ahmedheakl/docatlas_instruct huggingface dataset:
-20-

dikategorikan melalui media elektronik atau media nonelektronik.

## Kesepakatan Rapat 9 Juni 2022:

Reformulasi rumusan Pasal 33 menjadi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyebarluasan Peraturan Badan dilakukan oleh Biro, Pemrakarsa, dan/atau unit kerja terkait.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. mengunggah Peraturan Badan ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPOM dan/atau media informasi lainnya; dan/atau
- b. melaksanakan sosialisasi, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan lainnya secara daring dan/atau luring.
- (3) Peraturan Badan yang akan disebarluasakan merupakan naskah salinan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

BAB V EVALUASI PERATURAN BADAN

Pasal 34

- (1) Evaluasi Peraturan Badan dilaksanakan terhadap Peraturan Badan yang paling sedikit telah ditetapkan 2 (dua) tahun.
- (2) Evaluasi Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja berkoordinasi dengan Biro.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Masukan Direktorat Standardisasi Obat:

- • konfirmasi terhadap Pasal 34 apakah evaluasi yang • konfirmasi terhadap Pasal 34 apakah evaluasi yang dimaksud ini adalah penilaian indeks kualitas kebijakan ? jika iya agar diatur lebih jelas mengingat Unit Pemrakarsa khususnya di Kedeputian 1 juga melakukan evaluasi kebijakan/peraturan melalui kegiatan survei.
### KOP SURAT PERUSAHASAN (Jika Badan Usaha)

Jakarta, ..........................2016
Nomor	:
Lampiran	:
Perihal	:	Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Kepada Yth : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta .................... di- Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pengusaha	:	.............................................................................
Alamat Pengusaha	:	.............................................................................
Nomor KTP	:	.............................................................................
Jabatan	:	.............................................................................
Bentuk Usaha	:	Badan Usaha / Perorangan
Alamat Kantor	:	.............................................................................
Nama Perusahaan	:	.............................................................................
Kapasitas yang tersedia	:	.............................................................................
Merek Usaha	:	.............................................................................
Nama Pengurus (Badan * Usaha)	:	.............................................................................
Nomor Akta Pendirian (Badan * Hukum)	:	.............................................................................
Perubahannya Perubahannya (Badan Hukum)	:	.............................................................................
Nomor & Tanggal Pendaftaran Pariwisata	:	Nomor ...................... Tanggal ...........................
Nomor & Tanggal Dokumen Lingkungan Hidup	:	Nomor ....................... Tanggal ...........................
Nama & Nomor Izin Teknis	:	Nama ................................. Nomor ................................
Kantor Usaha Penyeleggara (khusus usaha impresariat)	:	.............................................................................

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, dengan ini kami mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Jenis Usaha Tanda Daftar Usaha Biro Perjalanan Wisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

- 1. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data;
- កផាត្កលើោរបកងកើត្ទំនាក់ទំនង - តាមដ្ឋនោររី កចករមើន និងសកសរមួលសផនោរ
៤	លទធផលរំពឹងទុក	ករោយកពលបញ្ចប់កមករៀនកន៉ះសិោោមនឹងអាច៖ ពណ្៌នាបានពីោនភាពវិបត្តិផ វចិត្តកុោរ តាមរយៈោរករបើរបាស់ទរមង់នន - ោរវាយត្នមែែ៏រត្ឹមរត្ូវ ករៀបចសផនោរកដងោរជ្ួយោំរទែល់កុោរ - ោនទំនួលេុសរត្ូវកដងោរកធែើោរជ្ជមួយកុោររបកបកដ្ឋយវជ្ជជ្ីវៈោន - របសិទធភាពេពស់
៥	សំណ្រគនែឹ៉ះ	១.កត្ើគួរកធែើែូចកមតចកដងោរបកងកើត្សផនោរោំរទជ្ជក់លាក់សរោប់កុោរសែល ោនបទពិកោធន៍ពីោរប៉ះពាល់ផល វចិត្ត និង ACEs ឱ្យោនរបសិទធភាព និង ត្ោភាព ?
៦	ឯកោរសរោប់អាន និងធនធានកផេងៗ	- 2 - 2 Gross, J. J. (Ed.). ( Handbook of emotion regulation ( nd ed.). The Guilford Press. 2007). - Gunnar, M. R., & Quevedo, K. ( The development of emotion regulation : Biological and behavioral considerations. In J. J. Gross (Ed.), 199-218). Handbook of emotion regulation (pp. The Guilford Press. 2011). - Semple, R. J., & Lee, J. ( Mindfulness-based cognitive therapy for children : A guide for therapists, parents, and caregivers. The Guilford Press. 2008). - Lantieri, L., & Goleman, D. ( Building emotional intelligence : Techniques to cultivate inner strength in children. Sounds True. 2024). - Short, M. ( Teaching emotional regulation to twice-exceptional students . Express News. https://www.expressnews.com/opinion/commentary/article/twice- 20038844. exceptional-students-texas- php 2024 24). - The Guardian. ( , November Resilience interventions in education : Why coping strategies should be a staple of education. The Guardian.

