- hubungan industrial dan Pekerja yang bersangkutan tidak berhak atasuang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 UU RI No. 13 tahun 2003 serta tidak berhak atas uang pisah . Pekerja yang bersangkutan hanya berhak mendapatkan uang pergantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 UU RI no, 13 tahun 2003.

## Pasal 87 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Ditahan

- (1) Dalam hal Pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetap I wajib memberikan bantuan kepada keluarga Pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bantuan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib
- b. Pengusaha dapat melakukan pemutausan hubungan kerja terhadap Pekerja yang selama 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan Pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup b berakhir dan Pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib memperkerjakan Pekerja kembali.
- (3) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan Pekerja dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja yang bersangkutan.
- (4) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaskud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (5) Pengusaha wajib membayar kepada Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 UU No. 13 pasal 156.

## Pasal 88 Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Kesepakatan

- (1) Dalam hal anatara Perusahaan dengan Pekerja telah menyampaikan PHK, maka tanpa mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2003. PHK dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis dari Pekerja kepada atasan langsungnya dengan tembusan kepada HRD dan Serikat Pekerja.
- (2) Kepada Pekerja akan diberikan upah bulan berjalan 1 (satu) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003 pasal 156 serta surat keterangan, dan Perusahaan membantu administrasi untuk proses klaim ke BPJS.

## Pasal 89 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Meningal Dunia

- (1) Pekerja meningal dunia bukan karena kecelakaan kerja, kepada penerima waris pekerja diberikan sumbangan duka. Gaji bulan berjalan. 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003 pasal 166, serta Perusahaan membantu mengurus klaim pensiun dari BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja, kepada penerima waris Pekerja diberikan sumbangan duka. Gaji bulan berjalan. 2 (sua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta Perusahaan membantu mengurus klaim pensiun dari BPJS ketenagakerjaan

## Pasal 90 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Tidak Mampu Bekerja (Medical Unfit)

- (1) Dalam hal seorang Pekerja tidak mampu bekerja karena sakit yang berkepanjangan atau cacat jasmani/rohani melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut maka :
- a. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja yang bersangkutan dengan mendapatkan hak upah bulan berjalan 2 (dua) kali uang pesangon, 1