### Pasal 129;

- ✓ Pengusaha dilarang menganti PKB dg PP selama masih ada SP;
- ✓ Jika tdk ada SP maka dpt diganti tapi isinya tdk boleh lebih rendah dari PKB

### Pasal 130;

- ✓ Perpanjangan/pembaharuan PKB tdk mensyaratkan seperti pasal 119;
- ✓
- ✓ Perpanjangan/pembaharuan jika lbh 1 SP tim perunding secara proporsional

### Pasal 131;

- ✓ Pembubaran SP/pengalihan pemilik, PKB tetap berlaku s/d akir masa berlaku;
- ✓ Pembubaran SP/pengalihan pemilik, PKB tetap berlaku s/d akir masa berlaku;
- ✓ Merger masing2 ada PKB, yg berlaku yg menguntungkan pekerja;
- ✓ Merger PKB & PP, maka berlaku PKB s/d akir masa berlaku

### Pasal 132;

- ✓ PKB berlaku sejak di tanda tangani, kecuali diatur lain;
- ✓ PKB setelah ditanda tangani, didaftarkan oleh pengusaha ke disnaker

### Pasal 133;

- ✓ Ketentuan persyaratan, tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan & pendaftaran diatur dalam Kepmen

### Pasal 134;

- ✓ Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

### Pasal 135;

- ✓ Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah
- 2. Permenakertrans No. PER-28/Men/2014 (Pasal 14 - Pasal 29)

### Pasal 14;

- ✓ PKB dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
- ✓ Perundingan PKB harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak.
- ✓ Perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- ✓ Lamanya perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan.

### Pasal 15;

- ✓ Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT.
- ✓ Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang/unit kerja/perwakilan, dibuat PKB induk yang berlaku di semua cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan serta dapat dibuat PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.
- ✓ PKB induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan dan PKB turunan memuat pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan masing-masing.
- ✓ (4) Dalam hal PKB induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki adanya PKB turunan di cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan, maka selama PKB turunan belum disepakati, tetap berlaku PKB induk.

### Pasal 16;

- ✓ Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup dan masing- masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh masing- masing perusahaan.
- ✓ Dalam hal 1 (satu) perusahaan memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
- ✓ Dalam hal beberapa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh tersebut.