ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang; 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatantahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 29 November 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 29 November 2016
yang ditemukan, juga supaya segera dikembalikan.'Kalau tidak mampu mengembalikan, maka itu menjadi kewenangan aparat penegah hukum kita minta untuk diproses,' tegasnya. Tidak hanya soal penyimpangan anggaran desa, Sukiman juga menyinggung terkait praktik Pungli terhadap bantuan sosial tunai (BST) seperti yang dilakukan salah satu oknum di Poakpondong Kecamatan Lenek. Terhadap persoalan ini, Sukiman meminta itu diproses dan ini menjadi pelajaran bagi pemerintah desa yang lainnya. Jangan sampai hal ini terulang kembali, apalagi ini menyangkut bantuan bagi warga yang terkena dampak bencana Covid-19. ' Kita harus berikan shock terapi. Sehingga tidak diulang lagi oleh yang lain,' ungkapnya. Diketahui, berkaitan dengan Pungli dan dugaan penyelewengan anggaran desa oleh oknum Kades juga terjadi di Desa Kembang Kerang Daya. Dimana oknum Kades setempat diduga telah melakukan Pungli ratusan juta terhadap warga dengan dijanjikan sertifikat dalam program PTSL. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Lotim dan Inspektorat. Audit khusus terhadap kasus Pungli PTSL ini sudah rampung, dan juga menjadi temuan Inspektorat. Indikasi kerugian negara diperkiarakan ratusan juta rupiah.'Jadi temuan kita, LHP -nya se gera akan kita akan serahkan ke Pak Bupati. Dan itu juga diakui oleh Kades,' kata Inspektur Inspektorat Lotim, Muhammad Haeri.(lie)

## Sumber :

https://radarlombok.co.id/, Kades Selewengkan Anggaran Bupati Geram, 22 Juni 2020;

## Catatan :

- ➢ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:
- 1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemehntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 2
LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

Tabel 3.10 Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berdasarkan Komponen Belanja)

No	Belanja Bagi Hasil	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.146.089.120.322,00
2	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang belum disalurkan	118.129.468.649,00
3	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.587.524.111.430,00
4	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum disalurkan	83.794.465.860,00
5	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.589.056.682.169,00
6	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang belum disalurkan	149.191.067.540,00
7	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.316.022.250,00
8	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan yang belum disalurkan	2.290.763.034,00
9	Bagi Hasil Pajak Rokok	1.198.455.660.922,00
10	Bagi Hasil Pajak Rokok yang belum disalurkan	551.774.719.556,00
Jumlah	7.450.622.081.732,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebelum Audit BPK RI

- d) Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp4.167.091.405.800,00 dengan realisasi sebesar Rp3.756.133.209.513,00 atau 90,14 persen yang terdiri dari:
- a) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi sebesar Rp4.000.000.000,00, yaitu Bantuan Keuangan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp2.000.000.000,00.
- b) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp3.110.011.160.713,00. Rincian selengkapnya dapat tabel 3.11 disajikan dalam sebagai berikut:

III - 13
3.2	Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian Dokumen Penguatan Kinerja yang tepat waktu	Persentase	100%	75	75%
3.3	Indikator 3.3 Persentase Penyelesaian Layanan Data dan Sistem Informasi	Persentase	100%	75	75%
3.4	Indikator 3.4 Persentase Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Persentase	100%	100%	100%
3.5	Indikator 3.5 Persentase Penyelesaian Penilaian Angka Kredit JFAK	Persentase	100%	0%	0%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Biro Perencanaan yang Baik
4.1	Indikator 4.1 Persentase ASN Biro Perencanaan yang memenuhi jam pelajaran ASN	Persentase	80%	N/A	N/A
4.2	Indikator 4.2 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan	Persentase	95%	62%	65,26%

Kinerja Biro Perencanaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Perencanaan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Perencanaan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

- 1. Nilai Kinerja Anggaran (SMART)
- 2. Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 3. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti
- 4. Indeks Layanan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Kinerja Anggaran (SMART)	Latar Belakang PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mengamanatkan perlu adanya pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dilakukan melalui pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran. Penilaian Kinerja Anggaran dilakukan secara reguler atau non reguler untuk menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran yang meliputi (a) Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, (b) Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program, dan (c) Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon satuan kerja/kegiatan.
4.1.1	Имеющихся у образовательной организации на праве собственности	кв. м
4.1.2	Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления	кв. м
4.1.3	Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование	кв. м
4.2	Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя	единиц
4.3	Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия)	единиц
4.4	Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях	%
LC Business News Ms. Hogan

Q8 Explain why the government decided to change the date for payment of Local property tax. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Working at home? You can avail of tax relief

########## Thousands of people who have been asked to work from home as a result of Covid-19 can claim a special tax relief. They are eligible for Revenue's e-worker relief, according to experts at Taxback.com. And people working from home are also entitled to be paid €3.20 a day by their employer to cover heating, electricity and broadband. This payment is tax-free, which means the employer won't be deducting PAYE, PRSI or USC from that amount.

Q9 Explain why workers would get this payment from employers. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

###### ON THE BRINK Coronavirus – New Look offers 13,000 workers voluntary unpaid leave as chain feels the pinch from pandemic

########## NEW Look is offering thousands of workers unpaid leave as it feels the pinch from the coronavirus outbreak.

The company has offered its 13,000-strong workforce the option of unpaid voluntary leave, voluntary reduced hours or the chance to use their holiday allowance for the foreseeable future. Q10 Why has New Look offered workers unpaid leave? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ If workers do not volunteer for this leave, how would the business be impacted in terms of wages, expenses and overall profit? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3).
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMINICACIÓN INSTITUCIONAL Nombre: Bryan Insuasti Nombre: Bryan Insuasti Curso: 6to “D” Fecha: 2019-09-29

## Actividad Actividad 1: Describir aquellas escenas de la cinta La guerra del fuego que den ejemplo de las primeras estrategias.

- 1. La primera estrategia que se puede ver en la cinta, es como esta tribu de Neandertales utiliza el fuego como estrategia para defenderse de los lobos.
- 2. En la escena de la invasión de los Homínidos a la tribu de los Neandertales, los Homínidos se ubicaron encima de la cueva de la tribu invadida para lanzar rocas y aplastar a los Neandertales.
- 3. Después del escape de los Neandertales, al haber sido invadidos por los Homínidos, fueron perseguidos por lobos, por lo que, la tribu usó como estrategia avanzar por el agua, aunque esto conllevase a que el fuego llegue a extinguirse,
- 4. En la búsqueda por el fuego, los tres Neandertales subieron a un árbol alto para evitar ser comidos por los tigres dientes de sable.
- 5. Los Neandertales, al ver una gran columna de humo, decidieron acercarse, para después percatarse que el fuego provenía de una tribu de homínidos. Los tres Neandertales usaron una estrategia para conseguir el fuego: dos de ellos llamaron la atención de los homínidos para que estos los siguieran y así el líder pueda acercarse a robar el fuego.
- 6. Cuando los tres Neandertales estaban durmiendo, los Homínidos aprovecharon que estos estén durmiendo para rodearlos. Afortunadamente, esa estrategia no funcionó debido a que llegaron varios mamuts.
- 7. Viendo que los Homínidos les temen a los mamuts, el grupo de Neandertales se acerca a ellos para mantenerse a salvo y posteriormente espantar a los mamuts para que avancen y asusten a los Homínidos.
- 8. El grupo de Neandertales, al verse amenazados por otros Neandertales que quieren frustrar misión de llevar el fuego a su tribu, utilizan armas de los Homo Sapiens para poder vencerlos.
## Summary of discussion at the June 5 Public Safety meeting ArtsQuest

- • explains its participation based on the 2017 incident • explains its participation based on the 2017 incident

## City (4:20)

- • comes from multiple sources • comes from multiple sources
- • in different places • in different places
- • disturbance at ArtsQuest was tumultuous • disturbance at ArtsQuest was tumultuous
- • out for where things can reoccur • out for where things can reoccur
- • are the principal background issues • are the principal background issues
- • opportunity to consolidate to one location • opportunity to consolidate to one location
- • is a result of a kind of task force • is a result of a kind of task force

## Councilwoman Negron (7:35)

- • about issues with smaller events • about issues with smaller events
- • Chief answers • Chief answers
- • haven’t had any other problems since 2017 • haven’t had any other problems since 2017
- • this was an incident in which we had some violence and we don’t want to repeat it • this was an incident in which we had some violence and we don’t want to repeat it
- • Musikfest is worst case scenario • Musikfest is worst case scenario
- • if this structure and process should just apply to MF • if this structure and process should just apply to MF
- • this ordinance is intended to cover everything • this ordinance is intended to cover everything
- • concern, for instance, about effect on MANA • concern, for instance, about effect on MANA
- • that it will be a hassle for the smaller organizations • that it will be a hassle for the smaller organizations
- • safety at MF compatible with lack of hassle for, say, MANA in the ordinance • safety at MF compatible with lack of hassle for, say, MANA in the ordinance
- • existing process is maintained as much as possible • existing process is maintained as much as possible
- • even be easier for the smaller organization • even be easier for the smaller organization

