content:
1. Jangan menyalin review atau mengisi dengan asal. Review yang kamu kirimkan akan melewati sistem moderasi Jobplanet.
Jika review kamu tidak sesuai dengan panduan kami, review kamu akan ditolak dan kamu tidak akan mendapatkan akses ke semua review di Jobplanet.
2. Tulislah secara obyektif. Seburuk-buruknya tempat kerja kamu, pasti ada sisi baiknya. Begitu pun sebaliknya. Sebaik-baiknya perusahaan, pasti ada hal-hal yang masih dapat diperbaiki. Tulislah pro dan kontra secara berimbang.
3. Selalu menulis dengan tujuan membantu orang lain. Dengan menempatkan diri sebagai pembaca, yang kamu tulis pasti akan cenderung memberi informasi atau wawasan yang berguna untuk para pembaca.
Kebijakan pengajuan review
Kami berkomitmen untuk melindungi komunitas kami dari review yang bersifat tidak benar dan dapat mempengaruhi rating dan review kami. Kami menyeleksi setiap review sebelum menampilkannya di situs Jobplanet. Apabila ada laporan terhadap suatu review, kami akan menanggapi masalahnya dan mengambil tindakan yang tepat.
Review ditolak apabila: 1. Informasi tidak relevan dan tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan 2. Konten memuat pencemaran nama baik atau dugaan tanpa bukti yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Informasi bersifat rahasia perusahaan 5. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat
"“Perusahaan ini membimbing karyawannya bagaimana untuk menjadi seorang market researcher dengan lingkungan yang membangun dan saling membantu satu sama lain.” "
Reviewmu memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk calon karyawan lain.
"“Bagus jenjang kariernya bagi pegawai, bergerak di bidang perbankan, menghasilkan tenaga terdidik dan terlatih melalui pendidikan yang diberikan kepada karyawan.” "
Satu menit yang kamu sisihkan dapat membantu calon pekerja lain menemukan karier yang tepat.
"Adanya tunjangan dan sistem kesejahteraan dalam perjanjian belum tentu Anda akan menerimanya. Tapi informasi yang sensitif seperti sulit didapatkan."
Review yang kamu berikan akan membuat calon karyawan dapat mengetahui kondisi dan keadaan tempat kerja sebenarnya.
"Andai info ini sudah ada dari dulu! Saya tidak akan terjebak di perusahaan ini selama enam bulan belakangan... setidaknya ada yang bisa menolong saya."
Reviewmu akan menolong para Fresh Graduates pencari kerja yang masih memerlukan arahan.
Mohon dibaca
Gaji tidak kami terima jika:
1. Jumlah gaji terlalu jauh dari rata-rata untuk posisi dan pekerjaannya
2. Nama perusahaan tidak dapat ditemukan
Bila jenis pekerjaan atau posisi kamu tidak ada dalam daftar yang kami sediakan, mohon untuk memilih yang menurut kamu paling cocok dan mendekati.
Untuk menjaga kredibilitas info gaji, semua informasi yang masuk akan melalui sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Hal-hal yang perlu diingat:
1. Masukkan jumlah gaji dan tunjangan nett yang kamu terima setiap bulan (take-home pay)
2. Masukkan bonus atau insentif yang kamu terima (jika ada) secara terpisah pada kolom yang disediakan
Sedikit tips untuk menulis review
1. Jangan menyalin review atau mengisi dengan asal. Review yang kamu kirimkan akan melewati sistem moderasi Jobplanet. Jika review kamu tidak sesuai dengan panduan kami, review kamu akan ditolak dan kamu tidak akan mendapatkan akses ke semua review di Jobplanet.
2. Berikan tips berguna untuk yang sedang mencari kerja. Ceritakan pengalaman proses rekrutmen di perusahaanmu dan apa saja yang kamu lalui. Berikan tips atau saran bagi yang akan melewatinya juga.
3. Selalu menulis dengan tujuan membantu orang lain. Dengan menempatkan diri sebagai pembaca, yang kamu tulis pasti akan cenderung memberi informasi atau wawasan yang berguna untuk para pembaca.
Kebijakan pengajuan review
Untuk meningkatkan kredibilitas info interview dan mencegah manipulasi terhadap peringkat perusahaan, semua informasi akan melewati sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Review ditolak apabila: 1. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat 2. Informasi bersifat rahasia perusahaan 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Konten memuat pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 5. Informasi tidak relevan karena tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan
"Awalnya saya hanya mempersiapkan diri untuk pertanyaan interview yang selama ini sudah sering ditanyakan, ternyata banyak pertanyaan interview yang di luar dugaan. Untungnya saya sudah melihat tips dan bocoran interview dari Jobplanet dan saya lulus! Mimpi saya menjadi kenyataan!"
Karyawan yang berhasil lolos adalah berkat info interview yang kamu tulis.
"Saya telah menyerah dengan perusahaan asing karena interview dalam bahasa Inggris. Namun, bocoran interview di Jobplanet menyebutkan bahwa bagian bahasa Inggris tidak sesulit yang saya bayangkan. Saya bisa interview dengan percaya diri dan sekarang saya bekerja di perusahaan ini."
Mengetahui proses interview yang sesungguhnya, berhasil mendapat pekerjaan baru.
Kebijakan pengajuan review
Untuk meningkatkan kredibilitas info interview dan mencegah manipulasi terhadap peringkat perusahaan, semua informasi akan melewati sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Review ditolak apabila: 1. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat 2. Informasi bersifat rahasia perusahaan 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Konten memuat pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 5. Informasi tidak relevan karena tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan
Tutup
{{= caption}}
광고 동영상 영역 입니다.
닫기
x
Selamat Datang Kembali! Temukan perusahaan impian Anda di Jobplanet dan raih karier yang lebih baik!
Login dengan Email E-mail ini tidak valid. Alamat email Kata sandi ini tidak valid. Kata Sandi (8 karakter atau lebih)
Selalu login
Lupa Kata Sandi?
atau login dengan
Belum punya akun? Daftar
이 광고 후원으로 잡플래닛이 운영됩니다
Setelah 10 detik, Anda akan mendapat akses untuk melihat review lainnya
Tidak ingin menunggu? Silakan Login
Login dengan Email E-mail ini tidak valid. Alamat email Kata sandi ini tidak valid. Kata Sandi (8 karakter atau lebih)
Selalu login
Lupa Kata Sandi?
atau login dengan
Belum punya akun? Daftar
Laporkan
Close
Mohon pilih alasan untuk laporan Anda
Mengandung informasi tidak benar Mengacu pada orang tertentu Mengungkap informasi rahasia Lain-lain Min 10 karakter
Batal Laporkan
Laporan telah diterima.
Tutup
Laporan ini juga akan diteruskan ke penulis ketika proses selesai.
OK
PT Kalla Kakao Industri
Review PT Kalla Kakao Industri yang terbaru bersumber dari karyawan dan mantan karyawan PT Kalla Kakao Industri bersifat anonim.
4.5 stars - "Perusahaan yang bagus untuk memanfaatkan potensi lokal dibidang pertanian, khususnya produksi lokal berupa buah kakao yang sangat baik kualitas untuk diolah menjadi coklat" Management Product / QC Fasilitas kerja yang nyaman, insya Allah subhanahu wata'ala.. Berharap yang terbaik dari Allah, syukuri yang ada, insya Allah kita akan senantiasa senang dan nyaman dalam karir kita, hingga akhir ayat, aamiin ya Rabb

label: ko


content: Tidak bermanfaat0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat

warc-type: conversion

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind

label: id


content: Joe — sopir truk di bawah tanahnya yang dihantui oleh kenangan akan istri dan anak lelakinya yang meninggal — bertemu Julie, seorang wanita berbakat rohani yang meminta bantuannya dalam upaya putus asa untuk menemukan jiwa yang hilang dari putrinya yang sedang koma. Tetapi semangat istri Joe yang sudah mati terbukti lebih kuat, memiliki tubuh wanita muda dan bertekad untuk menyelesaikan urusannya yang belum selesai dengan orang yang hidup.

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
23 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
boni says:
14 April 2021 at 10:22 pm
mas firman, apakah saya boleh menjadikan skripsi nya menjadi literatur ? krn saya saat ini pun sedang mengerjakan tugas akhir yang bahasannya sama seperti mas firman, Terimakasih.
LikeLike
Reply
boni says:
14 April 2021 at 10:36 pm
bang azhe, apakah saya boleh menanyakan beberapa hal mengenai PK? sekiranya bang azhe punya waktu luang, Terimakasih bang.
LikeLike
Reply
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
RELATIVITAS SALAH BENAR ATAS DASAR BERPIKIR DAN LOGIKA, PENAFSIRAN SANG WAKIL TUHAN (BACA : MANUSIA) DAN MANUSIA
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.

warc-identified-content-language: ind,eng

label: en


content: Untuk kamu yang ingin berlibur ke Labuan Bajo ataupun pulau Taman Nasional Komodo enggak perlu binggung lagi cari-cari paket wisata yang cocok dengan kebutuhan ...


content: Informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan, sangat bermanfaat bagi pengembangan pribadi dan kemajuan suatu masyarakat serta sehat-lestari ekosistem.


content:
Hai ladies, anda pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta bukan ? ketika anda meraskan jatuh cinta maka terasa getaran-getaran tak wajar ketika anda bertemu dengan seorang pria yang anda cintai, misal saja jantung anda akan berdetak kencang di saat bertemu pria idaman anda, atau anda menjadi spechles ketika pria yang anda suka tiba-tiba mengajak anda kencan atau sebagainya. Tiap wanita pasti mersaakan hal yang berbeda-beda ketika bertemu dengan pria yang di sukai. Itu adalah hal yang sangat wajar.
Kebanyakan wanita terlalu ge-er ketika mendapatkan perhatian dari seorang pria dan banyak di antara mereka selalu menduga-duga apakah pria tersebut menyukainya karena terlalu perhatian kepada mereka. Well, tidak ada yang salah, namun anda juga harus berhati-hati bahwa terkadang pria memberikan perhatian lebih kepada anda bukan karena menyukai anda namun terlebih dia menganggp anda sebagai sahabatnya, atau mungkin karena dia tipe orang yang suka memberi perhatian kepada orang lain atau sebagainya.
Memang agak susah menetukan apakah pria menyukai anda atau tidak, karena tidak seperti matematika, perasaan pria kepada anda tidak bisa di hitung menggunakan rumus untuk mencari kebenarannya. Akan sangat menyakitkan ketika hati kita mengatakan bahwa dia menyukai anda padahal sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya. Agar anda tidak patah hati, sebaiknya temukan 5 ciri pria yang mengidentifikasi bahwa dia tidak menyukai anda, dan sebaiknya anda berhenti berharap ketika anda menemukan 5 ciri ini . Berikut adalah 5 Ciri Pria Tidak Menyukai Anda :
#1 Dia Tidak pernah berbagi Cerita denganmu
Ketika anda berkenalan dengan dia, apakah dia sering menelponmu atau menghubungi anda duluan ? Ketika anda bersama dengannya apakah dia sering berbagai kesehariannya dengan anda. Pria yag menyukai anda akan dengan mudah berbagi cerita mengenai keseharian dan kesibukannya dengan anda. Tetapi jika dia adalah tipe pria yang tertutup dengan anda, itu karena dia tidak menyukai anda sehingga tidak ingin berbagi cerita dengan anda.
#2. Tidak terlihat Bosan ketika bersama dengan Anda
Pria yang menyukai anda lebih sering melakukan inisiatif untuk memulai pembicaraan yang menarik, lucu dan sebagainya dan melakukan hal-hal yang biasanya menyenangkan wanitanya. Tapi ketika anda bersama dia namun dia terlihat santai dan terlihat membosankan tanpa ada melakukan inisiatif apapun dengan anda, di pastikan dia tidak menyukai anda walaupun dia terkadang baik dengan anda sehingga membuat anda menjadi ge-er.
#3. Tidak ada umpan balik
Ketika anda menyukai pria, pasti anda akan banyak bertanya kepada si pria banyak hal atau bahkan memberi perhatian kepada si dia. Pria yang tidak menyukai anda, terkadang lebih monoton dan seadanya saja ketika anda bertanya sesuatu kepada dia. Contohnya ” Yoe, malam minggu nanti kamu jalan kemana ? ” lalu di jawab ” gak lagi kemana-mana chan, lagi malas “. Si dia merespon namun tidak memberi umpan balik ke anda, jadi terkesan dia ingin mengakhiri pembicaraan dengan anda. it’s oke jika itu terjadi dalam 1 atau 2 pembicaraan bagaimana jika itu hampir terjadi dalam setiap pembicaraan ?
#4. Tidak pernah mengenalkan anda ke teman-temannya
Ketika anda telah menjadi teman dekat si dia dan bahkan anda sering menghabiskan waktu dengannya, anda mungkin mengira bahwa dia menyukai anda bahkan anda sudah mengenalkan dia kepada teman-teman anda tapi bisa jadi dia menganggap anda hanya sebatas teman dekat. Pria yang menyukai anda cendrung selalu mengenalkan dia keteman-temannya. apakah anda pernah di kenalkan kepada teman-temannya ?
#5. Sering melirik wanita lain ketika bersama anda
Kalau ini sudah jelas bahwa anda hanya di anggap sebagai teman dalam hidup si dia, karena ketika dia menyukai anda, dia akan sebisa mungkin menjaga perasaan anda dengan tidak melirik wanita lain di saat bersama anda.
Itulah 5 ciri bahwa pria tidak menyukai anda. So, jangan terlalu ge-er dahulu ketika melihat perhatian pria kepada anda, anda harus cari tahu sendiri apakah dia benar-benar menyukai anda atau tidak karena.
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Comments
comments
Related Items:Inilah 5 Ciri Pria Tidak Menyukai Anda
Share
Tweet
Share
Share
Email
Halo Jasa
Berita Terbaru
174
Fashion
Tampil Cantik Meski Tertutup Masker? Tak Masalah!
Setelah setahun diterjang pandemi, agaknya kini kita harus mulai terbiasa dengan pandemi. Banyaknya himbauan...


content:
NCT menggelar konser online 'NCT: RESONANCE [Global Wave]' pada 27 Desember. Pasca konser berakhir, penggemar menuntut perlakuan yang lebih baik untuk Winwin.
Tim WowKeren
Dec 28, 2020
WowKeren - NCT menggelar konser online "NCT: RESONANCE [Global Wave]" melalui Beyond Live V Live pada 27 Desember. Pasca konser berakhir, penggemar menuntut perlakuan yang lebih baik untuk Winwin.
Ketika NCT 127 menampilkan "Touch" selama konser live mereka dengan unit NCT lainnya, Winwin tidak termasuk dalam formasi meskipun hadir. "Touch" awalnya adalah lagu milik NCT 127 di mana Winwin menjadi bagian darinya. Padahal pada 2018, Winwin disertakan dalam formasi untuk lagu tersebut.
Penggemar lagi-lagi meminta SM Entertainment untuk memperlakukan Winwin lebih baik karena ini bukan pertama kalinya kejadian serupa terjadi. Mereka mendaftar perlakuan kurang adil yang diterima Winwin selama ini.
Source: Pann
BACA JUGA...
Visual Jisoo BLACKPINK di Acara Baru Bikin Speechless Saking Cantiknya
Begini Cara Cerdik PD Na Young Suk Manfaatkan Kekuatan Marketing Jungkook BTS
V dan Jimin Coba Karier Baru di Luar BTS, Ternyata Lumayan Berbakat
Karya Seninya Diejek Seniman Ternama, Begini Respons Ku Hye Sun
Diklaim bahwa meskipun Winwin debut di NCT 127, member lain dilarang membicarakannya di siaran langsung untuk jangka waktu tertentu. Ia juga tidak dapat menjadi bagian dari konser solo pertama NCT 127.
Bagian Winwin biasanya rata-rata 3-5 detik dalam sebuah lagu ketika berada di NCT 127, meskipun ia adalah penyanyi berbakat. Penggemar juga kesal karena Winwin tidak pernah diizinkan menerima penghargaan dengan NCT 127 meski menjadi member sejak debut. Saat ini ia aktif sebagai member WayV.
"Aku ingin percaya bahwa Winwin tidak dapat berpromosi sebagai bagian dari NCT 127 karena bentrok dengan WayV tapi kupikir SM hanya ingin menghapus Winwin dari 127 pada saat ini dan itu sudah jelas sekarang. SM sungguh melewati batas. 'Touch' tanpa Winwin? Dia ada di sana tapi mereka tidak menyertakannya, itu terlalu berlebihan. Jangan perlakukan seolah-olah Winwin tidak pernah menjadi bagian dari 127. Winwin juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia selamanya menjadi bagian dari 127," tulis penggemar.
"Kami akan merasa lebih baik jika mereka mengeluarkan pernyataan resmi tapi dia bahkan tidak secara resmi dikeluarkan dari grup tapi mereka masih mencoba untuk mengeluarkan dia dari catatan dan mencegah dia disebutkan, bahkan mengeluarkan dia dari penampilan. Tapi jika kalian mencari namanya, dia masih menjadi bagian dari 127. Dan akankah Winwin merasa senang melihat member lain menyanyikan bagian yang pernah menjadi miliknya? Apakah member itu akan merasa baik? Akankah member-member 127 senang melihat member yang mereka habiskan waktu bersama hingga debut dan menjadi terikat, dihapus seperti itu? Akankah member yang datang nanti merasa baik? Bagaimana dengan member 127 yang ingin berpromosi dengannya di Korea tapi tidak dapat menyebutkannya? Mereka bolak-balik 9 kali untuk mengejar Winwin dan sekarang setelah debut mereka memperlakukannya asal-asalan? Kadang-kadang aku bahkan berpikir bagaimana jadinya jika Winwin tidak pernah masuk SM. Aku bahkan tidak berharap mereka mengubah sistem. Tapi tolong rilis pernyataan resmi tentang promosi Korea Winwin," tambah penggemar lain.
Sementara itu, SM Entertainment belum angkat bicara tentang masalah ini. Konser online NCT di sisi lain berakhir dengan sukses.

label: es


content:
Perdagangan valas mirip dengan perdagangan instrumen keuangan apa pun, yang mengikuti setidaknya tiga tahap umum: 1) memilih instrumen dengan fundamental yang baik, 2) menemukan tren, dan 3) masuk di area nilai.
1. Memilih pasangan mata uang dengan fundamental yang baik
Membaca data fundamental forex penting untuk membantu Anda menentukan tren masa depan dari pasangan forex. Berita ekonomi akan sering menimbulkan spekulasi untuk beberapa hari pertama setelah dirilis, dan mungkin tidak benar-benar mencerminkan harga sebenarnya dari pasangan mata uang tersebut.
Di waktu khusus ini, jangan langsung ikuti perdagangannya. Lakukan riset Anda sendiri dengan membaca interpretasi ahli dari berita. Tunggu sampai "sensasi" perdagangan mereda setelah beberapa hari untuk mengungkapkan arah tren yang sebenarnya.
Terkadang memilih pasangan mata uang dengan "fundamental yang baik" mungkin berarti memilih pasangan yang paling likuid (pasangan mata uang utama dolar AS, misalnya).
2. Menemukan tren
Anda perlu menggunakan skala waktu yang tepat untuk analisis Anda. Jika Anda melakukan perdagangan intraday, gunakan grafik 1 jam untuk melacak tren. Jika Anda berdagang dalam lima hari dari periode perdagangan, gunakan grafik 4 jam.
Aturan umumnya adalah bahwa poin data Anda (candle stick) harus 8 kali lebih kecil dari rentang waktu perdagangan Anda. Ini akan memberi Anda setidaknya 4 poin data untuk menentukan tren tanpa mengorbankan terlalu banyak waktu dan potensi perdagangan.
3. Memasuki perdagangan di area yang bernilai
Berdagang di area nilai berarti Anda masuk pada kisaran di mana harga cukup baik untuk memungkinkan rentang stop-loss yang lebih kecil, sambil memaksimalkan potensi perdagangan Anda. Dengan menggunakan indikator MACD, masukkan saat garis MACD akan melintasi sinyal MACD, menandakan pembalikan harga. Gunakan prinsip yang sama untuk keluar dari perdagangan.
Pada rangkaian tips trading forex selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang indikator MACD (moving average convergence divergence) sebagai indikator lagging dan leading untuk meningkatkan tingkat kemenangan Anda.


content:
Berenang adalah salah satu jenis olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan seseorang yang jg merupakan olahraga tanpa gaya gravitasi bumi (non weight barring). Berenang terbilang minim risiko cedera fisik karena saat berenang seluruh berat badan ditahan oleh air atau mengapung. Selain itu berenang merupakan olahraga yang paling dianjurkan bagi mereka yang kelebihan berat badan (obesitas), ibu hamil dan penderita gangguan persendian tulang atau arthritis. Berenang memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan apabila kita melakukannya secara benar dan rutin, manfaat tersebut antara lain :
1. Membentuk otot
Saat berenang, kita menggerakkan hampir keseluruhan otot-otot pada tubuh, mulai dari kepala, leher, anggota gerak atas, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak bawah, dan telapak kaki. Saat bergerak di dalam air, tubuh mengeluarkan energi lebih besar karena harus ‘melawan’ massa air yang mampu menguatkan dan melenturkan otot-otot tubuh.
2. Meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru
Gerakan mendorong dan menendang air dengan anggota tubuh terutama tangan dan kaki, dapat memacu aliran darah ke jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Artinya, berenang dapat dikategorikan sebagai latihan aerobik dalam air.
3. Menambah tinggi badan
Berenang secara baik dan benar akan membuat tubuh tumbuh lebih tinggi (bagi yang masih dalam pertumbuhan tentunya).
4. Melatih pernafasan
Sangat dianjurkan bagi orang yg terkena penyakit asma untuk berenang karena sistem crdiovaskular dan pernafasan dapat menjadi kuat. Penapasan kita menjadi lebih sehat, lancar, dan bisa pernafasan menjadi lebih panjang.
5. Membakar kalori lebih banyak
Saat berenang, tubuh akan terasa lebih berat bergerak di dalam air. Otomatis energi yang dibutuhkan pun menjadi lebih tinggi, sehingga dapat secara efektif membakar sekitar 24% kalori tubuh.
6. Self safety
Dengan berenang kita tidak perlu khawatir apabila suatu saat mengalami hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang berhubungan dengan air (jatuh ke laut dll).
7. Menghilangkan stres.
Secara psikologis, berenang juga dapat membuat hati dan pikiran lebih relaks. Gerakan berenang yang dilakukan dengan santai dan perlahan, mampu meningkatkan hormon endorfin dalam otak. Suasana hati jadi sejuk, pikiran lebih adem, badan pun bebas gerah.
Sebelum berenang, ag tubuh tidak ‘kaget’, dianjurkan melakukan gerakan pemanasan untuk mencegah kram otot sekaligus juga berfungsi untuk meningkatkan suhu tubuh dan detak jantung secara bertahap dan juga lakukan pendinginan setelah selesai berenang agar suhu tubuh dan detak jantung tidak menurun secara drastis dengan cara berenang perlahan-lahan selama 5 menit.
Untuk pemanasan dapat dimulai dengan melakukan gerakan-gerakan ringan, seperti mengayunkan tangan dan kaki atau berjalan-jalan di sekitar kolam renang selama 10-15 menit. Lalu secara bertahap mulailah dengan satu putaran menyeberangi kolam, lalu istirahatlah selama 30 detik beberapa kali dan puncaknya berenang selama 20-40 menit tanpa henti. Setelah beberapa minggu, latihan bisa ditingkatkan. Sebaiknya, berganti-ganti gaya renang supaya semua otot terlatih.
Satu-satunya ‘kekurangan’ dari jenis olahraga ini adalah ternyata kurang menguntungkan bagi kesehatan tulang. Ketiadaan gaya gravitasi bumi saat berenang justru berpengaruh buruk pada massa tulang. Untuk mengatasinya, Anda dapat menyelinginya dengan olahraga lain, seperti joging, berjalan kaki, atau bersepeda.


content:
Setiap penjudi ingin mereka benar 100 persen dari waktu mereka. Siapa yang tidak perlu menjadi? Jika Anda benar 100 persen sepanjang waktu, Anda pasti akan segera menjadi jutawan. Bagian yang menyedihkan adalah bahwa tidak ada yang mungkin benar 100 persen dari waktu penuh mereka karena jelas ada ruang untuk kesalahan atau kesalahan perhitungan. Namun menjadi benar 97 persen dari periode ini tidak keluar dari pertanyaan ini karena ada ruang untuk kesalahan sesekali.
Ada manual sistem perjudian taruhan olahraga yang dapat ditemukan sekarang yang dapat menjelaskan daftar situs judi online24jam terpercaya 2020 kepada Anda bagaimana menghasilkan taruhan olahraga yang bijak. Manual yang dapat diandalkan adalah yang merupakan statistik putaran berpredikat dan aksioma matematika. Kami telah menemukan ketika menggunakan matematika untuk menghitung bahaya, Anda mendapatkan kemungkinan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Hal yang persis sama dapat dikatakan untuk menggunakan q untuk mengetahui kemungkinan memilih taruhan olahraga yang tepat dan menghasilkan uang darinya.
Jika Anda mencari panduan perjudian taruhan olahraga yang akan membantu Anda membuat taruhan yang cerdas, Anda harus melihat dengan tepat apa yang benar-benar meyakinkan. Bisakah itu mendukung klaimnya dengan testimonial dari pria dan wanita sejati yang menggunakannya telah sukses. Dengan hanya bagaimana Anda dapat menggunakan online sekarang, mungkin ada orang-orang yang menggunakan solusi dan juga telah menyumbangkan testimonial mereka untuk hasil yang mereka dapatkan.
Saya harus menyebutkan bahwa jika Anda adalah orang yang ingin menghasilkan taruhan olahraga cerdas yang memungkinkan Anda menghasilkan uang, maka Anda harus melihat rencana perjudian olahraga. Mereka biasanya didukung oleh teori matematika yang dapat ditawarkan kepada Anda dengan cara yang mudah dimengerti.
0
Cari Tahu Cara Bermain Roulette – Link Judi Qq Terpercaya
Dorongan untuk mempelajari cara bermain blackjack dan memenangkan pertandingan dapat membuat Anda segera setelah Anda diberi tahu tentang cara Anda dapat memenangkan uang segera dengan mengikuti tindakan dan langkah mudah. Panduan ini akan menguraikan prinsip-prinsip dasar tentang cara bermain blackjack dan cara terbaik untuk menggunakan tip dan strategi tertentu untuk keuntungan Anda.
Saat ini, keseluruhan permainan diakui sebagai link judi qq terpercaya salah satu permainan judi Eropa yang sangat populer, menggunakan Monte Carlo di Monako sebagai pusat kasino terkenal dan terkenal untuk menikmati blackjack.
Bermain roulette di internet persis seperti bermain di kasino Monaco, Las Vegas, Makau, dan kasino lainnya. Anda masih dapat memutuskan untuk mencoba bertaruh dengan dolar Anda dan bertaruh di kasino internet kapan pun Anda mendapat masalah saat mengunjungi kasino asli. Masuk ke kasino internet untuk bermain poker akan membuat Anda hebat karena itu akan menguntungkan Anda dengan sedikit uang. Selain itu, Anda akan segera dihadiahi bonus uang tunai saat bermain bersama.
Permainan keseluruhan diizinkan untuk memakan hingga 8 pemain yang berjudi di antara pilihan termasuk aneh dan terkadang genap, jumlah jumlah selain warna. Seorang bandar juga disebut sebagai dealer akan memutar roda dan kemudian memutar sebagian yang bertentangan dengan manajemen roda ini untuk memastikan warna atau nomor pemenang. Roda dilingkupi dengan jumlah dan dapat dicat dengan warna hitam dan merah. Tak perlu dikatakan, sebagai akibat dari hukum matematika, potongan itu cepat atau lambat akan melepaskan momentum dan runtuh ke roda dan di antara 3-7 (dalam olahraga Eropa) atau 38 (dalam roulette Barat) berwarna dan menggelembung ke roda . Pemenangnya bisa jadi orang yang mampu membayangkan nomor yang sesuai dan warna bola yang akan dimiliki.
Keuntungan rumah Anda untuk satu roulette nol adalah 2,7 persen sementara di meja roulette nol ganda adalah 5,26 persen. Anda mungkin menerima 3-6. Namun, Anda harus menerima 3-7 di Western Roulette dan 38 di AS dengan roda roulette nol ganda tanpa keuntungan rumah. Peluang untuk menang besar cukup rendah karena keuntungan rumah ini. Pemain harus menghindari menempatkan taruhan pada satu nomor dan bertaruh pada peluang yang lebih kecil yang dapat segera menambah jumlah kemenangan di akhir. Peluang untuk Anda menang dibayarkan setelah Anda bermain di meja makan Amerika karena ada slot nol tambahan di dalamnya.
0
Search for:
Recent Posts
Website Judi Terbaik
4 Aturan Blackjack Dasar Gratis untuk Menang di Kasino!
Mainkan Permainan Kasino Keno Online Gratis
Kasino Dealer Langsung – Mode atau Masa Depan?
Hosting Sempurna Rumah Poker
Archives
May 2021
April 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
June 2017
May 2017
March 2017
February 2017
Latest News
situs judi slot online terbaik Nefariousgame menyediakan beragam game slot online dengan tingkat kemenangan yang tinggi dan telah terbukti.
https://barleyforge.com/ juga memiliki beragam versi judi online resmi berbeda yang dapat kamu pilih sebagai partner kamu dalam mengais rupiah.
slot online joker123
Pengalaman Usaha188 menjadi situs judi slot online terbaik sudah tidak perlu diragukan. Selama 10 tahun kami selalu berhasil memuaskan setiap petaruh.
Situs Judi Slot Online Terpercaya
Situs Judi Online Terpercaya Mpo555 sudah bersertifikat lisensi resmi menyediakan fasilitas pelayanan yang terbaik.
Cukup dengan deposit 10 ribu kalian bisa bermain di Situs Judi Slot Online Terbesar dan banyak hadiah menunggu.
MPO100 memberikan pelayanan pembukaan akun atau Daftar Slot Online gratis untuk seluruh pemain yang ingin bergabung.
MPO500 agen slot online Uang Asli Terbaik Di Indonesia. Slot sudah menjadi salah satu permainan judi yang paling banyak diminati.
Agen Slot Online Terpercaya QQLucky8 adalah salah satu Bandar Judi Online dan poker online terbaik dan terpercaya yang mencakup seluruh bidang permainan game online.
MPO868 mengucapkan selamat datang di agen bola terpercaya yang sudah bertahun tahun melayani para bettor, Berdiri dengan jumlah pemain judi online terbanyak saat ini.


content: Hasilkan uang tambahan sekarang dengan menjual barang-barang di komunitas Anda. Ayo mulai berjualan di OLX, semua jadi cepat dan mudah.


content: Yogyakarta memang terkenal sebagai salah satu surganya kuliner yang enak dan murah. Pokoknya setiap orang yang pernah berwisata ke Jogya di jamin betah dan ingin…


content:
Bila pada pekan pertama lalu Anda datang ke lobi gedung World Trade Center 2 di Jakarta Selatan, Anda akan melihat pemandangan yang tidak biasa. Puluhan orang berkumpul di sana untuk menyaksikan langsung karya dua perupa dari dua negara; Jurnaldi Alfi dan Adam de Boer. Pameran itu betajuk Legacies: Real and Imagined. Pameran seni ini, diluncurkan oleh PT Jakarta Land yakni sebuah perusahaan properti dan diresmikan oleh His Excellency Joseph R. Donovan Jr., selaku Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.
Nama Alfi selama ini sudah dikenal sebagai salah satu seniman kontemporer Indonesia yang cukup mendunia. Sementara Adam, adalah seniman penerima beasiswa dari Aminef dan Fullbright yang berkesempatan menjajal pendidikan seni di Institut Seni Yogyakarta. Keduanya punya langgam karya yang benar-benar berbeda. Adam, melukis dengan kekhasan perupa barat menghadirkan karya dalam balutan warna pastel yang kalem. Menggambarkan langit Amerika yang punya warna lebih lembut ketimbang Indonesia yang tropis dan punya warna-warna kuat nan mencolok.
Sementara Alfi, punya karya yang penuh komposisi warna yang berani. Merah, hitam, berpadu dalam abstraksi karya realisme seni kontemporer. “Sejarah seni rupa dulu adanya namanya istilah Mooi Indie, dimana menggambar pemandangan lukisan yang indah-indah. Seperti, bagaimana indahnya Indonesia, gambar gunung, sawah atau pohon kelapa,” katanya. Ketua ISA Art Advisory Deborah Iskandar mengatakan bahwa pameran ini awalnya ditujukan untuk memberi ruang pameran bagi Adam yang akan kembali ke rumahnya di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Karya yang ditampilkannya menjadi karya perpisahan untuk Indonesia. Dalam perkembangannya, mereka berpikir untuk menyandingkan karya-karya Adam dengan karya seniman Indonesia. Akhirnya tercetuslah nama Jumaldi Alfi yang memang sudah lama dikenal oleh Deborah. Menurutnya, keduanya punya kesamaan yang mampu menciptakan dialog antara seni rupa barat dan timur, khususnya Indonesia. “Adam adalah perupa barat yang mencoba membuat karya dengan menggunakan kekhasan karya-karya seni di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Sementara Alfi selama ini adalah seniman kontemporer yang banyak mengambil gaya ataupun apropriasi terhadap karya barat. Saya pikir, karya dari keduanya akan menciptakan dialog tersendiri,” katanya.
Deborah mengaku baru pertama kali mengadakan pameran untuk perupa yang disponsori oleh beasiswa Fullbright dan Aminef. Dia berharap akan lebih banyak karya-karya pertukaran pelajar dan mahasiswa yang bisa dipamerkan di masa mendatang. “Kita semua tahu beasiswa Fullbright untuk mahasiswa di bidang teknik, sains, atau ekonomi sudah banyak sekali, tetapi fine art jumlahnya tidak banyak. Semoga lebih banyak perupa seperti Adam yang dapat beassiwa untuk fine art di masa mendatang,” katanya.


content: Solusi berobat di dalam & luar negeri. Perwakilan resmi dari 3170 dokter spesialis dan lebih dari 150 rumah sakit berakreditasi Joint Commission International (JCI). Layanan Smarter Health 100% gratis.


content:
GAPURAOFFICE – Hai sobat Gapura! Bekerja di kantor yang nyaman bisa membuat seseorang lebih produktif dan menyukai pekerjaan serta tempat kerjanya. Namun, ada sebagian orang yang baru mendengar kata ‘kerja’ saja sudah merasa sebal.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak menikmati pekerjaan mereka. Bahkan, orang-orang yang sebelumnya menyukai pekerjaanya pun bila ada beberapa persoalan yang mengganggu di kantor, dapat membuat mereka jadi malas bekerja.
Berikut ini hal-hal yang dianggap paling menyebalkan di kantor :
1. Rekan Kerja Yang Berisik
Ada banyak hal yang mengganggu di kantor. Namun, yang paling menjengkelkan adalah rekan yang sangat berisik. Entah itu saat sedang telepon atau sedang ngobrol di kantor, mereka selalu berisik. Sehingga merusak konsentrasi hingga mood bekerja menjadi hilang.
2. Politik Kantor
Salah satu yang paling menyebalkan di tempat kerja adalah politik kantor. ‘Anak emas’ para bos bisa melakukan hampir semua hal, kemudian melemparkan kesalahan yang dilakukannya kepada karyawan.
3. Rekan Kerja Yang Malas
Mereka bisa berasal dari tingkat yang berbeda, mungkin atasan Anda atau bawahan atau anggota tim lainnya. Sifat malas mereka bisa sangat mempengaruhi pekerjaan Anda.
4. Rekan Kerja Yang Stres
Rekan kerja yang stres akan bersikap negatif terhadap segala hal. Mereka bisa menularkan energi negatif kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk Anda. Jadi, jangan sampai dia menguras energi positif Anda.
5. Kondisi Kantor Berantakan
Kertas di samping mesin fotokopi berantakan, pantry kotor, dan barang-barang berserakan di atas meja. Situasi seperti ini akan membuat Anda jadi stres dan juga malas bekerja.
Itulah beberapa faktor yang bisa membuat seseorang menjadi malas di kantor, sehingga semangat kerja pun jadi hilang. Namun, terlepas dari persoalan di atas, bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan sebuah bisnis tetapi tidak memiliki alamat kantor, bisa diatasi dengan menggunakan jasa Virtual Office.
Dengan menggunakan Virtual Office, Anda bisa menggunakan alamat kantor virtual tersebut untuk mengurus perizinan dan juga sebagai alamat kantor Anda. Dengan memiliki alamat kantor di zona perkantoran, maka bisnis Anda pun akan terlihat lebih profesional.
Salah satu Virtual Office dengan harga terjangkau serta dengan lingkungan yang kondusif yang dapat meningkatkan produktifitas tim kerja Anda untuk bekerja secara maksimal, Gapura Office bisa menjadi pilihan yang tepat.
Fasilitas yang ditawarkan di Gapura Office juga sangat beragam, dan tentunya sangat mendukung usaha Anda berkembang. Tidak hanya internet super cepat, namun juga masih banyak fasilitas ekslusif lainnya untuk para member GAPURA.
Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan kantor Virtual Office impian Anda sekarang juga, dan Hubungi Kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan konsultasi GRATIS untuk pendirian usaha Anda.
Butuh Bantuan? Hubungi Kami Sekarang
Kami melayani dengan cepat dan berpengalaman. Hubungi marketing kami untuk berkonsultasi tentang jasa yang kami tawarkan.
Jakarta Barat
Jakarta Timur
Jakarta Pusat
Jakarta Utara
Jakarta Selatan
Tangerang
Bekasi Selatan
Jakarta Barat
Gapura Green Garden
Gapura Meruya
Gapura Malibu
Gapura Pesanggrahan
Jakarta Selatan
Gapura Pondok Indah
Gapura Darmawangsa
Jakarta Pusat
Gapura Cideng
Jakarta Timur
Gapura Rawamangun
Jakarta Utara
Gapura Kelapa Gading
Tangerang
Gapura Dadap
Gapura Green Lake City
Gapura Green Lake City II
Bekasi
Gapura Bekasi Selatan
Home
Services
Pricelist
Our Team
Blog
FAQ
Gallery
Contact
Branch
© 2018 PT. Garuda Perkasa Putra Angkasa
All Rights Reserved
×
Hello!
Selamat datang di Virtual Officeku (Gapura Office) silahkan kirim pesan WhatsApp ke kontak yang tersedia di bawah ini atau email ke info@garudaoffice.com untuk informasi lanjut mengenai layanan kami, Terimakasih!


content:
Waktu yang digunakan untuk meeting cukup menyita dari semua jam kerja. Namun, meeting memang dibutuhkan untuk memperoleh dari hasil pembahasan bersama. Nah, diharapkan hasil ini dapat diaplikasikan secara berkepanjangan untuk perkembangan perusahaan yang akan datang. Agar bisa menjalankan meeting yang efektif, karena itu diperlukan manajemen yang bagus oleh semua peserta meeting. Baik itu saat sebelum, sepanjang dan sesudah meeting. Ada banyak cara yang dapat diaplikasikan supaya meeting dapat berjalan dengan produktif dan bergerak bisa lebih cepat ke arah perusahaan.
Dilansir dari Golden Course – Kursus Bahasa Inggris Online, berikut beberapa tips menjalankan meeting yang efektif untuk diterapkan.
Merencanakan meeting
Meeting yang efektif diawali pada rencana meeting tersebut. Tetapkan apa yang ingin diraih dari meeting itu. Maka memutuskan arah meeting yang akan dilaksanakan. Adanya arah karena itu meeting akan menjadi lebih konsentrasi. Janganlah lupa membuat jadwal meeting dan tentukan berapakah jumlah pesertanya dan siapa yang bisa menjadi peserta meeting.
Memastikan keperluan meeting
Anda dapat yakinkan jika beberapa undangan meeting betul-betul tiba semuanya saat sebelum menjalankan meeting. Supaya tidak ada point utama yang lewatkan. Saat sebelum diawali Anda juga dapat pastikan jika perlengkapan meeting yang dibutuhkan telah komplet. Dimulai dari spidol boardmarker, projector, netbook untuk LCD dan semua. Siapkan terlebih dahulu dokumentasi untuk meeting jika dibutuhkan.
Mengikutsertakan setiap peserta dalam meeting
Dalam meeting bakal ada beberapa orang yang bergabung pada sebuah ruang dengan bermacam jenis kepribadian. Ada yang kalem, namun ada pula yang suka memimpin meeting itu. Untuk koordinator meeting, penting untuk pastikan tiap pesertanya membuka suara dan sampaikan anjuran dan pendapat. Agar didapatkan hasil yang lengkap dari semua anggota, dibanding bila cuman satu orang yang memimpin komunitas dalam meeting.
Tindak lanjut hasil meeting
Sehabis meeting bakal ada beberapa poin yang dicatat sebagai hasil meeting dan diperkirakan akan diaplikasikan oleh semua peserta meeting. Pastikanlah sesudah menjalankan meeting jika individu masing-masing telah menyepakatinya dan memiliki komitmen untuk menjalankan hasil meeting itu. Disamping itu, janganlah lupa juga Anda lakukan penilaian berkaitan meeting yang barusan dituruti. Apa yang perlu untuk diperbarui, lantas apa saja yang telah sukses dan dapat diulangi ketika berada meeting kembali.
Lakukan perbaikan
Sama seperti yang kita ulas pada point ke-4 barusan, semua peserta meeting harus memiliki komitmen untuk menjalankan hasil meeting yang sudah disetujui. Ini memberikan dukungan agar meeting yang sudah digerakkan memberi hasil yang efektif. Maka memang seperti terlihat apa efeknya di kantor selesai meeting itu dilaksanakan. Hal itu bisa juga jadi parameter dalam menjalankan meeting yang efektif. Dengan lagi lakukan pembaruan baik dari sisi penerapan hasil meeting, atau tehnis meeting tersebut, karena itu kedepannya meeting yang dilaksanakan akan makin baik.


content: Barangkali belum pernah terjadi kondisi tersebut. Ada sebuah perpustakaan yang mampu bersaing dengan mall, dalam hal pengunjung. Namun hal tersebut terjadi di Perustakaan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bukan omong kosong, jumlah pengunjung perpustakaan yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda ini cukup banyak, apalagi jika weekend. Menurut data, pengunjung Perpustakaan Provinsi Kaltim tahun 2008 berjumlah 280.848 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, jumlah pengunjung hanya 159.548 orang. Di tahun berikutnya meningkat lagi, yakni 189.431 orang. Peningkatan yang signifikan tersebut merupakan akibat dari tiga program strategis yang diluncurkan perpustakaan ini, yakni peningkatan jam layan perpustakaan, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, dan aplikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. "Program-program yang kreatif harus terus ditingkatkan agar bisa membantu pendanaan perpustakaan yang dirasa kurang," ujar Hetifah pada Kepala Perpustakaan. “Fakta tersebut menunjukan minat baca warga Kaltim cukup baik,” ujar Hetifah yang pada Rabu (4/7) lalu menyempatkan hadir di perpusatakaan di Samarinda. Tentu saja, perpustakaan provinsi Kaltim sama seperti perpustakaan lain, yakni tetap berisi buku-buku. Perpustakaan ini pun tidak memiliki toko-toko yang menjual segala hal sebagaimana mall, sehingga banyak dikunjungi orang. Yang membuat perpustakan ini menjadi destinasi bagi para pengunjunga antara lain koleksi, fasiltas wi-fi di ruang baca, dan tentu saja lokasinya cukup strategis. Saat ini perpustakaan memiliki 79.370 judul. Pada tahun 2009 lalu, tercatat jumlah buku yang dipinjam mencapai 195.237 judul. Buku-buku yang diminati pengunjung meliputi ilmu terapan (manajemen, pertanian, kedokteran, dll). Lalu ilmu sosial (sosiologi dan kebudayaan, dll). Baru setelah itu, fiksi (novel) dan ilmu-ilmu murni (fisika, biologi, matematika, dll). Menurut data perpustakaan, mayoritas masyarakat yang mendayagunakan jasa layanan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur berasal dari segmentasi mahasiswa, yakni sekitar 65%. Sisanya adalah masyarakat biasa dan murid-murid dari sekolah. Anggota DPR RI Hetifah mencoba sistem computerize di perpustakaan Kaltim Dalam kesempatan kehadiran anggota Komisi X, pihak perpustakaan mengeluhkan tentang kendala-kendala yang dikeluhkan oleh pengunjung. Masalah parkir menjadi keluhan terbesar. Harap maklum, dengan jumlah pengunjung yang hadir per hari yang rata-rata 800 sampai 1.200 orang, tempat parkir terbatas. Namun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pendidikan (APBNP) tahun 2010 sebesar Rp 5,8 miliar, pihak perpustakaan merasa masih kurang. Pasalnya, dana tersebut tidak hanya untuk membeli tanah atau menyewa tanah yang ada di samping perpustakaan, agar persoalan perparkiran bisa teratasi. Dengan dana itu untuk termasuk untuk meningkatkan SDM dan meningkatkan sarana maupun prasaranan. "Kami ingin menambah jumlah tenaga di perpustakaan yang kini masih terbatas," ujar Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim H. Sumiadi Chandra. "Apalagi kita tengah merealisasikan e-library. Pengadaan hardware maupun software sedang kita lakukan". Menurut Sumiadi, rasio jumlah pegawai Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim dengan jumlah pemustaka yang berkunjung sangat tidak seimbang. Lebih dari itu, kemampuan teknis dalam hal perawatan naskah kuno dan aplikasi teknologi informasi masih sangat terbatas. Venna Melinda dan Hetifah tengah berbincang-bincang dengan pegawai perpustakaan. Dari data yang diambil pada April 2009, total jumlah pegawai perpustakaan Kaltim sebanyak 59 orang, dimana jumlah karyawan lulusan perguruan tinggi hanya 34 orang. Sisanya lulusan SLTA, SLTP, dan bahkan ada yang juga lulusan SD. "Sebaiknya pihak perpusatakaan harus punya kreaivitas juga. Jangan sampai mengandalkan APBN yang cuma 300 miliar yang harus dibagikan ke 33 provinsi itu," ujar Eko Hendro Purnomo yang juga ikut dalam rombongan Komisi X ke Kaltim ini. Senada dengan pernyataan Eko, Hetifah juga setuju kalau kreativitas perlu ditingkatkan. Apalagi contoh nyata sudah sempat dilakukan pihak perpusatakaan dalam hal aktivitas yang kreatif, yakni Pameran Buku Islam 2010 yang baru pertama kali ini dilakukan di Kaltim. "Kesuksesan pameran buku itu memperlihatkan program-program kreatif yang sudah dibuat perpustakaan. Saya berharap program-program yang berkerjasama dengan pihak ketiga seperti itu bisa membantu menambah perolehan dana bagi perpustakaan yang dirasa masih kurang," papar Hetifah.


content: Piagam penghargaan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah kepada PO.Nusantara sebagai Perusahaan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Terbaik, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015


content: Besi siku atau angle bar atau bar siku sering juga digunakan sebagai penopang tiang dan fondasi lainnya, namun ternyata kegunaan besi ini dapat melebihi dari yang biasanya digunakan. Selain itu logam bar besi ini juga berfungsi untuk memberikan kekuatan tambahan serta dapat melindungi struktur dari korosi bahkan menambah stabilitas.