Pendirian sistem perdagangan modern dilandaskan pada pengalaman selama periode antarperang, ketika negara-negara berupaya memperbaiki keadaan ekonomi mereka dengan mengambil kebijakan yang berdampak buruk terhadap negara lain, seperti protektionisme, devaluasi mata uang, dan pengendalian modal. Contohnya adalah Undang-Undang Smoot-Hawley tahun 1930 di Amerika Serikat yang menaikkan tarif dari 38% menjadi 52%. Akibat penetapan undang-undang ini, mitra-mitra dagang Amerika Serikat mengambil tindakan balasan. Kemudian terjadi efek domino setelah perdagangan mulai beralih ke pasar lain, karena negara yang menjadi pasar baru tersebut lalu juga mengambil tindakan proteksionisme, yang lagi-lagi berujung pada tindakan balasan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara ingin agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan oleh sebab itulah mereka berupaya mendirikan organisasi-organisasi internasional yang dapat menanggulangi hal tersebut. Maka digelarlah Konferensi Bretton Woods pada Juli 1944 yang menjadi landasan berdirinya Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, Konferensi Dumbarton Oaks pada Agustus-Oktober 1944 yang akhirnya berujung pada pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Konferensi Havana tentang Perdagangan dan Kesempatan Kerja pada November 1947-Maret 1948 yang melahirkan Piagam Havana. Piagam ini merupakan kerangka hukum bagi sebuah lembaga internasional yang dapat mengurus perdagangan antarnegara, yaitu Organisasi Perdagangan Internasional (, disingkat ITO). Piagam ini mengatur berbagai hal, seperti penetapan asas perlakuan yang sama untuk semua anggota (, disingkat MFN) tanpa syarat kepada semua negara anggota serta pembentukan prosedur untuk menyelesaikan sengketa. Dengan ini, para pendirinya berharap agar pengurangan hambatan terhadap perdagangan akan meningkatkan pendapatan dan meredakan konflik politik atau sengketa dagang yang ditakutkan dapat memicu konflik yang lebih besar.