- 2. UU P-KDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Di satu sisi UU ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku. Di sisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang terbaik oleh isteri yang mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan banyak korban yang menarik kembali pengaduannya di kepolisian.
- 3. Dari segi struktur hukum, kendala utama hadir dari lembaga Pengadilan Agama. Karena pemilahan hukum perdata dan pidana, dan kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk menyidangkan persoalan perdata/keluarga, hakim di Pengadilan Agama cenderung tidak menggunakan UU P-KDRT dalam menangani kasus perceraian sekalipun kekerasan disebutkan sebagai penyebab gugatan cerai. Hal ini memprihatinkan karena jumlah kasus KDRT dari catatan Pengadilan Agama cukup tinggi, yaitu 8.643 kasus pada tahun 2006 (41% dari total kasus KDRT yang terdokumentasi) dan pada tahun 2007, sebanyak 85.555 kasus (33% dari kasus yang terdokumentasi).
- 4. Di peradilan umum kita masih banyak menemukan aparat penegak hukum yang belum menggunakan UU P-KDRT. Meski ada niat baik dari para penegak hukum untuk menggunakannya, masih terlalu banyak perbedaan persepsi dari penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Misalnya menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen- elemennya, cakupan 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku.
- 1.2. Sisi Psikologi Penanganan Hukum Kasus KDRT

Bila kita menelaah lebih spesifik lagi, 'aspek psikologis' dari KDRT dan penanganannya tampaknya menjadi salah satu hal sangat penting untuk memperoleh perhatian. Penelitian Lianawati yang dilakukan pada tahun 2008 (dalam Lianawati, 2009) mencatat bahwa pemantauan peradilan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga menyimpulkan tidak cukup untuk melihat pelaksanaan hukum hanya dari perspektif hukum itu sendiri. Ada aspek-aspek psikologis yang kuat mewarnai sebuah proses hukum. Dalam penelitiannya yang menelaah sisi psikologi dari penanganan hukum kasus KDRT yang dialami oleh para perempuan korban, Lianawati (2009) mendapati korban KDRT menjalani perjuangan sangat panjang, kompleks dan sulit dalam menjalani proses hukum untuk penanganan KDRT yang kuat bobot psikologisnya. UU P-KDRT masih terhambat pelaksanaannya di samping memerlukan revisi dalam beberapa pasal. Pendamping hukum dibatasi oleh aspek personal dan lembaga. Aparat penegak hukum kaku dalam menjalankan prinsip hukum objektif namun tanpa sadar dipengaruhi oleh bias-bias pribadi. Hukum pun menjadi tidak se-objektif, se-netral, dan se-rasional seperti yang diinginkan. Kesimpulan penting penelitiannya adalah: subjektivitas dan keberpihakan pada dasarnya perlu untuk mencapai objektivitas asalkan disertai kepekaan psikologis yang mengandung kepedulian. Lianawati (2009) menyimpulkan beberapa hal mengenai aparat pengadilan. Aparat peradilan ternyata belum mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai pihak utama yang paling berkewajiban memberikan keadilan. Alasan harus mengikuti prosedur legal menyebabkan aparat tidak melaksanakan terobosan dalam UU P-KDRT mengenai kesaksian korban sebagai yang utama, kemungkinan pidana berlapis dengan adanya pasal-pasal mengenai kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Karena sangat berfokus pada legalitas, aparat hanya berfokus pada peristiwa precipitating event pencetus ( ) yang mendorong korban untuk melapor, dan tidak melihat keseluruhan konteks yang panjang dan kompleks dari KDRT yang terjadi. Bias yang merugikan korban masih cukup banyak terjadi, karena aparat dipengaruhi stereotipe perempuan/istri baik- baik vs. 'bukan baik - baik'. Objektivitas aparat penegak hukum juga cenderung dikalahkan kepentingan pribadi (khususnya dalam hal ini adalah sejumlah uang pelicin yang diterima aparat). Selain hal di atas, penelitian Poerwandari dan Sumampouw (2008) terhadap pelaku juga memperlihatkan betapa KDRT merupakan fenomena kompleks, dimana sering ada 'eskalasi emosi' yang berdampak terhadap dilakukannya tindakan-tindakan fatal dari salah satu pihak berakibat hingga kematian. Eskalasi emosi ini melibatkan banyak sekali aspek psikologis dan kekerasan psikis.

- 1.3. Advokasi Kebijakan terkait 'Kekerasan Psikis'

Selain hal-hal di atas, perlu disinggung kembali penelitian Lianawati (2009) yang mengungkapkan kesimpulan mengenai perlunya penyempurnaan atau revisi terhadap UU P-KDRT. Beberapa hal penting terkait aspek psikologi KDRT adalah: (a) cakupan dampak psikis diperluas. Ia menyarankan agar dicantumkan frase 'dampak psikis sebagaimana yang tergali dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap korban.' (b) Perlu ditambahkan mengenai visum psikis untuk keperluan penyidikan, bukan visum psikiatris mengingat visum psikiatris cenderung meniadakan dampak psikis yang dialami korban jika korban tidak mengalami gangguan jiwa. (c) Membuat penjelasan mengenai dampak-dampak psikis mengingat aspek psikis masih baru dalam hukum di Indonesia.

- 1.4. Rumusan Masalah