pelaku, atau pihak lain terkait; (c) perspektif psikologi kekerasan domestik yang sangat intersubjektif dan rinci; serta (d) perspektif hukum yang mensyaratkan 'pembuktian' fakta hukum secara jelas. Dengan semua proses di atas, peneliti akhirnya berhasil menyusun butir-butir operasionalisasi kekerasan psikis yang dilengkapi dengan panduan wawancara/penggalian data, informasi mengenai KDRT dan kekerasan psikis, diskusi mengenai penyelesaian lain selain pidana penjara, serta contoh- contoh kasus, yang kemudian disusun sebagai 'Buku Saku Untuk Penegak Hukum'. Untuk memperoleh masukan meluas, mengambil momen Hari Bhayangkara, di akhir Juni 2010 peneliti menyelenggarakan seminar yang utamanya diperuntukkan bagi penegak hukum, pendamping sosial dan hukum, serta psikolog, untuk membagikan buku panduan ini dan memperoleh masukan terhadap panduan. Hadir dalam seminar tersebut 140 peserta umum, di antaranya 30 orang polisi dari berbagai Unit PPA di Jabodetabek, cukup banyak psikolog serta pendamping korban.

### 3. Temuan dan Diskusi

Bagian ini mencoba menjelaskan secara ringkas temuan dari telaah terhadap instrumen hukum negara lain, dari wawancara dan FGD pada narasumber berbeda, serta dari refleksi peneliti sebagai psikolog pendamping dan pemeriksa korban dan pelaku. Di bagian akhir dan subbab ini, ditampilkan integrasi keseluruhan temuan dalam bentuk usulan operasionalisasi kekerasan psikis dan dampak psikis KDRT.

- 3.1. Penelitian tekstual terhadap instrumen hukum di negara lain

Dari instrumen hukum di negara-negara lain, diperoleh temuan bahwa KDRT dan kekerasan psikis dipahami dan ditangani secara sangat bervariasi, mulai dari yang hanya mendefinisikan KDRT bila bentuknya merupakan kekerasan fisik sangat parah (misalnya aturan hukum di Bangladesh), tidak adanya batasan atau definisi jelas mengenai KDRT (misalnya dapat dilihat pada aturan hukum di Malaysia) hingga ke instrumen hukum yang menjelaskan secara rinci jabaran KDRT (utamanya dapat dipelajari dari aturan-aturan hukum berbagai negara Afrika dan di negara-negara bagian Amerika Serikat dan Kanada). Tidak banyak yang secara khusus membedakan kekerasan fisik dan psikis, tetapi dari kelompok yang menjelaskan rinci, ada klausul-klausul bentuk kekerasan yang bila dikaitkan dengan UU P-KDRT yang berlaku di Indonesia, jelas dapat digolongkan sebagai 'kekerasan psikis'. Secara umum, ada banyak butir yang dapat diturunkan sebagai pembelajaran dari penelitian tekstual terhadap instrumen hukum negara-negara lain ini, yang juga sangat sering tampil dalam keseharian di Indonesia. Beberapa yang dapat diambil antara lain adalah berbagai perilaku yang arahnya yang mengganggu kenyamanan dan rasa aman pihak lain, mulai dari penguntitan, berbagai privacy, bentuk pelanggaran pelecehan, penghinaan, perendahan, intimidasi, ancaman, perilaku-perilaku tidak pantas. Hal sangat penting yang cukup relevan untuk diadaptasi dalam konteks Indonesia adalah bahwa bila pelaku melakukan kekerasan di depan anak- anak, hal tersebut merupakan 'kekerasan psikis terhadap anak', suatu hal yang sangat masuk akal dan benar, mengingat KDRT memiliki dampak yang luar biasa terhadap anak yang menyaksikannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan yang ada di berbagai negara kurang membedakan kaku bentuk- bentuk kekerasan, mungkin karena kekerasan domestik dilihat sebagai keutuhan. Sangat penting juga untuk mencatat bahwa sebagian besar tidak mengatur pemidanaan penjara, lebih mengatur perintah perlindungan sementara dan/atau kompensasi. Ini juga memberikan sedikit pencerahan untuk konteks Indonesia, yang selama ini mengedepankan pidana penjara, dan tampaknya menjadi tidak efektif mengingat yang diinginkan korban sesungguhnya adalah perintah perlindungan bagi korban dan pembatasan gerak bagi pelaku, serta agar pelaku berhenti melakukan kekerasan, bukan pidana penjara.

- 3.2. Wawancara dan FGD

Wawancara dan FGD pada narasumber menemukan gambaran yang sangat kompleks dari KDRT khususnya kekerasan psikis, dimana siapapun dapat merasa mengalami kekerasan psikis, terlebih bila kekerasan psikis didefinisikan dari dampaknya. Berbeda dari kekerasan fisik yang lebih jelas (dari tindakan memukul atau menendang dari salah satu pihak, yang berakibat fisik pada pihak pihak lain) kekerasan psikis sangat sulit didefinisikan secara objektif. Mulai ada cukup banyak pihak yang sebenarnya lebih cocok dianggap pelaku, yang melapokan bahwa ia mengalami kekerasan psikis dari pasangannya, misalnya pasangannya membuatnya menderita psikis karena tidak menuruti apa yang diinginkannya, tidak menghormatinya, atau memisahkannya dari anak-anak. Untuk penegak hukum yang tidak memahami KDRT dengan baik, dapat terjadi kesalahan penanganan, yakni bahwa yang sesungguhnya lebih merupakan korban akan dianggap pelaku, atau korban akan dihadapi dengan sikap-sikap interogatif yang menyudutkannya, yang membuat fakta KDRT tidak dapat terungkap dengan baik, malahan korban diposisikan sebagai pelaku. Penegak hukum juga mengaku sangat sulit menindaklanjuti KDRT apalagi kekerasan psikis, karena sulitnya pembuktian dan kemungkinan besar dikembalikannya kasus dari kejaksaan. Wawancara dan FGD juga memperlihatkan cara pandang yang sangat berbeda dari psikolog dan penegak hukum, dimana psikolog cenderung berpikir sangat rinci dan kompleks, mampu menjelaskan implikasi psikologis secara mendetil, tetapi tidak mampu mengerangkainya dalam logika hukum yang positivistik. Di lain pihak, penegak