ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Kode Etik ASN terhadap diri sendiri meliputi:

- a. setiap ASN wajib jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dengan cara:
- 1. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
- 2. tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya ataupun memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi objektivitas;
- 3. tidak bersifat munafik;
- 4. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/ petunjuk pihak lain; dan
- 5. dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau yang lebih rendah.
- b. setiap ASN wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dengan:
- 1. menyadari bahwa tugas pengabdiannya kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasi;
- 3. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
- 4. mewaspadai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
- 5. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
- 6. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
- 7. mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain; dan
- 8. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. setiap ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dengan cara:
- 1. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- 2. wajib menghormati kepentingan orang lain, kelompok dan golongan lain; dan
- 3. dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kelompok dan golongan lainnya.
- d. setiap ASN wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap dengan selalu berupaya:
- 1. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
- 2. bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
- 3. belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
- e. setiap ASN wajib memiliki daya juang yang tinggi dengan cara:
- mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, orang lain atau golongan;
- c. setiap ASN wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan selalu berupaya:
- 1. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. tidak membeda-bedakan golongan dan suku, agama, Ras, antar golongan (SARA); dan
- 3. netral, tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. setiap ASN wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dengan selalu berupaya:
- 1. mengetahui, memahami dan mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas; dan
- 2. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- e. setiap ASN wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan cara:
- 1. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas; dan
- 2. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.
- f. setiap ASN wajib tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, dengan cara:
- 1. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
- 2. bersikap jujur dan transparan;
- 3. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
- 5. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- g. setiap ASN wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien dengan:
- 1. memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan; dan
- 2. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.
- h. setiap ASN wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, dengan cara:
- 1. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- 2. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada serta, berdasarkan pada bukti yang sah, lengkap dan akurat.

Pasal 6

Kode Etik ASN dalam berorganisasi meliputi:

- a. setiap ASN wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara:
petaksanaan dari Peraturan Daerah. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Huruf a Yang dimaksud dengan norma-norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat. Huruf b Yang dimaksud dengan menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Huruf c Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana diluar yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Lampiran tidak disertakan
L’accueil d’urgence d’urgence correspond à des situations particulières et une priorité d’accueil évaluées par la responsable.

La structure est fermée 5 semaines par an en période de vacances scolaires : une semaine fin décembre, une semaine pendant les vacances de Pâques et les trois dernières semaines d’août.

La micro-crèche sera également fermée les jours fériés sans que cela entraine une déduction sur la facturation.

La micro-crèche pourra être fermée un maximum de 6 jours par an, pour rénovation, petits travaux ou formation du personnel. Les dates pour ces journées de fermeture seront communiquées le plus tôt possible et elles ne seront pas déductibles de la facturation.

La crèche organise régulièrement des fêtes ou les parents et les enfants sont conviés. Pour permettre cette organisation, il est demandé aux parents de récupérer leurs enfants au plus tard 1 heure avant l’heure de fermeture. La crèche reste ouverte durant cette heure mais les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs tiers.

###### 6. Modalités d’inscription

Les familles souhaitant inscrire leur enfant à la micro-crèche doivent prendre rendez-vous par téléphone ou par mail auprès du directeur ou du gérant. La demande peut être prise en compte à tout moment de l’année et quelques soit l’âge de l’enfant.

Toutes les demandes sont enregistrées selon certains critères (ordre chronologique, domiciliation, activité professionnelle…). La structure se donne un délai de réponse d’un à trois mois selon la période de l’année.

Le premier rendez-vous avec le directeur ou le gérant a pour objectif de déterminer les besoins en accueil de la famille et de présenter le fonctionnement de la structure. Si la demande est acceptée, un second entretien permettra de compléter les documents indispensables à l’inscription de l’enfant.

Les demandes non satisfaites pourront être enregistrées sur liste d’attente et les familles seront contactées au fur et à mesure de l’évolution des places disponibles.

Règlement de Fonctionnement – Micro crèche Umea

3

Copyright Crèche Entreprendre. Toute reproduction interdite
(5) Tanda Bukti penyampaian surat permohonan langsung atau melalui pos tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar perhitungan waktu diterimanya surat permohonan keberatan retribusi.

## Pasal 18

(1) Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan harus memberikan keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan keberatan dimaksud. (2) Apabila lebih dari 6 (enam) bulan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan retribusi dianggap diterima sesuai dengan permohonan yang diajukan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur dalam Hal ini Kepala Dinas Kehutanan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.

