ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
## BAB1 GAMBARAN UMUM

### A. GAMBARAN UMUM SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu lembaga teknis bidang keuangan yang memiliki kewenangan dalam bidang mengelola keuangan dan aset daerah mulai dari merencanakan anggaran pendapatan dan belanja untuk semua SKPD sampai menyajikan informasi keuangan daerah dan pencatatan pengelolaan aset daerah.Sesuai dengan tupoksi BPKAD kami menyadiakan jenis pelayanan seperti dibawah ini;

JENIS PELAYANAN ;

- 1. Pelayanan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD)
- 2. Pelayanan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
- 3. Pelayanan penerbitan naskah perjanjian hibah daerah(NPHD)
- 4. Pelayanan pengendalian anggaran belanja SKPD
- 5. Pelayanan verifikasi SPM
- 6. Pelayanan penerbitan SP2D
- 7. Pelayanan gaji dan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran
- 8. Pelayanan pencairan dana hibah dan bansos
- 9. Pelayanan penerimaan kas
- 10.Pelayanan asistensi penyusunan laporan keuangan SKPD
- 11.Pelayanan surat keterangan status tanah/penyertifikatan aset daerah

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah adalah sebagai berikut;

TUGAS TENGA TUGAS TENGA POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
Iris hanya mendengarkan leteran Ogos tanpa berbuat apa-apa. Iris juga mengongsi rasa sebenar Ogos, tapi dia tidak tahu cara terbaik untuk menghilangkan rasa kurang senangnya. Mungkin kerana tidak nampak Iris bertindak, selang tidak lama selepas itu, orang yang sama mendakwa lagi. Kali ini dia menimbulkan topik yang lebih penting dan besar - sistem. Dia mempertikaikan sistem kampung yang kurang sempurna dan banyak kelemahannya. Iris yang pada mulanya hanya datang kerana ingin membeli kayu-kayan yang tumbuh di sepanjang sungai dan ikan-ikan yang hidup di dalam sungai, terdiam sejenak mendengarkan kata-kata Ogos. Memang niat awal kedatangan mereka ke situ sekadar untuk berdagang. Tetapi, tanpa sistem yang matang, kepentingan perniagaan mereka pastinya tidak terjamin. Iris tidak boleh menuduh kampung ini tiada sistem. Kampung ini memang sudah lama mempunyai sistem. Sistem yang dimaksudkan, misalannya bangun untuk mencari nafkah ketika ayam mula berkokok dan pulang bila matahari menghilangkan diri ke sebalik bukit di bahagian barat sungai itu. Penduduk kampung tidak merasa kurang senang dengan sistem yang sudah lama digunakan di situ. Penduduk-penduduk kampung tidak merasa janggal dengan cara hidup yang sekian lama dipraktikkan. Yang merasa kurang selesa dan senang ialah Iris dan orang-orangnya. 'Bagaimana aku mahu menukar tabiat lama penduduk di sini?' Iris mengajukan soalan kepada orang- orangnya. 'Sudah sekian lama mereka kekal dengan cara mereka. Kalau kita memperkenalkan cara baru, pastinya ditentang secara habis- habisan.' Iris menyangka orang-orangnya mempunyai cadangan dan rancangan yang lebih bagus. Iris tidak menyangka, mulut yang melontarkan cadangan juga membisu seribu bahasa. Setelah terdiam agak lama, seorang pengikut Iris berkata, 'Kita tawan saja mereka. Kemudian kita paksa mereka menggunakan sistem kita.' Seorang lagi menyokong, 'Ya. Kita terpaksa menggunakan kekerasan.' Berdasarkan sistem yang dipraktikkan tempat asal Iris - semua tindakan berdasarkan golongan majoriti, maka suatu rancangan diatur untuk menawan kampung itu. Ketua kampung dilucutkan kuasanya. Anak ketua kampung yang ditangkap, kemudiannya dihantar ke tempat asal Iris untuk dididik dengan sistem negara Iris. Rancangan Iris memang mendatangkan hasil yang cukup menggalakkan. Setelah ditawan dan dijajah, generasi baru penduduk kampung semuanya dihantar ke negara Iris untuk menerima pendidikan. Mereka yang dibesarkan dalam suasana serba baru itu, akhirnya sudah melupakan asal usul mereka. Semua ingatan mereka sekadar berdasarkan pendidikan yang diterima mereka. Kiranya diperkatakan secara positif, mereka adalah manusia generasi baru. Dari akar umbi penduduk pinggir sungai, sekarang mereka dibawa ke suatu pentas yang lebih luas. Pemerintahan Iris dan orang-orangnya tidak berkekalan. Mungkin kerana kebangkitan beberapa kuasa baru, mungkin juga kerana ideologi-ideologi baru yang berleluasa, cengkaman orang Iris terhadap kampung yang ditawan mereka semakin lemah. Orang Iris pernah menikmati harta kekayaan kampung seperti kampung di pinggir sungai. Tetapi, jangkamasa mereka menikmati
Belanja Modal yang dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu Belanja Modal Papan Informasi, Belanja Modal Pengadaan Almari, Belanja Modal Mesin Penghisap Debu, Belanja Modal Pengadaan Komputer, Belanja Modal Pengadaan Mebelair, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur, dan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio.

### Capaian Kinerja Per Kegiatan

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	PENJELASAN
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	334.775.000,00	334.749.234,00	99,99	Seluruh Kegiatan sudah dilaksanakan 100% dengan menyesuaikan kebutuhan
334.775.000,00	334.749.234,00	99,99	Seluruh Kegiatan sudah dilaksanakan 100% dengan menyesuaikan kebutuhan
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.073.527.000,00	998.998.112,00	93,06	Seluruh Kegiatan sudah dilaksanakan 100% dengan menyesuaikan kebutuhan
1.073.527.000,00	998.998.112,00	93,06	Seluruh Kegiatan sudah dilaksanakan 100% dengan menyesuaikan kebutuhan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	302.474.000,00	290.487.800,00	96,04	Seluruh Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
302.474.000,00	290.487.800,00	96,04	Seluruh Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	148.410.000,00	100.675.641,00	67,84	dan pengisian pelumas/bbm tidak bisa terserap secara baik karena menyesuaikan kebutuhan kendaraan dinas.	Seluruh Kegiatan sudah dilaksanakan 100%, namun untuk kegiatan penggantian suku cadang dan pengisian pelumas/bbm tidak bisa terserap secara baik karena menyesuaikan kebutuhan kendaraan dinas. pengisian pelumas/bbm tidak bisa terserap secara baik karena menyesuaikan kebutuhan kendaraan dinas.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.990.000,00	15.120.000,00	94,56	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan 100%
15.990.000,00	15.120.000,00	94,56	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan 100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja	11.199.000,00	10.621.600,00	94,84	Seluruh Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja	11.199.000,00	10.621.600,00	94,84	Seluruh Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Seluruh Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan perencanaan
- B. BELANJA

####### Belanja Operasi Berikut diuraikan Kegiatan Belanja Program dan kegiatan Belanja Modal yang realisasinya dibawah 75 %:

- a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ( 1.2.01.7) realisasinya sebesar 40,80 % disebabkan karena SPD (Balanja cetak) tidak disetujui BPKAD.
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor ( 1.2.06.4) realisasinya sebesar 53,38 % disebabkan Realisasi sesuai dengan kebutuhan
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ( 1.2.09.1) realisasinya sebesar 57,80 % disebabkan Realisasi sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( 1.2.09.6) realisasinya sebesar 30,60 % disebabkan Realisasi sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ( 1.2.09.9) realisasinya sebesar 72,08 % disebabkan Realisasi sesuai dengan kebutuhan.
- f. Pengadaan Obat dan Vaksin ( 02.02.01.16) realisasinya sebesar 72,94 % disebabkan harga obat pada SIPD lebih besar dibandingkan dengan harga obat pada e-catalog.
- g. Pengadaan Bahan Pakai Habis ( 02.02.01.17) realisasinya sebesar 73,07 % disebabkan karena harga Bahan Habis Pakai pada SIPD lebih besar dibandingkan dengan harga pada E- Catalog.
- h. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( 02.02.01.19) realisasinya sebesar 63,04 % disebabkan Perubahan Sistem Pengadaan dari Swakelola ke Pengadaan Langsung sehingga dari bulan April sampai dengan bulan Juni tidak bisa dilaksanakan.
- i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ( 02.02.02.2) realisasinya sebesar 55,11 % dikarenakan pelaksanaan kegiatan jampersal meliputi sewa rumah tunggu kelahiran, belanja transport rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta belanja transport pemantuan pasien dirumah tunggu kelahiran berdasarkan kasus ibu hamil, ibu nifas, maunpun bayi baru lahir baik yang normal maupun resiko tinggi, serta jarak RSD mangusada dengan rumah pasien, pemanfaatan rumah tunggu kelahiran lebih besar pada pasien yang memiliki jarak rumah cukup jauh dari RSD mangusada
- j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ( 02.02.02.3) realisasinya sebesar 60,07 % dikarenakan pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital belum dapat terlaksana dari awal tahun meliputi biaya pengiriman sampel melalui jasa pengiriman, dan belanja transport lokal petugas dari fasyankes ke jasa pengiriman karena pembiayaan laboratorium pemeriksaan SHK belum terdapat anggaran di kementerian kesehatan dan BPJS, pembiayaan SHK baru dilaksanakan sesuai SE Nomor HK.02.02/B/628/2022 tentang pelaksanaan skring hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir tahun anggaran 2022 tgl 24 agustus 2022 dimana pelaksanaan SHK dilaksanaan bulan september 2022 dan Bahan Habis Pakai yang dikirimkan oleh RS. Dr Sardjito sampai pada akhir bulan september. pelaksanaan pengambilan SHK baru dapat dilaksanakan di kabupaten Badung bulan oktober sampai tgl 10 desember 2022.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan/keramaian dan retribusi ijin trayek. Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2021 dan 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel 22 berikut ini.

