ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2016

- harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- • ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode • ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- • Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman • Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- • Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku • Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

##### (6.) Kewajiban

- • adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang • adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- • pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan • pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- (1.) Kewajiban Jangka Pendek
- (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 33
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gucialit Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Gucialit dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Gucialit dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi Kecamatan Gucialit dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi Kecamatan Gucialit dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

## B. KEDUDUKAN KECAMATAN GUCIALIT

Secara geografis Kecamatan Gucialit merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo Sebelah Timur : Kecamatan Kedungjajang
- bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aantara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## Bagian Ketiga Komposisi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

## Pasal 16

- (1) Paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Paling banyak 30% (Tiga Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk:
- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- b. Operasional Pemerintah Kampung;
- c. Tunjangan dan operasional BAMUSKAM; dan
- d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga

## Bagian Keempat Perhitungan Penghasilan Tetap (SILTAP) Aparat Pemerintah Kampung Pasal 17

- (1) Penghasilan tetap kepala Kampung dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBK yang bersumber dari ADK.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a. ADK yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADK yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 10. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2013, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2014.

### 1.4Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB III URAIAN TUGAS DAN TUPOKSI BAB IV TAHAPAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V PENUTUP

### BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 2.1. Visi

Sejalan dengan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi terwujudnya Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 yaitu '
- (1) Kepala Kampung adalah pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung dan mewakili pemerintah kampung dalam kepemilikan kekayaan milik Kampung yang dipisahkan.
- (2) Kepala kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Kampung;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBK; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBK.
- (3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung, dibantu oleh PTPKD.
- Pasal 4
- (1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari :
- a. Sekretaris Kampung;
- b. Kepala Urusan; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

## Pasal 5

- (1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Kampung.
- (2) Sekretaris Kampung selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBK;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBK.
- Pasal 6
- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang telah ditetapkan di dalam APBK;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Ttd. H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 12 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU Ttd. H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 06...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU ........ TAHUN 2014
# ПРОТОКОЛ № SBR028-2002200013

Заседания комиссии по закупкам Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд) по выбору исполнителя на право заключения договора на выполнение комплекса мероприятий по проектированию и оформлению временной водозаборной скважины с временными наружными сетями водопровода и электроснабжения, системой автоматики для организации водоснабжения объектов «Мобильного здания для размещения 150 человек» и «Здания для размещения 170 человек».

г. Москва	«26» февраля 2020 г.

На заседании комиссии по закупкам присутствовало 5 из 5 членов комиссии, кворум соблюден, комиссия правомочна принимать решение:

Должность	Ф.И.О	Присутствие на заседании
Начальник контрактной службы Фонда	И.А. Пасько	присутствовал
Начальник центра сметной и планово- экономической работы Фонда	В.М. Ивец	присутствовал
Заместитель начальника центра заказчика застройщика Фонда	С.В. Лукьянов	присутствовал
Начальник научно-реставрационного и проектного центра - главный архитектор Фонда	О.Ю. Вострокнутова	присутствовал
Главный специалист группы судебно- претензионной работы центра нормативно-правовой работы	С.С. Рубан	присутствовал

ПОВЕСТКА ДНЯ: Рассмотрение материалов запроса котировок на право заключения договора на выполнение комплекса мероприятий по проектированию и оформлению временной водозаборной скважины с временными наружными сетями водопровода и электроснабжения, системой автоматики для организации водоснабжения объектов «Мобильного здания для размещения 150 человек» и «Здания для размещения 170 человек».

РЕШИЛИ: Начальная цена договора рассчитана затратным методом и составляет 3 966 666,67 рублей. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (далее – ЭТП) 20.02.2020
- прием и регистрация документов в Администрации или МФЦ;

- - подготовка договора купли-продажи земельного участка;
- - подготовка договора аренды земельного участка;
- - подготовка договора безвозмездного пользования земельным участком;

- принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; - принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; - письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. - уведомление заявителя о принятом решении.

Прием и регистрация документов

4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является регистрация в Администрации или МФЦ заявления и документов, необходимых в соответствии регламентом для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно. 4.3. Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом по имуществу и землеустройству или специалистами МФЦ. 4.4. Специалист по имуществу и землеустройству осуществляет прием документов в следующей последовательности: - принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.10 настоящих методических рекомендаций; - проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 2.10; - при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо несоответствия представленных документов требованиям, указанным в п. 2.10, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах. В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист по имуществу и землеустройству обязан принять заявление. 4.5. Документы, поступившие в орган местного самоуправления почтой, рассматриваются в соответствии с п. 2.19. 4.6. Специалист Администрации регистрирует заявление (с прилагаемыми документами) в программе регистрации входящей документации и направляет в день регистрации заявление на рассмотрение главе администрации. Дата регистрации заявления является началом исчисления срока предоставления муниципальной услуги.

