### -Subag Humas dan TU BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

#### Tahun :

2	0	1	6

#### Bulan :

1	2	3

4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Tanggal :

MEDIA
SULTENG POST

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

#### Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut

# Dana Desa di Morut Terancam Lambat Cair

## By: admin

SULTENG POST - Pelaksanaan program Gernas Kakao di Kabupaten Parmout diduga langgar pedoman teknis pengembangan tanaman kakao berkelanjutan tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian pada Maret 2015.

Dalam pedoman teknis bersumber dari pihak kementerian disebutkan kondisi kebun yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan intensifikasi atau program Gernas tersebut, yakni kebun yang berumur dibawah 15 tahun.

Sementara berdasarkan data yang diperoleh media ini, terkait kondisi perkebunan Kakao di Kabupaten Parmout, diketahui umumnya kebun milik petani berumur diatas 15 tahun.

Dugaan tersebut, kembali menambah list kejanggalan pengelolaan Gernas Kakao yang Satker-nya ditempatkan di Dinas Perkebunan Provinsi Sulteng. Dengan alasan berdasarkan petunjuk Pemerintah Pusat, guna memudahkan pengelolaan anggaran sebesar Rp46 miliar.

Ketua Divisi Hukum dan HAM LRD-HAM, Ayyub kepada media ini mengatakan, mengacu kepada pedoman teknis Dirjen Perkebunan pada angka 4.1 poin (a), disebutkan persyaratan kebun yang layak untuk diintensifikasi adalah yang tanamannya masih muda (<15 tahun) tetapi kurang terpelihara. "Kalau benar dalam 4.550.000 tegakan pohon itu tanamannya masih berusia muda dibawah 15 tahun maka Parmout layak untuk menerima bantuan dimaksud," tuturnya. Namun menurut dia, untuk bisa lebih jelas mengkaji persoalan layak tidaknya bantuan tersebut dikucurkan, tentunya harus dicek lagi pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Disbun Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Dishutbun Kabupaten. Dia menjelaskan, pada umumnya Juklak maupun Juknis akan tetap mengacu kepada pedoman tekhnis yang dikeluarkan pihak Kementerian. "Kalau toh dicek nantinya pasti tidak berbeda jauh, hanya saja mungkin ada hal yang lebih mendetail dijelaskan dalam Juknis maupun Juklak tentang bagaimana intensifikasi itu dilaksanakan," terangnya. Berdasarkan Juklak dan Juknis itulah nantinya akan diketahui bagaimana seharusnya mekanisme yang dijalankan untuk mensukseskan program intensifikasi Kakao tersebut. Untuk diketahui pada awal pemberitaan media ini, Kepala seksi perlindungan tanaman, Andreas dan Kadishutbun Parmout yang saat itu diminta untuk menunjukkan Juknis intensifikasi kakao mengaku tidak memilikinya. "Semua dipegang oleh PPK nya di Provinsi pak, silahkan cek sendiri," jelasnya. HARUS DI AUDIT INVESTIGASI Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sulteng, Nasution H Camang menegaskan program Gernas Kakao di Parmout harus di audit investigasi. Pada dasarnya, program gernas kakao di kabupaten yang dipimpin Bupati Samsurizal Tombolotutu ini baik. Karena program ini sebagai salah satu upaya pemerintah menjadikan produk perkebunan kakao sebagai salah satu ikon Sulteng. Namun, saat ini Nasution melihat program gernas kakao di Kabupaten Parmout menuai banyak kejanggalan. 'Harus diaudit investigasi itu,' kata Nasution dengan tegas. Dia menilai, instansi terkait yang mengurusi pelaksanaan gernas kakao di Parmout, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten saling lempar tanggung jawab. Seolah-olah masing-masing dari instansi terkait, tidak ingin dipersalahkan atas banyaknya konspirasi pada pelaksanaan program gernas tersebut. Karena itu, Nasution meminta Gubernur Sulteng Longki Djanggola melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan gernas kakao tersebut. Selain itu, Dinas Perkebunan Sulteng sebagai leading sektor juga diminta melakukan evaluasi atas program gernas kakao ini.OPI/ENG