ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
BAB V KOMPETENSI LULUSAN

Bagian Kesatu Kompetensi Lulusan

Pasal 13

- (1) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik;
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan secara nasional di atas standar paling rendah mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
- (3) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran dan/atau mata kuliah;
- (4) Standar lulusan sekolah/madrasah merujuk pada acuan yang ditetapkan oleh BSNP.
- (5) Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP.

Bagian Kedua Kompetensi Lulusan PAUD/Sederajat

Pasal 14 Kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan sikap mandiri, percaya diri, bersosialiasi, berinteraksi dengan lingkungannya;

Bagian Ketiga Kompetensi Lulusan SD/MI/Sederajat

Pasal 15 Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut;

Bagian Keempat Kompetensi Lulusan SMP/MTs/Sederajat

Pasal 16 Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut;

Bagian Kelima Kompetensi Lulusan SMA/MA/Sederajat

Pasal 17 Kompetensi lulusan SMA/MA/Sederajat diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Keenam Kompetensi Lulusan SMK/MAK

Pasal 18
LOGO : ... [nomor SK] Tanggal Pembuatan : ...... Pengadilan Negeri LOGO : ... [nomor SK] Tanggal Pembuatan : ...... Pengadilan Negeri PENGADILAN [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - NEGERI [ .....Alamat Pengadilan ...] Telp: … Tanggal Efektif : .... KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

- 8) Penyelenggaraan rapat dapat terkoordinasi dan diatur dengan baik.
- 9) Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris setiap bulan
- 10) Panitera dan Sekretaris mengadakan komunikasi internal dengan anggota Unit setiap bulan

######### DOKUMEN TERKAIT

SOP Komunikasi Internal

####### TINJAUAN MANAJEMEN TERHADAP SISTEM, STANDAR KINERJA DAN UMPAN BALIK DARI PENGGUNA

Evaluasi merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.

######### Input

Top Manager Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen 6 bulan sekali. Rapat Tinjauan Manajemen dipastikan terdokumentasi/ dinotulenkan

- 1) Agenda dan materi ditentukan jauh hari sebelum Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan.
- 2) Materi rapat disiapkan oleh Manager Representatif
- 3) Agenda rapat tinjauan manajemen mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:
- a) hasil audit internal
- b) umpan balik / keluhan pengguna / survey kepuasan pengguna
- c) kinerja proses / hasil pelayanan / pencapaian sasaran mutu
- d) Hasil tindakan perbaikan / pencegahan
- e) Tindak lanjut dari hasil tinjauan sebelumnya
- f) Rencana perubahan/ perbaikan Sistem Manajemen Mutu

######### Output

- 1) Hasil rapat tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ( per Unit)
- 2) Hasil rapat tinjauan manajemen memuat keputusan/kesimpulan mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil.
- 3) Tata cara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur rapat tinjauan manajemen

######### DOKUMEN TERKAIT

SOP Tinjauan Manajemen

28
- Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai yang cukup/SPK/Kontrak.
- 2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya dilaksanakan oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.
- 3. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung oleh panitia/unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.
- 4. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan/tender oleh panitia/unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh Pemimpin BLUD.

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 17 Februari 2012
- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
## ព្រះរាជាណាចព្ររម្ុជា ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

# 3

## ពារយសុំធ្វើរម្មសិរា

ខុុំបាទ/នាងខុុំធ្ះ ......