សបាហ៍ទី១៥ កមករៀនទី១៥ និរនតរភាពននវបបធម៌យល់ែឹងពីោរប៉ះទងគិចផ វចិត្ត

១	ោលបរិកចិទ/ កោង
២	អ្ោរ
៣	េែឹមោរ	- ោរអ្ប់រំអាជ្ីពជ្ជរបចាំ - បកងកើត្បរោនសុវត្ថិភាព - ពរងឹងទំនាក់ទំនងរវាងរគូ សិសេ និង អាណ្តពាបាល - បកងកើត្កមមវធី Mentor: ករៀបចំកែើមបីោរផាល់ជ្ូនភាពនែែមិនរត្ូវោរបងរជ្ជរបោរកត្់ - កសវារបឹកាកយាបលសរោប់រគូ និងសិសេ
៤	លទធផលរំពឹង ទុក	ករោយកពលបញ្ចប់កមករៀនកន៉ះសិោោមនឹងអាច៖ - ពណ្៌នាបានពីអ្ែីកៅជ្ជនិរនតភាព ននោរោំរទវបត្តិផ វចិត្តរគូ និងសិសេ - ករៀបចសផនោរបនតនិរនតភាពសរោប់ជ្ួយោំរទែល់កុោរសែលរងផលប៉ះពាល់ - ោនទំនួលេុសរត្ូវកដងោរកធែើោរជ្ជមួយកុោររបកបកដ្ឋយវជ្ជជ្ីវៈោនរបសិទធភាពេពស់
៥	សំណ្រគនែឹ៉ះ	កត្ើោនវធីោស្រសអ្ែីេែ៉ះសែលអាចកធែើបានកែើមបីរកានិរនតន៏ភាព ននោរសែទំសុេោលភាពផល វ ចិត្តកុោរ កៅកដងោលា និង កែើមបីោំរទែល់សិសេសែលោនបទពិកោធន៍ពី ACEs រ ោរប៉ះ ទងគិចផ វចិត្ត ?
៦	ឯកោរ សរោប់អាន និងធនធាន កផេងៗ	- (2008). សសែ ងយល់ពីោរប៉ះទងគិចផវចិត្តកៅកមដជ្ជ (2 - (2008). សសែ ងយល់ពីោរប៉ះទងគិចផវចិត្តកៅកមដជ្ជ (2 nd ed.) - Mooney, P., Ryan, J. B., Bland, K., Gershwin, T., Cramer, A., Filderman, M., Menzies, H., 2023). Chang, Y.-C., Smith-Menzies, L., Xu, X., Sears, S., & Simonsen, B. ( Informing trauma-informed care in schools and other useful practices for students with emotional 32(1) 4-14. and behavioral disorders. Beyond Behavior, , https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10742956231201530 2022). - Phung, B. ( Potential challenges and future implications for trauma-informed 7 1040980. approaches in schools. Frontiers in Education, , Article https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2022.1040980/full
3

- dan/atau Bahan Obat.
- 9. Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas melakukan pengawasan penerapan standar CDOB berdasarkan surat perintah tugas.
- 10. Kepala Badan adalah kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- BAB II
- PENERAPAN STANDAR CDOB

Pasal 2

- (1) PBF, PBF Cabang, dan Instalasi Sediaan Farmasi dalam menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat wajib menerapkan standar CDOB.
- (2) Standar CDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. manajemen mutu;
- b. organisasi, manajemen, dan personalia;
- c. bangunan dan peralatan;
- d. operasional;
- e. inspeksi diri;
- f. keluhan, Obat, dan/atau Bahan Obat kembalian, diduga palsu dan penarikan kembali;
- g. transportasi;
- h. fasilitas distribusi berdasarkan kontrak;
- i. dokumentasi;
- j. ketentuan khusus Bahan Obat;
- k. ketentuan khusus produk rantai dingin; dan
- l. ketentuan khusus narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- (3) Selain PBF, PBF Cabang, dan Instalasi Sediaan Farmasi, standar CDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mutatis mutandis berlaku juga bagi Industri Farmasi dalam menyelenggarakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar CDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Selain pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan dapat menetapkan suplemen pedoman teknis CDOB yang mengatur lebih teknis mengenai pelaksanaan penerapan CDOB dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari standar CDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENGAWASAN
- 6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggunjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 7. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atas diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 8. Retribusi Pelayanan Pendapatan Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau Pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang.
- 11. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhitung atau tidak seharusnya terhitung.
- 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melasanakan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 3

Objek Retribusi adalah PenggantiannBiaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan: a. Kartu Tanda Penduduk ;

- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Surat Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Usulan program dan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas secara bersama antara unsur Perusahaan, dan unsur Pemerintahan Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan program dan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dari rencana skala prioritas pembangunan Aceh dan/atau pembangunan kabupaten/kota.

BAB VI PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Pengelolaan program TJSLP dilaksanakan oleh Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporannya kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- Pasal 15
- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendataan, monitoring dan evaluasi program TJSLP merupakan Perusahaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan nilai investasi antara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pendataan, monitoring dan evaluasi program TJSLP merupakan Perusahaan yang memiliki nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan/atau Perusahaan yang dikeluarkan persetujuan dan/atau perizinannya oleh Pemerintah Aceh.

BAB VII FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
titolo di dotazione ordinaria, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’anno precedente. Il Gestore procede di iniziativa per l’immediato rientro delle aperture di credito utilizzate non appena si verifichino le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari. L’Istituto, alla scadenza della Convenzione sottoscritta con il Gestore e in vigenza di un nuovo rapporto con altro cassiere, si impegna fin dalla sottoscrizione della Convenzione, non appena si verifichino le entrate relative ai connessi finanziamenti statali o comunitari, a disporre il pagamento a favore del Gestore per la completa chiusura dell’esposizione per aperture di credito concesse ai sensi del presente articolo. L’importo dell’apertura di credito deve comunque corrispondere all’importo realmente approvato e comunque tener conto di eventuali parziali ammissioni agli importi dei bandi a cui la scuola partecipa. Per ciascuna richiesta l’Istituto corrisponderà al Gestore il tasso indicato in sede di presentazione dell’offerta, conformemente con quanto previsto all’art. 13 dello Schema di Convenzione. Il tasso d’interesse passivo sulle aperture di credito dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

### 2.5 Amministrazione titoli e valori

Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell’organo competente dell’Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell’Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente scolastico dell’Istituto. Per tale servizio, l’Istituto corrisponderà al Gestore il compenso annuo indicato in sede di presentazione dell’offerta che sarà ricompreso nell’ambito dell’art. 14 dello Schema di Convenzione.
• អ្ន កទិញទ្វេថឆាយ ម្តូវបាថអ្ថុញ្តិទអាយោក់ម្ទពយបញ្ំ ឬ • អ្ន កទិញទ្វេថឆាយ ម្តូវបាថអ្ថុញ្តិទអាយោក់ម្ទពយបញ្ំ ឬ ោក់ជាម្ទពយធានា ថូវកិច្ចម្ពមទម្ពៀងទ្វថឆាយទោយោថការយល់ ម្ពមពី អ្ន កលក់ទ្វេ ថឆាយ បាថទទ ?
ការម្ិន ប្បកួត្ ប្បដជង / ការសម្ងត្់	• • ទពលថិងទម្កាយទពលបញ្ចប់កិច្ចម្ពមទម្ពៀងសិទធិអាជ្ីវកមមឬទទ ? ទតើគំលាតរយៈទពលប៉ាុនាថអាច្ទ្េើបាថ បនាប់ពីកិច្ចម្ពមទម្ពៀងផ្ទច្់ • មុខម្តូវបាថបញ្ប់ ? កលងតំបថ់ណាខៃេះ ? •
ពសេងៗ	• វច្ាប់ម្គប់ម្គងទំនាក់ទំថង • វច្ាប់ម្គប់ម្គងទំនាក់ទំថង ពាណិជ្ជកមមរវាង អ្ន កលក់ទ្វេ ថឆាយ / អ្ន កទិញទ្វេ ថឆាយ រមទំង បទបបញ្ញ តតិកិច្ចសថា ការទរៀបច្ំវិរញ្វតលថិងការបញ្ប់អាណតតិន្ែរ ឬទទ ? ទបើមាថ ទតើកិច្ចសថាបំទពញតាមតម្មូវការទំងអ្ស់ទទ ?
- 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang selanjutnya disingkat SKPD lain adalah Satuan KerjaPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan selain di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup.
- 6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 8. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untukmencapai tujuan.
- 10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
Commercial, partnerships and external relations

- • Ensure all income generating activities are explored and fully developed in an appropriate time frame.
- • Build excellent relationships with schools, children’s services, charities and the local community at all levels to maximise referrals and partnership opportunities
- • Provide reports and oversight to the Operations Director of suggested partnerships and forums in local areas.
- • Actively promote Honeypot Children’s Charity by communication, attending local community groups and contact with statutory bodies.

Finance and Administration

- • Take responsibility for delivering programs and services within allocated budgets and for setting future years’ budgets to meet strategic objectives.
- • Reconcile monthly bank statement of expenditure (Scotland).
- • Prepare quarterly status reports for Director of Operations and leadership team.
- • Identify and implement the most cost-effective ways of working without compromising the quality of Honeypot’s services.
- • Ensure that the house/charity systems, organisations, and processes are well considered, efficient and fit for purpose, upholding the principles of transparency, integrity and probity.
- • To work closely with the Leadership team and fundraising team on relevant matters, e.g. Gifts in kind, funding applications etc.

Strategic Planning:

- • To work with the leadership team and CEO to develop strategic plans for the future direction of Children’s Services ensuring the house is utilised to it’s full capacity.
- • Support the plans to develop Honeypot as a social enterprise and implement specific processes as directed by the CEO.
- • To be responsible for the implementation of strategic plans that are relevant to Operations.
14.	Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-350/PJ/2020, KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah; dan
15.	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota …. tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota … Nomor: …../PJ.08/202 4 , Nomor: …./PK. 5/2024, dan Nomor …./…./202 4.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT	: : : : :	KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......... Membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Ini. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, serta pembangunan data perpajakan yang berkualitas di Badan Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun 2024. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas: 1. Pembina; 2. Ketua Tim; 3. Sekretaris Tim; 4. Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data; dan 5. Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama; Pembina, memiliki tugas sebagai berikut: 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; 2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Ketua Sub Tim terkait pelaksanaan tugas; 3. menetapkan surat keputusan tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan
învăţătoarea parcurge zilnic 14 kilometri pe jos, conştientă că ea este singura care poate modela nu doar suflete, ci şi destine. Drumul spre Cornăţea, județul Maramureș, este prăfuit și plin de gropi. Doar mașinile de teren sau căruțele trase de cai pot să ajungă în locul în care trăiesc şi astăzi peste 200 de oameni. Şase copii, de vârste școlare diferite, reprezintă motivul pentru care Ana Masnița parcurge zilnic cei 14 km pe jos, indiferent de anotimp. „Mi-s dragi copiii și trebuie să fac efortul ăsta, că mi-s dragi copii, trebuie să urc la la ei, ca-s micuți”, spune învățătoarea Ana Masnița.

### Cei mai mulți elevi într-un an au fost 17. Învățau în două ture

Cea mai mică școală din România are doar 12 metri pătrați și funcționează într-o căsuţă de lemn închiriată, într-un cătun în care nu există nici astăzi electricitate. În 2015, o asociaţie non-guvernamentală a montat panouri solare pe școală, dar și pe casele în care trăiesc elevi. Prin școala care funcționează de mai bine de șase decenii s-au perindat generații de elevi. Cei mai mulţi, simultan, au fost 17. Veneau în două ture, pentru că altfel nu încăpeau în cămăruța din vârf de munte.

- - Cel mai greu moment care a fost?

- Când am intrat în epidemie, spune învățătoarea. Că tot timpul copiii mă întrebau: Doamna învățătoare, când începe școala? Doamna învățătoare, când începe școala?

- - Care a fost momentul în care v-ați simțit cea mai mândră de elevii de aici?
- - Când ajung deja la școală, mărturisește învățătoarea.

### Copiii care visează să ajungă polițiști

Cătunul este răsfirat pe dealuri și nu toți elevii ajung zilnic la școală. Astăzi la cursuri au fost prezenți doar trei, în timp ce restul și-au ajutat părinții la treburile gospodăreşti. Ioana are 9 ani şi este mâna dreaptă a mamei sale. „Păi, dacă nu era (școală - n.r.) aici, mai departe să meargă e mai greu. Trebuie s-o conducem ba un părinte, ba altul. Ei sunt mici și mai bine aici, măcar până în clasa a IV-a”, spune mama fetiței.