ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2016

Pusat;
j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

#### A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

- Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung, yang bertujuan agar Peradilan Tata Usaha Negara Makassar menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 25
##### BAB IV PENUTUP

Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Karangmoncol pada Tahun 2023. Kecamatan Karangmoncol sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannanya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang diajukan dalam Renja PD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Karangmoncol. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
## BAB III TUJUAN, SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.1.1. Telaahan Terhadap Visi, Misi Bupati Terpilih
- a. Visi

Visi Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

## 'Kabupaten Pemalang yang sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia'

Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang yaitu :

- • dimaksudkan bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Pemalang yang sehat, Pemalang dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan peningkatan usia harapan hidup (UHH).
- • dimaksudkan bahwa pada tahun 2016 Pemalang yang cerdas, Kabupaten Pemalang akan menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan APK dan APM baik jenjang pendidikan dasar, maupun menengah.
- • dimaksudkan bahwa Kabupaten Pemalang yang berdaya saing, Pemalang mampu meningkatkan investasi melalui peningkatan infrastruktur dan peningkatan investasi yang didukung oleh kondisi Pemalang yang aman dan tertib, serta aparatur yang bersih dan amanah. Selain itu terwujudnya penanggulangan kemiskinan dan kesetaraan gender.
- • dimaksudkan bahwa masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, Pemalang yang santun, beragama dan menjunjung tinggi toleransi beragama.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

21
VIP/DC/3 Rev.

page 11

4. A Member State/Contracting Party may confine limitations or exceptions under this Article to works which, in the particular accessible format, cannot be obtained commercially under reasonable terms for beneficiary persons in that market. Any Contracting Party availing itself of this possibility shall so declare in a notification deposited with the Director General of WIPO at 8 the time of ratification of, acceptance or accession to this Treaty or at any time thereafter.

5. It shall be a matter for national law to determine whether exceptions or limitations referred to in this Article are subject to remuneration.
вяжущими веществами? Вариант 3 1. Какими основными свойствами обладают вяжущие вещества? 2. При работе с каким неорганическим вяжущим веществом необходимо соблюдать повышенные требования безопасности?

## ТЕСТЫ 1. Описание

Тесты проводятся с целью контроля усвоенных умений, знаний и последующего анализа типичных ошибок (затруднений) обучающихся в конце изучения раздела/темы. На выполнение теста отводится 5 минут.

## 2. Критерии оценки

Оценка	Количество верных ответов
«5» - отлично	Выполнено 91-100 % заданий
«4» - хорошо	Выполнено 76-90% заданий
«3» - удовлетворительно	Выполнено 61-75 % заданий
«2» - неудовлетворительно	Выполнено не более 60% заданий

## 3. Примерные тестовые вопросы/ задания

Вариант 1. 1. Вяжущие вещества классифицируются по химическому составу на:

- А) неорганические, органические
- Б) органические, синтетические

В) неорганические , натуральные 2. Битум относится к :

- А) неорганическим вяжущим веществам
- Б) органическим вяжущим веществам
- В) не относится к вяжущим веществам
- 3. По срокам схватывания гипс делится на три группы:

А) быстросхватывающийся, нормальносхватывающийся, медленносхватывающийся Б) быстрозатворимый, нормальнозатворимый, медленнозатворимый В) быстроотвердеющий, нормальнотвердеющий, медленнотвердеющий 4. Общим достоинством неорганических вяжущих веществ является :

- А) прочность
- Б) негорючесть
PFO PFO In this phase, the strong vibronic structuring is explained by intermolecular interaction, conjugation;26,27 reducing the torsional mobility towards a more planar structure with extended the concomitant anisotropic polarizability in such an ordered structure is expected to cause an additional films.28,29 red shift, as in the related case of regio-regular P3HT Additional bands in the PDI:PFO GSA spectrum at 2.35 and 2.55 eV are due to PDI and are analysed in the next section. The GSA spectral features in the range 2.75 - 3.5 eV are due to the lowest energetic S -S absorption of PFO. 0 1

Figure 1. 1. a) Chemical structures of PFO and PDI used in this study. b) Absorption spectra and their inverted second derivatives (blue and orange, respectively) of pure glassy PFO, PFO containing β- phase (deposited at a higher blade speed), and PDI:PFO. c) Absorption spectrum of PDI in PS (black line); scaled PDI:PFO spectrum after subtraction of PFO spectrum (containing β phase and glassy phase) and spectra of PDI solution in toluene and PDI nanocrystals (blue and pink curves, respectively). d) Photoluminescence spectra of PFO and PDI reference films, and of PDI:PFO (black, red and green lines, respectively). The curves are vertically shifted for clarity, with the baseline in all cases given by a thin dashed line of same colour. Orange curves in Fig.1b are inverted second derivatives of the GSA spectra, increasing band separation and thus highlighting vibronic structures. For the samples containing the β-phase, we find a clear vibronic progression with the (0-1) vibronic transition at 3.05 eV, offset against the (0-0) transition of the β-phase by about 0.2 eV. In contrast, the PFO sample containing only the glassy phase shows a single maximum at 3.08 eV in the second derivative spectrum, which can be considered as the strongly disordered (0-0) transition of the glassy phase, given the fact that the (0- eV.29 0) transition of PL from the glassy phase is at 2.93
БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ Ауырғазы районы муниципаль районының Нуғазак ауыл советы ауыл билəмəhе Советы	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Совет сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район

## КАРАР РЕШЕНИЕ

## 08 июнь 2020 й. №64/1 08 июня 2020 года

Совета сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан

Об отмене Решения Совета сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан № 43 от 17.02.2016 г. «Об утверждении Порядка оформления прав пользования муниципальным имуществом сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан и об определении годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан»

Совет сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан решил:

1. Отменить Решение Совета сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан № 43 от 17.02.2016 г. «Об утверждении Порядка оформления прав пользования муниципальным имуществом сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан и об определении годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан». 2. Настоящее решение обнародовать в здании Администрации сельского поселения Нагадакский сельсовет и разместить на официальном сайте сельского поселения Нагадакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан (www.sp-nagadak.ru).

Глава сельского поселения Нагадакский сельсовет Р.Н. Баязитов
6

- a. Menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
- b. Memastikan kehandalan dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto.
- (2) Objek Audit TIK sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
- a. Infrastrutur SPBE yang terdiri dari Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- b. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, yang merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah; dan
- c. Keamanan infrastruktur dan keamanan aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terkait pada poin a dan b diatas.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto terdiri atas audit Internal dan Eksternal

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Audit Internal sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) untuk Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE
- (2) Penyelenggaraan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh APIP lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan melibatkan Perangkat Kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kota Mojokerto.
- (3) Audit TIK dilaksanakan secara periodik
22. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 14);
Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator kinerja kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Kecamatan Magetan	30 unit	324.950.000	APBD	30 unit	324.950.000
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kecamatan Magetan	12 paket	6.000.000	APBD	12 paket	6.000.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Magetan	12 kegiatan	1.086.000.000	APBD	12 kegiatan	1.086.000.000
Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	20.840.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja	Tercapainya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja	Kecamatan Magetan	12 bulan	20.840.000	APBD	12 bulan	20.840.000
Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	20.000.000
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desan dan kelurahan	Kecamatan Magetan	100 %	55.000.000	APBD	100 %	55.000.000
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Magetan	Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan masyarakat di Kelurahan Magetan	Kecamatan Magetan	12 bulan	237.099.000	APBD	12 bulan	237.099.000

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
anggaran ini;
l. Lampiran XII	:	Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
m. Lampiran XIII	:	Daftar Pinjaman Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 7 Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.
Pasal 8 (1) Dalam hal terjadinya keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam LRA. (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja tidak terduga. (3) Dalam hal Belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria paling sedikit: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan d. memiliki dampak yang besar terhadap anggaran dalam rangka
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ €	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ €
1	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 2 (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ )
2	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ)
3	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)
4	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 5 (ΑΤΟΜΩΝ)
5	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 6 (ΑΤΟΜΩΝ)
6	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 7 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ)
7	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 8 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ)
8	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 9 (ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ)
9	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 10 (ΚΟΥΖΙΝΑΣ)
10	ΑΝΕΛΚΥΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ €	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ €
1	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 2 (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ )
2	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ)
3	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)
4	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 5 (ΑΤΟΜΩΝ)
5	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 6 (ΑΤΟΜΩΝ)
6	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 7 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ)
7	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 8 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ)
8	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 9 (ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ)
9	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 10 (ΚΟΥΖΙΝΑΣ)
10	ΑΝΕΛΚΥΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Να συμπεριληφθεί στην οικονομική προσφορά.
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- e. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pembauran;
- f. Melaksanakan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- g. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkup tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan pembauran Kebangsaan;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pemaburan Kebangsaan sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Melaksanakan pembinaan staf;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- D. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
- Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :
- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Kewaspadaan Nasional;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kewaspadaan Nasional;
- c. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Kewaspadaan Nasional;
(1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut:

a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;

b. sisa SPD yang belum diterbitkari SP2D; dan c. SP2D yang belum diuangkan.

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

### Paragraf 2 Dana Cadangan Pasal 111

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD. (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan. (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

55 Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan 55 Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan

55 Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan 55 Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
Lo – to find the area of shapes

A = A = A =

A = A = A =