ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
April 2012

No.	Persyaratan Dokumen	Penjelasan Dokumen
kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 4) struktur permodalan. 2) Fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar perusahaan yang terakhir (masing-masing terkait susunan pengurus, pemegang saham serta permodalan) berikut salinan surat persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harus disahkan oleh notaris mengenai kesesuaiannya dengan akta aslinya. 3) Dokumen izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, serta surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dari penyelenggara penunjang 4) Informasi mengenai kemampuan atau kompetensi SDM penyelenggara penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan dikerjasamakan, paling kurang mencakup: a. bukti kecukupan sumber daya manusia; b. rekam jejak	c) alamat: d) nomor kartu identitas diri: e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 4) struktur permodalan: ……………………………………………………………….. b. Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar perusahaan yang terakhir (masing-masing terkait susunan pengurus, pemegang saham serta permodalan) berikut salinan surat persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harus disahkan oleh notaris mengenai kesesuaiannya dengan akta aslinya, yaitu: 1) Akta pendirian perusahaan No.....................disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No...............mengenai.............................................................................. .................................. ………………………… ........................ 2) Perubahan anggaran dasar perusahaan terakhir terkait susunan pengurus No..................................... berikut salinan surat persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No............................................................................................................. ............................................................................................. 3) Perubahan anggaran dasar perusahaan terakhir terkait susunan pemegang saham No..................................... berikut salinan surat persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak

Halaman | 8 dari 22
cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya hanya memuat 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 26 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja dimaksud dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

## 1.2. Landasan Hukum

Produk-produk hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :
- b) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya sustainability (kesinambungan) program dari waktu ke waktu.

1.3.2 Tujuan . Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Perekonomianantara lain :

- 1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Bagian Administrasi Perekonomian untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- 2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Bagian Administrasi Perekonomian;
- 3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun;
- 4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

PenyusunanRenstraBagian Administrasi Perekonomian Sekretraiat DaerahTahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISUSTRATEGIS PERANGKAT DAERAH Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan prangkat daerah, telaahan visi, misi dan

4
- B. Pakar yang melaksanakan Audit
- Audit Kasus Stunting dilaksanakan oleh Tim Teknis dan Pakar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 315/DINSOS P2KB P3A Tahun 2022 Tentang Ahli atau pakar yang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Bungo. melaksanakan AKS terdiri dari:
- 1. Dokter spesialis anak sebanyak 1 orang
- 2. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan sebanyak 2 orang
- 3. Ahli gizi sebanyak satu orang
- 4. Psikolog sebanyak 2 orang
- C. Periode Audit
- Pelaksanaan Audit Kasus Stunting ini adalah periode pertama (Semester I) pada tahun 2022
- III.KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
- A. Kesimpulan
- Hasil kajian tim teknis dan pakar terhadap kasus stanting dan kelompok berrisiko kejadian stunting dapat disimpulkan sebagai berikut:
- 1. Masih ada terindentifikasi calon penganting wanita berada dibawah umur 20 tahun. Dan masih teridentifkasi calon pengantin wanita yang menderita kekurangan energi kronis (KEK) yang ditandai dengan LILA kurang dari 23.5 cm serta IMT dibawah stunting 18. Artinya ini adalah indikator risiko terjadinya baru ketika tidak dilakukan intervensi dengan model pendampingan kepada mereka.
- 2. 2. Risiko terbesar terjadinya adalah pada kelompok ibu hamil, dimana masa kehamilan adalah 270 hari dari 1000 Hari Pertama Kehidupan. Dari audit masih banyak ditemui ibu yang menderita KEK, anemia, masih rendahnya kesadaran melakukan kunjungan pemerikasaan kehamilan, ibu terpapar asap rokok dari pasangannya. Fenomena ini akan berakibat akan lahirnya bayi dengan berat badan bayi lahir rendah (BBLR), bayi lahir dengan stunting. Kondisi ini di perparah dengan belum semua ibu berisiko ini memiliki kepesertaan JKN sehingga tidak semua ibu dapat dirujuk dokter spesialis.
- 3. Masih ada ibu yang gagal memberikan ASI eksklusif kepada bayinya yang disebabkan ketidaktahuan pentingnya air susu ibu, rendahnya motivasi memberikan ASI dengan berbagai stigma.
Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan. Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komperehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepaskan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto sebagai Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto Tahun 2022 ini berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2022, yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kota Mojokerto tahun 2022 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam RPJP Daerah Kota Mojokerto. Keberadaan RKPD Tahun 2022 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2022. RPJMD dan Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Exp. 021

Dictamen Núm. I/2013/209

- V. Que es atribución del H. Consejo General Universitario, de acuerdo a lo que indica el último párrafo del artículo 21 de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudios, fijar las aportaciones respectivas a que se refiere la fracción VII del numeral antes citado.
- VI. Que es atribución del Consejo General Universitario, conforme lo establece el artículo 31, fracción VI de la Ley Orgánica y el artículo 39, fracción I del Estatuto General, crear, suprimir o modificar carreras y programas de posgrado y promover iniciativas y estrategias para poner en marcha nuevas carreras y posgrados.
- VII. Que el H. Consejo General Universitario funciona en pleno o por comisiones, las que pueden ser permanentes o especiales, como lo señala el artículo 27 de la Ley Orgánica.
- VIII. Que es atribución del Rector General proponer ante el Consejo General Universitario proyectos para la creación, modificación o supresión de planes y programas académicos, según lo establece el artículo 95, fracción IV del Estatuto General.
- IX. Que es atribución de la Comisión de Educación conocer y dictaminar acerca de las propuestas de los Consejeros, el Rector General o de los Titulares de los Centros, Divisiones y Escuelas, así como proponer las medidas necesarias para el mejoramiento de los sistemas educativos, los criterios de innovaciones pedagógicas, la administración académica y las reformas de las que estén en vigor, conforme lo establece el artículo 85, fracciones I y IV del Estatuto General.
- Que la Comisión de Educación, tomando en cuenta las opiniones recibidas, estudiará los planes y programas presentados y emitirá el dictamen correspondiente -que deberá estar fundado y motivado-, y se pondrá a consideración del H. Consejo General Universitario, según lo establece el artículo 17 del Reglamento General de Planes de Estudio de esta Universidad.
- X. Que de conformidad al artículo 86, fracción IV del Estatuto General, es atribución de la Comisión de Hacienda proponer al Consejo General Universitario el proyecto de aranceles y contribuciones de la Universidad de Guadalajara.
- XI. Que tal y como lo prevé el artículo 13 del Estatuto Orgánico del Sistema de Universidad Virtual, es atribución del Consejo del Sistema proponer sobre la creación, modificación o supresión de programas de posgrado, a fin de remitirlas, en su caso, al Consejo General Universitario; y

Página 14 de 25
Ringkasan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

| Ringkasan 13
f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan

- g. menyiapkan laporan keuangan SK PD.

(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

### Bagian Kedelapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

### Pasal 14

(1) Gubernur atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. (4) Gubernur atas usul PPKD selaku BUD menetapkan bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD

### Pasal 15

21 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. 21 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

21 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. 21 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : (1) Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. (2) Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu (3) Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Mahakam Ulu. (5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (6) Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (7) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. (8) Pengawasan Intern adalah seluruh proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. (9) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat Pengawasan Intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. (10) Inspektorat Daerah adalah aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati. (11) Audit adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional standard audit, untuk menilai kebenaran, kelancaran, kredibilitas, efektifitas,efisinsi, dan keadaan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (12) Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memestikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standard, rencana atau norma yang telah ditetapkan. (13) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standard, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. (14) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (15) Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan/atau konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
SGSL BOARD DIRECTORS MEETING OF PANTHORN PARK MEETING ROOM OCTOBER 12, 2010 @ 7:00 PM

## NEW BUSINESS

## Executive Board Membership

JS reports – There are four (4) current executive member terms expiring next month. These include Vice President, Treasurer, Field Maintenance & Equipment Manager.

## Concession Stand

JS reports – The League needs to think of ideas on how to manage the concession stand in the future. Currently, the concession stand generates enough revenue to reduce registration by $50 per player.

## BOARD ELECTIONS

No new members were approved.

## ADJOURN MEETING

Motion Motion to adjourn and accepted at 7:55 PM. The next meeting is scheduled for at 7:00 pm at the Panthorn Park Meeting Room.

Page 3 of 3
dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai dan ditetapkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, seperti terlihat pada tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
PROGRAM KEGIATAN 2020
2	17	2	17	01	21	Program Peningkatan Minat Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	61.000	39.413 eksemplar	45.438 eks	115,3%	45.438 eks	74,5%
Jumlah Perpustakaan	167 Perpusta kaan	167 Perpustak aan	167 Perpusta kaan	167 Perpust akaan	100%	167 Perpustak aan	100%
Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan/ta hun	155.000	30.000 pengunjun g	33.434 pengunju ng	111,4%	32.984 pengunjun g	21,3%
2	17	2	17	01	21	01	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan maskyarakat	Jumlah Perpustakaan yang dibina	160 perpustaka an	40 perpustaka an	0 perpustak aan	0%	0 perpustakaa n	0%
2	17	2	17	01	21	02	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah lomba tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang terlaksana dengan baik	16 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	25%	1 kegiatan	25%
2	17	2	17	01	21	03	Penyediaan bahan Pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan Pustaka yang disediakan	10.000 eks	2.500 eks	3.300 eks	132%	3.300 eks	33%
2	17	2	17	01	21	04	Pelestarian bahan pustaka	Jumlah bahan Pustaka yang dipelihara	16.000 eks	4.000 eks	4.000 eks	100%	4.000 eks	25%