ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	361.006.370	346.110.280

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp361.006.370 dan Rp346.110.280, terinci sebagai berikut:

Tabel DaftarMutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesinper 31 Desember 2021 dan 2020
No	Peralatan dan mesin	31 Des 2020	Kore ksi	31 Des 2021
1	Alat-alat besar	7.000.000	7.000.000
2	Alat-alat Angkutan	48.189.000	48.189.000
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur
4	Alat-alat Pertanian
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	281.030.280	13.906.090	281.030.280
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	8.225.000	8.225.000
7	Alat-alat Kedokteran	666.000	666.000
8	Alat-alat Laboratorium	1.000.000	1.000.000
9	Alat-alat Pertanian	990.000
Jumlah	346.110.280	14.896.090	361.006.370

Pada Tahun 2021 terdapat Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 14.896.090,- yang terdiri dari :

- • Penambahan Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 14.896.090,- merupakan hasil realisasi atas Belanja Belanja Modal 2 alat kantor dan rumah tangga, 1 alat pertanian.

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	885.108.507	885.108.507

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

36
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- ee. (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ff. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

### 3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I	PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 3.1 Penjelasan Pos-posLaporan Realisasi Anggaran a. Pendapatan Daerah b. Belanja Daerah c. Transfer d. Pembiayaan

4
▪ prowadzenie bieżącej dokumentacji praktyki
Punkty ECTS uzyskane wsemestrze 6	3
ŁĄCZNIE PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT	12
## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Maksud danTujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1. Aset;
- 2. Kewajiban;
- 3. Ekuitas dana;
- 4. Pendapatan;
- 5. Belanja;
- 6. Transfer;
- 7. Pembiayaan; dan
- 8. Arus kas.
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы «Развитие территорий жилищного строительства в Сальском городском поселении» муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	02 1 00 29020	240	04	12	1 412.0
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	02 2 00 00000	113.2
Расходы на прочие мероприятия по жилищному хозяйству территории в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	02 2 00 29270	240	05	01	113.2
Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»	03 0 00 00000	64 512.7
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении»	03 1 00 00000	3 446.5
- perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Dan biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Selanjutnya biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Kemudian biaya perolehan jalan, jaringan,dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Dam biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2019 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang depreciable assets dapat disusutkan ( ) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan
051 2936	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно - методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно - производственных комбинатов, логопедических пунктов в рамках подпрограммы «Функционирование муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы «Культура города Кемерово»
051 5144	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга в рамках подпрограммы «Функционирование муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы «Культура города Кемерово»
051 7045	Улучшение материально - технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы «Функционирование муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы «Культура города Кемерово»
051 7048	Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области в рамках подпрограммы «Функционирование муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы «Культура города Кемерово»
051 7902	Средства для компенсации затрат города Кемерово, связанных с осуществлением им функций административного центра Кемеровской области, в рамках подпрограммы «Функционирование муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы «Культура города Кемерово»
052 0000	Подпрограмма «Социальные гарантии в системе культуры»
052 7042	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно - досуговых учреждений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе культуры» муниципальной программы «Культура города Кемерово»
052 7043	Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе культуры» муниципальной программы «Культура города Кемерово»
052 7201	Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе культуры» муниципальной программы «Культура города Кемерово»
060 0000	Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Кемерово»
061 0000	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико - санитарной помощи»
19

## 4. Samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar.

Frumvarpið felur í sér nýmæli og breytingar á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, til að mæta efnahagslegum áhrifum af COVID-19-faraldrinum og þeim aðgerðum sem stjórn- völd hafa gripið til í kjölfarið til að hemja útbreiðslu hans. Efni frumvarpsins gefur ekki tilefni til að ætla að tillögur þess stangist á við stjórnarskrá eða alþjóðlegar skuldbindingar. Svo sem fram kemur í kafla 3 var þess gætt við samningu frumvarpsins að efni þess og framsetning samrýmdust ákvæðum stjórnarskrár, sérstaklega ákvæði 72. gr. hvað varðar réttindi veðkröfu- hafa. Ámóta breytingar hafa verið gerðar á löggjöf nágrannaþjóða í kjölfar efnahagslegra afleiðinga COVID-19-sjúkdómsins.

## 5. Samráð.

## 6. Mat á áhrifum.

Frumvarpið hefur það að markmiði að þau atvinnufyrirtæki sem hafa orðið fyrir verulegum tekjumissi vegna áhrifa heimsfaraldurs geti fengið meðeinföldum aðgerðum skjól til að endur- skipuleggja rekstur sinn á meðan ástandið varir. Með frumvarpinu er lagt til nýtt úrræði um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar atvinnufyrirtækja. Auk þess eru lagðar til varanlegar breytingar á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. þess efnis að nauðasamn- ingur geti einnig náð til samningsveðkrafna. Verði frumvarpið að lögum munu atvinnufyrirtæki geta nýtt sér úrræðið og komist í greiðsluskjól í allt að eitt ár. Áþeim tíma verður ekki komið fram vanefndaúrræðum auk þess sem greiðslur munu ekki fara fram á gjalddögum krafna. Til þess er þó að líta að meðúrræðinu er skapað tækifæri fyrir atvinnufyrirtæki til að komast yfir þær tímabundnu og krefjandi aðstæður sem COVID-19-faraldurinn hefur haft í för með sér og þannig komast hjá gjaldþroti með tilheyrandi neikvæðum afleiðingum fyrir samfélagið. Erfitt er að meta fjárhagsleg áhrif frumvarpsins en gangi markmið þess eftir þykir ljóst að til lengri tíma verði fjárhagslegur og samfélagslegur ávinningur mun meiri en hugsanleg tíma- bundin neikvæð áhrif frumvarpsins.

### Um einstakar greinar frumvarpsins.

Um 1. gr. Hér er fjallað um hið nýja úrræði og tilgang þess. Eins og fram kemur í ákvæðinu er það skilyrði að grundvelli fyrir starfsemi lögaðila sem hefur á hendi atvinnustarfsemi, og í frum- varpinu er nefndur skuldari, hafi verið raskað verulega og að orsakir þess verði raktar beint eða óbeint til ráðstafana og aðstæðna sem hafa skapast vegna COVID-19-faraldursins sem hófst hér á landi í febrúar 2020. Þannig verður að vera unnt að rekja orsakir rekstrarvanda lögaðilans sem sækir um að leita úrræða eftir ákvæðum frumvarpsins til heimsfaraldursins en ekki annarra ástæðna sem eru ótengdar honum. Stafi rekstrarvandi skuldara af öðrum orsökum getur hann sem fyrr leitað úrræða eftir almennum reglum laga um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991. Þetta má einnig ráða af 1. mgr. 17. gr. frumvarpsins þar sem fram kemur markmið úrræðisins, þ.e. að stuðla að því að lögaðila, sem orðið hefur fyrir verulegri röskun á fjárhagslegum grundvelli atvinnustarfsemi sinnar
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных органов местного самоуправления Сальского городского поселения» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)	99 9 00 99990	850	01	13	120.0	120.0»;

7 ) приложение 17 к решению изложить в следующей редакции:

«Приложение 17
к решению Собрания депутатов
Сальского городского поселения
«О бюджете Сальского городского
поселения Сальского района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые согласно статьи 6 решения Собрания депутатов Сальского района "О бюджете Сальского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" бюджету Сальского городского поселения Сальского района, за счет средств субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
Направление расходования за счет распределения субсидий	классификация расходов	Плановый период
- 4. Председатель Контрольно - счетного органа утверждает соответствующие положения о реализации установленных гарантий в Контрольно - счетном органе.

## Статья 23. Заключительное положение

Изменения в настоящее Положение вносятся правовым актом Совета и вступают в силу в установленном порядке.
- 17.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 18.Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- 19.Sekretariat DPRD;
- 20.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- 21.Badan Penelitian dan Pengembangan;
- 22.Badan Kepegawaian;
- 23.Inspektorat;
- 24.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 25.Kecamatan Prajurit Kulon;
- 26.Kecamatan Magersari;
- 27.Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- 28.Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- 29.Dinas Pertanian.
- 30.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Sedangkan yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Kota Mojokerto yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi san menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Mojokerto, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah kota Mojokerto, tidak termasuk Perusahaan Daerah. Dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal :
LKKL SEMESTER II 2017 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI

A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENJELASAN UMUM A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENJELASAN UMUM CATATAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai
Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis	Pengadilan Agama Banggai didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Pengadilan Agama Banggai mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Banggai berkomitmen dengan misi : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Peningkatan penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces

A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENJELASAN UMUM
#### PART 3. MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY Mandatory reporting

##### Disability reporting

Since 1994, non-corporate Commonwealth entities have reported on their performance as policy adviser, purchaser, employer, regulator and provider under the Commonwealth Disability Strategy. In 2007 - 08, reporting on the employer role was transferred to the Australian Public Service Commission's State of the Service reports and the APS Statistical Bulletin . These reports are available at apsc.gov.au. From 2010 - 11, entities have no longer been required to report on these functions. The Commonwealth Disability Strategy has been overtaken by The National Disability Strategy 2010 - 2020 , which sets out a 10-year national policy framework to improve the lives of people with disability, promote participation and create a more inclusive society. A high-level, two-yearly report will track progress against each of the six outcome areas of the strategy and present a picture of how people with disability are faring. The first of these progress reports was published in 2014 and can be found at dss.gov.au

##### Information required by other legislation

No information is required to be disclosed by other legislation.

##### Freedom of Information

We provide information under the Freedom of Information Act 1982 (FOI Act) as required. Documents released under the FOI Act will be publicly listed on our FOI Act disclosure log , other than documents that are exempt from this requirement. Weare required to publish an Information Publication Scheme(IPS)statementunderPart II oftheFOIAct.Weareprogressivelypublishing the required information onourwebsite.It will be available, when completed, at ndiscommission.gov.au The IPS has replaced the former requirement to publish a 'section 8' statement in an annual report.

##### Corporate governance

The governance of the NDIS Commission is in accordance with normal practices for non- corporate Commonwealth entities. The NDIS Commissioner is the Accountable Authority, and is the sole statutory officer overseeing all functions of the NDIS Commission. The NDIS Commission delegates powers from the Accountable Authority through instruments of delegation, including instruments of delegation for:

- ⚫ governance, including powers under the Public Governance, Performance ⚫ governance, including powers under the Public Governance, Performance and Accountability Act 2013
- ⚫ resources related matters, including powers under the Public Service Act 1999 ⚫ resources related matters, including powers under the Public Service Act 1999 and other relevant legislation