secara khusus ditetapkan, bisa dari Unit PPA, Kejaksaan, dan Pengadilan manapun asalkan telah bekerja sama dalam jaringan. Sementara itu, untuk instrumen hukum dari berbagai negara lain, cara utama yang dilakukan lakukan adalah mengunduh dari internet dan memperolehnya dari teman-teman jaringan yang telah menekuni advokasi UU P-KDRT sejak lama dan menyimpan beberapa instrumen hukum sebagai pembelajaran awal.

- 2.3. Prosedur Penelitian

Mulai bulan September 2009 hingga Maret 2010, peneliti melakukan wawancara personal pada narasumber yang beragam, yaitu (a) hakim (b) jaksa (c) polisi (d) korban/penyintas; dan (e) psikolog. Korban/penyintas adalah individu yang telah selesai dengan pendampingannya, ataupun sedang dalam proses pendampingan dan/atau pemeriksaan psikologis di bawah peneliti. Sangat menguntungkan bahwa peneliti utama secara tidak sengaja sedang menangani kasus KDRT dari sepasang suami- istri, yang kuat memperlihatkan 'kesalingan', dan keduanya sangat mempercayai peneliti sebagai psikolognya, sehingga informasi yang sangat mendalam diperoleh dari kedua belah pihak (suami dan istri), dan dari teman-teman dekat pasangan ini. Hasil wawancara dianalisis terlebih dahulu sebelum kemudian peneliti merumuskan butir-butir pertanyaan untuk FGD. Pada Maret 2010, kami melakukan FGD melibatkan 10 narasumber, yaitu: (a) dua polisi, keduanya dari Polres Metro Depok; (b) dua orang psikolog masing-masing dari Universitas Indonesia dan Yayasan Pulih; (c) empat pendamping hukum, masing-masing dari LBH Mawar Saron (dua peserta), Komnas Perempuan, dan LBH APIK; (d) salah satu penyusun draf awal UU P-KDRT, yang menjabat sebagai Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Perempuan LBH APIK; dan (e) seorang pendamping sosial dari Sahabat Perempuan dan Anak. Dari hasil FGD peneliti melihat bahwa data sudah mencapai titik jenuh teoretis dalam arti data sudah memadai, dan bila diupayakan tambahan-tambahan narasumber maupun data baru diperkirakan tidak memberikan tambahan- tambahan masukan dan penyimpulan konseptual baru. Khususnya dalam hal ini adalah data dari narasumber psikolog dan pendamping. Karena mereka banyak berbicara mengenai dampak dan tampilan psikologis korban yang tidak jauh berbeda dengan yang diperoleh peneliti dari korban. Tetapi dari pihak penegak hukum peneliti masih membutuhkan banyak informasi. Dalam FGD, peneliti menemukan bahwa ada aturan-aturan dalam hukum yang belum dipahami peneliti dengan baik padahal pemahaman ini diperlukan untuk membuat penjabaran kekerasan psikis dalam bahasa legalistik. Langkah lebih lanjut yang dianggap sangat penting oleh peneliti adalah menyarikan hasil wawancara, FGD dan analisis dokumen instrumen KDRT di berbagai negara yang berhasil ditelaah, dengan banyak mendasarkan diri pada refleksi peneliti sendiri sebagai pendamping psikologis dan pemeriksa psikologi korban dan atau pelaku. Intisari hasil wawancara dan FGD adalah cikal bakal rincian operasionalisasi kekerasan psikis dan dampaknya yang dapat menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus KDRT, satu hal yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya penelitian ini. Peneliti kemudian berhasil membuat draf bagan yang detil mengenai kekerasan psikis dan dampak kekerasan psikis, untuk memperoleh masukan dari pihak-pihak yang paling kompeten untuk memberi masukan. Pemberi masukan adalah tiga orang yang sangat kompeten untuk isu ini, yakni Ibu IH, Pensiunan Polwan, Ketua LBPP Derap Warapsari yang mendorong berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan sangat aktif dalam mengadvokasikan reformasi kepolisian termasuk melalui pelayanan yang lebih baik untuk isu kekerasan berbasis gender. Narasumber kedua adalah Ibu ESS, mantan Hakim Tinggi yang saat penelitian dilakukan menjabat sebagai Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Narasumber ketiga adalah RBM dari Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan. Masukan dari tiga narasumber berbeda-beda, rinci, dan dapat dikatakan bertolak belakang satu sama lain, yang makin menyadarkan betapa kompleksnya KDRT, dan betapa meski saling bertentangan, masukan- masukan tersebut 'memiliki kebenaran' dari perspektif masing -masingnya, dan menjadi hal penting yang harus dapat dipadukan dalam perspektif dan usulan-usulan baru pemahaman dan penanganan. Dalam merumuskan kekerasan psikis dan dampak-dampaknya, peneliti juga melakukan silang pendapat di antara peneliti. Maksudnya apa yang sudah dirumuskan, kembali diperdebatkan dengan masing-masing berperan seperti 'devil's advocate', yakni mencoba bersikap seterbuka mungkin, sekritis mungkin, sedetil dan selengkap mungkin, sesiap mungkin memperoleh kritik, sekaligus se- sederhana mungkin meng'objektif'kan hal -hal yang sangat intersubjektif. Semua dilakukan mengingat isu KDRT merupakan isu kompleks yang sangat banyak diwarnai bias, apalagi kekerasan psikis merupakan isu sangat intersubjektif, yang bila tidak hati-hati disusun, tidak akan banyak memberikan manfaat, justru dapat memunculkan persoalan-persoalan baru. Di lain pihak, peneliti harus menyiapkan suatu petunjuk bagi penegak hukum, yang harus mampu memadukan perspektif psikologi dan perspektif hukum secara baik, dan yang terpenting: menjadi langkah yang jelas dan kredibel menuju keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persoalan. Yang sangat membantu adalah bahwa peneliti telah lama berkecimpung dalam isu penanggulangan KDRT dalam berbagai bentuknya, dan dapat terus berupaya mengambil perspektif berbeda pada saat yang sama, yakni (a) perspektif kepedulian yang besar pada korban; (b) perspektif keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban,