Namun demikian, hubungan antara orang Māori dan orang Eropa pada masa awal kolonial berjalan lancar dan damai. Banyak kelompok Māori yang membangun bisnis yang besar. Mereka mengirim makanan dan produk lainnya untuk konsumsi domestik dan luar negeri. Apabila ada perselisihan, misalnya Masalah Wairau, Perang Flagstaff, Kampanye Bukit Hutt, dan Kampanye Wanganui, perselisihan ini cenderung kecil dan terbatas serta selesai dengan perjanjian damai. Akan tetapi, pada tahun 1860an, jumlah penduduk Eropa yang semakin tinggi dan ketegangan akibat konflik pembelian lahan berujung pada Peperangan Selandia Baru antara pemerintah kolonial dan banyak orang asli Māori, melibatkan tentara Imperium Britania dan beberapa "iwi" yang bersekutu dengan Inggris. Konflik-konflik ini berujung pada penyitaan tanah oleh pemerintah kolonial sebagai hukuman atas apa yang mereka sebut "pembangkangan". Pendatang pākehā kemudian akan menempati tanah-tanah yang disita. Beberapa konflik kecil juga terjadi setelah perang, seperti insiden di Parihaka pada tahun 1881 dan Perang Pajak Anjing dari tahun 1897 hingga 1898. Pengadilan Tanah Adat Selandia Baru kemudian didirikan untuk memindahkan kepemilikan tanah adat Māori dari kepemilikan komunal menjadi sertifikat individual, sebagai cara mengasimilasi dan juga untuk memudahkan penjualan kepada pendatang dari Eropa.