LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

sebagai bahan pendukung kebijakan pimpinan di dalam penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat. Formulasi yang dimaksud adalah beberapa indikator yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Indikator yang digunakan dalam perhitungan formulasi ini terdiri dari : (1) Jumlah Penduduk; (2) Luas Wilayah; (3) Jumlah Penduduk Miskin; (4) Saluran Irigasi; (5) Panjang jalan Kabupaten/Kota; (6) Capaian IPM; (7) Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah, dan (8) Pencapaian Luas Kawasan Lindung. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip money follow function , karena manfaatnya tidak jelas, diubah menjadi money follow programme dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan Tahun 2018. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja daerah Tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) RPJMD 2013-2018, 11 Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah enam (6) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah delapan (8) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah delapan (8) urusan; Pendukungan Sustainable Development Goals (SDGs); pengentasan kemiskinan;
- 2) Dukungan RPJMN 2015 - 2019 dan RKP 2018;
- 3) Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- 4) Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
- 5) Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau

III - 7