ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
- bahasa Indonesia, Pendidik agama dan Pendidik adat Sulawesi Tengah serta Pendidik kelas, sedangkan kebutuhan Pendidik SMP/MTs paling rendah Pendidik matematika, Pendidik bahasa Indonesia, Pendidik bahasa Inggris, Pendidik IPA, Pendidik agama, dan Pendidik adat Sulawesi Tengah;
- (4) Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan Pendidik bermutu di satuan pendidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- (5) Penempatan Pendidik di setiap satuan pendidikan harus mengacu kepada rasio 30 peserta didik per satu Pendidik dan /atau paling rendah satu bidang studi;
- (6) Penempatan Pendidik dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar daerah, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi;
- (2) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) diatur dalam peraturan Gubernur.

Paragraf 6 Pembinaan dan Pengembangan Pendidik

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Pendidik meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir;
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Pendidik meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial;
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir Pendidik meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi;
- (4) Bentuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Pendidik sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. program orientasi pendidik;
- b. pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
- c. penataran dan/atau lokakarya;
- d. pemberdayaan musyawarah pendidik mata pelajaran/ kelompok kerja pendidik/ asosiasi pendidik mata pelajaran;
- e. studi lanjut; dan/atau
- f. penugasan khusus.

Paragraf 7 Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas profesi, Pendidik berhak:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup paling rendah dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Й. Паславська “\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року

С И Л А Б У С ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Освітній ступінь Бакалавр Галузь знань 03 Гуманітарні науки Спеціальність 035 Філологія Спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Освітня програма: «Переклад (німецька та друга іноземні мови)»
- (1) Hasil inventarisasi dan indentifikasi dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif dengan paling sedikit memuat;
- a. Indentitas Pihak yang Berhak
- b. letak, luas, dan status/ jenis hak;
- c. luas dan jenis bangunan
- d. jenis penggunaan;
- e. tanaman, tumbuhan dan benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan;
- f. pembebanan hak atas tanah atau fiducia.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.
- (3) Format daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## Pasal 11

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diumumkan di kantor kelurahan/desa, kantor kecamatan dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- (3) Bentuk format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal pihak yang Berhak keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Instansi yang memerlukan tanah dalam tenggang waktu pengumuman 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi.
- (2) Apabila keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, instansi yang memerlukan tanah melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap Daftar Nominatif.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Verifikasi dan perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, yang ditandatangani oleh pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan luas tanah yang tercantum dalam bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah dengan luas hasil verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil verifikasi dan perbaikan menjadi dasar pemberian ganti kerugian.
- (5) Dalam……………………
- (5) Dalam hal keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, pimpinan Instansi yang memerlukan tanah menjelaskan alasan penolakan Keberatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pihak yang Berhak yang mengajukan keberatan.
- (6) Berita Acara Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.
## 2. Oggetto dell’Appalto

Oggetto dell’Appalto è l’affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 36 (trentasei) mesi, comprensivo dei servizi di seguito descritti, tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi. Si precisa che alcuni servizi hanno natura facoltativa, pertanto l’Istituto potrà valutare discrezionalmente se chiederne l’attivazione. Il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore. In particolare, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve avvenire mediante l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato Tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. L’OIL deve essere comunque sottoscritto con firma digitale.

L’erogazione del servizio mediante OIL rappresenta una prescrizione minima del presente capitolato e s’intende prestato dal Gestore a titolo gratuito, pertanto non saranno ammesse offerte che non prevedano l’utilizzo di tale strumento.

Al fine di garantire l’integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente dall’Istituto, il Gestore si impegna a:

- • a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati • a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dall’Istituto medesimo;
- • gratuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale, al fine di consentire • gratuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale, al fine di consentire all’Istituto di assolvere agli obblighi di firma digitale nell’utilizzo di OIL;
- • il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL. • il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL.

L’Istituto corrisponderà al Gestore il compenso e le spese annue di gestione e tenuta conto, ivi comprese le spese per attività di riscossione (par. 2.1) e di pagamento (par. 2.2), alle quali andranno ad aggiungersi, in conformità all’art. 6 dello Schema di Convenzione, anche le spese per le carte di credito, debito e prepagate (par. 2.2.1), amministrazione titoli e valori (par. 2.5).
### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

## NOMOR 10 TAHUN 2016

#### PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
########## រគាលិកលឆេើម្ប្រចាាំឆ្ាំ ២០១៦

(ក្្ុះក្រៀបតាម្លំដាប់ក្្ុះជាអកសរឡាតាំង)

