Wilayah ini secara resmi diperintah oleh Pemerintah Regional Kurdistan (KRG), dan beribu kota di Arbil. Kurdistan menganut sistem demokrasi parlementer, dan parlemen regional mereka terdiri dari 111 kursi. Masoud Barzani, yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2005, terpilih kembali pada tahun 2009. Pada bulan Agustus 2013, parlemen memperpanjang masa kepresidenannya selama dua tahun. Masa kepresidenannya berakhir pada 19 Agustus 2015 setelah para partai politik gagal untuk mencapai persetujuan dalam rangka memperpanjang masa kepresidenannya. Konstitusi Irak yang baru, mendefinisikan Wilayah Kurdistan sebagai entitas federal di dalam Irak, dan membuat bahasa Kurdi dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi bersama Irak. Empat kegubernuran, yang terdiri dari Duhok, Hawler, Silemani, dan Halabja memiliki luas dan populasi yang mencapai 5.5 juta (perkiraan 2015). Pada tahun 2014, selama krisis Irak 2014, pasukan Kurdistan Irak juga mengambil alih beberapa wilayah Irak Utara yang dipertentangkan.