## Pasal 95 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun Normal

- (1) Dalam hal terjadi rasionalisasi/efisiensi yang tidak disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), maka Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan. Adapun kriteria dan besarnya hak yang akan diterima oleh Pekerja akan disepakati bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja dengan minimal tetap mengindahkan UU No. 13 tahun 2003 (lihat pasal tabel PHK).
- (2) Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan karena hal tersebut diatas, Perusahaan diwajibkan meminta ijin kepada lembaga yang mempunyai kewenangan dalam Ketenagakerjaan.
- (3) Kepada Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang disebutkan pada ayat (2) akan uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003, surat keterangan, serta Perusahaan membantu administrasi untuk proses klaim dan DPM dari jamsostek (lihat pasal tabel PHK).
- (4) Perusahaan akan memberikan penghargaan atas pengabdian Pekerja yang bersangkutan.
- (5) Atas pertimbangan tertentu, Pekerja yang telah pensiun seperti yang dimaksud pada ayat (2) diatas, dapat diPekerjakan kembali oleh Perusahaan dengan status Pekerja honorer.

## Pasal 96 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun Dipercepat

- (1) Bagi Pekerja yang telah berusia minimal 45 tahun, dapat dilakukan percepatan usia pensiun/pensiun dipercepat.
- (2) Dalam hal Pekerja bermaksud melakukan percepatan usia pensiun/pensiun dipercepat, harus mengajukan permohonan pensiun secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelumnya kepada atasan langsung minimal setingkat manager dan ditembuskan ke HRD dan Serikat Pekerja.
- (3) Mengingat kedudukan, kondisi serta prestasi Pekerja pengusaha berhak menolak usulan pensiun dipercepat tersebut, dan selanjutnya dibicarakan dengan Pekerja, atasan langsung Pekerja dan Serikat Pekerja. Dalam hal Pekerja memaksakan diri maka kepada yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal pengusaha bermaksud melakukan percepatan usia pensiun seorang Pekerja, usulan pensiun dipercepat terlebih dahulu wajib dibicarakan dengan Pekerja yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
- (5) Dalam hal Pekerja tidak setuju, keberatan harus diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak usulan disampaikan, dan yang bersangkutan masih sebagai Pekerja.
- (6) Apabila Pekerja dan pengusaha tidak keberatan atas usulan pensiun dipercepat tsb diatas, Pekerja dan pengusaha diwajibkan menandatangani lembar verifikasi sebagai tanda persetujuan.
- (7) Setiap pensiun dipercepat ditetapkan dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh pejabat HRD dan Pekerja serta ditembuskan kepada Serikat Pekerja.
- (8) Kapada Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang disebutkan pada ayat (2), akan diberikan upah bulan berjalan, 2 (dua) kali uang pesangon, 2 (dua) kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003. surat keterangan , serta Perusahaan membantu admnistrasi untuk proses klaim dari DPM dan jamsostek. (lihat pasal tabel PHK).

## Pasal 97 Pemberhentian Sementara atau Skorsing

- (1) Berdasarkan pertimbangan bersama Perusahaan dan Serikat Pekerja, maka demi ketenangan dan kelancaran kerja dalam Perusahaan, pemberhentian sementara (skorsing) dapat dikenakan tehadap seorang yang sedang dalam proses PHK.
- (2) Perusahaan menetapkan waktu skorsing selama proses Skorsing kepada pekerja yang bersangkutan Perusahaan wajib membayar hak - haknya sebagai pekerja sampai dengan adanya putusan mengikat.