Dewan Keamanan mencatat keputusan dari orang-orang Timor Timur dalam Referendum Otonomi Khusus untuk memulai proses transisi di bawah administrasi PBB menuju kemerdekaan. Pasukan Internasional untuk Timor Timur (, INTERFET) dikerahkan dan kemudian kerjasama yang berkelanjutan diperlukan antara pemerintah Indonesia dan INTERFET. Kemudian, Dewan Keamanan sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan yang memburuk sebagai akibat dari kekerasan di Timor Timur yang telah menyebabkan pengungsian besar-besaran dari warga sipil dan meluasnya pelanggaran kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia.