content:
Kamis, 30 Maret 2017, Jurnal Perempuan bersama Program Studi Antropologi Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak menyelenggarakan Pendidikan Publik JP 92 Perempuan dan Kebijakan Publik dengan dukungan dari Ford Foundation. Acara yang diselenggarakan di Aula S2 Universitas Tanjungpura ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan, akademisi, aktivis, dan stakeholder di Kalimantan Barat. Salah satu pembicara dalam diskusi tentang perempuan dan kebijakan publik adalah Dr. Syarifah Ema Rahmaniah yang merupakan Kepala Program Studi Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura. Pada diskusi yang dimoderatori oleh Anita Dhewy (Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan) ini, Syarifah menjelaskan mengenai status perempuan dalam parlemen, birokrasi dan pelayanan publik di Kalimantan Barat saat ini. Berdasarkan data, Syarifah menyebutkan jumlah anggota parlemen perempuan hasil pemilu 2014 di Kalimantan Barat belum mencapai 30%, Kabupaten Sekadau adalah wilayah dengan representasi perempuan di parlemen paling sedikit. Sebagai salah satu tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Barat, Syarifah menjelaskan bahwa hak untuk bebas berkeyakinan, bebas berpendapat, bebas dari diskriminasi dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan merupakan faktor penting dalam mengukur IDI. Hal ini sejalan dengan semangat feminisme untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Maka menurut Syarifah kebijakan publik yang diskriminatif pada perempuan akan berpengaruh besar terhadap IDI karena separuh dari penduduk Indonesia adalah perempuan.
Berdasarkan data, IDI Kalimantan Barat mengalami penurunan di tahun 2015, peran partai politik dan peran birokrasi Pemda menjadi indikator IDI Kalimantan Barat mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya. IDI Kalimantan Barat pada tahun 2014 kategori baik kemudian berkurang menjadi kategori sedang 76,40 (turun 4,18 poin) di tahun 2015.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dilihat sebagai ukuran yang dapat membantu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tiap daerah. Dalam konteks Kalimantan Barat, Syarifah menawarkan beberapa upaya untuk meningkatkan IDI Kalimantan Barat yang menurutnya tidak bisa dilepaskan dengan upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam kebijakan publik. Lembaga legislatif menjadi pintu masuk untuk meningkatkan IDI Kalimantan Barat, sehingga rekomendasi yang diajukan Syarifah terkait kebijakan adalah, 1) Memperbaiki tata kelola internal partai politik yang selama ini masih bias gender, 2) Meningkatkan keterwakilan dan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan serta meningkatkan keberpihakan yang adil gender, 3) Memperbaiki kinerja DPRD, 4) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
Syarifah yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Pengembangan Perdesaan dan Kawasan Perbatasan menegaskan bahwa usulan di atas belum dapat dipenuhi jika pemerintah daerah tidak memiliki strategi yang tepat. Menurutnya perbaikan secara struktural melalui kebijakan juga perlu diiringi dengan implementasi peningkatan kapasitas terhadap sumber daya manusia dan program yang berbasis perdamaian dan pemberdayaan. Pertama, penting untuk memperkuat kapasitas dan Peran kaum muda dan kaum perempuan sebagai penggerak demokrasi dalam segala bidang. Kedua, melakukan Rencana Aksi Daerah (RAD) social recovery yang berbasis perdamaian dan pemberdayaan. Ia memberikan contoh untuk kasus trauma perempuan pasca konflik selama ini respons dan penanganannya belum cukup baik karena masih pada tataran program deteksi dini saja dan belum sampai pada program pemulihan perempuan yang mengalami trauma pasca konflik tersebut. Ketiga, sinergi peran antara akademisi, aktivis, birokrat dan masyarakat. Keempat, melakukan road map/pemetaan bersama antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Meskipun pemerintah pusat telah melakukan pemetaan kemiskinan namun masih terjadi perbedaan dengan fakta di lapangan tentang situasi kemiskinan di masyarakat.
Salah satu usulan yang diajukan untuk peningkatan IDI di atas adalah meningkatkan keterwakilan dan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan serta meningkatkan keberpihakan yang adil gender. Menurut Syarifah hal ini bisa diwujudkan dengan memberikan pendidikan politik pada perempuan yang bersifat top-down dari tingkat pusat ke daerah. Syarifah menjelaskan bahwa selama ini perempuan masih menganggap politik sebagai sesuatu yang jauh dan tidak penting, karena politik selama ini diidentikkan sebagai wilayah laki-laki, penuh dengan perseteruan dan kekerasan. Padahal menurutnya politik bukan hanya bicara tentang keterwakilan saja, namun segala aspek kehidupan dan bertujuan untuk melakukan pembaharuan di masyarakat. Target dari adanya model pendidikan politik yang berperspektif gender menurutnya bukan hanya menghasilkan wakil rakyat namun juga melahirkan pemilih cerdas dan pemilu berkualitas. Dengan adanya pendidikan politik untuk perempuan ini, diharapkan perempuan dapat berada di posisi pengambilan keputusan di tingkat pusat hingga tingkat desa. Lebih jauh Syarifah mengungkapkan bahwa Gender Analysis Pathway (GAP) dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan publik atau regulasi pemerintah agar dapat memberikan akses, kontrol dan manfaat yang sama bagi perempuan, laki-laki, anak, difabel dll.
Melalui lembaga yang didirikannya, Pusat Studi Pengembangan Perdesaan dan Kawasan Perbatasan, Syarifah bersama para mahasiswa membuat program pemberdayaan, yang menurutnya meskipun yang ia lakukan adalah langkah kecil tapi ia berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat. Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pusat Studi Pengembangan Perdesaan dan Kawasan Perbatasan antara lain, sekolah kepemimpinan desa, sekolah politik perempuan, sekolah pemilu untuk jurnalis, pelatihan literasi digital dengan gerakan menolak berita bohong dan siar kebencian, dan pelatihan sociopreneur for peace untuk peningkatan ekonomi pemuda yang berbasis perdamaian. Pada bagian terakhir paparannya, Kaprodi Sosiologi Universitas Tanjungpura ini memetakan berbagai persoalan di Kota Pontianak ini terkait isu keterwakilan perempuan dalam politik. Permasalahannya antara lain, masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan bahkan di tingkat desa, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang politik yang berintegritas, masih rendahnya keberpihakan yang responsif gender, dan peran partai politik yang belum optimal dalam meningkatkan keterwakilan dan keberpihakan yang responsif gender. Persoalan-persoalan di atas menurutnya memengaruhi kebijakan publik yang dihasilkan, sehingga otomatis memengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia. (Andi Misbahul Pratiwi)
Lilis Lisnawati: Kebijakan terkait Institusi Penahanan belum Sensitif Gender
31/3/2017
Dok. Jurnal Perempuan
Narapidana dan tahanan perempuan di sejumlah institusi penahanan berada dalam situasi hidup yang tidak cukup layak selama menjalani masa penahanan. Selain perampasan kemerdekaan, mereka juga harus mengalami keterbatasan hak untuk mengakses layanan-layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, meskipun ketentuan-ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan ini sudah diatur dalam aturan internasional maupun aturan nasional. Pernyataan ini diungkapkan Lilis Lisnawati, peneliti dari Center for Detention Studies (CDS), lembaga yang bekerja untuk reformasi institusi penahanan ketika berbicara sebagai narasumber dalam acara Pendidikan Publik yang diselenggarakan Jurnal Perempuan bekerja sama dengan Prodi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan tema Perempuan dan Kebijakan Publik pada Kamis (30/3).
Paparan yang disampaikan Lilis merupakan hasil survei kualitas layanan pemasyarakatan yang dilakukan CDS pada tahun 2013 hingga 2015 di lapas (lembaga pemasyarakatan) wanita, rutan (rumah penahanan) wanita, cabang rutan wanita, dan lapas pria yang di dalamnya menampung narapidana perempuan di 12 wilayah yakni Jakarta, Banten, Surabaya, Palembang, Bandung, Demak, Aceh, Makassar, Bali, Lampung, Kupang, dan Pontianak. Survei ini dilakukan sebagai bagian dari praktik pengawasan eksternal dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal pemasyarakatan dan universitas negeri di masing-masing wilayah.
Terkait kebutuhan khusus perempuan seperti ketersediaan air bersih misalnya, Lilis memaparkan bahwa kebutuhan dasar tersebut belum terpenuhi dengan baik. Seperti yang terjadi di lapas wanita kelas IIA Kupang, lapas tersebut baru selesai dibangun pada 2015 dan instalasi air belum terpasang dengan baik, sehingga setiap hari narapidana dan tahanan perempuan di lapas Kupang harus mengangkat air dari depan lapas ke kamar mereka masing-masing. Sementara di lapas kelas IIA Pontianak karena belum ada lapas wanita, maka terdapat blok wanita di lapas yang diperuntukkan bagi narapidana laki-laki dewasa. Di blok wanita tersebut tidak disediakan fasilitas kesehatan, fasilitas tersebut hanya ada di blok laki-laki sehingga narapidana perempuan yang membutuhkan layanan kesehatan harus mendatangi blok laki-laki. Di lapas wanita kelas IIA Sungguminasa, fasilitas kamar mandi dibangun seperti kamar mandi bagi narapidana laki-laki, tanpa pintu, tidak beratap dengan tembok setinggi dada orang dewasa. Selain itu untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan sandang (kutang, mukena, pembalut) dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi narapidana perempuan yang sedang hamil, menyusui dan membawa anak belum tersedia dengan baik.
Lebih lanjut Lilis menjelaskan 3 dari 12 institusi penahanan yang disurvei merupakan institusi penahanan yang beroperasi resmi sebagai lapas pria. Cabang Rutan Lhoknga merupakan cabang rutan yang diperuntukkan bagi laki-laki yang kemudian dialihfungsikan untuk narapidana dan tahanan perempuan karena dengan berlakunya perda-perda syariah banyak perempuan yang dipidanakan. Meski demikian ketika survei dilakukan, masih ada laki-laki yang ditempatkan di sana. Untuk lapas yang beroperasi secara resmi sebagai lapas wanita, terdapat lapas wanita Tangerang dan lapas Semarang yang dibangun sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, yang peruntukan awalnya ditujukan bagi narapidana laki-laki. Setelah ada pembangunan lapas-lapas baru, bangunan lapas yang lama kemudian dilungsurkan untuk tahanan perempuan. Sedang pada bangunan lapas yang baru seperti lapas wanita kelas III Kupang yang selesai dibangun pada 2015 dibuat tetap dengan desain dan pola bangunan yang sama persis dengan rutan yang diperuntukkan bagi laki-laki dewasa.
Keberadaan bangunan lapas yang dibuat dengan tidak memerhatikan kebutuhan perempuan dan tidak terjaminnya pemenuhan kebutuhan khusus narapidana dan tahanan perempuan menurut Lilis terkait erat dengan konstruksi dan tatanan sosial yang ada di masyarakat. Lilis menjelaskan persoalan ini dengan mengaitkannya dengan status perempuan dalam tatanan sosial masyarakat. Perempuan dipandang sebagai kelompok inferior dan dalam pembagian kerja secara seksual perempuan ditempatkan sebagai pengasuh dan perawat keluarga yang berada di ranah domestik sehingga diasumsikan aktivitasnya jauh dari tindakan yang dapat memacu adrenalin dan berbahaya karenanya perempuan dianggap jauh dari peluang untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan kata lain kejahatan dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan terutama oleh laki-laki. Karena itu perempuan yang melanggar hukum juga disebut sebagai penyimpang ganda, yakni pertama karena perempuan secara sosial tidak diharapkan melakukan pelanggaran dan yang kedua karena pelanggarannya itu sendiri.
