ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- (4) Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan;
- (5) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- (6) Pemerintah daerah menetapkan standar paling rendah sarana dan prasarana pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu Pengelolaan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Pengelolaan pendidikan harus berpusat di sekolah.
- (2) Untuk maksud ayat (1) segala kebijakan pengembangan pendidikan, analisis kebutuhan Pendidik, sarana, fasilitas, pembiayaan dan sebagainya harus berorientasi sekolah.
- (3) Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan unggul sekolah harus secara kontinyu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan.
- (4) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
- a. pemerintah daerah, kabupaten/kota;
- b. satuan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal; dan/atau
- c. masyarakat.
- (5) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan bermutu;
- b. pemerataan satuan pendidikan bermutu di semua jenis dan jenjang pendidikan;
- c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat;
- d. efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang bermutu; dan
- e. jaminan pendidikan bermutu bagi masyarakat di daerah khusus.
- (6) Pemerintah daerah mengarahkan, membina, membimbing, mengkoordinasikan, mensinkronisasi, mensupervisi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan
## Maths Planning – Barley Class

Weeks 11th Weeks 11th beginning May and May Focus: Addition & Subtraction, particularly involving reasoning and problem solving. Fluency Year 4 expectation – to add and subtract up to 4 digits using columnar method Year 5 expectation –To add and subtract at least 4 digit numbers using columnar method Remember if you can not yet understand the written column method partition the numbers first

- e.g

361 = 300 + 60 + 1 + 215 = 200 + 10 + 5 = 500 + 70 + 6 = 576

Mental Maths	Main activity
Mon Mon May	Complete a x tables grid	Addition Fluency – 3 levels ( pick the level that is right for you)
Tues Tues May	Spend time on TT Rockstars	Reach 100 problem
Wed Wed May	The Target today is 51 and the numbers are 3, 5, 1, 4, 6	Consecutive numbers investigation
Thurs Thurs May	Count up from 0 in steps of 0.3 until you get to 60	Dice in the corner investigation
Friday Friday May ( Bank Hol – optional work)	The answer is 7.5 What is the question? Find 15 ways	Fluency – addition and subtraction
Mon Mon May	Spend time on TT Rockstars	Subtraction fluency ( 3 levels)
Tues Tues May	Write out your 7 times tables – time yourself to see how fast you can write them	Always, sometimes, never activity
Wed Wed May	The target number is 94. The numbers are 7, 6, 9, 5,1	Twenty divided into six problem
Thur Thur May	Count up in steps of 0.4 until you get to 80	Super shapes activity
Fri Fri May	The answer is ¾ what could the question be? Find 10 questions	Maze 100 problem
-8-

- f. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Progsun BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Unit mengajukan usulan secara tertulis kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala Biro paling lambat minggu kedua bulan September setiap tahun berjalan untuk Progsun BPOM tahun berikutnya.
- (2) Dalam pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit harus memperhatikan:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat;
- b. arah kebijakan pembangunan nasional;
- c. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM; dan/atau
- d. ketersediaan sumber daya dalam penyelesaian penyusunan Peraturan Badan.
- (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan uraian yang meliputi:
- a. judul rancangan Peraturan Badan;
- b. dasar hukum pembentukan;
- c. latar belakang penyusunan;
- d. tujuan penyusunan;
- e. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- f. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Selain uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan usul juga disertai dengan naskah urgensi dan kerangka dasar rancangan Peraturan Badan.
- (5) Naskah urgensi dan kerangka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat uraian kajian kebijakan pembentukan rancangan Peraturan Badan.
- (6) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Masukan Direktorat Standar Obat:

Dalam pengajuan usulan Progsun, perlu ditambahkan kriteria
# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

### NOMOR:258 TAHUN:1991 SERI: DNO.256

### GUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI

### KEPUTUSANGUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI NOMOR294TAHUN1991

### TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

### GUBERNUR KEPALA DAERAHTINGKATI BALI,

##### Menimbang : a. bahwa permohonan I Gede Sudiasa Okadhana/ Taruna Inn, tanggal 30 Januari 1991, Nomor: 02/ Tr.In/1991;

b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputus-an Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran 38; Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

- 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 1649);
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
- 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
- 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
-19-

- Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada Pemrakarsa.

Pasal 32 Penyebarluasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyebarluasan Peraturan Badan dilakukan oleh Biro, dan/atau Pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan dapat dilakukan melalui:
- a. media elektronik; dan/atau
- b. media nonelektronik.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara mengunggah ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPOM.
- (4) Penyebarluasan melalui media nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan lainnya secara daring dan/atau luring.
- (5) Peraturan Badan yang akan disebarluasakan merupakan naskah salinan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

## Masukan Direktorat Standardisasi Obat:

Agar tidak membatasi bahwa hanya Pemrakarsa dan Biro yang boleh melakukan penyebarluasan. Penyebarluasan secara elektronik jangan hanya dikunci melalui JDIH, tetapi juga dapat menggunaan sistem elektronik baik berupa aplikasi atau subsite atau media elektronik lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh unit kerja, pada ayat (1) ditambahkan frasa '… dan/atau unit kerja terkait.'

## Masukan pada saat rapat pembahasan 9 Juni 2022:

Penggunaan istilah 'media elektronik' dan 'media nonelektronik' multi tafsir. Dalam hal penyebarluasan dilakukan melalui pertemuan secara daring, apakah
„Poate că ai aflat despre inițiativa pusă în dezbatere publică de Ministerul Mediului, cu privire la introducerea unei garanții pentru ambalajele din aluminiu, peturi și sticle, începând cu 2021. E un pas înainte, dar insuficient, pentru că nu adresează deloc sursa problemei și mută toată responsabilitate pe umerii consumatorului”, apreciază Greenpeace România.

#### Ce putem noi, cetățenii, să facem?

Să continuăm să punem presiune pe aceste companii și pe autoritățile locale, să adoptăm un comportament responsabil față de natură și față de continuăm să punem presiune pe aceste companii și pe autoritățile locale, să adoptăm un comportament responsabil față de natură și față de noi înșine, să evităm produsele ambalate inutil în plastic de unică folosință și să ne obișnuim să refolosim cât mai mult și să aruncăm cât mai puțin. De asemenea, putem să susținem acele branduri care promovează politici prietenoase cu mediul și oferă tuturor un exemplu de bune practici. Totodată, e important să nu trecem nepăsători pe lângă mormanele de deșeuri aruncate pe albiile râurilor, în pădure și pe plajele litoralului și să sesizăm Gărzii de Mediu aceste focare.

## Unilever adaugă, din 2039, amprenta de carbon a produselor pe etichetey: Oana Racheleanu in Business, CSR, EcoLIFESTYLE, Poluare 22 July 2020 Unilever a anunțat că va implementa, până în 2039, un sistem prin care să scrie amprenta de carbon a fiecărui produs pe etichete. Mai mult, compania și-a propus să reducă emisiile de dioxid de carbon cu 50% până în 2030.

Un studiu realizat de Institutul pentru Strategiile Globale de Mediu și Universitatea din Aalto a arătat că dacă acțiunile individuale de reducere a amprentei de carbon s-ar putea aduna, ar face o mare diferență. Pornind de la acest studiu, a apărut mișcarea „Stilul de viață 1,5 grade”, care presupune limitarea amprentei de carbon a fiecărei persoane la 2,5 tone de emisii pe an, adică 6,85 de kilograme pe zi, notează Tree Hugger. Însă misiunea celor care acceptă această provocare este foarte grea, pentru că trebuie să calculeze singuri acest impact. Ar trebui să urmărească fiecare produs până la fermă sau la fabrică și de acolo să calculeze emisiile până la raft. Pentru a veni în ajutorul celor care sunt atenți la amprenta pe care o au asupra mediului, dar și ca parte din strategia de a atinge neutralitatea privind dioxidul de carbon, compania Unilever a anunțat măsura legată de etichete, care va fi implementată până cel târziu în 2039.
- a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I;
- b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

ditetapkan di Palu pada tanggal

## WALIKOTA PALU,

## RUSDY MASTURA

diundangkan di Palu pada tanggal

## SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

## AMINUDDIN ATJO LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR TAHUN 2012

## TENTANG

## PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- I. UMUM
- Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu asas pembentukan produk hukum daerah, jenis, hierarki, dan materi muatan produk hukum daerah, perencanaan produk hukum daerah, penyusunan produk hukum daerah, teknik penyusunan produk hukum daerah, pembahasan dan pengesahan produk hukum daerah; pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah, pengundangan Peraturan Daerah, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah.
- a. fungsi bangunan gedung yang diajukan tidak sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTRK, dan/atau RTBL;
- b. terhadap rencana pembangunan bangunan gedung yang bersangkutan, dinyatakan tidak layak lingkungan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penangguhan atau penolakan persetujuan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.

Pasal 19

- (1) Besarnya retribusi IMB ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.
- (2) Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan menerbitkan permohonan IMB setelah diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IMB gedung merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IMB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan Tata Bangunan Gedung

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Paragraf 2 Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Pasal 21

- (1) Setiap perencanaan dan perancangan bangunan gedung dan bangun- bangunan harus mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta mengikuti pedoman dan standart teknis yang berlaku.
- (2) Perencanaan dan perancangan bangunan gedung dan bangun-bangunan harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh para ahli, sesuai bidangnya masing-masing dapat terdiri atas:
- a. perencana arsitektur;
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
LAMPIRAN V	:	PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR30TAHUN2018TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- E. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI/KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/Ka. PERANGKAT DAERAH) NOMOR....... TAHUN.......

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU /PERANGKAT DAERAH)

(BUPATI MAHAKAM ULU/Ka. PERANGKAT DAERAH)

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Bupati Nomor......................... Tahun.......... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu membentuk Majelis Kode Etik.
Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor............................................Tahun...................... .. tentang....................................................;
2. ...................................................................................... .......;
3. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor......................................................... Tahun.................. tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
Memperhatikan	:	1. Laporan/Pengaduan....................................................... .......;
2.Surat/ Nota Dinas ........................................................ ......Nomor...................................................................... ..........
Tanggal ...................... perihal usulan pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:
KESATU	:	Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu/Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
## PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS PENYEMPURNAAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan penetapan atas penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas Penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tersebut dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika; dan
- z. perpustakaan

(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. Pariwisata;
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. ketransmigrasian.

(4) Belanja menurut urusan Pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-Undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

## Pasal 30

Belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- 1. Pelayanan umum;
- 2. Ketertiban dan keamanan;
###### 4. L’équipe

L’encadrement des enfants est assuré par une équipe de professionnelles de la petite enfance.

Une Auxiliaire de Puériculture titulaire du Diplôme d’Etat

Deux Professionnelles titulaires du CAP Petite Enfance (ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales ou diplôme équivalent de niveau V disposant au minimum de 2 ans d’expérience)

La structure sera amenée à accueillir ponctuellement des stagiaires en cours de formation dans le domaine de la Petite Enfance.

Le personnel de la micro-crèche est tenu au secret professionnel, les renseignements concernant les familles restent confidentiels à la structure.

La responsabilité civile pour la crèche ainsi que son personnel est garantie par une assurance souscrite pour les dommages que son personnel pourrait causer aux enfants ou que ces derniers pourraient causer à autrui.

Cette assurance s’ajoute à la responsabilité civile de chaque enfant souscrite par la famille.

###### 5. Accueil, horaires et fermetures annuelles

La structure accueille les enfants âgés de 4 mois à l’entrée en maternelle, en priorité les enfants non scolarisés, et dont les parents travaillent et/ou résident à Villiers Sur Marne ou dans les villes limitrophes.

La capacité d’accueil maximale par établissement, selon l’habilitation de la PMI (Protection Maternelle et Infantile), est de 10 enfants simultanément.

Les enfants confiés font l’objet d’un encadrement constant. Selon la règlementation en vigueur, celui-ci est exercé par une professionnelle pour 3 enfants présents et 2 professionnelles au-delà de 3 enfants accueillis. Au quotidien, l’encadrement est assuré par deux professionnelles minimum à chaque instant.

La structure assure un accueil régulier, occasionnel ou d’urgence du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30, sur la base de temps plein ou partiel, en fonction des besoins de chaque famille.

L’accueil régulier régulier se définit par une fréquentation régulière de l’enfant, prévue à l’avance et anticipée par sa famille. Un contrat d’accueil personnalisé sera établi avec la famille afin d’évaluer les besoins de garde de l’enfant et de définir la participation mensuelle. Cet accueil donne droit à une priorité d’accueil sur la micro-crèche.

L’accueil occasionnel occasionnel est possible uniquement pour les familles déjà inscrites à la crèche et qui souhaitent ajouter des jours de garde non prévus au contrat. Cet accueil sera possible dans la limite des places disponibles.

Règlement de Fonctionnement – Micro crèche Umea

2

Copyright Crèche Entreprendre. Toute reproduction interdite
Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391 Документ предоставлен КонсультантПлюс "Об утверждении федерального государственного образовательного Дата сохранения: 03.04.2015 стандарта ...

2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263).

При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства, художественного проектирования, моделирования и оформления игрушки государственная итоговая аттестация включает: подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа); государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая деятельность".

Приложение 1 к ФГОС СПО по специальности

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

в промышленности

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)	Наименование профессий рабочих, должностей служащих
1	2
12565	Исполнитель художественно-оформительских работ

Приложение 2 к ФГОС СПО по специальности

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

в художественном проектировании, моделировании и оформлении игрушки

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)	Наименование профессий рабочих, должностей служащих
1	2
12565	Исполнитель художественно-оформительских работ

КонсультантПлюс www.consultant.ru Страница 60 из 61 надежная правовая поддержка