Melalui bertambahnya pasar di Hindia, saldo untung menjadi kuat. Menurut Undang-undang 1815: "Dengan pengecualian, Raja memiliki kekuasaan tertinggi atas perkebunan rakyat dan harta benda kerajaan di belahan dunia lainnya." Hal ini memungkinkannya memutuskan apapun yang terjadi dengan saldo Hindia. Antara tahun 1830-1850, hanya ada seperenam bagian yang muncul sebagai saldo untung pada anggaran. Sehingga, Raja Willem I membayar pengeluaran untuk mobilisasi selama politik kengototan setelah Revolusi Belgia tahun 1830 sebagian dari saldo Hindia. Dari tahun 1840, saldo untung menjadi bagian dari UU, tetapi yang lebih penting adalah UU tahun 1848 di mana Raja tidak lagi memiliki kekuasaan tertinggi di negeri jajahan. Dengan UU Transaksi Hindia tahun 1864 yang berlaku 3 tahun kemudian, Parlemen Belanda memperoleh kendali atas saldo untung.