ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
New subclause 4A(11) provides that the particulars necessary to give reasonable information regarding a course of conduct charge—

- • be determined having regard to the fact that the • be determined having regard to the fact that the charge is a course of conduct charge, the limitations contained in subclause (2), and that the various alleged incidents occurred over a period of time,
- • not include particulars of any specific incident, • not include particulars of any specific incident, including date, time, place, circumstance or occasion, and
- • not distinguish any specific incident from any • not distinguish any specific incident from any other.

The effect of this provision is to change the requirement that the prosecution provide the accused with the particulars necessary to give reasonable information of the nature of the offences charged (as required by the Criminal Procedure Act 2009, Schedule 1, clause 1). New subclause 4A(12) provides that a charge-sheet that contains a course of conduct charge for a sexual offence must not be filed without the consent of the Director of Public Prosecutions. This requirement only applies when the course of conduct charge relates to a sexual offence. This reflects the complexity of issues in such cases, and the need for the highest prosecuting authority to consider the matter before determining whether it is appropriate to commence the proceedings. A similar requirement currently applies in relation to the offence of persistent sexual abuse of a child. Consent of the Director of Public Prosecutions is not required in relation to course of conduct charges that do not relate to a sexual offence. New subclause 4A(13) provides that clause 4A has effect despite any rule of law to the contrary. This may include, for instance, the rule against duplicity and laws concerning particulars.

29
៥១	ជាហង	៦០ - ១៣ - ០៥ - ៥១	ប្សី
៥២	ឈួរ ពិសិែឋ	៦០ - ៨២ - ៦១	ប្រស
៥៣	តាំង ថ្ឆជូ	៦០ - ៨៤ - ៤៧	ប្សី
៥៤	អី លបាឈូ	៦០ - ៨៦ - ០៧	ប្សី
៥៥	គឹម្ លីោ	៦០ - ៧៩ - ៣៧	ប្សី
៥៦	ែនផ្លែីន្ណ្រ	៦០ - ៧៩ - ១៧	ប្សី
៥៧	ម្នី សគនធធីត	៦០ - ៧៨ - ៣៧	ប្សី
៥៨	លហន សែលែង	៦០ - ១៤ - ០១ - ៣៥	ប្សី
៥៩	ធូ សីហា	៦០ - ៧៩ - ៨៦	ប្រស
៦០	ចាន់ សគនារ័រេ	៦០ - ៨១ - ០៤	ប្សី
៦១	លងន ររន៍	៦០ - ៨៧ - ៦៣	ប្រស
៦២	នាង ឆងចិនា	៦០ - ៨៨ - ០៨	ប្រស
៦៣	ថ្ង គឹម្លអង	៦០ - ១៣ - ០៦ - ៣៤	ប្សី
៦៤	ង លីន	៦០ - ៧៨ - ៨៥	ប្សី
៦៥	លសា ប្សីលៅ	៦០ - ៨៥ - ៤៣	ប្សី
៦៦	សងសែលចង	៦០ - ១៣ - ០៥ - ៣៨	ប្សី
៦៧	ន្សរ លណ្	៦០ - ១៣ - ០៤ - ៩៦	ប្សី
៦៨	លហង សវណ្ឌី	៦០ - ៨៦ - ២២	ប្រស
៦៩	ពិសិែឋ កនិ	៦០ - ៨០ - ៨៨	ប្សី
៧០	លហង លីហួរ	៦០ - ៧៦ - ០៥	ប្រស
៧១	សួ លាងលប្សង	៦០ - ៧៦ - ៧៩	ប្សី
៧២	លី ពីសាល	៦០ - ១៤ - ០៨ - ៣៨	ប្សី
៧៣	ប្កង ប្សីល័កា	៦០ - ៨៦ - ៩២	ប្សី
៧៤	ងួន ចាន់លសង	៦០ - ១៣ - ០៨ - ៧២	ប្រស
៧៥	លករ ពងសលទ្យពកញ្ញ	៦០ - ១៣ - ០៥ - ៥៨	ប្សី
៧៦	លម្៉ោង កនេិក្ល	៦០ - ៧៨ - ៨៤	ប្សី
៧៧	សែសូវណ្ន្កវត	៦០ - ១៣ - ០៨ - ៣៨	ប្សី
៧៨	គីម្ ម្យល ង	៦០ - ៨៩ - ១៥	ប្សី
៧៩	ជា ប្សីលីន	៦០ - ៨០ - ៩៥	ប្សី
៨០	ហន វច័នទឧរតម្	៦០ - ១៣ - ០៣ - ៤៦	ប្រស
៨១	ឌិន កលលែវិនគ	៦០ - ៧៩ - ៦៦	ប្រស
៨២	លី ោងនួន	៦០ - ៧៩ - ២១	ប្រស
៨៣	ហ៊ារ ប្សីម្៉ោច	៦០ - ១៤ - ០៧ - ៥៨	ប្សី
៨៤	លសាភ័ណ្ ម្នីលែ	៦០ - ១៣ - ០៦ - ០៧	ប្សី
- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 21 harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. salinan Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;
- b. salinan Keputusan Persetujuan Dokumen AMDAL beserta salinan dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL;
- c. salinan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL , UPL, dan SPPL.
- d. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.
- (2) Permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan persyaratan dan pernyataan sebagai berikut:
- a. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
- b. perkiraan debit atau jumlah limbah, sumber dan karateristik limbah serta frekuensipembuangan limbah;
- c. jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
- d. denah tata letak saluran pembuangan limbah;
- e. skema Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) atau instalasi pengolahan limbah padat dan cara kerjanya;
- f. hasil pemantauan kualitas air limbah;
- g. prosedur penanggulangan keadaan darurat;dan
- h. hasil kajian akademis mengenai pembuangan limbah ke media lingkungan.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Terhadap setiap permohonan izin pembuangan limbah yang disampaikan dapat disetujui, ditangguhkan, atau ditolak permohonannya.
- (2) Kepala Dinas/Badan terkait atas nama Bupati memberikan persetujuan atas izin permohonan pembuangan limbah jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Persetujuan, penangguhan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya pemeriksaan.
- (4) Penangguhan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai dengan penjelasan yang mendasari penolakan dan penangguhan dimaksud.
- (5) Izin pembuangan limbah dilarang untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik tanpa pertukaran maupun dengan pertukaran.

Bagian Kedua Penilaian Persyaratan Perizinan

Pasal 24
BAB XII KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 81

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (4) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas:
- a. melakukan sinkronisasi program dan kegiatan pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan anggaran pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. memastikan pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif.

Bagian Kedua Pembinaan Pasal 82

- (1) Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
- a. Penyandang Disabilitas;
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
- c. masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian informasi hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
- b. sosialisasi upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 83

- (1) Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan
daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah daerah;
- d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

(2) Kepala SKPD yang menangani pendapatan daerah dan melaksanakan fungsi PPKD selaku BUD penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah, melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

## Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Pasal 10

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. menyusun DPPA-SKPD;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- e. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
DRAF RDPU TANGGAL 30 JULI 2024 RUANG AULA BAPPEDA ACEH

RANCANGAN QANUN ACEH NOMOR … . TAHUN 2024 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari penduduk Aceh yang wajib dijamin penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh Pemerintah Aceh;

- b. bahwa masih diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitasi dan layanan sosial di Aceh untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, sehingga mendukung hidup Penyandang Disabilitas secara mandiri, setara, non diskriminatif dan produktif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- - 3 -
- PENJELASAN ATAS
- PERATURAN DERARAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
- NOMOR:07 TAHUN 2005
- TENTANG
- RETRIBUSI USAHA PERIKANAN
- UMUM
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan otonomi diberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab yang berarti bahwa daerah dituntut kemandiriannya dalam pelaksanaan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah diharapkan menjadi sumber dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan meningkatkan serta memeratakan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan dimaksud terdahulu maka perlu memanfaatkan potensi daerah yang ada, diantaranya Pelabuan yang telah dilimpahkan kewenangan pengelolaan kepada daerah Propinsi. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, maka dipandang perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ada diantaranya melalui pungutan atas pemberian jasa/perizinan terhadap pengelolaan Pelabuhan.
- Filosofi dasar dari Peraturan Daerah ini adalah bahwa Orang atau Badan yang bergerak dalam usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhan perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan agar dalam melakukan kegiatan usahanya betul-betul mengikuti dan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga didalam pelaksanaanya manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat terutama karena transortasi laut mengandung resiko keselamatan yang cukup tinggi.
- Dari aspek sosiologis, pengenaan pungutan REtribusi ini bukan merupakan hal yang baru oleh karena kegiatan-kegiatan tersebut dahulunya sudah dilaksanakan oleh eks Kanwil Departemen Perhubungan hanya saja pada beberapa tahun terakhir ini dengan adanya kebijakan Departemen Perhubungan untuk ikut menggalakan peningkatan ekspor, maka terhadap pungutan tersebut dilakukan deregulasi sehingga tidak dipungut lagi. Jadi kegiatan ini adalah mengangkat kembali kegiatan yang pernah ada.
- Selanjutnya bahwa obyek-obyek pungutan tersebut tidak menyebabkan pungutan-pungutan ganda oleh karena obyek-obyek tersebut dipilih dan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perhubungan.
- Dari segi politis dapat dijelaskan bahwa penerapan Perda ini diharapkan akan berdampak positif karena selain Penerimaan Daerah akan memperoleh pendapatan yang nyata,juga dengan sendirinya ikut menghilangkan jenis-jenis pungutan tidak resmi atau pungutan liar.
- PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas

LEMBARANDAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR7TAHUN2005 SERI C NOMOR3
####### New section 37C—Definitions

New section 37C contains definitions that will apply to new Subdivision (8A). For instance, animal is defined to include any animal (other than a human being), whether vertebrate or not. Further, vagina is defined to include the external genitalia and a surgically constructed vagina. This reflects the current definition of vagina in section 35 of the Crimes Act 1958. The existing definitions in section 35 will continue to apply to offences in Subdivisions (8B) to (8G), but will not apply to the offences in Subdivision (8A) (see clause 6(1) below).

####### New section 37D—Sexual penetration

New section 37D explains the meaning of "sexual penetration". This term is used in the offences of rape (new section 38) and rape by compelling sexual penetration (new section 39). It is also used in the definition of "taking part in a sexual act" in new section 37F, which is used in the offences of assault with intent to commit a sexual offence and threat to commit a sexual offence. New section 37D(1) sets out the different ways in which a person can sexually penetrate another person. It provides that a person (A) sexually penetrates another person (B) if—

- • introduces (to any extent) a part of A's body or an • introduces (to any extent) a part of A's body or an object into B's vagina; or
- • introduces (to any extent) a part of A's body or an • introduces (to any extent) a part of A's body or an object into B's anus; or
- • introduces (to any extent) their penis into B's mouth; • introduces (to any extent) their penis into B's mouth; or
- § A, having introduced a part of A's body or an object into B's vagina, continues to keep it there;
- § A, having introduced a part of A's body or an object into B's anus, continues to keep it there; or
- § A, having introduced their penis into B's mouth, continues to keep it there.

This provision differs from the existing definition of sexual penetration in section 35 of the Crimes Act 1958. Paragraphs (a) to (c) are broad and include penetration with a penis. These paragraphs will cover the situation where a

