ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- e. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan Kepada Pihak Asing;
- f. Melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik;
- g. Melaksanakan mediasi dalam rangka antisipasi konflik sosial;
- h. Mengembangkan kapasitas aparatur dalam pencegahan dan penanganan konflik;
- i. Melaksanakan pengawasan, pendataan orang asing, organisasi non pemerintah dan lembaga asing di daerah;
- j. Melaksanakan pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam lingkup tugas Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagai bahan pembinaan karir;
- m. Melaksanakan pembinaan staf;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- E. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA KEPERCAYAAN DAN KEMASYARAKATAN
- Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Kepercayaan dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
### Pasal 174

(1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

### BAB XIV PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBD

### Pasal 175

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peratiran Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutup jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.

(3) Defisit APBD sebagaimana dimaksud calam ayat (1) ditutup dengan pembiayaan neto.

### Pasal 176

Batas maksimal defisit APBD berpedomar pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBD

### Pasal 177

83
Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина __________________________________________ Регистрационный номер заявления __________________________________________ Документы в количестве _____________ штук на __________________ листах принял:

-------------------------------- <1> Заявителем в соответствии с пунктом 4 Порядка является один из родителей (законных представителей) обучающегося, указанного в пункте 2 Порядка, либо обучающийся, указанный в пункте 2 Порядка, в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. <2> Заполняется в случаях обращения родителя (законного представителя) обучающегося. <3> Заполняется в случаях обращения представителя по доверенности. <4> Заполняется в случае обращения за предоставлением бесплатного набора продуктов питания обучающимися, указанными в абзацах втором - четвертом подпункта 1, абзаце втором подпункта 2, подпункте 3, абзацах втором - четвертом подпункта 5 пункта 2 Порядка, в период освоения ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий из семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной на душу населения по соответствующей группе территорий Красноярского края. Указанию подлежат сведения о доходах всех членов семьи обучающегося, указанного в абзацах втором - четвертом подпункта 1, абзаце втором подпункта 2, подпункте 3, абзацах втором - четвертом подпункта 5 пункта 2 Порядка, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, указанные в пункте 19 Порядка (при их наличии). <5> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по официальному курсу
(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (2) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang dan/atau pembentukan dana cadangan.

### BAB XV PENGENDALIAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian Pertama Pengendalian Intern

### Pasal 178

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengatir dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakir an yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, eflsiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundangundangan. (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. terciptanya lingkungan pengendalidn yang sehat; b. terselenggaranya penilaian risiko; c. terselenggaranya aktivitas pengendalian; d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

(4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 84 Bagian Kedua Pemeriksaan Ekstern

84 Bagian Kedua Pemeriksaan Ekstern
XII Овај конкурс се објављује на огласној табли и интернет презентацији Златиборског управног округа (www.zlatiborski.okrug.gov.rs), на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управa, интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази који су у овом огласу употребљени у мушком граматичком роду, односе се без разлике на особе женског и мушког рода.
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Ajudan	1 x 1	Orang Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Pembaca Doa	1 x 1	Orang Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Pembaca Teks Proklamasi	1 x 1	Orang Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Pembawa Acara (MC)	1 x 1	Orang Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Komandan Upacara	1	Orang	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Pembaca Undang-Undang Dasar 1945	1 x 1	Orang Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Perwira Upacara	1 x 1	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Pelatih Aubade	1 x 1	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Pelatih Paskibra	2 x 1	Orang Kegiatan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Tim Aubade	20 x 1	Orang Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan) Spesifikasi : Anggota Paskibra	14	Orang	500.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Rp. 675.000,00
[ # ] Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik HUT RI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 675.000,00
[ - ] Jasa Pemasangan instalasi Listrik Keg HUT RI
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85212	3110 4010 4110 4120 4210	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia	1.416.440,00 z.zl. 1.411.440,00 z.wł. 5.000,00 1.365.065,00 26.000,00 9.766,00 615,00 2.000,00	148.377,00 148.377,00 - 146.748,00 1.000,00 151,00 40,00 438,00	- - - - - - - -	1.564.817,00 z.zl. 1.559.817,00 z.wł.. 5.000,00 1.511.813,00 27.000,00 9.917,00 655,00 2.438,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne	z.zl. 7.484,00 7.484,00	161,00 161,00	- -	z.zl. 7.645,00 7.645,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136.738,00 z.zl. 68.000,00 z.wł. 68.738,00	3.502,00 1.294,00 2.208,00	- - -	140.240,00 z.zl. 69.294,00 z.wł. 70.946,00
3110	Świadczenia społeczne	z.zl. 68.000,00	1.294,00	-	z.zl. 69.294,00
3110	Świadczenia społeczne	z.wł. 68.738,00	2.208,00	-	70.946,00
85219	4010 4110 4120 4210 4300	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	106.683,00 60.000,00 7.124,00 1.650,00 6.963,00 5.000,00	50.000,00 15.000,00 2.300,00 400,00 30.000,00 2.300,00	- - - - - -	156.683,00 75.000,00 9.424,00 2.050,00 36.963,00 7.300,00
- лабораторное занятие; - экзамен.
Catatan atas Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2016

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut:

##### (1.) Pendapatan LRA

- • diakui pada saat kas diterima pada Kas UmumNegara (KUN). • diakui pada saat kas diterima pada Kas UmumNegara (KUN).
- • pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan • pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- • disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. • disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### (2.) Pendapatan LO

- • adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah • adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- • diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau • diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- ▪ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- ▪ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- ▪ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- • pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan • pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- • disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. • disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### (3.) Belanja

- • adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang • adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 28
## ISAP 6 International Standard of Actuarial Practice 6 Enterprise Risk Management Programs and IAIS Insurance Core Principles

### Adopted by the IAA Council [ Date]

Tel: +1-613-236-0886 Fax: +1-613-236-1386 Email: secretariat@actuaries.org 1203-99 Metcalfe, Ottawa ON K1P 6L7 Canada www.actuaries.org

© International Actuarial Association/ Association Actuarial Internationale
C(i)	Research Area (Please tick): Bidang Penyelidikan (Sila tanda ( √ )): A. Sport Physiology Fisiologi Sukan B. Sport Psychology Psikologi Sukan C. Sport Sociology Sosiologi Sukan D. Health and Fitness Kesihatan dan Kecergasan E. Sport Medicine Perubatan Sukan F. Sport Engineering Kejuruteraan Sukan
C(ii)	Location of Research: Tempat penyelidikan dijalankan:
C(iii)	Duration of this research (Maximum 36 months): Tempoh masa penyelidikan ini (Maksimum 36 bulan): Duration: ________________ Tempoh : From : _________________ Dari : To : ________________ Hingga :
C(iv)	Other Researchers: Ahli-ahli penyelidik yang lain: (Please include your curriculum vitae if necessary)

3
## Pemprov Percepat Tender Renovasi Stadion

### Gambar Ilustrasi: metro tempo.co

Makassar, Fajar Sengketa pengelolaan tak menghambat rencana renovasi Stadion Makassar, Fajar Sengketa pengelolaan tak menghambat rencana renovasi Stadion Fajar Mattoanging. Pemprov Sulsel aan mempercepat proses tender. Rencananya, Maret sudah proses tender. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Andi Arwien Aziz mengatakan, rencana renovasi memang belum terlihat di lokasi. Masih tahapan persiapan tender. Pihaknya sudah mengajukan e Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk segera diproses. 'Saat ini baru persiapan tender manajemen konstruksi (MK). Pemenang MK ini nanti yang mengatur persiapan tender fisiknya,' ungkapnya kepada FAJAR, Minggu, 19 Januari. Kata Arwien, sengketa dengan YOSS tak akan membuat mundur jadwal pengerjaan. Bahkan pihaknya justru akan mempercepat proses tender. Pemprov fokus menata Stadion Mattoanging, mengubah wajahnya menjadi kelas dunia. 'Tender fisik diharap sudah berjalan Maret. Kita sama sekali tak terganggu dengan riak-riak. Tentu YOSS akan berhadapan dengan hukum bahkan masyarakat kalau menghambat proses renovasi. Audit forensik memang belum jalan karena hanya butuh waktu 2-3 hari,'jelasnya. Sesuai perencanaan, renovasi dianggarkan RP200miliar. Di situs SIRUP LKPP, tertera anggaran mencapai RP194 miliar lebih untuk renovasi fisik, kemudian manajemen konstuksinya dianggarkan dengan pagu lebih dari RP4miliar. Sisanya pengawasan dan sebagainya. Arwien mengaku pihaknya juga berharap nanti ada tambahan anggaran APBN. Meskipun tahun ini diakuinya sulit dapat kucuran pusat karena APBN 2020 sudah ditentukan. 'Paling tidak kita bisa mengejar agar renovasi Mattoanging bisa menjadi proyek prioritas nasional (PSN) di 2021. Itu yang kita dorong masuk diperencanaan pembangunan nasional,' jelasnya. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sulsel, Muhlis Mallajareng menambahkan bila mendapat kucuran APBN, kekurangan anggaran renovasi Stadion Mattoanging tertutupi. Apalagi bila masuk proyek prioritas nasional, tentu setiap tahun akan mendapat kucura n anggaran. 'Kita memang kejar pembenahan stadion dan venue lain. Seperti disampaikan Pak Gubernur, kita mengincar jadi tuan rumah PON.' Bebernya.
Ringkasan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

- 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 41.223.500 sedangkan Jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp. 32.868.500 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 8.355.000 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 8.355.000.

- 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 1.523.200 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 8.355.000 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 9.443.000 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp. 435.200.

- 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual. Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

| Ringkasan 12
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
УТВЕРЖДАЮ Директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) _____________ Голобородько А.Ю. «____» ______________ 20___г.

Рабочая программа дисциплины Экспериментальная психология и психодиагностика

направление 37.03.01 Психология направленность (профиль) 37.03.01.02 Психологическое консультирование и коучинг

Для набора 2022 года

Квалификация Бакалавр
Πληρωμή – Κρατήσεις Η πληρωμή της αξίας του κατακυρωθέντος συμβατικού είδους θα γίνει εντός 3 μηνών με βάση χρηματικό ένταλμα θεωρημένο από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μετά την διαπίστωση της πλήρους παράδοσης, οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και καλής λειτουργίας τους σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου, και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις: Φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια ειδών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016 Στα τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του προμηθευτή, θα γίνεται παρακράτηση δύο τοις εκατό(2%) επί της αξίας τους, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν.3580/2007). Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ύψους 0,06%, 0,003% χαρτόσημο στην κράτηση της ΕΑΑΔΗΣΥ. και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Επίσης μεταφορικά για την παράδοση των ειδών στο Ίδρυμα, επιβαρύνουν τους προμηθευτές.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει το Νοσοκομείο έγκαιρα και πάντως πριν την έκδοση τιμολογίου για τυχόν αύξηση των τιμών κάποιου είδους.

Άρθρο Άρθρο Δημοσίευση – Άλλοι όροι Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων:

- 1) Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
- 2) Επιμελητηρίου Λέσβου
- 3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου
- 4) Δήμο Λήμνου
- 5) Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου
- 6) Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείο στο www.limnoshospital.gr

Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Λήμνου Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προκηρύξεων του Δημοσίου Νόμοι και διατάξεις.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ
ANNEX

Note on General Clause: Suggested Revisions:

GENERAL CLAUSE [/Relationship with other [Relevant] Conventions and Treaties]

Nothing in this treaty shall derogate from any [existing] obligations that Contracting Parties have to each other under any other [relevant] treaties, nor shall it prejudice any rights [and obligations] that a Contracting Party has under any other [/such] /treaties.

[Proposed Footnote: It is understood that Contracting Parties who are members of the World Trade Organization (WTO) acknowledge all the principles and objectives of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and understand that nothing in this Treaty affects the provisions of the TRIPS Agreement, including, but not limited to, the provisions relating to anti-competitive practices.]

Note on Article D: Proposed Text for Discussion:

A (Additional Paragraph) [A Contracting Party may [/shall] [by statute, regulation, or administrative order] limit the distribution or making available of accessible format copies under Article D to other Contracting Parties that ensure, either through [implementation of/] their membership to the Berne Convention, [TRIPS,] WCT, or otherwise, that the use of an accessible format copy received under this article is limited to certain special cases that do not conflict with the normal exploitation of the work[/accessible format copies] and do not unreasonably prejudice the legitimate interest of the author. [In doing so, a Contracting Party shall take due account of the TRIPS waiver granted to LDCs].]

B (Additional Paragraph) [Any Contracting Party/Member State which is not a member of the Berne Convention, [TRIPS,] or the WCT, upon becoming a member of this treaty shall seek [/may] benefit from Article D by ensuring that [exceptions to rights under those treaties for the enjoyment of] [the use of] accessible format copies [received under Article D/] are enjoyed [/apply] only in certain special cases that do not conflict with the normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interest of the author [,without prejudice to the exceptions and limitations contained in the Berne Convention and the WCT, WPPT, and BTAP].]

[Nothing in this provision shall prejudice the exceptions and limitations available to Contracting Parties under the Berne Convention or any other international intellectual property treaties.]

[Agreed Statement to B: It is understood that [nothing in this agreement provides for a universally agreed interpretation or application of the three-step test] there is no universally agreed interpretation or application of the three-step-test standard. It is further understood that such Contracting Parties may implement any version of the three-step test, under the applicable WIPO treaties, and that such implementation shall be consistent with their own national legal traditions.]