ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
Cetak Daftar Pencarian Arsip/DPA Spesifikasi : per buah	25	Buah	119.600,00	0 %	Rp. 2.990.000,00
[ # ] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 1.206.100,00
[ - ] Belanja Foto coppy
Penggandaan dan Foto Copy Spesifikasi : Bahan HVS 70 gram untuk ukuran Folio cetak sebelah...	3446	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.206.100,00
Jumlah :	Rp. 4.196.100,00
Tuwi Kareung. 02 Januari 2024 Camat PASIE RAYA HAMDANI, S.Pd., MM NIP. 197807242007011017

Pembahasan	:
Tanggal	:
Catatan	:
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	RAHMAD FUADI, ST, MT	198405072010031001	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2	MUNDZIR ABBAS, SST.Mar	198202232011031001	KEPALA BIDANG PROGRAM, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3	SURIADI BEN SUUD, SH	198309282009041003	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN ACEH, PEMERINTAHAN DAN SUMBERDAYAMANUSIA
4	RAHMAD RAMADHAN, SP, M.Si	198206302006041005	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5	HERI GUNAWAN, ST., MT	198106102006041009	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
6	KHAIRUDDIN, SE	198101182006041010	KEPALA BIDANG ANGGARAN
7	DADING KALBUADI S.STP., M.Tr.I.P	199205062014061001	KEPALA BIDANG ASET
8	YOES RIZAL, SE	198005092001121006	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
5.	Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas
6.	Bulan bakti gotong royong masyarakat ( BBGRM )
7.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )
8.	Fasilitasi Paskibraka
9.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan desa dan kelurahan
10.	Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/ Propinsi/ Nasional
11.	Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
6	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	1.	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Desa	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	2.	Verifikasi , monitoting dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada Desa

- B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan indkator kinerja Kecamatan Gucialit tertuang dalam perincian program sebagai berikut :

## Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Gucialit Tahun 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA KINERJA
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan :
Ø Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan ( membangun, updating, dan pemeliharaan )	Kecamatan Gucialit	Output :	100%
Penataan Administrasi Kependudukan
Outcome :
Persentase penyelesaian permohonan administrasi kependudukan
Ø Pembinaan Pelayanan Publik	Kecamatan Gucialit	Output :	100%
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
Outcome :
tingkat kecepatan pelayanan pada masyarakat
2.	Program Pelayanan Administrasi dan Operasional :
LAMPIAN II: PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH/	SUMBER DANA
URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN
4.1.	Pendapatan Ash Desa	150.941.200,00	150.941.200,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.941.200,00	150.941.200,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	3.266.930.000,00	3.566.341.000,00	299.411.000,00
4.2.1.	Dana Desa	1.064.324.000,00	1.064.324.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Rehibusi	168.824.000,00	172.235.000,00	3.411.000,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	733.782.000,00	733.782.000,00	0.00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	980.000.000,00	1.009.000.000,00	29.000.000.00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	320.000.000,00	587.000.000,00	267.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	3.807.800,00	3.807.800,00
4.3.6.	Bungs Bank	0,00	0,00	0,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0.00	3.80780000	3.807.800,00
JUMLAH PENDAPATAN	3.417.871.200,00	3.721.090.000,00	303.218.800,00
2.	BELANJA
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.058.829.200,00	1.073.621.350.00	14.792.150.00
1.1	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	930.853.450,00	906.962.800,00	(23.890.650.00)
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	51.000.000,00	(18.000.000,00)
1.1.01	5.1,	Belanja Pegawai	69.000.000,00	51.000.000,00	(18.000.000,00)
5.6	Workshop Pendidikan Politik bagi Pelajar	Jumlah Pelajar dalam Pendidikan Politik	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 100 Orang	120.000.000	1 Kegiatan, 100 Orang	120.000.000
5.7	Workshop Pendidikan Politik bagi Ormas/LSM dan Masyarakat	Jumlah Ormas dan LSM mengikuti workshop	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 100 Orang	120.000.000	1 Kegiatan, 100 Orang	120.000.000
5.8	Penyediaan data hasil pemilu 2014	Data Anggota Partai Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	38.000.000	1 Laporan	50.000.000
5.9	Monitoring dan Pemantauan Pemilu 2014	Data dan Informasi Tahapan Pemilu 2014	Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 laporan	71.388.000	1 laporan	-
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
6.1	Sosialisasi Peningkatan Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB)	Jumlah FKUB yang tersosialisasi	Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Kegiatan, 60 Orang	50.520.000	1 Kegiatan, 60 Orang	101.040.000
6.2	Fasilitasi Kegiatan forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah FKUB yang terfasilitasi	Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Kegiatan, 6 Orang	40.767.000	1 Kegiatan, 6 Orang	81.534.000
6.3	Penyusunan dan Pelaporan Database Orkesmas LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya	Database orkemas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya	Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 laporan	21.000.000	1 laporan	30.000.000
7	Program Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kesatuan
‘world powers’ on the back foot, this ‘happening’ happened in the Arab world! First in Tunisia (with the flaming suicide of the frustrated fruit seller, Muhammad Bû-‘Azîzî, in Tunis), then in Egypt, it is now boiling in Libya and Yemen, and has infected Syria, Iraq, Jordan, Bahrain and Oman. Where it goes next is anybody’s guess. (Even the Chinese are anxious, it would seem.) And its message is that the people — the ordinary Yusuf and Fatimah, the ordinary Joe and Jenny — have a voice in their own destinies. This is people- power in the raw, and what on earth are we going to do with that? It’s all quite delicious, actually (if only we did not have to deal with the thousands who have sacrificed their lives to make it happen). The backroom boys of the ‘Game of Nations’ are flummoxed as they play out their last and hopefully losing hand. We’re witnessing something quite new. People! The people are rising up and saying that the day of the dictators, the feedbag-autocrats and their foreign ‘trainers’ is at an end. The game of the power brokers … the capitalists of power … is over. * But that may be entirely too optimistic. The wheelers and dealers are still there, aren’t they? Witness Hillary Clinton’s recent pious expletives about freedom, democracy and the voice of the common people. She has left entirely to one side the Israeli atrocities to which they most logically apply. Does anybody remember that, in 1999, Hillary embraced Suhâ Tawîl, Yasser ‘Arafât’s Christian wife, and declared her ardent sympathy for the Palestinian people? Blow all that! The game is political expediency. But people are watching power brokers like Clinton and Obama. Their clay feet are bare. With very good reason the people are skeptical, and they’re going to have to be very determined in the days to come. The American administration is walking on very thin shelled eggs right now. Obama, to borrow a phrase, ‘has shot his wad’. The roasting ghost of John Foster Dulles, squirming as it is, still hectors those who make American policy, and (God help us) they’re listening, even Obama. The advice he gives is corrupt, quite current and still quite wrong. * Can any devout Christian, Jew or Muslim disapprove those who seek liberty? I remember Ed Luidens, my dear friend, telling me that, in the early-1950s when he was a teacher in the Boys’ School of High Hope (Basrah, Iraq), after-hours he would engage his students in animated discussions about freedom and democracy. As he confessed years later, little did he know at the time that his students would soon overthrow the Iraqi monarchy in a bloody coup in 1958. But they did. Don McNeill, another RCA missionary and a dear friend too, had his own interesting encounter. Yasser ‘Arafât was a civil engineer in Kuwait the 1950s and wanted to improve his English. Don offered his services. Twenty years later and with much water under the bridge, ‘Arafat appeared at the United Nations to accept the PLO’s official observer status in that world body (1974). In a cable to Don at the time, ‘Arafât wrote that this was what they had talked about so many years before.
LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

Selain kepada BUMD di atas, Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan juga kepada Perusahaan Milik Daerah/BUMD lainnya dan Perusahaan Patungan/Milik Swasta. Adapun rekapitulasi penyertaan modal sampai dengan tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15

- Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018

No	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Jumlah Penyertaan Modal Per 1 Januari 2018 (Rp)	Jumlah Penyertaan Modal selama Tahun Anggaran 2018 (Rp)	Jumlah Penyertaan Modal per 31 Desember 2018 (Rp)
1	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	927.498.683.463,79	88.199.998.800,00	1.015.698.682.263,79
2	PT. Tirta Gemah Ripah	245.000.000.000,00	245.000.000.000,00
3	PT. Agronesia	255.000.000.000,00	255.000.000.000,00
4	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00
5	PD. Jasa dan Kepariwisataan	88.313.799.592,00	88.313.799.592,00
6	PD. Agribisnis dan Pertambangan	72.771.688.651,00	72.771.688.651,00
7	PT. Jamkrida Jabar	153.000.000.000,00	153.000.000.000,00
8	PT. Agro Jabar	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
9	PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat	796.000.000.000,00	796.000.000.000,00
10	PT. Migas Hulu Jabar	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
11	PT. Migas Hilir Jabar	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
12	PD Bank Perkreditan Rakyat	27.342.390.000,00	27.342.390.000,00
13	PT. BPR Intan Jabar	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
14	PT. BPR Karya Utama Jabar	5.996.750.000,00	5.996.750.000,00
15	PT. BPR Cianjur Jabar	9.165.566.750,00	9.165.566.750,00
16	PT. BPR Cipatujah Jabar	3.997.490.000,00	3.997.490.000,00
17	PT. BPR Wibawa Mukti Jabar	12.400.000.000,00	12.400.000.000,00
18	PT. BPR Majalengka Jabar	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00
19	PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
20	PT. BPR Karawang Jabar	900.000.000,00	900.000.000,00
21	PT. Lembaga Keuangan Mikro	29.647.803.250,00	29.647.803.250,00
22	PT. Asuransi Bangun Askrida	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00
Jumlah	3.444.344.171.706,79	88.199.998.800,00	3.532.544.170.506,79

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA. 2018 sebelum Audit BPK RI

III - 18
- 4) selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (23.290.252.933,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Penerimaan
- Pembiayaan setelah

perubahan Rp. 91.716.767.619,47

- b. Realisasi Rp. 68.426.514.686,47
- Selisih lebih/(kurang) Rp. (23.290.252.933,00)
- 5) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2.994.912.780,37) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pengeluaran
- Pembiayaan Rp. 12.753.200.000,00
- b. Realisasi Rp. 9.758.287.219,63
- Selisih lebih/(kurang) Rp. (2.994.912.780,37)
- 6) selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (20.295.340.152,63) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pembiayaan
- Netto setelah perubahan Rp. 78.963.567.619,47
- b. Realisasi Rp. 58.668.227.466,84
- Selisih lebih/(kurang) Rp. (20.295.340.152,63)

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Jumlah asset Rp. 1.305.926.350.587,95
- b. Jumlah kewajiban Rp. 18.740.210.114,62
- c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.287.186.140.473,33
# Séance type de DECLIC

## Compétences travaillées :

- - maîtriser le code et renforcer la fluidité
- - acquérir des compétences linguistiques (syntaxe et morphosyntaxiques)

- Prendre en compte des groupes de mots syntaxiques, unités de sens - mettre en relation le texte avec ses connaissances mobilisées, ses connaissances, ses interprétations à partir de la mise en relation d’indices -contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome

Etape 1	5minutes	Leçon	Montrer le diaporama de la leçon
Etape 2	5minutes	Application	Exercice rapide d’application sur le diaporama + leçon dans le fichier
Etape 3	30 minutes	Ateliers autonomes	5 groupes de niveaux. Faire tourner sur 5 ateliers : - Atelier rallye lecture x2 - Atelier entretien ( avec PE) x1 - Atelier avec cartes ( choisir une lettre travaillée en fonction du groupe) x2
Etape 4	5minutes	Bilan	Revenir sur les ateliers et sur l’utilisation de la stratégie vue en étape 1.

