content:
STRAFMAAT DI UJUNG PALU MAJELIS HAKIM KASASI (MENANTANG KEBERANIAN PARA YANG MULIA UNTUK MENGEMBALIKAN SANG JUDEX JURIS KE PERADUAN YANG SEHARUSNYA) – Kanggurumalas
Skip to content
Menu
Beranda
Renungan & Pandangan Si Kangguru
Hukum
Musik
Tentang Saya
Kanggurumalas
Seekor kangguru pemalas perenung Indonesia
STRAFMAAT DI UJUNG PALU MAJELIS HAKIM KASASI (MENANTANG KEBERANIAN PARA YANG MULIA UNTUK MENGEMBALIKAN SANG JUDEX JURIS KE PERADUAN YANG SEHARUSNYA)
Posted on 8 April 2016 8 April 2016 by kanggurumalas in Hukum
Pada tanggal 1 Maret 2016 kemarin, bertempat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Mahkamah Agung, yang diwakili oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2015, yang berisikan tentang capaian-capaian Mahkamah Agung dalam berbagai bidang, seperti manajemen perkara, produk-produk hukum, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak isi Laporan Tahunan tersebut, penulis sangat tertarik melihat ke bagian “landmark decision”, yang mana bagian ini berisi putusan-putusan yang menurut Mahkamah Agung adalah putusan-putusan yang penting, atau dalam sepahaman penulis ketika membaca putusan-putusan tersebut, adalah putusan-putusan yang memiliki kaidah-kaidah hukum yang penting dalam praktik peradilan. Ada 12 (dua belas) putusan yang dianggap landmark decision oleh MA pada tahun 2015 ini. Kalau pembaca ingin mengetahuinya, secara singkat, bisa dilihat disini. Kalau mau lebih lengkap lagi, silahkan tunggu versi lengkapnya, semoga Laporan Tahunan Tahun 2015 ini diunggah oleh MA dalam website nya seperti yang dilakukan dengan Laporan Tahunan MA 2014.
Dari 12 putusan tersebut, ada satu putusan yang sangat menarik perhatian penulis disini, yaitu Putusan Kasasi Nomor 285K/PID.SUS/2015 (disini) atas nama Terdakwa Mantan Gubernur Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E., dalam perkara suap kepada Mantan Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Ada 1 (satu) hal yang membuat penulis sangat tertarik dengan putusan tersebut, dimana Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa putusan judex facti tidak mempertimbangkan benar-benar mengenai hal-hal relevan yang dilakukan Terdakwa dan kurang mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi Terdakwa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga judex juris kemudian memperberat pemidanaan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara menjadi 7 tahun dari 4 tahun, pidana denda menjadi Rp. 200.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan dari Rp. 200.000.000,- subsidair 5 bulan kurungan, dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa:
“Berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah wewenang judex facti, akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebut pernah disimpangi dalam putusan MA No. 47K/Pid/1979 tangal 7 Juni 1982. Kejahatan korupsi oleh Undang-Undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup sehingga dengan kedudukan terdakwa sebagai pemegang kekuasaan publik yang melakukan korupsi politik serta berupaya mempengaruhi putusan hakim Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan sifat berbahayanya kejahatan tersebut. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan harus memadai ditinjau baik dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif.”
Sebelumnya, perlu penulis jelaskan bahwa putusan Kasasi ini berawal dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratrus juta rupiah), yang apabila tidak dibayar, diganti dengan dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Terdakwa sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dan dalam putusannya Nomor 72/PID/TPK/2014/PT.DKI., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Lalu, Atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini, Penuntut Umum dan Terdakwa kembali sama-sama mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
Terkait pemberatan pemidanaan oleh Majelis Hakim Kasasi di atas, dalam putusan tersebut, Pemohon Kasasi I, yaitu Penuntut Umum dari KPK mendalilkan bahwa Judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum dan tidak cukup mempertimbangan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman buat Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan. Penuntut Umum KPK mendalilkan bahwa dalam menjatuhkan putusan a quo, judex facti tidak berpedoman kepada beberapa ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi, seperti Penjelasan Umum UU 31/1999 alinea kedua, Penjelasan Umum UU 20/2001 alinea kedua, dan Pembukaan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2006, alinea kesatu dan ketiga, sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan UU PTPK dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Selain itu, putusan judex facti yang terlalu ringan tersebut juga tidak sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/ Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang di dalamnya memuat kaidah hukum tentang Pemidanaan yang proporsional, karena pemidanaan yang tidak proporsional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan represi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut. Penuntut Umum KPK menambahkan bahwa walaupun pembentuk Undang-Undang, Doktrin dan Yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada Hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam menetapkan atau menjatuhkan hukuman (pidana), maka sepatutnyalah Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak hanya untuk kepentingan pembinaan Terdakwa semata, melainkan seharusnya Majelis Hakim juga memperhatikan kepentingan Masyarakat dan Negara.
Atas alasan-alasan tersebut, dikarenakan perbuatan Terdakwa sesungguhnya merupakan tindak pidana yang sangat serius, dan oleh karenanya sejalan dengan semangat untuk melakukan pemberantasan Korupsi dengan “extra ordinary methode“, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan tidak terlalu ringan.
Atas 2 (dua) dalil Penuntut Umum KPK/Pemohon Kasasi I tersebut, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (judex jurist) berpendapat, yang pada intinya, sebagai berikut:
Putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan penjara tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif, dan tidak memberikan efek jera;
Perbuatan Terdakwa merusak tatanan, harkat, dan martabat bangsa dan Negara, karena telah menyuap seorang hakim Konstitusi yang adalah pengawal konstitusi, padahal Terdakwa juga, dalam jabatannya sebagai Gubernur, seharusnya adalah pengawal konstitusi;
Judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan yang dilakukan Terdakwa, yaitu perbuatan Terdakwa aktif mempengaruhi Akil Mochtar untuk memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi, dimana Majelis Hakim menilai, tanpa turut serta Terdakwa, maka peristiwa penyuapan tersebut tidak akan terjadi;
Judex facti kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) karena kurang mempertimbangkan hal yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
Perlu kita pahami bersama, bahwa pada dasarnya, menurut Pasal 253 KUHAP, seperti yang sudah disebutkan pula dalam putusan di atas, bahwa kewenangan judex juris adalah yang berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Menurut Pasal 30 ayat (1) UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung pada tahap kasasi adalah membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan yang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Dari aturan-aturan ini, kita dapat melihat dengan jelas, bahwa pada dasarnya menilai kurang pertimbangan hukum tentang berat ringan hukuman bukan merupakan objek pemeriksaan pada tahap kasasi, atau dengan kata lain, bukan kewenangan MA, sehingga seharusnya MA tidak bisa memeriksa pengajuan kasasi dengan alasan tersebut, termasuk dalam perkara ini. Faktanya, (setidaknya) dalam perkara Ratu Atut, MA “menerabas” aturan ini dengan menerima berat ringan hukuman sebagai objek pemeriksaan kasasi, kemudian memperberat pemidanaan terhadap Ratu Atut. Apabila kita membaca kembali kaidah hukum dalam putusan tersebut di atas, maka alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam “menerabas” ketentuan tersebut, sehingga berat ringan hukuman dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi, adalah adanya kaidah yang memperbolehkan hal tersebut berdasarkan putusan MA Nomor 47K/KR/1979 tangal 7 Juni 1982. Mari kita telaah bersama putusan tersebut.
Putusan tersebut “lahir” karena adanya pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 15/1977 tanggal 7 April 1977, dimana putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut mengurangi pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Samarinda terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dari 7 ½ tahun menjadi 2 tahun 8 bulan, dimana pengurangan tersebut tidak disertai pertimbangan dan tidak memadai bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif. Majelis Hakim Kasasi yang menyidangkan perkara tersebut, menerima alasan tersebut dan menyatakan bahwa pada dasarnya berat ringan hukuman adalah kewenangan Judex Facti. Namun, apabila terdapat pengurangan hukuman sedemikian rupa yang dilakukan tanpa alasan dan pertimbangan, maka dapat menjadi kewenangan Judex Juris.
Apabila kita cermati, kaidah hukum dalam putusan Kasasi Nomor 47K/Pid/1979 ini tidak hanya menggariskan ketentuan bahwa berat ringan hukuman dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi, atau dengan kata lain, menjadi kewenangan judex juris, namun disertai syarat dimana agar berat ringan hukuman dapat menjadi kewenangan judex juris, maka harus terdapat keadaan berupa pengurangan hukuman sedemikian rupa yang dilakukan tanpa alasan dan pertimbangan. Sekarang mari kita lihat kembali ke putusan Nomor 285K/PID.SUS/2015. Pertanyaannya adalah apakah ada kondisi dimana terdapat pengurangan hukuman yang sedemikian rupa yang dilakukan tanpa alasan dan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga berat ringan hukuman dalam kasus ini dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi berdasarkan putusan Nomor 47K/Pid/1979?
Jawabannya Tidak. Seperti yang sudah penulis jabarkan di atas, bahwa dalam perkara Ratu Atut, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan menjatuhkan pemidanaan sama dengan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, bukan mengurangi hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta sedemikian rupa tanpa alasan dan pertimbangan. Dalam perkara ini, tampak terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi hanya menggunakan sebagian kaidah Putusan No. 47K/Pid/1979 sebagian, yaitu terbatas pada kaidah “berat ringan hukuman dapat menjadi kewenangan judex juris” untuk kemudian menyatakan bahwa Majelis Hakim tersebut berwenang memeriksa berat ringan hukuman pada tahap kasasi tanpa mempertimbangkan kaidah lainnya, yaitu “adanya pengurangan hukuman yang sedemikian rupa tanpa alasan dan pertimbangan”. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya kaidah dalam putusan Nomor 47K/Pid/1979 tidak dapat dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim Kasasi perkara Nomor 285K/PID.SUS/2015 karena memiliki kondisi perkara yang berbeda.
Melihat kepada hal-hal di atas, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah sebenarnya judex juris, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, memiliki kewenangan untuk menilai berat ringan hukuman (strafmaat)? Apakah judex juris memiliki kewenangan untuk mengubah (memperingan atau memperberat) pemidanaan terhadap Terdakwa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lihat bersama bagaimana para Majelis Hakim Kasasi menyikapi hal ini dalam putusan-putusannya. Dari beberapa putusan yang berhasil penulis kumpulkan, terlihat jelas bahwa sikap Majelis Hakim Kasasi dalam memandang strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi dan menolak strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi. Putusan-putusan inilah yang nantinya akan penulis jabarkan lebih lanjut dalam tulisan ini. Perlu penulis jelaskan sebelumnya bahwa dalam menjabarkan putusan-putusan kasasi ini nantinya, penulis hanya akan langsung mengacu kepada kaidah hukum dalam putusan tersebut sebagai dasar penerimaan/penolakan strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi.
Putusan-putusan yang menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi.
Berdasarkan data yang sejauh ini penulis kumpulkan, putusan-putusan kasasi yang menerima strafmaat menjadi objek pemeriksaan kasasi dapat dibagi berdasarkan kaidah hukum/alasan penerimaan tersebut, antara lain:
Terdapat Pengubahan (Pengurangan Atau Penambahan) Berat Ringan Pemidanaan Tanpa Alasan Dan Pertimbangan
Putusan kasasi pertama yang masuk kategori ini adalah Putusan Kasasi No. 47K/Pid/1979, dengan kaidah bahwa strafmaat pada dasarnya adalah kewenangan judex facti yang pemeriksaannya tidak tunduk pada kasasi, namun apabila terdapat pengurangan hukuman sedemikian rupa tanpa dan alasan pertimbangan, maka strafmaat dapat menjadi objek kasasi. Selanjutnya, Putusan Kasasi No. 1168K/Pid/2000 dimana Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa Mahkamah Agung berwenang memperbaiki dan mengubah tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) karena Mahkamah Agung menilai Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu Pengadilan Tinggi memperbaiki dengan cara “memperberat pidana” putusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan dan alasan-alasan konkrit yang menjadi dasar untuk memperberat hukuman.
Selanjutnya, kaidah ini dapat pula ditemukan pada Putusan Kasasi No. 903K/Pid.Sus/2011, dimana Majelis Hakim Kasasi menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangan tingkat banding membenarkan seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri, mempersalahkan Terdakwa melanggar pasal dakwaan, tetapi pidananya diringankan tanpa alasan yang tepat. Dalam perkara ini, MA menaikkan hukuman dari pidana penjara 9 bulan menjadi 1 tahun 6 bulan dan pidana denda dari Rp. 3.000.000 sub 3 bulan menjadi Rp. 5.000.000 sub 3 bulan, yang adalah vonis pada Pengadilan Negeri.
Putusan lain dengan kaidah ini adalah Putusan Kasasi No. 1488K/Pid/2012, dimana Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam mengurangi hukuman, tidak memberikan pertimbangan secara yuridis mengenai alasan-alasan pengurangan pemidanaan tersebut, sehingga pertimbangan seperti itu dipandang kurang cermat (onvoldoende gemotiveerd), sehingga dapat dikesampingkan. Selain itu, pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari pidana minimum. Dalam perkara ini, MA menaikkan hukuman dari pidana penjara 2 tahun menjadi 5 tahun dan pidana denda dari Rp. 500 juta sub 1 bulan menjadi Rp. 500 juta sub 3 bulan, yang adalah vonis pada Pengadilan Negeri.
Tidak/Kurang Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Meringankan dan/atau Memberatkan
Putusan yang masuk kategori ini adalah Putusan Kasasi No. 24K/Pid/1984 dimana Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak memuat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam putusannya dan tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Dalam perkara ini, selain menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi, MA juga menambah hukuman yang dijatuhkan judex facti dari 1 tahun 6 bulan menjadi 6 tahun.
Kemudian, pada tahun 2007, terdapat Putusan Kasasi No. 817K/Pid.Sus/2007, dimana Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusanya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dan sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta yang memberatkan Terdakwa atau hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Majelis Hakim Kasasi menerima dalil tersebut dan menjadikan strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi dengan berpendapat bahwa Judex Facti hanya mengedepankan hal-hal yang meringankan saja, tanpa memperhatikan hal-hal yang memberatkan, sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili diri sendiri. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Kasasi menaikkan pidana penjara yang dijatuhkan oleh judex facti kepada Terdakwa, dari 7 bulan penjara menjadi 2 tahun penjara.
Pemidanaan Yang Dijatuhkan Tidak Proporsional Dan Bertentangan Dengan Prinsip Dan Tujuan Pemidanaan Yaitu Koreksi, Edukasi, Prepeventif Dan Represif, Kurang Mempertimbangkan Berat Ringannya Hukuman, Atau Tidak Sebanding dan Selaras Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan
Kaidah ini dapat ditemukan pada Putusan Kasasi No. 828K/Pid/1984 dimana Majelis Hakim Kasasi (judex juris) menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi dan menyatakan bahwa putusan Judex Facti harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya dengan alasan karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya hukuman. Kemudian, dapat ditemukan pula pada Putusan Kasasi No. 143K/Pid/1993, dimana Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa pada prinsipnya, tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Judex Facti sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi, meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat mengubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prepeventif dan represif mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut.
Selanjutnya, pada tahun 2003, ada Putusan Kasasi No. 830K/Pid/2003 dimana Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum) pada perkara ini merasa bahwa hukuman 4 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi adalah tidak selaras dan sebanding dengan tindak pidana pidana yang terbukti, yaitu korupsi, yang diancam maksimum pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Kasasi berpendapat untuk menerima permohonan tersebut (menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi) dengan pertimbangan:
“Amar putusan Judex Facti dapat diubah mengenai kualifikasi kejahatan serta hukumannya apabila pidana yang dijatuhkan tidak selaras dan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Seharusnya, Judex Facti memberikan hukuman bersifat edukatif dan preventif serta sepatutnya setimpal dengan perbuatan yang terbukti tersebut.”
Dalam perkara ini, Majelis Hakim Kasasi menaikkan hukuman dari pidana penjara selama 4 tahun menjadi 8 tahun.
Selanjutnya adalah Putusan Kasasi No. 285K/Pid.Sus/2015, yang sudah penulis jabarkan sebelumnya di atas, dimana Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (detterent effect). Selain itu, putusan judex facti dinilai kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Dalam perkara ini, MA menaikkan hukuman yang dijatuhkan oleh PN, yang dikuatkan oleh PT, yaitu pidana penjara selama 4 tahun menjadi 7 tahun, pidana denda dari 200 juta sub 5 menjadi 200 juta sub 6 bulan. Putusan ini juga menambahkan pemidanaan berupa pencabutan hak untuk dipilih jabatan publik.
Selain 3 kategori di atas, ada 1 putusan kasasi yang menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi dengan alasan bahwa putusan judex facti tidak setimpal dengan kerugian yang diderita oleh korban, yaitu Putusan Kasasi No. 1849K/Pid/2012. Dalam perkara ini, MA mengubah pemidanaan, yaitu pidana penjara 1 tahun 8 bulan yang dijatuhkan oleh PN dan dikuatkan PT menjadi pidana bersyarat dimana Terdakwa harus membayar kerugian yang diderita korban senilai Rp. 80 juta dalam waktu 3 bulan setelah putusan BHT, yang apabila tidak dibayar dalam 3 bulan, maka Terdakwa akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun.
Selain putusan-putusan di atas, ada beberapa putusan yang pada masing-maisng perkara menyatakan menolak strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi. Namun, apabila diperhatikan lebih lanjut, pada dasarnya, Majelis Hakim Kasasi pada perkara-perkara tersebut menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi dengan syarat-syarat/kaidah-kaidah hukum tertentu, yang mana dalam perkara tersebut, syarat-syarat/kaidah-kaidah hukum tersebut tidak terpenuhi, sehingga strafmaat dalam perkara tersebut ditolak menjadi objek pemeriksaan kasasi. Beberapa putusan tersebut antara lain:
Putusan Kasasi No. 53K/Kr/1980
Putusan ini bermula dari pengajuan Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang mendalilkan bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi, yaitu 2 Tahun, cukup berat mengingat usia pengaju kasasi (Pemohon Kasasi) sudah lanjut. Atas dalil ini, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa mengenai ukuran hukuman adalah kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk kepada Judex Juris, kecuali ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.
Putusan Kasasi No. 535K/Pid/1982
Dalam perkara ini, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa ukuran hukuman adalah memang kewenangan penuh Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa.
Putusan Kasasi No. 57K/Pid/1983
Putusan ini bermula dari pengajuan Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang merasa putusan Pengadilan Tinggi yang menaikkan pidana denda dari yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, yaitu dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 300.000, adalah terlalu berat mengingat pemohon hanya pengusaha kecil. Atas hal ini, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa besar kecilnya denda adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali jika denda yang dijatuhkan melampaui batas maksimum yang diatur undang-undang.
Putusan Kasasi No. 797K/Pid/1983
Putusan ini bermula dari pengajuan Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pemidanaan Pengadilan Negeri, dari pidana penjara selama 8 bulan dikurangi masa penahanan, menjadi 8 bulan tanpa penahanan, adalah terlalu berat, karena pemohon masih memiliki 8 orang anak yang harus diasuh. Atas dalil ini, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, termasuk besar kecilnya denda. Akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan Undang-Undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi.
Putusan Kasasi No. 1380K/Pid/2012
Putusan ini bermula dari pengajuan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) yang mendalilkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya dan putusan Judex Facti tidak memuat alasan-alasan yang jelas dalam menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa. Atas dalil ini, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Putusan Kasasi No. 1624K/Pid/2012
Putusan ini bermula dari pengajuan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) yang mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Negeri dirasa masih belum sesuai karena tidak akan membuat Terdakwa atau orang lain yang berniat untuk melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa menjadi jera, karena tindakan Terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan juga hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang diputuskan setengah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yaitu 4 (empat) tahun penjara, sehingga timbul pemikiran oleh masyarakat kalau pengguna Narkoba tidak akan dihukum berat yang dapat menimbulkan generasi muda akan lebih banyak mengkonsumsi Narkoba dan sudah barang tentu akan merusak generasi yang akan datang. Atas dalil ini, Majelis Hakim Kasasi menolak dalil tersebut dengan berpendapat bahwa berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup.
Putusan Kasasi No. 1253K/Pid/2013
Putusna ini bermula dari pengajuan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) yang mendalilkan bahwa dengan menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa tentu tidak memberikan efek jera dan tidak mendidik bagi Terdakwa serta tidak memberi rasa keadilan khususnya pihak korban yang telah mengalami sakit akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meninju kepala korban beberapa kali hingga korban mengalami benjol di kepala. Atas dalil ini, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup.
Putusan-putusan yang menolak strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi
Dari putusan-putusan yang telah penulis kumpulkan, hampir seluruh putusan kasasi menolak strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi menggunakan kaidah hukum yang sama, yaitu berat ringan hukuman (strafmaat) adalah kewenangan judex facti yang pemeriksaannya tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Kaidah ini dapat dilihat dalam beberapa putusan kasasi, yaitu Putusan Kasasi No. 857K/Pid/1982, No. 1432K/Pid/1999, No. 1071K/Pid/2006, No. 2579K/Pid/2007, No. 1517K/Pid/2008, No. 1464K/Pid/2012, No. 807K/Pid/2013, No. 582K/Pid/2014, dan No. 564K/Pid/2015.
Dalam beberapa putusan, kaidah hukum yang dipakai untuk menolak strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi adalah masalah berat ringan hukuman merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.
Kaidah ini dapat ditemukan dalam Putusan Kasasi No. 106K/Pid/2012, dimana pada perkara tersebut, Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) mendalilkan bahwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 9 (sembilan) hari yang dijatuhkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terlalu ringan. Putusan lain yang didalamnya terdapat kaidah hukum ini adalah Putusan Kasasi No. 1470K/Pid.Sus/2013, dimana Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) mendalilkan bahwa Putusan Judex Facti harus dibatalkan karena putusan-putusan tersebut dikeluarkan dengan dilandasi penerapan hukum yang salah, putusan yang kurang mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd), dan melanggar azas Audi et Alteram Partem.
Apabila kita cermati bersama kaidah-kaidah hukum dalam putusan kasasi di atas, maka kita akan dapat melihat bahwa pada dasarnya, hampir di seluruh putusan-putusan kasasi di atas menyebutkan bahwa berat ringan hukuman adalah kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, atau dalam bahasa yang lain dapat penulis sebutkan sebagai “berat ringan hukuman adalah kewenangan judex facti dan bukan merupakan kewenangan judex juris”. Tidak hanya dalam putusan-putusan kasasi yang menolak strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi, namun juga yang menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi. Menurut penulis, hal ini menunjukkan, pada dasarnya, para Hakim Agung yang menjadi Majelis Hakim Kasasi menyepakati bahwa mengenai berat ringan hukuman adalah kewenangan judex facti dan bukan kewenangan judex juris atau bukan merupakan objek pemeriksaan kasasi. Baru kemudian, beberapa Hakim Agung memberikan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi syarat untnuk mengecualikan kaidah hukum tersebut. Pertanyaannya adalah apakah keadaan-keadaan tertentu tersebut memang dapat menjadi pengucualian, sehingga strafmaat dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi? Pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah pada dasarnya strafmaat dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi?
Menurut pendapat penulis, strafmaat dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi, namun hanya terbatas dengan syarat bahwa alasan permohonan kasasi mengenai strafmaat yang diajukan wajib memenuhi syarat-syarat objek pemeriksaan kasasi menurut peraturan perundang-undangan, yaitu yang berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pertanyaannya kemudian, alasan-alasan permohonan kasasi seperti apakah yang memenuhi syarat objek pemeriksaan kasasi, sehingga dapat membuat strafmaat menjadi objek pemeriksaan kasasi? Adakah dari keadaan-keadaan/kaidah-kaidah hukum dalam putusan-putusan kasasi di atas yang dapat dijadikan alasan tersebut?
Kalau kita melihat bersama pada putusan-putusan kasasi di atas, maka menurut penulis, keadaan-keadaan/kaidah-kaidah hukum yang dapat menjadi alasan untuk menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi adalah:
Adanya hukuman yang dijatuhkan kurang dari ancaman pidana minimum atau melebihi ancaman pidana maksimum;
Adanya penjatuhan hukuman yang tidak diatur undang-undang;
Putusan judex facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan;
Terdapat pengubahan (pengurangan atau penambahan) berat ringan pemidanaan oleh Pengadilan Tinggi atas putusan Pengadilan Negeri tanpa alasan dan pertimbangan dalam putusan judex facti.
Menurut penulis, alasan-alasan ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai syarat objek pemeriksaan kasasi, yaitu judex facti telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau dengan kata lain, telah melakukan kesalahan penerapan hukum, sehingga apabila diajukan sebagai dasar permohonan kasasi atas strafmaat, maka strafmaat dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi. Untuk alasan nomor 1 dan 2, jelas alasan-alasan tersebut telah memenuhi syarat bahwa judex facti telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya. Untuk alasan nomor 3, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga dapat dipastikan telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh judex facti. Untuk alasan nomor 4, apabila hal tersebut terjadi, maka Majelis Hakim judex facti telah melanggar Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pada intinya, Hakim dalam putusannya harus menyertakan alasan, dasar, dan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan tersebut, yang penulis artikan bahwa alasan, dasar, dan pertimbangan tersebut harus ada untuk setiap hal yang diputus dalam putusan tersebut, termasuk apabila judex facti mengubah pemidanaan tanpa disertai alasan, dasar, dan pertimbangan, sehingga putusan tersebut memenuhi syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim judex facti yang memutus perkara tersebut. Selain itu, alasan-alasan ini masih berada dalam konteks memeriksa penerapan hukum putusan judex facti, yang adalah fungsi dari kasasi sebagai judex juris yang sebenarnya.
Dari hasil diskusi penulis dengan peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, penulis meyakini ada 1 alasan lagi yang dapat digunakan agar strafmaat dapat dijadikan objek pemeriksaan kasasi, yaitu adanya penjatuhan pidana dalam suatu putusan yang memiliki perbedaan (disparitas) yang mencolok dengan putusan lainnya untuk keadaan perkara yang sama atau hampir sama. Misalnya, ada 1 perkara pencurian ayam di sebuah peternakan yang memiliki ayam ternak sebanyak 500 ekor yang dilakukan oleh 2 orang. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka 1 KUHP dan dijatuhi pidana 5 tahun penjara. Kemudian, ada perkara lain, yaitu pencurian ayam di sebuah peternakan yang memiliki ayam ternak sebanyak 450 ekor yang dilakukan oleh 3 orang. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menytakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka 1 KUHP dan dijatuhi pidana 1 tahun penjara. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa terdapat peristiwa atau keadaan yang hampir sama namun putusan yang dijatuhkan memiliki amar yang mencolok.
Apabila perkara-perkara tersebut diajukan ke tahap kasasi, menurut pendapat penulis, maka Majelis Hakim kasasi harus menentukan pemidanaan mana yang lebih tepat agar putusan tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim lain apabila mengadili perkara dengan peristiwa/keadaan yang serupa. Disini Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga kesatuan hukum melalui fungsi kasasi sehingga disparitas pemidanaan yang terjadi dapat dihilangkan. Penghilangan disparitas pemidanaan disini sangatlah penting mengingat hal tersebut dapat berakibat kepada ketidakpastian hukum dimana apabila disparitas pemidanaan tersebut masih terjadi, maka terdapat potensi penjatuhan pemidanaan yang didasari kepentingan-kepentingan beberapa pihak, yang apabila terhadap pihak yang memiliki kepentingan yang “baik”, maka akan dijatuhi pemidanaan yang sangat ringan, sedangkan bagi pihak yang tidak memiliki kepentingan atau kepenitngan yang bertentengan dengan Majelis Hakim, maka akan dijatuhi pemidanaan yang sangat berat. Apabila disparitas pemidanaan ini dihilangkan, maka akan menghilangkan pula potensi penjatuhan pemidanaan berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu karena pemidanaan yang dijatuhkan tidak akan jauh berbeda, sehingga percuma untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu tersebut.
Lalu, bagaimana dengan keadaan-keadaan/kaidah-kaidah hukum lain dalam putusan-putusan kasasi di atas? Menurut penulis, kaidah-kaidah hukum lainnya tidak dapat dijadikan alasan agar strafmaat menjadi objek pemeriksaan kasasi. Perlu kita pahami bersama bahwa pada dasarnya strafmaat adalah hasil penilaian Majelis Hakim terhadap fakta-fakta dalam (pembuktian) persidangan dimana penilaian atas fakta persidangan tersebut adalah kewenangan judex facti, bukanlah kewenangan judex juris (lihat kaidah hukum dalam Putusan Kasasi No. 106K/Pid/2012 di atas). Apabila kita melihat bersama pada kaidah-kaidah hukum lainnya di atas, yaitu pemidanaan yang dijatuhkan tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan seperti koreksi, edukasi, preventif dan represif; kurang mempertimbangkan berat ringannya hukuman; kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; tidak sebanding dan selaras dengan tindak pidana yang dilakukan; tidak setimpal dengan kerugian yang diderita oleh korban; atau alasan lainnya, menurut penulis, kaidah-kaidah tersebut sudah masuk ke dalam ranah penilaian fakta hasil pembuktian persidangan. Secara logis (setidaknya logika penulis), apabila judex juris menyatakan alasan-alasan tersebut di atas, maka judex juris telah menguji penilaian fakta pembuktian yang dilakukan oleh judex facti dengan cara ikut menguji ulang fakta persidangan pada tahap pembuktian, bukan dengan cara menilai penerapan hukum yang dilakukan judex facti untuk kemudian ditentukan apakah tepat atau tidak.
Selain itu, apabila kita perhatikan lebih lanjut putusan-putusan kasasi di atas, maka “pintu masuk” untuk menyatakan bahwa strafmaat dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi adalah judex facti telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Pertanyaannya adalah apakah kurang pertimbangan adalah kesalahan dalam penerapan hukum? Pertama, mari kita definisikan terlebih dahulu keadaan apa yang disebut dengan “kesalahan dalam penerapan hukum”. Berdasarkan tulisan Lilik Mulyadi yang berjudul “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan” disebutkan bahwa pengertian “salah menerapkan hukum” berarti judex facti telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (verkeerde toepossing) atau telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (schending der wet). Apakah putusan yang dinilai kurang mempertimbangkan berat ringan hukuman, perbuatan terdakwa, kerugian korban, atau hal-hal yang memberatkan dan/atau memberatkan, atau alasan lainnya yang senada dengan hal tersebut, adalah putusan yang “salah menerapkan hukum”?
Menurut penulis, alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum sehingga strafmaat dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi karena pada dasarnya, dalam kondisi tersebut, judex facti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan memberikan alasan, dasar, atau pertimbangan atas amar yang dijatuhkan dalam putusannya dan juga tidak menerapkan peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, alasan-alasan tersebut hanyalah penilaian mengenai kualitas dari penerapan hukum yang dilakukan oleh judex facti, apakah cukup atau kurang, atau hanya mengenai perbedaan pandangan mengenai kualitas penerapan hukum antara judex facti dan judex juris, bukan mengenai apakah penerapan hukum yang dilakukan tepat atau tidak, sehingga seharusnya alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Lagipula, apabila kita cermati lebih lanjut putusan-putusan yang memiliki kaidah-kaidah tersebut, maka akan terlihat bahwa pada dasarnya judex juris tetap mengambil penerapan hukum yang dilakukan oleh judex facti, hanya saja berbeda pandangan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh judex facti, kemudian menggunakan alasan-alasan tersebut di atas sebagai “pintu masuk” untuk mengubah pemidanaan dari yang dijatuhkan oleh judex facti.
Sekarang mari kita renungkan bersama, apabila judex juris menyatakan bahwa judex facti kurang mempertimbangkan berat hukuman atau kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan atau yang lainnya, bukankah hal tersebut berarti judex juris kemudian harus “menambah” pertimbangan agar tidak lagi kurang pertimbangan? Bukankah jalan satu-satunya untuk melakukan hal tersebut adalah dengan kembali menilai fakta dalam tahap pembuktian? Bukankah untuk mengubah pemidanaan berarti judex juris harus kembali melakukan penialian atas fakta-fakta pembuktian? Bukankah menilai fakta pembuktian seharusnya bukan merupakan kewenangan judex juris? Atas dasar inilah penulis berpendapat bahwa alasan-alasan selain 4 alasan yang telah penulis sebutkan sebelumnya tidak dapat dijadikan alasan agar strafmaat dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi. Alasan-alasan yang seharusnya dapat diterima agar strafmaat dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi adalah alasan-alasan yang dinyatakan secara tegas bahwa judex facti telah “tidak memberikan alasan, dasar, dan/atau pertimbangan” dan alasan-alasan yang terlihat dengan jelas seperti menjatuhkan pidana dibawah ancaman minum atau di atas ancaman maksimum, menjatuhkan pidana yang tidak ditentukan oleh undang-undang, atau menjatuhkan putusan yang menimbulkan disparitas pemidanaan, bukan “kurang memberikan alasan, dasar, dan/atau pertimbangan” dan alasan-alasan yang sukar untuk dilihat secara nyata dan jelas, yang berpotensi bersinggungan dengan penilaian terhadap fakta pembuktian, yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan judex juris.
Lalu, pertanyaan selanjutnya, walaupun strafmaat dapat menjadi objek pemeriksaan kasasi dengan alasan-alasan yang dapat diterima di atas, apakah judex juris berwenang untuk menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan terhadap Terdakwa? Menurut penulis, jawabannya adalah TIDAK. Penulis mendasarkan hal ini kepada kaidah yang sudah penulis sebutkan pula di atas bahwa sejatinya berat ringan hukuman adalah penilaian terhadap pembuktian, yang adalah kewenangan judex facti, bukanlah kewenangan judex juris, sehingga seharusnya judex juris tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pemidanaan dalam putusannya. Lalu, mengingat alasan-alasan yang dapat diterima tersebut di atas telah penulis nyatakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, akan timbul pertanyaan, bukankah berdasarkan Pasal 255 Ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim Kasasi dapat mengadili sendiri perkara tersebut apabila judex facti dinilai telah salah menerapkan hukum?
Menurut penulis, ketentuan “Majelis Hakim Kasasi dapat mengadili sendiri” dalam pasal tersebut tidak berarti bahwa Majelis Hakim Kasasi dapat menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa. Sebelumnya, perlu kita pahami bersama bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai “mengadili sendiri” ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang, baik KUHAP, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak jelas sampai sejauh mana Majelis Hakim Kasasi dapat “mengadili sendiri” putusan judex facti yang salah menerapkan hukum. Dengan tidak dijelaskannya lebih lanjut mengenai aturan ini, maka menurut penulis, wajar saja Majelis Hakim Kasasi menganggap bahwa mereka berwenang untuk “mengadili sendiri” perkara tersebut sampai dengan menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa. Padahal, kalau kita kembalikan kepada kodratnya, seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, penjatuhan pidana adalah hasil penilaian terhadap fakta yang ada pada tahap pembuktian, yang adalah kewenangan judex facti dan bukan kewenangan judex juris, sehingga Majelis Hakim Kasasi tidak berwenang untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, karena fungsi judex juris hanyalah menilai hukumnya saja, bukan menilai fakta yang ada di persidangan. Selain itu, secara logika, bagaimana judex juris dapat menjatuhkan putusan pemidanaan yang tepat dan adil padahal Majelis Hakim Kasasi tidak mengalami “kebatinan” persidangan pembuktian atas fakta-fakta tersebut, melainkan hanya berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam putusan-putusan judex facti. Jangankan “kebatinan” persidangannya, keadaan Terdakwa bahkan wajah Terdakwa saja mungkin Majelis Hakim Kasasi tidak mengetahuinya. Penulis merasa bahwa apabila judex juris menjatuhkan pemidanaan, maka dikhawatirkan pemidanaan yang dijatuhkan akan sulit memberikan keadilan bagi Terdakwa. Atas dasar itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya judex juris tidak berwenang untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap Tedakwa, cukup hanya menyatakan bahwa putusan judex facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum kemudian membatalkan putusan tersebut.
Lalu, bagaimana mengartikan “mengadili sendiri” yang sudah dibahas sebelumnya? Menurut penulis, ketentuan “mengadili sendiri” tersebut haruslah diartikan bahwa judex juris dapat langsung menjatuhkan putusan apabila memang fakta persidangan yang ada sudah lengkap dan tidak memerlukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi fakta, baik oleh judex facti atau oleh judx juris sendiri (lihat Pasal 254 KUHAP), namun judex juris menganggap bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan penerapan hukum. Dengan pengartian seperti ini, maka pelaksanaan “mengadili sendiri” oleh judex juris akan sejalan dengan KUHAP dan tidak bertentangan dengan kodrat judex juris itu sendiri.
Lalu, bagaimana pemidanaan terhadap Terdakwa selanjutnya? Apakah apabila judex juris membatalkan putusan judex facti karena telah salah menerapkan hukum berarti sudah pasti menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah? Belum tentu. Bisa saja pada dasarnya Terdakwa tetap memiliki kesalahan namun dihukum dengan ketentuan yang salah, sehingga harus diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Seharusnya, yang memperbaiki adalah judex facti karena judex facti lah yang lebih mengetahui mengenai fakta-fakta persidangan dan yang memang berwenang untuk menilai fakta-fakta persidangan pada tahap pembuktian secara kodrati. Bagaimana proses “perbaikan” putusan tersebut?
Seharusnya, apabila terbukti bahwa Majelis Hakim judex facti telah salah menerapkan hukum, maka judex juris menjatuhkan putusan untuk membatalkan putusan judex facti tersebut dan mengembalikan perkara tersebut kepada judex facti untuk diadili kembali dan kemudian dijatuhi pemidanaan dengan memberikan petunjuk kaidah-kaidah hukum yang harus diikuti oleh Majelis Hakim judex facti dalam mengadili ulang perkara tersebut. Dengan kata lain, judex juris memberikan petunjuk kepada judex facti tentang apa hukum yang harus dipakai untuk mengadili fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan judex facti. Apabila mengikuti proses ini, maka judex juris akan tetap berada pada kewenangannya, yaitu menilai penerapan hukum judex facti dan tidak melakukan hal yang diluar kewenangannya, yaitu menilai fakta untuk kemudian menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, sedangkan judex facti juga akan sesuai dengan kewenangannya yaitu menilai fakta dengan hukum yang tepat (yang ditentukan oleh judex juris) dan kemudian menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa. Sistem seperti ini dikenal dengan sistem renvoi.
Perlu pembaca ketahui, bahwa sistem renvoi ini adalah sistem yang diterapkan di beberapa Negara Civil Law.Di Belanda, pelaksanaan sistem renvoi ini terlihat dari Pasal 440 angka 2 Code of Criminal Procedure (KUHAP) Belanda, dimana disebutkan bahwa:
If the disputed judgment is quashed, the Supreme Court shall deal with the case itself if this can be done without having to re-examine the facts.
After quashing the disputed judgment, the Supreme Court may,– in order for said judgment to be re-tried and dealt with or further tried and dealt with – remit it to the court which rendered it, or refer it:
when the quashed judgment was rendered by a District Court, to the Court of Appeal in the jurisdiction;
when the quashed judgment was rendered by a Court of Appeal, to another Court of Appeal.
Dari aturan di atas, dapat terlihat jelas bahwa Mahkamah Agung Belanda dapat langsung memutus sendiri perkara tersebut dengan membatalkan putusan judex facti apabila tidak diperlukan pemeriksaan fakta lagi. Setelah Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut, maka akan dikembalikan ke judex facti untuk diperiksa ulang dengan ketentuan apabila yang dibatalkan adalah putusan Pengadilan Distrik, maka yang memutus ulang adalah Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi yurisdiksi Pengadilan Distrik tersebut, sedangkan apabila yang dibatalkan adalah putusan Pengadilan Tingkat Banding, maka yang memutus ulang perkara tersebut adalah Pengadilan Tingkat Banding yang lain.
Sistem yang sama juga berlaku di Negara tempat lahirnya lembaga kasasi dan sistem renvoi, yaitu Perancis. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, pada saat menjabarkan nantinya, akan terdapat badan-badan peradilan pidana Perancis seperti Investigating Chamber dan Court of Assize. Namun, dalam penjelasan nantinya, penulis tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut mengingat penulis dalam hal ini hanya ingin menggambarkan bagaimana proses peradilan kasasi di Perancis. Bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai badan-badan tersebut, dapat mencari di literature-literatur yang ada mengenai hal tersebut.
Di Perancis, ketentuan mengenai pengembalian perkara dari judex juris ke judex facti untuk diadili kembali, tergambar dalam Pasal 609-612 KUHAP Perancis yang menyebutkan:
Untuk perkara pelanggaran atau kejahatan ringan, maka yang berhak melakukan persidangan ulang adalah pengadilan pada tingkat yang sama dengan pengadilan yang menjatuhkan (Pasal 609) atau pengadilan lain yang ditunjuk oleh Pengadilan Kasasi;
Untuk putusan yang diputus oleh investigating chamber, maka yang berhak melakukan persidangan ulang adalah investigating chamber awal atau investigating chamber lainnya (Pasal 609-1) atau bisa juga oleh Criminal Court (Pasal 611);
Dalam hal kejahatan, Pengadilan Kasasi memerintahkan persidangan ulang kepada:
Investigating Chamber selain Investigating Chamber yang menjatuhkan putusan;
Court of Assize selain Court of Asize yang menjatuhkan putusan;
Pengadilan Tingkat Banding atas putusan yang dijatuhkan Court of Assize, sepanjang putusan yang dibatalkan hanya mengenai gugatan perdata.
Ketentuan lain mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 613, yang berbunyi:
In every case where the Court of Cassation is allowed to choose an appeal court or first instance court for the trial of a case that it sends back, this choice may only be the result of a special deliberation taken immediately in chambers. A mention thereof is made in the cassation judgment.
Dari aturan-aturan tersebut di atas, maka kita dapat melihat bahwa dalam sistem peradilan pidana Perancis, setelah judex juris membatalkan putusan judex facti, maka putusan akan dikembalikan kepada judex facti untuk kemudian diadili kembali dimana judex juris berwenang untuk menunjuk judex facti mana yang harus mengadili kembali perkara tersebut dengan menyatakannya dalam amar putusan.
Apabila kita melihat kepada pengaturan kasasi di Belanda dan Perancis, maka kita akan dapat melihat dengan jelas bahwa Belanda dan Perancis masih menggunakan sistem renvoi dalam sistem kasasinya dimana apabila putusan judex facti dibatalkan oleh juder juris, maka judex juris akan mengirimkan putusan tersebut kepada judex facti untuk dilakukan persidangan ulang atas perkara tersebut. Walaupun di Belanda pernah terjadi perubahan mengenai hal ini, yaitu pada tahun 1838, Hoge Raad diizinkan memutus sendiri suatu perkara sejauh hal itu menyangkut pelanggaran atas persyaratan yang ditetapkan undang-undang, dimana konsep ini kemudian diadopsi oleh negeri jajahan, Hindia Belanda, dan dilaksanakan oleh lembaga yang bernama Hooggerechtshof, atau yang kita kenal dengan “Mahkamah Agung Republik Indonesia” (lihat buku Sebastian Pompe, “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung”, halaman 313-314), namun pada faktanya, saat ini, Belanda menggunakan sistem renvoi dalam sistem kasasinya.
Di Indonesia sendiri, kalau kita telisik sejarah kasasi di Indonesia, menurut paparan Sebastian Pompe dalam bukunya yang tersebut di atas, Indonesia memang sudah sedari awal menghapus sepenuhnya sistem renvoi dalam sistem kasasinya, khususnya dalam perkara pidana. Hal ini dapat terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 171, 173, dan 174 Rechterlijke Organisatie (RO) dimana disebutkan (lihat footnote nomor 50 dan 51 di buku Pompe di atas halaman 314):
Pasal 171 RO
“Hooggerechtshof bisa membatalkan, melalui permohonan kasasi, putusan atau penetapan Raden van Justitie (…) 1). Dengan alasan melanggar persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan pembatalan; 2). Dengan alasan salah menerapkan dan melanggar peraturan perundang-undangan; 3). Dengan alasan melampui kewenangan; 4). Dengan alasan tidak berwenang (inkompeten)”
Pasal 173 RO
“Apabila suatu putusan pengadilan dibatalkan dengan alasan salah menerapkan dan melanggar undang-undang, melampaui kewenangan, atau tidak berwenang (inkompeten), Hooggerechtshof akan memutus sendiri perkara tersebut…”
Pasal 174 RO
“Apabila putusan suatu pengadilan dibatalkan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang kelalaian itu diancam dengan pembatalan putusan yang bersangkutan, Hooggerechtshof akan mengeluarkan instruksi untuk mengulangi proses …, yang instruksi itu bisa dilaksanakan oleh Hooggerechtshof sendiri yang selanjutnya akan memutus perkara atau oleh hakim asal …”
Dari pasal-pasal di atas, kita dapat melihat dengan jelas bahwa untuk semua alasan kasasi, Hooggerechtshof berwenang mengadili sendiri perkara tersebut. Hooggerechtshof memiliki kewenangan untuk meminta pencarian lebih banyak fakta untuk selanjutnya mengadili perkara tersebut dengan fakta-fakta baru tersebut.
Terkait pemeriksaan fakta oleh Mahkamah Agung, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung sendiri mengakui bahwa telah terjadi perubahan sistem kasasi di Indonesia dari yang hanya memeriksa penerapan hukum menjadi memeriksa fakta dan hukum, yang mana sistem ini membuat Mahkamah Agung lebih dekat dengan konsep banding sempurna daripada sistem kasasi. Bahkan berdasarkan sebuah wawancara Pompe dengan salah seorang Hakim Agung, Hakim Agung tersebut menyatakan bahwa kasasi telah mengalami banyak perluasan dimana paling banter hanya 1 dari 100 perkara yang kemudian dirujuk ke pengadilan yang lebih rendah (untuk disidangkan ulang) dan selebihnya Mahkamah Agung mengadili suatu perkara layaknya pengadilan banding biasa. Di lain kesempatan, seorang Ketua Muda Mahkamah Agung mengungkapkan kepada Pompe bahwa Mahkamah Agung sudah meninggalkan substansi mengenai pembedaan antara persoalan fakta dan hukum. Penyebutan judex facti dalam putusan-putusan Mahakmah Agung juga tidak lebih dari sekadar formalitas. Lebih lanjut, seorang Hakim Agung senior mengungkapkan kepada Pompe bahwa persoalan hukum dan fakta sudah tidak penting dalam pemikiran para hakim di Mahkamah Agung serta menyatakan bahwaHakim Agung yang duduk sebagai Majelis Hakim Kasasi sebagai judex juris harus juga memeriksa fakta (lihat buku Pompe di atas halaman 333-335).
Dari paparan-paparan di atas, kita dapat melihat bersama bahwa ternyata sistem kasasi dimana Majelis Hakim Kasasi memeriksa fakta dan kemudian mengadili sendiri serta menjatuhkan pemidanaan bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Yang ingin penulis sampaikan kepada para pembaca dengan paparan-paparan di atas adalah bahwa konsep kasasi yang ada di Mahkamah Agung saat ini, yang memeriksa fakta, bukan hanya sekadar penerapan hukum, dan kemudian menjatuhkan pemidanaan, yang mana konsep tersebut adalah konsep yang salah karena konsep tersebut jauh dari konsep kasasi secara kodrati dan lebih dekat kepada konsep banding sempurna yang menempatkan Mahkamah Agung menjadi Peradilan Tingkat Tiga (Pengadilan Banding Tingkat Dua), sejatinya memiliki sejarah panjang dan tidak bisa sepenuhnya kita persalahkan kepada Hakim-hakim Agung yang ada saat ini. Mungkin sejarah panjang mengenai sistem inilah yang dijadikan dasar hakim-hakim Kasasi saat ini untuk kembali memeriksa fakta dan mengadili sendiri perkara dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, yang mana sebenarnya tidak cocok dengan konsep kasasi sebagai judex juris.
Namun, menurut penulis, bukan berarti Hakim-hakim Agung sekarang harus hidup tenang meneruskan sejarah yang “salah” ini dengan tetap menjalankan sistem kasasi seperti yang ada saat ini. Pemahaman mengenai kasasi yang salah namun sudah mengkristal secara turun temurun ini harus segera dipecahkan dan diluruskan. Hakim-hakim Agung harus berani untuk keluar dari “comfort zone” ini dan kemudian menerapkan sistem kasasi sebagaimana mestinya secara kodrat kasasi itu sendiri dimana Majelis Hakim Kasasi hanya dapat memeriksa penerapan hukum, bukan memeriksa fakta, dan Majelis Hakim Kasasi tidak dapat menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, melainkan hanya membatalkan putusan judex facti dan kemudian memerintahkan judex facti untuk mengadili ulang perkara tersebut dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim Kasasi (judex juris) karena memang pada dasarnya penjatuhan pemidanaan atau masalah berat ringan hukuman (strafmaat) bukanlah kewenangan judex juris, namun judex facti.
Terkait dengan strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi, strafmaat bisa saja menjadi objek pemeriksaan kasasi, namun haruslah hanya berdasarkan alasan-alasan yang benar-benar secara nyata bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, bukan dengan alasan-alasan yang tidak mudah untuk diukur, yang lebih cenderung memeriksa faktanya daripada memeriksa penerapan hukumnya. Walaupun begitu, terlepas dari judex juris dapat berwenang memeriksa strafmaat sebagai objek perkara, namun judex juris tetap tidak boleh memutuskan starfmaat dalam putusannya dan harus berpegang teguh kepada fungsinya sebagai judex juris yang hanya memeriksa penerapan hukum, bukan fakta, dengan cara hanya sebatas membatalkan putusan tersebut apabila terdapat kesalahan penerapan hukum dan kemudian memerintahkan judex facti untuk mengadili ulang perkara tersebut dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim Kasasi serta menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa.
Penulis menyadari bahwa pendapat penulis tentang penggunaan sistem renvoi dalam sistem kasasi di Indonesia akan menimbulkan penolakan seperti dengan alasan bahwa nantinya akan terjadi penumpukan perkara di tingkat judex facti akibat renvoi-renvoi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, sistem renvoi akan berdampak pada semakin banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dan memang, menurut A. J. Immink dalam bukunya De rechtelijk organisatie van Nederlandsch-Indie (Den Haag: Stenberg, 1882) halaman 410 (lihat footnote buku Pompe halaman 314), pembatasan sistem renvoi yang terjadi pada zaman Hooggerechtshof adalah karena alasan-alasan seperti ini, yaitu mengingat biaya dan beban adminitrasi merujukkan sebuah perkara yang sudah diperiksa. Penulis pun menyadari akan dampak tersebut. Namun, menurut penulis, dampak tersebut hanyalah dampak jangka pendek dari diberlakukannya sistem renvoi dalam sistem kasasi. Sekarang, mari kita berpikir bersama untuk jangka panjang.
Menurut penulis, dalam jangka panjang, sistem renvoi justru akan mengurangi jumlah perkara, walaupun konteksnya adalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Apabila berjalan terus menerus, maka sistem renvoi kedepannya tidak akan menambah beban perkara judex facti, seperti dampak yang terjadi dalam jangka pendek di judex facti. Mengapa penulis dapat berpendapat seperti itu? Sekarang penulis akan mengajak para pembaca untuk berpikir bersama mengenai sistem yang ada sekarang.
Pertanyaan yang harus kita jawab bersama, terutama oleh pembaca yang mungkin adalah Hakim di tingkat judex facti, apakah pernah putusan Hakim judex facti diajukan upaya hukum kasasi? Apakah para Hakim judex facti pernah membaca putusan kasasi atas putusan yang para Hakim jatuhkan? Ketika ternyata putusan judex juris membatalkan putusan Hakim judex facti, apakah para Hakim judex facti mengerti atau setidaknya mengetahui apa alasan dibatalkannya putusan judex facti tersebut atau setidaknya mengetahui di bagian mana yang terdapat kesalahan oleh judef facti sehingga putusan judex facti dibatalkan oleh judex juris? Kalau alasan pembatalannya adalah judex facti telah salah menerapkan hukum, apakah para Hakim judex facti mengetahui hukum mana yang mereka salah terapkan dan penerapan hukum seperti apa yang dianggap benar oleh judex juris?
Dengan segala hormat, tanpa bermaksud mengurangi kewibawaan para Hakim judex facti, dengan beban kerja yang dimiliki oleh para Hakim judex facti yang harus bersidang setiap hari, maka penulis memiliki hipotesa bahwa para Hakim judex facti tidak memiliki waktu untuk membaca putusan judex juris yang membatalkan putusan yang diputuskannya. Pertanyannya, ketika para Hakim judex facti tidak membaca putusan judex juris yang membatalkan putusan yang dijatuhkannya, apakah para Hakim judex facti dapat mengetahui alasan dibatalkannya putusan yang dijatuhkannya oleh putusan judex juris? Apakah para Hakim judex facti dapat mengetahui bagian hukum mana yang salah mereka terapkan sehingga putusan mereka dibatalkan oleh judex juris? Apakah para Hakim dapat mengetahui hukum seperti apa yang seharusnya mereka terapkan agar putusannya dapat dikatakan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum?
Secara logika, menurut penulis, dengan kondisi para Hakim judex facti tidak membaca putusan judex juris yang membatalkan putusannya, maka para Hakim tersebut tidak akan mengetahui alasan mengapa putusannya dibatalkan, bagian hukum mana yang dinilai salah penerapan hukum oleh judex juris, dan kaidah hukum apa yang seharusnya digunakan oleh judex facti menurut judex juris agar putusan judex facti tidak dibatalkan. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab kembali adalah, dengan kondisi ketidaktahuan tersebut, bukankah kesalahan yang dilakukan oleh judex facti menurut judex juris yang menyebabkan putusan judex facti dibatalkan oleh putusan judex juris sangat berpotensi terulang kembali? Ketika kesalahan tersebut terulang kembali, bukankah hal tersebut berarti akan menimbulkan permohonan kasasi yang baru dengan alasan yang sebenarnya sudah diputuskan oleh judex juris ketika membatalkan putusan judex facti dalam perkara yang sebelum-sebelumnyanya? Bukankah hal ini akan menimbulkan penumpukan perkara di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, yang apabila dibiarkan, maka akan dapat membuat putusan-putusan Mahkamah Kasasi menjadi tidak maksimal dikarenakan titik berat penyelesaian perkaranya bukan kepada kualitas putusan, melainkan kuantitas putusan?
Sekarang, mari kita bayangkan bersama apabila kita memakai sistem renvoi. Yang perlu kita pahami bersama bahwa sistem renvoi akan “memaksa” Majelis Hakim judex facti untuk membaca putusan judex juris yang membatalkan putusan yang dijatuhkannya karena judex facti harus menyidangkan ulang perkara tersebut dengan kaidah hukum yang ditentukan oleh judex juris. Dengan “paksaan” ini, maka para Hakim judex facti akan mengetahui alasan dibatalkannya putusan judex facti, bagian hukum mana yang salah penerapan hukum, dan apa kaidah hukum dari judex juris agar putusan judex facti tersebut tidak dibatalkan. Dengan mengetahui hal ini, maka para Hakim judex facti dapat tidak mengulangi kesalahan tersebut, yaitu dengan tidak menggunakan kaidah hukum yang telah dinyatakan salah penerapan hukum judex juris, kecuali apabila para Hakim judex facti ingin menambah pekerjaan bagi dirinya sendiri dengan tidak patuh kepada kaidah di dalam putusan judex juris, karena apabila judex facti tetap menggunakan kaidah hukum yang telah dinyatakan salah penerapan hukum oleh judex juris, maka judex facti akan menerima kembali renvoi-renvoi terkait kaidah hukum yang sama dari judex juris. Apabila sistem ini berjalan dengan baik, dimana judex facti patuh terhadap kaidah hukum judex juris, maka potensi munculnya perkara dengan alasan permohonan kasasi yang sama dalam kasus yang sama/hampir sama jenisnya akan berkurang, karena tidak ada gunanya juga mengajukan alasan permohonan kasasi atas kaidah hukum yang sudah dinyatakan salah penerapan hukum oleh judex juris, karena putusannya pasti akan sama dengan putusan sebelumnya, sehingga penumpukan perkara tidak terjadi di Mahkamah Agung dan tidak ada putusan judex facti yang harus dibatalkan, sistem renvoi tidak perlu dilakukan, dan judex facti tidak akan terbebani dengan renvoi-renvoi dari judex juris.
Penulis memahami bahwa sistem ini tidak bisa berjalan secara terpisah tanpa adanya dukungan dari sistem lainnya. Menurut penulis, sistem renvoi ini akan dapat berjalan secara maksimal dan tidak menimbulkan masalah apabila ditopang oleh 2 hal. Pertama, kedewasaan dari judex facti untuk menuruti apa yang sudah diputuskan oleh judex juris, sehingga tidak akan ada lagi permohonan kasasi atas kaidah hukum yang sudah dinyatakan salah penerapan hukum dalam putusan sebelumnya, tidak ada putusan judex facti yang harus dibatalkan, dan sistem renvoi pun tidak perlu dijalankan. Apabila terdapat ketidakpatuhan dari judex facti terhadap putusan judex juris, maka yang terjadi adalah perkara tersebut akan mengalami renvoi terus menerus, sehingga kondisi seperti inilah yang menyebabkan banyaknya waktu, tenaga, dan uang yang terbuang.
Kedua, pemaksimalan sistem kamar di Mahkamah Agung. Untuk 1 kaidah hukum, sebaiknya kamar hanya memiliki 1 pendapat yang sama, sehingga tidak terdapat 2 putusan dengan kondisi yang sama, namun dnegan kaidah hukum yang berbeda. Kondisi seperti ini dapat membingungkan judex facti untuk mengikuti kaidah hukum yang mana, sehingga akan tercipta suatu ketidakpastian hukum, yang dapat berdampak pada tetap banyaknya perkara yang masuk mengenai kaidah hukum tersebut karena terdapat potensi mendapatkan kaidah hukum yang lebih menguntungkan. Seharusnya, Mahkamah Agung dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai penjaga kesatuan penerapan hukum dengan memaksimalkan rapat-rapat kamar untuk merumuskan 1 pendapat hukum yang sama atas 1 permasalahan hukum, yang mana pendapat hukum tersebut akan digunakan kamar tersebut dan para Hakim judex facti untuk permasalahan hukum tersebut. berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis berpendapat bahwa sistem yang lebih baik digunakan dalam sistem kasasi adalah sistem renvoi.
Sejarah memang tidak selalu benar dan memang dibutuhkan keberanian yang besar untuk mengakui sejarah yang salah untuk kemudian mengubah sejarah yang salah tersebut menjadi masa depan yang tepat dan lebih baik dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Judex juris seharusnya hanya dapat memeriksa penerapan hukum, tidak memeriksa fakta, dan tidak menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, melainkan hanya membatalkan putusan judex facti dan kemudian memerintahkan judex facti untuk mengadili ulang perkara tersebut dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim Kasasi. Dan seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, sistem renvoi ini terbukti lebih memiliki keuntungan dalam jangka panjang daripada judex juris langsung mengadili sendiri dan langsung menjatuhkan pemidanaan, yaitu menimbulkan kesatuan hukum dan dapat mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Bola saat ini ada di kaki para Yang Mulia Hakim Agung. Kita tinggal menunggu bagaimana para Yang Mulia tersebut memainkannya dalam mengubah sejarah yang salah ini. Menarik untuk melihat apakah para Yang Mulia Hakim Agung, yang biasanya duduk di “kursi tinggi” Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi memiliki cukup keberanian untuk mengembalikan “Sang Judex Juris” ke peraduan yang seharusnya.
Ayo Yang Mulia..Beranilah..Kami Menunggu…!!!
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
Next Post BEBERAPA CATATAN ATAS PERMA 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN
4 thoughts on “STRAFMAAT DI UJUNG PALU MAJELIS HAKIM KASASI (MENANTANG KEBERANIAN PARA YANG MULIA UNTUK MENGEMBALIKAN SANG JUDEX JURIS KE PERADUAN YANG SEHARUSNYA)”
Abu Algebra says:
8 April 2016 at 5:19 pm
Great
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
8 April 2016 at 5:44 pm
Thank you..
LikeLike
Reply
Yuris says:
25 September 2020 at 4:39 pm
Masukan sekaligus diskusi pak saya ingin bertanya apakah di prancis dan di belanda hakimnya di pindah-pindah setiap 3 tahun sekali? …
Soalnya untuk hakim di PN kelas II itu di rolling setiap masa tugas 3-5 tahun dan Hakim Tinggi di PT itu sekitar 3-4 tahun sekali sehingga kalau lembaga renvoi ini diterapkan di indonesia maka jangka waktu penyelesaian perkara yg lama sampai tingkat kasasi dan pk lalu dikembalikan ke tingkat pertama untuk diperbaiki tidak akan bertemu dengan hakim yang sama sewaktu memutusnya dahulu (sudah mutasi) sehingga akhirnya hakim lain yg memutus dan dapat informasi terkait itu dikhawatirkan jadi tidak mengetahui susana kebatinan saat hakim yg dulu memutus demikian … terimakasih pak …
Bagus pak tulisannya … kalau bapak ada nulis buku saya mau juga membelinya …
LikeLike
Reply
kanggurumalas says:
29 September 2020 at 9:33 am
Halo Mas/Mbak Yuris..terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon..
Untuk masalah mutasi Hakim, memang di Perancis, sependek yang saya tahu, terutama di Belanda, memang tidak ada sistem mutasi Hakim dan Hakimnya ditunjuk untuk satu daerah saja. Kalau mau naik ke PT, maka harus mendaftar dan tes lagi.
Terkait lembaga renvoi, menurut saya, kita tidak bisa melihat penerapan renvoi secara terpisah dari aspek lainnya. Jangka waktu yang lama untuk penyelesaian perkara saat ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Salah satu penyebabnya adalah adanya hal-hal yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung, tapi masih diputus berbeda oleh Hakim di tingkat bawah. Ada Hakim yang saya tanyakan mengapa bisa demikian, jawabannya karena Hakim tingkat bawah juga tidak punya waktu untuk membaca putusan kasasi. Kalau renvoi ini diterapkan, maka Hakim tingkat bawah akan “dipaksa” untuk mengetahui putusan kasasi, sehingga putusannya akan sejalan dengan apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung, khususnya dalam perkara lain yang karakternya serupa.
Dengan sistem seperti itu, maka diharapkan beban perkara yang masuk ke Mahkamah Agung menjadi berkurang, karena Hakim tingkat bawah sudah memutus sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Kalaupun perkaranya masuk kasasi, Mahkamah Agung bisa dengan mudah menolak kasasi tersebut karena Hakim tingkat bawah sudah sesuai dengan pendapat MA, sehingga memotong proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.
Dengan berkurangnya beban penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, maka diharapkan waktu penyelesaian perkara menjadi lebih cepat sehingga kalau renvoi diberlakukan, maka masih sempat diputus ulang oleh Hakim tingkat bawah yang memutus.
Begitu kira-kira Mas/Mbak jawaban saya..semoga bisa memberikan gambaran dan jawaban yang jelas..salam..
LikeLike
Reply
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
Δ
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
EKSEKUSI PIDANA MATI PENDERITA SKIZOFRENIA (TINJAUAN PERATURAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL)
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA?
PEMBEBASAN BERSYARAT YANG "TER"ISTIMEWA (SEBUAH KETIDAKSENGAJAAN)
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
Nangka Mini adalah salah satu jenis nangka yang sangat unik. Dibandingkan nangka biasa, nangka yang satu ini memiliki ukuran pohon mini alias pendek dan buah lebih kecil dibandingkan Nangka biasa. Namun, Nangka Mini lebih cepat berbuah dan cocok sekali ditanam di dalam pot atau tambulapot.
Segera hubungi admin kami untuk memesan kebutuhan bibit tanaman nangka.
Kami menyediakan tanaman nangka yang bisa langsung anda pesan dengan cara menghubungi kami pada kontak atau pada nomor whatsApp yang telah kami sediakan disini.
Kami Juga Melayani Pembelian nangka Partai Besar Maupun Satuan.
Pusat Penjualan Bibit nangka Unggul Berkualitas.
Supplier Pohon nangka besar bisa kirim seluruh wilayah Indonesia. Untuk proyek maupun perorangan. Jual bibit pohon nangka berkwalitas siap tanam dengan harga Bibit nangka langsung petani.
Kiosbibit.com melayani pengiriman ke beberapa wilayah seperti misalnya Malinau, Aceh Barat, Kotawaringin Timur, Poso, Bau-Bau dan Banyak Kota lainnya di seluruh Indonesia.

warc-identified-content-language: ind

warc-type: conversion

content-type: text/plain

label: id


content: Pengurutan standar Urutkan berdasar tren Urutkan menurut yang terbaru Urutkan dari termurah Urutkan dari termahal

warc-identified-content-language: ind,eng


content:
Kalian pasti uda tau kan keadaan yang sedang kita alami, gak cuma di Indonesia namun seluruh dunia loh, dimana ada sebuah virus yang berasal dari China menyebar di seluruh dunia dan mengharuskan kita sebagai individu sehat perlu tinggal dirumah demi memutus rantai penyebaran pandemi virus yang bernama COVID-19 ini. Kalau kalian aktif di sosial media, ramai kan hashtag #Workfromhome atau #Stayathome dimana kita sebaiknya mengurangi kegiatan diluar rumah supaya kita yang sehat tidak tertular ataupun menulari orang lain. Banyak juga tips yang bisa kalian ikuti untuk mengisi waktu di rumah seperti berolahraga, meditasi, bermain game atau bermain permainan slot online. Opsi yang terakhir bisa mengisi waktu sekaligus bisa menambah pundi-pundi kamu disaat ekonomi sedang lemah karena setiap elemen masyarakat diharuskan berdiam diri dirumah. Nah dengan bermain permainan slot online yang bisa kalian temukan di beberapa situs judi online salah satunya 7Lux yang menawarkan beragam jenis permainan yang bisa sesuka kalian pilih serta menariknya bisa bermain dimanapun.
Okay, berhubung akan dibahas permainan slot online, hari ini di artikel ini akan dibahas salah satu permainan klasik dalam permainan slot online yaitu 243 Crystal Fruits by Tom Horn Gaming, kalau dilihat dari judulnya tema dan grafis permainan ini berisi buah-buahan, salah satu hal yang kita butuhin disaat kita sedang menjaga kondisi tubuh serta meningkatkan imun tubuh kita. Permainan slot satu ini membuat kita kembali lagi ke permainan slot klasik, bernostalgia dengan 5 reel, 3 baris dan 5 payline yang tentu saja beragam kombinasi kemenangan yang bisa kalian dapatkan di 243 Crystal Fruits ini. Dengan simbol buah-buahan yang berbentuk kristal yang cantik ini juga memiliki simbol yang memiliki nilai kemenangan terbesar yaitu wild 243. Dengan sistem permainan yang mudah serta grafis yang membuat kalian betah untuk terus bermain, Tomhorn gaming sangat ingin memberikan pengalaman yang berbeda dalam bermain permainan slot online. Setiap kombinasi dalam permainan 243 crystal fruits akan memberikan kalian beragam nilai kemenangan yang pastinya gak perlu pemain profesional untuk bisa menang dalam permainan slot klasik ini.

Cara Bermain 243 Crystal Fruits
Well, seperti yang dikatakan diatas, permainan ini sangat lah mudah dan sederhana, tidak memerlukan pemain profesional, bagi kalian yang belum pernah bermain pun, kemungkinan kalian untuk memenangkan permainan dalam 243 Crystal Fruits ini sangatlah besar karena cukup hanya memiliki buah yang sama dalam 1 garis. Selain itu Tom Horn Gaming menciptakan permainan dengan grafis yang memukau sehingga kalian akan terus betah bermain permainan slot online ini. Karakter atau simbol yang hadir dalam permainan ini adalah jeruk, buah ceri, beri-beri, buah semangka, angka 7 dan sebuah wild symbol yang bergambar Wild 243. Kemudian kalian bisa bermain mulai dari seribu rupiah saja sampai dengan 10 ribu rupiah per putaran permainan, cukup cari simbol – (Kurang) atau + (tambah) untuk menaikkan atau menurunkan nilai taruhan kalian. Mau lebih santai lagi? Tenang, 243 crystal fruits dirancang untuk kenyamanan kalian, karena di permainan ini terdapat fitur autoplay yang berarti bisa kalian atur berapa banyak putaran otomatis tanpa perlu kalian klik terus menerus.
Kemudian buat yang masih bingung nilai kemenangan dalam permainan ini, seperti yang dikatakan diatas cukup menemukan kombinasi 3 jenis buah yang sama dalam 1 garis di dalam permainan dan hadiah yang bisa kalian dapatkan beragam tergantung dari jenis buahnya, mulai dari 1 sampai 5 kali dari nilai taruhan dalam permainan. Jangan lupa simbol wild 243 merupakan simbol yang memiliki nilai kemenangan terbesar yah dalam permainan 243 Crystal Fruits.
Nah, apa sih yang membuat permainan ini menjadi berbeda dengan permainan slot online lainnya, yaitu fitur bonus yang bisa kalian aktifkan sesuai dengan kombinasi yang memang sudah dirancang bagi kalian yang beruntung. Fitur yang bisa kalian aktifkan apabila kalian mendapatkan kombinasi simbol 243, menarik nya fitur ini memastikan kalian bisa menang melalui 243 cara untuk menang. Apabila fitur ini kalian dapatkan, maka dalam papan slot akan terus mencari kombinasi hingga kelipatan 5 kali dari nilai taruhan kalian.
Gimana, menarik kan? So buruan cari permainan ini di Permainan slot online 7Lux dan jangan lupa klaim bonus deposit yang ditawarkan oleh 7Lux karena bonus deposit nya sangat besar yaitu 245% sampai dengan 1,5 juta rupiah. Masih ada lagi, yaitu rebate yang mencapai 80 juta rupiah yang bisa kalian dapatkan setiap minggunya yah. So tunggu apalagi?

label: km


content:
Indonesia Kalah Hadapi Thailand 2-4 Pada Laga Perdana Piala AFF 2016, Indonesia harus menelan kekalahan atas lawannya Thailand.
Date : 19-11-2016 | Tag: agen judi bola online, Berita Bola, Hot News, INDONESIA, Piala AFF 2016, Thailand
« Prediksi AC Milan vs Inter Milan (Liga Italia) 21 November 2016
Prediksi Sporting Gijon vs Real Sociedad 21 November 2016 (LaLiga Santander) »
Agen Taruhan Bola Online, Palugadabet - Indonesia Kalah Hadapi Thailand 2-4 Indonesia harus menelan kekalahan di laga perdana Piala AFF 2016. Sempat berhasil menyamakan kedudukan setelah tertinggal dua gol, Skuat Garuda akhirnya harus tunduk 2-4 atas lawannya Thailand.
Bermain di Philippine Sports Stadium, Bocaue, Sabtu (19/11/2016) pada pukul 15.00 WIB, gawang Indonesia sudah harus kebobolan duluan saat pertandingan baru berjalan hanya empat menit. Peerapat Notchaiya berhasil mencetak gol cepat dengan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh barisan belakang Indonesia.
Dalam posisi yang tertinggal, Indonesia berhasil menciptakan beberapa peluang untuk mencetak gol. Namun bukan gol penyama yang tercipta justru gawang Kurnia Meiga kembali dijebol oleh Thailand. Kembali akibat kesalahan yang dilakukan oleh pemain belakang, Teerasil Dangda membuat Tim Gajah Putih unggul dengan skor 2-0 saat pergantian babak.
Indonesia berhasil menyentak gol di awal babak kedua setelah mampu membuat dua gol cepat. Yang pertama berhasil dilesakkan oleh Boaz Salossa pada menit ke-53 dengan menggunakan sundulan kepalanya. Enam menit berselang Lerby Eliandry yang gantian menjebol gawang milik Thailand, juga dengan menggunakan kepala saat memnyambar umpan silang yang berhasil diterimanya.
Tetapi kans yang dimiliki oleh Indonesia untuk membalikkan keadaan atau setidaknya memaksakan hasil imbang gagal oleh penampilan yang ditunjukkan oleh Teerasil Dangda. Dia berhasil mencetak dua gol tambahan di menit 79 dan akhir waktu injury time, untuk menggenapi hat-trick yang berhasil di buatnya di laga perdana kali ini.
Thailand kini sedang memuncaki klasemen Grup A sementara dengan raihan tiga poin, sementara Indonesia saat ini berada di posisi yang paling bawah. Selanjutnya, Skuat Garuda akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat lagi yakni Filipina pada hari Selasa (22/11/2016) dan kemudian akan dilanjutkan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat (25/11/2016).
Indonesia Kalah Hadapi Thailand 2-4
Jalannya Pertandingan
Indonesia memulai laga menghadapi Thailand dengan sebuah mimpi yang buruk. Kesalahan yang dilakukan oleh barisan belakang membuat gawang yang dijaga oleh Kurnia Meiga berhasil di jebol ketika pertandingan baru berjalan hanya empat menit.
Gol tersebut berawal dari kegagalan Yanto Basna dalam menendang bola lantaran si kulit bundar malah harus berjalan menyelinap di antara kakinya. Kesalahan di dalam kotak penalti itu berakibat fatal bagi Indonesia karena meski bola kemudian bisa dibuang itu malah jatuh ke kaki Peerapat. Tendangan Peerapat yang tepat ke arah tiang jauh gagal dihalau oleh Meiga.
Empat menit berselang gawang Indonesia nyaris lagi kebobolan untuk kali keduanya. Berawal dari tendangan sudut, bola sempat disundul oleh pemain Thailand untuk kemudian mengarah ke Teerasil Dangda yang berdiri tidak terkawal di tiang jauh. Berada tepat di muka gawang, tendangan dia mentah oleh karena terkena mistar gawang.
Setelah itu Indonesia terlihat akan bangkit. Beberapa peluang berhasil diciptakan melalui pergerakan yang dilakukan oleh Boaz Salosa dan Andik Vermansah.
Kans pertama datang pada menit ke-14 saat Boaz berhasil menusuk dari sisi kanan. Sampai kotak penalti dia mengirim umpan ke muka gawang, sayang tidak ada rekannya yang berada di sana.
Beberapa menit berselang giliran Andik membuang peluang terbaik yang bisa dipunya Indonesia. Berada di belakang para bek Thailand untuk menerima umpan dari sisi kiri, kontrol yang dilakukan Andik tidak sempurna. Padahal jika berhasil menguasai bola dia tinggal berhadapan dengan kiper Indonesia.
Boaz kembali memberikan ancaman ke gawang Thailand melalui tembakannya dari luar kotak penalti. Bola berhasil mengenai bek Thailand dan melayang ke arah sudut gawang. Tetapi tidak ada gol yang tercipta karena kiper Kawin melakukan penyelamatan yang bagus dengan menepisnya ke luar lapangan.
Tembakan selanjutnya yang dilepaskan oleh pemain Indonesia datang dari Lilipaly. Memungut bola yang gagal dikuasai oleh Boaz, tendangan yang dilakukan oleh Lilipaly mengenai kaki bek Thailand dan membuat bola harus melebar ke luar lapangan.
Saat gol yang dicari-cari tidak kunjung tercipta, gawang Indonesia malah kembali kebobolan lagi. Kembali buruknya penampilan yang dilakukan oleh lini belakang yang jadi penyebab.
Kerjasama yang dilakukan satu-dua rapi yang diperagakan oleh pemain Thailand mampu menembus masuk ke dalam kotak penalti Indonesia. Dari kesempatan itu bola yang disepak oleh pemain Thailand dan kemudian gagal dihalau oleh Meiga sebenarnya sudah jatuh ke kaki Yanto Basna. Tetapi di muka gawang dia tidak mampu melakukan sapuan dengan baik, dan bola malah dicocor ke dalam gawang oleh Teerasil.
Indonesia harus tertinggal dengan skor 0-2 di paruh babak.
Tidak ada pergantian pemain yang dilakukan Alfred Riedl terhadap skuat Indonesia di babak kedua. Indonesia juga masih memainkan skema dan formasi yang sama dengan terus menekan pemain-pemain Thailand yang terus menguasai bola.
Yang berbeda pada paruh kedua ini adalah umpan-umpan silang yang mulai dilakukan oleh pemain Indonesia saat mendekati sepertiga pertahanan milik Thailand. Strategi ini berbuah sangat positif karena Indonesia bisa mencetak gol dengan memaksimalkan umpan-umpan silang yang dilakukan para pemainnya.
Gol pertama Indonesia berhasil tercipta pada menit ke-53 melalui tendangan yang dilakukan oleh Boaz Solossa. Dijepit oleh dua pemain belakang Thailand saat menjemput umpan silang yang dilakukan oleh Rizki Pora, Boaz masih memenangi duel untuk mengarahkan bola ke dalam gawang Thailand.
Tiga menit kemudian gol lain berhasil tercipta untuk kubu Indonesia. Kali ini Lerby Eliandry yang berhasil menjebol gawang Thailand saat bola yang dia lambungkan menggunakan kepala mengarah tepat ke tiang jauh dan tidak mampu digapai oleh kiper. Pencipta assist gol ini adalah Beny Wahyudi.
Berhasil menyamakan kedudukan setelah sudah tertinggal dua gol membuat Indonesia berada di atas angin. Tetapi upaya yang dilakukan untuk mencetak gol tambahan tidak kunjung membuahkan hasil bagi tim.
Sebelas menit sebelum pertandingan berakhir giliran gawang Indonesia harus kebobolan kembali. Kerjasama rapi yang dibangun oleh Thailand dari sisi kanan pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia berujung dengan Teerasil yang melepaskan tendangan yang mendatar dari luar kotak penalti kemudian bola bergulir kencang mengarah tepat ke sudut bawah gawang tanpa bisa dihalau oleh Kurnia Meiga.
Dengan waktu tersisa yang tidak banyak, Indonesia terus mencoba menekan pertahanan Thailand. Termasuk dengan memainkan Evan Dimas pada 10 menit terakhir jalannya laga.
Perjuangan Indonesia akhirnya benar-benar harus tuntas setelah Teerasil Dangda kembali berhasil menjebol gawang Indonesia. Sontekan yang dilakukannya dari jarak dekat memastikan Thailand harus menang 4-2 di laga perdana Piala AFF 2016.
Demikian informasi mengenai Indonesia Kalah Hadapi Thailand 2-4.
Salam Terhangat Dari Kami Palugadabet^^
BACA JUGA >> Top SPORT : Fenomena Legenda Hidup Grand Prix Dunia, Valentino Rossi
HOT PROMO
BERITA TERBARU
Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Schalke 16 Mei 2020
Messi: Bermain Seperti Ini, Barca Tak Ada Peluang Juara Lagi
Teknik Panenka, Semua Mengetahuinya Tapi Tidak Semua Berani Mencobanya
Batal Pindah Ke Madrid, Ronaldo Tetap Bertahan di Juventus
Juventus Ingin Kontrak Paulo Dybala Seumur Hidup
TUTORIAL Terbaru
Tutorial Melakukan Deposit Menggunakan Kartu Kredit Via Shopee Pada Situs Judi Online
CARA BERMAIN BACCARAT DRAGON BONUS DAN FORTUNE SIX
Cara Bermain Poker 6 Kartu
Cara Bermain Sabung Ayam Online
Cara Bermain Togel Online
Copyright PALUGADABET, Agen Sabung Ayam Online dan Agen Taruhan Jasa Bola Terpercaya . All Right Reserved


content:
Tidak menutup kemungkinan saat proses styling menggunakan pomade bukannya hold sempurna tetapi lemas. Hal-hal seperti ini selalu terjadi, karena kembali lagi masing-masing mempunyai tipe rambut berbeda. Lalu bagaimana mencegah gatsby pomade yang bikin rambut lemas?
