- instrument ekonomi lingkungan hidup. Instrumen lingkungan hidup yang memungkinkan dikembangkan berdasarkan situasional masyarakat local adalah jasa lingkungan.
- 2. Sumber daya alam memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaaan, pemilikan dan penggunaan, berkurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat/lokal dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah harus diarahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, serta menjamin keberlanjutan ( sustainability ) fungsi sumber daya alam. Kebijakan pemerintah / pemerintah daerah hendaknya juga mengarah pada penyelesaian konflik secara adil, bukan hanya pada aspek legal-formil tetapi juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak ekonomi social dan budaya ( ecosoc rights ).
- 3. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan. Untuk itu kepentingan-kepentingan suatu pihak harus dihormati oleh pemangku pihak lainnya. Dalam hal pengelolaan air bersih misalnya, masyarakat hulu yang bertanggungjawab menjaga sumber-sumber air, akan lebih mudah diajak bekerjasama bilamana masyarakat hilir yang menjadi konsumen air bersih menghormati kepentingan-kepentungan masyarakat hulu dan ikut bertanggungjawab dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat hulu tersebut.
- 4. Imbalan/kompensasi jasa lingkungan didasarkan pada pemikiran bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya alam memberikan nilai positif (jasa lingkungan) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain. Akan tetapi kelompok lain tersebut tidak memahami atau tidak menghargai jasa lingkungan tersebut. Kelompok lain tersebut sering menikmati jasa lingkungan itu secara gratis. Sebagai contoh, hubungan antara daerah hulu dan hilir dalam fungsi DAS. Daerah hulu merupakan suatu ekosistem alam sebagai reservoir besar yang dapat menampung air hujan, menyaring air hujan tersebut dan kemudian melepaskannya secara bertahap sehingga air tersebut bermanfaat bagi manusia. Bila daerah hulu rusak, maka terjadilah banjir dan penurunan kualitas air yang pada gilirannya mengancam kehidupan masyarakat hilir. Oleh sebab itu masyarakat hilir seyogyanya ikut bertanggungjawab terhadap pengelolaan sda di daerah hulu.
- 5. Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan yang diklaim sebagai hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Selain itu ada 20 juta orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dan enam juta orang di antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan. Masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun. Kurangnya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan dari