ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
- 23. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2026. Tujuan penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatsan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 adalah:
- 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство для базового вида подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования. Объектами контроля и оценки являются умения, знания, общие и профессиональные компетенции:

Объекты контроля и оценки	Объекты контроля и оценки
У1	определять вид и качество материалов и изделий
У2	производить технически и экономически обоснованный выбор строительных материалов и изделий для конкретных условий использования
З1	основные свойства строительных материалов
З2	методы измерения параметров и свойств строительных материалов
З3	области применения материалов
ОК 01	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 04	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 05	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 06	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 07	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 08	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1	Участвовать в проектировании и строительстве железных
7. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersihdalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 8. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersihdalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 9. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja. 10. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 11. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 12. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
##### RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGMONCOL TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN KARANGMONCOL  Jl. Serma Salamun Nomor 15 Karangmoncol 0281-8950113 PURBALINGGA 53355
- b) Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d) Pembinaan dan penataan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pengawasan Perda, Keputusan Bupati, Azet Kabupaten, pengaturan PK5 dan pelaksanaan Perundang-undangan di wilayah kerjanya;
- e) Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- f) Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- g) Penghimpunan dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- i) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- g.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- a) Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Pelaksanaan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- c) Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar;
LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - PENGADILAN [ .....Alamat Pengadilan ...] NEGERI Tanggal Efektif : .... Telp: … KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

######### M. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI [NAMA PENGADILAN]

- - Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas
- - Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan
- - Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu
- - Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan]
- - Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan
- - Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan
- - Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat
- - Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu dan pelaksanaannya.

######### ..... [Nama Kota] ......, Tanggal/bulan/tahun. KETUA PENGADILAN NEGERI [NAMA PENGADILAN]

######### ................................................. NIP. .................................................

22
## Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО приказом ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от "28" июня 2022 г. № 481

## Согласие работника на обработку и хранение персональных данных

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О. работника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (структурное подразделение, должность) зарегистрированный (ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ паспорт серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании статей 9, 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», распложенного по адресу: Москва, Красноказарменная улица, д.14 стр.1, на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, с целью начисления заработной платы, исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование, представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС РФ, предоставлять сведения в банк для оформления банковской карты и перечисления заработной платы на карты, а также предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно- правовыми актами, следующих моих персональных данных:

- 1. Перечень персональных данных, на обработку и хранение которых дается согласие:

N п/п
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (Bagian Adm. Perekonomian Setda) Kabupaten Magetan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Program Administrasi Perkantoran
Kegiatanpenyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	100.000.000	90.000.000	190.000.000	185.000.000	193.570.000	90.859.860	87.970.832	176.176.438	182.910.992	193.015.195	90,86	97,75	97,72	90,95	99,71
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pengadaan mebelai	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	100	-	-
Kegiatan pengadaan komputer	-	-	-	10.000.000	-	-	-	7.250.000	-	-	-	72,50
Program pemberdayaan fakir miski,komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya
Kegiatan pemberdayaan fakir miskin	300.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	36.588.000	291.409.007	348.234.294	348.790.997	348.786.421	36.588.000	97,13	99,50	99,65	99,65	100
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah	270.000.000	225.000.000	242.350.000	-	-	214.993.450	222.119.535	233.750.581	-	-	79,63	98,72	96,45	-	-
Kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	60.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	47.455.000	49.283.898	49.283.898	-	79,09	98,57	98,58	-	-
Program peningkatan investasi dan realissi investasi

14
от 28 (включительно) до 29	1 461,00
от 29 (включительно) до 30	1 520,00
от 30 (включительно) до 31	1 581,00
от 31 (включительно) до 32	1 644,00
от 32 (включительно) до 33	1 709,00
от 33 (включительно) до 34	1 775,00
от 34 (включительно) до 35	1 844,00
от 35 (включительно) до 36	1 914,00
от 36 (включительно) до 37	1 987,00
от 37 (включительно) до 38	2 061,00
от 38 (включительно) до 39	2 137,00
от 39 (включительно) до 40	2 215,00
от 40 (включительно) до 41	2 295,00
от 41 (включительно) до 42	2 377,00
от 42 (включительно) до 43	2 461,00
от 43 (включительно) до 44	2 546,00
от 44 (включительно) до 45	2 633,00
от 45 (включительно) до 46	2 722,00
от 46 (включительно) до 47	2 813,00
от 47 (включительно) до 48	2 906,00
от 48 (включительно) до 49	3 001,00
от 49 (включительно) до 50	3 097,00
от 50 (включительно) до 51	3 196,00
от 51 (включительно) до 52	3 296,00
от 52 (включительно) до 53	3 398,00
от 53 (включительно) до 54	3 502,00
от 54 (включительно) до 55	3 607,00
от 55 (включительно) до 56	3 715,00
от 56 (включительно) до 57	3 824,00
от 57 (включительно) до 58	3 935,00
от 58 (включительно) до 59	4 048,00
от 59 (включительно) до 60	4 162,00
от 60 (включительно) и выше	по отдельному расчету<*>

<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 "Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Примечание. При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой массы применяются следующие коэффициенты: с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) - 0,6; с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно) - 0,8.
SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :	a.	bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam pengelolannya dapat memberikan nilai tambah berupa jasa lingkungan;
b.	bahwa lingkungan hidup dengan segala potensi sumber daya alam beserta kandungannya, perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan dengan cara mengembangkan potensi jasa lingkungan secara bijaksana;
c. d.	bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49,
## АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 сентября 2016 г. № 223 с. Новопокровка

### О распределении субсидии за счет средств субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства Красноармейского муниципального района в 2016 году

Во исполнение статьи 15 Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 382-па, в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноармейского муниципального района на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 13 мая 2015 года № 326, на основании постановления администрации Красноармейского муниципального района от 16 июня 2016 года № 306 «О внесении изменений в постановление администрации Красноармейского муниципального района от 13 мая 2015 года № 326, постановления администрации Красноармейского муниципального района от 22 июня 2016 года № 311-НПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 27
2. Постановление о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией Белояровского сельсовета по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории, а также на основании заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории.

- 3. Постановление о подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию в течение 3 дней со дня принятия такого постановления в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте Топчихинского района

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией сельсовета самостоятельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, за исключением случая, указанного в части 5 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

- 5. В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

6. Сроки подготовки документации по планировке территории определяются в постановлении о подготовке данной документации с учетом сроков, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, необходимых для проведения конкурса с целью заключения муниципального контракта на подготовку данной документации. 7. Со дня опубликования постановления о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить свои предложения в комиссию по землепользованию и застройке (далее - Комиссия), о порядке, сроках подготовки и содержании документов по планировке территории. 8. Комиссия осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи. 9. Проверка осуществляется в течение 30 дней со дня поступления разработанной документации по планировке территории, после чего Комиссия осуществляет подготовку заключения о направлении такой документации главе администрации на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛУКОВИТ

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ 26.10.2019 г.

- 1. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №70- МИ/26.09.2019 г.
- 2. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №87- МИ/18.10.2019 г.