Memasuki periode modern awal, Inggris dihadapkan pada konflik agama sebagai akibat reformasi dan diperkenalkannya gereja Protestan di masing-masing negara. Wales sepenuhnya di klaim sebagai bagian dari Kerajaan Inggris, dan Irlandia ditetapkan sebagai kerajaan dalam persatuan personal dengan Kerajaan Inggris. Wilayah milik bangsa Gaelik Katolik yang merdeka disita oleh Kerajaan Inggris dan diberikan kepada pemukim Protestan dari Inggris dan Skotlandia, yang selanjutnya membentuk Irlandia Utara. Pada tahun 1603, Kerajaan Inggris, Skotlandia dan Irlandia bersatu dalam penyatuan personal saat James VI, Raja Skotlandia, mewarisi mahkota Kerajaan Inggris dan Irlandia. James kemudian memindahkan istananya dari Edinburgh ke London. Meskipun demikian, setiap negara tetap menjadi entitas politik yang terpisah dan mempertahankan lembaga politik yang juga terpisah. Pada pertengahan abad ke-17, ketiga kerajaan terlibat dalam serangkaian perang berkelanjutan (termasuk Perang Saudara Inggris) yang menyebabkan tergulingnya monarki dan terbentuknya negara republik kesatuan berumur pendek bernama Persemakmuran Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Meskipun monarki berhasil dipulihkan kembali, hal ini menandai (dengan meletusnya Revolusi Agung pada tahun 1688) bahwa sama seperti monarki-monarki Eropa lainnya, monarki mutlak tidak akan menang. Konstitusi Britania kemudian dikembangkan berdasarkan monarki konstitusional dan sistem parlementer. Selama periode ini, terutama di Inggris, berkembangnya kekuatan angkatan laut mendorong dilakukannya penjelajahan seberang lautan untuk menjajah dan mendirikan koloni, terutama di Amerika Utara (lihat Imperium Britania).