ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
BAB XI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

- (1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Penggunaan anggaran pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Pasal 71 Sumber Pembiayaan Pendidikan terdiri atas:

- a. sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, kabupaten/kota, dan masyarakat;
- b. dana pendidikan dapat bersumber dari anggaran pemerintah daerah;
- c. pemerintah daerah dan kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menggali pembiayaan pendidikan;
- d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan atau peran serta orang tua peserta didik dilakukan melalui komite sekolah;
- e. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
- f. sumber lain yang sah menurut undang-undang.

Pasal 72 Sumber Dana Pendidikan dari pihak ketiga, terdiri atas:

- a. dunia usaha-industri diwajibkan memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan yaitu sebesar 20 persen dari dana tanggungjawab sosial perusahaan;
- b. dana yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan diprioritaskan untuk beapeserta didik pendidikan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bagi perusahaan yang tidak memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan dikenakan sanksi oleh pemerintah daerah;
- d. dana tanggungjawab sosial perusahaan tersebut, diluar dari dana kewajiban pemerintah daerah yang tertuang dalam apbd;
- e. pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi seluruh perusahaan/industri yang menggali sda dan/ atau produksi di seluruh daerah sulawesi tengah; dan/atau
- f. dana tanggungjawab sosial perusahaan dari dunia usaha/industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kedua Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 73

- (1) Pengalokasian dana pendidikan menjadi kewajiban pemerintah daerah;
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD Daerah, Kabupaten/Kota paling rendah 20 persen;
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (2) dialokasikan untuk:
- a. meningkatan dan pengembangan mutu pendidik dan tanaga
- c. pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, Eksploitasi, dan kekerasan.

BAB VII PEREMPUAN DAN ANAK Pasal 70

Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak Penyandang Disabilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda bagi perempuan dan anak.

- Pasal 71
- (1) Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang sosial menyediakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak yang responsif bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
- a. pengaduan;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.
- Pasal 72
- (1) Pemerintah Aceh memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pemerintah Aceh dalam upaya perlindungan khusus terhadap Penyandang Disabilitas perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi kegiatan:
- a. pencegahan Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan, kejahatan seksual dan perlakuan salah lainnya dalam ranah domestik maupun publik;
- b. perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang anak Penyandang Disabilitas secara optimal;
- c. pemenuhan kebutuhan khusus;
I predict that i will enjoy this story because…

I have enjoyed it so far because the little boy found somebody who lives underground and has hairy hands and doesn’t speak the little boy's language (English) Stig speaks a language that the little boy does not understand.
- Produk dan Label Obat yang telah memiliki Izin Edar di Indonesia.
- 17. Variasi Major adalah Registrasi Variasi yang 17. Variasi Major adalah Registrasi Variasi yang berpengaruh bermakna terhadap aspek khasiat, keamanan dan/atau mutu Obat.
- 18. Variasi Minor adalah Registrasi Variasi yang tidak 18. Variasi Minor adalah Registrasi Variasi yang tidak termasuk kategori Registrasi Variasi Major maupun Registrasi Variasi Notifikasi.
- 19. Variasi Notifikasi adalah Registrasi Variasi yang 19. Variasi Notifikasi adalah Registrasi Variasi yang berpengaruh minimal atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap aspek khasiat, keamanan, dan/atau mutu Obat, serta tidak mengubah informasi pada Izin Edar.
- 20. Ulang adalah Registrasi perpanjangan masa 20. Ulang adalah Registrasi perpanjangan masa berlaku Izin Edar.
- 21. Biosimilar adalah Produk Biologi dengan profil 21. Biosimilar adalah Produk Biologi dengan profil khasiat, keamanan, dan mutu yang similar/serupa dengan Produk Biologi yang telah disetujui.
- 22. Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat 22. Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOB adalah cara pembuatan Obat dan/ atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu Obat dan/ atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan.
- 23. Aktif adalah komponen Obat yang mempunyai efek 23. Aktif adalah komponen Obat yang mempunyai efek farmakologis.
- 24. adalah susunan kualitatif dan kuantitatif Zat Aktif 24. adalah susunan kualitatif dan kuantitatif Zat Aktif dan Eksipien dalam Obat.
- 25. Baru adalah Obat dengan Zat Aktif baru, bentuk 25. Baru adalah Obat dengan Zat Aktif baru, bentuk sediaan baru, kekuatan baru atau kombinasi baru yang belum pernah disetujui di Indonesia.
- 26. Generik adalah Obat yang mengandung Zat Aktif, 26. Generik adalah Obat yang mengandung Zat Aktif, komposisi, kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi dan posologi yang sama dengan Obat originator yang sudah disetujui di Indonesia, serta memiliki khasiat, keamanan, dan mutu yang sama dengan Obat Originator.
- 27. Generik Bermerek adalah Obat Generik dengan nama 27. Generik Bermerek adalah Obat Generik dengan nama dagang.
- 28. Generik Pertama adalah Obat Generik yang pertama 28. Generik Pertama adalah Obat Generik yang pertama didaftarkan di Indonesia dengan Zat Aktif sama dengan Obat originator yang disetujui di Indonesia.
- 29. Produksi Dalam Negeri adalah Obat yang dibuat di 29. Produksi Dalam Negeri adalah Obat yang dibuat di Indonesia.
- 30. Kontrak adalah Pemilik Izin Edar yang melimpahkan 30. Kontrak adalah Pemilik Izin Edar yang melimpahkan pekerjaan pembuatan Obat berdasarkan kontrak.
- 31. Kontrak adalah badan usaha yang didirikan dan 31. Kontrak adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Indonesia serta memiliki kewenangan membuat obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menerima pekerjaan pembuatan Obat berdasarkan kontrak.

4
ខុុំសម្ធានាថារាល់រ័ត៌ាន និងឯកសារខ្ែលបានផាល់ីូនគ្ឺរិតជាព្តឹម្ព្តូវ។ ព្បសិនសបើានការខ្កៃងបនៃុំ ខុុំសម្ទទួលខសព្តូវច្ុំសពាះម្ខច្ាប់ជាធរាន។ I hereby certify that the information on this application is true and correct. I understand that failure to provide true and correct information could result in penalties under state law.
ហតថសលខា Signature
កាលបរិសច្េទ Date	(DD/MM/YYYY)	ស្ះ Name
- h. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan kampung, serta taman bacaan masyarakat;
- i. Fasilitas dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di kampung; dan
- j. Sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi kampung.

## Pasal 14

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang sarana dan prasarana kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b antara lain meliputi :

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai kampung;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan embung kampung;
- f. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. Pembangunan dan/ atau perbaikan rumah sehat untuk keluarga kurang mampu;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala kampung;
- k. Pembangunan dan pengelolaan air minum berskala kampung;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan kampung;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan taman kampung;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan kampung dan sarana umum lainnya;
- q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendungan kampung, dan check-dam; dan
- r. Pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai kondisi kampung.

## Pasal 15

Kewenangan lokal berskala kampung bidang pengembangan ekonomi lokal kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c antara lain meliputi :

- a. Pengembangan dan pengelolaan pasar kampung dan kios kampung;
- b. Pengembangan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik kampung;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis kampung;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis kampung;
- e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan kampung;
- g. Pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi kampung;
- h. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan kampung;
- i. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- j. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- k. Pengembangan dan pembibitan tanaman pangan/benih lokal;
- l. Pengembangan ternak secara kolektif;
- m. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
- n. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;
- o. Penguatan permodalan Badan Usaha Milik Kampung;
- p. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- q. Pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
- r. Pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- s. Pembangunan dan pengelolaan cold storage (gudang pendinginan);
- t. Pembukaan lahan pertanian;
- u. Pengelolaan padang gembala;
- v. Pengembangan wisata kampung diluar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- w. Pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### NOMOR:244 : : TAHUN 1991 SERI DNO.242

##### GUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI

##### KEPUTUSANGUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI NOMOR252TAHUN1991

##### TENTANG

### PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 09 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 30 Maret 1991 Nomor 09 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

##### b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда» и закона Тверской области от 27.09.2005 № 112- ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».	ведения органами местного самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». А именно: а) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи и подтверждающие состав семьи (паспорт заявителя и членов его семьи, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об установлении отцовства, судебное решение о признании членом семьи и иные документы в соответствии с законодательством); б) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенные налоговыми органами, или другие	установленного постановлением Правительства Тверской области по муниципальном у округу.
проблеме. Писать эссе на заданную тему конкурсанты будут в день проведения мероприятия. Критерии оценивания:

- • обозначить проблему; • обозначить проблему;
- • связность и раскрытие проблемы; • связность и раскрытие проблемы;
- • собственной, позиции, критическое отношение к предложенной • собственной, позиции, критическое отношение к предложенной теме;
- • приводимых аргументов выбранной теме; • приводимых аргументов выбранной теме;
- • выводов; • выводов;
- • смысловое единство текста. • смысловое единство текста.

Требования к материалам: текст в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14; одинарный межстрочный интервал; обычный интервал шрифта, все поля 1,5 см. Объем работы не должен быть более 2 страниц печатного текста формата А4.

- 3.3. Открытое занятие (время, отведенное на проведение занятия, согласно возрастным особенностям, включая 10 минут для анализа).
- • на проведение открытого занятия необходимо подать в оргкомитет • на проведение открытого занятия необходимо подать в оргкомитет конкурса (Приложение 4).

Формат: проведение открытого занятия, отражающего характерную для участника педагогическую технологию и методические приемы в соответствии с идеями ФГОС ДО. Открытое занятие проводится на базе городских дошкольных образовательных организаций, не являющихся местом основной работы конкурсантов. Тема открытого занятия определяется участниками, согласно учебного плана и рабочей программы воспитателя. Критерии оценивания:

- • содержания занятия заявленной теме, поставленным • содержания занятия заявленной теме, поставленным целям и задачам;
- • учебно-познавательной атмосферы занятия (мотивация • учебно-познавательной атмосферы занятия (мотивация воспитанников к учебной деятельности);

Объективность предлагаемой педагогом целевой установки (соответствие цели возрастным и индивидуальным особенностям детей, их интересам и потребностям, программным задачам воспитания, обучения, развития);

- • педагогом совместной деятельности достижения цели • педагогом совместной деятельности достижения цели работы детей на занятии (формы и методы организации совместной деятельности (беседа, эвристическая беседа, постановка проблемных вопросов; приемы активизации мышления; соотношение монологических и диалогических форм общения);
- • выбора методов (соответствие используемых • выбора методов (соответствие используемых методов и организационных форм работы целям, задачам, и содержанию образовательного взаимодействия, интересам и потребностям, индивидуальным особенностям и возможностям детей; обоснованное
(1) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah (2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Pasal 65

(1) Investasi Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. (2) Divestasi Pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. (3) Divestasi Pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah. (4) Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Pasal 66

Pembayaran pokok, utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

## Pasal 67

(1) Setiap urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan Pemerintahan daerah dan kode organisasi. (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan. (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek. (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

## Pasal 68

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan Pemerintahan daerah, kode organisasi,
GUIDELINE FOR COURSE SPECIFICATION TEMPLATE 2024

7	្ពត្មាងសរពសរ(ន្ិពកខបបទ្យ) ឬ ត្ប ងបញ្ចប់	40%
េិន្ុសរុប	100%

៤៤ . . ការពិពណ៌នាពិៃុ

អក្សសរៃិម្ទ្េស	ពិៃុៃិម្ទ្េស	ពិៃុ	ៃិម្ទ្េស
A	៤ . ០០	៨៥ - ១០០	លអ ណាស់
B+	៣៥០ .	៨០ - ៨៤	លអ ត្បពសើរ
B	៣០០ .	៧៥ - ៧៩	លអ
C+	២៥០ .	៧០ - ៧៤	លអ បងួរ
C	២០០ .	៦៥ - ៦៩	មធយម
D+	១ . ៥០	៦០ - ៦៤	ពខាយ
D	១ . ០០	៥០ - ៥៩	ពខាយណាស់
F	០ . ០០	< ៥០	ធាក់

អន្ុម័តពោយ

បន្ឯកគេន្ិងសពត្មច	បន្ពឃើញ ន្ិងេិន្ិតយ	ត្តួតេិន្ិតយពោយ	ពរៀបចំពោយ

ត្េរទ្យធបុរសមហាវទ្យាល័យ	ត្បធាន្ពេបតឺម៉ាង់	ត្បធាន្ធានា្ុណគេ	្ណៈកមមការកមមវធីសិកា
Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelengaraan TSLP Pemerintah Daerah wajib:
- a. melakukan pendataan Perusahaan yang wajib melaksanakan TSLP;
- b. menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan daerah kepada Perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program TSLP;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSLP;
- d. mengumumkan kepada masyarakat Perusahaan yang melaksanakan TSLP dan Perusahaan yang tidak melaksanakan TSLP.
- (2) Bupati menyampaikan laporan tentang penyelengaraan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada DPRD setiap tahunnya.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TSLP.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan TSLP.

Pasal 26

- (1) Masyarakat penerima progam kemitraan mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Perusahaan mitra atau lembaga penyalur;
- b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada Perusahaan mitra.
- (2) Masyarat penerima bantuan program bina lingkungan mempunyai kewajiban menggunakan bantuan secara bertanggung jawab.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
### Các Dữ Kiện:

## Về Quy Định Quản lý Nhân viên phụ trách Khuyết tật

### Quy Định Quản lý Nhân viên phụ trách Khuyết tật bắt đầu vào ngày 1 Tháng Bảy 2020, gồm có:

• tắc Ứng xử cho tất cả nhân viên phụ trách khuyết tật của • tắc Ứng xử cho tất cả nhân viên phụ trách khuyết tật của Quy tắc Ứng xử cho tất cả nhân viên phụ trách khuyết tật của Vcáicct yoêruia c ầu thông báo cưỡng chế để nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên bcááoo khi quan ngại về một nhân viên phụ trách khuyết tật vi phạm an nmgộuty d ịch vụ độc lập về khiếu nại/tố cáo, nơi để báo quan ngại về pchhấẩtm v à an toàn của bất cứ nhân viên phụ trách khuyết tật

- •
- •

Về Quy tắc Ứng

Quy tắc Ứng xử là một công cụ quan trọng giúp bảo vệ người có khuyết tật khỏi nguy hại và ngược đãi thông qua việc lập ra những bổn phận mà nhân viên phụ trách về khuyết tật không đăng ký của Victoria phải tuân thủ theo. Những Quy tắc Ứng xử này sẽ được áp dụng cho tất cả nhân viên phụ trách về khuyết tật, bất kể họ được nhận tài trợ từ NDIS hoặc từ những nhà cung cấp dịch vụ khác.

Quy tắc Ứng xử Bảo An Dịch Vụ Người Khuyết Tật (Quy tắc) được đề ra trong Điều Lệ Quy Định Bảo An Dịch Vụ Người Khuyết Tật 2020 được dựa theo luật định của Đạo Luật Bảo An Dịch Vụ Khuyết Tật 2018.

Quy tắc này đề ra những bổn phận mà tất cả nhân viên phụ trách về khuyết tật của Victoria phải tuân thủ theo và quy tắc này cung cấp tiêu chuẩn để bảo vệ người có khuyết tật khỏi nguy hại và ngược đãi.

Quy tắc này được đề ra nhằm bổ sung cho Khuôn khổ Quy định về Bảo an và Phẩm chất NDIS để nâng cao kỹ năng và an toàn của lực lượng lao động phụ trách khuyết tật tại Victoria. Quy tắc này dựa theo Quy tắc Ứng xử NDIS, cải tiến sự nhất quán trong yêu cầu cho nhân viên hành nghề tại Victoria, bất kể họ được tài trợ từ NDIS hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác.

##### Quy tắc Ứng xử sẽ áp dụng cho ai?

Quy tắc này được áp dụng cho tất cả các nhân viên phụ trách về khuyết tật được tuyển dụng hoặc có liên kết với dịch vụ khuyết tật tại Victoria, bất kể nguồn tài trợ của họ.

Về thông báo

Bất cứ ai cũng có thể báo cho chúng tôi biết, nếu có quan ngại về một nhân viên phụ trách khuyết tật có vi phạm an nguy. Điều này được gọi là ‘thông báo’. Theo Đạo Luật về Bảo An Dịch vụ Khuyết tật 2018, các nhân viên phụ trách về khuyết tật và nơi tuyển dụng phải thông báo cho Ủy Ban Giám sát Nhân viên phụ trách về Khuyết tật Victoria biết khi họ nghĩ rằng một nhân viên nào đó, có liên quan đến bất cứ hình thức hành xử sai trái nào.
########## សាស្ដសាចារយលឆេើម្ប្រចាាំឆ្ាំ២០១៦

(ក្្ុះក្រៀបតាម្លំដាប់ក្្ុះជាអកសរឡាតាំង)

ល.រ	ក្្ុះ	ក្េទ្យ	ម្ហាវទ្យាល័យ/សាលា
១	Cain Gamalo	ប្រស	សាលា ពាណ្ិជាសាស្ដស
២	លឌៀរ សផ្ល	ប្រស	ម្ហាវទ្យាល័យ វទ្យាសាស្ដសសងាម្
៣	ហាន់ រូ	ប្រស	ម្ហាវទ្យាល័យ សិលបៈម្នសសសាស្ដស និងភាសា
៤	លហង គីម្គង់	ប្រស	ម្ហាវទ្យាល័យ សិលបៈម្នសសសាស្ដស និងភាសា
៥	ហូ យសិទ្យធិស	ប្រស	សាលា ពាណ្ិជាសាស្ដស
៦	អឹម្ សផ្ល	ប្រស	សាលា ពាណ្ិជាសាស្ដស
៧	ឥនសផ្ល	ប្រស	ម្ហាវទ្យាល័យ វទ្យាសាស្ដសសងាម្
៨	ក្លន សម្បរាិ	ប្រស	សាលា ពាណ្ិជាសាស្ដស
៩	គីម្ ឡាង	ប្សី	ម្ហាវទ្យាល័យ វទ្យាសាស្ដស និងរលចចកវិទ្យា
១០	លី គង់សច័នទ	ប្រស	ម្ហាវទ្យាល័យ សិលបៈម្នសសសាស្ដស និងភាសា
១១	Marilou Dela Sierra	ប្រស	ម្ហាវទ្យាល័យ សិលបៈម្នសសសាស្ដស និងភាសា
១២	លសង ង	ប្រស	ម្ហាវទ្យាល័យ សិលបៈម្នសសសាស្ដស និងភាសា
១៣	ថ្នន់ ច័នទចាំោន	ប្រស	ម្ហាវទ្យាល័យ ចារ់
១៤	ទ្យិរយ ររនៈ	ប្រស	ម្ហាវទ្យាល័យ វទ្យាសាស្ដស និងរលចចកវិទ្យា
១៥	ទ្យួន ោ៉ោ រ	ប្រស	សាលា ពាណ្ិជាសាស្ដស
១៦	វ សូ វល	ប្រស	សាលា ពាណ្ិជាសាស្ដស
сведения о стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его семьи налогооблагаемого недвижимого имущества, если сведения о кадастровой стоимости данного имущества отсутствуют в фонде данных государственной кадастровой оценки.