content:
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP) – Kanggurumalas
Skip to content
Menu
Beranda
Renungan & Pandangan Si Kangguru
Hukum
Musik
Tentang Saya
Kanggurumalas
Seekor kangguru pemalas perenung Indonesia
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
Posted on 15 February 2016 by kanggurumalas in Hukum
Awal tahun 2016 ini, ada sebuah peristiwa yang berhasi menarik perhatian masyarakat Indonesia secara luas, yaitu meninggalnya I Wayan Mirna setelah meminum kopi Vietnam di gerai kopi Olivier, Grand Indonesia, Jakarta. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata kopi yang diminum oleh Mirna mengandung racun sianida dan dipercaya racun tersebutlah yang menyebabkan Mirna meninggal. Pemeriksaan pun bergulir hingga akhirnya ditetapkanlah salah seorang teman Mirna, Jessica Kemala Wongso, yang pada saat itu adalah orang yang memesankan kopi yang diminum oleh Mirna, sebagai Tersangka.
Seiring berjalannya waktu, kemudian disinyalir bahwa Jessica memiliki gangguan kejiwaan. Hal ini membuat penyidik meminta bantuan ahli psikiatri untuk memeriksa kesehatan jiwa Jessica. Polemik pun bergulir mengenai bagaimana kelanjutan kasus ini dengan kondisi kesehatan jiwa Jessica. Ada pihak yang menyatakan apabila Jessica terbukti memiliki gangguan kejiwaan, maka ia tidak dapat dihukum (dipidana). Ada juga yang menyatakan masih bisa. Pemeriksaan kesehtaan jiwa Jessica sendiri sampai saat ini masih berlangsung.
Ada hal yang menarik untuk kita lihat bersama dari peristiwa ini, terutama mengenai bagaimana apabila Jessica memang terbukti memiliki gangguan kejiwaan? Apakah perkaranya dapat terus dilanjutkan, atau apakah akan berhenti karena tidak dapat dimintai pertangungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP? Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara gangguan kejiwaan dan kemampuan bertanggung jawab secara pidana tersebut mulai dari definisi kemampuan bertanggung jawab secara pidana itu sendiri menurut para ahli pidana hingga sejarah pengaturannya.
Pertama, penulis akan membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Dalam KUHP, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid). Menurut Moeljatno, yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) ialah Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang ontoerekeningsvatbaarheid (hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan-tindakannya)[1], yang berbunyi:
Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkleing of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermorgens niet kan worden toerekend
yang artinya : “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”[2].
Dalam KUHP terjemahan Moeljatno, bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah sebagai serikut :
Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana. [3]
Pada KUHP lain, yaitu terjemahan dari R. Soesilo, maka bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”[4].
Pada KUHP terjemahan Andi Hamzah, bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”[5].
Menurut Memorie van Toelichting (MvT), definisi dari ontoerekningsvatbaarheid (tidak toerekeningsvatbaarheid atau tidak mampu bertanggung jawab), yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah[6] :
Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah – dengan kata lain : dalam hal perbuatan yang dipaksa.
Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis (patologische drift), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).
Mengacu kepada MvT, menurut Van Hammel, seperti yang dikutip oleh Jan Remmelink, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut[7].
Simons, seperti yang dikutip oleh Frans Maramis, memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab (toerekenginsvatbaarheid) adalah (a) jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum; dan (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya[8]. Lalu, Frans Maramis memberikan definisi mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeniongsvatbaarheid) sebagai kemampuan psikis tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya[9]. Menurut Van Hattum, seperti yang dikutip oleh Lamintang, seseorang dapat dianggap sebagai “niet toerekeningsvatbaar” atau “tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya”, yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh secara tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya, dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendaki[10].
Mahrus Ali mengatakan bahwa paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan, kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan. Mahrus Ali mengatakan bahwa kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana[11].
Menurut Kanter dan Sianturi, seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya[12] :
Keadaan jiwanya :
Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbicile, dan sebagainya); dan
Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.
Kemampuan jiwanya :
Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya,
Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
Dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.
Menurut para sarjana, bahwa yang tidak mampu bertanggung jawab adalah mereka yang :
Jiwanya terganggu oleh penyakit ;
Jiwanya dalam keadaan tidak sadar ;
Jiwanya cacad dalam pertumbuhannya ;
Keadaan-keadaan mana mengakibatkan tidak adanya atau dihapuskannya kesalahan dari penindak[13].
Dari definisi-definisi diatas, maka pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh hypnose ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.
Mengenai kata “dapat menentukan kehendaknya” dan “memiliki kehendak bebas” diatas, penentuan kehendak seperti itu dianggap ada apabila dipenuhi persyaratan tentang tidak adanya suatu pengaruh psikis ataupun fisik yang tidak normal pada “de wilsvorming” atau pada “pembentukan kehendak” dari si pelaku[14]. Yang dipakai sebagai pedoman “memiliki kehendak bebas” adalah penentuan kehendak yang bebas dari seseorang yang normal di dalam keadaan normal pula, yang mana, menurut Hazewinkel-Suringa, seperti yang dikutip oleh Lamintang, pengertian normal atau tidak normal bukanlah tugas para juris, melainkan tugas dari seorang psikiater[15]. Lain halnya dengan Hazewinkel-Suringa, van Hattum, seperti yang dikutip pula oleh Lamintang, mendefinisikan sendiri “orang normal” sebagai orang yang mengetahui tentang arti dari apa yang dikehendaki itu[16].
Di dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, kita akan menjumpai kata-kata “pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna” atau “perkembangan tidak sempurna” atau “gebrekkige ontwikkeling” dan juga kata-kata “terganggu karena penyakit (ziekelijke storing)” atau “terganggung karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya (ziekelijke storing zijner verstandelijke vermorgens)”. Lalu, keadaan-keadaan seperti apa yang masuk ke dalam “gebrekkige ontwikkeling” dan “ziekelijke storing zijner verstandelijke vermorgens”?
Orang-orang yang masuk ke dalam keadaan kurang sempurna akalnya (gebrekkige ontwikkeling), menurut R. Soesilo, misalnya idioot[17], imbicil[18], buta, tuli, dan bisu dari lahir[19]. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. Menurut van Hattum, pertumbuhan yang tidak sempurna haruslah diartikan sebagai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara kemasyarakatan, seperti “imbecilliet” atau “lemah pikiran” dan “idioot”.
Dengan demikian, tidak termasuk ke dalam pengertian pertumbuhan yang tidak sempurna (gebrekkige ontwikkeling) adalah misalnya keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna keran kurangnya perhatian dari orang tua terhadap seorang anak atau kurangnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang. Dapat pula dimasukkan ke dalam pengertian “pertumbuhan yang tidak sempurna” atau “gebrekkige ontwikkeling” seperti pertumbuhan yang tidak sempurna dari orang-orang buta dan bisu-tuli sejak lahir[20].
Sedangkan, orang-orang yang masuk ke dalam keadaan terganggu karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya (ziekelijke storing zijner verstandelijke vermorgens), menurut R. Soesilo[21] adalah orang yang mengalami sakit gila, manie[22], hysterie[23], epilepsie[24], melancholie[25], dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya. Lalu, apakah penyakit jiwa yang masuk dalam kualifikasi “penyakit jiwa” dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP hanya terbatas pada penyakit jiwa yang disebutkan oleh R. Soesilo di atas?
Mengenai penyakit jiwa ini, Indonesia, pada tahun 1993, telah menghasilkan klasifikasi mengenai gangguan jiwa, yang didasarkan kepada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition (DSM-IV), yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association pada tahun 1994, dan International Classification of Disease (ICD-10) yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), yang diberi nama “Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III)”. Menurut PPDGJ III, gangguan jiwa adalah pola perilaku atau psikologik yang secara klinis bermakna dan secara khas berkaitan dengan gejala, penderitaan (distress) serta hendaya (impairment/disability) dalam fungsi psikososial. Namun, istilah yang digunakan dalam PPDGJ III adalah gangguan jiwa atau gangguan mental (mental disorder). PPGDJ III tidak mengenal istilah penyakit jiwa (mental illness/mental desease)[26].
Tidak dikenalnya istilah penyakit jiwa dalam PPDGJ III ini menghasilkan suatu kebingungan apabila kita kaitkan dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa kondisi ziekelijke storing dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, dialami oleh orang yang memiliki penyakit jiwa. Pertanyaannya adalah, dari klasifikasi gangguan jiwa dalam PPGDJ III, gangguan jiwa yang mana saja yang dapat dikategorikan sebagai penyakit jiwa dalam kategori Pasal 44 ayat (1) KUHP? Sampai tulisan ini dibuat, jawaban atas pertanyaan ini hanya penulis dapat dari Adrianus Meliala. Menurut pendapat Adrianus Meliala, yang masuk dalam kategori penyakit jiwa dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP hanyalah yang bersifat gangguan psikosis/psikosa[27], yaitu gangguan yang bersifat kejiwaan (psikologi), bukan yang bersifat gangguan syaraf (neurosis), dan juga bukan yang bersifat gangguan kepribadian (personality disorder), dimana contoh dari gangguan psikosis/psikosa adalah skizofrenia[28]. Pendapat Adrianus Meliala ini sejalan dengan pendapat Pompe, yang menyatakan bahwa orang-orang yang masuk dalam keadaan tersebut adalah orang yang mengalami gangguan karena penyakit-penyakit jiwa atau “psychosen”[29]. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa “penyakit jiwa” yang ada di dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP hanyalah penyakit jiwa yang bersifat “psikosis”.
Dalam sejarah, di Belanda, terjadi perubahan terkait kata “verstandelijk vermorgens” yang ada di dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Wetboek van Strafrecht (W.v.S) yang berlaku di Belanda atau yang sama bunyinya dengan yang terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, dimana menurut Psychopathenwet tahun 1925, yaitu Undang-Undang tanggal 28 Mei 1925, Staatsblad 1925 Nomor 221 telah ditentukan bahwa dimana menurut sesuatu peraturan undang-undang itu telah dipakai perkataan “verstandelijk vermorgens” atau “kemampuan akal sehat”, maka termasuk pula ke dalam pengertiannya, yaitu “geestvermorgens” atau “kemampuan jiwa”. Lalu, dengan Undang-Undang tanggal 21 Juli 1928, Staatsblad 1928 Nomor 21, akhinrya kata “verstandelijk vermorgens” dalam Pasal 37 Ayat (1) W.v.S Belanda diganti dengan kata “geestvermorgens”[30].
Simons, seperti yang dikutip oleh Lamintang, mengatakan bahwa perkataan “verstandelijk vermorgens” di dalam rumusan Pasal 37 Ayat (1) W.v.S/44 Ayat (1) KUHP sebenarnya merupakan perkataan pengganti dari kata “geestvermorgens”, yang tercantum dalam rencana Pasal 37 Ayat (1) W.v.S. atau usul dari Doktor Ramaer. Jadi, kata “geestvermorgens” bukanlah perkataan baru dalam Pasal 37 Ayat (1) W.v.S., karena kata tersebut merupakan kata asli yang ada di dalam rencana Pasal 37 Ayat (1) W.v.S., sampai akhirnya pembentuk undang-undang lebih memilih kata “verstandelijk vermorgens”, dikarenakan apabila menggunakan kata “geestvermorgens”, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah pembentuk undang-undang telah memasukkan suatu perkataan yang bersifat metafisis/metafisika[31] ke dalam undang-undang[32].
Van Hattum, seperti yang dikutip pula oleh Lamintang, menanggapi pengubahan ini dengan mengatakan bahwa pembentuk undang-undang telah berhasil mengakhiri suatu permasalahan yang terdapat di dalam doktrin, yaitu apakah kelainan secara psikis selain kelaianan-kelaianan secara verstandelijk itu dapat juga dipakai sebagai dasar untuk mengatakan bahwa seseorang itu adalah “ontoerekeningsvatbaar”. Lebih lanjut, van Hattum mengatakan bahwa pengubahan ini mengakibatkan tidak lagi terdapat keberatan menurut undang-undang untuk mengakui bahwa apa yang disebut insania moralis[33], juga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengatakan bahwa seseorang itu adalah “ontoerekeningsvatbaar”[34].
Lalu, bagaimana dengan kata “verstandelijk vermorgens” dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, apakah mengikuti pengubahan seperti yang terjadi di Belanda dimana kata “verstandelijk vermorgens” diganti menjadi kata “geestvermorgens”, atau tetap pada kata “verstandelijk vermorgens”?
Lamintang menyatakan bahwa di dalam rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, kata “verstandelijk vermorgens” tidak lah berubah menjadi kata “geestvermorgens”, karena pengubahan itu hanya berlaku untuk Pasal 37 Ayat (1) W.v.S. dengan Undang-Undang tanggal 21 Juli 1928, Staatsblad 1928 Nomor 21, dan tidak mengikat ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP[35]. Penulis berpendapat sama dengan pendapat lamintang ini. Penulis mendasarkan kepada sejarah bagaimana cara pemberlakuan suatu aturan oleh Belanda di Indonesia, pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia.
KUHP kita saat ini adalah ketentuan pidana dari Belanda, yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu[36], berlaku untuk Jawa dan Madura dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana[37], dan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana[38]. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946, ketentuan pidana yang berlaku tersebut adalah ketentuan pidana yang berlaku sampai pada tanggal 8 Maret 1942. Ketentuan pidana tersebut adalah Wetboek van Strafrecht voor Netherlands-Indie yang diundangkan dengan Staatblad Nomor 732 Tahun 1915, dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918[39]. Di Belanda sendiri sebelumnya telah diberlakukan terlebih dahulu 2 (dua) Wetboek van Strafrecht, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Eurepeanen (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Golongan Eropa) yang diundangkan dengan Staatblad Nomor 55 Tahun 1866 dan Wetboek van Strafrecht voor Inlander (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Pribumi) yang diundangkan dengan Staatblad Nomor 85 Tahun 1872[40].
Dari hal tersebut diatas, kita dapat melihat bahwa ketika ingin memberlakukan suatu hukum di Indonesia, Belanda mengundangkannya khusus dengan Staatblad tersendiri, sehingga Pasal 37 Ayat (1) W.v.S dan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, walaupun berbunyi sama, namun memiliki pengaturan yang berbeda dan tidak memiliki ikatan satu sama lain karena berasal dari peraturan yang berbeda, dimana Pasal 37 Ayat (1) W.v.S. diundangkan dengan Staatblad Nomor 85 Tahun 1872, sedangkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP diundangkan dengan Staatblad Nomor 732 Tahun 1915. Oleh karena itu, ketika Staatblad Tahun 1928 diatas mengatur pengubahan kata “verstandelijk vermorgens” menjadi kata “geestvermorgens” pada Pasal 37 Ayat (1) W.v.S., maka aturan Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidaklah ikut berubah dan tetap menjadi “verstandelijk vermorgens”, sepanjang tidak ada yang mengatakan bahwa Staatblad Tahun 1928 juga berlaku pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Sampai saat ini, penulis belum menemukan aturan yang menyatakan bahwa Statblad Tahun 1928 juga berlaku bagi Pasal 44 Ayat (1) KUHP, sehingga menurut penulis, kata dalam rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP tetaplah “verstandelijk vermorgens” atau “kemampuan akal sehat” dan bukan kata “geestvermorgens” atau “kemampuan jiwa”.
Namun, Lamintang menambahkan, walaupun kata dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah “verstandelijk vermorgens”, bukanlah “geestvermorgens” seperti dalam Pasal 37 Ayat (1) W.v.S., tetapi tidaklah masalah apabila insania moralis, yang menurut van Hattum adalah bagian dari “geestvermorgens” yang dapat dijadikan alasan seseorang dikatakan ontoekeningsvatbaarheid, digunakan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Lamintang mendasari pendapatnya kepada Staatblad Tahun 1925 yang mengatur tentang apabila di dalam suatu peraturan undang-undang itu telah dipakai perkataan “verstandelijk vermorgens”, maka termasuk pula ke dalam pengertiannya yaitu “geestvermorgens”[41].
Kanter dan Sianturi mengungkapkan hal yang sama dengan Lamintang, bahkan lebih tegas dalam hal ini, dengan menyatakan bahwa walaupun istilah yang resmi untuk Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah “verstandelijk vermorgens” atau “kemampuan berpikir”, namun menentukan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) haruslah berdasarkan “geestelijke vermorgens/geestvermorgens” atau “kemampuan jiwa”. Kanter dan Sianturi mendasarkan pendapatnya kepada kebutuhan dalam praktik, dimana “geestvermorgens” lebih tepat digunakan dalam dunia praktik daripada “verstandelijk vermorgens”[42].
Penulis menyimpulkan, ketentuan dalam Staatblad Tahun 1925 berbeda dengan aturan dalam Staatblad Tahun 1928, karena Staatblad Tahun 1928 dapat diartikan tidak lagi mengakui adanya “verstandelijk vermorgens” dan mengganti dengan “geestvermorgen”, sedangkan Staatblad Tahun 1925 hanya mengatur sebatas cara membaca “verstandelijk vermorgens” yang juga mencakup “geestvermorgens”, sehingga “verstandelijk vermorgens” masihlah diakui ada dalam rumusan Pasal 37 Ayat (1) W.v.S., yang sama dengan rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Penulis berpendapat, walaupun kita dapat menundukkan diri kepada Staatblad Tahun 1925 dikarenakan Staatblad tersebut adalah bagian dari perkembangan ilmu hukum pidana di Belanda, yang adalah sumber dari hukum pidana Indonesia, namun sebaiknya kita tidak menundukkan diri kepada Staatblad Tahun 1925, sampai ada aturan khusus dalam peradilan pidana Indonesia yang menyatakan hal tersebut, karena pada dasarnya Staatblad Tahun 1925 tidak mengatur pembacaan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, melainkan pembacaan Pasal 37 Ayat (1) W.v.S.
Selanjutnya, bagaimana cara menentukan seseorang mampu bertanggung jawab atau tidak secara pidana? Menurut Adami Chazawi, ada 3 (tiga) cara untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu[43] :
Dengan metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab;
Dengan metode psikologis, artinya dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada yang kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggung jawab ataukah tidak;
Dengan metode gabungan, kedua cara tersebut diatas digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki tentang gejala abnormal, juga meneliti ciri-ciri psikologis orang itu untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggung jawab atau tidak.
Menurut Moeljatno, dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggung jawab (ontoerekeningsvatbaarheid) sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 (tiga) jalan, yaitu[44] :
Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pemidanaan.
Menurut sistem ini, apabila psychiater telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (insane) atau tidak sehat pikirannya (unsound mind), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinakamakan sistem deskriptif (menyatakan).
Menyebutkan akibatnya saja; penyatkitnya sendiri tidak ditentukan.
Disini, yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai). Disini hakimlah yang menentukan.
Gabungan 1 dan 2 (deskriptif normatif).
Cara ini yang sering dipakai untuk Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab tidak cukup ditentukan oleh psychiater atau hakim sendiri, tapi harus ada kerja sama antara psychiater dan hakim. Psychiater menentukan adanya penyakit; sedangkan hakim mempernilai bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
Penggabungan cara 1 dan 2 menurut Moeljatno diatas memiliki kesamaan dengan pendapat Niebor, seorang yuris-psikiater, dalam disertasinya Aegroto suum, yang dipertahankan di Groningen. Niebor mengajukan argumen pengintegrasian kedua bidang ilmu pengetahuan, psikiatri dan hukum pidana, sehingga karakteristik dan tujuan masing-maisng bidang ilmu tetap saling dihormati[45]. Dalam disertasinya ini, Niebor mengacu kepada Durham Rule[46], yang menyatakan bahwa “It is simply that an accused is not criminaly responsible if his unlawful act was the product of mental disease or mental defect[47]”. Niebor menyatakan bahwa peran kausalitas penyimpangan psikis harus turut dipertimbangkan dalam suatu delik. Semakin besar peran penyimpangan psikis tersebut, semakin kecil kadar kesalahannya. Niebor membayangkan bahwa psikiater sebagai psikopatolog harus mengukur daya kausal penyakit terhadap tindakan. Pertimbangan atau keputusannya sebagai psikopatolog tersebut harus diambil alih (atau ditolak) hakim, dan jika diterima harus diujikan berdasarkan kepatutan atau kepantasannya. Niebor menunjukkan bagaimana melalui penerjemahkan ulang data kausalitas psikopatologis ke dalam konteks atau model pertanggung jawaban hukum ini dapat terjadi kemungkinan bahwa psikiopatolog memutuskan adanya kemampuan penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, namun hakim, atas dasar pertimbangan kepatutan dan kepantasan, justru memutuskan tanggung jawab hukum dalam kadar yang lebih kecil[48].
Dari penjelasan tentang pendapat Niebor diatas, dapat kita lihat bahwa pendapat Niebor sama dengan sistem deskriptif normatif yang diungkapkan Moeljatno, dimana adanya kerja sama antara psikiater dan hakim dalam menentukan apakah seorang yang melakukan tindak pidana memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Bentuk kerja sama tersebut adalah psikiater menentukan ada atau tidaknya penyakit psikologi/psikopatologi dari terdakwa, dan kemudian diserahkan kepada hakim untuk memutuskan sesuai dengan kepatutan dan kepantasan.
Namun, harus diingat bahwa hasil pemeriksaan dari psikiater mengenai psikopatologi pelaku tindak pidana tidak bersifat mengikat hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggung jawaban pidana dari pelaku tindak pidana, walaupun dalam hal ini memiliki kerja sama dengan psikiater dalam menentukan psikopatologi tersebut. Hakim dapat memutus lain daripada hasil pemeriksaan psikiater, tentunya dengan pertimbangan kepatutan dan kepantasan dalam hukum pidana, seperti yang telah dijelaskan diatas. Artinya, hakim lah yang memiliki kewenangan secara penuh untuk menyatakan apakah seorang pelaku tindak pidana memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak, dengan memperhatikan apakah penyakit tersebut sedemikian besarnya hingga perbuatan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Hal ini senada dengan pendapat Simons, seperti yang dikutip oleh Lamintang, yang menyatakan bahwa dalam usaha untuk mengambil keputusan tentang ada atau tidaknya “toerekeningsvatbaarheid” dari seseorang pelaku itu, hakim harus memperhatikan kenyataan, yaitu sampai berapa jauh gangguan penyakit itu mempunyai pengaruh terhadap keadaan psikis dari si pelaku, dan harus mempertimbangkan apakah pengaruh tersebut sedemikian rupa hingga pelakunya itu menjadi tidak mampu untuk menyadari tentang arti dari perbuatannya itu atau tidak, dan sesuai dengan kesadarannya itu juga mampu untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan ataupun tidak[49].
Adami Chazawi berpendapat sama dengan pendapat Simons. Dalam hal ini ia mengacu kepada pendapat Pompe yang menyatakan bahwa keadaan jiwa disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (gebrekkige ontwikkeling) dan terganggu jiwanya karena penyakit (ziekelijke storing) bukan pengertian dari sudut kedokteran, tetapi pengertian hukum. Adami Chazawi berpendapat bahwa yang pokok disini bukan semata-mata pada keadaan jiwa si pembuat, tetapi tentang bagaimana hubungan jiwa si pembuat itu dengan perbuatan yang dilakukan. Apakah ada hubungan yang sedemikian rupa eratnya sehingga si pembuat tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Menetapkan ada atau tidaknya hubungan keadaan jiwa dengan perbuatannya itu merupakan wewenang hakim, dan bukan ahli jiwa. Keterangan ahli oleh dokter jiwa (psychiater) di sidang pengadilan tentang keadaan jiwa si pembuat tidaklah wajib diikuti oleh majelis hakim. Akan tetapi, oleh adanya alasan bahwa hakim pada umumnya bukanlah ahli di bidang kejiwaan, maka sewajarnya pendapat ahli jiwa itu dipertimbangkan untuk memperkuat pendapatnya atau menjadi dasar pendapatnya[50].
Nasihat oleh seorang ahli penyakit jiwa/psikiater dalam hal ini, dapat berisikan[51] :
Benar/tidaknya seseorang mempunyai keadaan jiwa seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 tersebut dan tingkatan dari penyakit, kecacatan atau ketidaksadaran dari jiwa tersebut.
Analisa/diagnosa tentang tingkatan dari kemampuan bertanggung jawab dari penderita.
Pendapat Adami Chazawi ini senada dengan pendapat dari Utrecht yang menyatakan untuk dapat menentukan ada tidaknya “ontoerekeningsvatbaarheid”, hakim dapat menerima nasehat dokter rumah sakit atau suatu lembaga yang menyelediki gangguan jiwa manusia. Tetapi, dokter, rumah sakit, atau lembaga tersebut hanyalah penasehat ahli (deskundig adviseur) saja. Yang berhak pada akhirnya (uitenindelijk) menentukan ada tidaknya “ontoerekeningsvatbaarheid’ itu ialah hakim[52].
Dalam hal penentuan ada tidak nya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid), penulis berpendapat bahwa hakim harus menerima hasil pemeriksaan dari psikiater tentang bagaimana kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, karena psikiater lah yang memiliki kompetensi untuk menentukan hal tersebut. Kemudian, atas hasil pemeriksaan tersebut, hakim menentukan sejauh mana kondisi kejiwaan pelaku mempengaruhi perbuatannya, untuk kemudian ditentukan mengenai kemampuannya mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, bukanlah “kemampuan jiwa” atau geestvermorgen, melainkan “kemampuan akal sehat” atau verstandelijk vermorgens. Hal ini berimplikasi kepada bahwa yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah mengenai kemampuan akal sehat, yang apabila kita mengacu kepada Staatblad Tahun 1925, termasuk pula kemampuan jiwa (geestvermorgens). Artinya, pada dasarnya, orang-orang yang masuk dalam kualifikasi Pasal 44 Ayat (1) KUHP, tidak hanya terbatas pada orang yang tidak memiliki kemampuan jiwa, atau dengan kata lain yang memiliki penyakit jiwa, seperti yang dikatakan Pompe dan Adrianus Meliala, melainkan orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, yang artinya lebih luas dari memiliki penyakit jiwa dan termasuk memiliki penyakit jiwa.
Selain itu, dalam menentukan apakah seseorang yang memiliki ketidakmampuan akal, yang termasuk kemampuan jiwa, juga memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana, hasil pemeriksaan psikiatri tidaklah bersifat mutlak. Artinya, orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, yang termasuk pula kemampuan jiwa, tidak serta merta langsung dapat dikatakan tidak dapat bertanggung jawab secara pidana (ontoerekeningsvatbaar) atas tindak pidana yang dilakukannya. Yang harus dilihat adalah apakah ada kaitan yang erat dan sedemikian rupa antara ketidakmampuan akal tersebut dengan perbuatan yang ia lakukan. Atas kaitan tersebut lah kemudian akan ditentukan apakah orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana atau tidak.
Apabila kita melihat kembali pada kasus Jessica, maka penulis berpendapat, walaupun nantinya Jessica terbukti memiliki gangguan kejiwaan atau gangguan-gangguan lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri, maka hasil pemeriksaan tersebut tidak serta merta dapat menyatakan bahwa kasus Jessica tidak dapat dilanjutkan karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Dari hasil pemeriksaan tersebut, harus dilihat lebih lanjut apakah gangguan kejiwaan atau gangguan lainnya yang dimiliki memiliki hubungan erat sedimikian rupa dengan perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan hubungan tersebut lah akhirnya dapat ditentukan apakah Jessica memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana atau tidak. Namun, terlepas dari apapun itu, pemeriksaan terhadap kejiwaan Jessica masih berlangsung dan belum ada hasil pemeriksaan atas hal tersebut. Menarik untuk dinanti apa hasil pemeriksaan terhadap kejiwaan Jessica.
Mengenai siapa yang berwenang untuk menilai adanya hubungan gangguan kejiwaan atau gangguan lainnya dengan perbuatan tersebut, menurut penulis pribadi, seharusnya tidak hanya hakim yang berwenang menilai hal tersebut. Dalam konteks di dalam persidangan benar adalah hakim yang berwenang menilai. Namun, pada dasarnya, kepolisian dan kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menilai hal tersebut guna menilai apakah perkara seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan dapat dilanjutkan atau tidak.
Masalah hukum seharusnya diselesaikan dengan aturan hukum itu sendiri. Tentu saja, dalam menyelesaikannya, perlu pengetahuan dan pemahaman yang lengkap mengenai hukum itu sendiri. Janganlah cepat berpendapat mengenai suatu aturan hukum sebelum menggali lebih jauh mengenai aturan itu sendiri, karena hal tersebut berpotensi merugikan orang lain. Mari kita perbaiki bersama pengetahuan dan pemahaman kita mengenai hukum dan mawas diri dengan pendapat hukum yang kita berikan.
[1] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 178.
[2] P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 392.
[3] Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm. 21-22.
[4] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia, 1996), hlm. 60.
[5] Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm. 23.
[6] E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya : Pustaka Tirta Mas, 2000), hlm. 292.
[7] Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 213.
[8] Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 117
[9] Ibid., hlm. 118.
[10] Lamintang, op.cit., hlm. 400.
[11] Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 171. Lihat juga Moeljatno, op.cit., hlm. 179.
[12] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan
Penerapannya, (Jakarta : Storia Grafika, 2012), hlm. 249
[13] Ibid., hlm. 263.
[14] Lamintang, op.cit., hlm. 404
[15] Ibid., hlm. 405
[16] Ibid.
[17] Idioot dialami oleh manusia yang memiliki IQ (intelligent Quotient) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar), dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri (Kartini Kartono, Psikologi Abnormal Dan Abnormal Seksual”, (Bandung : Mandar Maju, 2009, hlm. 45)
[18] Imbicil dialami oleh manusia yang memiliki IQ (Inteeligent Quotient) antara 25-49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36-83 bulan (3-7 tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tololan. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya; dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut (Ibid., hlm. 47).
[19] Soesilo, op.cit., hlm. 61.
[20] Lamintang, op.cit., hlm. 401
[21] Soesilo, op.cit., hlm.61.
[22] Manie/mania/manis adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang serius berbentuk gangguan emosional yang ekstrem, yaitu terus menerus bergerak antara gembira ria dan tertawa-tawa. Penderitanya selalu mengalami pikiran kacau, ingatannya mundur, sangat egosentris, tingkah lakunya kekanak-kanakan dan tidak bisa dikontrol atau dikendalikan (Ibid., hlm. 171).
[23] Hysterie/hysteria/histeri adalah gangguan/disorder psikoneutrik (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi (kasar), dissosiasi (berubah kepribadian), dan sugestibilitas (gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa, dl) (Ibid., hlm. 99).
[24] Epilepsie/Epileptic Amentia/Epilepsi adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak. Jika serangan epilepsi terjadi sebelum usia 7 tahun, maka akan menyebabkan kelemahan mental; dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan. Ada 3 (tiga) serangan kekejangan pada epilepsi, yaitu Grand Mal (great illness), yaitu saat penderita kehilangan kesadaran, nafas terhenti, mulut bergetar, rahang terkatup, lengan dan kaki menjadi kaku terentang kejang-kejang sambil mengepal, lalu pingsan, Petit Mal (small illness), yaitu saat penderita tidak kehilangan kesadaran, dan hanya berhenti sebentar, pandangan kosong, lalu kembali bekerja, dan Jachonism/Jacksonian epilepsy, yaitu memiliki serangan yang sama dengan Grand Mal, hanya serangannya mula-mula mengenai sebagian badan dengan kekejangan otot atau gangguan indera, seperti bingung, tidak mendengar apa-apa, merasa dingin atau panas, dll, lalu meluas ke seluruh badan yang mengakibatkan penderita kehilangan kesadaran dibarengi dengan kejang-kejang (Ibid., hlm. 73-75).
[25] Melancholie/melankolia adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang serius berbentuk gangguan emosional yang ekstrem, yaitu terus bergerak antara sedih dan putus asa. Penderita melankolia mengalami depresif sangat sedih, banyak menangis, perasaan tidak puas, dihinggapi halusinasi-halusinasi dan delusi-delusi yang menakutkan, merasa jemu hidup dan berputus asa,ingin mati dan melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri, dan kesadaran yang kabur, disertai dengan retardasi (penurunan) motorik dan retardasi mental yang makin memburuk (Ibid., hlm. 171-172).
[26] “PPGDJ”, http://www.scribd.com/doc/171321363/PPDGJ, diakses pada 21 Juni 2014.
[27] Menurut Zakiah Daradjat, gangguan psikosis/psikosa sendiri secara umum diartikan sebagai “penyakit jiwa” atau “gangguan jiwa berat”, sedangkan neurosis disebut sebagai “gangguan jiwa” atau “gangguan jiwa ringan” (Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta : CV. Gunung Agung, 1993), hlm. 33).
[28] Hasil wawancara dengan Adrianus Meliala, op.cit. Skizofrenia adalah penyakit jiwa yang memiliki tanda-tanda berupa delusional, halusinasi, ucapan yang tak teratur, ataupun perbuatan yang acak (Sarwono, op.cit., hlm. 62).
[29] Lamintang, op.cit., hlm. 402.
[30] Ibid., hlm. 405.
[31] Metafisis/metafisika adalah ilmu pengetahuan yg berhubungan dengan hal-hal yg nonfisik atau tidak kelihatan/gaib http://kbbi.web.id/metafisika , diakses pada 26 April 2014).
[32] Lamintang, op.cit., hlm. 406-407.
[33] Insania Moralis adalah suatu keadaan dimana seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sesuatu kelainan, namun ia tidak dapat memahami nilai-nilai dari kesusilaan / golongan orang yang kemampuan berpikirnya baik, tetapi dalam hal kesusilaan keadaan jiwanya tidak dapat memahami apa yang diperbuat itu sebagai perbuataan terlarang (“hukum dan psikiatri”, http://e-journal.kopertis4.or.id/file.php?file=karyailmiah&id=830), diakses pada 20 April 2014).
[34] Lamintang, op.cit., hlm. 406.
[35] Ibid., hlm. 407
[36] Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Terdahulu, PP. No. 2 Tahun 1945, Berita Republik Indonesia Tahun 1 No. 1 Halaman 1 Kolom 1, Ps. 1. Selanjutnya PP ini akan disebut sebagai “PP No. 2 Tahun 1945”.
[37] Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN -, TLN -,Ps. 17. Selanjutnya UU ini akan disebut sebagai “UU No. 1 Tahun 1946”.
[38] Indonesia, Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, UU No. 73 Tahun 1958, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660 Tahun 1958, Ps. 1.
[39] Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Sejarah Singkat Pemberlakuan Hukum Pidana Di Indonesia”, http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/ , diakses pada 30 April 2014.
[40] Ibid.
[41] Lamintang, loc.cit.
[42] Kanter, Sianturi, op.cit., hlm. 250-251.
[43] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas, (Jakarta : Rajawali Persada, 2011), hlm. 24.
[44] Moeljatno, op.cit., hlm. 179-180.
[45] Remmelink, op.cit., hlm. 218.
[46] Durham Rule lahir dari sebuah perkara di Amerika Serikat, yaitu perkara negara bagian Columbia melawan Durham, pada tahun 1954 (Ibid., hlm. 214). Kasus ini berawal dari seseorang bernama Monty Durham yang masuk ke rumah orang lain tanpa izin, pada tahun 1951. Pada saat itu, hakim yang mengadili Durham, David L. Bazelon, menemukan bahwa perbuatan Durham adalah akibat dari gangguan mental yang dimilikinya (Disarikan dan diterjemahkan bebas oleh penulis dari Floyd L. Jennings, The Insanity Standard, dalam Open Access Journal of Forensic Psychology (Texas : 2013), hlm. 139-140).
[47] Terjemahan bebas oleh penulis : “Seorang terdakwa tidak bertanggung jawab secara pidana jika perbuatannya yang melawan hukum adalah hasil dari penyakit mental atau gangguan mental”.
[48] Remmelink, loc.cit.
[49] Lamintang, op.cit., hlm. 403.
[50] Chazawi, op.cit., hlm. 23-24.
[51] Kanter, Sianturi, op.cit., hlm. 260.
[52] Utrecht, op.cit., hlm. 298.
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post SEMANGAT MENJAGA KEWIBAWAAN DAN KEMERDEKAAN PERADILAN YANG KEBABLASAN (BEBERAPA CATATAN ATAS RUU CONTEMPT OF COURT)
Next Post STRAFMAAT DI UJUNG PALU MAJELIS HAKIM KASASI (MENANTANG KEBERANIAN PARA YANG MULIA UNTUK MENGEMBALIKAN SANG JUDEX JURIS KE PERADUAN YANG SEHARUSNYA)
16 thoughts on “GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)”
salshabila eka pratiwi says:
12 January 2018 at 9:55 pm
sangat membantu,
terima kasih…
LikeLike
Reply
kanggurumalas says:
12 January 2018 at 10:27 pm
Terima kasih kembali karena telah membaca..
LikeLike
Reply
hanare-kun says:
2 June 2018 at 5:54 am
Mau bertanya, jika seseorang dalam keadaan mabuk dan melakukan tindak pidana, apakah orang itu dapat dipertanggungjawabkan?
Terimakasih
LikeLike
Reply
kanggurumalas says:
4 June 2018 at 10:35 am
Terima kasih atas pertanyaannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di saat ia mabuk, secara hukum, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dengan kata lain tetap dapat dihukum. Di dalam hukum pidana, ada teori “kesengajaan” (dolus) untuk melihat apakah ada kesalahan dari seseorang shg dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Salah satu bagian dari teori kesengajaan adalah “dolus eventualis”, atau banyak orang menyamakan dengan “kesengajaan dengan kemungkinan” dimana seseorang disebut memiliki kesalahan apabila melakukan perbuatan yang menimbulkan sebuah akibat yang tidak ia kehendaki, namun pelaku dapat membayangkan akibat itu adalah sebuah kemungkinan yang dapat terjadi ketika ia melakukan perbuatan itu. Contohnya, ketika A mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di jalan yang ramai, kemudian menabrak B. Ia mungkin tidak menghendaki menabrak orang (B), namun, dengan kecepatan segitu dan dengan kondisi ramainya jalan, maka ia dapat membayangkan kemungkinan ia nabrak orang dan akhirnya terjadi. Contoh lain, ada X mau menembak Y dimana Y ada di tengah keramaian, akhirnya yang kena Z. X tidak punya niat membunuh Z, tapi dengan dia menembak Y di tempat ramai, maka ia bisa membayangkan kalau ada orang lain yang bisa kena dan faktanya terjadi.
Nah, orang mabuk itu masuk dalam kategori ini karena ia mungkin memang tidak bermaksud melakukan tindak pidana, tapi ketika ia mabuk, maka ia dapat membayangkan bahwa dia tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga bisa saja melakukan tindak pidana. Jadi, walaupun ia tidak sadar ketika melakukan tindak pidana karena mabuk, ia masih bisa dihukum, karena saat akan mabuk, ia dapat membayangkan bahwa ia kehilangan kontrol atas dirinya kalau ia mabuk.
Kurang lebih seperti itu menurut saya. Mungkin bisa dicari juga pendapat lain terkait ini. Semoga dapat menjawab ya..
LikeLike
Reply
dhee says:
3 July 2018 at 10:11 pm
Hallo saya mau bertanya nih, kalo seseorang punya kelainan syndrome jacob kira-kira bisa dipidana apa engga ya? sindrom ini tuh seperti mendekati autis, terima kasih
LikeLike
Reply
kanggurumalas says:
20 July 2018 at 10:44 am
Halo..mohon maaf untuk respon yang lama. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya, untuk mengukur apakah seseorang bisa dipidana atau tidak berdasarkan jenis atau bentuk gangguan kejiwaannya agak sedikit susah. Karena, tidak ada sinkronisasi antara gangguan-gangguan kejiwaan seperti apa saja yang masuk ke dalam “gangguan jiwa” dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dengan jenis-jenis gangguan kejiwaan yang ada dalam ilmu psikologi. Jadi, lebih baik menggunakan ukuran dalam teori tentang Ketidakmampuan bertanggung jawab secara pidana yang dianut oleh Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Pertama, orang tidak bisa dipididana apabila ia tidak memiliki maksud untuk melakukan dan tau akibat yang akan ditimbulkan tindak pidana itu. Kedua, dia tidak memiliki kehendak bebas untuk menentukan apakah ia mau melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu. Ketiga, kalopun ia memiliki gangguan kejiwaan, seperti syndrome jacob yang anda katakan, maka ia tidak bisa dipidana sepanjang gangguan tersebut bukan merupakan sebab dari perbuatannya. Selama bisa dibuktikan bahwa ia melakukan tindak pidana karena sedang berada dalam kondisi gangguan tersebut, maka ia tidak bisa dipidana. Contoh, orang yang biasa memiliki halusinasi bahwa semua barang adalah miliknya, kemudian dia mengambil barang orang lain, mungkin bisa tidak dipidana karena halusinasi tersebut. Tapi, kalo orang tersebut ternyata tiba-tiba membunuh, maka ia tetap bisa dipidana karena gangguannya tidak memiliki hubungan dan bukan merupakan sebab dari perbuatan yang ia lakukan.
Dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana, harus ada kerja sama antara ahli kejiwaan dengan Hakim. Ahli kejiwaan harus bisa menjelaskan kondisi-kondisi seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dan Hakim yang akan melihat apakah kondisi itu punya hubungan sebab akibat dengan perbuatannya.
Semoga menjawab yaa…
LikeLike
Reply
heri arwansyah says:
28 September 2018 at 10:48 am
hallo , saya mau nanya ni kalau seseorang yang menderita kleptomania, apakah pengidap termasuk dalam pasal 44 ayat 1 KUHP.. dan ada tidak pendapat atau dokrin yang bertentangan dengan pasal 44 ayat 1 tersebut, atau pendapat para ahli yang bertentangan
LikeLike
Reply
heri arwansyah says:
28 September 2018 at 10:51 am
hallo , saya mau nanya ni kalau seseorang yang menderita kleptomania, apakah pengidap termasuk dalam pasal 44 ayat 1 KUHP.. dan ada tidak pendapat atau dokrin yang bertentangan dengan pasal 44 ayat 1 tersebut, atau pendapat para ahli yang bertentangan.. makasih sebelum nya tolong di jawab ya ….
LikeLike
Reply
Heri arwansyah says:
30 September 2018 at 7:58 pm
Saya mau nanya ..apakah penderita kleptomania termasuk dalam pasal 44 ayat 1 kuhp.. Dan ada tidakah pendapat para ahli/dokrin yang bertentangan dengan pasal 44 ayat 1 tersebut.. Sebelum nya terimakasih..
LikeLike
Reply
kanggurumalas says:
1 October 2018 at 2:59 pm
Halo..terima kasih atas pertanyaannya..mohon maaf baru merespon..
Kalau maksud pertanyaan itu adalah apakah Kleptomania termasuk dalam penyakit jiwa yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, saya tidak bisa menjawab secara pasti karena, seperti yang sudah saya jelaskan dalam jawaban atas pertanyaan sebelumnya, tidak ada sinkronisasi antara ilmu psikologi dan ilmu hukum terkait penyakit jiwa dalam ilmu psikologi mana saja yang termasuk dalam penyakit jiwa menurut hukum pidana. Padahal, kalau mengacu pada The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association (APA), ada banyak jenis dari gangguan/penyakit kejiawaan ini, seperti “psychotic (gangguan kejiawaan)”, “neurocognitive disorder (gangguan saraf)”, “personality disorder (gangguan kepribadian)”, dll. Bahkan, menurut Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ) yang dikeluarkan oleh kementerian Kesehatan dengan mengacu kepada DSM, semua penyakit jiwa digolongkan sama sebagai “gangguan kejiwaan”. Jadi, tidak jelas penyakit jiwa seperti apa atau yang mana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Namun, sependek yang saya ketahui, penyakit jiwa yang dimaksud Pasal 44 Ayat (1) KUHP hanyalah yang bersifat “psychotic”, yang benar-benar adalah penyakit jiwa, bukan gangguan syaraf ataupun kepribadian. Contohnya Skizofrenia, Bipolar, dll.
Kalau saya lebih memilih untuk menjawab pertanyaan apakah kondisi kleptomania dapat menyebabkan orang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana (ontoerekeningsvatbaarheid) berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Kalau itu pertanyaannya, kita harus lihat terlebih dahulu syarat orang bisa bertanggung jawab secara pidana. Dalam hukum, syarat seseorang untuk bertanggung jawab secara pidana adalah ia harus memiliki maksud/niat untuk melakukan perbuatannya, mengetahui akibat dari perbuatannya, memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatannya, dan ada hubungan sebab akibat antara kondisinya dengan perbuatannya. Apabila ia tidak memiliki salah satu dari 4 hal tersebut, maka ia tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Karena kita berbicara tentang hukum pidana, maka saya lebih suka memakai kriteria ini untuk menentukan apakah kleptomania dapat dipidana atau tidak secara pidana.
Apakah orang dengan kondisi kleptomania dapat bertanggung jawab secara pidana? Jawabannya tergantung pada kondisi orang tersebut. Selama ia tidak memiliki niat untuk mengambil, tidak mengetahui akibat dari perbuatannya itu, tidak memiliki kehendak bebas untuk memutuskan mengambil barang, dan ada hubungan antara kondisi dengan perbuatannya, yaitu selama perbuatan tersebut masih mengambil barang, bukan perbuatan lain yang tidak dipicu oleh kondisi kleptomania, seperti memukul, membunuh, dll, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila seorang kleptomania ternyata memiliki niat untuk melakukan perbuatannya atau mengetahui akibat dari perbuatannya, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak berlaku. Kondisi kleptomania setiap orang pasti berbeda, sehingga aturan tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk semua orang kleptomania.
Semoga bisa dimengerti dan menjawab yaaa..
LikeLike
Reply
Heri arwansyah says:
17 October 2018 at 7:58 am
Saya mau nanya.. Kalau di negara luar ada tidak yang menghukum seorang kleptomania…?
Dan apa perbedaan dengan hukum indonesia..
Tolong di jawab ya.. Sebelum nya terimakasih…
LikeLike
Reply
kanggurumalas says:
24 October 2018 at 11:49 pm
Mohon maaf saya baru sempat membalas..
Terkait dengan kasus-kasus di luar, ada beberapa putusan yang tetap menghukum pelaku yang memiliki kleptomania, misalnya beberapa kasus di Amerika seperti State v. Downey (1997), State v Weber (1999), dan People v. Meyers (2005). Mas bisa baca tulisannya Brad Novak yang judulnya “Kleptomania and the Law” dalam buku “Impulse Control Disorder” yang diterbitkan oleh Cambridge University Press.
Tapi, sependek yang saya tahu, di dalam hukum, memang tidak pernah didefinisikan penyakit jiwa mana saja yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Yang selalu dibahas adalah hubungan antara penyakit yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan, apapun itu penyakit jiwanya. Untuk klasifikasi penyakit/gangguan jiwa, mas bisa lihat di DSM V paling tidak. Jadi, tidak pernah ditentukan secara tegas seseorang yang memiliki penyakit jiwa tertentu pasti tidak bisa dihukum. Yang ditentukan selalu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan akibat penyakit jiwanya, maka ia tidak bisa dipidana.
Nah, untuk menentukan sejauh apa penyakit jiwa dapat membuat seseorang menjadi tidak bisa dihukum, ada beberapa tes yang dikenal di dunia. Pertama, M’Naghten Rules, yang dikenalkan dalam persidangan Daniel M’Naghten tahun 1843 di Inggris. Tes ini pada intinya menyebutkan bahwa seseorang dapat disebut “insane” (dalam hukum pidana), sehingga tidak bisa dihukum, apabila karena penyakit jiwanya, ia tidak mengetahui sifat dan kualitas perbuatannya, atau tidak mengetahui bahwa yang ia lakukan adalah suatu perbuatan yang salah/buruk.
Kedua, Durham Rules, seperti yang sudah saya jelaskan dalam tulisan. Tes ini dikenalkan dalam perkara Durham v U.S. tahun 1954. Tes ini pada intinya menyebutkan bahwa seorang pelaku tidak bisa dihukum apabila perbuatan jahatnya adalah hasil/produk dari penyakit/gangguan jiwanya.
Ketiga, “irresistible-impulse” test yang dikeluarkan oleh American Law Institute. Tes ini pada intinya menyebutkan bahwa pelaku dapat dikatakan “insane” apabila tidak memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menyadari perilaku jahatnya atau untuk menyesuaikan perilakunya dengan aturan hukum.
Dalam praktiknya di US, 3 jenis tes ini masih digunakan, tergantung negara bagiannya. Namun, 3 tes ini menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah seseorang bisa dihukum, bukan hanya karena ia memiliki atau tidak memiliki penyakit jiwa, tapi juga hubungan antara penyakitnya dengan perbuatannya. Jadi, menurut saya, sebuah penyakit jiwa apapun, termasuk kleptomania, tidak bisa serta merta digunakan menjadi alasan untuk tidak menghukum seseorang. Selama penyakitnya tersebut memiliki hubungan dengan perbuatannya, maka pelaku bisa tidak dihukum. Namun, 1 putusan menarik di US adalah US v. Lyons (1984) yang pada intinya menyatakan bahwa seorang pelaku tidak dapat dimaafkan dari perbuatannya karena melakukan kejahatan yang ia inginkan dengan sangat.
Semoga jawaban saya membantu. Mas bisa membaca tulisan yang saya sebutkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait hal ini, atau tulisan lain terkait ini. Intinya, sependek yang saya tahu, memang belum banyak yang membahas secara khusus tentang bagaimana derajat atau tingkat penyakit jiwa dari kleptomania sehingga perbuatan yang diakibatkan kleptomania dapat dimaafkan.
Salam hormat dan salam kenal..
LikeLike
Reply
Nadd says:
6 October 2019 at 10:19 pm
Halo. saya mau nanya untuk gangguan jiwa kepribadian ganda itu dia bisa dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab apa ngga? mengingat gangguan kepribadian ganda ini memiliki banyak kepribadian dan apabila kepribadiannya yang lain melakukan tindak pidana (TP), kepribadiannya yang asli tidak akan sadar bahwa kepribadiannya yang lain telah melakukan TP. jadi, dia tidak memiliki kesadaran kontrol atas dirinya. namun apabila dilakukan pemeriksaan oleh psikolog, psikolog bisa untuk memunculkan kembali kepribadiannya yang telah melakukan TP tadi dan menanyakan bagaimana dia bisa melakukan TP tersebut. jadi, dia bisa ingat lagi ttg apa yang sudah dilakukannya. selain itu kepribadian lain dari penderita kepribadian ganda juga masih bisa untuk membedakan perbuatan yang dilakukan itu baik atau buruk, jadi dia pasti tahu akibat dari perbuatannya itu. jadi kepribadian ganda ini bisa dianggap memiliki kemampuan bertanggungjwabab dan dipidana apa tidak?
terimakasih, semoga berkenan untuk menjawab.
LikeLike
Reply
kanggurumalas says:
11 October 2019 at 10:06 am
Halo, terima kasih atas pertanyaannya..maaf baru bisa membalas..
Sependek yang saya tahu, kepribadian ganda, atau dalam ranah psikologi (sesuai dengan DSM) disebut Dissociative Identity Disorder (DID) atau Multiple Personality Disorder (MPD), masih menjadi perdebatan serius di ranah pidana, khususnya apakah memiliki pertanggungjawaban pidana. Selama ini, sependek pengetahuan saya, pembelaan terkait kepribadian ganda belum pernah diterima dalam perkara pidana. Perdebatan yang terjadi adalah terkait apakah 1 tubuh dianggap bertanggung jawab trhdp seluruh kepribadian, shg kalau salah satu kepribadian melakukan tindak pidana, maka tubuh tersebut dapat dipidana, atau tubuh hanya bertanggung jawab atas kepribadian yang melakukan tindak pidana, shg kalau tubuh sdg dalam kepribadian lain, dia tidak bisa dipidana.
Secara pribadi, jujur saya belum bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Mungkin saya masih harus lebih banyak baca terkait hal tersebut agar bisa mengambil sikap terkait DID/MPD. Namun, ada beberapa literatur yang kita bisa baca bersama terkait hal tersebut, antara lain:
1. Multiple Personality Disorder and Criminal Responsibility (Elyn R. Saks)
2. Multiple Personality Disorder And Criminal Responsibility: A Reply (Orrin B. Evans), https://gould.usc.edu/why/students/orgs/ilj/assets/docs/10-2%20Saks_Reply.pdf
3. Multiple Personality Disorder and the Legal System (Sarah K. Fields), https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1130&context=law_urbanlaw
4. Dissociative identity disorder: No excuse for criminal activity, https://www.svsd.net/cms/lib5/PA01001234/Centricity/Domain/1046/1006CP_Article3.pdf
5. Diagnostic Evidence Admissibility and the Multiple Personality Disorder Defense (Sabra McDonald Owens), https://core.ac.uk/download/pdf/56355530.pdf
Mohon maaf sebelumnya kalau jawabannya kurang memuaskan..semoga bermanfaat..
LikeLike
Reply
Nadd says:
18 October 2019 at 9:24 pm
sebelumnya terimakasih atas jawabannya 🙂
mengutip yang saudara katakan, “Selama ini, sependek pengetahuan saya, pembelaan terkait kepribadian ganda belum pernah diterima dalam perkara pidana”, saya mau tanya lagi apakah diindonesia sudah pernah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penderita DID? dan kalo boleh tau kasus tsb bagaimana?
terimakasih..
LikeLike
kanggurumalas says:
5 November 2019 at 12:26 pm
Mohon maaf baru membalas..
Sependek pengetahuan saya, saya belum pernah mendengar kasus terdakwa dengan DID di Indonesia. Memang sangat sedikit literatur atau bahan-bahan terkait kasus-kasus pidana dengan terdakwa yang memiliki masalah dengan kejiwaan, khususnya DID. Tapi di negara lain, kasus itu pernah terjadi dan dibahas dalam tulisan-tulisan yang saya lampirkan sebelumnya.
Permasalahannya adalah dunia hukum kita tidak terbiasa untuk membahas tentang sesuatu yang belum terjadi, walaupun besar potensinya pasti terjadi, seperti kasus pidana dengan terdakwa DID ini. Biasanya ada kejadian dulu baru bingung bagaimana menyelesaikannya dan baru ada pembahasan. Tapi semoga cepat ada yg membahas ini.
Terima kasih..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
RELATIVITAS SALAH BENAR ATAS DASAR BERPIKIR DAN LOGIKA, PENAFSIRAN SANG WAKIL TUHAN (BACA : MANUSIA) DAN MANUSIA
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.

label: nl


content:
Kamis (1/10), Lucas melakukan siaran live Instagram dengan sesama member WayV, Hendery dan Winwin untuk berkomunikasi dengan penggemar. Di sini, Lucas nampaknya lupa ia sedang memegang kotak rokok.
Tim WowKeren
Oct 2, 2020
WowKeren - Baru-baru ini, Lucas NCT menjadi pembicaraan dan masuk daftar trending di media sosial. Hal tersebut karena penyanyi kelahiran 1999 itu secara tidak sengaja menunjukkan kotak rokoknya saat siaran live di Instagram.
Pada Kamis (1/10), Lucas melakukan siaran live Instagram dengan sesama member WayV, Hendery dan Winwin untuk berkomunikasi dengan penggemar. Mereka siaran dalam perjalanan pulang dari tamasya sehari dan mengungkapkan bahwa mereka telah menghabiskan hari di tepi pantai dan menikmati makanan laut.
Ketiga member itu mendengarkan lagu-lagu Tiongkok saat mereka memberi tahu penggemar bahwa mereka akan bernyanyi. Suasana di dalam van langsung menjadi semakin heboh ketika Lucas mulai melambaikan tangannya untuk menunjukkan kegembiraan saat itu.
Source: Allkpop
BACA JUGA...
Visual Jisoo BLACKPINK di Acara Baru Bikin Speechless Saking Cantiknya
Begini Cara Cerdik PD Na Young Suk Manfaatkan Kekuatan Marketing Jungkook BTS
V dan Jimin Coba Karier Baru di Luar BTS, Ternyata Lumayan Berbakat
Karya Seninya Diejek Seniman Ternama, Begini Respons Ku Hye Sun
Namun, Lucas sepertinya lupa dia memegang kotak rokok dan menunjukkan kotak putih kecil yang mengilap ini. Begitu Lucas menyadari bahwa dia telah menunjukkan kotak rokok kepada penggemarnya, dia tampak bingung dan langsung melongo.
Lucas segera mengarahkan kamera ke dua member lainnya dan menjauh dari frame kamera untuk sementara waktu. Winwin bertanya kepada penggemar "Lagu apa lagi yang ingin kalian dengarkan?" Sedangkan Lucas tetap berada di luar kamera.
Kemudian tampaknya Lucas telah menyingkirkan rokoknya dan kembali ke siaran live. Namun, ini bukan kali pertama idol asal Hong Kong tersebut menunjukkan kotak rokoknya.
Beberapa penggemar telah mengetahui tentang kebiasaan merokok Lucas ketika kotak rokoknya mengintip dari bajunya selama video call sebelumnya. Namun, mereka tak mempermasalahkannya karena merokok bukanlah hal yang melanggar hukum.

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

label: id

label: en

label: es


content:
Untuk lukamu di masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi harus kamu sembuhkan. Maka pastikan kamu tidak hanya ingin melupakannya, kamu harus mampu mengikhlaskan, karena satu-satunya agar sembuh itu adalah dengan mengikhlaskan.
Lantas jangan ungkit lagi tentang apapun yang sudah terjadi, karena bagaimanapun hal tersebut sudah ketetapan terbaik Allah, oleh karena itu ikhlaskan apa yang terjadi di masa lalu dan pasrahkan semuanya kepada Allah.
Jika Hatimu Masih Terus Basah Dengan Rasa Benci, Kamu Tidak Akan Bisa Melupakannya
Lagipula jika hatimu masih terus basah dengan rasa benci dan jika hatimu terus saja dirundung rasa dendam, maka kamu tidak akan bisa melupakannya.
Lantas lepaskanlah, kamu harus mampu melepaskan rasa sesalmu dengan pasrah, karena memang itulah satu-satunya jalan agar kamu tenang.
Tentu Akan Sulit Kamu Melupakan Tanpa Kamu Sembuhkan Dulu Penyebabnya
Tentu akan sangat sulit kamu lakukan, jika melupakan tanpa kamu sembuhkan dulu penyebabnya, dan bisa jadi kamu akan terus saja merasa sedih dan sakit hati setiap kali mengingatnya.
©instagram.com/ieuale
Coba Ikhlaskan, Maka Pasti Kamu Akan Menemukan Kembali Ketenangan yang Selama Ini Hilang
Maka coba ikhlaskan, karena kamu akan menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini seakan sulit kamu dapatkan dan pasti kamu akan menemukan kembali ketenangan yang selama ini hilang.
Jika Memang Lukamu Sudah Sembuh, Kamu Akan Merasa Semua Baik-baik Saja Meski Teringat Kejadian Masa Lalu
Untuk itu, sembuhkan dulu hatimu agar kamu bisa melupakan apa yang memang harus kamu lupakan, karena saat kamu sudah sembuh maka dengan sendirinya kamu akan baik-baik saja.
Lantas jika lukamu sudah benar-benar sembuh, maka ketika teringat kejadian masa lalu pun kamu tidak akan merasa sedih.
Berusaha Ikhlas Tentu Akan Sulit dan Menyiksa, Tetapi Kamu Harus Mencobanya Demi Kedamaianmu
Tentu akan sulit dan menyiksa ketika berusaha ikhlas, akan tetapi kamu harus mencobanya demi kedamaianmu sendiri.
Karena yang jelas jika hatimu selalu keruh dengan rasa sakit sebab kebencianmu yang tidak berujung, pastinya kamu tidak akan pernah tenang menikmati hidupmu.
Bagikan ini :
FacebookPinterestWhatsApp
Posting pada INSPIRASI
Navigasi pos
Pos sebelumnya Kuasai Dirimu Untuk Tidak Mengeluh, Sebab Cobaan Hidup Bukan Untuk Menguji Seberapa Kuat Dirimu, Tetapi Seberapa Banyak Permintaan Tolongmu Pada Allah
Pos berikutnya Sabar dan Ikhlaslah, Karena Akan Selalu Ada Hikmah Luar Biasa Dibalik Musibah Yang Kamu Alami


content:
Beberapa hari lalu saya membaca sebuah artikel seorang blogger. Isinya manis. Saya mengunjungi blognya karena si penulis me-repost pernyataan saya tentang Feminisme di Instagram Stories. Akun Instagram kami memang saling mengikuti.
Kalau saya ingat-ingat, alasan saya mengikuti Instagramnya—kapan tepatnya saya mulai mengikuti, saya lupa—adalah karena perempuan ini berbasis di Yogyakarta dan—sebagaimana yang saya lihat di daftar follower miliknya—ia juga banyak mengikuti akun para pegiat kebudayaan yang saya kenal. Selain itu—lagi-lagi kalau saya tidak salah ingat—alasannya juga karena dia sempat terlibat kegiatan seni yang di dalamnya saya juga berpartisipasi. Atau bukan? Apa pun itu, tapi biasanya, saya memang akan mem-follow akun Instagram seseorang jika isi halaman akun miliknya menarik atau menggambarkan suatu aktivitas tertentu di daerah tertentu; gelagat ini semacam membaca peta. Alasan lainnya: untung-untung dapat teman baru. Alasan yang lebih konyolnya: supaya di-folback—alasan yang wajar-wajar saja, toh?
***
Pernyataan tentang Feminisme yang saya buat di Instagram Stories itu sebenarnya merupakan tanggapan saya pribadi terhadap kasus Jojo (Jonatan Christie, atlet Asian Games). Awalnya, saya ingin menganggap lalu saja kasus itu. Tapi, dua artikel di situs web Magdalene, yang mencoba menanggapi kehebohan itu dengan maksud membela kaum perempuan dengan/dari sudut pandang teoretik dan juga menegaskan sikap dan posisi kaum Feminis, mendorong saya untuk ikut berkomentar pula. Dalam komentar itu, saya pun turut membela Feminisme, tetapi berusaha mengutarakan pendapat sebagai jalan tengah. Intinya: kita harus menghindari hipokrisi dan hiperkritikal(itas); nyatanya, hipokrisi dan hiperkritik terhadap Feminisme masih menjadi gelagat umum dari orang-orang yang tidak menyetujui paham ini.
Pernyataan saya di Instagram Stories @manshurzikri
Ada banyak kampanye tentang kesetaraan gender yang menghimbau berbagai elemen masyarakat supaya mau dan tak segan-segan menyatakan dirinya berpaham Feminisme, terlepas apa jenis kelaminnya. Kesediaan yang didorong-dorong itu, mungkin, dianggap dapat mengakumulasi efek positif dari gerakan Feminisme kontemporer. Ketika kampanye-kampanye sejenisnya sampai ke telinga saya, kerap saya bertanya kepada diri sendiri: bersediakah saya menyatakan diri sebagai seorang Feminis?
Ketika saya masih kuliah di UI dulu, ada satu-dua orang teman bertanya: “Memangnya ada Feminis yang laki-laki?” Saya kurang tahu. Tapi, dalam kehidupan nyata, di lingkungan terdekat saya, saya melihat ada banyak laki-laki yang cara berpikirnya (dan kehidupan sehari-harinya) sangat mencerminkan gagasan-gagasan Feminisme meskipun mereka tak pernah menyatakan diri sebagai seorang Feminis. Jujur saja, dari merekalah saya juga banyak belajar tentang esensi dari ide dan gerakan tersebut, hingga hari ini, selain dari perempuan-perempuan yang (di mata saya) sangat Feminis tapi mereka tak ambil pusing dengan “gelar” itu—karena yang mereka utamakan adalah esensi keadilan bagi perempuan ketimbang mempublikasikan diri sebagai seseorang yang memegang Feminisme.
Di salah satu obrolan yang saya ingat, seorang teman saya berujar: “Kartini berbicara tentang kesetaraan karena melihat semuanya sebagai manusia; sudut pandangnya adalah sudut pandang kemanusiaan.” Saya menginterpretasi pendapat teman saya itu, begini: Keadilan adalah hal yang mutlak diperjuangkan dan diberikan kepada siapa pun, dan ini bukan semata soal mencari kesetaraan antara perempuan dan laki-laki saja; jika dunia tercipta tanpa adanya perbedaan itu pun, perjuangan mencari keadilan akan tetap ada. Artinya, yang menjadi penekanan dari pendapat teman saya itu, sebagaimana ia merujuk Kartini, ialah keadilan bagi setiap individu manusia, bukan lagi hanya persoalan di level tentang bagaimana gender yang satu bisa setara dengan gender yang lain.
Saya, jujur saja, tidak tahu (dan tidak yakin) apakah Kartini pernah berujar atau menulis pemikiran seperti itu. Jangan-jangan, itu hanya interpretasi teman saya saja terhadap pemikiran-pemikiran Kartini. Tapi, kalau memang benar Kartini pernah menelurkan gagasan itu, maka Kartini akan menjadi semakin keren di mata saya.
Tapi, bagaimanapun, gagasan tidak boleh melupakan konteks realitas; dan pada kenyataannya, “keadilan tanpa urusan gender” merupakan utopia; itu juga rentan menjadi cara pandang yang bisa menjebak kita kembali terjerat ke dalam dunia patriarki. Pendapat teman saya itu bisa saja dimanfaatkan oleh mereka yang, sadar tak sadar, mengamini kuasa kaum laki-laki terhadap perempuan. Pendapat semacam itu bisa saja juga menjadi pembenaran oleh patriarki untuk meredam kecerewetan para pejuang kesetaraan gender. Mengingat adanya kemungkinan itu, saya memilih untuk tak menyetujui pendapat teman saya sepenuhnya. Sebab, realitas tentang kaum perempuan yang selama ini bergerak memperjuangkan haknya di masyarakat, adalah fakta sejarah yang tak bisa dibantah. Seorang teman saya di Yogyakarta mengingatkan hal ini kepada saya beberapa minggu lalu ketika saya menemuinya di sebuah acara festival musik. Dengan kata lain, berbicara keadilan dalam konteks Feminisme memang tidak bisa dilakukan secara gegabah, apalagi dengan mengabaikan kenyataan bahwa gender yang disebut sebagai “perempuan” itu memang ada di kehidupan kita. Dalam konteks ini, keberpihakan menjadi hal yang penting. Perjuangan untuk kesetaraan gender, saya kira, akan gagal mencapai sasarannya jika tidak ada keberpihakan (terhadap perempuan).
Bersediakah saya menyatakan diri sebagai seorang Feminis? Alih-alih menjawab pertanyaan itu, saya punya pertanyaan lain: “Beranikah saya menyatakan diri sebagai seorang Feminis?”
Menjawab pertanyaan yang terakhir itu pun juga sangat sulit. Yakinkah saya bahwa Feminisme itu telah mendarah daging di tubuh saya ini? Jangankan saya, si orang yang tidak begitu menyelami dunia perjuangan perempuan ini, mereka yang sudah bertahun-tahun berjuang membela hak perempuan pun masih sering keliru menyerap dan menerapkan paham Feminisme. Itu yang sering saya lihat. Yang terjadi malah bumerang: bukannya membuat situasi menjadi baik, tingkah pongah dari beberapa orang yang telah mengaku sebagai Feminis itu tidak jarang malah melipatgandakan misogyny. Padahal, apa yang saya yakini adalah, Feminisme tidak bekerja dengan seruntulan, apalagi dengan kesombongan.
Jadi, terlepas apakah saya bersedia atau tidak, berani atau tidak, menyatakan diri sebagai seorang Feminis, sementara ini saya cenderung untuk meyakini bahwa Feminisme adalah sebuah paham yang akan mengantarkan masyarakat kita ke kehidupan yang lebih baik dan adil. Feminisme bukan semata teori, tapi ia layaknya sebuah keyakinan atau falsafah hidup yang menolak ketidakadilan dalam bentuk apa pun. Dan karena esensinya adalah kebaikan, maka tak ada alasan bagi saya untuk meragukan Feminisme. Kekeliruan-kekeliruan yang kerap terjadi dalam penerapan paham Feminisme, sebagaimana kekeliruan dari beberapa orang yang sering saya temui di kehidupan sehari-hari, adalah sebuah kewajaran. Bukankah sabda-sabda Nabi pun juga sering disalahartikan oleh umatnya? Apalagi Feminisme yang hanya ciptaan manusia biasa?
Yang menjadi penting di sini justru usaha untuk mendalami paham Feminisme itu setepat-tepatnya. Usaha itulah yang kemudian layak dinilai—dan di tingkat itu, ia menjadi persoalan moral. Tatkala semua orang berusaha mendalami Feminisme dalam rangka mencari esensinya, hipokrisi dan hiperkritikal (baik dari pihak yang mengaku Feminis maupun dari pihak yang meragukan Feminisme) akan dapat kita hindari; dan menghindari hipokrisi sekaligus hiperkritikal itu, menurut saya, adalah salah satu cara untuk mengurangi pertikaian. Bukankah begitu?
***
Artikel si blogger yang saya baca itu berkisah tentang “berpindah”—ruang, fisik, dan rasa. Di dalamnya, tersirat pula suatu refleksi tentang apa yang pada akhirnya tetap tinggal, juga tentang yang ditinggalkan, dan yang dibawa pergi. Semuanya mengalir sebagai kenangan yang bercampur pengalaman-pengalaman baru, di dalam ketersalinghubungan minat kultural yang dimiliki sebuah pasangan. Dapat diduga, tulisan itu adalah kisah nyata si blogger—sebagaimana dua buah foto yang terpampang di akhir tulisan itu. Kalau pun bukan, kuat saya meyakini itu terinspirasi dari pengalaman—entah milik ia si penulis atau teman/kerabatnya—yang benar adanya. Si blogger mengartikulasikan refleksinya itu dengan cukup jenaka.
Kisahnya itu memancing saya untuk mengingat-ingat sebuah puisi yang pernah saya buat mengenai Waktu. Bahwa, Waktulah yang paling ber-maha-kuasa selain Tuhan. Waktu bisa membuat apa yang pergi mendatangkan kebaruan; apa yang menyesalkan melahirkan pembelajaran.
Tadi malam, saya dan beberapa teman berbincang hingga larut tentang perasaan. Di antara kami, ada yang berusaha tidur karena sedang ditekan—atau menekan—perasaannya sendiri. Sebenarnya, bisa dibilang bahwa teman saya itu sudah berhasil “pindah” dari tekanan yang lebih lampau, tapi sepertinya pengalaman terbaru yang ia hadapi sekarang tak kalah merisaukan hatinya. Tidak sekali saya menggoda teman saya yang tengah berusaha tidur itu, dengan berkata: “Ceritalah!” Tapi dia menolak.
Teman saya itu memang sedang gundah gulana; dan gundah gulananya menyebabkan sebuah perubahan tindak-tanduk, karakternya sedikit “berpindah” dari keadaan yang biasanya. Itu semua saya simpulkan karena saya menyimak Instagram Stories miliknya. Betapa layar berdurasi 15 detik itu kini menjadi rupa-citra baru bagi orang-orang kontemporer yang saya kenal.
Dahulu Facebook—sebelumnya Friendster—kini Instagram. Tentu bukan mutlak pada tiga platform media sosial itu saja; orang lain mungkin punya pilihan yang berbeda. Misalnya, ada orang yang dulu gandrung Myspace—sedangkan saya tidak begitu meminatinya sejak dulu—sebelum mereka benar-benar meninggalkannya; atau sekarang ini, ada banyak teman saya yang mulai kembali berpindah ke Twitter. Saya pribadi lebih senang untuk tetap menjadikan WordPress sebagai ruang ekspresi utama—meskipun jarang membukanya belakangan ini—dibandingkan dengan platform media sosial lainya, yang begitu banyak jenisnya itu. Di internet, nyatanya, semua orang juga punya banyak pilihan untuk “berpindah” ruang, fisik (artifisial), dan rasa.
Saya juga harus mengingatkan diri sendiri: saya harus segera pindah. Sebab, semut-semut hitam mulai berjalan-jalan lagi di sebelah kotak putih saya—“Oh, saya sebenarnya sudah ‘berpindah’ ke kotak kuning!” Tapi, apakah sekarang saya mesti berteriak sekali lagi seperti dulu: “Hoi, tebing yang ingin kau panjat masih menunggu, ayo kembali ke rencana semula!” …? Geli juga, rasanya.
Sedetik lalu, saya jadi ingat—dan sekarang mulai bertanya-tanya juga—apakah si jurnalis yang menyisakan luka itu sudah “berpindah” pula demi menghindari induk semangnya yang—katanya—menyebalkan? Lagian, di sana ada kamera CCTV, bayangkan saja?! Dan apakah ia juga sudah benar-benar “pindah” dari masa lalunya yang memberatkan, karena bukankah ia—sepertinya—sudah mulai banyak membaca literatur-literatur Feminis? Seandainya “Jalan Damai” bukan semata nama sebuah jalan, tetapi lintasan sungguhan yang bisa dilalui oleh orang-orang yang sulit “memindahkan diri” dari hal-hal yang memberatkan. Betapa masygul, jika niat baik sebuah hubungan terpaksa dihentikan karena adanya keengganan untuk “berpindah” keyakinan dan adat.
Meskipun saya sendiri memilih untuk percaya bahwa kedua hal yang saya sebut terakhir di atas bukanlah sesuatu yang perlu dipindah-pindahkan, juga bukan suatu tempat di mana kita bisa saling memindahkan diri, keberanian untuk menerabas cara pikir umum memang bukanlah sesuatu yang mudah dicerna; dan memindahkan cara berpikir khusus ini ke semua orang adalah hal yang paling tidak mungkin. Jadi, ada kalanya orang memutuskan untuk menetap, enggan berpindah, karena satu atau lebih musabab.
Nah, tentang saya sendiri: saya memang harus segera berpindah, sepertinya. Saya pikir, “berpindah” mungkin adalah cara terbaik untuk tetap sadar. Bukankah sebuah garis di atas kertas tak akan tercipta jika ujung alat tulis tidak berpindah dari satu titik ke titik yang lain…? Feminisme pun begitu, ia berpindah dari satu fase ke fasenya yang baru, meninggalkan kekurangan di masa lampau, mencari kelengkapan di masa dan cara yang baru, agar tidak disalahmengerti oleh dunia.
Selain itu, “berpindah” juga bisa menjadi manifestasi untuk tetap dapat mengelola rasa. Apa kiranya yang akan dipikirkan oleh teman-teman saya tadi malam, jika saya mengucapkan kalimat ini? Iya, kan? Berpindah…? Hm…!? ***
Share this:
Click to share on Facebook (Opens in new window)
Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
Click to share on Twitter (Opens in new window)
Click to share on Tumblr (Opens in new window)
Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
Click to share on Pinterest (Opens in new window)
Click to share on Pocket (Opens in new window)
Click to share on Reddit (Opens in new window)
Click to email this to a friend (Opens in new window)
Click to print (Opens in new window)
Like this:
Like Loading...
Related
This entry was posted in Glimpses of Anything and tagged feminisme, Instagram, Media Sosial by Manshur Zikri. Bookmark the permalink.


content:
Macam-macam investasi menurut sumber pembiayannya dibedakan menjadi dua, yakni investasi yang bermodal dari asing serta investasi yang bermodal dari dalam negeri. Alternatif pilihan investasi Estimasi Arus kas (cashflow) Penilaian Investasi Penilaian kembali investasi yang diputuskan. Jika investor berhasil dengan prediksinya, ia cara berdagang di Binomo dengan test candlestick akan menerima hasil tetap, dimana bisa bervariasi antara 70 dan 90 persen. Anda tidak perlu memiliki saham pada perusahaan konvensional atau komoditas seperti emas yang nyata untuk mulai berinvestasi. Saya tahu keuntungan forex sebagian besar makelar dan situs iklan opsi binari membuat banyak janji-janji yang berani, tetapi dalam kenyataannya, sangatlah rumit sekali dari yang anda bayangkan.
Transaksi konvensional tetap membutuhkan waktu, mulai dari beberapa menit bahkan sampai beberapa hari untuk menyelesaikan transaksinya. Ini berbeda dengan sistem transfer mata uang digital; pada waktu "klik" transfer, pada waktu itu juga uang sampai pada tujuan. Selain MetaTrader hilang sendiri, apakah Anda mengalami beberapa masalah sekaligus saat menggunakan platform tersebut? Jika ya, ulasan tanya jawab di artikel Jawaban Untuk 10 Pertanyaan Anda Tentang MT4 mungkin bisa memberikan solusi efektif. Jika Anda memiliki pertanyaan lain seputar platform Metatrader 4, selain dari kolom komentar, Anda juga bisa langsung bertanya pada ahli kami pada forum tanya jawab khusus Metatrader 4 berikut. Bonus sehingga 100 Aset yang lebih tinggi keuntungan sehingga 87 Dalam kurang satu jam Lebih banyak aset Sokongan VIP dan pendidikan Mingguan cashback 10.
Kelebihan pertama yang dimiliki pinjaman modal usaha online adalah efisiensi waktu. Bayangkan saja, hanya dalam waktu 15 menit saja pinjaman anda sudah bisa cair. Meskipun tidak semua situs pinjaman modal usaha ini memberikan durasi waktu yang sama, tapi tetap saja mereka lebih cepat jika dibandingkan dengan pinjaman cara berdagang di Binomo dengan test candlestick modal usaha biasa. Elliott menyatakan bahwa pasar bergerak dalam tren yang terdiri dari pola-pola gelombang, atau disebut sebagai pola gelombang 5-3. Di mana gelombang 5 (fase pertama) akan diikuti dengan gelombang 3 untuk fase berikutnya. Mari kita bahas satu persatu.
Teknik ini adalah salah satu yang menarik-termasuk menawarkan pelanggan beberapa pilihan dalam membeli yang sangat tidak menarik. Untuk apa kita melakukan itu? Untuk membuat pilihan lain terlihat lebih baik, tentu saja!
Enak sekali si Buaya ini, habis bangun terus makan, eh langsung tidur lagi. Terus begitu sampai perutnya buncit. Meski belum tersedia dalam Bahasa Indonesia, ulasan analisa forex dari Exness cukup mudah dipahami. Di samping itu, adanya chart sebagai pelengkap info trading dapat mempermudah pemahaman Anda tentang kemunculan suatu peluang secara teknikal. Tim Exness biasanya mengandalkan Fibonacci retracement dan oscillator seperti RSI atau Stochastic dalam mengolah analisanya. Di sisi lain, jika anda lebih suka metodologi alokasi portofolio yang lebih agresif, anda cara berdagang di Binomo dengan test candlestick mungkin tertarik untuk berinvestasi pada saham perusahaan yang buruk, karena bahkan peningkatan kecil dalam profitabilitasnya dapat menyebabkan lompatan besar yang tidak proporsional dalam harga pasar saham.
Walaupun sempat diragukan, namun sekarang ia bisa memperoleh mobil impiannya dari hasil trading di Binary Option. Kita semua seperti berharap bahwa sebuah transaksi akan sukses, dan sebuah stop adalah bagian realitas yang menghalangi para trader bergantung pada harapan kosong. Ia pernah berkata kepada beberapa temannya bahwa ia ingin pekerjaan yang bisa dilakukan dirumah namun tetap menghasilkan.
Indikator Forex yang paling tepat
Option strategi youtube
Semua daftar dari pilihan wilayah trending topik twitter tersebut menghasilkan trending topik yang berbeda-beda di setiap wilayah. Namun bagusnya, anda dapat melihat itu semua dengan bebas dan mengganti wilayah trending topik kapanpun. opsi biner Indonesia 2020 terbaru.
Option Indonesia kaskus
Tertarik berinvestasi dengan membeli emas? Pertimbangkan dulu dengan matang. Intinya beli saat harganya turun, dan beli emasnya di Antam atau Pegadaian saja. Sekarang sudah banyak penipuan yang berkedok investasi emas lho. 1 Botol Obat Forex Asli Harga: 500.000,- 2 Botol Forex Hendel Asli Harga: 1.000.000,- 3 Botol Forex Asli Harga: 1.500.000,- Gratis Obat Forex Hendel Asli 1 Botol.
Cara berdagang di Binomo dengan test candlestick, Daftar pilihan binaris
Jika kamu nggak melunasi tagihan cara berdagang di Binomo dengan test candlestick tersebut dan hanya membayar sebesar Rp 200 ribu, maka perhitungannya adalah.
Random Indeks(menggambarkan tingkat volatilitas sesuai dengan nilai indeks).
Indeks sejatinya adalah indikator ataupun ukuran atas sesuatu. Di dalam dunia pasar modal, indeks atas saham maupun obligasi merupakan portofolio imaginer yang mengukur perubahan harga dari suatu pasar atau sebagian dari cara berdagang di Binomo dengan test candlestick pasar tersebut. Mau jalan-jalan ke Malaysia? Belanja oleh-olehnya di sini aja! Harganya lumayan miring dan lengkap mau beli apa aja bisa. Atas dasar itu, kami informasikan bahwa saat anda melakukan trading di IQ Option, apakah Olymptrade halal anda akan memperoleh pendapatan dari.


content:
Republik Ceko telah bergabung dengan negara-negara Baltik dan Ukraina dalam daftar negara yang telah lama merusak hubungan mereka dengan Rusia, kata ahli Vladimir Shapovalov percaya.
Pada 18 April, Moskow mengumumkan 20 karyawan Kedutaan Besar Ceko sebagai persona non grata. Langkah itu dilakukan sebagai tindakan pembalasan atas pengusiran 18 diplomat Rusia dari Republik Ceko sehari sebelumnya.
Praha menganggap diplomat Rusia terlibat dalam ledakan di depot militer di Vrbetica pada 2014. Republik Ceko menempatkan warga Rusia Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov dalam daftar buronan, yang dituduh Inggris meracuni Sergei Skripal dan putrinya Yulia. Orang Ceko mengklaim bahwa Petrov dan Boshirov telah memasuki gudang dan menanam bom waktu di sana, yang seharusnya meledak dalam perjalanan ke Bulgaria, tetapi ada yang tidak beres.
Twist Washington
Vladimir Shapovalov, wakil direktur Institut Sejarah dan Politik Universitas Pedagogis Negeri Moskow, mengatakan kepada Pravda.Ru bahwa tak lama sebelum pengusiran para diplomat, Republik Ceko menawarkan wilayahnya sebagai platform untuk negosiasi antara Vladimir Putin dan Joe Biden. Selain itu, penjabat Menteri Luar Negeri Republik Ceko Jan Hamacek akan pergi ke Moskow untuk membahas pembelian vaksin Sputnik V.
“Ini menunjukkan bahwa seminggu yang lalu kepemimpinan Ceko bahkan tidak tahu bahwa mereka akan memunculkan inisiatif untuk mengusir diplomat Rusia, karena gagasan itu tidak datang dari Praha – itu datang dari Washington,” kata Vladimir Shapovalov kepada Pravda. Ru.
Menurutnya, kisah Anglo-Saxon yang liar dengan Petrov dan Boshirov ini dirancang khusus untuk opini publik di Amerika Serikat dan Inggris, sementara “Ceko harus membeli ide yang sama sekali tidak masuk akal.”
Republik Ceko bukanlah entitas berdaulat penuh – ia mengungkapkan keinginan Washington sejak awal, tambah ahli tersebut.
“Setelah pengusiran diplomat Rusia dari Amerika Serikat, Polandia mengambil alih. Setelah Rusia cukup menanggapi Amerika Serikat dan Polandia, Republik Ceko ikut serta. Kebetulan pengusiran diplomat Rusia datang sebagai tanggapan langsung. hingga pengusiran diplomat Amerika dari Moskow dan rekomendasi kepada duta besar AS untuk meninggalkan wilayah Federasi Rusia untuk konsultasi.
“Itulah penyebab sebenarnya di balik reaksi dari otoritas Ceko. Cerita yang tak terbayangkan tentang ledakan depot amunisi, di mana Petrov dan Boshirov diduga terlibat, tidak ada hubungannya dengan itu. Pada 2014, gudang itu meledak dua kali. Tampaknya Washington tidak tahu tentang itu, “tambah Vladimir Shapovalov.
Pakar percaya bahwa pemerintah Ceko menunjukkan “tingkat intelektual dan budaya yang sangat rendah” menghancurkan monumen Marsekal Soviet Ivan Konev, yang membebaskan Auschwitz dan Republik Ceko dari Nazi. Skandal mata-mata terbaru telah membawa level itu ke level terendah baru.
“Ketika seorang jurnalis bertanya kepada walikota distrik Praha mengapa monumen Konev disingkirkan, pejabat itu menjawab dengan sinis dan mengatakan bahwa dia tidak mengenakan topeng. Sayangnya, kisah terkini tentang Petrov dan Boshirov menunjukkan tingkat intelektual yang sangat rendah. dan tingkat budaya elit politik Ceko yang mengejar kebijakan anti-Rusia secara terbuka, seperti yang dikatakan Washington kepada mereka. Tampaknya sebagian besar negara Eropa berusaha untuk tidak jatuh ke tingkat aib ini, “kata Vladimir Shapovalov kepada Pravda. Ru.
Hanya negara-negara Baltik dan Ukraina yang mampu melakukan perilaku seperti itu. Sekarang mereka memiliki Republik Ceko di perusahaan mereka. Kemungkinan besar, Praha telah menutup pintu hubungan yang saling menguntungkan dengan Rusia untuk waktu yang lama.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengusir diplomat AS dan Polandia sebagai tanggapan atas tindakan bermusuhan Washington (sanksi atas utang nasional Rusia dan lainnya) dan Warsawa (pengusiran diplomat).
“Situasi yang sangat tegang saat ini menyiratkan kebutuhan obyektif bagi Duta Besar AS untuk berada di Washington untuk menganalisis situasi dan mengadakan konsultasi,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.
Pengunjuk rasa berunjuk rasa di luar kedutaan Rusia di Praha
Diposting oleh : Singapore Prize
Cari untuk:
Pos-pos Terbaru
Ulasan Cupra Leon 2021 Inggris
Ohio Meningkatkan Ante: Pemerintah Mengumumkan Lotere $ 1 Juta Untuk Orang Dewasa yang Vaksinasi Terhadap COVID-19

warc-identified-content-language: ind


content:
Setelah penggunaan monster meningkat selama 12 bulan terakhir karena pandemi, perusahaan pengiriman makanan berlipat ganda. Misalnya, DoorDash,
BERLARI -7,60%
yang mengatakan pendapatannya tumbuh rata-rata triwulanan 220% tahun ke tahun pada tahun 2020, telah menambah pengiriman bahan makanan dan barang-barang kenyamanan. Dan Uber Technologies UBER -6,01%
platform Uber Eats telah memperkuat profilnya dengan pengiriman bahan makanan melalui Cornershop di samping akuisisi baru-baru ini terhadap pesaing pengiriman makanan Postmates dan platform pengiriman alkohol Drizly.
Mungkin perusahaan pengantaran makanan bergegas untuk mengeksplorasi vertikal baru karena mereka harus melakukannya. Sebuah studi yang diterbitkan menunjukkan angin sakal besar akan datang. Makalah, yang ditulis oleh Elliot Shin Oblander, kandidat doktor dalam pemasaran di Columbia Business School, dan Daniel McCarthy, asisten profesor pemasaran di Sekolah Bisnis Goizueta Universitas Emory, melihat apa yang akan terjadi pada penjualan pengiriman makanan AS jika Covid-19 tidak tidak ada untuk mengukur dampak pandemi.
Penjualan untuk bisnis pengiriman makanan AS sekitar $ 51 miliar tahun lalu, meningkat $ 28 miliar dari 2019, menurut penulis. Dengan menggunakan data kartu kredit, geolokasi, dan daftar restoran, mereka menemukan bahwa sekitar $ 19 miliar, atau sekitar 70%, dari pertumbuhan tahun lalu, “murni karena pandemi”. Jika pandemi tidak terjadi, pertumbuhan penjualan pada tahun 2020 akan melambat lebih dari setengahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, analisis mereka menunjukkan. Pertumbuhan tahun lalu sebagian besar disebabkan oleh konsumen yang memilih pengiriman sebagai pengganti makan di restoran, studi tersebut mencatat. Kesimpulan: Jika aktivitas makan di dalam kembali ke tingkat sebelum pandemi, pertumbuhan pengiriman makanan secara logis akan menurun: “Begitulah cara kerja substitusi,” tulis para penulis.
Pendaftaran Newsletter
Pasar
Primer pra-pasar yang dikemas dengan berita, tren, dan ide. Plus, data pasar terkini.
Untuk melihat bagaimana perusahaan pengiriman makanan mengharapkan kebiasaan konsumen yang dipicu pandemi untuk bertahan, pertimbangkan DoorDash. Di tengah-tengah panduannya, perusahaan memperkirakan sekitar 28% pertumbuhan nilai pesanan bruto segmen bisnis terbesarnya tahun ini dibandingkan tahun 2020 — secara signifikan meningkat dari lebih dari 200% pertumbuhan tahun-ke-tahun yang dibuatnya tahun lalu. Namun, prospek 2021 menyiratkan sekitar 300% pertumbuhan pada titik tengah tahun ini dibandingkan 2019. Itu jauh lebih tinggi dari pertumbuhan 186% yang dilihat DoorDash dalam nilai pesanan kotor segmen antara 2018 dan 2019, menyiratkan bahwa mereka mengharapkan pemakannya untuk terus memesan di tingkat yang lebih tinggi, bahkan dalam ekonomi yang dibuka kembali.
Setidaknya DoorDash mungkin berada dalam posisi terbaik untuk mempertahankan pelanggan di dunia yang divaksinasi, menurut rekan penulis studi tersebut, Tn. McCarthy. Dia mencatat “efek bahaya ganda” dalam industri pengiriman makanan di mana posisi pemimpin pasar DoorDash membuat merek tersebut semakin menarik bagi pemakan. Kota New York mungkin adalah ilustrasi terbaik dari dinamika ini. Sementara Grubhub selama bertahun-tahun memegang cengkeraman di pasar itu, data Bloomberg Second Measure untuk Maret menunjukkan bahwa DoorDash tiba-tiba memiliki 34% penjualan di sana dibandingkan dengan 37% Grubhub. Dari 12 wilayah metro AS teratas menurut populasi, DoorDash sekarang memimpin di 10 di antaranya.
Manfaat tambahan menjadi pilihan pertama konsumen adalah bahwa restoran mungkin lebih cenderung mencantumkannya, kata McCarthy. Menambahkan restoran — bahkan ketika tutup untuk makan di dalam kamar — tidaklah mudah. Sementara orang mungkin berharap restoran berlomba untuk membayar penemuan dan pengiriman tahun lalu, penelitian menunjukkan bahwa platform pengiriman makanan menambahkannya pada tingkat yang lebih rendah secara keseluruhan antara April 2020 dan Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.
DoorDash mencoba memikat restoran baru dengan memperkenalkan tingkatan harga dengan komisi terendah mulai dari 15%. Sementara itu akan membuat DoorDash lebih ekonomis menarik bagi restoran, itu juga akan mengharuskan konsumen untuk mengambil setidaknya beberapa perbedaan di tab. Platform pengiriman makanan sudah memiliki beberapa konsumen yang membayar biaya hampir sama dengan yang mereka bayar untuk makanan dalam beberapa kasus — semuanya untuk keuntungan menunggu makanan kemasan yang suam-suam kuku.
Pelanggan pengiriman makanan AS mencatat 28% lebih banyak pesanan dengan ukuran pesanan rata-rata 18% lebih besar pada bulan Desember tahun lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menurut analisis Mr McCarthy. Seberapa sering mereka akan memilih pesan-antar makanan ketika janji makanan panas di meja restoran favorit mereka kembali? Investor yang bertahan dengan saham pengiriman makanan tahun ini harus berharap bahwa, bahkan ketika pemakan kembali keluar, mereka setidaknya akan memesan handuk kertas dan minuman mereka.
Tulis ke Laura Forman di [email protected]
Hak Cipta © 2020 Dow Jones & Company, Inc. Semua Hak Dilindungi. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8
Diposting oleh : Data HK
Cari untuk:
Pos-pos Terbaru
Ulasan Cupra Leon 2021 Inggris
Ohio Meningkatkan Ante: Pemerintah Mengumumkan Lotere $ 1 Juta Untuk Orang Dewasa yang Vaksinasi Terhadap COVID-19


content: SeputarIlmu.Com – Mungkin sebagian kita ada yang menyukai pelajaran kimia. Dari senyawa atom terkecil hingga rumus kimia tersulit pun dapat kita bahas dalam artikel ini. Pada artikel kali ini kita […]


content: Aplikasi DGS layanan kesehatan yang diluncurkan sejak tahun 2018 terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kebutuhan utama seperti integrasi dengan layanan Pcare dari BPJ dan NIK dengan Dukcapil. Tambahan fitur lainnya yaitu antrian mandiri juga mulai diterapkan namun masih terbatas di beberapa puskesmas.


content:
PORPAMDA IV Jawa Barat 2015 Bekasi yg di mulai tanggal 24 – 27 agustus 2015 ini alhamdulilah telah selesai dilaksanakan dengan rangkaian acara olahraga prestasi dan eksibisi, acara yang secara resmi ditutup oleh Wakil Walikota Bekasi H. AHMAD SYAIKHU ini diharapkan mampu menjaga rasa kebersamaan dan kepedulian antar PDAM se Jawa Barat.
Bapak Wakil Wali Kota Bekasi H. AHMAD SYAIKHU juga berpesan agar persoalan bersama dan harus menjadi tanggung jawab bersama juga yaitu ketersediaan air dan resapan air yg baik ditiap – tiap wilayah. Dan harapan terbesarnya adalah tercapainya MDG’s ditiap – tiap PDAM, ungkap Bapak Wakil Wali Kota H. AHMAD SYAIKHU diakhir sambutan penutupan PORPAMDA IV Jawa Barat 2015 yang bertempat di OSO Sport Center Grand Wisata.
Piala PORMPANDA IV Jawa Barat 2015
Untuk Peroleh medali dalam 8 Cabang Olahraga untuk Juara Umum dimenangkan oleh PDAM Kabupaten Bekasi dengan memperoleh total medali 19, 9 emas 5 perak dan 5 perunggu, pada urutan ke 2 dimenangkan PDAM Kabupaten Bandung dengan perolehan total medali 16, 6 emas 3 perak dan 7 perunggu, pada urutan ke 3 dimenangkan PDAM Kota Bogor dengan perolehan total medali 7 , 1 emas 5 perak dan 1 perunggu.
Informasi selanjutnya bisa didapat pada link http://tirtabhagasasi.co.id/index-rank-porpamda-iv-jabar-2015/