ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- a. Misi

Pencapaian visi 'Kabupaten Pemalang yang sehat, cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia' ditempuh melalui 6 (enam) misi. Sedangkan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah :

- • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah.
- • Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- • Meningkatkan prasarana-sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di pedesaan.
- b. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial

- • Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- • Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah

- • Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- • Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- • Program Peningkatan potensi investasi dan perijinan
- • Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
- • Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

- • Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- • Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- • Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

22
####### Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penyusunan anggaran biaya antara : lain

a) Anggaran Biaya Kasar (Taksiran), sebagai pedomannya digunakan harga satuannya tiap meter persegi luas lantai. Namun anggaran biaya kasar dapat juga sebagai pedoman dalam penyusunan RAB yang dihitung secara teliti.

- b) Anggaran Biaya Teliti, proyek yang dihitung dengan teliti dan cermat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya

##### Tujuan Tujuan dari pembuatan RAB adalah

Untuk mengetahui harga bagian/item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biayabiaya dalam masa pelaksanaan. Selain itu supaya bangunan yang akan didirikan dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien.

##### Fungsi Fungsi RAB adalah

###### Sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan

##### Bagian rab inti sari :

- 1. Gambar kerja
- 2. Wbs / spesifikasi jenis pekerjaan
- 3. Rencana kerja dan syarat ( RKS )
- 4. Volume pekerjaan
- 5. Harga satuan pekerjaan ( harga bahan &upah tenaga kerja )
- 6. Rencana anggaran biaya
- 7. Bobot presentasi pekerjaan
- 8. Rekapitulasi harga
- 9. Time schedule
- 10. Analisa biaya kontruksi ( rumus dari sni)
- 11. Laporan
Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis berdasarkan capaian sasaran. tabel 2.1 sebagai berikut :

### Tabel. 2.1

Capaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran 1 :	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
Predikat Sakip BPPD	Predikat	B	Belum tercapai
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	tercapai
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	18	18	tercapai
Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	tercapai
Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah	Dokumen	4	4	tercapai
Jumlah Dokumen Pengadaan barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Dokumen	4	4	tercapai
Jumlah Dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	Dokumen	2	2	tercapai
Jumlah Dokumen Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Dokumen	2	2	tercapai
Sasaran 2 :	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi di kawasan Perbatasan negara Di daerah Kapuas hulu
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Dokumen	2	2	tercapai
Jumlah Dokumen Pelaksanaan kewilayahan perbatasan	Dokumen	2	2	tercapai
Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan	Dokumen	1	1	tercapai

- 2.1.1. Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2.1.1. Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Tahun Anggaran 2024, anggaran yang dialokasikan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kegiatan Belanja Operasi yang setelah terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 2.609.133.060,- untuk kegiatan Belanja Modal sebesar Rp. 3 5 . 8 8 9 . 0 0 0 , sehingga total Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pada Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2024 adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten sebesar Rp. 2.645.022.060,-Secara terinci terlihat pada tabel berikut :
VIP/DC/3 Rev.

page 16

ARTICLE H RESPECT FOR PRIVACY

In the implementation of these exceptions and limitations, Member States/Contracting Parties should/shall endeavor to protect the privacy of beneficiary persons on an equal basis with others.
Rp241,5 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2014 (meningkat dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 13,8 persen). Menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa defisit anggaran terus meningkat? Menurut Tjipta Lesmana, defisit anggaran semakin membengkak karena 2 (dua) faktor utama. Pertama, pengeluaran terus meningkat tajam karena kebutuhan pemenuhan belanja wajib antara lain kewajiban pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 % dan belanja subsidi yangmasih belum bisa dihapus atau dikurangi. Sebagian juga akibat korupsi yang menggurita di semua strata. Kedua, penerimaan negara yang tersendat-sendat. Faktanya penerimaan negara setiap tahun selalu berada di bawah target. Defisit anggaran tahun 2015 diperkirakan akan mencapai Rp245,9 triliun (2,21 persen terhadap PDB) lebih rendah dibandingkan APBNP 2014 sebesar 2,40 % terhadap PDB. Namun, jumlah defisit tahun 2015 ini secara nominal naik Rp4,4 triliun dari target defisit anggaran dalam APBN-P 2014 sebesar Rp241,5 triliun, atau naik 10 persen apabila dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran (APBN-P) tahun 2013 yang berjumlah Rp224,2 triliun. Kebutuhan pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2015 tersebut direncanakan akan dipenuhi dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari dalam maupun dari luar negeri yang antara lain berupa pinjaman negara. Surat Utang Negara merupakan salah satu jenis pinjaman negara sebagai sumber utama pembiayaan anggaran berasal dari utang, yang sebagian besar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang merupakan salah satu jenis Surat Utang Negara. Sementara itu, sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri ditetapkan sebagai pelengkap. Hal ini sejalan dengan kebijakan penarikan pinjaman luar negeri negative net flow yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Mengingat masih adanya defisit anggaran dalam APBN kita maka disinilah peran penting Surat Utang Negara sebagai salah satu sumber pembiayaan negara dalam upaya mengatasi defisit anggaran tersebut.

