Setelah Revolusi Februari 1917, posisi Finlandia sebagai bagian dari Kekaisaran Rusia dipertanyakan, terutama oleh Sosial Demokrat. Karena kepala negara adalah tsar Rusia, maka menjadi tidak jelas siapa kepala eksekutif Finlandia setelah revolusi. Parlemennya, dikontrol oleh sosial demokrat, mengeluarkan kebijakan Power Act untuk memberikan otoritas tertinggi kepada parlemen. Hal ini ditolak oleh Pemerintahan Provisional Rusia yang kemudian membubarkan parlemen.