ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Harian	:	Satu Sulteng	Kasubaud Sulteng I
Hari, tanggal	:	Sabtu, 20 Desember 2014
Keterangan	:	sisa hasil APBD 2014 sebesar 116 Milyar
Entitas	:	Provinsi

PALU, SATUSULTENG.com - Rapat Banggar pembahasan APBD yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sulteng pada tanggal 18/12 pekan lalu mendapatkan sisa hasil dari anggaran APBD tahun 2014 dengan jumlah anggaran sebesar 116 Milyar. Setelah melalui persidangan yang cukup panjang dan alot, Banggar yang dipimpin oleh ketua Banggar, Drs. H Akram Kamaruddin dan juga selaku Wakil Ketua Fraksi Demokrat menemukan adanya kelebihan sisa anggaran APBD. Sisa Anggaran PBD tadi berdasarkan hasil kalkulasi dari beberapa pos anggaran yang diambil dari anggaran belanja APBD tahun 2014 terdapat kelebihan anggaran APBD sejumlah 116 Milyar. Drs. Akram Kamaruddin menjelaskan bahwa tambahan anggaran dari APBD2014 sebesar 116 M, diambil dari kenaikan pendapatan berdasarkan dari anggaran beberapa pos. Dengan adanya kelebihan anggaran dari hasil APBD tersebut, masih dimungkinkan untuk di naikkan, kemudian ada sisa anggaran Dipa, Anggaran ini digabung semuanya menjadi 116 Milyar yang merupakan anggaran sisa dan akan dipergunakan pada pemakaian anggaran di tahun 2015, jelasnya. Tambahan anggaran ini belum dijabarkan dalam APBD karena ditemukan pada rapat banggar ini, sehingga anggaran yang sudah ada harus dimaksimalkan berdasarkan regulasi yang ada dan tidak boleh keluar dari regulasi yang ada. Melalui anggaran yang ada saat ini, harus digunakan secara ekstra hati-hati dalam hal pengelolaan dan pengeluaran anggaran, menurut Wakil Ketua Demokrat ini.
(7) Sistem akuntansi Pemerintahan daerah pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh PPK-SKPD (8) Sistem akuntansi pemerintahan daerai pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh PPKD. (9) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.

### Pasal 163

(1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah menetapkan kode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran. (2) Kode rekening untuk menyusun ner3ca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode rekening aset, kode rekening kewajiban, dan kode rekening ekuitas dana. (3) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode rekening pendapatan, kode rekening belanja, dan kode rekening pembiayaan. (4) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.

### Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi

### Pasal 164

(1) Gubernur menetapkan kebijakan akuntansi untuk dijadikan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta bentuk pelaporanrya. (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. definisi, pengakuan, pengukuran Jan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan; dan

b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

78
KELURAHAN SUKOWINANGUN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175.000.000
Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan	Kel. Sukowinangun	100 %	175.000.000	APBD	100 %	175.000.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	70.000.000
Pengadaan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Kel. Sukowinangun	4 unit	15.000.000	APBD	4 unit	15.000.000
Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kel. Sukowinangun	1 kegiatan	75.000.000	APBD	1 kegiatan	75.000.000
Program Pemberdayaan Kelurahan	536.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan	Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	Kel. Sukowinangun	3 kegiatan	295.000.000	APBD	3 kegiatan	295.000.000
Pembinaan dan Pengembangan masyarakat	Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	Kel. Sukowinangun	4 kegaiatan	140.000.000	APBD	4 kegaiatan	140.000.000

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 18

(1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah ; (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan beban pengeluaran daerah yana dialokasiKan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 19

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

### Pasal 20

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

### Pasal 21

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Janu ari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Bagian Kedua Struktur APBD

### Pasal 22

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab

23
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

### Pasal 140

(1) Rancangan Perturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya. (2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. ringkasan perubahan APBD; b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

- g. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah terdiri dari :

1) laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan; 2) neraca yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan; 3) laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan; 4) catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;

- h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anagaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

i. daftar pinjaman daerah.

### Pasal 141

(1) Rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 terdiri dari rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya. (2) Lampiran rancangan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

68

- a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
E(i)	Salary and wages Gaji dan upah Sila nyatakan secara lengkap dengan pecahannya sekali. Example/contoh: i. Upah Graduate Research Assistant (GRA) RM1000/ bulan ii. Tidak dibenarkan bayaran kepada Research Assistant(RA) dan Research Officer(RO)
E(ii)	Overtime Elaun lebih masa
Budget details Butiran belanjawan	Amount requested by applicant Jumlah yang dipohon oleh pemohon
Year 1 Tahun 1 (RM)	Year 2 Tahun 2 (RM)	Year 3 Tahun 3 (RM)
E(iii)	Travelling Expenses and Subsistence/ Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup.

8
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

### Γ) Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα.

Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο αντίστοιχο εδάφιο (Μέρος ΙΙΙ παρ. Γ ), απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις :

- 1. Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στο άρθρο 18 παρ. 2 ) ; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
- 2. Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις; Πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης (αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α/2007) αφορά μόνο νομικά πρόσωπα), ή ειδική εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή υπάρχει αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 73 παρ. 4 περίπτωση β του Ν.4412/2016. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
- 3. Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
- 4. Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
- 5. Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων (oπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016) λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
- 6. Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; (άρθρο 48 του Ν.4412/2016)
- 7. Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
- 8. Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι : 1) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PASIE RAYA
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Aceh Jaya, Kecamatan Pasie Raya, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: OPD Kab. Aceh Jaya
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 9.431.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.431.400,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Aceh Jaya, Kecamatan Pasie Raya, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH	Rp. 9.431.400,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 9.431.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 9.431.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 8.228.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 8.228.300,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 8.228.300,00
[ # ] Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 8.228.300,00
[ - ] Minyak Kendaraan Dinas
### Pasal 81

(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya; (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, indikator kinerja, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan; (3) Mekanisme dan tata cara penyusunan RKA-SKPD dan Kode rekening diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Relima Penyiapan Raperda APBD

### Pasal 82

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah disampaikan kepada Gubernur. (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

(3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

### Pasal 83

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

44 a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

44 a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
In addition to the 4 original songs is a stand-out cover of the Animals classic hit, “We Gotta Get Outta This Place” which has always held a special significance for London. As she describes, “I actually mention this song in the first paragraph of the first chapter of my memoir ‘Lyme Light’ because this song is one of the building blocks of my childhood, my musical tastes, and in part my psyche. My mom sang this song to me at night before I fell asleep and it became an anthem. We were very much outsiders in our town and she was in an abusive relationship with my biological father; this song was like a secret that we would have a better life someday. When my mom was diagnosed with third stage melanoma in her lymph system she was only given three months to live. Due to an experimental treatment and nearly three years of mainly living in a hospital, she was lucky enough to survive. When she thought she was going to die, however, she asked me to sing this with a choir at her funeral. This song is so layered and so inspirational that the hope for a better life applies to this world as well as whatever world lies after death.”

“There was nothing more surreal than doing my first take on the vocals as Eric Burdon, the legend himself, walked into Studio B at Capitol Records and watched from behind the glass. I don’t think I’ve ever felt more honored to sing,” Plecity says. “Eric is timeless. When he sang, every single person in that room got chills.”

When you first hear indie rock band Hey, King! it immediately becomes clear that each musical moment is rendered with precision, care, and a whole lot of heart.

###### Be Still

is out everywhere at https://heyking.ffm.to/bestill

### LINKS:

Facebook | Instagram | Twitter

### CONTACT:

Facci PR
## BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa 'Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif'. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai 'Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun'. Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

1
### BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Azas Umum

### Pasal 68

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota didanai dari dan atas beban APBD.

### Pasal 69

(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. (2) Penganggaran penerimaan dan pergeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

### Pasal 70

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 71

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

### Pasal 72

40
- Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- 35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga.
- 36. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1. Maksud
- Penyusunan Renja PD dimaksudkan untuk :

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
- 4. Obsah vzdělávacího programu

Během plnění cílů ŠVP si děti budou tříbit myšlenky, představivost, fantazii. Naučí se základům komunikace ve společnosti ostatních, budou vyprávět, hledat sami sebe, své vlastnosti, schopnosti, ale i své slabosti, naučí se žít podle přijatých pravidel, spolupracovat a vycházet si vstříc. Seznámí se s právy, ale i s povinnostmi malého školáčka, koho a co mám rád, kdo mi pomáhá, komu pomáhám já, atd. Jsou tady i ostatní, musím se umět domluvit a spolupracovat. Naučí se žít ve skupině a hledat pravidla soužití. Získá tak základ prvního cenného poznání, že člověk je členem lidské společnosti. Dále budou děti zkoumat možnosti lidského těla, tvořivě zkoumat prostředí kolem nás, zaměří se na ochranu přírody, ekologické aktivity, seznámí se s ekosystémem zahrady, louky, pole, lesa, vody. Povědomí o vlivu člověka na životní prostředí získají tím, jak budou pečovat o okolí MŠ a zahrady. Získá tak základ druhého cenného poznání, že člověk je součástí přírody.

Po ukončení cesty celým vzdělávacím programem by si měly děti dokázat uvědomit své já. Co umím, v čem jsem dobrý, pojmenovat své vlastní pocity, ovládat své chování a jednání. Dokáže si uvědomit, že existují i jiné názory než jeho, bere v úvahu i názory a postoje kamarádů. Uvědomuje se rodinné vazby, pozná, kdy se chováme dobře a kdy špatně, co je to čistota, pořádek, slušnost, kde hledat pomoc a bezpečí. Seznámí se s naším městem, institucemi, jejich účelem, poznatky o naší republice, kontinentech, vesmíru. Získá tak základ třetího poznání, že člověk je součástí okolního světa.

##### Cíle a očekávané výstupy

####### Dílčí Dílčí vzdělávací