dapat digolongkan sebagai kekerasan psikis dan dampak psikis terwujud dalam perilaku konkret yang seperti apa. Akibatnya, kasus-kasus kekerasan psikis pun hampir tidak pernah diproses lebih lanjut. Peneliti ingat percakapan dengan seorang polisi penyidik yang mengaku tidak bersedia menindaklanjuti kasus KDRT yang fokus utamanya kekerasan psikis. Menurutnya, itu akan membuang-buang waktu, karena pendefinisian dan pembuktiannya sangat sulit. Ia juga menganggap bahwa kasus yang tidak dapat dilanjutkan berkasnya ke tingkat pengadilan hanya akan memperburuk nama institusinya, yang akan dicatat tidak mampu menyelesaikan perkara. Ia menunjuk pada pasal lain (pasal 45) yang menurutnya menunjukkan tidak konsisten dan tidak jelasnya UU P-KDRT, karena ketentuan hukuman yang sangat ringan, serta pasal 51, 52, 53 yang menyatakan bahwa KDRT merupakan delik aduan. Sementara itu, meski aparat kepolisian mau memroses kasus kekerasan psikis sekalipun, tetap saja kebingungan-kebingungan di atas terjadi dan menghambat pemrosesan kasus. Tambahan lagi, relasi personal seperti hubungan suami istri, antar kekasih (pasangan), atau anak dengan orang tua, memiliki sifat yang khas, yang sangat memungkinkan terjadinya pertengkaran. Dapat saja dalam satu waktu seseorang tidak dapat menahan kejengkelan terhadap pasangan. Akibatnya ia mengucapkan kata-kata tidak menyenangkan yang menyakiti pasangan. Di lain pihak, juga cukup sering terjadi seseorang yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kekerasan pasangannya, akan menunjukkan perlawanan atau sikap dan tindakan yang dapat digolongkan kekerasan psikis. Sama seperti dalam kasus-kasus kekerasan fisik, perlawanan korban sering menjadi senjata bagi pelaku untuk melaporkan balik pasangannya sebagai pelaku kekerasan psikis. Hal ini merupakan salah satu yang menggambarkan kompleksitas penanganan hukum kasus- kasus KDRT. Memperhatikan berbagai persoalan ini, menjadi penting untuk menjabarkan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kekerasan psikis.

- 1.1. Gambaran Makro Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Catatan akhir tahun 2007 Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2008) menyimpulkan bahwa selama 10 tahun sejak reformasi di 1998, 29 produk kebijakan telah dihasilkan untuk menangani dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, berupa: 11 kebijakan di tingkat nasional, 15 kebijakan di tingkat daerah dan 3 kebijakan di tingkat regional ASEAN. Sebanyak 235 lembaga baru - dari Aceh hingga Papua - telah didirikan oleh masyarakat dan negara untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Yang penting dicatat adalah diubahnya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) menjadi Unit Pelayanan bagi Perempuan dan Anak, sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan telah masuk dalam jajaran struktural Polri. Tercatat 129 Unit Pelayanan bagi Perempuan dan Anak di Polres, 42 Pusat Pelayanan Terpadu di rumah-rumah sakit, 23 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta 41 'women's crisis center' (WCC) di berbagai daerah. Komnas Perempuan menghimpun data dari berbagai lembaga berbeda di berbagai wilayah di Indonesia. Data yang berhasil diidentifikasi adalah bahwa di tahun 2009 terdapat 143.586 kasus KTP, 96 persen di antaranya merupakan kasus KDRT, yang ditangani oleh 215 lembaga, termasuk institusi penegak hukum, rumah sakit dan organisasi masyarakat pengada layanan. Angka kasus KTP yang ditangani meningkat terus secara konsisten, dari 7.787 kasus pada tahun 2003. Hal ini mencerminkan membaiknya tingkat kesadaran korban dan publik untuk mencari bantuan untuk mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialami perempuan. Lembaga yang paling banyak menangani kasus-kasus KDRT adalah Pengadilan Agama (penelantaran ekonomi dalam perkara gugat cerai) tetapi mereka tidak menggunakan UU PKDRT sebagai acuan. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun sejak mulai diberlakukannya UU P-KDRT, telah ada 18 kebijakan lainnya dalam tingkatan yang lebih rendah, dikeluarkan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa yang penting dicatat di tingkat nasional adalah Peraturan Pemerintah 1 Republik Indonesia No. 4 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Dalam Upaya Pemulihan Korban KDRT (2006) , Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol. 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara RI; Himbauan Menteri Kesehatan No. 659 untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di RS dan Pelayanan Korban di Puskesmas; serta Peraturan Meneg PP No. 01, tentang Forum koordinasi penyelenggaraan kerjasama pencegahan dan pemulihan korban KDRT (semua di tahun 2007). Meski merupakan terobosan sangat maju dan positif, dari segi substansi hukum, UU P-KDRT bukan merupakan produk hukum yang sempurna. Ada beberapa hambatan terkait dengan substansi hukum yang ada (Komnas Perempuan, 2008):

- 1. Ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal; serta KDRT merupakan delik aduan.