SIARAN PERS BADANPEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH

### LKPA 2014 MENDAPAT OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP)

Banda Aceh, Senin (22 Juni 2015) - Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Banda Aceh, Senin (22 Juni 2015) - Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Aceh, Senin (22 Juni 2015) - tahun 2014, BPK memberikan opini Opini tersebut sama Wajar Dengan Pengecualian (WDP). dengan opini yang diberikan BPK atas LKPA Tahun 2013. Selama tahun 2014, Pemerintah Aceh telah memperbaiki permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tahun 2013. Namun, tindak lanjut Pemerintah Aceh belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait: Persediaan, Investasi, Aset Tetap, Dana Cadangan, Utang Jangka Pendek, dan Belanja Tak Terduga sehingga permasalahan tersebut masih terjadi pada Pemeriksaan LKPA Tahun 2014. Ada enam permasalahan signifikan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPA Tahun 2014 yang menjadi pengecualian BPK, yaitu:

- 1. Saldo Persediaan yang dilaporkan dalam Neraca berupa Barang Habis Pakai belum termasuk keseluruhan Barang Habis Pakai di seluruh SKPA dan Persediaan yang akan Diserahkan Kepemilikannya kepada Masyarakat/Kabupaten/Kota tidak didukung dokumen serah terima persediaan
- 2. Saldo Investasi Non Permanen, berupa Dana PER sebesar Rp40,68 miliar belum didukung dengan laporan berkala perkembangan realisasi dan pengembalian dana dari bank-bank pengelola dan Dana Bergulir sebesar Rp42,25 miliar tidak didukung dengan data penerima dan laporan perkembangan dana. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai investasi non permanen tidak dapat Net Realizable Value disajikan sesuai metode ;
- 3. Penempatan investasi pada PD Genap Mupakat dan PD Pembangunan Aceh senilai Rp8,96 miliar (equity methode) tidak disajikan dengan menggunakan metode ekuitas , karena dua perusahaan daerah tersebut tidak menyampaikan laporan keuangan;
- 4. Saldo Aset Tetap yang disajikan tidak berdasarkan data pendukung mutasi aset tetap. Dalam KIB masing-masing SKPA masih terdapat aset tetap yang bernilai Rp0,00 sebanyak 152 unit, aset tetap bernilai Rp1,00 sebanyak 22 unit, aset tetap yang nilainya tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap dan aset tetap yang merupakan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat/kabupaten/kota;
- 5. Penyajian dana cadangan dalam laporan keuangan tidak memenuhi karakteristik sebagai akun dana cadangan sebagaimana diatur dalam SAP karena tidak diketahui tujuan pembentukan, jangka waktu dan belum ditetapkan dengan qanun;
- 6. Penyajian utang jangka pendek per 31 Desember 2013 senilai Rp107,88 milyar tidak termasuk utang pajak tahun 2009 dan 2010 karena bukti setor tidak tersedia secara lengkap dan belum tuntas ditindaklanjuti.

Dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRA (22/6), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh menyatakan bahwa terhadap enam permasalahan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan atas kesesuaian standar dan kecukupan pengungkapan dalam penyajian laporan keuangan, efektivitas SPI, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan LKPA, Pemerintah Aceh telah berupaya menindaklanjuti 865 rekomendasi dari 1.756 rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2013. Selain itu, sebagai implementasi PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai TA 2015, kepada seluruh instansi pemerintah diharuskan untuk menerapkan BPK berharap dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun akuntansi berbasis akrual. 2015 dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah .

## Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Informasi lebih lanjut:

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

Telp.(0651)32627; (0651) 7050411

Faks.(0651) Faks.(0651) 21166, bandaaceh@bpk.go.id