content: BUNGA RAMPAI POSBAKUM ANTARA TEORI DAN PRAKTEK EDITOR: FAIZAL AMIN BUNGA RAMPAI POSBAKUM ANTARA TEORI DAN PRAKTEK Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan Hak Cipta dilindungi undang-undang All Right Reserved (c) 2014, Indonesia: Pontianak Editor: Faizal Amin Layout dan Cover Setia Purwadi & Fahmi Diterbitkan oleh IAIN Pontianak Press Jalan Letjend. Suprapto No. 19 Telp./Fax. 0561-734170 Pontianak, Kalimantan Barat Cetakan Pertama, Desember 2014 BUNGA RAMPAI POSBAKUM ANTARA TEORI DAN PRAKTEK iv + 230 halaman: 160mm x 240 mm Dilarang mengutif dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penerbit Sanksi pelanggaran pasal 72: Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 Tentang Tentang Hak cipta: (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan atau denda paling sedikit Rp.1000.000,(Satu Juta Rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, meng-edarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). DAFTAR ISI PENGANTAR.................................................................................iii DAFTAR ISI....................................................................................iii Pendekatan Bahasa Kritis Sebagai Setrategi Pembelajaran Literasi Media Oleh: Sultan, M.A...............................................................................1 Laundry Q: Korelasi Antara Ancaman Klausula Baku Dan Kritik Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Oleh: Rahmat, SH, MH.....................................................................9 Problematika Muamalah Di Daerah Perbatasan MDGs 2015 Oleh: Dr. H. Hamka Siregar, M. Ag................................................47 Fenomena Sosial, Fakta Sosial Dan Fakta Hukum Oleh: Dr. M. Hasan, M.Ag..............................................................85 Filsafat Ilmu Oleh: Dr. Firdaus Achmad, M.Hum..............................................101 Hukum Dan Kontrol Sosial Oleh: H. Syaiful Ilmi, M.S.I...........................................................119 iii Hukum Dan Perubahan Sosial Oleh: Dr. Dahlia Haliah.................................................................151 Hukum Islam, Fiqih Dan Syariah Oleh: Dra. Hj. Wagiyem, M.Ag.....................................................193 Perempuan Dalam Belitan Fikih Oleh: Ridwan..................................................................................201 Kedudukan Anak di luar Nikah dalam UU Perkawinan Oleh: Sukardi, SH , M.H...............................................................217 iv PENDEKATAN BAHASA KRITIS SEBAGAI SETRATEGI PEMBELAJARAN LITERASI MEDIA Oleh: Sultan, M.A Abstrak Semakin hari, semakin marak dan semakin banyak kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini salah satunya disebabkan adanya tayangan-tayangan kekerasan yang disiarkan melalui media. Padahal anak-anak belum memiliki imunitas terhadap program-program nega f yang terselip dalam tayangan televisi. Sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak nega f dari media terhadap perkembangan anak-anak, maka dibutuhkan pembelajaran media yang berbasis pendekatan bahasa kri s, salah satunya dapat dilakukan melalui interaksi dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia paradigma kri s. Tulisan ini bertujuan mendiskripsikan relasi bahasa media yang mempengaruhi ngkah laku anak/siswa. Dan menawarkan konsep atau strategi pengembangan pembelajaran literasi media melalui pendekatan bahasa kri s. Pendahuluan Pertumbuhan dan perkembangan media sosial menambah ruang bermain bagi anak-anak Indonesia untuk mengisi waktu sehari-harinya, dan dengan dibanjirinya keseharian anak-anak dengan dunia teknologi menghadirkan budaya baru dalam dunia anak-anak masa sekolah. Hal ini terlihat dalam kesehariannya, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di depan Televisi (TV) dibandingkan menghabiskan waktu untuk membaca buku. Fenomena ini sudah jamak terjadi di kalangan anak-anak 1 Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan, dan fenomena ini juga sudah dianggap biasa oleh para orang tua. Tingginya intensitas anak Indonesia menonton televisi menyebabkan terjadinya adopsi budaya media dalam interaksi anak-anak dengan sesamanya dan model interaksi anak dengan orang tua. Tingginya intensitas anak-anak Indonesia dalam menonton televisi selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sirulhak bahwa, anak-anak Idonesia menonton televisi selama 30-35 jam, atau 1560-1820 jam setahun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jam belajar di sekolah dasar yang dak lebih dari 1000 jam/tahun. Maka ke ka ia menginjak masa SMP, ia sudah menyaksikan televisi selama 15.000 jam/tahun. Adapun waktu yang dihabiskan untuk belajar dak lebih dari 11.000 jam saja. Kesimpulannya, lebih banyak waktu dihabiskan untuk menonton televisi daripada belajar atau membaca buku. Hal ini menjadi buk bahwa, ada beberapa stasiun televisi yang berpotensi melahirkan pengaruh nega f kepada pemirsa/ penontonnya. Anak-anak Indonesia menghabiskan banyak waktu untuk menonton acara televisi. Masuknya pengaruh-pengaruh nega f acara televisi kepada pemirsa, terutama anak-anak, sebenarnya, bukan semata-mata karena citra tayangan acara televisi itu, tetapi juga disebabkan oleh ngkat literasi masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak terhadap media masih rendah. Dalam keadaan ngkat literasi media bagi anak-anak rendah maka peluang terpengaruhnya anak-anak oleh program acara televisi menjadi nggi. Oleh sebab itu dibutuhkan imunitas atau kekebalan terhadap pengaruh-pengaruh nega f televisi, sehingga anak-anak di samping dapat menikma program tv sebagai hiburan, mereka juga memiliki bekal dalam proteksi diri dalam menagkal pengaruh-pengaruh nega f media. Sistem imunitas ini perlu ditanamkan pada anak-anak dengan memulai melaksanakan pembelajaran literasi media dengan pendekatan bahasa kri s. Di samping itu juga, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan relasi antara media dan kekerasan simbolik, dan menawarkan konsep pendekatan bahasa kri s dalam memahami literasi media. 2 KEKERASAN SIMBOLIK DALAM MEDIA Di beberapa media menampilkan kekerasan-kekerasan simbolik, yang kemudian diadaptasi langsung oleh anak-anak dalam dunia keseharian mereka. Hal ini banya terungkap dari beberapa kejadian seper apa yang dilakukan oleh Reza, seorang siswa Sekolah Dasar menjadi korban, setelah temannya memperak kkan adegan smack down kepadanya. Munculnya beberapa dampak yang dilahirkan oleh media, pada umumnya dapat dilihat sebagai akibat, salah satunya, dari kurangnya pemahaman orangtua dalam mengatur dan menjembatani interaksi anak dengan televisi. Jika diurai lebih rinci, kekerasan dokumen juga merupakan penampilan gambar kekerasan yang dipahami pemirsa dengan mata telanjang sebagai dokumentasi atau rekaman fakta kekerasan. Termasuk dalam kekerasan ini, yaitu pembunuhan, pertengkaran, perkelahian, tembakan atau berupa situasi konflik, luka, tangisan dan sebagainya. Kekerasan fisik menunjukkan kepemilikan kepada dunia yang mungkin ada, yang menjadi bagian dari dunia riil atau faktual. Sebagai contoh, kisah fiksi berupa film, komik, dan iklan. Adapun kekerasan simulasi yaitu kekerasan yang berasal dari duni virtual, misalnya permainan video dan permainan online. Sampai di sini bisa dipahami, media memiliki peran yang sangat kuat dalam mengonstruksi kekerasan sekaligus menimbulkan banyak kasus kekerasan. Hal ini terus diperparah dengan kondisi pada masyarakat, terutama anak-anak, budaya baca belum terbentuk, sementara budaya menonton televisi sudah sedemikian kuat. Di sisi lain, kesempatan orangtua dalam mendampingi kehidupan anak sehari-hari telah semakin berkurang akibat pola hidup masyarakat moderen yang menuntut ak vitas di luar rumah. PENDEKATAN BAHASA KRITIS DAN LITERASI MEDIA Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan, “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan peroses pembelajaran agar peserta didik secara 3 ak f mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pendidikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Rumusan undang-undang di atas, secara dak langsung, menggariskan dengan cukup jelas bahwa pendidikan literasi media sangat sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional. Literasi media merupakan is lah yang merujuk pada konsep bagaimana agar masyarakat memiliki wawasan sekaligus sikap bijak dalam berinteraksi dengan media. Dengan wawasan dan sikap tersebut maka diharapkan efek-efek nega f media akan dapat dieliminasi. Di Indonesia, literasi media sering diar kan dengan melek media. Namun, dalam tulisan ini, is lah yang dipakai adalah literasi media. Pemilihan is lah ini, selain karena lebih bernuansa akademis, juga menunjukkan secara dak langsung bahwa konsep literasi media berbeda dengan pendidkan media. Dalam tulisan ini, konsep literasi lebih menunjukkan sikap kri s (ak f) sementara konsep pendidikan media lebih pada sikap menerima (pasif). Pendidikan media merupakan bagian dari literasi media, sementara media literasi bukan bagian dari pendidikan media (media educa on). Masalah melek media muncul karena ke dakmampuan orang menafsirkan konstruksi realitas melalui bahasa. Sehubungan dengan itu, upaya untuk menerapkan literasi media memiliki keterkaitan yang erat dengan bagaimana memanfaatkan teori atau paradigma bahasa dak sebatas pada pengetahuan teknis untuk memahami struktur internal kebahasaan. tetapi lebih dari itu bagaimana menghubungkan ekspresi-ekspresi bahasa dalam hubungannya dengan konteks pemakaian bahasa itu dalam ruang-ruang sosial. Sehubungan dengan itu, dalam hal ini, pendekatan bahasa yang paling tepat untuk menumbuhkan sikap kri s dak lain adalah pendekatan bahasa kri s. Pendekatan kri s merupakan satu pendekatan yang lazim dan cukup dikenal dalam ilmu-ilmu sosial humaniora, yang lahir atas prakarsa beberapa ilmuan dari mazhab Frankfurt. Pendekatan ini mengandaikan bahwa dunia sosial daklah semata-mata seper apa yang tampak oleh mata. 4 Dengan demikian, adanya kemiskinan, marjinalisasi, dan bentukbentuk ke dakadilan lainnya, bukan semata karena mereka dak mampu bekerja, tetapi karena dioengaruhi oleh sistem birokrasi. Dalam hubungannya dengan bahasa, ekspresi verbal dianggap dak bebeas nilai, sehingga apapun bentuk ekspresi verbal itu patut untuk dicurigai karena diyakini sebagai tempat bersembunyinya ideologi. Sebagai upaya pemebelajaran literasi media, pembelajaran bahasa kri s atau aspek-aspek bahasa kri s akan mengantarkan siswa untuk dapat memahami bentuk-bentuk ekspresi verbal yang dak bebas nilai tersebut. Nilai dalam ar bahwa, nilainilai kekerasan (simbolik) yang tercermin dalam bentuk-bentuk ekspresi verbal bahasa tersebut. Pada k ini, bahasa memiliki peran pen ng dalam perubahan-perubahan sosial melalui rekayasa pembelajaran bahasa. STRATEGI PEGEMBANGAN PEMBELAJARAN Pemebelajaran literasi media yang terintegrasi dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia sangat mungkin dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satu strategi pembelajaran litersasi media dapat dilakukan dengan pendekatan mikro. Pendekatan mikro yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran literasi media melalui mata pelajaran Bahasa dan Sasatra Indonesia. Sehubungan dengan itu, perencanaan pembelajaran hendaknya didesain sedemikian rupa sehingga tetap mengacu pada prinsipprinsip dasar pembelajaran Bahasa dan Sasatra Indoesia. Sehubungan dengan itu juga, perlu diperhitungkan ngkat usia yang menjadi subjek pembelajaran, misalnya untuk siswa SD. Anak SD masih dalam taraf berpikir kongkret, dengan demikian, materi dan konsep yang diberikan harus diawali dengan hal-hal yang kongkret. Oleh sebab itu sumber-sumber belajar seyogyanya disesuaikan dengan ngkat perkemangan anak/siswa. Yang lebih pen ng dalam melaksanakan pembelajaran literasi yang terintegrasi dalam mata pelajaran Bahasa dan Sasatra Indoesia ialah mencari sumber standar kompetensi dan kompetensi dasar yang relevan dalam kurikulum pembelajaran 5 Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun langkah-langkah pengembangan materi literasi media dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengiden fikasi bentuk-bentuk dan kategori kekerasan dalam media 2. Mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan dalam media berdasarkan jenis dan sumber medianya 3. Menyusun materi pembelajaran BI yang berwawasan literasi media 4. Menata silabus materi pembelajaran BI berwawasan literasi media 5. Menata materi BI yang berwawasan literasi media, dan menyusun draf bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia berwawasan literasi media. Perlu diketahui bahwa ngkat literasi media dan ngkat literasi kri s siswa merupakan dua hal yang berbeda. Tingkat literasi kri s terkait dengan kemampuan memahami atau berbahasa kri s, atau memahami aspek-aspek bahasa kri s. Tingkat literasi media terkait dengan kemampuan memahami dan menilai pesan-pesan media serta kemampuan berinteraksi dengan media secara bijak. Sehubungan dengan itu, hasil pembelajaran literasi media mengandung ga konsep, yaitu tercapainya kompetensi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian tercapainya kompetensi kri s terkait dengan aspek-aspek pemahaman bahasa kri s, dan kompetensi literasi media. Dalam hubungannya dengan indikator literasi kri s, dan literasi media maka diharapkan, misalnya siswa dapat memahami dan mendeteksi adanya 1) penggunaan distorsi informasi, 2) penggunaan drama sasi fakta palsu, 3) menggunakan bahasa yang membunuh karakter, 4) pesan yang mengandung kekerasan, dan 5) pesan yang meracuni pikiran anak. PENUTUP Mengingat interaksi anak dengan media cukup nggi, bahkan lebih nggi dibandingkan dengan jumlah jam belajar mereka di se kolah maka pengaruh nega f media, terutama 6 televisi, terhadap anak dak bisa dielakkan. Untuk itu, anakanak usia sekolah hendaknya dibekali dengan sistem imunitas terhadap pengaruh media yang dapat diberikan di sekolah. Persoalannya, sejauh ini belum ada kurikulum khusus mengenai literasi media yang diharapkan bisa menopang kemampuan anak dalam menangkal pengaruh-pengaruh nega f media. Untuk itu, salah satu langkah yang bisa dipakai dalam pembelajaran literasi media ialah melalui pengintegrasiannya dengan mata pelajaran di sekolah, misalnya melalui mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Alwasilah, A. Chaedar. 2000. Poli k Bahasa dan Pendidikan. Bandung: Rosdakarya. Barthes, Roland. 2007. Petualangan Semiologi (Terjemahan). Yogyakarta: Indonesia. Bungin, Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana. Panggaribuan, Tagor. 2008. Paradigma Bahasa. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hariyatmoko. 2007. E ka Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi. Yogyakarta:Kanisius. Hamad, Abnu. 2004. Konstruksi Realitas Poli k dalam Media Massa. Jakarta: Gramit. Sobur, Alex. Semio ka Komunikasi. Bandung: Rosdakarya. 7 8 LAUNDRY Q: KORELASI ANTARA ANCAMAN KLAUSULA BAKU DAN KRITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh: Rahmat, SH, MH. Abstrak Klausula baku merupakan akumulasi dari faktor bisnis dan non-bisnis, dan mengiku pola seragam. Asas-asas kontrak perlindungan konsumen, baik yang diperkenalkan oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 maupun oleh para ahli, belum menjiwai kontrak baku dan klausula baku. Akibatnya, kenda Laundry Q mengombinasi 3 ( ga) asas kontrak, namun komposisi klausula bakunya terdiri dari klausula eksonerasi dan terlarang. Selain mengandung kelemahan-kelemahan internal, pengawasan UU ini lemah, apalagi penegakkan hukumnya. Klausula baku yang dilarangnya hanya menyentuh bagian kecil klausula rumusan pelaku usaha.Lembaga ekseku f dan legisla f harus ber ndak. Ser fikasi klausula baku, revisi Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999, dan pengujian materil pasal tersebut ke Mahkamah Kons tusi perlu dilakukan. Kata kunci: Asas kontrak, klausula baku, klausula terlarang, klausula eksonerasi, Laundry Q, Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen PENDAHULUAN Dalam disertasinya yang sudah dibukukan, Hernoko mengatakan suatu kontrak berawal dari perbedaan atau 9 ke daksamaan kepen ngan para pihak.1 Kontrak mempertemukan dan mengawal kesetaraan kepen ngan, mengadili dan membebaskan para pihak dari ke dakadilan. Kontrak meniscayakan kebebasan, sebab hanya melalui kebebasan para pihak akan berkedudukan seimbang dan berkeadilan. Penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan sanksi perdata dan pidana.2 Namun di dalam prak k kontrak modern, banyak ditemukan model kontrak baku yang cenderung berat sebelah, dak seimbang, dan dak adil,3 karena isinya telah diformulasikan oleh satu pihak dalam bentuk formulir-formulir.4 Hanya segelin r hal saja yang biasanya belum dibakukan.5 Aturan atau ketentuan atau syarat sebuah kontrak merupakan klausula yang menentukan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, hak dan kewajiban. Kalau klausula kontrak telah dipersiapkan dan ditetapkan lebih dahulu oleh pelaku usaha, sementara konsumen hanya diminta menyetujui dan memenuhinya saja, maka klausula itu disebut klausula baku. Pasal 1 ayat 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: “Klausula baku adalah se ap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Pembakuan klausula cenderung menimbulkan masalah. Pertama, karena klausula baku seringkali merugikan pihak yang berada pada posisi lemah dan, kedua, karena kesulitannya untuk mewujudkan asas kebebasan, keseimbangan, dan keadilan bagi para pihak. Jika menyimpangi asas kebebasan berkontrak, maka klausula baku bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 1 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (LaksBang Mediatama Yogyakarta bekerjasama dengan Kantor Advokat “Hufron & Hans Simaela Surabaya, 2008), 1. Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen, (Bandung: PT Citra Aditya Bak , 2009), 33-36. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 2. Man S Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, (Bandung: Alumni, 2005), 175. Misalnya jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dan spesifikasi lain dari objek perjanjian. Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Ins tut Bankir Indonesia, 1993), 66. 2 3 4 5 10 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jika menyimpangi asas keseimbangan dan keadilan, maka klausula baku bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999. Tidak menutup kemungkinan klausula baku yang disodorkan di sekeliling masyarakat, dan disetujui untuk memenuhi hajat keseharian, misalnya menyuci pakaian (laundry), adalah klausula baku yang dak melindungi kepen ngan konsumen. Klausula baku Laundry Q yang bertempat di Kota Pon anak, misalnya, dirumuskan tanpa melibatkan konsumen. Terhadap isi dan format klausula itu, konsumen dak diberi kesempatan untuk mengusulkan perubahan. Kosumen cukup memberikan persetujuan dengan cara menandatangani kontrak baku dan klausula baku yang sudah tersedia. Klausula baku Laundry Q tentunya dibuat dan dirumuskan dengan alasan-alasan tertentu yang disesuaikan dengan faktor kepen ngan dan rasionalitas bisnis. Namun klausula yang disodorkan kepada konsumen itu dak dapat mengelak dari penilaian norma f UU Nomor 8 Tahun 1999. Sebabnya ialah karena pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tentang klausula baku seper disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999. Ketakterelakkan norma f belum sepenuhnya membuk kan UU tersebut serba lengkap, serba sempurna, dalam rangka melindungi kepen ngan konsumen. Kelemahan suatu peraturan hukum, atau peraturan perundang-undangan, sedari awal sudah disadari oleh para ahli hukum, bahkan oleh para perumus (legislator) sendiri. Tak mengherankan jikalau suatu peraturan bisa diubah, direvisi, dibatalkan, dicabut, dihapus, dan berbagai bentuk kemungkinan legalitas lainnya. Konon pula objek yang diaturnya bersifat dinamis dan berubah mengiku perkembangan seper halnya perlindungan konsumen. Dilemanya adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang tersedia, masih berlaku hingga sekarang, dan oleh karenanya paling tepat, untuk mengeksaminasi klausula baku, sementara pada saat yang sama suatu peraturan perundang-undangan memendam kelemahan. Keadaan dipersulit oleh lemahnya peranan ins tusi kepemerintahan, yang berwenang dan berhubungan langsung 11 dengan kegiatan usaha milik masyarakat, dalam memberikan jaminan terhadap ancaman klausula baku yang dak melindungi konsumen. Sudah semes nya dilema korela f ini menemukan jalan keluar. Tujuan pokoknya ialah melindungi konsumen, pelaku usaha, dan pihak lain yang berkepen ngan, baik melalui klausula baku maupun melalui UU Nomor 8 Tahun 1999. KLAUSULA BAKU: TEORI, ASAS, NORMA DAN BUKTI ILMIAH Mewaspadai klausula baku, secara teori s, adalah kewaspadaan untuk melindungi konsumen. Pepatah lama, bahwa pembeli (konsumen) bagaikan sang raja, hendak diwujudkan lagi setelah pelaku usaha merajai tahta kontrak dan klausula bisnis modern. Kewaspadaan teori s untuk melindungi konsumen muncul dari pengalaman pahit bisnis dan industri, kemudian menyita perha an studi-studi hukum. Ada ga teori terkenal, jikalau bukan paling berpengaruh dalam perlindungan konsumen: let the buyer beware, the due care theory, dan the privity of contract.6 Teori let the buyer beware atau caveat emptor, yang secara harfiah berar “biarkan si pembeli berha -ha ”, dianggap embrio kelahiran sengketa transaksi konsumen. Teori ini mengandaikan pelaku usaha dan konsumen berkedudukan seimbang karena dibentuk oleh mekanisme pasar. Proteksi eksternal tak diperlukan. Jika konsumen mengalami kerugian, maka penyebabnya ialah kekeliruan konsumen, karena menurut prinsip keperdataannya pihak yang wajib berha -ha adalah konsumen. Bukankah klausula baku sudah tersedia! Teori ini mengandung beberapa kelemahan atau kri k. Pertama, peluang pelaku usaha untuk menutup-nutupi informasi produk berkali-kali lebih besar ke mbang ke dakmampuan konsumen mengakses informasi. Kedua, dalih pelaku usaha untuk menjus fikasi dirinya lebih besar ke mbang konsumen. Teori the due care theory menyatakan, pelaku dalam usaha mempunyai kewajiban untuk berha -ha memasyarakatkan produk (barang/ jasa). Pelaku usaha dapat disalahkan kalau dia terbuk melanggar prinsip keha an-ha an. 6 Ke ga teori ini diku p dan diparafrasekan kembali dari Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), 50-52. 12 Kunci perlindungan konsumen terletak pada kemampuan konsumen untuk membuk kan kesalahan pelaku usaha atau pelanggarannya terhadap prinsip tersebut. Masalahnya ialah konsumen mengalami kesulitan untuk membuk kan kelalaian pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomis, poli s dan sebagainya. Kelemahan lain teori the due care theory ialah ke daksesuaiannya dengan hukum pembuk an di Indonesia. “Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peris wa, maka dia diwajibkan membuk kan adanya hak atau peris wa tersebut” (Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini jelas menyulitkan konsumen. Kewajiban pelaku usaha untuk melindungi konsumen sangat ditekankan oleh teori the privity of contract, asalkan saja di antara dua pihak telah terjalin hubungan kontraktual. Kewajiban melindungi konsumen diakibatkan oleh kontrak. Kontrak akan mendasari dan membatasi kewajiban pelaku usaha. Hal di luar rumusan kontrak dak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Kenda sangat memperha kan kosumen, namun teori the privity of contract memiliki kelemahan. Pertama, sebuah kontrak seringkali dibuat berdasarkan kemauan pelaku usaha. Kontrak baku dan klausula baku adalah buk ke dakberdayaan konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Kedua, pelaku usaha berpeluang menghilangkan kewajiban yang seharusnya dibebankan kepadanya. Ke ga, pelaku usaha bisa saja hanya merumuskan kesalahan prinsipil dalam kontrak, sedangkan kesalahan lain, yaitu kesalahan fatal menurut konsumen, dianggap kesalahan kecil. Klausula baku seringkali memuat subjek fikasi kesalahan, yaitu kesalahan perspek f pelaku usaha sendiri. Mewaspadai klausula baku bukan dengan semata-mata mengembalikan konsumen sebagai raja, melainkan dengan memeriksa asas-asas hukum kontrak yang mendasarinya. Tidak ada hukum tanpa asas-asas hukum, baik karena asas-asas tersebut memberikan makna e s peraturan hukum maupun tata hukum.7 7 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 25. 13 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, menurut Shofie, mengibaratkan asas hukum seper “jantung” peraturan hukum. Dalam pembahasan asas hukum kontrak, menurut Hernoko, Niewenhius berpendapat asas hukum berfungsi sebagai pembangunan sistem, menciptakan sistem check and balance, mempengaruhi hukum posi f, dan mengarah pada proses keseimbangan.8 Hukum memang mengenal beberapa asas yang mendasari perjanjian secara umum, dan kontrak khususnya. Pertama, asas kebebasan berkontrak. Se ap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya, sejauh dak melanggar undang-undang, keter ban umum, dan kesusilaan.9 Makna kata “se ap orang” bukan merujuk pada pribadi atau individu tertentu, melainkan antar pribadi atau antar individu. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk (1) membuat atau dak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan (4) menentuk bentuk perjanjian (lisan dan tulisan).10 Jadi di dalam kontrak para pihak mempunyai kedudukan seimbang dan berkeadilan, aturan yang mengikat, dan wajib ditaa oleh para pihak yang membuatnya. Kedua, asas konsensualisme. Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ke ka tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat sahnya kontrak sudah terpenuhi.11 Karakter universal dari asas konsensualisme terletak pada unsur kesepakatan, yang dibentuk oleh penawaran dan penerimaan,12 sekalipun kedua pihak mengabaikan unsur-unsur formalitas kontrak. Ke ga, asas daya mengikat kontrak (pacta sunt servanda). Suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Menurut Hernoko, penger an “berlaku sebagai 8 9 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 22. Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Jus sia, 2009), 43. 10 Salim. H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 9. 11 Munir Fuadi, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bak , 1999), 30. 12 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 107. 14 undang-undang bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak sejajar dengan pembuat undang-undang.13 Keempat, asas i kad baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan i kad baik (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Salim membagi i kad baik menjadi dua. Pertama adalah i kad baik yang nisbi. Ar nya, i kad baik dapat dilihat dari sikap dan ngkah laku seseorang. Kedua adalah i kad baik yang mutlak. Ar nya, penilaian terhadap i kad baik diletakkan pada akal sehat dan keadilan, dan dibuat ukuran seobjek f mungkin untuk menilai keadaan tersebut.14 Rusli berpendapat, i kad baik adalah kejujuran dalam fakta, dalam ndakan, atau dalam transasksi yang bersangkutan.15 Kelima, asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas berar asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pra melakukan kontrak, pembentukan kontrak, hingga pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas dak menyoal keseimbangan hasil, tetapi lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban antar pihak.16 Menurut Hernoko, asas proporsionalitas pada dasarnya merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justeru menimbulkan ke dakadilan.17 Dalam kontrak komersial, asas proporsionalitas memiliki 3 ( ga) fungsi, yaitu (1) menjamin terwujudnya negoisasi kontrak yang fair, yang dilakukan pada tahap pra kontrak, (2) menjamin kesetaraan hak serta kebebasan menentukan isi kontrak, yang dilakukan pada tahap pembentukan kontrak, dan (3) menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsinya, yang dilakukan dalam pelaksanaan kontrak. Hernoko selanjutnya berpendapat, jika terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak, maka 13 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 110. 14 Salim. H.S, Perkembangan Hukum, 11. 15 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 120. 16 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 29, 293. 17 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 73. 15 kadar kesalahan harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas, sehingga kesalahan kecil (minor important) dak serta merta berakibat pada pemutusan kontrak, atau pembebanan gan rugi terhadap pihak lain.18 Fungsi-fungsi asas proporsionalitas kiranya dapat pua diberlakukan dalam kontrak jasa, karena “... batasan yang jelas mengenai kontrak komersial itu sendiri dak pernah dijumpai.”19 Keenam, asas keseimbangan. Tujuan asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajiban. Hasil akhir merupakan pembeda utama asas keseimbangan dari asas proporsionalitas. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat.20 Selain mengatur ketentuan klausula baku dan menyebutkan lima asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepas an hukum (Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999),21 UU Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur hak (konsumen22 18 19 20 21 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 293-294. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 29. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 61, 66-67. Rumusan ini dirinci oleh Penjelasan Atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat dan sebesarbesarnya bagi kepen ngan konsumen dan pelaku usaha. Asas keadilan dimaksudkan agar par sipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kepen ngan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam ar materiil dan spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepas an hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaa hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepas an hukum. 22 Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan hak konsumen adalah: a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 16 dan pelaku usaha23) dan kewajiban (konsumen24 dan pelaku usaha25). Menurut Alkostar, UU Nomor 8 tahun 1999 merupakan indikator untuk melindungi kepen ngan konsumen secara yuridis. Kepas an perlindungan hukum tersebut mengacu pada dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan, dilayani secara benar serta dak diskrimina f; h. Hak untuk mendapatkan konpensasi gan rugi dan/atau penggan an, apabila barang dan/atau jasa yang diterima dak sesuai dengan perjanjian atau dak sebagaimana mes nya; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundanganundangan lainnya. 23 Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha adalah: a. Menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. Mendapat perlindungan hukum dari ndakan konsumen yang dak beri kat baik; c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. Hak untuk rehabilitasi nama baik, apabila secara hukum kerugian konsumen tak terbuk ; e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 24 Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan kewajiban konsumen adalah: a. Membaca dan mengiku petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa; b. Beri kat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepaka ; d. Mengiku upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 25 Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah: a. Beri kat baik dalam melakukan usaha; b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan dak diskrimina f; d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. Memberi kesepatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. Memberi konpensasi gan rugi dan/atau penggan an, atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. Memberi konpensasi gan rugi dan/atau penggan an apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan dak sesuai dengan perjanjian. 17 perlakuan keadilan antara hak konsumen dan pelaku usaha.26 Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, dak semua klausul baku diperbolehkan. Ada klausul baku yang dilarang atau disingkat klausul terlarang. Norma dasar UU yang mengatur klausula terlarang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3): “Se ap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.” Ketentuan-ketentuan mengenai klausula terlarang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1)27 dan (2).28 Apabila suatu klausul baku sudah dinyatakan batal demi hukum, maka kontrak yang disepaka oleh pelaku usaha dan konsumen juga dinyatakan batal. Pembatalan merupakan wewenang lembaga peradilan atau lembaga peradilan khusus yang ditunjuk untuk melaksanakannya. Jika klausula baku hendak dihindarkan dari klausula 26 Ar djo Alkostar, Negara Tanpa Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 327. 27 “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada se ap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun dak langsung untuk melakukan ndakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; f. Mengatur perihal pembuk an atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; g. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; h. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; i. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.” 28 (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau dak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimenger .” 18 terlarang, maka “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini”29 Namun demikian, klausula terlarang adalah salah satu klausula yang dikenal dalam norma perlindungan konsumen. Mengingat sebuah UU bersifat membatasi, maka karakteris k klausula terlarang juga terbatas. Studi-studi hukum perlindungan konsumen mengenalkan dan menambahkan klausula lain, yaitu klausula eksonerasi, yang dipandang lebih luas dan mampu melindungi konsumen dari klausul-klausul baku yang dak melindungi konsumen. Menurut Shidarta, klausula eksenorasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semes nya dibebankan pada para pihak; produsen/penyalur produk (penjual).30 Rijken, seper diku p Miru dan Yudo, mendefinisikan klausula eksonerasi sebagai: “Klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar gan rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena inkar janji atau perbuatan melanggar hukum.”31 Indikator klausula eksonerasi adalah klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jikalau dibandingkan dengan pelaku usaha. Unsur fundamental klausula eksonerasi semacam ini32 belum atau dak terakomodir dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Perha kan Tabel 1 di bawah. 29 Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999. 30 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen,20. 31 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudi, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 114. 32 “Klausula yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.” Ahmadi Miru dan Sutarman Yudi, Hukum Perlindungan Konsumen, 114. 19 Tabel 1 Ciri Utama Klausula Terlarang dan Klausula Eksonerasi No Klausula Terlarang Klausula Eksonerasi Contoh 1 Pengalihan Tanggung Jawab - Kekurangan harga jual barang jaminan yang dilakukan oleh pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen 2 Mengatur Beban Pembuk an - Jika terjadi perbedaan, maka perhitungan kami dianggap benar - Kelebihan dari harga jual barang jaminan yang dilakukan oleh pelaku usaha akan disampaikan kepada konsumen 3 Pengaburan bentuk/isi 4 - 5 - 6 7 - - Pembatasan Tanggung Film yang hilang/ rusak Jawab digan sebesar 1 rol film Penghilangan Tanggung Jawab Hilang/Kerusakan barang di luar tanggung jawab kami Merugikan Konsumen Setelah barang yang dibiayai konsumen terpasang, barang tersebut menjadi hak dan di bawah wewenang kami Melemahkan Posisi Konsumen Konsumen berjanji menerima segala kondisi pelayanan sesuai kemampuan pelaku usaha Keterangan: 1. Dalam pengalihan tanggung jawab semes nya pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap kekurangan nlai barang, sebab pelaku usaha yang melakukan, misalnya, penaksiran dan pelelangan barang, bukan konsumen. 2. Pengaburan bentuk antara lain ditulis dengan huruf kecil, 20 warna yang sama dengan tulisan lain, dan biasanya diletakkan pada posisi yang sulit dibaca. 3. Pengaburan isi antara lain ditulis tanpa menentukan waktu dan cara. Adalah menarik, klausula terlarang dan klausula eksonerasi juga merupakan masalah dalam usaha-usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Peneli an Rahmat, “Analisa Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Implementasi Kontrak Bisnis (Suatu Kajian Perspek f Hukum Perlindungan Konsumen),” dapat dijadikan contoh.33 Rahmat menganalisis klausula baku yang dibuat oleh beberapa ins tusi kepemerintahan yang bergerak di sektor ekonomi, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Perseroan Terbatas Telekomunikasi (PT Telkom), dan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Dengan menggunakan perspek f hukum perlindungan konsumen, Rahmat mengembangkan pertanyaannya tentang implikasi hukum dari klausula baku yang dibuat oleh beberapa perusahaan lembaga pemerintah tersebut. Tesis ini menggunakan pendekatan norma f, berpijak pada aspek norma (aturan tertulis), dan berfokus pada kajian sis ma ka hukum. Jenis peneli annya adalah peneli an kepustakaan. Hasilnya ialah bahwa beberapa klausul baku dalam kontrak yang dibuat oleh ins tusi-ins tusi pemerintah tersebut berindikasi klausula terlarang, dan termasuk juga klausula eksenorasi (klausula berat sebelah). Rahmawa meneli klausula baku dalam kontrak pemasangan saluran air PDAM Kota Pon anak.34 Sebagaimana Rahmat, Rahmawa menggunakan perspek f UU Perlindungan Konsumen, dan menambahkan spesifikasi perspektual. Rumusan pertanyaan peneli an Rahmawa , oleh karenanya, lebih khusus. “Bagaimanakah kontrak baku yang dibuat oleh PDAM 33 Rahmat, “Analisa Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Implementasi Kontrak Bisnis (Suatu Kajian Perspek f Hukum Perlindungan Konsumen)”, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Pon anak 2006. 34 Rahmawa , “Klausula Baku Dalam Kontrak Pemasangan Saluran Air PDAM Kota Pon anak (Tinjauan dari UU Perlindungan Konsumen ),” DIPA-PNBP Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pon anak 2013. 21 Kota Pon anak di njau dari asas keseimbangan dan Hukum Perlindungan Konsumen?” Peneli an yang menggunakan metode pendekatan norma f dengan berpijak pada aspek norma hukum ini menyimpulkan, bahwa antara PDAM Kota Pon anak dan pelanggan terjalin kontrak yang dak seimbang. Menarik diingat, peneli an Rahmawa dilakukan setelah pemberlakuan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencapai usia 14 (empatbelas) tahun. Klausula terlarang dan klausula eksonerasi ternyata muncul dalam kontrak-kontrak baku rumusan perusahan pemerintah. Pemerintah semes nya telah mengetahui dan menjadi pelopor rumusan klausula baku yang bebas dari klausula terlarang dan tentunya bebas dari klausula eskonerasi. Kepeloporan menjadi krusial bagi usaha-usaha masyarakat, baik usaha kecil atau mikro, menengah, maupun atas. Sayangnya, klausula terlarang dan klausula eksonerasi sudah menjalar ke dalam usaha kecil milik masyarakat seper dibuk kan oleh seorang mahasiswa yang meneli kontrak baku yang dibuat dan digunakan oleh Luxor Laundry & Dry Clean, yang beralamat di Kompleks Meran Indah Pon anak.35 Hasil peneli an Mursalin menyatakan Luxor Laundry telah melanggar aspek-aspek perlindungan konsumen, karena ditemukan ke dakseimbangan (hak dan kewajiban) kontrak, dan diberlakukannya klausula terlarang dan klausula eksonerasi. Dia bahkan menyatakan kontrak baku Luxor Laundry melanggar hukum Islam. Jadi beberapa upaya pembuk an ilmiah tentang klausula baku yang berhasil dilacak bertemu pada kesimpulan norma fposi vis s yang seragam, bahwa klausula baku sektor jasa telah melanggar asas keseimbangan, menggunakan klausula terlarang dan klausula eksonerasi. Konsumen belum terlindungi. Buk buk ilmiah itu akan dilanjutkan dengan upaya menemukan faktor atau penyebab dilema “akut” klausula baku sektor jasa, baik faktor internal, yang bisa diselesaikan oleh pelaku usaha, maupun faktor eksternal, yang berada di luar kendali pelaku 35 Mursalin, “Asas Perlindungan Konsumen Pada Kontrak Baku Dalam Tinjauan Hukum Islam (Realitas Kontrak Baku Dari Luxor Laundry Pon anak)”, Skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pon anak, 2012. 22 usaha. Klausula baku Laundry Q akan dijadikan contoh.36 Dengan menggunakan metode norma f-kri s,37 dilema akut klausula baku diharapkan menemukan jalan keluar. KLAUSULA BAKU LAUNDRY Q Laundry Q terletak di Jalan Putri Candramidi Gg. Sukarame No. 26 A Pon anak Sejak didirikan pada tahun 2011, Laundry Q menawarkan jasa kepada masyarakat Kota Pon anak khususnya dan luar Kota Pon anak umumnya. Laundry Q bukan saja melengkapi usahanya dengan fasilitas dan instrumen bisnis ke-laundry-an, melainkan pula dengan syarat legal-formal. Demikianlah Laundry memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Izin Gangguan, dan Tanda Da ar Perusahaan (Perusahaan Perorangan/PO). Semua dokumen legal-formal ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pon anak. Kelengkapan dokumen lega-formal merupakan daya tarik khas Laundry Q yang dimiliki oleh Faiz Amien Jaya, seorang konsultan usaha laundry di Kota Pon anak. Dari kelengkapan legal-formal dan ketokohan pemiliknya ini bisa muncul dugaan, bahwa Laundry Q berpotensi dijadikan sampel pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1999. Laundry Q telah menyediakan terlebih dahulu format, isi dan rumusan kontrak penyucian barang yang galibnya berupa pakaian, entah pakaian luar (misalnya, kemeja), pakaian dalam 36 Diperlukan waktu 6 (enam) bulan, Juni-Desember 2014, untuk meneli klausula baku Laundry Q. 37 Metode norma f-kri s berar suatu prosedur peneli an ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip logis ilmu hukum secara kri s. Prinsip-prinsip logis yang dimaksud pertama-tama merujuk pada paradigma posi vis s dalam ilmu hukum. Ar nya, mencerma apa yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999. Karakteris k paradigma posi vis s dalam studi hukum memang mengutamakan telaah tekstual. Prinsip berikutnya ialah melakukan analisis kri s terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Prinsip kri s di sini dipahami secara terbatas, yaitu menemukan keterbatasan dan/atau “kelemahan” suatu peraturan perundangundangan jikalau dihadapkan pada objek tertentu, klausula baku Laundry Q, yang mes nya telah diatur oleh peraturan itu sendiri. Jadi prinsip kri s ini dak dapat dikacaukan dengan apa yang disebut cri cal legal studies (CLS), atau studi kri s hukum, yang bermaksud membongkar berbagai macam kepen ngan (interest) dalam peraturan perundang-undangan. 23 (misalnya, kaos dalam), dan pakaian ibadah (misalnya, mukenah). Dalam “Nota/Bon Laundry Q” disebutkan berbagai jenis barang lain yang dapat dimintakan jasa penyuciannya kepada Laundry Q. Nota tersebut juga menyediakan kolom jumlah lembar dan ukuran berat barang. Ada ga kategori biaya pelayanan yang ditetapkan Laundry Q, yaitu biaya standar, biaya ekspres dan biaya kilat. Calon konsumen yang berminat menggunakan jasa Laundry Q dapat membawa barang, misalnya beberapa lembar pakaian pribadi miliknya, yang hendak dimintakan jasanya kepada Laundry Q, dan membubuhkan tanda tangannya pada format kontrak yang telah disediakan. Tanda tangan konsumen merupakan buk persetujuannya terhadap semua hal yang telah dirumuskan oleh Laundry Q. Kontrak baku yang ditandatangani oleh konsumen menjadi acuan kedua pihak, sekalipun konsumen dak terlibat dalam merumuskannya. Dalam Nota/Bon Laundry Q tercantum klausula kontraktual sebagai berikut: “PERHATIAN : 1. Pengambilan harus membawa nota/bon. 2. Barang hilang/rusak digan 5x harga laundry. 3. Barang hilang/rusak karena dak diambil lebih dari 30 hari, dak ditanggung atau akan disumbangkan. 4. Kerusakan/ luntur/mengkerut karena sifat bahan itu sendiri diluar tanggungjawab kami. 5. Hak claim berlaku 24 jam setelah barng diambil. 6. Aturan jaminan diatas dak dapat diubah dan konsumen dianggap setuju dengan syaratsyarat diatas.” FAKTOR KLAUSULA BAKU LAUNDRY Q Ada 4 (empat) faktor yang mendeterminasi Laundry Q merumuskan klausula baku usaha jasanya. Pertama adalah faktor kepen ngan bisnis. Bagi Laundry Q, klausula baku merupakan modernisasi bisnis jasa. Dilihat dari perkembangan bisnis jasa, klausula baku adalah bentuk kontraktual yang lebih maju dan relevan dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Jasa penyucian pakaian kini berubah ke arah profesional, kontraktual, dan berkarakteris k bisnis. Laundry Q bukan menawarkan jasa buruh atau pembantu penyuci pakaian, melainkan Jasa Layanan Binatu Profesional seper tercantum dalam Nota/Bon Laundry Q. 24 Oleh karena itu, tujuan utama Laundry Q adalah bisnis. Memang benar, dak ada larangan hukum untuk memburu keuntungan bisnis. Namun mengambil keuntungan dak boleh dimanipulasi oleh mo f pelaku usaha saja; keuntungan maksimal dengan biaya seminimal mungkin.38 Relasi antara kepen ngan bisnis dan hukum merupakan problem klasik. Di satu sisi, diandaikan kepen ngan bisnis lebih dinamis, dan lebih cepat berubah, ke mbang kepas an atau ketaatan terhadap hukum. Di sisi lain, kepen ngan bisnis dan kepas an hukum dak bisa dipisahkan. “Se ap langkah bisnis adalah langkah hukum,” demikian J. Van Kan dan J.H. Beekhuis seper diku p Hernoko.39 Langkah hukum juga berar langkah dalam pra, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak. Klausula baku yang dirumuskan terlebih dahulu oleh Laundry Q adalah perwujudan kontraktual yang padanya melekat dimensi bisnis dan hukum. Pada dimensi bisnis, klausula baku menunjang kepen ngan bisnis Laundry Q sebagai pengusaha, misalnya kepas an nominal jaminan. Bagi Laundry Q, kalkulasi bisnis seharusnya dipertahakan sedemikian rupa, bahkan dipertahankan dalam rumusan kontrak baku. Maka “...6. Aturan jaminan diatas dak dapat diubah dan konsumen dianggap setuju dengan syarat-syarat diatas” (lihat Nota/Bon Laundry Q nomor 6). Klausula baku memang berupaya menjelaskan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Menurut pengalaman Laundry Q, selama ini mayoritas konsumen bisa memahami atau memaklumi kontrak dan klausula baku penyucian itu. Memang pernah ada komplain konsumen yang merasa hak-haknya diabaikan, namun bukan komplain fundamental terhadap kepen ngan diri (self-interest) Laundry Q yang diwujudkan dalam kontrak baku yang diyakini sudah memberikan klausul-klausul “terbaik” bagi konsumen. Sekalipun begitu, karena dirumuskan secara sepihak, klausula kontrak baku Laundry Q sangat sulit menghindari subjek visme yang melampaui kepen ngan konsumen. Subjek visme kontrak baku seringkali paralel dengan kerugian 38 Demikian sebagaimana tertulis dalam cover buku Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, tanpa halaman. 39 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 61. 25 pihak lain. Dalam Nota/Bon Laundry Q disebutkan, bahwa “...2. Barang hilang/rusak digan 5x harga laundry”, bukan berdasarkan harga ril atau harga yang adil menurut konsumen dan Laundry Q. Penetapan jumlah itu dimaksudkan untuk melindungi kepen ngan konsumen dan Laundry Q sendiri. Jika dak dipatok, maka sengketa susah ditolak. Klausul nomor 2 itu tampak sejalan dengan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 8 Tahun 1999: “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepaka dan/atau yang diperjanjikan.” Kenda demikian, jikalau harga ril barang lebih besar ke mbang harga penggan an barang hilang atau rusak, maka konsumen tetap dirugikan. Sebaliknya, jikalau harga ril barang hilang atau rusak ternyata lebih rendah ke mbang “...digan 5x harga laundry”, maka Laundry Q akan menderita kerugian. Subjek visme harga dalam kontrak baku rupanya berpotensi merugikan dua pihak sekaligus. Faktor kedua adalah efisiensi kontrak. Bagi Laundry Q, klausula baku adalah wujud kontraktual yang efisien untuk mengungkapkan keinginan, penawaran jasa, dan persetujuan konsumen. Efisiensi kontrak ala Laundry Q sejalan dengan kompe si pasar yang dihadapinya. Konsumen sebenarnya memburu ga hal, yaitu kecepatan, bagus, dan murah. Namun ke ga hal ini dak bisa diperoleh oleh konsumen, dan dak bisa disiapkan oleh Laundry Q. Oleh karena itu, Laundry Q memberikan preferensi kepada konsumen untuk memilih satu atau dua skala prioritas dari yang dapat diperoleh dan disediakan olehnya. Laundry Q mengis lahkan ke ganya sebagai triangle bisnis. Maka seke ka kontrak baku disetujui, seke ka itu pula proses bisnis selesai. Sastrawidjaja benar, bahwa alasan semula kontrak baku memang alasan efesiensi dan prak s.40 Ciri khas kontrak semacam itu, menurut Wulansari, ada dua. Pertama, selalu berupa kontrak tertulis yang substansinya dipersiapkan terlebih dahulu dan, kedua, disusun dan dipersiapkan oleh salah satu pihak kemudian diajukan kepada pihak lain untuk diterima secara utuh.41 Beberapa studi lain menyebutkan aspek40 Man S Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, 176. 41 Putu Ayu Wulansari, “Teori Kontrak Emil Durkheim Dikaitkan dengan Praktek Kontrak Baku atau Kontrak Standar (Contrac of Adhesion)” dalam 26 aspek posi f klausula baku, antara lain memudahkan proses dan mekanisme bisnis yang semakin kompe f. Namun jikalau diuji dengan teori let the buyer berware, efisiensi kontrak ala Laundry Q memiliki risiko atau konsekuensi norma f. Salah satu sebabnya ialah konsumen dapat meminta tanggung jawab pelaku usaha tentang kualitas informasi tentang jasa ke-laundryan yang disodorkan. Kualitas informasi mendeterminasi pilihan konsumen. Informasi dan pilihan merupakan dua jenis hak dari 4 (empat) hak dasar konsumen seper dida arkan oleh J.F. Kennedy.42 Hak-hak dasar konsumen memang sulit diefisiensikan dalam pembakuan klausula secara sepihak. Faktor ke ga ialah polarisasi kontrak baku. Laundry Q, pelaku usaha itu, memasuki pasar ke-laundry-an yang sudah terlebih dahulu tercipta dan menciptakan hukum-hukumnya sendiri, seper harga, iklan, dan lain sebagainya. Pasar kompe f itu juga membentuk pola pembuatan kontrak. Menurut Laundry Q, usaha laundry umumnya mengacu dan menggunakan kontrak yang kurang-lebih sama. Ada banyak contoh klausula baku yang tersebar dan diketahui oleh Laundry Q sebelum secara de facto menjalankan usahanya. Laundry Q semacam melakukan perbandingan klausula baku. Beberapa klausul Laundry Q menyerupai klausula Luxor Laundry & Dry Clean yang menurut hasil peneli an Mursalin tergolong klausula terlarang dan klausula eksonerasi. Perha kan klausula sebagai berikut: “PERHATIAN: 1. Pengambilan harus disertai dengan Bon dibayar tunai, 2. Bon ini berlaku selama 40 hari dan Barang yang dak diambil melebihi batas waktu tersebut dak menjadi tanggung jawab kami, 3. Tanggung jawab kami atas kerusakan/kehilangan Mak 10 kali pembiayaan pembersihan & barang yang telah digan menjadi milik kami, 4. Kalim (sich!) berlaku 24 jam setelah pengambilan barang, 5. Kerusakan yang terjadi selama proses Jimly Asshiddiqie dkk (Ed), Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2003), 49. 42 Menurut Kennedy ada 4 (empat) hak dasar konsumen: (1) hak memperoleh keamanan (the right to safety); (2) hak memilih (the right to choose); (3) hak mendapat informasi (the right to be informed); dan (4) hak untuk didengar (the right tobe heard). Lihat Rahmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika (Jakarta: Jambatan, 2000), 205. 27 pembersihan yang diakibatkan oleh sifat barang seper luntur, mengkerut/melar atau memudarnya sebagian warna, dak menjadi tanggung jawab kami.”43 Klausul nomor 1 dan 5 Luxor Laundry di atas, misalnya, sangat sulit dibedakan dengan klausul nomor 1 dan 4 dalam Nota/Bon Laundry Q. Tidak ada maksud mengomparasi klausula. Hal yang hendak ditekankan ialah Laundry Q belum merumuskan klausul-klausul baku yang fundamental berbeda dari klausulklausul baku usaha laundry lain, se daknya usaha laundry yang pernah menjadi objek peneli an ilmiah. Klasula baku Laundry Q, dengan demikian, merepresentasikan konvensi kontrak, yang rela f seragam, di sektor jasa laundry khususnya. Kenda begitu, Laundry Q masih sanggup menambahkan klausul khas, bahwa “...3. Barang hilang/rusak karena dak diambil lebih dari 30 hari, dak ditanggung atau akan disumbangkan.” Menurut Laundry Q, kalimat “... akan disumbangkan” merupakan hasil kreasi internal, dak diadopsi dari tempat lain, dan bertujuan mensubs tusi amal sosial konsumen. Namun, secara keseluruhan, klausula baku Laundry Q adalah klausula adap f di lingkungannya. Faktor keempat ialah rendahnya wawasan tentang UU Nomor 8 Tahun 1999. Rendahnya pengetahuan tentang UU tersebut menyebabkan klausula baku Laundry Q lebih banyak mengatur hak ke mbang kewajiban pelaku usaha. Adalah benar, klausula baku qua klausula baku dak dilarang. Pelaku usaha boleh merumuskan klausula baku sepanjang dak melawan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.44 Namun karena hak pelaku usaha mendominasi, maka tanggung jawabnya mencuat secara eksklusif. Seorang konsumen memang berhak mengajukan klaim, namun klaim harus sejalan dengan tanggung 43 Lihat Mursalin, “Asas Perlindungan Konsumen”, halaman lampiran. 44 Dalam penger an Widjaja dan Yani, UU Nomor 8 Tahun 1999 dak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas se ap dokumen dan/atau se ap perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut dak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (1), serta dak berbentuk sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2). Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 57. 28 jawab eksklusif Laundry Q, karena “...5. hak claim berlaku 24 jam setelah diambil.” Klausul tentang hak klaim dalam Nota/ Bon Laundry Q berar pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Kalau eksklusivisme mengerucut pada pembatasan tanggung jawab, maka karakteris k imuna f pelaku usaha biasanya mengerucut pada penghilangan tanggung jawab dan pengalihan tanggung jawab. Contoh karakteris k imuna f adalah klausul nomor 4 Nota/Bon Laundry Q (“...4. Kerusakan/luntur/ mengkerut karena sifat bahan itu sendiri diluar tanggungjawab kami.”). Jadi kerusakan atau luntur atau mengkerut disebabkan oleh sebab tunggal, yaitu bahan atau barang itu sendiri, bukan pada jasa profesional Laundry Q. Adalah menarik, Laundry Q secara lisan menyatakan tanggung jawab atas kerusakan, luntur atau mengkerut seyogyanya dikembalikan kepada pembuat barang, yaitu pihak lain, atau produsen barang. Katakanlah pabrik pembuat pakaian. Pernyataan lisan semacam ini, menurut Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999, merupakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Untunglah, pengalihan tanggung jawab ini diungkap Laundry Q secara lisan, bukan tulisan. ASAS DAN PENYIMPANGAN KLAUSULA BAKU Dalam menjalankan usahanya, Laundry Q mengandaikan dirinya sudah menerapkan “asas kebebasan berkontrak”. Sebabnya ialah dak ada praktek pemaksaan bagi calon konsumen untuk menyetujui kontrak dan klausula baku Laundry Q. Calon konsumen bebas berkehendak sebelum mengambil keputusan. Jadi ada kebebasan merumuskan isi kontrak, ada pula pula kebebasan melayani dan menentukan konsumen. Kebebasan pertama dipahami sebagai otonomi pelaku usaha, sedangkan kebebasan kedua dimenger sebagai kualifikasi yang diterapkan pelaku usaha kepada konsumen. Karena otonomi dan kualifikasi, Laundry Q merasa dak perlu melibatkan peran konsumen. Kebebasan berkontrak yang dipahami dan dijalankan dak bertentangan dengan hukum. Kebebasan berkontrak perspek f Laundry Q menyeerupai asumsi let the buyer beware, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen telah tercipta kedudukan seimbang. Oleh karena 29 itu, kelemahan teori let the buyer beware adalah kelemahan kebebasan berkontrak perspek f Laundry Q. Bagi konsumen tertentu, klausula baku yang dirumuskan Laundry Q tampak sulit diakses, dibaca dan dimenger . Dalam struktur Nota/Bon Laundry Q, klausula baku ditulis dalam format atau bentuk tulisan dengan ukuran terkecil jikalau dibandingkan dengan tulisan lainnya. Klausula baku tersebut juga diletakkan di posisi paling bawah. Konsumen tertentu dapat mengalami kesulitan untuk memahami apa maksud dari salah satu klausul Laundry Q. Kepada siapa atau kelompok sosial mana barang yang hilang atau rusak atau mengkerut, dan dak diambil oleh konsumen (lihat klausula baku Laundry Q nomor 3), akan diserahkan? Apakah barang tersebut bisa disumbangkan kepada Laundry Q sendiri? Da ar pertanyaan dapat diperpanjang. In nya ialah pengungkapan klausul baku barulah jelas jikalau konsumen bertanya langsung kepada Laundry Q. Dalam perspek f UU Nomor 8 Tahun 1999, klausula baku yang memenuhi unsurunsur Pasal 18 ayat (2): “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau dak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimenger ” merupakan klausula terlarang. Selain itu, dalam klausul “...akan disumbangkan”, konsumen memiliki hak, antara lain hak untuk mengetahui kepada siapa barang tersebut diserahkan. Jadi Laundry Q dan konsumen perlu mencapai kesepakatan-kesepakatan baru sebagai adendum kesepakatan sebelumnya. Asumsi lain Laundry Q adalah asumsi kontraktual. Laundry Q memang mendasarkan klausula baku pada kontrak dan sebatas kontrak. Kenda tetap memperha kan kepen ngan kosumen namun, sebagaimana teori the privity of contract, landasan itu memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kontrak dan klausula baku Laundry Q dibuat berdasarkan kemauan pelaku usaha. Kedua, Laundry Q berpeluang menghilangkan kewajiban yang seharusnya dibebankan kepadanya. Ke ga, Laundry Q bisa saja hanya merumuskan kesalahan prinsipil, sedangkan kesalahan fatal menurut konsumen dianggap kesalahan kecil. Perspek f Laundry Q tentang kebebasan dan kontrak belum sepenuhnya dibangun berdasarkan asas keseimbangan 30 berkontrak sebagaimana diperkenalkan oleh UU Nomor 8 Tahun 1999. Beberapa klausul baku seper dicontohkan sebelumnya dapat dijadikan indikator tentang ke dakseimbangan kedudukan konsumen dan Laundry Q. Padahal, menurut Nasu on, pelaku usaha dan konsumen bagaikan sekeping mata uang dengan dua sisi berbeda.45 Ada banyak sisi yang menciptakan ke dakseimbangan itu, seper sisi sosial, ekonomi, maupun poli k, dan membawa kecenderungan ekploitasi antara pihak yang kuat (pelaku usaha) kepada pihak yang lemah (konsumen).46 Posisi yang lemah bagi konsumen bisa disebabkan oleh faktor kebijakan, misalnya melalui perizinan is mewa yang didapat oleh pelaku usaha tertentu (pemerintah atau swasta), sehingga kebijakan atau perizinan itu sebetulnya mereduksi, atau bahkan “menelantarkan”, norma perlindungan konsumen. Keseimbangan atau kesetaraan posisi pelaku usaha dan konsumen merupakan unsur terpen ng dalam asas kebebasan berkontrak, dan merupakan semangat dasar atau asas yang dipegang oleh UU Nomor 8 Tahun 1999. Menurut Penjelasan Atas UU Nomor 8 Tahun 1999, maksud dari larangan pada Bab V Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku, adalah “... untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.” Kesetaraan atau keseimbangan kedua pihak juga bisa dipahami sebagai per mbangan filosofis UU Nomor 8 Tahun 1999. Salah satu bu r konsideran UU ini, huruf f, menyatakan bahwa diberlakukannya UU ini bertujuan untuk: “... mewujudkan keseimbangan perlindungan kepen ngan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.” Berdasarkan konsideran ini, ada 3 ( ga) kepen ngan yang harus diseimbangkan, yaitu kepen ngan konsume,. pelaku usaha, dan kepen ngan umum atau kepen ngan bangsa dan negara. Kepen ngan bangsa dan negara barangkali terkesan abstrak, atau penafsiran hukum yang terlalu ekstensif (diperluas). Penger an kepen ngan bangsa 45 Az. Nasu on, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 21. 46 Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bak , 1996), 45. 31 dan negara yang lebih konkrit ialah kepen ngan pemerintah sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.47 Kontrak baku Laundry Q lebih menjunjung nggi kepen ngan pelaku usaha. Kepen ngan pihak kedua, yaitu konsumen, berada di peringkat kedua dan oleh karenanya dak berimbang. Hak-hak konsumen yang semes nya melekat pada prestasi atau tanggung jawab Laundry Q kebanyakan dibatasi atau dihilangkan. Adapun kepen ngan pemerintah luput dari perha an. Kepen ngan pemerintah dak tampak baik secara tulisan (Nota/Bon Laundry Q) maupun lisan (wawancara). Kalau kontrak baku Laundry Q belum berlandaskan pada asas keseimbangan, maka kontrak tersebut juga belum menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen secara adil seper dimaksudkan oleh asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang di dalam beberapa hal justeru menimbulkan ke dakadilan. Laundry Q memang dak memaksa konsumen, dan menjalankan usaha ke-laundry-an dengan i kad baik, khususnya i kad baik yang nisbi seper dipahami oleh Salim, H.S. Namun kebebasan dan i kad baik yang ditawarkan kepada konsumen itu hanya dapat dibenarkan di serambi depan kontrak atau pra kontrak. Ke dakadilan muncul pada tahap pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Sebabnya ialah keadilan telah ditentukan oleh Laundry Q secara sepihak dan sudah dicantumkan dalam klausula bakunya, sementara “... konsumen dianggap setuju dengan syarat-syarat diatas” (Klausul Nomor 6 Nota/Bon Laundry Q). Keadilan sepihak klausula baku sebetulnya bukan disebabkan oleh kese aan Laundry Q terhadap asas kebebasan berkontrak. Sebab makna oten k asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan antar individu, antar pihak, yang melakukan kontrak secara berimbang dan berkeadilan. Sebuah kontrak mengandaikan dua individu atau dua pihak memiliki kebebasan 47 “Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepen ngan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam ar materil ataupun spiritual” (Penjelasan Atas UU Nomor 8 Tahun 1999, pasal 2). 32 yang sama, berimbang, dan adil. Kalau sebuah kontrak hanya ditentukan oleh kebebasan seseorang atau sepihak, maka kontrak tersebut lebih tepat disebut berpijak pada asas kebablasan berkontrak. Jika kontrak baku Laundry Q belum berpijak pada asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan, maka konstruksi hukum kontrak baku Laundry Q sebenarnya berpijak pada asas-asas lain. Asas-asas hukum kontrak, menurut Hernoko, pada dasarnya dak terpisah satu dengan lainnya, namun dalam berbagai hal saling mengisi dan melengkapi.48 Demikian pula, bahwa dominasi asas-asas tertentu dalam suatu kontrak sulit dihindari. Sebuah kontrak, oleh karenanya, terbentuk dari kombinasi dan dominasi beberapa asas. Dalam kontrak baku Laundry Q, ada 3 ( ga) asas kontrak yang berkombinasi dan mendominasi. Pertama, asas i kad baik, se daknya i kad baik yang nisbi. Kedua, asas konsensualisme. Seper dikemukakan, karakter universal dari asas konsensualisme ialah penekanannya terhadap unsur kesepakatan, yang dibentuk oleh penawaran dan penerimaan, sekali pun kedua pihak mengabaikan unsurunsur formalitas kontrak. Penawaran dan penerimaan jasa kelaundry-an jelas merupakan prinsip Laundry Q. Penawaran dan penerimaan itu pula yang menjadi pijakan konsumen melakukan kesepakatan kontrak. Ke ga, asas daya mengikat kontrak (pacta sunt servanda). Menurut asas ini, kontrak baku yang dibuat oleh Laundry Q dan konsumen secara sah berlaku sebagai undangundang bagi keduanya. Asas pacta sunt servanda dalam kontrak baku Laundry Q dak bisa dilihat berdiri sendiri, atau berkekuatan impera f tersendiri, melainkan berkombinasi dengan asas-asas lain. Ti k kelemahan asas pacta sunt servanda, jikalau dilihat berdiri sendiri atau berkekuatan impera f tersendiri, terletak pada pengujian atau pembuk an sah/ daknya klausula baku yang dirumuskan oleh Laundry Q menurut peraturan perundangundangan. Ti k kelemahan yang sama juga dialami asas-asas lain jikalau dilihat secara tersendiri. Asas-asas kontrak yang menjadi landasan Laundry Q jelas menentukan klausula baku yang dirumuskannya. Klausula baku dapat dijadikan indikator tentang pelanggaran atau perlindungan 48 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 89. 33 baik terhadap konsumen maupun pelaku usaha. Perbedaan persepsi yang menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sangat ditentukan oleh asas dan norma hukum yang dipegang para pihak. Oleh karena itu, UU Nomor 8 Tahun 1999 menyediakan bab khusus (Bab V) untuk mengatur ketentuanketentuan tentang klausula baku dan menyatakan “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini,”49 dan mengenalkan 5 (lima) asas perlindungan konsumen. Jika kelima asas tersebut digunakan untuk menilai (norma f) kontrak baku yang disepaka oleh Laundry Q dan konsumen, maka para pihak dapat melihat pada tahap apa dan bagaimana kesepakatan mereka merujuk kepada 5 (lima) asas tersebut. Tabel 2 Kontrak Baku Laundry Q Menurut Lima Asas UU Perlindungan Konsumen Asas-asas Perlindungan Konsumen No Kontrak Baku Laundry Q Manfaat Keadilan Keseimbangan (Plus Negara/ Pemerintah) Keamanan dan Keselamatan Kepas an Hukum (Plus Negara/ Pemerintah) 1 Pra Dua Pihak Sepihak - Dua Pihak - 2 Pembentukan Dua Pihak Sepihak - Sepihak - 3 Pelaksanaan Dua Pihak Sepihak - Sepihak - Keterangan: 1. Keseimbangan pada kolom di atas berar keseimbangan yang melibatkan kepen ngan negara/pemerintah, bukan keseimbangan sebagaimana dipahami salah satu pihak atau kedua pihak sesuai hak dan kewajiban. 2. Kepas an hukum pada kolom di atas berar kepas an hukum yang melibatkan negara/pemerintah, bukan kepas an hukum sebagaimana dipahami salah satu pihak atau kedua pihak sesuai perjanjian mereka. Tabel di atas menegaskan usaha jasa Laundry Q bermanfaat bagi pelaku usaha dan konsumen untuk semua tahapan. Menawarkan atau menggunakan jasa laundry jelas 49 Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999. 34 dak bertentangan atau dilarang oleh norma apapun. Keadilan kontraktual tampak ditentukan oleh satu pihak. Penyebab utamanya ialah kelemahan posisi konsumen. Pada tahap pra kontrak, konsumen dak memiliki alterna f lain, kecuali menyetujui kontrak baku Laundry Q, karena –meminjam kalimat Shidarta- “... di manapun ia pergi, ia akan disodorkan perjanjian baku dengan substansi yang hampir sama...”50 Konsumen akan menemukan klausula ke-laundry-an yang substansinya hampir sama, sekalipun ia pergi, misalnya, ke Luxor Laundry & Dry Clean yang terletak di Kompleks Meran Indah Pon anak. Kelemahan konsumen juga terjadi pada tahap pembentukan dan pelaksanaan kontrak Laundry Q, sebab konsumen dak memiliki peluang untuk mengajukan negosiasi atau perubahan klausula. Kelemahan posisi satu pihak mengakibatkan pihak lain menjadi penentu keadilan. Asas keamanan dan keselamatan hanya tampak pada tahapan pra kontrak seper dilihatkan pada Tabel 2. Adalah jelas bahwa sedari awal dan berlandaskan pada asas i kad baik, Laundry Q memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa ke-laundry-an. Dalam konteks perlindungan konsumen, ancaman terhadap keamanan dan keselamatan itu barulah muncul pada saat pembentukan dan pelaksanaan kontrak baku Laundry Q. Jaminan atas keamanan dan keselamatan yang semula ditawarkan oleh Laundry Q dan diterima konsumen terancam hilang atau berkurang atau dibatasi oleh klausula baku. Tabel 2 menunjukkan kepen ngan pemerintah luput dari kontrak baku Laundry Q. Rumusan klausula baku Laundry Q sama sekali dak mengindikasikan 2 (dua) asas yang diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 itu. Fakta demikian dapat dijelaskan melalui dua sebab yang saling terkait. Penyebab pertama ialah Laundry Q sendiri. Rendahnya wawasan Laundry Q tentang UU tersebut merupakan salah satu faktor luputnya asas keseimbangan dan kepas an hukum dalam klausula baku Laundry Q. Faktor internal lainnya sudah diperlihatkan dalam uraian sebelumnya. Penyebab kedua ialah pemerintah sendiri. Koreksi terhadap luputnya asas keseimbangan dan kepas an hukum dalam klausula baku 50 Shidarta, Hukum Perlindungan, 112. 35 Laundry Q adalah koreksi terhadap pemerintah. Pertama, sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 1999 kepada para pelaku usaha khususnya sangat rendah. Menurut pengakuan Laundry Q, UU tersebut hanya pernah didengar tanpa dipahami sebagaimana mes nya.51 Doktrin fiksi hukum, bahwa semua orang harus dan/ atau dianggap mengetahui peraturan yang sudah diberlakukan, dak relevan untuk dijadikan alasan atau penutup kelemahan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Padahal negara/ pemerintah menegaskan kepen ngannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Kedua, sistem deteksi klausula baku sangat rendah jikalau bukan belum pernah ada sejak UU Nomor 8 Tahun 1999 diberlakukan-. Terhadap para pelaku usaha, pemerintah hanya mau mengatur dan memberikan berbagai macam perizinan. Laundry Q, misalnya, sudah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Izin Gangguan, dan Tanda Da ar Perusahaan (Perusahaan Perorangan/PO). Pemerintah berhen pada legalitas-formal usaha, dan mengabaikan legalitasformal klausula baku suatu kegiatan usaha. Akibatnya, klausula baku yang dirumuskan oleh suatu kegiatan usaha bukan saja melangkahi asas-asas perlindungan konsumen, namun seringkali pula terjebak ke dalam perangkap klausula terlarang atau klausula eksonerasi. Hal yang sama dialami oleh Laundry Q seper sudah dikatakan dan akan dibicarakan lebih lanjut. Sistem deteksi klausula baku merupakan bagian terpen ng dalam rangka melindungi pelaku usaha. Pada gilirannya, sistem deteksi klausula baku merupakan bagian pen ng dalam rangka melindungi konsumen dan pemerintah. Namun sejak UU Nomor 8 Tahun 1999 diberlakukan belum ditemukan aturan tentang sistem tersebut. Ke ga, UU Nomor 8 Tahun 1999 terlalu membebankan ketentuan klausula baku kepada pelaku usaha. Semua ayat dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 berkutat pada kewajiban pelaku usaha. Sentralisme kewajiban pelaku usaha ini mengakibatkan pelaku usaha memikul beban yang demikian berat. Jika menggunakan asas keseimbangan, maka Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 dak memberikan ketentuan yang berimbang. 51 Hasil Wawancara dengan Laundry Q. 36 Demikianlah, misalnya, dak ada aturan tentang boleh/ daknya konsumen merumuskan klausula baku, atau boleh/ daknya pemerintah merumuskan klausula baku. Seandainya konsumen boleh merumuskan klausula baku, akibat atau sanksi hukum apa yang akan dikenakan jikalau klausula baku tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen. Asas keseimbangan perlu diimbangi dengan ketentuan yang sama berimbang untuk diberlakukan kepada subjek klausula baku, yaitu pelaku usaha dan konsumen khususnya. Dari koreksi-koreksi di atas, secara dak langsung terlihat bahwa ketentuan-ketentuan tentang klausula baku, yang selama ini diberlakukan, berpotensi melanggar atau dak melindungi kepen ngan pelaku usaha. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya komitmen pemerintah untuk mengawasi dan memas kan kepen ngan dirinya sendiri secara berimbang dalam klausula baku (yang tersebar luas). Beberapa peneli an berbasis perlindungan konsumen, seper peneli an Rahmat, Rahmawa dan Mursalin, sudah merekomendasikan urgensi pengawasan klausula baku. Pengawasan klausula baku bukan saja lemah menurut fakta keseharian, tetapi terbuk lemah menurut temuan ilmiah. Padahal UU Nomor 8 Tahun 1999 sudah mengatur soal pembinaan dan pengawasan (Pasal 29 dan 30), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) disertai kedudukan, fungsi dan tugasnya (Pasal 31, 32, 33 dan 34), struktur organisasi dan keanggotaannya (Pasal 35 hingga Pasal 43), bahkan mengatur soal Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Pasal 44). Kontrak baku Laundry Q belum pernah disentuh oleh pembinaan dan apalagi pengawasan. Oleh karena itu, adalah wajar jikalau kontrak baku Laundry Q dibangun berdasarkan asas-asas tertentu, atau kombinasi 3 (asas) seper diterangkan di atas, yang bersesuaian dengan konteks kepen ngan internalnya sendiri dan tuntutan pasar, namun bukan berdasarkan asas-asas kontrak yang dikedepankan oleh studi-studi terpercaya tentang perlindungan konsumen. Ada dua asas kontrak yang sangat direkomendasikan oleh para ahli untuk dijadikan pijakan dalam konteks melindungi konsumen, yaitu asas keseimbangan (minus pemerintah/negara) dan asas proporsionalitas. Kedua asas tersebut dapat dijadikan 37 ukuran untuk melihat sejauh mana kontrak baku Laundry Q merujuk pada asas-asas kontrak perlindungan konsumen. Seper halnya pada Tabel 2, pada 3 dan 4 Laundry Q dan konsumen akan melihat pada tahap apa dan bagaimana kesepakatan mereka merujuk kepada asas keseimbangan dan asas proporsionalitas. Tabel 3 Kontrak Baku Laundry Menurut Asas Keseimbangan (Minus Pemerintah/Negara) No Asas Keseimbangan Kontrak Baku Laundry Q Tujuan Hak Kewajiban Dua Pihak Dua Pihak Hasil Akhir 1 Pra 2 Pembentukan Sepihak Sepihak - 3 Pelaksanaan Sepihak Sepihak - Berdasarkan 3 hasil akhir dari hak dan kewajiban yang berimbang, seper dicita-citakan oleh asas keseimbangan, hanya terjadi pada tahap pra kontrak baku Laundry Q dan konsumen. Tabel 4 Kontrak Baku Laundry Menurut Asas Proporsionalitas No Kontrak Baku Laundry Q Proporsi Keadilan Hak Kewajiban Proses Berdasarkan 1 Pra Dua Pihak Dua Pihak Asas kebebasan 2 Pembentukan Sepihak Sepihak - 3 Pelaksanaan Sepihak Sepihak - Seper halnya asas keseimbangan, berdasakan 4 proporsi keadilan hak dan kewajiban yang semes nya diperoleh pelaku usaha dan konsumen berdasarkan asas kebebasan berkontrak, seper dicita-citakan oleh asas proporsionalitas, hanya dialami oleh Laundry Q dan kosumen pada tahap pra kontrak. Kontrak baku Laundry Q yang didominasi oleh ke mpangan, atau penyimpangan, kontraktual pada Tabel 3 dan Tabel 4 merupakan akibat dari kontekstualisasi UU Nomor 8 Tahun 1999 yang ternyata sulit dikontektualisasi oleh usaha masyarakat, seper halnya Laundry Q. Kelemahan UU Nomor 8 Tahun 1999 juga dikemukakan oleh para ahli. Ada yang berpendapat, kelemahan UU Nomor 8 Tahun 1999 disebabkan oleh adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan asas kebebasan 38 berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dimaknai sebagai payung kebebasan untuk memasukkan beberapa klausul yang mengarah pada klausula eksenorasi. Misinterpretasi tersebut juga mengarah pada pembuatan klausula terlarang. Untuk menangkis kelemahan ini, Brotosusilo mengajukan beberapa solusi sebagai berikut: 1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen. Jadi dak hanya membebani produsen dengan tanggungjawab tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur. 2. Aparat pelaksana hukum harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai tanggung jawab. 3. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya. 4. Merubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap ndak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.52 Kalau solusi nomor 3 dan 4 di atas meni kberatkan pada program sosialisasi perlindungan konsumen, maka solusi nomor 1 dan 2 adalah kri k berkepanjangan semenjak Brotosusilo menuliskan pandangannya tentang perlindungan konsumen hingga UU Nomor 8 Tahun 1999 diberlakukan. Kri k tersebut masih relevan hingga sekarang. Ketentuan tentang klausula baku, misalnya, terbuk berat sebelah atau memberatkan pelaku usaha secara sepihak. Sementara itu, aparatur UU ini belum ber ndak semes nya. Tak heran, sekali lagi, Laundry Q belum pernah menjamah pembinaan, apalagi pengawasan, dari aparatur berwenang. Padahal UU Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan mengemban misi perlindungan dan pengamanan atas kesejahteraan masyarakat dalam segala sektor kegiatan ekonomi.53 Misi yang mes nya juga menyentuh sektor jasa yang di dalamnya Laundry Q menjalankan usaha ke-laundry-an ini justeru dak melindungi dan mengamankan masyarakat, baik masyarakat itu pelaku usaha (Laundry Q) maupun konsumen. Selain pengaruhnya terhadap asas-asas kontrak baku 52 Agus Brotosusilo, “Hak-hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun XXII, 1992. 438. 53 Hwian Chris anto, “Perlindungan Konsumen atas Keamanan Perngguna Jasa Perparkiran Terkait Klausula baku: Studi Kasus Gan rugi atas Hilangnya Kendaraan di Area Perparkiran”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 30. No. 1 Tahun 2011, hlm. 60. 39 sangat minim, UU Nomor 8 Tahun 1999 juga berhadapan langsung dengan kenyataan, bahwa klausula baku Laundry Q melihatkan pertentangannya dengan ketentuan tentang perlindungan konsumen. Kontras terbuka antara klausula baku Laundry Q dan UU Nomor 8 Tahun 1999 akan diperlihatkan pada Tabel 6 di bawah. Sebelum itu, Tabel 5 lebih dahulu akan melihatkan klausula baku Nota/Bon Laundry Q yang terkategori klausula eksonerasi dan perbandingannya dengan klausula terlarang sebagaimana dimaksud UU Nomor 8 Tahun 1999. Tabel 5 Klausula Baku Laundry Q yang Terkategori Klausula Eksonerasi No Klausula Laundry Q Kategori Klausula UU Nomor 8 Tahun 1999 1 Pengambilan harus membawa nota/bon. - - 2 Barang hilang/rusak digan 5x harga laundry. Eksonerasi (Pembatasan Tanggung Jawab) Bandingkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a. 3 Barang hilang/rusak karena Eksonerasi dak diambil lebih dari 30 hari, (Penghilangan dak ditanggung atau akan Tanggung Jawab) disumbangkan. Bandingkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a. 4 Kerusakan/luntur/mengkerut karena sifat bahan itu sendiri diluar tanggungjawab kami. 5 Hak claim berlaku 24 jam setelah barang diambil. 6 Aturan jaminan diatas dak dapat diubah dan konsumen dianggap setuju dengan syaratsyarat diatas. Eksonerasi (Penghilangan Tanggung Jawab) Bandingkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Eksonerasi (Pembatasan Tanggung Jawab) Bandingkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Eksonerasi (Bersifat merugikan atau melemahkan posisi konsumen) - Keterangan: Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada se ap dokumen dan/ atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung 40 jawab pelaku usaha.” Tabel 5 melihatkan hampir semua klausula baku dalam Nota/Bon Laundry Q secara eksplisit terindikasi menggunakan klausula eksonerasi, namun belum secara eksplisit terkategori klausula terlarang. Adapun klausula baku Laundry Q yang secara eksplisit atau terbuka terindikasi klausula terlarang dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 Klausula Laundry Q yang Terindikasi Klausula Terlarang No Klausula Laundry Q 1 Barang hilang/ rusak karena dak diambil lebih dari 30 hari, dak ditanggung atau akan disumbangkan. 2 Letak dan bentuk klausula yang sulit dilihat Kategori Klausula UU Perlindungan Konsumen Terlarang Pasal 18 ayat (1) huruf f: “Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Terlarang Pasal 18 ayat (2): “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau dak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimenger .” Tabel 6 melihatkan ada 2 (dua) klausul baku dalam Nota/ Bon Laundry Q yang secara eksplisit terindikasi klausula terlarang. Jika dibandingkan dengan Tabel 5, maka klausula baku Laundry Q lebih banyak menggunakan klausula eksonerasi ke mbang klausula terlarang. Dari sisi perbandingan ini, UU Nomor 8 Tahun 1999 jelas belum “mampu” mewujudkan tujuannya. Padahal, UU ini merupakan salah satu payung hukum untuk mengefesiensikan pelayanan, dan melindungi para pihak dari ndakan diskrimina f yang sangat potensi di mbulkan oleh kontrak baku dan klausula baku, sedangkan kontrak baku dan klausula baku itu sendiri sangat dibutuhkan demi efesiensi, dan berguna untuk menjalankan prinsip non-diskrimina f dalam memberikan pelayanan, tanpa 41 kecuali pelayanan jasa. Klausula eksonerasi yang ternyata lebih mendominasi klausula baku Laundry Q jelas bersifat merugikan dan melemahkan posisi konsumen. PENUTUP Klausula baku Laundry Q, yang bergerak di sektor jasa, rupanya dilatarbelakangi oleh kepen ngan bisnis, efisiensi kontrak, dan mengiku pola yang rela f seragam, yang lebih dahulu berkembang di kalangan pelaku usaha ke-laundry-an. Laundry Q lebih cenderung mengiku ke mbang melakukan inovasi yang signifikan dan fundamental. Pola tersebut merupakan resultante dari kegiatan pasar yang dipandang semakin kompe f. Pembentukkan pola kontrak dan klausula baku diperkuat oleh lemahnya wawasan pelaku usaha tentang norma perlindungan konsumen, dan memuncaknya kepen ngankepen ngan bisnis pelaku usaha. Konsumen belum sepenuhnya terlindungi. Kontrak baku dan klausula baku sektor jasa pada akhirnya merupakan akumulasi dari beberapa faktor, sejak faktor bisnis hingga faktor non-bisnis. Kenyataan demikianlah yang melatarbelakangi kontrak baku dan klausula baku Laundry Q. Asas-asas kontrak perlindungan konsumen, baik yang diperkenalkan oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 maupun direkomendasikan oleh para ahli seper asas proporsionalitas dan asas keseimbangan, belum menjiwai kontrak baku dan klausula baku. Akibatnya, seper dialami Laundry Q, komposisi klausula baku tak lain adalah klausula eksonerasi dan klausula terlarang. Dilihat secara kuan tas, klausul-klausul eksonerasi lebih banyak ke mbang klausula terlarang. Hal ini berar , kerugian dan kelemahan posisi konsumen lebih besar ke mbang apa yang telah diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1999, baik melalui hak maupun kewajiban. Kombinasi 3 ( ga) asas yang menjadi pijakan kontraktual Laundry Q belum mampu menghindarkan kontrak baku dan klausula baku dari klausul-klausul terlarang dan eksonerasi. UU Nomor 8 Tahun 1999 belum membuk kan pengaruhnya terhadap kontrak baku dan klausula baku yang berkembang di sektor jasa laundry khususnya. Selain mengandung kelemahan-kelemahan internal, UU ini juga belum mendorong 42 terbentuknya pengawasan atau kontrol yang memadai, apalagi penegakkan hukum yang dirasakan memberikan efek jera dalam skala masif. Beberapa asas yang diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1999, terutama asas keseimbangan kontrak yang diwujudkan dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak (pelaku usaha dan konsumen), belum mendasari perumusan kontrak baku dan klausula baku di kalangan pelaku usaha. Demikian pula, Pasal 18 UU yang memuat ketentuan tentang klausula baku ini sepenuhnya berkutat pada kewajiban pelaku usaha. Akibatnya, klausula baku yang dilarangnya hanya menyentuh bagian kecil klausula baku yang dirumuskan oleh pelaku usaha. Mayoritas klausul baku Laundry Q adalah klausula eksonerasi, bukan klausula terlarang. Penanganan masalah klausula eksonerasi dan klausula terlarang, baik yang sudah terlanjur dibakukan maupun akan dibakukan, yang hingga saat ini terus mengancam kepen ngankepen ngan para pihak di sektor jasa ke-laundry-an khususnya, tentunya menuntut keterlibatan semua pihak. Langkah-langkah an sipa f dan preven f perlu dilakukan oleh beberapa lembaga negara. Ada 2 (dua) lembaga yang memiliki posisi strategis untuk secepatnya menentukan ndakan. Kedua pihak tersebut ialah lembaga ekseku f dan legisla f. Lembaga ekseku f perlu segera memberlakukan program ser fikasi klausula baku kegiatan usaha. Untuk memenuhi urgensi ini pada tahap awal, pemerintah dapat mengikutsertakan layanan ser fikasi klausula baku sebagai bagian dari syaratsyarat perizinan usaha. Ser fikasi bertujuan mendeteksi atau mencegah masuknya klausula terlarang dan klausula eksonerasi. Pada ngkat nasional, payung hukum ser fikasi bisa berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian terkait. Pada ngkat daerah/kota, urgensi program ser fikasi klausula baku bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Kota. Lembaga legisla f perlu segera mengagendakan revisi Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999. Pasal yang berkutat pada kewajiban pelaku usaha itu mes dirumuskan secara berimbang. Asas keseimbangan harus benar-benar menjiwai pasal tersebut, sehingga potensi pelanggaran terhadap klausula baku dak melulu dibebankan ke pundak pelaku usaha semata. Tentu saja 43 revisi bukan bermaksud mengalihkan beban kepada pihak-pihak lain, melainkan mengembalikan suatu aturan atau norma hukum kepada asas keseimbangan dan keadilan untuk semua pihak. Jika keadaan terlalu riskan, maka para pelaku usaha seyogyanya menggunakan hak kons tusionalnya untuk memohonkan pengujian materil Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 kepada Mahkamah Kons tusi (MK). Inisia f pengajuan perkara pengujian materil pasal tersebut dapat dimotori oleh Laundry Q dan pelaku usaha jasa ke-laundry-an lain, misalnya Luxor Laundry & Dry Clean. Bila memang dibutuhkan, maka Laundry Q dapat menjadi inisiator pembentukkan lembaga persatuan usaha jasa laundry yang di dalamnya para ahli atau konsultan hukum bisnis ikut dilibatkan. DAFTAR PUSTAKA Agus Brotosusilo, “Hak-hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun XXII, 1992. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporionalitas Dalam Kontrak Komersial (LaksBang Mediatama Yogyakarta bekerjasama dengan Kantor Advokat “Hufron & Hans Simaela Surabaya, 2008) Ahmadi Miru dan Sutarman Yudi, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali Press, 2007) Ar djo Alkostar, Negara Tanpa Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) Az. Nasu on, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Jus sia, 2009) Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993) 44 Hwian Chris anto, “Perlindungan Konsumen atas Keamanan Perngguna Jasa Perparkiran Terkait Klausula baku: Studi Kasus Gan rugi atas Hilangnya Kendaraan di Area Perparkiran”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 30. No. 1 Tahun 2011 Man S Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, (Bandung: Alumni, 2005) Munir Fuadi, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung, Citra Aditya Bak , 1999) Mursalin, “Asas Perlindungan Konsumen Pada Kontrak Baku Dalam Tinjauan Hukum Islam (Realitas Kontrak Baku Dari Luxor Laundry Pon anak)”, Skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pon anak, 2012. Putu Ayu Wulansari, “Teori Kontrak EmilDurkheim dikaitkan dengan Praktek Kontrak baku atau Kontrak Standar(Contrac Of Adhesion)” dalam Jimly Asshiddiqie dkk (Ed), Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2003) Rahmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika (Jakarta, Jambatan, 2000) Rahmat, “Analisa Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Implementasi Kontrak Bisnis (suatu Kajian Perspek f Hukum Perlindungan Konsumen)”, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Pon anak 2006. Rahmawa , “Klausula Baku Dalam Kontrak Pemasangan Saluran Air PDAM Kota Pon anak (Tinjauan dari UU Perlindungan Konsumen ),” DIPA – PNBP Fakultas Hukum Tahun Universitas Tanjungpura, Pon anak, 2013. Salim. H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia (Jakarta, Sinar Grafika, 2003) Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000) 45 Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bak , 1996) Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Ins tut Bankir Indonesia, 1993) Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) -------, Perlindungan Konsumen (Bandung: PT Citra Aditya Bak , 2009) 46 PROBLEMATIKA MUAMALAH DI DAERAH PERBATASAN: Analisis Terhadap Tindakan Hukum Masyarakat Islam di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia Oleh: Dr. H. Hamka Siregar, M. Ag Abstrak Daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk antar bangsa yang mempertemukan dua negara, Indonesia-Malaysia, seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang berkepen ngan. Banyak persoalan kompleks yang ditemukan di sekitar daerah perbatasan dan belum ditemukan penyelesaian solu f. Oleh karena itu, peneli an kualita f deskrip f ini dilakukan untuk mengetahui (1) apa-apa saja persoalan muamalah yang terjadi di daerah perbatasan, (2) penyebab terjadinya problema ka muamalah di daerah perbatasan, dan (3) bagaimana ndakan hukum masyarakat muslim perbatasan terkait problema ka yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Metode yang digunakan untuk mengambil data peneli an ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari peneli an yang dilakukan di 3 ( ga) daerah perbatasan (En kong, Jagoi Babang, dan Nanga Badau), hasil yang didapat adalah masih ditemukannya prak k-prak k jual-beli barang ilegal dan pembiaran yang dilakukan pihak-pihak berwajib mengenai persoalan tersebut. Selain itu, persoalan muamalah lainnya seper human traﬃciking, prak k munakahat, ibadah sholat, dan dualisme kependudukan masih belum bisa diselesaikan secara komprehensif. Karenanya, diperlukan sinergisitas peran 47 antara Negara – baik pusat maupun daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat untuk meminimalisir problema ka muamalah di daerah perbatasan. Kata kunci: Muamalah, Daerah Perbatasan, Hukum Islam PENDAHULUAN Wilayah perbatasan adalah “wajah” Negara Indonesia. Karena itu, wilayah-wilayah perbatasan seharusnya mendapatkan perha an yang lebih dari pemerintah. Sebab wilayah perbatasan merupakan cerminan ja diri bangsa sekaligus indikator visual yang sarat makna. Oleh karena itu, perbatasan dapat menghantarkan pesan mendalam tentang en tas sebuah bangsa yang bermartabat kepada pihak lain tetapi juga sebaliknya. Dengan demikian, idealnya memoles “wajah” perbatasan agar tampak indah dan anggun adalah menjadi kewajiban Negara yang tak boleh ditunda. Kehidupan masyarakat perbatasan yang jauh dari kata sejahtera adalah bagian dari persoalan hidup masyarakat di perbatasan. Padahal seyogyanya, masyarakat perbatasan lebih sejahtera sebab peran masyarakat perbatasan sangat lah besar guna menjaga kedaulatan Negara. Tetapi fakta menunujukkan berbeda. Alih-alih kesejetahteraan, masyarakat perbatasan dililit berbagai macam problem diniyah maupun problem sosial. Kalimantan Barat memiliki 5 daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kelima k pintu masuk Indonesia-Malaysia antara lain En kong di Kabupaten Sanggau, Sajingan di Kabupaten Sambas, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Senaning di Kabupaten Sintang, dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Perbatasan menjadi salah satu isu yang selama ini terus menjadi masalah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Meskipun daerah perbatasan menjadi garda terdepan hubungan regional antara Indonesia dengan negara tetangga, faktanya daerah perbatasan masih belum terorganisir dengan baik dan terabaikan. Contohnya, pengembangan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia. Padahal masyarakat berharap penuh pada pemerintah dengan 48 dibentuknya kementerian khusus yang menangani daerah perbatasan dan daerah ter nggal. Akan tetapi, implementasi pengembangan daerah perbatasan seper nya masih belum merata. Hasilnya, berbagai persoalan sosial keagamaan bermunculan. Problema ka yang muncul di lapangan bervariasi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, sengketa perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah darat maupun wilayah laut Indonesia, masalah kesejahteraan masyarakat yang bertempat nggal di wilayah perbatasan. Dari serentetan permasalah perbatasan Indonesia-Malaysia yang dipaparkan di atas, peneli merasa tertarik untuk meneli persoalan-persoalan muamalah seper perdagangan ilegal, masalah tenaga kerja Indonesia, jual beli valas, serta bagaimana ndakan hukum masyarakat muslim di daerah perbatasan tersebut. Hal ini menjadi urgen, karena paling dak peneli an ini dapat menjadi solusi terutama bagi masyarakat muslim di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Lokasi peneli an mencakup kondisi geografis dan demografis perbatasan, dalam peneli an ini akan dibahas 3 ( ga) daerah perbatasan saja yaitu Jagoi Babang, Nanga Badau, dan En kong mengingat permasalahan muamalah kompleks yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Pembatasan lokasi ini pen ng dikarenakan peneli an ini ada kaitannya dengan problema ka hukum Islam pada masyarakat perbatasan, yang tentu saja, meminjam is lah Gasthoul Bothoul hendaknya perlu dikaji masyarakat dan lingkungannya.1 Karena lingkungan inilah yang seringkali mempunyai pengaruh besar dalam membentuk kerangka pikir masyarakat dan kebiasaanya. Selain data-data lokasi peneli an, juga akan dideskripsikan problema ka hukum Islam masyarakat perbatasan yang peneli peroleh melalui wawancara dan observasi, untuk selanjutnya problema ka tersebut akan dianalisa dengan perspek f hukum Islam. 1 Gasthoul Bothoul, , 1998, Teori-teori Filsafat Ibn Khaldun, terj, Yudian W. Asmin (Jakarta: Ti an Ilahi Press) hlm. 39-43. 49 WILAYAH PERBATASAN PINTU MASUK ANTAR BANGSA 1. Kondisi Geografis dan Demografis Jagoi Babang Jagoi Babang adalah salah satu wilayah perbatasan antar Kalimantan Barat dengan Negara tetangga Malaysia. Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia, Jagoi Babang menjadi pintu masuk resmi lintas batas antar Negara. Tepatnya menjadi pintu perbatasan KalbarSerawak, Malaysia. Jika di lik secara seksama, di sebelah mur jagoi Babang berbatasan langsung dengan Kota Serawak, Malaysia. Sementara sebelah utara Kecamatan Jagoi Babang berbatasan dengan Lundu, Sarawak Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Seluas dan kecamatan Siding, dan sebelah mur berbatasan dengan Serikin, Sarawak Malaysia. Secara administra f pemerintahan kabupaten Bengkayang telah banyak memekarkan kecamatan dan desa. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memiliki 17 Kecamatan dan 122 desa defini f. Dari 17 Kecamatan tersebut yang termasuk wilayah Kecamatan perbatasan ada ga (3) yaitu ; Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding dan Kecamatan Seluas sebagai wilayah penyangga bagi kedua wilayah perbatasan.2 Dari 17 kecamatan yang ada, Kecamatan Jagoi Babang termasuk yang paling luas dan termasuk kecamatan dengan jarak dari kota kabupaten terjauh ke ga setelah Kecamatan Siding dan Kecamatan Sungai Raya. Saat ini Jagoi Babang terterdiri dari 6 desa yakni : Gersik, Semunying Jaya, Jagoi, Sekida, Kumba, dan Sinar Baru. Dari sejumlah desa ini, Sinar Baru merupakan desa terjauh dari Kantor Pemerintahan Kecamatan Jagoi Babang. Sedangkan desa terdekat adalah Desa Jagoi yang berada di pusat kecamatan3 Secara geografis letak Jagoi Babang berada pada garis lintang 1°15’16”LU-1°30’00”LU dan garis bujur pada 109°34’35”BT109°59’27”B. Jagoi Babang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bengkayang, yakni sebesar 655,00 km² atau sekitar 12,14% dari luas Bengkayang. Dari sejumlah desa yang ada di jagoi Babang, desa yang terbesar adalah Desa Sinar Baru yang 2 3 Lebih lanjut lihat Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2013 h p://www.wilayahperbatasan.com, di akses tanggal 1 November 2014 50 luasnya 250 km². Sedangkan desa yang terkecil yaitu Desa Jagoi yang luasnya 21,69 km².4 Penduduk Kecamatan Jagoi Babang pada tahun 2013 adalah sebanyak 8.836 jiwa, yang terdiri dari 4.876 jiwa laki-laki, dan 3.960 jiwa perempuan. 2. Kondisi Geografis dan Demografis Nanga Badau Secara administra f Kecamatan Badau5 merupakan salah satu dari 23 Kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu atau yang biasa dikenal dengan Bumi Uncak Kapuas. Kecamatan ini secara astronomis berada pada 00 50’30” - 10 01’00” lu dan 1110 47’30” - 1120 04’30” bt. Kecamatan ini berbatasan dengan negara Malaysia di sebelah utara, Kecamatan Suhaid di sebelah selatan, Kecamatan Empanang di sebelah barat, serta Kecamatan Batang Lupar di sebelah mur. Jarak tempuh Kecamatan Badau dengan negara Malaysia, mencapai +10 km. Sedangkan jarak Badau dengan Putussibau sebagai ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu mencapai +171 km, bahkan dengan Kota Pon anak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat jaraknya mencapai 100 kali lipat dari pada jarak Badau ke Malaysia. Kecamatan Badau memiliki luas wilayah 573,49 km2 , setara dengan 2,35 % dari keseluruhan luas kabupaten Kapuas Hulu yang mencapai 29.842 km2. Kecamatan Badau dibagi menjadi sembilan desa yaitu Pulau Majang, Semun k, Kekurak, Jan ng, Seriang, Badau, Sebindang, Tin ng Seligi, Tajum dengan ibukota kecamatan terletak di Badau. Dari Sembilan desa yang terdapat di Kecamatan Badau, desa Tin ng Seligi merupakan desa yang paling luas diantara desa lainnya dengan luas sebesar 118,61 km2, sedangkan desa yang memiliki luas paling kecil adalah desa 4 5 Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2013 Kata “Badau” berasal dari kata “Bedau”. Menurut bahasa suku Dayan Iban, kata “Bedau” bermakna “belum”. Secara historis, saat itu Badau masih berupa jalan setapak menuju Lubuk Antu Malaysia. Di jalan setapak itu menjadi tempat berhen atau beris rahat bagi orang yang akan bepergian ke Lubuk Antu Malaysia. Ditempat inilah orang yang beris rahat sering bertanya, apakah sudah sampai Malaysia atau belum? Karena memang belum sampai, maka orang menyebut “bedau” yang lama kelamaan berubah aksen menjadi “Badau” yang ar nya belum sampai ke Malaysia. 51 Seriang dengan luas 63,65 km2.6 Jumlah penduduk kecamatan Badau pada tahun 2013 sejumlah 6.544 jiwa dengan komposisi penduduk didominasi oleh laki-laki yang terdiri dari 3.434 laki-laki dan 3.110 perempuan. Penduduk di Kecamatan Badau tersebar di sembilan desa, jumlah penduduk terbesar di desa Badau yakni 2.670 jiwa yang terdiri dari 1.471 laki-laki dan 1.199 perempuan. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah desa Semun k yakni 233 jiwa, yang terdiri dari 116 laki-laki dan 117 perempuan. Dengan luas wilayah 573,49 km2 dan jumlah penduduk hanya 6.544 jiwa, berar kepadatan penduduk kecamatan Badau sebesar 11, ar nya se ap 1 km2 di Kecamatan Badau terdapat terdapat 11 jiwa penduduk. Desa yang paling padat adalah desa Badau, yaitu 39,80 jiwa per km2, sedangkan yang terendah adalah desa Tin ng Seligi yaitu 2,99 jiwa per km2.7 Sebagai sebuah daerah yang berada di wilayah Kalimantan Barat, suku Dayak dan Melayu8 merupakan suku yang mayoritas mendiami daerah Badau. Selain itu juga terdapat suku pendatang lain yang mendiami wilayah Badau, seper suku Batak, Bugis, Minangkabau dan Jawa. Suku terbesar yang menghuni kawasan Badau adalah Dayak Iban dan Melayu. Berdasarkan sta s k, dari jumlah penduduk 6.544 jiwa di kecamatan tersebut, suku Dayak Iban mencapai kurang lebih 60% dari jumlah penduduk, sementara suku Melayu presentasenya sebanyak 31%, dan suku-suku lainnya seper Kantuk, Jawa, dan Minang hanya 9%. Penduduk Kecamatan Badau yang paling dominan beragama Islam, yaitu 3.153 jiwa, sedangkan agama Katolik dianut oleh 2.927 jiwa, 462 jiwa beragama Protestan dan 2 orang jiwa memeluk agama Budha. 6 7 8 Data Pokok 2013 Kabupaten Kapuas Hulu Data Pokok 2013 Kabupaten Kapuas Hulu Dari data sekunder RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015, dapat diketahui ada dua kelompok suku terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni Dayak dan Melayu. Kedua suku ini memiliki karakteris k masingmasing. Suku Dayak adalah kelompok terbesar, dimana terdapat puluhan kelompok Dayak dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Di antaranya Suku Dayak Bukat, Kantu’, Tamambaloh, Taman, Iban, Kayan, Suhaid, Punan, Surak, Kalis, Suaga dan lain-lain. 52 3. Kondisi Geografis dan Demografis En kong Secara geografis perbatasan En kong terletak di kecamatan En kong, dan menjadi salah satu dari 15 kecamatan yang ada di kabupaten Sanggau. Kecamatan en kong mempunyai luas wilayah 506, 89 km2. Wilayah en kong sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Landak, sebelah mur dan selatan berbatasan dengan Sekayam, dan sebelah utara berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia Timur.9 Secara umum kondisi iklim perbatasan en kong dak jauh berbeda dari umumnya daerah-daerah di Kalimantan Barat, yaitu tropis dan dilalui oleh garis khatulis wa. Musim hujan berkisar antara September-Desember, sedangkan musim kemarau biasanya antara Juli dan September.10 Jumlah penduduk en kong berdasarkan informasi Polsek En kong adalah 15.307 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 7.682 jiwa dan perempuan 7.265 jiwa. Suku en kong mayoritas adalah Dayak, yaitu 3684 jiwa, selanjutnya diiku berturut-turut oleh suku Bangsa Melayu 2.430 jiwa, Jawa 410, Batak, 155 jiwa, Bugis 48, NTT 21 Jiwa, NTB 30 jiwa, Cina 12 Jiwa, Padang 85 jiwa, Madura 6 jiwa, dan lain-lain hingga total jumlah penduduk. Meskipun penduduk En kong dak homogen, bisa dikatakan daerah yang heterogen ini sangat toleran dengan perbedaan etnis. Masyarakat hidup rukun satu sama lain dalam perbedaan, dan berusaha meredam benih-benih konflik yang mungkin muncul. Menurut agama yang dianut, penduduk En kong mayoritas beragama Islam (2.826 jiwa), dan berturut-turut diiku Khatolik (9.400 jiwa) dan Protestan (2.714 jiwa), kemudian Budha (7 jiwa), dan umat Hindu yang dak banyak berdomisili di daerah ini.11 Dalam hal keagamaan, masyarakat en kong sangat toleran antara satu dengan yang lain. 9 En kong Dalam Angka 2013 10 En kong Dalam Angka 2013 11 Berdasarkan Data Polsek En kong yang diperoleh dari Waldi, penduduk En kong yang bekerja sebagai staﬀ Polsek En kong. 53 PROBLEMATIKA MUAMALAH DI DAERAH PERBATASAN 1. Jagoi Babang Keter nggalan, ada sebuah kata yang pantas disematkan untuk semua wilayah perbatasan di Indonesia, tak terkecuali perbatasan di Jagoi Babang. Keter nggalan dak hanya menjadi kenyataan pahit bagi masyarakat setempat, tetapi juga “dipaksa” menghadapi problema ka diniyah dan sosial yang sulit ditanggulangi. Disamping kondisi wilayah yang sangat terpencil, Infrastruktur jalan yang dak memadai menjadi potret buram kehidupan warga masyarakat perbatasan Jagoi Babang. Dengan kondisi yang demikian rumit warga masyarakat Jagoi Babang tentu menghadapi banyak persoalan hidup. Taraf hidup yang dak layak berimplikasi pada akses pekerjaan yang dak memadai dan sekaligus membuka ruang berfikir yang “nakal” pada kebijakan pemerintah. Misalnya wilayah Jagoi Babang yang menjadi lintasbatas antar Negara Indonesia dan Malaysia dimanfaatkan oleh masyarakat setempat atau masyarakat luar Jagoi Babang untuk menjadi lajur alterna ve perdagangan ilegal baik berupa barang maupun orang (human traﬃcking). Jual-beli lintas batas antar warga Negara Indonesia dan Malaysia di Jagoi Babang memang boleh dilakukan dengan bersandar pada perjanjian Pemufakatan Lintas Batas Border Crossing Arrangement atau Overland Border Trade yang ditanda tangani di Jakarta 26 Mei 196712. Dalam ketentuan tersebut 12 selain Border Crossing Arrangement, Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada tanggal 16 Oktober 1973 juga menyepaka Agreement on Travel Facili es for Sea Border Trade between the Government Republic of Indonesia and Malaysia (Perjanjian mengenai Fasilitas Perjalanan untuk Perdagangan Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Malaysia). BTA tahun 1970 telah mengatur beberapa hal prinsip; diantaranya penger an perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas serta jenis dan nilai barang/produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara; Dan perdagangan lintas batas laut, yang diar kan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara. Adapun pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat nggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pos lintas batas 54 secara shorih disebutkan bahwa: penduduk yang bertempat nggal di dalam Lintas batas kedua negara diperbolehkan melakukan perdagangan dengan nilai nilai perdagangan lintas batas di darat sebesar 600 RM (Rp. 2.125.800.)/bulan/PLB atau di laut sebesar 600 RM/sekali pelayaran/PLB. Dengan catatan, warga perbatasan dibekali dengan Kartu Iden tas Lintas Batas, untuk keperluan berbelanja antar daerah perbatasan tersebut sehingga mereka dak dikenakan bea. Namun faktanya, ketentuan peraturan tersebut kemudian dimanfaatkan warga masyarakat dan para cukong untuk memasukkan barang-barang Malaysia dalam jumlah yang jauh melampaui kadar kebolehannya ke wilayah perbatasan dan didistribusiakan ke seluruh pelosok Kalimantan Barat tanpa bea. Sampai sekarang, di pasar-pasar tradisional di Jagoi Babang mudah sekali mendapatkan barangbarang Malaysia semisal gula, susu, beras, sosis dan bahkan gas. Celakanya barang-barang tersebut masuk secara “gelap” ke wilayah perbatasan Indonesia. Gelap maksudnya selain komodi perdagangan tersebut melampaui ketentuan yang dibolehkan, masuk ke wilayah perbatasan juga tanpa bea masuk sebagaimana diatur dalam UU kepabeanan nomor 17 tahun 2006 perubahan dari UU 10 tahun 1995. Distribusi pangan yang dak merata oleh pemerintah Indonesia dimanfaatkan oleh warga masyarakat perbatasan Jagoi Babang dan para cukong (spekulan) untuk mendatangkan berbagai produk perdagangan dari negeri tetangga. Ironisnya barang-barang perdagangan tersebut masuk dalam partai besar tanpa bea dan distribusi perdagangannya sampai keseluruh wilayah Kalimantan Barat. Menurut AN seorang pengojek gula dari Kabupaten terdekat Bengkayang membeli gula di Jagoi Babang untuk dijual kembali kepada Pengecer/toko. AN menegaskan bahwa jual beli gula, beras, susu dan sosis bahkan gas dari Malaysia sudah biasa dan para petugas kepabeanan juga aparat penegak hukum lainnya dak melarangnya.13 AN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepaka nya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967. 13 Menurut AN gula, susu, beras, sosis, dan gas diperjual belikan bebas di Jagoi Babang, dan bahkan penampungan barang-barang tersebut sangat 55 dak hanya sendirian dalam mengojek gula tetapi juga temantemannya yang lain. Menurut AN jika berangkat membeli gula keperbatasan ia bersama rekan-rekannya sekitar 7-8 sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Selain AN, TWK juga menegaskan bahwa jika gula sudah banyak, maka para pengojek juga akan membawa barang dagangan yang lain semisal beras, susu, sosis dan gas. Komoditas tersebut menurut para pengojek memang menjadi bagian kebutuhan harian masyarakat. selain stok barang legal dari pemerintah Indonesia terbatas dan bahkan langka, harganya juga sangat mahal. Sementara barang-barang yang masuk dari negeri tetangga sangat banyak dan harganya jauh lebih murah sehingga barang dagangan tersebut laris-manis. Meski demikian mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah melanggar peraturan pemerintah, tetapi mereka merasa dak berdaya dengan kondisi yang ada. Selain persoalan barang-barang ilegal, problema ka yang dialami warga perbatasan Jagoi Babang juga berupa pernikahan warga perbatasan yang terjadi antara warga Negara Indonesia warga Negara Malaysia. Pada persoalan pernikahan, kependudukan sebagai syarat administrasi pernikahan juga menjadi persoalan. Pernikahan yang terjadi pada FTM warga Negara Indonesia dengan RNT bin Khairani warga Negara Malaysia. Pernikahan tersebut menurut keterangan orang tua FTM dilakukan di desanya. Syarat yang dibawa oleh mempelai pria hanya berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia se ngkat kelurahan yang menyatakan bahwa mempelai pria betul warga Negara Malaysia dan belum menikah. Surat tersebut menurut orang tua FTM tak lagi besar. Manurut AN gudang penampungan di Jagoi Babang diketahui oleh petugas kepabanan dan aparat penegak hukum tetapi tetap saja gudang penampungan tersebut beroprasi. Untuk kegudang penampungan tersebut memang dak semua orang bisa mengakses sebab dijaga oleh preman. Tetapi untuk para pengojek bebas untuk membeli barang yang dibutuhkan ke pihak gudang penampungan. Untuk kelancaran manurut AN Kepada petugas kepabeanan dan keamanan AN “setor” Rp. 10,000,se ap kali dan dise ap pos-pos keamanan pada saat berangkat menuju gudang. Wawancara tanggal 12 oktober 2014 56 diverifikasi dan langsung diterima sebagai syarat administrasi pernikahan. Masyarakat perbatasan Jagoi Babang dak tahu aturan yang benar soal pernikahan antara warga Negara, maka ia mengiku saja kebiasaan yang ada. Dan celakanya setelah kedua mempelai menikah lebih dari 3 tahun dan nggal di perbatasan, mempelai laki-laki meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya. Setelah diizinkan ternyata sampai sekarang dak pernah kembali. Menurut keterangan orang tua FTM, mereka juga dak tahu harus mencari kemana sebab pihak keluarga dan bahkan sang istri juga dak mengetahui tempat nggal suami di Malaysia. Problema ka lain adalah persoalan iden tas kependudukan. Warga perbatasan Jagoi Babang ada yang memiliki iden tas kependudukan ganda. Inden tas tersebut menunjukkan bahwa warga tersebut selain sebagai penduduk asli Indonesia, juga tercatat sebagai penduduk asli Malaysia. Dengan demikian, warga masyarakat tersebut bebas keluar masuk lintas batas Negara. Hal ini adalah persoalan yang serius dan harus segera diter bkan. Tidak hanya berkait dengan persoalan lemahnya administrasi kependudukan tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan Negara dan nasionalisme. Membiarkannya berar mendukung pelanggaran yang terjadi dimasyarakat dan kalau diiku oleh banyak warga Negara, maka hal tersebut selain berpotensi mengikis rasa persatuan dan kesatuan dalam naungan NKRI, kewibawaan Negara juga turut dipertaruhkan. Persoalan lain yang terjadi di Jagoi Babang adalah tentang ibadah, Masjid di wilayah perbatasan Jagoi Babang tepatnya di dusun Jagoi ke ka solat jum’at terkadang dihadiri dak sampai 40 orang jama’ah. Menurut ST sebetulnya jamaah solat jum’at semula cukup tetapi karena banyak masyarakat yang laki-laki bekerja di Malaysia, sehingga jemaahnya dak cukup. Tetapi menurut ST solat jumat tetap dilakukan dengan mengabaikan konsep solat jumat persepsi madzhab Safi’ie. Sekian banyak problema ka yang dialami oleh warga perbatasan Jagoi Babang seakan sepi penyelesaian. Jika persoalan ibadah dianggap persoalan pribadi tetapi menurut peneli kedepan tentu akan menjadi persoalan kebangsaan. Begitu pula 57 dengan persoalan perdagangan lintas batas yang abai terhadap peraturan dan hukum dak ditegakkan. Kiranya, jika dibiarkan secara terus-menerus, dikhawa rkan rasa nasionalisme warga Negara diperbatasan lama kelamaan akan terkikis dan pudar bersama waktu. 2. Nanga Badau Sebagai daerah yang terdekat dengan negara tetangga, problema ka yang dihadapi masyarakat Badau yang berhubungan dengan amaliyah diniyah yang hablun minannas maupun hablun minallah yang mempunyai relevansi dengan peneli an ini sangat beragam. Permasalahan-permasalahan yang muncul bukan hanya permasalahan klasik yang selalu terjadi di daerah perbatasan pada umumnya seper soal pendidikan dan kesehatan. Problema ka yang paling kompleks terjadi di daerah perbatasan, khususnya kecamatan Nanga Badau, yaitu soal jual beli dan adanya iden tas ganda. Jarak yang sangat dekat antara kecamatan Nanga Badau dengan Distrik Lubok Antu, Serawak, Malaysia membuat distribusi barang-barang dari kedua negara menjadi tak terkontrol. Hampir seluruh barang dagangan seper makanan kecil, detergen, minyak makan, kosme k, dan lain sebagainya dibeli dari pasar di daerah Lubok Antu atau Kuching, Malaysia. Bahkan di beberapa barang dagangan masih tertempel label harga Ringgit Malaysia. Menurut penuturan pemilik toko, Diana (31), harga barang di Malaysia cenderung murah dan memiliki kualitas yang baik. Sehingga dari segi keuntungan, ia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar jika dibandingkan membeli barang dari Pon anak. Salah satu kendala, menurut Diana, adalah jarak tempuh Pon anak-Badau yang memakan waktu kurang lebih 20 jam menggunakan bus. Meskipun ada jalur udara yang bisa ditempuh dari Putussibau ke Pon anak, biaya yang akan digunakan hanya untuk membeli barang di Pon anak menjadi lumayan besar. Selain komodi kebutuhan sehari-hari, kendaraan bermotor dengan nomor polisi Malaysia atau kendaraan tanpa nomor polisi atau mobil buatan asing (kendaraan bodong) yang lalu lalang di daerah Nanga Badau menjadi pemandangan yang 58 biasa. Mobil-mobil tersebut bukanlah milik orang Malaysia yang singgah ke Indonesia, namun milik penduduk di daerah Nanga Badau. Alasan mereka membeli mobil tersebut dak lain karena harganya yang murah dan dak perlu waktu lama untuk mendapatkan mobil tersebut dan membawanya ke Nanga Badau. Mereka juga mengakui bahwa sebagian kendaraan yang dibeli dari Malaysia ini tanpa melalui prosedur yang ditentukan, mereka bertransaksi jual beli kendaraan itu melalui jalur-jalur khusus yang dak diketahui keamanan sehingga dak perlu membayar persyaratan-persyaratan administrasi. bahkan ada juga masyarakat yang mengakui mobil yang mereka beli adalah mobil kreditan warga Malaysia yang belum lunas. Warga Malaysia tersebut akan meng-klaim bahwa mobil mereka telah dicuri oleh orang Indonesia agar mereka bisa mendapatkan kompensasi mobil baru dari pihak pemberi kredit kendaraan. Selain problema ka jual beli pada komodi tertentu, cukup banyak masyarakat Badau yang merantau ke Malaysia untuk bekerja sebagai buruh perkebunan atau tukang bangunan. Pekerjaan sebagai buruh ilegal itu dijadikan sebagai pilihan hidup karena godaan jumlah pendapatan yang jauh lebih nggi dibandingkan menjadi buruh legal di Indonesia. Para buruh ilegal ini dak berani untuk pergi ke pasar atau tempat-tempat lainnya karena mereka khawa r akan tertangkap polisi Malaysia. Selain hal tersebut, pemegang iden tas ganda juga menjadi permasalahan di Nanga Badau. Hal tersebut dipaparkan Camat Kecamatan Nanga Badau, Drs. Ahmad Salafuddin. Menurutnya pemegang iden tas ganda (KTP Indonesia dan Malaysia) mayoritas berasal dari kalangan penduduk yang berusia lanjut. Faktor penyebabnya antara lain karena persoalan ingin berobat ke Malaysia dan ingin mendapat pekerjaan di Malaysia. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk Malaysia yang memiliki kartu iden tas Indonesia. Khusus penduduk Malaysia tersebut, Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pendekatan persuasif kepada penduduk Malaysia tersebut untuk memilih diantara kedua kewarganegaraan, Indonesia atau Malaysia. Sedangkan untuk penduduk Indonesia yang memiliki iden tas ganda diberikan pemahaman tentang perundang-undangan 59 yang mengatur soal kewarganegaraan, seper yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2006 dan UU No. 24 tahun 2013 yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan. Dalam sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat diberikan pemahaman bahwa apabila peraturan tersebut dilanggar maka pemerintah akan memberikan sanksi kepada yang melanggar undang-undang tersebut. Sementara itu, dalam kehidupan beragama, dak ada permasalahan signifikan yang dialami masyarakat muslim di Badau. Hanya saja, menurut Camat Badau, Ahmad, pembinaan kepada para pengurus masjid di daerah perbatasan sangat diperlukan seper soal manajemen masjid yang baik, pengelolaan kegiatan-kegiatan hari besar Islam, dan sebagainya. Dalam persoalan munakahat, Kepala KUA Kecamatan Badau, Sukiman menuturkan bahwa dak ada persoalan yang berar di daerah Badau ini. Pernikahan campur malah sering terjadi. Pernikahan ini adalah pernikahan antara orang Indonesia dan Malaysia. Pernikahan ini diperbolehkan secara hukum kedua negara dengan persyaratan-persyaratan tertentu selama yang bersangkutan memiliki agama yang sama. 3. En kong Problema ka hukum yang dialami oleh masyarakat En kong adalah banyaknya masyarakat En kong yang mengkonsumsi produk-produk Malaysia, seper susu, sabun cair, makanan ringan, dan lain-lain, yang memang secara harga, jauh lebih murah jika dibandingkan dengan barang-barang yang bisa mereka dapatkan dari Kota Pon anak. Kecuali itu, kasus masuknya gula ilegal dari Malaysia, bukan sesuatu hal yang baru. Seper dikatakan informan penulis, yaitu Dhani (35), supir Bis lintas batas, seringkali membawa gula dari Malaysia yang kemudian dijual di Pon anak atau dikonsumsi sendiri.14 Selain itu, di border En kong seringkali dijumpai kasus TKI yang dak mempunyai kelengkapan administrasi untuk bekerja sebagai TKI yaitu paspor, dan semacamnya. Menurut 14 Wawancara dengan Dhani (26), supir bis lintas batas (Wawancara di Pon anak, 20 Oktober 2014). 60 Sari (25), yang bekerja di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) En kong, seringkali menemui kasus seper ini. Pada ga bulan terakhir tahun 2014, terjadi beberapa kasus pemulangan TKI (Deportasi), yaitu pada bulan September 2014 tercatat 86 orang yang harus dideportasi. Asal mereka dari Jember, Bengkulu, Cianjur, Subang, Segedong, Sambas, Mempawah, Sulawesi, dan NTT. Bulan Oktober 2014 ada 58 orang yang dideportasi, yaitu dari Sambas, Bengkayang, Gresik, Sukabumi, Bandung, Bogor, Kuningan. November 128 orang yaitu dari Sambas, Bengkayang, Surabaya, dan Sulsel. Ringkasnya, PPLB En kong berusaha untuk mener bkan penjagaan ketat di PPLB. Meskipun dalam kenyataannya, selalu dijumpai kasus seper ini di ap tahunnya, menunjukkan kesadaran masyarakat tanah air yang kurang, termasuk warga Kalbar yang berkeinginan bekerja sebagai TKI di Malaysia. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA FIQH DI JAGOI BABANG, NANGA BADAU, DAN ENTIKONG 1. Jual beli komodi ilegal dari Negara Malaysia. Jual beli komodi ilegal dari Negara Malaysia terjadi di ga kawasan border perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia, baik Jagoi Babang, Nanga Badau dan En kong. Berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Perdagangan yang resmi diperbolehkan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang dak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan keter ban umum. Berdasarkan pada definisi perdagangan ilegal serta melihat realitas yang terjadi pada masyarakat Jagoi Babang, Nanga Badau maupun di En kong, praktek perdagangan atau jual beli antara masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia dak termasuk pada kategori perdagangan ilegal, black market, atau penyelundupan. Karena seper dikemukakan diatas, bahwa pada 26 Mei 1967 antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Border Crossing Arrangement atau Overland Border Trade. Dari permufakatan tersebut, masyarakat di perbatasan 2 negara diperbolehkan melakukan transaksi 61 jual beli komodi dengan maksimal harga 600 MYR atau Rp. 2.125.800,- (1 MYR = 3.543) per bulan dengan syarat membawa Kartu Iden tas Lintas Batas atau lebih dikenal dengan pass biru. Dengan kata lain, transaksi jual beli masyarakat secara langsung ke perbatasan di Jagoi Babang, Nanga Badau dan En kong yang harganya masih dibawah Rp. 2.125.800,- sah dan legal menurut konsep Negara. Dalam Islam, transaksi jual beli merupakan maslahah doruri dalam kehidupan manusia, ar nya manusia dak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Pemenuhan kebutuhan doruri dalam bentuk transaksi jual beli itu dilegi masi oleh Allah dalam Al-Quran: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqoroh: ayat 275) 15 Sikap Al-Qur’an atas dibukanya ruang yang luas dalam bermuamalah, Imam Syafi’i membuat suatu statemen bahwa pada dasarnya dalam perihal bertransaksi dan bermu’amalah adalah sah sampai pada ditemukannya dalil yang bisa membatalkannya dan mengharamkannya.16 Hal-hal dapat yang menyebabkan batal dan haramnya jual beli adalah dak terpenuhinya syarat rukun jual beli. Syaikh Wahbah Al-Zuhaily mengupas tuntas kajian jual beli dengan memaparkan tentang rukun jual beli. Disebutkan 15 Menurut para mufassir ayat ini adalah ayat yang bersifat umum, kemudian ada ayat dan hadist yang mentahsis ayat tersebut. Lihat dalam Said Hawa, 1985, al-Asas fi at-Tafsir, (Mesir: Dar al-Salam, Jilid I), hlm. 644, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkamil Quran, hlm. 356, Ahmad bin ‘Ali bin Abu Bakar al-Razi al-Jashas, Ahkam al-Quran, hlm. 568. 16 Statemen ini berbeda dengan statemen Abu Hanifah yang mengatakan bahwa asal segala sesuatu adalah haram, selama dak ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehannya. Kedua Mujtahid Mazhab ini mengukuhkan pendapatnya masing-masing dengan berbagai argumentasi dari Al-Qur’an dan Hadits. Jalaludin Abdurrahman ibn Abu Bakar al-Suyu menjelaskan kontradiksi ini dengan tuntas dalam : Asybah wa al- Nazho’ir, , (AlSyirkah Nur Al-Tsaqofah Al-Islamiyah, Jakarta), hlm.43 62 bahwa menurut mayoritas ulama, terdapat empat rukun jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang yang dijual, ijab qabul.17 Sahnya jual beli dak otoma s terjadi karena masih tergantung kepada syarat-syarat yang lain, yaitu jual beli itu terhindar dari enam hal, yaitu ke dak jelasan (jahalah), pemaksaan (al-Ikrah), pembatasan dengan waktu (at-Tauqit), penipuan (al-Gharar), kerugian (adh- Dharar), dan syarat yang merusak (al-syurut almufsidah) serta bertujuan untuk memenuhi kepen ngan salah satu pihak pelaku transaksi. 18 Berdasarkan pada konsep fiqh diatas, jual beli yang dilakukan masyarakat perbatasan yang sudah terpenuhi semua rukun jual beli, dan dak adanya enam hal yang bisa membatalkan jual beli, serta jumlah transaksi yang dilakukan dak melebihi 600 MYR, maka jual beli seper itu tentu sah-sah saja. Syarat yang ditentukan oleh pemerintah mengenai jual beli jual beli diatas 600 MYR, jika dak bertentangan dengan nash maka syarat tersebut secara fiqh dak dipermasalahkan. Se ap syarat yang urfi dalam segala bentuk akad, selama syarat itu dak bertentangan dengan dalil syara’, maka syarat itu adalah syarat yang sah.19 Karena syarat tersebut adalah legal secara fiqh, maka praktek jual beli yang melewa syarat 600 MYR harus di njau apakah ada aspek maslahah atau mudhorot-nya. Maslahahnya tentu masyarakat bisa mendapatkan harga barang yang murah dengan kualitas barang yang lebih bagus. Namun Mudhorot-nya tentu lebih besar, yaitu jika itu dibiarkan terus menerus terjadi dan semakin marak dilakukan sehingga volumenya semakin besar dan meluas, dampaknya produksi dalam negeri akan terganggu, penghasilan produsen bisa menurun dan yang pas pendapatan Negara juga semakin berkurang. Oleh karena itu, 17 Wahbah Zuhaili, 1998, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-fikr) hlm. 347 18 Wahbah Zuhaili, 1998, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-fikr) hlm. 379 19 Abdullah bin Yusuf al-Juday‘,1997, Taysir ‘Ilm Usul al-Fiqh, (Beirut: Mu’assasah al-Rayyan), Juz I, hlm. 40 63 demi menjaga kepen ngan rakyat (maslahah) pemerintah perlu menetapkan syarat-syarat dalam peredaran komodi melalui bea cukai / pajak komodi . Hal ini relevan ke ka dihadapkan dengan situasi dan kondisi Negara saat ini. Kecuali jika kebijakan-kebijakan ekonomi dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan maslahah, seper kebijakan Asean Free Trade Area20, dimana seluruh kawasan Asia sudah menjadi pasar bebas dan dak perlu lagi ada bea cukai, maka dak ada lagi is lah lakin yuhromu. Dan pas dak ada lagi yang namanya barang selundupan karena bea cukai sudah dak lagi dikenakan. Kategori ilegal yang perlu juga untuk dikaji dan dilihat dari perspek f hukum Islam adalah fenomena motor/mobil bodong. Fenomena ini jamak terjadi pada semua perbatasan, baik itu di perbatasan En kong, Jagai Babang, maupun Nanga Badau. Motor/mobil bodong bisa didapat dengan mudah dan bahkan dengan harga yang murah meriah karena Motor/mobil tersebut dak dilengkapi dengan STNK/BPKB. Secara konsepsi fiqh, jual beli memiliki empat rukun, yaitu penjual, pembeli, ijab qabul, dan barang. Sedangkan jika dilihat dari aspek objek jual belinya (ma’qud alaih / mabi’), Wahbah Zuhaili menyebutkan empat macam syarat terjadinya jual beli (syuruth In’iqod), yaitu : 1) barang itu harus ada. 2) objek jual belinya harus mempunyai nilai, ar nya objek jual beli tersebut harus disukai oleh tabiat manusia dan bias disimpan sampai dalam jangka waktu tertentu. 3) objek jual beli harus lah barang yang dimiliki sendiri. Ar nya barang itu terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang. Yang dimaksud dalam hal ini bukanlah barang itu milik penjualnya. 4). Objek jual beli bisa 20 Pada bulan Desember 2015, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura 1992. 64 diserahkan pada saat melakukan transaksi.21 Selain rukun jual beli dan syarat terjadinya jual beli, Wahbah Zuhaily juga menjelaskan tentang syarat berlakunya jual beli (syuruth al-Nafadz), yaitu : 1). Hak pemilikan dan hak wewenang. Ar nya hanya orang yang memilii kuasa penuh atas barang tersebut yang boleh melakukan jual beli. 2). Terhadap objek yang akan dijual belikan dak ada hak milik orang lain selain penjual, jika pada objek tersebut ada hak orang lain, maka jual beli nya tertangguhkan (belum terlaksana) dan dak boleh diserah terimakan kepada pembelinya hingga mendapatkan izin atau kerelaan dari orang tersebut. Dan bagi pembeli mempunyai hak untuk memilik antara membatalkan jual beli atau menunggu sampai adanya izin atau kerelaan dari pemilik yang lain. Syarat berlakunya jual beli (syuruth al-Nafadz) ini selain berhubungan dengan objek (mabi’), juga bias jadi berhubungan dengan transaksi itu sendiri, seper jual beli yang dilakukan anak kecil.22 Berdasarkan ketentuan tersebut, jual beli kendaraan bodong masyarakat perbatasan jika kendaraan itu memang dibeli dari pemilik aslinya, walaupun dak dilengkapi dengan syarat formal administrasi seper BPKB/STNK, jual belinya tersebut termasuk dalam kategori yang berlaku/terjadi (nafidz), dan sah secara hukum Islam karena telah memenuhi rukun jual beli, syarat-syarat terjadinya jual beli serta syarat berlakunya jual beli. Akan tetapi, jika kendaraan bodong itu dibeli dari pemilik nya yang mana kendaraan tersebut masih dalam proses pelunasan (kridit), maka transaksi jual beli itu termasuk dalam kategori bai’ al-Fudhuly yang menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli tersebut adalah jual beli sah tapi tertangguhkan (mauquf) karena masih menunggu izin / kerelaan pihak lain yang juga mempunyai kewenangan. Bahkan menurut Ulama Syafi’iyah dan Ulama Dzahiriyah, jual beli seper ini batal secara muthlak dan seharusnya dak boleh dilakukan serah terima barang sampai adanya kerelaan dari pihak lain yang berwenang demi menjaga hak dari kedua pihak tersebut. Hal ini bersandarkan pada Hadits 21 Wahbah Zuhaili, 1998, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 5, (Damaskus: Dar Al-fikr) hlm. 78 22 Ibid 65 Nabi yang melarang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dari Hakim bin Hizam berkata : Rosulullah SAW melarangku untuk menjual sesuatu yang bukan milikku atau menjual barang yang bukan milikku.23 Ketentuan hukum Islam diatas berbeda jika kendaraan bodong masyarakat perbatasan itu dibeli dari seseorang yang mendapatkannya melalui pencurian, terhadap hal ini jelas jual beli tersebut adalah jual beli yang haram dan mendapatkan ancaman dari nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membeli barang curian sedang dia tahu bahwa barang itu barang curian, maka ia turut serta mendapatkan dosa dan kejelekannya.24 Namun apabila masyarakat perbatasan dak tahu status barang yang akan dibeli apakah hasil curian atau bukan, maka harus dilihat terlebih dahulu orang yang menjual barang tersebut. Jika orang yang menjual secara zhahir adalah orang yang baik, maka boleh diterima dan halal menggunakannya. Tapi jika secara zhahir penjualnya bukan orang yang baik, maka transaksi jual beli itu tetap sah tetapi makruh (yashihhu walakin yukrohu). Pembelinya akan mendapat tuntutan di akhirat jika dikemudian hari diketahui bahwa barang yang dibeli adalah barang hasil curian.25 Dan jika dikemudian hari ternyata ada pemilik asli yang mengklaim terhadap barang yang telah dibeli oleh masyarakat 23 Hadits ini secara lengkap bisa dilihat di Kitab Musnad Ahmad bin Hambal nomor 15015, Kitab al-Mu’jam al-Ausath li al-Thobary nomor 2530, kitab Hadits Abi Fadhol al-Zuhry nomor 583, kitab Amaly al-Jurjany nomor 245. 24 Hadits ini secara lengkap bisa dilihat di Kitab al-Mustadrok ala alShohihain nomor 2190, Kitab al-Sunan al-Kubro li al-Bayhaqi nomor 10018, Kitab Musnad Ishad bin Rohawiyah nomor 357, Kitab Mushonnaf ibn Abi Syaibah nomor 21467.. 25 Jalaluddin Abd Rahman al-Suyuthi, 1979, al-Asybah wa al-Nadza’ir fi Qowa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’ie, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 54 66 perbatasan tersebut, maka masyarakat perbatasan yang telah membelinya wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemilik aslinya dan pembeli bisa menuntut gan rugi kepada penjual. Hal ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang menemukan barangnya ada pada orang lain, maka orang tersebut lebih berhak terhadapnya, dan si pembeli mengambil (uangnya) dari si penjual.26 2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Secara konseptual, Islam sangat menghorma hak-hak dasar manusia (huquq al-insan), Islam dak memaksa manusia untuk bekerja dengan pekerjaan tertentu. Kebebasan tersebut termaktub dalam Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 84 Katakanlah: “Tiap- ap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”. (al-Isra’ : 84) Kebebasan dalam bekerja itupun dicontohkan oleh para Nabi. Seper nabi Daud yang bekerja sebagai pembuat baju besi27 atau nabi Zakariya a.s yang bekerja sebagai tukang kayu28. Islam melarang umatnya untuk pasif dak bekerja atau hanya 26 Hadits ini secara lengkap bisa dilihat di Kitab Sunan Abi Dawud nomor 3067, Kitab Sunan Ahmad bin Hambal nomor 6948, Kitab Sunan al-Dar Quthny nomor 2541, Kitab Musnad Abi Ya’la nomor 6433 27 Dari Nabi Saw pernah bersabda, “ dak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah, Daud as, makan dari hasil keringatnya sendiri” Hadits ini bisa ditemui didalam kitab Shohih al-Bukhori nomor 1940, kitab Shohih Ibn Hibban nomor 6362, atau kitab Mu’jam al-Kabir Li at-Thobrony nomor 17049 28 Rasulullah SAW bersabda : “Bahwa Nabi Zakariya as, adalah seorang tukang kayu” Hadits ini hanya terdapat pada kitab Shohi al-Muslim nomor 4391 67 meminta-minta (mengemis). Itu ar nya bahwa Islam menghargai segala bentuk pekerjaan selama pekerjaan atau profesi tersebut dak keluar dari koridor halal. Begitulah yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengiku langkah-langkah syaitan;” (QS. Al-Baqarah : 168) “Rasulullah saw bersabda: demi Dzat yang menguasai jiwaku, bahwa seseorang yang membawa tali dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar, kemudian memikul ke pasar, lalu menjualnya adalah lebih baik daripada ia pergi mengemis pada orang lain(meminta-minta), baik diberinya atau ditolaknya.” 29 Dalam Islam, bekerja dak hanya memiliki nilai norma f yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan ekonomi semata, tapi juga dipandang pen ng sebagai sebuah instrumental (wasilah) sehingga bekerja dak secara mutlak berada pada ngkat keutamaan yang mengalahkan ataupun dikalahkan oleh ak fitas-ak fitas lainnya. Oleh karena itulah, Zainuddin bin Ali mengklasifikasikan hukum bekerja menjadi empat : 1. Wajib, yaitu bekerja yang tujuannya untuk mencukupi minimal kebutuhan pribadi, keluarga dan agamanya. Sehingga jika dak bekerja maka akan mengancam kehidupan, keluarga ataupun agamanya. 2. Sunnah, yaitu bekerja untuk keperluan diatas standar kecukupan yang hasil bekerjanya di-tasarruf-kan untuk menyantuni faqir miskin atau untuk menyambung kembali tali silaturahmi. 3. Mubah, yaitu bekerja diatas standart kecukupannya yang tujuannya adalah semata-mata mencari kesenangan. 29 Hadits ini bisa ditemui didalam kitab Shohih al-Bukhori nomor 1383, kitab Sunan al-Nasa’I al-Sughro nomor 2555, kitab Al-Muwa ho’ nomor 1816, kitab al-Sunan al-kubro li an-Nasa’I nomor 2353 68 4. Haram, yaitu bekerja semaksimal mungkin yang tujuannya untuk memupuk kesombongan.30 Islam dak melarang umatnya untuk bekerja di tempat manapun, baik itu di negerinya sendiri ataupun di Negara lain, bahkan bekerja kepada orang kafir sekalipun, Islam dak melarangnya31. Hubungannya dengan status hukum Islam bagi yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat perbatasan, dak ditemukan nash yang secara langsung menyebutkan tentang TKI, maka supaya mendapatkan pijakan hukum Islam yang tepat, harus di mbang terlebih dahulu maslahah dan mudhorot dari kebijakan pemerintah yang mengatur tentang TKI. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (TKI), TKI adalah se ap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Demi menjaga dan memberikan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah berkewajiban untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Pemerintah dapat melimpahkan sebagai wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangandemi terjaminnya pemenuhan hak-hak TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.32 Pada dasarnya TKI mempunyai hak 30 Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi’I, Qomi’ al-Thughyan, Bandung : Syirkah Ma’arif, hlm. 12 Bahkan An-Nadwi didalam kitabnya menyebutkan :Lihat dalam Ali Ahmad Al-Nadwi, 2000, Al-Qowa’id al-Fiqhiyyah, (Beirut: Dar al-Qolam) hlm. 113 31 Bekerja yang mendapatkan gaji/bayaran didalam hukum Islam disebut dengan ijaroh. Hal ini berbeda dengan budak karena budak menyebabkan penguasaan, kepemilikan untuk selamanya, serta pemanfaatan secara bebas. Abu Bakr Ibn Syatha al-Dimyathi, 1999, I’anah al-Tholibin, (Beirut : Dar al-Fikr) Juz I hlm 403, mengatakan : 32 Lihat Pasal 1 bagian (1), bagian (2), dan bagian (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 69 untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan dimanapun mereka inginkan termasuk di luar negeri33 serta hak untuk mendapatkan Jaminan Sosial yang merupakan hak se ap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 34. Oleh karena itu sudah tepat kiranya negara mengatur tentang TKI agar Negara bisa memberi perlindungan dan jaminan sosial. Dalam konteks hukum Islam, kebijakan pemerintah yang jelas-jelas menimbulkan al-maslahah al-amah, maka wajib untuk dita’a . Oleh karena itu, menjadi TKI ilegal yang dilakukan masyarakat perbatasan merupakan sesuatu yang haram karena hal itu merupakan bentuk pembangkangan atas kebijakan pemerintah yang jelas-jelas demi mewujudkan maslahah bagi masyarakat itu sendiri. Apalagi Malaysia memiliki Akta Migrasi 2002 (Akta A1154) yang disahkan 1 Agustus 2002. Dalam Akta tersebut disebutkan, tenaga kerja asing yang masuk secara ilegal akan didenda 10.000 MYR atau dipenjara maksimal lima tahun, atau dikenakan sanksi kedua-duanya dan dikenakan hukuman cambuk maksimal enam kali. 3. Human Traﬃcking Sebelum menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap human traﬃcking, perlu ditelusuri penger an perdagangan orang. Menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah: Se ap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 ( ga) Kerja Indonesia di Luar Negeri 33 Pasal 31 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 34 UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 D ayat 2 70 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Dalam Islam, Manusia sebagai salah satu makhluk Allah dimuka bumi ini adalah makhluk yang mulia. Hal itu Allah tegaskan secara tekstual didalam Al-Qur’an: “ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan,Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (QS. Al-Isro’ : 70) Se ap manusia adalah makhluk yang merdeka dan bebas untuk melakukan yang dikehendakinya (shulton al-irodah). Segala bentuk penguasaan atas kebebasan itu dilarang oleh syari’at. Masyarakat ideal yang diinginkan oleh hukum Islam adalah masyarakat yang menjunjung nggi keadilan, egaliter, serta dak adanya kezhaliman. Ini dibuk kan oleh Rasulullah dalam mengubah tradisi perbudakan. Rasulullah dak sertamerta dengan kekuasaannya menghapus dan melarang perbudakan karena secara psikologis masyarakat jahiliyah saat itu akan menentang tradisi yang sudah berlangsung berabadabad. Masyarakat jahiliyah merasa diuntungkan dengan adanya perbudakan karena mereka dak terbiasa hidup mandiri dan mencari sumber kehidupan sendiri. Maka strategi yang dilakukan Rasulullah untuk menghapus perbudakan adalah dengan 1) mempersempit perekrutan budak-budak baru dan 2) membuka seluas-luasnya pintu untuk memerdekakan budak.35 Oleh karena itu banyak kita temukan dalam hukum Islam sanksi atas pelanggaran adalah berbentuk memerdekakan budak, seper pembunuhan yang salah (qothlu al-khoto’), zihar, kafarat puasa, Dari berbagai argumentasi hukum Islam diatas Jual beli manusia menafikan idealitas hukum Islam karena itu tak terbantahkan bahwa praktek perdagangan yang menjadikan 35 Sayyed Hossein Nasr, , 2003, The Heart of Islam, Terjemahan Nurasiah Fakih Sutan Harahap, Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan, Bandung: Mizan, hlm. 218 71 manusia sebagai komodi adalah sesuatu yang terlarang (haram). Imam al-Qorofy mengatakan : Tidak pernah disyari’atkan dan batal jika terjadi, karena itu dilarang menjual orang yang merdeka, budak ummi al-walad, menikahi mahram, karena tujuan dari akad tersebut dak akan tercapai. 36 Dari kacamata Fiqh Jinayah, jual beli manusia bisa dimasukkan dalam kategori jarimah. Sebagaimana didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili bahwa jarimah adalah: “perbuatan dosa atau ma’shiyat atau segala sesuatu yang mengenai seseorang akibat dari perbuatan jelek yang telah dilakukannya”.37 Jarimah atau jinayah termasuk dalam pembahasan hukum Pidana Islam yang tujuannya adalah menjaga hak-hak Allah (al-Muhafazhoh ‘an Huquqi Allah), Menciptakan kebaikan dan menolak kerusakan (Jalbu al-Masholih wa Dar’u al-Mafasid), Menjaga persatuan dan perpecahan masyarakat (Himayah alMujtama’ min In syari al-Rodzilah), Mewujudkan keamanan dan menciptakan persatuan umat (Tahqiqu al-Amni wa al-Is qroru li al-Mujtama’i)38 Maka oleh karena itu jual beli manusia dilihat dari seluruh konsepsi Islam, adalah suatu kejahatan (jarimah) yang haram dan harus dicari segala cara untuk menghen kannya, Sebab bagaimanapun juga, jual beli manusia sangat dak manusiawi dan pelakunya secara dak langsung menancapkan bendera permusuhan kepada Allah dan Rasul-Nya saw. 36 Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qorofi, Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furu’, (Juz 6 / 197) dalam kitab digital maktabah syamilah 37 Wahbah Zuhaili, 1998, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 6, (Damaskus: Dar Al-fikr) hlm. 215 38 Tolhah bin Muhammad bin Abdur Rahman Ghouts, Al-Addi’a’ al-‘Am wa Ahkamuhu fi Al-Fiqh wa an-Nizhom, (Kunuz Isbilia, ), hlm. 87-90 72 Dari Nabi Saw berkata : “allah SWT berfirman: ada ga kelompok yang dihari kiamat nan yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, orang yang telah mengadakan yang se a kepadaku kemudian merusaknya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Dan ke ga, orag yang dak memberikan upah pada buruh yang telah menjelaskan pekerjaanya”39 4. Perkawinan Lintas Negara Problema ka masyarakat perbatasan yang perlu mendapatkan kejelasan hukum Islam adalah perkawinan yang terjadi di masyarakat perbatasan Jagoi Babang dengan seorang laki-laki warga Negara Malaysia, dimana setelah menikah lebih dari 3 tahun dan nggal di perbatasan wilayah Indonesia, sang suami meminta izin untuk pulang ke kampong halamannya namun hingga saat ini tak kunjung kembali dan tak ada kabar berita. Sebagai sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan40, perkawinan masyarakat perbatasan Jagoi babang tersebut merupakan sesuatu yang legal secara syar’i jika semua syarat rukun perkawinan telah terpenuhi.41 Didalam syarat rukun pernikahan sesuai konsepsi hukum Islam, perbedaan kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang menghalangi absahnya perkawinan. Maka hukum Islam merasa dak perlu panjang lebar membahas tentang perkawinan beda Negara ini. Hal ini berbeda dengan aturan dan ketentuan Negara, dimana perkawinan antara dua orang yang berbeda agama disebut sebagai perkawinan campuran42 dan terdapat aturan dan ketentuan khusus yang 39 Hadits ini bisa ditemui pada kitab Shohih al-Bukhori nomor 2085, Kitab Sunan Ibn Majah nomor 2435, Kitab Musnad Ahmad Ibn Hambal nomor 8491 40 Sayyid Sabiq, 1983, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dari al-Fikr,) Jilid 2, hlm.48-49 41 Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: 1) calon suami dan calon istri, 2) wali dari calon istri, 3) adanya 2 orang saksi dan, 4) Ijab qabul. Lihat dalam Muwaﬃq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, 1984, Al-Mughni (Beirut: Dar al-Fikr), Cet. I, Jilid VII, hlm. 337 42 Perkawinan Campuran bukanlah perkawinan beda agama, sebagaimana 73 mengatur tentang perkawinan lintas Negara tersebut. Negara perlu mengatur tata cara serta prosedur perkawinan campuran agar bisa dianggap legal oleh Negara. Aturan dan tata cara itu ditetapkan karena perkawinan campuran juga berkaitan hubungan antar dua Negara. Jika salah satu pihak dari laki-laki atau perempuan yang melakukan perkawinan campuran bermasalah, maka tak menutup kemungkinan kedua Negara asal dari laki-laki dan perempuan tersebut akan terganggu hubungannya.43 Yang bisa dilakukan kajian secara hukum Islam atas perkawinan campuran masyarakat Jagoi babang adalah realita bahwa sang suami pergi dak kunjung pulang sejak 3 tahun yang lalu dan hingga saat ini dak ada kepas an kabar dan keberadaannya. Dalam konsepsi hukum Islam, suami dalam kehidupan rumah tangga adalah tulang punggung yang harus bertanggung jawab atas keutuhan dan kehidupan rumah tangganya. Saat suami dak mendampingi istri dalam kehidupan rumah tangga, maka banyak hal yang akan terganggu. Suami yang pergi dak kunjung pulang seper yang dialami masyarakat perbatasan Jagoi Babang disebut dengan mafqud.44 Yaitu suatu keadaan dimana sang suami hilang, dak diketahui apakah masih hidup yang bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah ma berada dalam kubur. Terhadap status istri yang dak jelas keberadaan suaminya (mafqud), nabi menganjurkan agar tetap bersabar hingga datang berita tentang suaminya tersebut. dipersepsikan oleh banyak orang selama ini, tapi perkawinan campuran adalah perkawinan beda Negara. Pasal 57 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan: ”Yang di maksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” 43 Undang-undang Negara yang mengatur tentang perkawinan campuran adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 44 Wahbah Zuhaili, 1998, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 9, (Damaskus: Dar Al-fikr) hlm. 7187 74 Rasulullah SAW bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kema annya).45 Berdasarkan konsepsi hukum Islam tersebut, masyarakat perbatasan yang suaminya pergi sejak ga tahun lalu dan tak pernah kembali lagi serta dak bisa dideteksi keberadaannya, jika mengiku qoul qodimnya Imam Syafi’I, sang istri baru bisa menuntut cerai dan menikah lagi jika suaminya hilang tanpa kabar selama 4 tahun 4 bulan 10 hari. Bahkan jika mengiku qoul jadid, sang istri dituntut harus sabar hingga ada berita kepas an tentang keberadaan suaminya. Namun jika tetap berpegang mengiku qoul jadid imam Syafi’I keadaan seper itu akan menyulitkan kehidupan si istri, sebab istri membutuhkan keberadaan suami untuk melindunginya dan mencukupi na ah sebagaimana diperintahkan oleh syariat46. Jika hal itu diabaikan terus menerus, maka berar suami itu telah berdosa. Sebab selain dak taat melaksanakan perintah agama untuk melindungi dan mena ahi istrinya, juga membuat keadaan istri itu seper digantung, berstatus sebagai istri tapi disia-siakan dan dak menerima hak-haknya, dan juga ia dak bebas untuk menerima permintaan menikah dari laki-laki lain. Apalagi Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan orang Islam di Indonesia, hanya memberikan syarat waktu dua tahun bagi suami/istri yang mafqud, dengan demikian sudah selayaknya masyarakat perbatasan Jagoi Babang yang mengalami keadaan ini mengajukan khulu’ / tuntutan cerai ke Pengadilan Agama. 47 5. Sholat Jum’at kurang dari 40 orang Problema ka masyarakat perbatasan berikutnya yang perlu mendapatkan kepas an dalam Hukum Islam adalah 45 Hadits ini bisa ditemukan di kitab Sunan Al-Kubro li al-Bayhaqi nomor 14312, kitab al-Juz al-Tsani min Hadits Abi Bakri al-Daqqoq nomor 35 46 Lihat Al-Qur’an Surah al Baqarah ayat 233 47 Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat 2 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 75 mengenai pelaksanaan sholat Jum’at yang dihadiri kurang dari 40 orang. Fenomena ini ditemui pada masyarakat perbatasan Jagoi Babang. Kondisi ini terjadi karena banyaknya masyarakat Jagoi Babang yang laki-laki bekerja di Malaysia, walaupun kurang dari 40 orang, solat jumat tetap dilaksanakan sebagaimana mes nya. Perihal ubudiyah sholat jum’at yang dihadiri kurang dari 40 orang laki-laki inilah kali ini yang akan dibahas dan dicari pijakan nya dalam hukum Islam. Se ap persoalan yang berhubungan dengan peribadatan harus menunggu ada atau daknya perintah dari Allah, hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ulama Ushul : Para prinsipnya, perihal peribadatan itu batal ( dak sah jika dikerjakan) kecuali ada dalil yang memerintahkannya.48 Oleh karena itu, melakukan inovasi dan improvisasi dalam hal ubudiyah dak dibenarkan. Kecuali ada syar’i yang mendukung inovasi dan improvisasi tersebut. Sholat jum’at49 sebagai salah satu bagian dari ubudiyah merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syar’i. Dengan jelas Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW berkata : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan nggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al Jumu’ah : 9) 48 Abu Isyhaq al-Sya bi, al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari’ah, (Maktabah alTauhid), Juz II, hlm. 211 49 Sholat Jum’at merupakan salah satu dari ibadah yang khusus disyari’atkan bagi umatnya Nabi Muhammad. Jum’at berasal dari kata Jama’a yang bermakna berkumpul. Disebut Jum’at karena 1) berkumpulnya manusia pada hari itu, 2). Berkumpulnya kebaikan pada hari itu, 3). Pada hari itu dikumpulkan bentuk rupa Nabi Adam a.s, 3). Berkumpulnya Nabi Adam a.s dan Hawa di muka bumi pada hari itu. Dan pada masa jahiliyah, hari Jum’ah disebut dengan hari Arubah. Lihat dalam al-Iqna’ li al-Syarbaini, Juz I, hlm. 176 76 Dari Nabi SAW, berkata : Sholat jum’at itu hak yang wajib bagi se ap orang muslim (laki-laki) dengan berjama’ah, kecuali pada empat orang: hamba sahaya atau perempuan atau anak kecil atau orang yang sakit.50 Bahkan dalam salah satu khutbahnya, Rasulullah secara khusus menyebutkan tentang kewajiban sholat jum’at : Ketahuilah bahwasanya Allah azza wa jalla telah mewajibkan sholat Jum’at kepadamu dalam bentuk kewajiban yang ditetapkan, mulai dari tempat ini, mulai bulan ini, mulai tahun ini, sampai dengan hari kiamat bagi orang yang punya jalan untuk melaksanakannya. Barangsiapa yang meninggalkan Sholat jum’at, baik ke ka aku masih hidup atau sesudah aku ma , karena menyangsikannya atau menganggap remeh, baik orang itu mempunyai pemimpin yang adil atau pemimpin yang zholim, maka Allah tak akan mengumpulkan orang itu pada perserikatannya. Ingat, dan Allah dak akan memberka nya didalam segala urusannya.51 Dari dalil-dalil diatas, tak dapat dipungkiri bahwa sholat jum’at merupakan ritual sholat yang wajib dilaksanakan oleh muslim laki-laki. Sholat jum’at dua rokaat wajib dilaksanakan dengan ketentuan sebelumnya dilakukan khutbah. Adapun syarat-syarat sah nya sholat jum’at adalah dilaksanakan pada waktu zhuhur, dilaksanakan di perkampungan masyarakat baik desa atau kota, dan dihadiri oleh 40 orang.52 Jika masyarakat perbatasan tetap taat melaksanakan ibadah sholat Jum’at, yang mana dak satupun ulama mazhab yang 50 Hadits ini terdapat pada kitab Sunan abi Dawud nomor 903, kitab Mustadrok ala Shohihain nomor 999, kitab Sunan al-Shoghir li al-Baihaqi nomor 301, kitab Sunan al-Kubro li al-Baihaqi nomor 5140, 51 Khutbah ini secara lengkap bisa dilihat pada : Kitab al-Sunan al-Kubro li al-Bayhaqi, Juz III, hlm. 170, nomor 5135; Kitab Musnad Umar bin Abd al-Aziz, hlm. 88, nomor 70; Kitab Musnad Abd bin Hamid, hlm. 1136, nomor 1143; Kitab al-Wasith fi Tafsiri al-Qur’ani al-Majidi, Juz IV, hlm. 299, nomor 952 52 Abu Bakr Ibn Syatha al-Dimyathi, 1999, I’anah al-Tholibin, (Beirut : Dar al-Fikr) Juz II, hlm 59 77 menolak akan kewajibannya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan meninggalkan kewajiban sholat Jum’at hanya karena masalah bilangan jama’ah yang mana hal itu terjadi ikh laf dikalangan ulama mazhab. Apalagi sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakr Ibn Syatha al-Dimyathi bahwa sholat jum’at mempunyai banyak keutamaan. Ketahuilah bahwa perkara Jum’at adalah perkara yang agung. Jum’at adalah ni’mat jisimah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya. Sholat Jum’at adalah bagian dari kekhususan kita sebagai umat nabi Muhammad. Dengan Sholat Jum’at, Allah menghamparkan rahmat-Nya dan mensucikan dosa-dosa selama satu minggu. Dan Ulama Salaf al-Sholih sangat termo vasi dengan Sholat Jum’at. Mereka bahkan datang ke pelana mereka. Oleh karena itu, jauhilah sikap memandang remeh terhadap sholat Jum’at, baik ke ka dalam perjalanan, maupun ke ka sedang bermukim, walaupun dengan jama’ah yang kurang dari 40 orang dengan cara bertaqlid kepada mazhab yang lain.53 6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda Problema ka masyarakat perbatasan yang menarik untuk dikaji secara hukum Islam adalah perihal iden tas ganda, fenomena ini terjadi pada masyarakat di perbatasan Nanga Badau. Memiliki iden tas ganda itu dilakukan antara lain karena ingin berobat dan mendapat pekerjaan ke Malaysia. Dalam Islam dak ada aturan teknis tentang kartu iden tas kebangsaan yang wajib dimiliki oleh penduduk suatu negeri. Dalam hal kepemilikan KTP ganda ini yang bisa dikaji lebih jauh adalah melakukan mengkaji apakah kebijakan Negara tentang KTP itu kebijakan itu menimbulkan maslahah atau sebaliknya justru bertentangan dengan nash syar’i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai salah satu dokumen kependudukan adalah hak yang dimiliki se ap warga Negara, 53 Abu Bakr Ibn Syatha al-Dimyathi, 1999, I’anah al-Tholibin, (Beirut : Dar al-Fikr) Juz II, hlm 58-59 78 dan persyaratan untuk mendapatkan KTP bagi penduduk warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap adalah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin. Se ap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.54 Dalam Islam, Negara melalui pemerintah yang berkuasa diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk menegakkan Negara. Salah satu kebijakan Negara adalah mener bkan administrasi kependudukan dengan membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini Abdul Qodir Audah, berkata : “sesungguhnya Syari’at memberikan hak kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menyentuh kemaslahatan dan kemanfaatan bagi individu dan kelompok”.55 Sya bi mengatakan bahwa dak ada satupun dari kebijakan negara yang dak mempunyai tujuan karena jika kebijakan itu dak mempunyai tujuan, sama saja dengan membebankan sesuatu yang dak dapat dilaksanakan.56 Tidak ada nash syar’i, baik secara manthuq atau ma um, yang bertentangan dengan kebijakan Negara tentang KTP tersebut. Terhadap keadaan seper ini, pendapat Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba’ Alawy layak untuk dijadikan per mbangan. 54 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 2, pasal 63. Lihat juga UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 55 Abdul Qodir Audah, 1997, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamy, (Beirut: Muassah Risalah), Jilid 1, hlm. 181 56 Abu Isyhaq al-Sya bi, al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari’ah, (Maktabah alTauhid), Juz II, hlm. 289 79 Walhasil, sesungguhnya wajib taat terhadap kebijakankebijakan pemerintah, baik secara zhohir maupun ba n, dalam hal yang dak diharamkan ataupun dimakruhkan [oleh Syar’i] 57 Jika sebaliknya, didalam kebijakan pemerintah dak terdapat maslahah ammah, maka dak ada kewajiban menta’a nya secara bathin.58 Pendapat seper ini pulalah yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Komisi A Ij ma’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia SeIndonesia IV Tahun 2012 Tentang Masail Asasiyyah Wathaniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan). Maka berdasarkan analisa diatas, memiliki KTP ganda yang terjadi pada masyarakat perbatasan sebaiknya dihindari karena aturan dan kebijakan pemerintah tentang administrasi Negara melarang hal tersebut, sedangkan dibalik kebijakan itu ada maslahah yang tersimpan dan dak ada dalil syar’i yang bertentangan dengan kebijakan negara tersebut. PENUTUP Dalam hal ini Negara dan Pemerintah Daerah perlu memberikan prioritas perha an yang lebih terhadap masyarakat dan wilayah perbatasan, karena perbatasan merupakan wajah Negara yang pertama kali dilihat oleh luar negeri. Apalagi terjadi perbedaan yang jauh antara kondisi perbatasan di Negara Malaysia dengan kondisi perbatasan di Negara Indonesia, baik itu pada wilayah perbatasan Jagoi Babang, Nanga Badau, atau En kong. Lemahnya perha an dari Negara dalam segala aspek yang berhubungan dengan wilayah perbatasan, secara dak langsung menyebabkan terjadinya problema ka yang dialami oleh masyarakat perbatasan. Diantara peran pen ng Negara yang bias memberikan manfaat yang besar adalah dengan melakukan 57 Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba’ Alawy, , Bughyah al-Mustarsyidin, (Surabaya : Maktabah al-Hidayah), hlm. 91 58 Ibnu Hajar al-Haitami, 2005, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Manhaj, (Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah), hlm.105 ِ ِ تما بِجي اَل ةٌﱠماع ةٌحَل ِ َ ف ارِهاَظ اﱠلإ هُلا ِ ف سيَل اﱠمِم ِه َب َرَمأَ اَم ﱠنأ ُ ْ َ َ ْ َ صَم هي ً َ ْطَق َ ُ ْ ث ِ ف ام ِ اضيأَ اًنِطاب بِجي َكِلَذ ِهي ِفاَلِخب َ ْ ً َ ُ َ 80 re-MoU dengan Negara Malaysia untuk meningkatkan harga minimal transaksi yang dilegalkan antar masyarakat perbatasan, yang semula 600 MYR di ngkatkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, dan tentu akan lebih baik jika Negara bias menggiring dan memas kan berlakunya Asean Free Trade Area (pasar bebas) sehingga masyarakat perbatasan dak terjebak pada transaksi yang ilegal. Begitupula bagi Aparat Keamanan (TNI/Polri) untuk lebih tegas mengatur lalu lintas jual beli masyarakat, terutama jual beli kendaraan bodong. Fenomena menjamurnya kendaraan bodong di wilayah perbatasan secara dak langsung menunjukkan pembiaran yang dilakukan aparat keamanan sehingga hal-hal yang seharusnya ilegal dianggap sebagai sesuatu yang bolehboleh saja. DAFTAR PUSTAKA al-Qur’an al-Karim Abdul Qodir Audah, 1997, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamy, (Beirut: Muassah Risalah), Jilid 1 Abdullah bin Yusuf al-Juday‘,1997, Taysir ‘Ilm Usul al-Fiqh, (Beirut: Mu’assasah al-Rayyan) Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba’ Alawy, , Bughyah al-Mustarsyidin, (Surabaya : Maktabah alHidayah) Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar, , Bughyah al-Mustarsyidin, (Surabaya : Maktabah al-Hidayah) Abu Bakr Ibn Syatha al-Dimyathi, 1999, I’anah al-Tholibin, (Beirut : Dar al-Fikr) Juz I dan II Abu Ishaq al-Syathibi, 2003, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah) Abu Isyhaq al-Sya bi, Al-I’ shom (Maktabah al-Tauhid) Ad-Dasuqy, dalam Hasyiyah ad-Dasuqy ala al-Syarhi al-Kabir, (Bairut, Dar al-Fikr), Juz I 81 Ahmad bin ‘Ali bin Abu Bakar al-Razi al-Jashas, Ahkam al-Quran Ali Ahmad Al-Nadwi, 2000, Al-Qowa’id al-Fiqhiyyah, (Beirut: Dar al-Qolam) Edwin Seligman, 1957, Encyclopedia of Social Science, Vol.24. (New York: The Mac Millah Company) Gasthoul Bothoul, , 1998, Teori-teori Filsafat Ibn Khaldun, terj, Yudian W. Asmin (Jakarta: Ti an Ilahi Press) Hatem al-Haj, 2007, Commentary on ‘Umdat al-Fiqh, (The Interna onal University in La n America) Ibn Rusyd, 2005, Bidayatul mujtahid, (Beirut : Dar al-Fikr), jilid II Ibnu Hajar al-Haitami, 2005, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Manhaj, (Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah) Ibnu Qoyyim al-Jauzy, , I’lam al-Muwaqqi’in an Robb al-Alamin (Beirut : Dar al-Jail). Imam Al-ghozali, 1997, Al-Mustasfa, Juz 1, (Beirut : Daar Al Ihya’ Al Turats Al ‘Araby) Imam Al-Nawawi, Imam al-Subki, dan Syekh Najib Al-Muthi’i, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab, (Jeddah -Arab Saudi : Maktabah Al-Irsyad), Jilid 18 Izzuddin bin Abdi al-Salam, 1980, Qowa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Beirut : Dar al-Jail) Juz II Jalaluddin Abd Rahman al-Suyuthi, 1979, al-Asybah wa alNadza’ir fi Qowa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’ie, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) Muhammad Bakar Ismail, 1996, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Bayna Al-Ashalah wa Al-Taujih, (Dar al-Manan) Mahmud Salthut, 2001, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, (Dar alSyuruq) Muhammad Abu Zahrah, , al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Kairo: Dar Al Fikr Al ‘Arabi) 82 Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, , al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi min ‘Ilm al-Ushul, (Beirut : Dar al-Fikr) Muhammad bin Uman