ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- Alt: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi di luar negeri dengan menunjuk paling banyak 2 (dua) Industri Farmasi dalam negeri sebagai pendaftar.
- Hasil rapat 210422: Perlu diklarifikasi ke Dit. Registrasi Obat dan Dit. Wasprod apakah perlu dimasukkan KBLI Lembaga riset.
- (3) Dalam hal Industri Farmasi luar negeri menunjuk 2 (dua) Industri Farmasi di Indonesia sebagai Pendaftar, harus dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak ada keberatan dari kedua Industri Farmasi di Indonesia yang ditunjuk sebagai Pendaftar.
- Alt: Dalam hal Industri Farmasi di luar negeri menunjuk 2 (dua) Industri Farmasi di Indonesia sebagai Pendaftar, harus dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak keberatan dari kedua Industri Farmasi di Indonesia yang ditunjuk sebagai Pendaftar.
- Hasil rapat 210422: Perlu diklarifikasi ke Dit. Registrasi Obat dan Dit. Wasprod apakah perlu dimasukkan KBLI Lembaga riset.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan masa berlaku kerja sama.
- (5) Dalam hal Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan Pendaftar, maka Pendaftar baru harus menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan tertulis atas pengalihan kepemilikan antara Pendaftar lama dan Pendaftar baru.

Hasil Rapat 240322: Pengaturan kebijakan Phasing Out perlu dipertimbangkan tanggung jawab Pendaftar lama dan Pendaftar baru terhadap produk yang telah beredar. Pengaturan dapat mengacu pada Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Notifikasi Kosmetika

- (6) Pemilik produk di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha sebagai pemegang Lisensi atau penerima Lisensi yang dibuktikan dengan dokumen sahih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (7) Jika diperlukan, untuk memastikan pemenuhan persyaratan CPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan setempat pada fasilitas pembuatan Obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Rapat 150322: untuk didiskusikan dengan Hukor

Pasal

11
Priorităţi ale concursului local de proiecte de tineret 2017: 1. Cultură şi educaţie nonformală 2. Sănătate, sport și recreere 3. Participare şi voluntariat 4. Muncă şi antreprenoriat Pe langă cele patru domenii de intervenţie din Strategiei Naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015- 2020, se vor avea în vedere şi elemente privind contribuţia acesteia la incluziunea socială a tinerilor. Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului www.mts.ro și se pot solicita la adresa de mail djst.brasov@mts.ro
- 32. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didikyang memiliki Tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- 33. Paraplegi adalah Kelumpuhan yang memengaruhi semua atau sebagian batang tubuh, tungkai, dan organ panggul serta hilangnya fungsi otot dibagian bawah tubuh, termasuk kedua kaki.
- 34. Cerebral Palsy (CP) adalah sekelompok gangguan yang memengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang, dan paling terjadi sebelum lahir/lumpuh otak.
- 35. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun Rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 36. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilik oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah.
- 37. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
- 38. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 39. Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental.
- 40. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim an dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pasal 2

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
-14-

Pasal 24 Rancangan Peraturan Badan hasil Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) yang akan ditetapkan oleh Kepala Badan wajib mendapatkan Persetujuan Presiden dalam hal rancangan Peraturan Badan memiliki kriteria:

- a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
- b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
- c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Pasal 25

- (1) Kepala Biro mengoordinasikan pengajuan permohonan Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 26

- (1) Kepala Badan menetapkan rancangan Peraturan Badan dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Pelaksanaan penetapan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Biro.
- (3) Kepala Biro menyiapkan 3 (tiga) rangkap naskah rancangan Peraturan Badan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap naskah yang disertai paraf persetujuan Kepala Biro dan Sekretaris Utama; dan
- b. 2 (dua) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.

Hasil Rapat Harmonisasi 7 September 2022
- o Cursos para alumnos a partir de los 10 años y hasta los 14 años. Se enfocan o Cursos para alumnos a partir de los 10 años y hasta los 14 años. Se enfocan en temas relevantes para los pre-adolescentes cuyas actividades están diseñadas para involucrarlos en su propio aprendizaje y promover su responsabilidad como educandos.
- • Adultos • Adultos
- o adolescentes, estudiantes, adultos, ejecutivos y profesionistas. o adolescentes, estudiantes, adultos, ejecutivos y profesionistas.
- o por 5 niveles, con un total de 24 cursos. Cada uno, está basado en las o por 5 niveles, con un total de 24 cursos. Cada uno, está basado en las necesidades reales de los colegiales, optimizando la inversión de su tiempo y dinero.
- • Online • Online
- o niños, pre-adolescentes, adolescentes, estudiantes, adultos, ejecutivos y o niños, pre-adolescentes, adolescentes, estudiantes, adultos, ejecutivos y profesionistas.
- o que se adapta a las necesidades, intereses y metas de cada individuo por o que se adapta a las necesidades, intereses y metas de cada individuo por lo que la experiencia de aprendizaje de cada usuario es única.
- o certificados y originarios de países nativos de habla inglesa. o certificados y originarios de países nativos de habla inglesa.
- o en vivo online con grupos de todo el mundo, donde se abordan temas de o en vivo online con grupos de todo el mundo, donde se abordan temas de diversos intereses.
- • de especialización • de especialización
- o de preparación para TOEFL® o de preparación para TOEFL®
- § Duración 60 horas
- § Este programa consiste en capacitar a los alumnos para que puedan tomar con éxito un examen TOEFL® a través de diferentes mini-tests, ejercicios individuales y dos exámenes completos de práctica.

Para los cursos presenciales, la escuela líder en la enseñanza del idioma inglés, contará con los siguientes protocolos de seguridad e higiene:

- • en accesos (entradas y salidas) con toma de temperatura • en accesos (entradas y salidas) con toma de temperatura
- • de equipo de protección personal • de equipo de protección personal
- • de distanciamiento social • de distanciamiento social
- • y sanitización • y sanitización

El Back to school de Harmon Hall dará inicio el próximo lunes 31 de agosto y ofrecerá grandes beneficios como: precios especiales con libros incluidos, evaluaciones para conocer niveles de inglés sin costo y descuentos o bonificaciones por recomendaciones con familiares y amigos.
• •	លសង រ៊ានហ៊ាយ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	លសង គីម្សាន់	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	លសង ង	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	លសង រា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	លសង លសៀងហួរ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	សូ ចនា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	សកងន	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	សួ នសាង	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	សយែលា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ប្សាង កសល	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ប្សី រ៊ានលឌឿន	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ប្សី រសម	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ប្សីវ ថ្នរទ្យធ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ន្រ អាងលឆង	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	លទ្យៀរ ប្សីលៅ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	លទ្យព ពនែឺ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ថ្នន់ ច័នទចាំោន	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	លងង ទ្យិរយ រោ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ទ្យិរយ ររនៈ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ទ្យិរ សីលនឿន	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ទ្យូច សជាត	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ទ្យួន ោ៉ោ រ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ធី សែលីន	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	ទ្យី ទ្យី	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	អ៊ាន ង់ឌី	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	អ៊ាន វរៈ	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	វងស រ៊ានលធឿន	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	វង់ វង់	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	វងស ទ្យីលីន	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	វ សូ វល	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	អី សខា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា
• •	លយឿង សធារា	សាស្ដសាចារយថ្នសាកលវទ្យាល័យកម្ុជា

ប្កម្សាស្ដសាចារយ ម្ជឈម្ណ្លសិកាភាសាអង់លគែស ថ្នសាកលវិទ្យាល័យកម្ុជា
## The Honeypot Children’s Charity Operations Manager Scotland Reporting to: Operations Director 1st Salary: £35,000.00 PA Start date March 2023

Full time permanent role working equivalent of 37.5 hrs/wk - Working a variety of weekdays and weekends (especially in the first six months of the first residential break). Thereafter, Monday to Friday, with the occasional weekend to quality assure and assist residential breaks.

We are seeking an experienced individual to lead our Children’s Services team. You will be proactive, energetic, and passionate about supporting young carers and vulnerable children, with a background of relevant professional experience. You will be flexible enough to receive induction training for a week at our Welsh house, as well as a follow up training in Wales within 3 months. You will be able to demonstrate through previous employment he ability to manage a children’s residential location, from the beginning. Initial duties will include overseeing renovations, business and community engagement, recruitment, and administration of children’s services. You will be offered total support by our experienced leadership colleagues and existing operational team members either on site or digitally.

About us For 25 years, The Honeypot Children’s Charity has supported young carers and vulnerable children throughout their childhood. We provide 3-day respite holidays for young carers from 5 to 12 years of age at our houses in the New Forest and mid-Wales, running every weekend and throughout school holidays. Once onboard children remain engaged with 13th us until their birthday; they are invited back every year for a residential break and can also enjoy memory making days out.

In parallel we work closely with schools to deliver the Honeypot SEAL (Social & Emotional Active Learning) educational programme, running 4-day residential breaks during term time to support children in developing key life skills and confidence. Our team deliver bespoke SEAL content designed to enable children to better understand themselves, the world around them and their potential through practical experience and challenges.

In the past year we have expanded our suite of services to include a wide range of online workshops and a wellbeing fund. We are ambitious to maintain and build on this platform as we exit the pandemic period, taking a broader range and reach of services into the future and being accessible to Honeypot children whenever they wish, wherever they are.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
• τελών εισόδου στα πιο κάτω μνημεία στα άτομα με • τελών εισόδου στα πιο κάτω μνημεία στα άτομα με αναπηρίες και συνοδούς ατόμων με αναπηρίες*¹ v Κάστρο Πάφου v Κάστρο Κολοσσίου v Κάστρο Λάρνακας	Τμήμα Αρχαιοτήτων	Λεωφόρος Μουσείου 1 Λευκωσία 1516 Τηλ.: 2865888, 22865873 Φαξ:: 22303148
v Κάστρο Λεμεσού (Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου) Απαλλαγή τελών εισόδου στα πιο κάτω μνημεία της Unesco στα • άτομα με αναπηρίες και συνοδούς ατόμων με αναπηρίες*¹ v Χοιροκοιτία v Παλαίπαφος (Κούκλια) Παλαίπαφος (Κούκλια)	Τμήμα Αρχαιοτήτων	Λεωφόρος Μουσείου 1 Λευκωσία 1516 Τηλ.: 2865888, 22865873 Φαξ:: 22303148
v Νέα Πάφος Απαλλαγή τελών εισόδου στους πιο κάτω αρχαιολογικούς • χώρους στα άτομα με αναπηρίες και συνοδούς ατόμων με αναπηρίες*¹ v Ταμασσός v Κίτιον v Χοιροκοιτία v Καλαβασός-Τέντα v Αμαθούντα v Παλαίπαφος (Κούκλια) v Νέα Πάφος v Οι Τάφοι των Βασιλέων v Μάα-Παλαιόκαστρο	Τμήμα Αρχαιοτήτων	Λεωφόρος Μουσείου 1 Λευκωσία 1516 Τηλ.: 2865888, 22865873 Φαξ:: 22303148 antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
v Κούριο Δωρεάν είσοδος στα άτομα με αναπηρίες και στους συνοδούς*¹ των •	2862 Καλοπαναγιώτης,
Λαμπαδιστή Δωρεάν είσοδος στα άτομα με αναπηρίες και στους συνοδούς*¹ των •	Λευκωσία 4605 Πλατανίστεια, Λεμεσός
ατόμων με αναπηρίες στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή Δωρεάν είσοδος για άτομα με αναπηρίες και συνοδούς ατόμων με •	Ιδιωτικός φορέας	info@hambisprintmakingcenter.org.cy Δημήτρη Παπανικολή 15,

*Σημειώσεις :

*¹ Η παροχή ωφελημάτων στους συνοδούς των ατόμων με αναπηρίες είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας υπάρχει η σήμανση «Α» (Assistant), η οποία θα καταδεικνύει την ανάγκη συνοδού.

*² Επικοινωνία με τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές για ενημέρωση για την σχετική πολιτική της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής (δηλαδή τα ωφελήματα που θα προσφέρουν) μέχρι να καταρτιστούν αναλυτικότερα τα ωφελήματα των Δήμων και Κοινοτήτων
Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk dana, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- Pasal 10

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TSLP dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB V PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) TSLP dilaksanakan melalui tahapan kajian kebutuhan, perencanaan program, aplikasi program, dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan atau pihak lain atas nama Perusahaan.
- (3) Dalam pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan berkoordinasi dengan tim TSLP.

Pasal 13
ម្ី ភារទ្យធ	ប្រស	ហូ លចានី	ប្សី	ពាង សវ រ	ប្សី
ម្ីន ចាន់សភ័កប្ត	ប្សី	លហា ផ្លែ ន	ប្សី	ន្រ៉ោន វរោះរី	ប្សី
ម្ិន សាំនាង	ប្សី	លហា លសងហង	ប្សី	ផ្ល ចាន់សូ លីន	ប្រស
ម្ិន ប្សីររេ	ប្សី	ហ៊ា លសៀវហុង	ប្រស	ផ្ល កលរប្រ	ប្រស
ម្ន សាម្ិរ	ប្រស	ហ៊ារ សែឆ្យ	ប្រស	អ៊ាង ឆ្ោសានី	ប្រស
ម្នី នរ រោ	ប្សី	ហ៊ារ វចិប្រ	ប្រស	អ៊ាង រ	ប្រស
ម្៉ោង ប្សីពម្ភ	ប្សី	ហួ នសលម្ធារា	ប្សី	អ៊ាង សភ័ណ្	ប្រស
ម្៉ោន សវណ្រ	ប្សី	ហួ រចាន់ រន	ប្សី	អ៊ាលរង ចាន់ឌីសាលវ រ	ប្សី
ម្ួ គីម្សួ	ប្សី	ហួ រឈងហ៊ាួយ	ប្សី	អ៊ារ លែ រ	ប្សី
ម្ួ នប្សីអន	ប្សី	ហ៊ាន សតនោរ័រេ	ប្សី	អ៊ារ ម្នេីរន	ប្សី
ម្រ វទ្យធី	ប្រស	ហួ យហ៊ានី	ប្សី	វណ្ ម្៉ោនេ ល័កា	ប្សី
លៅសគ	ប្រស	ហួ យសូវណ្ថ្ន	ប្រស	វាន់ វសាល	ប្រស
ោរិទ្យធ សភ័ណ្	ប្សី	ហួ យឈរលែង	ប្សី	វរតី ប្សីររេ	ប្សី
នាគ លពប្ជនូ	ប្សី	ហ៊ាយ រញ្ញវ័នត	ប្រស	វារ់ ររនា	ប្រស
នាង ប្សីលណ្	ប្សី	លអៀង សវោរាជ	ប្រស	ន្វង ចនារី រេ	ប្សី
ន្ង៉ោរ លីត	ប្សី	អីន អស្ដនា	ប្សី	វ័ នត លីហា	ប្សី
ន្ង៉ោរ ភីនភិរណ្រាជ	ប្រស	អីរ លសរវោក់	ប្រស	លវឿន វចឆិក្ល	ប្សី
ន្ង៉ោរ សន	ប្សី	អីវ វសាល	ប្រស	វងយ ភប្ត	ប្រស
ន្ង៉ោរ សភី	ប្សី	ក្លាំង សែហាង	ប្សី	វង ប្សីទ្យីន	ប្សី
ប្សី	ក្លន់ ពិសាល	ប្រស	វលែ សែឃាន់	ប្សី
រទ្យធ អរណ្សខា	ប្សី	លៅ លីលែរ	ប្សី	លវឿន រានី	ប្សី
ឬទ្យធី រប្រ	ប្រស	គថ្ែ	ប្សី	វ អារោ	ប្សី
លរឿន សភាព	ប្សី	គសីោរ	ប្រស	យ៉ោង់ ប្សីលីកា	ប្សី
រហូរ ហាពីនីន	ប្សី	ន្កវ ច័នទចរោ	ប្សី	ោ៉ោ សភា	ប្សី
រង ឆ្យរ័រេ	ប្រស	ន្កវ គីម្លហៀង	ប្រស	ោនប្សីោ	ប្សី
រ័ រេ សីន្ែរ	ប្រស	ន្កវ លម្ៀលីវនាង	ប្សី	ន្យ៉ោម្ រទ្យធ	ប្រស
រ័ រេ សខាណ្ច	ប្សី	ន្កវ រកា	ប្រស	ន្យ៉ោម្ សែ	ប្រស
រ័ រេ វណ្ោះ	ប្រស	ន្កវ ឬទ្យធីន្សន	ប្រស	យីម្ នី	ប្សី
រន ប្សីនាង	ប្សី	ន្កវ ោ៉ោ រ	ប្សី	យឹម្ម្ែោះភួង	ប្សី
រំ រនរសម	ប្សី	លករ ន្ ន	ប្សី	យីម្ សភកត	ប្សី
រន ធារ័រេ	ប្សី	លករ ម្នេីនិច	ប្សី	យិន ជាតយ	ប្រស
ស័ង រ៊ានធួន	ប្រស	ខា ស័រ	ប្រស	យិន កញ្ញ	ប្សី
សលលស	ប្រស	ឃាង សែលែង	ប្រស	យឹម្ សភា	ប្សី
សាំលលង រសម	ប្សី	ម្ លលៀងហាក់	ប្រស	លយឿន ប្សីអូ ន	ប្សី
សាន ច័នទម្នីរ័រេ	ប្សី	លែឿន រងសី	ប្សី	យ៉ោង ប្សីម្៉ោម្	ប្សី
សាន់ ចាំលរន	ប្រស	លែឿន ឌីោ	ប្សី	យឹន លសៀង ថ្ហ	ប្សី

###### r r s
- l. Menghimpun permasalahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta mengajukan usul pemecahan masalah kepada pimpinan;
- j. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;
- k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Bagian Kelima Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

## Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. Membantu Camat dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan, data, informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. Melaksanakan persiapan kebutuhan Camat dalam berkoordinasi dengan pihak pemuka agama, pemuka adat, organisasi kemasyarakatan dan orgasisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang didelegasikan Bupati kepada Camat;

f. Menyusun ... ….…/
(5) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan daerah. (6) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran. (7) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. (8) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan, kepada Pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-Undangan.

## Pasal 40

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan, daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

## Pasal 41

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan, keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bantuan sosial dapat diberikan dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintahan terhadap kebutuhan sosial masyarakat.
- (4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- (5) Pemberian bantuan dilaksanakan atas persetujuan Gubernur yang diatur berdasarkan peraturan Gubernur
- (6) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima bantuan agar menyampaikan laporan