ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- b. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
- c. penyediaan dan pengembangan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada tempat Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- d. pengembangan pandangan positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.
- e. tempat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup bidang:
- 1. pendidikan;
- 2. kesehatan;
- 3. Kesejahteraan Sosial;
- 4. pekerjaan dan usaha;
- 5. permukiman;
- 6. administrasi kependudukan;
- 7. komunikasi dan informasi;
- 8. lingkungan hidup;
- 9. perizinan;
- 10.perbankan;
- 11.perpajakan;
- 12.perhubungan;
- 13.pariwisata; dan
- 14.sektor strategis lainnya.

Bagian Ketujuh Belas Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 69

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Aceh memastikan Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, Eksploitasi dan kekerasan.
- (3) Pemerintah Aceh dalam upaya memfasilitasi dan memastikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas melaksanakan:
- a. upaya penyadaran masyarakat;
- b. sosialisasi; dan
Veniturile organice au scăzut în trimestrul doi din 2020 la fiecare dintre cele şase divizii principale ale Coca-Cola, astfel încât profitul net a scăzut cu o treime, la 1,76 miliarde de dolari, faţă de perioada similară din 2019. Cele mai afectate au fost afacerile din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.

SANATATE si GASTRONOMIE Produse mai viu colorate și mai dulci – în mod natural: Sweet sporește competitivitatea produselor pe piața de legume și fructe! agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro - 21 iulie 2020 Sweet sporește competitivitatea produselor în mod natural fără a lăsa reziduuri. Utilizându-l asigurăm un colorit mai viu și un gust mai dulce Sweet sporește competitivitatea produselor în mod natural fără a lăsa reziduuri. Utilizându-l asigurăm un colorit mai viu și un gust mai dulce produselor noastre. Clienții preferă legumele și fructele mai colorate și mai aromate, mai dulci, astfel ele se vând la un preț mai bun. Sweet se utilizează cu rezultate bune la roșiile de masă și cele industriale, struguri, drupe, căpșuni, mere și pere, precum și la culturile de pepene galben și roșu. Indiferent de perspectiva pe care o avem asupra economiei, până la urmă cumpărătorii sunt cei care definesc un produs de succes. Atâta timp cât cumpărătorii au de unde alege – iar azi există o gamă largă de produse din aproape orice sortiment – diferența dintre succes și eșec constă de multe ori într-o decizie pe care clientul o ia într-un minut sau chiar în câteva secunde. În esență, orice tip de produs este supus acestui proces, însă el se arată mai pregnant în cazul alimentelor, unde alături de argumente raționale (preț, cantitate, intenții) apar și numeroase considerente de natură emoțională, cum sunt de exemplu gustul sau aspectul produsului. Decizii instant la prima vedere În multitudinea infinită a legumelor și fructelor, deseori clientul va căuta culorile vii și aspectul plăcut, iar în cazul în care găsește și un gust convingător cu siguranță va ține minte produsul și la următoarele cumpărături. Comercianții la rândul lor transmit mai departe dorința clienților către producători și distribuitori. Pentru cel ce vrea să facă față competiției tot mai acerbe, nu există altă cale decât să accepte starea de fapt: succesul legumelor produse nu depinde doar de preț ci și de aspect și de conținuturile valorice subiective cum sunt în special culoarea și aroma, gustul produselor. Mai colorat și mai dulce
- 16. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
- 17. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidupyang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usahadan/atau kegiatan.
- 19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 20. Masyarakat merupakan bentuk jamak dari orang yang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.
- 21. Dinas adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
- 22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan limbah dilaksanakan dengan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Pengelolaan limbah dilakukan dengan tujuan untuk:
- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan;
- b. mencegah pencemaran lingkungan (perairan, udara, dan tanah) dengan menerapkan teknologi pengolahan yang sesuai dengan karakteristik limbah, baik dilakukan di sumber limbah (sistem pengolahan setempat) atau mengolahnya di tempat khusus (sistem pengolahan terpusat);
-4-

- perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- 7. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Progsun BPOM adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Badan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 8. Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat dalam rangka menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas.
- 9. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak Peraturan Perundang-undangan, kelompok kepentingan, ataupun masyarakat luas lainnya.
- 10. Verbal adalah dokumen persetujuan pimpinan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 11. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
- 12. Persetujuan Presiden adalah petunjuk atau arahan Presiden, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam sidang/rapat terbatas.
- 13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang- undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
- 14. Biro adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengawas
សេចកតីព្រាង១១ ១៧ / ១១ / ២០១៦

##### សភាតំបន់អាស៊ី មហាសននិបាតល កទ៊ី៩

### ' ការជម្មុ ញសនតិភាព និងការអភិវឌ្ឍម្បកបលោយ និរនតរភាពលៅកុងតំបន់អាស៊ី '

# កមមវធ៊ី

## ននមហាសននិបាត

នងៃទ៊ី ២៧ ខែវច្ឆិកា ដ នងៃទ៊ី ០២ ខែធូឆ្ំ២០១៦

សណ្ឋគារសខាលសៀមរាប លែតតលសៀមរាបននម្ពះរាជាណ្ឋច្ម្កកមុជា

នងៃទ៊ី១
នងៃអាទិតយ ទ៊ី២៧ ខែវច្ឆិកា ឆ្ំ២០១៦	➢ គណៈម្បតិភូអល្ជើញដ អាកាសយានោនអនតរជាតិលសៀមរាប ➢ គណៈម្បតិភូអល្ជើញលៅកាន់សណ្ឋគារសខាលសៀមរាប ➢ ការច្ះល្ះគណៈម្បតិភូ (លៅជាន់ផ្ទ ដ៊ីននសណ្ឋគារ)
១១ - : ១១ - : ៣០ ១៤ ០០	- ) - ) ពិសារអាហារលព នងៃម្តង់ លៅសណ្ឋគារ ទីកន្លែងៈ លភាជន៊ីយោនមលហារី ា
១៨ ១៨ ០០	- ) - ) ពិសារអាហារលព ល្ងច្ លៅសណ្ឋគារ ទីកន្លែងៈ លភាជន៊ីយោនមលហារី ា
-9-

yang harus diperhatikan agar proses penyusunan dapat lebih berfokus sesuai urutan prioritas dan pimpinan unit juga dapat lebih leluasa untuk mengatur kriteria urutan prioritas misal terkait dengan updating standar/kebijakan internasional.

## Kesepakatan Rapat 9 Juni 2022:

Pelaksanaan penyusunan diserahkan kepada Pemrakarsa untuk menentukan priorotas yang akan dibahas. Kriteria rancangan Peraturan Badan yang diusulkan dimasukkan dalam Progsun telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 10

- Kepala Biro mengoordinasikan penyusunan daftar Progsun BPOM berdasarkan pengajuan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) BPOM menyebarluaskan konsep daftar Progsun BPOM kepada Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengunggah ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPOM.

## Masukan Direktorat Standar Obat:

Agar jangan dikunci penyebarluasan konsep daftar Progsun hanya dilakukan melalui JDIH saja. Unit Pemrakarsa dapat juga melakukan penyebarluasan konsep daftar progsun sebelum disampaikan kepada Biro Hukor dengan berbagai media atau cara misal melalui pertemuan luring/ zoom dengan stakeholder , konsultasi secara tertulis atau melalui subsite Unit Pemrakarsa.

## Kesepakatan Rapat 9 Juni 2022:

Reformulasi rumusan menjadi berbunyi sebagai berikut: Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengunggah ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPOM dan/atau media informasi lainnya.

- (3) BPOM menerima dan mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat.
## LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 6 TAHUN 2005 SERI CNOMOR2

## PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 07 TAHUN 2005

## TENTANG

## RETRIBUSI IJIN USAHA JASA ANGKUTAN LAUT DAN PELABUHAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA , GUBERNURSULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2003 tanggal 21 Januari 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Propinsi Cq. Dinas Perhubungan Propinsi, Perizinan Angkutan Laut, Perizinan Pelayaran Rakyat, dan Penunjang Angkutan Laut, serta izin Reklamasi Pantai pada daerah lingkungan kerja Pelabuhan Regional telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi; b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan angkutan laut dan kepelabuhan maka Pemerintah Daerah Propinsi mengeluarkan izin usaha dan izin reklamasi pantai pada Pelabuhan Regional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentanh Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara(Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 2687);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tengtang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048;

LEMBARANDAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR7TAHUN2005 SERI C NOMOR3
## УКРАЇНА Харківська область Богодухівський район Коломацька селищна рада Р І Ш Е Н Н Я II сесії IX скликання 27 листопада 2020 року № 293

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: с. Білоусове Вул………. Богодухівського району Харківської області

Розглянувши та обговоривши заяву гр. …………… ід. № …………….мешканця ……….. Коломацького району Харківської області та матеріалів, поданих до неї стосовно надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: с. Білоусове вул. ………… Коломацької селищної ради Богодухівського району Харківської області, керуючись п.34 ст.26 та ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” та згідно ст.12, 116, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 22, 25 Закону України «Про землеустрій» селищна рада

## ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. ………….. дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,09 га, яка розташована за адресою с. Білоусове вул. ………..Богодухівського району Харківської області за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності в межах населеного пункту (землі не надані у власність і користування). 2.Рекомендувати гр. …………. звернутись до суб’єкта господарювання що володіє необхідним технічним та технологічним забезпеченням відповідно до ст. 26 Закону України «Про землеустрій» для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

- 3. Технічну документацію подати до селищної ради для розгляду та затвердження згідно чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та природокористування.

## Селищний голова Володимир ГУРТОВИЙ
12

прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Положения4. Федерации» и разделом 4 настоящего 3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

- 1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Саратовской области в порядке, установленном законом Саратовской области;

- в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
- г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
- д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
- 3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
- 4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
- 2. Глава муниципального района осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Саратовской области, настоящим Уставом и решениями районного Собрания.

3. В случае временного отсутствия главы муниципального района (в связи с болезнью или отпуском), а также досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации Екатериновского муниципального района.

## Статья 29. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального района

- 1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
- 1) смерти;
- 2) отставки по собственному желанию;
- 3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ;
- 4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ;
- 5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- 6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- 7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok : Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 3037);

- 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 1649);
- 3. Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan 3. Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok-pokok Bank Pembangunan Tahun 1962 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Januari 1988 Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Mei 1988 Nomor 42 Seri D Nomor 42).

###### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH PROPINSIDAERAHTINGKATIBALIPAD ABANKPEMBANGUNANDAERAHBALI

###### Pasal 1

- (1) MenambahPenyertaan Modal saham Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 1991/ 1992 dengan nilai Rp. 256.000.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari pembagian deviden Tahun Buku 1989.
- (2) Penambahan modal dimaksud ayat (1), terdiri dari 256 (Dua ratus lima puluh enam) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal. . . . Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (3) Sisa Dana Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang belum dijadikan modal saham sebesar Rp. 222.608,80 (Dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah delapan puluh sen).

###### Pasal 2

Dengan penambahan modal saham tersebut pasal 1 ayat (1), maka modal saham Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Rp. 2.712.000.000,- (Dua mil-yard tujuh ratus dua belas juta rupiah) dengan sisa yang belum dijadikan saham sebesar Rp. 222.608,80 (Dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah delapan puluh sen).