ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- a) Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt būvdarbus Pasūtītājam tehniskā specifikācijā minētajā apjomā ;
- b) tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
- c) visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
- 7. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Noteikumu prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
- 8. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi
- 9. Apliecinām, ka uz Pretendentu vai Pretendenta norādīto , uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 2.un 3.punkta noteiktie gadījumi;
- 10. Esam informēti, ka mūsu iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis SIA „DOBELES ŪDENS”, juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.
- 11. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Noteikumu prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
- 12. Mūs dalībai zemsliekšņa iepirkumā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:

]4

vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

un uzvārds>

[
dalībnieks ir fiziska persona)>

2
- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

## Pasal 115

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan Ulang/pengurangan capaian
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPD,
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

## Bagian Ketujuh Penyiapan Raperda Perubahan APBD Pasal 116

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju, yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan ' yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 55

Terhadap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) paling lambat tanggal 30 Juni 2015.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN
### 2.3 Anticipazioni di cassa

Nel solo caso di mancata disponibilità di fondi e per sopperire a momentanee esigenze dell’Istituto, su richiesta del Dirigente Scolastico, il Gestore, come previsto dall’art. 7, comma 1, dello Schema di Convenzione, si impegna a concedere anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi del trasferimento erogato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’anno precedente, a titolo di dotazione ordinaria. Gli interessi a carico dell’Istituto sulle somme anticipate decorrono dalla data dell’effettivo utilizzo delle somme stesse e sono pari a quanto indicato dal Gestore in sede di presentazione dell’offerta, conformemente con quanto previsto all’art. 13, comma 2, dello Schema di Convenzione. Il tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni di cassa dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore. Il Gestore procede al rientro delle anticipazioni utilizzate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti. Resta inteso che l’anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore, conseguentemente il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all’atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

### 2.4 Apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi

A conclusione dell’iter autorizzativo dei progetti di formazione finanziati con trasferimenti statali ovvero comunitari, il Dirigente Scolastico, nelle more della ricezione di tali finanziamenti, può richiedere al Gestore apposite aperture di credito finalizzate alla realizzazione degli stessi. Il Gestore, come previsto dall’art. 8 comma 3, dello Schema di Convenzione, s’impegna a concedere aperture di credito per progetti formativi tenendo conto che l’importo di dette operazioni non può eccedere complessivamente i nove dodicesimi dei trasferimenti erogati a
Tim Kajian Keberatan Pasal 31

- (1) Apabila dalam konsultasi publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan kepada Bupati melalui Tim Persiapan Pengadaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji oleh Tim Kajian Keberatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim kajian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati yang beranggotakan :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- d. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagai anggota;
- e. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai anggota;
- f. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga sebagai anggota.
- g. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga sebagai anggota;
- h. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga sebagai anggota;
- i. Akademisi sebagai anggota.
- (4) Tim Kajian Keberatan bertugas :
- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
- b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan;
- c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan yang telah diajukan.

BAB V TATA CARA PENETAPAN LOKASI Pasal 32

Tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut :

- a. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati c.q Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga dilengkapi dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, untuk selanjutnya diteliti serta dibahas di sekretariat persiapan pengadaan tanah;
- b. Tim Persiapan bertugas :
- 1. menginformasikan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi;
- 2. pendataan awal lokasi rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi;
- 3. konsultasi publik rencana pembangunan;
- 4. konsultasi publik ulang dalam hal terdapat keberatan;
- 5. menyiapkan dan mengumumkan penetapan lokasi;
- 6. menginformasikan keberatan masyarakat kepada instansi yang memerlukan tanah, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
ប្កម្សាស្ដសាចារយ សាកលវិទ្យាល័យកម្ុជា

• •	ចិនត ច័នទររនា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ល រ ោរា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ឥនសផ្ល	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• រណ្ឌ រ • រណ្ឌ រ	ន្កម្ សម្បរតិ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	វាន់ ច័នទតរា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	វន ភកតី	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ឈររ៊ានងង	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	លរង លរង ច	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ម្៉ោម្ សជារិ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ោនឬទ្យធី	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• លលាកប្សីរណ្ិរ	Salvacion Clavel Dequito	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ប៊ិ នលែវីន	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	រ៊ានងន វចិឆក្ល	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	Cain Gamalo	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ចាាំ វចិប្រ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ច័នទ តរារសមី	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ជា ឌីោ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ជា និចច	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ជា សខា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ឆ្ង វោ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ឆ្យ រ៊ានថ្ន	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ឈារ ប្សាង	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	លឆង ោ៉ោ និរ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ឈឹម្ សភ័ប្ក	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ឈិរ លលៀងលអៀង	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ឆយសីឡា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ឈួរ នូឧរតម្	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ប្ជន លងរាវងស	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ជាំ ចាន់ រន	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ជួរ សែផ្លា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
#### Повторная сдача ГИА СОШ №1 СТ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ

- (п.42,76 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.18 №190/1513)
- Повторно к сдаче ГИА допускается в текущем году по решению ГЭК следующие обучающиеся в резервные сроки:
- - получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным учебным предметам);
- - не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
- - не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
- - апелляция которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;
- - чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения настоящего Порядка.

Участниками ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN: …… .. .…/
NOT PROTECTIVELY MARKED

Answer Options	Yes	No	Rating Average	Response Count
Ecops	9	0	1.00	9
I am a NHW member	0	6	2.00	6
Twitter @southcambscops	0	6	2.00	6
Facebook	3	5	1.63	8
I talk with my village PCSO	2	5	1.71	7
I hear updates in the media (TV, radio or news paper)	8	1	1.11	9
I read articles in the local parish magazine	9	0	1.00	9
I have attended a Police panel meeting	3	4	1.57	7
answered question	9
skipped question	6

Clearly E-cops was going to be 100% of respondents because that was our means of circulating the survey but it was encouraging to see that articles in the parish magazines were also a successful means of communication and one we hope to develop further in an effort to reach those residents who do not have access to computers. The down side of this means of communication however is that publication is on a monthly basis which does not allow for “hot off the press” crime information.

Surveys have also been carried out by our Corporate Performance Team in relation to perceptions of ASB in both Linton and Fulbourn and the general perception was that there had been no change in the levels of ASB. In Fulbourn no particular issues were highlighted. In Linton the main area of concern was dog fouling and litter.

## 5. Recommendations

1. Recommendations The following Neighbourhood Priorities are recommended for consideration :

NOT NOT PROTECTIVELY MARKED

13
5

- земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:124 площадью 2023 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, 253; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:169 площадью 13672 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, 233-б; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:171 площадью 1827 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, 243; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:172 площадью 1673 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, 241-а; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:2 площадью 2102 кв.м, расположенный по адресу: край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Киевское, с. Киевское, ул. Красная, 241; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:4 площадью 2000 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, дом 255б; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:48 площадью 3595 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, дом 257; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:497 площадью 2000 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, 251; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:499 площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, 251А; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:65 площадью 1522 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, 237-а; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:66 площадью 2732 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, дом 239; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:69 площадью 2369 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, 255; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:74 площадью 17820 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, 263; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413020:113 площадью 2235 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Горького, 206; - земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413020:115 площадью 3400 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Горького, 212;
## RANCANGAN, 9 JUNI 2022 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR …TAHUN 202 2

TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang baik, pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti dan standar;

- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengikat seluruh unit di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- (3)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (5)Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (6)Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (7)Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (8)Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (9)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
- (10) Kriteria dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan prinsip efektif efisien dan kepatutan.
- (11) Tambahan penghasilan/longsum berkaitan dengan perjalanan dinas pejabat Pemerintah daerah termasuk DPRD dihitung berdasarkan rentang kendali, tingkat kesulitan, kemahalan lokal, selanjutnya ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur.
- (12) Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan keagamaan, yang keberadaannya telah diakui oleh Pemerintah, mekanisme bantuan selanjutnya ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur.
- (13) Bantuan Pendidikar bagi pendidikan tinggi swasta maupun negeri yang keberadaanya telah diakui oleh Pemerintah, mekanisme bantuan selanjutnya ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur.
- (14) Bantuan Hibah kepada organisasi profesi dan keagamaan yang keberadaannya telah diakui oleh Pemerintah, mekanisme bantuan selanjutnya ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur.
ម្េុះរាជាណ្ដចម្ក្ក្រុជា - ជាតិ ស្នសនា- ម្េុះរហាក្សម្ត ២ -

## 3

រូបសញ្ញ

ែញ្ជ រាយនារលែក្ខជនឈរល្ុះលបាុះលនតលម្ជើសលរើសម្ក្ុរម្ែឹក្ា អាណតតិទី៤ នុំ២០២៤ ម្ក្រម្ែឹក្ាម្សក្ស្នោលម្ៅ ............................................................................................ លេខ ........................................................................................... ែញ្ជ រាយនារលែក្ខជនឈរល្ុះលបាុះលនតលម្ជើសលរើសម្ក្ុរម្ែឹក្ា អាណតតិទី៤ នុំ២០២៤ ម្ក្រម្ែឹក្ាម្សក្ស្នោលម្ៅ ............................................................................................ លេខ ...........................................................................................

(តារេុំដ្ឋែ់អាទិភ្ជេេីខពស់រក្ទាែ)

េ.រ.	នារម្តក្ូេ នារខួន	លភទ	ថ្ងៃ បខ នុំក្ុំលណើត	លេខ អ.ខ ឬលេខ ឯ.អ	អតតលេខ
លែក្ខជនលេញសិទធិ
១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
១០
១១
១២
១៣
១៤
១៥
លែក្ខជនែម្រុង
១
២
៣
៤
៥	-១-

-១-