ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ling- kungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
- 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Penge lolaan Air Bawah Tanah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sum- ber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- 9. Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali 9. Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);
- 10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksa-naan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengen-dalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANGIJIN PENGAMBILAN AIR BAWAHTANAH

### Pasal 1

##### Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I Gede Sudiasa Okadhana/Taruna Inn untuk keperluan Usaha Pariwisata.

### Pasal 2

(1) Jumlah lubaHg sumur gali, dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletakdi Jalan GadungNo. 31 Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin Keca-matan Denpasar Timur Kabupaten Daer aVi Tingkat II Badung.

##### (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### Pasal Pasal

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2
- a. langsung; dan/atau
- b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung kepada TP2.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui aplikasi Whistleblower System .
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan mencantumkan identitas Whistleblower dengan jelas.
- (5) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima terhadap laporan permasalahan kejadian pada tahun berjalan.

BAB VI TIM PENGELOLA PENGADUAN Pasal 9

- (1) Bupati dalam rangka menyelesaikan pengaduan oleh Whistleblower membentuk TP2.
- (2) TP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :

a.	Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah;
b.	Ketua adalah Inspektur;
c.	Administrator adalah Para Pejabat yang dianggap relevan;
d.	Tim Penelaah adalah Para Pejabat yang dianggap relevan; dan
e.	Tim Audit adalah APIP.

- (3) Keanggotaan TP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

TP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower .

Pasal 11

Dalam hal adanya laporan pengaduan, TP2 wajib :

- a. menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- 7. Berita Acara Objek pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya;
- 8. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
- 9. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal Pihak Yang Berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Ganti Kerugian dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Dalam hal Pihak yang Berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak setiap saat Pihak yang Berhak menghendakinya dengan surat pengantar dari Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.
- (3) Dalam hal Pihak yang Berhak, menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1) huruf c, Instansi yang memerlukan tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaan Pihak yang Berhak secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa.
- (4) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diketahui keberadaannya, Pihak yang Berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat penitipan Ganti Kerugian dengan surat pengantar dari Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.
- (5) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi Objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(1) huruf e angka1, ganti kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian.
- (6) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masih dipersengketakan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1) huruf e angka 2 pengambilan Ganti Kerugian dilakukan setelah adanya berita acara perdamaian.

(7)

- (7) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e angka 3, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengangkatan sita.
- (8) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1) huruf e angka 4, Ganti Kerugian dapat diambil di pengadilan negeri setelah adanya surat pengantar dari pimpinan instansi yang memerlukan tanah dengan Persetujuan dari pihak bank.
- (9) Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah Kepada Instansi yang memerlukan tanah.
- (10) Dalam hal uang ganti rugi telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan	Tarif	Rincian Biaya Operasional	Ket
1	2	3	4
1	Kartu Tanda Penduduk 1. WNI tidak terlambat Rincian : a. Biaya penggandaan dan pencetakan dokumen KTP. b. Biaya operasional. c. PAD.	Rp 50.000,- Rp 35.000,- Rp 5.000.- Rp 10.000,-	Untuk : Dusun / lingk : Rp 1.500,- Desa / Kel. : Rp 1.500,- Kecamatan : Rp 1.000,- Kabupaten : Rp 1.000
2. WNA tidak terlambat Rincian: a. Biaya pengadan dan percetakan dokumen KTP. b. Biaya Operasional. c. PAD	Rp 100.000,- Rp 60.000,- Rp 10.000,- Rp 30.000,-	Untuk : Dusun / lingk : Rp 3.000,- Desa / Kel. : Rp 3.000,- Kecamatan : Rp 2.000,- Kabupaten : Rp 2.000,-
3. WNI dan WNA terlambat Rincian : a. Biaya pengadan dan percetakan dokumen KTP. b. Biaya Operasional. c. PAD	Rp 150.000,- Rp 100.000,- Rp 10.000,- Rp 40.000,-	Untuk : Dusun / lingk : Rp 3.000,- Desa / Kel. : Rp 3.000,- Kecamatan : Rp 2.000,- Kabupaten : Rp 2.000,-
4. Surat Keterangan Penduduk Sementara (SKPS ) WNI Rincian: a. Biaya pengadan dan percetakan dokumen SKPS. b. Biaya Operasional. c. PAD	Rp 75.000,- Rp 30.000,- Rp 20.000,- Rp 25.000,-	Untuk : Dusun / lingk : Rp 7.000,- Desa / Kel. : Rp 6.000,- Kecamatan : Rp 4.000,- Kabupaten : Rp 3.000,-
5. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal Rincian : a. Biaya pengadan dan percetakan dokumen KKBT.	Rp 75.000,- Rp 30.000,-	Untuk : Dusun / lingk : Rp 7.000,- Desa / Kel. : Rp 6.000,-
- (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), evaluasi juga dilakukan berlandaskan pada Pedoman Good Review Practices (GRevP).

Rapat 210422 Alt: (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), evaluasi juga dilakukan berlandaskan pada Pedoman Good Review Practices (GRevP) yang berlaku. Ctt: sebagai dasar hukum penyusunan GRevP. Pedoman GRevP disusun oleh Ditreg merupakan adopsi langsung dari WHO.

## Perlu masukan Biro Hukor dan ditreg jika pedoman akan menjadi Kepka.

- (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman evaluasi yang baik yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jalur evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (6) waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada (6) waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jalur evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dihitung sejak dokumen registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diterima.

Pasal 39

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan terhadap data khasiat dan keamanan berdasarkan pembuktian ilmiah dan pedoman penilaian khasiat keamanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan Tim Komite Nasional (KOMNAS) Penilai Obat.
- (3) Tim Komite Nasional (KOMNAS) Penilai Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Tim Komite Nasional (KOMNAS) Penilai Obat melakukan pembahasan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan rekomendasi keputusan kepada Kepala Badan.
- (5) Dalam hal diperlukan klarifikasi dan/atau penjelasan teknis secara rinci terhadap dokumen registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Tim Komite Nasional (KOMNAS) Penilai Obat dapat meminta klarifikasi kepada Pendaftar melalui dengar pendapat.
- (6) Untuk pelaksanaan dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pendaftar.

26
SALINAN

## BUPATI TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Daerah;
b.	bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan …
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas di Aceh.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang registrasi kependudukan dengan melibatkan SKPA terkait.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas Komunikasi dan Informasi Paragraf 1 Komunikasi Pasal 67

- (1) Pemerintah Aceh mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.
- (3) Pengakuan, penerimaan, dan pemberian fasilitasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penyediaan/fasilitasi informasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. publikasi kegiatan Penyandang Disabilitas;
- c. penyediaan penerjemah bahasa isyarat pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh; dan/atau
- d. fasilitasi penguatan keterampilan bahasa isyarat.

Paragraf 2 Informasi Pasal 68

- (1) Pemerintah Aceh menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk cetak, audio, visual, dan digital.
- (3) Upaya penjaminan akses atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penyediaan dan pengembangan layanan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
- 30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Tantang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Tantang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 32. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.
## PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 6 TAHUN 2006 T E N TA N G SATUAN PAMONG PRAJA PROPINSI SULAWESI UTARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Produk Hukum Daerah, maka dipandang perlu membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentelog Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negdra Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesid Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); Nomor 4592);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang
## PELAKSANAA APBD PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 37 TAHUN 2011 2011

## PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam Pergub No. 130 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta senagaimana telah diubah dengan Pergub No. 174 tahun 2009, berdasarkan SE Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 027/824/SJ No. 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret telah diatur Pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010, dikaitkan dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. - Dasar Hukum : UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dab Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Early Game Ventures (EGV) este un fond de investiţii cu capital de risc (venture capital) finanțat cu prioritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 şi cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

## * * * Pepenii de Pişcolt şi-au asigurat clientele Gheorghe Ghise: 25 septembrie 2020 -

Familia Uifalusi din Pişcolt ştie reţeta cultivării cu succes a pepenilor şi legumelor. Dar totul cere muncă şi bani. De aceea, sătmărenii investesc anual 15.000 lei/ha în pepeni. Aflată în apropiere de Satu Mare, comuna Pişcolt este renumită pentru cultivatorii de legume şi pepeni, fiind centrul unui bazin legumicol important pentru nord-vestul ţării. Aici se cultivă mai ales cartofi şi varză, dar şi tomate, ardei, conopidă, vinete şi legume. Aproape fiecare familie are un solar în grădină şi cel puţin 50 de ari cu cartofi şi 50 arii cu varză. Produsele sunt vândute în mare parte direct de la poartă sau în pieţele din Satu Mare şi Oradea. Cultivă pepeni de 20 de ani În urmă cu zece ani, în Pişcolt se cultivau peste 50 ha cu pepeni. Acum au mai rămas doar vreo zece cultivatori care au câte 1-2 ha, maxim 3 ha cu pepeni. Familia Uifalusi produce pepeni verzi şi galbeni de 20 de ani, în câmp, pe o suprafaţă de un hectar. Anul acesta, plantarea pepenilor verzi s-a făcut eşalonat începând din 13 aprilie, protejat în tunele joase de folie, şi la liber în 15 mai.
### SURAT PERNYATAAN BEBAS SENGKETA

- Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	.........................................................................................
Alamat	:	.........................................................................................
.........................................................................................
Bidang Usaha	:	.........................................................................................
Jenis Usaha	:	.........................................................................................
Sub - Jenis Usaha	:	.........................................................................................
Jabatan	:	Direktur Utama / Penanggung jawab usaha

- Menyatakan dengan sesungguhnya :
- 1. Bangunan dan tanah tempat usaha tersebut tidak dalam sengketa.
- 2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, kami bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ................................... Pemohon,

Materai 6000

( ................................................... ) Nama Jelas dan Tanda tangan