJA TERKAIT

contoh

- 1. WRURK
- 2. UKA (Fakultas/Sekolah)
- 3. UKP
- 4. Direktorat Perencanaan Sumber Daya
- 5. Direktorat Keuangan
- 6. UPT Pengadaan
- 7. Direktorat Kepegawaian

## II. TUJUAN

contoh Tujuan dari SOP ini adalah Unit Kerja dapat melakukan penyusunan Rencana Implementasi (RI) diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perencanaan Sumber Daya.

## III. REFERENSI

contoh

- 1. Surat permohonan dari unit kerja (UKA/UKP)
- 2. Jadwal Rencana Implementasi

## IV. PENGERTIAN & BATASAN

contoh

### A. PENGERTIAN

1. WRURK adalah Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan, perencanaan dan pengembangan.

2. Direktorat Perencanaan Sumber Daya adalah unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas pokok membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dalam pengelolaan dan pengembangan ITB, serta pelaksanaan koordinasi, pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.
## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen RencanaKerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasarandan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Disamping itu, dokumen rencana kerjajuga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja danrencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatandengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dari rencana kerja yang memuat program kegiatan yang telah disusun sebelumnya setelahdi adakan review dengan rancangan awal RKPD khusus untuk program yang ada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan RKPD dan dokumen-dokumen lainnya, hanya untuk kegiatan, setelah adanya pembahasan baik dengan Kepala Daerah dan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu terdapat kegiatan-kegiatan dan anggaran yang mengalami perubahan dan pergeseran sehingga harus disesuaikan kembali dengan Rencan Kerja. Adapun hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun sebelumnya (tahun 2024) dapatdilihat pada table di bawah ini :
### Tabel. 2.2

Program Kegiatan dan Penganggaran Tahun 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI
UNSURPENUNJANGURUSANPEMERINTAHAN
PENGELOLAANPERBATASAN	2.609.133.060	35.889.000	2.645.022.060
PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN KAPUAS HULU	2.609.133.060	35.889.000	2.645.022.060
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.175.000	0	4.175.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	815.000	0	815.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	835.000	0	835.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	775.000	0	775.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	775.000	0	775.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	975.000	0	975.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.668.948.000	0	1.668.948.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.537.898.000	0	1.537.898.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.050.000	0	128.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	0	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000	0	1.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.717.000	0	43.717.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8.400.000	0	8.400.000
Pendidikan dan Peltihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.317.000	0	35.317.000
Administrasi UmumPerangkat Daerah	360.975.800	0	360.975.800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.529.000	0	2.529.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.412.800	0	45.412.800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	0	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.044.000	0	303.044.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.889.000	35.889.000
Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	27.889.000	27.889.000
Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.912.860	0	298.912.860
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.245.760	0	27.245.760
Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	271.667.100	0	271.667.100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	115.356.400	0	115.356.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.976.400	0	110.976.400
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	0	4.380.000
PROGRAMPENGELOLAANPERBATASAN	117.048.000	0	117.048.000
Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	60.000.000	0	60.000.000
УП: 37.03.01.02-22-1-ПСХ.plx	стр. 5
1.12	Требования к проведению научного исследования» Организация научного исследования. Составление плана исследования. Корреляционные исследования в психологии. Качественные методы обработки эмпирической информации. Гипотезы в психологическом исследовании. Виды психологического эксперимента. Понятие валидности в эксперименте. Внешняя валидность. Внутренняя валидность. Конструктная валидность. Операциональная валидность. /Ср/	6	14	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
1.13	Виды экспериментальных планов. Доэкспериментальные планы. Истинно экспериментальные планы. Факторный эксперимент. Контроль переменных в психологическом эксперименте. Способы первичного контроля. Квазиэкспериментальные планы. /Ср/	6	14	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
Раздел 2. Психодиагностика
2.1	Общаяхарактеристика психодиагностики как науки. Понятие психодиагностики, её задачи и области применения. Требования к разработчикам и пользователям психодиагностических методов. Основные этапы становления психодиагностики как науки. Становление психодиагностики за рубежом. Отечественные работы в области психодиагностики. /Лек/	6	6	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
2.2	Психодиагностическая ситуация» Понятие психодиагностической ситуации и её технологии. Типологии психодиагностических ситуаций. /Лек/	6	4	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
2.3	Методы психодиагностики» Общая характеристика методов психодиагностики. Тесты, их виды и общая характеристика. Опросники, их виды и общая характеристика. Проективные методики и их характеристика. Метод наблюдения в психодиагностике.Характеристика беседы и интервью как психодиагностических методов. /Лек/	6	6	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
2.4	Требования к построению и проверке методик» Надёжность методик и её типы. Измерение надёжности. Пути повышения надёжности теста. Понятие валидности. Типы валидности и методы их определения. Пути повышения коэффициента валидности. Требования к стандартизации процедуры психодиагностики. Виды стандартизации. Понятие тестовой нормы и её виды. /Лек/	6	4	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
2.5	Общее знакомство с психодиагностическими методами: наблюдение, тест, опрос, анкетирование, проективные методы /Пр/	6	4	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.1 Л1.1 Л1.7 Л2.10 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
2.6	Диагностика интеллекта, креативности» Методы диагностики интеллекта. Методы диагностики креативности. Диагностика достижений. /Пр/	6	4	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
c. Does your organization have written sub-grantee monitoring policies and procedures?

Yes	No

- d. List of co-applicants and legal status

Co-applicants	Legal Status (NGO, CBO, academic institution, etc.)

- Checklist - Additional Documentation Requested

To assist in ensuring your due diligence submission is complete, the following checklist of additional documents that you may be required to provide is shown below for your benefit. Please check those boxes that apply regarding additional documents that will be submitted to accompany your completed Due Diligence and Financial Capacity Questionnaire. 1(c)(i) Articles of Incorporation, Constitution, Statutes, Government Decree, as appropriate, etc. 1(c)(ii) Organisation in-country registration certificate (if applicable) 3 Certification of tax and social security compliance (if required) 4(a) Audit report and annual financial statements 4(b)(iii) Accounting, Procurement and Code of Conduct Policies 5(c) Timesheet form 8(c) Sub-recipient (grant) Management Policies & Procedures Manual IUCN may request additional documents/information based on the nature of the project and the answers you have provided above.

##### CERTIFICATION STATEMENT:

'I , the undersigned, hereby certify that I am authorised to represent the organisation, and that all facts and information provided in this Due Diligence and Financial Capacity document are true and correct without omission, error, or mis-statement.

I understand and agree that should the information provided in this Due Diligence and Financial Capacity document subsequently change, IUCN shall be informed in writing of any such change.

I further understand and accept that IUCN may at its sole discretion amend or terminate any grant or funding agreement awarded to the applicant if any information contained in this document is false or inaccurate.
au pirdut adeverinţa sau că nu au utilizat-o în termen. Nu sunt discuţii astfel HCL nr.44/2021 se adoptă cu unanimitate de voturi. In privinţa punctului 3 domnul primar, după citirea proiectului de hotărâre, spune că se încearcă concretizarea unor discuţii mai vechi legat de cuprinderea în patrimoniul comunei a fostei curţi a CAP Coroisânmărtin, secretarul general precizând că au mai fost tentative de intabulare dar OCPI nu a acceptat intabularea considerând legislaţia insuficient de clară, dar se pare că în ultima vreme această instituţie manifestă o deschidere mai mare venind în sprijinul UAT – urilor pentru clarificarea unor situaţii de incertitudine care trenează de multă vreme. Deasemenea secretarul spune că după ce vor fi parcurse toate formele procedurale şi va fi inscris imobilul în Cartea Funciară, Consiliul local va trebui să hotărască asupra destinaţiei terenului şi a spaţiilor, fără a omite faptul că vor trebui rezervate terenuri şi spaţii pentru viitoarele organizări de şantier, comuna nedispunând de alte locaţii în care executanţii lucrărilor de anvergură să-şi plaseze utilajele şi să-şi depoziteze materialele iar terenurile mlăştinoase sunt impropri necesitând adaptare. Se supune la vot HCL nr.45/2021 se adoptă cu unanimitare de voturi. La ultimul punct privitor la desemnarea unei persoane care să facă parte din comisia de interviu pentru evaluarea directorilor de şcoli domnul primar propune să fie propus secretarul general al comunei întrucât îndeplineşte cerinţele cerrute de către reprezentanţii ISJ, secretarul spunând că acceptă propunerea dar poate fi desemnat şi un consilier local neenxistând vreo incompatibilitate deşi adresa inspectoratului este echivocă. Se supune la vot HCL nr.46/2021 se adoptă în unanimitate. In afara Ordinii de Zi pe lângă informarea făcută de secretar la începutul şedinţei cu privire la concursul care se va organiza de către primărie în data de 24 noiembrie 2021 în vederea ocupării a două posturi vacante în aparatul primarului, şi necesitatea convocării consiliului local mai repede în luna noiembrie pentru depunerea unor proiete în cadrul Programului Angel Saligny, domnul Gândilă Doru întreabă ce se întâmplă cu gropile din asfalt întrucât crează probleme, domnul primar asigurând consilierii că a făcut şi va face presiuni la CJM astfel încât acestea să fie astupate cât mai repede dar nu depinde excusiv de dânsul. Nemaifiind alte discuţii şedinţa se încheie.

## Preşedinte de şedintă Contrasemnează secretar general Moldovan cAlin Pop Mircea