ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
## Sumber Berita:

https://lombokpost.jawapos.com/, FITRA Nilai Dukungan Anggaran Penanganan Korona di NTB Belum Optimal, 3 April 2020;

## Catatan:

- ➢ Berdasarkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa Kebijakan UmumAPBD(KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;

merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi tersebut dirinci atas jenis:

- belanja pegawai;
- digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- belanja barang dan jasa;
- digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain Berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa availability payment ketersediaan pelayanan ( ), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.
- Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- belanja bunga;
- digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
- belanja subsidi;
April 2012

No.	Persyaratan Dokumen	Penjelasan Dokumen
4	Hasil asesmen terhadap eksposur risiko yang timbul serta mitigasi risiko
a. Hasil asesmen PJP/PIP atas eksposur risiko yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan produk/aktivitas dan kerja sama serta mitigasi risiko tersebut, antara lain risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko setelmen; termasuk fraud dan APU PPT; b. Penyesuaian prosedur dan mekanisme, jika ada	Dokumen yang disampaikan: Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen) Penjelasan atas dokumen: Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan hal-hal sbb: a. Hasil penilaian mengenai eksposur risiko sehubungan dengan pengembangan aktivitas/produk dan kerja sama yang dilakukan serta mitigasi risikonya, yaitu (cantumkan risiko yang terkait): 1) Risiko operasional terdiri atas ..............................................................................................................denga n mitigasi risiko ......................................................................................................................... ........................................................................................... 2) Risiko likuiditas terdiri atas ....................................................................................................... dengan mitigasi risiko ...................................................................................................... 3) Risiko setelmen terdiri atas ..............................................................................................................denga n mitigasi risiko ...................................................................................................... 4) Risiko fraud terdiri atas ..............................................................................................................denga n mitigasi risiko ...................................................................................................... 5) Risiko APU/PPT terdiri atas ..............................................................................................................denga

Halaman | 19 dari 22
- perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

## PENGAKUAN HASIL DARI DANA BERGULIR

- 26. investasi non permanen yang diperoleh dari dana 26. investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan-LRA pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan-LO pada saat bunga atau bagi hasil telah jatuh tempo walaupun kas belum diterima.
- 27. bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan 27. bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional . Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran pembiayaan-dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dana bergulir di Neraca.
- 28. dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil 28. dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiaya pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

## PENGUNGKAPAN

- 29. lain yang harus diungkapkan dalam laporan 29. lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

- pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- 6) Bantuan keuangan kab/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi;
- 7) Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat, Pajak Rokok;
- 8) Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
- 9) Pendukungan penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018;
- 10) Pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi;
- 11) Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.

## 3.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 2 (dua) jenis belanja pembangunan daerah, yaitu: 1) Belanja Langsung (BL) dan 2) Belanja Tidak Langsung (BTL). Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 direalisasikan sebesar 94,47 persen dari target yang telah ditetapkan. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disajikan pada Tabel 3.5. Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018

Uraian	Perubahan APBD TA. 2018 (Rp)	Realisasi
Rp	%
Belanja Tidak Langsung	27.153.904.782.418,61	25.838.208.359.468,00	95,15
Belanja Langsung	8.515.946.208.041,00	7.860.011.937.351,00	92,30
Jumlah Belanja Daerah	35.669.850.990.459,61	33.698.220.296.819,00	94,47

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebelum Audit BPK RI Secara terperinci, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL)
- Realisasi BTL pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar 95,15 persen dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018

Uraian	Perubahan APBD TA. 2018 (Rp)	Realisasi
Belanja Pegawai	5.671.092.268.288,61	5.544.183.049.925,00	97,76

III - 8
## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023. Rumusan rencana program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja Tahun 2021 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang perpustakaan dan kearsipan, reviu atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur maupun daerah. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto tahun anggaran 2023 tersaji dalam tabel berikut:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
высшего профессионального образования, врачей- специалистов в соответствии с постановлениями Администрации города Волгодонска от 21.09.2011 №2525 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий по улучшению обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска медицинскими кадрами», от 13.02.2014 №318 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий по снижению младенческой смертности в городе Волгодонске» в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»
1.2	Субсидии бюджетным учреждениям на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»	З02	905 0901 0510025380 612 905 0902 0510025380 612	Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»	26.09.2019	2400
1.3	Субсидии бюджетным учреждениям на содержание	З03	905 0902 0510000590 612	Постановление Администрации города	26.09.2019	2400
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – RAZEM NA PIASKOWCU

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Biuro: ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec

www.razemnapiaskowcu.pl biuro@razemnapiaskowcu.pl

- 1. W przypadku wpłynięcia protestu niezwłocznie przekazywana jest informacja Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego o jego wniesieniu.
- 2. Ponowna ocena wniosku, którego protest dotyczy, powierzana jest trzem bezstronnym członkom Rady, a w przypadku gdy protest dotyczy wyniku oceny zgodności operacji z LSR, o której mowa w § 6 ust. 5, ponowna ocena w tym zakresie powierzana jest pracownikowi biura LGD.
- 3. Protest rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 17 O wynikach rozpatrzenia protestu wnioskodawca informowany jest pisemnie w zakresie i terminie przewidzianym przepisami prawa.

§ 18 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu na etapie LGD:

- a) przekazywany jest on do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wraz z dokumentacją wymaganą przepisami prawa, o czym niezwłocznie, pisemnie informowany jest wnioskodawca;
- b) dalsze postępowanie zgodne jest z otrzymanym rozstrzygnięciem.

§ 19 W terminie wynikającym z przepisów prawa Stowarzyszenie przekazuje Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. § 20

- 1. Wnioskodawcy, któremu Rada przyznała wsparcie na operację i który podpisał umowę na jej realizację z samorządem województwa, przysługuje prawo do zmiany ww. umowy z zastrzeżeniem ust 2.
- 2. W przypadku zmiany, mogącej mieć wpływ na zgodność operacji z LSR lub ocenę operacji według kryteriów wyborów, warunkiem jej dokonania jest otrzymanie pozytywnej opinii LGD.
- 3. Opinia LGD w powyższej sprawie:
- a) wydawana jest w formie uchwały Rady, w przypadku opinii dotyczącej kryteriów wyboru operacji lub w przypadku opinii dotyczącej zgodności operacji z LSR, jeżeli w ocenie pracownika Stowarzyszenia zmiana umowy skutkowałaby uznaniem operacji za niezgodną z LSR.
- b) wydawana jest przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, w przypadku opinii dotyczącej zgodności operacji z LSR, jeżeli w ocenie pracownika Stowarzyszenia zmiana umowy skutkowałaby uznaniem operacji za zgodną z LSR.
- 4. Do wydania opinii, o której mowa powyżej, mają zastosowanie odpowiednio przepisy określone w § 7, § 8 ust 1 i 2, § 9-12 i § 13 ust. 1-5 niniejszej uchwały.
- 5. Pozytywna opinia Rady w sprawie zmiany operacji może być wydana, jeżeli operacja po zaproponowanych przez Wnioskodawcę zmianach:
- a) jest zgodna z LSR,
- b) spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji,
- c) mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

§ 21

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Now the page should look something like this: Click on the “Browse” button and find the file you want to upload on your computer. Then click on the “Upload” button. After the upload is completed, the “Media Library” page should reload, and your new file should appear at the top.

Now you need to get the URL of the uploaded file so that you can provide links to it from other places on the site. Hover over the new media item and click on “View.”

Last revised: April 19, 2025 Page 2 of 3
- pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat alam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.
- Pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Karangmoncol baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dapat dilihat Tabel T-C.31 ( terlampir ).
- 3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Karangmoncol juga mempertimbangkan usulan- usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :
- Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifatlintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
- Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar criteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan PD yang bertanggungjawab dan dibawa ketingkat Forum PD Kabupaten, sesuai bidang urusan PD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
- 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
- 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
- 6 -

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6 Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Serut.
- • of Montgomery • of Montgomery
- • of North Hero • of North Hero
- • of Richford • of Richford
- • of Sheldon • of Sheldon
- • of South Hero • of South Hero
- • of St. Albans • of St. Albans
- • of St. Albans • of St. Albans
- • of Swanton • of Swanton

on TUESDAY, March 7, 2023, between the hours of seven o’clock (7:00) in the forenoon (a.m.), at which time the polls will open, and seven o’clock (7:00) in the afternoon (p.m.), at which time the polls will close, to vote by Australian ballot upon the following Article of business:

ARTICLE I

Shall general obligation bonds of Northwest Vermont Solid Waste Management District in an amount not to exceed \_One Million, Five Hundred Thousand\_ Dollars ($\_1,500,000\_), subject to reduction by the application of, District reserve funds and federal and state grants-in-aid, be issued for the purpose of making certain public solid waste improvements, namely expansion of the Georgia Recycling Center and administrative offices including commodity storage, waste collection, and household hazardous waste collection facilities, the aggregate estimated cost of such improvements being \_ One Million, Five Hundred Thousand \_ Dollars ($\_1,500,00), such debt service to be paid from NWSWD Revenues. It is anticipated that revenues through District services will be Operating

5612138.1
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

- Misi Pengadilan Agama Amuntai adalah
- 1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
- Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Amuntai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- 1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa.
- 2. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri, independen dan kredibel.
- 3. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
- 4. Meningkatkan kualiatas input internal pada proses peradilan.
- 5. Terwujudnya koordinasi kinerja yang baik, baik itu koordinasi kinerja di bidang yudisial maupun koordinasi kinerja administrasi umum/ sekretariat pengadilan.
- 6. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi koordinasi penyusunan program dan anggaran.
- 7. Terwujudnya efektifitas pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- 8. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
- 9. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.

#### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 26
21

- 14. Ada prosedur pengelolaan pengguna dan hak aksesnya untuk setiap pegawai dan pihak eksternal;
- 15. Setiap pengguna sistem diberi hak akses sesuai dengan kebutuhan minimumnya dan disetujui oleh pemilik proses bisnis;
- 16. Setiap pengguna sistem bisa diidentifikasi secara individual;
- 17. Dilakukan tinjauan secara berkala terhadap pengguna dan hak aksesnya di setiap sistem;
- 18. Dilakukan pemantauan keamanan sistem secara proaktif;
- 19. Dilakukan pengujian keamanan sistem secara berkala;
- 20. Insiden keamanan informasi ditangani secara efektif;
- 21. Dilakukan perlindungan terhadap data yang bersifat rahasia;
- 22. Terdapat kendali aplikasi paling sedikit pada:
- 1) Identifikasi, otentikasi, dan otorisasi;
- 2) Antarmuka sistem;
- 3) Keakuratan dan kelengkapan transaksi; dan
- 4) audit trail 4) audit trail dan .
- 23. Terdapat kendali infrastruktur paling sedikit pada:
- 1) Identifikasi, otentikasi, dan otorisasi penggunaan Infrastruktur SPBE sudah dikelola;
- 2) Di setiap sistem dilakukan instalasi perangkat lunak untuk mencegah dan mendeteksi perangkat lunak berbahaya (virus, malware, dan lain-lain);
- 3) Pengendalian keamanan pada jaringan telah dilakukan; dan
- 4) Dilakukan identifikasi infrastruktur yang kritikal untuk dipantau.
- c. Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap penyediaan layanan keamanan SPBE oleh pihak eksternal paling sedikit untuk memastikan bahwa:
- 1. Pengendalian pemberian hak akses kepada pihak eksternal telah dilakukan;
- 2. Pemantauan dan evaluasi layanan pihak eksternal telah ditinjau secara berkala;
- 3. Evaluasi dan peninjauan layanan yang diberikan oleh pihak eksternal telah sesuai dengan pengendalian keamanan informasi yang ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak; dan
- 4. Disclosure Agreement 4. Disclosure Agreement Perjanjian Kerahasiaan ( ) telah ditandatangani oleh pihak eksternal.
- d. Panduan teknis dan kriteria penilaian pada audit keamanan SPBE dapat ditetapkan lebih lanjut oleh APIP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pembiayaan Audit TIK
- a. Pembiayaan untuk pelaksanaan Audit TIK dapat ditanggung oleh:
- 1. APIP;
- 2. Dinas Teknis terkait TIK; dan/atau
- 3. Auditee yang mengusulkan kegiatan audit TIK.