ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. menghentikan penyidikan; dan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
- SURAT PERNYATAAN BEBAS SENGKETA
- Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	.........................................................................................
Alamat	:	.........................................................................................
.........................................................................................
Bidang Usaha	:	.........................................................................................
Jenis Usaha	:	.........................................................................................
Sub - Jenis Usaha	:	.........................................................................................
Jabatan	:	Direktur Utama / Penanggung jawab usaha

- Menyatakan dengan sesungguhnya :
- 1. Bangunan dan tanah tempat usaha tersebut tidak dalam sengketa.
- 2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, kami bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ................................... Pemohon,

materai Rp.6000,-

( ................................................... ) Nama Jelas dan Tanda tangan
-17-

- dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
- c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Pasal 26

- (1) Kepala Biro mengoordinasikan pengajuan permohonan Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 27

- (1) Kepala Badan menetapkan rancangan Peraturan Badan dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Pelaksanaan penetapan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Kepala Biro.
- (3) Kepala Biro menyiapkan 3 (tiga) rangkap naskah rancangan Peraturan Badan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap naskah yang disertai paraf persetujuan Kepala Biro dan Sekretaris Utama; dan
- b. 2 (dua) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.
- (4) Penyiapan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan yang mengatur mengenai tata naskah dinas di lingkungan BPOM.

Pasal 28 Peraturan Badan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diberikan nomor dan tanggal penetapan sesuai dengan Peraturan Badan
- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

## BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

## Pasal 41

Penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berbentuk Keputusan Walikota.

## Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.
- (4) Proses penetapan Keputusan Walikota tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

## Pasal 43

Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Walikota.

## Pasal 44

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD;
ទម្រង់ទី៩

### ម្ទព្យសរបត្តិក្ុងឆនាំៈ ម្ត្ីមាសទីាំៈ

#### ររៀបចំរោយផ្នែកហិរញ្វត្ុ

ការផ្ែនំ៖ តារាងសមតុល្យននេះ បង្ហញអំពីទ្រពយសមបតតិនិងកាតពវកិច្ច (បំណល្) របស់អងគភាព/ស្ថប័ន។ ទ្រពយសមបតតិ រាប់បញ្ូល្ទំង ទ្រពយជាថវកា (ស្ថច្់ទ្ាក់ គណនីធនាគារ រតនាគារ) កត់ទ្តាទ្បចំទ្តីមាស និងទ្រពយមិនមមនជាថវកា (ស្ថរនពើភ័ណ) មែល្កត់ទ្តា មួយឆ្ំមតង (រថយនត ម៉ូ ត៉ូ អាគារ និងសមារៈនានា)។ របភាពននេះ បង្ហញទំងទ្រពយជាថវកា និងស្ថរនពើភ័ណ។ រាយការណ៍ននេះ មាន បំណងបង្ហញជ៉ូនទ្កុមទ្បឹកានិងគណៈអភិាល្អំពីទ្រពយថវកាមែល្ទ្កុងទ្សុកមាន។ ទ្បការសំខាន់បំផុត គឺទ្តូវែឹងថាខ្ួ នមានថវិកា បុនាន នែើមបីនធវើការសនទ្មច្ច្ិតតឱ្យានទ្តឹមទ្តូវ។

បរិ យាយ	ត្ម្លៃ
ទ្រពយសកមា
ស្ថច្់ទ្ាក់
១០០ សមតុល្យគណនីរតនាគារ
២០០ សមតុល្យគណនីធនាគារ
៣០០ នបឡាស្ថច្់ទ្ាក់
puternică pentru o Europă unită. O Europă înrădăcinată într-un spirit de solidaritate comună ”. Odată cu criza indusă de COVID-19, schimbările climatice și un mediu comercial cu probleme globale, provocările globale majore vor modela președinția, care este, de asemenea, apelată la abordarea provocărilor europene ale cadrului financiar multianual, calibrarea fermelor și, cel mai important, potențialul prăbușirii pieței, după Brexit-ul de la la 31 decembrie 2020.

## Laptele este esențial pentru europeni

Ultimele luni au arătat că laptele și produsele lactate sunt esențiale. Când oamenii se grăbeau în supermarketuri să cumpere adevăratele elemente esențiale pentru familiile lor, am avut greu să păstrăm stocurile de lapte și lactate: alimente hrănitoare, sănătoase, gustoase și accesibile, cu lapte de la aproximativ 700.000 de ferme lactate europene. În contextul crizei economice de astăzi, relansarea economiei europene va sublinia faptul că laptele și produsele lactate sunt esențiale pentru coloana vertebrală economică, în special a Europei rurale. Cele 12.000 de fabrici de procesare din Uniune asigură 300.000 de locuri de muncă în Europa – esențiale pentru societatea noastră. Cu țara nr. 1 din Europa, în producția de lapte și lactate, pe scaunul de președinție, avem încredere că solicitările noastre vor avea ecou în fața ministrului german Julia Klöckner.

## Naționalismul alimentar trebuie evitat

Va fi de o importanță crucială ca orice politică a UE să fie întotdeauna realizată sub premisa pieței unice a UE. Această mare realizare a UE trebuie să fie născută în minte de către factorii politici ai UE în toate domeniile, dar trebuie reflectată și în politicile interne. Ca o mare țară exportatoare, Germania este dependentă de o piață unică funcțională, unde nu există loc pentru tendințe protecționiste și naționalism alimentar. Acest lucru este relevant în special atunci când vine vorba de inițiative privind etichetarea de origine obligatorie, care duc la renationalizarea fluxurilor de materii prime și a piețelor și produselor segregate. Pentru a aborda interesele potențiale ale consumatorilor, o abordare voluntară și umanizată este direcția corectă. Același lucru este valabil și
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok; b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok pada fasilitas dan/atau tempat yang dimiliki/dikuasai dan/atau izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu mengatur dan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko pada tanggal 18 Juni 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN,

ttd

HUSAIRI

Diundangkan di Bangko pada tanggal 18 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI ( 3 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

- H. FIRDAUS, SH.,MH

NIP 196712191992031007

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM Bahwa pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diperlukan karena tidak semua persoalan sosial kemanusiaan tertangani oleh pemerintah. Pengusaha dan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Keberlangsungan hidup
- b. bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB); dan
- c. bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik pihak lain tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat penetapan pembongkaran.
- (3) Dalam hal pembongkaran ditujukan terhadap bangunan gedung yang tidak laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil pengkajian teknis kelaikan bangunan gedung yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pekerjaan umum.
- (4) Dalam hal pembongkaran ditujukan terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
- (5) Dalam hal pembongkaran ditujukan terhadap bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik pihak lain tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permohonan dari pemilik tanah yang bersangkutan secara hukum.

Pasal 71

- (1) Sebelum surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), (4), dan (5) diterbitkan Bupati, wajib menyampaikan surat peringatan kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.
- (2) Terhadap bangunan gedung yang tidak laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung untuk melakukan perbaikan atau membongkar bangunan gedung yang bersangkutan.
- (3) Terhadap bangunan gedung yang tidak miliki IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung untuk mengurus kepemilikan IMB atau membongkar bangunan gedung yang bersangkutan.
- (4) Terhadap bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik pihak lain tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung untuk membongkar bangunan gedung yang bersangkutan.
## законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также несет персональную ответственность за исполнение Федерального закона от 21 июля 1993 г. N 5485-I «О государственной тайне»; 5) от имени муниципального района в пределах своей компетенции приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;

- 6) вправе требовать созыва внеочередного заседания районного Собрания;
- 7)представляет на утверждение районного Собрания структуру администрации муниципального района, проект бюджета муниципального района и отчет о его исполнении после проведения публичных слушаний;
- 8) представляет районному Собранию ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных районным Собранием;
- 9)представляет на рассмотрение районного Собрания проекты решений районного Собрания о введении или отмене местных налогов и сборов, а также проекты решений районного Собрания, предусматривающих осуществление расходов из средств бюджета муниципального района;
- 10)представляет на утверждение районного Собрания планы и программы социально-экономического развития муниципального района, отчеты об их исполнении;
- 11)обладает правом внесения в районное Собрание проектов решений районного Собрания;
- 12)обеспечивает исполнение бюджета муниципального района, распоряжается средствами бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами Саратовской области, решениями районного Собрания и несет ответственность за исполнение бюджета муниципального района в соответствии с условиями контракта;
- 13)издает в пределах своих полномочий правовые акты;

1.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе глава муниципального района, не вправе:

- 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
- 2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
- а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
- (1) Wali Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan PTSP.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PTSP.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dan persetujuan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi kepala Perangkat Daerah Penyelenggara PTSP.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan dalam mengambil keputusan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Penyelenggara PTSP dan perwakilan dari Perangkat Daerah teknis terkait.

(3a) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dan berkantor di PTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh kepala Perangkat Daerah Penyelenggara PTSP. (3b) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penyelenggara PTSP dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391 Документ предоставлен КонсультантПлюс "Об утверждении федерального государственного образовательного Дата сохранения: 03.04.2015 стандарта ...

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

- --------------------------------

<1> Проведение лабораторных работ осуществляется при реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности, художественном проектировании, моделировании и оформлении игрушки.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности

Кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; информационных систем в профессиональной деятельности; материаловедения; безопасности жизнедеятельности; стандартизации и сертификации; дизайна; рисунка; живописи; экономики и менеджмента. Лаборатории: техники и технологии живописи; макетирования графических работ; компьютерного дизайна; испытания материалов; графики и культуры экспозиции; художественно-конструкторского проектирования. Мастерские (в соответствии отрасли).

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства

Кабинеты: русского языка и литературы; математики и информатики; истории, географии и обществознания; черчения и перспективы; пластической анатомии; гуманитарных дисциплин; истории искусств и мировой культуры; иностранного языка; цветоведения; для занятий по междисциплинарному курсу "Дизайн-проектирование"; информационных технологий с выходом в сеть Интернет. фотографии. Мастерские: рисунка; живописи; графических работ и макетирования. Спортивный комплекс: спортивный зал;

КонсультантПлюс www.consultant.ru Страница 57 из 61 надежная правовая поддержка