ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 senilai Rp. 28.678.432.928,62 terdiri 25.275.887.480,00 dari beban penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp. , beban Rp. 3.209.887.480,00 penyusutan gedung dan bangunan senilai beban penyusutan Rp. 17.656.550,00 jalan, irigasi dan jaringannya senilai , beban penyusutan Aset tetap Lainnya Rp. 5.511.140,00, Beban Penyusutan Aset Lainnya Rp.9.716.345,00 dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 160.436.515,00
- 3. Surplus /Defisit Operasi
- Surplus /Defisit Operasi senilai Tahun 2022 Rp. (331.045.401.268,69) dan Tahun 2021 senilai Rp. (341.974.952.222,77)
- 4. Kegiatan Non Operasional
- 4.1 Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset non Lancar-LO
- Defisit Penjualan/ pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO ini merupakan Nilai Buku Yang Masih ada di Asset yang dihapuskan dan persediaan dari bahan obat-obatan di ( Expired Date) Gudang Farmasi yang kadaluarsa /ED pada tahun 2022 senilai Rp.4.618.815.174,89. Yaitu :
- a. Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO Senilai Rp.1.409.926.430,00
- b. Defisit Penjualan Alat Angkutan - LO Senilai Rp. 12.836.111,00
- c. Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO Senilai Rp. (9.120.355,00)
- d. Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO Senilai Rp. (11.595.690,00)
- e. Defisit Penjualan Komputer-LO Snilai Rp. 13.516.074,00
- f. Defisit penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO Rp. 17.998.750,00
- g. Expired Date)) g. Expired Date)) Defisit Penjualan Tanah-LO (Bahan Obat-Obatan ED di Intsalasi Farmasi Rp. 3.190.764.994,89
- h. Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO Rp.(5.511.140,00)
- 5. Surplus /Defisit LO
- Surplus Defisit LO tahun 2022 Rp. (335.664.216.443,58) dan Tahun 2021 Rp. (345.589.074.444,77)
No	OPD	Saldo Awal Per 31-12-2019	Realisasi Belanja Modal 2020	Penyesuaian/ Koreksi 2020	Saldo Akhir Per 31-12-2020
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPD)
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPKD)
19	Badan Penelitian Dan Pengembangan
JUMLAH	91.985.240,00	15.079.350,00	107.064.590,00

###### 5.3.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
0	0

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2020 sebesar Rp 0 dan 0. terdiri dari :

Tabel 77. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2020	Realisasi Belanja Modal 2020	Penyesuaian/ Koreksi 2020	Saldo Akhir Per 31-12-2020
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
##### BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 3.1. Ekonomi Makro

Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Yang pertama, otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal yang dialami bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan serta rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, desentralisasi merupakan langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan perekonomian daerah akan tumbuh semakin kuat dan mandiri. Sementara itu, keberhasilan perekonomian daerah akan sangat ditentukan oleh harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di daerah. Kebijakan fiskal daerah yang termanifestasikan melalui APBD dan perpajakan daerah harus didukung dengan kebijakan moneter melalui neraca pembayaran daerah dan perbankan daerah yang sehat dan kuat. Dalam konteks otonomi daerah dan kebijakan fiskal di daerah, maka untuk melihat kondisi makro ekonomi Daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa variabel, meliputi:

- a) ekonomi daerah; a) ekonomi daerah;
- b) Domestik Regional Bruto (PDRB); b) Domestik Regional Bruto (PDRB);
- c) ekonomi sektoral, seperti pertanian, industri pengolahan, bangunan, c) ekonomi sektoral, seperti pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa perusahaan, serta perbankan daerah;
- d) inflasi di daerah (perkembangan harga-harga di daerah); d) inflasi di daerah (perkembangan harga-harga di daerah);
- e) masuk investasi di daerah; dan e) masuk investasi di daerah; dan
- f) (Keuangan pemerintah daerah). f) (Keuangan pemerintah daerah).

Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada Tahun 2010-2016 menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup positif. Selama Tahun 2016, kegiatan ekonomi di Kota Mojokerto menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 5,77 persen (harga konstan Tahun 2010). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu sebesar 5,76 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,77 persen lebih lambat dibanding Tahun 2014 yaitu 5.83 persen dan inflasi dari PDRB Kota Mojokerto Tahun 2016, akan menjadi titik harapan untuk perbaikan ekonomi Kota Mojokerto di masa mendatang. Namun pertumbuhan sebesar itu juga masih menjadi problematika dengan tetap tingginya besaran inflasi PDRB yang melebihi pertumbuhan ekonominya walaupun sudah relatif kecil, pertumbuhan ekonomi 5,77 persen sementara inflasi PDRB 3,67 persen. Hal ini bisa dikatakan bahwa upaya pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah mendekati apa yang diharapkan. Akan tetapi dengan inflasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, tingkat daya beli masyarakat masih relatif rendah dan
- 2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
- 3) дату и номер предостережения;
- 4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
- 5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
- 6) личную подпись и дату.
- 3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
- 3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
- 3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений:
- 1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
- 2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
- 3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
- 3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
- 3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
- 3.3. Консультирование

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:

- 1) порядка проведения контрольных мероприятий;
- 2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
- 3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
- 4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
- 3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:
- 1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео - конференц - связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
- yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır .' (AY m. 9) ; yürütme veya yasama organı tarafından değil. Kişi ya da kişi grupları MGK ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla suçlu ilan edileme z; mahkûm olmuş gibi de gösterilemez.

## 3- Adil yargılanma hakkının kişiye karşı yöneltilmiş suçlama boyutu açısından ilgili tüm ilkeleri ihlal edilmiştir (AİHS m. 6/1, 6/3a,b,c,d,e )

- 17- Milli 17- Milli 686 sayılı KHK'nın 1 . Maddesine göre , ' Terör örgütlerine Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut ( ) eklerde yer alan listelerde ismi geçen kamu görevlileri bunlarla irtibatı olan . ' Böylece, başvuran başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır yargılanmadan bir terör örgütünün üyesi gösteril miş, ceza kanunu anlamında kendisine bir suçlama atfedilmiş (terör örgütü üyeliği) ve bu suçtan mahkûm bir daha ömrü boyunca çalışması imkânsız olmuş gibi kesin ifadeler kullanılarak, olacak şekilde kamu görevinden çıkarılmıştır . Kısaca, bir KHK ile suçlanmış, mahkûm edilmiş ve bu mahkûmiyetin karşılığı olarak kendisine, sonuçları son derece ağır bir yaptırım (sivil ölüm) uygulanmış ve böylece cezalandırılmıştır.
- 18- Söz leşmenin 6. maddesi anlamında 'kişiye karşı yöneltilmiş suçlama' kavramı özerk yorumlanır; AİHM bu açıdan devletlerin iç hukukundaki nitelendirme ile bağlı değildir. Suçlamanın niteliği, cezanın ya da yaptırımın niteliği ve ağırlığı bu açıdan AİHM'nin dikkate aldığı ölçütlerdir. AİHM bu ölçütlerden her birini tek tek dikkate alarak, somut olayda ceza hukuku anlamında Engel 'kişiye karşı yöneltilmiş bir suçlama' bulunup bulunmadığını kararlaştırır ( ve diğerleri / Hollanda ). Eğer bir suçlama iç hukukta zaten ceza hukuku anlamında suç olarak nitelendirilmiş ise, bu durumda Sözleşmenin 6. maddesinin ceza hukuku ilkeleri somut olaya doğrudan uygulanır.
- 19- Somut olayda başvurana yöneltilen suçlama 'terör örgütüne üyeliktir'; KHK ekinde kimlerin üye, kimlerin iltisak veya irtibatı olduğu ayrı ayrı yazılmadığı için, ekli listelerde yer alan tüm kamu görevlileri terör örgütüne üyelikle de suçlanmış olacakları gibi, her biri ayrı ayrı iltisak veya irtibatla da suçlanabilir. Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu terör örgütüne üyeliği suç olarak nitelendirmiştir (TCK m. 314, TMK m. 1 v d.). Terör örgütü üyeliği iç hukukta suç olarak nitelendirildiğine ve başvurana da bu suçlama isnat edildiğine
KRUGLOV AND OTHERS v. RUSSIA JUDGMENT 21

which was outside the six-month period as regards the appeal decision of 11 May 2010 on the lawfulness of the court search warrant (see § 51 above) and within the six-month period as regards the final decisions on the complaints under Article 125 of the CCrP (30 August, 23 and 30 September 2010, see §§ 52 - 54 above). The Court notes that the court search warrant of 25 March 2010 had imposed 'no limitations' on the investigator' s discretion during the performance of the search (see § 50 above). Thus, the manner of the performance of the search of the flat and the seizure of the electronic devices resulted from the search warrant itself and its terms rather than from the authorities ' unlawful actions, for instance, at variance with the search warrant. Therefore, a complaint under Article 125 of the CCrP could not have provided a redress to the applicants ' grievances stemming from the terms of the search warrant itself. 117. Given that the complaints under Article 125 of the CCrP were ineffective for the applicants ' grievances, only the appeal decision on the search warrant should be taken into account for the purposes of the six-month period calculation. As noted above, the applicants filed their application more than six months after the appeal decision in respect of the search warrant. Thus, this application should be declared inadmissible pursuant to Article 35 §§ 1 and 4 of the Convention. 118. As for the other applicants who had used the complaint under Article 125 of the CCrP, the Court notes as follows. Two applicants (applications nos. 32324/06 and 26067/08) argued that the State officials should have stopped their search of the premises after learning on site that those premises had been in fact used by lawyers. Three applicants (applications nos. 2397/11, 19667/16 and 36833/16) considered that the State officials had unlawfully extended the search to encompass the premises not covered by the search warrants. Two applicants (applications nos. 11264/04 (second search) and 73629/13) complained about the authorities ' unlawful actions because the searches had been performed under the procedures not requiring a judicial authorisation at all, whether before or after the search. In the above circumstances, the applicants ' grievances stemmed from the manner in which the authorities had acted, rather than from any supposed defects in the underlying judicial authorisation, where it existed. Given the courts ' power to declare such actions unlawful or unjustified, the Court accepts that in the above circumstances the applicants ' attempts to challenge the actions of the investigating authorities under Article 125 of the CCrP were reasonable. 119. The Court further notes that, with the exception of one (application no. 36833/16), all of the above applications were submitted within six months after the appeal decisions taken on the complaints under Article 125 of the CCrP. Thus they were not belated. Mr Levchenko (application no. 36833/16) chose to continue the chain of appeals by using the two-tier cassation procedure and lodging an application with the Court within six
2

Ситуационный план выполняется в масштабе 1:500 , 1:1000, 1:2000 с указанием ориентации по сторонам света. На ситуационном плане указывается нумерация фасадов объекта, в отношении которых разрабатывается Паспорт фасадов. 2.3.2. Изображение фасадов объекта (развертка фасадов). Развертка фасадов выполняется в виде чертежа в масштабе 1:50 , 1:100 с указанием длины, членений и высотных характеристик (высотных отметок) объекта, с указанием колера и материала конструктивных элементов фасадов, архитектурных деталей, элементов декора фасадов, инженерного и технического оборудования в соответствии с Таблицей, а также с указанием места размещения информационных конструкций (указателей, вывесок, информационных стендов) . Таблица

Номер фасада в соответствии с ситуационным планом
№	Описание архитектурных деталей и конструктивных элементов фасадов, элементов декора фасадов, инженерного и технического оборудования	Материал	Колер	Основные параметры
Длина, Высота, Площадь	Количество
Описание архитектурных деталей и конструктивных элементов фасадов, элементов декора фасадов, инженерного и технического оборудования	Описание архитектурных деталей и конструктивных элементов фасадов, элементов декора фасадов, инженерного и технического оборудования оборудования	Материал	Колер	Площадь	Длина, Высота, Площадь

