ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
## BAB lV P E NUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu guna tercapainya Visi dan Misi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2021-2026 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sehingga memudahkan dan lebih terarah dalam proses pelaksanaannya oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah beserta jajarannya dan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan Kawasan perbatasan dalam bentuk program dan kegiatan guna mewujudkan pengelolaan dan pembangunan Kawasan perbatasan yang lebih baik dan tepat guna. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun OPD yang membidangi fungsi lain. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyerapan anggaran dan dalam rangka pengelolaan dan pembangunan Kawasan perbatasan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip- prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelola Perbatasan daerah berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan- kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD. Rencana kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026, selain menjadi acuan dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025, serta pelaksanaan kegiatan tahun 2025, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengelola Perbatasan Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dan maju. Substansi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan mempedomani Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023. Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto Tahun 2023. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini jauh dani sempurna dan masih memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu masukan, koreksi dan saran sangat kami harapkan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Mojokerto, Juli 2022 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MOJOKERTO

## HARIYANTO, SE

Pembina Utama Muda NIP. 196207071990031009
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2 Undang-Undang Nomo- 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Undang-Undang Nomo- 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Nomo- 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Undang-Undang Nomo- 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PASIE RAYA
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: - s.d -
Kelompok Sasaran	: OPD Kab. Aceh Jaya
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.108.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.108.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: - s.d -
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH	Rp. 3.108.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 3.108.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.108.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp. 3.108.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 3.108.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp. 3.108.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 3.108.000,00
[ - ] Belanja pemeliharaan Gedung Kantor
- 2.4 Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, заинтересованные в изменении основного, вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, обращаются с соответствующим заявлением в администрацию Белояровского сельсовета.

- 2. К заявлению прилагаются:
- 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- 2) кадастровый паспорт земельного участка;
- 3) правоустанавливающие документы на земельный участок и объекты недвижимости, расположенные на земельном участке;

4) контрольная съемка (копия топоплана) (масштаб 1:500 или 1:1000) с отображением земельного участка и (или) объекта капитального строительства; 5) правовой акт органа государственной власти, органа местного самоуправления, создавшего соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, государственную либо муниципальную организацию, либо выполняющий полномочия собственника государственного или муниципального имущества в отношении указанных органов и организаций. 3. Администрация сельсовета в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявления направляет его с приложением документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в Комиссию по землепользованию и застройке 4. Комиссия в течение 15 дней рассматривает заявление и осуществляет подготовку рекомендаций об изменении вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства или об отказе в изменении вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства и направляет такие рекомендации главе Администрации сельсовета для принятия решения. 5. Глава Администрации в течение 30 дней после поступления рекомендаций Комиссии принимает решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства или об отказе в изменении вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства. 6. Основаниями для отказа в изменении вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства являются: 1) несоответствие градостроительным регламентам, предусмотренным в главе 6 Правил;

- 2) несоответствие утвержденным проектам планировки территорий;
- 3) несоответствие нормативам градостроительного проектирования Алтайского края;
- 4) несоответствие документам территориального планирования;
- 5) нарушение градостроительного и земельного законодательства.
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS	100
Terlaksananya Program dan Kegiatan PD, serta tercapainya Target Capaian Kinerja PD yang didahului dengan Perencanaan Program dan Kegiatan.	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja PD yang harus tersusun.	4 dokumen	4 dokumen	100
Terlaksananya semua Program dan Kegiatan PD serta tercapainya Target Capaian Kinerja PD.	100%	100%	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS	100
Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	11 Desa	11 Desa	100
Terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	100%	99,22 %	99,2 2
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS	99,6 1

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
$$known that in PDI in the gas phase, the lowest CT state has an energy which is only slightly larger state.58 than the lowest neutral Based on this notion, Bellinger et al have studied theoretically the influence of a polarizing medium on the energetic ordering of CT versus neutral states in PDI dimers, M+M- finding a geometric symmetry breaking (molecules adopting an geometry) to be a prerequisite state.59 for bringing the CT state below the neutral Such symmetry breaking might be induced in the 𝐷!"𝐴!#𝐴!!#, vicinity of a strong donor like PFO, inducing a partial ground state charge transfer breaking the symmetry between an interfacial acceptor molecule and one in the next outer shell. While this scenario seems plausible, Bellinger et al highlight that their study disregards anisotropy in the polarization, which might have significant effects in the solid state. Recently, a symmetry breaking charge transfer has been observed in a PDI foldamer, whereby a polar solvent was able to state.42 stabilize the symmetry breaking state better than the symmetric CT Here, for the first time the stabilization of a symmetry breaking state is observed in a condensed phase by interaction with a PFO moiety in close proximity in the intercalated PDI:PFO phase.$$

Scheme 1: Proposed photophysical model for ultrafast symmetry breaking charge transfer in PDI within the intercalated PDI:PFO phase. Dashed lines: weak coupling between the respective potential surfaces. In the top part, graphical representations are given for various points along the trajectory (blue: PDI; green: PFO and purple: PFO at the phase interface, respectively). Potential energy surfaces: (1) delocalized neutral excited PDI, excimer in minimum; (2) Symmetry breaking C.S state in bulk PDI, not accessible at room temperature; (3) Symmetry breaking C.S. state close to PFO interface; (4) C.S state across interface, microsecond lifetime, (5) PFO exciton.
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.	Monitor Meja Kerja Meja tamu Kursi kerja Lemari Buku Proyektor CD Player Camera Electronic Video Mixer Slide Proyektor Layar film Telephone (PABX) Facsimile Antena Parabola Mesin absensi Mesin Penghisap Debu AC Split Electric benner Running text Alat Pemadam portable Mainframe Router Telpon Mobile Penyekat Ruangan CCTV Pompa Air GPS Rainer LCD	27 unit 9 unit 3 unit 6 unit 10 unit 10 unit 3 unit 17 unit 1 unit 3 unit 1 unit 22 unit 2 unit 1 unit 1 buah 2 buah 5 buah 2 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 6 buah 4 buah 1 buah 1 buah 9 buah

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

17
- b) Bukti kompetensi :
- 1) Realitas
- ➢ Dapat diukur atau ditunjukan ketrampilan dilapangan
- ➢ Hanya dapt diketahui oleh orang yang memakainya

Contohnya :

- • Tidak menggunakan bahan yang tidak memenui standar
- • Pendetailan tulangan.
- • Proses pengerjaan beton.
- • Mengetahui secara dini dan tidak menutup-nutupi potensi kegagalan konstruksi yang akan terjadi.
- • Memahami resiko fatal dari kesalahan suatu proses pelaksanaan
- 2) Legalitas :
- ➢ Dapat ditunjukkan dengan menggunakan sertifikat
- ➢ Dapat diketahui oleh semua orang yang memerlukan
- 3) Akademis :
- ➢ Pernah mengikuti pendidikan baik secara formal maupun secara non formal seperti pelatihan
- ➢ Dapat ditunjukkan dengan hasil uji tertulis maupun uji lisan.
- ➢ Dapat diketahui oleh semua orang yang memerlukan
- c) Manfaat Kompetensi
- 1) bagi Tenaga Kerja Konstruksi :
- • Mudah mencari kerja
- • Kalau bisa diatur sistem upah yang berbeda
- • Kalau bisa ada pembagian SHU jika kontraktor lebih untung karena kinerja mereka yang lebih baik
- 2) Bagi pengguna tenga kerja
- Mencegah terjadinya kegagalan waktu, biaya, fungsional ,kualitas, keselamatan kerja, keuntungan maksimal
- Money Money ( )
З) Я звал тебя, но ты не оглянулась, Я слезы лил, но ты не снизошла…(А.А.Б.)

И) Значит, опять темно и понуро Сердце возьму, слезами окапав, Нести, как собака, которая в конуру Несет перееханную поездом лапу… (В.В.М.)

2). Упр. 31 (по заданию, по образцу) 3). Запиши эти слова в транскрипции, определи кол-во букв, звуков и фонетические процессы по порядку следования букв в слове: коробка, молотьба, мужчина, бинтик, лестница, шестьсот, звездный, счастливая, Волгоград, , учиться, сбежать. (смотри в образец д/р)

### 9. Д/З: 1).§ 10 - 12 + записи в тетради = учить! 2).Упр. 32, 36 (письменно), 33 (устно). В упр. 36 подчеркнуть вставленные буквы.

##### 3).Указать фонетические процессы в словах: бесновалась, легкая, прелестное, ловко, гладь, вместе.

Образец: Зеленоград –[з´и ]-10 б.,10 зв. л´и н а г р а т

##### редукция, редукция, редукция, оглушение.

##### !!!Классную работу (лекцию и к/задание) сдать на эл. почту сразу после урока по расписанию. Дом. работу принести, как обычно, к буд. уроку(8-12.11)
- 4. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- 5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
- 6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dan kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- 7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Karangmoncol;
- 8. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- 9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- 10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RRTLH dan Purbalingga Expo;
- 11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.
- C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan
- 1. Monitoring penyaluran Beras Rastra;
- 2. Monitoring penyaluran Bantuan PKH, Korban Bencana dan Dana Sosial lainnya;
- 3. Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga - lembaga keagamaan;
- 4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
- 5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- 6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu, Rastra, Festival Seni Budaya, Purbalingga Expo dan Pawai Budaya;
- 9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.
- Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel.T-C.23 ( terlampir )

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
- 1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
- 3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
- 4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
- 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja ini dapat diwujudkan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia. Amin.

Karangmoncol, Desember 2022

##### CAMAT KARANGMONCOL

##### Drs. Hendro Prasetyo,M.E

Pembina NIP. 19690101 199009 1 002

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
Meski demikian, lanjut Sahdan, walau pun proyek fisik yang sudah terlanjur dikerjakan tetap akan tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja untuk pembayarannya belum bisa dilakukan karena harus tertunda menjadi hutang. 'Kalau proyek yang sudah berjalan tetap dikerjakan. Tapi ya itu tadi untuk pembayarannya tidak bisa dilakukan tahun 2020, sehingga sekarang ini di catat sebagai hutang. Bayarnya baru nanti tahun 2021 baru bisa dilaksanakan,' ungkapnya. Lebih lanjut, dampak dari pandemi COVID-19, diakui Sahdan, sangatlah besar bagi peningkatan sarana fisik di NTB, lantaran seluruh anggaran untuk proyek fisik harus dialihkan untuk membantu penangangan COVID-19. 'Makanya kita berharap COVID -19 segera berlalu, sehingga seluruh pekerjaan yang sudah direncanakan jauh hari bisa terlaksana dengan baik,' katanya. (Ant)

## Sumber Berita:

- 1. https://insidelombok.id/berita-utama/anggaran-fisik-ntb-dipotong-rp157-miliar-akibat-covid-19/ (25 Juni 2020)
- 2. https://www.suarantb.com/anggaran-dirasionalisasi-pemprov-tak-revisi-target-program- unggulan/ (25 Juni 2020)

## Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan:
- ➢ Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu refocusing ( ), Perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Pasal 3 ayat 1)
- ➢ Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan refocusing tertentu ( ), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 3 ayat 2)