bin Ali bin Nawawi al-Jawi dalam Nihayatuz Zain, (Bairut: Dar al-Fikr), Juz I Muwaﬃq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, 1984, Al-Mughni (Beirut: Dar al-Fikr) Said Hawa, 1985, al-Asas fi at-Tafsir, (Mesir: Dar al-Salam) Sayyed Hossein Nasr, , 2003, The Heart of Islam, Terjemahan Nurasiah Fakih Sutan Harahap, Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan, Bandung: Mizan Sayyid Sabiq, 1983, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dari al-Fikr,) Shidiq bin Ahmad al-Burnu, 1983, Mausu’ah Al-Qawa’id alFiqhiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah) Juz 12, Sulaiman al-Bujairimi, Khasyiyah al-Bujairami ‘ala Syarhi alKho b, Juz II Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qorofi, Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furu’, (Juz 6 / 197) Tolhah bin Muhammad bin Abdur Rahman Ghouts, Al-Addi’a’ al‘Am wa Ahkamuhu fi Al-Fiqh wa an-Nizhom, (Kunuz Isbilia, ) Wahbah Zuhaili, 1998, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-fikr) Yusuf al-Qordhowi, 1993, al-halal wa al-harom fi al-Islam, (PT. Bina Ilmu) Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi’I, Qomi’ al-Thughyan, Bandung : Syirkah Ma’arif Da ar Pustaka Pendukung : Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang 83 Perkawinan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2013 En kong Dalam Angka 2013 Data Pokok 2013 Kabupaten Kapuas Hulu h p://www.wilayahperbatasan.com 84 FENOMENA SOSIAL, FAKTA SOSIAL DAN FAKTA HUKUM Oleh: Dr. M. Hasan, M.Ag ABSTRAK Persoalan hukum dak hanya sekedar persoalan undang-undang saja karena hukum senan sa berkaitan dengan norma-norma/ kaidah-kaidah bagaiman seseorang itu seharusnya melakukan atau dak melakukan perbuatan terlarang, melanggar hukum dak sama dengan melanggar moral; sehingga makna hukum yang ada dalam hukum posi f daklah cukup tanpa di kaitkan dengan moral yang merupakan “ruhnya’ hukum sehingga hukum tanpa ruh adalah sia-sia. Oleh karena itu hukuman yang diberikan juga berbeda khusnya mengenai anak nakal yang masih dapat dibina agar kembali menjadi anak yang baik daklah hurus di pidana sebagaima asas hukum pidana sebagai ul mum remedium. Kata Kunci : Fakta Sosial, Fakta Hukum, Anak Nakal, Pidana , Tindakan PENDAHULUAN Banyak ungkapan yang kita dapa dalam masyarakat yang kadang terasa sinis dan menyudutkan dalam penegakan hukum di Negara kita republik Indonesia, persepesi yang demikian ini menandakan betapa sulitnya menegakkkan hukum yang mengandung unsur keadilan, kepas an dan daya guna, uangkapan 85 itu semisal “ ngono yo ngono ning ojo semono” Hakim “Hubungi Aku Kalau Ingin Menang, KHUP “ Kasih Uang Habis Perkara”,Jaksa “ Jejek Rak Iso” Advokat “ Homo Homini lopus” lepas dari persoalan itu semua kita melihat pola pendekatan para penegak hukum untuk melakukan kajian atau menjawab persoalan atau issu hukum yang terjadi dalam masyakat, dak sekedar dengan hukum posi f melainkan dengan moral para penegaka hukum untuk menghilangkan s gma yang dak semuanya benar. Fakta sosial (Inggris: social facts) merupakan aliran sosiologi posi f dengan pengkajian berasal dari atribut eksternalitas mencakup struktur sosial, norma kebudayaan, dan nilai sosial, fakta sosial bila menurut konteks konsepsi Émile Durkheim didalamnya dapat melipu kesadaran kolek f dan representasi kolek f berkaitan dengan cara ber ndak yang berasal dari elaborasi kolek f yang dijabarkan karena adanya aturan hukum yang bersifat otorita f termasuk didalamnya prak k keagamaan ataupun yang sekuler yang tertuang dalam norma-norma dan ins tusi adalah contoh dari fakta-fakta sosial yang berbentuk baku yang berasal dari kelompok prak k diambil secara kolek f dan dengan demikian terdapat adanya pemaksaan diri dan internalisasi yang dilakukan oleh para individu oleh karena secara kolek f telah diuraikan sehingga dapat membatasi moral dan perilaku dari ap- ap individu Masalah ini kemudian menjadi menarik bagi para sosiolog terhadap kekhawa ran adanya kesenjangan antara yang ideal dengan yang bersifat materi yang direpresentasikan oleh ndakan organisasi-organisasi sosial dan para pengikutnya misalkan dalam hal antara norma-norma yang disetujui secara sosial dengan kenyataan dalam prak k-pra k yang bersifat aktual. Kata ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh sosiolog Perancis Émile Durkheim dan banyak memengaruhi analisis Durkheim (dan para pengikutnya) ke ka dalam meneli masyarakat antara lain (Ritzer 2000:73) mengatakan struktur sosial, norma kebudayaan, dan nilai sosial yang dimasukan dan dipaksakan (koersi) kepada pelaku sosial. Sementara Auguste Comte bermimpi untuk menjadikan ilmu sosiologi sebagai disiplin ilmu yang luas, yang berisi semua—’the queen of 86 sciences’, adalah is lah yang digunakannya— Durkheim dak seambisius itu. Durkheim bertujuan agar sosiologi memiliki dasar posi visme yang kuat, sebagai ilmu di antara ilmu yang lain. Ia berpendapat bahwa se ap ilmu tertentu harus memiliki subyek pembahasan yang unik dan berbeda dengan ilmu lain, namun harus dapat diteli secara empiris. Keragaman dalam fenomena yang sedang diteli , menurut Durkheim, harus dapat dijelaskan oleh sebab-sebab yang juga tercakup dalam bidang ilmu tersebut. Sebagai konsekuensinya, Durkheim menyatakan bahwa sosiologi harus menjadi ‘ilmu dari fakta sosial’. “Metode sosiologis yang diprak kkan harus bersandar sepenuhnya pada prinsip dasar bahwa fakta sosial harus dipelajari sebagai materi, yakni sebagai realitas eksternal dari seorang individu.... ...jika dak ada realitas di luar kesadaran seorang individu, sosiologi sepenuhnya kekurangan materi.” (Bunuh Diri, hal. 37-8, diku p di buku karangan Hoult, hal. 298). Dalam buku Rules of Sociological Method, Durkheim menulis: “Fakta sosial adalah se ap cara ber ndak, baik tetap maupun dak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Dalam sudut pandang Durkheim, sosiologi sederhananya adalah ‘ilmu dari fakta sosial’. Oleh karena itu, tugas dari para ahli sosiologi adalah mencari hubungan antara fakta-fakta sosial dan menyingkapkan hukum yang berlaku. Setelah hukum dalam struktur sosial ini ditemukan, baru kemudian para ahli sosiologi dapat menentukan apakah suatu masyarakat dalam keadaan ‘sehat’ atau ‘patologis’ dan kemudian menyarankan perbaikan yang sesuai. Perha an pertama dalam penger an hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. Apa perubahan sosial itu ? Is lah “perubahan” (change) dalam penger an sehari-hari, sering diar kan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya dak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun dak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak berar (trivial), walaupun kadang-kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan berar (substan al). Dalam penger annya yang paling konkret, 87 perubahan sosial berar kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan dimana semua orang berpar sipasi dengan derajat keterkaitannya masingmasing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu-individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respons. Situasi-situasi ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seper teknologi, cara baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-nilai baru. Sehingga, perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya sendiri, dan mencari ar yang lebih dari kehidupannya. Perubahan sosial juga bisa berar suatu restrukturisasi dalam cara-cara dasar dimana orang di dalam masyarakat terlibat satu dengan lainnya mengenai pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, rekreasi, bahasa, dan ak vitasak vitas lainnya. Kita lihat kenyataan yang menunjukkan bahwa salah satu dampak nega ve kekayaan dan kemakmurn adalah merosotnya moral, kemerosotan moral ini sangat berbahaya, sebab ia akan mendorong melahirkan berbagai kejahatan dan kekerasan, oleh karenanya dak heran bila banyak tokoh masyarakat yang menghimbau agar pemerintah dan masyarakat secara bersamasama berjuang membangun moral dan karakter anak bangsa, bersamaan dengan itu maka hukumnyapun harus di perkuat agar lebih responsif dan masuk akal. Akhir-akhir ini ini banyak kejadian yang sangat menggetarkan kita khususnya para orang tua yang anaknya masih remaja atau dalam dalam proses pendewasaan, khusunya berkaiatan dengan perlindungan anak dan perempuan, dimana banyak kejadian anak dan perempuan diperlakukan dak adil sesuai dengan hakhak anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual oleh orang dewasa, atau pun oleh orang yang di kategorikan belum diwasa karena belum mencapai usia 18 88 tahun (delapan belas tahun) yang secara norma f dituangkan dalam pasal 1 Undang –Undang no.23 tahun 2002 tetang Perlindungan anak 2, akan tetapi bagaimana bila yang melakukan perbuatan yang terlarang itu adalah sama-sama anak, apakah harus dipidana keduanya?, atau salah satunya dan tentunya siapa yang dikatan sebagai korban? Untuk itu dalam tulisan ini saya akan mengajak para pembaca untuk berkontemplasi terhadap masalah sosial sekaligus masalah hukum yang semakin banyak terjadi di masyarakat, yang kadang dianggap sebagai hal yang biasa. PEMBAHASAN Tema definisi yang berulang dalam literature sosiologi terhadap perubahan sosial menekankan perubahan (altera ons) dalam struktur dan fungsi dari masyarakat dan perubahan dalam hubungan sosial dari waktu ke waktu. Tanpa penjelasan selanjutnya, hal ini bukan konsep yang bisa membantu usaha untuk mencoba menger apa yang dimaksud dengan perubahan. Selain itu, ke ka kita membahas tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial, dan memandang hukum sebagai instrumen dari perubahan sosial, maka akan sangat membantu bila kita bisa menspesifikasikan iden tas dari perubahan, di ngkatan yang sedang terjadi di masyarakat, arahnya, besarannya, dan laju kecepatannya (Vago, 1980: 8-10). Iden tas perubahan (iden ty of change) adalah fenomena sosial tertentu yang sedang mengalami transformasi, seper praktek, perilaku, sikap, pola interaksi, struktur kewenangan, laju produk vitas, pola pemungutan suara, pres se, atau system stra fikasi tertentu. Sekali iden tas dari apa yang berubah telah ditentukan, perha an selanjutnya adalah pada level dimana perubahan itu sedang terjadi. Walaupun konsep dari perubahan sosial adalah termasuk ke dalam fenomena sosial, akan merupakan hal yang sulit untuk meneli perubahan tanpa tahu dimana perubahan itu terjadi. Sehingga, level perubahan akan mengubah (delineates) lokasi dalam sistem sosial dimana perubahan sosial tertentu sedang terjadi. Ada beberapa level perubahan sosial yang dapat ditemukan, yaitu pada level 89 individu, kelompok, organisasi, ins tusi, dan masyarakat. Sebagai contoh, perubahan dalam level individual akan melipu perubahan-perubahan dalam sikap, kepercayaan, aspirasi, dan mo vasi. Pada level kelompok, akan mungkin terjadi perubahan dalam pola interaksi, komunikasi, metode-metode penyelesaian konflik, kohesi / keterikatan, kesatuan, kompe si, serta pola-pola penerimaan dan penolakan. Pada level organisasi, ruang lingkup perubahan akan melipu perubahan dalam struktur dan fungsi dari organisasi, perubahan dalam hirarki, komunikasi, hubungan peranan, produk vitas, rekrutmen, pengakhiran / terminasi, dan pola-pola sosialisasi. Pada level ins tusi, perubahan dapat terjadi pada perubahan pola perkawinan dan keluarga, pendidikan, dan praktek-praktek keagamaan. Pada level masyarakat, perubahan dipandang sebagai modifikasi dari sistem stra fikasi, sistem ekonomi, dan sistem poli k. Arah perubahan (direc on of change) dimaksudkan sebagai posisi di masa depan dari suatu en tas dalam hubungannya dengan posisi awalnya. Hal tersebut dapat dipandang secara kuan ta f dalam hal fluktuasi, volume, ukuran, atau angkaangka belaka. Hal itu juga dapat dilihat dari besaran (axis) nilainilai, menggunakan konsep-konsep seper kemajuan (progress), perkembangan (improvement), penurunan (decline), atau perbaikan (be erment). Hal itu juga dapat dipandang dalam is lah-is lah umum, sebagai “lebih nggi”, “lebih rendah”, “ke belakang”, atau “ke depan”, mengiku skala tertentu. Ke ga pendekatan ini saling terpisah (mutually exclusive), dan ada kebutuhan untuk menspesifikasikan pe perubahan sebelum mendiskusikan arahnya. Sebagai contoh, laju penda aran universitas dari orang-orang kulit hitam (black) dan orangorang keturunan Spanyol (Hispanic) masing-masing naik 5 dan 6 persen, antara tahun 1970 dan 1977 (Na onal Center for Educa on Sta s cs, 1979: 91). Secara kuan ta f, arah perubahan dinyatakan dalam persentase. Pada besaran nilai (value axis), perubahan dalam par sipasi golongan minoritas ini (yang berkaitan dengan kulit hitam dan keturunan Spanyol) bisa disebut “kemajuan”. Dalam is lah umumnya, laju penda aran universitas “lebih nggi” di tahun 1977 daripada di tahun 1970. 90 Besaran perubahan (magnitude of change) dapat dipandang dalam hal perubahan yang inkremental, marjinal, komprehensif, dan revolusioner. Perubahan yang inkremental atau marjinal adalah perubahan yang menaikkan, mengurangi, atau memodifikasi kontur dari norma atau perilaku tertentu tanpa mengubah atau menghilangkan (repudia ng) zat atau struktur aslinya (misalnya, birokra sasi gradual dari lembagalembaga pendidikan nggi). Ada suatu kesepakatan dalam literatur perubahan sosial bahwa perubahan inkremental adalah yang paling biasa terjadi dan pola perubahan “normal” di Amerika Serikat. Perubahan komprehensif mungkin menggambarkan kulminasi dari perubahan inkremental yang terkait, atau menurut kata-kata Robert A. Dahl (1967: 264) “inovasi yang menyapu atau pembalikan yang keras” (“sweeping innova ons or decisive reversals of established”) dari norma-norma pola perilaku (misalnya, desegregasi sekolah atau dak memisahkan lagi antara sekolah untuk murid kulit pu h dengan sekolah untuk murid kulit berwarna). Perubahan-perubahan yang ukurannya revolusioner akan mencakup subs tusi keseluruhan dari satu pe norma atau perilaku ke norma atau perilaku lainnya, dan penolakan keras (decisive rejec on) dari perilaku asli atau normanorma asli (misalnya, abolisi atau penghapusan perbudakan atau penggan an dari sistem poli k yang satu ke sistem poli k yang lainnya). Laju perubahan (rate of change) adalah dimensi temporal dari perubahan. Pada laju seberapa perubahan tertentu terjadi ? Laju ini dapat didasarkan kepada sembarang skala waktu, misalnya cepat (fast) atau lambat (slow), atau yang dapat diukur dalam ukuran hari, minggu, bulan, atau tahun. Sebagai contoh, dalam konteks par sipasi golongan minoritas (yang didefinisikan sebagai “golongan minoritas” di Amerika Serikat adalah : perempuan, kulit berwarna, atau orang cacat) di pendidikan nggi, laju perubahan dapat digambarkan sebagai “lambat”. Dimensi dari komponen-komponen perubahan sosial adalah sembarang, dan dapat dipandang (construed) secara lain oleh orang yang mengalaminya atau mencoba-cobanya. U litas teorikal dan empirikal dari komponen perubahan ini 91 menjadi buk (evident) ke ka ia dikenali bahwa hukum dapat mempengaruhi perubahan dalam banyak cara. Ke ka ar yang khusus diberikan ke komponen-komponen ini dalam konteks hukum tertentu atau serangkaian hukum-hukum tertentu, hal ini akan dapat menjadi k awal (special point of departure) dari peneli an tentang peranan hukum dalam perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah suatu produk dengan berbagai faktor, dan dalam banyak hal, hubungan antar faktor-faktor tersebut. Selain faktor hukum, ada beberapa mekanisme perubahan lainnya, seper faktor-faktor teknologi, ideologi, kompe si, konflik, ekonomi, dan poli k, serta masalah struktural (structural strains). Semua mekanisme tersebut dalam kebanyakan hal saling berhubungan. Kita harus berha ha untuk dak mengecilkan ar dan mengisolasikan salah satu dari faktor-faktor “penyebab” (“causes”) perubahan sosial ini. Harus diakui bahwa, sangat menggoda dan sangat nyaman untuk memilih salah satu saja (single out) “penggerak utama” (“prime mover”), satu faktor, satu sebab, satu penjelasan, dan menggunakannya di berbagai situasi. Hal itu juga terjadi dalam perubahan hukum : adalah sangat sulit, bahkan dak mungkin, untuk menggambarkan hubungan sebab-dan-akibat (causeand-eﬀect rela onship) dalam pembuatan hukum-hukum baru, yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu kita harus bersikap tak acuh / skep s (skep cal) dan berha -ha (cau ous) mengenai penjelasan tentang satu faktor penyebab secara umum, dan khususnya perubahan sosial berskala besar. Seper yang penulis uraikan dalam pendahluan ,seringkali terjadi pergaulan bebas antara anak yang masih dibawah umur sering melampaui batas-batas yang ditentukan dalam normanorma agama, sosial yang hidup dalam masyarakat bahkan terjadi perbuatan melawan hukum. Penulis ingin mengkaji atau meneli sebuah fenomena menarik yang terjadi dimasyarakat, dimana manusia pempunyai hubungan dengan Pribadi dan Antar Pribadi; Hubungan pribadi menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya dan Nuraninya sedangkan hubungan antar pribadi melipu hubungan antara menusia yang tercapkup dalam bidang sopan santun dan yang tercakup dalam bidang keter ban 92 yaitu hukum. Dalam Peneli an hukum prak s persoalannya dak terlalu rumit seper dalam peneli an akademis, dalam peneli an hukum praka s hanyalah melipu :3 1. Perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturan dak jelas 2. Kekosongan aturan hukum 3. Perbedaan penafsiran atas fakta Selanjutnya dikatakan : Untuk keperluan praktek hukum hasil suatu peneli an hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran akan tetapi dak berar bahwa saran tersebut sekedar saran,mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, saran yang dihasilkan dari peneli an harus mungkin untuk diterapkan. Untuk kegiatan akademis,praktek hukum dak selalu berkonotasi dengan adanya sengketa (li gasi). Se ap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara op mal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Peneli an Durkheim’s tentang ‘fakta sosial’ dalam hal ngkat bunuh diri ini terkenal. Dengan mempelajari sta s k bunuh diri pihak kepolisian di berbagai wilayah, Durkheim mampu ‘mendemonstrasikan’ bahwa masyarakat agama Katolik memiliki ngkat bunuh diri yang lebih rendah dari masyarakat agama Protestan, dan menganggap ini terjadi karena penyebab sosial (dan bukan individual). Ini adalah peneli an pertama di bidangnya dan tetap banyak disebut bahkan sekarangsekarang ini. Awalnya, ‘penemuan fakta sosial’ Durkheim dipandang signifikan karena menjanjikan kemungkinan untuk bisa mempelajari perilaku seluruh masyarakat, dan bukan hanya individu tertentu saja. Para ahli sosiologi modern merujuk ke peneli an Durkheim untuk dua tujuan yang cukup berbeda : 1. Sebagai demonstrasi grafis tentang seberapa ha -ha 93 seharusnya periset sosial dalam memas kan bahwa data yang dikumpulkannya untuk analisis akurat. Tingkat bunuh diri yang dilaporkan dalam peneli an Durkheim, sekarang menjadi jelas, sebagian besarnya merupakan artefak cara pengklasifikasian suatu kema an sebagai ‘bunuh diri’ atau ‘bukan bunuh diri’ di dalam masyarakat yang berbeda. Apa yang sebenarnya ia temukan bukanlah “ ngkat bunuh diri” yang berbeda sama sekali—yang ditemukannya adalah cara berbeda untuk memikirkan tentang bunuh diri. 2. Sebagai k awal untuk masuk ke dalam studi tentang ar sosial, dan suatu cara dimana ndakan individu yang nyatanyata iden k sering kali dak dapat diklasifikasikan secara empiris. “Tindakan” sosial (bahkan ndakan individu yang sifatnya pribadi seper bunuh diri), dalam pandangan modern ini, selalu dilihat (dan diklasifikasikan) oleh para aktor sosial. Untuk itu, menemukan ‘fakta sosial’, biasanya dak mungkin dilakukan atau dak diinginkan, namun menemukan cara bagaimana individu memandang dan mengklasifikasikan suatu ndakan tertentu menawarkan wawasan yang sangat luas. Sebuah fakta sosial total [fait social total] adalah “sebuah ak vitas yang memiliki dampak terhadap masyarakat, dan juga pada bidang ekonomi, hukum, poli k, dan agama .” (Sedgewick 2002: 95) “Beragam untaian kehidupan sosial dan psikologis terjalin bersama melalui apa yang disebut [Mauss] dengan ‘fakta sosial total’. Fakta sosial total hingga suatu ngkat tertentu, memberikan informasi dan mengatur berbagai prak k dan ins tusi yang tampaknya cukup berbeda.” (Edgar 2002:157) Is lah ini dipopulerkan oleh Marcel Mauss dalam bukunya The Gi dan diciptakan kembali oleh muridnya Maurice Leenhardt setelah is lah fakta sosial dari Durkheim Namun sering kita melihat banyak hal kejadian pelanggaran norma-norma sosial maupun norma hukum dilakukan ole anak yang dengan melakukan hubungan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri tanpa melewa perkawinan. Dalam UndangUndang Ono.1 Tahun 1974 tentang perkwainan dikatakan perkawinan diperkenankan ke ka anak sudah mencapai 16 tahun (untuk perempuan) dan 19 tahun (untuk laki-laki) 4 ar nya 94 secara psikologis ngkat kedewasaan antara kaum perempuan dengan laki-laki lebih dewasa kaum perempuan. Kejadian yang sering kita jumpai dalam masyarakat terkait dengan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh anak (Baca:Zina) baik laki-laki maupun perempuan yang sama-sama berusia 16 tahun atau yang belum dewasa tetapi anak sudah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan tetapi belum dewasa menurut ketentuan dalam Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dilakukan suka sama suka akan tetapi orang tua anak perempuan dak terima bagaimanamakah sanksinya. Untuk menjawab permasalahan ini dikatakan mudah ya – mudah, dikatakan susahmnya-susah ar nya gampang-gampang susah karena saya katakan kedua anak yang telah “kasmaran” ini telah tersesat tetapi menikma kesesatan itu, oleh karena itu dengan hukuman ndakan5 sudah cukup untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, ar nya dak perlu di pidana karena hukum pidana diangap sebagai ul mum remedium (obat terakhir) untukmemberikan sanksi, ka ka sanksi lain yang di berikan dak efek f yang dapat menimbulkanefek jera sehingga dak mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukan (taubatannasukha Dalam Undang Undang no.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dikakatan :Anak nakal adalah anak yang melakukan ndak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang di nyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundangan maupun menurutperaturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat6 . Dengan demikian ada kategori anak nakal yaitu: 1. Melakukan perbuatan pidana 2. Melakukan perbuatan yang di larang bagi anak Sebagaimana diketahui dalam dalam Undang-Undang no. 3 tahun 1997 dikatakan khususnya Pasal 23 ayat (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan ayat (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah : a. pidana penjara; b. pidana kurungan; 95 c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan. Sedangkan ayat (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barangbarang tertentu dan atau pembayaran gan rugi. Untuk ayat (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran gan rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 25 ayat (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau ndakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Sedangkan ayat (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan ndakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Apabila melakukan perbuatan pidana maka hukumannya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 23 yaitu berupa : a. pidana penjara; b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan. Apabila melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat maka hukumannya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 24 yaitu berupa : a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. menyerahkan kepada negara untuk mengiku pendidikan, pembinaan, dan la han kerja; atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yangbergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan la han kerja. Problema ini yang demikian ini ke ka orang tua perempuan (baca:korban) oleh penyidik Kepolisan maupun Kejaksaan dalam praktek untuk anak nakal sering menggunakan/ dikenakan dakwaan alterna f: Pertama: Melakukan ndak pidana dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan dengan 96 sengajamelakukan pu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kedua: Melakukan ndak pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang dikatehuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau dak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawinn ,sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KHUPidana. Dalam proses hukum baik dalam penuntutan oleh jaksa maupun maupun penjatuhan putusan pemidanaan oleh oleh hakim hanya melihat pada satu sisi peraturan perundangan yaitu Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanpa melihat Perundangan lain karena perbuatan yang terlarang di lakukan oleh sama-sama masih anak maka tentunya juga menggunakan Undang-Undang no.3 tahun 1997 tentang Peradilan anak, dan usia kawin sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974. Kemudian marilah kita pahami bersama teori-teori pidana modern yang sekarang dianut KUHAP kita, lebih mendasarkan diri pada penghargaan hak asasi manusia, bahwa pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki dan menginsafi diri pelaku dengan memper mbangkan orang, perbuatan, niat (sikap ba n) serta hubungan sebab akibat terjadinya perbuatan pidana. Dengan mendasarkan diri pada hukum adalah sarana mencapai kebenaran dan keadilan dengan menjunjung nggi hak-hak asasi manusia. Marilah kita bersama dalam peradilan ini kita mengungkapkan kebenaran yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung nggi nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada se ap manusia, khususnya diri para terdakwa yang juga masih anak-anak. Oleh karena itu dalam konteks peneli an ini masalahnya bukanyaa pada Perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturan dak jelas atau kekosongan aturan hukum akan tapi lebih pada perbedaan penafsiran atas fakta, apakah ini sudah menjadi fakta hukum ataukahkah masih fakta sosial atau bahkan masih menjadi fenomena sosial. Marilah kita lihat kasusnya seakan peneli ingin mengajak para pembaca seakan menjadi penegak hukum ( Polisi,jaksa,Hakim dan Advokat) 97 untuk berandai-andai mengadilinya dan menelaah menjadi sebuah keputusan sebagaimana diamanatkan dalam perundangundangan yakni pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang maha Esa ar nya se ap keputusan harus mengandung irahirah ”Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” Bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan sebagaimanana Surat dakwaan Jaksa Penuntunt Umum, dalam dakwaan Pertama: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , terdakwa harus terbuk dan memenuhi unsur : Bahwa Se ap orang atau barang siapa ,ar nya adresatnya adalah semua orang yangmempunyai hak dan kewajiban sehinga dikatan sebagai subyek hukum, dimana perumusan undang-undang mengharuskan adanya unsur pribadi sebagai subyek hukum yang ada pada diri si pembuat, yang tanpa adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hal hal ini adalah terdakwa, dan apabila terdakwa memenuhi rumusan tersebut maka oleh karena itu unsur Se ap Orang ini terpenuhi. Unsur dengan cara melakukan pu muslihat, serangkaian kebohongan. Bahwa demikian juga yang di maksud dengan cara melakukan pu muslihat, serangkaian kebohongan haruslah dimaknai dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuru nya untuk berbuat sesuatu. Bahwa demikian juga yang di maksud serangkaian kata bohong haruslah dimaknai dipakainya banyak kata-kata bohong, sedangkan satu kata bohong daklah cukup, oleh karena itu serangkaian kata bohong haruslah tersusun sedmikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehinggakeseluruhan merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar adanya. Bahwa sebaliknya,jika Jaksa Penuntut Umum dak menguraikan apa yang dimaksud dengan melakukan pu muslihat atau serangkaian kebohongan, maka rumusandakwaan ataupn penuntutan yang demikian dapat dikatakan kabur, dak jelas (obscuurlibel). Bahwa bila disandingkan dengan kasus yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ,dalam keterangan Terdakwa maupun saksi korban sebelum 98 terdakwa melakukan perbuatan terlarang dengan Saksi Korban di dahului dengan prolog dengan mengatakan “aku seneng karo kowe” ar nya aku senang/cinta dengankamu” dan Saksi Korban mengatakan “aku nek meteng piye” ar nya kalau aku hamilbagaimana” maka di jawab oleh Terdakwa “aku tanggung jawab, kowe tak nikah” Perbedaan penafsiran atas fakta demikian ini sering terjadi, apakah iru sebenarnyaadalah ungkapan rasa cinta, rasa senang Terdakwa terhadap Saksi Korban dan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai melakukan pu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum(JPU). Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dan Saksi Korban adalah sudah lama pacaran, dan keduanya juga sudah saling bertemu ditempat-tempat lain selain di rumah saksi. Bahwa perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan keterang salah satu saksi yang mengatakan sebelum kenal Saksi Korban minta dikenalkan pada Terdakwa karena saksi korban suka/senang dengan Terdakwa. Bahwa oleh karena itu apabila ungkapan sebagaimana dimaksud diatas antara Terdakwa dan saksi Korban dimakanai sebagai pu muslihat /serangkaian kebohongan maka Unsur dengan cara melakukan pu muslihat, serangkaian kebohongan terpenuhi dan sebaliknya apabila dimaknai sebagai ungkapan rasa cinta, rasa senang Terdakwa terhadap Saksi Korban maka Unsur dengan cara melakukan pu muslihat, serangkaian kebohongan dak terpenuhi sama sekali. Unsur Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau oranglain: Bahwa demikian juga dengan unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ; membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuru nya untuk berbuat sesuatu dan apabila ia mengetahui permasalahannya dan akibatnya dia dak akan berbuat demikian. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling mengenal, saling pacaran, dan suka sama suka ,dan datang ke Rumah tanpa paksaan/ pu muslihat 99 sehingga sebelum melakukan perbuatan yang dilarang tersebut , telah terjadi prolog dengan mengatakan “aku seneng karo kowe” ar nya aku senang/cinta dengan kamu” dan di jawab oleh saksi korban “aku nek meteng piye” ar nya kalau aku hamil bagaimana” Persoalan kedua siapa sebenarnya di lindungi? sebenarnya filosofis dalam perlindungan anak tentunya anak yang masih belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun) baik korban atau Terdakwa , terutama perempuan yang karena akan melahirkan anak-anak bengsa di kemudian hari kelak oleh karena perempuan yang bagaimana yang dilindungi, yaitu perempuan yang bermoral bermartabat dan dak bisa menga martabatnya, hal ini sejalan dengan pepatah jawa yang menagatakan “ sedumuk batuk senyari bumi den lakoni taker pa pecahing dodo utahing ludiro” ar nya kurang lebih adalah mempertahankan martabat wanita itu dilakukan sampai k darah pengahibsan” adalah mustahil anak-anak bangsa ini akan baik bila dilahirkan dari perempuan yang dak bermartabat dan amoral, demikian juga dak ada dalam AlQur’an Surat AR Rijal yang ada Surat An Nisa’ oleh karena nya agar wanita bisa menjaga martabatnya sehingga kelak melahirkan bangsa yang bermartabat. Sebenarnya masih banyak fokus dalam perlindungan anak ini misalnya : 1. Anak-anak yang dalam situasi dan keadaan darurat 2. Anak –anak yang terlibat dalam masalah hukum 3. Anak-anak yang menjadi korban human traﬃcking 4. Anak dalam korban kekerasan 5. Anak-anak yang berasal dari lingkungan minoritas/ marjinal KESIMPULAN Dari pembahasan diatas maka dapat memberikan kesimpulan sederhana yang dapat melipu sebagai berikut: 1. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan 100 dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang; Oleh karena itu untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus; 2. Sesuai faktanya Terdakwa dak mempunyai niat jahat/ mensrea untuk dak bertanggung jawab atas perbuatannya yang semes nya dak/belum waktunya di lakukan baik oleh Terdakwa mapun Saksi Korban dan dak ada niat untuk melarikan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya karena terdakwa senang/ mencintai Saksi Korban meskipun dak disetujui oleh orang tua korban 3. Keinginan Terdakwa melalaui orang tuanya untuk berdamai dengan jalan di kawinkan walaupun masih belum memenuhi syarat perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun dak diterima oleh orang tuanya Saksi Korban. 4. Bahwa Perbuatan Antara terdakwa dengan Saksi Korban adalah Perbuatan yang terlarang bagi anak oleh karenanya dapat dikatakan ” perbuatan tersesat tetapi manikma kesestan itu” oleh karena dak perlu dipidana sebagaiman ditentukan dalam pasal 23 Undang-Undang no.3 tahun 1997 tetapi cukup untuk di berikan Tindakan sebagaimana di tentukan dalam pasal 24 Undang-undang no.3 tahun 1997 untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, mengingat pidana adalah Ul mum Remedium. DAFTAR PUSTAKA 101 Marshall, Gordon, ed. (1994). The Concise Oxford Dic onary of Sociology. Oxford University Press. Hoult, Thomas Ford, ed. (1969). Dic onary of Modern Sociology. Totowa, New Jersey: Li lefield, Adams & Co. Sedgewick, Peter (2002). Cultural Theory: The Key Concepts, Routledge Key Guides Series. Routledge. Edgar, Andrew (2002). Cultural Theory: The Key Thinkers, Routledge Key Guides Series. Routledge. Peter Mahumud Marzuki “ Peneli an Hukum” Unair 2004 Undang- Undang no.23 tahung 2002 tentang Perlindungan Anak Undang- Undang no.3 tahung 1997 tentang Peradilan Anak Undang- Undang no.8 tahung 1981 tentang HukumAcara Pidana Undang- Undang no.1 tahung 1974 tentang Perkawinan 102 FILSAFAT ILMU Oleh: Dr. Firdaus Achmad, M.Hum Abstrak Filsafat ilmu, kita pas menjumpai is lah “Epistemologi”. Yang merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Dan karena Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah). Epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas dan metode, dan kesahihan pengetahuan. sehingga dalam kesempatan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai sumber-sumber epistemologi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia dak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban. Namun se ap jawaban-jawaban tersebut juga selalu memuaskan manusia. Ia harus mengujinya dengan metode tertentu untuk mengukur apakah yang dimaksud disini bukanlah kebenaran yang bersifat semu, tetapi kebenaran yang bersifat ilmiah yaitu kebenaran yang bisa diukur dengan cara-cara ilmiah. Perkembangan pengetahuan yang semakin pesat sekarang ini, daklah menjadikan manusia berhen untuk mencari kebenaran. Justru sebaliknya, semakin menggiatkan manusia untuk terus mencari 103 dan mencari kebenaran yang berlandaskan teori-teori yang sudah ada sebelumnya untuk menguji sesuatu teori baru atau menggugurkan teori sebelumnya. Sehingga manusia sekarang lebih giat lagi melakukan peneli an-peneli an yang bersifat ilmiah untuk mencari solusi dari se ap permasalahan yang dihadapinya. Karena itu bersifat sta s, dak kaku, ar nya ia dak akan berhen pada satu k, tapi akan terus berlangsung seiring dengan waktu manusia dalam memenuhi rasa keingintahuannya terhadap dunianya Kata Kunci: Filsafat, Ilmu LATAR BELAKANG Pada awalnya yang pertama muncul adalah filsafat dan ilmuilmu khusus merupakan bagian dari filsafat. Sehingga dikatakan bahwa filsafat merupakan induk atau ibu dari semua ilmu (mater scien arum). Karena objek material filsafat bersifat umum yaitu seluruh kenyataan, pada hal ilmu-ilmu membutuhkan objek khusus. Hal ini menyebabkan berpisahnya ilmu dari filsafat. Dalam perkembangan berikutnya, filsafat dak saja dipandang sebagai induk dan sumber ilmu, tetapi sudah merupakan bagian dari ilmu itu sendiri, yang juga mengalami spesialisasi. Dalam taraf peralihan ini filsafat dak mencakup keseluruhan, tetapi sudah menjadi sektoral. Contohnya filsafat agama, filsafat hukum, dan filsafat ilmu adalah bagian dari perkembangan filsafat yang sudah menjadi sektoral dan terkotak dalam satu bidang tertentu. Dalam konteks inilah kemudian ilmu sebagai kajian filsafat sangat relevan untuk dikaji dan didalami (Bakh ar, 2005). Meskipun pada perkembangannya masing-masing ilmu memisahkan diri dari filsafat, ini dak berar hubungan filsafat dengan ilmu-ilmu khusus menjadi terputus. Dengan ciri kekhususan yang dimiliki se ap ilmu, hal ini menimbulkan batasbatas yang tegas di antara masing-masing ilmu. Dengan kata lain dak ada bidang pengetahuan yang menjadi penghubung ilmuilmu yang terpisah. Di sinilah filsafat berusaha untuk menyatu padukan masing-masing ilmu. Tugas filsafat adalah mengatasi 104 spesialisasi dan merumuskan suatu pandangan hidup yang didasarkan atas pengalaman kemanusian yang luas. Ada hubungan mbal balik antara ilmu dengan filsafat. Banyak masalah filsafat yang memerlukan landasan pada pengetahuan ilmiah apabila pembahasannya dak ingin dikatakan dangkal dan keliru. Ilmu dewasa ini dapat menyediakan bagi filsafat sejumlah besar bahan yang berupa fakta-fakta yang sangat pen ng bagi perkembangan ide-ide filsafa yang tepat sehingga sejalan dengan pengetahuan ilmiah (Siswomihardjo, 2003). Akumulasi penelaahan empiris dengan menggunakan rasionalitas yang dikemas melalui metodologi diharapkan dapat menghasilkan dan memperkuat ilmu pengetahuan menjadi semakin rasional. Akan tetapi, salah satu kelemahan dalam cara berpikir ilmiah adalah justru terletak pada penafsiran cara berpikir ilmiah sebagai cara berpikir rasional, sehingga dalam pandangan yang dangkal akan mengalami kesukaran membedakan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan yang rasional. Oleh sebab itu, hakikat berpikir rasional sebenarnya merupakan sebagian dari berpikir ilmiah sehingga kecenderungan berpikir rasional ini menyebabkan ke dakmampuan menghasilkan jawaban yang dapat dipercaya secara keilmuan melainkan berhen pada hipotesis yang merupakan jawaban sementara. Berfilsafat sesungguhnya dilakukan dalam masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya filsafat pun membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan. Salah satu tujuan tulisan ini adalah menunjukkan bantuan apa yang dapat diberikan filsafat kepada hidup masyarakat. Selain filsafat, ilmu-ilmu pengetahuan pun pada umumnya membantu manusia dalam mengorientasikan diri dalam dunia. Akan tetapi, ilmu-ilmu pengetahuan, seper biologi, kimia, fisiologi, ekonomi, dan lain sebagainya secara hakiki terbatas sifatnya. Untuk menghasilkan pengetahuan yang setepat mungkin, semua ilmu tersebut membatasi diri pada tujuan atau bidang tertentu. Untuk meneli bidang itu secara op mal, ilmuilmu semakin mengkhususkan metode-metode mereka. 105 Dengan demikian, ilmu-ilmu tersebut dak membahas pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut manusia sebagai keseluruhan dan sebagai kesatuan yang utuh. Padahal pertanyaan-pertanyaan itu terus-menerus dikemukakan manusia dan sangat pen ng bagi praksis kehidupan manusia. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa ar dan tujuan hidup manusia, apa kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai manusia, atau pun pertanyaan tentang dasar pengetahuan kita, tentang metode-metode ilmu-ilmu, dan lain sebagainya, dak mampu ditangani ilmu-ilmu pengetahuan. Padahal jawaban yang diberikan secara mendalam dapat mempengaruhi penentuan orientasi dasar kehidupan manusia. Di sinilah filsafat memainkan peranannya. Tulisan ini merupakan ulasan tentang filsafat, peranan dan kontribusi filsafat berhadapan dengan ilmu-ilmu pengetahuan, serta bagaimana filsafat membantu masyarakat menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Tulisan ini juga mengulas tentang hubungan filsafat dengan kebenaran. PENGERTIAN FILSAFAT Perkataan Inggris philosophy yang berar filsafat berasal dari kata Yunani “philosophia” yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah philos (philia, cinta) dan sophia (kearifan). Menurut penger annya yang semula dari zaman Yunani Kuno itu filsafat berar cinta kearifan. Namun, cakupan penger an sophia yang semula itu ternyata luas sekali. Dahulu sophia dak hanya berar kearifan saja, melainkan melipu pula kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, per mbangan sehat sampai kepandaian pengrajin dan bahkan kecerdikkan dalam memutuskan soal-soal prak s (The Liang Gie, 1999). Banyak penger an-penger an atau definisi-definisi tentang filsafat yang telah dikemukakan oleh para filsuf. Menurut Merriam-Webster (dalam Soeparmo, 1984), secara harafiah filsafat berar cinta kebijaksanaan. Maksud sebenarnya adalah pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling 106 umum dan kaidah-kaidah realitas serta hakekat manusia dalam segala aspek perilakunya seper : logika, e ka, este ka dan teori pengetahuan. Kalau menurut tradisi filsafa dari zaman Yunani Kuno, orang yang pertama memakai is lah philosophia dan philosophos ialah Pytagoras (592-497 S.M.), yakni seorang ahli matema ka yang kini lebih terkenal dengan dalilnya dalam geometri yang menetapkan a2 + b2 = c2. Pytagoras menganggap dirinya “philosophos” (pencinta kearifan). Baginya kearifan yang sesungguhnya hanyalah dimiliki semata-mata oleh Tuhan. Selanjutnya, orang yang oleh para penulis sejarah filsafat diakui sebagai Bapak Filsafat ialah Thales (640-546 S.M.). Ia merupakan seorang Filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dalam perkataan Yunani. Menurut aliran filsafat kosmos, filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsurnya dan kaidah-kaidahnya (The Liang Gie, 1999). Menurut sejarah kelahiran is lahnya, filsafat terwujud sebagai sikap yang ditauladankan oleh Socrates. Yaitu sikap seorang yang cinta kebijaksanaan yang mendorong pikiran seseorang untuk terus menerus maju dan mencari kepuasan pikiran, dak merasa dirinya ahli, dak menyerah kepada kemalasan, terus menerus mengembangkan penalarannya untuk mendapatkan kebenaran (Soeparmo, 1984). Timbulnya filsafat karena manusia merasa kagum dan merasa heran. Pada tahap awalnya kekaguman atau keheranan itu terarah pada gejala-gejala alam. Dalam perkembangan lebih lanjut, karena persoalan manusia makin kompleks, maka dak semuanya dapat dijawab oleh filsafat secara memuaskan. Jawaban yang diperoleh menurut Koento Wibisono dkk. (1997), dengan melakukan refleksi yaitu berpikir tentang pikirannya sendiri. Dengan demikian, dak semua persoalan itu harus persoalan filsafat. PENGERTIAN FILSAFAT ILMU Menurut The Liang Gie (1999), filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflek f terhadap persoalan-persoalan mengenai 107 segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan mbal-balik dan saling-pengaruh antara filsafat dan ilmu. Filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu se ap saat ilmu itu berubah mengiku perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Hal ini senada dengan ungkapan dari Archie J.Bahm (1980) bahwa ilmu pengetahuan (sebagai teori) adalah sesuatu yang selalu berubah. Dalam perkembangannya filsafat ilmu mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut e k dan heuris k. Bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap dak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tetapi juga ar maknanya bagi kehidupan manusia (Koento Wibisono dkk., 1997). Oleh karena itu, diperlukan perenungan kembali secara mendasar tentang hakekat dari ilmu pengetahuan itu bahkan hingga implikasinya ke bidang-bidang kajian lain seper ilmu-ilmu kealaman. Dengan demikian se ap perenungan yang mendasar, mau dak mau mengantarkan kita untuk masuk ke dalam kawasan filsafat. Menurut Koento Wibisono (1984), filsafat dari sesuatu segi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami hakekat dari sesuatu “ada” yang dijadikan objek sasarannya, sehingga filsafat ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu cabang filsafat dengan sendirinya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami apakah hakekat ilmu pengetahuan itu sendiri. PENGERTIAN ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Beberapa pendapat para ahli tentang ilmu pengetahuan, 108 diuraikan dalam beberapa seper : 1. Harold H. Titus mendefinisikan “Ilmu (Science) diar kan sebagai common science yang diatur dan diorganisasikan, mengadakan pendekatan terhadap benda-benda atau peris wa-peris wa dengan menggunakan metode-metode observasi yang teli dan kri s). 2. Dr. Mohammad Ha a mendefinisikan “Tiap- ap ilmu pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan kausal dalam satu golongan masalah yang sama tabiatnya, baik menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam.” 3. J. Habarer mendefinisikan “ Suatu hasil ak vitas manusia yang merupakan kumpulan teori, metode dan praktek dan menjadi pranata dalam masyarakat.” 4. Louis Leahy mendefinisikan “Pengetahuan merupakan suatu kekayaan dan kesempurnaan. Seseorang yang tahu lebih banyak adalah lebih baik kalau dibanding dengan yang dak tahu apa-apa 5. The Liang Gie mendefinisikan “Ilmu sebagai pengetahuan, ar nya ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistema s, atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subject ma er. Dengan kata lain bahwa pengetahuan menunjuk pada sesuatu yang merupakan isi substan f yang terkandung dalam ilmu. KARAKTERISTIK ILMU PENGETAHUAN Karakteris k ilmu pengetahuan di antaranya sebdagai berikut : 1. Konkrit, yaitu dapat diukur kebenarannya. 2. Kehadiran objek dan subjek dak dapat dipisahkan atau memiliki keterkaitan satu sama lainnya. 3. Tidak terbatas sehingga masih banyak ilmu pengetahuan yang harus digali lagi dan dak mempunyai keterbatasan tertentu. 4. Metodologi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan 5. Rasionalis ; Penalarannya berdasarkan ide yang dianggap jelas dan dapat diterima oleh akal. 6. Wahyu ; Tidak menggunakan penalaran, tetapi menggunakan 109 wahyu sebagai sumber pengetahuan. 7. Hasil ilmu bersifat akumula f dan merupakan milik bersama 8. Kebenarannya dak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan 9. Obyek f dak bergantung pada pemahaman secara pribadi A. Ciri-Ciri Ilmu Pengetahuan Menurut The Liang Gie (1987) ilmu pengetahuan mempunyai 5 ciri pokok yaitu: 1. Empiris, pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan 2. Sistema s, berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur 3. Objek f, ilmu berar pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi 4. Anali s, pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagianbagian itu 5. Verifika f, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapa pun juga. Menurut Ismaun (2001) mengetengahkan sifat atau ciri-ciri ilmu sebagai berikut : 1. Obyek f; ilmu berdasarkan hal-hal yang obyek f, dapat diama dan dak berdasarkan pada emosional subyek f, 2. Koheren; pernyataan/susunan ilmu dak kontradiksi dengan kenyataan; 3. Reliable; produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan ngkat keterandalan (reabilitas) nggi, 4. Valid; produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan ngkat keabsahan (validitas) yang nggi, baik secara internal maupun eksternal, 5. Memiliki generalisasi; suatu kesimpulan dalam ilmu dapat berlaku umum, 6. Akurat; penarikan kesimpulan memiliki keakuratan (akurasi) yang nggi, dan 110 7. Dapat melakukan prediksi; ilmu dapat memberikan daya prediksi atas kemungkinan-kemungkinan suatu hal. SYARAT SYARAT ILMU Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila dapat memenuhi persyaratan-persyaratan, sebagai berikut 1. Ilmu mensyaratkan adanya obyek yang diteli , baik yang berhubungan dengan alam (kosmologi) maupun tentang manusia (Biopsikososial). 2. Ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu, yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. 3. Pokok permasalahan (subject ma er atau focus of interest). ilmu mensyaratkan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Jadi seluruh bentuk ilmu pengetahuan dapat digolongkan kedalam kategori ilmu pengetahuan dimana masing-masing bentuk dapat dicirikan oleh karakterris k obyek ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Salah satu dari bentuk ilmu pengetahuan ditandai dengan : 1. Obyek Ontologis : yaitu pengalaman manusia yakni segenap wujud yang dapat dijangkau lewat panca indra atau alat yang membantu kemampuan panca indra. 2. Landasan Epistemologis : metode ilmiah yang berupa gabungan logika deduk f dengan pengajuan hipotesis atau yang disebut logico hypote co verifikasi. 3. Landasan Aksiologis : kemaslahatan umat manusia ar nya segenap wujud ilmu pengetahuan itu secara moral ditujukan untuk kebaikan hidup manusia. PERANAN FILSAFAT DALAM ILMU PENGETAHUAN Semakin banyak manusia tahu, semakin banyak pula pertanyaan yang mbul dalam dirinya. Manusia ingin tahu tentang asal dan tujuan hidup, tentang dirinya sendiri, tentang nasibnya, tentang kebebasannya, dan berbagai hal lainnya. Sikap seperi ini pada dasarnya sudah menghasilkan pengetahuan yang sangat luas, yang secara metodis dan sistema s dapat dibagi atas banyak jenis ilmu. 111 Ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya membantu manusia dalam mengorientasikan diri dalam dunia dan memecahkan berbagai persoalan hidup. Berbeda dari binatang, manusia dak dapat membiarkan ins ng mengatur perilakunya. Untuk mengatasi masalah-masalah, manusia membutuhkan kesadaran dalam memahami lingkungannya. Di sinilah ilmu-ilmu membantu manusia mensistema sasikan apa yang diketahui manusia dan mengorganisasikan proses pencariannya. Pada abad modern ini, ilmu-ilmu pengetahuan telah merasuki se ap sudut kehidupan manusia. Hal ini dak dapat dipungkiri karena ilmu-ilmu pengetahuan banyak membantu manusia mengatasi berbagai masalah kehidupan. Prasetya T. W. dalam ar kelnya yang berjudul “Anarkisme dalam Ilmu Pengetahuan Paul Karl Feyerabend” mengungkapkan bahwa ada dua alasan mengapa ilmu pengetahuan menjadi begitu unggul. Pertama, karena ilmu pengetahuan mempunyai metode yang benar untuk mencapai hasil-hasilnya. Kedua, karena ada hasil-hasil yang dapat diajukan sebagai buk keunggulan ilmu pengetahuan. Dua alasan yang diungkapkan Prasetya tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memainkan peranan yang cukup pen ng dalam kehidupan umat manusia. Akan tetapi, ada pula tokoh yang justru an terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam hal ini adalah Paul Karl Feyerabend. Sikap an ilmu pengetahuannya ini, dak berar an terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi an terhadap kekuasaan ilmu pengetahuan yang kerap kali melampaui maksud utamanya. Feyerabend menegaskan bahwa ilmu-ilmu pengetahuan dak menggunguli bidang-bidang dan bentuk-bentuk pengetahuan lain. Menurutnya, ilmu-ilmu pengetahuan menjadi lebih unggul karena propaganda dari para ilmuan dan adanya tolak ukur ins tusional yang diberi wewenang untuk memutuskannya. Sekalipun ada berbagai kontradiksi tentang keunggulan ilmu pengetahuan, dak dapat disangkal bahwa ilmu pengetahuan sesungguhnya memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dak terlepas dari peranan ilmu pengetahuan dalam membantu manusia mengatasi masalah112 masalah hidupnya, walaupun kadang-kadang ilmu pengetahuan dapat pula menciptakan masalah-masalah baru. Meskipun demikian, pada kenyataannya peranan ilmu pengetahuan dalam membantu manusia mengatasi masalah kehidupannya sesungguhnya terbatas. Seper yang telah diungkapkan pada bagian pendahuluan, keterbatasan itu terletak pada cara kerja ilmu-ilmu pengetahuan yang hanya membatasi diri pada tujuan atau bidang tertentu. Karena pembatasan itu, ilmu pengetahuan dak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keseluruhan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, ilmu-ilmu pengetahuan membutuhkan filsafat. Dalam hal inilah filsafat menjadi hal yang pen ng. Verhaak dan R.Haryono Imam dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-ilmu, menjelaskan dua penilaian filsafat atas kebenaran ilmu-ilmu. Pertama, filsafat ikut menilai apa yang dianggap “tepat” dan “benar” dalam ilmu-ilmu. Apa yang dianggap tepat dalam ilmu-ilmu berpulang pada ilmu-ilmu itu sendiri. Dalam hal ini filsafat dak ikut campur dalam bidang-bidang ilmu itu. Akan tetapi, mengenai apa kiranya kebenaran itu, ilmu-ilmu pengetahuan dak dapat menjawabnya karena masalah ini dak termasuk bidang ilmu mereka. Hal-hal yang berhubungan dengan ada daknya kebenaran dan tentang apa itu kebenaran dibahas dan dijelaskan oleh filsafat. Kedua, filsafat memberi penilaian tentang sumbangan ilmu-ilmu pada perkembangan pengetahuan manusia guna mencapai kebenaran. Dari dua penilaian filsafat atas kebenaran ilmu-ilmu di atas, dapat dillihat bahwa ilmu-ilmu pengetahuan (ilmu-ilmu pas ) dak langsung berkecimpung dalam usaha manusia menuju kebenaran. Usaha ilmu-ilmu itu lebih merupakan suatu sumbangan agar pengetahuan itu sendiri semakin mendeka kebenaran. Filsafatlah yang secara langsung berperan dalam usaha manusia untuk mencari kebenaran. Di dalam filsafat, berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan kebenaran dikumpulkan dan diolah demi menemukan jawaban yang memadai. Franz Magnis Suseno mengungkapkan dua arah filsafat 113 dalam usaha mencari jawaban dari berbagai pertanyaan sebagai berikut: pertama, filsafat harus mengkri k jawaban-jawaban yang dak memadai. Kedua, filsafat harus ikut mencari jawaban yang benar. Kri kan dan jawaban yang diberikan filsafat sesungguhnya berbeda dari jawaban-jawaban lain pada umumnya. Kri kan dan jawaban itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pertanggungjawaban rasional pada hakikatnya berar bahwa se ap langkah harus terbuka terhadap segala pertanyaan dan sangkalan, serta harus dipertahankan secara argumenta f dengan argumen-argumen yang objek f. Hal ini berar bahwa kalau ada yang mempertanyakan atau menyangkal klaim kebenaran suatu pemikiran, pertanyaan dan sangkalan itu dapat dijawab dengan argumentasi atau alasan-alasan yang masuk akal dan dapat dimenger . Dari berbagai penjelasan di atas, tampak jelas bahwa filsafat selalu mengarah pada pencarian akan kebenaran. Pencarian itu dapat dilakukan dengan menilai ilmu-ilmu pengetahuan yang ada secara kri s sambil berusaha menemukan jawaban yang benar. Tentu saja penilaian itu harus dilakukan dengan langkah-langkah yang teli dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Penilaian dan jawaban yang diberikan filsafat sendiri, senan asa harus terbuka terhadap berbagai kri kan dan masukan sebagai bahan evaluasi demi mencapai kebenaran yang dicari. Inilah yang menunjukkan kekhasan filsafat di hadapan berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Filsafat selalu terbuka untuk berdialog dan bekerjasama dengan berbagai ilmu pengetahuan dalam rangka pencarian akan kebenaran. Baik ilmu pengetahuan maupun filsafat, bila diarahkan secara tepat dapat sangat membantu kehidupan manusia. Membangun ilmu pengetahuan diperlukan konsistensi yang terus berpegang pada paradigma yang membentuknya. Kearifan memperbaiki paradigma ilmu pengetahuan nampaknya sangat diperlukan agar ilmu pengetahuan seiring dengan tantangan zaman, karena ilmu pengetahuan dak hidup dengan dirinya sendiri, tetapi harus mempunyai manfaat kepada kehidupan dunia Hampir semua kemampuan pemikiran (thought) manusia 114 didominasi oleh pendekatan filsafat. Pengetahuan manusia yang dihasilkan melalui proses berpikir selalu digunakannya untuk menyingkap tabir ke daktahuan dan mencari solusi masalah kehidupan.antara ilmu Pengetahuan dan ilmu Filsafat ada persamaan dan perbedaannya.Ilmu Pengetahuan bersifat Posterior kesimpulannya ditarik setelah melakukan pengujianpengujian secara berulang-ulang sedangkan Filsafat bersifat priori kesimpulannya ditarik tanpa pengujian,sebab Filsafat dak mengharuskan adanya data empiris seper yang dimiliki ilmu karena Filsafat bersifat Spekula f.Disamping adanya perbedaan antara ilmu dengan filsafat ada sejumlah persamaan yaitu sama-sama mencari kebenaran.Ilmu memiliki tugas melukiskan filsafat bertugas untuk menafsirkan kesemestaan ak vitas ilmu digerakkan oleh pertanyaan bagaimana menjawab pelukisan fakta sedangkan filsafat menjawab atas pertanyaan lanjutan bagaimana sesungguhnya fakat itu darimana awalnya dan akan kemana akhirnya KESIMPULAN Filsafat berasal dari kata Yunani “philosophia” yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah philos (philia, cinta) dan sophia (kearifan). Menurut penger annya yang semula dari zaman Yunani Kuno itu filsafat berar cinta kearifan.sedangkan filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu se ap saat ilmu itu berubah mengiku perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru dan Ilmu pengetahuan atau Knowledge ini merupakan terminologi generik yang mencakup segenap bentuk yang kita ketahui seper filsafat, sosial, seni, beladiri, dan ilmu sains itu sendiri. Peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah filsafat memberi penilaian tentang sumbangan ilmu-ilmu pada perkembangan pengetahuan manusia guna mencapai kebenaran tapi filsafat dak ikut campur dalam ilmu-ilmu tersebut dimana filsafat selalu mengarah pada pencarian akan 115 kebenaran. Pencarian itu dapat dilakukan dengan menilai ilmu-ilmu pengetahuan yang ada secara kri s sambil berusaha menemukan jawaban yang benar. Tentu saja penilaian itu harus dilakukan dengan langkah-langkah yang teli dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Penilaian dan jawaban yang diberikan filsafat sendiri, senan asa harus terbuka terhadap berbagai kri kan dan masukan sebagai bahan evaluasi demi mencapai kebenaran yang dicari. Antara ilmu Pengetahuan dan ilmu Filsafat ada persamaan dan perbedaannya.Ilmu Pengetahuan bersifat Posterior kesimpulannya ditarik setelah melakukan pengujian-pengujian secara berulang-ulang sedangkan Filsafat bersifat priori kesimpulannya ditarik tanpa pengujian,sebab Filsafat dak mengharuskan adanya data empiris seper yang dimiliki ilmu karena Filsafat bersifat Spekula f.Disamping adanya perbedaan antara ilmu dengan filsafat ada sejumlah persamaan yaitu sama-sama mencari kebenaran.Ilmu memiliki tugas melukiskan filsafat bertugas untuk menafsirkan kesemestaan ak vitas ilmu digerakkan oleh pertanyaan bagaimana menjawab pelukisan fakta sedangkan filsafat menjawab atas pertanyaan lanjutan bagaimana sesungguhnya fakta itu darimana awalnya dan akan kemana akhirnya. 