ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Kabupaten Magetan Nama SKPD : Kecamatan Magetan

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan penting
Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting	Catatan penting penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	235.060.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	235.060.000
1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Magetan	Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan	100 %	155.060.000	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Magetan	Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan	100 %	155.060.000
2	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Magetan	Jumlah Dokumen Survey IKM	81 nilai	15.000.000	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Magetan	Jumlah Dokumen Survey IKM	82 nilai	15.000.000
3	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Magetan	Presentase pemenuhan kebutuhan perjalan dinas aparatur	100 %	65.000.000	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Magetan	Presentase pemenuhan kebutuhan perjalan dinas aparatur	100 %	65.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69.100.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69.100.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Magetan	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	12 paket	43.100.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Magetan	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	12 paket	43.100.000
5	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Magetan	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	30 unit	324.950.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Magetan	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	30 unit	324.950.000
6	Pemeliharaan Perlengkapan kantor	Kecamatan Magetan	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 paket	6.000.000	Pemeliharaan Perlengkapan kantor	Kecamatan Magetan	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 paket	6.000.000
7	Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Magetan	Jumlah Kegiatan pemeliharaan gedung kantor	12 kegiatan	1.086.000.000	Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Magetan	Jumlah Kegiatan pemeliharaan gedung kantor	12 kegiatan	1.086.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.840.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.840.000

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
[그림 17] RCPSP 해

작업의 개수 별로 해를 찾기 까지 걸린 시간은 다음과 같다.

[표 7] RCPSP 구동 시간
작업 수	데이터 전처리	변수 선언	제약식 설정	해 찾기	해 처리
230개	1.48(1.48)	2.57(4.05)	6.60(10.62)	68.97(79.59)	0.07(79.66)
4838개	6.72(6.72)	66.06(72.78)	175.87(248.65)	1733.17(1981.82)	0.69(1982.51)
- 6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.
- 7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pada Bab XII bagian kedua tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dimuat dalam Pasal 95 yaitu :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada I (satu) periode aggaran.
- 3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- 4) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun Ernggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- 5) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- 6)
- 6) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- 7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
- 7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dimuat dalam pasal 96 Peraturan Permendagri No.79 Tahun 2018.
### Pasal 171

(1) Gubernur dapat melakukan klasifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) Peraturan Daerah ini. (2) Gubernur wajib melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

### Pasal 172

(1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannva kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaar daerah. (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada (1) dirinci dalam rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (4) Rancangan peraturan Gubernur setagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:

- a. ringkasan laporan realisasi anggaran;
- b. penjabaran laporan realisasi anggaran;

### Pasal 173

82 Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) ditentukan oleh DPRD. (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang 82 Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) ditentukan oleh DPRD. (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah.

82 Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) ditentukan oleh DPRD. (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang 82 Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) ditentukan oleh DPRD. (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah.
## Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

- 1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- 2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący – tj. rodziców1 burmistrza dzielnicy oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek (zgłoszenie - w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie.

## Zasady przyjęć2

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

- 1. Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły

Kandydaci mieszkający w obwodzie mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie oświadczeń.3 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

- 2. Kandydaci spoza obwodu
- - kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
- - rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną preferencji4 listę - nie ma ograniczenia liczby szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka,
- - szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
- 2) Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
- a. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
- b. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
- c. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.
- 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain:
- ➢ Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- ➢ Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- ➢
- ➢ Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan ex officio; dan/atau
- g. Pelapor secara tertulis.
- 3. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan:
- ➢ BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK.
- ➢ Adapun pelaksana BPK terdiri atas:
- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- c. Inspektorat Utama;

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 3
3 Определить среднюю плотность и массу строительного материала.

- 9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и подготовки обучающихся к экзамену:

Основная учебная литература: 1. К.Н. Попов:ил М.Б. Каддо Строительные материалы и изделия- М.: Высш. Шк. 2016-367с 2. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03213-0. — Режим доступа: www.biblio- online.ru/book/C8400F7C-7ADF-4C8C-962A-39CE70A58259. 3. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 436 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03215-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7ACC0E28-8A17-4A77-8BF1-90D34FF3A0A6.

Дополнительная учебная литература: 1.Власова, И.Л. Материаловедение: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. — 129 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90950. — Загл. с экрана. 2. Плошкин, В. В. Материаловедение: учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02459-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4- 66F26E3C0BA4. 3. Добшиц, Л.М. Материалы на минеральной основе для защиты строительных конструкций от коррозии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.М. Добшиц, Т.И. Ломоносова. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. — 79 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80002. — Загл. с экрана.
PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 20172016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Mengingat	:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1. Substansi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun2025 dan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabuipaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026
- 2. Tindak lanjut alokasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Badan Pengelola PerbatasanDaerah, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
- 3. Bidang - bidang dan semua unsur teknis pelaksanan kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, agar segera menyusun rencana kinerja masing - masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
- 4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2026 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun2021-2026, sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten KapuasHulu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik yang diakibatkan karena masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASNdilingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananyarencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja tahun 2026 ini. Kemudian Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
Lampu Spesifikasi : Lampu Philips TL 18 Watt	8	Buah	32.900,00	0 %	Rp. 263.200,00
Ballast Tl Spesifikasi : Sinar 20 watt	8	Buah	54.100,00	0 %	Rp. 432.800,00
Isolasi Hitam Kecil Spesifikasi : NaN	2	Buah	10.500,00	0 %	Rp. 21.000,00
Lampu Neon Star Spesifikasi : NaN	10	Buah	44.900,00	0 %	Rp. 449.000,00
Jumlah :	Rp. 1.166.000,00
Tuwi Kareung. 02 Januari 2024 Camat PASIE RAYA HAMDANI, S.Pd., MM NIP. 197807242007011017

Pembahasan	:
Tanggal	:
Catatan	:
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	RAHMAD FUADI, ST, MT	198405072010031001	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2	MUNDZIR ABBAS, SST.Mar	198202232011031001	KEPALA BIDANG PROGRAM, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3	SURIADI BEN SUUD, SH	198309282009041003	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN ACEH, PEMERINTAHAN DAN SUMBERDAYAMANUSIA
4	RAHMAD RAMADHAN, SP, M.Si	198206302006041005	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5	HERI GUNAWAN, ST., MT	198106102006041009	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
6	KHAIRUDDIN, SE	198101182006041010	KEPALA BIDANG ANGGARAN
4.1	Fasilitasi pembauran kebangsaan (FPK)	Jumlah FKP yang terfasilitasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Forum	43.425.000	Forum	86.425.000
4.2	Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se- Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah FKP yang terkoordinasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 Kali	63.425.000	4 Kali	105.000.000
4.3	Sarasehan Merajut Kebersamaan Lintas Etnis	Jumlah Lintas Etnis yang Mengikuti Sarasehan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 40 Orang	43.425.000	1 Kegiatan, 40 Orang	86.425.000
5	Program Pendidikan Politik Masyarakat
5.1	Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Partai Politik yang terverifikasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 kegiatan, 30 Parpol	20.450.000	1 kegiatan, 30 Parpol	25.000.000
5.2	Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks demokrasi indonesia	Jumlah IDI yang terfasilitasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 kegiatan, 100 orang	100.000.000	1 kegiatan, 100 orang	120.000.000
5.3	Bintek Pengelolaan Bantuan Keuangan bagi Partai Politik	Jumlah partai politik penerima bantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 50 Orang	65.000.000	1 Kegiatan, 50 Orang	75.000.000
5.4	Penyediaan Data Partai Politik	Data tentang partai politik prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000
5.5	Workshop Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan	Jumlah Perempuan dalam Pendidikan Politik	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 100 Orang	97.600.000	1 Kegiatan, 100 Orang	120.000.000
подпункте 1 пункта 32 Порядка), либо способом, указанным в заявлении N 1, заявлении N 2 (по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 32 Порядка). В случае если информация об обстоятельствах, указанных в пункте 32 Порядка, поступила в уполномоченный орган местного самоуправления из муниципальных, частных общеобразовательных организаций, муниципальных, частных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении предоставления набора продуктов питания обучающемуся уведомляет о принятом решении муниципальные, частные общеобразовательные организации, муниципальные, частные общеобразовательные организации, реализующие адаптированные общеобразовательные программы, после чего муниципальные, частные общеобразовательные организации, муниципальные, частные общеобразовательные организации, реализующие адаптированные общеобразовательные программы, в течение 2 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа местного самоуправления уведомления о принятом решении о прекращении предоставления набора продуктов питания обучающемуся уведомляют о принятом решении заявителя (уполномоченного представителя) способом, указанным в письменном отказе заявителя (уполномоченного представителя) от предоставления набора продуктов питания (по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 32 Порядка), либо способом, указанным в заявлении N 1, заявлении N 2 (по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 32 Порядка). В уведомлении о принятом решении о прекращении предоставления набора продуктов питания обучающемуся указываются основания для прекращения в соответствии с подпунктом 2 пункта 32 Порядка и порядок обжалования принятого решения. 35. Предоставление набора продуктов питания обучающемуся прекращается со дня принятия решения о прекращении предоставления набора продуктов питания обучающемуся уполномоченным органом исполнительной власти края в области физической культуры и спорта, уполномоченным органом местного самоуправления, краевой общеобразовательной организацией, краевой общеобразовательной организацией, реализующей адаптированные общеобразовательные программы, профессиональной организацией, реализующей программы подготовки рабочих, профессиональной организацией в области искусства, профессиональной организацией, реализующей программы СПО, кадетским корпусом и Мариинской женской гимназией.

Приложение N 1 к Порядку обеспечения бесплатным набором продуктов питания обучающихся в период освоения ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, указанных в пункте 2 статьи 14.2 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", пункте 6 статьи 5 Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4565
######## Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

Tabel 2 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016
No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Per 31 Desember 2015	2016	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2016
A.	Peralatan dan Mesin
B.	Gedung dan Bangunan
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
D.	Aset Tetap Lainnya
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

Laporan-laporan Pendukung 59