ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- e. melakukan sinkronisasi dan sinergitas program TJSLP antar Perusahaan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- g. membuat laporan pelaksanaan TJSLP kepada anggota forum dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- h. fungsi lainnya yang disepakati oleh anggota forum.

BAB VIII TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaran TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Aceh dan Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLP bertugas membantu Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi penyelenggaran TJSLP.
- (4) Tim fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. unsur akademisi; dan
- c. unsur tokoh masyarakat.
- (5) Biaya kegiatan untuk pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
- (6) Tugas dan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota.

BAB IX TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 20

- (1) Tata cara mengenai pendataan Perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana dari
- 11. Pēc darbu veikšanas sakopt darba vietu, savākt visus darba procesā radušos būvgružus un nodrošināt to utilizāciju.
- 12. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
- 13. Elektrotehnisko mērījumu darbos iesaistītajiem darbiniekiem ir jābūt derīgiem sertifikātiem un elektrodrošības apliecībām.
- 14. Veikt darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem, kuriem ir stabilas elektriskās īpašības un tās nodrošina augstu rādītāju precizitāti.
- Visām Pretendenta izmantotajām mērierīcēm, darba instrumentiem, darba aprīkojumam ir jābūt ar CE marķējumu, verificētām ar derīgiem kalibrēšanas sertifikātiem un jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 15. Pārbaudes aktus izstrādāt vienā eksemplārā drukātā veidā, kā arī elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskanētam pilnam protokolam Pdf. formātā. Protokola sākumā jāpievieno satura rādītājs. Protokola lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Elektriskās shēmas jāiesniedz AutoCAD vai VISIO formātā.
- Pārbaudes aktos iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un 04.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
- 16. Pārbaudes rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem.
- 17. Informācija par objektu elektroietaišu pievienojuma vietām un sadales operatoriem, kā arī objekta 1.Trolejbusu parka, Ganību dambis 32, Rīga novietnes plāns, Pretendentam tiks izsniegta pēc līguma parakstīšanas.
- 18. Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz darbu veikšanas grafiks, kas ietver sevī: objektu apsekošanu un izpēti, mērījumu veikšanu, shēmu izstrāde, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam. Jāizstrādā kopīgs laika grafiks visiem objektiem.
- • paredzētais termiņš: 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža. • paredzētais termiņš: 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža.
- • izpildes termiņš: 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. • izpildes termiņš: 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
- • vērtēšana • vērtēšana

## Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši pievienotajai pieteikuma un piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumu sagatavošanai pretendentam pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja veikt objektu apsekošanu.

Iesniegtie piedāvājumi tiek vērtēti, vadoties no pretendentu sniegtās informācijas par Pakalpojuma izmaksām, un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvāja zemāko cenu. Pretendentam jāapliecina savas iespējas nodrošināt pieprasīto Pakalpojumu atbilstoši Pasūtītāja prasībām.
- 13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 15. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 16. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ataukegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 17. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukanusaha dan/atau kegiatan.

## BAB II DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

## Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dokumen Lingkungan meliputi :
- a. AMDAL
- b. UKL-UPL
- c. SPPL
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki UKL- UPL.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) dan (3) wajib menyusun SPPL.
- (5) Dokumen lingkungan AMDAL dan UKL-UPL merupakan prasyarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.

(6) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3
- c. Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian dan tertib administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- d. Melaksanakan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan kecamatan;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan yang meliputi keindahan, keamanan, penyamanan, kebersihan dan kebutuhan rumah tangga Kecamatan lainnya;
- f. Melaksanakan urusan umum kecamatan sesuai dengan kebutuhan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Member arahan, pembinaan, pengawasan evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelakasanaan tugas baik lisan maupun tertulis;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Camat; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepada Sekretaris Kecamatan.
- (2) Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas di bidang urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan penghimpuinan, pengelolaan dan penganalisaan bahan, data dan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Melaksanakan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahn, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan kegiatan pelayanan masyarakat pada kecamatan;

d. Melaksanakan ….…/
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
- 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahau Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

## Pasal 50

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 51
- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
- Pasal 52
- (1) Perkada dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Perkada dan PB KDH, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

## Pasal 53

Sekretaris Daerah mengundangkan Perda, Perkada dan PB KDH.

## Pasal 54

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum .

## Pasal 55
online și fizic acolo unde este posibil în aceste vremuri ce fac necesară distanțarea socială. Adulții ascultă viitorul ascultă viitorul Earth Speakr amplifică mesajele copiilor și invită adulții și liderii globali, cei care au puterea de decizie și de a schimba cursul lucrurilor să îi asculte cu atenție. Pe www.earthspeakr.art, adulții pot demonstra că mesajele sunt ascultate creând colecții AR de mesaje, denumite „Loud Speakrs”. Acestea pot fi amplasate oriunde pe o hartă virtuală – în piețe publice, în parcuri, pe acoperișul clădirilor – pentru a-i încuraja și pe alții să asculte. Mesajele Earth Speakr sunt, de asemenea, transmise în Bruxelles în clădirea Justus Lipsius (sediul principal al Consiliului Uniunii Europene și al Secretariatului General al acestuia) și în clădirea Europa (ce găzduiește reuniunile Consiliului European, ale Consiliului Uniunii Europene și ale altor organisme la nivel înalt), în cadrul Parlamentului European în Bruxelles și Strasbourg, precum și în Berlin, în zona Lichthof a Ministerului Federal al Afacerilor Externe. “Viața pe Pământ presupune ca oamenii, animalele, plantele și ecosistemele să coexiste. Trebuie să recunoaștem această coexistență și să luăm măsurile potrivite pentru a o susține. În dezbaterile curente despre schimbările climatice, este vital ca vocile generației următoare să fie auzite cu tărie și claritate, pentru că ei sunt cei ce vor trăi în viitorul pe care noi îl modelăm acum. Lucrarea mea Earth Speakr îi invită pe copii să vorbească despre climă, cu îngrijorare sau cu speranță. Cu ajutorul aplicației Earth Speakr, ei se pot exprima prin orice element aleg din jurul lor. Această lucrare de artă aduce vocile lor laolaltă și amplifică mesajele pe care ei doresc să le transmită. Noi – adulții, decidenții și politicienii – trebuie să auzim mesajele creative ale copiilor și să le luăm în serios”, a spus Olafur Eliasson. Începând de pe 1 iulie 2020, mesajele copiilor vor apărea pe harta virtuală a Earth Speakr, iar așa-numitele Loud Speakrs vor putea fi văzute cu ajutorul realității augmentate în locații cunoscute din Uniunea Europeană. Pentru a afla mai multe detalii și pentru a participa la crearea lucrării de artă, descărcați aplicația Earth Speakr din Google Play sau App Store, vizitați website-ul sau alăturați-vă discuției urmărind @earthspeakr în social media.

## * * *
# NAME SURNAME POSITION (ex. CAPTAIN / DECKHAND / PHOTOGRAPHER)

# OBJECTIVE

(An example of an objective): I am passionate about following a career in the yachting industry where I can combine all my skills with my outgoing nature. I would like to continue to learn more and become a stronger, more knowledgeable and skilled Chief Stewardess. I would consider a private or charter yacht. I am happy to travel to any location.

PERSONAL INFO D.o.B. 30/12/1985 Tel. 0123456789 Email email@email.com Nationality: English Languages: English, French Visas: US B1/B2 exp.Nov 2021 Health: Fit, non-smoker Salary Expectations: …. € month / day

# WORK EXPERIENCE IN THE ARCTIC

DECKHAND (Your position onboard) S/Y BoatName, BoatName, 40m/131ft, 01/2018 - 06/2019 A short description of your roles, responsibilities, etc.

STEWARDESS (Your position onboard) S/Y BoatName, BoatName, 40m/131ft, 01/2018 - 06/2019 A short description of your roles, responsibilities, etc.

QUALIFICATIONS

•STCW 95, exp. April 2022 •ENG 1 Medical - exp. 2012 •YachtMaster Offshore

# OTHER WORK EXPERIENCES

DECKHAND (Your position onboard) S/Y BoatName, BoatName, 40m/131ft, 01/2018 - 06/2019 A short description of your roles, responsibilities, etc.

EDUCATION School,

ABOUT ME

DECKHAND (Your position onboard) S/Y BoatName, BoatName, 40m/131ft, 01/2018 - 06/2019 A short description of your roles, responsibilities, etc.

(Talk about your personality and your interests): I am extremely motivated, hard- working and reliable individual. I am flexible and adaptable to new situations. I am able to communicate well with all age groups, excellent leadership abilities and I enjoy working as part of a team. I take pride in my appearance, punctuality and attitude. I like keeping fit on a regular basis, travelling and discovering new countries, cultures, meeting people. Outdoor pursuits: kayaking, sailing and hiking.

# REFERENCES

Name Surname (Captain, S/Y BoatName) – email, tel Name Surname (Captain, S/Y BoatName) – email, tel Name Surname (Captain, S/Y BoatName) – email, tel
Umum

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemanfaatan bangunan gedung wajib dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.

Paragraf 2 Pemeliharaan Bangunan Gedung

Pasal 63

- (1) Pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) menjadi tanggungjawab pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung meliputi pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Paragraf 3 Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang memiliki indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan.

Bagian Keempat Perlindungan dan Pelestarian Bangunan Gedung
SALINAN

## WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu melakukan penyesuaian kembali penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Palu;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dinilai perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah
ម្បាហ៍	ចំនួន ផ្ាង	ម្របធានបទ/ខ្ៃឹបសារ	វ ិធសាសារម្ / ម្ក្បមភាព បផ្ម្រងៀន
១	៣ម	កមករៀនទី១ អ្ែ កៅជ្ជបទពិកោធន៍ករោត្រោត្ពីជ្ីវត្ ននកុោរ រភាព ?	- កត្សត - កត្សត ោរពិភាការកុម និង - បទបង្ហញ
២	៣ម	Brain Development in Early Childhood កមករៀនទី២ ោរអ្ភិវឌឍេួរកាលកដងវ័យកុោរភាព	- កត្សត - កត្សត - ោរពិភាការកុម និង បទបង្ហញ
៣	៣ម	The Impact of Trauma on Brain Function កមករៀនទី៣ ផលប៉ះពាល់ពីរបួសផ វចិត្ត ននបទពិកោធន៍ ករោត្រោត្កលើមុេង្ហរ ននេួរកាលរបស់កុោរ	- កត្សត - កត្សត ោរពិភាការកុម និង - បទបង្ហញ
៤	៣ម	Emotional Regulation &Behavioral Responses កមករៀនទី៤ ោរសរមួលអារមមណ្៍ និង ោរកឆែើយត្បអាកបប កិរយា	- កត្សត - កត្សត - ោរពិភាការកុម និង បទបង្ហញ
៥	៣ម ៦ ម	Trauma vs. Resilience កមករៀនទី៥ សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងោរប៉ះទងគិចផ វចិត្ត	- កិចចោរបទបង្ហញ online - កិចចោរបុគគល - VDO បករងៀន
៦	៣ម	Principles of Trauma-Informed Care កមករៀនទី៦ កោលោរណ្៍ននោរសែទំសែលយល់ែឹងពីោរប៉ះ ទងគិចផ វចិត្ត	- កិចចោរបទបង្ហញ online - កិចចោរបុគគល VDO បករងៀន -
៧	៣ម	Creating Safe and Predictable Environments កមករៀនទី៧ បកងកើត្បរយាោសសុវត្ថិភាព និងអាចពាករណ្៍ បាន	- កិចចោរបទបង្ហញ online - កិចចោរបុគគល VDO បករងៀន -
៨	៣ម	Building Strong Teacher-Student Relationships កមករៀនទី៨ ោរកោងទំនាក់ទំនងរឹងោំរវាងរគូ និងសិសេ	- - - កិចចោរបទបង្ហញ online - កិចចោរបុគគល - VDO បករងៀន
៩	៣ម	Emotional Coaching & Regulation Strategies កមករៀនទី៩ ោររគប់រគងអារមមណ្៍ និងយុទធោស្រសសរមួល អារមមណ្៍	- កត្សត - កត្សត ោរពិភាការកុម និង - បទបង្ហញ
១០	៣ម F2F	Responding to Challenging Behaviors កមករៀនទី១០ ោរកឆែើយត្បកៅបញ្ញរបឈម ននវបត្តិអាកបប កិរយា	- កត្សត - កត្សត ោរពិភាការកុម និង - បទបង្ហញ
១១	៣ម	Trauma & Self-Care for Educators កមករៀនទី១១ ោរប៉ះទងគិចផ វចិត្ត និង ោរសែទំេួនឯង សរោប់អ្ែកអ្ប់រំ	- កត្សត - កត្សត ោរពិភាការកុម និង - បទបង្ហញ
១២	៣ម	Collaborating with Families, School, and Community កមករៀនទី១២ ោរចូលរួមរបស់រគួោរ ោលាករៀន និងសហគមន៍	- កត្សត - កត្សត - ោរពិភាការកុម និង បទបង្ហញ
១៣	៣ម	Culturally Responsive Trauma-Informed Care កមករៀនទី១៣ វបបធម៌ននោរកឆែើយត្បកៅនឹងោរសែទំសែល យល់ែឹងពីោរប៉ះទងគិចផ វចិត្ត	- កិចចោរបទបង្ហញ online - កិចចោរបុគគល VDO បករងៀន
១៤	៣ម	Developing Individual Support Plans កមករៀនទី១៤ ោរករៀបចសផនោរណ្៍ោំរទកៅកលើកុោរសែលរង ផលប៉ះទងគិចផ វចិត្ត	- កិចចោរបទបង្ហញ online - កិចចោរបុគគល VDO បករងៀន -
១៥	៣ម	Sustaining Trauma-Informed Culture កមករៀនទី១៥ និរនតរភាពននវបបធម៌យល់ែឹងពីោរប៉ះទងគិចផ វ ចិត្ត	- កិចចោរបទបង្ហញ online - កិចចោរបុគគល