content:
RUU Omnibus Law terus mendapat penolakan terutama dari kelompok buruh dan mahasiswa. Berbagai dugaan muncul terkait penolakan RUU Omnibus Law yang didominasi oleh kelompok buruh dan mahasiswa, apakah penolakan tersebut memang relevan atau ada muatan politis.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan bahwa ada sembilan point yang ditolak dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yaitu : hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, penggunaan outsourching yang bebas, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas. Point selajutnya adalah penggunaan tenaga kerja asing unskilled workers, PHK yang dipermudah, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, dan sangsi pidana yang dihilangkan.
Kelompok mahasiswa menolah RUU Omnibus Law dengan berbagai alasan. Pertama adalah RUU Cipta Kerja bertentangan dengan UU No 15 Tahun 2019 Bab 2 Pasal 5 dan Bab ll pasal 96 tentang perubahan mas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedua adalah RUU Omnibus Law dianggap sebagai upaya sentralisasi kekuasaan yang mencederai semangat reformasi, ketiga karena adanya penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Alasan penolakan RUU Omnibus Law dari mahasiswa selanjutnya adalah penyederhanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu kelompok mahasiswa juga mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi untuk masyarakat dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan.
Kelompok mahasiswa dan buruh yang menolak RUU Omnibus Law mempunyai alasan masing-masing walaupu secara substansi ada yang sama. Namun yang patut dicermati adalah apakah aksi kelompok mahasiswa dan buruh tersebut tujuan utamanya adalah untuk menolak RUU Omnibus Law atau aksi penolakan tersebut mempunyai tujuan lain agar RUU Omibus Law bisa disesuaikan.
Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Beleid itu berfungsi untuk menyederhanakan sekelumit aturan yang memperlambat proses ekonomi. Jika memperhatikan tujuan utama daro Omnibus Law tersebut maka aksi oleh kelompok mahasiswa dan buruh seharusnya tidak berhenti pada penolakan Omnibus Law, namun harus lebih jauh lagi ikut (atau diajak) berpartisipasi dalam menyusun dan memperbaiki rancangan Omnibus Law.
Orientasi dari aksi penolakan kelompok mahasiswa dan buruh menunjukkan motif sesungguhnya. Melihat tujuan dari pemerintah menyusun RUU Omnibus Law adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka jika kelompok buruh dan mahasiswa mempunyai motif jernih dan relevan dengan tujuan tersebut, aksi yang dilakukan seharusnya tidak dalam bentuk penolakan tetapi untuk perbaikan pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan utama Omnibus Law. Tentu saja untuk mengarah kepada keterlibatan kelompok buruh dan mahasiswa perlu dibuka ruang dialog sehingga terjadi komunikasi yang konstruktif.
Jika aksi dari kelompok buruh dan mahasiswa hanya untuk menolak RUU Omnibus Law dan tidak ada upaya untuk mendorong atau ikut serta dalam perbaikan pasal-pasal maka motif penolakan tersebut cenderung bermotif politik. Dengan motif politik maka tujuan aksi sudah tidak murni dan tidak akan selaras dengan tujuan utama pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dari uraian tersebut di atas maka perlu adanya dorongan dari pemerintah kepada kelompok buruh dan mahasiswa untuk tetap berada di motif aksi yang relevan dengan tujuan utama Omnibus Law mempercepat pertumbuhan ekonomi. Langkah yang bisa dan harus dilakukan adalah dengan dialog secara terus menerus dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan Omnibus Law yang sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mempercepat pertumbuhan ekononomi.
*) Stanislaus Riyanta, pengamat kebijakan publik
Post Views: 39
Navigasi pos
Pos sebelumnya Ketua DPRK Bireuen : Rakyat Butuh Tindakan Cepat
Pos berikutnya URGENSI PENERBITAN PERPPU UNTUK PENUNDAAN PILKADA 2020
Jangan Lewatkan
Pasca Reformasi Korupsi Semakin “Gila”
MAAF BAPAK PRESIDEN KAMI MENGGUGAT UU CIPTA KERJA
BURUH TANI NELAYAN JANGAN TERJEBAK JANJI-JANJI DI PILKADA Oleh: Andi Naja FP Paraga
Congratulation Biden and Harris
Komentar
News Feed
Pasca Reformasi Korupsi Semakin “Gila”
OPINI|04/06/2022
Penulis : DJ Sembiring Siang itu, gemuruh suara mahasiswa yang menggelar aksi demo, tumpah ruah di jalanan ibukota menuntut reformasi total. Bau
MAAF BAPAK PRESIDEN KAMI MENGGUGAT UU CIPTA KERJA
OPINI|19/11/2020
Oleh ; Andi Naja FP Paraga Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi sudah mulai di sidangkan akan tetapi masih banyak yang akan
BURUH TANI NELAYAN JANGAN TERJEBAK JANJI-JANJI DI PILKADA Oleh: Andi Naja FP Paraga
OPINI|08/11/2020
Kampanye Pemilihan Kepala Daerah adalah ajang Para Kandidat Gubernur,Walikota/bupati bersama pasangannya serta Tim Pemenangannya menawarkan Ide dan Program. Biasanya ide dan Program
Congratulation Biden and Harris
OPINI|08/11/2020
By : Tommy CK Joe Biden and Kemala Harris were defeated Donald Trump-Mike Pence on the United States Presidential elections. Biden and
Meneropong Pilkada Serentak Pasca Pandemi
OPINI|30/04/2020
oleh Fikri Syariati* Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek perekonomian dan sosial budaya, melainkan juga pada aspek politik. Salah satu hal


content:
Company Regulation atau yang biasa kita kenal dengan istilah Peraturan Perusahaan merupakan salah satu dasar pondasi utama dari sebuah Perusahaan. Dapat dibayangkan apabila sebuah Perusahaan tidak memiliki Peraturan Perusahaan. Maka para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut akan merasa tidak nyaman karena tidak ada ketentuan dan aturan yang jelas di dalam Perusahaan tersebut. Negara kita juga mengatur secara khusus mengenai Peraturan Perusahaan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003). Pengertian Peraturan Perusahaan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan disusun oleh Pengusaha dan menjadi tanggung jawab dari Pengusaha yang bersangkutan.
Menurut Pasal 111 UU Ketenegakerjaan, Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:
1. hak dan kewajiban pengusaha;
2. hak dan kewajiban pekerja;
3. syarat kerja;
4. tata tertib perusahaan;
5. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
Peraturan Perusahaan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan peraturan perusahaan berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
Dengan adanya Peraturan Perusahaan ini maka diharapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pekerja dan Pengusaha dapat terjamin dengan baik, memberikan pedoman bagi Pengusaha dan Pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja yang baik antara Pekerja dan Pengusaha dalam usaha bersama memajukan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja.
Kami dari Power Character juga dapat membantu di dalam penyusunan Peraturan Perusahaan yang mampu kita analisa dengan Teknologi Foto Karakter yang kami sebut dengan Company Regulation through Character. Dengan adanya Company Regulation through Character ini, maka kita dapat menganalisa kecenderungan Pekerja yang akan melakukan atau melanggar ketentuan dari Peraturan Perusahaan ini, Kita akan dapat meminimalisasi dan mengantisipasi kemungkinan pelanggaran yang timbul di dalam Perusahaan sehingga Peraturan Perusahaan dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik di Perusahaan.

warc-type: conversion

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content:
Senkom.or.id | Kupang - Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Brigjen Pol Drs. Ketut Untung Yoga Ana, SH, MM. membuka Pembekalan Kamtibmas dan Pengetahuan Bela Negara Senkom Mitra Polri Provinsi Nusa Tenggara Timur di Gedung SPN Kupang, (22/3/ 14) pagi tadi, didampingi Wakil Gubernur mewakili Drs. Frans Lebu Raya Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kasi Teritorial Korem 161 Wirasakti Letkol Kav. Jonny Hariyanto dan Ketua Senkom Mitra Polri Pusat Untung Maulana, SH.
Dalam arahannya di depan anggota baru Senkom MItra Polri yang mengikuti acara ini, Kapolda menyampaikan bahwa tugas kita saat ini adalah mengawal pembangunan, turut menjaga kamtibmas di wilayah lingkungan terkecil di sekitarnya, masalah-masalah yang terjadi di lingkungan bukan sebagai masalah dan perlu dikeluhkan, karena anggota Senkom juga merupakan bagian untuk memfasilitasi memecahkan permasalahan yang ada.
Secara simbolis Kapolda membuka ditandai dengan pemakaian rompi kemitraan dan tanda peserta kepada dua orang perwakilan peserta.
Sementara itu wakil gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa wilayah NTT terdiri beberapa kepulauan dan suku serta agama, namun kondisi sampai saat ini masih tetap kondusif, tugas Senkom adalah bagaimana bisa membantu menyampaikan informasi sedini mungkin kepada kepolisian atau pemerintah dalam bermitra untuk membangun komunikasi dalam mendeteksi dini segala kejadian.
Setelah pembukaan, Kapolda memberikan materi selama 2,5 jam, yang disambut antusias oleh peserta diklat, dilanjutkn materi belanegara oleh Kasi Teritorial Korem 161 WIrasakti, serta dari kesbangpolinmas, BPBD, Dirlantas, Balmon dan pemateri lain.
Kepengurusan Senkom di NTT sudah terbentuk di 4 Kab/kota dan anggota tersebar di beberapa wilayah NTT. Beberapa kegiatan keamanan dan kemanusian telah dilakukan untuk membantu kelancaran masyarakat dalam lebaran dan natal tahun baru bersama dengan kepolisian serta aparat lainnya. Semua itu dilaksanakan atas dasar kemanusian dengan sukarela dan tanpa pamrih.
20 anggota kami tidak bisa mengikuti pembekalan ini, gagal berangkat karena kapal laut di Ende tidak bisa berangkat karena gelombang besar dan anggota lainnya dibatalkan penerbangannya karena ada buritan kapal laut ada di ujung bandara menghalangi pesawat saat akan terbang, kata Yudhi Prastyo, AMd., ST. ketua panitia dalam sambutannya.
Drs. Wahyoe Winarto Ketua Senkom Provinsi NTT dalam penjelasannya, bahwa terlaksananya pembekalan ini atas pembinaan yang terus menerus dari Polda sebagai pembina Senkom NTT dan hubungan yang baik dengan Dirbinmas Polda NTT selama ini.
Kapolda yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Bali sudah mengenal betul dengan Senkom sehingga, sehingga menyempatkan waktunya disela-sela kesibukannya menjelang pemilu, untuk membuka dan mengisi materi.
Kehadiran Kapolda beserta Wagub merupakan sebuah bentuk perhatian yang besar pada kami, maka kami pun senantiasa memaksimalkan kemampuan kami dalam memberikan informasi dan kamtibmas meskipun jumlah personil Senkom di NTT tidak begitu banyak jumlahnya, tambahnya.
Pembekalan bagi anggota baru Senkom Mitra Polri adalah untuk memberikan wawasan dan menanamkan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam mengemban tugas sebagai anggota Senkom Mitra Polri untuk menjaga kamtibmas dan bela Negara. (WG).
Diklat news
Lebih baru
Lebih lama
Anda mungkin menyukai postingan ini
Posting Komentar
0 Komentar
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Sebaiknya komentar sesuai berita yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Komentar ditayangkan setelah melalui moderasi. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.


content: * Perhiasan berlian diproduksi satuan sehingga hasil akhir produk bisa memiliki berat yang berbeda (+/- 10%) dari perkiraan berat yang tertera pada deskripsi produk.