Setelah kemerdekaan Indonesia, "öri" ditetapkan sebagai pemerintahan Daerah Tingkat II yang berada di atas desa tetapi di bawah kecamatan. Namum fungsi "öri" terbatas pada peyelenggaraan acara adat sementara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa. Pada tahun 1965, "öri" dihapus melalui Keputusan Gubernur.