Pemerintah Ankara didirikan untuk mewakili Turki karena pada waktu itu ibu kota "de jure", Konstantinopel, berada di bawah pendudukan. Presiden Majelis Agung Nasional (berganti nama menjadi "Majelis Agung Nasional Turki" setelah 8 Februari 1921) dan kemudian Republik Turki adalah Mustafa Kemal. Setelah gencatan senjata Mudanya ditandatangani, untuk menggantikan gencatan senjata Mudros (ditandatangani oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1918 di akhir Perang Dunia I) dan akhir dari Perang Kemerdekaan Turki, Majelis Agung Nasional membubarkan Kesultanan, yang dituduh bekerja sama dengan Sekutu selama pendudukan Turki.