## BAB VIII BIAYA OPERASIONAL

## Pasal 19

Biaya operasional pemungutan Retribusi TAHURA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Daftar Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) TAHURA Sultan Adam.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi pemanfaatan lahan kawasan tahura tidak dapat membayar SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang/kurang bayar.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- - 11 -

## BAB X PENUTUP

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan atau berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.
1	2	3	4
(5) Penyusunan dokumen rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. (6) Pendekatan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan isu pokok pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung dan mensinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. (7) Pendekatan holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rangkaian terstruktur dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai pendekatan tematik secara komprehensif dari hulu hingga hilir yang telah ditentukan indikator dan target sasaran. (8) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rangkaian program dan kegiatan secara sistematik dimana masing- masing Perangkat Daerah satu sama lain saling bergantung, membutuhkan, dan berkolaborasi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif agar dapat memberikan dampak pembangunan yang lebih besar. (9) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keterkaitan ekosistem antar program dan kegiatan dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu.	Pasal 8 ayat (5)-(9): Berpedoman pada Ps. 10 Permendagri No. 86/2007.
Paragraph 4 Rapat Koordinasi Pasal 9 Rancangan awal Reakraprof dibahas dalam rapat koordinasi (1) penyusunan Reakrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.	Disejalankan dgn sistematika rapat koordinasi Reindekrafprov dlm Ps. 9 Pergub No. 26 Th 2024.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan telah diperbaharui dengan UU No 12 Tahun 2008;
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal dan/atau UKL- UPL bagi golongan ekonomi lemah.
- (2) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

## Bagian Kedua AMDAL

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
- a. Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:

- a. tunggal;
- b. terpadu; atau
- c. kawasan.

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengikutsertakan masyarakat:
- a. yang terkena dampak;
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
### Členské příspěvky na rok 2023 – týká se pouze členů, kteří dosud ještě nezaplatili

## Členský příspěvek na rok 2023

400 ,- Kč ve výši výši je nutné uhradit co nejdříve, nejlépe ihned na účet Klubu krátkosrstý ohař vedený u Komerční banky v Benátkách nad Jizerou, číslo:

## 78 - 4759350207 /0100

Možnosti platby:

1/ vkladem na účet přímo v Komerční bance, kdekoliv v České republice. Kvůli přesné identifikaci je nutné uvést: do rubriky: a/ do rubriky „ specifický symbol „ Vaše rodné číslo / dobrovolně pro snazší identifikaci / b/ do rubriky „ Vklad jménem „ Vaše jméno, příjmení a adresu

2/ převodem z účtu na účet a/ do popisu příkazce prosím uveďte, že se jedná o členský příspěvek na rok 2023 b/ do popisu pro příjemce uveďte Vaše jméno, příjmení a adresu

#### Nezapomeňte prosím uhradit včas a přesně podle výše uvedeného návodu, jinak nebude příspěvek správně identifikován !!!!!!!!!!!!

#### Členské příspěvky na rok 2023 již není možné platit v hotovosti, ale pouze na výše uvedený účet!

#### Předem děkujeme! Výbor KKO ČR, z.s.
3

- 8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

- 10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
- 11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (далее – администрация). 1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются управляющий делами , специалист сельского поселения (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

- 2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым
- Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
- 3. Bupati adalah Bupati Paser.
- 4. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 5. Limbah cair yang selanjutnya disebut air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
- 6. Limbah padat adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat.
- 7. Pengelolaan limbah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan limbah.
- 8. Instalasi pengolah air limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- 9. Izin adalah izin pembuangan limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
- 10. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
- 11. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
- 12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, banau, situ, waduk, dan muara.
- 13. Baku mutu air, yang selanjutnya disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- 14. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 15. Usaha dan/atau kegiatan adalah setiap usaha dan/atau kegiatan komersial di bidang produksi dan distribusi barang maupun jasa.
Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281);
9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
10.	Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ….. Nomor … Tahun … tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota …….. Tahun …. Nomor … , Tambahan Lembaran Daerah Kota …. Tahun …. Nomor …. );
11.	Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …….. Nomor … Tahun …. tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota ….. Tahun …. Nomor …. );
12.	Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …….. Nomor … Tahun …. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota ….. Tahun …. Nomor …. );
13.	Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota ..... Nomor .... Tahun .... Tentang ..... (Berita Daerah Kota …. Tahun …. Nomor …. );