## Pengertian dan Jenis Surat Utang Negara

Pengertian Surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya .

Dungtji Munawar@2014| Peran Surat Utang Negara sbg Penutup Defisit APBN 3
prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova, kao i da je sukladno člancima 8. i 9. ZSSI- a članstvo u udruzi dužan prijaviti u Izvješću o imovinskom stanju dužnosnika, pod rubrikom „Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama“. Također se ukazuje dužnosniku i na odredbe Zakona o sportu. kojim je, člankom 27. stavkom 3. podstavkom 1., propisano da članovi tijela sportskog kluba-udruge za natjecanje, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta sportskog kluba-udruge za natjecanje ne mogu biti osobe koje ne mogu biti članovi uprave odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Prema tome, navedene odredbe Zakona o sportu upućuju na ranije citirani članak 14. stavak 1. ZSSI-a iz čega proizlazi da navedene funkcije u tijelima sportskih udruga ne može obavljati niti jedan dužnosnik u smislu članka 3. stavka 1. i 2. ZSSI-a. No, kako Povjerenstvo nije nadležno aktima iz svoje nadležnosti utvrđivati eventualne povrede Zakona o sportu, upućuje se dužnosnik da o predmetnim okolnostima članstva u Upravnom odboru košarkaškog kluba zatraži mjerodavno mišljenje od Središnjeg državnog ureda za šport, kao tijela nadležnog za tumačenje Zakona o sportu. Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kao u izreci ovog akta.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA Nataša Novaković, dipl.iur.

Dostaviti:

- 1. Dužnosnik David Sopta, elektroničkom dostavom
- 2. Objava na internetskoj stranici Povjerenstva
- 3. 3.

Republika Hrvatska, Ul. kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: +385/1/5559 527, Fax: + 385/1/5559 407

www.sukobinteresa.hr , e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB 60383416394
5

- 16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.
- 17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
- 18. Sistem Penghubung Layanan adalah /perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
- 19. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah.
- 20. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat terintegrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah untuk pertukaran layanan SPBE antar instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
- 21. Auditee adalah unit kerja yang menjadi objek /dari pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.
- 22. trail 22. trail Jejak audit ( ) adalah urutan kronologis catatan audit yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pasal 2 Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. memberikan pemahaman memberikan pemahaman yang sarna standar kerangka kerja Audit TIK;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan Audit TIK

Pasal 3 Pedoman Penyelenggaraan Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Mojokerto ini.

Pasal 4

- (1) Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan tujuan untuk:
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
Cetak Spanduk Kegiatan Spesifikasi : Bahan Flexy 280 x 80	5 x 2	Meter Lembar	55.100,00	0 %	Rp. 551.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 5.170.000,00
[ # ] Balanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 5.170.000,00
[ - ] Belanja makanan dan Minuman
Air Mineral Gelas Spesifikasi : 240 ml (Isi 48/Dus)	4 x 2	Dus Hari	20.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
Snack Spesifikasi : Kue Kotak	53 x 2	Kotak Hari	10.000,00	0 %	Rp. 1.060.000,00
Makan Spesifikasi : Nasi Kotak	53 x 2	Kotak Hari	35.000,00	0 %	Rp. 3.710.000,00
Air Mineral Botol Spesifikasi : 600 ml (Isi 24/Dus)	2 x 2	Dus Hari	60.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 4.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 3.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 3.300.000,00
[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 3.300.000,00
[ - ] Belanja Honorarium Narasumber
Honorarium Narasumber / Pembahas (Dalam Kabupaten) Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1 x 1	Orang / Jam Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
Honorarium Narasumber / Pembahas (Dalam Kabupaten) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/yang disetarakan	3 x 1	Orang / Jam Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
[ - ] Honorarium Moderator
Honorarium Kegiatan Acara Spesifikasi : Moderator	1 x 1	Orang Kegiatan	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
[ - ] Honorarium Pembawa Acara
Honorarium Kegiatan Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
[ - ] Pembaca Ayat Suci Alqr'an
Honorarium Kegiatan Acara Spesifikasi : Pembaca Ayat Suci Al-Qur''an	1 x 1	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
[ - ] Honorarium Pembaca Do'a
Honorarium Kegiatan Acara Spesifikasi : Pembaca Do''a	1	Orang	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
[ - ] Honorarium Pemimpin Lagu
KELURAHAN TAMBRAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000.000
Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan	Kel. Tambran	100 %	100.000.000	APBD	100 %	100.000.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	85.000.000
Pengadaan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Kel. Tambran	4 unit	20.000.000	APBD	4 unit	20.000.000
Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kel. Tambran	1 unit	65.000.000	APBD	1 unit	65.000.000
Program Pemberdayaan Kelurahan	565.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan	Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	Kel. Tambran	1 pekerjaan	340.000.000	APBD	1 pekerjaan	340.000.000
Pembinaan dan Pengembangan masyarakat	Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	Kel. Tambran	1 pekerjaan	225.000.000	APBD	1 pekerjaan	225.000.000

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	393.042.585	432.346.843
2	24	02	PROGRAMPENGELOLAAN ARSIP	370.800.885	407.880.973
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	31.040.192	34.144.211
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi	Kota Mojokerto	1) Jumlah instansi yang diawasi 2) Jumlah instansi yang dilakukan Audit Kearsipan Internal	1) 58 instansi 2) 20 instansi	31.040.192	34.144.211
2	24	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	203.310.143	223.641.157
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi	Kota Mojokerto	1)Jumlah arsip yang dikelola dengan baik 2)Jumlah arsip yang diselamatkan	1) 1.000 lembar 2) 1.000 lembar	203.310.143	223.641.157
2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	136.450.550	150.095.605
Exp. 021

Dictamen Núm. I/2013/209

Licenciatura en Bibliotecología	Créditos	Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento	Créditos
Recuperación de la información	10	Recuperación de la información	10
Diagnóstico y planeación de proyectos III	6	Sin equivalencia
Curso de apoyo II (Toma de decisiones)	6	Toma de decisiones	10
Diseño de sistemas y servicios de calidad	10	Sin equivalencia
Organización y promoción de espacios en los centros de información	10	Promoción de centros de información	10
Administración de recursos humanos	6	Sin equivalencia
Administración de la biblioteca pública	9	Sin equivalencia
Preservación y conservación del patrimonio documental	10	Preservación y conservación del patrimonio documental documental	10
Preservación de recursos documentales	10	patrimonio documental	Preservación y conservación del patrimonio documental documental	10
Implementación y evaluación de proyectos III	6	Sin equivalencia
Taller III (Redes)	6	Sin equivalencia
Análisis y aplicación del derecho a la información y política bibliotecaria	10	Análisis e integración de la normatividad de la información	10
Representación y difusión de la información	8	Sin equivalencia
Cooperación Bibliotecaria	10	Cooperación e intercambio de información y conocimientos	10
Elaboración de protocolo de proyecto de titulación	5	Sin equivalencia
Control de autoridades	10	Control de autoridades	10
Administración de la biblioteca académica	9	Sin equivalencia
Administración de recursos humanos para bibliotecas	6	Sin equivalencia
Seminario de Profundización IV: (Desarrollo de portales web)	6	Sin equivalencia

Página 23 de 25
EWG WINTER 2014 • LESSON 3

b. Hebrews 10:14

c. Hebrews 10:17–18

4. According to Hebrews 10:18, there is no longer a need for any offering for sin because of Jesus’ one-time, perfect sacrifice. Are there ways in which you try to give God a type of “offering for sin” to appease a sense of guilt? Write down how you might be tempted to justify your sin, rather than rely on God’s provision in Christ.

