ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

### Pasal 52

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. (2) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

### Bagian Kelima Surplus/ (Defisit) APBD

### Pasal 53

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran.

### Pasal 54

(1) Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. (2) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

### Pasal 55

(1) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

35
NSWHP Request for Services Application Form

## Schedule 1 – Request for Quote template

Request No. (Office use only)	[NSWHP to insert]
Key contact	[Application submitted by insert; name, phone, email]
Date of request	[insert date]
Project details (insert N/A if services are not part of a clinical trial or research project)	• of project/trial: • of project/trial: Protocol #: • Name of Primary contact person/Chief Investigator: • Location where trial will be conducted: • Approximate start date of trial: • Approximate finish date of trial: • Funding source for trial: [e.g. commercial, NHMRC, SP&T, Hospital General • Fund] Brief outline of the purpose of the trial and how it will be conducted: • Has this trial received approval by SLHD or SWSLHD Research Ethics • Committee? Human Research Ethics Committee (HREC) approval details: HREC • Reference Number: Note: A copy of the Laboratory Protocol and HREC approval for the trial must be attached to the Request for Quote

### Pathology tests requested

For each test, please advise if this is part of normal patient care (standard of care) or exclusively for the purpose of the clinical trial. If tests are required to be referred to external laboratories, then enter test details under the “Specimen Dispatch” part of the form.

Pathology tests to be performed by NSW HP (eg FBC, EUC)	Test Description	Time period over which tests will be ordered
Normal Care: YES/NO Number per patient: Number of patients:
Normal Care: YES/NO Number per patient: Number of patients:

1
SALINAN

KEPALA DESA SERUT KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SERUT NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERUT,

Menimbang	:	a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

# 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

# 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
LC Business News Ms. Hogan

Q13 What impact would the closure of businesses have on the Irish economy in terms of employment, taxes, growth and social welfare payments. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Carlow Farmers Market set to introduce delivery service from next week

########## The popular Saturday market is trying to help their more vulnerable customer.

Q14 Outline the opportunity identified by farmer markets to deliver. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ How innovative is this move in terms of entrepreneurship and consumer demands. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
### II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Magetan menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat didefinisikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Magetan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

- 1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
- 2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3. Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
- 4. Meningkatkan sistem informasi manajemen yang handal;
- 5. Mengoptimalkan aparatur yang profesional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi.

### II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi utama dari Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah masalah kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat baik dari segi sumber daya aparatur maupun sarana prasarana yang kurang memadai.

### II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
- 3. Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan
- • Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi PelaksanaanPembangunan Kawasan Perbatasan

Rencana Kerja dan Pendanaan dengan Pagu indikatif Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar 2.966.498.600 Rp. (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan dapat kami sajikan seperti tablel dibawah ini :
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений (если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временного не используемых для указанных нужд); - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; - на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещены объекты, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; - на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
1.5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 1.6 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 1.7 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και κλήρωση»,2 ορισμός των μελών τους με 1.8 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 1.9 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 1.10 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 1.11 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 1.12 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 3, νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 1.13 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”4 1.14 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή τομέα»5, προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 1.15 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 1.16 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 1.17 Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
### Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

### Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

(6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh

### Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

### Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- c. melakukan verifikasi SPP;

20

- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013- 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2016	Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kepolorejo	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat KelurahanKepolorejo	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kebonagung	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Kebonagung	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tawanganom	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Tawanganom	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Bulukerto	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Bulukerto	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Mangkujayan	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Mangkujayan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sukowinangun	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Sukowinangun	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2016

- pemerintah.
- • diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. • diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- • pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja • pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- • disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya • disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### (4.) Beban

- • adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode • adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- • diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; • diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- • disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya • disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### (5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- • disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk • disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- • Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar • Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- • diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut: • diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 29
SOR LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2016

#### Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

######## Raya Pendidikan No. 1 Makassar - Sulawesi Selatan 90222 Telp. 0411 885720 Fax. 0411885720 e-mail : ptun.makassar@gmail.com

######### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terdiri dari: LaporanRealisasiAnggaran,Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, danCatatan atasLaporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 23 Januari 2017 Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris,

SRI MULIATI, S.Sos,.MH. NIP.197108261991032002

| Pernyataan Tanggung Jawab iii