content:
A. Masalah Perkembangan Data Wilayah B. Pengumpulan Data Pemilih di Luar Negeri C. Data Ganda dan NIK Invalid
Bab VII Penutup
A. Kesimpulan B. Rekomendasi Lampiran
Daftar isi
(4)
Pendahuluan
Bab I
3
Komisioner Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizki-ansyah dan Arif Budiman menyanyikan lagu Indonesia pada saat pembukaan Rapat Pleno DPT (22/10/2013). Foto. Humas KPU
(5)
A. Latar Belakang
D
alam praktik demokrasi di belahan dunia manapun, suara rakyat men-jadi elemen mendasar dalam pelaksanaan sebuah pemilihan umum (pe-milu) yang bebas, jujur dan adil. Berdasarkan UU No 15/2011 dan UU No 8/2012 salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Makanya, KPU dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas.
Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, KPU harus me-mastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Dalam hal ini, mulai dari pantar-lih di tingkat yang paling bawah hingga KPU Pusat wajib memas-tikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih dan bersih dari pemilih ganda. Sema-kin kecil jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, maka bisa di-katakan kualitas daftar pemilih se-makin baik.
Pasalnya, dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, akurasi data pemilih diragukan (kisruh DPT), sehingga menimbulkan sengketa hasil pemilu dan melemah-kan legitimasi hasil pemilu. Akibatnya, KPU menjadi satu-satunya lembaga yang dipersalahkan. Padahal, masalah kualitas dan akurasi DPT menjadi tanggung jawab bersama pemangku kepentingan pemilu seperti KPU, Kemendagri, Kemenlu dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Seperti tertera dalam UU No 8 Tahun 2012, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih, disebutkan bahwa data kepen-dudukan berasal dari pemerintah yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU, dengan memperhatikan data pemilih pada pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan
3
Sejumlah pimpinan Partai Politik menghadiri acara rapat pleno DPT di Gd. Ruang Sidang KPU (22/10/2013). Foto. Humas KPU
(6)
walikota yang terakhir.
Dengan kata lain, seluruh pemangku kepentingan pemilu memberi andil yang sangat besar untuk mewujudkan akurasi dan kualitas DPT. Dalam hal penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014, KPU secara intensif bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pemerintah saling support dan melakukan sinkronisasi untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih melalui pencer-matan DP4 dengan data pemilukada terakhir hingga pencocokan dan penelitian data (coklit) yang dilaksanakan oleh Pantarlih.
KPU yakin pada pemilu 9 April lalu, kualitas DPT telah jauh membaik dari-pada pemilu-pemilu sebelumnya. KPU juga berhasil meng-himpun data pemilih dari seluruh Indo-nesia by name dan by address, di mana hal ini tidak pernah bisa dilakukan pada pemilu sebelumnya Selain itu, KPU juga berhasil membangun data base pemilih yang dapat diakses oleh masyarakat
se-cara online baik ketika masih berstatus DPS, DPSHP dan DPT. Ini semua bisa terlaksana karena KPU menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih yang membantu pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu 2014.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti peng-gunaan Sidalih tersebut, KPU telah berhasil mendorong sejumlah nilai, dianta-ranya: Pertama, transparan. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan; Kedua, melayani pemilih. Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan
5
Peserta Rapat Pleno DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD dihadiri KPU Provinsi dan Pimpinan Partai Politik (22/10/2103. Foto. Humas KPU
(7)
pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU; Ketiga, Partisipa-tif. Dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, adanya partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi.
Artinya, selain keinginan kuat dari pemerintah dan KPU, berkat keterlibatan dan pasrtisipasi aktif seluruh masyarakat pemilih secara bersama mengecek dan mengawasi penyusunan daftar pemilih telah membuahkan hasil DPT yang berkualitas pada Pemilu 9 April lalu.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU dalam melakukan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu legislatif 2014 sejak persiapan, pelaksa-naan hingga penetapan.
Tujuan dari laporan ini adalah:
1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu legislatif 2014 telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU No 8 Tahun 2012.
2. Dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan daftar pemilih Pemilu legislatif 2014 yang dilakukan oleh KPU dilakukan secara terbuka, transparan dan men-gakomodasi hasil pengawasan Bawaslu, masukan Partai Politik dan masyarakat serta bantuan pemerintah melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri.
3. Bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Raky-at, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu serta masyarakat yang lebih luas.
C. Ruang Lingkup
Laporan tahapan pemutakhiran dan penetapan DPT Pemilu Legislatif 2014 ini, berupaya untuk menggambarkan bagaimana proses tahapan pemutakhiran dan
(8)
pan data pemilih berikut ini :
1. Penggunaan Sidalih dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data. 2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online
3. Penyandingan DPSHP dengan DP4
4.Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data pemilih.
5. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan.
6. Verifikasi ulang terhadap DPT yang elemen datanya belum lengkap. 7. Koordinasi KPU dengan Disdukcapil di setiap jenjang untuk melengkapi DPT yang elemen datanya belum lengkap.
8. Rapat Pleno terbuka Rekap DPT Nasional dan Penetapan DPT Nasional dengan melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk memperbaiki NIK In valid dan data lainnya.
D. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah :
Kata Pengantar Bab I Pendahuluan
Bab II Prinsip-Prinsip Pendaftaran Pemilih Bab III Tahapan Persiapan Pemutakhiran
Bab IV Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Bab V Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Bab VI Permasalahan dan Penyelesaiannya Bab VII Penutup
Lampiran
7
Tampak sejumlah angka DPT di layar besar pada Rapat Pleno DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD (22/10/2013). Foto Humas KPU.
(9)
Prinsip-Prinsip
Pendaftaran
Pemilih
Bab II
8
Para Komisioner KPU memimpin Rapat Pleno DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Gedung KPU (22/10/2103. Foto. Humas KPU
(10)
A. Defenisi Pemilih
P
eraturan KPU Nomor 9 dan 10 Tahun 2013 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam dan luar negeri untuk Pemilu legislatif 2014 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pemilih adalah :
• Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah ge -nap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
• WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pe -milu dalam daftar Pemilih.
• Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai Pemilih
kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
• Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada
setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dan di PPLN/TPSLN.
Untuk itulah, bagi seluruh WNI yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah, agar bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu legislative 2014, harus terdaftar dalam DPT. Adapun pendaftaran dan pemutakhiran data pe-milih terhadap WNI tersebut dilakukan berdasarkan domisili yang jelas dan tercatat dalam desa/kelurahan tempat tinggalnya secara faktual, atau bagi pemilih di luar negeri yang tercatat sesuai pendataan kantor perwakilan Indonesia di negara ber-sangkutan.
Namun, jika terdapat pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan iden-titas KTP yang dimiliki, pemilih tersebut diminta menentukan tempat pemungutan suara di mana dia akan menggunakan hak pilih. Manakala seorang pemilih me-miliki lebih dari satu identitas KTP, pemilih tersebut harus mencantumkan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
Demikian pula halnya dengan pemilih di luar negeri, jika terdapat pemilih yang belum tercantum dalam daftar dokumen laporan WNI yang dimiliki oleh Perwakilan Re-publik Indonesia, pemilih bersangkutan mendaftarkan alamatnya. Manakala seorang pemilih memiliki lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaran-ya antaran-yang al-amatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam doku-men laporan WNI yang
(11)
miliki oleh Perwakilan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai tempat ting-gal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Selain itu, bagi WNI dimanapun dia berada, yang belum memiliki identitas kependudukan wajib dicatat dan dimasukan dalam daftar pemilih.
B. Kriteria Dasar Daftar Pemilih
Secara internasional, terdapat beberapa prinsip yang diakui dalam penyusu-nan daftar pemilih yang kredibel yakni integrity, legal, accessibility, compre-hensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, dan sustainability. Dalam konteks Indonesia, ada tiga kriteria dasar yang disepakati dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, yakni :
1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pe-milih. Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.
2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal.
3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir men-gacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, al-amat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal.
C. Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih
a. Memastikan seluruh pemilih terdaftar di dalam DPT (secara komprehensif); b. Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual pe milih (akurat dan up to date – nama dan alamat);
c. Memastikan tidak mengandung nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih;
d. Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih; dan
e. Mempersiapkan logistik pemilu.
D. Metode dan Pendekatan Pemutakhiran
KPU memilih metode pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
(12)
uous register/list). Metode ini dipilih karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. Selain itu, penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah diimplemen-tasikan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan administratif pada tahap pengolahan dan pemutakhiran sampai daftar pemilih sementara (DPS) tersedia. Pada tahap ini, pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yakni Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu lokal terkini ditingkat KPU kabupaten/kota dan Provinsi, serta pencocokan dan penelitian (coklit) oleh panitia pemutakhiran data pemilih pemilih (pantarlih).
Kedua, pendekatan partisipatif masyarakat dimulai saat diumumkannya DPS tanggal 11 s/d 24 Juli 2013 hingga tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 7 s/d 13 September 2013 sesuai dengan ketentuan. Pengumuman DPS di kantor desa dan kelurahan maupun pengumuman daftar pemilih sementara hasil per-baikan (DPSHP) akan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2013 for-matnya akan tetap sama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, pasal 33 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, yang menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat.
E.Sumber Data
Dalam rang-ka meningrang-katrang-kan kualitas daftar pe-milih Pemilu 2014, sumber penyu-sunan data yang akan digunakan oleh KPU untuk
menyusun daftar Pemilih, tidak hanya berdasarkan Data
Pen-duduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri, namun juga menggunakan data DPT Pemilu kepala derah terakhir sebagai data pembandingnya. KPU menyusun seluruh DPT Pemilukada dari daerah yang menyelenggarakan Pemilhan Umum Kepala Daerah selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, untuk selanjutnya diolah Sidalih. KPU akan mengolah kedua
11
Peserta Rapat Penyempurnaan Nasional DPT di ruang sidang Ge-dung KPU (22/10/2013). Foto Humas KPU.
(13)
sumber data tersebut dengan dibantu teknologi untuk menghasilkan Data Pe-milih yang akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih.
Penyerahan Data Kependudukan seluruh Indonesia dilakukan diting-kat pusat (Kemendagri–KPU), Disdukcapil Kab/Kota tidak memberikan data kependudukan kepada KPU Kab/Kota. KPU diberikan jaminan untuk men-gakses data kependudukan Kemendagri seluas-luasnya untuk keperluan data base daftar pemilih.
F. Mekanisme Penyusunan Data Pemilih
• KPU bertanggungjawab atas pengelolaan data pemilih yang terpusat. • KPU harus memiliki dan memilihara data pemilih seluruh Indonesia yaitu
berupa data pemilih yang meliputi informasi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status anggota TNI/Polri, masih hidup, dan alamat mu takhir (bukan hanya data agregat).
• Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota
menggunakan data yang ada dalam server masing-masing.
• Sosialisasi/publikasi data pemilih melalui website dilakukan secara
distributif, artinya KPU Pusat memiliki data pemilih seluruh Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki data pemilih masing wilayah kerjanya.
• KPU harus memiliki pusat data untuk mendukung keperluan tersebut di
atas.
• Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan Network Operation
Center (Unit Pengelolaan Data) KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota.
G. Pemutakhiran dan Publikasi Data Pemilih
Yang disebut sebagai pemutakhiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) baik yang diperoleh melalui Dirjen Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pantarlih bertugas melakukan pendaftaran calon pemilih dengan pemutakhiran data pemilih yang sudah ada di (DP4) yang disinkronisasi dengan data pemilu sebelumnya.
Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan dengan cara:
• Di belakang meja (on desk) yaitu pemutakhiran yang dilakukan oleh
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan aplikasi Sidalih. Dilakukan secara berkelanjutan
(14)
• Verifikasi faktual yaitu pemutakhiran yang dilakukan dengan pencocokan
dan penelitian di lapangan (door to door). Dilakukan menjelang lenggaraan pemilu.
• Untuk pemilih di luar bisa dilakukan upaya selain mendatangi pemilih
langsung, atau dengan; menghubungi Pemilih melalui telepon atau mengirim surat kepada Pemilih melalui pos atau; mengirim surat elek tronik (e-mail) kepada Pemilih atau; mengumpulkan Pemilih di Kantor Perwakilan RI atau; mengumumkan data Pemilih di laman Kedutaan Besar RI untuk mendapatkan masukan dari pemilih; atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang bisa dipertanggung jawabkan.
• Publikasi dilakukan pada empat tahapan, yaitu: Daftar Pemilih Se-
mentara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan SHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan
13
Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (22/01/2013). Foto Humas KPU.
(15)
Persiapan
Bab III
(16)
A. Pengorganisasian Kerja
D
alam melakukan kerja pemutakhiran dan penetapan DPT, KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN, dan Pantarlih melakukan pembagian tugas dan pengorganisasian sebagai berikut :
1. KPU
Tugas dan kewenangan bagi KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah mempersiapkan regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan bagi KPU secara berjenjang dan badan ad hoc. Berikutnya, KPU melakukan konsolidasi, sinkronisasi dan analisis data kepen-dudukan dengan DPT pemilu terakhir dan me-nyerahkan hasilnya beru-pa daftar pemilih keberu-pada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.
2. KPU Provinsi/KIP Provinsi
KPU/KIP Provinsi menyampaikan daf-tar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota atas nama KPU, menerima/ mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan DPT dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyerahkan DPT kepada KPU.
3. KPU Kabupaten/Kota
KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Bimtek untuk PPK, PPS dan Pantarlih. KPU Kabupaten/Kota menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, melakukan pengecekan dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan pengelompokkan tiap kecamatan dan desa/kelurahan, dan menyerahkan daftar pemilih kepada PPS melalui PPK, me-nerima/mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan DPT dari PPS melalui PPK, dan menyerahkan kepada KPU Provinsi.
15
Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaa Rekapitulasi DPT Nasional dihadiri KPU Provinsi dan Pimpinan Parpol di Gedung KPU Lantai 2 (22/10/2013). Foto Humas KPU.
(17)
4. PPK
PPK membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pe-milih di tingkat kecamatan. Menerima data pepe-milih per TPS (Model A.0-KPU) dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU Kabu-paten/Kota ketika dilaksanakan Bimtek untuk diserahkan kepada PPS dan Pantarlih. Melakukan Bimtek atau pelatihan pemutakhiran data pemilih bagi PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK. Kemudian PPK menerima daftar pe-milih dari KPU Kabupaten/Kota, menyampaikan daftar pepe-milih kepada PPDP melalui PPS, menerima, mengkoordinasikan, dan menyerahkan DPS dan DPS HP kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. PPS/PPLN dan Pantarlih
Kewenangan PPS/PPLN dalam proses pemutakhiran data pemilih sangat besar, mulai dari entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, menam-bah, dan memperbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat. Pelaksana pemilu di atasnya (PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU) tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data pemilih tanpa usulan dan persetujuan PPS/PPLN. Makanya, PPS/PPLN menjadi ujung tombak kedua bagi KPU, setelah Pantarlih, yang langsung berhubungan
den-gan pemilih. Oleh karena itu PPS memiliki pengetahuan dan kedekatan denden-gan
warga/pemilih.
PPS melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan dan masyara-kat luas (misalnya membuat surat edaran, melakukan rapat koordinasi dengan RT/RW, pengumuman di tempat ibadah, pertemuan warga dan sebagainya). Demikian pula PPLN melakukan sosialiasi sesuai dengan metode yang tepat bagi komunitas WNI di luar negeri. Lalu, memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) telah dibentuk. Bersama-sama Pantarlih mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK. Memastikan telah menerima data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) beserta seluruh dokumen pemutakhiran data pemilih telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
Kemudian, menyerahkan data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan dokumen pemutakhiran data pemilih kepada masing-masing Pantarlih; dan
melakukan koordinasi terakhir dengan Pantarlih mengenai SOP khususnya
bagaimana melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftar pemilih baru, cara mengisi masing-masing formulir , dan tenggat waktu yang harus
(18)
saikan, paling lambat 1 hari sebelum dilaksanakan verifikasi untuk mengecek kesiapan dan pemahaman Pantarlih.
Pantarlih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran data
pemilih. Oleh karena itu Pantarlih sangat penting perannya dalam proses penyusunan
daftar pemilih. Karena strategisnya peran Pantarlih ini, baik dan buruknya DPT Pemilu 2014 sangat bergantung kepada kinerja Pantarlih di lapangan. Jika Pantarlih bekerja secara optimal dalam proses verikasi faktual, maka DPT Pemilu 2014 diharapkan akan jauh lebih akurat dan berkualitas. Sebelum melakukan verikasi petugas pantarlih harus memastikan beberapa hal berikut :
1. Menerima dan memeriksa seluruh dokumen dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan.
2. Mempelajari seluruh dokumen dan pastikan memahami fungsi dan kegunaan setiap formulir.
3. Membuat rencana kerja, seperti rute ataupun target kerja.
B. Alur Kerja dan jadual Tahapan Pemutakhiran DPT
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut telah dilaksanakan mulai dari kegiatan tahapan pertama yaitu, penyerahan data kependudukan dari pemerin-tah dan pemerinpemerin-tah daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta data WNI di luar negeri sampai dengan kegiatan tahapan ke-16 (enam belas), yaitu perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari tanggal 24 Agustus s/d 6 September 2013. Tahapan lengkap bisa dilihat dalam tabel di bawah.
Tabel Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014
(19)
Sesuai dengan tahapan pada tabel di atas, KPU juga secara konsisten melaku-kan monitoring terhadap penyusunan DPS melalui aplikasi sidalih, monitoring dan su-pervisi secara sampling, melalui email dan voice terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Dengan Sidalih, KPU membantu PPS dan Pantarlih dalam me-nyusun Daftar Pemilih Sementara. Dan selanjutnya hasil peme-nyusunan Daftar Pemilih Sementara yang dikumpulkan untuk ditayangkan di website KPU dan tempat-tempat strategis sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 09 Tahun 2013.
(20)
C. Koordinasi Antarlembaga
Dalam rangka menyediakan data pemilih pemilu 2014 lebih baik, KPU melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah, khususnya dengan Kemendagri dan Kemenlu. Dalam koordinasi tersebut, sebagiannya terjalin ad-anya MoU (Momerandum of Understanding) yang pada intinya secara bersama melakukan data sharing, format data, penyelesaian permasalahan kependudu-kan dan pemilih, serta Pokja bersama dan Help Desk.
Bersama Kementerian Luar Negeri RI, misalnya, KPU menandatangani nota kesepahaman Nomor 13/KB/KPU/TAHUN/2012 dan Nomor 02/NK/ XII/2012/01 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2014 ditandatangani pada hari kamis, tanggal 6 Desember tahun 2012. Maksud Nota Kesepahaman antara KPU dan Kemenlu RI adalah:
a. Mensukseskan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; dan
b. Meningkatkan partisipasi Warga Negara Republik Indonesia dalam tik pada pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Adapun raung lingkup Nota Kesepahaman antara KPU dan Kemenlu RI meliputi:
a.Pemilih luar negeri yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berdiam atau sedang berada di luar negeri pada saat garakannya Pemilu; dan
b.Pemilu tahun 2014 bagi pemilih Luar Negeri untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta II meliputi Kotamadya Jakarta Pusat dan Luar Negeri serta Kotamadya Jakarta Selatan dengan alokasi 7 kursi dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
D. Bimbingan Teknis
Secara berjenjang KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis untuk PPK, PPS dan Pantarlih. Bimbingan teknis berkaitan dengan tugas-tugas dan hal-hal teknis lainnya seperti :
• pembagian wilayah kerja pemutakhiran;
• dengan siapa saja koordinasi harus dilakukan;
• formulir-formulir pemutakhiran dan tata-cara pengisiannya.
(21)
Bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS, kemudian PPK dan PPS melakukan pengarahan kepada Pan-tarlih. Sekitar tanggal 6-8 April 2013, KPU di berbagai jenjang melaksanan Bimtek dan Pelatihan Sidalih gelombang pertama kepada PPK sebanyak 6.994 orang, PPS sebanyak 8.153 orang, dan Pantarlih sebanyak 54.610 orang. Kemudian seminggu setelah itu pada tanggal 11-13 April 2013 (gelombang kedua) seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diundang ke Jakarta. Setelah melakukan pelatihan Bimtek DP4 dan Daftar Pemilih, kemudian diawal Mei, Pantarlih baru mulai melakukan proses coklit.
E. Layanan Helpdesk
KPU juga sudah memfasilitasi adanya helpdesk khusus untuk data pemilih, kemu-dian KPU juga menyiapkan aplikasi Sidalih yang membantu pemutakhiran dan penyu-sunan data pemilih Pemilu 2014. Di KPU Pusat, layanan Helpdesk Senin-Sabtu: 08:00 -16:00, Minggu: 08:00 - 13:00, dengan Kontak Helpdesk No Telp: 021 3193 1527, 021 319 37223 No Fax: 021 315 6362, email: helpdesk@app.kpu.go.id
F.Pemanfaatan Aplikasi Sidalih
Dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, khususnya untuk menyediakan daftar pemilih, KPU memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal ini se-suai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berisi:
1. KPU dan KPU Kab/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih mentara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan;
2.KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pe milih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1);
3.Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan peraturan KPU.
Makanya, sistem aplikasi ini adalah sebuah sistem informasi berbasis teknolo-gi komputer (aplikasi) yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses penutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sidalih yang diintegrasikan dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kemendagri untuk sinkronisasi DP4 dan menyu-sun serta memelihara data pemilih. Dengan optimalisasi TIK tersebut maka KPU dapat menghimpun daftar pemilih by name, bukan hanya rekapitulasi, dari KPU Kabupaten/ Kota secara real time.
Selain itu, dengan Sidalih KPU dapat memonitor kemajuan penyusunan DPS,
(22)
DPSHP maupun DPT di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, fungsi utama Sidalih antara lain mencakup konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran, dan sosialisasi.
Sidalih juga membantu proses pemutakhiran mulai dari analisis DP4, men-gunggah DPT Pemilu terakhir, sinkronsiasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, distribusi data pemilih (Model A.KPU) ke seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan menyusun pe-milih kedalam TPS (Model A.0 KPU). Selain fungsi tersebut di atas, SIDALIH juga membantu dalam mendata dan merekapitulasi jumlah badan penyelenggara pemilu ad-hoc (PPK dan PPS), serta mensosialisasikan DPS, DPSHP, dan DPT kepada masyarakat.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan Sidalih, KPU telah berhasil mendorong nilai-nilai:
- Transparan, dengan memanfaatkan TIK KPU berupaya transparan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- Melayani pemilih, Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan informa-si daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/ Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU.
- Partisipatif, dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, diharapkan partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi.
21
Peserta Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaa Rekapitulasi DPT Nasional dihadiri KPU Provinsi dan Pimpinan Parpol di Gedung KPU Lantai 2 (22/10/2013). Foto Humas KPU.
(23)
Pelaksanaan
Bab IV
22
Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, Husni Kamil Manik (Ketua), Juri Ar-diantoro, Sigit Pamungkas dan Arif Budiman (Anggota), memaparkan sam-butan Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (22/1/2013). Foto Humas KPU.
(24)
A. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
D
ata Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan kumpulan data penduduk warga negara Indonesia yang dipakai sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Berkas DP4 barulah seke-dar data, belum menjadi daftar sehingga nama-nama yang terdaftar di dalamnya masih berupa kumpulan data yang perlu dilakukan updating oleh Kemendagri untuk keperluan persoalan pemilu. Data DP4 dikumpulkan oleh pemerintah daerah dari ka-bupaten atau kota yang berdasarkan dari KTP. Selain dari data KTP, pengolahanDP4 juga berdasarkan informasi NIK setiap keluarga.
Untuk memaksimalkan akurasi DP4, maka Pemerintah melalui Dirjen Kepen-dudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi dan
pembersihan data kependudukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu : melalui SIAK Online
dilanjutkan dengan pengintegrasian dengan hasil perekaman e-KTP
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, data pemilih harus diserahkan kepada KPU paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan suara, yakni pada tanggal 9 April 2014. KPU telah menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7 Februari 2013. Jum-lah pemilih yang tercakup dalam DP4 sebanyak 190.412.094 orang yang terdiri dari 95.971.913 orang laki-laki dan 94.440.181 perempuan. Semuanya sudah mempunyai NIK sesuai dengan standar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dengan tingkat akurasi 99,30 % dan 136.020.095 jiwa diantaranya telah melakukan perekaman e-KTP dengan tingkat akurasi 100 %.
Kemenlu juga telah menyerahkan data agregat WNI yang berada di luar negeri berjumlah 4.694.484 jiwa. Seluruh WNI itu tersebar di 167 wilayah negara rangka-pan KBRI. Dari data tersebut, pihak KBRI mencatat jumlah WNI terbesar berada di Malaysia, yaitu 1.259.972 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil, yakni satu WNI, tercatat di Marshall Island (wilayah rangkapan KBRI Manila) dan Guinea Bissau (wilayah rangkapan KBRI Dakar). Sementara di Mali, Siera Leone, Guinea Conakry (wilayah rangkapan KBRI Dakar) dan Albania (wilayah rangkapan KBRI Sofia) tidak tercatat keberadaan WNI.
B. Sinkronisasi Data DP4 dan DPSHP KPU
DP4 yang telah diterima oleh KPU dilaksanakan sinkronisasi antara Tim Teknis KPU dan Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi permasalahan distribusi pemilih dan kode wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil pemekaran di daerah. Langkah awal penyandingan data, KPU melakukan penghapusan data ganda K1, KPU Kabupaten/kota/KIP Aceh menindaklanjuti pembersihan data ganda K1 ini
(25)
dengan membuat Berita Acara (BA) perbaikan DPT dan menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik tingkat Kabupaten/ Kota, wajib bagi KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh untuk melengkapi data pemilih yang masih nihil.
Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 2013 KPU menerima update DP4 hasil klarifikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu, KPU melakukan pencer-matan dan penelitian DP4 dengan DPT. Selain itu, DP4 yang diterima oleh KPU dalam pemutakhirannya harus memperhatikan DPT pada Pemilu dan/atau Pe-milihan Gubernur dan Bupati/Walikota. Pemahaman terhadap memperhatikan DPT tersebut adalah menyandingkan DP4 dengan DPT Pemilu dan/atau Pemilukada tersebut, dengan tujuan data DPT yang belum tercantum dalam DP4 ditambahkan ke dalam DP4 atau nama lain sebelum didistribusikan ke daerah untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) yang dituangkan di dalam Model A-KPU.
Kementerian Dalam Negeri juga membantu KPU dalam rangka memaksimal-kan akurasidata pemilih yakni terkait dengan penyandingan DPSHP dengan DP4, akan tetapi Kemendagri disamping membantu KPU untuk menyandingkan DPSHP dengan DP4, juga membantu melengkapi elemen data DPSHP yang belum leng-kap, dimana syarat data pemilih paling sedikit memuat : NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat. Berdasarkan analisa data dan fakta-fakta yang ada, Kemendagri menyimpulkan dari 190,4 juta DP4, 30 juta tidak masuk dalam DP-SHP, dan dari 181 juta DPDP-SHP, 20,3 juta diantaranya tidak ada di DP4.
C. Tahapan Pencocokan dan Penelitian
Tahapan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan oleh Pantarlih atau Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Tahapan coklit ini telah ber-langsung hingga 9 Juni 2013. Dalam proses coklit ini, Pantarlih akan mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih. Dimana data pemilih ini merupakan data hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir.
Pantarlih pertama kali harus melakukan pengecekan data pemilih terlebih da-hulu ke rumah ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat apakah adakah perubahan data terbaru di wilayahnya, apakah ada warga yang pindah, pendatang, meninggal, pensiun atau pun penambahan KK, memeriksa setiap KK apakan benar berdomisili di area tersebut; alamat, warga yang tidak dikenal dan data pemilih yang kemungkinan ganda.
Dalam bekerja, Pantarlih akan dibekali Model A0-KPU atau Data Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
(26)
Kota Tahun 2014 per TPS dengan maksimal jumlah pemilih sebanyak 500 orang. Seluruh nama dalam Model A0-KPU ini wajib didatangi dan didata oleh Pantarlih TPS bersangkutan. Pendataan mencakup kebenaran data dan penyesuaian dengan syarat-syarat menjadi pemilih Pemilu. Selain itu, Pantarlih juga diberi Model AA1-KPU atau stiker penanda telah dicoklit, dimana stiker ini wajib ditempel di depan rumah warga per KK. Model AA2-KPU atau formulir tanda bukti pencoklitan dan Model AA-KPU atau formulir untuk mencatat data pemilih baru yang belum ada dalam Model A0-KPU.
Setelah melakukan pengecekan awal dengan ketua RT/RW kemudian pantarlih melakukan pengecekan secara detail kerumah-rumah dan lakukan wawancara
lang-sung. Menanyakan kepada ke-pala keluarga atau yang mewakili mengenai identitas atau doku-men resmi setiap anggota kelu-arganya yang terdaftar pada daf-tar pemilih, memeriksa apakah data yang tertulis sudah benar. Nama, nomer KTP, KK, alamat, dan seterusnya.
Kemudian, bertanya apakah ada anggota keluarga yang be-lum terdaftar, apakah ada ang-gota keluarga yang terdaftar me-ninggal, pindah, pensiun, TNI/
POLRI, cacat, gangguan jiwa.
Kemudian mendaftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun ketika hari pe-milu tiba, anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah, jika belum terdaftar dalam Model A.0-KPU.
Selesai mendata satu rumah, kemudian pantarlih mengisi formulir tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KPU), menyerahkan copy dari tanda bukti tersebut yang telah ditanda tangani oleh pantarlih dan kepala keluarga atau perwakilannya dan sim-pan bukti aslinya. Lalu mengisi stiker telah terdaftar ( Model A.A.2-KPU) dan tempel-kan di area yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding depan rumah dan sebagainya). Satu stiker untuk satu Kepala Keluarga (KK). Tempelkan stiker kosong pada rumah penghuni yang tidak bisa ditemui.
Pantarlih mendatangi semua warga termasuk pendatang dan penghuni pemukiman liar atau penghuni di apartemen, rumah kontrakan, rumah susun dan lain-lain bekerja sama dengan lingkungan masing-masing dan/atau pengelola bangunan. Menanyakan identitas atau dokumen resmi yang ada pada penghuni. Mendaftarkan penghuni yang ingin menggunakan hak pilihnya ditempat tersebut. Tidak memasukkan
(27)
huni yang ingin meng-gunakan hak pilih-nya ditempat asal ke dalam daftar pemilih. Setelah semua warga dalam daerah kerja telah terdata dengan baik, pantarlih me-minta pengesahan tanda tangan dan/ atau stempel dari ket-ua RT/RW.
KPU menurunkan 550.483 orang pantarlih untuk coklit atas data pemilih yang disediakan oleh pemerintah. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh pantarlih akan dija-dikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan DPS. PPS memiliki waktu satu bulan (dari tanggal 10 Juni sampai 9 Juli 2013) untuk melakukan penyusunan DPS. Selan-jutnya dilakukan penetapan DPS pada tanggal 10 Juli 2013 dan diumumkan ke publik dari tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. KPU Kabupaten/Kota melalui PPK kemudian menyerahkan DPS kepada partai politik di tingkat kecamatan.
D. Penyusunan DPS
Selesai coklit pada tanggal 10 Juni 2013, maka data yang telah diverifikasi kemudian diinput oleh PPK maupun KPU Kabupaten/Kota, dan sebulan kemudian tanggal 10 Juli tersebut jadilah DPS. Kemudian KPU mengumumkan DPS Nasional sebanyak 177.257.048 jiwa. Sementara itu DPS Luar Negeri pada 130 kantor per-wakilan yang telah diumumkan pada tanggal 10 s/d 24 Juni 2013 adalah sebanyak 2.160.253 jiwa, tersebar di luar negeri.
Setelah itu, KPU memberi kesempatan masyarakat untuk mencermati DPS, dan menunggu masukan dan tanggapan masyarakat mulai tanggal 11 Juli 2013 s/d 1 Agustus 2013. Masyarakat yang namanya tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan data yang ada di DPS dapat mengisi formulir A.A.-KPU dan menyerahkan kem-bali kepada PPS. Masyarakat diminta proaktif mencermati DPS yang diumumkan di kantor desa/kelurahan. Mengingat, KPU menginginkan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota tanggal 7 sampai 13 September 2013 benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, anomali, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari.
KPU juga meluncurkan DPS secara online. Fasilitas ini disediakan untuk memu-dahkan masyarakat dalam mengecek keberadaan dirinya dalam DPS. Masyarakat
(28)
dapat membuka portal kpu www.kpu.go.id. Di dalamnya ada menu DPS Pemilu 2014. Masyarakat tinggal masukkan nama dan alamat sesuai KTP. Setelah itu akan muncul nama, tempat lahir, jenis kelamin dan lokasi TPS. DPS online merupakan ikhtiar KPU untuk menyosialisasikan DPS secara massif kepada pemilih sehingga daftar pemilih semakin berkualitas.
Sikap proaktif mencermati DPS juga harus ditunjukkan pengurus partai politik di tingkat kecamatan untuk mencermati dan meneliti satu per satu DPS tersebut. KPU Kabupaten/Kota akan menyerahkan softcopy DPS kepada pengurus parpol di tingkat kecamatan. Parpol dipersilahkan untuk mencermati, menelaah dan mengkritisi. Pada saat yang bersamaan, KPU Provinsi untuk mengoptimalkan fungsi supervisi, monitor-ing, dan koordinasi terhadap penetapan DPS tersebut. KPU juga melakukan rekap secara nasional dalam tahapan pemilu sebagai evaluasi kerja penyelenggara dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih mulai dari KPU Provinsi sampai ke pantarlih.
Setelah pemberian masukan dan tanggapan dari masyarakat, petugas setiap jenjangnya akan melakukan koreksi jika memang benar masih terdapat masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS atau ada data yang tidak akurat dalam DPS. Hasil koreksian tersebut lalu kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat. Perbaikan dan penyusunan DPS dilakukan sejak tanggal 2 sampai 15 Agustus 2013. Hasil perbaikan itu kembali diumumkan ke publik untuk dimintai ma-sukan dan tanggapan. Jika masih ada yang belum terdaftar akan kembali diakomodir. Hasil perbaikan tersebutlah yang akan diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten/Kota.
E. Penetapan DPSHP
KPU menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada tanggal 16 Agustus 2013 dan diumumkan selama 17 s.d 23 Agustus 2013. Y a n g menetapkan dan mengumumkan DPSHP adalah PPS. DPSHP wajib diumumkan di tempat-tempat strategis, yaitu di kantor PPS dan di kantor/balai pertemuan RW atau tempat umum lainnya yang mudah dijangkau masyarakat. Pengurus parpol dan Ba-waslu/Panwaslu dapat memperoleh salinan DPSHP dalam CD dengan format PDF yang terkunci.
KPU telah melakukan analisis terhadap data pemilih yang terdapat di dalam DPSHP yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota. Jumlah pemilih DPSHP yang di-lakukan analisis adalah 181.139.037 pemilih (lihat Tabel Rekapitulasi DPSHP Sida-lih). KPU juga melakukan penyandingan DPSHP dengan DP4, dengan tujuan untuk mengecek tambahan data pemilih (belum tercatat, Anggota TNI/Polri yang pensiun) melalui pemutakhiran data tidak menimbulkan data ganda baru, serta mengetahui data
(29)
penduduk yang sudah tercantum dalam DP4 tetapi dicoret/dihilangkan dengan alasan sudah meninggal atau pindah domisili ke tempat lain atau menjadi Ang-gota TNI/Polri.
Tabel Rekapitulasi DPSHP Sidalih
(30)
Grafik Perbandingan Data Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPSHP
Grafik Penyandingan Rekapitulasi DP4, DPS dan DPSHP Berdasarkan Pulau
(31)
Grafik 5 Provinsi dengan Data Pemilih Terbesar
Mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pengumuman DPSHP dari tanggal 17 s/d 23 Agustus 2013, formatnya akan tetap sama de-ngan mengacu pada peraturan perundang-undade-ngan. Sesuai pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat.
Dalam DPSHP, petugas diminta melengkapi dan memperbaiki validitas data seperti jenis kelamin yang masih kosong atau salah, tanggal lahir yang masih kosong, status perkawinan yang masing kosong, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam daftar dan data ganda. Keterangan tentang status disabilitas juga harus diisi untuk memudahkan KPU mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan alat bantu yang akan disediakan bagi penyandang di-sabilitas di setiap TPS.
Terkait adanya DPSHP yang belum dilengkapi dengan Nomor Induk Kepen-dudukan (NIK) dan masih berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik, hal itu sangat tergantung dengan perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab KPU melakukan sinkronisasi data dengan DPT Pemilu terakhir dan verifikasi faktual ke lapangan berdasarkan DP4 yang diserahkan pemerintah. Kualitas daftar pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU tetapi juga
(32)
pemerintah, partai politik dan masyarakat secara umum. Karenanya pengumuman DPSHP yang telah dilakukan di kantor desa/kelurahan dan melalui website data. kpu.go.id menjadi sarana bagi publik untuk melakukan koreksi jika ada data yang diragukan akurasinya.
KPU telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada publik untuk mengkritisi saat DPS menuju DPSHP. Tanggapan masyarakat itu kemudian di-akomodir di dalam DPSHP yang ditetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 16 Agustus 2013. DPSHP tersebut telah diumumkan lagi ke publik selama tujuh hari dari tanggal 17 s/d 23 Agustus 2013. Setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat, DPSHP tersebut akan diperbaiki dari tanggal 24 Agustus s/d 6 September 2013. KPU Kabupaten/Kota menerima DPSHP akhir dari PPS pada tanggal 7 s/d 10 September 2013.
KPU telah merilis DPSHP melalui website KPU (www.kpu.go.id dan http:// data.kpu.go.id/dpshp.php). DPSHP tersebut merupakan hasil koreksi terhadap DPS dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat. Saat ini, mas-yarakat dapat mengecek DPSHP secara online, selain pengecekan secara ma-nual melalui pengumuman yang disampaikan di kantor desa dan kelurahan. Kami sudah merilis DPSHP melalui website KPU. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengecek lagi statusnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum terdaftar segera melapor ke PPS setempat. Sejak Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menuntaskan proses verifikasi faktual ter-hadap data pemilih, posisi penyelenggara Pemilu tidak lagi bersifat aktif. Tetapi masyarakat-lah yang diharapkan untuk aktif melakukan pengecekan terhadap se-tiap informasi tahapan Pemilu yang disampaikan penyelenggara Pemilu.
(33)
Penetapan
Hasil
Bab V
32
Anggota KPU Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumas, Ida Budhiati, Husni Kamil Manik (Ketua), Ferry Kurnia Rizkiansyah, Arif Budiman (Anggota) Sekjen KPU Arif Rahman Hakim (samping kanan) memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Gd. KPU (22/10/2013). Foto Humas KPU.
(34)
A. Penundaan Penetapan DPT
P
roses penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota didahului dengan tahapan kegiatan penyerahan DPSHP akhir kepada KPU Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh PPS melalui PPK. Penetapan DPT tingkat Kabupa-ten/Kota merupakan proses tahapan kegiatan yang amat penting dan strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. KPU berharap bahwa DPT yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota pada tang-gal 13 September 2013. Namun, ini tidak berarti dapat menghapus keseluruhan data ganda dan pemilih belum cukup umur dan melengkapi informasi data pemilih yang masih kosong.
Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk terus membersihkan DPT dari data
ganda maupun data pemilih yang belum cukup umur pasca penetapan DPT. Hal ini disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui Su-rat Edaran KPU No. 619/KPU/IX/2013 tentang Teknis Pleno Penetapan DPT. Bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT, KPU akan mendaftar mereka ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 bahwa DPK ini akan ditetapkan oleh KPU Provinsi 7 hari sebelum pemungutan suara.
Namun, berdasarkan hasil RDP dengan Komisi II DPR, penetapan DPT tingkat Kab/Kota yang semula dijadualkan
pada tanggal 13 September 2013, ditunda menjadi 13 Oktober 2013. Demikian pula
dengan penetapan Rekapitulasi DPT tingkat nasional, yang semula dijadwalkan pada
tanggal 23 Oktober 2013, kemudian ditunda selama 2 pekan menjadi 4 November
2013. Komisi II meminta KPU untuk menyandingkan DPS sampai akhir, dan DP4 dari Kemendagri. Disitulah muncul masalah-masalah, masih banyak NIKnya yang salah diantaranya NIKnya yang 0 itu ada sekitar puluhan juta, ada berbagai masalah diantaranya NIK nya kosong, namanya kosong, tanggal lahir kosong dan lain se-bagainya.
B.Rapat Pleno Penetepan DPT 4 November 2013
Pada Rapat Pleno penetapan rekapitulasi nasional, tanggal 4 November 2013, Kemendagri berpendapat agar penetapan ditunda selama 2 pekan untuk melengkapi
(35)
informasi NIK dalam DPT, dan Bawaslu berpendapat agar perbaikan DPT dilaku-kan selama 30 hari sejak 4 November 2013. Hasil rapat Pleno Terbuka Reka-pitulasi Penetapan DPT elah ditetapkan oleh KPU melalui Keputusan KPU No-mor 913/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Jumlah pemilih dalam negeri yang ditetapkan adalah 186.612.255 orang, sedangkan jumlah pemilih luar negeri adalah 2.010.280 orang. Dengan demikian total pemilih yang terdaftar di DPT adalah 186.622.535 pemilih yang tersebar di 33 provinsi, 497 kab/kota, 6.980 kecamatan, 81.034 desa/kelura-han, dan 545.788 TPS, serta 2.010.280 pemilih di luar negeri tersebar di 130 kota dan 873 TPSLN.
Penetapan DPT tanggal 4 November 2013 tersebut masih menyisakan sekitar 10,4 juta pemilih yang memiliki informasi NIK invalid atau NIK yang tidak sesuai dengan standar pemerintah. Atas persoalan ini, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menyelesaikan selama 30 hari terhitung sejak 4 November 2013 hingga tanggal 4 Desember 2013. Penetapan DPT dengan mengakomodir 10,4 juta data yang elemen datanya belum lengkap merupakan langkah untuk menyelamatkan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Pada tanggal 5 November 2013 KPU menyatakan bahwa data berma-salah tinggal 7 juta karena NIK sudah ditemukan oleh Sidalih. PDIP menemukan 17 juta data bermasalah dalam DPT, ada 13.503 TPS, 424 desa/kelurahan dan 14 kecamatan yang “hilang”. Kemudian, Gerindra menemukan 3,7 juta data pemilih bermasalah dalam DPT.
C.Upaya KPU Memperbaiki DPT
Dalam melakukan perbaikan DPT sampai dengan 30 hari sejak 4 November 2013, KPU berupaya memperbaiki dengan cara meminta NIK kepada Kemendagri. KPU juga melakukan pemeriksaan ulang DPT di lapangan. Kemendagri melaku-kan koordinasi dengan jajaran Pemda untuk membantu KPU dalam perbaimelaku-kan DPT terutama untuk melengkapi NIK. Termasuk pula partisipasi aktif Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap perbaikan DPT. Pengawasan dilakukan dengan metode mengawasi langsung KPU Kab/Kota dalam perbaikan DPT di lapangan. Data yang digunakan Bawaslu dalam pengawasan perbaikan DPT adalah data 10,4 juta dari KPU dan data yang dimiliki Bawaslu hasil temuan pengawasan di lapangan. Berikut adalah upaya KPU dalam rangka perbaikan DPT setelah 4 November 2013 :
(36)
1.Menerbitkan Surat Edaran
Menanggapi rekomendasi Bawaslu dan dengan semangat penyempurnaan DPT,KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 756/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Perbaikan NIK Invalid. Selanjutnya, KPU mendistribusikan 10,4 juta NIK Invalid kepada KPU Kabupaten/Kota dan memerintahkan KPU Ka bupaten/Kota dengan dibantu PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid di seluruh Indonesia. Dalam Surat Edaran tersebut, juga dilampirkan rencana kerja dan petunjuk teknis pelaksa-naan verikasi ulang pemilih dengan NIK invalid Dengan berbekal daftar pemilih dengan NIK invalid, PPS mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah pada tanggal 11 s/d 19 Desember 2013.
KPU juga menjadualkan untuk melakukan monitoring dan supervisi atas NIK invalid secara langsung ke lapangan, ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Tahap I, KPU melakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Suma-tera Utara, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat.
b. Tahap II, KPU bersama dengan Pimpinan Komisi II DPR RI, Kementrian Dalam Negeri, dan Bawaslu melakukan supervise dan monitoring atas perbaikan NIK Invalid di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Ma-luku Utara, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Supervisi dan monitoring ini dilaksanakan pada tanggal 24 s.d November 2013.
Dari monitoring dan supervisi oleh KPU dai 9 Provinsi tersebut, terlihat PPK dan PPS memiliki komitmen untuk menuntaskan permasalahan pemilik NIK invalid tersebut. Meski terkendala dengan kesulitan dan keterbatasan anggaran untuk melakukan verifikasi ulang, para petugas KPU di tingkat Kabupaten/Kota menjalankan tugasnya secara penuh tanggung jawab terciptanya daftar pemilih yang berkualitas.
KPU sangat menyakini bahwa pemilih dengan NIK invalid tersebut tidak/ bukan pemilih fiktif seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Bahkan dari verifikasi ini, KPU optimis 60-65% NIK invalid dapat diperbaiki. Sedangkan si-sanya, 35-40% dari NIK invalid tersebut, sulit untuk diperbaiki karena beberapa alasan. Berdasarkan hasil monitoring, pemilih dengan NIK yang sulit untuk di-perbaiki disebabkan karena:
1. Pemilih yang berada di Lapas/Rutan. KPU sulita untuk mendapatkan NIK mereka karena pemilih tidak membawa dokumen kependudukan. Manaje-men Lapas/Rutan juga tidak mampu memberikan informasi NIK pada saat di-lakukan verifikasi. Jumlah pemilih di Lapas/Rutan ini diperkirakan kurang lebih
(37)
5-7% dari pemilih dengan NIK invalid.
2. Pemilih pemula yang belum memiliki KTP yang sedang belajar, baik di pesantren, asrama mahasiswa, maupun seminar dan lain-lain diluar kota. Jumlah pemilih yang seperti ini kira-kira 3-5% dari pemilih NIK invalid.
3. Pemilih yang tidak memiliki identitas penduduk. Temuan KPU di lapangan tidak sedikit WNI yang sudah memiliki hak pilih belum memiliki identitas kepen-dudukan sama sekali, baik KTP maupun Kartu Keluarga (KK). Mayoritas pemilih ini ditemukan di wilayah ‘grey area”. Jumlah pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan ini diperkirakan jumlahnya kurang lebih 10% dari NIK invalid.
4. Pemilih dengan KTP/KK Lama dan NIK invalid sejak awal. Hasil verifikasi ulang yang dilakukan KPU ditemukan tidak sedikit pemilih yang masih menggu-nakan KTP/KK model lama, dimana NIK didalamnya belum memenuhi standard nasional. Selain itu, ditemukan pula sejumlah pemilih dengan NIK invalid yang ter-tera di KTP/KK pemilih, bahkan di e-KTP sekalipun ditemukan NIK dengan 4 digit di belakang 0 semua. Jumlah pemilih dengan KTP/KK lama dan NIK invalid sejak awal diperkirakan jumlahnya kurang lebih 10% dari NIK invalid.
5. Pemilih yang sulit ditemui. Dalam proses verifikasi ulang terhadap pemilih dengan NIK invalid tersebut, ternyata tidak sedikit pemilih tersebut tidak dapat dite-mui petugas KPU karena mereka sedang merantau atau melaut dalam kurun waktu cukup lama. KPU sulit mendapatkan NIK mereka karena KTP dan KK tidak ditinggal di rumah. Diperkirakan pemilih yang tidak dapat ditemui KPU karena tidak berada di rumah kurang lebih 5% dari NIK invalid.
Untuk memastikan keberadaan pemilih keberadaan pemilih tersebut di atas, KPU membuat Berita Acara (BA) yang dtandatangani oleh petugas (PPS) dan pemilih atau petugas RT/RW atau kepala lapas bagi pemilih di lapas. Dengan demikian jika terdapat pihak-pihak yang mempermaslahkan pemilih ini KPU memi-liki bukti hukumnya.
(38)
Dalam proses verifikasi di lapangan, selain memastikan DPT Pemilu 2014 lebih berkualitas, KPU juga melakukan penghapusan kepada pemilih dalam DPT, baik pemilih dengan NIK invalid maupun NIK valid yang tidak memenuhi
syarat karena meninggal dunia, anggota TNI/POLRI, belum cukup umur dan
belum menikah, tidak dikenali/fiktif, pindah domisili, dan ganda.
Dapat kami laporkan pula bahwa sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu, ditetapkan jadwal kegiatan perbaikan NIK invalid an DPT seperti yang tertuang dalam Surat Edaran sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Pada tanggal 29-30 November 2013, seluruh KPU Kabupaten/Kota melak-sanakan Rapat Pleno Terbuka dengan kegiatan utamanya adalah Pembuatan Berita Acara (BA) Perbaikan NIK Invalid dan Perbaikan lainnya. Selanjutnya, jadwal kegiatan serupa dilaksanakan di KPU Provinsi yaitu dari 1-2 Desember 2013.
Hasil sementaran rekapitulasi di tingkat Provinsi yang telah masuk ke KPU sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 pukul 17 . 30 WIB yang kami catat adalah di 8 Provinsi, yaitu provinsi. Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Bali. Data yang kami terima tersebut juga masih belum lengkap, karena be-berapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi tersebut belum semuanya melaporkan kepada KPU Provinsi. Sedangkan provinsi lainnya belum masuk, karena jadwal rekapitulasi di tingkat provinsi masih berlangsung sampai de-ngan tanggal 2 Desember 2013.
Adapun data rekapitulasi ke-8 (delapan) provinsi dari perkembangan perbaikan data pemilih NIK invalid sebagai berikut:
(39)
2. Koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri
Melalui Surat KPU Nomor. 715/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2014 perihal
Perbaikan Daftar Pemilih. KPU koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dalam rangka menelusuri NIK invalid Tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut, pada hari kamis, 28 November 2013, KPU telah menerima Data Perbaikan Hasil Penyan-dingan DPT terhadap DP4 dan Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejumlah 6.313.721 orang. Data tersebut menurut informasi berasalh dari menemukan dari 10,4 juta orang NIK invalid.
3. Melakukan Analisis Temuan dan Laporan Partai Politik
Pada tanggal 4 November 2013, PDI Perjuangan menyerahkan berkas ke KPU. Berkas tersebut adalah data pemilih yang memiliki NIK ganda. Selain itu, pada tang-gal 19 November 2013. Partai Gerindra juga menyerahkan berkas ke KPU. Berkas tersebut adalah temuan akan adanya data ganda yang berjumlah sekitar 3,7 juta pemilih.
KPU menerima dengan baik segala macam bentuk temuan data dari Partai peserta Pemilu dan menanggapinya dengan positif. KPU melakukan analisis terhadap data yang disampaikan oleh PDIP dan Partai Gerindra, baik dengan cara melakukan verifikasi dilapangan maupun melakukan perbaikan atau analisis melalui sistem yang ada pada kami. Khususnya mengenai surat dari Partai Gerindra, telah kami beri penjelasan melalui surat kami Nomor. 812/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Jawaban Nota Protes (Somasi) Partai Gerindra.
Dengan segala upaya dan proses yang telah dilaksanakan oleh KPU, KPU meyakini bahwa DPT Pemilu 2014 akan jauh lebih baik dari sisi komprehensivitas, keakurasian, dan keterkinian data, sebab semua WNI yang telah memiliki hak pilih terakomodir daylam DPT, semua WNI yang tidak berhak menjadi pemilih akan dike-luarkan dalam DPT, semua WNI yang tidak berhak menjadi pemilih akan dikedike-luarkan dari DPT, dan informasi pemilih yang terkandung di dalamnya adalah benar dan valid.
D.Rapat Pleno Perbaikan DPT 4 Desember 2013
Pada rapat Pleno 4 Desember 2013, KPU menyampaikan : - Jumlah pemilih 186.172.508
- Juml pemilih Laki-Laki 93.217.439 - Juml Pemilih Perempuan 92.955.069 - Juml PPK 6980
- Juml PPS 81.093 - Jumlah TPS 545.764
(40)
- NIK Invalid 4.244.686
- Rincian Perbaikan Nov –Des2013
Sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu, KPU diminta melakukan perbaikan DPT secara terus menerus sampai dengan 14 hari menjelang pemungutan suara, yaitu tanggal 26 Maret 2014. Setelah Rapat Pleno Perbaikan DPT tanggal 4 Desember 2014, KPU memiliki pekerjaan yang tidak ringan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan DPT yang telah ditetapkan pada rapat Pleno KPU sebelumnya yaitu 4 November 2014. Perbaikan-perbaikan dalam rangka menyempurnakan DPT yang dilakukan oleh KPU antara lain
(41)
melingkupi:
1. Melengkapi data pemilih yang belum lengkap, seperti misalnya nama pe milih, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat,
2. Memperbaiki NIK invalid
3. Memvalidasi pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain karena; - Meninggal Dunia - TNI/Polri - Tidak Dikenal - Pindah Domisili - Pemilih Ganda
- Belum cukup umur dan belum kawin
E. Rakor DPT Januari 2014
Pada tanggal 22-24 Januari 2014, KPU melaksanakan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Jakarta. Hasil rakor Pe-mutakhiran Data Pemilih tersebut :
- Jumlah pemilih 185.813.540 -Jumlah pemilih Laki-Laki - Jumlah Pemilih Perempuan - Jumlah PPK 6980
- Jumlah PPS 81.093 - Jumlah TPS 545.764 - NIK Invalid 2.067.793
Dengan demikian rincian perbaikan bulan Desember –Januari 2014 bisa dili-hat dalam tabel di bawah ini :
(42)
F. SK KPU No 240
Hingga tanggal 15 Februari 2014 KPU terus melakukan perbaikan den-gan rincian :
- Jumlah pemilih 185.822.507
- Juml pemilih Laki-Laki 93.056.196 - Juml Pemilih Perempuan 92.766.299 - Juml PPK 6980
- Juml PPS 81.132 - Jumlah TPS 545.791 - NIK Invalid 2.067.793
- terjadi penambahan 8.967 pemilih
Akibatnya, pada tanggal 15 Februari 2014, KPU telah mengeluarkan SK KPU No 240 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Pemilu per Daerah Pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014. Dengan dasar inilah KPU akan mendistribusikan surat suara ke TPS-TPS di seluruh Indonesia. Meski KPU telah mengeluarkan SK No 240 tahun 2014, Proses perbaikan DPT, khususnya perbaikan NIK dan validasi pemilih yang tidak memenuhi syarat terus dilakukan oleh jajaran KPU. Namun, proses validasi terhadap pemilih yang TMS tersebut tidak lagi mengurangi jumlah rekapitulasi pemilih tingkat TPS maupun nasional. Kendati tidak mengurangi rekapitulasi DPT yang telah ditetapkan, pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut telah
(43)
beri tanda coretan (---) pada pemilih yang tidak memenuhi syarat dan terdapat keterangan alasan TMS di dalam DPT.
Tabel Rekap Perbaikan Nov –Feb 2014
(44)
G. Rapat Pleno Perbaikan DPT 25 Maret 2014
Sehari sebelum Rapat Pleno 25 Maret 2014, KPU melakukan rapat koordinasi de-ngan KPU Provinsi. Dari rapat koordinasi dede-ngan KPU Provinsi ini kami mendengarkan laporan dan masukan dari KPU Provinsi terkait proses perbaikan DPT dan penyusunan DPK. Terdapat permohonan dan tuntutan dari beberapa KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh KPU Provinsi untuk memasukan beberapa pemilih ke dalam DPT. KPU Kabupaten/Kota mendapatkan laporan dan menemukan sejumlah pemilih yang jumlahnya relatif besar dan terkonsentrasi dalam 1 titik tempat.
Pemilih-pemilih tersebut terdapat di Lapas (Klungkung, Bali), daerah transmigran baru (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan NTB), serta dae-rah perkebunan (Kalimantan Tengah). Memang dengan UU No 8 Tahun 2012 pemilih tersebut dapat didaftar di DPK maupun DPTb bagi yang telah terdaftar di tempat asal. Namun dengan jumlah pemilih yang terkonsentrasi dalam satu tempat sangat sulit bagi KPU untuk dimasukkan ke DPK maupun DPKTb, selain jarak dengan TPS terdekat san-gat jauh, ketersediaan surat suara bagi mereka dikhawatirkan tidak mencukupi karena jumlah surat suara di TPS adalah sesuai pemilih DPT ditambah 2%.
Bila digambarkan hasil kerja KPU dalam kurun waktu hampir 3 bulan untuk mem-perbaiki dan menyempurnakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, tampak dalam tabel di bawah ini :
42
(45)
Dari sisi jumlah pemilih, DPT selama kurun waktu bulan November 2013 sampai dengan 15 Februari 2014 telah mengalami pengurangan jumlah pemilih 789.748 pemilih. Pengurangan pemilih tersebut disebabkan karena pemilih terse-but tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Terkait dengan perbaikan NIK invalid, KPU telah bekerja secara maksimal dan dengan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, meski sampai dengan hari ini pemilih dengan NIK invalid di dalam DPT belum bisa bersih secara total. KPU bersama Kementerian Dalam Negeri telah berhasil memperbaiki NIK invalid secara signifikan.
Pada bulan Desember 2013, pemilih NIK invalid adalah sebanyak 3,3 juta pemilih, maka pada 25 Maret 2014 ini jumlah pemilih NIK invalid di DPT ting-gal tersisa 124.814 ribu pemilih, dan KPU yakin angka ini akan terus berkurang. Hal ini tentu saja berkat kerja keras Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjend Adminduk dan Disdukcapil di daerah yang telah membantu KPU memperbaiki NIK secara optimal. Selain juga kerja keras tanpa lelah KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota, PPK dan PPS, serta operator Sidalih yang bekerja siang dan malam demi tercapainya DPT yang lebih berkualitas.
KPU berpandangan bahwa, meskipun DPT ini diperbaiki secara terus menerus sampai dengan 14 hari sebelum pemungutan suara, seperti rekomendasi Bawaslu, harus ada satu titik point dimana jumlah DPT ini harus pasti mengenai jumlahnya. Hal ini sangat penting bagi KPU, dimana jumlah DPT tersebut dijadi-kan patodijadi-kan untuk menentudijadi-kan produksi dan distribusi logistik pemilu, khususnya surat suara dan salinan DPT (SDPT). KPU tidak bisa menunggu perbaikan DPT sampai dengan 14 hari sebelum pemilu, karena pencetakan, penyortiran, dan distribusi surat suara tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan pemungutan suara, 9 April 2014.
Setelah terbitnya SK 240, mulai dari 16 Feb – 24 Maret 2014, perbaikan DPT meliputi :
• Meninggal Dunia : 108.540 • TNI/Polri : 661
• Belum Cukup Umur : 635 • Tidak Dikenal : 13.099 • Pindah Domisili : 41. 541 • Pemilih Ganda : 37.870
• Jumlah Pemilih TMS : 202.346
• Pemilih TMS tidak mengurangi rekap DPT, karena nama mereka masih di
DPT dengan tanda ARSIRAN dan Keterangan TMS
Selama kurun waktu antara 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2014, KPU telah melakukan validasi terhadap 202.280 pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang terdiri dari;
(46)
1. Meninggal dunia : 108.540 2. TNI/Polri : 661
3. Tidak dikenal : 13.099 4. Pindah Domisili : 41.541 5. Pemilih Ganda : 37.870 6. Belum Cukup Umur : 635 Perbaikan NIK
Perbaikan Data Pemilih
(47)
Pemilih TMS sebanyak 202.280 pemilih tersebut tidak dikeluarkan dari DPT, namun nama-nama mereka telah dicoret dengan kolom keterangan TMS. Dengan demikian KPPS tidak akan menyampaikan kartu undangan memilih (Model C.6-KPU) kepada pemilih-pemilih tersebut. Pada hari Senin, 17 Maret 2014 yang lalu, KPU mengundang Tim Teknis Partai Politik peserta pemilu, Bawaslu, dan Kemen-terian Dalam Negeri dalam sebuah workshop untuk membedah dan memberikan masukan terhadap DPT yang telah diperbaiki KPU pada bulan Februari 2014. Dari pertemuan tersebut terdapat koreksi dan masukan perbaikan DPT baik dari Bawaslu maupun Tim Teknis Partai Politik. Masukan serta temuan dari Bawaslu dan Tim Teknis Partai Politik terkait dengan penggunaan NIK lebih dari 1 pemilih.
KPU telah berupaya dengan keras untuk memperbaiki NIK yang digunakan lebih dari 1 data pemilih. Sebagai contoh temuan masukan dari Bawaslu yang di-sampaikan kepada KPU pada tanggal 17 Maret 2014 di TPS 10, Kelurahan Podo-sugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dimana 1 NIK digunakan oleh kurang lebih 200 pemilih. Menanggapi temuan ini KPU Kota Pekalongan secara cepat memperbaiki data tersebut dan kami bisa memperlihatkan bukti ada-nya perbaikan. Mohon operator untuk membuka portal KPU Kota Pekalongan dan check DPT TPS 10, Kel Podosugih, Kec Pekalongan Barat.
Masukan dan temuan lainnya dari Parpol khususnya PDI.Perjuangan dan Ger-indra terkait dengan penggunaan NIK lebih dari 1 pemilih, KPU telah melakukan up dates/perbaikan terhadap NIK yang digunakan oleh lebih dari 1 pemilih. Melalui sistem KPU telah memperbaiki kurang lebih 2,8 juta NIK yang digunakan lebih dari 1 pemilih, sehingga NIK tersebut tidak lagi digunakan oleh lebih dari satu pemilih. Sisanya, KPU telah mendistribusikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dicek kebenaranya atas NIK yang digunakan lebih dari 1 orang tersebut. KPU Kabupaten/ Kota dibantu PPK dan PPS akan mengecek siapa pemilih sah dari NIK tersebut, dan mencoret salah satunya jika data tersebut ganda.
Setelah penetapan DPT pada 25 Maret 2014 pun, KPU masih memiliki alat kontrol untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dapat menggunakan hak pilihnya. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS yang akan menyelenggarakan pemungutan suara. Mereka tentu sangat mengetahui siapa saja yang menjadi pemilih di TPS tersebut. Jadi kecil kemungkinan akan ada satu pemilih yang mencoblos dua kali. Proses pindah TPS bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak dapat menggunakan pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar juga diatur secara ketat. Mereka akan dimasuk-kan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan syarat menunjukdimasuk-kan bukti identitas diri dan bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
(48)
Tabel Rekapitulasi Terakhir DPT Plus DPK (Sidalih)
(49)
(50)
(51)
Permasalahan
dan
Penyelesaian
Bab VI
49
Anggota Komisi II menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaa Reka-pitulasi DPT Nasional dihadiri KPU Provinsi dan Pimpinan Parpol di Gedung KPU Lantai 2 (22/10/2013). Foto Humas KPU.
Baca lebih lajut
Baca lebih lajut
Figur
Tabel Jadual
Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014 p.18
Tabel Rekapitulasi
DPSHP Sidalih p.29
Grafik Penyandingan
Rekapitulasi DP4, DPS dan DPSHP Berdasarkan Pulau p.30
Grafik Perbandingan
Data Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPSHP p.30
Grafik 5
Provinsi dengan Data Pemilih Terbesar p.31
Tabel Rekap
Perbaikan Nov –Feb 2014 p.43
Tabel Rekapitulasi
Terakhir DPT Plus DPK (Sidalih) p.48
Baca lebih lajut
Referensi
Memperbarui...
Download (PDF - 57 Halaman - 12.11MB)
Related subjects : DAFTAR ISI - DATA DESA KELURAHAN DI KEC. BANJAR 2013 DAFTAR ISI - DATA DESA KELURAHAN DI KEC.SUKASADA 2013 Daftar Pemilih Sementara 6 Daftar Pemilih Sementara 5 1. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.docx

label: it

label: eo


content:
ACP GOODSENSE memenuhi persyaratan peraturan kebakaran yang lebih tinggi. Dengan semakin banyaknya kebakaran yang terjadi akibat kenaikan gedung, pemerintah juga mengupgrade kode api untuk menghindari kehidupan dan harta benda yang hilang. Acp GoodSense menawarkan solusi arsitektur lebih banyak setelah bertemu api.
ACP GOODSENSE® sebagai perusahaan yang bertanggung jawab berusaha menyadarkan industri ini, tentang pentingnya menggunakan ACP FR. Sebagai distributor resmi ACP GOODSENSE®punya tanggung jawab menginformasikan pasar tentang pentingnya ACP tahan api.
Bagaimana ACP FR bekerja ?
Fasad bangunan ACP memiliki struktur rangka yang terdiri dari dinding bata bantalan tanpa beban, diikuti oleh plester, rangka baja dan ACP yang terpasang pada bingkai. Salah satu kriteria ketahanan api adalah bahwa ACP akan mengandung api dan mempertahankan integritas strukturalnya selama 2 jam. Jendela 2 jam menyediakan waktu untuk evakuasi. Rating ketahanan api yang otentik juga memperhitungkan bahwa asap membunuh lebih cepat daripada api dan faktor vital lainnya. Juga saat air diterapkan di façade melalui selang kebakaran untuk memadamkan api, ACP FR tidak akan terlepas dari strukturnya. Menurut laporan, di Menara Grenfell di London, ACP yang digunakan adalah material tidak tahan api yang lebih murah yang terlepas dari bangunan saat api menelannya. Pakar industri dan produsen bahan bangunan merasa bahwa negara kita harus mematuhi kode yang berkaitan dengan perlindungan kebakaran.
ACP FR Goodsense adalah sumber AC FR yang paling terpercaya di Indonesia. Kami selalu berusaha menginformasikan ke para user agar selalu mempercayakan product eco ini demi keselamatan pengguna gedung itu sendiri.
Untuk informasi lebih lanjut tentang ACP SUMBAR- ACP FR GoodSense, dapat menghubungi kontak berikut di bawah ini :

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

label: id


content: Jangan sampai ketinggalan artikel-artikel terbaru dari AfikRubik.com dengan cara memasukkan alamat email anda di bawah ini.

warc-identified-content-language: ind,eng


content: Layanan pelanggan, konfirmasi pembayaran, kritik dan saran dapat anda sampaikan dengan mudah dan cepat melalui WhatsApp admin kami.


content:
Lucky God Adalah sebuah mesin slot online yang dipelopori oleh Joker Slot sebagai salah satu pilihan dari beberapa pemain slot online karena Jokerslot satu diantaranya provider slot online terbesar yang ada di Indonesia, karena dilihat sebagai provider yang besar ditambahkan lagi juta-an pengguna yang percaya pada provider ini membuat provider ini mengeluarkan banyak type permainan, Misalkan Slot Lucky God ini, dipertambah nilai RTP tinggi yang jelas dimiliki oleh semua mesin slot online joker, contoh saja mesin slot online Lucky God yang memiliki nilai RTP yang cukup tinggi, sampai ke angka 92% membuat mesin slot ini jelas dicintai !
Dipertambah karena ada banyak fitur fitur yang unik yang sudah melalui bermacam rintangan pemikiran untuk tambahkan servis dan kualitas Mesin Slot online yang sudah dijamin ke gacorannya membuat mesin slot ini lebih banyak di sukai oleh beberapa pecinta slot online dimanapun kalian ada dipertambah servis yang kami siapkan sejauh 24 jam membantu anda apa kesulitan anda
Beberapa fitur fitur yang kami persiapkan khusus buat anda agar anda mendapat kenyamanan dan rasa aman ketika bermain adalah sebagai berikut :
Fitur yang dipersiapkan oleh Lucky God Slot Joker adalah sebagai berikut :
Slot RTP tinggi
Bukan rahasia kembali bila Jokerslot memiliki mesin dengan Nilai RTP tinggi, sampai ada yang diangka 97% maka dari itu satu diantaranya fitur yang memiliki keuntungan untuk diceritakan dan dikasih adalah nilai RTP pada slot online jokerSlot maka dari itu ini ialah fitur yang kami pikir agar anda bisa semakin aman dan nyaman bermain Dengan kami !
Service Livechat 24 jam
Servis livechat yang kami persiapkan servis livechat sejauh 24 jam yang membuat anda pasti tidak kuatir kembali jika ada sebuah pertanyaan, karena servis yang kami berikan adalah servis yang paling ramah dan siap menjawab semua masalah anda di dalam permainan apa yang kami persiapkan di situs kami !
Tips dan trik untuk mencetak kemenangan di Slot Online Lucky God
Berikut tips dan trik yang kami mengumpulkan khusus buat anda sekalian, karena ini semua cuman permainan, tentu saja memiliki beberapa tips dan trik yang penting dimiliki untuk menaikan kesempatan anda untuk menang ! berikut tips dan trik yang kami mengumpulkan khusus buat anda adalah sebagai berikut :
Tidak boleh terikut Emosi
Terikut emosi hanya bakal menjadi jadi memperburuk kekalahan anda, dipertambah jika anda tersulut emosi hanya akan membawa anda ke lubang yang dalam di kekalahan, anda juga terkadang harus pahami kapan harus mundur dari sebuah mesin slot jika dirasa sebuah mesin slot tidak dapat dimenangi, anda harus pahami kapan dan dimana anda harus berpindah dari sebuah mesin slot ke mesin slot lainnya atau bahkan ke permainan lainnya yang kami sudah persiapkan.
Tidak boleh Menaik Turunkan Bet dengan cepat
Menukar nilai bet terkadang jadi sebuah cara yang disebutkan oleh beberapa ‘marketing judi online’ di luaran sana yang menerangkan bila anda turuti cara mereka, anda akan meraih kemenangan yang besar, justru cara ini kami nilai adalah cara yang justru akan membuat anda masuk ke jurang kekalahan karena cara ini dilihat merusak Algoritma dari sebuah mesin slot online yang justru membuat anda semakin sulit untuk meraih kemenangan, betul-betul disarankan bukan untuk kerjakan hall ini !
Disclaimer
Demikian Penjelasan ringkas kami terkait Mesin Slot online Lucky God, semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu anda meraih kemenangan besar yang anda harap ! salam jackpot dan semoga untung !
©2022 AMPMBET menawarkan berbagai macam provider slot online terbaik pilihan dan di dukung pelayanan customer service profesional 24/7 siap melayani anda.

label: ms


content:
Anda perlu memerhatikan tips Pertama Kali ke Turki jika Anda hendak pergi ke Turki untuk pertama kalinya. Sebelum Anda pergi ke suatu tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya, ada baiknya Anda melakukan riset terlebih dahulu mengenai tempat tersebut.
Hal tersebut tentunya dapat menjadi suatu gambaran kecil mengenai bagaimana kondisi tempat hendak Anda kunjungi. Seperti halnya saat hendak berkunjung ke Turki. Riset dapat membantu dan mempermudah perjalanan Anda di Turki.
Dengan begitu, Anda tidak akan terkejut dengan kondisi Turki sewaktu Anda pertama kali berkunjung. Jadi, meskipun Turki sudah terkenal dengan keramahannya terhadap para turis, Anda tetap memerlukan tips-tips berikut agar Anda aman dan nyaman sewaktu pertama kali ke Turki.
Inilah Tips Pertama Kali ke Turki yang Aman
Mudahnya Mendapatkan Visa on Arrival (VoA) dan e-Visa
Tips Pertama Kali ke Turki yang pertama adalah membuat visa yang syarat-syaratnya tidak terlalu sulit. Untuk mendapatkan visa, Anda juga diberikan dua pilihan, yaitu Visa on Arrival (VoA) dan e-Visa.
Ketika Anda sampai di negara tujuan, maka VoA bisa diurus ke loket pengurusan VoA bandara. Anda juga bisa menggunakan E-Visa yang cenderung lebih mudah, yaitu dengan membuka situs bola88 System of Turkish Sticker Visa.
Centang opsi yang bertujuan untuk membuat aplikasi baru, lalu tips Pertama Kali ke Turki selanjutnya dalam proses ini, lanjutkan sampai “Proceed to e-Visa”. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke website e-Visa dan e-Visa bisa diunduh dalam bentuk pdf apabila akun sudah terverifikasi.
Panjangnya Antrean Imigrasi dan Sulitnya Akses Internet di Bendahara
Bandara Attaturk merupakan salah satu bandara internasional Turki yang melayani banyak sekali penerbangan setiap harinya. Oleh karena pesona dan sejarahnya yang luar biasa, tidak heran jika ada banyak orang ingin berkunjung ke tempat tersebut.
Hal ini tentu saja menimbulkan banyak antrean di imigrasi bandara ini. Setidaknya Anda membutuhkan waktu setengah jam di bagian imigrasi. Jika bandara lain biasanya bandara menyediakan jaringan internet yang lancar, tidak dengan bandara Attaturk, Turki.
Akses internet gratis di sana tidak bisa diakses di sembarang tempat. Hanya wifi di lantai 2 masih bisa diakses dibanding di tempat lainnya. Tips Pertama Kali ke Turki adalah dengan membeli paket data 24 jam yang dijual di bandara.
Inilah Tips Pertama Kali ke Turki yang Aman
Transportasi Umum yang Mudah Dijangkau
Jika Anda ingin jalan-jalan di Turki, Anda tidak perlu khawatir menggunakan transportasi umum di sana karena sistem transportasi di Turki sudah tergolong maju dan sistematis. Jadi, kemungkinan Anda tidak akan kesulitan ketika akan menggunakan transportasi umum di sana.
Sangat disarankan bagi Anda untuk naik transportasi umum terutama bus karena bisa dibilang transportasi ini merupakan pilihan yang paling hemat dan sudah terintegrasi dengan transportasi lainnya jadi mudah untuk transit. Selain itu ada juga kereta bawah tanah di Turki atau yang kerap disebut dengan Metro.
Harga tiketnya sangat terjangkau, yaitu sekali jalan sekitar Rp11.500,00 dan satu kartu Metro dapat digunakan beberapa orang sekaligus. Terakhir, tips Pertama Kali ke Turki dengan naik Tramvay yang merupakan salah satu trem tertua di dunia dan sudah terintegrasi dengan stasiun yang ada.
Keadaan Masyarakat Turki
Tidak berbeda dengan masyarakat Indonesia, kebanyakan orang Turki juga tidak mahir berbahasa Inggris. Jadi, lebih baik Anda mempersiapkan beberapa kosakata dasar bahasa Turki. Selain itu, di Turki terdapat budaya merokok. Jika Anda tidak nyaman, pastikan Anda membawa masker.
Terakhir, karena di Turki banyak pengungsi Siria menjadi pengemis, pastikan Anda membawa koin untuk diberikan, ya? Di Turki ada ratusan tempat wisata yang mampu memukau traveler dari berbagai penjuru dunia. Jadi, persiapkan segala sesuatu sebaik mungkin ketika ke sini.
Tidak diragukan lagi pesona Turki yang merupakan negara dua benua. Apabila Anda ingin merasakan perpaduan budaya timur dan barat di kehidupan sehari-hari, maka Turki menjadi jawabannya. Jadi, sebelum berangkat ke Turki ada baiknya cari perhatikan tips Pertama Kali ke Turki.
Posted in gamis, kerudung, oleh oleh	| Tags: berita turki, pertama di malaysia, tni latihan bersama nato, tni latihan bersama rusia, turkish coffee zaman now vs zaman old	| Leave a comment |


content:
Bagi setiap orang tua, mencari obat sariawan bayi mungkin menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan ketika buah hati mendadak tidak mau minum, makan, serta menyusui.
Hal ini karena salah satu gejala sariawan adalah ketika bayi tiba-tiba menjadi rewel dan mudah menangis, terutama ketika ada benda yang masuk ke dalam mulutnya.
Untuk itulah, ketika bayi mengalami gejala tersebut, sebaiknya Anda segera memeriksa kondisi mulut bayi di bagian bibir, gusi, dan bagian dalam pipi.
Baca juga: Penyebab dan cara mencegah sariawan pada bayi
Berbicara tentang sariawan, ada beberapa jenis obat sariawan bayi yang dapat Anda gunakan.
Obat-obat yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini merupakan obat alami yang mudah didapatkan sehingga Anda pun lebih mudah memberikan penanganan tepat untuk masalah sariawan yang dialami oleh buah hati Anda.
Adapun beberapa obat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Minyak Kelapa
Seperti yang kita tahu, minyak kelapa merupakan salah satu obat alami yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, salah satunya adalah sariawan.
Tak hanya itu saja, minyak kelapa pun memiliki fungsi untuk mencegah munculnya jamur Candida yang menjadi penyebab utama penyakit sariawan.
Mengenai cara pengobatan sariawan yang dapat Anda lakukan pada bayi adalah dengan cara mengoleskan minyak kelapa murni di bagian mulut yang terserang sariawan.
Bahan alami yang satu ini pun tak memiliki efek samping yang berbahaya untuk buah kesehatan buah hati.
2. Es Batu
Obat sariawan bayi yang selanjutnya adalah dengan menggunakan es batu. Bahan alami yang satu ini memiliki manfaat untuk meredakan dan menghilangkan rasa sakit berlebih
yang muncul akibat sariawan. Hanya saja, untuk es batu, sebaiknya digunakan pada anak usia lebih dari 1 tahun.
Hal ini karena jika diaplikasikan pada anak yang masih berusia di bawah 1 tahun, kemungkinan buah hati akan mengalami flu dan pilek akan semakin besar.
Cara yang dapat Anda lakukan ketika menggunakan es batu sebagai obat sariawan bayi adalah dengan membungkus bongkahan es dalam kain lembut.
Setelah itu, tempelkan es batu tersebut pada bagian yang terserang sariawan. Jangan terlalu ditekan agar tidak muncul rasa sakit berlebih pada bayi.
3. Perbaiki Nutrisi Air Susu Ibu
Seperti yang kita tahu, kesehatan buah hati juga tergantung dari asupan nutrisi yang didapatkannya dari ASI.
ASI menjadi sumber makanan utama sehingga nutrisi yang ada di dalamnya pun harus benar-benar diperhatikan dengan seksama.
Untuk itulah, bagi ibu yang masih menyusui, sebaiknya Anda memperbanyak konsumsi aneka makanan yang kaya akan vitamin C yang berasal dari buah-buahan dan sayuran.
Bila perlu, Anda dapat mengonsumsi beragam makanan prebiotik seperti yoghurt.
4. Air Kelapa
Selain minyak kelapa, obat sariawan bayi yang dapat Anda manfaatkan adalah air kelapa.
Obat yang satu ini juga terbukti efektif dalam menyembuhkan sariawan secara cepat.
Dalam penggunaan air kelapa untuk menyembuhkan sariawan, Anda dapat memberikan satu sendok makan air kelapa sebanyak 2 kali sehari pada bayi.
5. Berikan Minuman dan Makanan yang Lembut dan Dingin
Cara berikutnya adalah selama bayi mengalami sariawan, berikan asupan makanan dan minuman yang lembut serta dingin.
Hal ini karena selama sariawan, apabila makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam mulut memiliki bentuk kasar,
maka sariawan akan semakin parah. Selain itu, rasa sakit akibat sariawan tidak akan muncul selama bayi mengonsumsi makanan.
6. Campuran Air, Soda, dan Garam
Obat sariawan bayi yang terakhir adalah dengan memberikan campuran soda, air, dan garam.
Obat yang satu ini merupakan jenis obat tradisional yang secara turun temurun digunakan untuk mengobati sariawan pada bayi.
Adapun khasiat dari campuran air, soda, dan garam adalah untuk mengurangi efek bengkak serta cepat membuat luka sariawan tertutup dengan sempurna.
Mengenai cara yang dapat Anda lakukan ketika menggunakan obat alami ini, pertama campurkan setengah sendok teh soda kue dengan segelas air dan satu sendok teh garam.
Setelah itu, aduk hingga semuanya larut. Langkah berikutnya, celupkan kapas ke dalam larutan tersebut. Kemudian tempelkan kapas pada bagian sariawan bayi.


content:
Semakin sempitnya lahan yang tersedia baik di kota besar maupun di kota kecil yang sedang berkembang membuat orang-orang semakin kesulitan untuk mendapatkan rumah di areal perkotaan. Apalagi dengan tingginya harga tanah yang di jual di daerah perkotaan menyebabkan orang-orang terpaksa membeli rumah yang jaraknya cukup jauh dari kota ataupun dari tempat kerja.
Namun, untuk anda yang tetap ingin mempunyai rumah di perkotaan maka anda bisa menyiasatinya dengan membeli tanah kemudian membangun rumah idaman anda sendiri sesuai dengan keinginan anda. mengingat harga tanah yang cukup mahal di daerah perkotaan maka anda tidak perlu membeli tanah yang berukuran luas, cukup dengan tanah yang yang berukuran kecilpun bisa di jadikan untuk membangun rumah.
Salah satu cara untuk menyiasati lahan yang sempit atau tanah yang tidak terlalu luas untuk di bangun rumah adalah dengan membangun rumah dengan desain 2 lantai. Jika anda membangun rumah 2 lantai maka anda akan mempunyai ruangan dua kali lipat dari luas tanah yang anda punya, yakni satu ruangan di lantai satu dan satu ruangan di lantai 2.
Ruangan di lantai satu bisa anda gunakan untuk ruang tamu, kamar tidur utama, ruang keluarga, dapur atau bahkan taman kecil agar rumah terlihat lebih hijau dan segar. Sementara di ruangan lantai 2 anda bisa gunakan untuk kamar anak, ruangan bersantai misalnya seperti balkon dan lainnya.
Bagi anda yang sedang bingung mencari-cari referensi desain rumah 2 lantai terbaik dengan Desain Rumah Tampak Depan yang menarik maka berikut kami berikan beberapa contohnya.
Rumah 2 lantai dengan konsep courtyard
Jika anda penyuka alam, maka desain rumah dengan konsep courtyard adalah pilihan yang tepat. Konsep ini menyajikan rumah dengan dua lantai yang memiliki halaman yang cukup luas baik di halaman depan maupun di sekeliling rumah. tentunya jika ingin menggunakan konsep courtyard maka anda harus memiliki lahan yang cukup luas.
Rumah 2 lantai dengan konsep futuristic
Untuk anda yang menyukai konsep futuristic maka anda bisa menjadikan rumah yang anda tempati dengan di desain dengan gaya minimalis dan futuristic.
Perpaduan antara konsep minimalis dan futuristic adalah perpaduan yang tepat dan akan terlihat sangat cocok dan menjadikan rumah anda tampak berbeda. Gunakanlah furniture yang modern di dalamnya agar terkesan lebih futuristic dan menyatu dengan konsepnya.
Rumah 2 lantai dengan konsep kayu
Rumah kayu memiliki kelebihan tersendiri terutama untuk orang-orang yang menyukai alam, dengan konsep rumah kayu maka anda dapat menggunakan bahan dasar kayu pada beberapa bagian rumah sehingga rumah akan terasa adem dan nyaman.
Gunakan cat yang senada dengan warna kayu agar menyatu dengan tone kayu tersebut. pilihlah kayu yang berkualitas tinggi, awet dan tahan lama sehingga rumah anda terhindar dari serangga ataupun rayap pemakan kayu yang dapat merusak kayu.
Rumah 2 lantai konsep klasik
Jika anda merupakan penyuka konsep klasik maka anda dapat memilih konsep rumah bergaya klasik eropa yang akan membuat rumah anda terkesan mewah dan klasik.
Rumah bergaya eropa klasik banyak di minati oleh orang-orang yang menyukai desain klasik karena memiliki nilai seni tersendiri. Anda dapat menambahkan beberapa ornament klasik baik untuk bagian interior maupun eksterior agar rumah anda semakin terkesan elegan dan klasik.


content:
Saya sebenarnya sangat suka sekali di dunia rekamnan. mungkin dengan inilah saya selalu mencari panduan-panduan atau bahkan software apa saja yang bagus untuk kegiatan saya.
Saya bukan seorang profesional dibidang mixing mastering lagu, tapi boleh dibilang pekerjaan saya sangat dekat dengan hal itu. Sebagai seorang yang bertanggung jawab di Produksi Radio, saya berhak tau software-software yang bisa digunakan untuk profesi saya.
Oke disini saya punya 12 Plugin VST Terbaik untuk Mixing Vokal Profesionalm yang harus di coba satu-satu.
< ins>
1. Scheps 73 (Waves)
Vokal yang Hangat dan Menyambut
Ada beberapa perangkat keras analog tidak bisa dikalahkan tapi sekarang Anda tidak perlu menghabiskan puluhan juta untuk mendapatkannya. Dengan plugin VST Scheps 73, nikmatilah nada yang warm.
Dikembangkan dan disesuaikan dengan sempurna oleh insinyur mixing utama Andrew Scheps (Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, Lana Del Ray, Metallica, Jay-Z, dan banyak lagi), oke saatnya membawa kualitas mixing Anda ke kelas berikutnya dengan tool penting ini persembahan Waves.
EQ 3-band ini memiliki band frekuensi tinggi tetap 12kHz, band rendah dan menengah untuk meningkatkan dan memotong, dan tentu saja filter high-pass 18dB / oktaf.
< ins>
Warna yang indah
Alasan utama untuk mendapatkan plugin ini adalah desainnya yg elegan dan penuh warna. Sangat mengejutkan betapa miripnya dengan hardware asli. Distorsi harmonis dan nuansa terdengar persis seperti yang direferensikan 1073; perbedaannya hampir mustahil untuk didengar begitu saja.
Termasuk juga adalah matriks Waves MS yang memungkinkan Anda menerapkan pemerataan yang berbeda untuk bagian stereo tengah dan samping trek Anda.
Pada vokal, plugin ini sangat penting untuk dorongan ekstra. Buat merasakan nada tinngi, menghangatkan bagian mid Anda, dengan plugin yang sangat mudah digunakan dan powerful ini jaminannya yah tentu kepuasan hati.
RelatedPosts
7 Software Pemodelan 3D (3D Modeling) Gratis Terbaik
DAW Gratis dari Sonar Cakewalk BandLab
Mengenal Lebih Dekat Google Meet vs Zoom vs Microsoft Teams
2. Aphex Vintage Aural Exciter (waves)
Semangatkan Vokal Anda
Jika Anda bertanya “Bagaimana saya bisa membuat vokal saya Lebih cling?“, Kami hanya akan menjawab dengan “dapatkan Aphex Vintage Aural Exciter, sekarang.” ini Serius.
Plugin kecil ini sepertinya mampu melakukan semuanya. Buat kedalaman, kecerahan, semangat, dan warna dengan sentuhan tombol, dan buat vokal Anda lebih menonjol- tanpa harus repot-repot menaikkan level Anda.
Mengikuti model Aphex Aural Exciter, yang diperkenalkan pada pertengahan 1970-an, Waves mendapat bantuan dari Val Garay yang mungkin memiliki pengalaman paling banyak dengan exciter ini di dunia. Hasilnya luar biasa; suaranya benar-benar tidak dapat dibedakan dari unit perangkat keras.
Hidup dan kaya
Digunakan pada vokal, plugin ini benar-benar hidup, membuatnya terdengar kaya, cerah dan dalam. Karena model ini sangat mirip dengan tabung analog vintage, Anda akan memiliki sedikit warna analog. Kami tidak mengeluh, beberapa buzz analog benar-benar membuat vokal menjadi hidup.
Aphex Vintage Aural Exciter adalah bagian terakhir dari teka-teki ketika Anda perlu menambah high yag istimewa pada vokal yang serasa membosankan. tapi harus digunakan dengan hati-hati.
3. Valhalla VintageVerb (Valhalla DSP)
Buat Ruang Vokal Ultra-realistic
Untuk kebutuhan reverb vokal Anda, Anda tidak perlu melihat lebih jauh dari Valhalla VintageVerb. Desainnya yang rampingnamun memiliki banyak sekali pengaturan reverb yang powerful dan opsi tweaker disana sini, termasuk alat pewarnaan yang brilian, meniru artefak reverb dari tahun 70an, 80an, dan tentu memberi sensai reverb jaman sekarang.
Terlepas dari suara pilihan Anda, masa lalu atau saat ini, reverb ini terdengar bagus … malah menurut ahli ini sih sangat bagus.
Reverb Untuk Setiap Gaya
Sebagai permulaan, reverb ini memiliki 17 algoritma reverb yang menakjubkan, jadi apakah mixing vokal Anda membutuhkan ruang yang realistis, seperti kita berada diruang aula yang besar, VintageVerb membantu Anda. Tweak dan memanipulasi sinyal reverb seperti yang Anda inginkan, dengan pengaturan dinamis untuk redaman, pembentukan, difusi, EQ, modulasi dan banyak lagi.
Dengan segala sesuatunya terselip dan windownya bisa resizable. Semuanya disajikan dengan jelas dan indah tepat di depan Anda. tak usah menyelam dalam-dalam mencari hal yang tersembunyi.