ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
-16-

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan Peraturan Badan ditandatangani oleh Kepala Biro tanpa tanda tangan pejabat yang menetapkan dan mengundangkan Peraturan Badan.

Pasal 30

- (1) Naskah asli Peraturan Badan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia didokumentasikan oleh Biro.
- (2) Biro dapat menyerahkan 1 (satu) naskah salinan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada Pemrakarsa.

Pasal 31 Penyebarluasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan Peraturan Badan dilakukan oleh Biro, Pemrakarsa, dan/atau unit kerja terkait.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. mengunggah Peraturan Badan ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPOM dan/atau media informasi lainnya; dan/atau
- b. melaksanakan sosialisasi, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan lainnya secara daring dan/atau luring.
- (3) Peraturan Badan yang akan disebarluaskan merupakan naskah salinan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 29 ayat (2).

BAB V EVALUASI PERATURAN BADAN

Pasal 33

- (1) Evaluasi Peraturan Badan dilaksanakan terhadap

Hasil Rapat Harmonisasi 7 September 2022
-16-

Pasal 23

- Rancangan Peraturan Badan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemrakarsa melakukan proses Verbal.

Paragraf 3 Pengharmonisasian

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Badan yang telah mendapatkan persetujuan Verbal dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan Pengharmonisasian.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Pengharmonisasian rancangan Peraturan Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan terbitnya surat selesai Pengharmonisasian dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemberian Persetujuan Presiden

Pasal 25 Rancangan Peraturan Badan hasil Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yang akan ditetapkan oleh Kepala Badan wajib mendapatkan Persetujuan Presiden dalam hal rancangan Peraturan Badan memiliki kriteria:

- a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
- b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan
Rp 700,- Kabupaten : Rp 700,-
3.	Akta Perkawinan 1. WNI didalam kantor Rincian : a. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan. b. Biaya Operasional. c. PAD	Rp 50.000,- Rp 30.000,- Rp 5.000,- Rp 15.000,-	Untuk : Dusun / lingk : Rp 1.500,- Desa / Kel. : Rp 1.500,- Kecamatan : Rp 1.000,- Kabupaten : Rp 1.000,-
2. WNI diluar Kantor Rincian : a. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan. b. Biaya Operasional. c. PAD	Rp 100.000,- Rp 30.000,- Rp 20.000,- Rp 50.000,-	Untuk : Dusun / lingk : Rp 7.000,- Desa / Kel. : Rp 6.000,- Kecamatan : Rp 4.000,- Kabupaten : Rp 3.000,-
3. WNA didalam kantor Rincian : a. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan. b. Biaya Operasional. c. PAD	Rp150.000,- Rp 30.000,- Rp 20.000,- Rp 50.000,-	Untuk : Dusun / lingk : Rp 15.000,- Desa / Kel. : Rp 15.000,- Kecamatan : Rp 10.000,- Kabupaten : Rp 10.000,-
4. WNA diluar Kantor Rincian : a. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan. b. Biaya Operasional. c. PAD	Rp 200.000,- Rp 30.000,- Rp 80.000,- Rp 90.000,-	Untuk : Dusun / lingk : Rp 25.000,- Desa / Kel. : Rp 25.000,- Kecamatan : Rp 15.000,- Kabupaten : Rp 15.000,-
Pencatatan Perkawinan Yang Melebihi Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun
1. WNI dalam Kantor Rincian : a. Biaya pengadan dan percetakan dokumen Akta Perkawinan. b. Biaya Operasional. c. PAD	Rp 100.000,- Rp 30.000,- Rp 20.000,- Rp 50.000,-	Untuk : Dusun / lingk : Rp 7.000,- Desa / Kel. : Rp 6.000,- Kecamatan : Rp 4.000,- Kabupaten : Rp 3.000,-
2. WNI diluar kantor Rincian :	Rp 150.000,-	Untuk : Dusun / lingk :
#### SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Nomor : …………………………

