Pada tahun 1986, Konstitusi Kuwait kembali ditangguhkan, dan Majelis Nasional kembali dibekukan. Seperti penangguhan sebelumnya, penangguhan ini memicu perlawanan rakyat, dan gerakan prodemokrasi 1989-90 mengambil nama "Gerakan Konstitusional" dan menuntut kembalinya kehidupan bertatanegara. Penentangan ini semakin menguat setelah Kuwait diduduki Irak yang mencabut semua hak konstitusional, dan setelah Kuwait kembali memperoleh kedaulatannya pada tahun 1991.