ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

Tabel 3.2 Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018

Uraian	Perubahan APBD TA. 2018 (Rp)	Realisasi	Kontribusi terhadap PAD (%)
Rp	%
Pajak Daerah	17.381.809.897.000,00	18.153.618.094.193,00	104,44	90,72
Retribusi Daerah	45.267.605.170,00	52.842.782.692,00	116,73	0,26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	349.779.545.863,00	348.537.989.633,00	99,65	1,74
Lain-lain PAD Yang Sah	1.040.393.060.987,00	1.456.465.441.019,00	139,99	7,28
Jumlah PAD	18.817.250.109.020,00	20.011.464.307.537,00	106,35	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebelum Audit BPK RI

Target, realisasi, dan kontribusi masing-masing rincian Dana Perimbangan terhadap total Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018

Uraian	Perubahan APBD TA. 2018 (Rp)	Rp	%	Kontribusi terhadap Dana Perimbangan (%)
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	1.609.724.433.601,00	1.804.540.601.861,00	112,10	12,70
Dana Alokasi Umum	3.023.552.986.000,00	3.023.552.986.000,00	100,00	21,28
Dana Alokasi Khusus	9.745.960.170.000,00	9.379.847.926.040,00	96,24	66,02
Jumlah Dana Perimbangan	14.379.237.589.601,00	14.207.941.513.901,00	98,81	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebelum Audit BPK RI

Target, realisasi, dan kontribusi masing-masing rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018 disajikan pada Tabel 3.4. Tabel 3.4

III - 4
### Ada Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah di Perumda Air Minum Kota Makassar

#### Gambar Gambar Ilustrasi: pdam-tirta-mayang-dan-rsud-kota-jambi/

Terkini.id, Makassar - Pemerintah Kota Makassar sedang melakukan seleksi calon direksi Perumda Air Minum. Panitia seleksi yang ditugaskan pun diminta lebih ketat melihat persoalan yang sedang dihadapi perusahaan yang sebelumnya bernama PDAM ini. Panitia seleksi diminta memilih direksi yang berani melawan korupsi di dalam perusahaan. Hal ini berdasarkan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah tahun 2017 dan 2018. Laporan menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan perusahaan oleh direksi yang menjabat pada periode 2015-2019. BPK menyebut tingkat kebocoran air Perumda Air Minum Kota Makassar masih tinggi. Kebocoran air ini mengurangi jumlah pendapatan perusahaan. Berdampak pada berkurangnya perhitungan laba bersih dan setoran deviden perusahaan dari tahun 2015 sampai 2017 kepada Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp 270 Miliar. BPK dalam rekomendasinya memerintahkan Wali Kota Makassar melakukan audit kebocoran air yang jauh dari ambang batas yang diperbolehkan. BPK dalam laporan pemeriksaannya, juga memberikan beberapa rekomendasi:

- 1. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar menyetorkan kekurangan dividen tahun 2016 sebesar Rp 20 miliar ke kas daerah.
- 2. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar mengembalikan kelebihan pembayaran tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp 8,3 miliar ke kas perusahaan.
- 3. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar Untuk menghentikan penggunaan kas perusahaan untuk biaya pensiun direksi pejabat dan pegawai yang melebihi ketentuan.
### Rewards and Sanctions

Merits & Behaviour Points Used during lessons only, for following the school’s Golden Rules	House Tokens (from Autumn 2 2022) Used to reward pupils for displaying a wider range of positive behaviours across school.	Restorative Practice & Sanctions
Reception to Y3	Pupils accumulate merits and receive rewards at achievement assembly. (bronze, silver, gold etc ad in previous years)	Are issued via a house token to pupils for any positive behaviours displayed around school. Additionally, for any other positive behaviour or achievement during lessons outside of the golden rules i.e. improved spelling score, homework challenge etc.	Continued use of restorative practice board to resolve conflict. Use of behaviour ladder, in conjunction with restorative practice board, when choosing appropriate sanctions etc. (See behaviour ladder)
Y4 to Y6	Pupils can earn up to 5 behaviour points during a school day. Pupils accumulate points and can spend them on a weekly basis at a points shop.	Same as above	Same as above
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 54.177.328.594,62
d.	Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (430.362.783,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran penerimaan Pembiayaan	Rp. 87.847.046.797,77
2. Realisasi	Rp. 87.416.684.014,77
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (430.362.783,00)

e.	Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (2.104.008.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp. 14.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp. 11.895.992.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (2.104.008.000,00)
f.	Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 1.673.645.217,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan netto	Rp. 73.847.046.797,77
2. Realisasi	Rp. 75.520.692.014,77
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.673.645.217,00

- Pasal 4
- Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.1.842.742.272.358,86
b.	Jumlah Kewajiban	Rp. 2.492.021.209,17
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.1.840.250.251.149,69

- Pasal 5
- Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2018	Rp. 87.347.046.798,79
b.	Arus kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 282.436.621.149,70
c.	Arus kas dari Aktivitas Investasi	Rp. (313.931.709.206,85)
d.	Arus kas dari Aktivitas Transitoris	Rp. 286.460,82
e.	Saldo Kas Akhir di BUD per 31 Desember 2018	Rp. 55.852.245.202,46
f.	Kas di Bendahara Pengeluaran
Di luar SILPA	Rp. 199.580.300,00
g.	Saldo Akhir Kas	Rp. 56.051.825.502,46

- Pasal 6
- Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	Pendapatan-LO	Rp. 978.781.660.473,23
b.	Beban-LO	Rp. 847.771.426.894,06
Pilar Kebangsaan bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	Belitung
3.7	Dialog Penguatan Ideologi Pancasila Lintas Generasi	Jumlah Pelajar/Mahasiswa dan ormas yang tersosialisasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 40 Orang	43.425.000	1 Kegiatan, 40 Orang	86.850.000
3.8	Workshop Pemantapan Ketahanan Nasional bagi Generasi Muda	Jumlah Generasi Muda yang mengikuti Workshop	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 40 orang	43.425.000	1 Kegiatan, 40 orang	86.425.000
3.9	Dialog Penguatan Ideologi Pancasila Lintas Agama dan Etnis	Jumlah Tokoh Masyarakat daam Penguatan Ideologi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 40 Orang	43.425.000	1 Kegiatan, 40 Orang	86.425.000
3.1 0	Lomba Pembauran Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran bela negara	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	280.530.000	1 Dokumen	280.530.000
3.1 1	Monitoring, Koordinasi dan supervisi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan	Termonitoringnya dan terkoordinasinya bidang ideologi dan wawasan kebangsaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Dokumen	128.425.000	12 Dokumen	128.425.000
3.1 2	TOT Pelatihan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Fasilitator Wawasan Kebangsaan yang terbentuk	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan, 40 Orang	223.700.000	1 Kegiatan, 40 Orang	223.700.000
3.1 2	Fasilitasi TIM terpadu Penanggulangan gangguan keamanan	Terbentunya TIM terpadu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	238.191.000	1 Dokumen	238.191.000
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – RAZEM NA PIASKOWCU

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Biuro: ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec

www.razemnapiaskowcu.pl biuro@razemnapiaskowcu.pl

- 3. Przy nazwisku członka Rady, który nie pozostaje bezstronny w ocenie, na liście, o której mowa w ust. 2, wpisuje się: wykluczony z oceny.
- 4. Członkowie Rady, którzy pozostają bezstronni, podpisują się na liście, o której mowa w ust. 2.
- 5. Lista biorących udział w ocenie, przygotowana w sposób określony w ust. 3 i 4, stanowi załącznik do uchwały o wykluczeniu z oceny.

§ 10

- 1. Dalsza ocena wniosków, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. b), powierzana jest trzem bezstronnym w ocenie członkom Rady.
- 2. Jeżeli którakolwiek z trzech ocen różni się o więcej niż 50% od średniej dla danego wniosku, obliczonej jako iloraz sumy trzech ocen dokonanych przez ww. członków Rady i liczby 3, jest ona odrzucana, a wniosek zostaje powierzony do oceny kolejnemu członkowi Rady, który spełnia warunek określony w ust. 1.
- 3. Ocena kolejnego członka Rady, o której mowa w ust. 2, jest oceną ostateczną, bez względu czy różni się o więcej niż 50% od średniej dla danego wniosku obliczonej jak wskazano powyżej.

§ 11

- 1. W szczególnych przypadkach dalsza ocena oraz rozpatrzenie odwołania, może zostać powierzona ekspertom zewnętrznym.
- 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, odpowiednio zastosowanie mają przepisy § 8 i 9.

§ 12

- 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku.
- 2. Dyskusje, o których mowa w ust. 1, moderowane są przez osobę bezstronną wobec rozpatrywanego wniosku.
- 3. Prowadzący dyskusję udziela głosu zgodnie z kolejnością zgłaszania się zainteresowanych.
- 4. Czasu wypowiedzi poszczególnych osób pilnuje moderujący dyskusją, który ma prawo odebrania głosu w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnego czasu.
- 5. Dyskusję zamyka moderujący w momencie, gdy nikt z biorących w niej udział nie wniesie nowych znaczących faktów.

§ 13

- 1. Po zamknięciu dyskusji, członkowie Rady pozostający bezstronni wobec ocenianej operacji, przechodzą do głosowania w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru oraz podjęcia decyzji w sprawie wyboru/niewybrania operacji.
- 2. Przyjęta przez Radę ocena punktowa stanowi średnią sumy punktów przyznanych przez każdego oceniającego członka Rady lub eksperta zewnętrznego, o których mowa odpowiednio w § 10 ust. 1 i § 11, oddzielnie zgodnie z kryteriami wyboru wniosków określonymi dla danej kategorii.
- 3. Rada może przyznać w danym kryterium lub kryteriach inną liczbę punktów, niż wynika to z powyższej oceny, zgodnie z zakresami punktowymi obwiązującymi w tym kryterium lub kryteriach oraz przedstawiając stosowne uzasadnienie swojej decyzji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2020, Renstra Kecamatan Magetan tahun 2019-2023, serta memperhatikan Renja Kecamatan Magetan tahun 2019. Selanjutnya Renja Kecamatan Magetan tahun 2020 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020
• Pemberian PMT hingga pemulihan
Ks 17 37 bl	• Gizi buruk Stunting • • Sering menderita batuk • Ayah merokok • Anak ke 4 dari 4 bersaudara	• Rujuk FKRTL untuk diagnosa lebih lanjut terkait sering batuk • Rujuk FKRTl mendapatkan tatalaksana gizi buruk gate keeper • Home visit dan fungsi • Pemberian PMT pemulihan • Pelayanan KB
Ks 18 14 bl	Gizi buruk Anak ke 4 dari 4 bersaudara	• Rujuk FKRTL mendapatkan tatalaksana gizi buruk • Pemberian PMT tinggi protein food recall • Lakukan untuk melihat asupan gizi, karena belum cukup untuk bukti penyebab dimana riwayat keluarga cukup baik, diantaranya keluarga tidak merokok, sanitasi dan jamban tersedia.
Ks 19 24 bl	Serious under weight Stunting Gizi Buruk Historis dari Bumil KEK PB lahir 46 cm Pendidikan ibu tidak tamat SD 5 dari 5 bersaudara	• Rujuk FKRTL untuk diagnosa lebih lanjut • Rujuk FKRTl mendapatkan tatalaksana gizi buruk gate keeper • Home visit dan fungsi • Pemberian PMT hingga pemulihan • Edukasi ibu balita • Pelayanan KB
Ks 20 36 bl	Stunting Historis dari Bumil KEK PB lahir 46 cm 4 dari 4 bersaudara	• Edukasi ibu balita terkain pola asuh • Pelayanan KB
Ks 35	• Celebral palsy • Stunting • Gizi Buruk • BB lahir 1800 gram • PB 40 cm • Lahir prematur	• Rujuk FKRTL untuk diagnosa lebih lanjut • Rujuk FKRTl mendapatkan tatalaksana gizi buruk gate keeper • Home visit dan fungsi • Pemberian PMT hingga pemulihan • Edukasi ibu balita
1	2	3	4	5	6	7	8	9
города Волгодонска города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»
2	906	Отдел культуры г.Волгодонска
2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»	К01	906 0801 01100S4180 612 906 0801 01100L5192 612	Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»	30.09.2019	2441
2.2	Субсидии автономным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»	К02	906 0412 1140025240 622	Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»	17.09.2019	2327
2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств, за исключением основных средств, приобретаемых в рамках финансового обеспечения муниципального задания за счет средств областного бюджета, а также приобретаемых при создании спектаклей в рамках	К03	906 0801 01100S3900 612 906 0703 0120000590 612 906 0801 0110000590 612	Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»	30.09.2019	2441
- 11. UPAYA FISIK

11.1.	Dominan duduk pada waktu melaksanakan pekerjaan; dan
11.2.	Berdiri dan berjalan pada saat pengumpulan data.

- 12. KEMUNGKINAN RESIKO/BAHAYA

No	Jenis Risiko/Bahaya	Tingkat Kejadian
Sering	Tidak Sering
12.1.	Tidak Ada	-	-

- 13. SYARAT JABATAN

13.1.	Pendidikan Formal	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Ekonomi/Sosial/Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
13.2.	Pelatihan	a. Administrasi Perkantoran b. Diklat Perencanaan Teknis c. Manajemen Database d. Bidang yang sesuai dengan bidang tugas
13.3.	Bakat yang perlu dimiliki	(F) : Kemampuan menggerakan jari secara cepat, cermat dan tepat. (O) : Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka/ ketelitian.
13.4.	Temperamen	(P) : Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain. (R) : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang atau secara terus menerus.

Dinas 24 Dinas 24 Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
2.3.3	Игровое помещение	единиц
2.4	Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха	да/нет
2.5	Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота	да/нет
2.6	Наличие читального зала библиотеки, в том числе:	да/нет
2.6.1	С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров	да/нет
2.6.2	С медиатекой	да/нет
2.6.3	Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов	да/нет
2.6.4	С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки	да/нет
2.6.5	С контролируемой распечаткой бумажных материалов	да/нет
2.7	Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся	человек/%

Приложение N 6

Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324
## BAB IV PROGRAMDAN KEGIATAN

- 4.1. Program dan Kegiatan
- a. Program

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program-program BAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016 secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman dari Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 2011-2016, yang terangkum dalam beberapa butir dari 10 Kebijakan Umum jangka menengah yaitu :

- 1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial, dengan titik berat pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pelayanan KB dan penempatan transmigrasi
- 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan titik berat pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil, dan peningkatan kinerja pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.
- 3. Peningkatan investasi dalam rangka pengelolaan potensi daerah dengan titik berat pada peningkatan iklim investasi melalui pelayanan one stop service dan kebijakan pro investasi, promosi dan kerjasama investasi, serta penciptaan iklim yang kondusif.
- 4. Pengoptimalan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan titik berat pada rehabilitasi lahan kritis, pemulihan cadangan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

29
2.4.5	С контролируемой распечаткой бумажных материалов	да/нет
2.5	Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся	человек/%
2.6	Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося	кв. м

Приложение N 3

Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324

## ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п	Показатели	Единица измерения
1.	Образовательная деятельность
1.1	Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:	человек
1.1.1	По очной форме обучения	человек
## URAIAN JABATAN

1. IDENTITAS JABATAN	:
1.1. Kode Jabatan	:
1.2. Nama Jabatan	:	Analis Rencana Program dan Kegiatan
1.3. Unit Kerja	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
1.3.1. Eselon	:	-
1.3.2. Letak Jabatan	:	Subbagian Program, Informasi dan Humas
1.3.3. Nama Jabatan Atasan Langsung	:	Kepala Subbagian Program, Informasi dan Humas
1.3.4. Nama Jabatan Bawahan Langsung	:	-

- 2. RINGKASAN TUGAS
- Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang rencana program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran tugas pokok Subbagian Program, Informasi dan Humas.
- 3. RINCIAN TUGAS

3.1.	Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang di berikan atasan sesuai dengan ketentuan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
3.2.	Mempersiapkan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan dalam rangka terlaksananya analisis rencana program dan kegiatan;
3.3.	Melakukan pengumpulan data rencana program dan kegiatan sesuai masukan untuk dilakukan pengklasifikasian;
3.4.	Melakukan pengklasifikasian data rencana program dan kegiatan sesuai hasil pengumpulan data untuk dilakukan analisis;
3.5.	Menganalisa data rencana program dan kegiatan sesuai hasil pengklasifikasian untuk menjadi bahan penyusunan penelaahan;
3.6.	Melakukan penelaahan data rencana program dan kegiatan sesuai hasil analisa untuk menjadi bahan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
3.7.	Menyimpulkan dan menyusun rekomendasi sesuai hasil analisa dan penelaahan untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan pimpinan;
3.8.	Menyampaikan hasil rekomendasi di bidang analisis rencana program dan kegiatan kepada atasan untuk ditindaklanjuti;
3.9.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan

Dinas 25 Dinas 25 Kesehatan Kabupaten Aceh Barat