ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi. 16.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif ; 17.Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dari semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dan tepat saji serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 18. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah dan tetap berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 19.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 20.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 21.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 22.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas yang bersangkutan.
- 6 -

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Urusan Bagian Administrasi Perekonomian Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase kegiatan pengendalian inflasi daerah yang dikoordinasikan	36 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro	-	70%	74%	76%	78%	80%	80%

34
- menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai chanelling agency, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.

## Akuntansi Dana Bergulir

- 8. dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur 8. dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur Pengeluaran Pembiayaan - Dana Bergulir. Rencana pengeluaran dana bergulir tersebut harus dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) meskipun secara teknis akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 9. pengeluaran dana bergulir tidak dicatat sebagai beban 9. pengeluaran dana bergulir tidak dicatat sebagai beban pada Laporan Operasional, tetapi dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran pada pos Pengeluaran Pembiayaan - Dana Bergulir, dan dicatat pada Laproran Arus Kas pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Investasi pos Pengeluaran Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir. Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisasi tersebut, dana bergulir dicatat di neraca sebesar harga perolehan dana.
- 10. periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan 10. periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) di Neraca.
- 11. penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan 11. penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan kembali dianggarkan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada pos Penerimaan Pembiayaan - Dana Bergulir untuk pokok dana bergulir sedangkan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dianggarkan pada pos lain-lain pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir yang diterima di Kas Daerah dicatat pada Penerimaan Pembiayaan - Dana Bergulir sedangkan penerimaan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat pada lain-lain pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir dicatat dalam Laporan Arus Kas pada pos Penerimaan Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dan di Neraca mengurangi dana bergulir. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir tidak dicatat dalam Laporan Operasional.
- 12. dana bergulir yang digulirkan kembali oleh Pemerintah 12. dana bergulir yang digulirkan kembali oleh Pemerintah Daerah tidak dilakukan pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh Pemerintah Daerah ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBD.

## PENGAKUAN DANA BERGULIR
# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR A NOMOR A TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 19 A TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB 2013- 2018 pada tahun 2016 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan target/asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehingga RKPD tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa Perubahan RKPD dimaksud sebagai acuan dalam mengarahkan pembangunan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan berhasil menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2020 Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun kedepan dan prakiraan maju Rencana Kerja Tahun 2021, Penyusunan Renja menjabarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu serta menjabarkan tujuan, sasaran dan program kegiatan yang diselaraskan dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Masukan, saran kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, Maret 2019 CAMAT MAGETAN

### Drs. MASRURI

Pembina Tk. I NIP. 19720307 199101 1 002

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
# Proces – verbal

## Încheiat azi miercuri 27 octombrie 2021 cu ocazia derulării şedinţei ordinare a Consiliului Local Coroisânmărtin,

Sedinţa a fost convocată la data de 21 octombrie 2021 cu Dispoziţia primarului nr.97/2021. La şedinţa participă toţi consilierii locali precum şi delegatul sătesc Deneş Florin. Domnul Moldovan Călin, preşedintele ales, preia conducerea lucrărilor şedinţei si supune la vot proiectul Odinii de zi transmis cu 5 zile înainte de data şedinţei :

- 1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021.
- 2. Proiect de Hotăre privind aprobarea nivelurilor taxelor şi impozitelor pentru anul 2022.
- 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a unui imobil şi completării inventarului bunurilor care aparţin Domeniului privat al Comunei Coroisânmărtin.
- 4. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de Stat din judeţul Mureş.

Ordinra de Zi este adoptată cu unanimitate de voturi. In continuare secretarul dă citire procesului-verbal al şedinţei anterioare, care este aprobat cu unanimitate de voturi. In continuare se trece la primul punct privind rectificarea bugetului local, având în vedere că din fondul de rezervă al Guvernului Comunei Coroisânmărtin i s-a repartizat suma de 60 mii lei. Domnul primar explică destinaţia pe care o propune fiind direcţionată spre acoperirea cheltuielilor de salarizare şi plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi plata facturilor spre sfârşitul anului. Nefiind alte discuţii domnul preşedinte supune la vot HCL nr.43/2021 este adoptată cu unanimitate de voturi. La punctual doi privind aprobarea taxelor şi impozitelor pentru anul 2022 domnul primar dă citire proiectului de hotărâre subliniind că pentru anul viitor majorarea constă doar în actualizarea cu indicele de inflaţie care este de 2,6% în rest nu sunt modificări, secretarul completând că taxa pentru salubrizare va face obiectul unui alt proiect de hotărâre dup ace ADI Ecolect va veni cu o propunere. Deasemenea domnul primar spune că a sesizat o reticenţă a unor cetăţeni în privinţa taxei de 5 lei pentru eliberaea adeverinţelor însă această taxa chiar dacă nu este mare ca valoare a şi rol de responsabilizare întrucât nu de puţine ori unii cetăţeni se reântorc la primărie pe motiv că
## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PMK.02/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a .

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

b .

bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi mengenai pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan menindaklanjuti usulan penetapan Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri serta untuk mengakomodir beberapa penyempurnaan satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

1 .

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman

hal. 1
Tabel T-C.3.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
No .	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Catata n Pentin g
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Mojokerto	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	4.869.479.38 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Mojokert o	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	4.869.479.38 2
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan, Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	Kota Mojokert o	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	5.755.600	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan, Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	Kota Mojokert o	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	5.755.600
3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Mojokert o	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	5.755.600	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Mojokert o	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	5.755.600
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Mojokert o	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	3.763.765.30 3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Mojokert o	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	3.763.765.30 3
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Mojokert o	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 transaksi	3.654.729.70 3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Mojokert o	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 transaksi	3.654.729.70 3
6	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Mojokert o	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	104.280.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Mojokert o	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	104.280.000
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Mojokert o	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 dokumen	4.755.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Mojokert o	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 dokumen	4.755.600
University of Guelph COVID-19 Research Development & Catalyst Fund

## Evaluation Criteria

All complete applications will be reviewed by the Office of Research and College representatives. Incomplete applications will not be reviewed.

The following evaluation criteria will be used:

- 1. Quality of project:
- a. Extent to which the application responds to the program objectives;
- b. Appropriateness of the proposed approach and timeliness; and
- c. Appropriateness of the budget and justification for amount requested.
- 2. Quality of Applicants:
- a. Track record of team members in fields related of proposed research;
- b. Ability of the project team to carry out the proposed activities; and
- c. Ability of team to quickly mobilize necessary resources.
- 3. Impact of the Research: potential to contribute to the global response to COVID-19 and elevate University of Guelph’s external research reputation (e.g., acquisition of Tri- Agency funding).

Considerations will be given to gender and equity inclusion in the research team and/or the research topic, as well as to disciplinary diversity of the research programs to be funded.

Sex and/or gender issues exist in most COVID-19 research areas and, therefore, sex and/or gender issues will be a component of this research initiative. Applicants are to consider sex as a biological variable and gender as a socio-cultural factor in their research.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1 Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya 1 Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya

- Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- Uraian Tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap data dan informasi mengenai lembaga usaha ekonomi;
- g. Melaksanakan fasilitasi pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
- h. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- j. Melaksanakan Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Baidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- e. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir.

Dana yang digulirkan oleh pemerintah daerah dapat ditagih untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

- 6. yang disalurkan kepada masyarakat yang harus 6. yang disalurkan kepada masyarakat yang harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah tanpa disalurkan kembali kepada masyarakat atau dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah dan hendak disalurkan kembali kepada masyarakat dengan mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran tidak memenuhi karakteristik dana bergulir tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang, sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo piutang yang bersangkutan. Karakteristik dana bergulir adalah dana yang dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke (revolving fund) Rekening Kas Daerah terlebih dahulu dan tanpa perlu pengalokasian pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- 7. dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan 7. dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai executing agency atau chanelling agency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai executing agency, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta
ÚGREETING ELW p. 203

P: The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.

########## C: And also with you.

ÚKYRIE ELW p. 203

ÚPRAYER OF THE DAY

P: O God, the Father of our Lord Jesus, you are the city that shelters us, the mother who comforts us. With your Spirit accompany us on our life’s journey, that we may spread your peace in all the world, through your Son, Jesus Christ, our Savior and Lord.

########## C: Amen.

ÚCANTICLE OF PRAISE Glory Be to God ELW p. 204

###### Word

########## God speaks to us in scripture reading, preaching, and song.

FIRST READING Isaiah 66:10-14

Those who returned from the exile found that the hopes for the glorious restoration of Judah were not completely fulfilled. For these disappointed people, the prophet envisions salvation in the image of a nursing woman. Mother Jerusalem and a mothering God remind the community how they are sustained and supported.

10Rejoice with Jerusalem, and be glad for her, all you who love her; rejoice with her in joy, all you who mourn over her— 11that you may nurse and be satisfied from her consoling breast;

########## Continued on the next page.

########## Continued on the next page.