Beberapa Cara Mencegah Gatsby Pomade yang Bikin Rambut Lemas
Pada dasarnya jika hal tersebut terjadi bukan salah produknya, karena terkadang beberapa orang yang menggunakannya masih belum paham tahapannya. Alasan kedua, mereka tidak menyesuaikan dengan tipe rambutnya sehingga terjebak disana. Berikut cara-caranya yang bisa dilakukan secara singkat.
Pilihlah Pomade yang Sesuai dengan Tipe Rambut
Kesalahan pertama pada pemula adalah ketika memilih pomade yang tidak sesuai dengan tipe rambutnya, hal tersebut tentu saja akan mengakibatkan rambut lemas saat mengaplikasikan pomadenya. Tidak perlu bingung karena sebenarnya setiap jenis rambut mempunyai kesempatan.
Hal itulah yang mendorong Gatsby menciptakan inovasi pomade dengan berbagai jenis sesuai karakter rambut pria di Indonesia. Sudah ada fasilitas tersebut, Anda hanya perlu memilih dicocokkan dengan kondisi rambutnya. Jangan memaksakan jika memang keadaannya rusak, harus dirawat terlebih dahulu.
Jangan Mengaplikasikan saat Rambut masih Basah
Kesalahan kedua yang membuat pemakaian pomade mengakibatkan rambut lemas adalah memakainya ketika rambut basah. Mengaplikasikannya tidak bisa dengan keadaan seperti itu, setidaknya mulailah proses styling saat setengah kering sehingga masih sedikit lembab. Cara itu terbaik untuk memakainya.
Untuk mencari pomade seperti apa yang cocok dengan keadaan rambut serta ingin menggunakannya bisa melalui https://gatsby.co.id/ ada banyak info mengenai pomadenya. Sekali lagi hindari penggunaan pomadenya saat rambut masih basah karena formulanya tidak akan bekerja secara baik.
Ambil Cream Pomade Secukupnya
Mengambil cream pomade berlebihan juga akan mengakibatkan trambut lemas. Sering terjadi, terkadang ingin agar lebih awet stylingnya sehingga mengaplikasikan cream terlalu banyak. Hasilnya bukan bagus tetapi rambut akan terlihat lemas dan harus mengulangi keramas lagi.
Beberapa cara mencegah Gatsby pomade yang bikin rambut lemas bisa Anda praktekkan sebelum menggunakannya. Terutama bagi pemula, jangan asal menggunakan pomadenya karena bukan hasil styling sempurna tetapi bisa merusak rambutnya.


content:
Bereksplorasi menggunakan kain tradisional pasti sangat menyenangkan. Bagi kamu yang suka bereksperimen dengan gaya berpakaian sehari-hari, tentu menggunakan kain tradisional harus kamu coba.
Namun, tahukah kamu jika kain tradisional bisa dibuat menjadi berbagai jenis busana dan aksesori? Dengan begitu, kain tradisional yang kamu gunakan tidak akan membosankan dan kuno. Nah, coba 5 kain tradisional berikut ini untuk melengkapi gaya berpakaian dan koleksi fashion items milikmu.
1. Kain jumputan, tampak lebih muda dengan warna-warna cerah
Kain Jumputan (Sumber: Bukalapak)
Kain jumputan merupakan kain tradisional Indonesia yang berasal dari Palembang. Kain jumputan dibuat dengan cara diikat lalu dicelupkan pada pewarna. Kain jumputan berbahan halus dan lembut serta sangat nyaman digunakan pada cuaca yang panas karena menyerap keringat serta dingin di kulit. Ada berbagai macam warna yang ditawarkan oleh kain jumputan. Kain tradisional yang berasal dari Palembang ini bisa dibuat busana apa saja sesuai keinginan kamu.
Namun umumnya kain ini dibuat kebaya jenis kutu baru, rok panjang, serta selendang. Memakai kain jumputan akan membuatmu tampak lebih muda karena warna cerah dari kain tersebut. Selain itu, penampilanmu akan semakin segar dan jauh dari kata kuno.
Baca juga: Model Chrissy Teigen Pakai Gendongan Kain Tradisional? Ini Dia Keuntungannya!
2. Kain tapis, untuk kesan glamor
Kain tapis dari Lampung (Sumber: Bukalapak)
Kain tapis merupakan kain tradisional yang berasal dari Lampung. Kain ini merupakan kain tenun yang berasal dari bahan sutera dengan rangkaian benang perak dan emas. Menggunakan kain ini, tentu akan menimbulkan kesan mahal dan glamor. Kamu bisa mencoba variasi kain ini yaitu dompet kain tapis.
Dompet kain tapis ini memiliki berbagai macam jenis dan motif yang bisa kamu pilih. Bentuknya yang elegan sangat cocok untuk dibawa ke acara resmi seperti menghadiri pesta pernikahan atau pertemuan resmi. Tertarik untuk mencoba?
Baca juga: Begini Cara Tepat Merawat dan Menyimpan Kain Tradisional Warisan Agar Tak Rusak
3. Kain lurik dengan berbagai macam pilihan outfit
Kain lurik (Sumber: Bukalapak)
Kain lurik merupakan kain tradisional yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Kain lurik awalnya sangat jarang digunakan sebagai salah satu pilihan bergaya karena kesan yang ditimbulkan kuno dan tua. Namun, dengan adanya berbagai inovasi yang dilakukan oleh para desainer ternama dalam negeri, kain lurik kini semakin dilirik karena menunjukkan keunikan.
Selain itu, telah banyak busana berbahan kain lurik yang memiliki beraneka jenis dan bentuk menarik, sehingga disukai para penggemar fashion. Salah satu yang bisa kamu coba adalah outer berbahan lurik. Kamu bisa mengombinasikannya dengan berbagai pakaian lain sesuai selera kamu.
4. Kain batik, kain warisan budaya dunia
Kain batik (Sumber: Bukalapak)
Kain batik merupakan kain tradisional yang sudah sangat terkenal bahkan hingga mancanegara. Kain batik memiliki banyak sekali motif yang bisa kamu pilih sesuai selera kamu. Jika kamu bosan menggunakan kain batik sebagai rok atau baju, kamu bisa mencoba tas batik.
Penggunaan tas batik ini bisa melengkapi gaya berpakaianmu. Selain itu, kain batik yang dimodifikasi menjadi tas merupakan ide brilian sehingga menambah nilai jual. Dengan memakai tas batik saat menjalani kegiatanmu, tentu penampilanmu akan semakin lengkap dan istimewa.
Baca juga: Ini Dia 5 Jenis Kain Tradisional Menawan untuk Bawahan, Selain Batik!
5. Kain tenun, dengan beragam motif unik
Kain tenun (Sumber: Bukalapak)
Kain tenun merupakan salah satu kain tradisional Indonesia. Kain tenun ada bermacam-macam jenisnya dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Istimewanya, kain ini memiliki motif yang unik dan sangat menarik. Kamu bisa melengkapi gaya berpakaianmu dengan menggunakan kain tenun.
Salah satu busana yang bisa kamu coba dan berbahan kain tenun adalah kulot. Celana berbentuk lebar dari pinggul sampai mata kaki ini sedang menjadi tren. Jika kamu memakai celana kulot dari kain tenun, tentu penampilanmu akan beda dari yang lain. Kamu pun bisa jadi inspirasi fashion untuk teman-temanmu.
Itulah 5 kain tradisional yang bisa digunakan dengan berbagai model dan bentuk. Kamu bisa melengkapi gaya berpakaianmu dengan memilih salah satunya, lho!


content:
Mulai ditinggalkan atau tidak, harus diakui Twitter masih menjadi sarana yang masif menyebarkan informasi secara cepat dengan topik yang sangat beragam, termasuk salah satunya adalah dunia teknologi.
Apalagi saat ini para inovator teknologi kerap menjadikan akun Twitter mereka untuk berbagi info terkini seputar dunia teknologi. Mulai dari info terbaru dari apa yang sedang mereka kembangkan sampai hanya sekadar membuat geger netizen dengan cuitan-cuitan fenomenalnya.
Jika kamu ingin mengetahui tingkah laku para inovator teknologi di dunia maya, inilah lima akun media sosial Twitter para tokoh teknologi yang wajib kamu ikuti.
Elon Musk (@elonmusk)
Sumber: nytimes.
Dengan senang hati menyebut dirinya sebagai “penjual topi,” akun twitter Elon Musk ini sangat informatif, mendidik, dan menghibur.
Tokoh yang kerap disebut dengan “Tony Stark di dunia nyata” ini sering bercuit tentang kabar terbaru perusahaannya (SpaceX, Boring, dan Tesla) sambil sesekali melontarkan kicauan lelucon.
Hebatnya lagi, Musk masih bisa menjaga komunikasi dua arah dengan para pengikutnya. Ia tak segan untuk berinteraksi menjawab cuitan para pengikutnya di Twitter yang mencapi 21 juta pengikut.
Bill Gates (@billgates)
Sumber: Booms beat
Mungkin ia sudah tak lagi memegang peran harian sebagai pendiri salah satu perusahaan teknologi terbesar, tapi mantan CEO Microsoft ini masih suka memberikan komentar tentang industri teknologi melalui akun Twitter-nya.
Selain soal industri teknologi, Bill Gates juga kerap bercuit tentang isu sosial dan permasalahan penting lainnya. Dengan pengikut hampir 50 juta akun, ia cukup aktif di situs jejaring sosial ini.
Baca juga, ini lho istilah dan bahasa gaul Twitter yang perlu kamu tahu.
Sundar Pichai (@sundarpichai)
Sumber: business insider.
Posisi Google saat ini sudah tak lagi sebagai sebuah alat pencari online. Perusahaan ini sekarang menjadi kekuatan utama dalam pengembangan kecerdasan buatan, perangkat lunak dan perangkat keras mobile, rumah cerdas, dan ini baru sebagian kecil dari semua faktor yang saat ini mereka sedang kembangkan lainnya.
Jika kamu ingin mengetahui aktivitas Google lainnya, kamu hanya perlu mengikuti akun Twitter CEO Google, yaitu Sundar Pichai. Kamu akan mendapatkan sedikit pencerahan dari pola pikir dan ketertarikan dari seorang Sundar Pichai.
Bukan cuma tweet 280 karakter, ini 7 fitur Twitter yang mungkin tidak kamu tahu.
Tim Cook (@tim_cook)
Sumber: techcrunch.
Sepeninggal Steve Jobs, arah cahaya sorot kini mengarah ke Tim Cook yang mengemban jabatan sebagai CEO Apple. Tim Cook memperlakukan akun Twitter-nya hanya sebatas untuk urusan bisnis.
Kamu tak hanya bisa menemukan berita terbaru tentang Apple, tapi juga berita saat dirinya mengunjungi sekola-sekolah dan opininya tentang isu sosial.
Postingannya pun tak hanya soal produk Apple, tapi juga area-area di mana perusahaannya membuat sebuah perubahan, seperti pendidikan dan kesehatan.
Baca juga, begini cara melacak trending topic melalui aplikasi Twitter berbasis web.
Jeff Bezos (@jeffbezos)
Sumber: engadget.
Sama seperti Tim Cook, Jeff Bezos juga hanya menempatkan urusan pekerjaan dalam cuitannya. Namun, Bezos juga dikenal suka melakukan pengumpulan ide dan berinteraksi dengan pengikut-pengikutnya.
Bezos mungkin dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO Amazon, tapi ia juga adalah pemiliki dari Blue Origin dan The Washington Post.
Twitter menjadi sarana yang paling mudah bagi para tokoh teknologi tersebut untuk berbagi informasi seputar apa pun yang menjadi ketertarikan mereka.