ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
(2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala. a. Seksi Penyusunan Program; b. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.

(2) Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; b. Seksi Penegakkan, Pengawasan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Produk hukum lainnya.

(3) Bidang Hukum, Identifikasi dan Advokasi, terdiri dari : a. Seksi Hukum dan Identifikasi; b. Seksi Advokasi.

## Pasal 14

ang ulna Program, tCI il I 011 . (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala.

## Pasal 15

(1) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; (2) Uraian tugas setiap jahatan struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, 12, 13 dan14, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 16 Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahliannya; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi cialarn berbagai/ beberapa kelompok sesuai dengan keahliannya; (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala; (4) Jenis, Jumlah dan tingkatan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan operasionalnya di bidang penegakkan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain;
a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; d. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APED, format RKA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga. (3) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup seluruh standar harga barang dan jasa, serta standar belanja perjalanan dinas. (4) Standar harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan harga pasar yang berlaku. (5) Standar belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Memperhitungkan tingkat kemahalan transportasi dan akomodasi akibat kondisi geografis dan kewilayahan Propinsi Maluku Utara. (6) Standar harga barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Gubernur dengan memperhitungkan tingkat kemahalan transportasi dan akomodasi akibat kondisi geografis dan kewilayahan Propinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dijadikan sebagai dasar bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD tahun anggaran yang direncanakan. (7) Surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal Bulan Agustus tahun anggaran berjalan. (8) Pengaturan lebih lanjut tentang penyusunan RKA-SKPD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD Pasal 79

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: a. kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya; b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar harga; c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
3º) A eficacia de esta licencia queda condicionada a que, no caso de que no encabezamento de este informe se establezca a obriga de cesión de viais, polo interesado se asine no prazo de un mes a contar desde a recepción da notificación do presente acordo Acta de Cesión de Viais acompañada de plano no que se reflicta a mesma.

4º) Advertir ó propietario ou promotor que, unha vez rematadas as obras, deberá comunicar ó Concello este feito e presentar perante a Xerencia Territorial do Centro de Xestión Catastral e Cooperación Tributario ou neste Concello que, á súa vez, remitirá a esta a documentación que cumpra segundo a lexislación vixente para a alta da vivenda no Catastro de Bens Inmobles de Natureza Urbana.

De conformidade co disposto no artigo 4.2 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construccións, obras e instalacións, deberá presentar a autoliquidación do referido imposto no prazo de un mes a contar desde a recepción da notificación do presente acordo, a autoliquidación que terá carácter provisional.

5º) Que se dilixencie o proxecto técnico obxecto desta licencia e os planos que se refiran ás condicións urbanísticas.

6º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licencia aprobadas na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.

- 10.- EXPTE. OBRA MAIOR 2015/U008/000005

Acordos adoptados:

1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a licencia municipal de obra maior solicitada.

2º) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no encabezamento.

3º) De conformidade co disposto no artigo 4.2 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construccións, obras e instalacións, deberá presentar a autoliquidación do referido imposto no prazo de un mes a contar desde a recepción da notificación do presente acordo, a autoliquidación que terá carácter provisional.

4º) Que se dilixencie o proxecto técnico obxecto desta licencia e os planos que se refiran ás condicións urbanísticas.

5º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licencia aprobadas na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.

- 11.- EXPTE. OBRA MAIOR 2015/U008/000009

Acordos adoptados:

1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a licencia municipal de obra maior solicitada.

2º) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no encabezamento.
Pasal 28

Mekanisme pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 27 adalah sebagai berikut:

- a. Bupati memberikan teguran secara tertulis apabila terjadi penyimpangan atas izin yang telah diterbitkan;
- b. proses peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender;
- c. apabila peringatan dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
- d. apabila pembekuan izin dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ada tanggapan tertulis dari pemilik izin, maka izin dicabut.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas atau Instansi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran limbah;
- b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan limbah;
- c. mendorong upaya pemanfaatan limbah;
- d. mendorong upaya minimalisasi limbah untuk efisiensi penggunaan sumberdaya; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan, diskusi, forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengolahan limbah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan atas :
- a. ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pembuangan limbah;
New section 42(5) defines application of force to include—

- • of heat, light, electric current or any other • of heat, light, electric current or any other form of energy; and
- • of matter in solid, liquid or gaseous form. • of matter in solid, liquid or gaseous form.