Anggapan ini cukup kuat tertanam di masyarakat dan mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatur masyarakat pun belum sensitif gender, termasuk kebijakan-kebijakan dalam institusi penahanan. Untuk itu menurut Lilis para pembuat dan pelaksana kebijakan pemasyarakatan harus memiliki kepekaan dan perspektif gender sehingga kebijakan-kebijakan yang disusun serta penanganan terhadap narapidana dan tahanan perempuan menjadi lebih ramah perempuan dan memerhatikan kebutuhan khusus mereka. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang ada menjadi sejalan dengan prinsip pengarusutamaan gender. (Anita Dhewy)
SJP Yogyakarta Selenggarakan Pemutaran dan Diskusi Film Suffragette (2015)
13/3/2017
Dok. SJP Yogyakarta
Dalam rangka memperingati International Woman’s Day 2016, Sahabat Jurnal Perempuan (SJP) Yogyakarta mengadakan pemutaran dan diskusi film Suffragette (2015) yang bertempat di Gedung Teresa Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada kamis 9 Maret 2016. Kegiatan ini merupakan agenda yang pertama kali dilakukan Sahabat Jurnal Perempuan Yogyakarta guna untuk mempererat solidaritas antar anggota. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Mieke Karolus selaku pembawa acara dan dilanjutkan dengan pemutaran film Suffragette yang menceritakan tentang perjuangan para perempuan yang rela mengorbankan segalanya demi mendapatkan kesetaraan sosial. Latar belakang kehidupan perempuan di Inggris pada tahun 1962 menjadikan film dengan genre drama dan latar belakang sejarah ini semakin menarik perhatian para peserta diskusi.
Kematian dari salah seorang tokoh perempuan Suffragette menjadi awal dari pembahasan diskusi dengan pemantik Karina Roosevita (Seniman dan Peneliti) dan dimoderatori oleh Makrus Ali (Staf Bidang Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA). Dalam diskusi tersebut Karina menyampaikan bagaimana kaitanya film Suffragette dengan hak perempuan pada saat ini. “Perhatian media, martir, kesatuan suara, yang ada dalam film Suffragette bisa menjadi strategi penting yang patut dicontoh oleh pergerakan perempuan saat ini”, ujar Karina dalam paparannya. Tidak hanya strategi yang harus diperhatikan dalam film tersebut menurut Dr. Phill. Lukas S. Ispandriarno (Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta) film Suffragette membangkitkan kembali perempuan agar menjadi militan.
Selain mengungkap pandangannya kepada peserta diskusi, Karina juga mengaitkan Suffragette dengan realita hak perempuan pada saat ini, khusunya pada bidang industri film yang secara langsung dialami Karina selama proses menjadi seorang penulis skenario. Dengan demikian Karina menyimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan secara struktural memang telah dialami sejak dahulu bahkan hingga saat ini, sehingga untuk memperjuangkannya perempuan harus bersatu dan bergerak bersama. (Nur Khofifah)
Atnike Sigiro: Kebijakan Publik Berperspektif Perempuan Mengakui Keberbedaan Sekaligus Kesetaraan Perempuan
10/3/2017
Fotografer: Adrian Mulya
Rabu, 8 Maret 2017 Jurnal Perempuan mengadakan perayaan Hari Perempuan Internasional di Balai Sarwono, Kemang. Dalam rangkaian perayaan tersebut Jurnal Perempuan meluncurkan dan mendiskusikan JP92 yang bertema “Perempuan dan Kebijakan Publik”. Salah satu narasumber dalam diskusi tersebut adalah Atnike Nova Sigiro, Manajer Program Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) yang memaparkan tentang “Perempuan dan Politik kesejahteraan”. Atnike meyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah upaya yang dilakukan demi memenangkan politik kesejahteraan yang merupakan harapan semua pihak, termasuk perempuan, oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana perspektif feminis memandang kebijakan publik. Atnike melihat bahwa terdapat sejumlah kebijakan publik yang diberlakukan di Indonesia dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Kebijakan publik di Indonesia masih berfokus pada kesejahteraan sosial dan belum menyentuh persoalan identitas gender. Hal ini sebenarnya penting dijadikan sebagai pertimbangan dalam sebuah kebijakan publik.
Menurut Atnike, dalam mengkritisi kebijakan publik yang ada, penting bagi kita untuk melihat apa yang menentukan politik kesejahteraan sebuah negara? Mengapa Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan sosial tertentu? Misalnya Indonesia memilih BPJS atau asuransi sosial sebagai bentuk kebijakan publik/sosial dalam bidang kesehatan. Apa sebenarnya alasan pemerintah menerapkan BPJS dan bukan menerapkan model asuransi sosial yang melekat pada setiap warga seperti pada negara Inggris? Mengapa kereta api listrik (KRL) di Jabodetabek memiliki gerbong khusus perempuan? Padahal di negara lain transportasi publik tidak membutuhkan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Mengapa bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada perempuan? Mengapa pula program keluarga harapan menetapkan sebuah syarat harus ada anak berusia sekolah, ibu yang sedang hamil dan berbagai kriteria lainnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk kita persoalkan, karena ketika indikator-indikator ini dipraktikkan di lapangan, ia malah membatasi akses masyarakat terhadap jaminan sosial.
Sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang, Indonesia belum memiliki politik ekonomi dan kesejahteraan yang pasti, padahal hal tersebut penting supaya sebuah negara dapat menentukan dirinya di masa depan. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya kesinambungan antara satu program pemerintahan dengan program pemerintahan yang lain. Pembubaran Departemen Sosial pada pemerintahan Gus Dur misalnya, hal ini menimbulkan kegelisahan sosial, tapi pada saat itu Gus Dur memberikan kritik tajam bahwa sesungguhnya tidak ada konsep yang jelas mengenai politik kesejahteraan di negara Indonesia.
Salah satu pemikir penting yang menjelaskan mengenai politik kesejahteraan sebuah negara adalah Esping Andersen (1990). Pemikiran Andersen digunakan untuk melihat bagaimana sebuah negara membangun struktur politik kesejahteraan, ada tiga faktor penentu yaitu; mobilisasi kelas, koalisi politik kelas dan pola institusional yang diwarisi dari masa sebelumnya. Menurut Atnike, faktor-faktor tersebut absen dari politik kesejahteraan Indonesia. Mobilisasi kelas dan solidaritas di antara kelas-kelas sosial tidak ada di Indonesia. Setiap kelompok hanya memperjuangkan kepentingannya tanpa mengkritisi nasib yang lainnya. Misalnya kelompok buruh yang menuntut hak atas tunjangan tetapi menolak untuk peduli pada nasib pekerja dari sektor informal. Tidak ada koalisi antara buruh dengan sektor informal, tidak pula ada koalisi antara politik perempuan dengan politik buruh atau kaum miskin kota, seluruh perjuangan berjalan secara sektoral. Atnike juga menggarisbawahi bahwa pola institusionalisasi yang diwariskan dari masa Soekarno hingga sekarang terputus-putus. Ini menyebabkan politik kesejahteraan kita tidak berkelanjutan dan tidak terintegrasi dengan politik ekonomi yang lebih besar. Menurut Atnike, untuk membaca mobilisasi politik kesejahteraan di Indonesia, perlu dilihat mengenai aspirasi politik kesejahteraan apa yang diwakili oleh partai politik? apakah aspirasi perempuan terwakili? Hingga saat ini, Atnike melihat bahwa politik kesejahteraan di Indonesia hanya digunakan sebagai sarana membangun populisme di saat pemilu. Dengan kata lain, dari perspektif feminis kita dapat melihat bahwa aspirasi politik yang dibawa oleh parpol belum merefleksikan politik kesejahteraan untuk perempuan. Hal ini menghasilkan sebuah kebijakan yang tidak memerhatikan politik kesejahteraan yang berperspektif perempuan.
Dalam teori politik dan ekonomi dikenal pemisahan antara yang publik dan privat. Ranah publik adalah aktivitas yg membutuhkan campur tangan atau regulasi negara atau sosial. Kebijakan publik adalah upaya negara untuk mengintervensi ruang publik, baik dalam pembuatan regulasi, alokasi sumber daya, membuat anggaran dan berperan dalam roda perekonomian. Menurut Atnike, ketika kita bicara mengenai ruang publik, maka ada persoalan gender di sana. Ruang publik didominasi laki-laki. Dari segi profesi misalnya, perempuan masih diasosiasikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat privat seperti dokter, administrasi dan berbagai jenis pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berelasi dengan perawatan dan halus, sedangkan pekerjaan yang erat kaitannya dengan ruang publik diasosiasikan dengan laki-laki.
Atnike memaparkan beberapa pandangan mengenai fungsi negara dalam kebijakan publik. Pertama, peran negara minimal hanya untuk memastikan kebebasan ekonomi atau disebut sebagai pandangan klasik liberal dari Adam Smith. Model ini seperti yang diterapkan di Amerika. Negara memberi jaminan bahwa tiap orang tidak boleh dibatasi aksesnya pada kesejahteraan karena ras dan identitas gender. Kedua, ranah privat harus diintervensi negara apabila menimbulkan masalah (harm) bagi publik dan kepentingan yang lebih besar mengalahkan yang kecil atau dikenal dengan greater good dari JS Mill. Aplikasi teori ini bisa dilihat pada penanganan kasus banjir di Jakarta. Banjir memberikan kerugian pada publik, penyebab banjir adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai. Demi menjamin kesejahteraan bagi publik maka negara melakukan intervensi, orang-orang yang dianggap menimbulkan masalah (harm) bagi kesejahteraan publik harus menyingkir, karena keberadaannya mengganggu greater good. Ketiga, pendekatan Keynesian yang menyatakan bahwa keseimbangan antara publik dan privat tidak bisa hanya diserahkan kepada pasar. Negara berperan sebagai fasilitator antara publik dan privat. Pemimpin negara dengan demikian harus memiliki visi dan misi mengenai kesejahteraan, karena jika tidak maka politik kesejahteraan suatu negara akan menjadi lemah.
Feminisme melayangkan kritik terhadap pemisahan privat dan publik. Atnike memaparkan setidaknya ada tiga kritik feminis. Pertama, pemisahan publik dan privat memiliki bias kelas dan patriarkis seperti diungkapkan Carole Pateman, misalnya anggapan bahwa kerja atau peran domestik tidak memiliki kontribusi bagi publik. Kedua, feminisme melihat bahwa pemisahan publik dan privat berbasis seks harus direartikulasi sebagaimana dinyatakan Kate Millet, termasuk mengungkapkan opresi dan ketidaksetaraan dalam pemisahan tersebut. Ketiga, Contested nature dalam pemisahan antara publik dan privat, baik dari konteks waktu, tempat, maupun kekuasaan seperti dipaparkan Yuval-Davis. Menurut Atnike dikotomi antara privat dan publik dalam kaitannya dengan politik kesejahteraan tidak bisa diterima begitu saja melainkan harus selalu bisa dikontestasi.
Perempuan memiliki dua ruang dalam format politik kesejahteraan yaitu politik formal dan politik informal. Politik formal mengagendakan keterlibatan perempuan dalam politik formal, contohnya kuota 30% di parlemen dan di level eksekutif, anggaran berbasis gender, UU KDRT, dsb. Politik informal mendukung politik formal, misalnya keterlibatan perempuan dalam komunitas atau aktivisme seperti Suara Ibu Peduli pada 1998, gerakan perempuan Kendeng menolak pabrik semen, gerakan menolak hukuman mati kepada perempuan buruh migran, gerakan pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan pemberian bantuan hukum bagi korban KDRT. Politik informal bergerak untuk mengawasi politik formal, menjamin bahwa tujuan dari politik formal dirasakan oleh perempuan. Dengan demikian perempuan dalam politik kesejahteraan adalah upaya untuk mewujudkan pengakuan atas status dan kewarganegaraan perempuan (citizenship) dalam kebijakan publik. Kebijakan publik yang berperspektif perempuan dengan demikian adalah kebijakan yang mengakui keberbedaan perempuan (difference), mengakui kesetaraan (equality). (Abby Gina)
Yulianti Muthmainnah: Implementasi KIS-PBI Belum Inklusif dan Abai Terhadap Persoalan Gender
10/3/2017
Fotografer: Adrian Mulya
Rabu 8 Maret 2017, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Jurnal Perempuan mengadakan pendidikan publik dan diskusi JP92 yang bertemakan Perempuan dan Kebijakan Publik di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan. Salah satu pembicara dalam diskusi tersebut adalah penulis Topik Empu JP92 Yulianti Muthmainnah, pengajar Universitas Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta. Ia memaparkan penelitiannya terhadap implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) di tiga wilayah yaitu Jakarta, Bogor dan Depok. KIS-PBI adalah jaminan kesehatan masyarakat yang khusus diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat miskin dan tidak mampu karena memenuhi 9 dari 14 indikator kelompok miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Satistik (BPS). Ketiga kota tersebut dipilih Yuli karena para mahasiswanya yang terlibat di dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari wilayah tersebut sehingga penelitian ini juga dimaksudkan agar memberikan kebermanfaatan secara langsung kepada orang-orang disekitar. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli dan mahasiswanya mengenai implementasi kebijakan KIS-PBI ini cukup mengagetkan. KIS yang sejatinya adalah sebuah jaminan sosial masyarakat yang diberikan oleh negara karena secara resmi dijamin melalui undang-undang, ternyata belum inklusif dan cenderung tak acuh terhadap persoalan gender, khususnya persolan kesehatan perempuan. Hal tersebut terbukti dengan tidak dimasukkannya indikator elemen gender seperti perempuan penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perempuan kepala keluarga dengan banyak tanggungan, janda tua, janda miskin, janda, buta huruf atau laki-laki yang menjadi tulang punggung banyak anggota keluarga ke dalam kategori kelompok yang berhak menerima KIS-PBI. Seperti kasus yang terjadi di Kampung Cikabon, Bogor yang kepala desanya mempunyai program bedah rumah bagi warganya yang miskin sehingga ketika indikator dari BPS digunakan untuk mengukur kemiskinan di desa tersebut, terdapat warga yang tidak teridentifikasi sebagai penerima bantuan karena memiliki rumah permanen. Namun sebenarnya rumah tersebut dihuni oleh dua hingga lima Kepala Keluarga (KK) yang berbeda.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada distorsi dalam impelementasi kebijakan KIS-PBI di wilayah yang diteliti. Setelah memasukkan elemen-elemen gender—seperti yang disebutkan di atas—pada peta desa di wilayah yang diteliti, Yuli dan timnya menemukan ada 2 masalah besar yang terjadi dalam implementasi kebijakan KIS-PBI. Pertama adalah soal pemutakhiran data penerima KIS-PBI yang tidak terbarui secara berkala dan konsisten, serta yang kedua adalah adanya ketidakharmonisan hubungan antar lembaga penerbit KIS-PBI. Persoalan pertama mengenai lambatnya pemutakhiran data penerima KIS-PBI, sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi orang miskin dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS) secara rutin dilakukan setiap enam bulan sekali oleh kades/lurah. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sering kali kepala desa/lurah tidak memperbarui data penduduknya sehingga banyak warga yang sebetulnya berhak mendapatkan KIS-PBI justru terabaikan. Yuli menjelaskan bahwa contoh kasus seperti ini terjadi pada Ibu N di Rawamangun, Jakarta Timur. Ibu N awalnya memiliki memiliki kartu JKN-Mandiri kelas III. Lalu setelah ditinggal oleh suaminya begitu saja selama lebih dari dua tahun, kehidupan ekonominya makin sulit. Ia lalu menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai tukang sampah. Saat ini ia sedang hamil tua dan bersiap melahirkan. Namun, ketika data ibu N diserahkan pada kantor BPJS Rawamangun, Jakarta Timur untuk didaftarkan sebagia penerima KIS-PBI, data tersebut ditolak karena ibu N memiliki tunggakan pembayaran sejak tahun 2014. BPJS Rawamangun juga menolak melakukan pemutakhiran data sekalipun mahasiswa sudah memberikan surat keterangan miskin dari kelurahan dan sudah menjelaskan kondisi ibu N. BPJS Rawamangun meminta ibu N melakukan pembayaran atas tunggakan, baru setelah itu data bisa diubah. Dengan kondisi ibu N yang sedang hamil tua, ia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari apalagi untuk membayar tunggakan BPJS. Padahal, jika merujuk pada peraturan tentang BPJS, sejak tahun 2011 layanan JKN sudah diperluas untuk ibu hamil, bayi yang dikandung serta pada penderita talasemia mayor yang sudah terdaftar pada Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI) atau yang belum terdaftar namun telah mendapat surat keterangan direktur rumah sakit sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Akan tetapi aturan ini diabaikan oleh pihak BPJS Rawamangun.
Untuk persoalan yang kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan antar lembaga, hal ini tercermin dari temuan penelitian di kota Depok. Pejabat daerah setempat baik RT/RW/Kelurahan memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami teknis pembuatan kartu KIS-PBI. Tiga belas KK untuk kartu KIS-PBI bagi kelompok miskin di Kampung Pitara, Depok ditolak. Ketika tim peneliti mendatangi Dinas Sosial Kota Depok untuk meminta KIS-PBI bagi 13 KK di Kampung Pitara Depok, Dinas Sosial menjelaskan bahwa data warga yang berhak atas KIS-PBI telah final dan tidak dapat dilakukan penambahan peserta baru. Setelah tim peneliti mendapatkan penolakan dari Dinas Sosial Kota Depok, mereka kemudian meminta pertolongan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk tetap memperjuangkan 13 KK ini agar mendapatkan KIS-PBI, namun Dinas Kesehatan Kota Depok meminta mahasiswa membawa surat MoU (Memorandum of Understanding) dari kampus. Selain sebagai surat kesepakatan kerjasama, surat tersebut dimaksudkan untuk menjamin dana dari kampus guna membayar KIS-PBI yang akan didata mahasiswa. Alasannya karena data penerima KIS-PBI telah final dan jika akan menambahkan jumlah peserta KIS-PBI maka pihak kampus yang harus memberikan jaminan pembayaran. Namun kejadian serupa tidak terjadi di Kampung Bojong Lio, Depok. Ibu-ibu PKK di Kampung Bojong Lio justru sangat kooperatif dan sangat membantu dalam pembuatan KIS-PBI bagi warga di wilayah mereka. Yuli menambahkan bahwa ibu-ibu PKK di sana seperti mempunyai “jatah” untuk membuat KIS-PBI agar warganya bisa mendapatkan akses KIS-PBI, sehingga 17 dari 20 KK yang diajukan untuk mendapatkan KIS-PBI berhasil dikabulkan. Kasus ketidakharmonisan hubungan antar lembaga juga terjadi di Puskesmas Kramat Jati. Petugas di sana mengatakan bahwa kartu KIS-PBI hanya dapat diproses oleh orang yang bersangkutan yang membuat kartu. Namun, ketika tim peneliti kembali ke Puskesmas yang sama seminggu kemudian untuk kembali membuat KIS-PBI, mereka dilayani oleh petugas yang berbeda tetapi anehnya ternyata tim peneliti dibantu dan dilayani dengan baik untuk proses pembuatan KIS-PBI.
Catatan penting dari penelitian ini menurut Yuli adalah bahwa tidak bisa dipungkirinya adanya bias gender di dalam keseluruhan proses pembuatan kartu jaminan social—terutama KIS-PBI—bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, kurang disiplinnya pejabat terkait untuk melakukan pemutakhiran data warga miskin dan tidak mampu, serta adanya perbedaan perspektif dan distorsi di semua tingkat birokrasi terkait penerbitan KIS-PBI mengenai siapa yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan KIS-PBI menjadi catatan tersendiri sekaligus PR bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan publik yang inklusif bagi semua pihak, termasuk perempuan. (Naufaludin Ismail)
Rahma Iryanti: Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan akan Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
10/3/2017
Fotografer: Adrian Mulya
Rabu, 8 Maret 2017, Yayasan Jurnal Perempuan menyelenggarakan acara Pemutaran Film Empire of Dirt dan Diskusi JP 92 Perempuan dan Kebijakan Publik dengan dukungan dari Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste dan Ford Foundation di Balai Sarwono, Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2017. Diskusi JP 92 Perempuan dan Kebijakan Publik menghadirkan Rahma Iryanti (Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS), Yulianti Muthmainnah (Penulis JP 92 dan Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), Atnike Sigiro (Manajer Program Forum Asia) sebagai pembicara dan Anita Dhewy (Pemred Jurnal Perempuan) sebagai moderator. Rahma Iryanti membuka diskusi ini dengan memberikan pengantar bahwa kesetaraan gender merupakan isu pembangunan yang memiliki nilai tersendiri, yang menurutnya dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dalam aktivitas ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Lebih jauh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS itu menekankan bahwa pembangunan ekonomi akan membuka banyak jalan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Menurutnya dibutuhkan langkah-langkah dan strategi untuk menangani ketidaksetaraan yang masih mengakar. Rahma Iraynti menguraikan beberapa persoalan mendasar seperti Angka Kematian Ibu (AKI), angka melahirkan di usia remaja, proporsi perempuan di parlemen, proporsi perempuan usia 25 tahun yang berpendidikan rendah dan menengah, dan partisipasi angkatan kerja perempuan usia 15 tahun yang berdasarkan data merupakan komponen yang memengaruhi tingginya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia. “Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asean, sejak tahun 2008 hingga 2014, IKG Indonesia masih cukup tinggi, jadi kita masih ketinggalan jauh jika dibandingkan Singapura, Malaysia dan Vietnam misalnya”, ungkap Rahma.
Dalam sesi diskusi ini, Rahma menampilkan data-data yang menurutnya bisa dijadikan indikator untuk melihat capaian kesetaraan gender di Indonesia. Pertama, data mengenai tingkat pendidikan perempuan di Indonesia yang menurutnya tidak ada kenaikan selama 5 tahun terakhir dan gap antara pelajar laki-laki dan perempuan untuk jenjang pendidikan di perguruan tinggi masih sangat besar. Kedua, di bidang kesehatan terdapat peningkatan usia harapan hidup perempuan, lebih tinggi daripada laki-laki. Ketiga, di bidang ketenagakerjaan yaitu salah satunya diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK). Rahma memaparkan bahwa masih ada kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan yaitu 51% perempuan dan 82% laki-laki di tahun 2015. Menurutnya gap tersebut cukup besar sehingga perlu ada upaya untuk mendorong perempuan agar ke depan dapat mengakses sumber daya produktif. Keempat, tenaga profesional perempuan meningkat selama 5 tahun, dari 44% menjadi 46%. Lebih jauh Rahma mengungkapkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO sehingga harusnya sudah tidak ada lagi diskriminasi di pasar kerja. “Dalam segi hukum, Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO dan kita juga sudah punya undang-undang ketenagakerjaan, saya pikir negara sudah cukup berperan secara hukum”, ungkapnya.
Selanjutnya Rahma menjelaskan mengenai kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menurutnya akan memengaruhi peningkatan kesetaraan gender di Indonesia. Rahma mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi juga oleh partisipasi angkatan kerja perempuan di pasar kerja dan peningkatan pendapatan perempuan. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan memperluas kesempatan kerja yang akan memengaruhi investasi keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menyebutkan beberapa program pemerintah guna membuka akses seluas-luasnya terhadap sumber daya, misalnya pembangunan infrastruktur, sanitasi, pendidikan, kesehatan dan kebijakan pasar tenaga kerja. Di bidang pendidikan pemerintah sudah memiliki program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program beasiswa anak di jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi untuk 40% penduduk yang berpendapatan rendah, di bidang kesehatan sudah ada fasilitas (Kartu Indonesia Sehat). Meski demikian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki menurut Rahma yaitu mengenai UU Ketenagakerjaan yang menurutnya masih membuat pasar tenaga kerja mengeluarkan kebijakan yang dikriminatif, contohnya pemecatan kepada tenaga kerja perempuan lebih diprioritaskan jika perusahaan bangkrut, kemudian kebijakan lembur yang jarang diberikan kepada tenaga kerja perempuan. Sehingga menurut Rahma ke depan pemerintah perlu memberikan dorongan berupa kebijakan publik agar perempuan dan laki-laki dapat mengakses sumber daya produktif dengan setara. (Andi Misbahul Pratiwi)
Perayaan dan Diskusi HPI: Kebijakan Publik Harus Transformatif
9/3/2017
Fotografer: Adrian Mulya
Saat ini jurang ekonomi antara laki-laki dan perempuan terus berlanjut di sebagian besar belahan dunia. Perempuan umumnya menerima pendapatan yang lebih kecil untuk kerja mereka dan cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak tetap, informal dan rentan. Hanya sedikit perempuan yang berada di posisi pemimpin di bidang ekonomi dan angka kekerasan terhadap perempuan juga masih tinggi. Untuk itu kita membutuhkan kebijakan publik yang didesain untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dan memastikan bahwa perempuan mendapat kesempatan dan perlindungan hak asasi manusia yang sama dengan laki-laki. Pernyataan ini disampaikan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur ketika memberikan sambutan dalam Perayaan Hari Perempuan Internasional (HPI) yang diselenggarakan Yayasan Jurnal Perempuan bersama Kedutaan Besar Kanada pada Rabu (8/3) di Balai Sarwono, Jakarta.
Lebih lanjut MacArthur mengungkapkan bahwa untuk mendukung perempuan dan anak perempuan secara lebih baik, pihaknya meyakini bahwa kebijakan publik harus berbasiskan hak dan gender serta inklusif. Kebijakan publik dan undang-undang harus sensitif terhadap berbagai dampak yang akan diakibatkan terhadap laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, kebijakan publik harus bersifat transformatif dengan berinvestasi pada kemampuan dan potensi kepemimpinan perempuan dan anak perempuan.
Sementara itu Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan Gadis Arivia dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional merupakan momen untuk melakukan refleksi dan mengevaluasi kembali peranan perempuan di dunia dan di Indonesia. Dalam konteks Indonesia terdapat sejumlah persoalan yang masih dihadapi perempuan, baik persoalan kesehatan, akses atas tanah maupun perkawinan. Seperti UU Perkawinan yang berlaku yang masih belum adil terhadap perempuan namun belum direvisi hingga saat ini. Selain itu juga masih terdapat sejumlah kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Gadis menambahkan jika perempuan tidak memahami haknya dan tidak mampu mendesak pemerintah untuk menyusun kebijakan yang adil maka akan sulit bagi kita untuk mendapatkan ruang publik yang adil gender. Menurut Gadis kita membutuhkan pemimpin yang bisa setting the tone, mempunyai nada yang stabil yang bisa memberi inspirasi pada masyarakatnya, seperti halnya Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, seorang pemimpin yang memberikan contoh dan dalam berbagai kesempatan dengan bangga mengaku sebagai seorang feminis.
Fotografer: Adrian Mulya
Perayaan HPI ini diisi dengan pemutaran film Empire of Dirt dan diskusi bertema Perempuan dan Kebijakan Publik. Hélène Viau Konselor Politik dan Hubungan Masyarakat Kedutaan Besar Kanada menjelaskan Empire of Dirt yang disutradai oleh Peter Stebbings berkisah tentang tiga generasi perempuan penduduk asli Kanada yang menemukan bahwa keluarga dapat membantu membebaskan mereka dari masa lalu yang kelam dan memberikan kesempatan kedua. Pemutaran film diikuti dengan diskusi yang mengupas tentang film tersebut bersama Hélène Viau dan Gadis Arivia.
Momen ini juga menjadi ajang diskusi Jurnal Perempuan edisi terbaru yakni JP92 yang mengambil tema Perempuan dan Kebijakan Publik. Diskusi tersebut mengupas kebijakan dari tiga aspek, pertama dari aspek kebijakan yang dijalankan pemerintah terkait perempuan dengan menghadirkan pembicara Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Rahma Iryanti. Kedua dari segi implementasi yang secara khusus menyoroti kebijakan jaminan sosial melalui program Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran yang dipaparkan oleh Yulianti Muthmainnah, dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ketiga dari sisi perspektif feminis dengan pembicara Atnike Nova Sigiro, Manajer Program Forum Asia.
Selain pemutaran film dan diskusi, perayaan HPI juga dimeriahkan dengan pertunjukan musik dengan menghadirkan penyanyi pop Oppie Andaresta dan musisi jazz Tesla Manaf. Selain itu pembacaan puisi oleh Zubaidah Djohar dan Dewi Nova juga mewarnai acara yang berlangsung meriah. Perayaan ini diikuti sekitar 250 peserta yang berasal dari berbagai kalangan antara lain mahasiswa, aktivis, akademisi, profesional dan media serta lintas generasi. Sejumlah tokoh perempuan seperti Sjamsiah Achmad dan Mooryati Soedibyo juga hadir. (Anita Dhewy)
Konservasi Harus Memerhatikan Kearifan Lokal Masyarakat Adat
2/3/2017
Dok. Jurnal Perempuan
“Masyarakat adat punya aturan yang sangat ketat. Kami ingin aturan adat berlaku di taman nasional, karena aturan masyarakat adat tidak ada yang menyimpang dari aturan pemerintah. Tapi pemerintah tidak mau memasukkan dan menerima aturan adat. Pemerintah harus memahami masyarakat adat karena masyarakat adat tidak pernah menyimpang dari aturan negara.” Pernyataan ini disampaikan oleh Andris Salu perwakilan masyarakat adat Bahau Hulu Kalimantan Utara pada Seminar Nasional Konservasi Rakyat yang diselenggarakan Working Group ICCAs (Indigenous peoples’ and Community Conserved Areas and territories)di Indonesia pada Selasa (28/2) di Jakarta.
Testimoni yang disampaikan Andris adalah satu dari sebelas testimoni yang disampaikan perwakilan masyarakat adat. Pernyataan ini muncul karena selama ini kebijakan pengelolaan kawasan konservasi masih menempatkan konservasi sebagai kewenangan dan kebijakan pusat, dengan tidak memberikan ruang bagi masyarakat adat dan lokal untuk terlibat dan berpartisipasi. Seperti pernyataan Pengendum, perwakilan Orang Rimba, Jambi yang mengungkapkan bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang Taman Nasional Bukut Dua Belas muncul tahun 2000, namun Orang Rimba baru mengetahui hal tersebut pada 2004. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Orang Rimba terkait untuk apa dan bagi siapa keberadaan taman nasional tersebut karena Orang Rimba tidak dilibatkan sama sekali. Pernyataan serupa diungkapkan Suparyono dari Kampar yang menyatakan bahwa masyarakat Kampar baru mengetahui keberadaan undang-undang tentang kehutanan dan suaka margasatwa pada tahun 2000-an sementara undang-undang tersebut telah ada sejak tahun 1990-an. Menurut Suparyono hal ini dikarenakan pemerintah tidak melibatkan masyarakat adat dalam proses pembuatan peraturan tersebut.
Sejatinya masyarakat adat dan masyarakat lokal telah lama melakukan praktik konservasi dengan menjaga hutan, danau, sungai, pesisir dan sumber daya alam lainnya. Mereka melakukannya dengan menetapkan Barong Karamaka (hutan keramat) di komunitas adat Ammatoa Kajang-Bulukumba, leuweung tutupan dan leuweung titipan di komunitas adat kasepuhan-Lebak Banten, pangae kapali (hutan larangan yang tidak boleh dikunjungi) di komunitas adat Wanaposangke-Morowali, sasi lompa di Haruku-Maluku, lubuk larangan di Kenegerian Batusonggan Kampar, awig-awig di Teluk Jor Lombok Timur, dan perlindungan danau Empangau oleh masyarakat desa Empangau di Kapuas Hulu. Selain itu masyarakat adat dan lokal juga memiliki peraturan adat yang melarang pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Sumber daya alam bagi masyarakat adat dan lokal merupakan sumber penghidupan dan mendatangkan kesejahteraan bagi mereka secara berkelanjutan.
Sementara itu terkait peran perempuan dalam proses konservasi yang dilakukan masyarakat adat, swecara umum dapat dikatakan bahwa perempuan punya peran dan terlibat, namun derajat keterlibatannya di masing-masing komunitas/masyarakat adat sangat bervariasi. Di masyarakat adat Ammatoa Kajang misalnya, sebagaimana dituturkan oleh Camat Kajang Andi Buyung Saputra, perempuan Kajang memiliki posisi yang sangat mulia, karena perempuanlah yang melantik Ammatoa (pemimpin adat) yang disebut sebagai Aronta. Dalam proses konservasi perempuan adalah pelaku, mereka terlibat dalam pengelolaan dan perawatan sumber daya alam. Demikian juga dengan peran perempuan di masyarakat adat Wanaposangke dan Sumok-Merauke. Akan tetapi pada masyarakat adat Haruku dan Bahau Hulu, peran perempuan tidak terlalu banyak diakomodir terutama dalam posisi adat dan pertemuan adat.
Saat ini revisi UU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sedang masuk pembahasan di DPR RI. Terkait hal ini WGII melihat ada hal-hal prinsip yang terlewat dalam RUU tersebut, seperti pengakuan terhadap peran, kearifan, dan praktik konservasi oleh masyarakat hukum adat dan lokal dan wilayahnya yang dikelola secara lestari untuk konservasi sumber daya alam. Hal ini ditegaskan oleh Pengendum yang menyatakan bahwa konservasi yang diinginkan masyarakat adalah konservasi yang berbasis ekologi masyarakat artinya kearifan lokal masyarakat harus tetap ada. “Orang Rimba ingin agar sistem konservasi adat masuk dalam peraturan nasional, kami juga ingin mendorong adanya perda yang melindungi Orang Rimba dan hutannya agar tetap lestari. Karena jika tidak ada hutan, Orang Rimba tidak akan ada.” (Anita Dhewy)
Jurnal Perempuan
terindeks di:
Archives
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
October 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
April 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
October 2020
August 2020
July 2020
June 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
December 2016
November 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
Categories
All
RSS Feed
Yayasan Jurnal Perempuan| Alamanda Tower, 25th Floor | Jl. T.B. Simatupang Kav. 23-24 Jakarta 12430 | Telp. +62 21 2965 7992 Fax. +62 21 2927 7888 | yjp@jurnalperempuan.com


content:
Saskia Wieringa adalah seorang antropolog dan profesor di fakultas Social and Behavioural Sciences Universiteit Van Amsterdam, Belanda. Ia juga mengajar studi gender dan seksualitas di berbagai perguruan tinggi, baik di Belanda dan luar negeri. Dia telah terlibat dalam membangun studi gender di universitas di berbagai negara. Saskia Wieringa telah melakukan penelitian hubungan gender, kebijakan seksual, dan hubungan lesbian di Indonesia, Jepang dan Afrika Selatan. Ia fokus dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan konsultasi di bidang hak asasi manusia, seksualitas dan budaya, hubungan lesbian lintas budaya, epistemologi dan metodologi feminis, seksologi dan HIV/AIDS.
Ia telah menerbitkan banyak buku tentang politik seksual di Indonesia, pemberdayaan perempuan dan hubungan sesama jenis perempuan secara global. Pada tahun 2014 ia menerbitkan buku berjudul Heteronormativity, Passionate Aesthetics and symbolic subversion in Asia. Eastbourne: Sussex Academic Publishers. Dia telah menerbitkan lebih dari 30 buku non fiksi, kebanyakan isu yang diangkat soal gender dan seksualitas. Selain menerbitkan buku, ia juga telah menerbitkan novel. Novel keduanya yang baru saja diterbitkan oleh YJP Press pada bulan Agustus 2015 berjudul The Crocodile Hole. Publikasinya yang lain diantaranya “Discursive Contestations On Female Masculinity And Intersex In Indonesia”, dalam Sharyn Davies & Linda Bennett, Sexuality in post-Reformasi Indonesia, diterbitkan Routledge: 2014; “Sexual politics as a justification for mass murder in The Act Of Killing”, dalam Critical Asian Studies, Vol. 46 nr 1, 2014, pp. 195-200; “Symbolic subversion”, dalam TSQ transgender Studies Quarterly, vol. 1 nrs 1-2, May 2014, pp. 210-213; “Persisting silence: Sexual Slander, Mass Murder and The Act Of Killing”, dalam Asian Journal of Women’s Studies. Vol. 20 no. 3, 2014, pp. 50-77. Pada tahun 2011 “Sexual slander and the 1965/66 mass killings in Indonesia: political and methodological considerations” dalam Journal of Contemporary Asia, pp. 544-565, mendapatkan penghargaan sebagai Best Paper of the JCAS.
Saskia Wieringa juga aktif didalam perjuangan gerakan perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada tahun 2009 ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kartini Asia Network for women’s and Gender Studies. Pada 6 Juli 2012 ia diundang sebagai pembicara dan membawakan materi mengenai The imagined community: nation building and sexual politics in Asia, dalam acara Open Forum on Asian Feminism and Transnational Activity, EWHA women's university, Seoul. Saat ini Saskia menjadi koordinator peneliti Internasional People’s Tribunal 1965 (IPT 1965), sebuah pengadilan rakyat internasional bagi peristiwa 1965 yang diinisiasi oleh para aktivis Hak asasi Manusia (HAM). Pengadilan Rakyat Internasional ini akan dilaksanakan pada November 2015 di Den Haag, Belanda. IPT 1965 juga dimaksudkan untuk mengonsolidasikan semua bahan-bahan penelitian. Baik penelitian pro justitia yang dilakukan Komnas HAM maupun penyelidikan para peneliti, seperti Robert Cribb yang pertama kali menyebutkan jumlah korban pembantaian sebesar 500.000 orang, juga penelitian-penelitian awal (1971) yang dilakukan oleh Ben Anderson dan Ruth Mc Vey yang memberikan analisis awal tentang peristiwa 1965. Bahan-bahan ini nantinya akan menjadi laporan lengkap dan terkonsolidasi tentang peristiwa genosida dan kekerasan terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah percobaan kudeta sekelompok perwira militer yang gagal dan menyebabkan terbunuhnya 6 jenderal dan seorang perwira Angkatan Darat. Bahan-bahan itu sudah mencapai 1500 halaman lebih dan sebagian sudah dituliskan kembali oleh Saskia Wieringa sebagai koordinator peneliti IPT 1965 (dalam “Nursyahbani Katjasungkana: IPT 1965, Kekerasan Seksual dan Upaya Memberikan Suara Pada Korban” oleh Anita Dhewy, Jurnal Perempuan Ed. 86 hal: 180).
The Crocodile Hole: Narasi Fiksi bukan Fiktif
The Crocodile Hole adalah sebuah novel yang didasarkan dari disertasi Saskia Wieringa. Novel ini bercerita tentang peristiwa tahun 1965, fitnah seksual terhadap organisasi perempuan terbesar pada masa itu, Gerwani. Selain itu tahun 1965 juga menyisakan sejarah terburuk Indonesia tentang genosida yang dilakukan bangsa sendiri terhadap rakyatnya. Saskia Wieringa melalui novel ini membungkus fakta kisah tersebut dalam nuansa fiksi, dengan harapan masyarakat Indonesia dapat membacanya dengan luwes. Fakta-fakta itu sebelumnya telah ia dokumentasikan juga dalam bentuk naskah akademik berupa buku, jurnal hingga film. Menurutnya, tesis, buku, hingga film yang telah ia buat tentang peristiwa 1965 belum cukup untuk memberikan keadilan dan kebenaran belum terungkap juga di Indonesia. Sehingga ia membuat novel ini sebagai salah satu cara advokasi, selain karena kegemarannya menulis novel. Novel ini juga terkait erat dengan program IPT 1965 yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
Joost Cote dalam pengantarnya untuk novel ini mengatakan bahwa seringkali fakta dapat lebih kuat daripada fiksi. Tetapi “fakta” yang dilaporkan mengenai peristiwa Lubang Buaya di tempat latihan militer angkatan udara pada malam 30 september 1965 adalah fakta yang fiktif; dan hal luar biasa tersebut memberikan pengalaman fisik dan eksistensial yang mengerikan bagi jutaan rakyat Indonesia setiap malam pada bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. Seperti beberapa potongan fiksi yang dramatis, gambaran fantastis yang dibuat oleh kata-kata (kebohongan) memperoleh realitas fisiknya melalui ilustrasi, patung dan representasi sinema yang menghantui sekolah, kota dan media cetak sepanjang Orde Baru. Sama banyaknya dengan ragam kekejaman dalam persitiwa tersebut, analisis dan diskusi mengenai zaman orde baru telah banyak dimunculkan melalui naskah-naskah akademik, namun kengerian atas kekerasan tersebut hanya dapat dibayangkan, untuk menjadikan hal tersebut sebagai rasa atas pengalaman sendiri hanya mungkin dengan melakukan pendekatan terhadap realitas melalui fiksi.
Dalam sebuah kesempatan wawancara Jurnal Perempuan dengan Saskia Wieringa, ia mengatakan bahwa menulis adalah sebuah aktivitas yang sudah melekat pada dirinya, ia senang menulis, bukan hanya naskah akademik namun ia juga senang menulis novel. Dalam proses menulis novel ia mengungkapkan bahwa ada sesuatu hal yang jauh berbeda dari menulis naskah akademik, ada tantangan tersendiri. Lebih jauh dia mengatakan bahwa dalam menulis novel dia bisa menciptakan suasana-suasana, latar-latar, dan tokoh-tokoh, novel adalah proses kreatif yang jauh berbeda dengan disertasinya. Kegemarannya untuk meneliti membawa ia kepada misteri bawah tanah tentang fitnah Gerwani yang harus ia pecahkan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa seperti detektif ketika meneliti sesuatu. Penelitiannya terhadap Gerwani pada akhirnya menelurkan sebuah disertasi yang didokumentasikan dalam buku yang berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, sementara The Crocodile Hole adalah sebuah novel yang didasarkan dari disertasi Saskia Wieringa tersebut. Dalam novel The Crocodile Hole Saskia menerangkan bahwa ia juga menciptakan tokoh-tokoh fiksi seperti tokoh jurnalis Tommy dan Tante Sri yang merupakan fantasinya. Tokoh-tokoh tersebut sengaja yang ia ciptakan karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa ia ketahui secara jelas. Seperti kecurigaannya terhadap keterlibatan tokoh agama yang dekat dengan Soeharto untuk memunculkan ide fitnah seksual terhadap Gerwani.
Disertasi: Sebuah Perjalanan Panjang Mencari Kebenaran
Saskia Wieringa adalah seorang aktivis feminis sosialis. Dalam wawancara ia juga menceritakan tentang perjalanan panjang sebuah perjuangan, bukan hanya perjuangan untuk mendapatkan gelar akademik PhD, namun juga perjalanan panjang membongkar ketidakadilan. Pada tahun 1977 hingga 1978 Saskia melakukan riset dan aktif membantu persoalan buruh-buruh batik di Solo, hasil risetnya ia berikan kepada LSM lokal agar bisa dijadikan rekomendasi untuk memberikan bantuan terhadap buruh-buruh tersebut. Atas kegiatannya tersebut nama Saskia mulai didengar oleh masyarakat, khususnya aktivis perempuan pada saat itu. Saskia juga mengatakan bahwa pada tahun 1977-1978 ketika ia ingin melakukan kerjasama dengan LSM lokal ternyata tidak ada yang bersedia. Ia juga mengetahui bahwa sebelumnya, Ibu-ibu GERWANI juga pernah membantu persoalan buruh-buruh perempuan. Saskia juga membuat film dari hasil risetnya tersebut, film tersebut telah diputar di Belanda, namun di Indonesia dilarang diputar sehingga ia harus menyembunyikan film tersebut. Gairah gerakan perempuan yang hilang tersebut membuat Saskia bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan bagaimana mungkin gerakan perempuan begitu lemah pada tahun 1980. Setelah itu namanya mulai dikenal di Indonesia.
Lebih jauh Saskia bercerita ketika tahun 1981 saat rezim Orde Baru berkuasa, ia sedang mencari topik penelitian mengenai gerakan perempuan di Indonesia. Hal itu didasari atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang melemahnya gerakan perempuan. Dalam perjalanannya ia sempat merasa ragu karena tentu akan sulit untuk bertemu dengan ibu-ibu Gerwani karena sebagian dari mereka masih di penjara, menjadi tahanan kota, dan masih harus wajib lapor. Suatu hari di Guest (house?) Saskia ada seorang ibu tua yang datang dan mengenalkan diri, namanya adalah Sujinah. Ibu Sujinah sengaja menemuinya karena telah mendengar nama Saskia, seorang peneliti dan aktivis perempuan dari Belanda. Setelah itu Ibu Sujinah mulai bercerita panjang mengenai apa yang terjadi dan kebohongan yang difitnahkan kepada Gerwani. Pada saat itu ternyata Saskia masih belum menyangka tentang adanya fitnah tersebut, karena Gerwani sendiri masih tidak tahu persis bagaimana dan siapa yang menyebarkan fitnah tersebut, setelah bertemu dan mendapat keterangan dari Ibu Sulami.
Kemudian dalam pertemuan selanjutnya Saskia dengan Gerwani, Ibu Sulami mengatakan padanya bahwa mereka juga tidak tahu pasti tentang fitnah tersebut. Ibu Sulami mengatakan bahwa ada gadis-gadis (yang bukan anggota Gerwani) dari Pemuda Rakyat yang datang dan bercerita kepada mereka tentang tarian telanjang yang dituduhkan kepada mereka sehingga mereka dianggap sebagai pelacur. Gerwani adalah organisasi perempuan Indonesia yang berjuang untuk hak-hak perempuan . Ibu Sulami kemudian menawarkan pada dirinya untuk meneliti hal tersebut dan akan membantu dengan memberikan nama-nama dan nomor telepon ibu-ibu Gerwani di kota. Menurut mereka tidak memungkinkan bagi Saskia ke desa dan kampung-kampung, karena kulitnya yang putih akan menimbulkan kecurigaan.
Pada pertemuan selanjutnya antara Saskia dengan ibu-ibu Gerwani, ia menyetujui untuk melakukan penelitian mengenani gerakan perempuan Indonesia dan membahas kesepakatan tentang hasil penelitian terhadap Gerwani nantinya. Setelah persetujuan tersebut ia dan ibu-ibu Gerwani merundingkan beberapa hal yang peru disepakati lebih lanjut, mengingat penelitian ini akan berisiko terhadap dirinya dan juga ibu-ibu Gerwani dikemudian hari. Ia mengusulkan agar Ibu Sulami dan Ibu Sujinah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan orang-orang yang ia wawancarai, kemudian ia akan bertanggung jawab terhadap analisis dan naskah akademik dari hasil riset tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang PKI, ia juga bukan seorang komunis, sehingga ia akan menuliskan sebenar-benarnya apa yang terjadi dan menulis berdasarkan analisis akademisnya dengan jujur.
Kesepakatan atas penelitian tersebut telah dirundingkan, mulailah Saskia melakukan riset dengan melakukan studi literatur, dokumen sejarah, dan wawancara. Saskia bercerita bahwa ia harus melakukan wawancara di dalam ruangan tertutup, di gereja-gereja, di hotel-hotel, bahkan di taksi agar tidak terlihat sedang bersama mereka, karena para saksi terbut masih diawasi oleh kepala desa, ketua RT, dan intel pemerintah. Saksi tersebut tdak boleh bertemu dengan peneliti apalagi bercerita mengenai pengalaman kekerasan yang dihadapinya di penjara. Namun pada akhirnya penelitian Saskia diketahui oleh intel pemerintah, dan langsung pemerintah Indonesia mendaftarhitamkan dirinya sehingga ia tidak boleh masuk ke Indonesia. Naskah akademik penelitiannya telah selesai, namun ia belum bisa menerima gelar S3 karena ia harus mendapatkan persetujuan dari narasumbernya. Pada tahun 1994, 15 tahun kemudian, akhirnya Saskia dapat kembali ke Indonesia. Ia bersembunyi di rumah kecil dan selama 3 minggu narasumbernya membaca, mengecek dan mengoreksi naskah tersebut. Ada beberapa yang harus dihilangkan seperti nama orang, alamat rumah, dan nama kota-kota, karena mereka bisa dibunuh atau dipenjarakan lagi jika intel mengetahuinya. Setelah itu, pada tahun 1995 ia bisa mendapatkan gelar PhD-nya.
Saskia menyadari sejak awal bahwa penelitian S3-nya itu tentu bukan penelitian yang biasa, itu akan mengubah hidupnya. Baginya itu adalah sebuah cerita bawah tanah yang besar, sejarah yang penting, dan bukan suatu topik yang bisa ia drop kemudian pindah ke topik lainnya, ini adalah sebuah perjuangan yang kontinu. Disertasi tersebut didokumentasikan menjadi sebuah buku dengan judul Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Pada terbitan pertama buku tersebut beberapa fakta-fakta peristiwa 1965 dihilangkan sesuai permintaan informan. Baru pada terbitan yang kedua ia bisa menyebutkan semua nama-nama kota, alamat, dengan lebih jelas karena terbit setelah reformasi. Menurutnya, tidak banyak yang diubah karena hanya sekitar 8 nama yang harus dihilangkan. Setelah pengecekan naskah tersebut, Ibu Sulami mengiriminya surat yang berbunyi, “Saskia aku sangat senang hati karena aku tahu sekarang kita sudah tidak bisa dibohongi lagi, kebenaran sudah ada, dan aku bisa mati dengan tenang, naskah mu adalah golden ring dalam hidup saya, jika aku mati maka aku tidak hidup sia-sia”. Baginya sebagai seorang peneliti, itu adalah hal yang paling indah untuk didengar, bahwa penelitiannya dapat bermanfaat bagi orang lain.
Ada banyak kesulitan dalam meneliti hal ini, Saskia bercerita kembali. Ia menjelaskan bahwa pada awal penelitiannya dia harus mengetahui tentang Gerwani lebih dalam, bentuk organisasinya, dan gerakan-gerakannya. Pada saat ia mewawancarai narasumber, kisah mengenai penjara dan penyiksaan selalu muncul. Mereka sangat sulit untuk mengatakan apa yang mereka lakukan sebelum itu, karena di dalam penjara mereka disiksa dan didoktrin bahwa apa yang telah mereka lakukan (memperjuangkan hak-hak perempuan) adalah sesuatu kejahatan. Cerita-cerita itu sesungguhnya tidak cukup untuk membongkar apa yang terjadi jauh sebelum itu. Sehingga Saskia juga banyak melakukan penelitian terhadap arsip sejarah. Ia menemukan bahwa sebenarnya sebelum tahun 1965 ibu-ibu tersebut bangga menjadi Gerwani, bangga bisa membantu perempuan lain yang diperkosa, dipukul suami, dan buta huruf. Mereka, ibu-ibu Gerwani hancur setelah 15-20 tahun dipenjara, jiwa dan tubuh mereka hancur. Hal tersulit lainnya adalah ketika ia mendengar penyiksaan yang begitu kejam terhadap mereka. Kemudian ia juga harus melakukan penelitian terhadap organisasi perempuan katolik, Perwari, Dharma Wanita, yang kesemuanya menyatakan bahwa Gerwani jahat. Hal itu sangat sulit baginya.
Penelitian ini menurutnya sangat berbahaya pada zaman itu. Setiap 3 bulan sekali ia harus pergi dari Indonesia sebab intel sudah mencurigai aktivitasnya bersama ibu-ibu Gerwani. Ibu-ibu Gerwani mengatakan jangan datang lagi, sangat berbahaya karena intel sudah tahu, dll. Saskia sangat sadar akan hal itu, bahwa penelitiannya sangat berbahaya. Menurutnya orang Indonesia tidak bisa melakukan penelitian itu dan orang asing bisa jadi akan hilang tanpa jejak (dibunuh) oleh kekejaman Orde Baru. Pada zaman itu Saskia berpendapat bahwa belum memungkinkan untuk orang Indonesia meneliti hal itu, karena pasti akan ditolak di universitas dan tidak punya karier. Pada waktu itu Saskia bercerita bahwa untuk melakukan riset, peneliti harus memiliki visa penelitian. Univeristas Leiden sangat khawatir karena penelitiannya akan berpengaruh pada semua peneliti Belanda jika ingin dilanjutkan. Namun baginya, sumpah academic freedom adalah yang terpenting dan universitas harus menjamin itu, jangan sampai universitas sendiri yang menyingkirkan peneliti-peneliti karena mereka takut. Soal Indonesia, Saskia mengerti karena ada tekanan dari pemerintah pada saat itu, namun di Belanda, universitas tidak boleh takut dan menyulitkan kariernya.
Ia melanjutkan ceritanya tentang penelitiannya di Padang. Pada saat itu ia diberikan alamat dari seseorang di Jakarta untuk menemui seorang pastur yang mungkin dapat memberikan petunjuk untuk bertemu narasumber lainnya. Ketika sampai di Gereja tersebut, munculah seorang pastur muda, dan setelah berbicang lebih jauh tentang tujuannya datang, ternyata pastur yang ia cari telah pindah, padahal ia sudah bercerita banyak. Lalu pastur muda yang tidak tahu persoalan tersebut menghubungi temannya (dari militer) yang dia rasa tahu banyak tentang Gerwani untuk datang ke gereja. Seketika rombongan tentara datang dengan senjata lengkap, hal itu membuat Saskia sedikit takut. Ketika kepala pasukan tersebut melihatnya, ia pun berkata “Mengapa Belanda mengirim peneliti muda yang bodoh ini? Siapa yang berani-berani mencari tahu tentang Gerwani, jika ingin tahu tentang mereka mari ikut kami, kami yang urus semua program kerja dan pidato-pidato mereka”. Tentu mendengar pernyataan tersebut, bagi Saskia langkah terbaik yang harus diambil adalah lari, Saskia melanjutkan ceritanya sambil tertawa. Setelah kejadian itu, ia berpikir untuk juga meneliti sejauh mana peran militer dalam gerakan perempuan pada zaman itu.
IPT 1965: Mengembalikan Keadilan Pada Pemiliknya
Mengenai keselarasan advokasi antara novel dan IPT 1965, Saskia mengatakan bahwa keuntungan penjualan novel ini akan langsung masuk ke kas IPT 1965, begitu juga penjualan novel The Crocodile Hole yang berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga merasa bahwa buku ini harus beredar di masyarakat karena mereka wajib mengerti apa yang sebenarnya terjadi, dan dengan bentuk novel tentu akan lebih mudah dibaca dibandingkan dalam bentuk laporan penelitian. Dari segi konten, ia juga menjelaskan bahwa masyarakat luas harus tahu bagaimana mungkin fitnah dan kekejaman bisa terjadi atau dalam istilah Saskia disebutnya sebagai “tetangga membunuh tetangga”. Kejadian di Kupang misalnya, orang PKI dan gereja dulu pernah bekerjasama, namun setelah 1965 pemuda gereja dan militer masuk ke desa-desa dengan cerita bohong tentang kejadian di Lubang Buaya. Masyarakat setempat sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang hal itu sebelumnya, yang diketahui adalah PKI organisasi yang modern karena mereka aktif memberikan bantuan ke desa-desa dan memiliki daftar penerima bantuan versi PKI. Kemudian ada seorang ibu anggota Gerwani dituduh ikut menari telanjang. Lebih kejamnya lagi ada perempuan yang memberikan kursus membaca bagi kelompok buta huruf diberikan label Gerwani dalam konotasi negatif, kemudian dia dipenjaradan diperkosa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Menurut Saskia ada propaganda militer tehadap Gerwani dan PKI yaitu mereka dituduh ateis dan anti Pancasila. Saskia menjelaskan bahwa PKI tidak anti dengan Pancasila, PKI mengutamakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila selanjutnya juga mereka ikuti. Kita juga tahu bahwa mereka ikut andil mendorong dan membantu Soekarno memperjuangkan Pancasila. Golongan fundamentalis dan tentara terus menerus mengatakan PKI anti Pancasila, kemudian dibentuk sebuah framing terhadap PKI. Di Kupang anggota PKI ada yang ikut ke gereja dan di Jawa timur orang NU dan PKI ada yang sama-sama “Abangan”. Pada tahun 1921 ada juga kiai yang ikut bersama-sama berjuang dalam pemberontakan PKI yang anti kolonial. Sebelumnya PKI dan kiai-kiai bisa bekerjasama, namun di tahun 69-an mereka saling memusuhi hingga pada tingkat politik nasional.
Lebih jauh, Saskia mengatakan, jika orang Indonesia tidak bisa belajar apa sebenarnya PKI, maka orang Indonesia tidak akan bisa mengerti sejarah Indonesia seutuhnya. “Tetangga membunuh tetangga” seperti apa yang dikatakannya sebelumnya adalah sebuah propaganda. Hingga kini propaganda masih tetap ada karena FPI meneriakkan tentang PKI baru. Baginya tidak ada PKI baru, yang ada hanya korban tragedi 1965. FPI masih meneriakkan “hancurkan dan bunuh PKI”. Mereka para korban sudah tua, sakit, dan miskin, mereka hanya ingin hidup tenang dimasa tuanya. Saskia masih tidak menyangka bagaimana mungkin kebencian yang begitu besar masih mengakar selama ini. Fitnah yang diciptakan Soeharto tentang G30S/PKI yang hingga kini kita belum tahu siapa dalangnya. Memang saat itu Aidit ikut, tapi Soeharto dan Omar Dani juga ada dalam benang merah penculikan jenderal tersebut. Memang PKI adalah partai besar pada saat itu, namun PKI tidak mempunyai senjata, bagaimana mungkin bisa memberontak kepada tentara yang bersenjata lengkap dan kuat. Kebenarannya adalah peristiwa G30S/PKI merupakan skenario besar penculikan dan pembunuhan jenderal, fitnah PKI sebagai dalang, dan pemberangusan PKI seluruhnya. Sekitar 2 hingga 3 juta orang dibunuh. Saskia mengatakan bahwa memang Aidit yang melakukan pembunuhan terhadap jenderal harus diadili, tapi bagaimana dengan 3 juta orang yang dibunuh tanpa tahu apa-apa. Mereka hanya ikut partai yang pada saat itu sangat umum dan publik, tidak ada pelarangan atas PKI sebelumnya, mereka sah. Pelarangan terhadap PKI terjadi pada tanggal 12 Maret, satu hari setelah Supersemar dikeluarkan. Hingga kini, didalam kurikulum sekolah terus-menerus diceritakan bahwa PKI dan Gerwani jahat. Padahal Gerwani tidak jahat, mereka organisasi yang membantu kesejahteraan masyarakat bawah, ibu-ibu miskin.
Ketika ia melakukan kajian arsip, ia menemukan surat dari India yang berisi tentang kekaguman terhadap Gerwani atas gerakan dan sumbangsih mereka terhadap masyarakat. Dunia internasional tentu melihat anggota Gerwani bisa jalan kaki ke desa-desa dan bertemu dengan ibu-ibu untuk menanyakan serta memberikan solusi atas persoalan yang tengah dihadapi, seperti kemiskinan janda-janda. Gerwani dan Pemuda Rakyat bekerjasama membangun rumah, membangun TK Melati yang kemudian semuanya diambil alih oleh Aisyiyah pasca 1965. Program kerja PKK juga mencontoh dari aktivitas Gerwani. Bagi Gerwani kalau mau membangun desa, kegiatan yang harus dijalankan adalah hal yang praktis sehingga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Gerwani juga memberikan pelajaran memasak sekaligus dengan pengetahuan akan gizi makanan. Selain itu, mereka juga memberikan pelajaran sosial-ekonomi, seperti analisis mengapa harga beras bisa mahal, sehingga mereka mengerti mengenai harga pasar.
Saat proses penelitian, Saskia juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan Dharma Wanita dan PKK. Mereka memberikan pelajaran memasak juga kepada ibu-ibu namun tidak diiringi dengan pengetahun gizi, mereka memberikan cara agar tampilan masakan menjadi cantik saja. Pengetahun sosial-ekonomi dan bantuan terhadap perempuan miskin juga tidak ada. Sama halnya dengan Bhayangkari yang pada awalnya adalah organisasi Polwan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Setelah 1965 Bhayangkari bukan organisasi Polwan lagi namun diisi oleh istri-istri pejabat Polri. Sehingga Bhayangkari membentuk organisasi yang hierarkis, mecontoh hierarki fujinkai dari Jepang. Mereka adalah ibu-ibu yang suaminya berada di suatu jabatan tertentu. Jadi ibu-ibu cerdas dan giat tidak bisa berada di posisi puncak hanya karena suami mereka tidak memiliki jabatan tinggi. Saskia mengungkapkan bahwa hal itu dapat kita pahami ketika kita belajar sejarah dengan baik.
Gerakan perempuan di tahun 90-an cukup banyak memunculkan nama-nama organisasi, seperti kalyanamitra dan LBH Apik misalnya. Mereka harus berkerja keras dan sangat hati-hati karena fakta feminis mempunyai stigma besar, stigma Gerwani. Misalnya Nursyahbani Katjasungkana (Koordinator LBH APIK), sering dipanggil atau disebut-sebut sebagai “Gerwani baru”, tentu stigma tersebut masih mengakar. Kemudian Contoh lain yaitu ketika setelah tahun 1998 Saskia dan Ibu Sulami hadir dalam acara pembentukan Koalisi Perempuan Indonesia, disana untuk pertama kalinya ia membuka cerita tentang Lubang Buaya. Ibu-ibu Aisyiyah langsung keluar ruangan karena tidak ingin mendengar cerita tersebut. Ada juga diantara tamu yang bingung, dan bertanya-tanya, mengapa bisa perempuan Indonesia dibohongi begitu lama. Dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu Saskia menerangkan dengan bukti-bukti yang bisa dirasionalitaskan. Ia menawarkan untuk memberikan mereka fotokopi hasil autopsi yang ditandatangani oleh Soeharto dimana hasil autopsi tersebut jelas menerangkan bahwa penis jenderal tidak dipotong. Jenderal-jenderal tersebut meninggal karena luka tembakan dan luka akibat pukulan. Tidak ada penyiletan di mata, jika memang mata jenderal rusak itu dikarenakan pembusukan selama 3 hari di Lubang Buaya. Hasil autopsi tersebut diambil dari rumah sakit tentara dan tidak palsu. Kemudian Saskia melanjutkan, jika ibu-ibu belum percaya, mereka bisa mengunjungi museum Pancasila Sakti, disana ada seragam para Jenderal yang asli dan bisa dilihat bercak darah di bagian tubuh yang tertembak. Bercak darah tersebut tidak ditemukan dibagian kemaluan, jika memang penis jenderal dimutilasi tentu akan menimbulkan tanda yang sangat jelas di pakaian jenderal. Selain itu juga terdapat foto-foto saat pengangkatan jenazah dan terlihat bahwa tidak ada proses mutilasi.
Bukan hanya perempuan-perempuan tersebut yang tidak percaya dan masih mengatakan Gerwani jahat. Saskia menceritakan pengalamannya lebih jauh ketika ia di Amsterdam dan bertemu mahasiswa Indonesia dalam acara seminar “The Act of Killing” yang dibawakannya. Mahasiswa S3 tersebut masih mengatakatan Gerwani jahat dan yang terjadi di Lubang Buaya adalah kebenaran, dan itu adalah pernyataan yang diucapkan oleh seorang yang berpendidikan sekalipun. Itu membuktikan bahwa sampai sekarang kebenaran belum terbongkar. Warisan orde baru mempunyai pengaruh sangat besar karena orang-orang dididik untuk memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan keadilan sosial, hanya memikirkan harta sehingga terus-menerus korupsi. Sebelum 1965 masyarakat masih memikirkan kesejahteraan sosial. Orde baru telah mewariskan kebodohan yang mengukur segala sesuatu dengan harta bukan dengan intelektualitas. Pemikiran liberal masih dianggap bahaya sehingga universitas tertindas. Di dunia internasional kualitas perguruan tinggi Indonesia sangat rendah, karena orang cerdas tidak dihargai.
Indonesia harus mencari kebenaran. IPT 1965 nantinya akan membuka dialog di dalam masyarakat mengenai persitiwa 1965, apa yang terjadi dan bagaimana bisa terjadi. Proses yang sama juga terjadi di Afrika Selatan dan Jerman. IPT 1965 ingin mengadvokasi mereka yang tidak bersalah, Orba yang salah. Masyarakat yang tidak belajar sejarahnya sendiri tidak akan bisa maju. Saskia mengatakan bahwa ia sebagai warga dunia mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan agar genosida tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan kewajiban negara. Indonesia adalah negara Islam terbesar sehingga harus bisa menjadi contoh bagi negara lain bahwa hak asasi manusia bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai agama. Tanpa menciptakan dunia yang lebih adil tidak akan terwujud kemakmuran, sehingga keadilan perlu diperjuangkan, itulah janji Saskia pada Ibu Sulami dan Ibu Sujinah.
Di akhir wawancara Saskia dan Jurnal Perempuan, Saskia mengatakan tentu akan ada novel yang ia akan tulis kembali. Ia akan menuliskan apa yang terjadi di IPT, kemudian novel tentang kuburan massal di kebun raya Purwodadi Jawa Timur. Ia sudah mulai menulis, namun tugasnya sebagai organisator IPT masih cukup berat. Sejauh ini Saskia mengatakan masih sangat senang menulis novel. (Andi Misbahul Pratiwi)
Nadyazura
31/8/2015 03:22:11 pm
apakah kita harus menuliskan sejarah selalu dalam dualitas hitam-putih? saya menerima jika kita harus memperbaiki citra dan nama baik Gewani tetapi apakah kita harus terjebak dalam oposisi dalam menceritakan sejarah seperti membingkai bahwa Orde Baru sebagai antagonis dan lawannya adalah protagonis?
Comments are closed.
Jurnal Perempuan
terindeks di:
Archives
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
October 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
April 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
October 2020
August 2020
July 2020
June 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
December 2016
November 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
Categories
All
RSS Feed
Yayasan Jurnal Perempuan| Alamanda Tower, 25th Floor | Jl. T.B. Simatupang Kav. 23-24 Jakarta 12430 | Telp. +62 21 2965 7992 Fax. +62 21 2927 7888 | yjp@jurnalperempuan.com

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

label: id

label: en


content:
Pariwisata akan terus menjadi sektor yang menggerakan perekonomian masyarakat.
Kita akan terus tata kawasan bukit kelam ini. Terminal juga akan kita bangun yang kuat. Seluruh potensi wisata yang ada akan ditunjang dengan pembangunan bandara tebelian yang sekarang sedang di kerjakan.

Saya berharap kawasan wisata yang ada ini bisa dipromosikan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M. Si saat meresmikan Kolam Renang Tirta Wisata di Kawasan Wisata Bukit Kelam Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai pada Selasa, 7 Januari 2014.

“kawasan kolam renang ini akan terintegrasi dengan kawasan perkemahan. Saya sangat senang kalau ada ide, gagasan, dan inovasi yang segar untuk mengembangkan dan menata kawasan wisata bukit kelam. Kios-kios yang ada juga saya mengharapkan bisa diisi oleh masyarakat dengan berjualan sayur, buah-buahan dan souvenir lainnya.

Sehingga impian saya kawasan wisata ini bisa diiringi agrowisata. Wisata kuliner juga bisa dikembangkan, khususnya makan khas sintang. Oleh-oleh juga bisa mulai di pikirkan untuk dikembangkan” tambah Bupati Sintang.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang Drs. Senen Maryono, M. Si menyampaikan kolam renang ini dinamakan kolam renang tirta wisata bukit kelam. Kolam ini dirancang sangat aman bagi anak-anak.

"Dalam mengerjakan dan menyelesaikan kolam renang dengan berbagai fasilitasnya, kami tidak mengalami kesulitan soal pembiayaan. Kami juga siap diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan RI, karena memang antara dana yang dikeluarkan dengan fisik yang dikerjakan sangat sesuai.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengerjaan fasilitas kolam renang ini kami utamakan. Acara peresmian ini kami jadikan ajang silaturahmi dan syukuran mengakhiri Tahun 2013 dan mengawali Tahun 2014. Lokasi kolam ini sangat strategis karena dekat dengan jalan raya, debit air sangat cukup langsung dari bukit kelam, pembuangan air juga sangat mudah dan aman.

Pemandangannya juga sangat baik karena berada di kaki bukit kelam. Kami merencanakan tiket masuk sebesar 10 ribu per orang. Kami mengupayakan fasilitas ini menyenangkan pengunjung. Saya berharap ke depannya ada jasa pemotretan seperti di candi borobudur. Orang foto-foto, sebentar saja langsung fotonya jadi dan ada tulisan wisata bukit kelam. (*)

warc-identified-content-language: ind


content: Jadi, kamu sudah memutuskan untuk membeli sendiri printer 3D setelah mendengar perihal hal-hal mengagumkan yang dapat dibuatnya. kamu ingin mulai mencetak model casing handphone kustom kamu sendiri, bahan cosplay, patung, alat musik–kemungkinannya tidak terbatas. Tahan kuda kamu, ada beberapa hal yang perlu kamu mengerti sebelum terjun ke dunia pencetakan 3D. …


content:
Awas Terjerumus! 11 Pinjaman Online Resmi Terdaftar di OJK TERANYAR, Yuk! Begini Cara Mudah Membedakan Pinjol Ilegal - MEDIA BRITA RAKYAT
MEDIA BRITA RAKYAT
Home
Tekno dan Bisnis
Saba Desa
Daerah
Nasional
Internasional
✕
Close
Widget HTML Atas
Home / Tekno dan Bisnis
Awas Terjerumus! 11 Pinjaman Online Resmi Terdaftar di OJK TERANYAR, Yuk! Begini Cara Mudah Membedakan Pinjol Ilegal
Halo sahabat inilah beberapa rekomendasi pinjaman online atau pinjol resmi yang sudah terdaftar OJK teranyar yang dirilis pada 17 November 2021 waktu lalu. Selain itu juga kami bakal memberikan cara mudah untuk membedakan pinjol resmi terdaptar OJK legal dengan yang ilegal.
Para warga waktu sekarang ini lebih banyak yang memilih untuk meminjam uang di pinjaman online, pasalnya mereka menganggap akan lebih mudah dan praktis, akan tetapi hal ini justru menjadi hal yang sering terjerumus kepada pinjol ilegal.
Oleh sebab itu, yang membuat banyak pinjaman online atau pinjol beredar di Indonesia dan ternyata hanyalah yang ada sedikit termasuk pinjol resmi OJK yang telah terdaftar dan teelah memiliki ijin beroperasi.
Menurut data yang dirilis oleh kantor OJK pada tanggal 17 November 2021 diperkirakan telah ada sekitar 104 pinjaman online /pinjol OJK yang sudah terdaftar dan telah memiliki ijin resmi.
Sementara itu disamping pinjol yang sudah beredar di Indonesia ternyata dapat mencapai ribuan jumlahnya. Maka dari itu masih banyak orang yang masih saja terjerumus untuk meminjam uang ke pinjaman online/ pinjol ilegal.
Kasus pinjaman online atau pinjol ilegal ini kini semakin banyak dan makin meresahkan masyarakat pasalnya warga masih adanya susahnya membedakan mana pinjol resmi OJK yang sudah terdaftar dan memiliki ijin dan juga mana pinjol yang ilegal.
Sehingga dengan demikian supaya tidak bingung lagi berikut inilah beberapa rekomendasi pinjol pinjaman online telah resmi OJK yang sudah terdaftar dan memiliki ijin sehingga aman ketika meminjam uang diantaranya sebagai berikut;
1. Investree
https://www.investree.id
PT Investree Radhika Jaya
KEP-45/D.05/2019
13 Mei 2019
Konvensional dan Syariah
Android dan Ios
2. Uangteman
https://uangteman.com
PT Digital Alpha Indonesia
KEP -50/D.05/2019
24 Mei 2019
Konvensional
Android
3. Kredit Pintar
alamat https://kreditpintar.co.id
PT Kredit Pintar Indonesia
KEP -83/D.05/2019
30 September 2019
Konvensional
Android
4. MEKAR
https://mekar.id
PT Mekar Investama Sampoerna
KEP -127/D.05/2019
13 Desember 2019
Konvensional
5. Maucash
https://maucash.id
PT Astra Welab Digital Arta
KEP -84/D.05/2019
30 September 2019
Konvensional
Android
6. Akseleran
https://www.akseleran.co.id
PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
KEP -122/D.05/2019
13 Desember 2019
Konvensional
7. RUPIAH CEPAT
www.rupiahcepat.co.id
PT Kredit Utama Fintech Indonesia
KEP -132/D.05/2019
13 Desember 2019
Konvensional
Android
8. Indodana
indodana.id
PT Artha Dana Teknologi
KEP - 15/D.05/2020
19 Mei 2020
Konvensional
Android dan iOS
9. JULO
www.julo.co.id
PT Julo Teknologi Finansial
KEP – 16/D.05/2020
19 Mei 2020
Konvensional
Android
10. EASYCASH
https://indo.geteasycash.asia
PT Indonesia Fintopia Technology
KEP-49/D.05/2020
16 Oktober 2020
Konvensional
Android
11. UangMe
https://uangme.id
PT Uangme Fintek Indonesia
KEP-4/D.05/2021
6 Januari 2021
Konvensional
Android dan iOS
Itulah beberpaa pinjaman online yang legal dan terdaftar dan memiliki ijin OJK lantas, bagaimana cara mudah membedakan pinjol resmi yang terdaftar OJK dengan ilegal?
Ternyata bagai yang sudah tahu memang gampang tentang bedanya 2 jenis pinjol itu.
Berikut ini bedanya antara pinjol resmi terdaftar OJK dengan yang ilegal yang dapat ditandai sebagai acuan supaya tidak terjebak pinjol ilegal.
Kesatu adalah regulator atau pengawasan di pinjol ilegal tidak ada pengawasan yang mengawasi kegiatan pinjol sedangkan di pinjol resmi yang OJK ada regulator khusus di dalamnya.
Kemudian lebih lanjut, terkait bunga dan denda apabila di pinjol ilegal tidak transparan dalam memberikan informasi bunga dan denda, sementara pinjol resmi terdaftar OJK maknya harus mengikuti aturan yaitu biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari.
Pinjol ilegal juga tidak jelas pengurusnya bahkan tidak ada dalam standar pengalamannya.
Semenatar itu pinjol resmi terdaftar di OJK mulai dari jajaran Direksi sampai pegawainya paling tidak berpengalaman dalam industri jasa keuangan.
Cara penagihan antara pinjol ilegal dengan pinjol resmi terdaftar di OJK tentu saja berbeda sangat jauh dimana pinjol ilegal selalu memakai cara- cara yang mengintimidasi, memaksa, melecehkan bahkan sampai dengan menyebarkan data milik pribadi/ penyebaran data pribadi.
Hal sebaliknya jika dengan pinjol resmi yang terdaftar OJK dan memiliki ijin yaitu cara menagih sudah diatur dan harus memperoleh sertifikat AFPI dalam rangka penagihan.
Demikianlah beberapa cara mudah membedakan pinjol resmi yang terdaftar di OJK yang memiliki ijin dengan pinjol ilegal yang dapat dijadikan menambah pengetahuan ketika kita berniat meminjam ke pinjol. Sumber :portalpurwokerto
Share
'+a+"
"}r.innerHTML=relatedList+="
"}},indexAcak=function(e){var t,a=h.numRelatedPosts+1;totalPosts=e.feed.openSearch$totalResults.$t-a;var l=(t=0

annotation: short_sentences header footer

label: ms

label: de


content:
Segera tangani dengan tepat agar sakit pinggang dapat segera pulih. Berikut ini adalah cara menghilangkan sakit pinggang setelah melakukan aktivitas berat
HOME
Artikel
Cara Menghilangkan Sakit Pinggang Setelah Melakukan Aktivitas Berat
Cara Menghilangkan Sakit Pinggang Setelah Melakukan Aktivitas Berat
Anda mungkin tak ingin melakukan aktivitas yang terlalu berat, namun seringkali situasi tersebut memang tak terhindarkan. Entah saat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, traveling, dan banyak kegiatan lainnya yang menuntut Anda untuk ‘terpaksa’ beraktivitas berat. Melakukan aktivitas berat bukan hanya menyisakan rasa lelah, tetapi juga rasa sakit di beberapa bagian tubuh - pinggang adalah satunya. Jika dibiarkan saja, sakit pinggang bisa saja bertambah buruk dan pada akhirnya mengganggu aktivitas Anda. Oleh karena itu, jangan menganggap hal ini sepele. Segera tangani dengan tepat agar sakit pinggang dapat segera pulih. Berikut ini adalah cara menghilangkan sakit pinggang setelah melakukan aktivitas berat.
Kompres es dan air hangat
Anda mungkin tahu bahwa mengompres bagian tubuh yang nyeri dapat membantu mengurangi rasa sakitnya. Tetapi anda mungkin bingung mana yang lebih tepat, kompres es atau kompres air hangat. Ternyata, Anda perlu mengombinasikan keduanya. Gunakan kompres es dalam 24-72 jam pertama untuk membantu meringankan rasa sakit dan mengurangi pembengkakan. Setelah itu, beralih ke kompres air hangat untuk membantu mengendurkan otot-otot tegang.
Tetap aktif
Saat ada bagian tubuh yang nyeri, Anda mungkin merasa ‘lumpuh’ dan merasa ingi berbaring saja. Ternyata hal ini salah. Anda memang butuh istirahat, tetapi bukan berarti menolak untuk tetap aktif. Faktanya, bergerak berkeliling dan melakukan peregangan ringan dapat membantu otot punggung bawah Anda lebih cepat pulih. Namun, tetaplah bergerak dalam zona nyaman Anda dan hindari kegiatan berat yang menyebabkan rasa sakit bertambah parah.
Gunakan krim pereda nyeri
Tidak ada salahnya jugauntuk menggunakan krim pereda nyeri pada pinggang yang sakit. NEO rheumacyl Cream Otot & Sendi HOT misalnya, berguna dan efektif untuk meredakan nyeri otot, nyeri sendi, keseleo dan pegal-pegal. Oleskan saja pada bagian yang nyeri dan lakukan pijatan ringan (jangan sampai membuat Anda merasa kesakitan). Efek panas yang diberikan akan memberikan rasa nyaman untuk Anda sembari menghilangkan sakit pada sumber rasa nyeri.
Tidak sulitkan menghilangkan sakit pinggang? Pastikan Anda menghindari aktivitas berat untuk sementara waktu dan beraktivitas dengan menggunakan postur tubuh yang tepat saat berkegiatan!
Sumber: https://www.webmd.com/back-pain/features/12-back-pain-tips#1
SHARE ON :
ARTIKEL LAINNYA
OTOT
05 May
Mengatasi Pegal Linu Setelah Berenang
OTOT
02 May
Tips Mengubah Posisi Tidur Supaya Tidak Bikin Nyeri Otot
OTOT
26 April
Power Food yang Bikin Badan Nggak Gampang Pegal
ARTIKEL LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
01. Tips Memilih Obat Pereda Nyeri Sesuai Keluhan Anda
02. Cara Mengatasi Tangan yang Kram, Kebas, dan Kesemutan
03. Hati-hati, Nyeri Otot yang Tidak Kunjung Tuntas, Bisa Jadi Pertanda Penyakit Ini!
Jadi yang pertama tahu promo NEO rheumacyl dengan berlangganan newsletter ini!
SUBSCRIBE
PRODUK
ARTIKEL
Otot
Saraf Otot
Sendi
Berita
PAIN RELIEF CENTER
© 2021 NEO rheumacyl. All Rights Reserved.
About NEO rheumacyl Kebijakan Privasi
Terimakasih sudah mengirimkan pertanyaan
Tim kami akan segera menjawab pertanyaan ini. Anda dapat melihat pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah dijawab atau tulis pertanyaan lain.

label: fr


content: Tidak terasa, bulan Ramadan hanya tinggal menghitung hari. Kewajiban sebagai seorang muslim tentunya adalah menjalankan puasa sebulan penuh lamanya. Namun, jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan atau tidak semangat menjalankan aktivitas. Asalkan nutrisi tubuh kamu terpenuhi, pastinya aktivitas sehari-hari dapat kamu jalani seperti biasa tanpa harus takut tubuh terasa lemas. Menjaga asupan nutrisi untuk […]


content:
Mengapa Orang-Orang Terdorong untuk Melakukan Bunuh Diri? Dan Cara Menghindari Hal Tersebut Terjadi - Seruan.id -->
Hidupkan Javascript pada browser untuk melihat konten blog ini.
Y0eWGYxzpXyCEdgWdcCCd1ut8uzRgXO9EmGhgceU
Powered by Blogger
Theme images by Igniel
Copyright © 2020 seruan.id, All Right Reserved
Search This Blog
Seruan.id
PENGATURAN
Berita
Opini
Seruan Mahasiswa
Drop
Dropdown 1
Dropdown 2
Dropdown 3
Multi Drop
Dropdown 1
Multi Dropdown 1
Multi Dropdown 1
Dropdown 2
Multi Dropdown 2
Multi Dropdown 2
SERUAN.ID
FOLLOW
Dark Mode
About Me
Contact
Disclaimer
Privacy Policy
Sitemap
Home › Kesehatan › Tips
Mengapa Orang-Orang Terdorong untuk Melakukan Bunuh Diri? Dan Cara Menghindari Hal Tersebut Terjadi
Published February 20, 2021 (Updated: February 21, 2021 ) Post a Comment
Selama ini banyak kita lihat kasus-kasus bunuh diri yang di lakukan oleh orang-orang yang memiliki masalah. Banyak sekali yang tidak setuju dan menentang tindakan mengakhiri hidup ini, namun tidak banyak yang memahami sebenarnya apa hal yang mendorong seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu bunuh diri.
Bunuh diri (bahasa Inggris: suicide, berasal dari kata Latin suicidium, dari sui caedere, "membunuh diri sendiri") adalah sebuah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri.(Wikipedia)
Topik tentang bunuh diri dan kematian memang sensitif. Namun, tiap orang berpotensi untuk melakukannya. Orang yang berpikiran untuk bunuh diri biasanya bergelut dengan kesehatan mentalnya. Akan ada masa seseorang berada pada titik terendahnya, baik karena masalah percintaan, karier ataupun kehidupan.
Dilansir National Alliance on Mental Illness, satu dari lima orang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Itu berarti, saat kamu memasuki ruangan berisi lima orang termasuk kamu, salah satu di antaranya mengalami gangguan mental. Lantas, apa alasan orang ingin bunuh diri?
Dilansir Healthline, penyebab bunuh diri adalah biopsikososial (gabungan aspek biologis, psikologis dan sosial), lingkungan dan sosiokultural (gabungan aspek sosial dan kultural).(Idn Times).
Fakta bunuh diri
Respon seseorang saat menghadapi masalah berbeda-beda. Ada yang optimis ketika dirinya sedang ditimpa banyak masalah. Ada juga yang pesimis sembari merasa tidak sanggup dan merasa hidupnya tidak berarti lagi. Respon seseorang ini dipengaruhi oleh seberapa kuat mental seseorang menghadapi masalah.
Mental seseorang bisa dibangun dari bagaimana pengalaman seumur hidupnya dijalani. Apabila ia kerap ditimpa masalah dan berhasil melewatinya, ada kemungkinan ia bisa menjadi pribadi yang kuat dan mau berjuang untuk bertahan hidup.
Lalu jika ia merupakan orang yang sering merasakan kegagalan berulang dan merasa putus asa, ini juga bisa menjadi penyebab bunuh diri.
Selain itu, adanya perasaan tak dihargai, membandingkan hidup dengan orang lain, belum lagi tekanan-tekanan sosial seperti bullying, akan membuat orang mengalami stres. Stres yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan seseorang menjadi depresi.
Depresi membawa seseorang pada keinginan bunuh diri. Hal ini bukan lagi hal yang tabu. Pada tahun 2015 dalam laporan penyuluhan Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah terdapat 810 kasus bunuh diri di Indonesia.
Faktor Pemicu Seseorang Ingin Bunuh Diri
Bunuh diri dapat memengaruhi siapa saja, namun ada beberapa karakteristik dan kondisi yang meningkatkan risiko tersebut. Akan tetapi, seseorang mungkin lebih cenderung mencoba untuk bunuh diri jika memiliki gangguan mental. Sekitar 90 persen orang yang melakukan bunuh diri mengalami masalah psikologis pada saat kematian mereka.
Berikut adalah beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya bunuh diri, di antaranya:
1. Gangguan bipolar
Orang yang memiliki gangguan bipolar akan mengalami perubahan mood yang sangat drastis. Yang tadinya merasa sangat gembira dan bersemangat, mendadak bisa berubah menjadi sedih, tidak bersemangat, dan bahkan depresi. Kalangan ini memiliki risiko 20 kali lebih tinggi untuk melakukan percobaan bunuh diri, jika dibandingkan dengan orang normal. Diperkirakan, satu dari tiga orang dengan gangguan bipolar akan mencoba bunuh diri setidaknya satu kali selama hidupnya. Penderita gangguan bipolar yang juga memiliki masalah kecemasan memiliki risiko mencoba bunuh diri yang lebih tinggi.
2. Depresi berat
Ada berbagai macam penyakit depresi, mulai dari yang berat hingga yang ringan. Ciri-ciri orang yang mengalami depresi berat adalah merasa putus asa, suasana hati yang buruk, merasa lelah, atau kehilangan minat dan motivasi dalam hidup. Ciri-ciri semacam ini dapat memberi dampak buruk bagi kehidupan orang tersebut secara menyeluruh. Pada akhirnya, hal ini dapat memicu mereka untuk lebih mungkin mencoba untuk bunuh diri. JIka dialami oleh ibu atau ayah yang baru saja memiliki bayi, maka kondisi ini disebut depresi postpartum.
3. Anoreksia nervosa
Menjauhi makanan sebisa mungkin dan selalu berbohong bahwa mereka tidak lapar atau sudah makan, itulah tanda-tanda pengidap anoreksia nervosa. Penderita gangguan makan ini merasa dirinya gemuk, sehingga membuat mereka terus-menerus menurunkan berat badan. Mereka benar-benar mengendalikan dan membatasi apa yang mereka makan. Diperkirakan 1 dari 5 pengidap anoreksia nervosa akan melakukan percobaan bunuh diri setidaknya sekali selama hidupnya. Angka kematian karena bunuh diri cukup tinggi pada pada penderita gangguan makan ini, terlebih pada remaja wanita.
4. Gangguan Kepribadian Ambang
Gangguan ini disebut juga borderline personality disorder (BPD). Tanda utama seseorang memiliki gangguan kepribadian ambang adalah sering menyakiti diri sendiri. Tanda lainnya adalah emosi yang tidak stabil dan terkadang kesulitan dalam bersosialisasi. Kalangan ini cenderung memiliki riwayat pelecehan seksual pada masa kecilnya dan memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri. Diperkirakan lebih dari setengah orang-orang dengan gangguan ini akan melakukan percobaan bunuh diri setidaknya sekali selama hidupnya.
5. Skizofrenia
Sering berhalusinasi, perubahan perilaku atau percaya kepada hal-hal yang tidak benar adalah tanda-tanda orang dengan skizofrenia. Diperkirakan, 1 dari 20 orang dengan skizofrenia akan mencoba untuk bunuh diri.
Selain kondisi mental di atas, faktor lain yang bisa juga memicu seseorang bunuh diri adalah:
a. Pernah mengalami pelecehan seksual.
b. Faktor sosial dan ekonomi, seperti: kehilangan pekerjaan atau memiliki hutang.
c. Memiliki orientasi seksual tertentu seperti gay, lesbian, atau transgender.
d. Tahanan penjara atau seseorang yang baru bebas dari penjara juga bisa memiliki keinginan untuk bunuh diri.
e. Menjadi korban bullying.
f. Kualitas tidur yang buruk dan kurang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko bunuh diri pada kelompok lanjut usia. Lansia yang mengalami kurang tidur memiliki peningkatan risiko bunuh diri.
Apa Saja Tanda-tanda dari seseorang akan bunuh diri ?
Ada beberapa tanda yang mungkin diperlihatkan atau ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki kenginginan untuk bunuh diri, misalnya:
1. Sering membicarakan tentang kematian.
2. Mengutarakan keputusasaannya dalam menjalani hidup seperti berkata, “Buat apa saya hidup di dunia?”
3. Perilaku menyakiti diri sendiri.
4. Mengancam ingin bunuh diri seperti berkata, “Jika kau memilih dirinya, saya akan bunuh diri.”
5. Menyimpan obat-obatan yang bisa disalahgunakan.
6. Menjadi pemakai narkoba atau pemabuk.
7. Sering marah secara tiba-tiba.
8. Sembrono dan terlibat dalam aktivitas yang mempertaruhkan nyawa.
9. Menarik diri dari orang-orang di sekitarnya.
10. Sering terlihat merasa cemas.
11. Mulai membuat surat wasiat.
12. Berat badan berkurang karena perubahan selera makan.
13. Kehilangan minat pada banyak hal.
14. Mengalami kesulitan tidur dan kerap merasa gelisah.
Ketika ada orang terdekat yang menampakkan tanda-tanda tersebut atau mengalami kondisi yang bisa memicu bunuh diri, Anda harus waspada. Sebisa mungkin berikan perhatian ekstra kepadanya, rangkul dia atau ajak dia berkonsultasi dengan dokter. Amati pula gerak-geriknya jangan sampai dia berbuat hal-hal yang bisa membahayakan nyawanya, terutama ketika sedang sendiri.(Alodokter.com)
Bagaimana cara mencegahnya?
Setiap masalah pasti ada solusinya, Seberat apa pun itu, permasalahan juga pasti akan berakhir. Yang perlu Anda lakukan jika Anda atau kerabat Anda mengalami tanda-tanda ingin diri adalah mencari bantuan profesional, kunjungi terapis.
Berkumpul dengan orang-orang yang positif dan suportif. Selalu ingat, bahwa hidup memang sementara, permasalahan Anda pun hanya sementara tanpa harus mengakhiri hidup Anda. Setiap orang di muka bumi ini berharga dan bisa memiliki peran yang baik, dan yang terpenting jangan pernah menyerah.
Jika teman atau saudara Anda mengalami masalah dan putus asa, Anda harus menjadi pendengar yang baik. Coba bujuk untuk pergi ke terapis, tetapi jangan beradu argumen tentang kematian atau bunuh diri. Orang yang sedang memiliki masalah berat, cenderung tidak dapat berpikir rasional. Terus berikan semangat.
Saat orang mengalami depresi, umumnya obat yang dipakai dalam pengobatan adalah obat antidepresan. Anda harus berkonsultasi dulu ke dokter sebelum menggunakannya.(hellosehat.com)
Jadi, Jangan menyerah karena dalam hidup selalu ada yang menyayangimu, jika pun tidak maka dirimu sendiri harus menyayangi hidup yang telah kau perjuangkan selama ini, jadi jangan sia-sia kan perjuanganmu itu dan sayangi dirimu.