ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karo.
- 4. Perangkat Daerah Kabupaten Karo adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
- 5. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabanjahe.
- 6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
- 7. Instansi yang memerlukan tanah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.
- 8. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
- 9. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
- 10. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
- 11. Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasan lahannya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- 12. Pengadaan Tanah Secara Langsung adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan secara langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
- 13. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang- undang.
- 14. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 15. Ganti Kerugian adalah penggantianyang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam Proses Pengadaan Tanah.

16. Penilai

- 16. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementrian Agraria dan Tata
adalah Warga Negara Indonesia yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang bertempat tinggal di luar domisili asli. Ayat (5) Yang dimaksud Warga Negara Asing (WNA) adalah Orang Asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izinmasuk dan izin tinggal tetap serta izin tinggal terbatas dari instansi berwenang. Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pengurusan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Ayat (2) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24
Heidegger’s Philosophy of Mind. Provide a description of one aspect, issue, or argument within Heidegger's philosophy of mind. For example, one of the key themes. Clearly and fully explain the position of the Heidigger on the mind and what led him to that position. (This could be the result of the philosopher’s metaphysics, epistemology, view of human nature, trying to solve a problem raised by another philosopher, etc.) Explain what problems this view solves, but also what future problems it might create. Provide also a contemporary critical perspective on this position. This can be derived from the secondary sources that you will be using. Explain if the modern philosopher who is writing on the subject sees value or problems with this philosopher’s view. Look especially to see if the modern author derives contemporary or further implications from Heidegger's view. Two very basic sources to get you started are the Stanford Encyclopedia of Philosophy and the Internet Encyclopedia of Philosophy. They can be found here: https://plato.stanford.edu/ https://iep.utm.edu/
- (2) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi dengan mengoptimalkan kerja divisi hukum;
- (3) Mekanisme perlindungan hukum diberikan melalui Badan Advokasi Pendidik Daerah dan/atau melalui aparat penegak hukum;
- (4) Badan Bantuan Hukum Pendidik Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk dengan beranggotakan dari utusan organisasi profesi pendidik, praktisi hukum, dosen, tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan Daerah dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi, serta aparat hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan);
- (5) Badan Bantuan Hukum Pendidik Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Ibu Kota Daerah;
- (6) Badan Bantuan Hukum Pendidik Provinsi Sulawesi Tengah beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota;
- (7) Badan Bantuan Hukum Pendidik Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk melalui Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau kabupaten/kota memberikan penghargaan kepada Pendidik yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus;
- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada Pendidik yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus;
- (3) Penghargaan kepada pendidik dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya;
- (4) Penghargaan kepada pendidik dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun daerah, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 32

- (1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi sumber belajar, serta tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada :
- a. PAUD/TK/ra atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala PAUD/TK/RA dan tenaga kebersihan PAUD/ TK/RA;
- b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- c. SMP/MTS atau bentuk lain yang sederajat dan sma/ma atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; atau
- d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/ madrasah.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak:
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ុជា ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

រិចចសន្យាការងារ

រវាង ៖ មម្ធាវ ................... សមាជិរគណៈមម្ធាវីនន្យព្រះរាជាណាចព្ររម្ុជា អតតមេខ ...... ការិ យាេ័យមម្ធាវីម្ះ .................. មាន្យទីតាំងមៅផ្ទះមេខ ..... ផ្ វមេខ ..... សងាត់ ............. ខណឌ ........... រាជធាន្យីភំាំនមរញ មៅកាត់ថា 'ភាគី ក' ។ ន្យិង ខុាំបាទ/នាងខុាំម្ះ ...................មភំទ ..... អាយុ ..... ឆ្ាំ សញ្ជតិ ..... កាន្យ់អតតសញ្ជណប័ណមេខ .......... មាន្យទីេាំ មៅបចុបបន្យនមេខ ......... ផ្ វមេខ ........... សងាត់ ............. ខណឌ ........... រាជធាន្យីភំាំនមរញ មៅកាត់ថា 'ភាគី ខ' ។

### ភាគី 'ក' និង ភាគី 'ខ' បានឯកភាពដូចខាងក្រោម

ព្បការ ១ ៖ 'ភាគី ក' យេ់ព្រម្ទទួេយរ 'ភាគី ខ' ម្របមព្ម្ើការងារជាជាំន្យួយការមម្ធាវឱ្យ 'ភាគី ក' តម្ការមសនើសុាំ របស់ 'ភាគី ខ' ។ ព្បការ ២ ៖ រិចចសន្យាការងារមន្យះចាប់មផ្តើម្រីនងៃទី ........ ខខ ........ ឆ្ាំ ........ ជាេរខណៈមរញមមាង ។ ព្បការ ៣ ៖ ភាគីទាំងរីរព្តូវមោររកាតរវរិចចឱ្យបាន្យព្តឹម្ព្តូវតម្រិចចសន្យាមន្យះ តម្បទបញ្ជនផ្ទរុងរបស់ការិយាេ័យ មម្ធាវន្យិងបាំមរញភាររិចចព្សបតម្វធាន្យនន្យវជាជីវៈ ខែេមាន្យខចងរុងចាប់សតីរីេរខិន្យតិរៈមម្ធាវន្យិងចាប់ ពារ់រ័ន្យធ ។ ព្បការ ៤ ៖ 'ភាគី ខ' មាន្យតួនាទី ន្យិងភាររិចចតម្រិចចការជារខសងខែេ 'ភាគី ក' តព្ម្ូវ ន្យិងព្បគេ់ឱ្យ ។ ព្បការ ៥ ៖ ររណី 'ភាគី ខ' មព្បើព្បាស់តួនាទីរបស់ខួន្យមេើសរីការរាំណត់ ម យម្វើឱ្យប៉ោះពាេ់ែេ់មម្ធាវ រុងការិយាេ័យ របស់ 'ភាគី ក' ឬអតិងិជន្យ ឬ អន រែនទ ឬ វស័យយុតតិ្ម្៌មនាះ 'ភាគី ខ' ព្តូវទទួេខុសព្តូវទាំងព្សងចាំមពាះ ម្ុខចាប់ ។ ព្បការ ៦ ៖ រាេ់ការខរខព្បខលឹម្សារ ឬ េរខខណឌ ការងារ 'ភាគី ក' ន្យិង 'ភាគី ខ' ព្តូវឈរមេើមោេការណ៍ រិភារា ន្យិង មោររផ្េព្បមយាជន្យ៍ោមៅវិញមៅម្រ ន្យិងព្តូវម្វើជាលាយេរខណ៍អរសរ ។ ព្បការ ៧ ៖ រិចចសន្យាមន្យះមាន្យអាន្យុភារអន្យុវតតចាប់រីនងៃផ្តិតព្មាម្នែ ន្យិងចុះ តថមេខាខាងមព្កាម្មន្យះតមៅ រ តែេ់ មាន្យការជូន្យែាំណឹងមន្យះជាងមី ។ ព្បការ ៨ ៖ រិចចសន្យាមន្យះព្តូវបាន្យម្វើម ងជាភាសាខខមរមាន្យចាំន្យួន្យ ០៣ (បី)ចាប់មែើម្ សព្មាប់ររាទុរមៅគូភាគីមារ់ ០១ ចាប់មទៀតដារ់ជូន្យមៅគណៈមម្ធាវី (ម្ួ យ) ចាប់ ន្យិង០១ (ម្ួ យ) នន្យព្រះរាជាណាចព្ររម្ុជា ។

ម្វើមៅរាជធាន្យីភំនាំមរញ នងៃទី ...... ខខ ........ ឆ្ាំ ........ សាម្ព្មាម្នែភាគី 'ខ' តថមេខាភាគី 'រ'
- e. membuat laporan pengelolan pengaduan secara berkala;
- f. memyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Bupati; dan
- g. memberikan perlindungan kepada Whistleblower dengan cara menjaga kerahasiaan identitas dan laporan Whistleblower.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TP2 meliputi :
- a. registrasi;
- b. verifikasi/telaah;
- c. pemeriksaan/audit; dan
- d. tindak lanjut.
- (2) Jangka waktu pengelolaan pengaduan ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 13

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower diberikan nomor registrasi.

Pasal 14

- (1) TP2 melakukan verifikasi/telaah terhadap materi pengaduan.
- (2) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan/audit.
- (3) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, maka :
- a. TP2 meminta informasi tambahan kepada Whistleblower jika identitasnya jelas; dan/atau
- b. tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, apabila :
- 1. identitas Whistleblower tidak jelas/tidak ada;
- 2. ASN dan/atau Pejabat lain yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi tidak jelas;
- 3. materi pengaduan tidak jelas; dan/atau
- 4. ASN dan/atau Pejabat lain yang dilaporkan telah meninggal.

Pasal 15

- (1) TP2 melakukan pemeriksaan/audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN atau Pejabat lain.
## ឧបសម្ព័ន្ធ សតីពីចំណចលម្អិតដែលបាន្ដែសម្ម្ួលនៅែនុង ម្បព័ន្ធតាម្ដាន្ ន្ិងវាយតម្ម្ៃម្ទៃែនុងម្ែងម្សុែខណ

### ១. ចំណចរួម្សំខាន្់ដែលបាន្ដែសម្ម្ួលៗ

- • បាន្ពិន្ិតយ ន្ិងដែសម្ម្ួលអែខរាវិរុទ្ធនៅែនុងម្បព័ន្ធទំងអស់
- • Copy • Copy បាន្ពិន្ិតយ ន្ិងដែសម្ម្ួលពាែយនពជន្៍ដែលនម្បើនៅែនុងទ្ម្ម្ង់ជា នោយសុីគ្នជាម្ួយន្ឹងទ្ម្ម្ង់នៅនលើម្បព័ន្ធ
- • ដែចំណងនជើងទ្ម្ម្ង់ទំង១៣ ន្ិងដែនលខទ្ម្ម្ង់ (ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១២ ដែនៅជាទ្ម្ម្ង់ទ្ី១០) សូម្នម្ើលែនុងតារាងខាងនម្ោម្៖

ល.រ	ន្ោះទ្ម្ម្ង់ចាស់	ន្ោះទ្ម្ម្ង់ថ្មី
១	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១៖ បញ្ជីែីោ ន្ិងនសចែតីសនម្ម្ច	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១៖ បញ្ជីែីោ នសចែតីសនម្ម្ច ន្ិងនសចែតីដណនំនន
២	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី២៖ ដទន្ោរ ន្ិងថ្វិោរបស់ោរិ.ន្ិម្ួយៗ	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី២៖ ដទន្ោរ ន្ិងថ្វិោរបស់ោរិ.ន្ីម្ួយៗ
៣	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៣៖ សូចនែរនគ្នលនៅែនុងឆ្ំ	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៣៖ សូចនែរនគ្នលនៅែនុងឆ្ំ
៤	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៤៖ ថ្វិោនម្គ្នងចំណល ន្ិងចំណាយ	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៤៖ ចំណល ន្ិងចំណាយបាន្់ស្មន្
៥	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៥៖ អំពីោរអន្ុវតតែីោ ន្ិងនសចែតីសនម្ម្ច	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៥៖ អំពីោរអន្ុវតតែីោ នសចែតីសនម្ម្ច ន្ិងនសចែតីដណនំ
៦	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៦៖ ោរអន្ុវតតដទន្ោរែនុងឆ្ំ	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៦៖ ោរអន្ុវតតដទន្ោរែនុងឆ្ំ
៧	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៧៖ តម្ម្ៃសូចនែរជាែ់ដសតងែនុងឆ្ំ	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៧៖ តម្ម្ៃសូចនែរជាែ់ដសតងែនុងឆ្ំ
៨	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៨៖ ចំណល ន្ិងចំណាយជាែ់ដសតង	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៨៖ ចំណល ន្ិងចំណាយជាែ់ដសតងសម្ាប់ឆ្ំ
៩	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៩៖ ម្ទ្ពយសម្បតតិតាម្ម្តីាស	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី៩៖ ម្ទ្ពយសម្បតតិជាស្មច់ម្បាែ់ែនុងឆ្ំ
១០	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១០៖ លិខិតចូល	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១០៖ បញ្ជីស្មរនពើភ័ណលម្អិត
១១	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១១៖ លិខិតនចញ	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១១៖ លិខិតចូល
១២	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១២៖ បញ្ចីស្មរនពើភ័ណលំអិត	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១២៖ លិខិតនចញ
១៣	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១៣៖ បុគ្គលិែ	ទ្ម្ម្ង់ទ្ី១៣៖ ម្ែុម្ម្បឹែា ន្ិងបុគ្គលិែ

