Meskipun Kekaisaran Jepang tidak menandatangani Konvensi Jenewa, yang memberikan definisi standar kejahatan perang sejak tahun 1864, kejahatan-kejahatan yang dilakukan termasuk dalam aspek-aspek lain dari hukum internasional dan hukum Jepang. Sebagai contoh, banyak dugaan kejahatan yang dilakukan oleh personel Jepang melanggar hukum militer Jepang dan tidak tunduk pada pengadilan militer, seperti yang dipersyaratkan oleh hukum itu. Jepang juga melanggar perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani, termasuk ketentuan-ketentuan Perjanjian Versailles, seperti larangan penggunaan senjata kimia, dan Konvensi den Haag (1899 dan 1907), yang melindungi tahanan perang. Pemerintah Jepang juga menandatangani Pakta Kellogg-Briand (1929), sehingga tindakan-tindakannya dalam kurun waktu 1937-1945 dapat dikenakan tuduhan kejahatan terhadap perdamaian, suatu tuduhan yang diperkenalkan dalam Pengadilan Tokyo untuk mengadili penjahat perang "Kelas A". Penjahat perang "Kelas B" adalah mereka yang ditemukan bersalah atas kejahatan perang "per se", dan "Kelas C" adalah mereka yang bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah Jepang juga menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh Deklarasi Potsdam (1945) setelah perang berakhir. Deklarasi itu menyinggung, dalam Pasal 10, dua jenis kejahatan perang, yaitu pelanggaran hukum internasional, seperti penyiksaan tahanan perang dan menghambat "tendensi demokrasi di antara orang-orang Jepang" dan kebebasan sipil di Jepang.