ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
KATA PENGANTAR LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Agama Amuntai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Amuntai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Hulu Sungai Utara, 16 Juli 2020 Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris,

SUAIFUDDIN.S.Ag NIP. 197307022000031003

| Kata Pengantar i
April 2012

# Matriks Penjelasan Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengembangan Aktivitas, Pengembangan Produk yang Disertai Kerja Sama Kategori Risiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) atau Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)

Data Pemohon
Nama Pemohon	:	PT ………………
Jenis Permohonan	:	Permohonan Persetujuan Pengembangan Aktivitas dan/atau Pengembangan Produk yang Disertai Kerja Sama berupa …………….
Dokumen
Surat	: 1. Surat No …………….. tanggal …………….. perihal: …………………..

No.	Persyaratan Dokumen	Penjelasan Dokumen
KELENGKAPAN DOKUMEN TERKAIT PENGEMBANGAN AKTIVITAS DAN/ATAU AKTIVITAS PRODUK JASA SISTEM PEMBAYARAN
A. Aspek Kesiapan Operasional
1.	Surat rekomendasi bagi PJP/PIP yang memiliki otoritas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: a. Surat rekomendasi dari otoritas pengawas atas rencana pengembangan aktivitas atau pengembangan produk dan kerja sama yang akan dilakukan apabila dipersyaratkan oleh otoritas dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau	Dokumen yang disampaikan: Lampiran berupa surat. No………….. tanggal…… perihal: .................................(judul dokumen) Penjelasan atas dokumen: Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan bahwa: ............................................................................................................................. ......... ...................................................................................................................................... ................................................................

Halaman | 1 dari 22
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

### Dengan Persetujuan Bersama

6

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
BAB X PEMBENTUKAN INSTITUSI MULTIPIHAK

Pasal 21

- (1) Untuk membantu menjalankan tugas pengelolaan jasa lingkungan, Gubernur, berwenang membentuk institusi multipihak.
- (2) Institusi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum bersama antara :
- a. Penyedia jasa lingkungan;
- b. Pemanfaat jasa lingkungan;
- c. Dinas;
- d. Perguruan Tinggi; dan
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Proporsi susunan organisasi multipihak, harus didominasi oleh masyarakat selaku penyedia jasa lingkungan.
- (4) Institusi multipihak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,tugas dan wewenang institusi multipihak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan jasa lingkungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, ecaluasi dan pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk sumbangan dana pengelolaan jasa lingkungan, program aksi pelestarian, konservasi, reklamasi dan rehabilitasi.
- (3) Mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhkan sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Pasal 24
d.	Ownership details (applicable to 'For Profit' organisations only).
Please indicate names of owners and percentage (%) ownership below:

2. GOVERNANCE*
a.	Governing Body:
Please indicate whether the organisation is governed by:
Board of Directors	Executive Committee
Other (please specify below)	No governing body

b.	Is the Governing Body responsible for financial oversight of the organisation?
Yes	No
3. LEGAL*
Regulatory filings:
Is the organisation currently fully compliant and up-to-date with all tax, registration and social security obligations?
Yes	No
If no, please provide details below:

Please provide description of organisation's tax status. Does entitlement to tax deduction exist?

4. FINANCIAL
a.	Audit:
Does the organisation have an annual audit performed by an independent external auditor or by internal auditor for public bodies?
Yes	No
If yes, please provide a copy of the latest auditor's annual report and management letter. If the audit report does not relate to the most recent financial year please explain why.

If you do not have an independent annual audit, or if your independent audit report does not include your Financial Statements:
i. Does the organisation prepare annual financial statements?
Yes	No
If no, please provide explanation below:
## İLK DÖNEM MÜELLİF SÛFİLERİNDEN KELABAZİ’NİN ORUÇLA İLGİLİ YORUMLARI

Doç. Doç. Dr. Vahit

## Özet

Kelâbâzi (v.380/990) erken dönem tasavvufunun en önemli isimlerinden ve tasavvufu sistemleştiren, ilk defa tasavvufi kavramları sistematik olarak ele alan müellif sufilerden biridir. O’nun Ta’arruf isimli eseri tasavvuf tarihin en önemli klasiklerindendir. Onun diğer önemli özelliği ise ilk defa hadislere tasavvufi şerh yapan müelliflerden biri olması dolayısıyladır. Bahru’l-Fevâid onun 223 hadisi şerh ettiği, tasavvufi şerh kitabıdır. Onun hadis-i şeriflere getirmiş olduğu yorumlar günümüzde de orijinalitesini korumaktadır. Oruçla ilgili“Ben Rahman olan Allah’a oruç nezrettim, bugün hiçbir kimse ile konuşmam.” (Meryem, 19/26.), ayetini; “Oruç, kalkandır” (Buhârî, Savm, 21) “Oruç Benim içindir, onun mükâfâtını Ben vereceğim”, (Kutsi Hadis) “Her şeyin bir zekâtı vardır. Cesedin zekâtı da oruçtur. (İbn-i Mace, Oruç, 1/555) “Kişi, mide kabından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Midenin üçte biri yemekle, üçte biri suyla, üçte biri de havayla dolu olmalıdır.” “Sahura kalkınız, sahurda bereket vardır” hadislerini eserlerinde ele alan Kelâbâzî oruç konusunda fıkhî hukukî bilgiler vermeksizin hadislerde zikredilen hususlara tasavvufî yorumlar getirir. Kelâbâzî’nin oruçla ilgili yorumlarının temelinde ise masivadan uzaklaşıp Hakk’a ulaşmak yatmaktadır. Allah’ın orucu kendisine izafe etmesi ile ilgili ise uzun yorumlar getiren Kelâbâzi kafirin yedi midesiyle yemesini yedi ayrı şehvetle açıklar. Bu tebliğde ilk dönem sufi müelliflerinden biri olan Kelâbâzi’nin oruçla ilgili getirmiş olduğu yorumlar günümüze ulaşan iki eserinden yola çıkılarak ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Kelabazi, oruç, yorum, tasavvuf, ta’arruf, bahru’l-fevâid

## INTERPRETATIONS OF KALABAZI, AN EARLY AUTHOR SUFI, ON FASTING

Assoc. Prof. Vahit GÖKTAŞ
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut :

##### (1.) Pendapatan LRA

- • diakui pada saat kas diterima pada Kas UmumNegara (KUN). • diakui pada saat kas diterima pada Kas UmumNegara (KUN).
- • pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan • pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- • disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. • disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### (2.) Pendapatan LO

- • adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah • adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- • diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau • diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
- ▪ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- ▪ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- ▪ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- • pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan • pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- • disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. • disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### (3.) Belanja

- • adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang • adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 28
- b) Konsultan pengawas
- Ahli yang dipilh oleh owner bertugas sebagai pengawas dalam proses pembangunan proyek .
- Syarat :
- a) Berbentuk perseorangan atau badan hokum
- b) Ahli dalam bidang masing-masing
- c) Diangkat sekaligus merupakan orang kepercayaan principal
- Kewajiban :
- Konsultan pengawas berkewajiban mengawasi jalannya pekerjaan yang dilakukan pemborong, sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam bestek dan gambar bestek.
- Hak :
- Konsultan pengawas berhak mendapatkan honorium sesuai dengan ketentuan dan perjanjian
- 3) Kontraktor ( pemborong )
- Adalah pihak yang menerima tugas dari owner yang mewujudkan fisik bangunan di lapangan atau dalam artian sebagai pelaksana pembangunan proyek.

###### Syarat :

- a) Memiliki modal
- b) Memiliki tenaga ahli
- c) Memiliki peralatan
- d) Bersifat perorangan/badan hokum

###### Kewajiban :

- a) Mewujudkan fisik bangunan sesuai dengan bestek/gambar bestek dalam selang waktu yang sudah ditetapkan.
## Subag Humas dan TU BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	6

MEDIA
Radar

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut

# Lambat masukan audit, kerugian negara
## 2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas dan Tupoksi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.
- b) Tunduk dari direksi sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan bestek.
- c) Membuat laporan tentang perkembangan pekerjaan pada direksi.
- d) Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

###### Hak : Pemborong berhak menerima kembali biaya bangunan ditambah dengan keuntungan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan/perjanjian.

- 4) Supplier ( pemasok )
- Lembaga ataupun individu yang selama proyek berlangsung berperan sebagai pemasok atau pemberi bahan atau alat bagi proyek.
- Contoh pabrik batako,perusahaan pembuatan baja, redymix
- 5) Badan pemberi izin

###### Badan yang secara hukum memberiakan izin pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Contoh dinas pekerjaan umum ( DPU ),

- 6) Instansi Terkait
- Instansi pemberi fasilitas sebelum dan sesudah proyek dikerjakan
- Contohnya ( PDAM, PLN, dls )
- 7) Lembaga Terkait
- Lembaga keuangan baik yang memberi bantuan dan pemberi pinjaman modal.

###### Contohnya ( BPD, dls )
tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 35. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 36. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 37. Urusan pemerintahan adalah fungsi - fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

- 39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pencerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau Kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

40. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

41. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

- 42. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung selurun penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 44. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk rnenampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daeran pada bank yang ditetapkan.

45. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 46. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

- 47. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

48. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

10

- 49. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
Year 5 Girls

Position	Name	School	Points
1	Willow Grace Izard	St Mary’s	52
2	Ellie Wyatt	Enmore	51
3	Eva Clarke	St Andrew’s	50
4	Felicity Mobbs	Elmhurst	49
5	Lilly O’Brien	Kingsmoor	48
6	Madeline Stockham	Nether Stowey	47
7	Matilda Rigby	Nether Stowey	46
8	Marcia	Somerset Bridge	45
9	Pixie O-P	St Joseph’s (B-O-S)	44
10	Nieve Phillips	St Andrew’s	43
11	Kyla	Somerset Bridge	42
12	Mia Ann Pavey	Eastover	41
13	Scarlet Kent	Puriton	40
14	Billy	Somerset Bridge	39
15	Chloe Ellicott	Kingsmoor	38
16	Beth Wintle	Kingsmoor	37
17	Emily Onslow	Kingsmoor	36
18	Emily R	St Joseph’s (B-O-S)	35
19	Savannah Pope	Puriton	34
20	Isabella Maestri	Enmore	33
21	Hattie	St Joseph’s (B-O-S)	32
22	Autumn-Rose	St Joseph’s (B-O-S)	31
23	Niamh Marchant	Eastover	30
24	Marcie S	St Joseph’s (B-O-S)	29
25	Leah	St Andrew’s	28
26	Diasey Craig	BCA	27
27	Macey	Cannington	26
28	Scarlet	Cannington	25
29	Isla Chorley	Cannington	24
30	Heidi Baxter	North Petherton	23
31	Hannah Eva	North Petherton	22
32	Amelia Harriott	North Petherton	21
33	Rocella	Eastover	20
34	Florerence	Somerset Bridge	19
35	Gracie S	St Joseph’s (B-O-S)	18
36	Maisie P-C	Puriton	17
37	Maddie Purchase	Puriton	16
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
- l. Penyediaan jasa keamanan
- ● peningkatan sarana dan prasarana aparatur ● peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- ● peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ● peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

kegiatan:

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- c. Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi
- ● Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian ● Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- • Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- a. Penyusunan data base perencanaan SKPD
- ● Pengembangan Data dan Informasi ● Pengembangan Data dan Informasi

Kegiatan:

- a. Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- b. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan pemerintahan, prasarana wilayah

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

32
Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RTH, perpustakaan kelurahan dan GMSC serta layanan Sabtu dan Minggu yang terlaksana dengan baik
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	100%	100%	100%	100%
01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diselamatkan dan dilestarikan dengan baik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah bahan pustaka yang dipelihara	4.000 eksemplar	4.000 eksemplar	4.000 eksemplar	100%
2	18	2	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
2	18	2	17	01	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	80%	80%	80%	100%
2	18	2	17	01	15	02	Pengumpulan data	Jumlah arsip inaktif/statis yang	5.000	5.000	5.000	100%
Ringkasan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2016

- 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 , Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual. Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2016 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

| Ringkasan 12
18

- 6. Pengadaan Infrastruktur SPBE sesuai dengan rencana.
- 7. Aset SPBE sudah diidentifikasikan, ditentukan pemilik atau penanggung jawabnya, dan dicatat agar dapat dilindungi secara tepat.
- 8. Penghapusan aset SPBE sudah dilakukan dengan tepat sehingga aset aman untuk dihapus dan/atau dimusnahkan.
- 9. Kapasitas Infrastruktur SPBE sudah direncanakan dengan baik, dipantau, dianalisis dan dievaluasi penggunaannya.
- 10. Insiden terkait Infrastruktur SPBE dicatat dan ditangani dengan baik sesuai dengan kesepakatan tingkat layanan.
- 11. Pemeliharaan Infrastruktur SPBE telah dilakukan secara reguler sesuai dengan petunjuk penggunaannya; dan
- 12. Setiap pegawai/petugas pengelola fasilitas, Infrastruktur SPBE harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Audit dapat difokuskan pada penilaian fungsionalitas dan kinerja infrastruktur SPBE.
- d. Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap penyediaan layanan infrastruktur SPBE oleh pihak eksternal untuk memastikan bahwa :
- 1. Pengendalian pemberian hak akses kepada pihak eksternal telah dilakukan;
- 2. Pemantauan dan evaluasi layanan pihak eksternal telah ditinjau secara berkala;
- 3. Evaluasi dan peninjauan layanan yang diberikan oleh pihak eksternal telah sesuai dengan pengendalian keamanan informasi yang ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak; dan
- 4. Disclosure Agreement 4. Disclosure Agreement Perjanjian Kerahasiaan ( ) telah ditandatangani oleh pihak eksternal.
- e. Panduan teknis dan kriteria penilaian pada audit infrastruktur SPBE dapat ditetapkan lebih lanjut oleh APIP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.3 Pedoman Teknis Audit Aplikasi SPBE
- a. Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada aspek:
- 1. Penerapan tata kelola Aplikasi SPBE yang meliputi evaluasi, pengarahan, dan pemantauan;
- 2. Penerapan manajemen Aplikasi SPBE, yang meliputi
- 1) Manajemen keamanan,
- 2) Manajemen risiko,
- 3) Manajemen asset,
- 4) Manajemen pengetahuan,
- 5) Manajemen sumber daya manusia,
- 6) Manajemen layanan,
- 7) Manajemen perubahan, dan
- 8) Manajemen data;