Tidak seperti republik-republik Hispanik di sekelilingnya, Brasil menikmati stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, serta secara konstitusional menjamin kebebasan berpendapat dan menghormati hak-hak sipil, walaupun terdapat batasan bagi perempuan dan budak; bahkan budak dianggap bukan sebagai warga negara, tetapi sebagai properti. Parlemen Kekaisaran Brasil yang bikameral dan badan legislatif di tingkat provinsi dan lokal dipilih melalui metode yang relatif demokratis pada masa tersebut. Akibatnya, meletus konflik ideologis antara Pedro I dengan faksi di parlemen terkait peran raja dalam pemerintahan. Pedro I juga menghadapi permasalahan lain, seperti kegagalan dalam Perang Cisplatina melawan Provinsi Bersatu Río de la Plata yang mengakibatkan lepasnya salah satu provinsi Brasil (nantinya menjadi Uruguay) pada tahun 1828. Walaupun berperan penting dalam memerdekakan Brasil, Pedro menjadi Raja Portugal pada tahun 1826, tetapi mengundurkan diri untuk memberikan jabatan kepada putri tertuanya. Dua tahun kemudian takhta sang putri diambil alih oleh adik Pedro  I. Karena merasa tidak mampu mengurus masalah Brasil dan Portugal secara bersamaan, Pedro I mengundurkan diri dari jabatan Kaisar Brasil pada tanggal 7 April 1831 dan kemudian langsung berangkat ke Eropa untuk mengembalikan putrinya ke takhta.