ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- (1) Bupati membentuk Tim TSLP dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 4 tahun sebagai wadah komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan TSLP.
- (2) Tim TSLP beranggotakan 7 orang yang terdiri atas:
- a. Ketua Tim TSLP secara ex officio dijabat oleh kepala SKPD yang menjalankan urusan penanaman modal daerah.
- b. 2 orang perwakilan Perusahaan;
- c. 2 perwakilan pemerintah daerah; dan
- d. 2 perwakilan masyarakat.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 14

- (1) TSLP dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaranharus memperhatikan kepatutan dan kewajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 15

Dalam menyusun rencana kerja TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perusahaan harus memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14Perusahaandapat melibatkan peran serta masyarakat sasaran program TSLP.

Bagian Ketiga Pengumuman

Pasal 17

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan pelaksanaan TSLP dengan membuat papan petunjuk atau spanduk atau keterangan lainnya yang dapat dilihat oleh masyarkat.
- (2) Papan petunjuk atau spanduk atau keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis program atau kegaitan TSLP, Perusahaan yang melaksanakan TSLP, waktu dan tempat atau lokasi kegiatan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 18
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang bentuk dan geometri molekul	Bentuk dan Geometri Molekul	§ Problem Based Learning § Simulation	170	• Ceramah • Diskusi • Simulasi hasil	§ Kejelasan dalam menganalisis tentang bentuk dan geometri molekul dengan benar	16
5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang kinetika kimia	Kinetika Kimia	§ Problem Based Learning § Simulation	170	• Ceramah • Diskusi • Simulasi hasil	§ Kejelasan dalam menganalisis tentang kinetika kimia dengan benar	14
6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang reaksi kimia	Reaksi Kimia	§ Problem Based Learning § Simulation	170	• Ceramah • Diskusi • Simulasi hasil	§ Kejelasan dalam menganalisis tentang reaksi kimia dengan benar	14
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang Energi dan Entropi	Enenrgi dan Entropi	§ Problem Based Learning § Simulation	170	• Ceramah • Diskusi • Simulasi hasil	§ Kejelasan dalam menganalisis tentang enenrgi dan entropi dengan benar	16
Jumlah	100
8	Responsi Praktikum	TM: 120	§ Praktik soal	Nilai kelulusan: 80£ A £100 70£ B<80 60£C<70
8. Referensi: Referensi:	8. Referensi:	Berisi daftar pustaka praktikum PKS
CONTOH

# KOP YAYASAN/LEMBAGA/MASJID

- A. PENDAHULUAN
- ❖ LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
- Keberadaan Masjid merupakan sebagai sarana ibadah yang paling utama bagi umat islam, juga sarana kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendidikan khususnya dibidang keagamaan, selain itu juga masjid melambangkan prestise umat muslim. Untuk mewujud itu semua perlu kerja sama semua pihak baik dari elemen masyarakat maupun juga pemerintah.
- Dengan bangunan masjid yang relatif kecil dengan jumlah jamaah yang banyak akan membuat kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah sangat kurang. Oleh karena itulah kami selaku masyarakat dan jamaah berkeinginan untuk mengembangkan dan membangun masjid yang lebih besar agar dapat menampung jamaah lebih banyak lagi.
- Dalam kondisi sekarang ini yang menjadi kendala masyarakat adalah faktor ekonomi. Kita ketahui bahwasanya kondisi masyarakat saat ini sangat lemah dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Baik pekerjaan yang semakin sulit dan tidak menentu juga melonjaknya harga kebutuhan pokok.
- Dengan kebutuhan yang terpenuhi maka apa yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan Keindahan dan kebersihan Masjid diharapkan akan menambah para masyarakat/ jamaah lebih mencintai masjid dan dengan mencintai masjid, insyaallah masjid akan lebih makmur, sehingga syiar islam akan terus berkembang.
- B. MAKSUD dan TUJUAN
- ❖ Maksudnya adalah agar dalam pelaksanaan ibadah akan lebih baik dan masjid lebih hidup dan makmur sehingga syi'ar islam terus berkembang dikalangan masyarakat.
- ❖ Tujuannya adalah :
- a. Memperindah bangunan masjid sehingga akan menambah kekhusyu'an dalam melaksanakan ibadah.
- b. Menjadikan masyarakat cinta masjid sehingga silaturrahmi terus terjalin diantara masyarakat dan jamaah.
- c. Meningkatkan syi'ar agama islam dikalangan masyarakat umum.
- d. Keindahan masjid akan menjadi lambang pristise umat islam khususnya umat islam di ....................................................
- C. NAMA KEGIATAN
- ❖ Pembangunan/ Renovasi Masjid .......................................................
- i. menyediakan sistem seleksi penerimaan peserta didik yang aksesibel dan tidak diskriminatif;
- j. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual Penyandang Disabilitas; dan
- k. menyediakan ruang tenang.
- (3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. menyediakan layanan dalam format yang aksesibel untuk setiap ragam Disabilitas;
- b. menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
- c. menyediakan fleksibilitas masa dan batas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi Paragraf 1 Umum Pasal 20

Pemerintah Aceh memfasilitasi dan menjamin:

- (1) Proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Kesempatan berwirausaha dan mendirikan badan usaha yang adil tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perkoperasian secara adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Pekerjaan Pasal 21

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan Penyandang Disabilitas; dan
ទម្រង់ទី៤

# ថវិ កាគ្ម្ោងចំណលនិងចំណាយ

## ររៀបចំរោយផ្នែកហិរញ្វត្ុ

#### ការផ្ែនំ៖ ទម្រង់គ្នេះ នឹងគ្ម្រើសម្ារ់ម្សង់ទិននន័យអំពីថវកាគ្ម្ោងចំណលនិងចំណាយ។ សូ ររំគ្ពញកូគ្ោន ខជាម្ាក់គ្ ៀល។

ក. បរិ យាយ	ខ. ខ. ការរោង
ចំែល
ថវិ កាគ្ទេ ម្រចំឆ្ំ
110 ចំណលរូលនិធិគ្ទេងគ្ទៀត
100 ចំណលរូលនិធិម្កុងម្សុក
ចំណលផ្ទល់
151 ចំណលភាសីទា
150 ចំណលពនធអចលនម្ទពយ
ចំណាយ
ចំណាយ ដ្ឋាល
250 ចំណាយម្រតិរតតិកា
200 ម្ាក់គ្រៀ វតេ
ចំណាយអភិវឌ្ឍន៍
350 ចំណាយគ្ទេងៗ
320 ចំណាយច នត/សងគរកិចច
300 ចំណាយគ្លើគ្េដ្ឋ ចនាសរព័នធ

###### ការទទូលខុសរត្ូវ: ទិន្ែន្័យរន្េះនតល់រោយការ.រដ្ឋបាលន្ិងហរញ្វត្ុ រនទៀងផ្ទត្់រោយរបធាន្ការ.ផ្នន្ការ ន្ិងោំរទឃុំ សង្កត្់

សូ ររញ្ជក់ថាទិននន័យដដ្លានទតល់ជូន គ្នេះានភាពម្តឹរម្តូវ និងគ្ពញគ្លញ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ ម្រធានកា យាល័យ ដ្ឋាលនិងេ ញ្វតុ កាលរ គ្ចេទ

ានពិនិតយគ្ទេៀងផ្ទត់ និងរញ្ជក់ថា ទិននន័យគ្នេះ ានភាពម្តឹរម្តូវ អាចរញ្ូលគ្ៅកុងម្រព័នធាន \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ម្រធានកា .ដទនកា និងោំម្ទឃំ សង្កត់ កាល រ គ្ចេទ
គោលការណ៍សិក្សា

ប្រការ៤៨ : : រាល់គោលការណ៍ទាំ្ឡាយណាខែលមានែាឹមស្គរែស ឬទទ យរីគោលការណ៍គនះ ព្តូវចត់ទក្ស ជានិរា ក្សរណ៍។ ប្រការ៤៩ : : និរាក្សរណ៍គោលការណ៍គនះ លះព្តាខតមានការអនម័តជាទវការ រីគណៈព្គរ់ព្គ្ស្គក្សលវទាល័យ គលើការខក្សតព្មូវ ឬរខនាមរនាយក្សុ្ជាំរូក្ស ឬព្រការមួយចាំនួន ឬមានគោលការណ៍ងមីមក្សជាំនួស ទាំ្ព្ស្។ ជាំរូក្ស ៩ ការចូលជាធរមាន ប្រការ៥០ : : គោលការណ៍គនះបានអនម័តជាទល វការ និ្មានព្រសិទធភារគព្រើព្បាស់ ចរ់រីថ្ងៃចះ តាគលខាគនះ តគៅ។

..... ..... ...... ឆ្ំ២០...

ចមា្ជូន - ព្ក្សមព្រឹក្សាភិបាល 'គែើមបីព្ជារជារ័ត៌មាន' - ព្គរ់ការោល័យ ក្ស់រ័នធ 'គែើមបីអនវតត' - ឯក្សស្គរ កាលរបវតតិ

រណឌ ត ទន ភក្សតី
- 17. Tanah makam perorangan/keluarga adalah tanah makam perorangan/keluarga yang berada di kawasan TPU.
- 18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
- 20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. mengendalikan lahan pemakaman;
- d. mengoptimalkan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat;
- e. melestarikan sejarah dan kebudayaan daerah; dan
- f. menjaga kerapian dan keindahan.

Pasal 4

- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah meliputi penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat di TPU, TPBU, TPK dan Krematorium.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyediaan tanah makam;
- b. penggalian dan pengurugan tanah makam;
- c. pengangkutan mayat;
- d. pembongkaran makam/pusara;
- e. penyediaan makam cadangan;
- f. penyediaan batu nisan ;
- g. penyediaan tempat pengabuan mayat (krematorium);
- h. pengabuan mayat/kremasi; dan
- i. penyediaan tempat abu mayat.
- (3) Perorangan atau Badan dapat menyelenggarakan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (4) Perorangan atau badan yang mendapat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dikenakan retribusi dan/atau sewa.
- (5) Tata cara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. DKI Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 185 Tahun 2010. - Pergub ini mengatur tentang:

- 1. Ketentuan Umum;
- 2. Umum;
- 3. Struktur APBD;
- 4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Pelaksanaan APBD;
- 6. Pengendalian dan Pengawasan;
- 7. Sanksi;
- 8. Ketentuan lain;
- 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; - Ditetapkan di Jakarta 25 Maret 2011.
ទម្រង់ទី៤

ក.ក្បរេទ (ខទង់ថវកា)	ខ. ចំនួនថវកា (ររៀល)	រនសងៗ

ហត្ថរលខា រ្ោះ និងត្ួនទី

សូ ររញ្ជក់ថាទិននន័យដដលបនផ្តល់ជូន ននេះានភាពម្តឹរម្តូវ និងនពញនលញ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ ........................................... កាលររិនចេទ

បនពិនិតយនផ្ទៀងផ្ទត់ និងរញ្ជក់ថា ទិននន័យននេះ ានភាពម្តឹរម្តូវ អាចរញ្ូលនៅកុងម្រព័នធបន \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

កាលររិនចេទ
By post to:

NHS England PO Box 16738 Redditch B97 9PT

By email to: england.contactus@nhs.net

If you are making a complaint please state: ‘For the attention of the complaints team’ in the subject line.

By telephone: 0300 311 22 33

Our opening hours are: 8am to 6pm Monday to Friday, except Wednesdays when we open at the later time of 9.30am. We are closed on bank holidays.

If you continue to be dissatisfied with the response you have received, you do have the right to request an investigation into the handling of your complaint by the Parliamentary and Health Service Ombudsman (PHSO).

The role of the PHSO is to investigate complaints that individuals have been treated unfairly or have received poor service from government departments and other public organisations and the NHS in England. You can contact the PHSO on 0345 015 4033 or write to them at:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman Millbank Tower Millbank London SW1P 4QP

E-mail: phso.enquiries@ombudsman.org.uk

Yours sincerely,

## XXXXX
#### 2.3 Penghargaan Taebel 2.3 Penghargaan Yang Diraih Perangkat Daerah Tahun 2019

No	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	PD/BIRO PENERIMA PENGHARGAAN
1	Piagam penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award 2019 pada Kampung Naga Di Kabupaten Tasikmalaya sebagai pemenang Green Gold Kategori Pelestarian budaya	Menteri Pariwisata RI	Disparbud Prov Jabar
2	Dst..
Conoscenza da parte degli insegnanti di precedenti percorsi sanitari, pedagogici (area NPI - riabilitativa) dell’alunno/a in sede pubblica o privata ……………………………………………………………………………………………………….... ................................................................................................................................................

## PROFILO DELL’ALUNNO/A

AREA EMOTIVO – COMPORTAMENTALE Si adegua alle situazioni nuove? □ SI □ NO Sa rispettare le regole di convivenza sociale? □ SI □ NO Sa eseguire un' attività senza distrarsi? □ SI □ NO Sa accettare ritardi nella gratificazione? □ SI □ NO Ha una buona immagine di sé (autostima)? □ SI □ NO

### Il rapporto con i compagni :

Sa cooperare con i compagni? □ SI □ NO Instaura relazioni positive con i compagni? □ SI □ NO Tende ad isolarsi ? □ SI □ NO

### Di fronte alle difficoltà:

Ha scoppi di rabbia rivolti verso altri o verso se stesso? □ SI □ NO Chiede aiuto ? □ SI □ NO Abbandona ? □ SI □ NO Risponde a caso ? □ SI □ NO Piange ? □ SI □ NO

### Nei confronti dell’insegnante

E' oppositivo - provocatorio ? □ SI □ NO E' aggressivo verbalmente ? □ SI □ NO E' aggressivo fisicamente ? □ SI □ NO E' molto timido e inibito ? □ SI □ NO E’ dipendente dall’insegnante ? □ SI □ NO
- ននវបត្តិអាកបបកិរយា - ននវបត្តិអាកបបកិរយា ចូលរួមោំរទោរកឆែើយត្បកៅនឹងផលប៉ះពាល់ ននវបត្តិអាកបបកិរយារបស់ - សិសេ
៥	សំណ្រគនែឹ៉ះ	- - - កត្ើោនវធីោស្រសអ្ែីេែ៉ះកែើមបីកឆែើយត្បកៅនឹងវបត្តិអាកបបកិរយារបស់សិសេ សែលរងផលប៉ះពាល់ពីោរប៉ះទងគិចផ វចិត្តពីកុោរភាព?
៦	ឯកោរសរោប់អាន និងធនធានកផេងៗ	- Gunnar, M. R., & Quevedo, K. (2007). The development of emotion regulation : Biological and behavioral considerations. In J. J. Gross (Ed.), - Handbook of emotion regulation (pp. 199 - 218). The Guilford Press. - Semple, R. J., & Lee, J. (2011). Mindfulness-based cognitive therapy for children : A guide for therapists, parents, and caregivers. The Guilford Press. - Lantieri, L., & Goleman, D. (2008). Building emotional intelligence : Techniques to cultivate inner strength in children. Sounds True. Short, M. (2024). Teaching emotional regulation to twice-exceptional - students . Express News. https://www.expressnews.com/opinion/commentary/article/twice- - exceptional-students-texas-20038844.php

សបាហ៍ទី១១ កមករៀនទី១១ ោរប៉ះទងគិចផ វចិត្ត និង ោរសែទំេួនឯងសរោប់អ្ែកអ្ប់រំ

១	ោលបរិកចិទ/កោង
២	អ្ោរ
៣	េែឹមោរ	- ទទួលោល់សញ្ញននោរប៉ះពាល់ផវចិត្ត - អ្នុវត្តយុទធោស្រសោរសែទំេួនឯង - ោររទរទង់វបបធម៌អ្ប់រំសែលយល់អ្ំពីផលប៉ះពាល់ផ វចិត្ត - អ្នុវត្តភាពធន់នឹងោររំខាន និងទសេនៈវជ្ាោន
៤	លទធផលរំពឹងទុក	ករោយកពលបញ្ចប់កមករៀនកន៉ះសិោោមនឹងអាច៖ របាប់បានពីបញ្ញត្តិ ននោរប៉ះទងគិចផ វចិត្ត និង ោរសែទំផល វចិត្ត - កំណ្ត្់បានពីបញ្ញរបួសផ វចិត្ត និង ោរសែទំផល វចិត្តសុេុោលភាពផ វចិត្ត - សរោប់អ្ែកអ្ប់រំ - ោនទោប់កដងោររទរទង់វបបធម៌អ្ប់រំសែលយល់អ្ំពីផលប៉ះពាល់ផ វចិត្តរបស់ អ្ែ កអ្ប់រំ
៥	សំណ្រគនែឹ៉ះ	- 2
៦	ឯកោរសរោប់អាន និងធនធានកផេងៗ	- - Short, M. ( Teaching emotional regulation to twice-exceptional students . Express News. - https://www.expressnews.com/opinion/commentary/article/twice- 20038844. exceptional-students-texas- php 2024 24). - The Guardian. ( , November Resilience interventions in education: Why coping strategies should be a staple of education. The Guardian. 2024/ 24/ - https://www.theguardian.com/society/ nov/ resilience- interventions-do-work-why-coping-strategies-should-be-a-staple-of- education

សបាហ៍ទី១២ កមករៀនទី១២ ោរចូលរួមរបស់រគួោរ ោលាករៀន និងសហគមន៍

១	ោលបរិកចិទ/កោង
២	អ្ោរ
៣	េែឹមោរ	- ត្ួ នាទីរបស់ោលាករៀនកដងោរោំរទកុោរសែលោនបទពិកោធន៍អ្ំពីប៉ះពាល់ ផល វចិត្ត - ត្ួ នាទីរបស់រគួោរ កដងោរោំរទកុោរសែលោនបទពិកោធន៍អ្ំពីប៉ះពាល់ផវ ចិត្ត - ត្ួ នាទីរបស់សហគមន៍ កដងោរោំរទកុោរសែលោនបទពិកោធន៍អ្ំពីប៉ះ ពាល់ផវចិត្ត - សហោរកដងោរជ្ួយសិសេ
៤	លទធផលរំពឹងទុក	ករោយកពលបញ្ចប់កមករៀនកន៉ះសិោោមនឹងអាច៖
- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 17

(1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberiaan pelayanan umum. (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 18

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan. (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD

## Pasal 19

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Bagian Kedua Struktur APBD Pasal 20

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
Pasal 39

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
- b. peningkatan kualitas sekolah/ madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
- c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah.

Bagian Kelima Pengawas Sekolah/Madrasah

Paragraf 1 Persyaratan Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 40

- (1) Persyaratan menjadi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
- a. berstatus sebagai pendidik paling sedikit 8 tahun, atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang diawasi;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1/DIV kependidikan dari perpendidikan tinggi terakreditasi;
- c. khusus pengawas SMA/MA/SMK sederajat diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan Magister (S2) dari perpendidikan tinggi yang terakreditasi;
- d. kepangkatan paling rendah III/C;
- e. lulus seleksi orientasi pengawas satuan pendidikan yang dibuktikan dengan sertifikat;
- f. lulus pendidikan dan pelatihan pengawas satuan pendidikan;
- g. sehat jasmani dan rohani; h. memiliki kemampuan inovatif dalam bidang yang diawasi;
- g. sehat jasmani dan rohani; h. memiliki kemampuan inovatif dalam bidang yang diawasi; sehat jasmani dan rohani;
- i. berusia paling tinggi 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; dan
- j. lulus sertifikasi pendidik sesuai dengan bidang.
- (2) Pengangkatan pengawas sekolah ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pengangkatan pengawas madrasah ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2 Mekanisme Pengangkatan Dan Masa Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah
- maintenance of all buildings, the grounds and being the responsible person for Fire Safety.
- • To initiate all new purchases and major projects relating to the site and ensure all spend is approved by the CEO/Finance Director and that projects are completed to budget and time.
- • Provide a safe, calm and well-ordered environment for all children and staff, focused on safeguarding children and supporting their needs.
- • To ensure the residential break and ongoing connection with Honeypot offers all children the opportunity to build brighter futures.

Staff Management

- • Build, lead and manage a staff team, to deliver a high-quality service to the children who visit.
- • Ensure that new staff receive an effective induction and where appropriate are assessed against core competences before confirmation in post.
- • Manage and support with recruitment and selection of staff in accordance with policy and procedures.
- • Oversee all staffing issues involving programme and office/site staff, to include recruitment, holiday and sickness absence.
- • Ensure annual appraisals are carried out for all staff.
- • Oversee and ensure in house and external staff training requirements.
- • Manage any necessary dispute resolution procedures including disciplinary, capability, grievance and appeal procedures.
- • Ensure that all staff receive regular supervision.
- • Monitor staff performance, including sickness absences, implementing company policies and procedures as appropriate.
- • Supervise and support any students undertaking placements at Honeypot.
- • Promote personal and professional development through the appropriate delegation of duties and responsibilities.
- • Communicate compellingly the charity’s vision and drive the strategic leadership, empowering all staff to excel.
- • Identify emerging talents, coaching current and aspiring future leaders in a climate where excellence is the standard, leading to clear succession planning.
- • Hold all staff to account for their professional conduct and practice.
- • Ensure all staff follow the codes of practice, and uniform standards and regularity refresh their understanding via company documents on BreatheHR or other portals.
###### EXERCICE 2 : (8 POINTS) Le passé mouvementé du Massif central

Le Massif central, vestige d’un ancien orogène, se dresse à l’ouest des Alpes, grande chaîne de montagnes géologiquement récente, comme cela est visible sur le document de référence. Le Massif central comporte aujourd’hui la chaîne des Puys, un ensemble d'environ 80 volcans s'étirant le long d’un axe nord-sud. A l’est de cet alignement se trouve le fossé d’effondrement de Limagne délimité par la faille de Limagne.

###### QUESTION :

Proposer une reconstitution de l’histoire du Massif central en datant ses principales formations géologiques (socle granitique, roches volcaniques et faille de Limagne) et en montrant sa relation avec l’orogenèse alpine.

####### Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant des données des documents et les connaissances utiles.

###### Document de référence : situation de la zone étudiée au sein des grands ensembles géologiques régionaux

Source : d’après thèse de Laurent Michon, 2000