Adolf Hitler diangkat sebagai Kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari 1933 oleh Paul von Hindenburg. Setelah menjabat, Hitler segera mulai mengumpulkan kekuatan dan mengubah sifat Kekanseliran. Setelah hanya dua bulan di kantor dan setelah pembakaran dari Reichstag, badan Reichstag melewati Undang-Undang Memungkinkan yang memberikan Kanselir Reich kekuasaan legislatif penuh untuk periode empat tahun – Kanselir bisa memperkenalkan hukum apapun tanpa berkonsultasi dengan Parlemen. Kekuatan dari Kanselir terus tumbuh sampai Agustus 1934, ketika Presiden petahana Paul von Hindenburg meninggal dunia. Hitler menggunakan Undang-Undang Memungkinkan untuk menggabungkan kantor Kanselir Reich dengan Presiden untuk membuat kantor baru, der Führer. Meskipun kantor itu digabung, Hitler terus disapa sebagai "Führer und Reichskanzler" yang menunjukkan bahwa Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan masih terpisah meskipun posisi dipegang oleh orang yang sama. Pemisahan ini dibuat lebih jelas ketika Hitler memberikan instruksi bahwa setelah kematiannya kantor Führer akan larut dan akan ada Presiden baru dan Kanselir pada bulan April 1945. Pada tanggal 30 April 1945, ketika Hitler bunuh diri, ia digantikan sebagai Kanselir oleh Joseph Goebbels, sebagaimana ditentukan dalam kehendak dan wasiat Hitler. Dengan Goebbels setelah Hitler bunuh diri, kendali kekuasaan diteruskan ke Laksamana Agung Karl Dönitz sebagai Presiden Jerman. Dönitz, pada gilirannya, menunjuk seorang konservatif independen, yaitu Count von Schwerin Krosigk sebagai kepala pemerintahan dengan gelar Menteri Utama. Dönitz dan von Schwerin Krosigk menegosiasikan penyerahan kepada Sekutu.