- 1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah.
- 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
- 6. Angkutan Laut adalah Angkutan yang menggunakan Kapal Motor, Perahu Motor dan Perahu Layar diperuntukkan mengangkut orang dan barang;
- 7. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan angkutan diperairan, kepelabuhan serta keamanan keselamatannya;
- 8. Kapal adalah kendaraan dengan bentuk dan jenis bentuk apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- 9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan modal transportasi.
- 10. Kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar modal besar mendorong perekonomian nasional dan daerah;
- 11. Reklamasi adalah Kegiatan Pembangunan di Daerah Lingkungan Kerja dan di Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut meliputi kegiatan membuat bangunan fasilitas di sisi air dan mendirikan bangunan fasilitas lain selain fasilitas di sisi air;
- 12. Gross Tonage disingkat GT adalah ukuran daya muat/kapasitas kapal;
- 13. Perusahaan Bongkar Muat disingkat PBM adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang di pelabuhan;
- 14. Ekspedisi Muatan Kapal Laut disingkat EMKL adalah perusahaan yang bergerak dibidang Ekspedisi dan pengurusan dokumen atas muatan kapal laut;
- 15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemnerian izim usaha perikanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
- 16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
- 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 18. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 19. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

LEMBARANDAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR7TAHUN2005 SERI C NOMOR3