1	2	3	4	5	6
1	Архитектурные детали и конструктивные элементы фасадов
2	Элементы декора лицевых фасадов
3	Инженерное и техническое оборудование

2.3.3. Изображение элемента фасада (при наличии) . Изображение создаваемого, изменяемого крыльца, навеса, козырька, карниза, балкона, лоджии, веранды, террасы, эркера, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проёмов выполняется в виде чертежа в масштабе 1:10 , 1:25 с указанием длины, ширины и высотных характеристик (высотных отметок) элемента, с указанием колера и материала. 2.3.4. Изображение фасадов объекта (развертка фасадов) с отображением сложившейся застройки. Развертка фасадов объекта (развертка фасадов) с отображением сложившейся застройки выполняется в виде фотофиксации в дневное время суток и в ночное время суток.

3 . Требования к оформлению Паспорта фасадов

3 .1. На бумаге. 3 .1.1. Формат - А4 (А3). 3 .1.2. Шрифт - Times New Roman, размер №14, межстрочный интервал 1. 3 .1.3. Нумерация страниц с учетом титульного листа с соблюдением последовательности разделов, предусмотренных настоящим приложением. 3.2. В электронном виде . 3 .2.1. Формат .pdf. одним файлом . 3 .2.2. Формат . dwg . одним файлом .
5

- 11. gr.

Heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar fellur sjálfkrafa niður ef eitthvað af eftir- töldu gerist:

- Sá tími er á enda sem heimildinni hefur verið markaður og beiðni umframlengingu henn- ar kemur ekki fram eða ekki er mætt af hálfu skuldarans í þinghaldi við lok áður veittrar heimildar.
- Héraðsdómi berst skrifleg tilkynning skuldarans um að hann afsali sér heimildinni.
- Úrskurður gengur um að skuldaranum sé veitt heimild til greiðslustöðvunar eða nauða- samningsumleitana eða að bú hans sé tekið til gjaldþrotaskipta samkvæmt kröfu hans sjálfs.
- Löggilt er skilanefnd til að slíta félagi sem hefur heimild til fjárhagslegrar endurskipu- lagningar.

Heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar fellur einnig niður við uppkvaðningu úrskurðar héraðsdóms um höfnun beiðni um framlengingu heimildarinnar eða úrlausnar æðra dóms um slíka höfnun, svo og þegar lokatímabili heimildarinnar lýkur. Ef heimild fellur niður eftir 1. eða 2. mgr. falla sjálfkrafa niður fundir með lánardrottnum skuldara og þinghöld í tengslum við heimildina sem áður hefur verið ákveðið að halda. Aðstoðarmanni ber án tafar að tilkynna öllum þekktum lánardrottnum skuldarans á sannan- legan hátt ef heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar fellur niður eftir ákvæðum þessar- ar greinar.

- 12. gr.