ល.រ	ក្្ុះជាភាសាខ្ខ្មរ	ក្េទ្យ	រួនាទ្យី	ការយល័យ/ម្ហាវិទ្យាល័យ/សាលា
១	បាន រ៊ានលហង	ប្រស	នាយក	ក្លរោល័យរែឋបាល
២	ប៊ិ នសភ័ប្ក	ប្រស	រគាលិក	ន្ផ្េកន្ងទាំអគរ និងអគាិសនី
៣	ចាន់ សភា	ប្សី	រគាលិក	ក្លរោល័យរញ្ាីក្ល
៤	លចង វចិប្រ	ប្រស	ជាំនួយក្លរ	អនប្រធានទ្យទ្យួលរនុកសិកា
៥	ប្ជយ ម្ិនា	ប្រស	រគាលិក	ម្ជឍម្ណ្លរណ្ោះរោលភាសាអង់លគែស
៦	ជីោ លរ៉ោ	ប្សី	ប្ពឹទ្យធររស	សាលាពាណ្ិជាសាស្ដស
៧	លហង សាន	ប្រស	រគាលិក	ក្លរោល័យរែឋបាល
៨	កយច័នទតរា	ប្រស	នាយករង	ក្លរោល័យរែឋបាល
៩	ចវនា	ប្រស	ឧរក្លរប្ពឹទ្យធររស	សាលាពាណ្ិជាសាស្ដស
១០	ពិន សែលហង	ប្រស	រគាលិក	ក្លរោល័យរែឋបាល
១១	សាំ វាន់ោរី	ប្សី	រគាលិក	លែបារឺម្៉ោង់ថ្នក់ឆ្ាំសិកាម្ូល ន
១២	សរ សីោរ	ប្សី	រគាលិក	ក្លរោល័យធនធានម្នសស
១៣	លសង លៅ	ប្រស	រគាលិក	ន្ផ្េកសនតិសែ និងសោរ់ធារ់
១៤	សឹម្ សែនូវ	ប្រស	រគាលិក	ក្លរោល័យសិកា
១៥	សែសវណ្ចាន់ រា	ប្រស	ឧរក្លរប្ពឹទ្យធររស	ម្.វ សិលបៈ ម្នសសសាស្ដស និងភាសា
១៦	សវណ្ ច័នទ រ	ប្សី	រគាលិក	ក្លរោល័យសិកា
១៧	លទ្យព រសម	ប្រស	អេករចនា	ក្លរោល័យ ប្រធាន
១៨	ទ្យឹម្ សី លប្រ	ប្សី	រគាលិក	រោគរ
១៩	រូ កសល	ប្រស	រគាលិក	ម្ជឍម្ណ្លរណ្ោះរោលភាសាអង់លគែស
២០	អ៊ាង សភ័ណ្	ប្រស	រគាលិក	ក្លរោល័យធនធានម្នសស
២១	វា ប្សីហ័ង	ប្សី	រគាលិក	ន្ផ្េកចាំណ្រ និងលសវាកម្មលបាសសាំអារ
####### New section 41—sexual assault by compelling sexual touching

New section 41 provides for the offence of sexual assault by compelling sexual touching. New section 41(1) provides that a person commits an offence if—

- • intentionally causes another person (B) to touch— • intentionally causes another person (B) to touch—
- • or • or
- • or • or
- • third person; or • third person; or
- • animal; and • animal; and
- • touching is sexual; and • touching is sexual; and
- • does not consent to the touching; and • does not consent to the touching; and
- • does not reasonably believe that B consents to the • does not reasonably believe that B consents to the touching.

The definition of "touching" is in new section 37E. That section also sets out circumstances in which touching may be sexual. New section 41(2) provides that the maximum penalty for the offence of sexual assault by compelling sexual touching is level 5 imprisonment (10 years maximum). This is the same maximum penalty as the new offence of sexual assault. New section 41(3) provides that it is not a defence to a charge for an offence against subsection (1) that, at the time of the conduct constituting the offence, A was under a mistaken but honest and reasonable belief that the touching was not sexual. New section 41(4) provides that a person does not commit an offence against subsection (1) if—

- • touching is of a person and is caused to be done by • touching is of a person and is caused to be done by A in the course of a procedure being carried out by A in good faith for medical or hygienic purposes; or
- • touching is of an animal and is caused to be done by • touching is of an animal and is caused to be done by A in the course of a procedure being carried out by A in good faith for veterinary, agricultural or scientific research purposes.

12
7

- уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий;

4) должностные лица иностранных государств, то есть лица, наделенные в иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств полномочиями, аналогичными указанным в пунктах 1 - 3 части четвертой статьи 4 Уголовного кодекса, включая третейских судей и присяжных заседателей, а равно должностные лица международных организаций, члены международных парламентских собраний, судьи и должностные лица международных судов.

## О дополнении перечня дискредитирующих обстоятельств увольнения

Законом от 28 мая 2021 г. статья 47 Трудового кодекса дополнена новым основанием увольнения – нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных (пункт 10 части первой статьи 47 Трудового кодекса). Данное основание является мерой дисциплинарного взыскания, в связи с чем оно отнесено к дискредитирующим обстоятельствам увольнения. Соответствующее дополнение внесено в 6.141). пункт 6 Декрета № 5 (подпункт Указанное основание увольнения применяется без учета порядка и условий, установленных статьями 43 и 46 Трудового кодекса при увольнении по инициативе нанимателя, но с соблюдением требований главы 14 Трудового кодекса и пункта 7 Декрета № 5. Справочно: Пункт 7 Декрета № 5 предусматривает проведение проверки допущенных работником нарушений, результаты которой следует оформить актом (служебной запиской), а также затребовать письменное объяснение работника. При этом указанные акты (служебные записки) и объяснения подлежат хранению в организации не менее пяти лет.

## О приведении Декрета № 5 в соответствие с Трудовым кодексом

Подпункт 3.4 пункта 3 Декрета № 5 дополнен нормой, предоставляющей право руководителю организации (нанимателю) незамедлительно отстранять работника от работы в случае, если работник призывает других работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин.
- Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем его исследовательских способностей в процессе саморазвития,
- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности;
- Часы проектной деятельности, познавательной деятельности ведут сами учителя. Итоги проектной деятельности можно наблюдать участиями детей в различных конференциях как внутри класса, так и в школе, вне школы. Достижения учеников нас только радуют. Участвуют на окружных, региональных, международных олимпиадах, научно-практических конференциях.
- В этом году по желанию родителей ввели кружок информатики, где ученики овладевают навыками работы с компьютером.
- За три года обучения учениками через внеурочную деятельность созданы условия для формирования у младших школьников способности к организации самостоятельной деятельности, коммуникативности, ответственности, саморегуляции, уважительного отношения к окружающим, к иной точке зрения, ответственности, исследовательского интереса.
- В классах составлены маршрутные листы участия во внеурочной деятельности, ведется мониторинг участия каждого ученика.
- Самым сложным был вопрос по осуществлению деятельностного подхода во внеурочной деятельности, особенно, что касается учителя начальных классов, реализующего направления внеурочной деятельности. Пока пришли к выводу о том, что через освоение современными образовательными технологиями учителем возможно получить те ожидаемые результаты внеурочной деятельности, которые прописаны в стандарте. Кроме этого следует обратить внимание на формирование универсальных учебных действий у младших школьников, которые и обеспечивают компетенцию – «научить учиться».
- Можно сделать следующие выводы:
- 1.Есть необходимость в доработке внутренней и внешней оценки полученных результатов освоения требований основной образовательной программы. Обратить внимание на критерии и оценку результатов внеурочной деятельности.
- 2. Необходимо разработать формы работы с родителями и общественностью, приобщая их к ответственности и осознанию того, что полученные результаты зависят и от них самих.
- Продолжается работа по укреплению материально-технической базы. В связи с ранним обучением английского языка, интересом родителем к информатике, в нашей школе создается второй кабинет информатики для учащихся начальных классов.
- Все ученики оснащены учебно-методическим комплектом. Классы полностью обеспечены школьной мебелью. В двух кабинетах установлены интерактивная доска, и интерактивная приставка, есть игровые зоны. В связи с тем, что наша школа является первой в улусе по введению новых стандартов, Министерством образования нам выделены и получены 2 кабинета начальных классов. Вместе с тем, нужно отметить и
умельцев.
5.	Готовность ОУ к распространению опыта (наличие методических разработок, публикаций, дополнительных профессиональных образовательных программ, возможность использования информационных технологий и т.д.)	Готовится буклет о работе кружка
6.	Возможные формы распространения опыта	Участие на педчтениях, НПК «Первый шаг», «Шаг в будущее»

# Информационная карта

1. Данные об образовательном учреждении (ОУ)
Параметры информации	Содержание информации
1.	Полное наименование ОУ (в соответствии с Уставом учреждения)	Муниципальное общеобразовательное учреждение Малыкайская СОШ имени М.В. Мегежекского Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
2.	Руководитель ОУ	Евсеева Мария Петровна
3.	Адрес ОУ	РС (Я), Нюрбинский район, с. Малыкай, ул. Степана Васильева №2
4.	Телефон, факс	(41134) 34395, 34396
5.	e-mail	school-malikay@yandex.ru
6.	Интернет сайт ОУ	maalykay-school.ucoz.ru
7.	Количество обучающихся	Всего-344: 1ст-116уч, 2ст-157уч, 3ст-71 уч.
2. положительного опыта введения и реализации ФГОС общего 2. положительного опыта введения и реализации ФГОС общего образования
1.	Автор (руководитель авторского коллектива) представляемого опыта, должность	Евсеева Мария Петровна, директор ОУ
2.	Тема представляемого опыта	«Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС второго поколения в ОУ»
3.	Область применения опыта: образовательный процесс ( в том числе, внеурочная деятельность); создание условий для реализации основной образовательной программы (нормативно-правовые, организационные, информационные, кадровые, научно-методические, финансовые, материально- технические)	• решения о внедрении • решения о внедрении ФГОС; Локальные акты. Методические • рекомендации к разработке ООП НОО; программы духовно- нравственного развития школьников. Разработка учебного плана; Технология формирования • универсальных учебных действий; Организация динамической паузы. •
4.	Сущность представляемого опыта (не более 1000 знаков): ключевая идея, решаемые цель и задачи; полученные результаты, каким образом, за счет чего они достигнуты; сроки реализации; возможные затруднения и	Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
''Discriminarea în funcţie de orientarea sexuală nu are sub nicio formă loc în Uniunea Europeană. Şi, atât cât îmi va sta în putere, voi acţiona împotriva acesteia. Inclusiv prin suspendarea distribuirii fondurilor şi aducerea guvernelor în faţa justiţiei'', a spus Ursula von der Leyen într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu cetăţeni europeni pe reţelele de socializare. Ea a răspuns astfel unei întrebări despre ''discriminarea'' persoanelor LGBTI (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transsexuali, intersexuali) în Polonia şi Ungaria. Ursula von der Leyen a adăugat că va face presiuni ''pentru a exista o recunoaştere reciprocă a relaţiilor familiale în UE, pentru că dacă eşti părinte într-o ţară, eşti în toate'' şi a amintit că în prezent Comisia Europeană lucrează la o ''strategie LGBTI'' a Uniunii Europene pe care o va prezenta curând. ''Fiecare persoană în Europa trebuie să fie liberă pentru a fi cine doreşte şi să iubească pe cine doreşte, în toate ţările europene'', consideră şefa Comisiei Europene. Ea a criticat în mod repetat ''zonele libere de LGBT'' decretate în Polonia, în opinia sa acestea fiind ''zone fără umanitate'', conform declaraţiei sale cuprinse în recentul discurs despre Starea Uniunii susţinut în plenul Parlamentului European. Comisia Europeană a respins în luna iunie finanţări pentru şase localităţi poloneze din cele circa o sută care au stabilit astfel de zone. .......................................................

## FRANTA Franța va interzice lămpile de încălzire pentru terase Oana Racheleanu in Business, EcoLIFESTYLE, Poluare 25 September 2020

Începând cu anul 2021, lămpile cu gaz pentru încălzirea teraselor vor fi interzise în Franța. În Paris, 75% dintre restaurante folosesc iarna astfel de lămpi, ceea ce înseamnă propan consumat și emisii de dioxid de carbon eliberate în aer. Decizia îi aparține Ministrului Mediului, Barbara Pompili, care a declarat că folosirea sistemelor de încălzire pentru exterior reprezintă „o aberație ecologică”.
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Саратовской области или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 7.1. Районное Собрание утверждает решением порядок предоставления специально отведенных мест, помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области. Администрация Екатериновского муниципального района постановлением определяет перечень мест, помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области.

- 7.2 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
- 7.3 Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3-1 К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

- 1) предупреждение;
- 2) освобождение депутата, от должности в представительном органе муниципального образования, с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, до прекращения срока его полномочий;
- 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
- 4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, до прекращения срока его полномочий;
- 5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

7.3-2 Порядок принятия решения о применении к депутату, вышеизложенных мер ответственности определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Саратовской области.

## Статья 23. Полномочия депутата районного Собрания

- 1. Депутат районного Собрания имеет право:
- 1) принимать участие в деятельности районного Собрания;
- 2) принимать участие в деятельности постоянных депутатских комиссий районного Собрания, постоянных и временных комиссий и групп при районном Собрании;