ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat
- terjangkau oleh masyarakat.
- belanja hibah; dan
- diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- belanja bantuan sosial.
- digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b. belanja modal;

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi. digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Belanja modal sebagaimana dimaksud meliputi:

- belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. belanja tidak terduga; dan
dan LILA < 23,5 cm LILA < 23,5 cm	dan LILA < 23,5 cm	Pemberian suplemen	TTD 90 tablet	Agustus-Des 2023	Puskesmas
dan LILA < 23,5 cm	Rujukan Klinik Stnnting	2 kali	Agustus - Desember 2023	Puskesmas
Ibu Nifas	Konseling ASI dan MPASI	Terlaksana konseling 2 kali	September	Puskesmas
Rujukan FKTP	Terlaksana rujukan ibu	Puskesmas dan Rumah Sakit
Pendampingan motivasi ke Posyandu	Ibu nifas mengikuti kegiatan kelas ibu di Posyandu	Agustus - Desember 2023	P2KB, Koordinator PLKB
Penyuluhan PHBS (keluarga)	Terlaksana penyuluhan di masing kampung dan dusun	Agustus - Desember 2023	Dinas Kesehatan Dinas Sosial P3A P2KB
PMT Pangan lokal	Ibu KEK mendapatkan PMT pangan lokal	Agustus - Oktober 2023	DAK Non Fisik	Puskesmas
Balita Stunting	Pelatihan Pola Asuh	Ibu Balita mendapatkan pembelajaran pola asuh anak	September- Desember 2023	APBN DD	P2KB PMD
PMT Pemulihan	BB kembali normal	Sept-Nov 2023	DAK non fisik dan Dana Desa	Puskesmas RIO
Rujukan	Pelaksanaan rujukan
Paket sembako	19 paket sembako	Oktober 2023	DID	Dinas Ketapang
Balita Stunting dengan penyakit penyerta	Rujukan	Tersedia JKN Terlaksana rujukan	September 2023	Puskesmas, Bidang Sosial
Home visit	Telaksana home visit	Puskesmas
PMT Pemulihan	PMT pemulihan

- Kegiatan yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga/institusi tetap fokus meskipun tidak diuraikan pada pembahasan ini.
Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
Alergeny: 1,2,3,7,9	Alergeny: 1,2,3,7,9	Alergeny: 1,2,3,7,9	Alergeny: 1,2,3,7,9	Alergeny: 1,2,3,7,9
Zupa	Brokułowa	Meksykańska z kawałkami kurczaka
II Danie	Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka z kapusty	Potrawka z kurczaka warzywami ryż	Łazanki z kapustą
Dodatek	Bułka jabłko	Bułka, banan	wafelek

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, przyprawa do ryb, lubczyk, kminek, cynamn, cukier waniliowy. Zgodnie z informacją od producentów użyte produkty gotowe ( np. kakao, herbata, dżem, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości alergenów glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaja, soi, selera i gorczycy. jadłospisie. Załącznik nr 1 wykaz alergen ow oznaczonych w
- Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Donggala (Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008).

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA dan BUPATI DONGGALA

## MEMUTUSKAN :

## Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Donggala;
- 4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 7. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 8. Jasa Lingkungan adalah suatu produk/stock dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat berupa manfaat langsung/tangible (seperti air, udara, karbon, dll) dan tidak langsung/intangible (seperti wisata alam, rekreasi, perlindungan, sistem hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi, banjir, dll) ;
- 9. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian;
- 10. Kompensasi/imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2026	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Tingkat Capaian)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perongan dinas atau kendaraan dinas jabatanyang di pelihara dan di bayar pajaknya	1 Dokumen	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
2. Meningkatkan Pembangunan 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Daerah Kapuas Hulu	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi di kawasan Perbatasan Negara di Daerah Kapuas Hulu	Program Pembangunan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Program Pembangunan Pengelolaan Kawasan	5 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	5 Dokumen	100%	100%
#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Magetan untuk mewujudkan:mewujudkan data perekonomian dan investasi yang valid dan akurat dalam rangka menunjang pengambilan kebijakan perekonomian daerah, terwujudnya BUMD yang sehat dan berdaya saing dalam mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal
- b. Laju inflasi yang tidak stabil
- c. BUMD yang belum bisa berkembang dengan maksimal
- d. Regulasi bidang investasi yang masih rendah
- e. Masih kurangnya koordinasi dari OPD dalam menyusun program dan evaluasi pelaksanaan program;
- f. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Administrasi Perekonomian masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Peluang-peluang investasi dengan berbagai kemudahan untuk menarik investor.
- b. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menumbuhkan dan meningkatkan UKM
- c. Adanya berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsii yang mendorong kemajuan daerah.
- d. Kebijakan untuk pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi akses permodalan.

17
2.23.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan sesuai standar	Kota Mojokerto	100%	167.200.825	APBD	100%	183.920.908
2.23.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Kota Mojokerto	40 unit	48.673.007	APBD	40 unit	53.540.308
2.23.02.2.01.09	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1) Jumlah bahan pustaka yang disediakan 2) Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang disediakan	Kota Mojokerto	1) 1000 eksemplar 2) 1 Unit	118.527.818	APBD	1) 1000 eksemplar 2) 1 Unit	130.380.600
2.23.02.2.02	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rata rata pengunjung perpustakaan pertahun	Kota Mojokerto	45.000 orang	684.171.453	APBD	50.000 orang	752.588.598
2.23.02.2.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	1) Jumlah jenis layanan perpustakaan yang dilaksanakan dengan baik 2) Jumlah lomba tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang dilaksanakan dengan baik 3) Jumlah publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca yang dilaksanakan dengan baik	Kota Mojokerto	1) 4 jenis 2) 1 kegiatan 3) 1 kali	664.171.453	APBD	1) 4 jenis 2) 1 kegiatan 3) 1 kali	730.588.598
2.23.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun/dipelihara dengan baik	Kota Mojokerto	2 unit	20.000.000	APBD	1 unit	22.000.000
2.23.03	PROGRAMPELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	Kota Mojokerto	100%	47.905.160	APBD	100%	52.695.676
2.23.03.2.01	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dnegan baik	Kota Mojokerto	1 Dokumen	47.905.160	APBD	1 Dokumen	52.695.676
2.23.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1) Jumlah daftar naskah kuno yang tersedia dengan baik 2) Jumlah naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	Kota Mojokerto	1) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen	47.905.160	APBD	1) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen	52.695.676
2.24.02	PROGRAMPENGELOLAAN ARSIP	1) Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik, 2) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, 3) Jumlah arsiparis, 4) Jumlah diklat kearsipan yang diikuti	Kota Mojokerto	1) 100% 2) 65% 3) 2 orang 4) 1 Kali	370.800.885	APBD	1) 100% 2) 70% 3) 2 orang 4) 1 Kali	407.880.973
### Таблица за допустимите инвестиции

## Идентификационен №:......................................................

№	Вид на инвестицията	Марка, модел	Количес тво	Единична цена без ДДС /лева/	Обща сума без ДДС /лева/	Обща сума с ДДС /лева/	Междинно плащане	Допустими инвестиции	Одобрено междинно плащане	Одобрена сума /лева/
1	2	3	4	5	6	7	да	не	да	не	да	не	11

А	Сума на инвестицията:

Б	Предварителни разходи за изработване на технологичен план за залесяване

В	Обща сума на инвестицията /А+Б/

## Забележка: Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС. Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция

дата/име/подпис на кандидата/печат

10
- 3 -

# 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman UmumPembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

# 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»	города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»
6	914	Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
6.1	Субсидии автономным учреждениям на приобретение, установку, настройку Криптобиокабин в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»	М01	914 0113 17200S4220 622	Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»	30.09.2019	2440
Раздел 2. Перечень субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи) Согласовано:

Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

“\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.
Tujua n	Sasara n	Indikato r sasara n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencana an (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja/ SKPD penanggu ng jawab	L o k a s i
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	R p	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	8 dok	16.000.0 00	8 dok	17.500.0 00	8 dok	18.000.0 00	9 dok	19.000.00 0	33 dok	71.000.000

32
## BAB IV

# PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun 2015, Perubahan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2015, serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2015 yang nantinya ditetapkan menjadi Perubahan APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2015. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat pemerintah serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh- sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, hususnya di wilayah Kabupaten Tabanan. Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI
2.24.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah instansi yang diawasi 2) Jumlah instansi yang dilakukan Audit Kearsipan Internal	Kota Mojokerto	1) 58 instansi 2) 20 instansi	31.040.192	APBD	1) 58 instansi 2) 20 instansi	34.144.211
2.24.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Jumlah instansi yang diawasi 2) Jumlah instansi yang dilakukan Audit Kearsipan Internal	Kota Mojokerto	1) 58 instansi 2) 20 instansi	31.040.192	APBD	1) 58 instansi 2) 20 instansi	34.144.211
2.24.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah arsip yang dikelola dengan baik 2) Jumlah arsip yang diselamatkan	Kota Mojokerto	1) 1.000 lembar 2) 1.000 lembar	203.310.143	APBD	1) 10.000 lembar 2) 10.000 lembar	223.641.157
2.24.02.2.02.02	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1) Jumlah arsip yang dikelola dengan baik 2) Jumlah arsip yang diselamatkan	Kota Mojokerto	1) 1.000 lembar 2) 1.000 lembar	203.310.143	APBD	1) 10.000 lembar 2) 10.000 lembar	223.641.157
2.24.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1.) Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional yang dilaksanakan dengan baik 2.) Persentase kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Kota Mojokerto	1) 100% 2) 100%	136.450.550	APBD	1) 100% 2) 100%	150.095.605
2.24.02.2.03.01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah informasi dan daftar arsip yang disediakan	Kota Mojokerto	5.000 lembar	109.610.770	APBD	5.000 lembar	120.571.847
2.24.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah instansi yang dibina 2) Jumlah unit kearsipan yang dilakukan supervisi pendampingan di BUMD	Kota Mojokerto	1) 58 instansi 2) 1 BUMD	26.839.780	APBD	1) 58 instansi 2) 1 BUMD	29.523.758
2.24.04	PROGRAMPERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase naskah sumber arsip yang disediakan dengan baik	Kota Mojokerto	100%	22.241.700	APBD	100%	24.465.870
2.24.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup	Kota Mojokerto	3 daftar	22.241.700	APBD	3 buku	24.465.870
2.24.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup	Kota Mojokerto	3 daftar	22.241.700	APBD	3 buku	24.465.870
sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
- b) Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Tata Pemerintahan;
- c) Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d) Pengkoordinasian UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya;
- e) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
- f) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya;
- g) Pelaksanaan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i) Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j) Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- k) Fasilitasi administrasi Desa/Kelurahan;
- l) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- m) Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- n) Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu;
- o) Pertimbangan pengangkatan Lurah;
- p) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintah;
- q) Pemberian saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
- r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;