ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- c. setiap ASN wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi dengan cara:
- 1. wajib menghormati hak asasi manusia sesama ASN;
- 2. wajib menghormati seluruh ASN tanpa membedakan jabatannya;
- 3. memandang seluruh ASN memiliki derajat yang sama, tidak membedakan ASN berdasarkan unit kerja/instansi asal ASN/ tingkat intelektual dan pendidikannya;
- 4. tidak mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama ASN di hadapan ASN lainnya;
- 5. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama ASN;
- 6. menghormati sesama ASN termasuk kepada ASN yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
- 7. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama ASN;
- 8. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama ASN;
- 9. wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;dan
- 10. tidak mengatasnamakan sesama ASN untuk tujuan pribadinya.
- d. setiap ASN wajib menghargai perbedaan pendapat dengan cara:
- 1. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
- 2. menghargai pendapat ASN lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
- 3. wajib mengindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan; dan
- 4. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- e. setiap ASN wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN dengan cara:
- 1. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian;
- 2. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sebelum, sedang, maupun setelah melaksanakan tugas;
- 3. mewaspadai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
- 4. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
- 5. tidak melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan semacamnya;
- 6. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
- 7. tidak meminum minuman keras; dan
- 8. wajib selalu menjunjung nilai moral dan religi.
- f. setiap ASN wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN dengan cara:
- 1. sanggup bekerjasama secara sehat dengan ASN lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
- 2. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa indonesia;
- 3. mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada ASN lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
- 4. bersedia membantu ASN lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
1	2	3	4
Pasal 3 (1) Reakrafprov disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	Pasal 3 ayat (1): Disejalankan dgn karakteristik rencana jangka menengah pada umumnya.
(2) Reakrafprov disusun oleh Dinas dan Perangkat Daerah Terkait yang membidangi urusan perencanaan Pembangunan daerah, dengan melibat Komekraf.	Pasal 3 ayat (2): Disejalankan dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana diatur dalam Pergub No. 1/2019 sebagaimana diubah dengan Pergub No. 18/2021, Disporapar sebagaimana diatur dalam Pergub No. 73/2016 sebagaimana diubah dengan Pergub. No. 20/2018, dan KEK sebagaimana diatur dalam Pergub No. 3/2023.
- d. penyadaran masyarakat mengenai hak Perempuan dan anak Penyandang Disabilitas;
- e. perlindungan terhadap Perempuan dan anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
- f. pemulihan terhadap Perempuan dan anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
- Pasal 73
- Pemerintah Aceh menyediakan rumah aman yang Aksesibel dan memiliki Akomodasi yang Layak untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

BAB VIII KETAHANAN KELUARGA Pasal 74

- (1) Pemerintah Aceh mendorong penerapan konsep pembangunan ketahanan keluarga yang responsif disabilitas.
- (2) Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga, menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka mendukung ketahanan keluarga disabilitas yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga memberikan penguatan pola asuh positif secara reguler kepada keluarga dengan disabilitas.
- (2) Upaya penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memastikan integrasi isu Disabilitas saat melakukan pembekalan kepada calon pengantin, dan pelatihan ketahanan keluarga.

BAB IX PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS Pasal 76

- (1) Penyandang Disabilitas berpartisipasi dalam upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Aceh.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan/kompetensi yang dimiliki setiap Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan/atau pengawasan.
- (4) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok/organisasi.
## Инспекторы ОНДПР Приморского района управления по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу провели учебно- тренировочную эвакуацию.

В Доме-интернате для престарелых и инвалидов №1 Приморского района, по адресу: Поклонногорская, 52 инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району (далее – ОНДПР) совместно провели учебно-тренировочную эвакуацию. По легенде в результате короткого замыкания произошло возгорание на третьем этаже здания. Тренировка началась с включения системы оповещения о пожаре, после чего персонал учреждения начал эвакуацию людей. Менее минуты дежурным потребовалось для вызова пожарных. Всего силами обслуживающего персонала было эвакуировано более сорока проживающих. Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. «Учебная эвакуация проводится в рамках исполнения решений заседания Антитеррористической комиссии Приморского района Санкт-Петербурга, а также межведомственного совещания по вопросу обеспечения проведения в подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга учреждениях по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности. Целью ОНДПР Приморского района проверить степень готовности обслуживающего персонала к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации и тренировки по отработке действий по эвакуации маломобильных граждан. Инспекторы в очередной раз мы детально рассмотрели алгоритм действий при пожаре, повторили с работниками основные нормы пожарной безопасности. В ходе планового мероприятия сотрудники ОНДПР Приморского района обратили особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении: наличие и исправность систем пожарной автоматики, соответствие эвакуационных путей и выходов требованиям нормативных
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Program Studi: Fisika	Fakultas: Sains dan Matematika
Mata Kuliah:	Praktikum Kimia Dasar	Kode:	AFS21-315	SKS:	1	Semester:	I
Dosen Pengampu:	Tim Pengampu Praktikum Kimia dasar
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:	Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu memahami (C2) teori yang telah didapatkan dan menganalisis (C4) data melalui praktikum (P2)
Deskripsi singkat Mata Kuliah:	Praktikum molekul dan ion; Ikatan kimia; Bentuk dan Praktikum molekul dan ion; Ikatan kimia; Bentuk dan Kimia Dasar merupakan prakikum tentang geometri molekul; Kinetika kimia; Reaksi kimia; Energi dan entropi
1	2	3	4	5	6	7
Minggu ke	Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu (menit)	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian
Minggu ke ke	Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran	Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran tahapan pembelajaran	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan Bahasan	Metode Pembelajaran	Metode Pembelajaran Pembelajaran	Waktu (menit)	Waktu (menit) (menit)	Mahasiswa	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang Atom	Struktur Atom	§ Problem Based Learning § Simulation	170	• Ceramah • Diskusi • Simulasi hasil	§ Kejelasan dalam menganalisis tentang struktur atom dengan benar	12
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang molekul dan ion	Molekul dan Ion	§ Problem Based Learning § Simulation	170	• Ceramah • Diskusi • Simulasi hasil	§ Kejelasan dalam menganalisis tentang struktur atom dengan benar	14
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang ikatan kimia	Ikatan kimia	§ Problem Based Learning § Simulation	170	• Ceramah • Diskusi • Simulasi hasil	§ Kejelasan dalam menganalisis tentang ikatan dengan benar	14
###### 10. Facturation

### Grille Tarifaire (valable du 1er Septembre 2021 au 31 Aout 2022)

Le tarif horaire est dégressif en fonction des revenus fiscaux de référence de la famille et du nombre d’heures mensuelles d’accueil.

Les tarifs sont susceptibles d'évolution au 1er Septembre de chaque année.

Accueil mensuel	Revenus < 20 509 €	Revenus < 45 575 €	Revenus > 45 575 €
≥ 190h	7,25 €	7,50 €	7,75 €
entre 170h et 189h	7,75 €	8 €	8,25 €
entre 130h et 169h	8,25 €	8,50 €	8,75 €
entre 90h et 129h	9 €	9,25 €	9,50 €
entre 60h et 89h	10 €	10 €	10 €
Accueil mensuel < 60h (16h minimum)	10 €	10 €	10 €

Règle de calcul du tarif et modalités d'inscription de l'accueil occasionnel :

Les enfants déjà inscrits à la structure ou fréquentant la micro-crèche pourront être accueillis occasionnellement en dehors du planning réservé sur la base du même taux horaire. Les enfants non inscrits ne pourront être accueillis occasionnellement.

Le montant de la facturation pourra être plus élevé que le montant défini au contrat pour tenir compte des ajustements liés aux heures supplémentaires effectuées dans le mois. Tout accueil entamé dans le cadre du contrat (ou non prévue) est dû par tranche d’1/4 heure.

### Déductions autorisées

Sont déductibles de la facturation les semaines de fermeture de la micro-crèche pour congés annuels. Cette déduction sera comprise dans la facturation

Les absences pour maladies, congés ou autres motifs sont facturées.

### Retards

Les retards des parents, durant les heures d’ouvertures de la crèche stipulés, seront facturés, en plus du montant défini à l’alinéa III, par tranche d’ 1/4 Heure au même taux horaires que celui retenu pour la facturation. Tout 1/4 heure entamé sera dû

Les retards des parents, au-delà des heures d’ouvertures de la micro-crèche, seront facturés, en plus du montant défini à l’alinéa III, au taux horaires de 25€ par tranche d’une Heure. Toute heure démarrée sera dû.

Règlement de Fonctionnement – Micro crèche Umea

6

Copyright Crèche Entreprendre. Toute reproduction interdite
……………………………………………………………………………………………………………………………៣.……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ៤.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ៥.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

-6-
Herdenking 4 mei
Vergaderingen	500,00	100,00	Vergaderingen	500,00	100,00
Subsidie prov./gem.	10.700,00	1.586,78	Drukwerk	300,00
Sponsor/inzet vrijw. uren	800,00	400,00	Bijeenkomst Nicolaaskerk	1.500,00	150,00
Sprekers	400,00
Project Nicolaaskerk (GO Producties)	5.021,50	1.089,00
Bloemen, kranslegging
Koffie Geinlicht	150,00
Scouting	100,00
Bijdrage herdenkingsconcerten	2.700,00
PR, o.a. poster Molenkruijer	1.328,50	599,16
Totaal	12.000,00	2.086,78	12.000,00	1.938,16

Viering 5 mei
Sponsor/inzet vrijw.uren	650,00	100,00	Vergaderingen	500,00	100,00
Subsidie prov./gem.	10.750,00	716,40	Drukwerk	150,00
Activiteiten 5 mei	6.000,00
Vrijheidsmaaltijd 5mei	1.000,00
Vrijheidsestafette	3.000,00
Vuurschaal	250,00	302,50
Gebak voor bewoners Zorgspectrum	390,00
Divers	500,00	23,90
Totaal	11.400,00	816,40	11.400,00	816,40

Projecten
Holocaust Memorial Day	1.000,00	272,50
Sponsoring KP in natura	2.000,00	Kunstproject	6.000,00	1.736,30
Maand van de vrijheid maaltijden	2.000,00
Vrijheidsexpress	1.000,00
Verhalen WOII, o.a. boeken Blom B	2.500,00	1.000,00
Permukiman Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi permukiman yang inklusif.
- (2) Fasilitas permukiman yang inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis oleh SKPA/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan, melalui:
- a. pendampingan penyusunan rencana;
- b. pelatihan atau penyuluhan; dan
- c. bimbingan dan konsultasi.
- (3) Pemerintah Aceh mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMA.

Paragraf 4 Pertamanan Pasal 54

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. alun-alun;
- b. taman; dan
- c. ruang terbuka hijau;
- (3) Pertamanan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5 Tranportasi umum Pasal 55

- Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang transportasi publik, menfasilitasi Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas yang meliputi:
- a. Aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat pemberhentian transportasi publik;
- menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan

## Pasal 58

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 59

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah daerah.

## Pasal 60

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan

## Pasal 61

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

## Pasal 62

p enerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) hiruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, Pemerintah, Pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.
-15-

- b. melaksanakan uji publik, uji konsep, kunjungan kerja, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan lainnya secara daring dan/atau luring.

Pasal 20

- (1) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Pemrakasa.

## Masukan Direktorat Standardisasi Obat:

Untuk meminimalisir adanya pertentangan substansi diantara unit terkait dan pimpinan unit (Deputi) sebelum rancangan disebarluaskan dalam rangka konsultasi publik , rumusan pada ayat (1) perlu ditambahkan frasa '… melalui persetujuan Pimpinan Unit. '

## Kesepakatan Rapat 9 Juni 2022:

Tetap dengan rumusan awal, pengaturan lebih lanjut mengenai persetujuan pimpinan dapat diatur lebih lanjut dalam SOP masing-masing unit kerja.

- (2) Dalam pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Biro.

Pasal 21

- (1) Tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikaji, didokumentasikan, dan diarsipkan oleh Pemrakarsa sebagai bahan pertimbangan perbaikan rancangan Peraturan Badan.
- (2) Dalam penyusunan perbaikan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat melibatkan unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan, Biro, dan/atau pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Badan mempengaruhi perdagangan internasional maka dilakukan notifikasi.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН КАА-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от «12» декабря 2014 года № 1035 с. Сарыг-Сеп Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории

## Каа-Хемского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), распоряжением Правительства Республики Тыва от 28.10.2010 г. № 268-р «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки органами местного самоуправления административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов оказания муниципальных услуг» администрация Каа- Хемского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги регламента «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Каа-Хемского района».

- 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Каа- Хемского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя администрации по социальной политике.

Председатель администрации Каа-Хемского района Чалан-оол А.Х.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 99 Tanggal : 22 Agustus 1994 Seri : D Nomor : 99

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

#### DEWABERATHA.

PEMBINAUTAMA NIP. 010049857
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerinatah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut;
- c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai bukti yang didapatkan tersebut ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua jenis Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah pada waktu diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya, atau sampai paling lama satu tahun.
Захаренкова Е.И.	оказания образовательн ых услуг
Организация обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса при посещении ОО	1 полугодие 2022 года	Отв. за ведение сайта школы: Поставнева К.А.	Работа по устранению выявленных неудобств ,с которыми сталкиваются участники образовательн ого процесса при посещении ОО	1 полугодие 2022 года

Директор

Н.В.Агалакова
Program

Przyszłość i inspiracje dla III sektora w Wielkopolsce - Gala konkursu „Działania Godne Uwagi” 17 marca 2015 r., Poznań

Godzina	Tytuł wystąpienia	Prowadzący
9.15 – 10.00	Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15	Powitanie uczestników	Ewa Gałka – prezeska Zarządu Centrum PISOP
PRZYSZŁOŚĆ
10.15 – 10.45	Wsparcie państwa dla inicjatyw ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych na lata 2015-2020.	Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departament Pożytku Publicznego*
10.45 – 11.05	Trendy rozwojowe III sektora. Założenia strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.	Jerzy Boczoń – prezes Fundacji RC w Gdańsku
11.05 – 12.05	Jak chcemy jako organizacje pozarządowe działać? Dyskusja na temat założeń strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.	Moderowanie dyskusji – Jerzy Boczoń
12.05 – 12.25	Przerwa kawowa
INSPIRACJE
12.25 – 13.25	Działania Godne Uwagi w Wielkopolsce – najciekawsze pomysły, inicjatywy, projekty. Prezentacja Laureatów Konkursu „Działania Godne Uwagi”, uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek.	Justyna Schaefer – Kurkowiak – ekspertka Centrum PISOP
13.25 – 14.25	Znane i nieznane źródła finansowania dla organizacji pozarządowych. Możliwości pozyskiwania środków na działania społeczne od 2015 r.	Piotr Kotlarek – doradca Centrum PISOP Andrzej Pietrucha – prezes Zarządu Fundacji BOŚ
14.25 – 14.40	Podsumowanie Gali	Ewa Gałka – prezeska Zarządu Centrum PISOP
14.40	Lunch

## *w trakcie potwierdzania
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 28 September 2018 BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD,

Ttd BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 28 September 2018 SEKRETARIS DAERAH,

TTD,

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

YOSEP SANGIANG, SH NIP. 19820120 200902 1 001