ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
2. Földeak, Hans: Sag’s besser! Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. –München : Hueber 2005. –152 S. Deutsche Grammatik: навч. посібник /Драб Н.Л., 3. Скринька С., Стаброз С.–Вінниця: Нова книга, 2007. –275 с. Em Übungsgrammatik 4. /Axel Hering, Magdalena Matussek, Michaela Permann- Balme: Max Hueber Verlag2006. –248S. Grammatik aktiv: verstehen, üben, sprechen: Cornelsen 2005. 5. –311S. Граматика німецької мови для перекладачів : навч. 6. посібник / В. Т. Сулим, М. С. Смолій. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –352 с. Савченко Л.А., Білоус О.М. та ін. Практична граматика 7. німецької мови, Вінниця: Нова книга, 2018. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого 8. языка. –М.: Высш. шк., 1986. Додаткова Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen 1. Grammatik. Ismaning : Hueber-Verlag, 2009. 390 S. Bock H., Langenscheidt-Redaktion. Grundwortschatz 2. Deutsch. Lernwörterbuch. Berlin; München; Zürich: Langenscheidt, 1998. Bock H., Müller J. Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch. 3. Berlin; München; Zürich: Langenscheidt, 1998. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für 4. den Ausländerunterricht. Leipzig-Berlin-München-Wien-Zürich- New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deutsch. –Leipzig - 5. Berlin -Wien –Zürich -New Jork: Langenscheidt-Verl.: Enzyklopädie, 1998.
Page | 5

Heuchera ‘Citronelle’, bright chartreuse leaves on compact, low plant	Left of path beyond Tree House
Japanese Barberry, Berberis thunbergii ‘Orange Rocket’, small shrub with scarlet orange foliage turning to red for fall	Right of path along fence

Meadow Sage, Salvia x sylvestris ‘Blauhugel’, compact mound with spikes of blue purple flowers	Left along lake and throughout
Pineapple Sage, Salvia elegans, tall shrubby plant with lipstick red tubular flowers along the stems – enjoy now till frost	Left of path
FOLLOW PATH AS IT CURVES LEFT AROUND THE LAKE
Camellia sasanqua ‘Polar Ice’, white medium sized anemone to peony form flowers, upright habit, glossy dark leaves	Right of path by the Rustic Gazebo
Camellia ‘Snow Flurry’, tall evergreen, upright habit; white medium-sized anemone to peony form flowers, ruffled petals	Left of path
EXIT CONIFER GARDEN, TURNING LEFT ONTO AGGREGATE PATH CONTINUE FOLLOWING AGGREGATE PATH AS IT CURVES ALONG THE LAKE EDGE
Ilex ‘Sparkleberry’, deciduous shrub with dense clusters of vivid red berries	Numerous specimens left of path
Winterberry, Ilex verticillata ‘Winter Gold’, tall shrub with abundant golden berries	Beside lake at intersection with Main Path
AT THE LOTUS BRIDGE; TURN RIGHT UP THE Main Path
Wintercreeper, Euonymus fortunei ‘Moonshadow’, variegated green and gold foliage	Left side, bottom of the Main Path
Eulalia, Miscanthus sinensis ‘Morning Light’, 6 foot grass with bronze seedheads	Left of path next to Moon Gate
Viola, Viola cornuta Sorbet XP ‘White’	Both sides
Viola, Viola cornuta Sorbet XP ‘Yellow’	Both sides
Viola, Viola cornuta Sorbet™ ‘Banana Cream’
Left side before ‘Winter Gold’
Winterberry, Ilex verticillata ‘Winter Gold’, tall shrub with abundant golden berries	Left side
TURN RIGHT ON BRICK PATH TO RETURN TO VISITORS CENTER
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 57

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 58

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah khusus yang mempunyai ciri:
- a. belum terjangkau dengan akses pembangunan karena terisolir oleh kondisi alam;
- b. masyarakat hukum adat;
- c. masyarakat rentan;
- d. mengalami bencana alam;
- e. mengalami bencana sosial; dan/atau
- f. tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 59 Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dilaksanakan dengan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pendidikan layanan khusus di daerah khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. layanan pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan kemudahan atau fasilitas khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kapasitasnya;
- b. layanan untuk peserta didik dengan menyediakan alat-alat dan fasilitas belajar yang memadai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. layanan pendanaan meliputi biaya penyelenggaraan administrasi, biaya belajar peserta didik, insentif tenaga pendidik dan kependidikan, biaya pengembangan kelembagaan, dan biaya operasional lainnya;
- d. layanan fasilitasi ujian kesetaraan bagi peserta didik pendidikan layanan khusus jalur informal; dan
- e. layanan sarana dan prasarana yang bermutu.

BAB X PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN BERBASIS MULTIKULTUR
- c. mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah industri yang lebih baik;
- d. mendorong dan mengawasi pemanfaatan potensi daur ulang limbah.
- (2) Pengelolaan limbah dilakukan dengan sasaran untuk:
- a. terkendalinya kualitas limbah sebelum dibuang ke lingkungan, dengan cara tidak membuang limbah langsung ke lingkungan;
- b. meningkatknya kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah;
- c. berkembangnya potensi pemanfaatan limbah;
- d. meningkatnya kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah limbah industri dan limbah dari usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan, baik yang berwujud cair maupun padat dan gas.
- (2) Kewajiban bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Instalasi Pengolahan Limbah Padat dan Gas.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan limbah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

(2) Wewenang Pemerintah Daerah adalah:

- a. memberi izin pengelolaan limbah;
- b. melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan limbah;
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan daerah, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan limbah; dan
- d. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan limbah, Pemerintah Daerah berhak:
- a. menentukan tata kelola pengelolaan limbah, sesuai asas-asas yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan larangan atas tindakan-tindakan perusakan dan/atau pencemaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKHNIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Enrekang, diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : b. Kantor terdiri dari :

- 1. Kantor Kesbang, Limpol dan Pol.PP.;
- 2. Kantor Ketahanan Pangan;
- 3. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- 4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE;
- 5. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP); dan
- 6. Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu;
###### Document 2 : Modèle moléculaire de l’acétylcholinestérase

La molécule d’acétylcholinestérase forme en son sein une sorte de poche étroite ouverte vers l’extérieur, au fond de laquelle se trouve le site actif. Le site actif d’une enzyme est la zone de la molécule qui assure la réaction chimique catalysée, il est donc indispensable à l’activité enzymatique. Diverses molécules peuvent se lier à l’acétylcholinestérase par un site de liaison périphérique.

Modèles de la molécule d’acétylcholinestérase : A : molécule seule, montrant l’accès au site actif ; B : molécule liée à la fasciculine. Ces modèles moléculaires sont obtenus par reconstruction numérique avec le logiciel Libmol à partir de données expérimentales issues d’études de la molécule par diffraction aux rayons X.

####### Source : d’après Soreq H & Seidman S (2001). Nature Reviews Neuroscience, volume 2, 294–302 et Libmol.
Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015
1	2	3	4
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Repulblik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulblik Indonesia Nomor 6807); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun	- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; - Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025; - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah
- h. fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada layanan pendidikan anak usia dini di masing- masing Gampong; dan
- i. fasilitasi rujukan bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan dan bantuan dari luar Gampong.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Aceh memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, badan usaha, dan lembaga sosial masyarakat.
- Pasal 80
- Peran serta masyarakat dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dapat dilaksanakan melalui:
- a. pengakuan terhadap harkat dan martabat yang melekat dan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas pada layanan dan segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- c. penyampaian usulan, pengaduan secara lisan/tulisan kepada Pemerintah Aceh;
- d. penyelenggaraan layanan Kesejahteraan Sosial;
- e. penyediaan Alat Bantu disabilitas;
- f. pemberian Bantuan Sosial, bantuan dan perlindungan dalam situasi Bencana;
- g. penyediaan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- h. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- j. penyediaan kesempatan magang dan pekerjaan;
- k. pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- l. kegiatan lain dalam upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
- b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

## Pasal 6

- (1) Dinas PU,Energi dan SDM melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh Unit kerja/ instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditunjuk atas nama Walikota.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

## BAB V TANDA DAFTARUSAHA ORANGPERSEORANGAN

## Pasal 7

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/ SKT dan terdaftar pada Instansi Teknis.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.

## BAB IV JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

## Pasal 8

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

## BAB VII HAK DANKEWAJIBAN

## Pasal 9

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
- a. Mentaati ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

## TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

- 1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

- 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

- A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

- B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa,
межэтнической) нетерпимости либо вражды и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве.	уполномоченный полиции (по согласованию), Заместитель директора по воспитательной работе (по согласованию),
3.6	3Проведение бесед с населением МО «Натырбовское сельское поселение» о неприятии и недопущении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания; вовлечение религиозных организаций в межнациональное и межконфессионное сотрудничество	Заместитель Главы администрации МО «Натырбовское сельское поселение»	постоянно	Без финансирования
3.7	3Обеспечение общественной безопасности при подготовке и проведении выборов и массовых мероприятий	Глава МО «Натырбовское сельское поселение»	По мере необходимости	Без финансирования
I V. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции как канала проникновения членов экстремистских и террористических организаций
4.1	Направление в правоохранительные органы сведений о жилых помещениях, сдаваемых в наем, без регистрации в них граждан	Администрация МО «Натырбовское сельское поселение».	По мере выявления	Без финансирования
4.2	Содействие Отделению по вопросам миграции МВД России по Кошехабльскому району в выявлении нарушений законодательства о гражданстве	Администрация МО «Натырбовское сельское поселение».	По мере необходимости	Без финансирования
V Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подп авшими под ее влияние.
## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDT, SKRDJ serta STRD;
- (3) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor bruto ke Kas Daerah.
- BAB XI

## TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak wajib retribusi menerima SKRD, SKRDT, SKRDJ serta STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Pembinaan,Koordinasi dan Monitoring Ruang kapal;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penataan serta penertiban Jasa Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Pengusaha Jasa Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut serta Pemantauan dan Evaluasi.

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD;
- (2) Pencabutan izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut,Perusahaan Pelayaran Rakyat dan Penunjang Angkutan Laut dilakukan melalui peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut denagn tenggang waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tidak dipatihi,maka akan dilanjutkan dengan pembukuan izin usaha dan atau izin operasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis batas waktunya,maka izin usaha dan atau izin operasi tersebut akan dicabut oleh pejabat Pemberi izin.

## BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

LEMBARANDAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR7TAHUN2005 SERI C NOMOR3