## Tabel3.Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

#### dalam rupiah

NO	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
4	Retribusi Pelayanan Pasar	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	......................	.......
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	......................	.......

7	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
8	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
9	Retribusi Terminal	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
13	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
14	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
15	Retribusi Ijin Trayek	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......
Jumlah	......................	............... .......	.......	............... .......	......................	.......

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(c) Lain-lain PADyang Sah	.....................	.....................	.....................

12
ekonomi dan kewaspadaan nasional serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan bidang ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kewaspadaan nasional;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama dan aliran kepercayaan masyarakat, ekonomi dan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni, budaya, agama dan aliran kepercayaan masyarakat, ekonomi dan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
- a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
- (3) Sub bidang-sub bidang dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional.

##### Pasal 14

Sub Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dan menghimpun data dalam rangka menyusun rencana kerja sub bidang Ketahanan Bangsa;
- b. Menyiapkan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan aliran kepercayaan masyarakat, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
Pemerintah Kabupaten Purbalingga

BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	43.548.000	33.753.545	77,51
03	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.240.375.000	1.119.335.181	90,24
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	671.275.000	595.256.712	88,68
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	103.200.000	99.411.742	96,33
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.250.000	53.376.567	98,39
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	513.825.000	442.468.403	86,11
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	203.550.000	190.667.450	93,67
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.275.000	41.528.507	91,73
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	113.000.000	108.791.479	96,28
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.275.000	40.347.464	89,12
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	365.550.000	333.411.019	91,21
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.850.000	44.631.269	95,26

Halaman 8
Breytingar á auglýsingu ráðuneytisins og viðauka við hana skal þegar birta með auglýsingu og tilkynna landskjörstjórn og yfirkjörstjórnum. 1) L. 162/2010, 162. gr. IX. kafli. Umboðsmenn. Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning frá 39. gr. frambjóðendum listans um það hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. Ef umboðsmenn listans eru ekki tilgreindir eða nauðsynjar hamla umboðsmanni eru frambjóðendur í aðalsætum hver um sig réttir umboðsmenn hans. Þessir umboðsmenn gæta réttar lista þeirra sem þeir eru fyrir við skoðun og úrskurð listanna. Þeir gefa þær upplýsingar um listana er yfirkjörstjórn óskar. Þeim er heimilt að vera viðstaddir eða gefa öðrum umboð til að vera viðstaddir kosningar á einstökum kjörstöðum og við talningu atkvæða. Skylt er umboðsmönnum að hlíta þeim fundarreglum sem kjörstjórn setur. Sérhver stjórnmálasamtök, sem boðið hafa fram, eiga rétt á að hafa tvo umboðsmenn 40. gr. viðstadda er landskjörstjórn úrskurðar skv. 44. gr. hverjum samtökum skuli telja þá framboðslista sem fram hafa komið, svo og við öll störf landskjörstjórnar að úthlutun þingsæta. Nú rís ágreiningur um hvort framboðslisti telst til þeirra stjórnmálasamtaka sem meðmælendur hans óska og skal þá landskjörstjórn gefa meðmælendum kost á að tilnefna sérstaka umboðsmenn til að gæta hagsmuna sinna þegar úr þeim ágreiningi er skorið. X. kafli. Úrskurður um framboð og auglýsing. Þegar frestur sá er liðinn sem ákveðinn er um framboð heldur yfirkjörstjórn fund 41. gr. næsta dag og skal umboðsmönnum framboðslista veittur kostur á að vera viðstaddir. Finnist þá gallar á framboðslista skal hlutaðeigandi umboðsmönnum gefinn kostur á að leiðrétta þá og má veita frest í því skyni eftir því sem tími og atvik leyfa. Ef gallar sem yfirkjörstjórn hefur bent á eru ekki leiðréttir innan tilsetts frests kveður hún upp úrskurð um hvort listi skuli fyrir það teljast ógildur. Verði ágreiningur innan yfirkjörstjórnar um úrskurð ræður afl atkvæða úrslitum. Nú er framboðslisti úrskurðaður ógildur og skal eftirrit af úrskurði þá þegar afhent 42. gr. hlutaðeigandi umboðsmanni eða umboðsmönnum ásamt eftirriti af lista þeim sem rækur er ger. Úrskurði yfirkjörstjórnar má umboðsmaður skjóta til landskjörstjórnar innan sólarhrings frá því að hann var kveðinn upp. Er yfirkjörstjórn hefur lagt úrskurð á framboðslista merkir hún lista 43. gr. stjórnmálasamtaka með hliðsjón af auglýsingu [ráðuneytisins] um listabókstafi þeirra, sbr. 1) 38. gr. Nú hafa stjórnmálasamtök fleiri lista en einn í sama kjördæmi og skal þá merkja þá A, AA …, B, BB …o.s.frv. eftir því sem við á. 1) L. 162/2010, 162. gr. Jafnskjótt og yfirkjörstjórn hefur lokið merkingu framboðslista skal hún senda þá til 44. gr. landskjörstjórnar ásamt öllum gögnum sem þeim fylgdu, sbr. 32. gr. Landskjörstjórn tekur þá þegar til meðferðar og úrskurðar, ef þörf krefur, hverjum stjórnmálasamtökum skuli telja þá framboðslista sem í kjöri verða við kosningarnar. Þá skal landskjörstjórn og gæta þess að
142 2901	Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико - санитарных частей в рамках подпрограммы: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
142 2902	Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров в рамках подпрограммы: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
142 2911	Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
142 2912	Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей, за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
142 2913	Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
142 2914	Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
ANALISIS JABATAN Provinsi Sulawesi Barat PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DINAS PARIWISATA

- 3.3b : Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif;
- e. Upaya Fisik :
- 1.Duduk;
- 2.Berbicara;
- 3.Berjalan;
- 4.Melihat.
- f. Kondisi Fisik :
- 1) Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
- 2) Umur : tidak ada syarat khusus
- 3) Tinggi Badan : tidak ada syarat khusus
- 4) Berat Badan : tidak ada syarat khusus
- 5) Postur Badan : tidak ada syarat khusus
- 6) Penampilan : rapi
- g. Fungsi Pekerjaan :
- 1.Data : D0 = Memadukan Data
- 2.Orang : O7 = Melayani
- 3.Benda : B7 = Memegang
- 16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN :

No	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian (dalam Jam )	Jumlah Hasil (Dalam 1 tahun)
1.	Bahan/dokumen laporan keuangan	10	14
2.	Rekapitulasi data laporan keuangan	10	12
3.	Draft laporan keuangan	15	12
4.	Konsep laporan keuangan	15	12
5.	Dokumen laporan keuangan	15	12
6.	Dokumen laporan keuangan	15	12
7.	Draft evalusi laporan keuangan	15	12
Laporan-laporan Pendukung 48
#### dalam rupiah

Tabel 16.Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LOPer 31 Desember 2021 dan 2020
No	Nama Akun	2021	2020
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO
Penjualan drum bekas
Penjualan hasil penebangan pohon
Penjualan hasil pertanian

Penjualan hasil perkebunan
Penjualan hasil perikanan
2	Penerimaan Jasa Giro
Jasa giro kas daerah
Jasa giro bendahara
Jasa giro pengeluaran daerah
Jasa giro penerimaan daerah
Jasa giro rekeening dana BOS
Jasa giro rekening Dana Cadangan
3	Pendapatan Bunga Deposito
Rekening deposito pada Bank Jatim
Rekening deposito pada Bank Mandiri
Rekening deposito pada Bank BRI
Rekening deposito pada Bank BNI
Deposito dana cadangan
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kerugian uang
Kerugian barang daerah
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang kesehatan
Bidang pekerjaan umum
Bidang Pendidikan
6	Pendapatan Denda Pajak
Pendapatan Denda Pajak Hotel
Pendapatan denda pajak restoran
Pendapatan denda pajak reklame
Pendapatan denda pajak parkir
Pendapatan denda pajak air bawah tanah
Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan
Pendapatan denda pajak mineral bukan logam
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan
8	Pendapatan dari Pengembalian
Penerimaan kembali belanja tahun lalu
Penerimaan pendapatan dari pengembalian belanja gaji-LO
9	Sumbangan Pihak Ke III - LO
Sumbangan rekanan, pengusahan lainnya
Pendapatan dari sumbangan Petani Tebu

54