Rotation des groupes :

Entretien	Rallye lecture	Cartes/Veritech
S1	A	E D	C B
S2	B	A C	D E
S3	C	B D	A E
S4	D	A E	B C
S5	E	B C	D A
Tiru Pengelolaan Gelora Bung Karno

MAKASSAR, FAJAR- Stadion Mattoanging tahun ini mulai berjalan. Skema pengelolaan MAKASSAR, FAJAR- Stadion Mattoanging tahun ini mulai berjalan. Skema pengelolaan FAJAR- akan meniru stadion Gelora Bung Karno (GBK). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Andi Arwien Azis mengatakan, pihaknya sudah melakukan kunjungan dan menemui Badan Pengelola GBK. 'Memang ada sedikit persamaan, keduanya stadion bersejarah,' kata Arwien. Mantan Kepala BPKD Sulsel ini menyebutkan, pihaknya mempelajari beberapa hal dari markas Timnas Indonesia. Terutama masalah pengelolaan, melalui Bdan Layanan Umum (BLU). Markas PSM Makassar tersebut bakal direhabilitasi total menjadi staduion internasional. 'Mulai dari pengelolaan keuangannya dengan BLU sampai dengan peninjauan fasilitas stadion,' sebutnya. Pembenahan besar-besaran untuk Stadion Mattoanging bisa menjadi stadion berstandar internasional disiapkan Rp200 miliar. Dia melanjutkan pihaknya akan melakukan konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Konsultasi itu memuluskan proyek tersebut. 'Kita harap nanti tendernya bisa lebih awal pada tahun ini. Ini kita kejar,' tukasnya. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, mengatakan rehabilitasi Stadion Mattoanging menjadi sport center akan menggandeng kontraktor berkompeten dan profisional. (fik/dir)
b. bahwa penunjukan Bendaharawan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indo- nesia Nomor 3037);

- 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 1649);
- 3. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indo nesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diu- bah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor Kep- 330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemerik- saannya;
- 6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP- 332/M/V79/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT DENGAN KEPALA DESA SERUT

NOMOR : 03 / BPD / IV / 2020 NOMOR : 141 / 03 / IV / 2020

TENTANG

## RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan april tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing - masing :

1. Nama : AGUS WARSINO Jabatan : Ketua BPD Alamat : Serut RT 02 RW 02 Desa Serut Kec. Nguter

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

2. Nama : SUBARI Jabatan : Kepala Desa Serut Alamat : Kepuh Dampit RT 02 RW 05 Desa Serut Kec. Nguter

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Memperhatikan : Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Serut dengan Kepala Desa Serut membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Menyatakan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Serut dengan Kepala Desa Serut sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BPD DESA SERUT KEPALA DESA SERUT KETUA

Ttd Ttd

#### ABUS WARSINO SUBARI
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. melaksanakan funqsi Bendahara Umum Daerah;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- e. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;

f. menetapkan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

### Pasal 8

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

17

- g. menyimpan uang daerah;
- tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- ➢
- ➢ Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

- ➢ Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- ➢ Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- ➢ Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- ➢ Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
- 1) memiliki identitas yang jelas; dan
- 2) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
- d. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) rehabilitasi sosial;
- 2) perlindungan sosial;

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 3
## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64), Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas membantu Bupati sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, perumusan pedoman dan dan menyusun bahan koordinasi di bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal, investasi, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, periwisata, industri, perdagangan, ,jasa, koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2.1.2 Fungsi

Guna melaksanakan tugas Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal dan investasi.
- b. Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
- c. Penyiapan dan Pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis pembinaan Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi

6
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai bagi Pegawai Kantor Kecamatan Karangmoncol untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan kepada Mayarakat .	Sarana dan Prasarana Kantor yang akan diadakan/tersedia.	Pengadaa n alat rumah tangga, peralatan personal computer dan peralatan studio visual dengan alokasi anggaran	Pengada an alat rumah tangga, peralata n personal compute r dan peralata n studio visual dengan alokasi anggaran	100
Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Lancar.	100%	100%	100

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023