content:
“bahwa sehubungan dengn pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo undang-undang no. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannya tertanggal 17 februari 1992, No. 1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b undang-undang No. 5 Tahun 1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “detourment de pouvoir”
Terdakwa : Wahyono Herwanto & Yamirzal Azis Santoso
Susunan Majelis: 1. Parman Suparman; 2. Soedarno; 3. Imam Haryadi.
2. Putusan MA No. 979 K/Pid/2004
Terdakwa : Hendrobudiyanto (Mantan Direktur BI)
Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur tindak pidana tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan pendapat-pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam makalahnya “Antara Kebijakan Publik” (Publiek Beleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)” yang pada pokoknya adalah Pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam hukum pidana, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian “De Autonomie van het Materiele Strafrecht” (Otonomi dari hukum pidana materiel). Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai suatu cabang hukum lainnya. Di sini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya. Apakah yang dimaksud dengan disharmoni dalam hal-hal dimana kita memberikan pengertian dalam Undang-Undang Hukum Pidana dengan isi lain mengenai pengertian yang sama bunyinya dalam cabang hukum lain, ataupun dikesampingkan teori, fiksi dan konstruksi dalam menerapkan hukum pidana pada cabang hukum lain. Kesimpulannya dikatakan bahwa mengenai perkataan yang sama, Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian apabila pengertian “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya ;
Ajaran tentang “Autonomie van het Materiele Strafrecht” diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor” dimana Drs. Menyok Wijono didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai Kepala Bidang Ekspor Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea & Cukai Tanjung Priok, Jakarta. Oleh Mahkamah Agung R.I. dilakukan penghalusan hukum (rechtsvervijning) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan detournement de pouvoir. Memang pengertian detournement de pouvoir dalam kaitannya dengan Freies Ermessen ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :
1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;
Majelis Hakim Agung : 1) Bagir Manan (Ketua); 2) Iskandar Kamil (Anggota); 3) Parman Suparman (Anggota)
3.No. 2257 K/Pid/2006 (terdakwa Lim Kian Yin)
bahwa, tentang apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1919 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak diterangkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang Direktur PT (bandingkan Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formiil korupsi di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan kedua, halaman 50) ;
Majelis Hakim Agung : 1) Parman Suparman (Ketua); 2) I Gusti Ngurah Adnyana (Anggota); 3) Prof. Dr. Krisna Harahap (Anggota); 4) Odjak Parulian Simandjuntak (Anggota); 5) Leopold Luhut Hutagalung (Anggota)
Share this:
Twitter
Facebook
WhatsApp
Print
Email
Like this:
Like Loading...
This entry was posted in Melawan Hukum, Pidana, Putusan Penting and tagged korupsi, Melawan Hukum, menyalahgunakan kewenangan, Putusan Penting by krupukulit. Bookmark the permalink.
3 thoughts on “Penyalahgunaan Kewenangan”
King Mpeb (@KingMpeb) on March 31, 2015 at 12:49 am said:
Jadi, konteks penyalahgunaan wewenang, khususnya yang dimaksud pada pasal 3 UU Tipikor, apakah paralel dengan konsep penyalahagunaan dalam Hukum Administrasi? Lantas lebih tepat berada pada ranah mana pengujiannya? Mengingat jangkauan asas dalam penegakan hukum administrasi, bersifat alternatif saat norma tidak/belum mengatur secara jelas.
Apakah asas De Autonomie van het Materiele Strafrecht dalam hukum pidana pun bersifat alternatif? Atau bisa mengalahkan aturan normatif UU?
krupukulit on April 1, 2015 at 3:46 am said:
pengertian penyalahgunaan wewenang yang ada di tipikor pada dasarnya sama dengan pengertian penyalahgunaan wewenang dalam administrasi negara. Dimana ranah pengujiannya, tergantung tujuannya. Jika tujuannya adalah untuk menguji apakah keputusan pejabat TUN tersebut sah atau tidak, maka tentu di PTUN. Namun jika tujuannya adalah untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari si pejabat TUN tersebut, tentu di pengadilan tipikor.
Jika pertanyaannya adalah apakah dengan demikian sebelum bisa masuk ke tipikor perlu menunggu putusan PTUN terlebih dahulu? tidak. Pengadilan pidana berwenang juga untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dianggap penyalahgunaan wewenang atau tidak.
Kapan suatu penyalahgunaan wewenang dapat dianggap sebagai korupsi? jika penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, dan hal tersebut dapat merugikan keuangan negara.
Shura on September 16, 2016 at 7:33 pm said:
Jadi apa menurut sdra disini adalah tepat jika “menyalah gunakan kewenangan” ini adalah pengertian yang bersifat karet? Lalu apakah mnrt anda jg bahwa jika menyalah gunakan kewenangan ini jg bisa di tempatkan di segala tempat yang berhubungan dengan pasal/UU yang berhubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara?atau apakah mungkin di gunakan pula untuk pihak swasta/korporasi?


content:
star777 – Kemarahan para raksasa akan terasa seperti berjalan-jalan di taman begitu Anda mengalami kekuatan Age of the Gods God of Storms 2, game slot online terbaru dari Playtech Viking menggunakan tema Yunani kuno. Seperti yang disarankan oleh judulnya, ini adalah gim sekuel yang menghadirkan slot yang hampir sama dengan yang Anda mainkan di aslinya, kecuali dengan beberapa aspek dewa baru. Termasuk di dalamnya adalah gulungan yang diperluas yang dapat mendorong jumlah garis pembayaran hingga total 90, sementara masih ada fitur putaran ulang di mana hewan liar bergerak melintasi gulungan dengan setiap putaran berikutnya. Mari kita bertemu dengan para dewa dan melihat suguhan apa yang mereka sediakan untuk kita.
Playtech Viking kemungkinan besar adalah ahli dalam slot online bertema kuno jika kita harus memilih hanya satu studio dalam genre tersebut. Seri Age of the Gods mencakup lebih dari sekadar slot God of Storms, dengan slot online bertema dewa-dewa kuno dari seluruh dunia. Playtech bahkan membawa waralaba ini ke ruang kasino langsung dengan Age of the Gods God of Storms Live! Ketika datang ke permainan dasar, Anda akan melihat bahwa semuanya masih sangat mirip dengan aslinya, dengan lima gulungan dan tiga baris diatur pada latar belakang yang melibatkan laut dan tebing. Salah satu aspek yang paling dapat dikenali yang juga masih ada adalah melihat Dewa Badai meniup simbol di seluruh gulungan, tetapi lebih lanjut tentang itu nanti.
Beberapa elemen Age of the Gods God of Storms 2 merupakan peningkatan dalam ukuran dari pendahulunya, dengan batas taruhan maksimum dan pengembalian kemenangan terbesar telah digandakan. Kemenangan maksimum sekarang adalah 4.100x taruhan Anda, sedangkan taruhan maksimum adalah 500 besar per putaran. Jelas, ada jackpot progresif yang dimainkan, meskipun ini berada di luar permainan dasar. Age of the Gods God of Storms 2 cukup ramah di sisi volatilitas, jatuh ke dalam varian sedang, jadi kemenangan bisa sedikit lebih mudah didapat. Jika Anda menikmati bermain saat bepergian, Anda akan menemukan kompatibilitas seluler yang cukup baik, dengan sedikit jeda yang dialami saat kami menguji coba slot.
Simbol Fitur
Permainan kasino online yang merupakan sekuel tidak sering melihat perbaikan di departemen simbol. Age of the Gods God of Storms 2 online dari beberapa sekuel permainan kasino yang telah kita lihat akhir-akhir ini yang sebenarnya telah meningkatkan ikon dengan tindak lanjut. Simbol pembayaran yang lebih rendah masih bermain kartu 10, J, Q, K dan A, tetapi yang membayar lebih tinggi sedikit berbeda. Ada karakter wanita pirang baru, sementara pemanah dan naga telah berubah tampilan. Prajurit masih membayar tertinggi untuk 3, 4 dan 5 dari jenis kombinasi pemenang.
Ada dua wild yang bisa jatuh kapan saja di base game. Ini adalah kapal dan liar biasa, dan keduanya selalu jatuh ditumpuk untuk menggantikan semua simbol standar untuk membantu membentuk kombinasi pemenang.
Bonus dan Jackpot
Kapal liar adalah simbol yang benar-benar membuat pengalaman slot online Anda di Age of the Gods God of Storms 2. Ketika mendarat, itu akan memicu Wild Wind Respins, yang merupakan fitur yang sama dari Age of the Gods God of Storms. Dewa Badai akan muncul sebagai bagian dari fitur respin, dan setelah setiap respin, akan meledakkan gulungan liar kapal yang ditumpuk satu posisi ke kiri. Respin berakhir ketika gulungan liar yang ditumpuk telah terlepas dari gulungan.
Salah satu perbedaan signifikan tentang Wild Wind Respins di sekuelnya adalah setiap kali gulungan liar yang ditumpuk ditiup satu gulungan ke kiri, jumlah baris gulungan akan bertambah satu. Mereka dapat memperluas hingga 6 baris, menjadikan jumlah garis pembayaran menjadi 90.
Salah satu hal yang kami rasa paling dirindukan oleh Age of the Gods God of Storms 2 adalah fitur tambahan, seperti fitur free spin. Dengan kemudahan di mana Anda dapat memicu Wild Wind Respins, Playtech Viking pasti mengira mereka sudah sangat murah hati. Pasti ada potensi kemenangan di sini, dan jika Anda terjebak dalam jackpot progresif, segalanya bisa menjadi sangat menguntungkan.

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content:
Jika Anda ingin mempelajari mekanisme permainan lotere online dan cara memenangkannya, maka Anda dapat menulis. Ini akan memberikan tips untuk memenangkan jackpot lotere instan online.
Alih-alih mencoba untuk menutupi beberapa permainan Lotere pada saat yang sama, strategi yang lebih terjangkau biasanya fokus hanya pada satu permainan selama satu periode. Alasan di balik ini sangat sederhana.
4- Tidak Ada Quick Pick Please-Apa pun yang Anda lakukan, jangan pergi Lotere Online mencoba menemukan tiket pick cepat. Bisa sepenuhnya beruntung dan biasanya mereka bukan pemenang. Turbin sangat rule of thumb adalah; jangan gunakan nomor favorit, seperti ulang tahun, hari jadi, dll. Tips rutin.
Tentu saja, pembayaran ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan game online Lotere lainnya tetapi ini kemungkinan akan menjadi yang paling mudah untuk dimenangkan. Untuk satu hal, Anda tidak perlu khawatir tentang mendapatkan kelimanya menjadi enam angka dengan benar dan dapat melakukannya karena dalam permainan khusus ini, tiga adalah jackpot!
Untuk meningkatkan peluang untuk memenangkan lotre, yang lain juga akan menggunakan angka yang disarankan dalam horoskop. Anda dapat mengamati, horoskop yang diterbitkan secara online membagikan angka keberuntungan. Angka-angka ini dihitung menggunakan metode yang diyakini banyak astrolog menunjukkan hasil yang baik dalam menentukan seberapa beruntung para seniman menggunakan angka-angka ini dalam undian. Jika Anda adalah orang yang percaya pada horoskop, maka adalah bijaksana untuk dapat angka yang disarankan sempurna di sini.
Anda tidak hanya dapat memeriksa angka secara online, fungsional daripada yang biasa juga banyak tips, statistik, dan trik permainan Anda yang dapat Anda temukan. Di mesin pencari satu situs, pemain lotere dapat memeriksa angka “panas” dan “dingin” yang sebenarnya dan seberapa sering mereka dimainkan. Togel Hongkong terdaftar di sana dapat memutuskan untuk menggunakan set nomor Anda berikutnya tetap.
Saya harap saya tidak perlu mengingatkan Anda lagi bahwa hal di atas adalah cara terbaik untuk memenangkan lotre. Ubah pola pembelian lotere Anda sekarang dan pasti akan melihat perbedaan dalam tidak ada kesempatan!


content:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp.431.002.256,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa pajak Maret 2008 sebesar Rp.431.002.256,00 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang berhubungan dengan ekualisasi peredaran usaha di PPh Badan dengan PPN kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan terdapat obyek PPN yang belum dilaporkan dan belum dipungut PPN-nya;
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp.431.002.256,00 yang berhubungan dengan ekualisasi peredaran usaha di PPh Badan dengan PPN kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan terdapat obyek PPN yang belum dilaporkan dan belum dipungut PPN-nya, bahwa koreksi ini hanya terkait penyerahan solar oleh Pemohon Banding yang tidak terutang PPN;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-099/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 28 Juli 2010 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN atas Peredaran Usaha yang berhubungan dengan PPh Badan sebesar Rp.431.002.256,00 dikarenakan Terbanding menghitung dengan ekualisasi peredaran usaha di PPh Badan dengan PPN kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan terdapat obyek PPN yang belum dilaporkan dan belum dipungut PPN-nya, dimana menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding atas objek PPN sebesar Rp.431.002.256,- yang berdasarkan Surat Nomor THU-0526 tanggal 23 Oktober 2012 terdiri dari:
Keterangan
Koreksi/tahun
Koreksi/masa
a. Pemakaian Fuel Sendiri
b. Fuel dipinjam pihak ketiga
c. Tidak bisa Pemohon Banding jelaskan
2.233.932.797
2.817.993.982
120.099.290
186.161.066
234.832.832
10.008.274
Jumlah
5.172.026.069
431.002.172
Dalam perincian yang diberikan Pemohon Banding terdapat selisih sebesar Rp.83,33,- (tidak material) dikarenakan dalam perincian tersebut Pemohon Banding kurang menghitung koreksi Terbanding sebesar Rp.1.000,- sebagai berikut:
Keterangan
Koreksi/tahun
Koreksi/masa
Koreksi menurut Terbanding
Koreksi menurut Pemohon Banding
5.172.027.069
5.172.026.069
431.002.256
431.002.172
Selisih
1.000
83
bahwa untuk menguatkan alasan koreksi fiskalnya Terbanding dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012 menyerahkan Surat Terbanding Nomor : S-7987/PJ.07/2012 tanggal 5 Oktober 2012. Dalam surat a quo Terbanding menyatakan :
bahwa selisih omset yang dihitung oleh Terbanding sebesar Rp.5.172.027.069,- adalah atas ekualisasi beberapa macam penyerahan, bukan hanya atas pemakaian fuel dan pengembalian fuel dari pihak ketiga sebagaimana alasan banding Pemohon Banding;
bahwa alasan banding Pemohon Banding tersebut tidak menjelaskan penyebab terjadinya selisih antara omset PPh dengan PPN;
bahwa Pemohon Banding selalu menyatakan atas pinjam-meminjam fuel dengan pihak ketiga tidak terdapat perjanjiannya;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dikenakan oleh Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp.431.002.256,00 yang berhubungan dengan ekualisasi peredaran usaha di PPh Badan dengan PPN kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan terdapat obyek PPN yang belum dilaporkan dan belum dipungut PPN-nya, bahwa koreksi ini hanya terkait penyerahan solar oleh Pemohon Banding yang tidak terutang PPN;
bahwa dalam sidang tanggal 26 Februari 2012 Pemohon Banding menyerahkan bukti- bukti dan dokumen yang meliputi :
Fotocopy bermaterai Akta Jual Beli atas KM “Bumasari I” Nomor 85 tanggal 28 Desember 2007 yang setelah diteliti telah sesuai dengan dokumen aslinya,
Fotocopy bermaterai Akta Jual Beli atas KM “Citra Harapan XI” Nomor 34 tanggal 16 Juni 2008 yang setelah diteliti telah sesuai dengan dokumen aslinya,
Detail Rekonsiliasi Perhitungan Total Koreksi Terbanding dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.5.172.026.069,00
bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012 menyerahkan Surat Pemohon Banding Nomor THU-0482 tanggal 9 Oktober 2012. Dalam suart a quo Pemohon Banding menyatakan :
bahwa atas koreksi positif atas DPP PPN Masa Pajak Januari — Desember 2008 sebesarRp.5.172.026.069,00 tersebut, sebesar Rp.2.233.932.797,00 merupakan pemakaian fuelatas kapal dengan nama Bumasari dan Cipta Harapan yang merupakan milik dari Perusahaan, yang dapat juga terlihat dalam daftar aktiva tetap perusahaan di laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dan Rp.2.817.993.982,00 yang merupakan pengembalian fuel yang dilakukan pihak ketiga dan bukan merupakan penyerahan oleh Perusahaan sehingga bukan merupakan objek PPN, namun atas koreksi sebesar Rp.120.099.290,00 Pemohon Banding tidak mengetahui detail koreksi positif ini;
bahwa Pemohon Banding mengharapkan Majelis Hakim untuk dapat membatalkan koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp.5.172.026.069,00 yang dibagi 12 masa pajak untuk masa pajak Januari-Desember 2008 sehingga menjadi DPP PPN Rp.431.002.256,00 untuk setiap masa menjadi NIHIL, karena pada dasarnya bukan merupakan Objek PPN;
bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012 menyerahkan Surat Pemohon Banding Nomor THU-0526 tanggal 23 Oktober 2012. Dalam suart a quo Pemohon Banding menyatakan :
bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas DPP PPN dengan jumlah total sebesar Rp 5.172.026.069 yang kemudian dibagi kedalam 12 masa pajak untuk masa pajak Januari-Desember 2008, sehingga DPP PPN tiap masa pajak adalah sebesar Rp 431.002.256;
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pemakaian solar LATI oleh LCT Bumasari dan LCT Cipta Harapan dimana pemakaian solar tersebut merupakan pemakaian fuel atas kapal Pemohon Banding sendiri dan telah Pemohon Banding buktikan dengan akta kepemilikan, sehingga bukan merupakan objek PPN;
bahwa arus jurnal pemakaian solar oleh kapal Pemohon Banding sendiri tersebut adalah sebagai berikut:
bahwa berdasarkan arus jurnal atas pemakaian solar oleh kapal Pemohon Banding tersebut, dapat dibuktikan bahwa tidak ada penyerahan fuel kepada pihak ketiga;
bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp 431.002.256 dibatalkan menjadi NIHIL;
bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap bukti-bukti dokumen dan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon Banding menjelaskan untuk pemakaian fuel sebesar Rp.186.161.066,00 merupakan pemakaian fuel sendiri yang digunakan untuk Kapal KM Bumasari sebesar Rp.112.766.916,00 dan untuk Kapal KM Cipta harapan sebesar Rp.73.394.151,00, dimana untuk 2 (dua) kapal tersebut merupakan aktiva tetap milik Pemohon Banding yang tercantum dalam Laporan Keuangan (Audited) Tahun 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tjiendradjaja dan Handoko Tomo;
bahwa Terbanding menyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti pendukung terkait pemakaian fuel untuk dipakai sendiri dan bukti kepemilikan kapal tidak pernah diberikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding pada saat pemeriksaan, sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUPdata tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas dokumen yang terdapat dalam berkas banding dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan secara autentik kepemilikan atas 2 (dua) buah kapal a quo yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Kapal Bumasari dengan Akta Notaris Raden Johanes Sarwono, SH Nomor : 85 tanggal28 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Kapal Cipta Harapan dengan Akta Notaris LiaCittawan Nanda Gunawan, SH Nomor 34 tanggal 16 Juni 2008;
bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding terbukti sebagai pemilik kedua kapal tersebut yaitu Kapal Bumasari yang diperoleh sejak Desember 2007 dan Kapal Cipta Harapan yang diperoleh sejak bulan Juni 2008;
bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut Majelis dapat meyakini bahwa atas pemakaian fuel untuk 2 (dua) kapal a quo milik Pemohon Banding tersebut sebesar Rp.186.161.066,00 bukan merupakan objek PPN sebagaimana dimaksud dalam UU PPN, sehingga Majelis berpendapat koreksi atas pemakaian fuel sendiri sebesar Rp.186.161.066,00 tidak dapat dipertahankan;
bahwa mengenai koreksi Terbanding sebesar Rp.234.832.832,00 menurut PemohonBanding adalah merupakan pengembalian solar (fuel) yang dipinjam oleh pihak ketiga;
bahwa menurut Terbanding, pernyataan Pemohon Banding bahwa fuel tersebut adalah pengembalian fuel yang dipinjam pihak ketiga tersebut hanya berdasarkan pernyataan lisan dari Pemohon Banding;
bahwa menurut Terbanding dalam proses uji bukti Pemohon Banding tidak pernah menunjukkan bukti apapun terkait koreksi Terbanding sebesar Rp.234.832.832,00;
bahwa menurut Terbanding tanpa didukung dengan adanya perjanjian pinjam meminjam fuel, Berita Acara Serah Terima fuel dan bukti pendukung lainnya yang terkait dengan pinjam meminjam fuel, Terbanding tidak dapat meyakini bahwa koreksi a quo adalah merupakan pinjam meminjam fuel sebagaimana pernyataan Pemohon Banding;
bahwa menurut Pemohon Banding koreksi sebesar Rp.234.832.832,00 merupakan pengembalian fuel yang dilakukan pihak ketiga dan bukan merupakan penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding, sehingga bukan merupakan objek PPN;
bahwa menurut Pemohon Banding untuk transaksi pinjam-meminjam, Pemohon Banding tidak membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang meminjam kepada Pemohon Banding. Hal tersebut biasa terjadi karena lokasi site yang terpencil dan keterbatasan solar, sehingga saat keadaan mendesak dan solar dibutuhkan dengan segera maka terjadilah transaksi pinjam-meminjam di site;
bahwa menurut Pemohon Banding pinjam-meminjam tersebut biasa dilakukan antar pemilik kapal, tidak dicatat dalam bentuk rupiah hanya volume dikarenakan harga solar berfluktuasi sangat cepat, sehingga pengembalian tidak dalam rupiah melainkan dalam bentuk volume;
bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana yang telah diubah terakhir (untuk sengketa aquo) dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha;
Dalam Penjelasan a quo, dijelaskan bahwa :
“Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud;
penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dari hasil pemeriksaan dalam persidangan serta penelitian atas dokumen-dokumen yang terdapat dalam berkas banding, dan bukti- bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa penyerahan solar (fuel) kepada pihak ketiga bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan penjelasannya, dengan demikian atas penyerahan a quo tersebut tidak terutang PPN, sehingga Majelis berpendapat koreksi atas penyerahan fuel kepada pihak ketiga sebesar Rp.234.832.832,00 tidak dapat dipertahankan;
bahwa atas koreksi Terbanding terkait dengan penyerahan solar (fuel) kepada pihak ketiga sebesar Rp.10.008.358,00, Pemohon Banding tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut maupun bukti-bukti pendukung, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa atas koreksi aquo tetap dipertahankan;
bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan bahwa dari jumlah koreksi DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp.431.002.256,00 untuk jumlah koreksi sebesar Rp.420.993.898,00 tidak dapat dipertahankan, dan sebesar Rp.10.008.358,00 tetap dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
MENIMBANG
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagai berikut:
DPP PPN menurut keputusan Terbanding Rp. 404.088.930.828,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp. 420.993.898,00
DPP PPN menurut Majelis Rp. 403.667.936.930,00
Pajak Keluaran menurut keputusan Terbanding Rp. 28.613.430.157,00
Koreksi Pajak Keluar yang tidak dapat dipertahankan Rp. 42.099.389,00
Pajak Keluaran menurut Majelis Rp. 28.571.330.768,00
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1074/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00307/207/08/091/10 tanggal 2 Agustus 2010, atas nama: PT. XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:
DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp.403.667.936.930,00
Pajak Keluaran Rp. 28.571.330.768,00
PPN Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 81.319.736.607,00
Jumlah PPN yang kurang (lebih) bayar (Rp. 52.748.405.839,00)
Kelebihan pajak yang sudah:
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 52.749.406.676,00
PPN yang kurang dibayar Rp. 1.000.837,00
Sanksi Administrasi :
http://www.pengadilanpajak.com
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Terkait
Kategori: 2014, Keputusan pengadilan pajak, PPN, PPnBM	| Tag: banding, bea dan cukai, hakim, keberatan, keputusan, keputusan mahkamah agung, keputusan pengadilan, Keputusan pengadilan pajak, ketetapan pajak, koreksi pajak, KUP, majelis, pajak, pajak penghasilan, PBB, Pengadilan Pajak, pph, PPN, PPnBM, sanksi, sanksi administrasi, sengketa pajak, tax, Terbanding, terima, tolak
Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46942/PP/M.I/16/2013 »
« Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46949/PP/M.II/16/2013
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Ketikkan komentar di sini...
Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:
Email (wajib) (Alamat takkan pernah dipublikasikan)
Nama (wajib)
Situs web
You are commenting using your WordPress.com account.	( Logout / Ubah )
You are commenting using your Twitter account.	( Logout / Ubah )
You are commenting using your Facebook account.	( Logout / Ubah )
Batal
Connecting to %s
Beri tahu saya komentar baru melalui email.
Beritahu saya pos-pos baru lewat surat elektronik.
Δ
Cari
Hubungi Kami :
Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :
Email ke :
info@indonesiantax.com
Whatsapp : 0852 8009 6200
Buat situs web atau blog di WordPress.com
Privasi & Cookie: Situs ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan menggunakan situs web ini, Anda setuju dengan penggunaan mereka.

warc-identified-content-language: ind

annotation: short_sentences header footer

label: fr

label: ms

label: en

label: ru


content:
Jasa konveksi tasikmalaya sudah cukup banyak saat ini. Jadi untuk menjumpai layanan ini pun terbilang mudah dilakukan. Terbukti saat ini untuk menemukan layanan ini anda bisa mencari secara langsung akan tetapi juga bisa secara online. Untuk layanan konveksi tasikmalaya online ini sendiri biasanya dapat anda akses selama 24 jam nonstop. Sehingga kapan pun anda tetap bisa melakukan kerja sama. Bahkan bagi anda yang memang tinggal jauh dari lokasi konveksi tasikmalaya ini tetap bisa melakukan pemesanan. Cara melakukan pemesanan ini mudah, anda tinggal menggunakan telepon yang terhubung di internet anda juga bisa melakukan kerja sama. Dengan layanan online ini juga anda tidak perlu terjun langsung ke pusat konveksi di tasikmalaya tersebut secara langsung. Sehingga dapat disimpulkan menggunakan layanan online ini membuat anda lebih hemat waktu, tenaga dan biaya pastinya. Jasa konveksi yang ada di tasikmalaya ini tidak hanya melayani pembuatan pakaian saja. Akan tetapi juga melayani produk konveksi lain. Untuk pakaian biasanya terdiri dari kaos, kemeja, jaket, hoodie, sweater dll. Sedangkan untuk produk lain ada masker, tas, topi, bendera dan lain – lain. Namun salah satu produk yang cukup familiar dan diminati saat ini adalah kaos.
Kriteria Jasa Konveksi Tasikmalaya Yang Terpercaya Serta Berpengalaman
Kaos memang menjadi salah satu pakaian yang cukup nyaman dan digemari oleh beberapa kalangan saat ini. Dimana peminat pakaian kaos ini tidak hanya datang dari anak – anak saja. Akan tetapi juga datang dari kalangan dewasa hingga remaja. Untuk model pakaian kaos yang dibuat oleh konveksi tasikmalaya ini memang cukup beragam. Mulai dari model kaos polo shirt, kaos raglan hingga kaos oblong. Biasanya kaos ini memang sering dipesan dalam jumlah banyak. Terutama kaos yang dipergunakan untuk keperluan kampanye dll. Selain digunakan untuk pakaian sehari – hari, kaos buatan konveksi tasikmalaya juga bisa digunakan untuk keperluan lain. Sebut saja seperti media promosi, media kampanye, seragam hingga di jual kembali. Dengan menggunakan layanan jasa konveksi ini sudah pasti anda akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Sebut saja seperti anda bisa membuat pakaian dengan desain sendiri. Tidak hanya itu anda juga bisa mendapatkan pakaian yang berkualitas. Mencari jasa konveksi tasikmalaya terbilang mudah dilakukan bukan. Dengan hadirnya layanan internet saat ini. Anda tinggal masuk ke laman google dan mengetikkan KW yang ingin anda cari. Kw ini seperti konveksi tasikmalaya ini. Dengan mengetikkan hal tersebut anda bisa mendapatkan banyak info layanan konveksi di tasikmalaya hanya dalam hitungan detik.
Meskipun mudah tetap anda tidak bisa begitu saja melakukan kerja sama begitu saja. Dimana anda memang harus selektif dan berhati – hati. Karena anda perlu tahu jasa konveksi tasikmalaya yang ada di internet ini. Tidak semuanya memiliki kualitas, pelayanan, reputasi seperti yang anda inginkan. Untuk anda yang sekarang ini masih kebingungan menentukan jasa konveksi yang bagus. Ada baiknya anda simak beberapa kriteria terkait jasa konveksi berkualitas diantaranya:
Mampu memberikan pelayanan terbaik
Jasa konveksi tasikmalaya yang bagus tentu saja mampu memberikan pelayanan yang baik serta maksimal kepada semua konsumennya. Pelayanan yang baik ini berupa sikap yang ramah, sopan, respons cepat dan dapat memberikan anda solusi. Bahkan pelayanan yang baik ini tidak hanya diberikan pada awal pemesanan saja. Sebaliknya pemberian sikap dengan pelayanan yang baik ini diberikan sejak awal hingga barang sampai ke tangan anda. Bahkan saat nada melakukan konsultasi ini, anda akan di layani dengan baik.