####### New section 43—threat to commit a sexual offence

New section 43 provides for the offence of threat to commit a sexual offence. New section 43(1) provides that a person (A) commits an offence if—

- • makes to another person (B) a threat to rape or • makes to another person (B) a threat to rape or sexually assault B or a third person (C); and
- • intends that B will believe, or believes that B will • intends that B will believe, or believes that B will probably believe, that A will carry out the threat.

New section 43 replaces the existing offence of assault with intent to rape in current section 40 of the Crimes Act 1958, which includes threats to assault with intent to commit rape. New section 43(2) provides that words or conduct may constitute a threat for the purposes of subsection (1) if by those words or that conduct an intention to do any of the following is conveyed—

- • sexually penetrate or sexually touch B or C without • sexually penetrate or sexually touch B or C without B or C's consent;
- • cause B or C, without B or C's consent, to sexually • cause B or C, without B or C's consent, to sexually penetrate or sexually touch—
- • or • or
- • or B (as the case requires); or • or B (as the case requires); or
- • or • or
- • person; or • person; or
- • animal. • animal.

New section 43(3) provides that the maximum penalty for the offence of threat to commit a sexual offence is level 6 imprisonment (5 years maximum).

14
obiectivelor de etapă și, ca atare, pot cere Consiliului European realizarea unei analize atente. În concluzie, România va putea să atragă, în următorii ani, aproximativ 80 miliarde euro. Dar, pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de proiecte, de funcționarea eficientă a administrației și de profesioniști. Va reuși România?

* * * Comuna-model din România unde PNL nu va avea candidat la funcţia de primar. Edilul în funcţie are peste 80% intenţie de vot şi a fost exclus din PSD 22 iulie 2020, 09:15 de Dorin Ţimonea Comuna-model din România unde PNL nu va avea candidat la funcţia de primar. Edilul în funcţie are peste 80% intenţie de vot şi a fost exclus Comuna-model din România unde PNL nu va avea candidat la funcţia de primar. Edilul în funcţie are peste 80% intenţie de vot şi a fost exclus din PSD Gheorghe Damian va candida independent şi va fi susţinut de PNL PNL a decis să nu propună candidat într-o comună din Alba unde actualul primar independent, exclus din PSD, are peste 80% intenţie de vot Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când PNL nu propune un candidat într-o unitate administrativ-teritorială din Alba, judeţ pe care îl domină politic începând cu anul 2004. Comuna în cauză este Ciugud, model de dezvoltare în România, cu investiţii în valoare de peste 20 de milioane de euro, cea mai mare parte din fonduri europene. Primarul în funcţie, Gheorghe Damian, are o intenţie de vot de peste 80%, PNL neavând, astfel, nicio şansă să impună un alt candidat. După ce Damian a refuzat să se înscrie în PNL, preferând statutul de independent, cele două părţi au ajuns la o înţelegere electorală şi politică. Astfel, PNL nu va propune candidat şi îl va susţine pe Gheorghe Damian, în timp ce acesta va merge în campanie cu listele liberalilor pentru Consiliul Local, Consiliul Judeţean şi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. Pe lista de la Consiliul Local se vor regăsi, cu siguranţă, şi oameni de încredere ai primarului în funcţie. ”Performanţa administrativă a domnului primar Gheorghe Damian, proiectele propuse şi colaborarea excelentă între Primăria Ciugud şi Consiliul Judeţean Alba conduc la o
LOGO : ... [nomor SK] Tanggal Pembuatan : ...... Pengadilan Negeri LOGO : ... [nomor SK] Tanggal Pembuatan : ...... Pengadilan Negeri PENGADILAN [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - NEGERI [ .....Alamat Pengadilan ...] Telp: … Tanggal Efektif : .... KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

####### PROSES ADMINISTRASI PERKARA

Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] Negeri [Nama Pengadilan] melaksanakan proses administrasi yang efektif sesuai dengan sasaran dan target. Proses - proses tersebut ditetapkan, dimonitoring dan di evaluasi dalam rangka menuju perbaikan yang berkesinambungan.

- D. KRITERIA 4- STRATEGIC PLANNING

####### PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

######### Sasaran Mutu

Sasaran Mutu menggambarkan parameter-parameter yang terukur dengan penetapan target yang relevan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan proses-proses yang sudah ditetapkan. Sasaran Mutu yang ditetapkan selalu terukur, konsisten dan searah dengan Visi, Misi, Motto, Perilaku Pelayanan dan Kebijakan Mutu. Sasaran Mutu ditetapkan di masing- masing Unit. Sasaran Mutu disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] Evaluasi terhadap pencapaian Sasaran Mutu dilakukan secara periodik dalam Laporan Pencapaian Sasaran Mutu dari masing-masing Unit kepada Ketua Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan], dengan mengacu pada periode pengukuran pencapaian terhadap sasaran mutu yang ditetapkan pada masing- masing unit, dan dimasukkan sebagai salah satu agenda pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

######### DOKUMEN TERKAIT :

Sasaran mutu semua Unit

######### Perencanaan Sistem Manajemen Mutu

Setiap Panitera dan Sekretaris berkewajiban membuat perencanaan kerja untuk Unit nya masing - masing termasuk :

- 2) Merencanakan sistem manajemen mutu untuk Unit kerjanya.
- 3) Memastikan sistem manajemen mutu yang telah dibuat dijalankan secara efektif.
- 4) Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan dicapai
- 5) Memelihara / mempertahankan sistem manajemen mutu pada Unitnya
- 6) Melakukan perbaikan / penyempurnaan sistem manajemen mutu.

####### PERENCANAAN REALISASI PELAYANAN

34
Proving the course of conduct effectively provides a method by which the prosecution proves that the accused committed multiple offences, without requiring the prosecution to prove discrete offending "occasions". New subclause 4A(9) provides that, in proving a course of conduct charge, it is not necessary to prove an incident of the offence with the same degree of specificity as to date, time, place, circumstances or occasions as would be required in a charge constituted only by that incident. New subclause 4A(10) provides that, without limiting subclause (9), it is not necessary to prove—

- • particular number of incidents or their dates, times, • particular number of incidents or their dates, times, places, circumstances or occasions
- • features differentiating any incidents, or • features differentiating any incidents, or
- • general circumstances of any particular incident. • general circumstances of any particular incident.

This is an explicit amendment to the requirement for particulars at common law. In particular, in order to establish the offence of persistent sexual abuse of a child under 16 in section 47A of the Crimes Act 1958, it is not sufficient for a complainant to give evidence of what the accused "would" do, or what would typically or routinely occur. Instead, the evidence must distinguish one offending act from another (see R v SLJ [2010] VSCA 16). In contrast, a course of conduct charge may be proved by generalised evidence of multiple occasions, for example, in the form of evidence of what would typically or routinely occur. The jury may infer from that evidence that the accused engaged in a course of conduct, over and above specific instances of abuse, which can be identified by date, time or place. To establish a course of conduct, it is not necessary to prove an exact number of "incidents" of an offence, or the times, dates, places or circumstances of those "incidents". Further, it is not necessary to prove "distinctive" features differentiating the incidents. This reform responds to difficulties commonly faced by complainants in cases of repeated sexual abuse in distinguishing one instance of sexual abuse from another, due to the repeated nature of the offending.

28
Paragraf 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 33

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Jika tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.

Paragraf 4 Kesehatan Reproduksi Pasal 35

- (1) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada Penyandang Disabilitas melalui kegiatan:
- a. promosi kesehatan;
- b. komunikasi informasi dan edukasi; dan
- c. konsultasi.
- (2) Masyarakat dan keluarga dapat berperan dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.
- (3) Pelaksanaan mengenai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
## WALIKOTA PALU

## PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 22 TAHUN 2013

## TENTANG

## PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA PALU,

Menimbang	:	a. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan; b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Berikutnya;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1994 Nomor38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik