Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Raden Hanan pernah memimpin gerakan perebutan kekuasaan pemerintah Jepang yang ada di Palembang. Sebelum diangkat menjadi Wali Kota Palembang (1945–1947), ia merupakan seorang Wedana Muara Enim dan Wakil Ketua Dewan Penasehat Daerah ("Syu Sangi Kai") Palembang pada tahun 1943. "Syu Sangi Kai" Palembang sendiri merupakan lembaga pertama yang berdiri sebagai wadah atau bentuk partisipasi politik pribumi pada masa pendudukan Jepang di Palembang. Dua tahun usai menjadi Wali Kota Palembang, Raden Hanan menjadi Ketua DPRS Negara Sumatra Selatan yang berdiri pada 30 Agustus 1948. Saat itu wilayahnya meliputi  Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Negara ini akhirnya dibubarkan pada 18 Maret 1950. Kemudian, mulai tanggal 1 Juli 1950 Raden Hanan bertugas sebagai Residen Palembang (diperbantukan) kepada Gubernur Winarno Danuatmojo. Terhitung mulai 1 Februari 1954, berdasarkan surat pengangkatan tanggal 30 Januari 1954 yang ditanda tangani oleh Presiden Ir. Soekarno, ia resmi menjadi pejabat definitif Residen Palembang.