ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
### ACL RECONSTRUCTION REHABILITATION GUIDELINES

###### Dr. Denkema and Dr. Wessels

### (Bone-Patellar Tendon-Bone)

Unless otherwise specified, assume a Bone-Patellar Tendon-Bone graft was used. Note: Rehabilitation is the same for patellar tendon grafts and hamstring grafts with the exception of resisted hamstring exercises. If hamstring graft is used, resisted hamstring activity is restricted for 6 weeks.

#### Information/Precautions

- • supervised Physiotherapy by 2 weeks post-op. • supervised Physiotherapy by 2 weeks post-op.
- • bear as tolerated (WBAT) unless otherwise specified (i.e. ACL with • bear as tolerated (WBAT) unless otherwise specified (i.e. ACL with meniscus repair).
- • Knee Brace is used for 6-12 weeks (surgeon directed), but removed for • Knee Brace is used for 6-12 weeks (surgeon directed), but removed for exercises
- o 0 - 2: 0 - 30 degrees o 0 - 2: 0 - 30 degrees
- o 2 - 4: 0 - 60 degrees o 2 - 4: 0 - 60 degrees
- o 4 - 6: 0 - 90 degrees o 4 - 6: 0 - 90 degrees
- o 6 - 12: 0 – Full Flexion ROM o 6 - 12: 0 – Full Flexion ROM
- • may lock brace at 0 degrees at night if extension range of motion (ROM) • may lock brace at 0 degrees at night if extension range of motion (ROM) is a concern.
- • from crutches at approximately 4 weeks if patient demonstrates • from crutches at approximately 4 weeks if patient demonstrates acceptable gait mechanics and good quads control as demonstrated by absence of quadriceps lag.
- • open chain knee extensions should be avoided to prevent stress on • open chain knee extensions should be avoided to prevent stress on the graft.

## Post-op Days 1 – 14

- • •
- o full extension o full extension
- o swelling o swelling
- o wound healing o wound healing
- o active quads control o active quads control
- o 90 degrees of flexion o 90 degrees of flexion
- • set at 0-30 degrees. May be removed for exercise, bathing, sitting, and resting. • set at 0-30 degrees. May be removed for exercise, bathing, sitting, and resting.
- • Remove brace for exercises:
- o knee flexion o knee flexion
- § Supine heel slides
- § Wall slides

June 2020

1

S:\Rehabilitation\WP\Policies and Procedures\Post-Operative Rehabilitation Guidelines\Denkema Jones Wessels\Appendices
Ringkasan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2016

## Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

- 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 . Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp22.072.800 atau mencapai 50,22 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp43.950.600.

########## Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp40.993.500 atau mencapai 94,45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp43.400.000.

- 2. NERACA

########## Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2016 dan 2015 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

| Ringkasan 10
- 8. Penyediaan makanan dan minuman;
- 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- 10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
- 11.Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur:
- 1. Pengadaan komputer;
- 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
- 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
- 5. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;
- 6. Pengadaan peralatan rumah tangga;
- 7. Pengadaan perlengkapan kantor;
- 8. Pengadaan peralatan kantor;
- Peningkatanpengembangan system pelaporan capaiankinerja dan keuangan :
- 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
- 2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.
- B. Urusan :
- Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :
- Peningkatanfungsipembinaan dan fasilitasiPemerintahanDesa dan Kelurahan :
- 1. PembinaanAdministrasiDesa dan Kelurahan;
- 2. FasilitasiPemilihan Kepala Desa dan PengisianPerangkatDesa;
- 3. FasilitasiPengelolaan ADD, DD, Bantuan Gubernur Jawa Tengah, PWK, Program KOTAKU dan Penyaluran Rastra;
- 4. KoordinasiKepalaDesa dan Lurah serta Perangkat Desadan Kelurahan;
- 5. Pembinaan dan EvaluasiPenyusunanAPBDes.
- Peningkatanfungsipembinaan dan fasilitasipembangunanwilayah :
- 1. FasilitasiPelayananAdministrasiPerijinan;
- 2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3. MusyawarahPerencanaan Pembangunan TingkatKecamatan;

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

- harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- • ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode • ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- • Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman • Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- • Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku • Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

##### (6.) Kewajiban

- • adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang • adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- • pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan • pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- (1.) Kewajiban Jangka Pendek
- (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 33
C	MANAJEMEN KEUANGAN	10	10
1	Data realisasi keuangan	10	10
2	Data keuangan dan laporan pertanggung jawaban	10	10

D	MANAJEMEN SUMBERDAYAMANUSIA	10	8
1	Rencana Kebutuhan Tenaga (Renbut)	10	10
2	SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab dan wewenang ) serta uraian tugas integrasi /tambahan	10	10
3	Data kepegawaian	10	4

E	MANAJEMEN PELAYANAN KEFARMASIAN (PENGELOLAAN OBAT, VAKSIN, REAGEN DAN BAHAN HABIS PAKAI)	10	10
1	SOP Pelayanan Kefarmasian	10	10
2	Sarana Prasarana Pelayanan Kefarmasian	10	10
3	Data dan informasi Pelayanan Kefarmasian	10	10

F	MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI PUSKESMAS (PUSKESMAS SEBAGAI BANK DATA)	10	10
1	Pencapaian KBK	10	10
Rata-rata Kinerja Administrasi dan Manajemen	10	7,45
II	MUTUPELAYANAN PUSKESMAS
1	Kinerja Sasaran Keselamatan Pasien	100	45,8
1. Identifikasi Pasien dengan benar	100	75%
2. Komunikasi efektif dalam pelayanan	100	100%
3. Keamanan obat yang perlu diwaspadai	100	100%
4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar (penetapan di puskesmas jenis tindakan yang akan dimonitor)	100	0
5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan	100	0%
6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh	100	0

PKP (PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS) PUSKESMAS SUNGAI KAPIH 2022 Page 2
JUDUL : NOMOR : REVISI KE : BERLAKU TMT: HALAMAN :

11. Formulir Realisasi Anggaran (FRA) adalah rencana penggunaan atau realisasi anggaran berupa belanja pegawai, barang, jasa dan modal dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja;

12. BKK (Bukti Kas Keluar) adalah bukti bahwa proses pencairan dana yang dilakukan oleh direktorat keuangan sudah dilakukan;

13. Prospek kegiatan adalah pembuatan prospek baru, untuk melakukan perubahan dan penghapusan prospek yang belum ada kontraknya.

14. Revisi Anggaran adalah pengajuan perubahan yang diajukan oleh unit kerja baik itu revisi RKA UKA dan UKP (SISPRAN 1 dan SISPAN2) termasuk perubahan antar jenis belanja yang sama atau berbeda.

15. Rencana Implementasi Tambahan adalah dibukakannya jadwal RI diluar Jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perencanaan.

### B. BATASAN

contoh

Rencana Implementasi Tambahan adalah dibukakannya jadwal RI diluar Jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perencanaan Sumber Daya.

## V. PROSEDUR

contoh

### A. Proses Pengajuan unit kerja ke Direktorat Keuangan

- 1. Unit kerja (UKA dan UKP) mengirimkan surat pengajuan Rencana Implementasi Tambahan kepada Direktorat Perencanaan Sumber Daya;

### B. Proses Verifikasi dan Pembuatan surat persetujuan Rencana Implementasi Tambahan di Direktorat Perencanaan Sumber Daya

