content:
Indonesia adalah negara yang tidak pernah kehabisan ide-ide lucu nan menggemaskan. Baru beberapa hari lalu saya membahas soal kesetaraan gender dan pilihan dalam hidup guna menanggapi ide Presiden Turki yang absurd terkait kesetaraan antara pria dan wanita, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumandangkan ide pengurangan jam kerja untuk karyawan wanita, alasannya karena wanita punya tugas untuk mendidik anak-anaknya.
Saya sangat berharap ini hanya hasil ceplas ceplos belaka dan tidak akan dijadikan bahan penyusunan kebijakan publik yang serius karena menurut saya dampaknya berpotensi merugikan. Sebagaimana sudah saya bahas di artikel sebelumnya, berpikir bahwa wanita dan pria sudah memiliki pembagian tugas yang kaku karena alasan biologis dan doktrin merupakan cara berpikir yang melantur.
Apabila kita melihat konsep klasik keluarga yang katanya merupakan persatuan dari suami dan istri, mengapa tugas mengurus anak dan rumah tangga dikhususkan untuk ibu? Pendukung perkawinan yang sah dan lengkap selalu ribut soal pentingnya keluarga yang utuh sebagai modal pertumbuhan anak, bahwa peranan ayah dan ibu itu penting, bahwa keluarga dengan orang tua tunggal itu bermasalah, bahwa anak luar kawin bermasalah, dan bahwa perceraian akan berakibat buruk. Aneh apabila kemudian kita sibuk mendukung keutuhan keluarga tapi masih percaya bahwa pembagian tugas antara ayah dan ibu adalah mutlak, yaitu bahwa ibu mengurus rumah tangga dan ayah mencari nafkah.
Karena kalau pembagiannya semudah itu, untuk apa ada institusi perkawinan? Wanita cukup mencari pasangan yang mau membuahi dirinya. Kemudian si pria sekali-kali bisa datang ke rumah untuk mendapatkan kepuasan seksual sepanjang tak lupa mengirim uang bulanan untuk menghidupi keluarganya. Si pria tak perlu lagi pusing mengurus anak. Mengapa tidak? Toh tugas ayah dalam pandangan yang hampa ini nampaknya tak lebih hanya untuk membuahi sang ibu dan membayar uang rutin bulanan. Dalam hal ini kita berasumsi semua wanita ingin punya anak dan malas bekerja rutin di luar pekerjaan rumah tangga, sementara semua pria malas mengurus anak dan bersedia membayar untuk terlepas dari kewajiban tersebut dengan kompensasi seks.
Kebanyakan orang akan marah apabila disodori pengaturan keluarga seperti di atas. Tetapi kalau anda tidak sepakat dengan konsep tersebut, seharusnya anda juga tidak sepakat bahwa fungsi pengurusan anak hanya ada di ibu atau difokuskan pada ibu semata. Menekankan bahwa hanya ibu yang punya kewajiban mengurus anak dan rumah tangga sama saja menyatakan bahwa peranan ayah dalam pertumbuhan anak tidaklah penting. Yang menyedihkan, bahkan pembuat undang-undang di Indonesia pun masih memakai konsep bawaan yang kacau balau ini dalam menyusun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"). Lihat saja misalnya Pasal 31 dan 34 UU Perkawinan.
Ini mengapa pembagian tugas keluarga seharusnya tidak perlu pusing diatur oleh negara. Kalaupun negara mau memastikan bahwa anak akan diurus dengan baik oleh orang tuanya, maka tugas itu seharusnya dibagi rata kepada setiap orang tua. Tiap orang tua bertanggung jawab atas perkembangan anaknya, karena bagaimanapun juga, pendidikan dasar terhadap anak berpengaruh besar terhadap masa depan anak tersebut, apakah akan menjadi sukses atau menjadi sampah masyarakat. Dan pendidikan dasar dipegang oleh orang tua. Lihat artikel menarik dari Prof. James Heckman dari University of Chicago, pemenang hadiah Nobel ekonomi tahun 2000, mengenai maha pentingnya peranan edukasi awal terhadap anak di sini.
Selain itu, pengurangan jam kerja ini juga tidak memperhatikan insentif ekonomi pengusaha dan karyawan. Ada beragam alternatif. Pertama, jam kerja karyawan wanita dikurangi, tetapi gaji diwajibkan sama. Dengan kata lain, Pemerintah memaksa ibu rumah tangga disubsidi. Hal ini berarti bahwa ongkos menggunakan jasa karyawan wanita meningkat. Kebijakan ini mungkin bagus untuk karyawan wanita yang sudah bekerja, namun jelas merugikan bagi kaum wanita yang belum bekerja (untuk apa perusahaan mempekerjakan karyawan yang kalah produktif dengan gaji sama). Belum lagi kalau nantinya berefek pada kemungkinan promosi bagi karyawan wanita yang sudah bekerja, yang mana akhirnya juga merugikan karyawan wanita yang sudah bekerja.
Bagaimana kalau misalnya pengurangan jam kerja diwajibkan sambil mengurangi gaji? Ini merugikan karyawan wanita yang sudah bekerja, karena jelas tidak semua wanita mau mengambil pengurangan jam kerja tersebut. Pengurangan 2 jam kerja dari 8 jam kerja sama dengan penurunan 25% jam kerja. Asumsikan bahwa korelasinya konstan (pengurangan jam kerja 2 jam = penurunan gaji sebesar 25%). Apakah kita yakin bahwa semua karyawan wanita mau mengurangi jam kerja mereka dengan kehilangan 25% gaji mereka setiap bulannya? Mohon jangan seenaknya berasumsi bahwa semua ibu bersedia untuk melepaskan segalanya demi anak.
Belum lagi kalau ternyata korelasinya tidak konstan, tetapi meningkat, yaitu penurunan produktivitas karena berkurangnya jam kerja selama 2 jam lebih besar dari 25% total produktivitas. Bukan saja gaji karyawan wanita bisa semakin dipangkas, insentif perusahaan untuk mempekerjakan wanita juga makin turun. Pertanyaannya, apakah iya semua ini bisa dikompensasikan dengan kualitas anak yang makin baik? Itu juga dengan asumsi bahwa bertambahnya jam ibu di rumah berkorelasi positif dengan perkembangan anak. Datanya bagaimana?
Yang sering terlupa adalah ketika suami dan istri sama-sama bekerja, hal tersebut menandakan secara implisit bahwa mereka berdua memang membutuhkan penghasilan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Contoh: kebutuhan pendapatan suatu keluarga adalah 100 dan kebutuhan tersebut dipenuhi dengan masing-masing suami istri menghasilkan 50. Apabila kemudian pendapatan istri berkurang menjadi 37,5 (turun 25%), kebutuhan pendapatan sebesar 100 tidak serta merta berkurang. Suami yang kemudian harus menambah jam kerjanya untuk menutupi kekurangan tersebut. Memang waktu kerja istri berkurang, tetapi kompensasinya, waktu kerja suami akan bertambah. Mengapa harus seperti itu? Apakah ayah tak punya hak bertemu anak-anaknya? Bagaimana kalau misalnya si ayah juga tidak dapat menambah penghasilannya? Konsumsi yang harus berkurang? Pasti akan ada trade-off.
Ide ini juga menunjukkan kemalasan berpikir yang akut. Isunya jauh lebih kompleks dari sekedar pembagian fungsi suami dan istri. Kita bicara mengenai pendidikan suami istri, seperti kapan seharusnya pasangan punya anak, apakah setelah mereka mapan? Atau bagaimana cara mendidik anak dengan efektif? Ironis sekali bahwa ketika kita mewajibkan banyak profesi yang tidak penting untuk memiliki ijin, kita justru tidak mengatur soal ijin untuk membentuk keluarga. Tentu banyak yang akan cepat berargumen: masa perkawinan saja perlu pakai ijin, ini kan hak asasi. Ya kalau begitu juga untuk apa diatur peranan suami istri harus seperti apa? Kalau mau serius memastikan orang tua akan mendidik generasi unggul, kita justru pertama-tama harus berinvestasi untuk menciptakan generasi orang tua yang unggul mulai dari sekarang! Pendidikan itu penting. Jangan terus menerus mengulang kesalahan generasi di masa lampau.
Isu lainnya adalah kalau kita peduli dengan kebutuhan anak akan alokasi waktu yang lebih banyak dari orang tuanya, ya fokus juga di infrastruktur! Khususnya transportasi publik. Anda pikir berapa banyak waktu orang tua yang terbuang karena sehari-harinya menghadapi kemacetan. Berapa banyak inefisiensi yang muncul karena gagal mengatur lalu lintas? Saya akan membahas soal ini di artikel terpisah. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa isu ini berhubungan erat dengan pembinaan keluarga. Tidak ada gunanya mengirim orang tua pulang lebih cepat kalau mereka hanya akan menghabiskan waktu di jalanan macet, menggerutu dan stress sepanjang jalan hanya untuk pulang ke rumah dengan kelelahan, tak siap lagi mengurus anak, dan besoknya kembali menjumpai neraka yang sama.
Terakhir, setelah membahas semua hal di atas, perlukah Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memberikan hak pengurangan jam kerja hanya apabila diminta oleh karyawan wanita? Saya akan berhati-hati sebelum mengimplementasikan kebijakan yang lebih rileks ini. Pertama-tama, kompetisi antar perusahaan bisa memberikan efek yang sama. Kalau perusahaan membutuhkan kemampuan si karyawan wanita dan ingin mempertahankan karyawan tersebut, tanpa diwajibkan pun, perusahaan akan memberikan kemudahan pengurangan jam kerja. Kuncinya justru adalah bagaimana membuat karyawan wanita menjadi semakin bernilai sehingga para perusahaan akan berlomba-lomba menawarkan insentif serupa! Memaksa perusahaan mengaplikasikan kewajiban itu dapat berpotensi membuat perusahaan bias terhadap karyawan wanita, karena sewaktu-waktu mereka bisa diminta untuk memberikan pengurangan jam kerja kepada wanita terlepas apakah karyawan tersebut sebenarnya produktif atau tidak.
Seperti yang bisa anda lihat, kita butuh kreativitas dalam menyusun kebijakan publik. Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan butuh pendidikan, butuh perbaikan budaya, dan masih banyak lagi. Isunya juga kompleks, tetapi kalau mau serius, kita harus selesaikan masalah di level dasar, bukan dengan kebijakan tambal sulam, apalagi kebijakan ceplas ceplos yang terkesan hanya ingin menyenangkan kelompok tertentu saja.
Kesetaraan Gender dan Kebebasan Memilih Dalam Hidup
Kesetaraan Gender dan Kebebasan Memilih Dalam Hidup
Pernyataan Presiden Turki, Tayipp Erdogan, di artikel BBC dan Kompas tentang tidak setaranya wanita dengan pria karena kodratnya menentukan demikian bisa menjadi contoh nyata bagaimana ide pembagian tugas yang mutlak antara wanita dan pria masih saja mendominasi pemikiran di kalangan masyarakat, minimal di Turki. Mengapa demikian?
Erdogan sendiri mungkin tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan dan bisa jadi juga kebijakan riil yang dia ambil di Turki tidak bersifat misoginis. Tetapi Erdogan adalah politisi dan politisi rasional selalu berusaha untuk mendapatkan suara dari mayoritas pemilihnya. Dan seperti layaknya kebanyakan pasar dalam kehidupan sehari-hari, seorang penjual (Erdogan) tentunya harus menjual barang/jasa yang diminati oleh mayoritas pembeli (pemilih) kalau ia ingin menjadi penjual yang sukses (dengan asumsi jumlah pemilih yang mendukung ide Erdogan lebih banyak daripada yang menentang).
Apalagi kalau ide ini dibungkus dengan isu agama dan kodrat biologis. Seakan-akan tak mungkin salah. Salah satu rekan saya misalnya menafsirkan bahwa pernyataan Erdogan tidak bermaksud untuk merendahkan wanita, tetapi justru ingin menunjukkan betapa berharganya nilai ibu dan betapa pentingnya seorang ibu bagi anak-anaknya. Meyakinkan? Sama sekali tidak bagi saya.
Isu terbesar dari pembagian tugas antara pria dan wanita ini adalah karena kita merasa bahwa diri kita atau pemerintah memiliki pengetahuan yang mendalam, sempurna dan menyeluruh atas fungsi dan peranan tiap individu dalam satu negara. Kita merasa paham sekali bahwa pria cocok untuk pekerjaan x, sementara wanita cocok untuk pekerjaan y. Dan berdasarkan pemahaman kita yang spektakuler ini, kita putuskan pria harus melakukan x dan wanita melakukan y. Masalahnya adalah: tahu dari mana bahwa seseorang lebih cocok untuk melakukan pekerjaan tertentu? Lebih penting lagi, kalau pun mereka lebih cocok untuk melakukan sesuatu, kenapa mereka harus melakukan hal tersebut?
Sebagai penganut garis keras aliran efisiensi dan analisis untung rugi, ide bahwa setiap orang harus bekerja sesuai dengan bakatnya sehingga bisa memaksimalkan potensi diri masing-masing terkesan sangat menarik. Tapi saya tidak akan mau terburu-buru mengambil kesimpulan dan kemudian terjebak dalam sesat pikir.
Ingat film Superman yang terbaru? Film itu menceritakan bahwa Planet Krypton sudah berhasil menemukan kode genetika setiap bayi dan mengetahui sedari awal, bahkan memprediksikan dengan akurat apa bakat dari bayi tersebut dan apa nantinya peran si bayi ketika dia menjadi dewasa. Ada bayi yang diplot menjadi ilmuwan (seperti misalnya Jor-El, ayah Superman), ada yang diplot menjadi tentara (seperti misalnya Jenderal Zodd). Dan tidak ada satu pun yang boleh melawan peran yang sudah digariskan itu.
Hal pertama yang bisa kita lihat dari kisah di atas? Orang-orang Krypton nampaknya tidak bahagia (lihat saja tampang Zodd yang terkesan stress secara berkesinambungan tanpa henti sepanjang film). Dan mungkin itu bukan cuma sekedar aksi di film. Bayangkan sendiri apabila misalnya anda berminat menjadi seorang pengacara, tetapi kemudian setelah ditelaah oleh suatu mesin super canggih, anda dinyatakan tidak cocok jadi pengacara, anda lebih cocok jadi arsitek dan oleh karenanya anda wajib menjadi arsitek terlepas anda suka atau tidak dengan profesi itu. Bagaimana perasaan anda? Saya cukup yakin bahwa sebagian besar orang akan menolak pemaksaan profesi tersebut, apalagi kalau kita tidak punya suara sama sekali dalam kasus tersebut.
Dan banyak pertanyaan yang bisa diajukan. Misalnya, apakah mesin tersebut bisa menghitung dengan objektif seluruh preferensi kita atau hanya melihat satu unsur tertentu saja? Analisis untung rugi meliputi banyak aspek. Kekayaan finansial hanyalah salah satunya, rasa bahagia, kepuasan batin dan sebagainya, dapat menjadi bagian yang valid dari analisis untung rugi, dan banyak ahli yang berusaha untuk terus menyempurnakan analisis untung rugi agar dapat menangkap aspek-aspek tersebut.
Kalau pun kita bersikeras mengkhususkan analisis untung rugi hanya atas hal-hal yang bisa dikuantifikasi, kita dapat menyimpulkan bahwa ketidakbahagian dalam bekerja juga dapat menurunkan produktivitas. Si mesin bisa jadi memperhitungkan bahwa bakat arsitektur kita berpotensi menciptakan pendapatan US$1 juta per tahun dibandingkan dengan profesi pengacara yang berpotensi menciptakan pendapatan US$750 ribu per tahun.
Akan tetapi, ketidaksenangan kita terhadap profesi arsitektur juga berpotensi menyebabkan jumlah pendapatan kita menurun drastis di bawah potensi yang diperkirakan si mesin karena kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Tidak ada jaminan bahwa prediksi si mesin akan menghasilkan hasil yang efisien. Isunya sederhana. Pertama, tidak ada yang bisa memprediksikan masa depan apalagi mengatur masa depan akan menjadi seperti apa. Ketidakpastian dalam hidup ini sudah merupakan suatu keniscayaan. Kedua, manusia tidak bisa dipaksa untuk menyukai apa yang ia tidak suka. Melakukan sesuatu yang tidak disukai pasti ada biayanya dan akan ada konsekuensinya. Kita bisa menutupi masalah ini dengan bilang: "ya, tidak semua orang tahu apa yang baik bagi dirinya." Tapi hal itu tidak akan tiba-tiba mengubah orang menjadi suka atas apa yang tidak dia sukai. Sesederhana itu. Pertanyaan utamanya, dengan situasi seperti ini, apa kita benar-benar memiliki justifikasi yang kuat untuk memaksa orang melakukan suatu profesi tertentu sekalipun ia tidak menyukainya?
Coba kita renungkan baik-baik, apabila kita tidak bisa sepenuhnya percaya bahwa pembagian tugas antar manusia bisa dipaksakan ketika teknologi pendukungnya ada, bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa pembagian tugas tersebut dapat dipaksakan ketika teknologinya tidak ada dan pemerintah serta masyarakatnya masih bias gender? Kalau kita sendiri tidak suka dipaksa oleh negara untuk menjalankan profesi tertentu, mengapa kita malah meminjam tangan negara untuk memaksa orang lain? Dari sudut analisis untung rugi, ini jelas bukan opsi yang menggiurkan.
Fakta bahwa secara biologis wanita adalah satu-satunya jenis manusia yang bisa melahirkan anak tidak serta merta berarti bahwa semua wanita pasti ingin punya anak, pasti ingin menghabiskan waktunya untuk mengurus anak, dan pasti lebih mampu mengurus anak dibandingkan dengan pria. Bisa jadi ada wanita yang lebih senang untuk menjadi ibu rumah tangga, bisa jadi ada wanita yang lebih senang untuk menjadi wanita karir, dan bisa jadi ada yang ingin menggabungkan keduanya. Demikian juga dengan pria. Pilihannya bukan ditentukan oleh negara. Pilihannya ada pada wanita tersebut dengan tunduk pada kelangkaan waktu dan sumber daya.
Apa maksudnya? Anak hanyalah salah satu opsi dalam kehidupan berkeluarga. Ada yang berpikir meneruskan keturunan genetis itu penting, ada yang tidak. Kesenangan hidup berkeluarga juga tidak hanya muncul dari anak. Mengurus anak juga bukan tanpa biaya. Kesenangan yang didapat dari kehadiran anak akan dikompensasikan dengan biaya dalam bentuk waktu yang bisa digunakan untuk aktivitas lain dan uang yang digunakan untuk mendidik dan menciptakan anak yang bermutu.
Orang mungkin berpikir, tidak baik melakukan analisis untung rugi terhadap urusan keluarga, termasuk anak. Ini seperti berharap bahwa masalah yang ada di depan mata akan hilang hanya dengan menutup mata kita. Pepatah "banyak anak banyak rezeki" saja sebenarnya mengindikasikan bahwa nenek moyang kita sudah lama berpikir bahwa anak adalah investasi. Dan kenapa tidak? Dalam budaya Asia, anak sangat diharapkan menjadi tulang punggung keluarganya ketika nanti ia sudah besar. Semakin banyak anak, maka seharusnya semakin makmur hidup orang tua (dengan asumsi mereka berhasil mendidik anaknya). Kebanyakan orang mungkin tidak suka mendengar kenyataan ini. Namun demikianlah kenyataannya.
Oleh karenanya, wajar-wajar saja kalau kemudian ada wanita yang memutuskan untuk tidak punya anak atau membatasi jumlah anaknya dengan melakukan analisis untung rugi. Penelitian menarik di negara-negara maju misalnya menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan dan semakin besar pendapatan suatu pasangan suami istri, jumlah anak dalam keluarga juga menurun. Salah satu penjelasannya adalah karena biaya kesempatan (opportunity cost) dari orang tua juga naik drastis, yaitu waktu mereka untuk melakukan aktivitas lainnya menjadi lebih berharga. Apakah hal ini salah? Menurut saya tidak. Ini cuma masalah prioritas bukan masalah moralitas. Yang memutuskan untuk punya anak tidak lebih baik dari yang tidak menginginkan anak dan demikian sebaliknya.
Bagaimana dengan profesi lainnya? Dengan anatomi tubuh wanita yang umumnya lebih lemah dari pria, tentunya ada beberapa pekerjaan yang seakan-akan tidak cocok untuk wanita secara umum. Tapi itu juga tidak berarti bahwa kemudian wanita perlu dilarang atau dipersulit untuk melakukan profesi tertentu. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa hal tersebut mesti pusing-pusing diatur oleh negara? Apa justifikasinya?
Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa di era modern, seluruh kebijakan publik wajib tunduk pada analisis untung rugi dengan memperhatikan data dan penelitian empiris. Kebijakan publik juga wajib tunduk pada mekanisme checks & balances karena kita tahu bahwa manusia bukan malaikat dan rentan melakukan kesalahan. Sudah bukan jamannya lagi berargumen hanya mengandalkan doktrin tertentu. Prinsip agama yang paling penting adalah maksimalisasi kesejahteraan masyarakat. Dan hal itu hanya bisa dilakukan kalau kita berhitung dengan hati-hati, bukan berkhayal.
Permasalahannya ada di kerangka berpikir secara absolut. Ya atau tidak sama sekali. Salah atau benar sama sekali. Tidak ada jalan tengah. Kalau wanita harus jadi ibu berdasarkan doktrin agama, maka hal itu mutlak pasti benar sekarang dan selama-lamanya. Padahal sebagaimana saya bahas di atas, kenyataannya berkata lain, menjadi ibu bisa jadi efisien, bisa jadi tidak. Melakukan pemaksaan secara masif terhadap anggota masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan cenderung tidak efisien karena kemungkinan kesalahannya sangat besar dan tidak memedulikan unsur preferensi manusia.
Mulailah berpikir secara marjinal. Sebagaimana saya pernah bahas di artikel ini, yang merupakan pengantar ringkas dari disertasi saya, hukum Islam tidak berpikir dalam kerangka absolut. Kalau iya, perbudakan seharusnya sudah haram mutlak sejak 1.500 tahun yang lalu dan tidak menunggu secara bertahap sampai awal abad ke-20. ISIS saja sekarang melakukan perbudakan terhadap kaum Yazidi. Karena mereka salah memahami kitab suci? Mungkin, tetapi secara doktrin agama, perbudakan memang tidak pernah dikategorikan haram mutlak. Dalam situasi perang misalnya, Wahbah Az-Zuhaili, ulama kontemporer yang sangat terkenal, juga memperbolehkan perbudakan atas tawanan perang (cek Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8, bab Jihad, terbitan Gema Insani Press). Ini baru satu contoh dimana doktrin saja tidak cukup untuk menganalisis suatu masalah. Sisanya bisa dibaca dalam artikel saya tersebut.
Saya berharap bahwa kita bisa mengurangi kecenderungan berpikir secara absolut ini sedikit demi sedikit. Saya sepenuhnya paham bahwa kalau perbudakan saja butuh ribuan tahun untuk dianggap buruk, berharap semua orang tidak lagi berpikir absolut dalam sekejab tentunya cuma angan-angan belaka. Tapi ini harus dimulai dari sekarang. Erdogan tidak akan mengeluarkan ide yang tidak masuk akal kalau tidak ada pendukung ide serupa di antara para pemilihnya dan oleh karena itu, konsep yang salah ini harus kita lawan terus.
Gagal Nalarnya Tes Keperawanan Calon Polwan - Perspektif Ekonomi
Gagal Nalarnya Tes Keperawanan Calon Polwan - Perspektif Ekonomi
Diskriminasi terhadap wanita merupakan masalah yang sulit untuk dihilangkan sama sekali dari muka bumi ini. Tidak terlalu mengherankan, kalau peradaban manusia saja butuh ribuan tahun untuk memahami bahwa perbudakan adalah institusi yang buruk, bisa jadi kita masih perlu menunggu lama sampai mayoritas peradaban manusia memahami bahwa diskriminasi terhadap wanita adalah ide yang tidak masuk akal.
Tapi ini tidak berarti bahwa kita akan tinggal diam saja menunggu hilangnya diskriminasi terhadap wanita, apalagi ketika kita tahu ada institusi pemerintah yang melakukan tindakan diskriminatif tersebut. Contoh nyatanya adalah Kepolisian Republik Indonesia ("Polri") yang melaksanakan tes keperawanan terhadap calon polisi wanita ("Polwan"). Berita lengkapnya dapat dilihat di sini. Ide dari Polri adalah bahwa tes keperawanan diperlukan untuk mengetahui nilai moralitas dari calon Polwan. Polri khawatir bahwa calon polwan tersebut bisa jadi berprofesi sebagai pelacur dan oleh karenanya seharusnya tidak dapat diterima bekerja sebagai Polwan. Ini pernyataan yang sangat misoginis. Kalau saya berwenang, polisi yang menyatakan hal seperti itu akan saya pecat karena membahayakan institusi.
Selanjutnya, Polri berargumen bahwa calon polisi pria tidak menjalani tes keperjakaan dengan alasan tidak ada tes yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah seorang pria masih perjaka. Ini lawakan yang tidak lucu. Lebih parah lagi, tes keperawanan tersebut pada prinsipnya menimbulkan trauma dan rasa sakit yang tidak perlu terhadap calon Polwan yang menjalani tes. Fakta bahwa tes tersebut dilakukan oleh dokter wanita tidak membantu.
Sesuai tradisi Chicago, kita tidak akan membahas masalah tes keperawanan dari sudut pandang hak asasi. Kita akan membahas masalah ini dari sudut pandang ekonomi. Tindakan yang dilakukan oleh Polri jelas dapat dikategorikan sebagai diskriminasi. Melalui tes keperawanan, Polri membebani biaya yang lebih banyak kepada wanita untuk menjadi polisi dibandingkan dengan pria. Ingat, biaya tidak melulu soal uang, tetapi apapun yang perlu dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Tes keperawanan dengan efek traumatis dan rasa sakitnya jelas menambahkan biaya bagi kandidat Polwan, biaya yang tidak perlu ditanggung oleh calon polisi pria karena tes keperjakaan mustahil untuk dilakukan, setidaknya dengan teknologi masa kini.
Dengan tambahan biaya tersebut, secara tidak langsung, Polri membuat karir di bidang kepolisian menjadi lebih mahal bagi wanita. Sesuai dengan hukum permintaan (the laws of demand), efeknya sederhana: harga yang lebih mahal akan menurunkan permintaan atas produk yang bersangkutan. Jumlah wanita yang ingin mendaftar menjadi polisi seharusnya juga akan menurun.
Secara ekonomi, diskriminasi tanpa alasan yang wajar dapat berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Membedakan pegawai berdasarkan prestasi bisa diterima karena prestasi berkorelasi erat dengan kontribusi terhadap institusi. Tetapi membedakan pegawai berdasarkan alasan yang tidak berpengaruh terhadap kontribusi si pegawai? Untuk apa? Saya mengajurkan anda untuk membaca buku The Economics of Discrimination untuk memahami lebih jauh masalah ini. Buku yang diolah dari disertasi almarhum Gary Becker, Profesor ekonomi dari University of Chicago dan pemenang Nobel tahun 1992, akan memberikan gambaran lebih mendalam mengapa diskriminasi itu merugikan.
Contoh sederhana bagaimana diskriminasi berpotensi merugikan kita semua: Katakanlah ada beberapa institusi pemberi kerja di Amerika yang membedakan perlakuan terhadap calon karyawan kulit hitam dan kulit putih. Berdasarkan penilaian objektif, bisa jadi kandidat kulit hitam sebenarnya lebih bermutu dibanding kandidat kulit putih. Tetapi karena dia berkulit hitam, dan institusi pemberi kerja tidak menyukainya (dalam istilah Becker, ini disebut sebagai taste for discrimination), akhirnya institusi tersebut memilih calon kulit putih.
Dengan memilih calon kulit putih yang kalah dari segi kualitas, insititusi tersebut sebenarnya membayar biaya tambahan untuk memenuhi hasrat diskriminasinya. Mengapa demikian? Karena institusi itu dapat memperoleh kandidat yang lebih baik yang akan memberikan kontribusi lebih banyak bagi keuntungan perusahaan, tetapi institusi itu justru memilih kandidat yang lebih jelek. Dan karena kandidat yang diambil lebih jelek, biaya produksi institusi tersebut pun akan bertambah, dan ini dapat berpengaruh pada harga akhir produk yang menjadi lebih mahal bagi konsumen.
Seandainya kompetisi usaha berjalan dengan sehat dan ketat, tindakan diskriminasi pada akhirnya akan menjadi tidak rasional. Dalam situasi dimana harga tidak bisa dinaikkan karena persaingan, perusahaan yang rasional akan melakukan segala upaya untuk mengurangi biaya produksi, dan itu berarti harga untuk melakukan diskriminasi terhadap kandidat berkualitas akan menjadi semakin mahal. Tentu kita paham apa efeknya bukan? Rasionalitas mencari keuntungan pada akhirnya akan mengurangi level diskriminasi.
Permasalahannya, dalam kasus Polri, tidak ada persaingan usaha karena hanya ada satu korps kepolisian di Indonesia. Polri adalah pelaku monopoli dan biaya operasionalnya pun ditanggung APBN yang dibiayai oleh pajak kita. Tanpa ada koreksi dari luar, tidak akan ada insentif bagi Polri untuk melakukan perbaikan. Mereka bisa seenaknya saja memenuhi hasrat diskriminatif tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Coba dipikir baik-baik, untuk apa melakukan diskriminasi kepada calon Polwan yang bisa jadi akan memberikan kontribusi yang maksimal kepada Polri?
Penelitian empiris oleh John List dan Uri Gneezy sebagaimana dibahas di buku mereka, The Why Axis, menunjukkan bahwa apabila wanita menjadi pemimpin komunitas, mereka dapat menjadi pemimpin yang lebih baik dibandingkan dengan pria. Melalui penelitian di sebuah komunitas matriarkal mutlak di Pakistan dan membandingkannya dengan komunitas patriarkal mutlak di Afrika, List dan Gneezy memahami bahwa pembentukan karakter wanita dan pria lebih ditentukan oleh budaya dibanding genetika. Kaum wanita di Pakistan tersebut menunjukkan semua kualitas yang umumnya diidentifikasi sebagai perwujudan maskulinitas seperti keberanian mengambil keputusan, ketegasan, dan sebagainya.
Wanita pada prinsipnya dapat berkontribusi bagi perkembangan kesejahteraan kita semua. Membatasi aktivitas wanita bukan saja merupakan ide bodoh yang ketinggalan jaman, tetapi juga tidak memahami realitas dunia yang makin empiris. Lupakan konsep-konsep doktrinal yang anda pikir benar. Dunia tunduk pada analisis untung rugi (sebagaimana saya bahas di sini).
Ide bahwa moralitas Polwan perlu dijaga juga sangat tidak masuk akal, apalagi berpikiran bahwa tes keperawanan akan menjadi bukti empiris yang kuat bahwa seseorang bermoral. Bagaimana dengan calon polisi pria yang tidak bisa dites keperjakaannya, bagaimana kita tahu kalau mereka bermoral? Apa standar moral hanya soal seks? Saya sudah berkali-kali membahas dalam tulisan saya bahwa penggunaan moral sebagai standar lebih banyak menimbulkan kesia-siaan. Sebagaimana saya bahas panjang lebar di sini dan di sini, bahkan agama saja tidak efektif untuk mempengaruhi perilaku hukum, apalagi standar moral yang tidak jelas.
Polri harusnya fokus pada insentif. Sekali lagi, insentif! Polri harus paham analisis untung rugi dalam memilih calon polisi dan menyusun tes yang menunjukkan bagaimana calon polisi akan mengambil keputusan dalam beragam situasi dengan memperhatikan insentif yang mereka dapat. Kalau saya boleh sarankan, lebih baik Polri berdiskusi dengan John List, yang sekarang menjabat sebagai kepala Departemen Ekonomi University of Chicago. John List sudah berkali-kali menyusun eksperimen empiris untuk mengetahui bagaimana manusia berperilaku di dunia nyata.
Eksperimennya bahkan sekarang digunakan untuk menyusun sistem pendidikan yang dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah di Chicago, dengan harapan bahwa pengurangan jumlah anak putus sekolah akan mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat! Bayangkan, ini dunia modern, dimana kebijakan disusun berdasakan data dan penelitian bukan ide moral yang mengawang-awang entah dari mana. Apalagi kalau ide moral itu tidak memiliki basis yang kuat untuk diterapkan berdasarkan analisis untung rugi.
Saya tahu, di Indonesia ada begitu banyak masalah. Dan orang Indonesia gampang lupa. Masalah hari ini mungkin hanya penting untuk hari ini saja. Tetapi inilah mengapa saya membuat tulisan di blog, supaya akan selalu ada catatan bahwa institusi Polri sudah melakukan diskriminasi tak berdasar kepada calon Polwan. Bahwa hal itu salah dan Polri tidak memiliki justifikasi sama sekali untuk melaksanakan program tersebut!
Ibadah Itu Soal Untung Rugi
Ibadah Itu Soal Untung Rugi
"Beribadah kok seperti jual beli, mikirin untung rugi, beribadah itu kan harusnya ikhlas karena mengharap ridha Tuhan semata." Ini pernyataan yang sering saya dengar tiap kali ada yang bertengkar soal agama, apapun agamanya. Secara tersirat, kalimat di atas mengandung 2 ide mendasar. Pertama, beribadah layaknya pedagang itu sesuatu yang salah atau minimal merefleksikan pemikiran warga kelas dua. Kedua, beribadah secara ikhlas adalah suatu upaya yang sudah disucikan dari segala macam perhitungan untung rugi karena dilakukan semata hanya untuk Tuhan.
Melalui tulisan ini, saya ingin menunjukkan bahwa konsep pemikiran di atas tidak tepat. Pertama, tidak ada salahnya beribadah ala pedagang. Kedua, konsepsi beribadah secara ikhlas juga tidak bisa melarikan diri dari analisis untung rugi. Bahkan boleh dikata bahwa perbedaan utama dari beribadah ala pedagang dan secara ikhlas hanyalah soal motivasi dan keduanya bisa menjadi strategi ibadah yang rasional bagi setiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Apa definisi beribadah ala pedagang? Umumnya orang mendefinisikannya sebagai ibadah yang dilakukan karena seseorang berharap masuk surga dan keluar dari ancaman neraka. Level imannya dianggap rendah karena beribadah hanya demi mengharap imbalan dan takut ancaman sanksi. Bagi saya ironis kalau seseorang dianggap lebih rendah level imannya cuma karena takut neraka dan mengharap surga. Umar bin Khatab dan Abu Bakar As-Shidiq, dua manusia yang level imannya tidak akan pernah bisa ditandingi lagi di muka bumi ini, sering kali berkomentar tidak ingin menjadi manusia dan lebih suka menjadi sebatang pohon. Alasannya? Mereka takut dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ini contoh orang yang beribadah karena takut kepada Tuhannya. Lantas apakah hal ini menjadikan Abu Bakar dan Umar bin Khatab orang rendahan? Semua sufi digabung jadi satu pun mungkin cuma butiran debu dibanding mereka berdua.
Dan tidak hanya soal Umar dan Abu Bakar. Kalau memang ada masalah dengan ibadah level pedagang, maka dari awal juga tidak diperlukan konsep surga dan neraka. Untuk apa? Kenapa Allah tidak berfirman saja: "wahai manusia, beribadahlah kalian semua demi ridha-Ku semata. Tidak ada balasannya kelak, yang penting kalian semua melakukannya semata untuk-Ku." Kenyataannya firman demikian tidak ada. Justru Al-Quran penuh sekali dengan ayat-ayat yang senantiasa mengingatkan kenikmatan surga dan kejelekan neraka (silakan anda google sendiri ayat-ayatnya). Menyatakan atau berasumsi bahwa ibadah ala pedagang sebagai ibadah kelas dua bagi saya sama saja dengan mengejek cara Tuhan mengatur insentif. Dipikirnya Tuhan bodoh apa karena menciptakan sistem seperti itu?
Tuhan paham betul bahwa manusia merupakan makhluk yang butuh insentif. Dan insentif ini merajalela dalam semua aspek kehidupan kita. Tidak percaya? Mari kita jawab pertanyaan ini: apa yang dimaksud dengan beribadah demi ridha Tuhan semata. Apakah artinya kita benar-benar terbebas dari segala macam perhitungan untung rugi? Apakah perhitungan untung rugi itu menjadi hilang kalau kita beribadah tanpa mengharap imbalan apapun? Hati-hati, jangan sampai terjebak kesalahan logika berpikir.
Pada saat seseorang memutuskan untuk beribadah secara ikhlas, dia sebenarnya sudah melakukan analisis untung rugi dan sudah memikirkan imbalan yang akan dia terima. Semua tindakan ibadah ada biayanya, minimal anda akan menghabiskan sebagian waktu anda untuk beribadah. Selain itu juga ada biaya kesempatan (opportunity cost) untuk melakukan aktivitas lainnya, termasuk bekerja, liburan, sekolah, dan sebagainya. Seseorang tidak akan begitu saja menghabiskan waktunya untuk melakukan suatu aktivitas tanpa merasakan manfaat dari aktivitas tersebut, karena apabila suatu aktivitas dirasakan tidak atau kurang bermanfaat, dia akan memilih alternatif kegiatan lainnya yang dirasa lebih bernilai atau bermanfaat untuk dilakukan dalam waktunya yang terbatas.
Dalam hal ini manfaat atau imbalan beribadah secara ikhlas bagi seseorang bisa bermacam-macam: kesenangan atau kenikmatan yang didapat dari beribadah dengan "ikhlas", keinginan agar mendapatkan ridha Allah, atau keinginan untuk menyenangkan hati pihak yang ia cintai (dalam hal ini Allah). Seperti yang bisa anda lihat, perbedaannya dengan ibadah ala pedagang hanyalah soal motivasi: sebelumnya berharap surga, sekarang berharap ridha Tuhan (terlepas nanti ditempatkan di mana). Sebelumnya berharap tak masuk neraka, sekarang sekedar ingin membuat Tuhan senang dengan ketaatan pribadi, dimana senang dan ridha-nya Tuhan adalah senang dan ridha-nya kita. Tidak perlu pakai contoh yang rumit, bayangkan saja anda sedang jatuh cinta dengan seseorang dan anda menyatakan: "bahagiamu adalah bahagiaku."
Ikhlas itu pun juga banyak tingkatan. Mungkin ada yang merasa sudah ikhlas beribadah, tapi dalam hati kecilnya berharap supaya ia tak pernah dirundung malang. Ini sudah pasti gagal, karena Allah sendiri sudah berfirman bahwa semua orang yang mengaku beriman itu pasti diuji. Dan semakin anda berharap anda bisa mencapai derajat yang lebih tinggi di hadapan Tuhan, anda juga harus bersiap menerima ujian yang lebih berat. Ibarat kata: kalau mau dapat penghargaan yang lebih besar, usahanya juga perlu lebih keras. Tapi tunggu dulu, bukankah ini mengembalikan kita kepada konsep analisis untung rugi?
Saya ceritakan sedikit kisah pribadi saya di awal masa kuliah 13 tahun yang lalu. Saat itu saya sedang gencar mendalami sufisme dan ingin sekali bisa menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Puasa sunnah hampir tiap hari dan tak lupa selama 8 bulan non-stop, saya khatam Al-Quran 2 kali setiap bulannya. Rasanya nikmat luar biasa. Tapi di akhir bulan kedelapan, saya gagal dalam ujian keimanan. Ketika seorang teman berkata: "tahu ga, si anu itu tiap hari baca 1 juz Quran lho," saya tak tahan untuk memberitahukan dia bahwa saya juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Dan akhirnya saya pun berucap: "ah, memangnya kenapa, saya juga kok tiap hari." Dan dengan satu perkataan bodoh itu, 8 bulan usaha saya berakhir sia-sia belaka. Habis, musnah, tidak ada sisanya. Menjadi ikhlas itu susah luar biasa dan saya membuang waktu saya yang tidak sedikit selama 8 bulan karena tidak berhitung untung dan rugi dengan baik.
Ini mengapa menurut saya, penting sekali untuk senantiasa mengingat bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari analisis untung rugi. Hal inilah yang justru akan membuat seseorang tak lantas menjadi arogan atau berpuas diri karena merasa sudah mampu beribadah tanpa mengharap surga dan neraka. Dari sudut pandang analisis untung rugi, levelnya sesungguhnya tak jauh berbeda dengan ibadah ala pedagang. Bahkan bisa jadi lebih aman beribadah ala pedagang sederhana dibanding mencoba beribadah secara "ikhlas" karena yang satu motivasinya jelas menghitung berapa banyak amal baik yang sudah dilakukan dan berapa banyak amal buruk yang sudah dihindari ketimbang sok-sokan merasa bisa ikhlas.
Saya masih cukup beruntung cuma membuang waktu 8 bulan. Bayangkan kalau anda Barsisha, alim ulama yang ceritanya sudah taat beribadah selama 200 tahun lebih dan hidupnya berakhir masuk neraka karena terkena godaan setan di akhir hayatnya (silakan google juga soal Barsisha yang sering masuk literatur sufi). Siapa yang bisa menjamin level ikhlas anda adalah level tahan banting? Salah-salah anda lebih cepat masuk neraka dibandingkan dengan orang yang anda anggap hanya beribadah layaknya pedagang. Dengan demikian, sebagaimana sempat saya singgung di atas, daripada sibuk menilai mana alternatif yang lebih superior, saya lebih cenderung menilai dua aktivitas ini sebagai 2 metode investasi yang sama-sama valid. Yang satu mungkin tidak memberikan imbal hasil terlalu banyak tetapi lebih mudah dilakukan. Yang satu bisa jadi memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, tetapi banyak jebakannya yang bisa menghapus semua investasi anda. Anda masuk profil resiko yang mana? Suka resiko atau tidak? Siap dengan segala godaan karena sudah merasa ikhlas? Atau mau pilih jalur sederhana yang sudah disampaikan dengan gamblang oleh Tuhan dalam Quran?
Katakanlah sampai disini, anda masih saja percaya bahwa beribadah secara ikhlas bisa dilakukan tanpa berhitung untung dan rugi. Kalau begitu sekarang saatnya kita membahas sedikit teori ekonomi tentang alokasi waktu supaya tidak ada lagi keraguan di hati anda.
Kita semua tahu manusia memiliki waktu 24 jam dalam satu hari. Waktu itu tidak akan berubah kecuali anda mendekati kecepatan cahaya. Dan dalam waktu 24 jam tersebut, kita dihadapkan pada beragam pilihan. Bekerja, belajar, beribadah, bermain, berinteraksi dengan teman, tidur, dan masih banyak lagi. Setiap aktivitas anda ada nilainya. Dan cara paling sederhana untuk mengukur nilai aktivitas itu adalah dengan jalan mengukur nilai penghasilan rata-rata dan penghasilan marginal anda (memang bukan perhitungan yang paling sempurna, tetapi ini perhitungan yang paling bisa dikuantifikasi).
Katakanlah anda diwajibkan bekerja 8 jam sehari dan anda menerima gaji Rp400.000 sehari. Berarti rata-rata gaji anda Rp50.000 sejam. Katakanlah juga kalau anda lembur, maka anda akan menerima upah lembur senilai Rp60.000 sejam. Ini berarti upah marginal anda (yaitu jumlah tambahan penghasilan yang akan anda dapatkan untuk bekerja dalam satu unit waktu) untuk 8 jam pertama adalah Rp50.000 per jam dan untuk setiap jam di atas 8 jam adalah Rp60.000.
Asumsikan bahwa anda tak punya pilihan untuk 8 jam kerja karena sudah menjadi jam kerja minimum. Tetapi anda punya pilihan setiap harinya untuk lembur. Berarti sekarang anda sudah bisa menilai nilai waktu anda per jam: Rp60.000. Pertanyaannya tinggal: apakah menurut anda Rp60.000 itu cukup untuk memberikan insentif kepada anda untuk menambahkan satu jam atau lebih lama lagi terhadap keseluruhan waktu bekerja anda, atau lebih baik anda menghabiskan waktu anda untuk melakukan aktivitas lainnya?
Semakin besar nilai penghasilan marginal anda, maka semakin mahal nilai alternatif aktivitas yang akan anda lakukan. Akan berbeda tentunya apabila lembur anda dihargai Rp1.000.000 per jam dibanding Rp60.000 per jam. Dan dari situ pun kita bisa memperkirakan bahwa waktu yang anda alokasikan untuk beribadah, bahkan kalaupun anda beribadah murni atas dasar ikhlas, juga tunduk pada nilai yang saya sampaikan. Mudahnya, berapa banyak anda akan mengalokasikan waktu untuk beribadah? Satu jam? Dua jam? Atau 10 jam sehingga anda menghabiskan sebagian besar waktu anda untuk bekerja dan beribadah (dan hanya menghabiskan 6 jam untuk tidur dan makan)?
Alokasi waktu anda untuk ibadah saja secara implisit sudah menunjukkan bahwa anda menghitung untung dan rugi, terlepas anda ikhlas atau hanya mengejar surga. Mengapa demikian? Karena anda juga menghitung waktu yang akan anda pakai untuk aktivitas lainnya (termasuk manfaat dari aktivitas tersebut bagi anda). Bisa jadi anda hanya ikhlas untuk 2 jam ibadah, bisa jadi untuk 5 jam ibadah. Bisa jadi juga anda ingin beribadah 12 jam sehari dan karena anda tidak bisa mengurangi jangka waktu tidur dan makan, anda kemudian memilih untuk mencari pekerjaan baru dengan jam kerja yang lebih sedikit dari 8 jam (yang artinya nilai ibadah anda menjadi lebih mahal lagi karena pendapatan rata-rata anda menurun di bawah Rp50.000). Dengan demikian, selama ada pilihan aktivitas dalam hidup anda, anda akan menghitung untung dan rugi dari tindakan anda.
Ibrahim bin Adam, sufi terkenal dalam kitab Minhajul Abidin, setiap harinya shalat minimum 1.000 rakaat. Dia menghabiskan semua waktunya untuk beribadah. Apakah kemudian Ibrahim bin Adam lebih baik dari orang yang hanya sanggup menghabiskan waktunya 1 jam saja sehari untuk beribadah? Bisa jadi Ibrahim bin Adam memang tidak punya tanggungan dalam hidupnya sehingga dia bisa menikmati setiap harinya beribadah. Bisa jadi pula orang yang hanya sanggup beribadah 1 jam sehari memiliki banyak aktivitas lainnya yang menurut dia tak kalah penting dari ibadah resmi. Keduanya sah-sah saja. Penilaian akan mana yang lebih baik dikembalikan kepada Tuhan sebagai penghitung amal yang paling terpercaya. Dan percayalah, fakta bahwa amal dihitung oleh Tuhan saja sebenarnya sudah menunjukkan bahwa analisis untung rugi itu bukan cuma konsep dunia tapi juga konsep akhirat.
Setelah kita berpanjang lebar membahas soal analisis untung rugi dalam soal ibadah ini, saya ingin menutup artikel ini dengan menyampaikan bahwa analisis untung rugi sebenarnya meliputi semua aspek kehidupan kita. Alih-alih bergaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dihitung dan nantinya bingung sendiri, saya justru menganjurkan semua orang berhitung baik-baik dengan hidupnya. Ingat, berhitung, bukan jadi perhitungan. Orang perhitungan justru adalah orang yang tidak jago berhitung (dan saya akui, saya sendiri juga sering jatuh ke dalam kategori orang yang perhitungan).
Mengapa saya menganjurkan kita untuk berhitung untung rugi? Karena dengan demikian kita juga menjadi lebih disiplin dan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Contoh sederhana: waktu untuk keluarga dan teman. Kalimat-kalimat bijak di luar sana bilang: keluarga dan teman itu tidak bisa dinilai dengan uang. Saya 100% tidak setuju. Keluarga dan teman bisa dinilai dengan uang. Anda tinggal merujuk kepada pendapatan marginal anda sebagaimana saya sampaikan di atas. Setelah anda tahu pendapatan marginal anda, anda tinggal bertanya: apakah saya menghargai keluarga dan teman-teman saya lebih besar dibanding pendapatan marginal saya atau tidak? Anda sendiri yang menentukan apakah keluarga anda bernilai mahal atau murah. Dan dengan demikian anda juga akan lebih bertanggung jawab dalam menentukan alokasi waktu anda.
Masih banyak aplikasi lainnya dari analisis untung rugi dalam kehidupan sehari-hari (dan anda akan sering melihat unsur ini dalam tulisan-tulisan saya, baik di masa lalu maupun di masa depan). Tidak ada jaminan bahwa perhitungan untung rugi kita pasti benar dan sempurna, setiap orang bisa melakukan kesalahan. Tetapi perhitungan untung dan rugi adalah mekanisme terbaik yang kita punya saat ini karena ia bisa dihitung, bisa diuji, dan bisa difalsifikasi. Pendek kata, berhitung untung rugi adalah menjadi seutuhnya manusia sebagai makhluk yang tidak lepas dari kesalahan.
Perlukan Penghinaan Dipidana?
Perlukan Penghinaan Dipidana?
Amir dan Badu, 2 anak SMP sedang bertengkar di tepi jalanan yang sepi sepulang sekolah memperebutkan sebuah mainan yang sudah lama mereka inginkan. Situasi makin memanas, ketika akhirnya Amir berucap: "anjing!" kepada Badu. Badu yang tak terima dengan perkataan itu, membalas pernyataan Amir dengan: "ibumu pelacur!!!". Tak lama kemudian Amir melaporkan Badu kepada polisi dengan tuduhan penghinaan terhadap Amir.
Di tempat lain, Dodi, seorang politisi, dan Emir, akademisi, beradu argumen lewat Twitter mengenai suatu kebijakan publik. Dua-duanya belum pernah bertemu dan berinteraksi sebelum timbulnya isu ini dan hanya berdebat gara-gara seorang follower Emir yang kebetulan di-follow oleh Dodi, me-RT twit dari Emir. Dalam debat tersebut, keduanya naik darah dengan cepat. Emir menuduh Dodi bahwa ia tidak paham peranannya sebagai politisi dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat guna membuat kebijakan yang buruk. Tersinggung dengan pernyataan Emir, Dodi balas menuduh bahwa Emir hanyalah seorang plagiator yang tidak layak untuk menjadi akademisi. Keduanya kemudian sama-sama pergi ke polisi untuk saling melaporkan lawannya dengan tuduhan penghinaan di muka publik melalui media elektronik.
Fransiska, seorang wiraswasta muda, baru saja menikmati makanan yang sangat tidak enak dan pelayanan yang tidak memuaskan di Ristorante G, sebuah restoran Italia yang dikenal sebagai lokasi terbaru berkumpulnya para profesional muda yang trendi di Jakarta. Fransiska kemudian menulis ulasannya tentang Ristorante G di blog pribadinya dan memberikan penilaian yang sangat negatif terhadap restoran tersebut. Tak lama kemudian, pengunjung Ristorante G menurun drastis. Alasannya tak jelas, salah satunya mungkin karena ulasan negatif dari Fransiska yang kebetulan sedang naik daun sebagai food blogger. Gunawan, pemilik Ristorante G, kemudian melaporkan Fransiska ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Alasannya? Ulasan Fransiska tidak objektif, berlebih-lebihan dan sangat merugikan bisnis Gunawan.
Kasus-kasus penghinaan dan pencemaran nama baik memang tidak akan pernah ada habisnya. Dalam waktu 2 minggu sejak saya membahas kasus Florence Sihombing, saya sudah mendengar 3 kasus baru tentang penghinaan: tukang sate yang dituduh menghina Presiden (karena memfitnah Presiden dan menyebarkan video porno palsu), penyair yang dituduh mencemarkan nama baik seorang konsultan survei politik (karena menyatakan bahwa si konsultan tak layak dianggap sebagai sastrawan), dan istri dari seorang pegawai yang dituduh menghina bos pegawai tersebut di muka umum (karena marah-marah di Facebook atas keputusan bos suaminya yang menurutnya tidak adil). Menurut saya, masih cukup maraknya kasus pidana penghinaan setelah ada beberapa kasus yang ramai di media (semisal kasus Prita vs RS Omni dan Benhan vs Misbakhun) merupakan gejala yang mengkhawatirkan. Sayangnya, secara umum masyarakat kita masih adem-ayem dan masih lebih sibuk mengomentari soal apakah bahasa Inggris Presiden kita hitungannya bagus atau tidak ketika ia berpidato di forum APEC.
Bisa jadi kekhawatiran saya tidak beralasan. Dari 240 juta manusia di Indonesia, mungkin secara statistik, kasus penghinaan yang masuk ranah pidana hitungannya tidak seberapa dan oleh karenanya belum layak menjadi perhatian. Walaupun ada beberapa korban, mereka yang sibuk menghina orang lain juga banyak yang tidak dipidanakan, jadi secara probabilistik, kecil kemungkinannya dikenai sanksi dan oleh karenanya, masyarakat tidak khawatir bahwa mereka bisa dipidana karena salah ucap baik di ruang publik atau di hadapan orang tertentu. Hal ini membutuhkan penelitian empiris lebih lanjut, tetapi sebelum kita sampai ke situ, saya ingin menyampaikan beberapa konsep normatif yang perlu kita renungkan mengenai pemidanaan terhadap penghinaan.
Merujuk ke Bab XVI KUHP yang membahas penghinaan dan kawan-kawannya, secara umum, penghinaan didefinisikan sebagai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud agar hal tersebut diketahui secara umum. Kemudian apabila diminta untuk membuktikan apakah hal yang dituduhkan itu benar dan kemudian pelaku tidak bisa atau tidak mau membuktikannya, maka ia bisa juga dituduh melakukan fitnah dengan pidana penjara yang lebih berat dari sekedar penghinaan biasa.
Apabila ternyata hal yang dituduhkan tidak bersifat pencemaran nama baik, sekalipun dilakukan di muka umum atau hanya di depan muka pihak yang dituduh, maka tindakan tersebut akan masuk dalam kategori penghinaan ringan (dengan ancaman pidana yang juga lebih ringan). Selanjutnya, tuduhan di atas tidak akan dianggap sebagai pencemaran nama baik apabila perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Terakhir, KUHP menyatakan bahwa perbuatan penghinaan tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak yang terkena kejahatan (tidak berlaku untuk penghinaan terhadap pejabat dan kepala negara).
Versi pasal penghinaan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan KUHP, hanya memperberat sanksi dan mengubahnya menjadi delik laporan, yang berarti: tanpa pengaduan dari "korban" pun, pelaku penghinaan bisa tetap disidik dan dipidana, dan kasus tidak berhenti apabila pengaduan tersebut dicabut. Memang, karya agung anak bangsa ini membuat pasal-pasal kolonial buatan penjajah menjadi seperti mainan anak-anak. Kalau penjajah represif, maka bangsa sendiri tidak boleh kalah dalam hal bertindak represif. Itu kira-kira inti dari pasal pemidanaan penghinaan dalam UU ITE.
Pertanyaan utamanya adalah, perlukah kita memiliki aturan pidana soal penghinaan? Coba kita lihat contoh kasus yang saya berikan di awal. Semuanya berpeluang untuk masuk ranah pidana berdasarkan KUHP atau UU ITE, setidak-tidaknya masuk kategori penghinaan ringan. Namun akal sehat kita mungkin akan mulai membanding-bandingkan. Masuk akalkah apabila negara harus mengurusi Amir yang sakit hati karena ibunya dihina Badu? Bagaimana kalau misalnya Ibu Amir bukan pelacur? Apakah kasus ini akan dianggap sebagai fitnah? Pentingkah fitnah seorang Badu bagi Amir dan ibunya, khususnya apabila Amir adalah anak orang kaya nomor satu di Indonesia sementara Badu cuma anak tukang sapu? Bagaimana kalau status Amir dan Badu dibalik?
Atau bagaimana dengan kasus Dodi dan Emir. Dua orang yang sebenarnya tidak pernah bertemu di dunia nyata, dan juga probabilitas bertemunya sebenarnya sangat rendah. Mereka bisa tidak saling mengganggu dan bisa meneruskan hidup mereka dengan damai. Apakah pertengkaran karena emosi sesaat ini perlu diurus oleh negara?
Terakhir kasus seperti Fransiska dan Gunawan. Sekilas tampak layak untuk masuk ranah pidana. Ada kerugian yang nyata dan kerugian itu bersifat besar. Isunya adalah, apakah bisa dibuktikan ada kausalitas atau korelasi antara ulasan Fransiska dan memburuknya kondisi restoran Gunawan? Jangan-jangan kualitas Ristorante G memang mengecewakan dan pasar menghukumnya dengan jumlah pengunjung yang sedikit.
Doktrin klasik hukum pidana menyatakan bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium, yang berarti bahwa hukum pidana adalah langkah terakhir yang akan digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum. Walau mungkin ahli hukum klasik tidak paham ilmu ekonomi secara mendalam, mereka setidaknya paham bahwa hukum pidana tidak bisa dipakai sembarangan. Mengapa? Hukum pidana membutuhkan penegakan yang aktif oleh negara dan aparatnya (bedakan dengan penegakan hukum perdata yang sifatnya pasif dan dibiayai oleh para pihak yang terlibat melalui pembayaran biaya pengadilan). Tanpa ada penegakan, hukum pidana hanya akan jadi macan kertas yang tidak akan berdampak signifikan.
Sebagai contoh, misalnya orang meributkan hukuman mati dengan alasan kalau hukuman mati efektif, pasti sudah tidak ada kejahatan lagi di muka bumi. Ini logika yang salah. Hal yang sama juga berlaku terhadap sanksi pidana lainnya. Seandainya semua sanksi atas kejahatan adalah hukuman mati dan probabilitas ditangkap serta dikenai sanksi adalah 100%, saya cukup yakin jumlah kejahatan akan menurun drastis. Tetapi kalau probabilitas ditangkap hanya 10% dan dijatuhi hukuman mati hanya 10% yang artinya hanya ada kemungkinan 1% ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, kemungkinan besar sanksi itu tidak akan ada dampaknya.
Aspek utama dari penegakan hukum tentunya adalah biaya penegakan hukum. Biaya ini bukan cuma sekedar biaya menggaji polisi, hakim, dan jaksa. Ada biaya yang bisa muncul karena penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum, ketidakmengertian aparat terhadap hukum yang berlaku, penjatuhan hukuman kepada pihak yang salah, penjatuhan sanksi yang tidak tepat, dan masih banyak lagi. Intinya, sistem pidana tidak mungkin sempurna sementara sumber daya kita terbatas.
Dengan kondisi seperti itu, diperlukan prioritas dalam melakukan penegakan hukum. Salah satu cara untuk menentukan prioritas yang tepat tentunya adalah menentukan tindak pidana mana yang paling penting untuk dikurangi keberadaannya. Semakin besar kebutuhan untuk mengurangi atau menghilangkan tindak pidana itu, maka semakin banyak sumber daya yang perlu dikerahkan untuk penanggulangan tindakan tersebut.
Pertanyaan lanjutannya, apa itu tindak pidana? Secara hukum, jawabannya mudah: segala macam tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Jawaban ini tentunya tidak memuaskan. Dari sudut pandang ekonomi, secara umum tindak pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian pribadi atau sosial. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua tindakan merugikan perlu dipidanakan karena tindakan merugikan juga sangat banyak macamnya.
Tindakan yang merugikan kepentingan banyak orang dan menguntungkan segelintir orang saja merupakan jenis tindakan yang paling mudah untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Contohnya korupsi dan perusakan lingkungan hidup. Semakin sedikit pihak yang terlibat dan semakin tidak jelas objek kerugian, maka semakin rendah juga prioritas kita untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui ranah pidana.
Kasus pencurian misalnya. Objeknya jelas, ada barang yang dicuri. Kerugiannya pun jelas. Kita juga tidak mungkin membiarkan sebuah masyarakat dimana pencurian dapat dibiarkan berjalan bebas bahkan seandainya kenikmatan yang didapat oleh si pencuri lebih besar dari korban pencurian. Bayangkan suatu masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap sesama anggota masyarakat dan juga menghabiskan biaya secara berlebihan untuk melindungi asetnya karena pencurian disahkan.
Bagaimana dengan penghinaan? Masalah dengan penghinaan adalah karena penghinaan menggabungkan unsur subjektif dan objektif. Kata "anjing" bisa dianggap sebagai penghinaan luar biasa bagi orang tertentu, tetapi bisa dianggap sebagai bentuk keakraban antar teman dekat. Kerugian yang ditimbulkan karena kekesalan akibat dihina sebagai anjing juga sulit diukur. Apakah saya akan merasa merugi Rp10.000 atau Rp100.000.000 karena penghinaan tersebut?
Di sisi lain, penghinaan atau fitnah bisa jadi berakibat buruk secara riil. Misalnya seperti dalam kasus Ristorante G di atas. Katakanlah, Ristorante G memang kehilangan pelanggan dan Gunawan merugi besar-besaran gara-gara ulasan Fransiska. Kerugiannya jelas bisa dihitung, lalu apakah Gunawan kemudian sebaiknya memidanakan Fransiska?
Ini mengapa menurut saya pendekatan delik penghinaan sebagai delik aduan (seperti misalnya usulan untuk mengubah delik penghinaan di UU ITE menjadi delik aduan) tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Selama masih ada unsur subjektif dalam penghinaan, maka kemungkinan dibawanya kasus yang remeh temeh ke pengadilan akan tetap ada bahkan sekalipun delik penghinaan adalah murni delik aduan.
Dan tidak mengherankan apabila ada yang akan menggunakan sarana pidana penghinaan ini untuk menyingkirkan lawannya atau menakut-nakuti kritik. Bagi "korban", biaya kasus penghinaan sebenarnya murah bahkan dalam masyarakat yang tidak suka dengan tukang adu. Kalau si "korban" tidak terlalu peduli reputasinya, satu-satunya biaya yang perlu ia pertimbangkan adalah biaya untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan pelaku penghinaan. Setelahnya, ia tidak perlu lagi terlibat dalam proses pidana karena sudah diserahkan kepada negara. Apabila ini merupakan delik aduan, maka "korban" juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menerima kompensasi dari pelaku karena nasib pelaku sedikit banyak berada di tangan "korban" yang akan menentukan apakah pengaduannya akan dicabut atau tidak. Apabila ini delik laporan, sifatnya bahkan lebih ganas lagi, karena "korban" tinggal berlepas tangan dan menyerahkan kepada negara untuk menyidik dan mengadili si pelaku.
Masalahnya, yang membiayai negara untuk mengurus kasus ini adalah kita semua. Si "korban" pun juga mungkin membayar pajak, tetapi berapa besar sumbangannya dibandingkan dengan semua orang lain? Boleh dikata, ia menggunakan sarana negara dengan mengorbankan hak orang lain untuk memidanakan orang dengan alasan yang bisa jadi sebenarnya tidak penting dan tidak membawa kemaslahatan kepada masyarakat banyak. Belum lagi kalau kemudian sumber daya yang digunakan untuk mengurus kasus penghinaan itu sebenarnya bisa dipakai untuk menangani kasus lain yang memiliki prioritas lebih tinggi.
Oleh karenanya, usulan awal saya, secara umum, kasus penghinaan seharusnya tidak bisa otomatis dibawah ke ranah pidana, melainkan harus diselesaikan terlebih dahulu di ranah perdata. Apabila kasus ini dibawa ke ranah perdata, maka "korban" harus dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata sebagai akibat dari penghinaan yang ia alami. "Korban" yang rasional hanya akan pergi ke pengadilan apabila probabilitas kemenangannya dikalikan dengan jumlah ganti rugi yang akan ia terima dari pelaku penghinaan lebih besar dari total biaya yang akan ia keluarkan. Silakan baca makalah saya di sini untuk melihat model ekonomi pelaku litigasi.
Dengan model di atas, kemungkinan besar kita tidak akan melihat kasus macam Amir dan Budi atau Dodi dan Emir masuk ke ranah pengadilan karena biaya perkaranya hampir pasti akan jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi ganti rugi yang akan didapat oleh "korban". Adapun untuk kasus Fransiska dan Gunawan, bisa jadi perkaranya akan masuk ke pengadilan bergantung pada besaran ganti rugi yang bisa diterima oleh Gunawan dan kemampuan Fransiska untuk membayar ganti rugi tersebut.
Lalu kapan penghinaan masuk ke ranah pidana? Ada kemungkinan memang ketika ranah perdata tidak cukup efisien untuk menyelesaikan kasus penghinaan. Misalnya dalam kasus dimana pelaku memiliki sumber daya atau jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan korban. Contoh kasus fitnah terhadap Jokowi pada saat menjadi calon presiden bisa menjadi contoh yang baik. Membawa kasus ini ke ranah perdata bisa jadi menyulitkan karena pelakunya terlalu banyak dan membuktikan unsur kerugian yang dialami dari tiap pelaku fitnah secara satu persatu juga tidak mudah, karena yang akan membuktikan adalah Jokowi sendiri dan bukan negara. Itu pun saya masih berpendapat sifat deliknya seharusnya aduan dan hanya bisa dilakukan oleh korban. Kasus seperti tukang sate seharusnya tidak perlu terjadi andai delik dalam UU ITE bersifat delik aduan dan bukan delik laporan.
Bagaimana merumuskan konsep di atas ke dalam peraturan perundang-undangan? Perlu kajian lebih lanjut yang tidak cukup untuk dimuat dalam satu artikel blog, tetapi secara garis besar, saya akan mengusulkan bahwa semua delik penghinaan harus menjadi delik aduan dan, kecuali dalam kondisi khusus, pengaduan hanya bisa diajukan hanya apabila pelapor bisa membuktikan bahwa kasus ini tidak dapat diselesaikan secara perdata atau penyelesaian secara perdata di pengadilan akan membebani pelapor. Bagaimana membuktikan kesulitan pelapor? Bisa jadi kita serahkan kepada diskresi polisi atau jaksa, atau harus dibawa ke muka sidang dan ditentukan oleh hakim. Bisa jadi juga UU menyatakan bahwa penghinaan hanya bisa dibawa ke ranah pidana dalam hal ada kerugian objektif yang melewati batasan nilai tertentu.
Sebagaimana saya sampaikan di atas, ide di atas perlu dielaborasi dengan penelitian lebih lanjut. Dan seharusnya para akademisi di Indonesia lebih gencar untuk menekuni isu ini karena isu penghinaan berhubungan erat dengan kebebasan berpendapat. Pasal penghinaan yang terlalu pro kepada "korban" rentan disalahgunakan karena memberikan insentif kepada "korban" untuk melaporkan siapapun yang mereka anggap telah menghina mereka, terlepas apakah penghinaannya sendiri substantif atau merugikan.
Search This Blog
Total Pageviews
SUBSCRIBE TO
Posts
Atom
Posts
All Comments
Atom
All Comments
Popular Posts
LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa Tolong Berhenti Mengada-ada
Memahami Penodaan Agama Seutuhnya
Ilusi Pemimpin Tegas
LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa? Suatu Ide yang Diada-adakan
Why I Disagree with Legalization of Prostitution
Karikatur ISIS dan Kemalasan Dalam Beragama.
Ibadah Itu Soal Untung Rugi
Adam Smith's View on Human Nature
Al-Maidah: 51 dan Politik Islam yang Tak Kunjung Lepas Landas
Beberapa Catatan Soal Debat Presiden Bidang Hukum dan Demokrasi
Labels
100th Article
Airplane Industry
Analytical Philosophy
Anti Corruption
Banking Law
Broadcasting Law
Bureaucracy
Capitalism
Choice of Language
Cigarette Industry
Conspiracy Theory
Constitutional Law
Contract Law
Corporate Law
Cost Benefit Analysis
Criminal Law
Customary Law
Death Penalty
Discrimination
Economics
Economics - Behavioral
Economics - Gridlock
Economics - Information
Economics - Regulation
Education
Electricity Law
Employment Law
Eulogy
Evidence
Exclusionary Vibe
Family Law
Finance
Financial Crisis
Foreign Debt
Freedom of Speech
Fuel Subsidy
Game Theory
Gender Equality
General
Good Corporate Governance
Health Law
Human Capital
Human Rights
Infrastructure
Investment Law
Islamic Finance
Islamic Law
Islamic Legal Theory
Judicial Behavior
Jurisprudence
Labor Law
Law and Economics
Law and Language
Law and Morality
Law and Politics
Law and Religion
Law and Social Science
Law Firm
Law School
Lawyering
Lawyers
Legal Analysis
Legal Analysis Tool
Legal Education
Legal Enforcement
Legal History
Legal Interpretation
Legal Philosophy
Legal Theory
Market for Ideas
Neoliberalism
Personal
Philosophy
Politics
Pornography
Presumption of Innocence
Privacy Law
Procedural Law
Property Law
Public Choice
Public Participation
Public Policy
Religion
Securities Law
Slavery
Supply and Demand Law
Tax Law
Terrorism
Theory of the Firm
Tort Law
Tribute
Tweet Series
Blog Archive
► 2021 (3)
► February (1)
► January (2)
► 2020 (4)
► December (3)
► August (1)
► 2016 (6)
► December (1)
► November (2)
► October (1)
► February (2)
► 2015 (11)
► July (1)
► May (1)
► February (4)
► January (5)
▼ 2014 (29)
► December (8)
▼ November (5)
Absurdnya Ide Pengurangan Jam Kerja Karyawan Wanita
Kesetaraan Gender dan Kebebasan Memilih Dalam Hidup
Gagal Nalarnya Tes Keperawanan Calon Polwan - Pers...
Ibadah Itu Soal Untung Rugi
Perlukan Penghinaan Dipidana?
► October (6)
► July (3)
► June (3)
► May (2)
► February (2)
► 2013 (5)
► September (1)
► August (2)
► February (1)
► January (1)
► 2012 (44)
► December (1)
► November (1)
► October (2)
► September (3)
► August (5)
► July (2)
► June (2)
► May (5)
► April (6)
► March (8)
► February (3)
► January (6)
► 2011 (42)
► December (3)
► November (8)
► October (9)
► September (6)
► August (3)
► May (5)
► April (1)
► March (4)
► February (3)
► 2010 (13)
► September (3)
► August (10)
► 2009 (33)
► November (3)
► October (8)
► September (8)
► August (14)
Popular Posts
LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa Tolong Berhenti Mengada-ada
Memahami Penodaan Agama Seutuhnya
Ilusi Pemimpin Tegas
LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa? Suatu Ide yang Diada-adakan
Why I Disagree with Legalization of Prostitution
Karikatur ISIS dan Kemalasan Dalam Beragama.
Ibadah Itu Soal Untung Rugi
Adam Smith's View on Human Nature
Al-Maidah: 51 dan Politik Islam yang Tak Kunjung Lepas Landas
Beberapa Catatan Soal Debat Presiden Bidang Hukum dan Demokrasi
Blog Archive
► 2021 (3)
► February (1)
► January (2)
► 2020 (4)
► December (3)
► August (1)
► 2016 (6)
► December (1)
► November (2)
► October (1)
► February (2)
► 2015 (11)
► July (1)
► May (1)
► February (4)
► January (5)
▼ 2014 (29)
► December (8)
▼ November (5)
Absurdnya Ide Pengurangan Jam Kerja Karyawan Wanita
Kesetaraan Gender dan Kebebasan Memilih Dalam Hidup
Gagal Nalarnya Tes Keperawanan Calon Polwan - Pers...
Ibadah Itu Soal Untung Rugi
Perlukan Penghinaan Dipidana?
► October (6)
► July (3)
► June (3)
► May (2)
► February (2)
► 2013 (5)
► September (1)
► August (2)
► February (1)
► January (1)
► 2012 (44)
► December (1)
► November (1)
► October (2)
► September (3)
► August (5)
► July (2)
► June (2)
► May (5)
► April (6)
► March (8)
► February (3)
► January (6)
► 2011 (42)
► December (3)
► November (8)
► October (9)
► September (6)
► August (3)
► May (5)
► April (1)
► March (4)
► February (3)
► 2010 (13)
► September (3)
► August (10)
► 2009 (33)
► November (3)
► October (8)
► September (8)
► August (14)
Labels
100th Article Airplane Industry Analytical Philosophy Anti Corruption Banking Law Broadcasting Law Bureaucracy Capitalism Choice of Language Cigarette Industry Conspiracy Theory Constitutional Law Contract Law Corporate Law Cost Benefit Analysis Criminal Law Customary Law Death Penalty Discrimination Economics Economics - Behavioral Economics - Gridlock Economics - Information Economics - Regulation Education Electricity Law Employment Law Eulogy Evidence Exclusionary Vibe Family Law Finance Financial Crisis Foreign Debt Freedom of Speech Fuel Subsidy Game Theory Gender Equality General Good Corporate Governance Health Law Human Capital Human Rights Infrastructure Investment Law Islamic Finance Islamic Law Islamic Legal Theory Judicial Behavior Jurisprudence Labor Law Law and Economics Law and Language Law and Morality Law and Politics Law and Religion Law and Social Science Law Firm Law School Lawyering Lawyers Legal Analysis Legal Analysis Tool Legal Education Legal Enforcement Legal History Legal Interpretation Legal Philosophy Legal Theory Market for Ideas Neoliberalism Personal Philosophy Politics Pornography Presumption of Innocence Privacy Law Procedural Law Property Law Public Choice Public Participation Public Policy Religion Securities Law Slavery Supply and Demand Law Tax Law Terrorism Theory of the Firm Tort Law Tribute Tweet Series
Papers
The Protection of Criminal Suspects in Law and Economics Perspective
Forthcoming in Jurnal Teropong Edisi RUU KUHAP 2015 | 23 Pages | Posted: 10 May 2015 | Date Written: April 28, 2015
Public Choice Theory and its Application in Indonesian Legislation System
24 Pages | Posted: 8 Oct 2012 | Last revised: 8 Nov 2014 | Date Written: October 8, 2012
Special Purpose Vehicle in Law and Economics Perspective
Forthcoming in Journal of Indonesia Corruption Watch, 'Pemberantasan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang yang Dilakukan Korporasi di Sektor Kehutanan', 2013 | 15 Pages | Posted: 22 Aug 2013 | Date Written: August 18, 2013
Legal Positivism and Law and Economics -- A Defense
Third Indonesian National Conference of Legal Philosophy, 27-28 August 2013 | 17 Pages | Posted: 22 Aug 2013 | Last revised: 3 Sep 2013 | Date Written: August 22, 2013
Economic Analysis of Rape Crime: An Introduction
Jurnal Hukum Jentera Vol 22, No 7 (2012) Januari-April | 14 Pages | Posted: 12 Nov 2011 | Last revised: 8 Oct 2012 | Date Written: May 7, 2012
DISCLAIMER
As the author of this site, I am not intending to provide any legal service or establish any client-attorney relationship through this site. Any article in this site represents my sole personal opinion, and cannot be considered as a legal advice in any circumstances. No one may use or reproduce by any means the articles in this blog without clearly states publicly that those articles are the products of and therefore belong to Pramudya A. Oktavinanda. By visiting this site, you acknowledge that you fully understand this disclaimer and agree to fully comply with its provisions.
ABOUT SITE
RECOMMENDED SITES
USEFUL SITES ON LAW, BUSINESS AND ECONOMICS
Asia Pacific Loan Market Association
Directory of Indonesian Supreme Court's Decisions
Electronic Construction Law Journal
Electronic Library on International Commercial Law and the CISG
Encyclopedia of Law and Economics
Energy Law Net
Financial Dictionary
FindLaw - Free Legal Information
FindLaw: Law and Economics
Hukum-Online
Internet Legal Research Group
ISDA - International Swaps and Derivatives Association
Ludwig Von Mises Institute
Social Science Research Network
The Concise Encyclopedia of Economics
USC-MSA Compendium of Moslems Text
INDONESIAN RELEVANT AUTHORITIES
Directorate General of Legal Administration (Sisminbakum)
Directorate General of Post and Telecommunication (Dirjen Postel)
Directorate General of Tax (DGT)
Ministry of Finance (MoF)
State Ministry of Communication and Information (Kominfo)
State Ministry of Environment (LH)
State Ministry of State-Owned Companies (BUMN)
The Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK)
The Central Bank of Indonesia (BI)
The Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti)
The Indonesia Stock Exchange (IDX)
The Indonesian Securities Central Custodian (KSEI)
The Indonesian Securities Clearing & Guarantee (KPEI)
The Invesment Coordinating Board (BKPM)
My Recommended Blog
Reason.com
Why Didn't Kennedy Formally Overrule Lemon?
Leiter Reports: A Philosophy Blog
Great moments in obscure rock 'n' roll: Rumplestiltskin, "Squandron Leader Johnson," 1970
Legal Theory Blog
Legal Theory Bookworm: "From Free to Fair Markets" by Holden & Dixon
The Harvard Law School Forum on Corporate Governance
Developments in Unfair Prejudice Litigation
Business Law Prof Blog
They Had One Job
Legal History Blog
Weekend Roundup
The Regulatory Review
Electrifying the Automotive Market
Jim Hamilton’s World of Securities Regulation
Securities disclosure in the Anthropocene: a guide to the SEC’s climate risk proposal
Truth on the Market
FTC UMC Roundup – OT22 Edition
Jotwell
What Can Neuroscience Teach Us About Copyright?
Brian Leiter's Law School Reports
"Constitutional Law, Moral Judgment, and the Supreme Court as Super-Legislature" (2015)
Tim Harford
Cautionary Tales – Chicago when it sizzles
PrawfsBlawg
Political Cartoon on FDR's Constitution Day Address
ContractsProf Blog
That Other SCOTUS Arbitration Case: Viking River Cruises
The Enlightened Economist
Post-neoliberalism?
Securities Law Prof Blog
New Securities Law Articles in Print
ProfessorBainbridge.com
The Restatement of the Law of Corporate Governance: A Grammatical Quibble
Adams on Contract Drafting
New Series of “Drafting Clearer Contracts: Masterclass” for Fall 2022
Greg Mankiw's Blog
Three Reasons Why a Gas Tax Holiday is a Bad Idea
The Grumpy Economist
Economic Freedom in the Alito Draft
Dan Ariely
Ask Ariely: On Limiting Loneliness and Fundraiser Formulations
Delaware Corporate & Commercial Litigation Blog
Chancery says controller Carlyle and affiliated directors must pass entire fairness test in Authentix sale


content:
Cara ajukan pinjaman ke bank BCA tidak sesulit yang dibayangkan. Apalagi sebagai salah saatu bank swasta dengan kredibilitas yang baik, bank ini mempunyai banyak produk pinjaman yang beragam. Produk pinjaman yang menjawab kebutuhan para nasabahnya dengan tepat guna, Namun sayangnya banyak yang belum mengetahui cara meminjam ke bank BCA ini, ... Read more
Read More »
Ajukan Kartu Kredit BCA
February 5, 2022
Cara ajukan kartu kredit BCA sekarang bisa anda dilakukan secara online dengan mengunjungi web resmi dari bank swasta nomor satu ini. Sehingga anda bisa melakukan dimanapun anda sempat mengakses situs web tresmi dari bank ternama ini. Ketika anda sedang membutuhkan untuk memilikinya karena berbagai transaksi kekinian yang membutuhkan kartu kredit ... Read more

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

label: id

label: en


content: Sribu adalah website untuk pesan desain online, mulai dari desain logo, website, kemasan dan lainnya. Sribu telah membantu kebutuhan desain lebih dari 14,800+ klien dari seluruh dunia.


content:
Bola Merah PCSO atau Bola Fortunes di sebut juga Bola Merah, Berikut ini hasil terbaru PCSO Pools dan Togel PCSO kombinasi atau lebih dikenal dengan nama Bola Merah Togel.
Tabel Bola Merah PCSO yang anda lihat berikut ini merupakan salah satu Aplikasi Togel yang disukai oleh para penggunjung situs ini karena tampilannya langsung memperlihatkan 1 prize nya, jadi Tabel Paito Bola seperti ini akan sangat cocok sekali bagi para pembaca yang hanya ingin mengetahui no result pengeluaran togel utamanya saja.
Website Aplikasi Togel Terlengkap dan Forum Juara Togel Terlengkap Serta Menu Populer Lainnya.
Seperti Live Draw Togel, Data Togel, Paito Warna, Statistik Togel, Result Togel, Keluaran Togel, Prize Togel, Rumus Togel, Buku Mimpi Erek Erek, Tabel Shio Togel, Tabel Tesson & Masih Banyak Lagi.

warc-identified-content-language: ind


content:
Menghasilkan Uang bukanlah pekerjaan yang mudah, jika Anda tidak menemukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda hanya mencintai. Jika Anda menyukai pacuan kuda dan Anda juga ingin menghasilkan uang dengan perjudian pacuan kuda, maka Anda pasti membutuhkan platform pacuan kuda terbaik.
Platform balap judi kuda situs pkv games akan memberi Anda basis yang stabil untuk penghasilan internet Anda. Anda akan memiliki kemampuan untuk mengikuti sesuatu yang telah terbukti dan mudah digunakan sehingga Anda dapat memiliki kepercayaan diri setiap kali Anda memasang taruhan. Berikut adalah tiga petunjuk yang akan membantu Anda memilih platform balap taruhan kuda utama.
Pastikan mesin yang Anda pilih memiliki jaminan uang kembali. Mayoritas penulis sistem perjudian kuda hanya akan memberikan jaminan uang kembali pada komoditas yang mereka ketahui dikenal dan berfungsi. Hal ini memberi Anda kepercayaan diri atas pembelian Anda dan juga akan memberi Anda waktu untuk mencoba sistem keluar tentu saja ketika tidak bisa bekerja Anda bisa mendapatkan uang Anda kembali.
Pastikan penulis mempromosikan banyak keuntungan luar biasa dan tidak hanya menjual sesuatu kepada Anda. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk mempelajari apa yang Anda akan menjadi. Anda harus mempelajari situs web 2 3 hari sebelum membuat keputusan. Ini akan menghilangkan kemungkinan dijual begitu saja oleh penulis dan Anda akan benar-benar memahami apa yang akan Anda dapatkan sebelum Anda menyisihkan sebagian uang Anda sendiri.
Google mcdougal dan periksa forumnya. Ini hampir selalu merupakan ide yang bagus untuk melihat forum yang mungkin memiliki ulasan tentang item tersebut. Anda dapat mencapainya dengan melakukan pencarian Google ke nama item + forum Anda. Anda juga harus Google nama penulis untuk menentukan apakah Anda akan menemukan beberapa review tentang penulis. Ini akan memberi Anda wawasan tentang apa yang Anda beli.
Itu dia. Tiga tip teratas untuk memilih prosedur balap kuda yang ideal. Ada banyak uang yang bisa dihasilkan dari industri perjudian olahraga dan Anda bisa mendapatkan bagian Anda dari kue industri perjudian ini. Jadi temukan sistem balap judi kuda Anda dan mulailah mendapatkan keuntungan.
Search for:
Search
Recent Posts
3 Bingo Online Ditinjau
Judi kasino online generasi baru
Evolusi Blackjack Dari Eropa Ke Amerika
Kasino Online semua penghasilan
Mobile Gaming Memimpin Jalan
Archives
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
October 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
April 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
Situs judi slot online Deposit Pulsa MPO500 terus meningkatkan perlayanan karena memiliki jumlah member yang banyak.
Transaksi deposit judi online di situs judi online terpercaya VIVA99 dapat dilakukan melalui pengisian pulsa dengan syarat yang berlaku.


content:
Sebuah cerita yang diawali dari keinginan masa kecil yang dapat dengan mudahnya berubah seiring dengan berjalannya waktu. ya waktu yang mengubah keadaan dan pola pikir diriku untuk kembali merenungi sebuah cita-cita kecilku. hmm, mungkin aku tidak terlalu mengerti kemana dan bagaimana kehidupan akan membawa diriku kelak, entahlah.. tapi suatu keinginan terbersit didalam benak karena mungkin entah disebut dengan apa semasa kecil pasti diwajibkan memiliki cita-cita yang harus dimiliki oleh setiap anak, begitulah setiap guru berucap dikelas sewaktu duduk di bangku SD. Cita-cita awal semasa kecil yang terobsesi dengan terbang keangkasa dan berjalan-jalan keluar negeri dengan gratis setiap kali terbang yaa cita-cita ku dulu ingin menjadi seorang PILOT, mungkin terdengar cita-cita yang klasik sekali dimasa kecil tapi aku tidak pernah melupakan cita-cita awalku itu hingga sekarang.
Setelah masuk SMA dan apa yang terjadi cita-cita ku sepertinya jauh dari terwujud, karena apa? yaapp, aku masuk jurusan IPS, dimana kalau ingin masuk penerbangan ya harus di IPA. mungkin itu awalnya aku harus mencari dan beralih kecita-cita lain.
Aku mencoba mencari passion lain dan akhirnya aku sangat tertarik dengan dunia teknologi khususnya komputer mungkin ini awal baru dari kisah cita-citaku yang beralih itu. Dari sini kisah berawal kembali aku menemukan kenyamanaan mempelajari dan mengexplore komputer. Setelah lulus kuliah, Passionku akan teknologi semakin kuat akan komputer
Basically untuk karier sebetulnya aku enggak pernah pilih-pilih, rejeki enggak boleh ditolak kan? Hahaha.. Cuma ya balik lagi, aku bener-bener terjun ke dunia
komputer karena emang aku suka. Passion aku di situ dan aku enggak pernah bosen ngejalaninnya. I’m so in love with my job sih actually.
Singkat cerita, aku memberanikan diri mendatangi perusahaan perusaan kecil di daerahku untuk menawarkan software rancanganku. Dan setelah beberapa kali di tolak, akhirnya aku bertemu dengan kawan lama yang bekerja di salah satu Hotel. Saling bercerita banyak, ternyata dia sedang mencari software untuk diterapkan di tempat kerjanya, dan kebetulan sekali cocok dengan software yang selama ini aku kerjakan. Aku bergegas bertemu dengan petinggi-petinggi hotel tersebut untuk presentasi, dan beberapa hari kemudian yang aku tunggu-tunggu pun didapatkan, yaitu kontrak kerjasama maintenance software dan jaringan komputer.
Seiiring waktu, banyak perubahan yang terjadi dengan teknologi, begitu pula dengan hotel yang saat ini aku jalani. Aku berfikir untuk membuat sebuah media advertising yang memang membutuhkan perangkat yang mumpuni, setelah browsing sana-sini aku menemukan ACER Aspire P3 Hybrid Ultrabook, yang menurutku ini akan menjadi asisten pribadi yang luar biasa yang bisa mewujudkan passionku di bidang teknologi, mengingat apa yang terdapat didalamnya. Bisa dibayangkan betapa nikmatnya mewujudkan passion bersama ACER Aspire P3 Hybrid Ultrabook ini, aku tidak akan lagi khawatir mengerjakan sesuatu di perjalanan karena perangkat tersebut sudah menggunakan SSD. Dan pasti akan mulai berfikir untuk tidak membawa tablet PC dan Notebook dalam satu tas ketika aku harus bepergian karena ACER Aspire P3 Hybrid Ultrabook telah mampu memberikan keduanya dalam satu perangkat. Jadi dengan ACER Aspire P3 Hybrid Ultrabook sebagai asisten pribadiku, aku rasa kita akan bisa mengejar passion itu dengan leluasa, dan tentunya bisa sambil bergaya, Hehe. ACER Aspire P3 Hybrid Ultrabook Sungguh sebuah teknologi unik yang mampu membuat seseorang mewujudkan passionnya.
Share ! Tweet
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Labels: ACER Aspire P3 Hybrid Ultrabook, Passion
2 comments:
@rifankim 15 June 2013 at 22:30
wah keren bikin software, ditunggu visit backnya masbro . salam kompetisi,
salam blogger http://pengkarya.blogspot.com/2013/06/found-hidden-passion-bareng-acer.html
ReplyDelete
Replies
Reply
amaq aziz 17 June 2013 at 13:58
my job my passion boleh juga tuh. job sy juga possion, kalo gak passion gak bakal sy kerjain. sukses gan buat lombanya. ditunggu kunjungan dan komentar balik di blog sy


content: Website desa dibangun dengan tujuan sebagai media pelayanan publik resmi desa, yang dibangun dan dikelola oleh tim desa setempat. Dengan memanfaatkan website penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan mudah


content:
Berbicara mengenai poker online 24 jam tak akan pernah ada habisnya karena selalu ada berbagai hal yang layak dibicarakan dan di informasikan ke orang banyak, terutama tentang kelebihannya. Permainan poker belakangan memang sangat digemari, bahkan hingga dinobatkan menjadi raja dari permainan judi online. Bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Tak salah memang, karena permainan satu […]
Read More
Berita Poker
Prosedur Mengikuti Turnamen di Situs Poker Idn, Paling Simple
December 9, 2019
Situs poker idn online adalah situs poker online asal Indonesia yang terkenal dengan turnamen poker nya yang seru dan juga hadiah yang besar. Di Indonesia, bettors online nya tidak begitu mengetahui tentang turnamen poker. Berbeda dengan permainan taruhan poker online secara umum, turnamen poker akan adalah semacam lomba untuk menjadi pemain poker no satu dengan […]


content: Memainkan game secara benar dalam sarana online salah satunya bisa dipilih di sarana aktivitas promosi agen slot online. Proses bermain dan bertaruh secara online di internet harus dijalani dengan langkah yang benar dan tepat agar pertaruhan berlangsung lebih baik lagi untuk mengarahkan pemain bisa menang. Memilih untuk menjalani permainan dalam sarana berjudi yang tepat dan […]


content:
Menjaga kebersihan mulut merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Walau begitu banyak orang hanya peduli pada kebersihan gigi namun mengesampingkan kebersihan lidah. Padahal, sama seperti gigi, lidah juga memegang peranan yang penting pada kesehatan seseorang. Salah satu masalah yang rentan dialami oleh lidah adalah munculnya lapisan putih di bagian atas.
Terjadinya lapisan putih di lidah ini bisa disebabkan oleh sejumlah hal. Jika dibiarkan terlalu lama, lapisan putih ini dapat menjadi sarang bakteri. Menghilangkan lapisan putih di lidah ini bisa dilakukan dengan sejumlah cara mudah. Dilansir dari Boldsky, berikut sejumlah cara mudah untuk menghilangkan noda putih di lidah dengan mudah.
Menggunakan Pembersih Lidah
Alat khusus pembersih lidah juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Setelah menggosok gigi, kamu bisa menggunakan pembersih lidah untuk menyempurnakan kebersihan mulut.
Sikat Gigi
Sikat gigi bisa kamu gunakan sebagai cara untuk membersihkan lidah. Kamu bisa melakukannya dengan menggunakan bagian belakang sikat gigi yang bergelombang tersebut. Pastikan untuk melakukannya dengan perlahan agar tak melukai lidah serta berkumurlah dengan air bersih setelahnya.
Mengonsumsi Makanan Sehat
Konsumsi makanan bisa jadi cara mudah dan sehat untuk menjaga kebersihan lidah. Konsumsi makanan seperti stroberi, lemon, keju cheddar, dan apel bisa membantu membersihkan lapisan putih yang ada di atas lidah.
Berkumur
Berkumur setiap selesai makan merupakan cara yang dianjurkan untuk menghilangkan partikel makanan yang terjebak di antara gigi serta mampu membersihkan lidah. Kamu bisa menggunakan obat kumur, pasalnya kandungan bahan aktif di dalamnya juga mampu membunuh bakteri penyebab infeksi di mulut.
Membersihkan dengan Campuran Lemon dan Baking Soda
Campuran dari dua bahan alami ini merupakan salah satu cara alami untuk membersihkan lidah. Kamu dapat melakukannya dengan cara mengoleskan kedua campuran ini di atas lidah dan kemudian bilas dengan air bersih.
Konsumsi Yogurt
Jamur candida adalah salah satu penyebab munculnya lapisan putih di atas lidah. Sebaliknya, yogurt mengandung bakteri baik yaitu probiotik yang mampu membunuh jamur ini dan mencegahnya tumbuh.
Minum Air Kunyit
Selain campuran lemon dan baking soda, kamu juga dapat meminum air kunyit untuk membersihkan lapisan putih di lidah. Pasalnya, kunyit mengandung bahan antiseptik yang bermanfaat untuk membersihkan lidah. Kondisi lapisan putih di atas lidah sebaiknya segera diatasi karena mampu mengganggu kesehatan mulut. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan sejumlah bahan alami di atas.
Berbagi
':"")+('
'+l+"
")+"
"}1==B.relatedPosts&&(u.innerHTML=m+="
")}},msRandomIndex=function(e){var t,l=B.jumlahRelatedPosts+1,a=e.feed.openSearch$totalResults.$t-l,s=(t=0

label: uz


content:
Teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah mengenai penyajian data. Tujuan penyajian data adalah untuk memberikan gambaran mengenai data yang kita miliki supaya dapat diperoleh informasi yang jelas. Ada beberapa cara dalam menyajikan data, diantaranya adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi, diagram, histogram, dan poligon frekuensi. Bagaimana cara membuatnya, mari kita lihat contoh melalui cerita berikut ini.
TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI
Hwang Jin adalah seorang dosen Bahasa Korea di Universitas X. Dia memiliki mahasiswa sebanyak 15 orang. Setelah satu bulan mengajar, Hwang Jin mengadakan ujian untuk melihat ketercapaian kompetensi materi yang telah diajarkan. Berikut ini adalah nilai-nilai hasil ujian dari 15 orang mahasiswanya.
60, 40, 35, 60, 50, 70, 35, 30, 40, 50, 50, 60, 50, 70, 70.
Kemudian, Hwang Jin ingin melihat ringkasan nilia-nilai mahasiswa tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dia membutuhkan Anda untuk membantunya.
Bagaimana Teman, apakah anda bisa membantunya…? Hehe.. J
Jika belum bisa, mari perhatikan penjelasan berikut ini …
Ada dua macam tabel distribusi frekuensi yang dapat kita buat, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Untuk data tunggal, datanya tetap berupa angka tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok, datanya berupa interval nilai. Kita akan bahas satu per satu bagaimana cara membuat tabelnya.
Tabel Distribusi Frekuensi Data Tunggal
Pertama, kita membuat tabel yang terdiri atas dua kolom. Kolom pertama diberi nama Nilai dan kolom kedua diberi nama Frekuensi. Kolom Nilai berisi nilai-nilai mahasiswa, sedangkan kolom Frekuensi menyatakan banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai tertentu yang dituliskan di kolom Nilai. Begini lay out nya…
Nilai
Frekuensi
…
…
…
…
…
…
Kedua, pada kolom nilai, isikan nilai-nilai mahasiswa, untuk nilai yang dobel (muncul lebih dari satu kali), cukup ditulis satu kali saja ya..
Kemudian, pada kolom Frekuensi, isikan berapa banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai seperti tertera pada kolom “Nilai”. Kalau kita lihat data nilai mahasiswanya Hwang Jin, mahasiswa yang mendapat nilai 30 ada 1 orang. Berarti, kita isikan angka 30 pada kolom nilai dan angka 1 pada kolom frekuensi. Dan seterusnya seperti itu ya… Dan begini jadinya…
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Data Tunggal
Nilai
Frekuensi
30
1
35
2
40
2
50
4
60
3
70
3
Total
15
Nah, kita lihat pada tabel tersebut, total frekuensinya sama dengan 15 kan? Hal ini berarti sudah sama dengan jumlah data nilai mahasiswa Hwang Jin. Jadi, perhitungan frekuensinya sudah benar.
Hemm…Bagaimana teman…? Gampang kan…?
Jika suatu hari Anda dimintai bantuan lagi oleh Hwang Jin ataupun orang lain lagi, Anda pasti bisa ya..? He..hehe…
Sekarang Anda perhatikan data yang sudah disajikan pada Tabel 1 dengan data nilai mahasiswanya Hwang Jin yang masih disusun berbaris. Mana yang lebih sederhana dan dapat memberikan informasi dengan jelas…?
Tentu data yang sudah disajikan dalam Tabel 1 kan…? Itulah mengapa, menyajikan data dalam bentuk tabel ini merupakan hal yang penting. Dari sanalah orang bisa mendapatkan informasi.
Sekarang, coba teman-teman analisa, apa yang bisa kita katakan dari data pada Tabel 1 tersebut…?
Kalau melihat kolom frekuensi, dapat kita ambil informasi bahwa kebanyakan mahasiswa mendapatkan nilai 50 ke atas. Kalau nilai 50 kita nyatakan sebagai batas nilai yang baik, maka kita dapat katakan bahwa nilai ujian Bahasa Korea mahasiswa Universitas X mayoritas sudah baik. Hal ini artinya apa..? Berarti, Hwang Jin sudah cukup berhasil dalam mengajar Bahasa Korea dalam satu bulan yang telah berlangsung tersebut.
Hemm… bagaimana, Teman? Dapat dipahami kan pelajaran mengenai penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal..?
Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan membantu Hwang Jin membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok ya.. Hehehe..
Tabel Distribusi Frekuensi Data Berkelompok
Membuat tabel distribusi data berkelompok sedikit lebih panjang dari pada data tunggal. Oleh karenanya, diperlukan kesabaran dan konsentrasi yang lebih tinggi dalam mengerjakannya. Sanggup kan ya…? Masih mudah kok… J
Begini nih caranya…
Ada beberapa langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi data berkelompok, yaitu:
1. Urutkan data dari data terkecil ke data terbesar
2. Hitung rentang, rumusnya begini :
Rentang = Data tertinggi – Data terendah
3. Hitung banyaknya kelas.
Menurut beberapa literatur, banyaknya kelas ini biasanya berkisar dari 5 sampai 15. Namun, supaya dapat diperoleh berapa banyak kelas yang dapat kita buat dari data kita, kita hitung menggunakan Aturan Sturges. Rumusnya begini :
Banyak kelas = 1 + 3.3*Log (banyaknya data).
4. Hitung panjang kelas interval, dengan rumus :
Panjang kelas = Rentang dibagi banyaknya kelas
Panjang kelas ini selalu sama untuk setiap interval. Dan pastikan, dengan panjang kelas ini, semua data tercakup ke dalam interval yang terbentuk.
5. Tentukan batas bawah kelas interval
Batas bawah kelas interval pertama biasanya diambil data terkecil. Atau ada juga yang membolehkan sebelum data terkecil, namun tidak boleh melampaui panjang kelas. (Kalo pengen lebih mudah, ambil data terkecil saja). Untuk Batas Bawah kelas interval berikutnya, ditentukan dengan rumus :
Batas Bawah = Batas Atas + 1.
6. Tentukan Batas Atas kelas interval
Batas atas kelas interval, untuk setiap kelas, hitung saja dengan rumus ini :
Batas Atas = Batas Bawah + Panjang kelas - 1
7. Hitung frekuensi pada setiap kelas interval
Setelah terbentuk kelas-kelas interval, hitung frekuensi data pada setiap kelas.
Itulah langkah-langkahnya…, bagaimana teman, kira-kira apakah Anda sudah dapat membuatnya…?
Okey, sekarang kita buat tabel distribusi frekuensi data berkelompok dari nilai-nilai mahasiswanya Hwang Jin ya…
Kita tulis lagi data nilai tersebut.
60, 40, 35, 60, 50, 70, 35, 30, 40, 50, 50, 60, 50, 70, 70.
Setelah diurutkan, datanya menjadi begini :
30 35 35 40 40 50 50 50 50 60 60 60 70 70 70
Dari data tersebut, kita ketahui :
n = 15
Xmin = 30
Xmaks = 70
Sehingga kita peroleh :
R = 70 – 30 = 40
k = 1 + 3.3 Log (15)
= 1 + 3.3 (1.176)
= 4.88
Karena nilai k tidak bulat, kita boleh membulatkan ke atas maupun ke bawah. Jika di bulatkan ke atas menjadi k = 5 jika dibulatkan ke bawah menjadi k = 4. Keduanya, boleh-boleh saja kita pilih.
Misalnya sekarang kita pilih untuk membulatkan ke atas, maka k=5.
Sehingga, kita peroleh :
p = 40 / 5 = 8
Kemudian, kita hitung BB dan BA. Sesuai dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan. Oh ya, untuk memudahkan, BB untuk kelas pertama kita pilih data terkecil (Xmin). Selanjutnya kita peroleh BA dan BB untuk semua kelas, sebagai berikut :
Kelas Ke
BB
BA = BB + p - 1
1
Xmin = 30
30 + 8 – 1 = 37
2
37 +1 = 38
38 + 8 – 1 = 45
3
45 + 1 = 46
46 + 8 – 1 = 53
4
53 + 1 = 54
54 + 8 – 1 = 61
5
61 + 1 = 62
62 + 8 – 1 = 69
Perhatikan bahwa, dari nilai BB dan BA tersebut, ternyata ada satu nilai mahasiswa Hwang Jin yang tidak tercakup ke dalam interval yang terbentuk. Lalu, bagaimana…? Apakah kita tambah lagi kelasnya…?
Hemmm… untuk kali ini, jangan dulu kita tambah kelas satu lagi…, karena jika kita tambahkan kelas satu lagi, maka kelas yang terbentuk akan lebih banyak. Hal ini dinilai kurang efektif.
Lebih baik, kita coba membulatkan nilai k ke bawah, yaitu k = 4.
Sehingga diperoleh :
p = 40 / 4 = 10
Serta BA dan BB seperti tertera pada tabel berikut (Caranya sama dengan tabel pada langkah sebelumnya ya…) :
Kelas Ke
BB
BA
1
30
39
2
40
49
3
50
59
4
60
69
Ternyata, masih ada juga nilai mahasiswa Hwang Jin yang belum tercakup ke dalam interval kelas yang terbentuk, lalu bagaimana…?
Hemm…
Kalau sekarang, kita boleh menambahkan kelas satu lagi, yang penting panjang kelasnya tidak berubah dan semua data dapat tercakup ke dalam interval. Dengan pertimbangan, jika ditambahkan kelas satu lagi pada kasus ini, maka banyaknya kelas yang terbentuk menjadi 5, masih lebih sedikit dari pada dengan cara pertama tadi kan? Kalo cara pertama tadi, misalkan menambah kelas satu lagi maka banyaknya kelas menjadi 6. Kalau disuruh memilih, maka lebih baik pilih 5 kelas dari pada 6 kelas, yang penting semua data tercakup di dalam interval.
Hal ini bagaimana hukumnya…? Hehe…
Tentu saja, hal seperti ini boleh saja terjadi. Banyak kelas yang terbentuk memang untuk beberapa kasus dapat berlebih satu kelas dari banyak kelas hasil perhitungan aturan sturges. Hal ini tidak masalah ya…yang penting, semua data dapat tercakup ke dalam interval.
Okey, teman…?
Dengan demikian, BA dan BB yang terbentuk menjadi :
Kelas Ke
BB
BA
1
30
39
2
40
49
3
50
59
4
60
69
5
70
79
Coba teman-teman perhatikan bahwa, dengan membulatkan k ke bawah diperoleh 5 interval kelas dimana semua data sudah tercakup di dalam interval. Sedangkan apabila kita bulatkan k ke atas, agar semua data tercakup ke dalam interval, maka kita perlu membuat 6 interval kelas. Nah, tentunya akan lebih efektif jika kita pilih 5 interval kelas bukan…?! So, bulatkan k ke bawah.
Hehehe…
Untuk masalah pembulatan nilai k hasil perhitungan aturan sturges, ada yang berpendapat begini : “bulatkan ke atas atau ke bawah sehingga diperoleh nilai p yang ganjil dan tidak terlalu besar”.
Nah, pada kasus datanya Hwang Jin ini, ternyata kita tidak memperoleh nilai p yang ganjil, meskipun nilai k di bulatkan ke atas maupun ke bawah. Jadi, kita ambil saja pembulatan yang memberikan banyak kelas dan panjang kelas optimal yang dapat mencakup semua data.
Perbedaan hasil tabel distribusi frekuensi tidak menjadi masalah, yang penting prosedur pengerjaannya benar. Begitu … J
Okey, kita lanjutkan ya membuat tabelnya. Itu belum selesai lho… J
Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi dari setiap kelas. Caranya adalah dengan menghitung banyaknya nilai yang tercakup di dalam setiap kelas interval. Teman-teman silakan melihat kembali data yang telah diurutkan. Nah, untuk mempermudah, langsung saja kita buat tabelnya ya…
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Data Berkelompok
No
Nilai
Frekuensi
1
30 - 39
3
2
40 - 49
2
3
50 - 59
4
4
60 - 69
3
5
70 - 79
3
Total
15
Horee… tabelnya sudah jadi… hehehe…
Eiits… tunggu dulu…, belum tuntas ya pembahasan kita… Hehehe..
Sekarang kita baca tabel distribusi frekuensi data berkelompok dari nilai-nilai mahasiswanya Hwang Jin tersebut ya…
Mahasiswa yang memiliki nilai berkisar dari 30 sampai 39 ada 3 orang.
Mahasiswa yang memiliki nilai berkisar dari 40 sampai 49 ada 2 orang.
Mahasiswa yang memiliki nilai berkisar dari 50 sampai 59 ada 4 orang.
Mahasiswa yang memiliki nilai berkisar dari 60 sampai 69 ada 3 orang.
Mahasiswa yang memiliki nilai berkisar dari 70 sampai 79 ada 3 orang.
Setelah itu, ada beberapa istilah yang perlu Anda ketahui dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yaitu :
Tepi Bawah Kelas (TB) = BB – 0.5
Tepi Atas Kelas (TA) = BA + 0.5
Titik Tengah Kelas (TT) = (BA + BB) / 2
Panjang Kelas (p) = TA – TB
Istilah-istilah tersebut berguna untuk pelajaran berikutnya ya… J
Bagaimana, Teman…? Gampang kan membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok…? Anda pasti ketagihan untuk membuatkan tabel distribusi frekuensi data nilai mahasiswanya Hwang Jin pada ujian bulan-bulan berikutnya… Apalagi, jika Hwang Jin selalu mentraktir Anda jalan-jalan ke Korea setelah anda selesai membantunya… hehehehe… Sangat menyenangkan ya jika pintar statistika… J
Tapi tunggu dulu…
Ada yang perlu kita kaji dari kedua tabel distribusi frekuensi, yaitu untuk data tunggal dan untuk data berkelompok.
Hemmm…
Begini, silakan Anda amati frekuensi pada Tabel 2. Hampir sama dengan yang di Tabel 1 kan…? Kenapa demikian…?
Karena…
Data Hwang Jin hanya sedikit dan tidak terlalu beragam. Sehingga, kalau disuruh memilih diantara kedua jenis tabel tersebut, kita dapat memilih dengan pedoman : jika datanya sedikit dan atau tidak beragam, maka lebih baik kita buat tabel distribusi frekuensi data tunggal saja, karena dari segi pembuatannya lebih mudah dan dari segi kandungan informasi yang dapat diberikan tabel juga lebih jelas. Untuk tabel distribusi data tunggal, nilai-nilai yang disajikan adalah nilai pasti dari data yang ada, sedangkan untuk tabel distribusi data berkelompok, nilai-nilai yang disajikan berupa kisaran nilai sehingga kita tidak dapat mengetahui secara pasti berapa nilai sesungguhnya.
Namun, jika datanya banyak, terlebih lagi jika beragam, maka lebih baik kita membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, karena hasilnya bisa lebih ringkas dan sederhana.
Dapat dipahami kan…?
Share
'+a+"
"}r.innerHTML=relatedList+="
"}},indexAcak=function(e){var t,a=h.numRelatedPosts+1;totalPosts=e.feed.openSearch$totalResults.$t-a;var l=(t=0

annotation: short_sentences header footer

label: de

label: ms

label: es