ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

- Tabel 3.12
- Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2018

No	Kabupaten/Kota	Realisasi (Rp)
A	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Infrastruktur Perdesaan	608.465.000.000,00
1	Kabupaten Bandung	31.050.000.000,00
2	Kabupaten Bandung Barat	18.860.000.000,00
3	Kabupaten Bekasi	20.240.000.000,00
4	Kabupaten Bogor	47.035.000.000,00
5	Kabupaten Ciamis	29.670.000.000,00
6	Kabupaten Cianjur	40.710.000.000,00
7	Kabupaten Cirebon	47.150.000.000,00
8	Kabupaten Garut	48.415.000.000,00
9	Kabupaten Indramayu	35.535.000.000,00
10	Kabupaten Karawang	33.695.000.000,00
11	Kabupaten Kuningan	41.515.000.000,00
12	Kabupaten Majalengka	37.950.000.000,00
13	Kabupaten Pangandaran	10.695.000.000,00
14	Kabupaten Purwakarta	20.930.000.000,00
15	Kabupaten Subang	28.175.000.000,00
16	Kabupaten Sukabumi	43.585.000.000,00
17	Kabupaten Sumedang	31.050.000.000,00
18	Kabupaten Tasikmalaya	40.365.000.000,00
19	Kota Banjar	1.840.000.000,00
B	Bantuan Keuangan Kepada Desa di Bidang Lainnya	6.290.000.000,00
Jumlah	614.755.000.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

sebelum Audit BPK RI

- e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp24.367.048.800,00.
- f) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Lainnya sebesar Rp3.000.000.000,00, yaitu Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pandeglang sebesar Rp1.000.000.000,00, Kabupaten Serang sebesar Rp1.000.000.000,00, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- d) Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp42.508.875.117,00 dengan realisasi sebesar Rp184.163.280,00 atau 0,43 persen yang seluruhnya merupakan Pengembalian Dana Kelebihan Setoran Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

III - 15
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2026	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja Perangk at Daerah Tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Tingkat Capaian)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda- an	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
VIP/DC/3 Rev.

page 17

ARTICLE J EXCHANGE17 COOPERATION TO FACILITATE CROSS-BORDER

[To foster the cross-border exchange of accessible format copies, Member States/Contracting Parties shall endeavor to facilitate the voluntary sharing of information to assist authorized entities in identifying one another. The International Bureau shall establish an information access point for this purpose.]

[The International Bureau shall collect, where available, anonymous and aggregated data relating to the cross-border exchange of accessible format copies for the evaluation of the functioning of this instrument/Treaty.]
bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pengordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Penyusunan Program kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menunjang Visi dan Misi Gubernur;
- h. Pelaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi program kerja dan anggaran badan kesatuan bangsa dan politik;
- i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan laporan, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
- b. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	30.000.000	0	30.000.000
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	30.000.000	0	30.000.000
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	37.048.000	0	37.048.000
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	26.998.000	0	26.998.000
Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	10.050.000	10.050.000
Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	20.000.000	0	20.000.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	20.000.000	0	20.000.000

## 2.1.2. Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas HuluTahun 2.1.2. Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas HuluTahun 2024

Adapun Adapun Angaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar 2.645.022.060,-dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp. 2.609.133.060,- sedangkan belanja modal sebesar Rp. 3 5 . 8 8 9 . 0 0 0 , Adapun penyerapan anggaran belanja Operasi adalah sebesar Rp. 2.547.939.289,00, dan belanja modal sebesar Rp. 31.326.319,00 sehingga total penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 2.579.265.608,00 atau sebesar 97,51 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

### Tabel. 2.3

Realisasi Anggaran Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
SETELAH
PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5
5	Unsur Penunjang UrusanPemerintahan	2.645.022.060	2.579.265.608	97,51
5	6	Pengelolaan Perbatasan	2.645.022.060	2.579.265.608	97,51
5	6	01	Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.645.022.060	2.579.265.608	97,51
5	6	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.175.000,00	4,175,000	100%
5	6	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	815.000,00	815,000	100%
5	6	01	2,01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	835.000,00	835,000	100%
5	6	01	2,01	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	775.000,00	775,000	100%
5	6	01	2,01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	775.000,00	775,000	100%
- 10. KEADAAN TEMPAT KERJA

No	Aspek	Kondisi
10.1.	Ruangan/Tempat Kerja	Di dalam dan luar ruangan
10.2.	Suhu	Sejuk
10.3.	Udara	Cukup
10.4.	Keadaan Ruangan	Baik
10.5.	Letak	Baik
10.6.	Tempat Kerja	Bersih
10.7.	Penerangan	Terang
10.8.	Suara	Tenang

- 11. UPAYA FISIK

11.1.	Dominan duduk pada waktu melaksanakan pekerjaan; dan
11.2.	Berdiri dan berjalan pada saat pengumpulan data.

- 12. KEMUNGKINAN RESIKO/BAHAYA

No	Jenis Risiko/Bahaya	Tingkat Kejadian
Sering	Tidak Sering
12.1.	Tidak Ada	-	-

- 13. SYARAT JABATAN

13.1.	Pendidikan Formal	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Sosial/Administrasi Negara/Pemerintahan/Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
13.2.	Pelatihan	a. Administrasi Perkantoran b. Diklat Perencanaan Teknis c. Diklat Penyusunan Program d. Bidang yang sesuai dengan bidang tugas
13.3.	Bakat yang perlu dimiliki	(F) : Kemampuan menggerakan jari secara cepat, cermat dan tepat. (O) : Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka/ ketelitian.
13.4.	Temperamen	(P) : Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain. (R) : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang atau secara terus menerus.

Dinas 27 Dinas 27 Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
Our results highlight the critical importance of polarizability effects between donor and acceptor systems. They are always present and control equilibria and transfer rates to a large extent, but very rarely can they be observed specifically as in our example. To our knowledge, this is the first direct demonstration of the formation of a symmetry breaking CT state close to the D-A interface, prior to the formation of the charge-separated state across the interface. As highlighted by Bellinger et al, such symmetry breaking is facilitated by the fact that in PDI, the CT state is energetically close to the neutral state. Importantly, in the PDI:PFO blend, this symmetry breaking charge transfer occurs in a few hundred femtoseconds, outcompeting the formation of excimers. Excimer formation is a known process, acceptors.13, 21 competing with charge separation in many PDI derivatives used as non-fullerene Excimer formation can be suppressed by bulky substituents inhibiting co-facial alignment. This approach, however, conflicts with the need for high charge mobilities for efficient extraction. In our work, we show that even a PDI derivative that shows excimer formation in the pristine case, can show efficient charge separation through symmetry breaking charge transfer close to the D-A interface. These results suggest that PDI derivatives, when used as non-fullerene acceptors, don’t have to be designed to avoid excimer formation (as this approach tends to reduce charge mobility) but instead be optimized in conjunction with the electron donor material to produce the symmetry breaking charge transfer that we describe. On a more general level, the charge transfer mechanisms shown in this work – starting from excitons in both the PDI and PFO phase - lead to weakly bound charge separated states with potentially higher charge extraction yields. Our studies therefore encourage investigating this mechanism in a broader range of materials that are featured for D-A systems. Symmetry breaking charge transfer states in the phase that is mostly responsible for light absorption, might be used as a targeted strategy to overcome V losses in organic photovoltaics, OC cells.60–65 being the most important drawback compared to perovskite solar

###### Conclusions

In this study, PDI:PFO intercalating blends exhibited unique specific optical probes for charge separated states, studied by TA. The crucial transfer processes occurring at the D-A interface include a long-range exciton dissociation mechanism, as observed from the experimental determination of the exciton wavefunction extension, approaching 20 monomer units in ordered PFO in the phase space filling picture. Further, a sub-picosecond branching of PDI excitons into excimers and symmetry-breaking charge transfer states occur, which is extremely sensitive to the local environment. In the presence of PFO, exclusively charge pairs are formed, which transfer subsequently the hole to the PFO phase. Both, long-range transfer and symmetry-breaking charge transfer result in non-nearest neighbour charge transfer states with reduced Coulomb coupling and
- самостоятельная работа; - лабораторное занятие; - экзамен.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - лабораторное занятие; - экзамен.
ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - лабораторное занятие; - экзамен.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - лабораторное занятие; - экзамен.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - лабораторное занятие; - экзамен.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - лабораторное занятие; - экзамен.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - лабораторное занятие; - экзамен.
Профессиональные компетенции
ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооружений.	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - лабораторное занятие; - экзамен.
ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств механизации.	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - лабораторное занятие; - экзамен.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых сигнальных знаков, верхнего строения пути.	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - лабораторное занятие; - экзамен.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте.	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа;
- 2. Jangka Menengah Terencana
- Berdasarkan data dukung persoalan stunting di picu oleh faktor sosial, ekonomi dan lingkungan, maka sangat perlu intervensi sensitif meliputi: 1) edukasi PHBS khususnya keluarga yang merokok; 2) perbaikan jamban dan sarana sanitasi; 3) Kebun dan kolam kelompok, adapun rencana kegiatan tersebut dapat diuraikan pada tabel 5 berikut:

Kelompok Sasaran	Kegiatan	Indikator	Waktu	Sumber Dana	Penanggung Jawab
Keluarga beriko	Kampanye ASI	Terlaksana kampanye 2 kali	Sept dan Nov	KB	Dinsos P3AP2KB
Kebun Kelompok	5 klp	DID	Ketapang
Kolam Kelompok	5 Kolam	Sept 2023	APBD	Disnakkan
Keluarga Tidak mampu/ miskin	Bantuan jamban dan sapras sanitasi dan perbaikan sarana air bersih	Tersedianya jamban dan sumber air bersih pada keluarga miskin	Oktober, Novemver 2023	DAK APBD	Dinas Perkim, PU dan Pemerintahan Dusun
Bapak Asuh	Sosialisasi Bapak Asuh stunting melaui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Badan Usaha	Paket pelatihan kader Dan bantuan alat masak Bantuan stimulasi	September 2023	Pemkab Bungo

- Kegiatan sensitif Kegiatan sensitif berjangka bersifat lebih banyak kearah dan diluar 1000 HPK yang meliputi: Pola asuh keluarga, Perubahan perilaku PHBS, kemandirian masyarakat, stimulasi sarana sanitasi, jamban keluarga, sumber air bersih, ketahanan pangan keluarga dengan pemanfaatan pekarangan, APE dan BKB.
- C. Evaluasi
- Evaluasi tindak lanjut hasil kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif akan dilaksanakan pada Audit Kasus Stunting (AKS) periode kedua pada bulan Desember tahun 2023.
diesem Beruf?
Welcher Schulabschluss wird erwartet?
Art der Ausbildung/ des Studiums: Dauer:
Anforderungen:
Ausbildungsvergütung/ Einstiegsgehalt:
Weitere wissenswerte Informationen:

3
- 7. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły wg zasad opisanych powyżej.

## Zasady Zasady przyjęć kandydatów do klasy I

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

- a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
- b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
- c) uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
- d) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
- e) w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:
- - rodziny kandydata, - rodziny kandydata,
- - kandydata, - kandydata,
- - jednego z rodziców kandydata, - jednego z rodziców kandydata,
- - obojga rodziców kandydata, - obojga rodziców kandydata,
- - rodzeństwa kandydata, - rodzeństwa kandydata,
- - wychowywanie kandydata w rodzinie, - wychowywanie kandydata w rodzinie,
- - kandydata pieczą zastępczą. - kandydata pieczą zastępczą.

#### UWAGA! Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 1 do 9 marca 2022 r.

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru lub podpisany profilem zaufanym - najpóźniej do 9 marca (do godz. 16.00). Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

## Kandydaci Kandydaci z odroczonym obowiązkiem

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2013 oraz 2014 w celu zapisania dziecka do klasy I zaznaczają w systemie rekrutacyjnym informację o odroczonym obowiązku szkolnym, następnie postępują zgodnie z instrukcją opisaną w pkt 4: ,,Złożenie wniosku/zgłoszenia”.
- c. Pembiayaan
- - Penerimaan Rp. 68.426.514.686,47
- - Pengeluaran Rp. 9.758.287.219,63

Surplus/defisit Rp. 58.668.227.466,84

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 8.987.926.093,05 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan
- setelah perubahan Rp. 339.547.418.520,00
- b. Realisasi Rp. 348.535.344.613,05
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 8.987.926.093,05
- 2) selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (84.952.373.943,40) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja
- setelah perubahan Rp. 418.510.986.139,47
- b. Realisasi Rp. 333.558.612.196,07
- Selisih lebih/(kurang) Rp. (84.952.373.943,40)
- 3) selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 93.940.300.036,45 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit
- setelah perubahan Rp. (78.963.567.619,47)
- b. Realisasi Rp. 14.976.732.416,98
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 93.940.300.036,45
sufficient to cover District obligations for repayment. If however these fees are insufficient to enable the District to make timely payments of any amount due, the District will collect any deficiency through increased rates to District provided services, assessments and surcharges in an equitable manner. As provided in the District Charter, obligations incurred under chapter 53 Title 24, VT Statutes Annotated, shall be the joint obligation of the District and Each Member Municipality.]?

The legal voters of the Northwest Vermont Solid Waste Management District are further notified that voter qualification, registration, and absentee voting relative to said special meeting identified in Article I shall be as provided in Chapters 43, 51 and 55 of Title 17, Vermont Statutes Annotated. Absentee and early ballots will be available at the Town Clerks’ offices on February 4, 2023.

The legal voters of the Northwest Vermont Solid Waste Management District are further notified that an informational meeting will be held at the following location, date, and time for the purpose of explaining the subject proposed solid waste system improvements:

DATE LOCATION TIME

Adopted and approved at a regular meeting of the Board of Supervisors of the Northwest Vermont Solid Waste Management District duly called, noticed and held on January 4, 2023. Received for record and recorded in the records of the Northwest Vermont Solid Waste Management District on January 4, 2023.

5612138.1
## I. PONUDBENI LIST

#### LOVRINAC d.o.o. Kavanjinova 12, 21000 Split OIB: 20691511526

Naziv Ponuditelja:
Sjedište Ponuditelja:
OIB:
IBAN računa:
Ponuditelj u sustavu PDV-a:	DA - NE (zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte:
Adresa e-pošte:
Kontakt osoba Ponuditelja:
Tel.:
Fax.:

Iznos PDV-a:

kuna

## Cijena ponude s PDV-om: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna

#### PONUDITELJ:

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### (pečat i potpis ovlaštene osobe)
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5	HERI GUNAWAN, ST., MT	198106102006041009	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
6	KHAIRUDDIN, SE	198101182006041010	KEPALA BIDANG ANGGARAN
7	DADING KALBUADI S.STP., M.Tr.I.P	199205062014061001	KEPALA BIDANG ASET
8	YOES RIZAL, SE	198005092001121006	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
Due Diligence and Financial Capacity Questionnaire
In order that IUCN may ascertain your capacity to administer funds received, you are kindly requested to complete all questions contained within this due diligence and financial capacity questionnaire. All information you submit will be treated confidentially and will not be disclosed to any third parties unless required by law. IUCN will keep the information you provide in this Questionnaire for five years and will use it exclusively to determine your organisation's capacity and eligibility to receive grant funding from IUCN. If your organisation is a public body, please ignore questions marked with an asterisk (*).
1. ORGANISATION INFORMATION
a.	Official name of organisation

b.	Type of organisation:
Please tick most appropriate option in each column below:
For profit	Incorporated company
Not-for-profit / NGO	Limited liability company
Government agency	Sole proprietary company
Partnership
Registered charity
Community Network
Other (please specify below)

c.	Founding documents:
i. In what country is your organisation constituted by an appropriate instrument of national law? Please provide copy of statutes or similar founding document, for example a decree for public bodies.
Country	Title of founding document

ii. Please confirm that you are able to operate in the country/-ies of the project and provide supporting documentation (e.g. MoU or letter of endorsement from a relevant government 1 agency)
Country	Title of founding document