ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
ព្រះរាជាណាច្ព្កកម្ុជា ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហាកសព្ត KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING 3

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច TRUST REGULATOR 3

ពាកយសសន សុំច្ូ លរួម្វគ្គបណះបណាល និងការព្បឡងគ្ណវឌ្ឍិនិងកម្មវធីអប់រំ វជាីីវបបនា កុងវស័យបរធនបាលកិច្ច APPLICATION FORM FOR TRAINING AND EXAMINATION FOR APPROVED PERSON AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION (CPE)

រូ បថត 4x6 cm Photo

ខុុំសម្សសើសុំច្ូលរម្៖ I would like to apply for:  វគ្គ បណុះបណាល និងការព្បឡងសព្ាប់បគ្គលព្តូវទទួលសាល់គ្ណវឌ្ឍិ Training and Examination for ( Approved Person)  កម្ម វធីអប់រំវជាីីវបបនា (CPE) កាលបរិសច្េទផតសរលភារ ( Expiry Date ) : __________________ បញ្ជក់ ា ៖ បុគ្គលដាក់ពាកយស្ើ្ុុំចូលរួមកមមវធីអប់រំវជ្ជជីវៈបន្ត ្ូ មរំលងចុំណច 'ឃ' ន្ិង 'ង' Those who apply for CPE program, please skip points 'D' and 'E'
កព្បសេទអាីីវកម្ម . (A. TYPE OF BUSINESS)
 ព្កម្ហនបរធនបាល (Trust Company)  ព្កម្ហនបរធនបាលននបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវតុ (Trust Company of Trustees of Financial Trust)  បរធនបាលរូបវនាបគ្គលឯករាីយ (Independent Individual Trustee)  ព្បតិបតាិករបរធនបាលផដល់សសវារកាសវតថិភារ ឬរកាទក (Trustee Operator Providing Retention or Escrow Services)	 ព្កម្ហនវាយតនម្ៃ (Valuation Company)  សាប័នហិរញ្ញ វតុ/ធនាគារ (Financial and Banking Firm)  ព្កម្ហនផាល់សសវាសវនកម្ម (Audit Firm)  ការយាល័យសម្ធាវ / ម្នទីរសារការ (Law Offices/Notary)  សាធារណីន (Public)  សផសងៗ (Other):__________________________
ខ. រ័ត៌ានផ្ទល់ខួន (B. PERSONAL INFORMATION)
នាម្ព្តកូល-នាម្ខួន (អកសរខ្ខមរ) : Surname-Given Name (in Khmer):	នាម្ព្តកូល-នាម្ខួន (អកសរឡាតុំង) : Surname-Given Name (in Latin):
សេទ Gender	 ព្បស (Male)  ព្សី (Female)	នងៃខ្ខឆ្ុំកុំសណើត : (Date of Birth):	សញ្ជតិ : Nationality :
សានភារព្គ្ួសារ Marital Status	 សៅលីវ (Single)  សរៀបការ (Married)	សលខអតាសញ្ជណបណ / សលខលិខិតឆ្ៃងខ្ែន : ID Card Number / Passport Number:
អាសយដ្ឋន Address	ផទះសលខ 0 House N	ផល វ Street	េូម្ិ Village
ឃុំ/សង្កត់ Commune	ព្កង/ព្សុ ក/ខណឌ District	រាីធានី/សខតា City/Province
សលខទូរសរទ Phone	សារសអឡិច្ព្តូនិច្ E-mail Address
Local (Tarifa Única)	R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos)
Obs.: A tarifa mínima das linhas Estrutural, Regional e Regional com características urbanas fica fixada em R$ 9,30 (nove reais e trinta centavos). (*) PIS, COFINS, ICMS e Taxa de Fiscalização (**) Coeficiente tarifário com isenção de ICMS
## BAB V PENETAPAN APBD Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 81

(1) Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan. (3) Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

