Sumber: Dari ' Buku Saku Untuk Penegak Hukum: Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT' oleh K.Poerwandari dan E. Lianawati (2010), hal 40.

Dalam memahami penjabaran bentuk dan dampak kekerasan psikis di atas, perlu dipahami beberapa hal. Pertama , sebagaimana bentuk kekerasan lainnya dalam rumah tangga, kekerasan psikis merupakan salah satu upaya pengontrolan dan penguasaan terhadap korban. Dengan sendirinya tindakan seseorang yang tergolong sebagai kekerasan psikis tidak serta menjadikannya sebagai pelaku bila tidak dimaksudkan untuk menguasai atau mengendalikan korban. Contoh pada korban yang melakukan perlawanan tidak sepantasnya diposisikan sebagai pelaku. Kedua , dampak-dampak di atas harus dipahami dalam arti ada perubahan perilaku dari yang tadinya tidak pernah atau Ketiga hanya sedikit ditampilkan menjadi mulai ditampilkan atau sering tampil pada diri korban. , salah satu kesulitan aparat penegak hukum adalah korban mungkin saja datang dengan tidak menampilkan satu pun dari dampak-dampak di atas. Diharapkan penegak hukum dapat menggali dampak psikis dengan sabar dan sikap empatis.

- 3.4. Diskusi

Penjabaran bentuk-bentuk dan dampak kekerasan psikis yang disampaikan di atas sangat penting sebagai panduan bagi penegak hukum, tetapi tidak memadai bila tidak dilengkapi berbagai informasi lain. Beberapa informasi lain yang sangat diperlukan oleh penegak hukum adalah (a) beberapa pasal dari UU P-KDRT untuk dapat diacu dengan mudah; (b) fakta dan mitos KDRT termasuk di dalamnya siklus kekerasan yang sangat sering menyebabkan korban menyabut kembali laporan; (c) asumsi dan prinsip dasar memahami dan menindaklanjuti kasus; (d) pedoman melakukan wawancara dan observasi untuk menggali fakta dan dampak kekerasan psikis; (e) alternatif lain selain pemidanaan penjara; serta (f) contoh-contoh kasus untuk dipelajari. Dalam buku saku yang diterbitkan peneliti, semua informasi lain tersebut dimasukkan.

- 4. Kesimpulan

Berbagai metode berbeda seperti wawancara, FGD, konsultasi pada narasumber, pembelajaran dari telaah tekstual terhadap aturan-aturan hukum mengenai KDRT di negara-negara lain, serta refleksi dari peneliti yang telah menekuni kerja penanggulangan KDRT dapat menghasilkan operasionalisasi kekerasan psikis baik dari rincian tindakan/perilaku yang ditampilkan pelaku, serta dari rincian dampak yang ditampilkan atau dihayati korban. Meski bagan operasionalisasi telah dibuat rinci, tetap diperlukan informasi-informasi lain yang lebih mendasar untuk menjelaskan konteks dan latarbelakang kasus, untuk meminimalkan pengambilan kesimpulan yang salah dari penegak hukum. Satu hal sangat penting adalah mulai menyiapkan sarana-prasarana dan kompetensi dari sistem hukum dan aparat penegak hukum untuk memberlakukan bentuk-bentuk penyelesaian lain selain pidana penjara, sesuai dengan kebutuhan lapangan. Hal yang sangat mendesak adalah menerapkan perintah pembatasan gerak bagi pelaku dan perlindungan bagi korban, serta konseling pelaku.

### Ucapan terimakasih

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih khususnya pada Ibu Irawati Harsono, Ibu Erna Sofwan Syukrie dan rekan Ratna Batara Munti yang telah memberikan masukan sangat berharga untuk menyempurnakan hasil penelitian,sekaligus menggunakan jaringan kerjanya untuk menyebarluaskan hasil penelitian ini.

### Daftar Pustaka

Komnas Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan Komnas Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan Perempuan. (2008). dan Diskriminasi Berbasis Jender. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007 . Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

### Komnas Tahunan Komnas Perempuan 2009. Tak hanya di rumah: Pengalaman perempuan akan Komnas Tahunan Komnas Perempuan 2009. Tak hanya di rumah: Pengalaman perempuan akan Perempuan. kekerasan di pusaran relasi kekuasaan yang timpang . Diunduh dari http://www.komnasperempuan.or.id/2010/03/catatan-ktp-tahun-2009/