##### PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerahnya sendiri. Peraturan perundang - undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, Self Assessment yaitu sistem yang artinya wajib pajak (WP) diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan pajak yang berlaku. Wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhitung dan yang dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku. Adanya self assessment sistem ini wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar - benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan Self Assessment System sehingga patut menjadi sorotan terutama bagi pemerintah, hal tersebut juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor dalam merealisasikan target pajak yang terutang dalam RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (Zumrotun dan Warno, 2018). Bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini (Kurniasari, 2018). Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah kepatuhan pajak menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan (Zumrotun dan Warno, 2018). Desa Tegalsari Candimulyo penghasilan pajak bumi dan bangunan tergolong masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan dari orang tua masih minim dibawah SMP dan pendapatan masyarakat sekitar yang tidak menentu. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan pekebun. Hanya pada kalangan anak muda, mereka bekerja di perusahaan swasta dan bahkan merantau. Minimnya pengetahuan ini membuat kurang sadarnya masyarakat akan kewajiban pembayaran PBB. Agar penerimaan pendapatan pajak dapat berlangsung secara maksimal, maka membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Tegalsari Candimulyo Magelang ? 2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Tegalsari Candimulyo Magelang ? 3) Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Tegalsari Candimulyo Magelang ?

##### TINJAUAN PUSTAKA

##### Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapatkan jasa timbal