## Pasal 82

(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD. (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. (3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan perjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD atas program dan kegiatan dimaksud. (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD. (5) Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. (6) Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selalu penjabat/pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menyiapkan
- h. pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultur bermutu;
- i. pembiayaan;
- j. penilaian bermutu;
- k. badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan sulawesi tengah;
- l. penelitian dan pengembangan pendidikan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4 Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk percepatan tercapainya mutu pendidikan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu Standar Isi

Pasal 5

- (1) Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh Pendidik dan dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

Bagian Kedua Kurikulum PAUD

Pasal 6

- (1) Kurikulum PAUD diarahkan pada perkembangan perilaku, dan kemampuan dasar anak usia dini.
- (2) Kurikulum PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini;

Bagian Ketiga Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat

Pasal 7
LOGO : ... [nomor SK] Tanggal Pembuatan : ...... Pengadilan Negeri LOGO : ... [nomor SK] Tanggal Pembuatan : ...... Pengadilan Negeri PENGADILAN [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - NEGERI [ .....Alamat Pengadilan ...] Telp: … Tanggal Efektif : .... KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

Mengingat perkembangan teknologi dan sistem yang dinamis, manajemen akan selalu meninjau sistem mutu dan operasinya, termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutunya agar selalu dapat mengikuti perkembangan tersebut. Selaras dengan hal itu, organisasi menjalankan sistem yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan ( continual improvement ) terhadap keefektifan sistem manajemen mutu pada semua aktivitasnya, melalui pembinaan hubungan dengan pelanggan agar dapat diketahui lebih jauh harapan pelanggan. Pernyataan Kebijakan Mutu dipasang di tempat-tempat yang strategis di kawasan Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] dan diadakan penyuluhan kepada seluruh hakim dan pegawai agar Visi, Misi, Motto, Perilaku Pelayanan, Kebijakan Mutu organisasi ini dipahami, diterapkan dan dipelihara seluruh hakim dan pegawai dari semua tingkatan.

####### TANGGUNG JAWAB,WEWENANG DAN KOMUNIKASI PEGAWAI PENGADILAN DAN MASYARAKAT

Tugas, tanggung jawab & wewenang Pimpinan, hakim dan pegawai diatur dengan jelas dan terdokumentasi khususnya pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan mutu dan kepuasan pelanggan

- 1) Setiap pegawai, hakim/ Panitera dan Sekretaris dipastikan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- 2) Uraian tugas, tanggung jawab & wewenang dibuat Top Manajemen dibantu oleh unit kepegawaian
- 3) Dokumen Uraian tugas dipegang oleh pegawai yang bersangkutan dan salinan disimpan oleh unit kepegawaian
- 4) Dokumen uraian tugas harus dikendalikan, isinya diperbarui bila terjadi perubahan pekerjaan.
- 5) Uraian tugas dibuat berdasarkan nama nama posisi yang ada dalam struktur organisasi pada masing-masing Unit.
- 6) Penggunaan nama posisi/job title dikoordinasikan oleh Unit kepegawaian

######### DOKUMEN TERKAIT :

1. Susunan Organisasi Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] 2. Uraian tugas hakim dan pegawai Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan]

######### Manager Representatif ( MR )

Manager Representatif adalah seorang hakim (Wakil Ketua Pengadilan) yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] yang bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu.

26
- melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Aceh;
- d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- e. membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota serta mengawasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Aceh melibatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V PERENCANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh melaksanakan perencanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perencanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perumusan RADPD.
- (3) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RIPD, RANPD dan RPJMA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS Bagian Kesatu Keadilan dan Perlindungan Hukum Pasal 9

Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan Pelindungan hukum:

- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
ក្ុំណត់សាេ់ ម្តូវលធវើតរឋានានម្ក្រ។ ក្ុងក្រណីរិនអាចលធវើទាន់ គណែក្សនលោបាយម្តូវភ្ជែ់ ក្ុំណត់សាេ់ ម្តូវលធវើតរឋានានម្ក្រ។ ក្ុងក្រណីរិនអាចលធវើទាន់ គណែក្សនលោបាយម្តូវភ្ជែ់ ៖ ចាែ់ងតចរលងេិខិតលសោើសុំអនញ្ជតចាែ់ឈែ់ពិលសសពីម្ក្សួង ោថ ែ័នឬអងគភ្ជព លដ្ឋយានចុះហតថលេខារែស់ថាក្់ លេើ រួយថាក្់ោងតិចប េខល នលៅលម្ការឱ្វាទជូន គ.ខ.ែ។ លែក្ខជនឈរល្ុះម្តូវលធវើក្ិចចសនាតរទម្រងប េផ្តេ់ ជូន លដ្ឋយ គ.ជ.ែ ល របីធានាថានឹងម្ែគេ់េិខិតអនញ្ជតចាែ់ឈែ់ពិលសស ប េម្ែធានម្ក្សង ោថ ែ័ន ឬអងគភ្ជព សលម្រចជាផ្ វការរក្ គ.ខ.ែ ឱ្យបានោងតិច ៧ (ម្បាុំពីរ) នងៃ រននងៃចាែ់លផ្តើរលែើក្ការលោសនាលបាុះលនត។
Publicatie ANBI

- o stichting: Comité 4 en 5 mei Nieuwegein o stichting: Comité 4 en 5 mei Nieuwegein
- o nummer: 817906332 o nummer: 817906332
- o o

Adres: Tormentilgaarde 1, 3436 JM Nieuwegein Tel.: 0641543113

- o Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein: o Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein:

Het comité heeft als doel om zowel de Nationale Herdenking op 4 mei als de Nationale Viering van 5 mei binnen de gemeente Nieuwegein te organiseren. Eén en ander gebeurt in afstemming met de gemeente en met inachtneming van de richtlijnen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor wie de taken in 2006 bij Koninklijk Besluit opnieuw zijn vastgesteld. Eén van de taken is het bevorderen van de afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties.

- o voor 2021 en verder: o voor 2021 en verder:
- De 3 speerpunten:

. De verhalen van Nieuwegein (van helden én van slachtoffers) . Verbinden (generaties en culturen) . Herdenken en vieren doen we samen (Vreeswijk & Jutphaas, jong & oud, ongeacht culturele achtergrond)

- o bestuur: o bestuur:
- . Elja Schwarz, voorzitter . Nicole van Nimwegen, secretaris . Jan Willem Knop, penningmeester
- . Miranda Agterberg, lid . Tim Hagt, lid . Carin Sleurink, lid
- o o
- Het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein kent alleen vrijwilligers. De bestuursleden doen ook het uitvoerende werk en worden daarbij incidenteel versterkt door vrijwilligers uit de gemeente.
- o In 2020: o In 2020:
- 29-01-2020 Herdenking Holocaust Memorial Day
- 04-05-2020 Kranslegging samen met burgemeester Backhuijs
- 15-08-2020 Indië-herdenking
- Overige activiteiten in het kader van 75 Jaar Vrijheid zijn vanwege de Corona epidemie niet doorgegaan.
19.	Чернявская Арина Леонидовна	5	Диплом с отличием
20.	Шустова Жанна Геннадьевна	5	Диплом с отличием

Очное отделение Социально-культурная деятельность, 2018-2019 уч. год

п/п	Фамилия Имя Отчество	Выпускная квалификационная работа	Гос. экзамен	Примечание
1.	Бадиков Михаил Рафимович	5	4	Диплом без отличия
2.	Болюх Эвелия Павловна	4	3	Диплом без отличия
3.	Васильева Анастасия Альбертовна	5	5	Диплом без отличия
4.	Галич Мария Владимировна	5	5	Диплом с отличием
5.	Иванова Светлана Анатольевна	5	5	Диплом с отличием
6.	Канзычакова Ольга Александровна	4	4	Диплом без отличия
7.	Карягина Регина Викторовна	3	5	Диплом без отличия
8.	Котенкова Виктория Алексеевна	5	5	Диплом с отличием
9.	Мкртчян Мария Эдуардовна	4	4	Диплом без отличия
10.	Неробеева Олеся Руслановна	5	5	Диплом с отличием
11.	Сенина Евгения Сергеевна	5	4	Диплом без отличия
12.	Трофименко Ирина Евгеньевна	4	5	Диплом без отличия
13.	Шаблей Ксения Юрьевна	5	4	Диплом без отличия
14.	Штейн Диана Валерьевна	5	5	Диплом с отличием
а также в случаях предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. Собрание граждан, проводимое по инициативе районного Собрания или главы муниципального района, назначается соответственно районным Собранием или главой муниципального района. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается районным Собранием в течение 30 дней с момента получения соответствующей инициативы. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления. 2.1 В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением районного Собрания.

- 3. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
- 4.Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

- 5. На собрании граждан избираются председательствующий и секретарь, которые ведут протокол собрания.

Решение на собрании принимается большинством голосов присутствующих граждан. Протокол и решение собрания подписываются председателем и секретарем и направляются в органы местного самоуправления для разрешения вопроса по существу.

- 6. Решения собрания граждан могут быть отменены или изменены только собранием. В случае противоречия решений собрания действующему законодательству, настоящему Уставу они могут быть отменены судом.
- 7. Порядок назначения и проведения собрания граждан для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, полномочия собрания граждан определяются нормативным правовым актом районного Собрания.
- 8.Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

## Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)

- 1. В случаях, предусмотренных решением районного Собрания, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
Pasal 50

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan, mengkoordinasikan standar pelayanan paling rendah bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Bupati/Walikota melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada kebijakan nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pemerintah kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan memfasilitasi:
- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Paragraf 3 Tata Kelola Pendidikan

Pasal 51

- (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjadi efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi pihak yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam menjalankan dan mengelola sistem pendidikan di daerah, pemerintah daerah Sulawesi Tengah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Kabupaten/Kota berbasis ICT;
- (3) Sistem informasi pendidikan Kabupaten/Kota harus memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Keempat Pengelolaan Satuan Pendidikan

Pasal 52

- (1) Satuan pendidikan membuat dan menetapkan visi dan misi satuan pendidikan bermutu.
- (2) Satuan pendidikan harus menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Satuan pendidikan merupakan pusat pelaksanaan proses pembelajaran bermutu.
- (4) Proses pelaksanaan pembelajaran bermutu ditunjang ketersedian standar mutu satuan pendidikan berdasarkan BSNP.
- (5) Satuan pendidikan yang berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan diberikan dana pembinaan.
- (6) Satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah tidak dibenarkan mengembangkan program sekolah mandiri.
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1134); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237); 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59); 26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
- jabatan Pendidik tetap;
- (5) Program induksi dilaksanakan secara bertahap dan sekurang-kurangnya meliputi persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian, dan pelaporan;
- (6) Pendidik pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi Pendidik mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi Pendidik bimbingan dan konseling;
- (7) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing Pendidik pemula agar menjadi Pendidik profesional;
- (8) Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan;

Pasal 24

- (1) Pendidik pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
- a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
- b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah/madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah/madrasah tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, kepala sekolah/madrasah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
- (4) Dalam hal kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala sekolah/madrasah dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikan yang terdekat dengan persetujuan kepala dinas pendidikan daerah/kabupaten/kota atau kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (5) Pendidik pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat.
- (6) Pendidik pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.
- (7) Program induksi bagi Pendidik pemula Calon Pegawai Negeri Sipil, dan atau Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari jabatan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Penempatan dan Pemindahan Pendidik

Pasal 25

- (1) Penempatan Pendidik disatuan pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bidang studi yang didesain oleh sekolah/madrasah.
- (2) Setiap satuan pendidikan mengajukan kebutuhan Pendidik ke Pemerintah Daerah;
- (3) Kebutuhan Pendidik sebagaimana yang dimaksud ayat (2) untuk kebutuhan Pendidik SD/MI paling rendah Pendidik matematika, Pendidik