Penerapan hukum terebut di pentuanrumahan Rusia dari dua acara olahraga mancanegara; Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi (dimana tujuh atlet LGBT, semuanya perempuan, ditolak untuk ikut serta) dan Piala Dunia FIFA 2018, menimbulkan pertanyaan. Dalam kasus Piala Dunia, FIFA sekarang mendirikan penegakan anti-diskriminasi, dan juga menghadapi kritikan karena menganugerahi Piala Dunia 2022 ke negara Qatar, dimana homoseksualitas dianggap ilegal; pada Agustus 2013, FIFA meminta informasi dari pemerintah Rusia tentang hukum tersebut dan dampak potensialnya pada turnamen sepak bola. Dalam kasus Olimpiade Musim Dingin, para kritikus menganggap hukum tersebut tak sejalan dengan Piagam Olimpiade, yang menyatakan bahwa "[diskriminasi] atas dasar ras, agama, politik, gender atau hal lain tak sejalan dengan Gerakan Olimpiade." Pada Agustus 2013, Komite Olimpiade Internasional "meraih kelonggaran dari tingkat tertinggi pemerintahan di Rusia bahwa legislasi tersebut tak akan berlaku pada orang-orang yang menghadiri atau ikut serta dalam Pesta Olahraga tersebut," juga meraih pernyataan bahwa pemerintah akan mengikuti Piagam Olimpiade. KOI juga mengkonfirmasi bahwa Aturan 50 Piagam Olimpiade akan ditegakkan, yang melarang protes politik, menentang para atlet yang menyimpan dukungan untuk komunitas LGBT di Pesta Olahraga tersebut. Vladimir Putin juga membuat kelonggaran serupa sebelum Pesta Olahraga, namun memperingkatkan para hadirin LGBT bahwa mereka masih akan menjadi subyek dari hukum tersebut.