## PSIKOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM: MENJABARKAN BENTUK DAN DAMPAK KEKERASAN PSIKIS

### Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati

Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jl. Salemba 4 Jakarta 10430, Indonesia Fakultas Psikologi, Universitas Krida Wacana, Jakarta, Indonesia

####### Email: kristipoerwandari@gmail.com, elizabeth.kristi@ui.ac.id, esterlianawati@yahoo.com

### Abstract

For better implementation of the Law on the Eradication of Domestic Violence (no 23/2004), the research examines 'how can psychological violence be clearly defined and operasionalized in the legal process'. The research integrates interviews and FGD to resource persons (survivors, legal workers, social workers, psychologists, and law enforcers), and textual analysis of domestic violence laws from other countries. The result indicates detail dimensions of psychological violence, ranging from devaluing and humiliating, implementing double-standard, threatening, indecent behavior, slandering, exploitation of emotions, depriving others of freedom and rights, damaging property, stalking, and other intimidating conducts. In accord with the law, is psychological violence also defined from its effects, as any conducts producing fear, the loss of self-confidence, the loss of ability to take action, powerlessness, as well as severe psychological effects. Urgent measures are to implement restraining orders and protection of survivors, psychological counseling to perpetrators and alternative solutions other than imprisonment. The research result is condensed in pocket book of 'guideline to operationalize psychological violence to handle domestic violence', completed with interview guide, principles in handling domestic violence, discussion of other solutions (other than imprisonment), and some cases to study - intended to legal enforcers, namely the police, prosecutors and judges.

###### Kata kunci: psychological violence, psychological impact, domestic violence, Law on domestic violence

- 1. Pendahuluan

Dalam pasal 7 UU No. 23/2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga (untuk selanjutnya disebut UU P-KDRT), kekerasan psikis dijelaskan dari dampaknya, yaitu sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Menurut Ratna Batara Munti, Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan yang menjadi motor penyusun draf UU P-KDRT, pendefinisian semacam ini sengaja dibuat untuk mengantisipasi ketika tidak memungkinkan bagi korban untuk memroses kekerasan fisik dan atau seksual karena sudah tidak adanya bukti. Selain itu, dengan mendefinisikan kekerasan psikis dari segi dampaknya, pelaku akan sangat mungkin dikenai pasal berlapis. Karena apapun jenis kekerasannya, sebenarnya berdampak secara psikis. Dengan perkataan lain, dari perspektif ini, semua tindak kekerasan adalah kekerasan psikis dengan mengacu kepada pasal 7 UU PKDRT. Pasal 7 inilah yang dijadikan alat bagi korban untuk tetap dapat memroses KDRT yang mereka alami saat bukti fisik tidak ada lagi. Sepanjang tahun 2009, Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan psikis telah menjadi tren pelaporan. Demikian pula yang ditemukan peneliti di Yayasan Pulih. Banyak korban dirujuk untuk menjalani pemeriksaan psikologis terkait dengan kasus kekerasan psikis yang mereka alami. Bukan berarti mereka tidak mengalami kekerasan lainnya. Hanya saja mereka melaporkan pasangannya saat luka-luka pada tubuhnya sudah tidak terlihat sehingga sulit memroses kasus kekerasan fisik atau seksual. Sayangnya memroses kasus kekerasan psikis tidak semudah yang diperkirakan. Terobosan hukum pasal kekerasan psikis pun mengalami kendala dalam implementasinya. Aparat penegak hukum yang hampir tidak pernah bersentuhan dengan psikologi mengalami kebingungan dalam membuktikan adanya dampak-dampak psikis yang dialami korban.Tampilan korban seperti apa yang dapat membuat penegak hukum menyimpulkan bahwa ia mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, menjadi pertanyaan tiap kali memroses kasus kekerasan psikis. Tidak ada penjelasan dalam UU PKDRT mengenai perbuatan apa saja yang