Pada 15 September 1999, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1264 yang menyetujui pengiriman pasukan penjaga perdamaian internasional ke Timor Timur untuk bertindak menghentikan kekacauan. Pasukan ini dipimpin Australia, direstui Indonesia, dan dinamakan INTERFET (International Force East Timor). Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menolak mengirimkan pasukan untuk intervensi karena khawatir akan konsekuensi politik dan ekonomi jika terjadi konflik dengan Indonesia. AS juga merasa telah mengambil risiko dan menanggung biaya terbesar untuk intervensi internasional dalam Perang Bosnia dan merasa bahwa negara-negara sekutunya harus mengambil andil lebih. Undang-undang yang disebut Helms-Biden Act yang disahkan pada 1999 membatasi dukungan militer AS terhadap PBB. Setelah Resolusi 1264, Presiden AS Bill Clinton menawarkan bantuan terbatas AS untuk INTERFET, termasuk "komunikasi, bantuan logistik, intelijen, pengangkutan personel dan material, serta koordinasi tanggapan kemanusiaan." Alhasil, terjadi situasi yang unik bagi Australia yang sebelumnya belum pernah menjadi pemimpin koalisi internasional, dan juga unik bagi AS yang kini hanya berperan sebagai pembantu koalisi. Menurut laporan NATO, doktrin militer kedua negara belum mempersiapkan rencana untuk situasi ini.