មានអាសយដ្ឋនសថិតធៅផ្ទះធេខ..........ផ្

## សូ ម្ធោររជូន ធោរព្រធានគណ្ៈធម្ធាវននព្រះរាជាណាចព្ររម្ុជា

រម្មវតុ រម្មវតុ : សុំធ្វើរម្មសិរារយៈធរេ១ឆ្ុំ ........ .... . អតតធេខ .......។ ធោង : - មាព្ា ៣៥ និងមាព្ា ៣៦ ចារ់សដ រីេរខនដិរៈធម្ធាវ។ -ព្រការ៣៤ថ្មី ននធសចរតីសធព្ម្ចធេខ១៣៥/សសគម្/២៥ ចះនថ្ៃទី២១ ខខរម្ភៈ ឆ្ុំ ២០២៥ សត រីការខរសព្ម្ួេធសចរដីសធព្ម្ចសីរីនីតិវ្ីននការទទួេរិនិតយនិងសធព្ម្ច ធេើពារយសុំចូេព្រររវជាជីវៈធម្ធាវ។ - ការធ្វើសច្ចព្រណ្ិធានធៅចុំធពាះម្ខសាោឧទធរណ្៍ នានថ្ៃទី ......... ខខ .......... ឆ្ុំ...........។ - ព្រឹតតិរព្តធកេធោស ចះនថ្ៃទី ......... ខខ .......... ឆ្ុំ...........។

តរាម្រម្មវតុ និងធោងខាងធេើ ខុុំបាទ/នាងខុុំមានរិតដិយសសម្ធោររជព្មារជូន ធោរព្រធាន ធម្ាព្ជារក រនារ់រីព្រុម្ព្រឹរាគណ្ៈធម្ធាវបានសធព្ម្ចអនញ្ញតឱ្យចូេ ព្រររវិ ជាជីវៈធម្ធាវាម្ធសចរតីសធព្ម្ចធេខ............/សសគម្/........ចះនថ្ៃទី..........ខខ..........ឆ្ុំ .......... ខុុំបាទ/នាងខុុំបានធ្វើសច្ចព្រណ្ិធានធៅចុំធពាះម្ខសាោឧទធរណ្៍រួចធ យ កាេរីនថ្ៃទី ..............ខខ..............ឆ្ុំ............ ធ យចារ់សតីរីេរខនដិរៈធម្ធាវតព្ម្ូវឱ្យខុុំបាទ/នាងខុុំ ធ្វើរម្មសិរា រយៈធរេ១ឆ្ុំ ម្ននឹងកាយធៅជាធម្ធាវីធរញសិទធិ។ ដូធចនះ ខុុំបាទ/នាងខុុំធសើសុំធ្វើរម្មសិរាជា ម្ួ យធោរ / ធោរព្សី / រញ្ញធម្ធាវ.............. អតតធេខ............ ខដេមានការិោេ័យព្រររវិជាជីវៈ ធ្ះ.....................ជាអរសឡាាុំង.... .... .. ....... សថ តធៅផ្ទះធេខ..........ផ្ វធេខ..........ភូម្ិ.................. សង្កត់/ឃុំ..................ខណ្/ព្សរ.................រាជធានី/ធខតត....................... ធដើម្បីដរព្សង់រទរិធសា្ន៍ រុងការព្រររវិជាជីវៈធម្ធាវ។ ខុុំបាទ/នាងខុុំសម្ធានាអះអាងក ខុុំបាទ/នាងខុុំរុំមាន ការង្ករខដេមានវិ សម្ិតភារជាម្ួយវិ ជាជីវៈធម្ធាវនិងរុំខម្នជាញាតិធោ តរ តដេ់ករ់ទី ២ឬជាស រ័ទធររស់ព្គូរម្មសិរា ធ យ។ ធរើខសរីការធានាអះអាងធនះ ខុុំបាទ/នាងខុុំយេ់ព្រម្ ទទួេខសព្តូវចុំធពាះម្ខចារ់។ អាព្ស័យដូចបានធោររជព្មារជូនខាងធេើ សូ ម្ ធោរព្រធាន ធម្ារិនិតយ និង សធព្ម្ច ធដ្ឋយរតីអនធព្ោះ។ សូ ម្ ធោរព្រធាន ធម្ាទទួេនូវការធោររដ៏ខពង់ខពស់អុំរីខុុំបាទ/នាងខុុំ។

នថ្ៃ..................ខខ...........ឆ្ុំ.........................រ.ស........... ............... , នថ្ៃទី...........ខខ...........ឆ្ុំ........... បានឃ ញនិងយល់ព្រម តថធេខា និងធ្ះ ធ្វើជាព្គូរម្មសិរា។ ........... , នថ្ៃទី.........ខខ.........ឆ្ុំ........... តថធេខា និងព្ា
Pasal 5

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempur-nakan adalah :

- 1. Pada Peraturan Daerah.

a. Pada Belanja Pembangunan, dipojok kanan atas tercantum Contoh A/2/p. seharusnya A/II/P. b. Pasal 2P.0.1.1.01.002. ProyekAci-aciPuraUlun Danu, agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.8. Sektor Agama.

c. Pasal 2P.0.7.3.01.004. Proyek Pembangunan Desa, seharusnya Proyek Pembinaan Pemerintah Desa. d. Pasal 2P.0.1.1.01.005. Proyek Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 35.000.000,00 agar di pindah ke Pasal 2P.0.9. Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Daerah dan Ke- percayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. e. Pasal 2P.0.10.1.01.006. Proyek Pembangunan Air Minum Sandakan, agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.11. Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Demikian juga untuk Pasal 2P.0.10.1.01.008. Proyek Pengadaan Sarana Air Bersih, agar dipindahkan juga ke Pasal 2P.0.11.

f. Pasal 2P.0.17.1.01.002. Proyek Pembinaan dan Pembangunan/Rehablitasi Pasar Desa sebesar Rp. 60.000.000,00. Kata Pembinaan agar dihapus karena proyek ini khusus untuk phisik. Sedangkan untuk kegiatan seharusnya unit yangbertanggungjawab adalah Pembangunan Desa bukan Bagian Perekonomian.

2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :

a. Nama Proyek-proyek agar disebutkan lokasinya sesuai dengan petunjuk. b. Dihindari adanya proyek untuk Hari-hari Raya dan Proyek bantuan terutama untuk Instansi Pemerintah. c. Dalam setiap Proyek targetnya supaya diuraikan lebih jelas mengenai volume yang akan dikerjakan.

#### Pasal 6

(1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 194 ATahun 1991 tanggal 30 Maret 1991tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Ke-giatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, sesuai dengan Pasal 2, 3, 4 dan 5

- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk Laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
៥	មេម ៀនទ្សា៣ កា ិភាគង យាកាសខាង កន ងអងគភាព Scanning the Internal Environment	LLO1: គ្បមូលបននូវ ទ្យិនន័យលនប យាកា្ ខាងរគ្ៅ ប្់អងគភាពបនគ្តឹមគ្តូវ ( CLO1) LLO2: វភារប យាកា្ខាងរគ្ៅរោយរគ្បើ EFAS Matrix និង្គ្មាប់រៅរគ្បើ IE Matrix ( CLO2,3,4)	កា ងា គ្កមកតងថ្នក់រោយគ្រូ ្គ្មប្គ្មួល កា ្ រ្ កតា ត ប យាកា្ខាងកតង ិ ន ប្់មហា វទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកមម និងរគ្បើ IFAS Matrix វភារ	វាយតំលល កា ្ រ្ កតា ប យាកា្ខាង រគ្ៅ និងកា រគ្បើ EFAS Matrix វភារ
៦	មេម ៀនទ្សា៤ ករេិត ទ្ធស្រ្ស េ ស្រជសាិកេម Corporate Level Strategies	LLO1: LLO1: ពនយល់បនអំពី កមម (CLO1) LLO2: រគ្តៀមខួនជ្ជរគ្្ចកតងកា រគ្បើយុទ្យធ សាស្រ្កគ្មិតសាជ្ីវកមម (CLO3,4,5)	- គ្រូឧរទ្យា្ - កិចចកា គ្សាវគ្ជ្ជវតូច ( ៥ពិនត ) ( កា រគ្បើយុទ្យធសាស្រ្សាជ្ីវកមម ប្់ គ្កមហុន ុ ជ្ីបម៉ាុង គ្កមហុនមបលធី… ុ )	- វាតំលលរលើកិចច កា និងបទ្យ បងាញរលើកិចច កា គ្សាវគ្ជ្ជវ តូច ( ៥ពិនត )
រងឹកាមយាងល់	ជ្ីវត កា ងា ជ្ំនួញ	- - ដា ល់មាត់ ទ្យា	- Follow Up
រងឡងពាក់កណ្ដលឆមាស ( ១៥ពិនុ )
៧ - ៨	មេម ៀនទ្សា៥ ករេិត ទ្ធស្រ្សវអាជសាិ កេម Business Level Strategy	LLO1: ពនយល់បនអំពី យុទ្យធសាស្រ្កគ្មិតអាជ្ីវ កមម (CLO1) LLO2: រគ្តៀមខួនជ្ជរគ្្ចកតងកា រគ្បើយុទ្យធ សាស្រ្កគ្មិតអាជ្ីវកមម (CLO3,4,5)	- កា គ្សាវគ្ជ្ជវតូច ( កា រគ្បើ យុទ្យធសាស្រ្អាជ្ីវកមម ប្់ Walmart,Apple គ្កមហុន ុ ជ្ីបម៉ាុង និង មបលធី… )	វាតំលលរលើកិចច កា និងបទ្យ បងាញរលើកិចច កា គ្សាវគ្ជ្ជវ តូច
៩	មេម ៀនទ្សា៦ ករេិត ទ្ធស្រ្ស េុខងា Functional Level Strategies	LLO1: ពនយល់បនអំពី យុទ្យធសាស្រ្កគ្មិតមុខ ងា (CLO1) LLO2: រគ្តៀមខួនជ្ជរគ្្ចកតងកា រគ្បើយុទ្យធ សាស្រ្កគ្មិតមុខងា (CLO3,4,5)	- កិចចកា គ្សាវគ្ជ្ជវតូច ( កា រគ្បើយុទ្យធសាស្រ្មុខងា ប្់ គ្កមហុន ុ ជ្ីបម៉ាុង គ្កមហុន ុ មបលធី… )	- ្ួ ្ំនួ បំផុ្ - វាតំលលកា រធាើបទ្យ បងាញ
១០	រងឹកាមយាងល់	ជ្ីវត កា ងា ជ្ំនួញ	- ដា ល់មាត់ / បរចចកវិទ្យា	- Follow Up
១០ - ១១ - ១២	មេម ៀនទ្សា៧ កា វ ិភាគ និងមរជើសម ស ទ្ធស្រ្ស	LLO1: គ្បមូលបននូវ ទ្យិនន័យលនប យាកា្ ខាងរគ្ៅ ប្់អងគភាពបនគ្តឹមគ្តូវ ( CLO1)	- កា ងា គ្កមកតងថ្នក់រោយគ្រូ ្គ្មប្គ្មួល កា រគ្បើ Matrix មោងមួយៗកតងកា វភារ និង	- វាយតំលលកា វភារនិងកា រធាើបទ្យបងាញ
# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### NOMOR:246 TAHUN : 1991 SERI: DNO. 244

#### GUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI

#### KEPUTUSANGUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI NOMOR266TAHUN1991

#### TENTANG

### PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Pe-raturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 30 Maret 1991 Nomor 1 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
produk dengan kemasan lama tidak boleh bersamaan dengan kemasan baru.

- (1) penggunaan darurat ( emergency use (1) penggunaan darurat ( emergency use authorization ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dan Pasal 45 ayat (1) huruf c hanya berlaku untuk Obat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. sesuai dengan penetapan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah;
- b. terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari Obat untuk mencegah, mendiagnosis, atau mengobati penyakit/keadaan yang serius dan mengancam jiwa berdasarkan data nonklinik, klinik, dan pedoman penatalaksanaan penyakit terkait;
- c. memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku dan Cara Pembuatan Obat yang Baik;
- d. memiliki kemanfaatan lebih besar dari risiko ( risk- benefit analysis ) didasarkan pada kajian data nonklinik dan klinik Obat untuk indikasi yang diajukan; dan
- e. belum ada alternatif pengobatan/penatalaksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnosa, pencegahan atau pengobatan penyakit penyebab kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (2) produksi, dan distribusi Obat untuk EUA (2) produksi, dan distribusi Obat untuk EUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Farmasi yang memiliki EUA sebagaimana dimaksud (3) Farmasi yang memiliki EUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
- a. bertanggung jawab terhadap mutu Obat;
- b. melakukan studi/uji klinik lanjutan terhadap Obat yang sedang dalam penelitian uji klinik di dunia untuk memastikan efektivitas dan keamanannya;
- c. melakukan pemantauan farmakovigilans dan pelaporan efek samping Obat kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan realisasi importasi, produksi, dan distribusi Obat selama persetujuan penggunaan darurat kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) lebih lanjut mengenai EUA sebagaimana (4) lebih lanjut mengenai EUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Paragraf Kedua Penolakan

32
ទម្រង់ទី១៣

បានពិនិរយនទេៀងផ្ទរ់និងរញ្ញរ់ថ្នទិននន័យននេះមានភាពម្រឹរម្រូវអាចរញ្ូលនៅរុងម្រព័នធ បាន	សូ ររញ្ញរ់ថ្នទិននន័យណែលបានទរល់ជូនននេះមានភាពម្រឹរម្រូវនិងនពរនលរ
រាឡលខា ឡ្ោះ និងរួនទី	រាឡលខា ឡ្ោះ និងរួនទី
________________________________ ………………….......................………………	______________ កាលររិនចេទ	__________________________________ .............................. ......................................	____________ កាលររិនចេទ
បទបញ្ជផ្ទៃក្នុងសាស្ត្សាចារ្យ

ម្ររះរាជាណាចម្រក្ក្មុជា ជាតិ សាសនា ម្ររះមហាក្សម្រត 3

ម្រក្សងអប់រ្ំ យវជន និងក្ីឡា សាក្លវទាល័យម្រគប់ម្រគង និងឃសែឋក្ិចច 3

- បានឃ ញម្ររះរាជម្រក្ម ០២/រ្ក្ម/០១៩៦ . ០១ ចះផ្ងៃទី ២៤ ខែ មក្រា ឆ្ាំ ១៩៩៦ ខែលម្របកាសឱ្យឃម្របើចាប់ សា រីការ្បឃងកើតម្រក្សងអប់រ្ំ យវជន និងក្ីឡា - បានឃ ញម្ររះរាជម្រក្ឹតយ នស/រ្ក្ត/០៣០៣/១២៩ ចះផ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្ាំ ២០០៣ សា រីការ្ទទួលសាល់ គណភារអប់រ្ំឧតាមសិក្ា - បានឃ ញអនម្រក្ឹតយឃលែ ៥៤ អនម្រក្ . បក្ ចះផ្ងៃទី ១៣ ខែ មិងនា ឆ្ាំ ២០០២ សា រីលក្ខណៈវនិចឆ័យ ផ្នការ្បឃងកើត សាក្លវទាល័យ - បានឃ ញអនម្រក្ឹតយឃលែ ២៥ អនម្រក្.បក្ ចះផ្ងៃទី ០៧ខែ មីនា ឆ្ាំ ២០០៦ សា រីការ្ទទួលសាល់ការ្ខម្របកាយ រីវទាសានម្រគប់ម្រគង និងឃសែឋក្ិចច ឃៅជាសាក្លវទាល័យម្រគប់ម្រគង និងឃសែឋក្ិចច ឃោយរាជរ្ោភិបាលផ្ន ម្ររះរាជាណាចម្រក្ក្មុជា - ឃោងតាមលក្ខនាិក្ៈទូឃៅសា រីការ្ម្រគប់ម្រគង និងការ្ម្របម្ររឹតាឃៅរ្បស់សាក្លវទាល័យម្រគប់ម្រគង និងឃសែឋក្ិចច - អនឃោមតាមសារ្តីផ្នក្ិចចម្របជាំម្រក្មវន័យកាលរីផ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្ាំ២០១០សីរីការ្រម្រងឹងវន័យ សណាប់ ធ្នប់និង រ្ឃបៀបឃរ្ៀបរ្យឃៅក្ុងសាក្លវទាល័យ។ ឃែើមបីម្របសិទធភារក្ុងការ្ម្រគប់ម្រគងម្ររមទាំងការ្ឃោរ្រវន័យឲ្យាន សណាប់ធ្នប់និងានរ្ឃបៀបឃរ្ៀប លអ ក្ុងការ្ទាល់នូវចាំឃណះែឹងែល់និសិសតម្របក្បឃោយគណភារឃនាះ គណៈម្រគប់ម្រគងសាក្លវទាល័យ ម្រគប់ម្រគងនិងឃសែឋក្ិចចៈ

