Konflik kepentingan
caption: Salah satu aturan untuk menghindari konflik kepentingan, pejabat publik dilarang untuk menyalahgunakan wewenang serta mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menjadi penyambung kepentingan. Larangan tersebut dimuat dalam PP No. 53 Tahun 2010. [1] Konflik kepentingan harus dihindari oleh pejabat publik dikarenakan mampu mempengaruhi netralitas dan kualitas dalam penentuan kebijakan yang akan dibuat. Sebagai bentuk pengendalian, di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 masyarakat memiliki hak untuk membuat laporan apabila terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh pejabat publik, dengan memberikan fakta dan keterangan . [2]
caption: Salah satu larangan bagi pejabat publik yaitu rangkap jabatan. Contoh pejabat publik yang dilarang untuk rangkap jabatan yaitu: jabatan hakim dan hakim agung. Sanksi berat apabila terjadi rangkap jabatan yaitu: pembebasan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. [8]
caption: Salah satu cara untuk mengendalikan gratifikasi yaitu dengan cara melakukan pelaporan kepada KPK dengan sistematika yang diatur oleh Undang-Undang . [15] Sistematika pelaporan berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berisi tentang Tindak Pidana Korupsi . Pelapor yang datang untuk membuat laporan penerimaan gratifikasi wajib memberikan penjelasan bahwa telah menolak gratifikasi yang dibuktikan dengan pelaporan sesuai degan barang bukti dan fakta . [16]