Yang bertandatangan di bawah ini , Kepala Desa/Lurah ……. Kecamatan …… Kabupaten…… menyatakan bahwa saya akan mencantumkan Dana Bantuan Keuangan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu lokasi (DBK-PM2L) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dalam APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer ke Rekening Kas Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu Bantuan Keuangan lokasi (DBK-PM2L) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA

Meterai 6.000

(NAMA,TTD DAN CAP)

## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

## ttd

## AGUSTIN TERAS NARANG
-19-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR …

Hasil Rapat Harmonisasi 7 September 2022
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

## Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Pasal 91

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, dilakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya,
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Gubernur yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (4) Gubernur menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Untuk memenuhi asas transparansi, Gubernur wajib menginformasikan substansi peraturan daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

## Pasal 92

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya. (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk yang bersifat mengikat seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

## BAB VI
##### ព្រះរាជាណាចព្ររម្ុជា ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

# 3

#### េិខិតបញ្ញរ់រ័ត៌មាន

### រ័ត៌មានផ្ទេ់ខួន

នាម្ព្តរូេ និងនាម្ ខួន
(ជាអរសរឡាតុំង)
នថ្ៃខខឆ្ុំរុំសណើត
ទីរខនលងរុំសណើត
អតតសេខ
អាសយដ្ឋន
សេខទូរសរទ
អីខម្៉ែេ
សញ្ញបព្តចងសព្កាយ (សូ ម្បញ្ញរ់ឆ្ុំទទួេ)

### រ័ត៌មានអុំរីការយាេ័យវជាជីវៈសម្ធាវ

ការិ យាេ័យវិជាជីវៈ សម្ធាវ	   យាេ័យសម្ធាវី ការិ ព្រម្សម្ធាវ ព្រម្ហនសម្ធាវ
នាម្ររណ៍
ជាភាសាបរសទស
អាសយដ្ឋន
ជាអរសរឡាតុំង
សេខទូរសរទ
អីខម្៉ែេ
សគហទុំរ័រ

រាជធានីភនុំសរញ នថ្ៃទី ខខ ឆ្ុំ២០ ហតថសេខា និងព្ត
6

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 2.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. Личный прием граждан проводится главой сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:

- 1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
- 2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
- 3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль;
- 4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях:

- 1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
- 2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
evolua în timp, pe baza tripticului: așteptările consumatorilor, inovația produsului și comportament în cateringul de acasă. De asemenea, vom continua să creștem rețeaua noastră globală, pentru a oferi platforme regionale de creștere cu întâlniri anuale majore în China, Canada, Indonezia, India și Emiratele Arabe Unite. Cu sprijinul tuturor expozanților și vizitatorilor noștri, vom folosi următorii doi ani pentru a ne pregăti pentru un SIAL 2022 și mai inspirat și mai eficient!”

## SUA

Coca-Cola raportează cel mai sever declin trimestrial al vânzărilor din ultimii 25 de ani. Ce sunt brandurile ”zombie”, la care compania vrea să renunțe InCont.ro, 22 iulie 2020 Coca-Cola a suferit, în trimestrul al doilea, cea mai semnificativă scădere a vânzărilor trimestriale din ultimii cel puţin 25 de ani, pe fondul efectelor anulării evenimentelor sportive și a închiderii restaurantelor, în contextul pandemiei. Multinaţionala americană a anunţat că va renunţa la brandurile "zombie", ca parte a eforturilor de a proteja brandurile sale esenţiale, şi va investi în inovaţii. În prezent, Coca-Cola deține în jur de 400 branduri, dar admite că mai mult de jumătate dintre ele sunt branduri naționale, fără prea mare vizibilitate. Astfel, brandurile ”zombie” aduc doar 2% din totalul veniturilor companiei, în timp ce celelalte cunoscute la nivel mondial sunt responsabile pentru 98% din venituri. Vânzările au scăzut cu 28% în trimestrul doi din acest an, comparativ cu perioada similară din 2019, la 7,2 miliarde de dolari. Acţiunile Coca-Cola Co au urcat la Bursa de la New York cu aproximativ 4%, după ce scăderea profitului trimestrial a fost mai redusă decât se estima. Anul acesta, titlurile au scăzut cu 13%. James Quincey, director general din 2017, care a devenit şi preşedintele companiei în 2019, a indicat că se aşteaptă la redresarea cererii în următoarele luni, în pofida creşterii numărului de infecţii în SUA şi în alte ţări. Pe plan global, vânzările s-au redresat uşor, de la un declin de 25% în aprilie, la o scădere de 10% în iunie, a informat compania.
Umowy zawarte z mediatorami, o których mowa w art. 4 a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).	1. Kserokopie umów potwierdzających świadczenie mediacji w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 2.Wykaz ww. osób.
Zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) (dotyczy organizacji pozarządowej ubiegającej się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)	Kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) zaświadczenia o ukończeniu kursu dla każdej osoby mającej świadczyć poradnictwo obywatelskie
Pisemne zobowiązania: - zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem, - zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, -przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu	Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

7
RANCANGAN 25 Juli 2022 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR .... TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai Dokumen Informasi Produk sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk perlu disesuaikan dengan perkembangan terkini di bidang kosmetika; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang
## Избирательная комиссия муниципального образования поселок Боровский Тюменского района Тюменской области

## Выборы депутатов Боровской поселковой Думы

Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Островского,5 т.8(3452) 722-534

# РЕШЕНИЕ

02 июля 2015 года № 12

О форме протокола об итогах сбора подписей, представляемых кандидатом для регистрации на выборах депутатов Боровской поселковой Думы Тюменского района Тюменской области пятого созыва (день голосования – 13 сентября 2015 года)

Заслушав председателя Избирательной комиссии муниципального образования поселок Боровский Коваленко Н.Н., руководствуясь пунктом 15 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 40 Избирательного Избирательная комиссия кодекса (Закона) Тюменской области, муниципального образования поселок Боровский

## РЕШИЛА:

1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей, представляемого кандидатом для регистрации на выборах депутатов Боровской поселковой Думы Тюменского района Тюменской области согласно приложению к настоящему решению. 2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования поселок Боровский	Н.Н. Коваленко
Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования
### 3. ផែនការទូតៅ

គ្ណៈរម្មការបងារ និងព្គ្ប់ព្គ្ងតព្រះម្ហនតរាយ ចាប់តែតើម្សរម្មភារ តបើរិនិតយត ញថា សភារការណ៍ គ្ឺមានែូចរុងនិយម្ន័យតព្រះម្ហនតរាយខាងតលើ ។ នាយរម្នទីរតរទយ ែឹរនាំការព្បជុំ ម្ស្តនី Tiger team តែើម្បីសិរាវាយតនម្លសភារការណ៍ និង ព្សង់ ធនធានផែលមានព្សាប់ តែើម្បីផសងររវធីទប់ទល់ នឹងតព្រះម្ហនតរាយ ឱ្យមានព្បសិទធភារ ។

#### 3.1. តួនាទី និងភាររិចច របស់ព្រុ ម្ការងារតៅទីបញ្ជការ (roles &responsibilities)

បតងកើតគ្ណៈរម្មការបងារនិងព្គ្ប់ព្គ្ងតព្រះម្ហនតរាយរុងម្នទីរតរទយ និងផបងផចរតួនាទីជា រីរសំខាន់ៗ៖

- • តព្រះម្ហនតរាយ មានតួនាទី រិនិតយត្តម្ នវតតមាន សមារការពារ និង តធវើ • តព្រះម្ហនតរាយ មានតួនាទី រិនិតយត្តម្ នវតតមាន សមារការពារ និង តធវើ សំតណើទិញ សមារបងារតែសងៗ ឬ សមារតធវើសម្យុទធ។
- • តព្រះម្ហនតរាយរុងម្នទីរតរទយ មានតួនាទីបតព្ងៀន និង រិនិតយសំតណើ • តព្រះម្ហនតរាយរុងម្នទីរតរទយ មានតួនាទីបតព្ងៀន និង រិនិតយសំតណើ សមារបងារ និងសមារតធវើសម្យុទធរបស់ ព្រម្បងារតព្រះម្ហនតរាយ រ់ជូនគ្ណៈរម្មការ
- លទធរម្ម សតព្ម្ច។
- • និងព្គ្ប់ព្គ្ងតព្រះម្ហនតរាយរុងម្នទីរតរទយ ព្តូវតធវើរបាយការណ៍ និង • និងព្គ្ប់ព្គ្ងតព្រះម្ហនតរាយរុងម្នទីរតរទយ ព្តូវតធវើរបាយការណ៍ និង រាយការណ៍រុង រិចចព្បជុំគ្ណៈរម្មការម្ជឈម្ណល រាល់តរលតធវើសម្យុទធរួច
- តៅផសបនាប់ ឬ តៅតរលមានការចាំបាច់។

#### 3.2. ទីបញ្ជការព្សាល ( Command Center )

នាយរម្ជឈម្ណឌ ល ជាព្បធានគ្ណៈរម្មការបងារនិងព្គ្ប់ព្គ្ងតព្រះម្ហនតរាយ តធវើតសចរតី ព្បកាស ជូនែំណឹងរីតព្រះម្ហនតរាយរុងម្នទីរតរទយ តែើម្បីឱ្យព្រម្ការងារពារ់រ័នធ អនុវតតត្តម្តួនាទី ភាររិចច ផែលបាន ផចងរុងព្រុម្គ្ណៈរម្មការបងារនិងព្គ្ប់ព្គ្ងតព្រះម្ហនតរាយរុងម្នទីរតរទយ។ ទី បញ្ជការព្សាល ព្តូវបានរំណត់ទីត្តំង តៅខាងសាំនែននព្ចរចូលខាងម្ុសរុងរបងម្នទីរតរទយ(ទី បញ្ជការព្សាលអាចព្តូវផ្លស់ទីត្តំងតបើសិនជួបលរាសណម្ិនអំតណាយែល) តហើយព្តូវមានបិទបងាញ ផែនទីទីត្តំង បញ្ជការព្សាល តៅព្គ្ប់ព្ចរតចញចូលតរលមានតព្រះម្ហនតរាយតរើតត ង។

#### 3.3. យុទធសាស្តសទំនារ់ទំនងផសសសងារ់ននអនរបញ្ជការ Chain of command

អនរបញ្ជធំគ្ឺនាយរម្ជឈម្ណលរុងការសតព្ម្ចចិតតតែសងៗ តហើយព្បធានផែនរនីម្ួយៗជា អនរែឹរនាំ ផ្លល់ត្តម្រចនាសម្ព័នធព្គ្ប់ព្គ្ងរបស់ម្នទីរតរទយ រិតសស ព្បធានរែឋបាល ជាអនរទទួលសុស ជាម្ួយព្គ្ួសារជំងឺ ព្តូវ សព្ម្បសព្ម្ួល និង អន រកាផសត ។ ម្តធាបាយជូនែំណឹងត្តម្រតបៀប Call-tree:

- • តៅព្បធានផែនរ / នាយសាល • តៅព្បធានផែនរ / នាយសាល
- • តៅព្បធានព្រុម្ • តៅព្បធានព្រុម្
- • ម្ តៅរូនព្រុម្។ • ម្ តៅរូនព្រុម្។
សៅកុងតុំរលអាេី សៅកុងតុំរលអាេី ន
១១ - : ១១ - : ៣០ ១៣ ០០	➢ រលទ ករទរបញ្ញ តតិ ➢ រលទ ករទរបញ្ញ តតិ ហិរញ្វតុ លិងការព្រគរព្រគងរគគ ក ទីកន្លែងៈ BallroomII
១៣០០ ១៤ ០០ : - :	- នងៃម្តង់ (លៅសណ្ឋគារ) - នងៃម្តង់ (លៅសណ្ឋគារ) ទីកន្លែងៈ លភាជន៊ីយោនមលហារី ា
១៤ - : ១៤ - : ០០ ១៦ ០០	➢ រលទ កសេដ្ឋកិចច ➢ រលទ កសេដ្ឋកិចច លិងការអលិវឌ្ឍព្ររករសោយលិរលតរភាព ទីកន្លែងៈ Ballroom II
១៤ - : ១៤ - : ០០ ១៦ ០០	➢ ➢ ព្ររកាេទីព្រកងសេៀមរារ ទីកន្លែងៈ បនាប់រំដួ
១៦ - : ១៦ - : ០០ ១៧ ០០	- ទធផ នលអងគមហាេលនិបាត - ទធផ នលអងគមហាេលនិបាត ទីកន្លែងៈ បនាប់បូកលគា (បនាប់អគគល ខាធិការោន ា លអ ភ៊ី លអ)
១៧ - : ១៧ - : ០០ ១៨ ៣០	➢ ➢ តំបន់អាស៊ីល កទ៊ី៩ Ballroom I ទីកន្លែងៈ លសច្កត៊ីរាយការណ៍ ទធផ កិច្ចម្បជំគណៈកមធិការននលោយ • ម្បធានដឹកនំគណៈកមធិការន៊ីមួយៗនិងការអនម័តលៅល លសច្កត៊ីម្ាង លសច្កត៊ីសលម្មច្របស់គណៈកមធិការអច្ិនន្រនតយ៍នន ម្ពមទាំងអនម័ត លៅល របាយការណ៍កិច្ចម្បជំរបស់គណៈកមធិការសភាន្រសត៊ីននសភាតំបន់ (APA) អាស៊ី APA លសច្កត៊ីជូនដំណឹងអំព៊ីម្បធានសភាតំបន់អាស៊ី ( )ល កទ៊ី១០ • ការពិចារណ្ឋលៅល លបកខភាពរបស់អគគល ខាធិការននសភាតំបន់អាស៊ី • បទបង្គញព៊ីលសច្កត៊ីម្បកាសលសៀមរាបលោយ ឯកឧតតម េនមន៊ី • សមជិកគណៈកមមការកិច្ចការបរលទសកិច្ចសេម្បតិបតតិការអនតរជាតិ លោសនការ និងព័ត៌មនននរដាសភា ការអនម័តលៅល របាយការណ៍ ទធផ ននមហាសននិបាតលអភ៊ី លអល កទ៊ី៩ • សនារកថាបិទលោយឯកឧតតមបណឌិត ងួន ញុិ អនម្បធានទ៊ី២រដាសភា • និងជាម្បធានគណៈកមមការលរៀបច្ំមហាសននិបាត
១៨ - : ១៨ - : ៣០ ១៨ ៤៥	សននិស៊ីទកាខសត : Ballroom I ទីកន្លែង
១៩ - : ១៩ - : ០០ ២១ ០០	❖ ពិធ៊ីល ៀងសាយលភាជន៍ លរៀបច្ំលោយ ឯកឧតតមបណឌិត ងួនញុិ អនម្បធានទ៊ី២រដាសភា និងជាម្បធានគណៈកមមការលរៀបច្ំមហាសននិបាត Ballroom III ទីកន្លែងៈ េសមែៀករុំាកៈ អាវធំ ឬម្បនពណ៊ី
នងៃទ៊ី៦
នងៃសម្ក ទ៊ី២ ខែធូឆ្ំ២០១៦
៦ : ៣០ - ៨៣០ :	- អាហារលព ម្ពឹក (លៅសណ្ឋគារ) ទីកន្លែងៈ លភាជន៊ីយោនមលហារី ា - ការលធវើមតភូមិនិវតតន៍របស់គណៈម្បតិភូ

ច្ប់កមមវធ៊ី
APBD. (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan rancangan peraturan Gubernur dimaksud menjadi peraturan Gubernur.

## Pasal 88

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan, dalam Pasal 84 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan Pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah daerah.

## Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Pasal 89

(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Pasal 90

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dilakukan oleh Gubernur bersama dengan panitia anggaran DPRD. (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD. (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur