ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Gyülekező ének:42. zsoltár - Intochtslied: Psalm 42

1.Mint a szép híves patakra A szarvas kívánkozik, /Lelkem úgy óhajt Uramra, És hozzá fohászkodik, Tehozzád én Istenem, Szomjúhozik én lelkem, Vajon színed eleiben Mikor jutok élő Isten? 2.Könnyhullatásim énnékem Kenyerem éjjel - nappal, Midőn azt kérdik éntőlem: Hol Istened, kit vártál ? Ezen lelkem kiontom, És házadat óhajtom, Hol a hívek seregében Örvendek szép éneklésben. 1.Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven? 2 Tranen heb ik onder 't klagen tot mijn spijze dag en nacht als mijn haters honend vragen; "Waar is God dien gij verwacht?" Ik gedenk hoe ik vooraan in de reien op mocht gaan, om mijn dank Hem op te dragen in zijn Huis op hoogtijdagen.

Előfohász – Votum en groet

A mi segedelmünk legyen az Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szent Lélek közösségében! --- Egy az Isten! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Erős várunk nékünk az Isten! Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Here Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Ének: Kegyes Jézus, itt vagyunk…Zingen: Here Jezus, om uw Woord… 1. Kegyes Jézus, itt vagyunk te Szent Igéd hallására, Gyúljon fel kívánságunk idvesség tanulására. Hogy a földtől elszakadjunk, csak tehozzád ragaszkodjunk. 2. Elménket, értelmünket lelki sötétség fogta be, De Szent Lelked szívünket tiszta fénnyel úgy töltse be , Hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk. 3. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság! Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk! Hitvallásunk, könyörgésünk, Urunk Jézus, halld meg, kérünk! /Ahle J. R.– Clausnitzer T.// 1. Here Jezus, om uw Woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. 2. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten. 3. O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen./ Liedboek voor de Kerken, 328/ Lectio : Ézsaiás 58,1–9; Schriftlezing: Jesaja 58,1–9 ; Olvassa nt. Éles Ferenc
maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Karangmoncol.

- 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 ini, adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
- b. Pembinaan dalam pengelolaan BUMD yang masih belum efisien;
- c. Persaingan investasi dan persaingan antar daerah yang semakin tinggi;
- d. Kedinamisan peraturan dari pusat (sering berubah)/sering terjadi tumpang tindih/disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

20
- 4. Masih banyak balita teridentifikasi yang tidak naik berat badan secara berulang-ulang yang disebabkan oleh kegagaln ASI, MP-ASI yang tidak sesuai dengan gizi seimbang, penyakit infeksi yang sering muncul akibat lingkungan yang tidak layak. Lingkungan tersbut dapat berupa buang air besar sembarang (BABS), terpapar asap rokok, imunusasi yang tidak lengkap.
- 5. Balita yang sudah terindentifikasi gagal pertumbuhan ditandai dengan pendek dan sangat pendek tidak dilakukan tindakan pengukuran perkembangan. Balita yang sudah berstatus gizi stunting bila disertai dengan kondisi gizi buruk dan tidak terobati penyakit penyerta maka kondisi ini sulit untuk dipulihkan.

Dari kesimpulan tersebut akan disusun rencana tindak lanjut yang dapat dioperasionalkan secara secara cepat dan tepat, sehingga mata rantai kejadian stunting baru dapat diatasi dan yang sudah menderita stunting agar tidak bertambah buruk. Berikut susunan kegiatan rencana intervensi sesuai dengan masalah dan diagnosanya.

- B. Rencana Tindak Lanjut
- 1. Segera Terencana

Kelompok Sasaran	Kegiatan	Indikator	Waktu	Sumber Dana	Penanggung Jawab
Calon Pengantin Wanita Kurang Umur	Penyuluhan dan Konseling (home visit) Rujukan ke FKTP untuk mendapatkan konseling gizi seimbang	2 kali	September dan November 2023	P2KB	P2KB (PLKB)
Calon Pengantin Wanita dengan KEK	Pendampingan	Terlaksana edukasi dan motivasi	Agustus- Oktober 2023	TPK
Pemberian suplemen	TDD	Agustus- Oktober 2023	Puskesmas Wilayah Kerja
Rujukan ke FKTP untuk mendapatkan konseling gizi seimbang	Ada kartu kepesertaan JKN Terlakasana konseling gizi seimbang	September 2023	P2KB dan Puskesmas
Ibu Hamil Kurus (IMT < 18	ANC berkualitas	Konseling4 kali	Agustus-Des 2023	Dinkes (Puskesmas)
PMT Pemulihan	IMT >18 LILA>23.5	Sep-Nov 2023	DAK Non Fisik	Puskesmas
LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... LOGO : ... [nomor SK] Pengadilan Negeri Tanggal Pembuatan : ...... [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - PENGADILAN [ .....Alamat Pengadilan ...] NEGERI Tanggal Efektif : .... Telp: … KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

######### N. SASARAN MUTU PENGADILAN NEGERI [NAMA PENGADILAN]

Pengumpul Data	Indikator	Sasaran Pencapaian
Ketua Pengadilan Negeri	- Memastikan Standar Operasional Prosedur diterapkan pada masing-masing unit	100 %
Hakim	- Penyelesaian perkara tepat waktu (maksimal 5 bulan)	100 %
Panitera/Panitera Pengganti	- Penyelesaian Berita Acara Persidangan dan Minutasi Perkara tepat waktu	100 %
Juru Sita/Juru Sita Pengganti	- Melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, teguran, dan eksekusi putusan secara tepat waktu	100 %
Panitera Muda Pidana	- Proses penanganan penerimaan dan pemberkasan perkara tepat waktu - Proses pengiriman berkas perkara upaya hukum tepat waktu - Pemutakhiran akses informasi perkara	100 %
Panitera Muda Perdata	- Proses penanganan penerimaan dan pemberkasan perkara tepat waktu - Proses pengiriman berkas perkara upaya hukum tepat waktu - Pemutakhiran akses informasi perkara	100 %
Panitera Muda Tipikor	- Proses penanganan penerimaan dan pemberkasan perkara tepat waktu - Proses pengiriman berkas perkara upaya hukum tepat waktu - Pemutakhiran akses informasi perkara	100 %
Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial	- Proses penanganan penerimaan dan pemberkasan perkara tepat waktu - Proses pengiriman berkas perkara upaya hukum tepat waktu - Pemutakhiran akses informasi perkara	100 %
Panitera Muda Hukum	- Penyelesaian laporan perkara tepat waktu - Pengelolaan arsip perkara sesuai dengan klasifikasi perkara - Penyelesaian laporan Posbakum	100 %
Sub Bagian Umum dan Keuangan	- Pencapaian Realisasi Anggaran dan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) - Pengelolaan surat menyurat tepat waktu - Terselenggaranya pengelolaan dan pengendalian terhadap inventaris Barang Milik Negara	100 %
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	- Pengelolaan dan pemutakhiran data kepegawaian - Peningkatan Sumber daya manusia	100 %
Sub Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan	- Laporan Kinerja Keuangan - Pelaksanaan Pengelolaan IT	100 %

23
- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup di daerah;
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

## Pasal 17

Setiap orang baik perseorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan di daerah, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII AUDIT LINGKUNGAN HIDUP Pasal 18

- (1) Bupati berwenang memerintahkan institusi multipihak untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup, apabila diduga ada kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang mengancam keberlangsungan ekosistem di lokasi obyek jasa lingkungan hidup.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh institusi multipihak, Bupati dapat melaksanakan dan/atau menugaskan pihak ketiga untuk mengaudit lingkungan hidup atas beban APBD, dengan jumlah biaya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh Bupati.

## BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA JASA LINGKUNGAN HIDUP Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa jasa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa jasa lingkungan hidup sedapat mungkin dilakukan diluar Pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu guna memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya perbuatan yang merusak lingkungan hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat menggunakan jasa institusi multi pihak, sebagai mediator untuk membantu penyelesaian sengketa jasa lingkungan hidup.

## BAB X SANKSI-SANKSI Pasal 20

Setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat dijatuhkan sanksi berupa teguran, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

## Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap berbagai sektor khususnya perbankan yang semakin terpuruk. Sebagaimana ditulis Majalah Anggaran No.79 Tahun 2002, pada kuartal keempat tahun 1998 Neraca gabungan bank-bank umum menunjukkan bahwa sektor ini mengalami in-solvabilitas yang ditunjukkan capital equity sebesar negatif Rp. 28,5 trilliun pada akhir Oktober 1998 dan negatif Rp. 244,6 triliun pada akhir Maret 1999. Untuk menyelamatkan sektor perbankan dari systemic insolvency , maka Pemerintah saat itu memutuskan untuk melaksanakan program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan dengan menerbitkan surat utang kepada Bank Indonesia untuk keperluan program penjaminan (termasuk pengalihan hak BLBI) dengan nilai nominal sebesar Rp. 218,3 triliun dan menerbitkan obligasi negara kepada bank-bank umum dalam rangka rekapitalisasi perbankan berjumlah Rp. 422,6 triliun. Sejak saat itulah secara konsisten Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara sampai dengan saat ini, bahkan untuk tahun 2015 mendatang. Dalam perkembangan selanjutnya, Surat Utang Negara merupakan salah satu instrumen sumber pembiayaan anggaran manakala terjadi defisit pada APBN. APBN sampai saat ini masih mengalami defisit yang menggambarkan bahwa pengeluaran Negara masih lebih besar dibanding dengan pendapatannya. Kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit tersebut, baik secara nominal maupun rasionya terhadap PDBterus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

## Perkembangan Defisit Anggaran

Pada masa sepuluh tahun terakhir ini, defisit APBN mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Dalam APBN 2005, defisit tercatat hanya 0,7% dari PDB atau sekitar Rp16,5 triliun. Setahun kemudian defisit jadi double 1,5%. Ketika RAPBN 2007 disusun, defisit diperkirakan turun menjadi 1,1% dengan nilai absolut Rp40,6 triliun. Namun, angka itu kemudian 'disesuaikan' menjadi 1,5% atau sama dengan defisit APBN 2006. Namun, nilai absolutnya meningkat pesat menjadi Rp58 triliun. Angka defisit anggaran belanja 2008 pun mengalami beberapa kali perubahan, akibat fluktuasi harga minyak di tingkat internasional yang benar-benar di luar perkiraan. Maka, dari APBN 2008, kita kenal APBN-P (Perubahan) 2008, dan APBN P-P (Perubahan atas Perubahan) 2008. Defisit akhirnya ditetapkan sekitar Rp110 triliun atau sekitar 2% dari PDB. Peningkatan kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutupi defisit anggaran terus berlanjut dalam lima tahun terakhir ini. Hal ini tampak dari peningkatan kebutuhan pembiayaan yaitu dari Rp91,6 triliun atau 1,4 persen terhadap PDBdalam tahun 2010 menjadi

Dungtji Munawar@2014| Peran Surat Utang Negara sbg Penutup Defisit APBN 2
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS PEMBINA Nip. 19680816 199803 1 007
(1)	(2)	(3) OH	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000 32.000	32.000	32.000	32.000
3. 4.	R I A U	OH	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000
KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000
5.	J A MB I SUMATERA BARAT	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	OH OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA SELATAN	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000	32.000	32.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000 32.000	32.000	32.000
9.	BENGKULU	OH	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
10 .	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	32.000	32.000
11 .	B A N T E N	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 .	JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA	OH OH	30.000 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 . 14 .	30.000	30.000	30.000	30.000
JAWA TENGAH	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
15 .	D.I. YOGYAKART A	OH	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
16 .	JAWA TIMUR	OH	30.000	30.000	30.000
17 .	B A L I	OH	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000	38.000	38.000
18 .	NUSA TENGGARA BARAT	OH OH	38.000	38.000	38.000
19 .	NUSA TENGGARA TIMUR	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000 36.000
20 .	KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
21 .	OH	36.000	36.000	36.000	36.000 36.000	36.000
22 . 23 .	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000 36.000	36.000	36.000	36.000
KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	36.000 36.000	36.000	36.000
24 .	KALIMANTAN UTARA	OH OH	36.000	36.000	36.000	36.000 36.000
25 .	SULAWESI UTARA	36.000	36.000	36.000	36.000
26 .	GORONTALO	OH	36.000	36.000 36.000	36.000	36.000 36.000	36.000
27	OH	36.000 36.000	36.000	36.000 36.000	36.000

hal. 12
# WALIKOTA MOJOKERTO

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD pada RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

### WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang	:	Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
KATA PENGANTAR LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2016

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-UndangNomor14 Tahun 2015 tentang AnggaranPendapatandan BelanjaNegara TahunAnggaran2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yangberkewajiban menyelenggarakanakuntansidanlaporanpertanggungjawabanatas pelaksanaan AnggaranPendapatandanBelanjaNegara. Salah satu pelaksanaannya adalahdengan menyusunlaporan keuangan berupaLaporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas LaporanKeuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengacupadaPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Makassar, 04 Januari 2017 Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris,

SRI MULIATI, S.Sos,.MH. NIP.197108261991032002

| Kata Pengantar i
SALINAN

## BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentukPeraturan Daerah Kabupaten Paser tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH/	SUMBER DANA
URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
5..	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	510.880.200,00	441.844.700,00	(69.035.500,00)
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	85.150.600,00	16.115.100,00	(69.035.500,00)
5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	85.150.600,00	16.115.100,00	(69.035.500,00)
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.150.600,00	16.113.100,00	(69.035.500,00)
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	425.729.600,00	425.729.600,00	0.00
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	425.729.600,00	425.729.600,00	0,00
5.4,	Belanja Tidak Terduga	425.729.600.00	425.729.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	3.400.025.200,00	3.724.682.350,00	324.657.150,00

SURPLUS / (DEFISIT)	17.846.000,00	(3.592.310,00)	(21.438.350,00)
3.	PEMBIAYAAN
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.154.000.00	53.592.350.00	21.438.350,00
61.1	SILPA Tahun Sebelumnya	32.154.000.00	53.592 350,00	21.438.350,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	50.000-000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(17.846.000,00)	3.592.350,00	21.438.350,00
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	0,00	0,00

Malangan, 18 Oktober 2022 PJ. KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TRI BUDI SETIAWAN
## Merits (Reception - Y3)

- - Pupils will receive merits, but only during lesson times;
- - These are to be awarded for following one or more of the Golden Rules;
- o kind and caring towards others o kind and caring towards others
- o carefully and follow instructions o carefully and follow instructions
- o focussed and committed to learning o focussed and committed to learning
- - Pupils accumulate merits and are awarded the following rewards during the weekly Achievement Assembly:
- - Merits are not to be awarded for any other positive behaviours outside of classroom learning etc as this will be covered by the use of House Tokens.

25 merits	50 merits	75 merits	100 merits	125 merits	150 merits	175 merits
bronze badge	silver badge	gold badge	gold star badge	bronze medal	silver medal	gold medal

In year 3 pupils will get the opportunity to choose Low Ash stationary instead of their badge should they wish to do so.