Lánardrottinn skuldara getur krafist þess við héraðsdóm að heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar verði felld niður ef lánardrottinn telur atvik vera með þeim hætti að skuldara yrði hafnað um framlengingu heimildarinnar skv. 4. mgr. 9. gr. Aðstoðarmanni ber að krefjast þess við héraðsdóm að heimild verði felld niður ef hann telur atvik vera slík sem í 1. mgr. segir eða skuldara ekki hafa sinnt skyldum sínum skv. 3. mgr. 17. gr. Krafa skv. 1. eða 2. mgr. skal vera skrifleg og rökstudd. Þau gögn skulu fylgja henni sem hún er studd við. Berist héraðsdómi krafa samkvæmt framansögðu skal án tafar boða skuldara og þann sem hana hefur uppi til þinghalds með sannanlegum hætti og hæfilegum fyrirvara. Ef skuldarinn sækir ekki þing og gagnaðili krefst þess skal héraðsdómur þegar í stað kveða á þeim grunni upp úrskurð um að fella niður heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar. Sæki skuldarinn á hinn bóginn þing og mótmæli kröfu gagnaðila skal farið með ágreining þeirra eftir 167. gr. og XXIV. kafla, sbr. XXV. kafla laga um gjaldþrotaskipti o.fl., en þó þannig að kærufrestur á úrskurði um niðurfellingu heimildar er einn sólarhringur og frestar kæra réttaráhrifum úr- skurðar þar til máli lýkur fyrir æðra dómi. Aðstoðarmanni ber án tafar að tilkynna öllum þekktum lánardrottnum skuldarans á sannan- legan hátt ef heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar fellur niður eftir ákvæðum þess- arar greinar.
IV. Pełnienie roli nauczyciela poprzez: ▪ planowanie, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, ▪ dobór metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego i dynamiki pracy grupy uczniowskiej, ▪ organizowanie i prowadzenie zajęć w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, ▪ korzystanie w trakcie lekcji ze środków multimedialnych i technologii informacyjnej, ▪ dostosowanie sposobu komunikacji w trakcie lekcji do poziomu rozwoju uczniów, ▪ pobudzanie aktywności poznawczej i współpracy uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, ▪ organizowanie pracy uczniów w formie indywidualnej, w parze i grupie, ▪ dostosowanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ▪ diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, ▪ podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych), ▪ podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, szczególnie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, ▪ podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, rodzicami i specjalistami pracującymi z uczniami. V. Analiz ę i interpretacj ę obserwowanych/ doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: ▪ prowadzenie dokumentacji praktyki, ▪ konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ▪ samoocenę funkcjonowania w trakcie wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), ▪ ocenę przebiegu prowadzonych czynności i realizacji zamierzonych celów, ▪ konsultacje z opiekunem praktyk w celu omówienia obserwowanych i prowadzonych lekcji, ▪ omówienie zgromadzonych doświadczeń z innymi praktykantami - kandydatami na nauczycieli języka angielskiego.
Sposób zaliczenia zajęć	zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne	Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): problemowe, sytuacyjne (giełda pomysłów), ćwiczeniowo -praktyczne (metoda projektu, studium przypadku, doświadczeń, obserwacji), dyskusji (oksfordzka). Metody eksponujące: pokaz, drama, metoda gier symulacyjnych.
NDIS Quality and Safeguards Commission

NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

###### 2. Income and Expenses Administered on Behalf of Government

This section analyses the activities that the NDIS Commission does not control but administers on behalf of the Government. Unless otherwise noted, the accounting policies adopted are consistent with those applied for departmental reporting.

####### 2.1 Administered Expenses

Note 2.1A: Suppliers 2.1A: Suppliers	2019 $'000
Goods and services supplied or rendered
Contractors	103
Travel	78
IT services	51
Provider support	665
Other	64
Total good and services supplied or rendered	931
Goods supplied	747
Services rendered	184
Total good and services supplied or rendered	931
Total suppliers	931
Note 2.1B: Grants	2019 $'000
Goods and services supplied or rendered
Private sector
External parties	1,242
Not-for-profit organisations	2,657
Total grants	3,899

Grant commitments

Commitments for grant payments including GST are as follows
Within one year	2,003
Total grant commitments	2,003

########## Accounting Policy

The entity administers a number of grants on behalf of the Government. Grant liabilities are recognised to the extent that (i) the services required to be performed by the grantee have been performed or (ii) the grant eligibility criteria have been satisfied, but payments due have not been made. When the Government enters into an agreement to make these grants and services but services have not been performed or criteria satisfied, this is considered a commitment.

85

NDIS Quality and Safeguards Commission Annual Report 2018 - 2019
Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Сальского городского поселения в рамках обеспечения деятельности аппарата управления Администрации Сальского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01	04	89 1 00 21010	240	40.4	40.4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению подготовленной на основе генерального плана Сальского городского поселения документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Сальского городского поселения в рамках обеспечения деятельности аппарата управления Администрации Сальского городского поселения (Иные межбюджетные трансферты)	01	04	89 1 00 87030	540	409.5	409.5