Deklarasi "Pemulihan Kemerdekaan Republik Latvia" () diadopsi pada 4 Mei 1990, oleh Majelis Agung dari Republik Sosialis Soviet Latvia. Deklarasi ini menyatakan bahwa, meskipun Latvia secara "de facto" telah kehilangan kemerdekaannya pada tahun 1940, ketika dianeksasi oleh Uni Soviet, negara ini secara "secara de jure" tetap menjadi negara berdaulat karena aneksasi yang dilakikan bersifat inkonstitusional dan bertentangan dengan kehendak masyarakat Latvia. Oleh karena itu memutuskan bahwa Pakta Molotov–Ribbentrop dan pendudukan Uni Soviet atas Latvia pada tahun 1940 merupakan tindakan ilegal, dan membatalkan deklarasi penggabungan Latvia ke Uni Soviet pada 21 Juli 1940, kembali memberlakukan Konstitusi Latvia 1922, yang kemudian sebagian ditangguhkan, dan menetapkan masa transisi untuk kemerdekaan "de facto", yang akan berakhir pada sesi pertama Saeima. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa selama masa transisi Konstitusi Republik Sosialis Soviet Latvia dan undang-undang lainnya akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan pasal 1, 2, 3 dan 6 Konstitusi Latvia, yang diperkuat oleh deklarasi. Deklarasi ini menguraikan untuk membuat edisi baru Konstitusi Latvia. Hak sosial, ekonomi, budaya dan politik yang diberikan kepada warga negara dan penduduk Latvia sesuai dengan hak asasi manusia internasional. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa Latvia akan membentuk hubungan dengan Uni Soviet atas dasar Perjanjian Damai Latvia-Uni Soviet pada tahun 1920, dimana Uni Soviet telah mengakui kemerdekaan Latvia yang tidak dapat diganggu gugat. 4 Mei menjadi hari libur nasional di Latvia.