Memiliki alamat dan contact person yang jelas
Jasa konveksi tasikmalaya yang terbaik juga memiliki alamat jelas dengan kontak yang jelas juga. Hal ini tentu saja membantu konsumen untuk menemukan alamat jasa konveksi tersebut. Alamat yang diberikan pun sudah jelas dan mudah di lacak melalui google maps. Tidak hanya di situ saja, untuk nomor telepon yang anda terima ini dapat anda hubungi kapan saja. Sehingga ketika anda berencana untuk melakukan survey. Anda bisa melakukan janji temu dahulu. Sehingga anda bisa bertemu dengan owner secara langsung.
Sudah berpengalaman
Layanan konveksi tasikmalaya yang bagus sudah pasti memiliki pengalaman yang banyak. Pengalaman yang didapat tentu saja tidak terlepas dari lamanya jasa konveksi ini beroperasi. Sehingga saat anda mencari jasa konveksi yang berpengalaman. Bisa anda lihat dari jasa konveksi tersebut beroperasi. Sehingga disimpulkan makin lama jasa konveksi tersebut berdiri sudah pasti semakin bagus. Selain itu jasa konveksi yang berpengalaman di tandai dengan banyaknya konsumen yang melakukan kerja sama.
Kualitas hasil produksinya terbaik
Dari segi kualitas produksi yang diberikan oleh konveksi tasikmalaya ini pun maksimal dan bagus. Sehingga konsumen akan mendapatkan baju yang sesuai dengan kebutuhan. Konsumen yang ingin tahu kualitas pakaian seperti apa. Dapat dilihat dari pakaian yang dibuat. Jika anda menemukan pola jahitan yang awet, rapi dan tidak renggang. Serta pakaian baju tercetak jelas dengan bahan berkualitas. Sudah pasti produk pakaian yang anda buat ini awet dan bisa digunakan jangka panjang.
Harga yang ditawarkan terjangkau
Jika anda bekerja sama dengan jasa konveksi tasikmalaya yang bagus. Sudah pasti harga yang anda dapatkan dari pakaian yang di produksi ini terjangkau. Jika anda mendapatkan pakaian murah, lebih baik anda patut curiga. Terutama dari segi kualitas yang diberikan. Jika memang kualitas yang diberikan memang sepadan. Anda bisa mempertimbangkan lagi layanan tersebut.
Konveksi Tasikmalaya Yang Terbaik Bisa Anda Temukan Di Amanah Garment
Saat ini untuk menjumpai konveksi tasikmalaya ini memang terbilang mudah. Faktanya yang paling sulit adalah menemukan jasa konveksi yang berkualitas serta terpercaya. Bagi anda yang saat ini masih kesulitan mendapatkan jasa konveksi tasikmalaya yang berpengalaman serta terpercaya. Lebih baik anda bekerja sama dengan Amanah Garment. Dengan menggunakan layanan kami ini sudah pasti anda akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Sebab jasa konveksi Amanah Garment sendiri sudah berpengalaman serta Amanah. Karena konveksi Amanah Garment ini sendiri berdiri sejak tahun 2009. Sehingga sudah 11 tahun dalam menjalankan bisnis ini. Jadi untuk kualitas, pelayanan serta pengalaman yang kami miliki tidak perlu diragukan lagi. Hal ini sudah pasti dapat anda lihat dari hasil pakaian yang kami buat. Yakni jahitan pakaian yang rapi, sablon tercetak jelas dan bahkan penggunaan bahan berkualitas. Konveksi tasikmalaya Amanah Garment kami ini juga terdiri dari 3 pabrik dan 100 karyawan lebih. Sehingga kami mampu menyelesaikan pesanan dengan cepat. Untuk pemesanan di konveksi Amanah Garment ini sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Yakni secara langsung atau melakukan pemesanan secara online. Meskipun begitu anda tetap bisa berkonsultasi. Jadi jangan ragu menjadikan Amanah Garment sebagai konveksi tasikmalaya anda dan dapatkan penawaran menariknya di sini.