ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
Что представляет собой этот чудо массажер? Массажер «Ёжик» или «Каштан» — это полое сферическое изделие из пластмассы с шипиками на внешней поверхности. Изделие состоит из двух полусфер, которые открываются, как коробочка. Внутри полости может находиться массажер для пальцев рук – от одного до трех пружинных колечек. Автоматизация звуков. Дети катают массажные шарики между ладонями, проговаривая стихотворение на автоматизацию звука [c]: «На сосне сидит сова, говорит она слова...» С этой же целью можно предложить ребёнку поочерёдно надевать массажные кольца на каждый палец, произнося стихотворный текст пальчиковой гимнастики: " Этот пальчик гриб нашёл (на большой палец), этот пальчик чистить стал (указательный), этот резал (средний), этот ел (безымянный), ну этот всё глядел (мизинец). Это лишь некоторые приёмы использования Су-Джок терапии в коррекционно- педагогической работе с детьми. Творческий подход педагогов, использование альтернативных методов и приёмов способствуют более интересному, разнообразному и эффективному проведению занятий и режимных моментов в образовательном учреждении. Глазодвигательные упражнения упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие. Движения глаз активизируют процесс обучения. Большая часть двигательной коры больших полушарий участвует в мышечных движениях гортани, языка, рта, челюсти, глаз. Упражнения, построенные на движении глаз, языка, челюсти, стимулируют работу лобных долей. А они в свою очередь контролируют мышление, речь, поведение. Гимнастика для глаз проводиться несколько (от 2 до 6) раз в течение дня по 2-5 минут. Гимнастику можно проводить в любой части занятия (в начале, середине или в конце) с учетом возрастных, зрительных и двигательных возможностей детей.
- d. Melaksanakan persiapan kebutuhan Camat dalam berkoordinasi dengan pihak pemuka agama, pemuka adat, organisasi kemasyarakatan dan orgasisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang didelegasikan Bupati kepada Camat;
- f. Menyusun dan membuat laporan kesejahteraan rakyat di wilayah Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi;
- g. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan unsur dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- h. Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat secara periodik, kebutuhan Kecamatan dan/atau berdasarkan petunjuk Camat;
- i. Menghimpun permasalahan di bidang kesejahteraan rakyat serta mengajukan usul pemecahan masalah kepada pimpinan;
- j. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;
- k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, para Kepala (1) melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, para Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, dan para Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah, Para Kepala Seksi pada Kelurahan wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntablitas.
- (2) pejabat struktural di lingkungan Kecamatan Kabupaten Samosir (2) pejabat struktural di lingkungan Kecamatan Kabupaten Samosir wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V …. .. .….…/
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Menteri Dalam Negari Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah) ;

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuabh dengan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 50) ;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
VISK 8/B – Informační zdroje 2021

###### ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Typ knihovny (zatrhněte):	Jiný typ subjektu:
KK	Městská	Místní	Muzejní	Jiná:	spolek	nadace	o.p.s.	s.r.o. nebo jiná obchodní korporace
Počet obyvatel obce:	Počet uživatelů/rok:
Počet hodin v týdnu pro veřejnost, kdy jsou přístupné základní služby knihovny:	Počet knihovních jednotek:
Počet zaměstnanců (úvazků):	Přírůstek sv./rok:
Počet odebíraných titulů periodik/rok:	Počet výpůjček/rok:
Počet počítačů celkem:
Z toho v síti:	Z toho pro uživatele:	Z toho napojených na Internet:
Rychlost vnitřní sítě současná:	Plánovaná rychlost vnitřní sítě (a kdy):
Automatizovaný knihovnický systém (uveďte číslo verze)
Používaný AKS:	Plánovaný AKS:
Zatrhněte současný typ připojení na Internet	Rychlost připojení současná: Rychlost plánovaná (a kdy):
Optika	Pevná linka	ADSL	ISDN	Radiový spoj	Jiné:

###### POSKYTNUTÉ DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 8/B

####### Rok 2020 Žádáno/získáno:.................................................................................................... Stručné zhodnocení použití grantu: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................
CONTOH 9

###### LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 56 TAHUN 2011 TANGGAL 30 DESEMBER 2011

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

- B. HIBAH BERUPA UANG
- SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

##### Yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : Nomor Identitas/ KTP : Nomor Hp : Alamat : Jabatan : Bertindak untuk Dan atas nama :

- Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima Dana Hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap pernggunaan dana hibah tersebut.
- Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### ( tempat, tanggal, bulan, tahun) Penerima Hibah

#### Materai/ttd/cap LEMBAGA/PANITIA/MASJID (Nama Lengkap )
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal ini pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah tersebut harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran yang telah ditentukan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana penagihan Retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari kalender setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima wajib Retribusi melunasi yang terutang.
giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico e le valute sugli incassi devono avvenire entro il medesimo termine.

#### 2.1.1 Attivazione strumenti di incasso

Su richiesta dell’Istituto il Gestore dovrà attivare i seguenti strumenti di incasso, nei tempi e modalità concordate con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

- • •
- • (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale; • (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale;
- • (Rapporto Interbancario Diretto) bancario e postale; • (Rapporto Interbancario Diretto) bancario e postale;
- • (ricevuta bancaria); • (ricevuta bancaria);
- • domiciliato; • domiciliato;
- • •
- • (POS fisico o virtuale). • (POS fisico o virtuale).

Tali strumenti sono finalizzati ad ottimizzare e velocizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali e assicurare la sollecita trasmissione dei dati riferiti all’incasso. Per ciascuno di tali strumenti, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso unitario per singola transazione, come indicato in sede di presentazione delle offerte. Nel caso di attivazione di POS fisico, il Gestore deve fornire all’Istituto, in comodato d’uso gratuito, una postazione comprensiva di tutto quanto necessario per il corretto funzionamento e utilizzo dello strumento (hardware, software, ecc.).

Resta inteso che le eventuali spese di gestione del servizio POS sono in carico al Gestore; l’Istituto corrisponderà al Gestore stesso, esclusivamente un compenso per singola transazione, come indicato in sede di presentazione delle offerte.

### 2.2 Gestione dei pagamenti

I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. Il Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le
## 1. Premessa

Il presente Capitolato ha ad oggetto i servizi di cui allo Schema di Convenzione, necessari per la gestione del servizio di cassa a favore dell’Istituto.

- • seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l’Istituto: I. C. Torano Castello – San • seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l’Istituto: I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (CS)
- • alunni: 450 (iscritti a.s. 2020/2021) • alunni: 450 (iscritti a.s. 2020/2021)
- • personale dipendente: 123 (organico di fatto a.s. 2020/2021) • personale dipendente: 123 (organico di fatto a.s. 2020/2021)

Caratteristiche1	E.F. 2020
Dotazione ordinaria (Euro)	13.357,67
N. reversali emesse	23
N. mandati emessi	157

Si precisa che, ai sensi del D.I. 129/2018, l’esercizio finanziario degli Istituti Scolastici ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrata ed impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto. Si evidenzia inoltre che gli Istituti Scolastici, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, si intendono inclusi nella Tabella A annessa alla Legge 720/1984 e pertanto sottoposti a regime di Tesoreria unica di cui alla medesima Legge ss. mm. e ii., nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985, 4 agosto 2009 e 27 aprile 2012 ss. mm. e ii..
1

(RANCANGAN 06 APRIL 2023) PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMO R … TAHUN 20… TENTANG

STANDAR CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat beredar, perlu menerapkan pedoman cara distribusi obat yang baik dalam setiap aspek dan rangkaian distribusi obat; b. bahwa beberapa ketentuan mengenai distribusi obat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi di bidang distribusi obat sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran (LKPJ ATA) Tahun 2019 disusun sebagai amanat dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2019 Gubernur Jawa Barat berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2019 kepada DPRD Provinsi Jawa Barat. LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2019 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 . LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2019 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………

- 1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Gubernur Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1	2	3	4
2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802); 10. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 129); 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 3); 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 26).
MEMUTUSKAN:
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR : 02/2016
### Tabela 4. BILETY KWARTALNE ODCINKOWE IMIENNE Z ULGĄ 50%

a) tam i z powrotem	b) w jedną stronę
Za odległość	Cena brutto	PTU	Cena netto	Cena brutto	PTU	Cena netto
w złotych	w złotych
do 5	115,00	8,52	106,48	57,50	4,26	53,24
6 - 10	143,75	10,65	133,10	71,87	5,32	66,55
11 - 15	172,50	12,78	159,72	86,25	6,39	79,86
16 - 20	201,25	14,91	186,34	100,62	7,45	93,17
21 - 25	230,00	17,04	212,96	115,00	8,52	106,48
26 - 30	247,50	18,33	229,17	123,75	9,17	114,58
31 - 35	262,50	19,44	243,06	131,25	9,72	121,53
36 - 40	275,00	20,37	254,63	137,50	10,19	127,31
41 - 45	300,00	22,22	277,78	150,00	11,11	138,89
46 - 50	308,75	22,87	285,88	154,37	11,43	142,94
51 - 55	332,50	24,63	307,87	166,25	12,31	153,94
56 - 60	356,25	26,39	329,86	178,12	13,19	164,93
61 - 70	360,00	26,67	333,33	180,00	13,33	166,67
71 - 80	382,50	28,33	354,17	191,25	14,17	177,08
81 - 90	403,75	29,91	373,84	201,87	14,95	186,92
91 - 100	412,50	30,56	381,94	206,25	15,28	190,97
101 - 140	431,25	31,94	399,31	215,62	15,97	199,65
141 - 240	446,87	33,10
FREEDOM IN WORSHIP. 2:16-17. The false teachers imposed rituals and rules that required compliance in order to earn salvation. These false teachers appointed themselves the authority to judge who failed or succeeded. In this passage, Paul tells the Colossians to ignore and reject the false teachers. The reference to food and drink probably refers to strict dietary restrictions which are not required. Paul also warned against observing special religious days that might have carried over from the Mosaic law or had become idolatrous in nature instead of honoring God. In verse 17, Paul says these legalist practices are only a shadow of the truth. The old rituals were intended to point the way (or foreshadow) God’s plan of salvation through Christ. FREEDOM FROM FALSEHOODS. 2:18-19. In this passage, Paul exposes more lies. He warns the church not to fear or follow anyone who claims to have special visions (supposedly from God) or divine access (like claiming to speak for God). Some tried to present themselves as something special (maybe holier than thou) by living an extremely austere life and abstaining from physical pleasures (to achieve greater spirituality). Some of the false teachers were also trying to promote new practices (like worship of angels) out of their own imagination. If anyone didn’t go along with these man-made ideas (no matter how questionable), they were unfairly judged as unspiritual or unfaithful. Don’t we still see false teachers like these today? In verse 19, Paul emphasizes that the believers need to remain faithful to the truth established by God. The false teachers had become completely disconnected from the head or source of the original gospel that saved them. In the face of false teaching, Christ followers need to return to their roots. Being apart from Christ will lead to spiritual starvation. We can find nourishment in sound doctrine that was established and taught by Jesus. We can learn and grow in our faith through our connection with our brothers in sisters who all have personal relationship with Jesus. FREEDOM TO LIVE. 2:20-23. Paul reminds the believers that they have already been saved. Their old nature has died, and they have been reborn into a new life with Christ. So, there’s no need to obey these new man-made rules. To follow these false teachers would not lead to God honoring lives. “By surrendering to the demands of the false teachers, Paul’s readers were sacrificing their freedom in Christ in an attempt to conform to a man-made checklist of good works.”