- 4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 (три) рабочих дня.
b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; c. struktur APBD;

d. penyusunan APBD; e. penetapan APBD; f. pelaksanaan dan perubahan APBD; g. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. h. Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur. i. penatausahaan keuangan daerah; j. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

k. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; l. pengelolaan kas umum daerah;

- m. pengelolaan piutang daerah;

n. pengelolaan investasi daerah; o. pengelolaan barang milik daerah; p. pengelolaan dana cadangan;

q. pengelolaan utang daerah; r. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; s. penyelesaian kerugian daerah; t. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

### Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

### Pasal 4

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### 14 II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama 14 II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

14 II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama 14 II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
- Ditetapkan di Bitung
- Pada tanggal 26 Juli 2019
- WALIKOTA BITUNG,
- ttd
- MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di : Bitung Pada tanggal : 26 Juli 2019

## SEKRETARIS DAERAH KOTA

## ttd

## AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (3/2019)
- c. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. Pelaksanaan identifikasi, invetarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Politik Dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Politik Dalam Negeri;
- f. Pelaksanaan koordinasi lingkup Politik Dalam Negeri dengan unit kerja terkait;
- g. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Bidang Politik Dalam Negeri;
- i. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik
- Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintah dan Partai Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- Uraian Tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintah dan Partai Politik sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
VAS „Latvijas dzelzceļš” kravas vagonu tehniskās apkopes pakalpojuma sniegšanas noteikumu

- 1.pielikums

## VTAP APKALPOJAMO IECIRKŅU SARAKSTS

VTAP Šķirotava	VTAP Rēzekne
Šķirotava - Cena	Rēzekne – Daugava
Šķirotava - Koknese	Rēzekne – Koknese
Šķirotava - Skulte	Rēzekne – Zilupe
Šķirotava - Lugaži	Rēzekne – Kārsava
Šķirotava – Tukums-1	Rēzekne – Aglona
VTAP Jelgava	Pļaviņas - Gulbene
Jelgava - Cena	Jaunkalsnava - Veseta
Jelgava - Daugava	VTAP Daugavpils
Jelgava - Saldus	Daugavpils - Eglaine
Jelgava - Zvāre	Daugavpils - Indra
Jelgava - Meitene	Daugavpils - Aglona
Jelgava - Reņģe	Daugavpils - Krustpils
VTAP Ventspils	Daugavpils - Kurcums
Ventspils - Zvāre
VTAP Liepāja
Liepāja - Saldus

Valdes priekšsēdētājs	M.Kleinbergs
со дня написания)
«Сражаться пером»- презентация к 120- летию со др А.Фадеева	24.12	Библиотека Ул.50 лет ВЛКСМ,14
«Идет волшебница Зима»- литературно – познавательное мероприятие.	24.12	Библиотека Ул.Русакова,14

# Директор Т.Ю.Теплова
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

- pemerintah.
- • diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. • diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- • pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja • pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- • disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya • disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### (4.) Beban

- • adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode • adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- • diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; • diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- • disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya • disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### (5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- • disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk • disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- • Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar • Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- • diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut : • diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut :
- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 29
## Village of Coxsackie Public Hearing Minutes April 17, 2017 2017-2018 Proposed Tentative Budget

The Public Hearing was called to order by Mayor Mark Evans at 7:00 p.m. Present were Trustee Stephen Hanse, Trustee Donald Daoust, Trustee Joseph Ellis and Trustee Dianne Ringwald. Mayor Evans then opened the meeting to public comment. Pat Maxwell asked if the Board has plans in the future to charge people for the amount of water they actually use rather than the current rate structure that involves a minimum. Trustee Ellis said that the Board is estimating that the remaining radio read meters can be installed over the next few years rather than the original estimate of 10 years. Once they are installed, the Board will look into developing a structured or tiered rate system. Pat Maxwell asked why the Budget shows more money in the Highway Improvement-CHIPS expenditure line item than in the corresponding revenue line item. Mayor Evans said that last year the state awarded extra money to the Village due to harsh winter conditions. Pat Maxwell asked if the amount in the Budget for the Sidewalks-Contractual line item is to replace the sidewalks on Washington Avenue. Mayor Evans said that yes, the money in the sidewalk line is for Washington Avenue. Pat Maxwell asked what the Buildings-Streetscape Design line item in the Budget is for. Mayor Evans said that that money is set aside in order to put together a design application package for 14 South River Street. This is necessary in order to try and obtain grants for rehabilitation work on the building. The amount of $40,000 was put in the budget based upon a quote to do this type of project received from E-Lann Planning who specializes in this work. There were no further public comments made. A motion to adjourn the Public Hearing was made by Trustee Daoust and seconded by Trustee Hanse. Trustee Hanse voted yes. Trustee Daoust voted yes. Trustee Ellis voted yes. Trustee Ringwald voted yes. The motion carried. The meeting was adjourned at 7:15 p.m. Respectfully submitted, Nikki Bereznak Clerk