4
• អ្ន កទិញទ្វេថឆាយ s ទ្េងទទៀតថឹងម្តូវបាថអ្ថុញ្តឱ្យច្ូលរួម • អ្ន កទិញទ្វេថឆាយ s ទ្េងទទៀតថឹងម្តូវបាថអ្ថុញ្តឱ្យច្ូលរួម ម្បកួ តម្បន្ជ្ងទៅកលងតំបថន្តមួយន្ែរឬទទ ? ទតើ អ្ន កទិញទ្វេថឆាយ មាថជ្ទម្មើសបែិទស្ច្ំទពាេះសិទធិផ្ទច្់មុខណា • មួយទៅកលងទឹកែីទែើមម្បសិថទបើវាមិថផ្ទច្់មុខ ? ទតើម្ពន្ែថកំណត់ច្ាស់ទទ ? • ទតើ អ្ន កទិញទ្វេថឆាយ ម្តូវមាថទីតាំងអាជ្ីវកមមផ្ទល់ខួ ថន្ែរឬទទ ? • ទតើ អ្ន កទិញទ្វេថឆាយ ម្តូវជ្ួលទីតាំងអាជ្ីវកមមន្ែរឬទទ ? ទតើអ្នកទិញ • ទ្វេ ថឆាយ ថឹងម្តូវកាថ់កាប់ែីជ្ួល ឬ អ្ន កលក់ទ្វេ ថឆាយ ជាអ្ន ក កាថ់កាប់ ទវើយ អ្ន កទិញទ្វេថឆាយ Sublease ពី អ្ន កលក់ទ្វេថឆាយ
ការអនុវត្ត ប្បត្ិបត្តិការ	• • បទច្ចកទទសរបស់ អ្ន កលក់ទ្វេថឆាយ ថិងការន្ណនាំម្បតិបតតិការន្ែរ ឬទទ ? ( ឧទ. ទមាងម្បតិបតតិការ សត ង់ោរកលងការទក់ទងជាមួយសា ធារណៈថិង / ឬទលើល័កខខ័ណបរិទវណថិងការតុបន្តង កម្មិតអ្បបបរ មាម្ថទែើមទុថទ្េើការថិង / ឬភាគវុថ។ ល។) ទតើមាថថិយមថ័យម្ថការលក់ថិងទោលទៅជាក់លាកន្ែលម្តូវបំទពញ • ន្ែរឬទទ ? ទតើសារទពើេ័ណ ការ្គត់្គង់ថិងឧបករណ៍គួរម្តូវបាថទិញពី អ្ន កលក់ • ទ្វេ ថឆាយ ឬក៏ អ្ន ក្គត់្គងន្ែលម្តូវបាថអ្ថុញ្តទោយ អ្ន កលក់ ទ្វេ ថឆាយ ? ទតើកិច្ចម្ពមទម្ពៀងសិទធិផ្ទច្់មុខអាច្ថឹងច្ងទអាយ អ្ន កទិញទ្វេថ • ឆាយ ទៅទលើកំរតទិញអ្បបបរមាទលើវតលធាតុទែើមន្ែរឬទទ ? ទតើ អ្ន កទិញទ្វេថឆាយ តម្មូវឱ្យមាថការច្ូលរួមទោយផ្ទល់ទៅកលង • អាជ្ីវកមម / ទែើមបីទ្េើការទពញទមាងន្ែរឬទទ ? ច្ំទពាេះ របាយការណ៍ កំណត់ម្តា របាយការណ៍វិរញ្ញ វតលថិង សវថកមម។ • ទតើរបាយការណ៍ម្តូវបញ្ូថប៉ាុនាថែង ? ទតើ អ្ន កលក់ទ្វេថឆាយ មាថ សិទធិទពញទលញច្ូលពិថិតយទសៀវទៅគណទថយយរបស់ អ្ន កទិញទ្វេថ ឆាយ ន្ែរឬទទ ? ទតើមាថរួមបញ្ូល ទសវាកមមគណទថយយ / បញ្ជ គណទថយយន្ែររឺទទ ? • ទតើមាថតម្មូវការជាក់លាក់ណាមួយទលើការ្ាយពាណិជ្ជកមមន្ែរឬទទ ? • ទតើការច្ំណាយទលើការ្េពេ្ាយពាណិជ្ជកមម ថិង ការ្េពេ្ាយម្តូវ បាថន្បងន្ច្កយងែូច្ទមតច្ ?
ពាណិជជសញ្ញ	• អ្ន កលក់ទ្វេ ថឆាយ គឺជាមាស់ផ្ទច្់មុខម្ថពាណិជ្ជសញ្ឬ ? • អ្ន កលក់ទ្វេ ថឆាយ គឺជាមាស់ផ្ទច្់មុខម្ថពាណិជ្ជសញ្ឬ ? ទតើ អ្ន កទិញទ្វេថឆាយ មាថកាតពេកិច្ចបងាញពាណិជ្ជសញ្របស់ អ្ន ក • លក់ទ្វេថឆាយ ថិងទម្បើម្បាស់ផ្ទកយីទោ ទថេះន្ែរឬទទ ?
### Применяемые сокращения: ИТП - индивидуальный тепловой пункт; ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

№	Наименование документа
1	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ(ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2	Закон Московской области от 16.07.2010 N 97/2010-ОЗ(ред. от 27.07.2013) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 08.07.2010 N 9/126-П)
3	Постановление Правительства МО от 15.12.2010 N 1108/57 «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Московской области»
4	Приказ Минрегиона РФ от 02.09.2010 N 394 «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбереж ению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 N 18717)
- e. mendorong dan/atau membantu serta melatih pengelola rumah ibadah untuk menerapkan manajemen inklusif disabilitas.
- (2) Pemerintah Aceh mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan pada fasilitas ibadah di tingkat provinsi.
- (3) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Syariat Islam berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang keagamaan.

Bagian Ketujuh Keolahragaan Pasal 40

Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan interaksi sosial, kesehatan, kebugaran, pembentukan karakter, dan prestasi olahraga; dan
- c. memberikan penghargaan olahraga yang setara antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Aceh mengembangkan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a untuk Penyandang Disabilitas meliputi olahraga:
- a. pendidikan;
- b. masyarakat; dan
- c. prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf b dilaksanakan dengan:
- a. penyediaan Aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam fasilitas olahraga;
- b. penyediaan tenaga keolahragaan; dan
- c. penyelenggaraan kompetisi secara teratur di berbagai tingkatan secara berkala dan berkelanjutan.
### បទបញ្ជផ្ទៃក្ុងនិងគោលការណ៍ធនធានមនុស្ស

##### គស្ចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្នគស្ចក្តីស្គរមចចិត្ត

បទបញ្ជផ្ទៃក្ុងគនេះទតល់ឱ្យអ្នក្នូវទិដ្ឋភាពស្គងេបផ្នម្ក្មវុនការម្គប់ម្គងបុគគលិក្ទូគៅនិងបទបបញ្តតិ គទសងគទៀតន្ដ្លម្តូវអ្នុវតតចំគ េះនិគោជ្ិក្ទំងអ្ស្ន្ដ្លមានមូលោនគៅក្ុងម្បគទស្ក្មុជាន្ដ្លបានបំគរ ការងារដ្ល់ BAKERY 168 ។ បញ្ជទក្់ទងនឹងការងារន្ដ្លមិនម្តូវបានក្ំណត់គៅទីគនេះម្តូវគោរពតាមចាប់ ការងារក្មុជានិងបទបបញ្ញតតិការងារគទសងគទៀតរបស្់ម្បគទស្ក្មុជា។

BAKERY 168 168 រក្ាស្ិទធិក្ុងការគធេើការផ្លស្់បរណាមួយន្ដ្លស្មគវតុទលចំគ េះគស្ចក្តីន្លាងការណ៍គោល នគោបាយនិងល័ក្េខ័ណន្ដ្លបានម្ពមគម្ពៀងគទសងៗគទៀត។ ការផ្លស្់បរន្បបគនេះនឹងម្តូវបានជ្ូនដ្ំណឹងដ្ល់ ងវិ និគោជ្ិក្ទំងអ្ស្់ជាលាយលក្េណ៍អ្ក្សរគោយបងាញគ ញនូវន្ទនក្ទំងអ្ស្់ឬន្ទនក្ផ្នបទបញ្ជផ្ទៃក្ុង របស្់ម្ក្មវុនតាមរយៈការព័ត៌មានបុគគលិក្ អ្ុីន្មល ឬតាមមគធោបាយណាមួយគទសងគទៀតន្ដ្លចាត់ទុក្ថា ស្មរមយ។

រាល់ការខិតខំម្បឹងន្ម្បងនឹងគធេើគ ងគដ្ើមបីធានាថា និគោជ្ិក្ទំងអ្ស្់ម្តូវបានជ្ូនដ្ំណឹងឱ្យបានម្តឹមម្តូវ អ្ំពីល័ក្េ ខ័ណឌ បចុបបននផ្នក្ិចចស្នោរបស្់ពួក្គគន្ដ្ល នឹងម្តូវបានជ្ូនដ្ំណឹងជាមុន មុនគពលមានការផ្លស្់ប រណាមួយគក្ើតគ ង។ ន្តគទេះោងណាក្៏គោយ គៅគពលចាំបាច់មានភាពផ្ចដ្នយគក្ើតគ ងម្ក្មវុនម្តូវអ្នុ វតតការផ្លស្់បរោងឆាប់រវ័ស្គដ្ើមបីគ្ាើយតបគៅនឹងកាលៈគទស្ៈន្ដ្លមិនបានគមើលគ ញទុក្ជាមុន។ ទំង ថាក្់ម្គប់ម្គងនិងនិគោជ្ិក្នឹងខិតខំរួមោគធេើការគដ្ើមបីបគងកើនទលិតភាពនិងម្បាក្់ចំគណញរបស្់ម្ក្មវុន គោយធានានូវស្ំណងស្មរមយ និងស្មម្ស្បស្ម្មាប់និគោជ្ិក្ដ្ូចន្ដ្លមានន្ចងក្ុងបទបញ្ជផ្ទៃក្ុងគនេះ។ ម្បស្ិនគបើព័ត៌មានន្ដ្លមានគៅក្ុងបទបញ្ជផ្ទៃក្ុងគនេះខុស្ពីល័ក្េខ័ណផ្នក្ិចចស្នោការងារគនាេះ ក្ិចចស្នោ ការងារអាចមានជាធរមាន។ ភ្នំគពញ ផ្លៃទី ២៤ ន្ខធ ឆាំ ២០១៧ វតែគលខាអ្នុញ្ជត

គលាក្ ស្មបរ ស្មបតតិ នាយក្ផ្ន BAKERY 168

1 មជ្ឈមណឌ លពត៌មានអាជ្ីវក្មម ( BIC) 1 មជ្ឈមណឌ លពត៌មានអាជ្ីវក្មម ( BIC)