សឃម្រមច : ម្របការ្១ សាស្រ្សាចារ្យខែលបានចះក្ិចចសនាបឃម្រងៀនឃៅសាក្លវទាល័យម្រគប់ម្រគង និង ឃសែឋក្ិចច ម្រតូវានកាតរវក្ិចចម្របតិបតាិតាមឃោលការ្ណ៍ និង បទបញ្ជផ្ទៃក្ុងរ្បស់សាក្លវទាល័យ ឱ្យបានខ្ជប់ែួន។ : ម្របការ្២ ក្ុងក្ាំឡងឃរលជាប់ក្ិចចសនាបឃម្រងៀន មិនអនញ្ជតឱ្យសាស្រ្សាចារ្យ ឃម្របើ ម្របាស់ឃរលឃវោ និងសក្មាភារសម្រាប់ឃោលបាំណងឃទសងៗ ខែលនាាំឱ្យបះ ពាល់ ឬ រ្ំខ្ជនែល់ែាំឃណើរ្ការ្ ម្របម្ររឹតាឃៅ និងការ្បឃម្រងៀនរ្បស់សាក្លវទាល័យឃឡើយ។ : ម្របការ្៣ សាស្រ្សាចារ្យម្រតូវានទាំនួលែសម្រតូវ ឃលើក្ិចចការ្បឃម្រងៀនសម្រាប់ឃលើមែវជា រ្បស់ែួនឱ្យ បានចប់សរវម្រគប់ និងម្របក្បឃោយម្របសិទធភារ។ : ម្របការ្៤ សាស្រ្សាចារ្យម្រតូវឃរ្ៀបចាំែន អាក្បបក្ិរ្ោ និងការ្ឃសៀក្ពាក្់ឱ្យបានសមរ្មយសមជា សាស្រ្សាចារ្យសាក្លវទាល័យក្ុងឯក្សណាន ម្រក្វត់ក្ សាក្ឃ្ះ និងសាក្សញ្ជ សាំោល់រ្បស់សាក្លវទាល័យម្រគប់ម្រគង និងឃសែឋក្ិចច។ : ម្របការ្៥ សាស្រ្សាចារ្យម្រតូវអនវតាសក្មាភារបឃម្រងៀនឃៅតាមកាលវភាគ ឃរលឃវោ និង ចាំនួនឃាង បឃម្រងៀនរ្បស់ែួន ខែលសាក្លវិទាល័យបានក្ាំណត់ ឱ្យបានឃទៀងទត់ ហ្ា ត់ចត់ និង ម្រតឹមម្រតូវ។ : ម្របការ្៦ សាស្រ្សាចារ្យម្រតូវអនវតាការ្ងារ្តាមតួនាទី និង វជាជីវៈរ្បស់ែួនឱ្យបានម្រតឹមម្រតូវ។ : ម្របការ្៧ មិនអនញ្ជតឱ្យឈប់សម្រាក្ឃោយោនមូលឃហ្ត និង មិនបានសាំការ្អនញ្ជតចាប់រី សាក្លវទាល័យឃឡើយ។ ក្ុងក្រ្ណីរិឃសស និងចាាំបាច់អាចទាំនាក្់ទាំនង តាមទូរ្ស័រៃ មក្កាន់ម្ររឹទធបរ្ស ឬការ្ោល័យជាំនាញរ្បស់សាក្លវទាល័យ ។ : ម្របការ្៨ ការ្សាំចាប់ឈប់សម្រាក្មិនម្រតូវឃ្វើឃឡើងញឹក្ញាប់ឃរក្ឃទ ឃហ្ើយមិនឱ្យឃលើសរី ៣ផ្ងៃ ឃឡើយសម្រាប់ការ្បឃម្រងៀនក្ុងមួយមែវជា។ ក្ុងក្រ្ណីឃលើសរីការ្ក្ាំណត់ខ្ជងឃលើម្រតូវ កាត់ម្របាក្់ឃាងបឃម្រងៀន មួយែងឃសាើនឹងចាំនួនម្របាក្់ឃាង ខែលបានបឃម្រងៀនក្ុងមួយផ្ងៃ ឃលើក្ខលងក្រ្ណីរិឃសស ែូចជាៈ ានជមៃឺជាទមៃន់ ឬឃរ្ៀបអាពាហ្៍រិពាហ្៍ ។ល។ : ម្របការ្៩ សាស្រ្សាចារ្យទទួលបាន ការ្សម្រាក្តាមម្របតិទិន ខែលានការ្សម្រមបសម្រមួលរី សាក្លវទាល័យ ឃហ្ើយម្រតូវបានជូនែាំណឹងឈប់សម្រាក្ជាទ វការ្។ : ម្របការ្១០ ការ្ឈប់សម្រាក្ឃម្រៅរីម្របតិទិន និងការ្ម្របកាសឈប់សម្រាក្ជាទ វការ្ សាស្រ្សាចារ្យម្រតូវ សាំចាប់ អនញ្ជត ។ឃបើមិនសាំការ្អនញ្ជតឃទម្រតូវកាត់ម្របាក្់ ឃាងបឃម្រងៀន មួយផ្ងៃឃសើនឹង
- kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan, perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-Undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (12) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD dan setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5
L’adaptation de l’enfant ne pourra commencer que lorsque la famille aura fourni l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier.

La tarification de cette période est celle d'une semaine classique.

###### 8. Modalités d’arrivée et de départ

Seuls les parents ou leurs délégués dûment mandatés pourront conduire et reprendre l’enfant à la micro-crèche. Les parents devront déclarer par écrit les noms et adresses des personnes qui peuvent les suppléer de manière habituelle ou ponctuelle (Voir dossier d’inscription). Ces personnes devront se munir obligatoirement d’une pièce d’identité. L’enfant ne pourra être confié à une personne de moins de 18 ans.

A son arrivée, les parents apportent un objet personnel (doudou), ni trop bruyant, ni dangereux pour l’enfant et les autres enfants. Cet objet assure la transition journalière entre la maison et la crèche. Tout autre objet apporté par l’enfant devra rester dans son casier personnel. Les jouets appartenant à la crèche ne peuvent sortir de l’établissement.

En cas de retard dépassant l’heure de fermeture, il est impératif de prévenir le personnel de la micro-crèche. Si aucune personne ne se présente pour reprendre l’enfant, il sera confié à la gendarmerie. En cas de retards répétitifs, l’accès à la micro-crèche pourra être suspendu, cette décision sera notifiée par écrit à la famille.

Les parents sont pleinement responsables de leur enfant tant que celui-ci n’a pas été confié au personnel et dès qu’ils ont repris contact avec leur enfant au moment du départ.

###### 9. Le mode de calcul des tarifs

Les familles qui ont recours à une micro-crèche comme mode de garde peuvent bénéficier du CMG au même titre qu’une garde à domicile. Cette aide de la CAF permet de diminuer de façon conséquente la charge portée par les familles.

Le montant de l’aide versée dépend d’un certain nombre de critères. Il peut être estimé directement sur le site CAF.fr

Le montant de la prise en charge partielle dépend des revenus de la famille, du nombre d’enfants et de leur âge. Un minimum de 15% de la dépense reste à la charge de la famille.

Règlement de Fonctionnement – Micro crèche Umea

5

Copyright Crèche Entreprendre. Toute reproduction interdite