ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- 9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- 10.Melaksanakan tugas kain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b.Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis admnistratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- 2. Penghimpunan secara kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
- 3. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan;
- 4. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;
- 5. Pelaksanaan urusan Keuangan;
- 6. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
- 7. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- 8. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- 9. Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- 10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
- 11. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat;
- 12. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
- 13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- c. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum;
- 2. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga Kecamatan, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
Kelâbâzi oruçlunun mükafatını bizzat Allah Teâla’nın verecek olmasını, bu amele hiçbir şekilde şeytanın musallat olamayacağı şeklinde düşünür. Ona göre; Allah-u Teala orucu, düşmanın onu ifsat etmesinden ve hesap anında hasımların orucun sevabını almasından korumak için Kendisine ayırmıştır. Müminin amellerini hasımları alıp da ona hiçbir amel kalmayınca Allah-u Teala divana kulun Allah için tuttuğu orucunu getirir. Bundan ötürü de Rububiyeti hak ettiğince ona ecrini verir. Çünkü orucu Allah için tutmuştur, sevabı da Allah'ın kudretine uygun olarak O’na aittir. Kelabazi oruç ve namaz dışında farz ibadetlerden hiçbirinde bu derece ecir ve mükafat olmadığını söylemektedir. O, namazın vaktinin gün içerisinde belli ve kısa vakitleri ihtiva ettiğini; dolayısıyla oruca göre kolay olduğunu söyler. Çünkü kişi namazı bitirince bütün hazlarına geri döner. Orucun vakti ise, fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar devam eder. Nefisten uzaklaşma manası, oruç dışında uzun süre devam etmez. Allah'ın “Çünkü, oruçlu kimse bırakmıştır”41 benim (rızam) için yemesini, içmesini ve cinsî arzusunu hadisi de buna delildir. Yemesini, içmesini ve cinsî arzusunu terk eden kişinin başkası için değil sadece Allah için bunu 42 yaptığını haber vermiştir. Oruca riya karışma tehlikesinin az olmasını savunan Kelabazi oruçlunun mükafatının Allah Teâlâ’nın bizzat kendisi tarafından verileceğini söyleyerek konuya marifetullah penceresinden bakmaktadır. Cesedin zekatı oruçtur. Oruçlunun asıl sevinci Rabbiyle karşılaştığı andaki sevincidir. Oruç cehennem ateşine ve dünyadaki günahlara kalkandır. Çünkü kişi sadece ve sadece Allah için yemesini içmesini terk etmiştir. Bu nedenle oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha değerlidir. Sonuç olarak bize göre Kelâbâzî’nin oruçla ilgili yaptığı yorumlar, sadece bâtın, işârî, mânevî, rûhî, hikemî ve tasavvufî gibi sıfatların ötesinde oruç ibadetine Kur’an ve sünnet penceresinden bakıp onun içini doldurmaya yöneliktir.
- dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.
- 19. bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang 19. bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi dana bergulir diragukan tertagih (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
- 20. perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus 20. perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

## Dana bergulir diragukan tertagih

- 21. bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai 21. bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangkan dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian, nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.
- 22. bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan 22. bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat direalisasi. Dana bergulir diragukan tertagih terdiri dari dana bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan dana bergulir yang tidak tertagih (diragukan dapat tertagih) . Dana bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti- bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dana bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisas terhadap saldo dana bergulir yang masih outstanding berdasarkan berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode.
- 23. menentukan besarnya dana bergulir yang 23. menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan kualitas dana bergulir. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :
- a. Dana bergulir dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- b. Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10%;
WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO,
Menimbang	:	Bahwa memenuhi melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor ……………. Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2020.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
##### 17.00 – 19.30 Rekrutter.

Hovedtrener Hedda Riise. EGET INNTAK. Oppstart uke 2 - 9. januar *Treningsavgift og faktura.

##### 18.00 – 21.00 Jr. konkurranse.

Hovedtrener Hedda Riise. EGET INNTAK. Oppstart uke 2 - 9. januar. *Treningsavgift og faktura.

##### 19.00 – 21.00 Show/oppvisningstropp, fra 8.kl

Hovedtrener Margrethe Stabell. Påmelding i Mysoft. Oppstart: uke 2 - 9. januar. Treningsavgift kr. 850,-. Faktura sendes 1.2.

#### Onsdag

##### 17.30 – 19.00 Jenter 1.- 2. klasse.

Hovedtrenere Lisbeth B. Coste/Kristina Nystøl. Påmelding i Mysoft. Treningsavgift kr. 750,-. Faktura sendes 1.2. Oppstart: uke 2 - 11. januar

##### 19.00 – 20.30 Jenter 3.- 4. klasse.

Hovedtrenere Kristina Nystøl/Andrea Kallum. Påmelding i Mysoft. Treningsavgift kr. 750,-. Faktura sendes 1.2. Oppstart: uke 2 - 11. januar

##### 16.30 – 19.30 Aspiranter.

Hovedtrener Hedda Riise EGET INNTAK. *Treningsavgift og faktura. Oppstart: uke 1 – 4. januar.

##### 16.30 – 19.30 Rekrutter.

Hovedtrener Hedda Riise. EGET INNTAK. *Treningsavgift og faktura. Oppstart: uke 1 – 4. januar.

##### 17.00 – 20.30 Junior konkurranse.

Hovedtrener Hedda Riise. EGET INNTAK.
SALINAN

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 98 TAHUN 2017 57 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
b.	bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat beberapa perubahan nomenklatur perangkat daerah dan perubahan terkait pengelolaan penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
## Policies and procedures

Your Committee and/or Group Coordinator will advise you of the U3A Insurance arrangements as well as policies and procedures that you need to be aware of. These will include matters concerning:

- • •
- • Protection • Protection
- • •
- • Diversity and Inclusion • Diversity and Inclusion
- • •
- • •
- • reporting • reporting

It is recommended that you also have a look at the advice section of the National Office website where a range of useful information can be found. It is also a good idea to sign up to the newsletter that is sent out by Trust every month as this will the keep you up to date with wider U3A news. You can sign up to the newsletter via the national website.

## Copyright

The Trust holds a licence to copy some materials for educational use within groups. If you are going to be using copyright material in any form, for example, printed, audio or pictures, please check with the advice section of the national website for further details on copyright (refer to U3A-KMS-DOC-009).

## Problem solving

Sometimes issues can arise within a group that disrupt the smooth running and spoil the enjoyment for everyone. Don’t leave a problem too long before trying to resolve it. Talk to your Group Coordinator or Committee if you are unsure how to resolve the problem or just want someone to explore options with. You can also ring National Office if you want to talk something through or check something out.

## Issues between group members

Where there is potential for friction it is advisable to begin by bringing it into the open. Either you or another person could try to facilitate a discussion either with the members concerned or with the whole group, but it is important that the facilitator remains neutral and non-judgemental. If you cannot reach a resolution informally speak to your Group Coordinator or a member your Committee. If a situation does not resolve and becomes acrimonious your Committee can consult the advice on disciplinary procedure provided by the Trust. There are also Trust Volunteers trained to support with resolving disputes.

## Accidents and incidents

Report all accidents and incidents to your Committee as soon as possible and complete an accident form. A template form is available on the national website. It is as well to have an accurate record in case of future problems relating to the incident. Remember that the Third Age Trust provides insurance for group activities. For some
VIP/DC/3 Rev.

page 6

"reasonable price for developed countries" (Proposed in SCCR/23/7) means that the accessible format copy of the work is available at a similar or lower price than the price of the work available to persons without print disabilities in that market.

"reasonable price for developing countries" (Proposed in SCCR/23/7) means that the accessible format copy of the work is available at prices that are affordable in that market, taking into account the needs and income disparities of persons who have limited vision and those with print disabilities.

Alternative A Delete both definitions.

Alternative B Keep both definitions.

Alternative B.1 “Reasonable price for developing countries” is a price at which the accessible format copy of the work is available at prices that reflect national economic realities.

Alternative B.2 “Reasonable price for developing countries” is a price at which the accessible format copy of the work is available at prices that reflect national economic realities, taking into account the needs and income disparities of persons who have limited vision and those with print disabilities.
Регистрационный номер заявления __________________________________________ Документы в количестве ______________ штук на _________________ листах принял: Дата ____________ ФИО специалиста ____________________ Подпись специалиста _________________

- --------------------------------

<1> Заявителем в соответствии с пунктом 4 Порядка является один из родителей (законных представителей) обучающегося, указанного в пункте 2 Порядка, либо обучающийся, указанный в пункте 2 Порядка, в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. <2> Заполняется в случаях обращения родителя (законного представителя) обучающегося. <3> Заполняется в случаях обращения представителя по доверенности.

Приложение N 2 к Порядку обеспечения бесплатным набором продуктов питания обучающихся в период освоения ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, указанных в пункте 2 статьи 14.2 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", пункте 6 статьи 5 Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4565 "О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях"

Руководителю ______________________________ (наименование уполномоченного Правительством Красноярского края органа исполнительной власти Красноярского края в области физической культуры и спорта, уполномоченного исполнительно- распорядительного органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа и городского округа Красноярского края, краевой государственной общеобразовательной организации, краевой государственной профессиональной образовательной организации, краевой государственной общеобразовательной организации со специальным наименованием "кадетский (морской кадетский) корпус", краевой государственной общеобразовательной организации Мариинская
LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - PENGADILAN [ .....Alamat Pengadilan ...] NEGERI Tanggal Efektif : .... Telp: … KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

- 14. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- 15. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
- 16. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, Ikahi, Ipaspi.
- 17. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- 18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua selain melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pimpinan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas ( job description ) masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggung jawab dan pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut:

######### 1. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA.

Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

- 1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2. Mewakili Ketua bila berhalangan.
- 3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- 4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

######### 2 . TUGAS HAKIM

- 1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
- 3. Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

######### 3. TUGAS PEJABAT KEPANITERAAN.

PANITERA

- 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
- 3. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat

18
EWG WINTER 2014 • LESSON 3

2. According to Hebrews 9:14, believers are saved from “dead works to serve the living God.” How are you serving God in your home, neighborhood, job, or church? How can you better reflect Christ in your service? Be specific.

3. In your own words, why was Jesus’ death on the cross a necessary part of His mediating a new covenant?

4. Read Leviticus 16:1–34, the account of the Day of Atonement, and Matthew 27:27–54, the account of the ultimate Day of Atonement when Jesus was crucified. How do these passages deepen your understanding and appreciation of Jesus’ life, death, and resurrection?

## Day Three

#### Read Hebrews 9:15–28; The Mediator Provides Forgiveness

1. From Hebrews 9:15, what will believers receive as a result of Christ as mediator of the new covenant?

a. Find at least two other verses that describe what believers will receive.

2. According to 2 Corinthians 5:17, what is a believer in Christ? What do you think that means?

3. From verse 28, would you describe yourself as one of “those who eagerly await Him”? Why or why not?

a. Using Scripture to support your answer, identify several ways a believer should live in light of Christ’s return.

4. Jesus’ perfect sacrifice for sin makes you completely accepted in the sight of God. How can this knowledge change how you relate to both believers and unbelievers this week? Be specific.

## Day Four

##### Read Hebrews 10:1–18 and Psalm 40; The Mediator Who Is Sufficient

1. The author of Hebrews references Psalm 40 several times in this text. From this Psalm, identify at least one warning and one encouragement about how a believer should live and why that’s meaningful to you.

2. In Hebrews 10:7, the author writes of the Messiah doing the will of God. Find two other New Testament verses where Jesus speaks of God’s will.

a. As Jesus was submissive to the Father’s will, in what areas do you need to be more submissive to God’s will?

3. What do the following verses say about what believers have received through the new covenant? a. Hebrews 10:10
BAB II SISTEM AKUNTANSI Pasal 2 (1) Peraturan Walikota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, dengan memuat : a. Mekanisme Sistem Akuntansi BLUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, dijelaskan dengan sistematika sebagai berikut : 1) Pendahuluan; 2) Transaksi; 3) Dokumen Transaksi; 4) Pencatatan Transaksi; 5) Siklus Akuntansi; b. Gambaran Umum Sistem Akuntansi BLUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, terdiri dari : 1) Sistem Akuntansi; - Sistem penganggaran - Sistem akuntansi pendapatan - Sistem akuntansi beban dan belanja - Sistem akuntansi pembiayaan - Sistem akuntansi piutang - Sistem akuntansi persediaan - Sistem akuntansi aset tetap - Sistem akuntansi kewajiban - Sistem akuntansi biaya 2) Sistem Pelaporan Keuangan (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 3 Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo dalam pasal 2 berlaku bagi Badan