ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
lingkungan hidup atau persyaratan perizinan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan oleh pemberi izin usaha dan/atau kegiatan. (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pembatalan izin usaha dan/atau kegiatan, usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan tidak sah. (4) Usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi masih beroperasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka pemilik izin lingkungan dapat : a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin lingkungan; b. mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pemilik sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya banding administratif pemilik sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak.

## BAB IV KOMISI PENILAI

## Bagian Kesatu Pembentukan Komisi Penilai

Pasal 39

- (1) Komisi penilai dibentuk oleh Walikota.
- (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
- b. sekretariat komisi penilai.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Kepala SKPD.

## Bagian Kedua Susunan Keanggotaan Komisi Penilai

Pasal 40

(1) Keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota.
- (4) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebasar harga beli/bangun aset.
- (5) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
- (6) threshold (6) threshold Gubernur menetapkan batas minimal kapitalisasi ( ) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

## Pasal 48

- (1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta, belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah daerah dianggarkan pada belanja SKPD.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai belanja daerah diatur dalam peraturan Gubernur.

## Bagian Keenam Surplus/ (Defisit) APBD Pasal 49

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

## Pasal 50

- (1) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah pusat/Pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- 11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
- 12. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.

## BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

## Pasal 2

Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul terdiri atas :

- a. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan;
- b. Pengelolaan tanah kas kampung; dan
- c. Pengembangan peran masyarakat kampung.

## Pasal 3

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hiruf a adalah kewenangan kampung untuk menyusun, penetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan kemasyarakatan lokal berskala kampung serta kerjasama antar kampung.

## Pasal 4

- (1) Pengelolaan tanah kas kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah kewenangan kampung untuk mengelola dan memanfaatkan hasil- hasilnya.
- (2) Pengelolaan tanah kas kampung sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kampung.

## Pasal 5

Pengembangan peran masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah kewenangan kampung untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala kampung, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun kampung.

## Pasal 6

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Kampung meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat kampung;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah kas kampung;
- d. Pengelolaan tanah kampung atau tanah hak milik kampung yang menggunakan sebutan setempat; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat kampung.

## Pasal 7

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB III
5

2) объявление предостережений; 3) консультирование; 2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения администрации3 соответствующих сведений на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Администрация также вправе информировать население сельскогопоселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 2.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.
LOGO : ... [nomor SK] Tanggal Pembuatan : ...... Pengadilan Negeri LOGO : ... [nomor SK] Tanggal Pembuatan : ...... Pengadilan Negeri PENGADILAN [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - NEGERI [ .....Alamat Pengadilan ...] Telp: … Tanggal Efektif : .... KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

####### PERSYARATAN KHUSUS DOKUMENTASI

######### Manual Mutu

- 1) Manual Mutu ini dibuat oleh Tim Mutu dan disiapkan oleh MR dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] selaku Top Manager serta didistribusikan oleh MR.
- 2) MR bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu dengan otoritas yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dan melaporkan hasil / kinerja Sistem Manajemen Mutu kepada Top Manajemen .
- 3) Manual Mutu ini termasuk dokumen yang dikendalikan. Tata cara pengendaliannya mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam standar pelayanan pengendalian dokumen.
- 4) Manual ini akan ditinjau ulang tiga tahun sekali untuk penyesuaian / perbaikan.
- 5) Manual mutu ini berisikan kegiatan-kegiatan pelayanan di Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] secara keseluruhan, penjelasan job description dan penjelasan materi yang berhubungan dengan Akreditasi.

######### Pengendalian Dokumen

Dokumen sistem manajemen mutu dipastikan terkendali.

- 1) Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen-dokumen yang memuat informasi yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan sistem manajemen mutu.
- 2) Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem manajemen mutu yang dipergunakan adalah dokumen yang tepat dan benar.
- 3) Cara pengendalian dokumen diatur dalam standar pelayanan dan dipahami oleh semua pihak terkait.
- 4) Standar operasional Prosedur pengendalian dokumen mengatur hal - hal sbb :
- a) Pembuatan dokumen
- b) Pemeriksaan dokumen
- c) Pengesahan dokumen
- d) Menetapkan status dokumen
- e) Memberi penomoran pada setiap dokumen
- f) Pendistribusian dokumen
- g) Penerimaan dokumen
- h) Peninjauan ulang / revisi dokumen
- i) Penanganan dokumen eksternal
- j) Penyimpanan dokumen yang sudah tidak berlaku.
- 5) Manual Mutu dan standar pelayanan umum serta dokumen - dokumen eksternal serta kegiatan pendukung lainnya seperti uraian tugas, rencana perbaikan dan berkesinambungan dikendalikan oleh Manager Representatif.

39
toate intervalele de timp selectate". Virusul nu a fost insa descoperit si pe fata interna a pungii. De asemenea, a fost descoprit virusul pe toate sectiunile de paine, la toate intervalele de timp masurate. Cercetatorii din cadrul Universitatii Bucuresti arata ca rezultatele studiului ar putea fi de folos in gasirea unor solutii privind siguranta alimentara, avand in vedere epidemia provocata de noul coronavirus. In concluzie, arata specialistii, dupa ambalarea in folie de plastic (fara perforatii), produsele de paine nu mai sunt expuse riscului contaminarii cu noul coronavirus. Cat rezista SARS-CoV-2 pe diferite suprafete Acelasi studiu mai arata ca, pe exteriorul mastii chirurgicale, noul coronavirus poate rezista pana la sapte zile. Pe bani sau pe hartie, virusul se poate mentine pana la patru zile, dar in functie de o anumita temperatura si de un anume grad de umiditate. Si pe sticla rezista tot patru zile, mai arata cercetarea amintita. Pe suprafetele de plastic s-a sesizat ca virusul rezista pana la 72 de ore, in timp ce pe suprafetele de inox, tesatura sau lemn, doar 48 de ore. In schimb, pe ambalajele de carton virusul se poate mentine timp de 24 de ore. Pe cupru, patru ore, iar pe hartie igienica, in functie de temperatura si umiditate, poate rezista trei ore. Colectivul de cercetare a fost coordonat de prof. univ. dr. fiz. Ioan Stamatin, directorul Centrului 3NanoSAE, si reuneste specialisti de la Universitatea din Bucuresti (CSI Cornelia Nichita, prof. univ. dr. ing. Eden Mamut), de la Institutul de Virusologie "Stefan S. Nicolau" (CS I Carmen Diaconu si CS I Coralia Bleotu) si de la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" (Dr. Liliana Preotescu).

## De ce e bine să mănânci struguri în fiecare zi: Pot preveni chiar şi afecțiuni ale inimii Cristina Popescu De la rosu si alb la violet, de la varianta fara seminte la jeleu, gem, suc, vin si stafide, strugurii pot fi consumati intr-o varietate de modalitati si au multiple beneficii pentru sanatate.

Fructele-vedeta ale toamnei, cunoscute si sub denumirea de „supermancare”, au o istorie de 8.000 de ani, primele podgorii fiind cultivate pe teritoriile
- 32. Impor adalah Obat yang dibuat oleh industri farmasi di 32. Impor adalah Obat yang dibuat oleh industri farmasi di luar negeri dalam bentuk Produk Jadi atau Produk Ruahan.
- 33. Kontrak adalah Obat yang pembuatannya dilimpahkan 33. Kontrak adalah Obat yang pembuatannya dilimpahkan kepada Penerima Kontrak.
- 34. Lisensi adalah Obat yang dibuat atas dasar Lisensi. 34. Lisensi adalah Obat yang dibuat atas dasar Lisensi.

Masukan Ditreg: Definisi obat lisensi agar ditinjau kembali karena lisensi yang dimaksud adalah obatnya, bukan nama dagang Hasil rapat 240322: Masuk pending issue

- 35. adalah pelimpahan hak dan wewenang penggunaan 35. adalah pelimpahan hak dan wewenang penggunaan hasil penelitian dan pengembangan yang menyangkut khasiat, keamanan, mutu dan alih teknologi dalam pembuatan, dan/atau penggunaan nama dagang serta penjualan suatu Obat.

Hasil rapat 240322: Masuk pending issue Alt 1. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemberi lisensi, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang menyangkut khasiat, keamanan, mutu dan alih teknologi dalam pembuatan, dan/atau penggunaan nama dagang serta penjualan suatu Obat.

- 36. Pengembangan Baru adalah Obat atau bahan Obat 36. Pengembangan Baru adalah Obat atau bahan Obat berupa molekul baru atau Formula baru, Produk Biologi/bioteknologi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh institusi riset atau Industri Farmasi di Indonesia dan/atau di luar negeri untuk digunakan dalam tahapan uji nonklinik dan/atau uji klinik di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan Izin Edar di Indonesia.
- 37. Drug adalah obat atau produk biologi yang 37. Drug adalah obat atau produk biologi yang digunakan untuk mengobati penyakit atau kondisi langka, yaitu suatu penyakit atau kondisi yang diderita oleh kurang dari 200.000 orang di Indonesia.
- 38. Medical Needs adalah kondisi penyakit yang belum 38. Medical Needs adalah kondisi penyakit yang belum tersedia pengobatannya.

Rapat 240322 perlu diperjelas kembali definisi Unmet Medical Needs

- 39. adalah hari kerja. 39. adalah hari kerja.
- 40. Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 40. Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

Bagian Kesatu Persyaratan Obat Beredar

5
- • участие в конкурсе победителей прошлых лет возможно не • участие в конкурсе победителей прошлых лет возможно не ранее, чем через три года.
- 1.8. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который:
- • информационное и методическое сопровождение; • информационное и методическое сопровождение;
- • требования к оформлению материалов, предоставляемых на • требования к оформлению материалов, предоставляемых на конкурс;
- • порядок, форму и дату проведения этапов конкурса: • порядок, форму и дату проведения этапов конкурса:
- • освещение конкурса в средствах массовой информации; • освещение конкурса в средствах массовой информации;
- • мероприятия по награждению победителей. • мероприятия по награждению победителей.
- 2. Организация и проведение Конкурса
- Детсадовский этап:
- 2.1. Детсадовский этап конкурса проводится в октябре текущего учебного года.
- 2.2. Состав участников, процедура проведения, содержание конкурсных мероприятий определяются детсадовским оргкомитетом, который утверждается приказом руководителя ОО.
- 2.3. Перечень мероприятий детсадовского этапа проводится в соответствии с перечнем мероприятий муниципального этапа конкурса.
- 2.4. Обязательным требованием к участникам детсадовского этапа конкурса является их выдвижение (с их согласия):
- • самоуправления (советом образовательного учреждения, • самоуправления (советом образовательного учреждения, педагогическим советом, иными органами самоуправления, предусмотренными уставом образовательной организации), обеспечивающими государственно-общественный характер управления образовательной организацией;
- • педагогическим объединением, созданном в • педагогическим объединением, созданном в установленном порядке ( методическое сообщество).
- 2.5. Подведение итогов детсадовского этапа, объявление, награждение его победителей и призеров осуществляется приказом руководителя образовательной организации.

Муниципальный этап:

- 2.6. Муниципальный этап Конкурса проводится в ноябре-феврале текущего учебного года и носит очный характер.
- 2.7. Конкурсные мероприятия муниципального этапа:
- • компетентностное испытание; • компетентностное испытание;
- • эссе на заданную тему; • эссе на заданную тему;
- • открытого занятия; • открытого занятия;
- • •
- • •
- • решение кейса • решение кейса
Пример для иллюстрации Если сумма Задолженности на момент конвертации составляет 1 000 000 рублей, а оценка Заемщика на этом раунде финансирования составляет 10 000 000 рублей, то доля Заимодавца по итогам конвертации должна быть равна 20%. (1 000 000 / 5 000 000) * 100% = 20% В результате применения Потолка для конвертации оценка Заемщика для целей конвертации равна 5 000 000 рублей.

- 7. События ликвидности. В течение 10 календарных дней со дня получения Заимодавцем уведомления о планируемом наступлении События ликвидности и только при условии подписания Заимодавцем договора об осуществлении прав участников Заемщика, как это предусмотрено пунктом 11, Заимодавец вправе по своему усмотрению:
- (a) Для случаев реорганизации юридического лица Заемщика, продажи или отчуждения иным образом долей, принадлежащих Единственному участнику и/или иным участникам Заемщика на тот момент, в результате чего более 50% долей в уставном капитала Заемщика будут принадлежать лицам, которые не были участниками Заемщика до осуществления такой сделки, – осуществить конвертацию Задолженности в долю в уставный капитал Заемщика в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 6 Договора; или
- (b) Для случаев ликвидации юридического лица Заемщика, продажи или отчуждения иным образом или выдачи исключительной лицензии в отношении существенных активов Заемщика в пользу третьего лица, – осуществить конвертацию Задолженности в долю в уставный капитал Заемщика в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 9 Договора; или
- (c) Потребовать досрочного возврата Задолженности Заимодавцу путем перечисления всей суммы Задолженности на банковский счет Заимодавца в течение 30 календарных дней с даты получения Заемщиком требования.
- 8. Дата возврата. Если в течение срока займа не наступает Раунд финансирования или Событие ликвидности, то Заимодавец в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления от Заемщика, как предусмотрено в пункте 5, вправе по своему усмотрению:
- (a) Осуществить конвертацию Задолженности в долю в уставный капитал Заемщика в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 9 Договора; или
- (b) В одностороннем порядке продлить срок займа и уведомить об этом Заемщика.

Если Заимодавец не осуществляет свои права, предусмотренные в пунктах 8(a) и 8(b) Договора, Заемщик обязан вернуть Заимодавцу всю Задолженность в течение 30 календарных дней с Последнего дня займа.

www.buzko.legal www.buzko.legal
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального района.

- 3. Законом Саратовской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципального района, исходя из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных особенностей муниципального района.

## Статья 42. Правовые акты районного Собрания

1. Районное Собрание по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Саратовской области, настоящим Уставом, принимает решения - правовые акты нормативного и иного характера, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, решение об удалении главы муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности районного Собрания и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Саратовской области, настоящим Уставом.

- 2. Решения районного Собрания, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, принимаются большинством голосов от установленной в части 1 статьи 18 настоящего Устава численности депутатов районного Собрания, если иное не установлено Федеральным законом. Решения ненормативного характера принимаются в порядке, предусмотренном Регламентом районного Собрания.
- 3. Нормативные правовые акты районного Собрания, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение районного Собрания только по инициативе главы муниципального района или при наличии заключения главы муниципального района.
- 4. Нормативный правовой акт, принятый районным Собранием, направляется главе муниципального района для подписания и обнародования в течение 10 дней.
- 5. Правовой акт районного Собрания утрачивает силу в случаях:
- 1) истечения срока его действия;
- 2) отмены его районным Собранием;

3) признания его в судебном порядке не соответствующим законодательству.

- 4)отмены уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Саратовской области) в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

## Статья 43. Правовые акты главы муниципального района, администрации муниципального района, иных должностных лиц местного самоуправления

1.Глава муниципального района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Саратовской области Уставом Екатериновского муниципального района, нормативными правовыми актами районного Собрания, издает постановления администрации Екатериновского муниципального района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
Subsidie	10.800,00	3.008,80	Onvoorzien	300,00
Totaal	12.800,00	3.008,80	12.800,00	3.008,80

Indië herdenking 15-08
Organisatie	205,00
Zaalhuur	111,00
Materialen	136,55
Totaal	452,55
Tekort	819,97
Totaal Inkomsten	36.930,00	6.801,05	Totaal Uitgaven	36.930,00	6.801,05
- standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjaian.

## Pasal 108

Tata cara penyusunan RKA-SKPD dalam perubahan APBD lebih lanjut diatur dengan peraturan Gubernur.

## Pasal 109

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

## Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran Pasal 110

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD,
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah,
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan