Klasifikasi penetapan golongan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan. uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan. Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya. harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.	Klasifikasi penetapan golongan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan. uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan. Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya. harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya. penetapan golongan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.
Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.
Contoh:
Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

3 .

Menambah 2 (dua) angka dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 yakni angka 32 mengenai Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan dan angka 33 mengenai Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri sebagai berikut:

32. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 33. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.	32.	32. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 33. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan. Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan. Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri 33. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan
32. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 33. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan. Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan. Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan.
Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.
32. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 33. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan. Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan. Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri 33.	32. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 33. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan. Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan. Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri
32. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 33. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan. Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

4 .

Angka 9.4 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan dan angka 12 mengenai Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

9.4

Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan

9.4.1

Keluarga Penjaga Menara Suar, Petugas Pengamatan Laut, ABK Cadangan Pada Kapal Negara, ABK Aktif Pada Kapal Negara, dan Petugas SROP dan VTIS

(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000
NO	PROVINSI	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT	ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA	ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA	PETUGAS SROP DAN VTIS
(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7) 18.000 2. 32.000 (1)	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2)	(3)	(4)	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7) 18.000 2. 32.000 (1) (6) (5)	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7) 18.000 2. 32.000 (1) (6)	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7)	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8)
1.	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7) 18.000 2. 32.000 (1) (6) (5) 27.000 ACEH	OH	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7) 18.000	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000	27.000	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7) 18.000 2. 32.000 (1) (6) (5) 27.000 ACEH SUMATERA UTARA 32.000
(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7) 18.000 2.	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7) 18.000 2. 32.000 (1) (6) (5) 27.000 ACEH SUMATERA UTARA	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH	18.000	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7) 18.000 2. 32.000 (1) (6) (5) 27.000	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000 (8) 27.000 (7) 18.000 2. 32.000
(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3.	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U	OH	18.000	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000	(dalam rupiah) NO PROVINSI SATUANKELUARGA PETUGAS ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA PETUGAS SROP DAN VTIS PENJAGA PENGAMATAN AKTIF CADANGAN SROP MENARA LAUT PADA PADA DAN SUAR KAPAL KAPAL VTIS (PMS) NEGARA NEGARA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH 18.000 27.000 27.000 32.000 2. SUMATERA UTARA OH 18.000 27.000 27.000 32.000 3. R I A U OH 18.000 27.000 27.000 32.000 PETUGAS PENGAMATAN LAUT 27.000 (2) 27.000 R I A U PENJAGA MENARA SUAR (PMS) OH 3. 27.000	32.000

hal. 10