- 1. Perencanaan Sumber Daya mendisposisikan surat ke Subdit 1. Perencanaan Sumber Daya mendisposisikan surat ke Subdit Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran untuk mencatat di Direktorat Perencanaan Sumber Daya termasuk memeriksa kelengkapan dokumen usulanya;
- 2. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran 2. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran mendisposisikan ke Kasi Perencanaan Program dan Anggaran Apabila ada
- a. Pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKMmelalui LPDBKUMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- b. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha nelayan dan masyarakat pesisir;
- c. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi nelayan dan masyarakat pesisir; dan
- d. Revitalisasi pasar tradisional
- 5. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Pariwisata dan Industri
- a. Pengembangan UKMkreatif di bidang pariwisata;
- b. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkelaskan 1 juta unit usaha mikro;
- c. Fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk bagi KUMKM melalui sinergi dengan K/L terkait;
- d. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM, melalui Lembaga Layanan trading house Pemasaran (LLP-KUKM) sebagai , Pusat Inovasi dan Galery Produk UKM; dan
- e. Fasilitasi promosi produk KUMKM melalui pameran baik dalam negeri maupun luarnegeri;
- 6. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan: Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
- a. Revitalisasi pasar tradisional dan daerah paska bencana di kawasan daerahperbatasan
- b. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produkunggulan.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2021-2026 adalah
- d. Perincian Berdasarkan Diklat

NO	JABATAN	JUMLAH	JUMLAH
II	III	IV
1.	Kepala BAPPEDA	1	-	-	1
2.	Sekretaris/Kepala Bagian/Bidang	-	5	-	5
3.	Kepala Sub Bagian/Bidang	-	-	11	11
4.	Staf	-	1	-	1
Jumlah	1	6	11	18

- e. Perincian Berdasarkan Umur

NO	KOMPOSISI MENURUT UMUR	JUMLAH
1.	Umur 20 - 30 Tahun	7
2.	Umur 31 - 40 Tahun	20
3.	Umur 41 - 50 Tahun	15
4.	Umur 51 Tahun ke atas	7
Jumlah	48

- B. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BAPPEDA Kabupaten Pemalang memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut:

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

14
1.9	Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников	человек/%
1.10	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников	человек/%
1.11	Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:	человек/%
1.11.1	Высшая	человек/%
1.11.2	Первая	человек/%
1.12	Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников	человек/%
1.13	Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников	человек/%
1.14	Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*>
2.	Финансово-экономическая деятельность
2.1	Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)	тыс. руб.
2.2	Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического	тыс. руб.
Figure 3. 3. a) 2D GIWAXS images of PDI:PFO blend, PDI:PS and PFO films. b) 1D radially integrated GIWAXS of PDI:PFO (orange), PDI:PS reference (black) and PFO reference (purple). c) Tentative model proposed for the organisation of components within the intercalated PDI:PFO phase.

In order to elucidate the actual photoexcitation dynamics in neat films and blends, femtosecond transient absorption (TA) spectroscopy experiments were performed. According to Fig. 1b, either the PFO or PDI phases can be selectively excited at 370 nm or 520 nm, respectively. In Fig. 4, TA spectra of neat PFO and a PDI:PFO blend are shown (symbols in panels a and b, respectively) after exciting selectively the PFO phase at 370 nm. For pump-probe delay times t < 1ps, the spectra of the neat film and the blend are virtually identical, confirming the exclusive excitation of PFO (black symbols in Figure 4b and a, respectively). In the near-infrared (NIR) spectral region, a broad and strong positive band is observed at 1.55 eV, which was assigned to photoinduced absorption (PA)
дорог, зданий и сооружений.
ПК 2.2	Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств механизации.
ПК 3.1	Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2	Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam pasal ini adalah klasifikasi yang didasarkan fungsi - fungsi utama pemerintah daerah didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daerah seperti DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, kecamatan, lembaga teknis daerah, dan kelurahan.

Pasal 35 ayat (1)

Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

103

Pasal 40
Estado de Santa Catarina . FRIAS. MUNICÍPIO DE ÁGUAS Departamento de Licitação . CNPJ: 95.990.180/0001-02 Rua Sete de Setembro, 512 – Centro Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 Fone/Fax (49) 3332-0019

11.4. Cancelada a Ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subseqüente, se registrado mais de um preço, para fornecer ao preço do primeiro classificado.

11.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento.

11.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Quadro de Avisos e/ou no site Oficial do Município, www.aguasfrias.sc.gov.br, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

- 12. DA PUBLICIDADE

12.1 A Ata de Registro de Preços e suas alterações, se houver, será publicada no órgão oficial de divulgação do Município.

- 13. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
- 13.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo.

13.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa do MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas.

- 13.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado.
- 13.3. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao PREFEITO, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:

I - Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços originalmente registrados devidamente assinada sobre carimbo da empresa;

II - Cópia autenticada da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço.

- 13.4. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico- financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido.
- 13.4.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão de preço.
- 14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata,o Edital e os preços registrados no certame licitatório.

14.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores vigentes, consolidada com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto

Pagina 30
##### EXHIBIT A (University of Idaho Potato Varieties)

Potato Variety	Designation	PVP Filing Date	PVP application no. and/or certificate no.	Elected	Not Elected	Territory (state/country)
Alpine Russet	A9305-10	2008	201000084 issued
Alturas	A82360-7	2002	200200158 issued
Blazer Russet	A8893-1	2006	200600201 issued
Classic Russet	A95109-1	2008	200900441 issued
Clearwater Russet	AOA95154-1	2008	201000085 issued
Defender	A90586-11	2004	200400140 issued
Galena Russet	A03141-6	2020	In submission
Gem Russet	A8495-1	2000	200100010 issued
GemStar Russet	A9014-2	2004	200400139 issued
Highland Russet	A9045-7	2007	200700285 issued
Huckleberry Huckleberry	A99326-1PY	2011	201200157 issued
Ida Rose	A82705- 1R	2000	200100009 issued
Ivory Crisp	NDO1496-1	2002	200200157 issued
La Belle Russet	A06021-1T	2019	In submission	**Canada only
Mountain Gem Russet	A03158-2TE	2015	201500493 issued
Palisade Russet	A97066-42LB	2012	201200158 issued
Payette Russet	A02507-2LB	2015	201600044 issued
Pioneer Russet	A84180-8	2009	200900291 issued	**
Pomerelle Russet	A02062-1TE	2014	201600044 issued	**Canada only
Premier Russet	A93157-6LS	2007	200700286 issued
Summit Russet	A84118-3	2004	200400138 issued
Targhee Russet	A01010-1	2014	201500382 issued
Teton Russet	A0008-1TE	2011	201200159 issued
Yukon Gem	NDA5507-3Y	2007	200700287 issued

####### EXHIBIT B (Oregon State University Potato Varieties)

Potato Variety	Designation	PVP Filing Date	PVP application no. and/or certificate no.	Elected	Not Elected	Territory (state/country)
AmaRosa1	POR01PG22-1	2011	201100297 issued
Castle Russet	POR06V12-3	2017	201800419 pending
Cheshire1	POR04PG11-1	2016	201600394 pending	**
Crimson Red	CO086107-1R	2011	201100251 issued	**
Deliciae1	POR12PG29-1	2019	In submission	**
Echo Russet	A096141-3	2017	201800418 pending
Jester1	POR03PG42-1	2015	201600395 pending
Klamath Russet	A085165-1	2001	200100094 issued
Mazama	ND02686-6R	2001	200100092 issued
Modoc	ND04300-IR	2006	200600175 issued
Owyhee Russet	AO96160-3	2010	201000297 issued
Purple Purple	POR01PG16-1	2010	201000200 issued	**
Purple Purple	POR11PG7-1	2019	In submission	**
Rainier Russet	AO60191-1	2020	In submission
Red Sunset	AO93487-2R	2010	201000319 issued
Russet Legend	C0083008-1	1999	9900336 issued
Sage Russet	AO96164-1	2011	201100460 issued
Smilin’ Éyes	POR02PG26-5	2016	201700060 pending	**
TerraRossa1	POR01PG22-12	2015	201700061 pending
Vermillion1	POR03PG33	2016	201600396 pending	**
Wallowa Russet	A087277-6	2002	200200252 issued
Willamette	A091812-1	2006	200600176 issued
Winema	ND02438-6R	2010	200100093 issued
Yukon Nugget	POR02PG37-2	2012	201400308 issued

##### ** Permission to grow required by private party. Contact PVMI for more information. 1 Indicates specialty variety with higher royalty rate.

2021 NON-EXCLUSIVE SUBLICENSE AGREEMENT (CANADIAN GROWER) Page 5 of 5