- • ែនុងទ្ម្ម្ង់របាយោរណ៍ បាន្ដែសម្ម្ួលទ្ំហំអែសរ ន្ិងរចនបទ្ នោយងាយម្សួលោន្ ន្ិងនម្បើទ្ំហំ ន្ិងម្បនភទ្អែសរែូចគ្នទំងអស់សម្ាប់ម្ោហវិែ

### ២. ចំណចលម្អិតដែលបាន្ដែសម្ម្ួល

ល.រ	ចំណចចាស់	ចំណចថ្មី
១	ពាែយថា នគ្នលនៅ (ែនុងទ្ម្ម្ង់ទ្ី៣ ន្ិង៧)	ដែនៅជា ចំណចនៅ ុ
២	នៅែនុងទ្ម្ម្ង់ទ្ី៤ ន្ិងទ្ី៨ ែូែចំណល ូ ន្ិងចំណាយនៅជាម្ួយគ្ន ន	បាន្ បំដបែែូែចំណល ូ ន្ិងែូែចំណាយ ដាច់នដាយដែែពីគ្ន (ដទនែចំណលនទសង ន្ិងដទនែចំណាយនទសង)
៣	ទ្ម្ម្ង់របស់ោលបរិនចេទ្ ជា ដខ ម្ថ្ៃ ឆ្ំ ន	បាន្ដែម្បទ្ម្ម្ង់របស់ោលបរិនចេទ្នៅជា បាន្ដែម្បទ្ម្ម្ង់របស់ោលបរិនចេទ្នៅជា ម្ថ្ៃ ដខ ឆ្ំ ន (
៤	ពាែយនៅែនុងទ្ម្ម្ង់ទ្ី៦៖ ចំណាយនម្គ្នង	ែូរនៅជាពាែយ នម្គ្នងចំណាយ
៤	នពលវាយបញ្ចូលនលខ (ថ្វិោ) វា ម្ិន្ោត់ខៃង់	ដែសម្ម្ួលនោយម្បព័ន្ធ ោត់ខៃង់ នពលបញ្ចូលថ្វិោ
៥	ោរវាយបញ្ចូលតួនលខ វាយជានលខដខមរទង ឡាតាំងទង	ោរវាយបញ្ចូលតួនលខ (ជាពិនសសថ្វិោ) ម្តូវបញ្ចូលជានលខឡាតាំង
៦	ែនុងទ្ម្ម្ង់លិខិតនចញ ន្ិងលិខិតចូល ពាែយ នទញើរពី ន្ិងនទញើរនៅ	ែូរនៅជាពាែយ ម្បភពលិខិត
16

Таблица 2 – Ведомость координат образуемых участков

Номер точки	Координата Х	Координата У	Номер точки	Координата Х	Координата У
1	772795,4011	1298320,2023	47	773217,2201	1302919,6701
2	772802,5518	1298200,6700	48	773212,2201	1302924,5691
3	772777,5794	1298199,1717	49	773219,8016	1302932,3069
4	772776,7409	1298213,1466	50	773240,9569	1302957,3041
5	772769,7464	1298212,8695	51	773244,6527	1302961,2281
6	772767,0635	1298280,6090	53	773294,9016	1302952,3621
7	772764,0748	1298313,2955	54	773299,6689	1302954,0431
8	772763,9635	1298314,7769	55	773300,5020	1302972,5573
9	772772,2808	1298316,4365	56	773304,5684	1302973,2953
10	772791,6508	1298318,1165	57	773305,1800	1302988,2298
11	772791,0471	1298318,0641	58	773301,2251	1302988,4491
12	772781,5477	1298291,1262	59	773301,8955	1303003,2504
13	772781,8346	1298287,0859	60	773274,0112	1302971,9802
14	772785,5160	1298287,3145	63	773263,6890	1302981,4400
15	772785,2281	1298291,3515	64	773299,0747	1303021,1225
16	772792,6542	1298291,8060	65	773306,0168	1303018,4055
17	772789,8862	1298337,0300	66	773315,9700	1303014,5100
18	772770,9217	1298335,8692	67	773330,0832	1303013,6757
19	772773,6897	1298290,6453	68	773327,9167	1303011,3371
20	772778,5838	1298340,4560	69	773330,2515	1303011,4066
21	772778,8147	1298336,3523	70	773328,8408	1302979,4451
22	772782,4972	1298336,5777	71	773328,6007	1302974,1118
23	772782,2641	1298340,6813	75	773313,3323	1302987,1671
24	772763,2853	1298429,0216	76	773313,2221	1302983,6572
25	772788,7999	1298430,5472	77	773316,8857	1302983,4829
30	772759,7166	1298371,2856	78	773317,0153	1302986,9919
31	772757,1288	1298414,6291	79	773314,0265
80	773313,8719	1302999,1549
34	772839,7559	1298419,1065	81	773317,5550	1302998,9797
35	772839,7559	1298469,1065	82	773317,7096	1303002,4949
36	772819,7559	1298469,1065	84	773313,0384	1303036,7817
37	772819,7559	1298419,1065	85	773353,0268	1303078,5394
38	773262,6105	1302959,8754	86	773358,0825	1303073,6979
39	773251,4033	1302947,9761	87	773367,5510	1303084,0104
40	773238,1922	1302932,3658	88	773385,2333	1303067,7676
42	773320,3000	1302936,5000	89	773342,5309	1303021,2931
43	773326,8460	1302935,1336	90	773338,8866	1303023,1785
44	773326,7913	1302933,9171	94	773314,3834	1303052,7188
45	773220,7524	1302896,5267	95	773300,1552	1303066,7744
46	773207,3908	1302909,7009	96	773335,2941	1303102,3449
47	773217,2201	1302919,6701	97	773349,5222	1303088,2893

Лист 14172П-ПМУ1.ОПЗ 12 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп Дата
Nomor : ……………….. Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Transfer Dana Bantuan Keuangan (DBK- PM2L) TA. 2014 Desa …….. , Kec ....., Kab .......	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Dana Bantuan Keuangan Lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (DBK-PM2L) Desa ............., Kecamatan ................., Kabupaten ............ Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ....Tahun 2014 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, maka bersama ini kami mohon dapat dilakukan transfer dana tersebut sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen- dokumen sebagai betikut :

- 1. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan dan melaksanakan DBK- PM2L dalam APBDes atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2014; dan
- 2. Foto Copy Buku Rekening/Rekening Koran Desa/Kelurahan … .., Kec ...., Kab ....

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Gubernur kami ucapkan terimakasih.

KEPALA

(NAMA,TTD DAN CAP)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati ......................... di ..............;
- 2. Camat .............. di ..................;
- 3. Kepala BPMDES Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 4. Kepala BPMDES Kabupaten ............. di .................
- F. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGANGGARKAN DBK-PM2L DALAM APBDES ATAU APBDES PERUBAHAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2014

#### KOP SURAT DESA/KELURAHAN
* При заполнении заявления необходимо поставить галочку в пункте, по которому школьник претендует на получение права возмещения стоимости питания.

Управляющий делами администрации МО «Красногвардейский район»- начальник общего отдела А.А. Катбамбетов
# КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ – 3

- 1. ИЗБОР ИЗ СВЕТСКЕ ПРОЗЕ ЗА ДЕЦУ
- 2. МИРОСЛАВ АНТИЋ – ПЕСНИК ЗА ДЕЦУ
- 3. ПРИМЕНА СЛИКОВНИЦЕ У УЧЕЊУ ПРВИХ СЛОВА
- 4. СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ОДРАСЛЕ
- 5. НАРОДНА ПРОЗА ЗА ДЕЦУ
- 6. ПЕСНИК ЗА ДЕЦУ – ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
- 7. ФАНТАСТИКА И РЕАЛНОСТ У ДЕЛИМА КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ
- 8. ИЗБОР ИЗ СВЕТСКЕ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ
- 9. ДРАМАТИЗАЦИЈА ЈЕДНОГ ПРОЗНОГ ТЕКСТА ПО ИЗБОРУ (ДИЈАЛОГ, СЦЕНОГРАФИЈА, КОСТИМ, УПУТСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ)
- 10. ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА БАЈКИ (НА ПРИМЕРУ)
- 11. ПРВИ КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИСИ ЗА ДЕЦУ КОД НАС
- 12. ПЕСНИЦИ ЗА ДЕЦУ: ДУШКО РАДОВИЋ, ДРАГАН ЛУКИЋ, МИРОСЛАВ АНТИЋ, ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ, ДОБРИЦА ЕРИЋ...
- 13. СЛИКОВНИЦА И ЊЕН ЗНАЧАЈ
- 14. НАРОДНА ЛИРСКА ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ
- 15. УМЕТНИЧКА БАСНА ЗА ДЕЦУ
- 16. ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ЗА ДЕЦУ
- 17. ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ ЗА ДЕЦУ
- 18. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА, ИЛИ РЕЦИТОВАЊЕ, ИЛИ ДРАМАТИЗАЦИЈА ЈЕДНОГ ДЕЛА ПО ИЗБОРУ
-10-

- (4) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa catatan, penambahan usul, dan/atau pengurangan usul terhadap konsep daftar Progsun BPOM.

Pasal 12

- (1) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikaji oleh Pemrakarsa.
- (2) Pemrakasa menyampaikan kembali daftar Progsun BPOM yang telah dikaji berdasarkan tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro.

Pasal 13

- (1) Daftar Progsun BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Progsun BPOM yang telah disetujui oleh Kepala Badan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Terhadap Progsun BPOM yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Progsun BPOM tahun berjalan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya usulan penarikan rencana pembentukan rancangan Peraturan BPOM dari Progsun BPOM tahun berjalan oleh Pimpinan Unit dengan mempertimbangkan:
- a. perkembangan Peraturan Perundang-undangan lain setelah Progsun BPOM ditetapkan;
- b. adanya urgensi nasional; atau
- c. kebutuhan organisasi.
- (4) Pimpinan Unit mengajukan usulan perubahan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala Biro.
- (5) Sekretaris Utama menyampaikan usulan perubahan
-11-

- c. latar belakang penyusunan;
- d. tujuan penyusunan;
- e. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- f. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun BPOM dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Badan dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan, Biro, instansi/lembaga yang terkait, pakar, organisasi profesi, asosiasi pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Badan. (sepakat 07092022)
- (4) Pemrakarsa menyampaikan laporan kepada Pimpinan Unit mengenai hasil penyusunan rancangan, permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan, dan/atau persetujuan untuk dilakukan Konsultasi Publik.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Badan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan Konsultasi Publik.
- (2) Dalam Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat berhak memberikan tanggapan dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis terhadap rancangan Peraturan Badan.

Hasil Rapat Harmonisasi 7 September 2022
## Kewenangan

Pasal 11

(1) SKPD berwenang memeriksa UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap kewenangan pemeriksaan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL- UPL, Kepala SKPD mengajukan permohonan klarifikasi secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

## Paragraf 2 Tata Laksana

Pasal 12

(1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa atau dapat dibantu oleh pihak ketiga yang minimal memiliki sertifikat AMDAL A.

(2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dilarang menyusun formulir UKL-UPL.

(4) Dalam hal SKPD bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyusun UKL-UPL.

Pasal 13

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang diperiksa oleh SKPD, diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala SKPD.

(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya UKL-UPL.

Pasal 14

(1) Keputusan atas pemeriksaan UKL-UPL wajib diberikan oleh Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya UKL-UPL yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (2) Dalam hal Kepala SKPD tidak menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dokumen UKL-UPL tersebut dianggap sudah disetujui.

Pasal 15

Kepala SKPD wajib menolak menerbitkan UKL-UPL apabila rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.