Gedung BP7 adalah rumah kediaman dari para Panglima Angkatan Bersenjata Hindia Belanda. Gedung ini dibangun pada tahun 1830. Fungsi utamanya sebagai gardu jaga. Setelah tahun 1918, fungsi gedung diubah menjadi gedung dewan rakyat. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, gedung ini dijadikan tempat pertemuan bagi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pertemuan ini berlangsung sejak bulan Mei hingga Juli 1945 untuk persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Gedung ini juga menjadi tempat pembuatan pembukaan Undang-Undang Dasar oleh Mohammad Yamin dan Soekarno. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Gedung BP7 dijadikan sebagai kantor pusat Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Nama Gedung BP7 merupakan singkatan dari badan pemerintah tersebut. Gaya arsitektur Gedung BP7 meniru gaya bangunan di Amsterdam School. Arsitek yang merancang bentuknya ialah J. Tromp. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Gedung BP7 sebagai salah satu cagar budaya Indonesia. Penetapannya berdasarkan Surat Keputusan Nomor  475 Tahun 1993 yang diterbitkan tanggal 29 Maret 1993. Nomor registrasinya adalah CB.797.