ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
VIP/DC/3 Rev.

page 12

ARTICLE D CROSS-BORDER EXCHANGE OF ACCESSIBLE FORMAT COPIES

1. A Member State/Contracting Party should/shall provide that if an accessible format copy of a work is made under an exception or limitation or pursuant to operation of law, that accessible format copy may be distributed or made available to a beneficiary person or an authorized entity in another Member State/Contracting Party by an authorized entity.

2. A Member State/Contracting Party may fulfill Article D(1) by providing an exception or limitation in its national copyright law such that:

(A) Authorized entities shall be permitted without the authorization of the rightholder to distribute or make available for the exclusive use of beneficiary persons accessible format copies to an entity or organization in another Member State/Contracting Party that is an authorized entity.

[(B) Authorized entities shall be permitted, pursuant to Article A, to distribute or make available accessible format copies to a beneficiary person in another Member rightholder.]9 State/Contracting Party without the authorization of the

Provided that prior to the making available or distribution the originating authorized entity did not know or have reasonable grounds to know that the accessible format copy would be used for other than beneficiary persons.

3. Alternative A: [The Member State/Contracting Party may limit said distribution or making available of published works which, in the applicable accessible format, cannot be otherwise obtained within a reasonable time and at a reasonable price, in the country of importation.]

Alternative B: [A Member State/Contracting Party should/shall[/may] prohibit said distribution or making available to published works where the exporting authorized entity, prior to making available or distribution, knew or should have known that a copy in the particular accessible format could have been obtained through the distribution channels customary to the beneficiary persons, [under reasonable terms, including] at prices that take account of the needs and incomes of beneficiary persons in the country of work].]10 importation[, as well as the cost of producing and distributing the

Alternative C: [A Member State/Contracting Party [should/shall/may] limit distribution and making available under this Article in cases where the exporting authorized entity, prior to the distribution or making available, [knew/knew or should have known/knew or had reason to believe] that the work, in the particular accessible format, could be obtained country.]11 commercially under reasonable terms for beneficiary persons in the receiving
Ø Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD	Kecamatan Gucialit	Output :	100%
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Outcome :
Kecamatan Gucialit	Kecamatan Gucialit Gucialit	keberadaan dokumen pendukung dokumen perencanaan
5.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum
Ø Pengendalian Keamanan Lingkungan	Masyarakat dan Penyelengga ra Keamanan Kecamatan Gucialit	Output :	100%
Meningkatnya Koordinasi pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Outcome :
Masyarakat dan Penyelengga ra Keamanan Kecamatan Gucialit	Prosentase Gangguan kamtibmas di Kecamatan Gucialit	100%
Ø Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	LINMAS di Kecamatan Gucialit	Output :	100%
Terlaksananya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Outcome :
LINMAS di Kecamatan Gucialit	Tingkat kesiapan dan kewaspadaan masy. Dalam mencegah dan menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban	100%
Ø Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	MTQ Kecamatan Gucialit	Output :	100%
Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
Outcome :
MTQ Kecamatan Gucialit	Tingkat Keberdayaan lembaga keagamaan	100%
Ø Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW	RT/RW se Kecamatan Gucialit	Output : Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan Outcome : Laporan Administrasi rutin desa yang tepat dan akurat	100%
Ø Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	Pokjanal dan 50 Posyandu Gerbangmas	Output : Meningkatnya pembinaan keberdayaan lembaga masyarakat pedesaan Outcome : Tingkat ketertiban	100%
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### Pasal 41

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya prodiksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa dibidang pelayanan dasar masyarakat. (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit kinerja dan audit keuangan. (4) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga audit independen yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur. (7) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan Gubernur.

### Pasal 42

31
Formative Instructional and Assessment Tasks

NC.4.NBT.1 Coin Collection

Rubric

Standards for Mathematical Practice

NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION FOURTH GRADE
(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

### Pasal 112

(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofoliuo yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan. (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. deposito; b. sertifikat bank Indonesia (SBI); d. surat perbendaharaan negara (SPN ); e. surat utang negara (SUN); dan f. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

### Paragraf 3

### Investasi Pasal 113

(1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada penyertaan modal (investasi) daerah dalam pengeluaran pembiayaan. (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal) dalam penerimaan pembiayaan.

### Paragraf 4 Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

### Pasal 114

(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

56

### Pasal 115
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujua n	Sasara n	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencana an (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja/ SKPD penanggu ng jawab	L o k a s i
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Menin gkatn ya perke mban gan usaha mikro	Mening katnya kualitas perkem bangan usaha mikro	Presentas e usaha mikro yang difasilitasi pengemba ngan usaha	Program Fasilitasi penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Presentase usaha mikro yang difasilitasi permodalan	100%	70%	74%	76%	78%	80%
Kegiatan Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Monev UKM yang difasilitasi KUR	4 kali	4 kali	36.000.00 0	4 kali	40.000. 000	4 kali	40.000.00 0	4 kali	50.000.0 00	4 kali	50.000.00 0	20 kali	216.000.00 0	Subag bina Produksi
Kegiatan Fasilitasi pengembangan Usah Kecil Mikro	Jumlah monev UKM yang difailitasi SHAT	-	4 kali	30.000.00 0	4 kali	30.000. 000	4 kali	50.000.00 0	4 kali	50.000.0 00	4 kali	50.000.00 0	20 kali	210.000.00 0	Subag bina Produksi
Kegiatan Koordinasi dan pendataan Ekonomi Kreatif	Jumlah data dokumen data ekonomi kreatif	-	1 dok	50.000.00 0	1 dok	50.000. 000	1 dok	50.000.00 0	1 dok	50.000.0 00	1 dok	50.000.00 0	5 dok	250.000.00 0	Subag Bina sarana perekono mian
Kegiatan Koorsibnasi dan pendataan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah data dokumen Lembaga Keuangan Mikro	-	1 dok	50.000.00 0	1 dok	50.000. 000	1 dok	50.000.00 0	1 dok	50.000.0 00	1 dok	50.000.00 0	5 dok	250.000.00 0	Subag Bina sarana perekono mian
Kegiatan Penagiah dan evaluasi pelaksanaan KEK IP	Jumlah tunggakan KEK IP yg terbayar	100.000.00 0	50 juta	20.000.00 0	50 juta	20.000. 000	50 juta	20.000.00 0	50 juta	20.000.0 00	50 juta	20.000.00 0	250 juta	100.000.00 0	Subag Bina sarana perekono mian
Kegiatan Penyusunan kebijakan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah dokumen kebijakan pengembang an UKM yang disusun	-	1 dok	100.000.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	100.000.00 0	Subag Sarana Produksi
Program Percepatan pelaksanaan berusaha	Presentase penyelsaian pelayanan perizinan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Rapat koordinasi dan monitoring evaluasi pelayanan perizinan	Jumlah monev pelaksanaan pelayanan perizinan	4 kali	4 kali	50.000.00 0	4 kali	75.000. 000	4 kali	75.000.00 0	4 kali	100.000. 000	4 kali	100.000.0 00	20 kali	400.000.00 0	Subag bina sarana produksi

29
- 9. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di kelurahan dan desa;
- 10. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
- 11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kelurahan dan desa;
- 12. Pembinaan ASN Kecamatan, perangkat kelurahan dan perangkat desa secara rutin;
- 13. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin minggu I dan III setiap bulan, melibatkan personil Kecamatan, Lurah, Kepala Desa, UPT Dinas, Kepala Sekolah, perangkat kelurahan, perangkat desa, personil UPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa serta siswa-siswi Prakerin;
- 14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Lurah, Kades, Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
- 15. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
- 16. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes.
- 17. Mengikutsertakan pihak desaguna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
- 18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan
- 1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, DD, ADD, Bangub dan sumber dana lainnya);
- 2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
- 3. Memfasilitasi, membina dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, normalisasi jaringan irigasi, talud, sekolah dan pelatihan yang dilaksanakan di desa dankelurahan;

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
- 12. KEMUNGKINAN RESIKO/BAHAYA

No	Jenis Risiko/Bahaya	Tingkat Kejadian
Sering	Tidak Sering
12.1.	Tidak Ada	-	-

- 13. SYARAT JABATAN

13.1.	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda Tk. I (III/b)
13.2.	Pendidikan Formal	Sarjana (S1)
13.3.	Bidang/Jurusan Pendidikan	a. Ilmu Administrasi Negara b. Ilmu Pemerintahan c. Ilmu Ekonomi d. Ilmu Manajemen e. Bidang lain yang relevan sesuai dengan tugas dan jabatan
13.4.	Pelatihan	a. Diklat PIM IV b. Diklat Teknis: Administrasi Perkantoran • Diklat Perencanaan Teknis • Diklat Perencanaan Program • Administrasi Keuangan • Sistem Akuntansi Keuangan • Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah • Diklat lain yang relevan sesuai • dengan tugas dan jabatan
13.5.	Pengalaman Kerja	Memahami bidang pekerjaannya
13.6.	Kondisi Fisik dan Mental	Sehat Jasmani dan Rohani
13.7.	Jenis Kelamin	Laki-laki atau Perempuan
13.8.	Bakat yang perlu dimiliki	(N) : Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatika secara tepat dan akurat (S) : Pandang ruang/kemampuan untuk berpikiran secara visual mengenai bentuk geometris, untuk memahami gambar dari benda tiga dimensi (Q) : Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka/ ketelitian (V) : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif
13.9.	Temperamen	D (DCP) : Kemampuan menyesuaikan

Dinas 20 Dinas 20 Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
VIP/DC/3 Rev.

page 4

GENERAL GENERAL

Nothing in this treaty shall derogate from any obligations that Contracting Parties have to each other under any other treaties, nor shall it prejudice any rights that a Contracting Party has under any other treaties.
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
#### BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953,Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - PENGADILAN [ .....Alamat Pengadilan ...] NEGERI Tanggal Efektif : .... Telp: … KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

######### LEMBAR DISTRIBUSI

No Urut	Diberikan Kepada	Tanda tangan
1.	Ketua Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan]
2.	Management Representative
3.	Hakim
4.	Panitera
5.	Panitera Pengganti
6.	Juru Sita
7.	Panitera Muda Pidana
8.	Panitera Muda Perdata
9.	Panitera Muda Tipikor
10.	Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial
11.	Panitera Muda Hukum
12.	Sekretaris
13.	Subbagian Perencaan, IT dan Pelaporan
14.	Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
15.	Subbagian Umum dan Keuangan

6
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам учебных изданий, главам). Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала. Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.

## 5. Примерные формы отчетности результатов самостоятельной работы

Подготовка рефератов, докладов, презентаций, отчетов по лабораторным работам.

## ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ

## 1. Описание

В ходе лабораторного занятия обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, учатся самостоятельно работать с лабораторным оборудованием, проводить эксперименты, анализировать полученные результаты, и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным экспериментом. При оценивании лабораторного занятия учитываются следующие критерии: - качество выполнения работы; - качество оформления отчета по работе; - качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. Основная цель лабораторного занятия № 10. Технико-экономическое обоснование и выбор состава бетона для изготовления железобетонных шпал. Цель работы: научиться производить технико-экономическое обоснование и выбор состава бетона для изготовления железобетонных шпал и производить перерасчет количества компонентов на один замес бетоносмесителя определенной емкости. На проведение лабораторного занятия отводится 90 минут. Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: нормативная литература, стандарты, плакаты, калькулятор.

- 2. Критерии оценки лабораторного занятия

5» «отлично» «отлично» - самостоятельно и правильно решил учебно- профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу. «4» «хорошо» «хорошо» - самостоятельно и в основном правильно решил учебно- профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия.
SALINAN

KEPALA DESA SERUT KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SERUT NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERUT,

Menimbang	:	a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

# 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
program dan kegiatan yang telah ditetapkan agar mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi capaian kinerja yang telah ditargetkan.