ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN

## NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonsia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
1.1.2	По очно-заочной форме обучения	человек
1.1.3	По заочной форме обучения	человек
1.2	Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:	человек
1.2.1	По очной форме обучения	человек
1.2.2	По очно-заочной форме обучения	человек
1.2.3	По заочной форме обучения	человек
1.3	Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования	единиц
1.4	Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период	человек
1.5	Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)	человек/%
1.6	Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников	человек/%
1.7	Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)	человек/%
1.8	Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов	человек/%
- sumber daya alam, dan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan.
- 5. Peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih dan sanitasi dan persampahan.

Berdasarkan kebijakan jangka menengah tersebut maka dirumuskan kebijakan strategis dan prioritas sebagai berikut :

- ● Pengelolaan Keuangan Daerah ● Pengelolaan Keuangan Daerah
- ● Pengelolaan Sumberdaya aparatur dan kelembagaan ● Pengelolaan Sumberdaya aparatur dan kelembagaan
- ● Alih Fungsi Lahan ● Alih Fungsi Lahan
- ● Pengembangan Investasi Daerah ● Pengembangan Investasi Daerah
- ● Pos Pengamatan Gunung Slamet ● Pos Pengamatan Gunung Slamet

Berdasarkan kebijakan strategis dan prioritas tersebut dijabarkan dalam program-program di tingkat SKPD Bappeda sesuai dengan urusan sebagai berikut:

## URUSAN PENATAAN RUANG

- • Program Perencanaan tata ruang
- • Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

## URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- ● peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD ● peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
- ● pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan ● pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan
- ● perencanan pembangunan daerah ● perencanan pembangunan daerah
- ● perencanaan pembangunan ekonomi ● perencanaan pembangunan ekonomi
- ● perencanaan sosial dan budaya ● perencanaan sosial dan budaya
- ● kerjasama pembangunan ● kerjasama pembangunan
- ● Pengembangan wilayah strategis ● Pengembangan wilayah strategis
- ● perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar ● perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- ● optimalisasi penelitian dan pengembangan ● optimalisasi penelitian dan pengembangan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

30
- 4 -

# 22. Peraturan Desa Serut Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 2); 23. Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 3); 24. Peraturan Desa Serut Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serut (Lembaran Desa Serut Nomor 4 Tahun 2022)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT

dan

KEPALA DESA SERUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SERUT NOMOR 4 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp. 2.598.819.000,00;
2	Belanja Desa Surplus/Defisit	Rp. 2.630.751.372,00; Rp (165.411.000,00);
3	Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a - b) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 31.932.372,00; Rp. 0,00; Rp. 31.932.372,00; Rp. 0,00;

Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
2	18	2	17	01	17	02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip inaktif/statis yang terpelihara dengan baik (Dokumen)	250.000	250.000	250.000	100%
2	18	2	17	01	17	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan data kearsipan (SKPD)	53	53	53	100%
2	18	2	17	01	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	80%	80%	80%	100%
2	18	2	17	01	18	01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan diterbitkan (buku)	225	130	130	57,8%
2	18	2	17	01	18	04	Peningkatan Kemampuan Teknis Pengelolaan Kearsipan	Persentase peningkatan pengelolaan kearsipan di kelurahan (%)	80%	80%	80%	100%

2	18	2	17	01	19	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	80%	80%	56%	70%	56%	70%
2	18	2	17	01	19	1	Pembinaan Kearsipan	Jumlah Instansi yang dibina	62 Instansi	62 Instansi	41 instansi	66,13%	41 instansi	66,13%
-2-

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK.

Pasal 1
2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
УП: 37.03.01.02-22-1-ПСХ.plx	стр. 7
3.2	Тестовые нормы» Статистические показатели распределения. Среднее значение, медиана, дисперсия. Типы распределений. Стандартизация шкал. Возрастные и внутригрупповые нормы. /Лек/	6	4	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
3.3	Надежность теста» Ее виды и способы их определения. Виды надежности: ретестовая, надежность параллельных форм, зависимости от экспериментатора, частей теста и внутренняя согласованность /Лек/	6	4	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
3.4	Стандартизация тестов» Приведение к стандартному виду. Приведение к стандартной форме. Центроидный метод. Т- и Z-баллы. Квантильная стандартизация. Адаптация переводных тестов. Этапы эмпирико-статистической работы при адаптации. Внутрикультурный перенос, основные этапы /Пр/	6	2	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
3.5	Шкала» Классификация процедур измерения по типу (уровню) шкалы (шкалы наименований, порядка, интервалов отношений) и по степени ее структурной сложности (определение локации точки по шкале, одномерное и многомерное шкалирование). Свойства шкалы. Допустимое преобразование. Адекватная шкале статистика. Три класса методов психологических измерений: методы локализации точки на психологической шкале, т.е. методы измерения чувствительности; методы одномерного шкалирования; метода многомерного шкалирования, основания классификации. /Пр/	6	2	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
3.6	Методы в шкалировании» Методы локализации точки на психологической шкале. Методы, применяемые при измерении абсолютной и дифференциальной чувствительности, а так же при определении локализации на психологической шкале т.н. точки субъективного равенства. Методы одномерногошкалирования.Классификация методов на основании структуры шкалы. Типы шкал. Шкала наименований. Шкала порядка. Шкала интервалов. Шкала отношений или логарифмическая шкала интервалов. Абсолютная шкала. Методы многомерногошкалирования. Разделение процедуры шкалирования на два этапа: построение модели субъективного расстояния в психологическом пространстве и построение собственно пространственной модели данных, т.е. определение: – числа необходимых и достаточных осей координат субъективного пространства; – положения объектов – стимулов в пространстве относительно базисных осей координат. /Пр/	6	2	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-2.1 ПК- 2.2	Л1.10 Л1.11 Л1.7 Л1.1Л2.14 Л2.3 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.13
подпунктами 1 - 8 настоящего пункта, представляются на каждого обучающегося, за исключением документов, представляемых по собственной инициативе. 6. В случае если обучающийся, указанный в подпунктах 1 - 4 пункта 2 Порядка, в текущем учебном году не был обеспечен горячим питанием или если родители (законные представители) обучающихся, указанных в подпункте 5 пункта 2 Порядка, не были освобождены от взимания родительской платы, то заявитель (уполномоченный представитель) обращается с заявлением о предоставлении набора продуктов питания по форме согласно приложению N 2 к Порядку (далее - заявление N 2). В случае обращения для получения набора продуктов питания обучающимися, указанными в абзацах втором - четвертом подпункта 1, абзаце втором подпункта 2, подпункте 3, абзацах втором - четвертом подпункта 5 пункта 2 Порядка, заявители самостоятельно декларируют в заявлении N 2 следующие сведения о доходах всех членов семьи обучающегося за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления N 2 (при их наличии): о доходах по акциям и других доходах от участия в управлении собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям); о доходах от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов; о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации иного имущества, находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу; о доходах от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы); об алиментах, получаемых на несовершеннолетних детей; об авторских вознаграждениях, получаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах; о доходах, получаемых от избирательных комиссий членами избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе; о доходах, получаемых физическими лицами от избирательных комиссий, комиссий референдума, а также из избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, созданного инициативной группой по проведению референдума, за выполнение указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании, кампании референдума; о доходах физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; о доходах от осуществления предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и доходах от осуществления частной практики; о наследуемых и подаренных денежных средствах; о денежных эквивалентах полученных членами семьи обучающегося, указанного в абзацах втором - четвертом подпункта 1, абзаце втором подпункта 2, подпункте 3, абзацах втором - четвертом подпункта 5 пункта 2 Порядка, льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, Красноярского края, органами местного
NO	PERTANYAAN
3.3	Deskripsikan akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling serta asrama (jika ada) pada program studi dengan memenuhi aspek (pelaksanaan, monev, umpan balik dan tindak lanjut)
3.4	Prodi melakukan evaluasi terhadap sistem seleksi mahasiswa meliputi (persyaratan, prosedur, dsb) serta layanan mahasiswa

## KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA
KELURAHAN SELOSARI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.000.000
10	Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel Selosari	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat	100 %	160.000.000	Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel Selosari	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat	100 %	160.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000
11	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kel Selosari	Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara	260 unit	100.000.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kel Selosari	Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara	260 unit	100.000.000
12	Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Kel Selosari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 gedung	150.000.000	Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Kel Selosari	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 gedung	150.000.000
Program Pemberdayaan Kelurahan	390.000.000	Program Pemberdayaan Kelurahan	390.000.000
13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kel Selosari	Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	1 pekerjaan	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kel Selosari	Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	1 pekerjaan	200.000.000
14	Pembinaan dan Pengambangan masyarakat	Kel Selosari	Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	1 pekerjaan	190.000.000	Pembinaan dan Pengambangan masyarakat	Kel Selosari	Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	1 pekerjaan	190.000.000
Jumlah	800.000.000	800.000.000
KELURAHAN TAMBRAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000.000
15	Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel. Tambran	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat	100 %	100.000.000	Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel. Tambran	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat	100 %	100.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.000.000

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
LKKL SEMESTER II 2017 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (1.292.215.850)	C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp. (1.292.215.850) dan Rp. (1.209.229.092). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2017 dan 2016 Akumulasi No Aset Tetap Nilai Perolehan Nilai Buku Penyusutan 1 Tanah 133.541.415 0 133.541.415 2 Peralatan dan Mesin 1.162.115.117 833.961.017 328.154.100 3 Gedung dan Bangunan 2.060.105.383 458.254.833 1.601.850.550 4 Aset Tetap Lainnya Tetap Lainnya 2.072.770 0 2.072.770 Akumulasi Penyusutan 3.357.834.685 1.292.215.850 2.065.618.835 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
2
4	Aset Tetap Lainnya
Aset Tak Berwujud Rp. 16.850.000	C.21 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp. 16.850.000 dan Rp. 16.850.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Banggai berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: