ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Pemerintah Kabupaten Purbalingga

BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

- b) Utang belanja gaji pokok kekurangan bulan Oktober s/d Desember 2022 sebesar Rp.1.817.204,00
- c) Utang belanja tagihan listrik bulan Desember 2022 sebesar Rp 4.277.717,00
- d) Utang belanja tagihan Internet bulan Desember 2022 sebesar Rp 621.600,00
- e) Utang belanja tagihan Air bulan Desember 2022 sebesar Rp 185.830,00,00
- f) Utang belanja tagihan Telepon bulan Desember 2022 sebesar Rp 175.526,00

Rincian Utang Belanja disajikan dalam Lampiran Utang Belanja Pegawai dan Belanja Jasa.

- 3.4.3 EKUITAS Rp 1.149.016.513,89

Ekuitas menggambarkan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berasal dari total aset dikurangi dengan kewajiban. Saldo Ekuitas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2022 sebesar mengalami penurunan sebesar Rp. 1.149.016.513,89 Rp. dari saldo ekuitas tahun 2021 1.243.849.012,50 atau sebesar 7,62% sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- Periode s/d 31 Desember 2022

31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Ekuitas Awal	1.243.849.012,50	1.472.126.126	(228.277.113,50)	(15,50)
SURPLUS / DEFISIT - LO	(7.441.814.140,61)	(6.210.341.660,50)	1.231.472.480,11	19,83
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKA/ KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Ekuitas	1.227.450	(4.822.250)	(3.594.800)	(74,55)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.345.754.192	5.986.886.797	1.358.867.395	22,70
EKUITAS AKHIR	1.149.016.513,89	1.243.849.012,50	(94.832.498,61)	(7,62)

Halaman 28
Ringkasan KEUANGAN SEMESTER I TINGKAT UAPPAW Ringkasan KEUANGAN SEMESTER I TINGKAT UAPPAW PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2019, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Laporan Keuangan | Ringkasan 4
2

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3242);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mojokerto Hal - 2
- 9) Memberikan saran dan petimbangan kepada Lurah
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah
- d) Kasi Pelayanan Umum
- Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pelayanan umum Kelurahan serta sarana dan prasarana Kelurahan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Adapun tugas dari Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana program kerja Seksi Pelayanan Umum
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum
- 3) Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan, dan sanitasi lingkungan
- 4) Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- 5) Melaksanakan pelayanan perijinan
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum;
- 7)
- 7) Memberian saran dan pertimbangan kepada Lurah
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah
- e) Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat
- Seksi Pemberdayaan dan pembangunan Masyarakat mempunyai tugas membantu Lurah dalam meningkatkan taraf hidup melalui kebijaksanaan pemarataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh pelosok kelurahan. Adapun tugas dari Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana program kerja Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat
- 2) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaandan Pembangunan Masyarakat
- 3) Memantapkan lembaga kemasyarakan kelurahan;
- 4) Pemantaban pola keterpaduan pembangunan Kelurahan melalui penyelenggaraan Munrenbangkel
- 5) Meningkatkan partisipasi dan pendayagunaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan
- 6) Mengkoordinasikan penyususnan bahan pembinaan/ fasilitasi bidang perekonomian, Pendidikan,kesehatan, keluarga berencna dan keluarga sejahtera
- 7) Mengkoodinasikan penyiapan sarana perkonomian dan pembangunan
- 8) Menghimpun dan pengolahan data perkonomian dan pembangunan
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah

85
Catatan atas LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM SEMESTER I TAHUN Laporan Keuangan 2019

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.Disamping itu,

III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Umum 17
19

- að hann fari að skilvirkum varfærnisreglum, þ.m.t. lágmarkskröfum um eigið fé og eftirlit, og framkvæmd sé reglubundin ytri endurskoðun til að tryggja að fjármála- gerningar séu í vörslu útvistunaraðila í þeim tilvikum sem útvistunaraðili sinnir verk- efnum skv. 1. mgr. 46. gr.,
- að útvistunaraðili aðgreini eignir viðskiptavina vörsluaðila frá eigin eignum og frá eignum vörsluaðila þannig að eignir viðskiptavina vörsluaðila séu auðkenndar tiltekn- um vörsluaðila,
- að útvistunaraðili geri allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að ef komi til ógjaldfærni útvistunaraðila þá séu eignir verðbréfasjóðs, sem eru í vörslu útvistunar- aðila, hvorki tiltækar til úthlutunar né sölu til hagsbóta fyrir lánveitendur útvistunar- aðila, og
- að útvistunaraðili starfi í samræmi við 43., 46., 48. gr. og 50. gr.

Vörsluaðila er heimil útvistun skv. 1. mgr. á vörslu fjármálagerninga skv. 1. mgr. 46. gr. þrátt fyrir að skilyrði b-liðar 4. tölul. 1. mgr. séu ekki uppfyllt ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

- Af löggjöf ríkis utan EES leiðir að varsla fjármálagerninga verði að vera í höndum svæðisbundins aðila.
- Útvistun vörsluaðila er ekki umfangsmeiri en nauðsyn krefur samkvæmt lögum ríkis skv. 1. tölul.
- Enginn svæðisbundinn aðili uppfyllir skilyrði b-liðar 4. tölul. 1. mgr.
- Fjárfestar í verðbréfasjóði eru upplýstir fyrir fram með fullnægjandi hætti um að slík útvistun sé nauðsynleg vegna áskilnaðar laga í viðkomandi ríki, um þær aðstæður sem réttlæta slíka útvistun og um áhættu sem fylgir slíkri útvistun.
- Rekstrarfélag fyrir hönd verðbréfasjóðs beinir þeim fyrirmælum til vörsluaðila að hann útvisti vörslu slíkra fjármálagerninga til svæðisbundins aðila.

Útvistunaraðila er heimil keðjuútvistun að uppfylltum skilyrðum þessarar greinar. Ráðherra setur reglugerð um útvistun verkefna vörsluaðila, meðal annars um aðgreiningu eigna.

- 50. gr.

#### Hátternisreglur vörsluaðila.

Rekstrarfélag skal ekki vera vörsluaðili verðbréfasjóða. Vörsluaðili skal sinna hlutverki sínu af heiðarleika, sanngirni, fagmennsku og óhæði og eingöngu standa vörð um hagsmuni verðbréfasjóðs og eigenda hlutdeildarskírteina. Vörsluaðila er óheimilt að sinna verkefnum sem kunna að valda hagsmunaárekstrum á milli hans, verðbréfasjóðs, eigenda hlutdeildarskírteina eða rekstrarfélags nema vörsluaðili hafi með tilhlýðilegum hætti aðskilið framkvæmd og ábyrgð vörsluverkefna sinna frá öðrum verkefnum sem kunna að valda hagsmunaárekstrum og að þeir mögulegu hagsmunaárekstrar séu greindir og vaktaðir og fjárfestar upplýstir um þá. Ráðherra setur reglugerð um óhæði vörsluaðila.

- 51. gr.

#### Ábyrgð vörsluaðila.

Vörsluaðili ber ábyrgð gagnvart verðbréfasjóði og eigendum hlutdeildarskírteina á því þegar fjármálagerningur í vörslu hans eða útvistunaraðila hans glatast. Í því tilviki skal vörsluaðili láta af hendi án ástæðulausrar tafar sams konar fjármálagerning eða fjárhæð sem samsvarar virði hans til verðbréfasjóðs eða rekstrarfélags fyrir hönd sjóðsins.
Markmiðið með skoðuninni er fyrst og fremst að tryggja öryggi barna á lóðinni. Mikilvægt er að framkvæma skoðun á lóð daglega áður en nemendur fara út í frímínútur. Eftirfarandi atriði þyrfti að skoða:

• Kanna þarf hvort mikil hálka er á lóð og göngustígum innan lóðar. Ef svo er skal gera • Kanna þarf hvort mikil hálka er á lóð og göngustígum innan lóðar. Ef svo er skal gera viðeigandi ráðstafanir, s.s. að salta þá fleti sem eru hálir. Mikilvægt er að kanna hálku á yfirborði leiktækja. Sé ísing úti er ekki ólíklegt að þau séu hál. Meta þarf hvort hindra þurfi aðgang barna að hálum leiktækjum því þau geta verið hættuleg og skapað fallhættu. Ef starfsfólk kemur því ekki við að hálkuverja lóðina meðgóðu móti þarf að meta hvort æskilegt sé að nemendur fari út að leika sér meðan ástandið varir. Lýsing: Kanna ber hvort unnin hafa verið skemmdarverk á lýsingu lóðar eða hvort perur hafa • bilað. Ef svo er þarf að tilkynna það strax til viðkomandi aðila sem sér umviðhald lóða. Rusl: Mikilvægt er að allt rusl sé fjarlægt. Sprautur og nálar sem finnast ber að fjarlægja • samkvæmt leiðbeiningum frá Embætti landlæknis um meðferð á notuðum sprautum og nálum. Leiktæki: Skoðaþarfleiktæki til aðkannahvortþauséubrotineða skemmd.Efskemmdarverk • hafa verið unnin á þeim er mikilvægt að það sé tilkynnt strax til viðeigandi aðila sem sér um viðgerð á leiktækjum. Ef ekki tekst að lagfæra tækin þarf að girða þau af þannig að börn komist ekki að þeim. Undirlag: Skoða þarf undirlag undir tækjum. Ef möl er notuð semfallundirlag skal kanna hvort • borist hafi grjót, timbur eða annað í mölinni og fjarlægja það strax, sé þess þörf, annars virkar öryggisundirlagið ekki ef barn fellur úr tækinu. Þar sem möl er notuð sem öryggisundirlag myndast oft hola t.d. undir rólum. Til að öryggisundirlagið virki þarf að raka mölina reglulega. Gangstéttar: Sópa þarf gangstéttar. Laus möl sem berst upp á gangstéttar er hættuleg og • getur valdið slysi hjá nemendum, foreldrum og starfsfólki. Vatnssöfnun: Kanna þarf hvort vatn hafi safnast fyrir á lóðinni. Ef rekja má vatnssöfnun til • stíflaðs niðurfalls skal tilkynna það til þeirra sem sjá umviðhald á lóðinni.
Контрольно - счетный орган осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, устава Промышленновского муниципального округа, настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.

## Статья 3. Принципы деятельности контрольно - счетного органа

Деятельность Контрольно - счетного органа основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.

## Статья 4. Состав и структура контрольно - счетного органа

- 1. Контрольно - счетный орган образуется в составе председателя и аппарата контрольно - счетного органа.
- 2. Председатель замещает муниципальную должность.
- 3. Срок полномочий председателя Контрольно - счетного органа устанавливается на срок полномочий Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа (далее - Совет).
- 4. В состав аппарата контрольно - счетного органа входит инспектор. На инспектора контрольно - счетного органа возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля и ведению бухгалтерского учета контрольно - счетного органа.
- 5. Штатная численность Контрольно - счетного органа определяется нормативным правовым актом Совета по представлению председателя Контрольно - счетного органа с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости.
- 6. Структура и штатное расписание Контрольно - счетного органа утверждаются председателем Контрольно - счетного органа, исходя из возложенных на Контрольно - счетный орган полномочий.
- 7. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно - счетного органа определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

## Статья 5. Порядок назначения на должность председателя Контрольно - счетного органа

1. Председатель Контрольно - счетного органа назначается на должность Советом. 2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно - счетного органа вносятся в Совет:
Pada mulanya, semua orang mempercayai, dengan berlalunya masa, semua kesan penawanan dan penjajahan menjadi semakin luput dan pupus. Kes itu akan menjadi seperti kes kebudayaan dan bahasa mereka yang pernah semakin lemah dan tidak bertenaga ketika mereka ditadbir dan diperintah pihak luar. Dengan berlalunya masa, keadaan itu masih tidak berubah. Sekalipun ada pihak yang melaung-laung untuk menghidupkan semula budaya dan bahasa asal, usaha itu tidak menampakkan hasil yang menggalakkan. Setelah mengambil alih pucuk pimpinan dan menjadi pentadbir, masih kekal begitu, pasti bukan tanggungjawab kaum pendatang lagi. Sesekali ketika Soo Ler dan Amyang sudah lanjut usia bertemu, mereka sering saling menyoal. 'Kiranya dikatakan zaman dulu kita tidak boleh mendaulatkan budaya dan bahasa kita kerana golongan pentadbir bukan orang kita. Sekarang setelah mengambil alih pucuk pemerintah, kita masih seperti waktu itu, apa pula alasan kita?' Tanya Am. 'Kenapa dikatakan bahasa dan budaya kita tidak serasi dengan perkembangan zaman? Kenapa dikatakan bahasa kita bukan bahasa teknologi dan bahasa sains?' Ambertanya lagi. 'Apa itu sebenarnya teknologi dan sains itu?' Soo Ler menjawab dengan suara yang kurang yakin, 'Entahlah .... Mungkin dalam proses ditawan dan dijajah itu, kita sudah kehilangan lidah kita ....' BIODATA Penulis LEE Keok Chih dilahirkan di Selising, Kelantan, pada 28 April 1962 .Membabitkan dirinya dalam dunia kesusasteraan sejak di sekolah rendah dan sajak pertamanya mendapat tempat dalam Medan Pelajar, manakala sajaknya, Tiga Kali Terima Kasih, disiarkan dalam majalah Dewan Sastera ketika berada di Tingkatan Empat. Penerima biasiswa Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia (MISC) untuk melanjutkan pelajaran dalam jurusan Kejuruteraan Marin dan jawatan jurutera perkapalan yang disandangnya, membawanya mengembara ke serata dunia. Lulusan Kejuruteraan Marin Kelas Pertama dan pemegang Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat ini banyak menghasilkan puisi dan cerpen. Karyanya mendapat tempat dalam Mingguan Malaysia, Berita Minggu, Bacaria, Watan, Mingguan Wanita, Utusan Pengguna, Utusan Zaman, Mastika, Jelita, Dewan Siswa, Dewan Sastera dan Dewan Masyarakat. Novelnya, Cinta dan Dendam, menggunakan nama pena Ardi Amin diterbitkan Karangkraf (M) Sdn Bhd. Pernah memenangi Hadiah Sastera Sin Chew Jit Poh, Hadiah Sastera Utusan - Public Bank dan Hadiah Sastera Perdana Malaysia. Kini bertugas di sebuah syarikat perundingan yang berpusat di China. Antara kumpulan puisinya, Di Pinggir Semenanjung dan Sepi Seorang Pelaut diterbitkan pada 2002 manakala kumpulan cerpennya, Insomnia.
KRUGLOV AND OTHERS v. RUSSIA JUDGMENT 11

NTAA, company N. and other lawyers to find and seize documents related to the provision of consulting and legal services by company N. and the NTAA. The court search warrant contained a detailed list of the exact documents that the investigators were looking for. The court also ordered the seizure of all devices and mobile phones containing correspondence related to the provision of consulting and legal services by company N. and the NTAA. The search took place from 4 p.m. on 6 October 2014 until 11 a.m. on 8 October 2014 as a result of which the police seized all computers and hard drives. It appears that the seized objects have not been returned. 68. Mr Parnachev, Mr Prokhorov, Mr Pestov and Mr Rozhkov appealed against the court ' s decision to issue a search-and-seizure order of 5 October 2014. In particular, they argued that a search in respect of a lawyer ' s premises should relate to an individual lawyer, rather than to premises including all lawyers working there. Mr Parnachev, Mr Prokhorov, Mr Pestov and Mr Rozhkov considered that the searches of their offices had constituted a disproportionate interference with their rights under Article 8 of the Convention, as it had breached professional secrecy without applying any procedural safeguards as required by the Court ' s case-law. On 3 December 2014 the Novosibirsk Regional Court dismissed the appeal. On 25 February 2015 an appeal in cassation lodged by them was also dismissed. A second appeal in cassation was successful and the first-instance court ' s decision to issue a search warrant was remitted to the appellate court for fresh examination. On 9 December 2016 the Novosibirsk Regional Court decided to amend the initial search warrant of 5 October 2014, specifying in more detail the documents to be sought by the investigating authorities.

#### 14. Application no. 19667/16, Ponyayeva v. Russia

69. The police investigated Mr N. on suspicion of fraud. Ms Ponyayeva provided legal services to Mr N. ' s companies and the police suspected her of involvement in the alleged fraud. Neither Mr N. nor Ms Ponyayeva have ever been officially accused of having committed any offences.

(a) Search of Ms Ponyayeva ' s office

70. On 26 January 2015 the Moskovskiy District Court of St Petersburg authorised a search of the office of a company which was a client of Ms Ponyayeva and where she rented a room in which to work. It held that the investigator ' s application for search warrant had been lawful, well- founded and reasoned and, thus, had had to be granted. The court noted that the materials submitted to it demonstrated objectively that the investigator had had sufficient grounds to believe that objects and documents relevant for the investigation could have been located on the premises of a company
Pemerintah Kabupaten Purbalingga

BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

- B. Surplus/Defisit-LO (Rp 7.441.814.140,61)

Saldo Surplus/Defisit-LO pada Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebesar yang berasal dari total Pendapatan-LO tahun (Rp 7.441.814.140,61) 2022 sebesar Rp 0,00 dikurangi dengan nilai Beban tahun 2022 sebesar Rp 7.438.639.140,61.

Saldo Surplus/Defisit-LO tahun 2022 mengalami penambahan sebesar dibandingkan saldo Surplus/Defisit-LO Rp 1.231.472.480,11 atau 19,83 % tahun 2021, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Pendapatan-LO	0	0	0	0
Beban	7.438.639.140,61	6.210.341.660,50	1.228.297.480,11	19,78
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(3.175.000)	0	(3.175.000)	(100)
Surplus/ Defisit-LO	(7.441.814.140,61)	(6.210.341.660,50)	1.231.472.480,11	19,83

- C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan

## Mendasar Rp 1.227.450,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar berupa Koreksi Ekuitas Lainnya. Pada tahun Anggaran 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp. 1.227.450,00 Nilai tersebut berasal dari pengurangan aset tetap serta penambahan aset lain lainnya di Tahun 2022.

- D. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan Rp 7.345.754.192,00

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 adalah Defisit Laporan Realisasi Anggaran sebesar yang harus dikonsolidasikan dengan PPKD. Rp 7.345.754.192,00

- E. Ekuitas Akhir Rp 1.149.016.513,89

Ekuitas Akhir pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penlitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar Rp 1.149.016.513,89 berasal dari perhitungan :

Ekuitas Awal Tahun 2022	1.243.849.012,50
Surplus/Defisit-LO	(7.441.814.140,61)

Halaman 21
Deskripsi spesifik: 1. Mampu memimpin dan mengembangkan riset untuk pengembangan ilmu akuntansi yang kompleks dengan integritas profesional yang tinggi; 2. Mampu mendiseminasikan manfaat dari hasil-hasil riset bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, dan diakui secara nasional atau internasional, , dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi.