Pada saat pelaksanaan Konferensi Yalta yang diselenggarakan pada bulan Februari 1945, Uni Soviet sedang berada dalam puncak kekuasaannya, sementara front di Eropa Barat dan Italia belum bergerak secepat seperti apa yang diharapkan. Dalam konferensi tersebut, Sekutu melanjutkan pembahasan dan secara informal mengakhiri keputusan tentang tatanan pasca-perang di Eropa. Churchill dan Roosevelt sepakat mengenai Garis Curzon sebagai dasar perbatasan Polandia bagian Timur, tetapi tidak setuju dengan Stalin tentang perluasan wilayah Polandia bagian Barat, yang mengorbankan Jerman. Polandia akan mendapatkan kompromi sementara (hingga pemilihan bebas disepakati) atas Pemerintah Persatuan Nasional, termasuk pemerintahan yang telah ada, yakni Pemerintah Sementara Republik Polandia (, RTPP atau pemerintah Polandia komunis), yang kemudian secara informal dianggap sebagai kekuatan utama dan pro-Barat. Terdapat pertentangan tentang masuknya Pemerintah Polandia dalam pengasingan di London, sebagai faksi utama yang pro-Barat dalam Pemerintah Persatuan Nasional. Pemerintah Polandia dalam pengasingan bereaksi terhadap pengumuman Yalta (tidak seperti hasil Konferensi Teheran, hasil Konferensi Yalta diumumkan ke publik) dengan protes keras. Negara Bawah Tanah di Polandia, melalui Dewan Persatuan Nasionalnya yang berjalan secara diam-diam, mengeluarkan tanggapan secara pragmatis dan terukur, menyesali pengorbanan yang dibebankan atas Polandia, tetapi mengharapkan perwakilan pemerintah membangun dan berkomitmen untuk dapat beradaptasi terhadap situasi dan mendorong "hubungan yang damai dan bersahabat" dengan Uni Soviet. Dewan tersebut menyatakan kesiapannya untuk turut berpartisipasi dalam konsultasi yang mengarah kepada pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional.