ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

## Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

## Denda dan Ganti Rugi

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
- 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
- Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
- 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.

Selain itu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menyatakan bahwa 'Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang'. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 4
LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - PENGADILAN [ .....Alamat Pengadilan ...] NEGERI Tanggal Efektif : .... Telp: … KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

######### I. KOMITMEN BERSAMA (OPTIONAL)

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI [NAMA PENGADILAN], SELURUH HAKIM DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA:

ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF; CERMAT; SANTUN DAN RAMAH; TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT; PROFESIONAL; TIDAK MEMPERSULIT; PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR; MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI PENYELENGGARA; TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN; TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK; TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT; TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU KEWENANGAN YAN G DIMILIKI; SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.

######### J. RINCIAN TUGAS STRUKTUR PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

Tugas Top Manager adalah:

- 1) Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.
- 2) Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan]
- 3) Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian.
- 4) Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
- 5) Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan.

14
16	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kel. Tambran	Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara	4 unit	20.000.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kel. Tambran	Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara	4 unit	20.000.000
17	Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Kel. Tambran	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	65.000.000	Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Kel. Tambran	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	65.000.000
Program Pemberdayaan Kelurahan	565.000.000	Program Pemberdayaan Kelurahan	565.000.000
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kel. Tambran	Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	3 pekerjaan	340.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kel. Tambran	Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	3 pekerjaan	340.000.000
19	Pembinaan dan Pengambangan masyarakat	Kel. Tambran	Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kegiatan	225.000.000	Pembinaan dan Pengambangan masyarakat	Kel. Tambran	Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	4 kegiatan	225.000.000
Jumlah	750.000.000	Jumlah	750.000.000
KELURAHAN KEPOLOREJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	115.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	115.000.000
20	Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel. Kepolorejo	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat	100 %	115.000.000	Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel. Kepolorejo	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat	100 %	115.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	240.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	240.000.000
21	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kel. Kepolorejo	Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara	7 unit	60.000.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kel. Kepolorejo	Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara	7 unit	60.000.000
22	Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Kel. Kepolorejo	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 kegiatan	180.000.000	Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Kel. Kepolorejo	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 kegiatan	180.000.000
Program Pemberdayaan Kelurahan	445.000.000	Program Pemberdayaan Kelurahan	445.000.000
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kel. Kepolorejo	Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	3 kegiatan	240.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kel. Kepolorejo	Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	3 kegiatan	240.000.000

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
- Nomor Nomor 12 Tahun 2021 dengan diterbitkan buku saku Audit sebagai pedoman pelaporan.
- B. Tujuan Audit Kasus Stunting (AKS)
- Audit ini bukan audit akuntabilitas, melainkan audit maternal perinatal yang tujuannya adalah untuk mencegah kasus kematian ibu dan bayi, yang kemudian ditelusuri penyebabnya, apakah ada dalam rantai pelayanan atau faktor yang lain. Berikut lebih rinci tujuan AKS adalah sebagai berikut:
- 1. 1. Mengidentifikasi risiko terjadinya pada kelompok sasaran;
- 2. 2. Mengetahui penyebab risiko terjadinya pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tatalaksana kasus yang serupa;
- 3. 3. Menganalisis faktor terjadinya risiko terjadinya stunting pada baduta/balita sebagai upaya pencegahan, penangan kasus dan perbaikan tatalaksana kasus yang serupa;
- 4. Memberikan rekomendasi penanganan dan perbaikan tatalaksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan.
- II. AUDIT KASUS STUNTING
- A. Jumlah dan Persebaran Audit Kasus Stunting
- Berdasarkan data e-PPGBM kasus stunting di Kabupaten Bungo tahun 2022 stunting berjumlah 363 yang menyebaran kasus menyebar 6 di kecamatan. Dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.

- Gambar 2. Peta Sebaran Stunting dalam Kabupaten Bungo
«3» «удовлетворительно» - «удовлетворительно» - в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия. «2» «неудовлетворительно» - «неудовлетворительно» - не решил учебно-профессиональную задачу или задание.

## 3. Примерные задания

1 выписать исходные данные; 2 произвести расчет водоцементного отношения и определить требуемое количество цемента; 3 определить требуемое количество крупного заполнителя; 4 определить требуемое количество мелкого заполнителя; 5 произвести перерасчет количества компонентов на один замес бетоносмесителя определенной емкости; 6 сделать вывод по работе.
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013- 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2016	Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Magetan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Magetan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Selosari	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Selosari	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tambran	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Tambran	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kepolorejo	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Kepolorejo	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kebonagung	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Kebonagung	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tawanganom	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Tawanganom	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
Exp. 021

Dictamen Núm. I/2013/209

Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de aprendizaje	Tipo	Horas Teoría	Horas Práctica	Horas Totales	Crédito s	Prerrequisitos
Catalogación y manejo de lenguajes controlados	CT	20	98	118	10
Control de autoridades	CT	20	98	118	10
Cuantificación bibliométrica	CT	20	98	118	10
Desarrollo de colecciones	CT	20	98	118	10
Desarrollo de taxonomías y ontologías	CT	20	98	118	10
Diseminación de información	CT	20	98	118	10
Elaboración de programas en competencias informativas y objetos educativos digitales	CT	20	98	118	10
Gestión de comunidades para la innovación	CT	20	98	118	10
Gestión de contenidos web para la gestión del conocimiento	CT	20	98	118	10
Gestión del conocimiento	CT	25	100	125	10
Manejo de técnicas de indización	CT	20	98	118	10
Proyecto I	T	0	173	173	12
Proyecto II	T	0	173	173	12
Proyecto III	T	0	173	173	12
Proyecto IV	T	0	173	173	12
Proyecto V	T	0	173	173	12
Proyecto VI	T	0	173	173	12
Proyecto VII	T	0	173	173	12
Proyectos VIII	T	0	173	173	12
Totales:	225	2464	2689	206

Página 17 de 25
-6-

BAB III AUDIT DIP

Pasal 6

- (1) Audit DIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dilaksanakan secara rutin atau insidentil. terdiri dari:
- a. Audit DIP rutin; dan
- b. Audit DIP insidentil khusus ( ad-hoc) .
- (2) Audit DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas.
- (3) Petugas dalam melaksanakan audit DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas.
- Pasal 6A
- (1) Badan Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan audit DIP rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan pemberitahuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan audit.
- (2) Audit DIP khusus insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan Kosmetika selama beredar ( post market ) dan/atau adanya laporan/pengaduan dari masyarakat.
- (3) Audit DIP khusus insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pasal 7 Petugas dalam melakukan audit DIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilengkapi dengan:

- a. tanda pengenal; dan
- b. surat tugas.

Pasal 8
LKKL SEMESTER II 2017 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Ekuitas Awal Rp. 1.888.913.118	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing- masing sebesar Rp. 1.888.913.118 dan Rp. 1.897.387.779.
Defisit LO Rp. (2.831.895.183)	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. (2.831.895.183) dan (2.892.043.994). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0	E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0	E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Rincian Koreksi Nilai Persediaaan Barang Persediaan Barang Persediaan Konsumsi Suku Cadang Jumlah Jenis Persediaan Koreksi Konsumsi - Suku Cadang - Jumlah -	Barang Persediaan Barang Persediaan Konsumsi Suku Cadang Jumlah
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dapat ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu, apabila terjadi hal berikut ini :

- a) Pemegang Sertifikat Sistem Manajemen Mutu melakukan perubahan yang menimbulkan ketiaksesuaian terhadap ketentuan standar sistem manajemen mutu.
- b) Hasil surveilan menunjukkan bahwa kesesuaian sistem manajemen terhadap ketentuan standar yang diacu tidak dapat dipertahankan dan ketidak sesuaian yang terjadi tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang ditentukan.
- c) Surveilan tidak dapat dilakukan setelah diberikan surat peringatan.
- d) Penyalahgunaan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dan atau Tanda Sertifikasi yang tidak segera diatasi oleh Pelanggan dengan melakukan tindakan koreksi/perbaikan yang tepat.
- e) Pengaduan terhadap Pelanggan Pemegang Sertifikat Sistem Manajemen Mutu yang dapat dibuktikan penyimpangannya terhadap Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.
- f) Penyimpangan lainnya terhadap Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.

Pasal 11 Pencabutan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu 11.1 Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dapat dicabut apabila terjadi hal berikut ini : Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dapat dicabut apabila terjadi hal berikut ini :

(a) Tindakan koreksi/perbaikan yang diambil oleh Pelanggan tidak memadai dalam kasus penangguhan sertifikat .

(b) Surveilan/pengawasan tidak dapat dilakukan setelah diberikan surat penangguhan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu.

- 11.2 Pencabutan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu hanya dapat dilakukan melalui Panel

Tinjauan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu.

- 11.3 Pemegang Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSSM BBLM tentang pencabutan sertifikatnya.
- 11.4 Setelah pencabutan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu, Pemegang Sertifikat Sistem Manajemen Mutu tidak berhak lagi menggunakan Tanda Sertifikasi serta harus menarik semua dokumen sistem manajemen yang telah bertanda sertifikasi dari penggunaannya. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik dokumen yang bertanda sertifikasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku.

## Pasal 12

Halaman 5 dari 6 F-02-02/10
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang professional dalam membangun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang demokratis dan berwawasan kebangsaan ' ,memperhatikan visi tersebut diatas maka misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017adalah sebagai berikut:

### 2.2. Misi

- 1. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang demokratis melalui peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat.
- 2. Memantapkan wawasan kebangsaan,ideologi dan pembauran kebangsaan dalam tatanan sosial budaya masyarakat.
- 3. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terhadap potensi konflik.

### 2.3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik.
- 2. Meningkatkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan.
- 3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik

### 2.4. Sasaran

Merujuk pada tujuan seperti yang diuraikan diatas, maka sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1. Tercapainya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi.
- 2. Tercapainya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi, dan pembauran kebangsaan demi terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.
- 3. Tercapainya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.
## ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п	Показатели	Единица измерения
1.	Образовательная деятельность
1.1	Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:	человек
1.1.1	По очной форме обучения	человек
1.1.2	По очно-заочной форме обучения	человек
1.1.3	По заочной форме обучения	человек
1.2	Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:	человек
1.2.1	По очной форме обучения	человек
1.2.2	По очно-заочной форме обучения	человек
1.2.3	По заочной форме обучения	человек
1.3	Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе:	человек
Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka Surat Utang Negara pada hakekatnya merupakan Pinjaman Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pinjaman berarti utang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Dalam pengertian Pinjaman Negara tentunya terkandung makna yaitu kegiatan atau penyelenggaraan pinjaman yang dilakukan oleh negara sebagai subyeknya. Surat Utang Negara atau dikenal juga sebagai Obligasi Pemerintah diterbitkan untuk menutupi defisit APBN yang terjadi akibat pembiayaan pembangunan nasional, termasuk membiayai penyertaan Pemerintah pada Bank Umumsebagai bagian program nasional untuk restrukturisasi dan penyehatan sektor perbankan. Meskipun obligasi tersebut pada mulanya diterbitkan untuk merekapitalisasi perbankan, namun beberapa seri tertentu saat ini telah tersedia untuk dibeli oleh masyarakat. Berbagai jenis pinjaman negara dikembangkan oleh pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Target penerbitan SBN dalam APBN dipenuhi melalui dua instrumen, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen SUN yang diterbitkan terdiri atas Obligasi Negara (ON) dengan: (1) tingkat suku bunga tetap, yaitu seri fixed rate (FR) dan ON Ritel (ORI); (2) tingkat suku bunga mengambang, yaitu seri variable rate (VR); (3) tanpa bunga, yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Zero Coupon Bond (ZC); serta (4) ON valas. Sementara itu, instrumen SBSN yang diterbitkan terdiri atas Islamic Fixed Rate (IFR), Sukuk Ritel (SUKRI), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Project Based Sukuk . (PBS), dan sukuk valas Dalam perkembangan terakhir, pemerintah terus menerbitkan berbagai seri SBN sebagai instrumen pinjaman neara. Pada periode Januari - Juni 2014 tercatat realisasi penerbitan SBN domestik meliputi penerbitan SUN dan SBSN domestik berbunga tetap yang terdiri dari SPN, FR, SPNS, PBS, SUN Ritel yaitu ORI dan SUKRI. Sebagai upaya mengembangkan pasar SUN domestik seri ritel melalui diversifikasi instrumen dan perluasan basis investor, Pemerintah menerbitkan instrumen Saving Bonds Retail (SBR) pada lelang bulan Mei 2014. Perbedaan utamanya dengan ORI yaitu SBR bersifat instrumen nontradable /tidak diperdagangkan di pasar sekunder hingga jatuh tempo. Realisasi penerbitan SBR sampai dengan semester I 2014 adalah sebesar Rp2,4 triliun. Selanjutnya, dalam upaya lebih memaknai pengertian Surat Utang Negara tersebut kita dapat membahasnya dikaitkan dengan posisi Surat Utang Negara dalam APBN. Dalam perkembangan kebutuhan pembiayaan anggaran melalui Surat Utang Negara yang terus meningkat, maka posisi Surat Utang Negara semakin dominan dalam format APBN dari

Dungtji Munawar@2014| Peran Surat Utang Negara sbg Penutup Defisit APBN 4
7.11.	Peraturan Gubernur Aceh;
7.12.	Keputusan Gubernur Aceh;
7.13.	Instruksi Gubernur Aceh;
7.14.	Surat Edaran Gubernur Aceh;
7.15.	Qanun Bupati Aceh Barat;
7.16.	Peraturan Bupati Aceh Barat;
7.17.	Keputusan Bupati Aceh Barat;
7.18.	Instruksi Bupati Aceh Barat;
7.19.	Surat Edaran Bupati Aceh Barat;
7.20.	Data dan informasi; dan
7.21.	Petunjuk dan pengarahan atasan.

- 8. PERALATAN KERJA

8.1.	Alat Tulis Kantor; dan
8.2.	Alat Perlengkapan Kantor.

- 9. HUBUNGAN KERJA

Pola Hubungan	Nama Jabatan	Sifat Hubungan
a. Internal	1. Kepala Dinas	Petunjuk dan Pengarahan
2. Sekretaris	Petunjuk dan Pengarahan
3. Kepala Bidang	Struktural dan Konsultatif
4. Kepala Subbagian	Kolegial dan Koordinatif
5. Kepala Seksi	Kolegial dan Koordinatif
6. Kepala UPTD	Kolegial, Fungsional dan Koordinatif
b. Eksternal	1. Sekretaris dan Kepala Bidang pada SKPK terkait	Koordinatif dan Konsultatif
2. Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada SKPK terkait	Kolegial dan Koordinatif

- 10. KEADAAN TEMPAT KERJA

No	Aspek	Kondisi
10.1.	Ruangan/Tempat Kerja	Ruang Ruang Kerja: 9 m² Ruang Tamu: 10
10.2.	Sirkulasi udara dalam ruangan	Baik (dissesuaikan dengan ukuran ruang kerja)
10.3.	Sinar/Cahaya dalam ruangan	Baik (disesuaikan dengan ukuran ruang kerja)
10.4.	Tingkat kebisingan	Rendah

Dinas 18 Dinas 18 Kesehatan Kabupaten Aceh Barat