ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2171); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telahdiubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94); 12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pengadaan tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

13. Peraturan …………….. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perkada dan/atau PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perkada dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 61

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 62

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bagian hukum .

#### Pasal 63

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada dan PB KDH mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perkada dan PB KDH mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 64

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan penulisan bentuk Keputusan Pimpinan SKPD, Keputusan Camat, Keputusan Lurah dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai:
## Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 25 Mei 2012

## GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

## ttd

## H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 25 Mei 2012

## Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

## ttd

## MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 038 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM

## BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) SULTAN ADAM

BESARAN
LOGO : ... [nomor SK] Tanggal Pembuatan : ...... Pengadilan Negeri LOGO : ... [nomor SK] Tanggal Pembuatan : ...... Pengadilan Negeri PENGADILAN [Nama Pengadilan] Tanggal Revisi : - NEGERI [ .....Alamat Pengadilan ...] Telp: … Tanggal Efektif : .... KPN.... [singkatan Disahkan Oleh : nama Pengadilan] MANUAL MUTU

Manager Representatif mendapat otoritas yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.
- 2) Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.
- 3) Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
- 4) Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
- 5) Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager.
- 6) Mengupayakan peningkatkan kesadaran/ pemahaman karyawan dalam sistem manajemen mutu
- 7) Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.
- 8) Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu keseluruh pegawai.
- 9) Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh pegawai.
- 10) Memberikan penghargaan kepada Panitera, Sekretaris, pegawai, hakim yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu
- 11) Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim dan pegawai.
- 12) Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pengguna

######## DOKUMEN TERKAIT

- 1. Uraian tugas & tanggung jawab MR

2. SOP Tinjauan Manajemen 3. Sasaran Mutu (Lampiran)

######### Komunikasi Internal

Komunikasi internal Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] antar pimpinan/ pegawai/ hakim merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menunjang mekanisme kerja, karenanya sistem komunikasi dipastikan diatur dengan baik dan menekankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Top Manager mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
- 2) Komunikasi diarahkan untuk peningkatan pemahaman bawahannya mengenai sistem manajemen mutu.
- 3) Komunikasi diarahkan agar pegawai memahami target-target pekerjaan yang ingin dicapai.
- 4) Komunikasi diarahkan untuk memastikan persyaratan yang telah ditetapkan dipenuhi.
- 5) Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi.
- 6) Komunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen mutu kepada hakim dan pegawai
- 7) Komunikasi internal membangun kesadaran mutu demi kepuasan pengguna pengadilan

27
Draft MINUTES OF MEETING OF BUCKWORTH PARISH COUNCIL HELD On Monday 25 November 2019 in Buckworth Cricket Club

PRESENT Chairman Hateley, Cllrs Morrison, Warrener and Ward

1. APOLOGIES FOR ABSENCE - Cllr Henderson-Begg

1. OPEN FORUM This will last for 10 minutes. Members of the public may ask question or raise points on items on this agenda or, for inclusion at the next meeting. Council Members may speak concerning items for which they are declaring a prejudicial interest. Once the meeting starts, members of the public are reminded that they may not speak.

1.b COUNCILLOR’S INTERESTS To receive from Councillors declarations as to personal and\or prejudicial interests and the nature of those interests in relation to any Agenda items. See also flow chart from HDC, a copy of which has been given to each councillor for reference purposes. None received 2. Minutes of the last meeting – 21 October 2019 were agreed and signed as a true record.

- 3. Matters arising

a. The bank mandate has now been change

- 4. Agenda Items

a. Review of standing orders and policies. It was agreed to adopt the reviewed and revised Standing Orders and policies and that these would be reviewed at the Annual Meeting in May. Cllr Ward to be the nominated Child Protection Officer. These revised policies to be published on council website. b. Appointment of Parish Clerk – it was agreed that this issue needs to be actively reviewed at next meeting with a view to advertising for a clerk. The implications for the precept were discussed. c. Village defibrillator – letters had been sent to David O’Brian confirming both the Council’s donation to the Community First Responder Scheme and his undertaking of the maintenance of the defibrillator. All documentation to be handed over to him along with request to order new pads. d. Proposal for VE Day celebrations – there will be a community meeting in the Cricket Club on 5 December and this will be advertised in the newsletter. There will be a report at next PC meeting. f. Parish council communication policy, social media policy and newsletter – the newsletter has gone out to every household. It was agreed that the Parish Council should have a Facebook page and should also
- j. Mengkoordinasi penyusunan dan penyiapan laporan keuangan, inventaris, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategi dan daftar rencana kegiatan;
- k. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan;
- l. Menyiapkan bahan, data dan informasi serta laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada Camat;
- m. Mewakili Camat dan/atau melaksanakan tugas Camat dalam hal Camat berhalangan;
- n. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;
- o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Sekretaris membawahi:
- a. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian; dan
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

## Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

## Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat di bidang ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan urusan umum,
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan tertib administrasi dilingkungan Kecamatan meliputi Surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi, kearsipan, keptrotokolan, alat-alat perlengkapan kantor, penyediaan keperluan Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana anggaran Kecamatan;

c. Melaksanakan ...... .…/
2

предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, при наличии паспорта коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее в настоящем пункте – COVID-19) и его направления органу местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия, на территории которого такие юридические лица, индивидуальные предприниматели оказывают услуги общественного питания, а также в Министерство экономического развития Республики Хакасия. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, у которых 60 и более процентов работников (от фактической численности работников) прошли вакцинацию против COVID-19, вправе оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19. Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, заполненный по форме, установленной приложением 4 к настоящему постановлению, подписанный руководителем юридического лица, либо индивидуальным предпринимателем, с приложением подтверждающих документов о проведении вакцинации подлежит направлению в письменной или электронной форме в орган местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия, на территории которого такие юридические лица, индивидуальные предприниматели оказывают услуги общественного питания, а также в Министерство экономического развития Республики Хакасия способом, позволяющим подтвердить факт их направления. Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель несут ответственность за достоверность сведений, включенных ими в паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.»;

- 2) пункт 15 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) принимать паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, направляемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания, а также вести реестр таких паспортов.»;

- 3) дополнить приложением 4 следующего содержания:

«Приложение 4 к постановлению Правительства Республики Хакасия «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

(Форма)

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) _________________ /ФИО/ (подпись) МП
- f. Menyusun dan membuat laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi;
- g. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan unsur dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- h. Menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara periodik, kebutuhan kecamatan dan/atau berdasarkan petunjuk Camat;
- i. Menghimpun permasalahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan serta mengajukan usul pemecahan masalah kepada pimpinan;
- j. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;
- k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Bagian Keenam Kepala Seksi Pelayanan Umum

## Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
- a. Membantu Camat dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan, data, informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayanan Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pelayanan Umum di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan persiapan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Melaksanakan ….…/
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
- a. kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.
- (5) Pemerintah Aceh melaksanakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam bidang:
- a. Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi;
- b. keadilan dan Pelindungan hukum;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
- e. kesehatan;
- f. keolahragaan;
- g. kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- h. Kesejahteraan Sosial;
статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.

Статья 3[1]. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов 1.Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:

- 1) создание музеев муниципального района;
- 2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- 3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;
- 4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;
- 5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;
- 6) создание условий для развития туризма;

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

- 8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- 9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов";
- 10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 12)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 14)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей";
- sejak tanggal surat pemberitahuan hasil evaluasi khasiat dan keamanan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- Perlu Perlu masukan Hukor

Pasal 51

- (1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 50 dapat dilakukan melalui mekanisme dengar pendapat dan/atau menyerahkan dokumen berupa data baru dan/atau data yang sudah pernah diajukan dengan dilengkapi justifikasi.
- (2) Pembahasan terhadap permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 50 dilakukan paling lama 100 (seratus) Hari terhitung sejak dokumen diterima.

Bagian Keempat Pengajuan Kembali Registrasi

Pasal 52

- (1) Dalam hal Registrasi ditolak, Pendaftar dapat mengajukan permohonan Registrasi kembali dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 37.
- (2) Dalam hal Registrasi ditolak karena alasan tidak memenuhi kriteria khasiat dan keamanan, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan kembali Registrasi hanya dapat diajukan dengan data baru dan paling singkat 1 (satu) tahun setelah tanggal surat penolakan.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN EDAR

Pasal 53

- (1) Izin Edar dan persetujuan khusus ekspor berlaku paling lama 5 (lima) tahun selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan penggunaan darurat ( Emergency Use Authorization ) hanya berlaku hingga ditetapkannya akhir

34
- 16. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
- 17. Standar Pelayanan Perizinan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP.
- 18. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi dan/atau instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan.
- 19. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- 20. Daerah adalah Kota Palu.
- 21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 22. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
- 23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 Sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 Penyelenggara PTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PTSP.

- 4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9