## Councilwoman Van Wirt (18:20)

- • discrete issues • discrete issues
- • ability of MF to manage issues like the 2017 one • ability of MF to manage issues like the 2017 one
- • about p. 11, para 15: no blanket right to deny • about p. 11, para 15: no blanket right to deny
- • do we need an ordinance if police control is already there? • do we need an ordinance if police control is already there?
- • nobody will respect permit, will just show up • nobody will respect permit, will just show up
- • concern: defined as 5 people • concern: defined as 5 people
- • do we accomplish MF’s goal, hoping it would be police power • do we accomplish MF’s goal, hoping it would be police power
- • do we need a permit • do we need a permit
- • people should not need a permit • people should not need a permit
- • be larger, like in other cities • be larger, like in other cities
- • is a much more reasonable number • is a much more reasonable number
- • we handle ArtsQuest today and other later? • we handle ArtsQuest today and other later?
Medezeggenschapsreglement MR van de Kleine Prins

- 4. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de geleding, waaruit en waardoor het betrokken lid is gekozen, met een meerderheid van ten minste twee derde deel besluiten het lid van de MR uit te sluiten van de werkzaamheden van de MR voor de duur van ten hoogste drie maanden.
- 5. De MR pleegt ingeval van het in het tweede lid bedoelde oordeel en ingeval van een voornemen als bedoeld in het derde lid zoveel als mogelijk overleg met de geleding waaruit en waardoor het betrokken lid is gekozen, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van gegevens.
- 6. Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt.
- 7. Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen, dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren, waarbij hij zich desgewenst kan doen bijstaan door een raadsman.

## Artikel 33 Indienen agendapunten door personeel en ouders Deze worden aangeleverd bij de voorzitter.

Artikel 34 Raadplegen personeel en ouders personeel en ouders Personeel wordt via teamvergadering op de hoogte gehouden en geraadpleegd. Ouders worden via vergaderverslagen op te hoogte gehouden. Deze verslagen worden geplaatst in de nieuwsbrieven. De notulen van de vergadering zijn op te vragen bij de secretaris. Ouders worden geraadpleegd via e-mail en Social Schools.

## Artikel 35 Huishoudelijk reglement

- 1. De MR stelt, met inachtneming van de voorschriften van dit reglement en de wet, een huishoudelijk reglement vast.
- 2. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld:
- a. de taakomschrijving van de voorzitter en secretaris;
- b. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
- c. de wijze van opstellen van de agenda;
- d. de wijze van besluitvorming;
- e. het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen;
- f. de wijze van verslaglegging; en
- g. het rooster van aftreden.
- 3. De MR zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bevoegd gezag.

Paragraaf 7 Regeling geschillen 7 Regeling geschillen Artikel 36 Aansluiting geschillencommissie geschillencommissie De school is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS), postbus 85191, 3508 AD Utrecht info@onderwijsgeschillen.nl www.onderwijsgeschillen.nl. Artikel 37 Geschillenregeling overige geschillen Op verzoek van het bevoegd gezag dan wel de MR dan wel een geleding van de MR beslist de LCG WMS als bedoeld in artikel 36 van dit reglement, overeenkomstig het reglement van de LCG WMS, in geschillen tussen het bevoegd gezag en de MR dan wel de geleding, die de medezeggenschap als bedoeld in de Wms betreffen en waarvoor de wet niet in een geschillenregeling voorziet. De uitspraak van de commissie is bindend.
από συμβατικό όρο, δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. Η απόφαση της Α.Α. με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

### ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

### ΑΡΘΡΟ 10ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης ……../…..….. και της απόφασης κατακύρωσης …../…….... καθώς και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016, των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης …./……….. και την προσφοράς του. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίον το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan langkah pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- e. Melaksankan monitoring evaluasi dan penagiahn terhadap kredit Ekonomi Rakyat (KEK) Intan Pesada.
- f. Melaksankan urusan administrasi kepegawaian dan aset di lingkup Bagian Administrasi Perekonomian.
- g. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
- Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian, mempunyai tugas :
- a. Mengolah dan mengumpulkan data sebagai bahan kajian pemerintah di bidang pariwisata, industri, perdagangan, jasa, koperasi dan usaha kecil menengah.
- b. Menghimpun laporan bahan dan data kebutuhan pokok masyarakat, bekerjasama dengan instansi terkait sebagai bahan evaluasi.
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau
- d. Melaksanakan dan mengevaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait agar peruntukkannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Melaksanakn koordinasi dengan instansi lintas sektor dalam pelaksanaan program Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama instansi terkait
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah
- h. Melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkup Bagian Administrasi Perekonomian
- i. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

8