ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
1	2	3	4
(2) koordinasi diselenggarakan oleh Dinas dan Komekraf dengan (2) koordinasi diselenggarakan oleh Dinas dan Komekraf dengan mengundang Perangkat Daerah Terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memberikan masukan. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan (3) untuk klarifikasi, penyelarasan, dan/atau penajaman rancangan awal Reakrafprov terhadap kebijakan Perangkat Daerah Terkait dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah terkait dengan pengembangan Ekonomi Kreatif. Hasil rapat koordinasi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan (4) ditandatangani oleh setiap unsur yang hadir.
Paragraf 5 Public Hearing Pasal 10 (1) Public hearing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Reakrafprov. (2) Public hearing diselenggarakan oleh Dinas bersama dengan Komekraf dengan mengundang Pengampu Kepentingan Ekonomi Kreatif, seperti lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, dunia usaha dan/atau dunia industri, komunitas, asosiasi profesi terkait sub sektor Ekonomi Kreatif dan/atau media. (3) Public hearing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali. (4) Penyelenggaraan public hearing menggunakan pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3).	Disejalankan dgn sistematika public hearing Reindekrafprov dlm Ps. 10 Pergub No. 26 Th 2024.
###### Document 4 : Le récepteur musculaire à l’acétylcholine et l’a-bungarotoxine

Les récepteurs musculaires à l’acétylcholine sont présents dans la membrane plasmique de la cellule musculaire au niveau des synapses neuro-musculaires. Ils sont formés de 5 sous-unités protéiques, qui forment une sorte de canal à travers la membrane. Lorsque l’acétylcholine se fixe sur ses récepteurs, le canal s’ouvre, ce qui permet l’entrée d’ions positifs dans la cellule musculaire. C’est cette entrée d’ions qui provoque l’excitation de la cellule musculaire et sa contraction. D’autres substances que l’acétylcholine peuvent se lier à ces récepteurs. C’est le cas de l’a-bungarotoxine.

###### Schéma et fonctionnement du récepteur musculaire à l’acétylcholine

####### Source : d’après Encyclopaedia Britannica et Jones RA et al. (2016). Open Biol. 6: 160240
- masa kondisi kedaruratan Kesehatan masyarakat oleh pemerintah dan selanjutnya ditinjau kembali sesuai perkembangan dan kondisi terkini.
- (3) Dalam hal Izin Edar tidak diregistrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Obat tidak dapat diproduksi dan/atau diedarkan, dan yang sudah beredar wajib dilakukan penarikan kembali.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Registrasi Obat berdasarkan perjanjian/penunjukan dengan masa kerja sama kurang dari 5 (lima) tahun, masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerja sama dalam dokumen perjanjian.
- (5) Obat yang telah habis masa berlaku Izin Edarnya dapat diperpanjang selama memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 37.

Pasal 54

Dalam hal perjanjian/penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dihentikan sebelum masa Izin Edar berakhir, Izin Edar Obat yang bersangkutan dinyatakan batal.

BAB VI PELAKSANAAN IZIN EDAR

Pasal 55

- (1) Pendaftar yang telah mendapatkan Izin Edar wajib membuat dan mengirimkan laporan produksi atau laporan pemasukan Obat Impor kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan produksi atau laporan pemasukan Obat Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan produksi atau laporan pemasukan Obat Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban bagi Industri Farmasi untuk menyampaikan laporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Catatan Rapat 8 Juli 2022: Diusulkan pengaturan/ kebijakan terkait NIE tidak diperpanjang/ dikembalikan NIE nya yang masih beredar di pasaran

35
- masyarakat yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Qanun Aceh;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- 6. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- (1) Perusahaan wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan TSLP kepada pemerintah daerah kepada SKPD yang melaksanaan urusan penanaman modal daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANA TSLP

Pasal 19

- (1) Pelaksana TSLP adalah perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Merangin.
- (3) Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik Swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 20

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 21

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSLP agar program-program TSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum dalam pelaksanaan TSLP.
- (3) Pembentukan Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksaud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Forum TSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Badan/Dinas menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum pelaksana TSLP.
- (2) Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing- masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Badan/Dinas berwenang mengawasi pelaksanaan TSLP.

Pasal 23

Dalam menyusun perencanaan program TSLP perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk,atas SKRD,SKRDT,SKRDJ,SKRDLB serta STRD;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dala bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi,wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam janhka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD,SKRDT,SKRDJ,SKRDLB, serta STRD diterbitkan,kecuali apabila wjin Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan pemungutan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Peraturan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan surat keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi,wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Guberbur tidak memberikan surat keputusan,permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utng Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dala ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB dan Gibernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. nama dan alamat wajib Retribusi;
- b. masa Retribusi
- c. besarnya Kelebihan Pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Gubernur.

## BAB XVII PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

LEMBARANDAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR7TAHUN2005 SERI C NOMOR3
## ПРОТОКОЛ №4 О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкциина землях, находящихся в государственной собственности

## (Лот №4)

## г. Горно-Алтайск 20.03.2017 г.

Организатор: Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»; Адрес: 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,18; Предмет конкурса: конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях, находящихся в государственной собственности.

Состав единой комиссии: Челтугашева В.В. – Врио начальника МУ «Управление имущества, градостроительства и Челтугашева В.В. – Врио начальника МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», председатель комиссии; Алейников Д.А. Д.А. – начальник отдела земельных отношений МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», заместитель председателя единой комиссии, член комиссии; Садыков А.С. А.С. – консультант отдела земельных отношений МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», секретарь и член комиссии; Мамашева Н.Ю. Н.Ю. – главный специалист 1 разряда отдела архитектуры и градостроительства МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», член комиссии.

- 1. В состав единой комиссии входит 4 члена. Заседание проводится в присутствии 4 (Четырех) членов комиссии (100%). Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

2. Извещение о проведении конкурса было размещено в газете «Вестник Горно-Алтайска» от 15.02.2017 г.; 3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась единой комиссией с 14 часов 00 минут (время местное) 20.03.2017 года, по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 18, каб. 402.; На момент вскрытия конвертов все конверты были целые и не вскрытые; 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях, находящихся в государственной собственности, а также заключение и подписание Протокола проводилась единой комиссией с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное) 20.03.2017 года, по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 402.; 5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях, находящихся в государственной собственности, будет опубликован на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» не позднее 21.03.2017 года. 6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях, находящихся в государственной собственности, будет опубликован на официальном портале
- • person introduces (to any extent) their penis into the • person introduces (to any extent) their penis into the animal's mouth; or
- • introduced a part of their body or an object into • introduced a part of their body or an object into the animal's vagina, the person continues to keep it there;
- • introduced a part of their body or an object into • introduced a part of their body or an object into the animal's anus, the person continues to keep it there; or
- • introduced their penis into the animal's mouth, • introduced their penis into the animal's mouth, the person continues to keep it there.

New section 37D(5) makes clear that for sexual penetration by the use of a penis, it does not matter whether or not there is emission of semen. This reflects the current definition of sexual penetration. The Note to new section 37D makes clear that references to A and B are included to help readers understand the definition of sexual penetration. The same technique is used in the offence provisions involving sexual penetration. This does not mean that A and B in this section are the same persons as A and B in the offence provisions.

####### New section 37E—Touching

New section 37E provides definitions concerning touching. These are relevant to the sexual assault offences. Subsection 37E(1) is an inclusive definition that provides that touching may be done with any part of the body, or with anything else or through anything, including anything worn by the person doing the touching or by the person touched. An example of a person being touched through something else is where an accused touches the complainant through bed sheets. Subsection 37E(2) provides that if person A causes a third person or an animal to touch person B, then person A is doing the touching of B. The effect of this provision is that a person can be found guilty of sexual assault if they cause another person or an animal to sexually touch the victim. Subsection 37E(3) is an inclusive definition of what may make touching sexual. It provides that touching may be sexual due to—

6
putea achiziționa din restaurantul – magazin Delicii Rapide & La Doi Pași și renumitele produse din Delta din Carpați-Doripesco: Salata din icre, Crema de păstrăv cu unt, Salata de păstrăv cu sos salsa, Salata de păstrăv cu broccoli, Aperitivul de păstrăv cu fulgi de migdale, Zacusca din pește cu ciuperci. Tot aici, consumatorii pot să găsească tot ceea ce au nevoie când se află la drum și își doresc o pauză bine meritată. Iar când vine vorba de cafea, aceștia sunt așteptați de numeroase sortimente de cafea, ce le vor aminti de bucuria zilelelor de vacanţă. În cei peste 20 de ani de activitate, Doripesco și-a consolidat o serie de parteneriate, compania fiind adepta colaborărilor de lungă durată. Astfel, METRO Cash & Carry reprezintă unul dintre cei mai vechi parteneri ai firmei brașovene, motiv pentru care Doripesco a demarat acest concept de business în franciză pentru magazinul „La Doi Pași”. „Fiind situat pe unul dintre cele mai tranzitate drumuri din România, DN13, restaurantul Delicii Rapide & La Doi Pași a fost creat pentru a satisface dorința și nevoile clienților aflați mereu în trafic și grăbiți. Feedback-ul primit din piață este foarte important pentru noi, iar în ultima jumătate de an, comportamentul consumatorilor s-a schimbat radical. Ne dorim să ne adaptăm solicitărilor acestora, iar noul format de restaurant reprezintă dovada faptului că am reușit să răspundem la noi provocări.”, a declarat Dorin Crizbăşan – Director General Doripesco S.A. Pe parte de turism, Doripesco mai deține Complexul Turistic Doripesco (restaurant și motel), restaurantul Casa Păstrăvarului, pensiunea Poiana Râșnoavei Doripesco, dar și restaurantul Corabia Doripesco, cu un design unic în zonă. Avantajele competitive ale acestor locații de turism sunt reprezentate de următoarele elemente: meniul specific pescăresc cu pește de primă prospețime din bălțile proprii, ambianța extraordinară determinată de peisajul natural al lacurilor din împrejurimi, precum și activitățile de agrement oferite turiștilor. Complexele piscicole aflate în custodia Doripesco prezintă avantaje deosebite nu doar pentru acvacultură, ci și pentru turism. Doripesco a introdus în circuitul turistic patru activități de agrement care se bucură de un real succes: pescuit sportiv, birdwatching, photohunting și vânătoare. Balta 4 este una dintre cele mai importante bălţi competiţionale din România, aici desfăşurându-se importante concursuri de pescuit sportiv.
Terbukti telah melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal..... Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor ............ tahun.......... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
KEDUA	:	Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka rekomendasi : ............................................................................................ ......... ............................................................................................ ......... ............................................................................................ .........
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di............................... Padatanggal................................ Ketua,

.......................................

BUPATI MAHAKAM ULU, Ttd

No.

Nama

Jabatan

Paraf

1.

Drs. Y. Juan Jenau

Wakil Bupati

2.

Drs. Yohanes Avun, M. Si

Sekda

3.

Drs. Thomas Higang

Asisten III

BONIFASIUS BELAWAN GEH

4.

Wenefrida Kayang, S.Sos., M.SI

Plt. Kepala BKPP

5.

Yosep Sangiang, SH.

Plt. Kabag Hukum
Staff Libraries Registration form
Title:	Surname:	Forenames:

Profession/Job Title:	*GMC Number: (if applicable)

Permanent/Home address: Postcode:

Email address: (please write clearly)

*Home phone:	*Mobile

*Departmental/Term time address: Work phone: Bleep:

STUDENTS ONLY: University/Institution Course Title: Student number:

Contract/Placement start date:	*Contract/Placement end date:	*Please tick if permanent: [ ]
Data Protection: Information held will be maintained in accordance with the Data Protection Act. Your personal information is kept securely at all times and only those persons who are authorised to provide library services within the WHELF Libraries Consortium have access to your data. Borrower’s responsibilities - by signing below you agree to the following: I agree to abide by the rules of the library. Please see the Library Services website for the library’s terms and conditions. • to inform the Library service of any changes to the information above. • to accept responsibility for the cost or replacement of damaged or lost items. • to consider other users while working in the library • loans are the responsibility of the card holder. Please do not borrow for others with your card. • Signature: ................................................................................................................................. Date: ...................................................
For Office use only
Library number:	Staff Student

Join Date:	Expire Date:
-12-

Persetujuan perubahan Progsun yang diatur dalam Pasal ini merupakan tahap perencanaan dalam hal rancangan peraturan perundang-undangan belum ditetapkan dalam Progsun.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan, instansi/lembaga yang terkait, pakar, organisasi profesi, asosiasi pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat Pembahasan

Pasal 17 Pembahasan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. pembahasan lintas unit;
- b. Konsultasi Publik; dan
- c. Pengharmonisasian.

Paragraf 1 Pembahasan Lintas Unit

## Masukan Direktorat Standardisasi OT, SK, dan Kos:

Perubahan judul Paragraf 1 menjadi berbunyi sebagai berikut: Pembahasan Lintas Unit/Sektor/Pakar

## Kesepakatan Rapat 9 Juni 2022: