- (4) Pekerja juga berhak mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas dugaan pelanggaran pengusaha terhadap Pekerja. Adapun syarat, kriteria dan hak Pekerja diatur sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 169.

## Pasal 84 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran

- (1) Dalam hal Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama ini pasal 95 maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja tersebut dengan tetap mengindahkan UU No. 13 tahun 2003 pasal 161.
- (2) Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan karena pelanggaran, Perusahaan diwajibkan meminta ijin kepada lembaga yang mempunnyai kewenangan
- (3) Selama ijin Pemutusan Hubungan Kerja belum diberikan oleh lembaga PPHI (P4D atau P4P), berdasarkan pertimbangan bersama (Perusahaan dan Serikat Pekerja), maka demi ketenangan dan kelancaran kerja dikenakan pemberhentian sementara (skorsing), sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 155 ayat 3.
- (4) Kepada Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran seperti disebutkan pada ayat (1) dan (2), akan diberikan 1 (satu) kali uang pesangon, 1 (satu) kaliuang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003, surat keterangan, serta Perusahaan membantu admnistrasi untuk proses klaim dari DPM dan jamsostek (lihat pasal tabel PHK)

## Pasal 85 Pemutuasn Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat

- (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja dengan alasan Pekerja telah melakukan kesalahan berat sesuai PKB pasal 99 tentang pelanggaran dengan sanksi PHK.
- (2) Kepada Pekerja akan diberikan : upah bulan berjalan 1 (satu) kali uang pisah sesuai pasal 102 ayat 3 dan penggantian hak sesuai pasal 102 ayat 4 PKB ini.
- (3) Syarat dan kriteria dari kesalahan berat tersebur seperti pada ayat 1 (satu) harus didukung dengan bukti sebagaimana yang diatur dengan UU no, 13 tahun 2003 pasal 158 ayat 2 sbb :
- a. Pekerjaan tertangkap tangan
- b. Ada pengakuan dari Pekerja yang bersangkutan atau
- c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di Perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

## Pasal 86 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Permohonan Pekerja Kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI)

- (1) Pekerja dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri (PPHI) dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
- a. Manganiaya menghina secara kasar atau mengacam Pekerjaan.
- b. Membujuk dan/atau menyuruh Pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.
- d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja.
- e. Memerintahkan Pekerja untuk melaksanakan Pekerjaan diluar yang dijanjikan
- f. Memberikan Pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja sedangkan Pekerja tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan.hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaskud pada ayat 1 diatas kepada Pekerja akan diberikan 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003, surat keterangan, serta Perusahaan membantu administrasi untuk proses klaim dari BPJS.
- (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh lembaga penyelesaisan perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan