Presiden Abdul Rahman Arif dan PM Tahir Yahya, digulingkan selama kudeta 17 Juli yang dipimpin oleh Ahmed Hassan al - Bakr dari Partai Ba'ath, yang sebelumnya memegang kekuasaan pada tahun 1963. Hussein melalui jabatannya sebagai kepala dinas intelijen de factopartai, menjadi pemimpin negara de facto pada pertengahan 1970-an, dan menjadi pemimpin de jure pada tahun 1979 ketika ia berhasil al - Bakr di kantor sebagai Presiden. Selama "de jure" pemerintahan al- Bakr, perekonomian negara berkembang, dan posisi Irak dalam dunia Arab meningkat. Namun, beberapa faktor internal mengancam stabilitas negara, di antaranya konflik negara Irak dengan Iran dan komunitas Muslim Syiah. Masalah eksternal adalah konflik perbatasan dengan Iran, yang akan berkontribusi pada Perang Iran-Irak.