## Day Five

#### Hebrews 9:1–10:18; Reflecting on the Text

1. What sins were you convicted of as you studied this text? Take time to confess these sins and ask the Lord to help you grow in the grace and knowledge of Him.

2. What attribute of God stands out to you in this text, and why?

a. How can meditating on that attribute help you walk more closely with God?

b. Write out a brief prayer of praise to God for how He has been revealed through this text.

3. How can the knowledge of Christ’s return motivate your evangelism?

a. Identify by name at least one person with whom you want to share the gospel this week. Take time to pray for them and make a plan to witness to them.

Brown February 5, 2014
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

- Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 967.751.473.528,70
b.	Belanja	Rp. 987.421.191.731,85
Surplus/(defisit)	Rp. (19.669.718.203,15)
c.	Pembiayaan
1. Penerimaan	Rp. 87.416.684.014,77
2. Pengeluaran	Rp. 11.895.992.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 75.520.692.014,77

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (15.436.356.014,30) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 983.187.829.543,00
2. Realisasi	Rp. 967.751.473.528,70
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (15.436.356.014,30)

b.	Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. (69.613.684.608,92) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.1.057.034.876.340,77
2. Realisasi	Rp. 987.421.191.731,85
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (69.613.684.608,92)

c.	Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp. 54.177.328.594,62 dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/defisit setelah Perubahan	Rp. (73.847.046.797,77)
2. Realisasi	Rp. (19.669.718.203,15)
Jumlah Belanja Rp. 1.328.069.777.000,00 Surplus/(Defisit) Rp. 2.000.000.000,00

- 3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan Rp. 0,00
- b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00 (-)

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. (2.000.000.000,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

######### Pasal 2

Ringkasan Pejabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

######### Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pelaksanaan Pejabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- School Holiday Enrichment Programme and the Playworks Holiday scheme. Local authorities should also be mindful of paid for holiday schemes and try to avoid direct competition where possible.
- • regulations and guidance regarding Covid-19 and the running of covid-safe • regulations and guidance regarding Covid-19 and the running of covid-safe operations must be followed. A Risk Assessment must be undertaken by providers.
- • levels must be proportionate to the activity undertaken and the operating • levels must be proportionate to the activity undertaken and the operating requirements of the provider. All settings must have a safeguarding policy and key staff must have received appropriate training. All staff working at the setting must have a valid Disclosure and Barring Service (DBS) check.
- • local authorities will lead and coordinate activities in their areas, this should be • local authorities will lead and coordinate activities in their areas, this should be a joint endeavour working across the public, private and third sectors with involvement from, but not limited to:
- • and Playwork providers; • and Playwork providers;
- • and Youthwork services; • and Youthwork services;
- • and early years practitioners; • and early years practitioners;
- • Start and Families First services; • Start and Families First services;
- • Offending Services; • Offending Services;
- • sector organisations working with diverse and harder to reach groups • sector organisations working with diverse and harder to reach groups
- • Further Education, Higher Education and wider education providers; • Further Education, Higher Education and wider education providers;
- • Wales and the National Sport Governing Bodies e.g. Welsh Rugby Union, • Wales and the National Sport Governing Bodies e.g. Welsh Rugby Union, Football Association Wales;
- • Council for Wales and other cultural institutions; • Council for Wales and other cultural institutions;
- • museums, archives and libraries • museums, archives and libraries
- • Resources Wales; • Resources Wales;
- • Gobaith Cymru; • Gobaith Cymru;
- • Iaith; • Iaith;
- • Meithrin • Meithrin
- • Plant Cymru • Plant Cymru
- • education providers; • education providers;
- • sector including County Voluntary Councils. • sector including County Voluntary Councils.
- • School Meals are being provided throughout the school holidays in 2021-22, • School Meals are being provided throughout the school holidays in 2021-22, where any of the participants or beneficiaries of a funded activity are likely to be school age children, meals and snacks cannot be funded unless the funding is from a source other than the Welsh Government. The only exception to this, is in cases where children have not eaten and are hungry. In this instance, the Welsh Government expects local authorities to use their discretion to make provision for these children. Local authorities should follow their normal procedures when this occurs.