ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Diundangkan di Palu pada tanggal 22 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 53

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (02/2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19610421 198401 1 004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

- I. UMUM

Secara filosofis Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah ini, dibutuhkan dengan pertimbangan bahwa pendidikan nasional di daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan fungsi pendidikan nasional. Yaitu, untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan martabat generasi muda khususnya yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan semua ini, tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan potensi kaum terpelajar agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang menjunjung tinggi demokrasi dan keragaman yang ada.

Adapun secara sosiologis, perkembangan pendidikan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam tata kelola penyelenggaraannya masih berjalan lambat. Berbagai persoalan berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan masih ditemui. Sekalipun program penyelenggaraan yang lebih bermutu dan terjangkau telah diprogramkan sejak tahun 2005, tapi dalam implementasinya masih menemui beberapa kendala. Segi lain secara sosiologis, bahwa masyarakat di Daerah Sulawesi Tengah sebagai mana kita ketahui, memiliki keragaman budaya, etnis, ras, agama dan asal daerah, yang tentu berpotensi menciptakan permasalahan sosial tersendiri. Olehnya, tentu dibutuhkan kebijakan daerah di bidang pendidikan yang dapat memperkokoh rasa persatuan dan rasa kebangsaan itu sendiri.
- mendorong partisipasi mereka dalam pasar kerja secara setara dan adil.
- (5) Penghargaan inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada individu, tim, atau lembaga yang telah mengembangkan atau menggunakan teknologi untuk meningkatkan Aksesibilitas, kemandirian, atau kualitas hidup Penyandang Disabilitas.
- (6) Penghargaan advokasi dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada individu atau organisasi yang telah aktif dalam advokasi untuk hak Penyandang Disabilitas, serta berperan dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan inklusi bagi Penyandang Disabilitas.
- (7) Penghargaan keagamaan, olahraga, seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki prestasi di bidang keagamaan, olahraga, seni dan budaya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV PENDANAAN Pasal 86

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XVI EVALUASI Pasal 87

- (1) Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berpedoman kepada Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan pengawasan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.
- (1) Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut berupa tersedianya tangga, ram, lift, tangga berjalan/eskalator.
- (2) Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan fungsi bangunan gedung, luas bangunan, dan jumlah pengguna ruang, serta keselamatan pengguna bangunan gedung.

BAB V PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.
- (4) Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Pembangunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 54

- (1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan serta pengawasannya.
- (2) Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2 Perencanaan Teknis

Pasal 55
## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

cenu aptaujai „Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude objektos 1.Trolejbusu parkā, Ganību dambī 32, Rīgā un Maksas autostāvvietās, Rīgā”

- • – Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”. • – Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”.
- • kods: 50710000-5 – Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas • kods: 50710000-5 – Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi.
- • apraksts • apraksts

Pasūtītāja valdījumā esošajos objektos, t.i., 1.Trolejbusu parkā, Ganību dambī 32, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000140114) un Maksas autostāvvietās, Rīgā, esošo elektroniskās kontroles iekārtu (turpmāk – EKI) pēcuzskaites kabeļu līniju elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude. Darba apjoms objektā 1.Trolejbusu parkā, Ganību dambī 32, Rīgā ir norādīts 1.pielikumā. EKI sarakstu Maksas autostāvietām, Rīgā skatīt 2.pielikumā.

- • saturs • saturs
- 1. Novērtēt Pasūtītāja valdījumā esošajos infrastruktūras objektos izbūvēto elektroinstalācijas, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu kopumā atbilstību spēkā esošajiem ekspluatācijas, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvajiem aktiem.
- 2. Par pārbaudes rezultātiem noformēt elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes aktu, elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes aktu, kā arī apstiprinātus atzinumus par pilnas elektriskās pretestības mērījumiem cilpai „fāze – nulle”.
- 3. Veikt esošo elektrisko slēgumu principiālo shēmu ar uzrādītiem elektroenerģijas skaitītājiem, maģistrālo līniju shēmas un lokālo sadalņu vienlīniju izpildshēmu aktualizēšanu vai izstrādāšanu.
- 4. Shēmām jābūt ielaminētām un ielīmētām sadalēs.
- 5. Visus sadaļņu elementus nomarķēt atbilstoši shēmai.
- 6. Veicot darbu nodošanas – pieņemšanas procedūru, sastādīt Pieņemšanas – nodošanas aktu, sagatavot un iesniegt izpilddokumentāciju atbilstoši 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 6. un 7.pielikumiem, ar visiem pārbaudes aktos minētajiem pievienojamajiem dokumentiem. Specifiskos gadījumos papildināt pārbaudes aktus ar nepieciešamo informāciju.
- 7. Atsevišķos gadījumos darbus veikt pēc plkst. 17.00 un brīvdienās.
- 8. Apsekojumu un mērījumu laikā nodrošināt lietotāju funkcionālā darbība (pagaidu pieslēgums) un paredzēt darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.
- 9. Nodrošināt darba vietas norobežošanu, drošas darba vides nodrošināšanu, visus darbus veikt saskaņā ar drošības tehnikas, tehniskās ekspluatācijas un drošas elektroizbūves noteikumiem.
- 10. Pretendents pats ir atbildīgs par spēkā esošo darbu drošības, ugunsdrošības noteikumu un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu objektā/-os.
h. melaksanakan sistem akuntansi dan peloporan keuangan daerah; i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloaan serta penghapusan barang milik daerah.

(3) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (4) Dalam hal organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah belum menggabungkan antara biro keuangan dengan SKPD yang menangani pendapatan daerah, maka fungsi PPKD selaku BUD pengeluaran dilaksanakan Kepala Biro Keuangan dan fungsi PPKD selaku BUD penerimaan dilaksanakan Kepala SKPD yang menangani pendapatan daerah.

## Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur;
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D; dan
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- l. melakukan penagihan piutang daerah.

(4) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

## Pasal 9

(1) PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan
## PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 188-401.040/35/2018 TENTANG PENETAPAN ATAS 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2018, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas:
- a. melakukan persidangan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan menetapkan jenis Pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang Berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. memanggil ASN yang diduga melanggar Kode Etik ASN untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi moral secara tertulis jika Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik ASN; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang Berwenang.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Terlapor.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) juga dilakukan setelah Terlapor diberi kesempatan membela diri.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara surat panggilan pertama degan surat panggilan berikutnya.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (9) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara sidang.
- (10) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 15

- (1) Terlapor berhak:
Paragraf 1 Umum

Pasal 65

Perlindungan dan pelestarian bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran, serta kegiatan pengawasannya yang dilakukan dengan mengikuti kaidah pelestarian serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2 Penetapan Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan

Pasal 66

- (1) Bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagai benda cagar budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kebudayaan.
- (4) Pemilik bangunan gedung dan/atau masyarakat dapat mengusulkan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk untuk dilindungi dan dilestarikan.
- (5) Dalam hal pengusulan bangunan gedung dan lingkungan untuk dilindungi dan dilestarikan bukan berasal dari pemilik bangunan gedung, maka pengusulan tersebut harus dengan sepengetahuan dari pemilik.
- (6) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pertimbangan dari TABG dan hasil dengar pendapat publik.

Paragraf 3 Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sesuai dengan kaidah pelestarian berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.
- (2) Dalam rangka pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat memberikan insentif tertentu kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.
- (3) Dalam hal bangunan gedung dan/atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan maka pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan dalam pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya.
Enfin, dans cette élaboration de la définition d’un « peuple », les Etats se doivent garder en tête les conséquences désastreuses qu’aurait un octroi abusif du droit à l’autodétermination. Ainsi, en plus d’entraîner un éclatement géographique, il pourrait être sources de nombreux conflits. Il est donc du devoir de la Turquie de mettre en garde les nations sur les fractures et désaccords que pourrait entraîner une mauvaise interprétation du droit à l’autodétermination. L’autodétermination est un procédé complexe, d’autant plus qu’il admet deux aspects : interne (national) et externe (international). En effet, en l’absence d’indépendance politique formelle, c’est-à-dire reconnue à niveau international, on considère que le peuple ne jouit pas de son droit à l’autodétermination. Or, l’histoire nous a démontré, avec l’exemple du Kosovo notamment, que cette dernière condition est rarement et difficilement remplie.

D’autre part, il convient de rappeler et de garantir deux grands principes établis par la Charte des Nations Unies adoptée le 26 juin 1945. Premièrement, selon l’article 2.4 de la Charte, « les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Ce principe de non-ingérence est la base de la coopération internationale et ne pourrait être violé sans déclencher de conflits majeurs. De plus, les actions violentes menées par certains groupes séparatistes doivent impérativement être condamnées par la communauté internationale, quel que soit leur statut à ses yeux : en effet, si ce conflit est considéré comme international, il viole l’article 2.4 de la Charte et dans le cas contraire, il s’agit d’actes de rébellion contre l’autorité d’un Etat. Enfin, l’article 2.7 de cette même Charte spécifie que : « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ». Ces principes ont été réaffirmés par la suite, avec la résolution 1514 (XV) par exemple. Adoptée le 14 décembre 1960, celle-ci rappelait que « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ». Sans respect de ces deux droits, l’autodétermination sereine et régulée des peuples ne peut avoir lieu car ils sont garants des « relations pacifiques et amicales » qu’entretiennent les nations.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO Cod. Mecc. NAEE12800Q - Cod. Fiscale: 82009120633 Cod.univoco: UF10YX Traversa Annunziatella,snc - 80053 Castellammare di Stabia (Na) Tel. (081)-871.44.11 e-mail: naee12800q@istruzione.it – pec: naee12800q@pec.istruzione.it http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it

# Format per UdA Cittadinanza attiva “ ……”
Fapt care ilustrează și limitele unei astfel de coerciții. Utilizarea comerțului și accesului la piață în calitate de arme politice îți poate periclita propriile companii și propria economie. Ea anihilează încrederea și forțează țările să caute alte piețe decât China pentru a deveni mai puțin vulnerabile la coerciție. Acest lucru se întâmplă deja cu Coreea de Sud, Japonia și Taiwan. Toate acestea au acum strategii formale pentru reducerea dependenței economice de China. Însă contraatacul a fost aproape neglijabil, multe alte țări preferând să capituleze în fața somațiilor Chinei pentru a-și recăpăta legăturile comerciale și accesul la piață. Lucrul care este necesar acum este un mecanism multilateral prin intermediul căruia țările să studieze exemplele acestei coerciții. Iar următorul pas ar fi ca UE, SUA și alte democrații să constituie un front unit și să convină în mod formal că nu se vor lăsa manipulate una împotriva alteia atunci când o țară se întâmplă să fie „pedepsită” de Beijing. Până acum beneficiile diplomației comerciale coercitive i-au surclasat costurile. Dacă celelalte țări vor ca Beijingul să înceteze, atunci ele trebuie să inverseze această ecuație.

## SANATATE si GASTRONOMIE Painea neambalata ramane contaminta dupa contactul cu SARS-CoV-2. Ambalati painea - recomanda studiul facut de Universitatea Bucuresti de Paul Barbu, Redactor Joi, 24 Septembrie 2020, ora

Un studiu realizat de cercetatorii din cadrul Universitatii Bucuresti arata ca virusul SARS-CoV-2 ramane ore bune detectabil pe paine. Cercetatorii se asteptau ca acesta sa fie distrus de procesele chimice din paine, dar, spre surprinderea lor, virusul a fost detectat ore bune dupa contaminare. La studiu au mai participat Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" si Institutul de Virusologie "Stefan S. Nicolau". Descoperirea pune o intrebare uriasa autoritatilor din domeniu, respectiv Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorului si Directiei de Sanatate Publica. In Romania, spre deosebire de alte tari, mai mult de jumatate din painea vanduta este neambalata (in Romania se produce zilnic o cantitate de aproximativ 4.000 de tone de paine). Prin urmare, clientii pot sa puna mana direct pe produse si sa aleaga ce paine vor sau sa renunte la ea; evident ca cei care sunt infectati vor contamina cu virus activ painea. Asa cum au aratat specialistii, inca de la inceputul epidemiei, SARS-CoV-2 este "air-borne", adica este prezent in aer si in picaturile extrem de fine pe care le producem cand vorbim. Ori, gravitational, aceste picaturi ajung pe
SALINAN

## BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

##### PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdisebutkan bahwa pendelegasian tahapan persiapan pengadaan tanah oleh Bupati/Walikota mendasarkan pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah; b. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi dan mensinergikan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan suatu petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk