ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
April 2012

No.	Persyaratan Dokumen	Penjelasan Dokumen
5	Hasil penilaian PJP/PIP terhadap keamanan dan keandalan sistem dari pihak yang akan diajak bekerja sama	Dokumen yang disampaikan: Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen) Penjelasan atas dokumen: Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan: Berdasarkan hasil penilaian PJP/PIP, keamanan dankeandalan sistem dari pihak yang diajak bekerja sama adalah sebagai berikut: …………………………………………………………………………. ......................................................... ............................................................................................................................. ......... .........................................................................
C. Aspek Penerapan Manajemen Risiko
1	Dokumen yang menunjukkan kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko
a. Hasil penilaian PJP/PIP mengenai dampak pengembangan aktivitas/produk dan kerja sama yang dilakukan terhadap dokumen kebijakan dan prosedur manajemen risiko, meliputi antara lain: 1) mekanisme dan prosedur pemeliharaan sistem, 2) pelaksanaan audit berkala 3) mekanisme dan prosedur penanganan keadaan darurat ( disaster recovery plan ) dan kesinambungan kegiatan usaha ( business continuity plan ) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian	Dokumen yang disampaikan: Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen) Penjelasan atas dokumen: Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan hal-hal sbb: a. Hasil penilaian terhadap dokumen kebijakan dan prosedur manajemen risiko, seperti: 1) mekanisme dan prosedur pemeliharaan sistem: ………………………………………………………………………. 2) pelaksanaan audit berkala ................................................................................................... 3) mekanisme dan prosedur penanganan keadaan darurat ( disaster recovery plan ) dan kesinambungan kegiatan usaha ( business continuity plan ) ……………………………………………………………………..

Halaman | 17 dari 22
Stadt Pirmasens Pressemitteilung

Pirmasens, 1. April 2022

## Konzert- und Theatergenuss ohne Grenzen: Das Festival Euroclassic 2022 in Pirmasens

Westpfälzische Stadt wird im Rahmen der 21. Auflage des Musikfestivals der Region Saar- Pfalz-Pays de Bitche zum Dreh- und Angelpunkt für eindrucksvolle Musik- und Schauspiel- Darbietungen

„Kompass Europa: Ostwind“ – unter diesem gerade in aktuellen Zeiten durchaus bezeichnenden Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz präsentiert sich das Musikfestival Euroclassic im Jahr 2022 – ein Jahr vor seinem 30. Geburtstag – in seiner nunmehr 21. Auflage. Vom 27. August bis 30. Oktober kann sich das Publikum in der Region Saar-Pfalz-Pays de Bitche dabei grenzüberschreitend auf gewohnt hochkarätig besetzte Konzerte und Veranstaltungen verschiedener Genres freuen. Dafür geben sich erneut sowohl bekannte nationale und internationale Künstler als auch vielversprechende Newcomer ein Stelldichein beim zweitgrößten Musikfestival im Südwesten. Turnusgemäß ist die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land der Gastgeber des diesjährigen Auftaktkonzerts mit dem Landesjugendchor Rheinland-Pfalz am Samstag, 27. August, in der Kirche St. Laurentius in Contwig. Während der Festivalzeit sind im westpfälzischen Pirmasens insgesamt sechs Veranstaltungen zu sehen. Das abwechslungsreiche Programm bietet insbesondere Musik verschiedenster Epochen – von zeitgenössischen und klassischen Klavier- und Orchesterdarbietungen über Jazz und Bigband-Klänge bis hin zu Chorwerken. Zu Gast sind dabei unter anderem die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, das Euroclassic-Festivalorchester unter neuer Leitung sowie das Frank Dupree Trio. Die zentral gelegene Festhalle wird außerdem zur Bühne für eine spektakuläre Aufführung der fantastischen Abenteuerreise „In 80 Tagen um die Welt“. Das Programmheft mit Informationen zu allen Spielstätten und Veranstaltungen steht in Kürze unter www.festival-euroclassic.eu zweisprachig zum Download zur Verfügung. Der Vorverkauf für die Events in Pirmasens ist
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

- Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- • dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap • dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- • Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus • Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- • Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan • Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

########## Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

##### d. Piutang Jangka Panjang

- • Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan • Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- • Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan • Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

##### e. Aset Lainnya

- • Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan • Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- • Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar • Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 32
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
Biaya Penyambungan Listrik Tegangan Rendah Spesifikasi : S.D. 900 Va	1 x 1	Paket Kegiatan	675.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
Jumlah :	Rp. 80.000.000,00
Tuwi Kareung. 02 Januari 2024 Camat PASIE RAYA HAMDANI, S.Pd., MM NIP. 197807242007011017

Pembahasan	:
Tanggal	:
Catatan	:
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	RAHMAD FUADI, ST, MT	198405072010031001	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2	MUNDZIR ABBAS, SST.Mar	198202232011031001	KEPALA BIDANG PROGRAM, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3	SURIADI BEN SUUD, SH	198309282009041003	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN ACEH, PEMERINTAHAN DAN SUMBERDAYAMANUSIA
4	RAHMAD RAMADHAN, SP, M.Si	198206302006041005	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5	HERI GUNAWAN, ST., MT	198106102006041009	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
6	KHAIRUDDIN, SE	198101182006041010	KEPALA BIDANG ANGGARAN
7	DADING KALBUADI S.STP., M.Tr.I.P	199205062014061001	KEPALA BIDANG ASET
8	YOES RIZAL, SE	198005092001121006	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
- a. Mengelola, menyusun anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan/ perawatan barang inventaris;
- b. Mengelola urusan perlengkapan / pengadaan barang;
- c. Mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Mengelola urusan teleks, faksimile, telegram, radio, telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
- f. Mengelola urusan kendaraan operasional;
- g. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- i. Menghimpun dan menyusun data pegawai;
- j. Menyususn rencana kebutuhan barang dan daftar kebutuhan barang;
- k. Mempersiapkan penyusunan jabatan struktural dan fungsional;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan bidang kesekretariatan;
- m. Melaksanakan pembinaan staf;
- n. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- C. BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
- Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan,memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghayatan kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan.
- Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
## Sumber berita :

- ✓ Koran Fajar, Tiru Pengelolaan Gelora Bung Karno, Kamis, 30 Januari 2020

## Catatan :

Dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang di maksud dengan :

- 1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya di sebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang djual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
- 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan tugas mengelola keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Disebutkan juga pada BAB V tentang Pengelolaan Keuangan BLU bagian keempat Pengelolaan Kas BLU Pasal 16 yaitu penyelenggaraan Pengelolaan Kas BLU, meliputi :

- ✓ Merencanakan dan menerima pengeluaran kas
- ✓ Melakukan pemungutan pendapatan dan tagihan
- ✓ Menyimpan kas dan mengelola rekening Bank
- ✓ Melakukan pembayaran
- ✓ Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- ✓ Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- ✓
- ✓ Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk pemperoleh pendapatan tambahan.

Disebutkan pada Bab V bagian kesembilan tentang Akuntansi,Pelaporan,dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU Pasal 26 dan 27 bahwa :

- 1. Akuntansi dan Laporan Keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- 2. Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimakasud dalam Pasal 26 setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- 3. Laporan keuangan unit-unit usaha, yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasi dalam laporan keuangan.
- 4. Laporan keuangan BLU disampaikan secara berkala kepada menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
воспитателей групп продленного дня в общеобразовательных учреждениях в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»	Волгодонска «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
3.9	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение палаточного спортивно-туристического лагеря в летний период в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»	О09	907 0703 0620000590 612	Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»	30.09.2019	2443
3.10	Субсидии бюджетным учреждениям на содержание имущества, переданного муниципальному образовательному учреждению в безвозмездное пользование с целью дальнейшего его возврата в сеть образовательных учреждений, а также на иные расходы, возникающие в связи с его содержанием в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»	О10	907 0702 0610000590 612	Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»	30.09.2019	2443
3.11	Субсидии бюджетным учреждениям на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, осуществление работ по строительному надзору, авторскому надзору, пусконаладочные работы в рамках муниципальной	О11	907 0702 06100S3740 612	Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»	30.09.2019	2443
## PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

## NOMOR: 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan dan telah disepakati tanggal 23 Desember 2011; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
## Школи и курсове към СМБ – секция Плевен за учебната 2018/2019 г.

№	клас	предмет	брой часове	цена в лв	начална дата	място на провеждане
1	1 клас	Математика	30	150 лв.	11.11.2018 10,00 часа	ОУ „Д-р П.Берон“
2	2 клас	Математика	40	200 лв.	28.10.2018 I гр.-9,00 ч. II гр. 11,00 ч.	МГ”Гео Милев”
3	3 клас	Математика	40	200 лв.	28.10.2018 I гр.-9,00 ч. II гр. 11,00 ч.	МГ”Гео Милев”
4	4 клас	Математика	40	200 лв.	28.10.2018 I гр.-9,00 ч. II гр. 11,00 ч	МГ”Гео Милев”
5	7 клас	Математика	88	380 лв.	680 лв. при участие и в двата курса	06.10.2018 9,00 часа	МГ”Гео Милев”
6	7 клас	Български език и литература	88	380 лв.	07.10.2018 9,00 часа	МГ”Гео Милев”
7	ДЗИ	Български език и литература	80	400 лв.	07.10.2018 9,00 часа	СУ“Ст.Заимов“

### Информация за учениците от 1 до 4 клас

- 1 Предварително записване– на 22.10. и 23.10.2018 г. от 16,30 до 18,30 часа в офиса на СМБ- Плевен, ул. „Вардар“ 9.
- 2 Родителите изпращат заявка свободен текст в срок до 21.10.2018 г. на e-mail: admin@smb-pleven.com.
- 3 В деня на първото занятие записването за 2 клас, 3 клас и 4 клас ще започне 30 мин. преди началото на съответната група.
- 4 Сумата може да се внесе наведнъж, на 2 или 3 вноски при преподавателя на школата.
- 5 Сроковете за внасяне на сумите:
- • вноска- при записване; • вноска- при записване;
- • вноска – до 16.12.2018 г. • вноска – до 16.12.2018 г.
- • вноска – до 24.02.2019 г. • вноска – до 24.02.2019 г.

6 При записване в школите на две деца от едно семейство, родителят заплаща за всяко дете 75% от таксата.

- Информация за учениците от 7 клас и 12 клас
- 1 Предварително записване– на 04.10. и 05.10.2018 г. от 16,30 до 18,30 часа в офиса на СМБ- Плевен, ул. „Вардар“ 9.
- (1) Sanksi administratif berupa peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan lisan pertama diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan lisan kedua diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan lisan pertama.
- (4) Peringatan lisan ketiga diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan lisan kedua.

## Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

## Pasal 26

Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
## Pasal 21

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada Kepala Distrik.
- (2) Kepala Distrik menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK.
- (3) Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Kepala Distrik menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung, Kepala Distrik menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Kampung kepada Bupati.
- Pasal 22
- (1) Perubahan Peraturan Kampung Tentang APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan;
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan Perubahan APBK adalah sama dengan tata cara penetapan APBK.
- BAB VI
- PENUTUP
- Pasal 23
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas pada tanggal 18 April 2017
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Kegiatan	606.000,00	0 %	Rp. 606.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp. 8.400.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp. 8.400.000,00
[ # ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 8.400.000,00
[ - ] Pengelola BMD
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 x 12	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
Jumlah :	Rp. 1.823.101.099,00
Tuwi Kareung. 02 Januari 2024 Camat PASIE RAYA HAMDANI, S.Pd., MM NIP. 197807242007011017

Pembahasan	:
Tanggal	:
Catatan	:
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	RAHMAD FUADI, ST, MT	198405072010031001	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2	MUNDZIR ABBAS, SST.Mar	198202232011031001	KEPALA BIDANG PROGRAM, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3	SURIADI BEN SUUD, SH	198309282009041003	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN ACEH, PEMERINTAHAN DAN SUMBERDAYAMANUSIA
4	RAHMAD RAMADHAN, SP, M.Si	198206302006041005	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5	HERI GUNAWAN, ST., MT	198106102006041009	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
6	KHAIRUDDIN, SE	198101182006041010	KEPALA BIDANG ANGGARAN
7	DADING KALBUADI S.STP., M.Tr.I.P	199205062014061001	KEPALA BIDANG ASET
8	YOES RIZAL, SE	198005092001121006	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN