ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- d. rekruitmen pendidik bermutu;
- e. bersama pemerintah daerah mengadakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana;
- f. menjamin terlaksananya standar penilaian hasil belajar;
- g. menjamin standar mutu lulusan;
- h. memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan; dan
- i. bersama pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan layanan khusus bermutu bagi masyarakat di daerah khusus.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam menetapkan:
- a. standar pelayanan paling rendah sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. rekruitmen kepala sekolah bermutu;
- c. penempatan dan pendistribusian pendidik bermutu; dan
- d. standar pembiayaan satuan pendidikan.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangan Bupati/Walikota di bidang pendidikan, secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota dengan kriteria:
- a. memiliki visi, misi dan program pengembangan pendidikan kabupaten/kota;
- b. memiliki kemampuan leadership dan managerial;
- c. kualifikasi pendidikan paling rendah s2 di bidang kependidikan dari perpendidikan tinggi yang terakreditasi;
- d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
- e. berasal dari pejabat struktural dan/ atau kalangan akademis;
- f. memiliki kecerdasan komprehensif;
- g. berjiwa demokratis;
- h. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertanggung jawab, pantang menyerah, optimis dan pekerja keras;
- i. menguasai budaya lokal;
- j. lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh baperjakat kabupaten/kota; dan
- k. proses uji kepatutan dan kelayakan oleh baperjakat diawasi oleh dprd kabupaten/kota.
- (6) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:
- a. rencana jangka panjang kabupaten/kota;
- b. rencana jangka menengah panjang kabupaten/kota;
- c. rancana strategis pendidikan kabupaten/kota;
- d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
- e. rencana kerja anggaran tahunan di kabupaten/kota; dan
- f. peraturan bupati/walikota bidang pendidikan.
- (7) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. satuan pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. pendidikan dan tenaga kependidikan;
- f. komite sekolah;
- g. peserta didik;
- h. orang tua wali peserta didik; dan
- i. masyarakat di kabupaten/kota.

Paragraf 2 Standar Pelayanan Paling rendah tentang Pendidikan
13

## 4 Проектные решения

### 4.1 Параметры планируемого строительства

В данной проектной документации предусматривается реконструкция подводных переходов через водные преграды нефтепровода УПС "Каенлыково"- УПС "Ангасяк". Проектная документация «Реконструкция подводных переходов промысловых трубопроводов Барьязинского нефтяного месторождения. НГДУ «Арланнефть» (2015г.)» включает следующие объекты: Объект 01.000 «Реконструкция подводных переходов нефтепровода УПС "Каенлыково"- УПС "Ангасяк"» ПК51+42-ПК53+42:

- - объект 01.001- «Узел задвижки №1» совместно с сальниковым узлом №1;
- - объект 01.002- «Узел задвижки №2» совместно с сальниковым узлом №2.

Объект 02.000 «Реконструкция подводных переходов нефтепровода УПС "Каенлыково"- УПС "Ангасяк"» ПК114+10-ПК116+10:

- - объект 02.001- «Узел задвижки №3» совместно с сальниковым узлом №3;
- - объект 02.002- «Узел задвижки №4» совместно с сальниковым узлом №4.

Объект 03.000 «Реконструкция подводных переходов нефтепровода УПС "Каенлыково"- УПС "Ангасяк"» ПК291+71-ПК293+71:

- - объект 03.001- «Узел задвижки №5» совместно с сальниковым узлом №5;
- - объект 03.002- «Узел задвижки №6» совместно с сальниковым узлом №6.

Объект 04.000 «Реконструкция подводных переходов нефтепровода УПС "Каенлыково"- УПС "Ангасяк"» ПК274+17-ПК276+17:

- - объект 04.001- «Узел задвижки №7» совместно с сальниковым узлом №7;
- - объект 04.002- «Узел задвижки №8» совместно с сальниковым узлом №8.

Объект 05.000 «Реконструкция подводных переходов нефтепровода УПС "Каенлыково"- УПС "Ангасяк"» ПК306+55-ПК308+55:

- - объект 05.001- «Узел задвижки №9» совместно с сальниковым узлом №9;
- - объект 05.002- «Узел задвижки №10» совместно с сальниковым узлом №10.

В соответствии с утвержденной программой повышения надежности трубопроводов ОАО АНК «Башнефть» на 2014 год для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации нефтепровода УПС "Каенлыково"- УПС "Ангасяк", предотвращения отказов на нем, предусмотрена реконструкция подводных переходов: - ПК51+42-ПК53+42 через р. Аштыяз; - ПК114+10-ПК116+10 через р. Шуиля; - ПК291+71-ПК293+71 через ручей; - ПК274+17-ПК276+17 руч. Сайгаш; - ПК306+55-ПК308+55 через ручей. Диаметр проектируемых участков нефтепровода – 219х6, протяженность: - ПК51+42-ПК53+42 -261,28м; - ПК114+10-ПК116+10 -228,7м; - ПК291+71-ПК293+71 – 235,87м; - ПК274+17-ПК276+17 -289,93м; - ПК306+55-ПК308+55 -237,24м. С целью снижения возможного загрязнения водоема и почвы в случае аварии на нефтепроводе с каждой стороны перехода устанавливается запорная арматура:

- - узел задвижки №1 (объект 01.001) и узел задвижки №2 (объект 01.002) предусмотрены на переходе нефтепровода через р. Аштыяз;
- - узел задвижки №3 (объект 02.001) и узел задвижки №4 (объект 02.002) предусмотрены на переходе нефтепровода через р. Шуиля.
- - узел задвижки №5 (объект 03.001) и узел задвижки №6 (объект 03.002) предусмотрены на переходе нефтепровода через ручей;
- - узел задвижки №7 (объект 04.001) и узел задвижки №8 (объект 04.002) предусмотрены на переходе нефтепровода через руч. Сайгаш;

Лист 14172П-ПМУ1.ОПЗ 9 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп Дата
## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

## Bagian Kedua Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

## Pasal 4

- (1) Walikota memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

## Pasal 5

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum .
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bagian hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 6

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

## Bagian Ketiga Prolegda di Lingkungan DPRD
- d. Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sosialisasi Pelindungan hukum dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pendidikan Pasal 14

Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan:

- a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan biaya pendidikan Penyandang Disabilitas berprestasi untuk menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
- g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
- h. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tingkat dasar dan menengah; dan
- i. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 15

- (1) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat berbentuk Pendidikan Inklusif dan/atau Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan.
Sa individuare quale gruppo contiene il maggior numero di elementi? □ SI □ NO Sa far corrispondere una quantità al suo numero ? □ SI □ NO Sa sistemare in ordine di grandezza una serie di oggetti o immagini ? □ SI □ NO Sa individuare il più grande fra due numeri ? □ SI □ NO Usa le dita per il calcolo ? □ SI □ NO Sa recuperare velocemente il risultato di tabelline e fatti aritmetici ? □ SI □ NO Sa applicare le procedure del calcolo scritto ? □ SI □ NO Quali non ha ancora acquisito?.............................................................................................. Sa risolvere problemi aritmetici? □ SI □ NO NOTE AGGIUNTIVE:.............................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ EVENTUALI TEST EFFETTUATI IN AMBIENTE SCOLASTICO (segnalare il tipo di test, i criteri di riferimento per classe/età, il risultato e figura professionale che ha effettuato/interpretato il test). Lettura ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Scrittura ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Calcolo ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
г) PbO + H → Pb+ H O 2 2 2 д) H O + SO → H SO 2 2 2 3 Назовите продукты реакций.

2. По уравнению реакции Zn(OH) ZnO + H O определите массу оксида цинка, который 2 2 образуется при разложении 19,8г. исходного вещества.

3. Какой объем кислорода (н.у.) вступил в реакцию с водородом, если получили 72г. воды.
- • the Classification (Publications, Films and • the Classification (Publications, Films and Computer Games) (Enforcement) Act 1995 to provide for exceptions to an offence against section 57A of that Act; and
- • the Working with Children Act 2005 to • the Working with Children Act 2005 to provide for offences relating to intimate images to be treated as category B offences for adults and category C offences for children for the purposes of that Act; and
- • minor amendments to certain Acts. • minor amendments to certain Acts.

Clause 2 provides for the commencement of the Bill.

Subclause (1) provides that Part 1, and sections 5, 6 and 10, of the Act come into operation on the day after the day on which this Act receives the Royal Assent. Subclause (2) provides that, subject to subclause (3), the remaining provisions of this Act come into operation on a day or days to be proclaimed. Subclause (3) provides that if a provision referred to in subclause (2) does not come into operation before 1 July 2015, it comes into operation on that day.

#### PART 2—AMENDMENT OF THE CRIMES ACT 1958

Clause 3 inserts a new section 34C into the Crimes Act 1958 which concerns the meaning of "consent". Lack of consent is an element in the new offence of rape (new section 38), rape by compelling sexual penetration (new section 39), sexual assault (new section 40), sexual assault by compelling sexual touching (new section 41) and assault with intent to commit a sexual offence (new section 42).

New section 34C(1) provides that, for the purposes of Subdivisions (8A) to (8D), consent means free agreement. New section 34C(2) contains a list of circumstances in which a person does not consent to an act. These are as follows—

- • person submits to the act because of force or the fear • person submits to the act because of force or the fear of force, whether to that person or someone else;
- • person submits to the act because of the fear of harm • person submits to the act because of the fear of harm of any type, whether to that person or someone else or an animal;

2
- yang dikeluarkan oleh:
- a. Kemenkumham, jika PT dan Yayasan;
- b. Kementrian/Dinas Koperasi, jika Koperasi;
- c. Pengadilan Negeri, jika CV;
- 6. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan;
- 7. NPWP Badan Hukum;
- 8. Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp 6.000;
- 9. orang yang diberi kuasa; 9. orang yang diberi kuasa;
- 10. status kepemilikan tempat usaha yang bebas dari sengketa hukum; 10. status kepemilikan tempat usaha yang bebas dari sengketa hukum;
- 11.Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa:
- a. Tanah dan bangunan tempat usaha bebas dari sengketa;
- b. Kesanggupan menjaga kebersihan lokasi usaha dan lingkungan sekitar;
- c. Kesanggupan menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi usaha;
- d. Kesanggupan melakukan upaya untuk menjaga keselamatan konsumen selama berada di lokasi usaha;
- e. bersedia mengurus UUG dan IMB dalam jangka waktu 1 tahun (jika belum memiliki UUG & IMB).
- 12.Surat persetujuan tetangga apabila bukan menyatu pada gedung perkantoran/ sejenisnya
- 13.Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
- a. Rencana pengelolaan usaha;
- b. Foto berwarna sarana dan prasarana usaha ukuran 4R, foto dari luar (tampak depan,kiri, kanan), dan foto di dalam tiap ruangan;
- c. Denah lokasi dan bangunan;

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemohon,

materai Rp. 6000

(.................................................) Tanda Tangan dan Nama Jelas
- (8) Format Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam Bentuk Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (9) Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didokumentasikan dengan foto/video.

## Pasal 24

- (1) Penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal :
- a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan kepengadilan negeri;
- b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; atau
- e. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
- 1. Sedang menjadi objek perkara dipengadilan;
- 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
- 3. Diletakkan sita oleh penjabat yang berwenang; atau
- 4. Menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.
- (2) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pengadilan negeri.
- (3) Penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian.
- (4) Format Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## Pasal 25

- (1) Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:

a.

- a. Surat keterangan mengenai alasan penitipan ganti kerugian;
- b. Nama Pihak yang Berlaku atas Ganti kerugian yang dititipkan;
- c. Undangan pemberian Ganti Kerugian;
- d. Surat-surat :
- 1. Berita Acara Kesepakatan Musyawarah;
- 2. Berita Acara Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan kepengadilan;
- 3. Berita Acara Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. Berita Acara Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
- 5. Berita Acara Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa;
- 6. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA

Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal, 6 Desember 2018 Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal, 10 Desember 2018

SUMBER: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 13,54/2018

DARAR PERTIMBANGAN: Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga.

DASAR HUKUM:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2010.

# Materi Pokok:

Dalam peraturan daerah in diatur diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada dengan menetapkan batasan istilah, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

## CATATAN: 6 halaman
# BUPATI ENREKANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKHNIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa nama Rumah Sakit Umum D aerah 'Massenrempulu' Kabupaten Enrekang sudah dikenal luas baik dikalangan masyarakat Kabupaten Enrekang maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang belum menyebut nama ' Massenrempulu ' sehingga dipandang perlu melakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
Не полностью реализуются возможности организации по повышению комфортности условий оказания услуг (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) ,оборудованной соответствующей мебелью; - наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы; - наличие и доступность питьевой воды; - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; - санитарное состояние помещений организации социальной сферы; - транспортная доступность (возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, наличие парковки)	Провести мероприятия с целью упорядочивания материально- технической базы школы и повышения уровня бытовой комфортности пребывания в школе учащихся	Регулярно в течение года	Директор школы Н.В. Агалакова, зам директора по АХЧ Силкина И.В.	Наличие современного учебного оборудования (компьютеров, инте рактивных досок) в соответствии с ФГОС	1 полугодие 2022 года
Продолжать благоустройство мест отдыха (ожидания)	1 полугодие 2022 года	Зам .директора по АХЧ Силкина И.В.	Наличие мебели (величение посадочных мест в зоне ожидания)	1 полугодие 2022 года
Установка кулера с питьевой водой в общедоступном месте	2полугодие 2022 года	Установка кулера с питьевой водой в общедоступно м месте.	2полугодие 2022 года
Оснащение санитарно- гигиенических помещений всем необходимым для соблюдения гигиенических норм	В течение года	Наличие санитарно- гигиенических средств	В течение года
Совершенствование системы наблюдения (перевести пульт наблюдения в холл школы в холл 1 этаж)	1 полугодие 2022 года	Зам .директора по АХЧ Силкина И.В.	Установлен пульт наблюдения в холл школы	1 полугодие 2022 года

III. Доступность услуг для инвалидов
Обеспечены не все необходимые условия доступности услуг для инвалидов	Обеспечить психологическое консультирование учащихся, детей с ОВЗ, детей – инвалидов, а также родителей на постоянной основе	В течение года	Директор школы Н.В. Агалакова, зам. директора Е.В.Волосатова	Создание доступной среды в школе для детей с ОВЗ	В течение года
Взаимодействие со службами социальной поддержки населения, общественными организациями. Обеспечение возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому	В течение года	Зам. директора по УВР Е.В.Волосатова	Наличие планов и графиков работы психологическ ой и социально - педагогически х служб	В течение года
Провести дублирование надписей рельефно-точечным шрифтом Брайля	2полугодие 2022 года	Зам. директора по АХЧ Силкина И.В.	Дублирование надписей рельефно- точечным шрифтом Брайля	2полугодие 2022 года