Dalam Perang Indo-Pakistan 1965, yang kedua dari empat perang dan konflik Indo-Pakistan yang dideklarasikan secara terbuka, Pakistan meminta bantuan Organisasi Perjanjian Pusat (CENTO), tetapi mendapat embargo pasokan senjata dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 211. Menteri Luar Negeri (kemudian Perdana Menteri) Zulfikar Ali Bhutto secara agresif mulai mengadvokasi opsi "program senjata nuklir" tetapi upaya-upaya seperti itu ditolak oleh Menteri Keuangan Muhammad Shoaib dan ketua Ishrat Hussain Usmani. Para ilmuwan dan insinyur Pakistan yang bekerja di IAEA menjadi sadar akan kemajuan program nuklir India untuk membuat bom. Oleh karena itu, Pada bulan Oktober 1965, Munir Khan, direktur Divisi Tenaga Nuklir dan Reaktor dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), bertemu dengan Bhutto secara darurat di Wina, mengungkapkan fakta tentang program nuklir India dan Pusat Penelitian Atom Bhabha. di Trombay. Pada pertemuan ini, Munir Khan menyimpulkan: "(nuklir) India akan semakin merusak dan mengancam keamanan Pakistan, dan untuk kelangsungan hidupnya, Pakistan membutuhkan deterensi nuklir ...".