ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
## URAIAN JABATAN

1. IDENTITAS JABATAN	:
1.1. Kode Jabatan	:
1.2. Nama Jabatan	:	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.3. Unit Kerja	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
1.3.1. Eselon	:	-
1.3.2. Letak Jabatan	:	Subbagian Program, Informasi dan Humas
1.3.3. Nama Jabatan Atasan Langsung	:	Kepala Subbagian Program, Informasi dan Humas
1.3.4. Nama Jabatan Bawahan Langsung	:	-

- 2. RINGKASAN TUGAS
- Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran tugas pokok Subbagian Program, Informasi dan Humas.
- 3. RINCIAN TUGAS

3.1.	Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang di berikan atasan sesuai dengan ketentuan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
3.2.	Mempersiapkan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan dalam rangka terlaksananya analisis perencanaan, evaluasi dan Pelaporan;
3.3.	Melakukan pengumpulan data perencanaan, evaluasi dan Pelaporan sesuai masukan untuk dilakukan pengklasifikasian;
3.4.	Melakukan pengklasifikasian data perencanaan, evaluasi dan Pelaporan sesuai hasil pengumpulan data untuk dilakukan analisis;
3.5.	Menganalisa data perencanaan, evaluasi dan Pelaporan sesuai hasil pengklasifikasian untuk menjadi bahan penyusunan penelaahan;
3.6.	Melakukan penelaahan data perencanaan, evaluasi dan Pelaporan sesuai hasil analisa untuk menjadi bahan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
3.7.	Menyimpulkan dan menyusun rekomendasi sesuai hasil analisa dan penelaahan untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan pimpinan;
3.8.	Menyampaikan hasil rekomendasi di bidang analisis perencanaan, evaluasi dan Pelaporan kepada atasan untuk ditindaklanjuti;
3.9.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan

Dinas 31 Dinas 31 Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 5 TAHUN 2010

## TENTANG

## PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

- b. bahwa untuk mempertahankan, meningkatkan dan melestarikan potensi sumber daya alam dan kandungannya perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan dengan mengembangkan pemanfaatan potensi jasa lingkungan secara bijaksana dalam rangka menumbuhkan perekonomian dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan karakteristik sosial budaya masyarakat;
- c. bahwa Jasa Lingkungan, sebagai bagian dari komponen ekonomi lingkungan adalah bagian yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Donggala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN
[ - ] Alat Tulis Kantor
Kertas Spesifikasi : Kwarto A4 70 gram	5	Kotak	328.900,00	0 %	Rp. 1.644.500,00
Kertas Spesifikasi : hvs folio 70 gram	15	Kotak	360.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 12.742.000,00
[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 4.066.000,00
[ - ] Alat Tulis Kantor
Map Lucky Kecil Spesifikasi : NaN	45	Buah	15.600,00	0 %	Rp. 702.000,00
Map Lucky lobang Spesifikasi : Folio	70	Buah	23.200,00	0 %	Rp. 1.624.000,00
Map Lucky Spesifikasi : Folio	75	Buah	23.200,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
[ # ] Belanja Cetak Kegiatan Memperingati HUT RI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 8.676.000,00
[ - ] Belanja Umbul-umbul
Umbul-umbul Spesifikasi : Tiang/ bahan Spanduk	20	Buah	358.800,00	0 %	Rp. 7.176.000,00
[ - ] Cetak Spanduk
Cetak Spanduk Spesifikasi : NaN	5	Lembar	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 3.006.800,00
[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 2.050.000,00
[ - ] Alat Tulis Kantor
Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Cair : Epson L3110 Warna	5 x 1	Botol Tahun	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Cair : Epson L3110 Hitam	10 x 1	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
[ # ] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 956.800,00
Tinta Cair Spesifikasi : Epson 664	8 x 1	Buah Tahun	119.600,00	0 %	Rp. 956.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 4.407.800,00
[ # ] Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik HUT RI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp. 4.407.800,00
[ - ] Alat Listrik Kegiatan HUT RI
Saklar Spesifikasi : 4 titik	2	Buah	179.400,00	0 %	Rp. 358.800,00
Exp. 021

Dictamen Núm. I/2013/209

Área de Formación Optativa y Abierta
Unidades de aprendizaje	Tipo	Horas Teoría	Horas Práctica	Horas Totales	Cred	Prerreq
Laboratorio I	CT	18	80	98	7
Laboratorio II	CT	18	80	98	7
Laboratorio III	CT	18	80	98	7
Laboratorio IV	CT	18	80	98	7
Seminario I	S	41	37	78	7
Seminario II	S	41	37	78	7
Seminario III	S	41	37	78	7
Seminario IV	S	41	37	78	7
Taller I	T	15	75	90	7
Taller II	T	15	75	90	7
Taller III	T	15	75	90	7
Taller IV	T	15	75	90	7

CUARTO. Los prerrequisitos para cursar las materias del plan de estudios y las trayectorias escolares de los estudiantes serán determinados por el coordinador de carrera. Su permanencia y evaluación de los estudiantes serán acorde a la modalidad del Sistema, al Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad, y demás disposiciones normativas universitarias vigentes.

QUINTO. A fin de favorecer la movilidad estudiantil y la internacionalización de los planes de estudio, será válido que los alumnos de este programa, además del bloque de materias presentado, tomen cursos a juicio y con aprobación de la Coordinación de Carrera, considerando lo que sea aplicable del Reglamento de Revalidaciones, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios; en cualquiera de las áreas de formación, que sean ofertados por este Sistema, otros Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara o en otras instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras.

SEXTO. Los periodos de preinscripción, inscripción y reinscripción, serán los que establezca el Sistema de Universidad Virtual para cada promoción o dictamen de ingreso. Una vez admitidos los estudiantes deberán prepararse para el ambiente de aprendizaje propio del programa y la modalidad educativa, mediante la forma y medios que el mismo Sistema establezca.

Página 18 de 25
- Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (3) dan (4) PP No.12 Tahun 2019 disebutkan bahwa kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan, dan Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 2020

Hlm 4
# WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PADA BLUD RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

#### WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang	:	Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Sistem Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Утверждаю

# План работы МАУК «МКДЦ» октябрь 2022г.

№ п\п
3. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

#### Áldás-Zegen: Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren:

De genade van de Here Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen

#### Nemzeti imádságunk, a Himnusz. --- Het Hongaarse Volkslied.

Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel Balsors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! (Kölcsey Ferenc,1823. jan. 22 )
- 4. RapatDinasPelaksanaanpembangunan di tingkatKecamatan;
- 5. Updating Database bidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- Peningkatanfungsipembinaan dan fasilitasikemasyarakatan:
- 1. Pemantauan dan PengendalianBencanaAlam;
- 2. FasilitasiKegiatan PKK;
- 3. Pembinaan dan PatroliKamtibmas;
- 4. PembinaanPerlindungan Masyarakat;
- 5. FasilitasiKegiatanKepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;
- 6. PembinaanOrganisasiKemasyarakatan;
- 7. FasilitasiPemberdayaan Masyarakat;
- 8. Pembinaan BPD dan KelembagaanDesa.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangmoncol, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Karangmoncol. Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan. Adapun tujuan dari masing-masing Misi Kecamatan Karangmoncol adalah sebagai berikut :

- 1. Pembinaan dan Pelayanan Teknis Adminstrasi yang Tepat Waktu, dan TepatMutu;
- 2. Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa;
- 3. Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 4. Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur;
- 5. Fasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial;
- 6. Fasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita;
- 7. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, наименование выдавшего органа; наименование документа, подтверждающего полномочия представителя по доверенности, номер документа, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
4. Категории лиц, к которым относится обучающийся (нужное отметить знаком "V"):
из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;

из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;

воспитывающихся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;

из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их

с ограниченными возможностями здоровья;

из семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших при исполнении ими служебных обязанностей или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении своих служебных обязанностей либо после увольнения вследствие причинения вреда

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно

5. Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению документов прошу направить (нужное отметить знаком "V" с указанием реквизитов):
по адресу электронной почты
в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU; - (2) Pejabat pelakiana teknis kegiatan me igajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada penggina anggara/kuasa pengguna anggaran setelah diterimanya tagihan dari phak ketiga (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD engajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dana; (6) Untuk penggantian dan penaahan penggunaan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU Batas jumlah pengajuan SPP- TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

### Paragraf 1 Penyediaan Dana

### Pasal 155

(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilbekukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

### 74 2 Permintaan Pembayaran 74 2 Permintaan Pembayaran

74 2 Permintaan Pembayaran 74 2 Permintaan Pembayaran
- berfungsi mengayomi adat istiadat, Membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyrakat serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah kampung.
- 12. Wilayah disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah yang merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- 13. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh kepala kampung bersama Badan Musyawarah Kampung.
- 14. Keputusan Kepala Kampung adalah keputusan kepala kampung yang berkedudukan hukum dibawah peraturan kampung bersifat mengatur dalam melaksanakan peraturan kampung.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 16. Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penata usahaan, Pertanggungjawaban, Dan pengawasan keuangan Kampung.
- 17. Pendapatan Kampung adalah semua penerimaan uang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh kampung.
- 18. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran dari rekening kas Kampung yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
- 19. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 20. Alokasi Dana Kampung yang disingkat ADK adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- 21. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang di singkat RKPK adalah Kegiatan yang dilakaukan oleh Pemerintah Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
- 22. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- 23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- 24. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung.

## BAB II AZAZ PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG Pasal 2

- (1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- BAB III
- KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
- Pasal 3
[표 2] 작업간 관계 정보
PreActivity	AftActivity	RelationType	Offset
0	Planning A	Ordering material A	FS	-1
1	Cleaning A	Drying A	FS	1
…
5534	Testing	Taking pictures	SS	0

PreActivity 열은 선행 작업, AftActivity 열은 후행작업을 의미한다. RelationType 열은 두 작업이 어떠한 관계인지에 대한 정보를 제공하며, 선행 작업이 끝나고 Offset의 간격을 두고 후행 작업을 진행하는 관계인 FS(Finish and Start), 선행작업과 후행작업이 Offset의 간격을 두고 작업을 시작하는 관계인 SS(Start and Start), 선행작업과 후행작업이 Offset의 간격을 두고 작업을 종료하는 관계인 FF(Finish and Finish)의 3가지 관계가 있다. 주어진 정보를 이용하여 이번 연구참여 기간에서는 두 가지의 문제를 설정하고 해를 도출하였다. 우선, 문제를 풀기 위해 주어진 입력 데이터는 이미 구현된 CP 알고리즘을 통해 도출한 해이다. 해는 다음과 같은 정보를 제공한다.

[표 3] CP로 도출한 해
ACTIVITY	ES	EF	LS	LF	Duration	CriticalPath
0	Reporting	321	334	321	334	14	Y
1	Checking	321	334	321	334	14	Y
…
4838	Carrying A	0	4	1	5	5	N

각 작업은 ES(Earliest Starting time)부터 LS(Latest Starting time)까지의 범위에서 시작을 하고, EF(Earliest Finishing time)부터 LF(Latest Finishing time)까지의 범위에서 작업을 마친다. Starting time 은 작업을 시작하는 날짜를 의미하고 Finishing time 은 작업을 종료하는 날짜를 의미한다. Duration이 1이고, Starting time이 3이라면 작업 시작 당일에 작업을 종료하므로 Finishing time은 3이다. 첫 번째로 주어진 정보를 활용하여 작업시간을 단축시키는 CP-crashing 모델을 구현하였다. CP- crashing 모델은 목표한 날짜까지 작업을 줄임과 동시에 작업시간을 단축시키는 작업의 수를
# Voicemail Access codes

*+extension will allow you to access the mailbox assigned to that extension from any phone on the context. Extension+* will go directly to the voicemail box for the extension without ringing the phone first. This can be used in conjunction with the transfer feature to send a called right to VM. *301+Mailbox will allow you to record a new Unavailable message without logging in to the mail *302+Mailbox will allow you to record a new Busy message without logging in to the mail *303+Mailbox will allow you to record a new Name recording without logging in to the mail *311+Mailbox will allow you to hear the Unavailable message without logging in to the mail *312+Mailbox will allow you to hear the Busy message without logging in to the mail *313+Mailbox will allow you to hear the Name recording without logging in to the mail *5000 will take you to the Check mail system to access mailboxes without an associated extension
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiamTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4295);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;