(2) Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara lengkap penjelasan:

a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan. c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai. d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada Akhir bulan September tahun anggaran berjalan, supaya dihindari adanya penganqgaran kegiatan pembangunan fisik didalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

### Pasal 127

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.

### Pasal 128

61 Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan kepala 61 Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan kepala SKPD. (2) Rancangan surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

61 Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan kepala 61 Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan kepala SKPD. (2) Rancangan surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :