dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APBD Provinsi Papua Barat dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Provinsi Papua Barat, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalarn keadaan darurat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD Provinsi Papua Barat dan / atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan Keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan uang dan Barang Milik Daerah dan / atau yang dikuasai negara / daerah, penata usahaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua Barat, serta akuntansi dan pelaporan.

94 dengan hal itu, dalam Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan 94 dengan hal itu, dalam Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

94 dengan hal itu, dalam Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan 94 dengan hal itu, dalam Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.