116 DAFTAR PUSTAKA Bahm, Archie, J., 1980., “What Is Science”, Reprinted from my Axiology; The Science Of Values; 44-49, World Books, Albuquerqe, New Mexico, p.1,11. Bertens, K., 1987., “Panorama Filsafat Modern”, Gramedia Jakarta, p.14, 16, 20-21, 26. Koento Wibisono S. dkk., 1997., “Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan”, Intan Pariwara, Klaten, p.6-7, 9, 16, 35, 79. Koento Wibisono S., 1984., “Filsafat Ilmu Pengetahuan Dan Aktualitasnya Dalam Upaya Pencapaian Perdamaian Dunia Yang Kita Cita-Citakan”, Fakultas Pasca Sarjana UGM Yogyakarta p.3, 14-16. ____________________., 1996., “Ar Perkembangan Menurut Filsafat Posi visme Auguste Comte”, Cet.Ke-2, Gadjah Mada University Press Yogyakarta, p.8, 24-26, 40. ____________________., 1999., “Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum Mengenai Kelahiran Dan Perkembangannya Sebagai Pengantar Untuk Memahami Filsafat Ilmu”, Makalah, Ditjen Dik Depdikbud – Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, p.1. Nuchelmans, G., 1982., “Berfikir Secara Kefilsafatan: Bab X, Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam, Dialihbahasakan Oleh Soejono Soemargono”, Fakultas Filsafat – PPPT UGM Yogyakarta p.6-7. Sastrapratedja, M., 1997., “Beberapa Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan”, Makalah, Disampaikan Pada Internship Filsafat Ilmu Pengetahuan, UGM Yogyakarta 2-8 Januari 1997, p.2-3. Soeparmo, A.H., 1984., “Struktur Keilmuwan Dan Teori Ilmu Pengetahuan Alam”, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, p.2, 11. The Liang Gie., 1999., Pengantar Filsafat Ilmu”, Cet. Ke-4, Penerbit 117 Liberty Yogyakarta, p.29, 31, 37, 61, 68, 85, 93, 159, 161. Van Melsen, A.G.M., 1985., “Ilmu Pengetahuan Dan Tanggung Jawab, Diterjemahkan Oleh K.Bartens”, Gramedia Jakarta, p.16-17, 25-26. Van Peursen, C.A.,1985., “Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu, Alih Bahasa Oleh J.Drost”, Gramedia Jakarta, p.1, 4, 12 118 HUKUM DAN KONTROL SOSIAL Oleh: H. Syaiful Ilmi, M.S.I Abstrak Kontrol sosial dipandang sebagai “pusat fakta dan pusat masalah” dari masyarakat. Masyarakat dimanapun berada adalah organisasi yang terkontrol. Fungsinya adalah mengorganisasikan, menginterpretasikan dan mengarahkan energi-energi yang terletak pada individu-individu yang membentuknya” Sosiologi umumnya membedakan antara 2 proses kontrol sosial atas dasar : (1) internalisasi (pengenalan) dari norma-norma kelompok ke ka kepatuhan (conformity) dijamin melalui sosialisasi (yaitu, proses dimana individu-individu mengenalkan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu masyarakat); dan (2) reaksi sosial terhadap tekanan-tekanan dari luar (external pressure) dalam bentuk sanksi terhadap yang lainnya dalam kasus ke dakpatuhan terhadap norma-norma, baik yang dian sipasi maupun yang aktual. Kontrol sosial melalui internalisasi dari norma-norma kelompok adalah hasil dari sosialisasi dimana individu-individu memperoleh mo vasi untuk patuh walaupun ada tekanan dari luar. Seper yang dijelaskan oleh Marshall B. Clinnard dan Robert F. Meier (1979: 19), mekanisme dari kontrol sosial, seper adat (customs), kepercayaan (beliefs), tradisi-tradisi, sikap-sikap, dan nilai-nilai, umumnya diperoleh melalui interaksi antar orang-orang dalam jangka waktu yang lama. Fakta bahwa 119 hampir semua suami dak membunuh isterinya, bukan karena terletak pada besarnya ngkat hukuman untuk pelaku ndak pidana pembunuhan; kebanyakan pengemudi tetap berada di sebelah kanan dari dak sepenuhnya karena yang lainnya akan memandang cara pengemudi mereka sebagai illegal; dan para peminum minuman alkohol dak semuanya mabuk karena tetangga-tetangga akan bergosip. Ada kepatuhan terhadap norma-norma karena individu-individu telah tersosialisai untuk percaya bahwa mereka harus patuh, dak peduli atau bebas dari reaksi an sipasi dari orang-orang lainnya di dalam masyarakat. Kata Kunci: Hukum, Kontrol, Sosial PENDAHULUAN Semua masyarakat dan semua kelompok sosial mempunyai mekanisme untuk menjamin ketaatan (conformity) terhadap norma-norma, yang disebut mekanisme kontrol sosial. Kontrol social berar proses-proses dan metode-metode yang digunakan oleh anggota-anggota sebuah masyarakat atau suatu kelompok untuk memelihara keteraturan / kedamaian sosial (social order) dengan penegakan perilaku yang telah disepaka . Fokus bab ini adalah tentang kontrol sosial melalui hukum yang berlaku ke ka bentuk-bentuk lain dari mekanisme kontrol sosial dak ak f atau dak ada. Bab ini membahas proses-proses dari kontrol sosial dan penggunaan sanksi kejahatan dan komitmen sipil untuk mengontrol perilaku yang menyimpang (deviant behavior). Penekanan khusus pada “kejahatan tanpa korban” (crimes without vic ms, seper : kecanduan obat, pros tusi dan perjudian), kejahatan kerah pu h (white-collar crime), dan kontrol terhadap pembangkang (control of dissent). Hukum administra f sebagai suatu cara untuk mengontrol, akan didiskusikan dalam konteks lisensi, inspeksi, dan ancaman untuk dipublikasi. Mekanisme kontrol sosial melalui tekanan eksternal melipu sanksi posi f dan nega f. Sanksi-sanksi ini dapat berupa sanksi formal dan sanksi informal. Kontrol informal seper gossip, olok-olok (ridicule), atau menghalang-halangi (obstracism), adalah sejenis ndakan dak resmi dari kelompok. Tindakan 120 resmi atau kontrol formal seper penggunaan hukum yang diturunkan dari lembaga sosial kemasyarakatan yang dibuat untuk melaksanakan fungsi-fungsi dari masyarakat. Clinard dan Meier (1979: 10,20) mencatat bahwa kontrol ini melekat (embedded) ke struktur formal dari masyarakat, dan didukung oleh semacam kepercayaan, idealisme, adat, prasangka (convic on), sikap, dan opini yang masing-masing sebenarnya adalah kontrol informal. “Dalam hal ini kontrol informal dan formal dak dapat dipandang sebagai dua hal yang sama sekali terpisah”. Mereka merujuk pada suatu peneli an yang dilakukan oleh H.D. Willcock dan J. Stokes, yang menemukan (menyimpulkan) bahwa di antara sample yang terdiri dari 800 remaja laki-laki, perha an lebih besar dari mereka adalah tentang bagaimana keluarga mereka akan berpikir tentang mereka daripada apakah mereka telah pernah ditahan oleh polisi dan diberikan hukuman formal. Temuan ini menyarankan bahwa walaupun sanksi formal mungkin mempunyai efek tersendiri terhadap perilaku dari individu-individu, namun kombinasi sanksi formal dengan sanksi informal adalah jauh lebih pen ng. Pernyataan (proposi on) bahwa lembaga-lembaga sosial utama seper keluarga, sistem pendidikan, agama, sistem ekonomi, dan hukum adalah lembaga-lembaga utama kontrol sosial telah lama diterima oleh para ahli sosiologi (Newman, 1976: 21). Lembaga-lembaga ini adalah cara yang benar / terstruktur dimana kontrol sosial dipertahankan. Formalitas dari struktur sangat bervariasi dari sangat dak formal (keluarga) ke sangat formal dan ritualis k (hukum pidana). Namun, se ap lembaga tersebut memainkan peranan yang pen ng untuk memelihara kedamaian (order maintenance). Se ap masyarakat mempunyai lembaga seper itu dimana kontrol sosial dipertahankan. Selain itu, di suatu masyarakat tertentu bentuk dari kontrol sosial akan sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, David J. Rothman (1971) telah menunjukkan dalam peneli annya tentang pencari suaka di Amerika Serikat tentang bagaimana, dalam teori dan praktek, persepsi dan hubungan antara penyimpangan (deviance) dan kepatuhan (dependency) telah berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi, intelektual, dan demografi. Bilamana di masa penjajahan (colonial 121 period) alat yang biasanya digunakan untuk mengontrol orangorang yang sakit jiwa bersifat informal (dimana individu yang bermasalah akan dipertahankan di dalam masyarakat), maka di era Amerika masa Jacksonian digunakanlah tempat khusus yang terpisah dari masyarakat (asylum). Lembaga formal yang sangat diatur (regularized) yang umumnya terletak di luar masyarakat, berakibat menjadi hal pertama dan bukan hal terakhir (first resort and not last resort) untuk menangani pasien cacat mental / sakit jiwa. Rothman juga menggambarkan bahwa proses yang ironis dimana harapan humanitarian awal untuk mereformasi individual dalam ruang tahanan (asylum) menghadapi batasan-batasan kelembagaan dan tekanan-tekanan yang berakibat pada tempat yang melulu untuk penahanan narapidana daripada tempat rehabilitasi seper yang direncanakan semula. Mekanisme kontrol sosial juga dapat dibandingkan dan dikontraskan (compared and contrasted) dalam hal isinya. Dalam is lah konkretnya, reaksi umum terhadap orang yang berperilaku menyimpang (deviance) dan melanggar aturan dapat menyebabkan diterimanya sanksi informal atau formal. Walaupun ada sejumlah tumpang ndih antara mekanisme kontrol sosial yang informal dan formal, namun untuk maksud analisis kedua hal tersebut akan dibahas secara terpisah. PEMBAHASAN 1. Kontrol Sosial Informal Kontrol sosial informal diejawantahkan sebagai fungsifungsi “tatakrama” (folkways) yaitu norma-norma yang dibuat untuk praktek-praktek umum seper menspesifikasikan tatacara berbusana, e ket, dan penggunaan bahasa; serta “pamali” (mores), yaitu norma-norma masyarakat yang berhubungan dengan perasaan yang kuat tentang yang benar dan yang salah dan aturan keras tentang perilaku yang dak seharusnya dilanggar, misalnya incest. Kontrol-kontrol informal ini melipu teknik-teknik dimana individu-individu yang mengenal satu sama lain secara pribadi setuju (accord) untuk menjunjung nggi individu-individu yang patuh (comply) terhadap harapan masyarakat dan menunjukkan ke dakpuasan kepada individu122 individu yang dak patuh (Shibutani, 1961:426). Teknik-teknik ini dapat diama dari perilaku spesifik seper olok-olok (ridicule), gossip, pujian, teguran (reprimands), kri kan, menghalanghalangi (obstracism), atau kutukan (verbal ra onaliza ons), dan pernyataan pendapat (expressions of opinion). Gosip, atau ketakutan akan gossip, adalah salah satu dari alat efek f yang digunakan oleh sejumlah anggota masyarakat untuk membawa individu-individu agar patuh dengan norma-norma. Tidak seper kontrol sosial formal, kontrol informal ini dak dilaksanakan melalui mekanisme kelompok resmi, dan dak ada orang tertentu yang ditunjuk untuk penegakannya. Mekanisme informal dari kontrol sosial cenderung lebih efek f bila dilaksanakan di kelompok-kelompok atau masyarakat yang hubungannya tatap-muka (face-to-face) dan in m serta dimana pembagian kerjanya masih sederhana. Misalnya, Emile Durkheim berpendapat bahwa di masyakarat sederhana, seper desa-desa suku atau di kota-kota kecil, norma-norma hukum lebih sesuai (accord) dengan norma-norma social, daripada di desa yang lebih besar atau di masyarakat yang jauh lebih kompleks. Ke daksetujuan moral terhadap si penyimpang adalah mutlak di masyarakat sederhana; seper catatan Daniel Glaser (1971: 32), “Toleransi terhadap keragaman perilaku bervariasi secara langsung dengan pembagian kerja (distribu on of labor) di masyarakat”. Pada masyarakat sederhana hukum seringkali dak tertulis, yang mengharuskan pengajaran langsung tentang norma-norma ke anak-anak. Sosialisasi di masyarakat sederhana dak memberi contoh kepada anak-anak tentang norma-norma kontradik f yang menimbulkan kebingungan atau konflik internal. Interaksi tatap muka yang sangat intens di masyarakat sederhana menghasilkan konsensus moral yang diketahui dengan baik oleh semua anggota masyarakat; sehingga adanya ndakan yang menyimpang akan segera menarik perha an semua anggota masyarakat. Ada buk dalam literatur sosiologi untuk mendukung pendapat bahwa kontrol sosial informal lebih kuat di masyarakat yang lebih kecil dan homogen, dibandingkan dengan di masyarakat yang heterogen. Di peneli annya yang sangat berpengaruh 123 tentang perilaku menyimpang di Koloni Teluk Massachussets, Kai T. Erikson menemukan bahwa ukuran kecil dan homogenitas budaya dari masyarakat membantu perilaku terkontrol, karena se ap orang dalam masyarakat menekan individu-individu yang punya bakat menyimpang untuk patuh terhadap normanorma dominan. Terdapat sejumlah mata-mata oleh tetangga di dalam masyarakat yang mengawasi ndakan- ndakan yang menyimpang. Sensor moral seke ka akan mengiku ndakan yang menyimpang (Erikson, 1966: 169-170). Bahkan hari ini, reaksi terhadap ndakan kriminal tertentu seper perkosaan atau pembunuhuhan di kota kecil, homogen, dan antar anggota masyarakat terkait yang erat, sangatlah besar dan seke ka sehingga pengadilan terhadap si terdakwa dari kejahatan macam ini akan sulit, karena tekanan publik terhadap sistem hukum yang menginginkan adanya hukuman yang keras dan seke ka akan membuat jalannya proses pengadilan akan sulit. Dalam kasus seper itu, perlu adanya perubahan lokasi pengadilan untuk meminimalkan tekanan publik. Perubahan lokasi pengadilan seper itu biasanya terjadi di masyarakat sederhana daripada di masyarakat yang kompleks dimana pengadilan dak mengasumsikan bahwa si terdakwa akan menerima peradilan yang fair karena adanya prasangka / prejudice (Friendly dan Goldfarb, 1967: 96-101). Tidak diragukan lagi, kontrol sosial informal berjalan lebih efek f di masyarakat yang lebih kecil dimana individuindividu tahu satu sama lain dan secara teratur berinteraksi. Di masyarakat yang seper itu agen penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim) boleh berharap adanya kerjasama yang lebih baik. Seper yang dicatat oleh Komisi Presiden tentang Penegakan Hukum dan Administrasi Pengadilan (the President’s Commission on Law Enforcement and Administra on of Jus ce) (1967a: 6), “Seorang laki-laki yang hidup di pedesaan atau di kota kecil kemungkinan besar harus selalu berha -ha , karena diawasi terus oleh masyarakatnya, dan oleh karena itu berada di bawah pengaruh masyarakatnya. Seorang laki-laki yang nggal di kota besar hampir dak terlihat (invisible), secara sosial terisolasi dari masyarakatnya, dan oleh karena itu dak dapat dikontrol oleh 124 masyarakatnya. Ia mempunyai peluang yang lebih besar untuk melakukan ndak kejahatan”. Pendapat bahwa mekanisme sosial kontrol informal yang lebih efek f di masyarakat sederhana didukung oleh peneli an Sarah L. Boggs tentang sosial kontrol formal dan informal di pusat-pusat kota, pinggiran-pinggiran kota, dan kota-kota kecil di Negara bagian Missouri. Boggs menyimpulkan bahwa penduduk kota-kota besar lebih apa s daripada penduduk pinggiran kota atau kota kecil untuk merasakan bahwa kejahatan segera akan terjadi (likely to occur) di dalam masyarakatnya. Penduduk kota besar kemungkinan besar dak akan melaporkan perampokan (burglary) yang dilihatnya, dan lebih banyak penduduk kota besar yang tahu adanya ndak kejahatan atau perilaku yang mencurigakan di kotanya di tahun yang lampau. Kebanyakan orang mengatakan bahwa lokasi tempat nggal (neighborhood) mereka aman, dan hanya sedikit yang merasa demikian di kotakota besar. Ke ka ditanya apa yang membuat lokasi tempat nggal mereka aman, 83 persen dari mereka yang nggal di pedesaan dan kota kecil mengatakan bahwa itu karena adanya kontrol sosial; 70 persen di pinggiran kota dan 68 persen di kota besar mengatakan aman karena adanya kontrol sosial. Ke ka mereka mengatakan bahwa lokasi tempat nggalnya aman karena kontrol sosial informal, mereka mengar kan mereka merasa aman karena karakter dari masyarakat dan penduduknya, yaitu “warga negara yang baik, terhormat (decent), patuh kepada hukum (law-abiding), dan kelas menengah” (Boggs, 1971: 323). Keamanan dari lokasi tempat nggal (neighborhood) juga karena jaringan sosial dalam masyarakat yang akan membuat “orang-orang di pinggir jalan” (bystander) untuk mengintervensi ndak kejahatan. Responden yang nggal di pinggiran kota dan kota-kota besar kemungkinan besar akan menyangkutpautkan keamanan dengan agen kontrol sosial formal seper polisi daripada responden yang nggal di pedesaan dan kota-kota kecil (Boggs, 1971:234). Boggs menyimpulkan bahwa penduduk kotakota besar cenderung lebih mengharapkan terjadinya ndak kejahatan, namun cenderung dak mengandalkan tetangganya untuk melindungi komunitasnya dan lebih mengandalkannya ke 125 perlindungan polisi. Sebagai hasilnya, mereka lebih berjaga-jaga (take precau ons), seper membeli senjata atau anjing penjaga daripada penduduk yang nggal di pinggiran kota, kota-kota kecil, dan di pedesaan. Dalam peneli an lainnya tentang penggunaan mekanisme kontrol sosial formal dan informal, Richard D. Schwartz (1977) memeriksa dua kompleks pemukiman pertanian Israel. Komunitas itu awalnya sama satu dengan yang lainnya, karena dak adanya perbedaan besar terhadap ide-ide kontrol hukum. Satu pemukiman adalah pemukiman kolek f atau kvutza, yang dak mempunyai mekanisme formal untuk menyelesaikan perselisihan hukum, dan satu pemukiman lainnya adalah pemukiman semi swasta yang disebut moshav, yang mempunyai komisi judisial untuk menangani perselisihan hukum. Pemukiman kolek f tersebut dak mempunyai komisi hukum karena adanya interaksi intensif dan tatap muka yang memberikan cara yang efek f untuk kontrol sosial melalui tekanan kelompok. Sebaliknya, pada pemukiman yang semi swasta, adanya kekurangan interaksi dan kekurangan konsensus : perilaku agak dak kelihatan (less visible) bagi anggota-anggota komunitas daripada di pemukiman kolek f. Schwartz menyimpulkan bahwa kontrol sosial informal kurang efek f pada pemukiman semi swasta daripada di permukiman kolek f dimana aliran informasi akan membuat ndakan menyimpang akan segera diketahui oleh semua anggota masyarakat. Kesimpulan yang sama tentang peranan mekanisme kontrol sosial informal dapat ditarik dari peneli an-peneli an tentang negara-negara berkembang (developing na ons). Sebagai contoh, dalam membandingkan antara komunitas yang ngkat kejahatannya rendah dan komunitas yang ngkat kejahatannya nggi di Kampala, Uganda, Mashall B. Clinard dan Daniel J. Abbo menemukan bahwa lokasi-lokasi yang ngkat kejahatannya kurang menunjukkan adanya solidaritas sosial yang nggi, adanya interaksi sosial antara para tetangga, adanya par sipasi dalam organisasi lokal, kurangnya mobilitas geografi (jarang bepergian, jarang pindah), dan adanya stabilitas dalam hubungan keluarga. Juga adanya homogenitas budaya yang 126 lebih besar dan adanya penekanan lebih besar pada hubungan kesukuan dan keluarga (tribal and kinship es) pada komunitas yang ngkat kejahatannya rendah, yang sangat membantu dalam menanggulangi (counteract) orang-orang yang dak diketahui dengan jelas (anonymity) yang pindah ke kotanya. Ikatan kelompok utama yang lebih besar di antara penduduk di komunitas yang ngkat kejahatannya rendah membuatnya lebih sulit bagi orang asing (stranger) di dalam komunitasnya untuk melarikan diri dari perha an publik. Untuk menghindari pencurian, penduduk di area itu harus merasakan apa yang salah; membagi tanggung jawab untuk memelihara property dari lokasi tempat nggal; dapat menginden fikasikan orang-orang asing di arenya; dan mau untuk mengambil ndakan jika mereka melihat seorang pencuri (Clinard dan Abbo , 1973: 149). Berdasarkan peneli an-peneli an ini, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat adanya interaksi sosial yang in m dan tatap muka, konsensus norma f, dan pengawasan (surveillance) terhadap perilaku anggota-anggota masyarakat, kontrol sosial informal akan kuat sehingga kontrol sosial formal dan legal mungkin dak lagi diperlukan. Pendapat ini diperkuat oleh argument Roberto Mangabeira Unger (1976) yang telah dibahas di Bab 2. Untuk mengulanginya, Unger berpendapat bahwa hukum birokrasi mbul ke ka Negara dan masyarakat menjadi “menaruh perha an” (diﬀeren ated), dan adanya perasaan kebutuhan akan sebuah ins tusi yang berdiri di atas semua kelompok yang ber kai. Hal ini terjadi jika komunitas terpecah belah, yaitu, ke ka individu-individu dak dianggap lagi untuk ber ndak di serangkaian cara tanpa petunjuk yang sebaliknya (when individuals may no longer be counted on to act in set ways without overt guidance). Disintegrasi seper itu datang ke ka pembagian pekerjaan menimbulkan peluang-peluang baru untuk kekuasaan dan kekayaan, yang pada gilirannya, memotong hirarki lama yang ditentukan oleh kelahiran / keturunan (detemined by birth). Proses ini disertai dengan bertambahnya sandaran kepada kontrol sosial formal. 127 2. Kontrol Sosial Formal Walaupun dak ada garis pembatas yang jelas, kontrol sosial formal biasanya dicirikan oleh masyarakat yang lebih kompleks dengan pembagian kerja yang lebih jelas, populasi yang lebih heterogen, dan sub kelompok-sub kelompok dengan nilainilai yang saling berkompe si dan berbagai rangkaian “pamali” (mores) dan ideology. Kontrol formal muncul ke ka kontrol informal dak mencukupi untuk mempertahankan kepatuhan (conformity) terhadap norma-norma tertentu, dan mempunyai karakteris k adanya sistem tentang lembaga-lembaga khusus dan teknik-teknik standar. Ada 2 pe yaitu yang dilembagakan oleh negara dan diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan, dan yang dilaksanakan oleh lembaga selain negara, seper gereja, kelompok bisnis dan pekerja, universitas, dan perkumpulanperkumpulan. Kontrol sosial formal diejawantahkan delam lembagalembaga di dalam masyarakat dan mempunyai karakter sebagai adanya prosedur-prosedur eksplisit, dan delegasi kepada lembaga-lembaga khusus untuk menegakkan prosedur-prosedur eksplisit tersebut (hukum, dekrit, regulasi, undang-undang). Karena mereka diejawantahkan ke dalam lembaga-lembaga di dalam masyarakat, mereka dikelola oleh individu-individu yang menjabat di jabatan-jabatan lembaga tersebut. Pada umumnya, seseorang yang mencoba untuk memanipulasi perilaku dari yang lainnya melalui penggunaan sangsi formal dapat disebut agen kontrol sosial (Clinard dan Meier, 1979: 21). Ins tusi sosial diorganisasikan untuk menjamin kepatuhan (securing conformity) terhadap mode-mode tertulis (established modes) dari perilaku dan terdiri dari prosedur-prosedur tertulis (established procedures) untuk memuaskan kebutuhan manusia. Prosedur-prosedur ini membawa sejumlah kewajiban (compulsion). Melipu mekanisme untuk menerapkan kepatuhan (imposing conformity). Lembaga non poli s boleh bergantung kepada sejumlah hukuman (penal es) dan hadiah (rewards) untuk menjamin kepatuhan (to insure compliance). Sebagai contoh, suatu organisasi / perusahaan dapat memecat seorang pekerjanya; sebuah gereja dapat menangguhkan pelayanan 128 keagamaan pada suatu perkawinan atau pemakaman; atau malahan “mengeluarkan” seorang anggotanya; sebuah pemilik liga dapat mendenda atau menghukum (suspend) seorang atlit professional karena melanggar aturan. Organisasi yang sama ini boleh juga menggunakan hadiah formal (formal rewards) untuk menjamin kepatuhan. Untuk menggambarkannya, bisa melalui bonus dan promosi, suatu organisasi seringkali memberi hadiah seseorang yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Anggota gereja yang berdedikasi dapat diberikan penghargaan pelayanan yang luar biasa, dan atlit professional seringkali diberikan hadiah finansial. Negara, melalui ins tusi-ins tusi hukumnya, melaksanakan pe lain dari kontrol sosial melalui penggunaan ancaman kekuatan atau pemaksaan (through the use of the threat of force and coercion). “Kontrol seper itu mengurai dirinya (resolves itself) ke dalam bentuk-bentuk seper menahan (restraints) semua parasit sosial, para pengambil keuntungan dalam kesempitan (exploiters) yang biasanya didefinisikan secara hukum, pelaku-pelaku kejahatan (criminals), dan semua orang yang dak sempurna dan an sosial (all other imperfectly socialized and an social persons) yang perilakunya mengancam “kenyamanan” (well being) masyarakat secara keseluruhan; dan penetapan (establishment) dan pemeliharaan (preserva on) dari ngkat penyesuaian sosial (social adjustment), keseimbangan (equilibrium), dan solidaritas sosial – “hukum dan kedamaian” (law and order) – di antara berbagai bagian yang memungkinkan ndakan bersama yang efek f atau kebutuhan-kebutuhan yang sama dan tujuan-tujuan dan menjamin operasi yang efisien, stabilitas, dan kon nuitas di dalam masyarakat” (Roucek, 1978a: 13). Perlu dicatat dari awalnya bahwa kontrol melalui hukum jarang dilaksanakan dengan penggunaan sanksi posi f atau penghargaan (rewards). Seseorang yang selama hidupnya menghorma hukum dan memenuhi persyaratan hukum jarang menerima penghargaan atau rekomendasi. Kontrol negara dilaksanakan utamanya, namun dak secara eksklusif, melalui penggunaan hukuman untuk mengatur perilaku warga 129 negaranya. Dua seksi berikut akan membahas penggunaan sangsi pidana dan komitmen sipil untuk mengontrol pe perilaku tertentu. 3. Kontrol Sosial Formal untuk Penyimpang : Sanksi Pidana Kontrol sosial terhadap kejahatan (criminal) dan perilaku melanggar (delinquent behavior) membentuk sistem formal terstruktur ter nggi (the most highly structured formal system) yang digunakan oleh masyarakat. Sistem untuk mengontrol kejahatan dan pelanggaran (the criminal jus ce system) secara eksplisit menyatakan ke daksetujuan masyarakat akan “ ndak kejahatan” (“crime”), dak seper bentuk lain dari penyimpangan sosial (Clinard dan Meier, 1979: 243). Hukum, yang diundangkan oleh legislator dan dimodifikasi oleh keputusan pengadilan, mendefinisikan ndak kejahatan dan perilaku melanggar dan menyebutkan sanksi-sanksi yang akan diterapkan bagi yang melanggar. Waktu demi waktu, terdapat pengandalan yang meningkat dari hukum (an increasing reliance of law) untuk mengatur ak vitas-ak vitas dan kehidupan dari masyarakat. Karena hukum telah disebarluaskan untuk mencakup berbagai pe perilaku, banyak perubahan dalam hal hukuman untuk pe- pe kejahatan tertentu yang telah terjadi (Packer, 1968). Peningkatan ini dak bisa dak akan menghasilkan kontrol sosial yang lebih ketat dan perubahan lebih lanjut dari metode-metode kontrol. Mengingat banyak perilaku lagi yang didefinisikan sebagai ndak kejahatan, maka lebih banyak ndakan yang menjadi perha an polisi, pengadilan, dan sistem penjara. Dalam literatur sosiologi, is lah “legislasi” digunakan untuk menggambarkan proses dimana norma-norma dipindahkan dari level sosial ke level legal / hukum. Tidak semua norma sosial menjadi hukum; pada kenyataannya, hanya norma-norma tertentu yang diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk hukum. Mengapa pelanggaran terhadap norma-norma tertentu, namun dak yang lainnya, dipilih untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana ? Aus n T. Turk (1972) menjawab bahwa ada kekuatankekuatan sosial yang terlibat di dalam legislasi dan pembuatan dari norma-norma legal: kehormatan moral (moral indigna on), 130 nilai nggi terhadap keteraturan / kedamaian (a high value on order), respons terhadap ancaman, dan tak k-tak k poli k. Seper yang telah saya diskusikan di Bab sebelumnya, hukum mungkin dibuat oleh ndakan ”pengusaha moral” (”moral entrepreneurs”) yang menjadi marah karena beberapa praktek yang menurut mereka dak dapat dimenger , misalnya merokok marijuana. Pihak yang lainnya lebih suka keteraturan / kedamaian (order) dan bersikeras pada persyaratan-persyaratan (provisions) untuk mengatur kehidupan dan membuat masyarakat seteratur mungkin. Mereka mengajukan (promulgate) hukum untuk menjamin keteraturan (order) dan keseragaman (uniformity), seper pada kasus regulasi lalu lintas. Beberapa orang bereaksi terhadap ancaman yang riil atau imajiner dan menyarankan adanya ndakan kontrol legal (legal control measures). Sebagai contoh, banyak orang menganggap adanya benda-benda pornografi dak hanya salah secara moral, namun berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kejahatan sex. Dalam hal ini, sudah tentu orang-orang ini akan berusaha untuk melarang secara hukum penjualan benda-benda pornografi ini. Sumber lainnya dari legalisasi dari norma-norma adalah masalah poli k, dimana hukum pidana dibuat sesuai dengan minat kelompokkelompok yang berkuasa di dalam masyarakat. Sumber ini diinden fikasikan dengan perspek f konlik yang dipunyainya seper yang telah saya diskusikan di bab-bab sebelumnya. Proses legalisasi norma-norma juga diiku oleh hukuman tertentu untuk jenis tertentu dari pelanggaran hukum pidana. ”Se ap sistem produksi cenderung untuk menemukan hukuman yang berhubungan dengan hubungan produk fnya” (Rusche dan Kirchheimer, 1968:5). Michel Foucault (1977) mengatakan bahwa sebelum revolusi industri, kehidupan terbilang murah dan individu-individu dak mempunyai nilai u litas atau nilai komersial yang diberikan kepada mereka pada suatu ekonomi industri. Dalam hal ini, hukuman sangatlah berat (severe) dan sering dak berhubungan sama sekali dengan sifat dari kejahatan itu sendiri (misalnya, hukuman ma untuk pencurian ayam). Ke ka banyak pabrik bermunculan, nilai dari individuindividu dalam kehidupan, bahkan para pelaku kejahatan, 131 mulai ditekankan. Dimulai di akhir abad kedelapanbelas dan permulaan abad kesembilanbelas, usaha-usaha telah dilakukan untuk menghubungkan sifat dari hukuman tertentu dengan sifat dari kejahatan yang dilakukannya. Mencocokkan hukuman dengan ndak kejahatan yang dilakukan adalah pekerjaan yang sulit dan kadang-kadang kontroversial. Definisi ndak kejahatan dan hukumannya sangat beragam dari waktu ke waktu dan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Dalam suatu demokrasi, kekuasaan untuk mendefinisikan ndak kejahatan dan hukumannya terletak pada warganegara (ci zenry). Kekuasaan ini umumnya didelegasikan ke perwakilan yang dipilih. Statutanya seringkali sangat luas dan tergantung kepada berbagai interpretasi. Seper yang telah dibahas sebelumnya, perundangan legisla f membolehkan hakim, jaksa, dan juri untuk mempunyai fleksibilitas dan diskresi yang luas dalam mengkaji kesalahan dan tahap-tahapan hukumannya. 4. Kontrol Sosial Formal untuk Penyimpang : Komitmen Sipil Kontrol formal dari perilaku menyimpang dak terbatas kepada sanksi-sanksi kriminal. Ada berbagai macam bentuk kontrol sosial berupa hukum yang beroperasi secara luas di masyarakat Amerika – yang disebut komitmen sipil (Forst, 1978:1). Komitmen sipil adalah proses nonkriminal, yang menempatkan (commits) individu-individu yang cacat (disabled) atau kalau dak tergantung (karena cacatnya), tanpa sepengetahuan mereka, ke lembaga-lembaga negara untuk pemeliharaan, perlakuan, atau perwalian (custody), namun bukan penghukuman (punishment). Hal itu didasarkan kepada 2 prinsip hukum : 1) hak dan kewajiban negara untuk melindungi (to assume guardianship) individuindividu yang menderita cacat (disability); dan 2) kekuasaan polisi di dalam batasan-batasan kons tusi untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat. Secara prosedur, komitmen sipil berbeda dengan komitmen pidana (criminal commitment). Pada komitmen sipil jaminan prosedurprosedur tertentu dak ada, seper hak diadili oleh juri, yang melipu menghadirkan saksi-saksi yang melawan terdakwa, atau 132 untuk menghindari kesaksian melawan seseorang. Selain itu, kutukan moral formal dari komunitas bukan merupakan issue dalam komitmen sipil. ” Situasi ini bisa mbul jika perilaku itu disengaja tapi dak secara moral patut untuk dipersalahkan, seper di gugatan perdata untuk adanya kerusakan / kerugian (damages), kecacatan mental, dimana ndak kriminal (criminal culpability) disebarkan atau dinegasikan. Di kasus yang terakhir, issue perdata bukan merupakan ”perilaku” seseorang tapi ”status”nya” (Forst, 1978:3). Dalam pandangan ini, pecandu heroin, cacat mental, atau pelanggar sex dak harus bertanggung jawab terhadap aksinya. Konsensus umum adalah bahwa individu-individu pantas mendapatkan perawatan, bukan hukuman, walaupun perawatan itu akan berakibat pada pemasungan kebebasannya di suatu lembaga perawatan mental tanpa adanya proses hukum. Di Amerika Serikat, sekitar 1 dari 12 orang akan melewatkan sebagian waktu hidupnya di lembaga-lembaga perawatan mental (mental ins tu ons). Di suatu hari pada suatu tahun, sekitar setengah juta orang Amerika dirawat di bangsal-bangsal perawatan mental; bahkan, sekitar setengah tempat dur di rumah sakit Amerika dihuni oleh orang yang menderita cacat mental. Namun komitmen sipil untuk sakit mental dan ke dakmampuan adalah hanya salah satu dari pe- pe komitmen sipil yang digunakan untuk mengontrol perilaku menyimpang. Tipe- pe lainnya seper pengebirian (incarcera on) anak-anak nakal (juveniles) di sekolah-sekolah pela han atau rumah-rumah tahanan; komitmen terhadap pecandu berat alkohol atau pelanggar yang berhubungan dengan alkohol; komitmen terhadap pecandu narkoba; dan pemasyarakatan (ins tu onaliza on), melalui hukum perdata, dari para pelanggar sex (umumnya disebut psikopat seksual, orang-orang yang berbahaya secara seksual, atau pelanggar seksual cacat mental). Mar n L. Forst (1978:7) menyebut bahwa berbagai pe komitmen sipil ”merupakan salah satu dari bentukbentuk utama dari kontrol sosial melalui hukum di masyarakat Amerika”. Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa bentuk kontrol sosial seper ini lebih ekstensif / manjur daripada kontrol sosial 133 melalui komitmen pidana tradisional. Para profesional kesehatan mental, khususnya psikiatris, mempunyai kekuasaan besar dengan menempatkan individuindividu ke lembaga-lembaga perawatan tanpa jaminan pengadilan. Sebagai contoh, Thomas S. Szasz (1965: 85-143) menggambarkan kasus dari operator pompa bensin di kota Syracuse, negara bagian New York yang telah ditekan oleh pengembang real estate untuk menjual tanahnya sehingga sebuah pusat perbelanjaan dapat dibangun di lokasi tersebut. Ke ka pengembang ingin mendirikan papan tanpa dari proper tersebut, pemilik pompa bensin yang marah memberi tembakan peringatan ke udara. Dia ditahan tetapi dak pernah dibawa ke pengadilan. Dengan rekomendasi oleh jaksa penuntut, operator tersebut diperintahkan untuk menjalani pemeriksaan psikiatris untuk menentukan bahwa ia cukup sehat untuk menghadapi pengadilan. Dia diputuskan dak mampu (untuk mengendalikan dirinya sendiri) sehingga dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Setelah 10 tahun di rumah sakit jiwa, ia telah menjalani masa hukuman yang lebih lama daripada ia diadili dan dinyatakan bersalah. Dalam arena hukum, penyebab perilaku kriminal dan tanggung jawab dari perilaku tersebut terletak pada individuindividu. Namun di suatu sistem hukum yang mempercayai (posits) sebab-sebab individu melakukan ndakan tertentu, muncul adanya komplikasi dalam usaha untuk mengontrol individu-individu yang mengancam namun dak melanggar hukum. Salah satu cara untuk mengontrol individu seper itu adalah dengan mendefinisikannya sebagai sakit mental (mental disorder). ”Definisi ini mempunyai efek kombinasi untuk mengurangi irasionalitas terhadap perilaku tersebut dan memberi kontrol terhadap individu-individu melalui cara-cara yang lunak (ostensibly benign), dan bukan intervensi psikiatrik yang memaksa” (Greenaway dan Brickey, 1978: 139). Jadi, dak mengherankan untuk menemukan bahwa banyak rumah sakit jiwa negara merawat orang-orang yang telah melakukan pelanggaran ringan (trivial misdemeanors) atau yang belum didakwa melakukan ndak kejahatan apapun, namun telah 134 dikirim ke sana untuk keperluan ”observasi”. Polisi dan pengadilan menunjuk individu-individu yang perilakunya ”aneh” untuk diperiksa psikiatris, dan jika mereka menemukan bahwa orang tersebut ”gila” (insane), maka mereka akan dirawat di rumah sakit jiwa tanpa persetujuan orang tersebut untuk periode waktu yang lama, bahkan seumur hidup. Penggunaan komitmen sipil sebagai bentuk kontrol sosial dak hanya terbatas di Amerika Serikat. Di Uni Soviet (dulu), sebagai contoh, banyak pembangkang di tahun-tahun belakangan ini dak dikirim ke kamp konsentrasi di Siberia, tapi dikirim ke rumah sakit jiwa. Da ar penyair, penulis, dan intelektual yang telah didefinisikan ”sakit jiwa” dan bukan penjahat kriminal oleh penguasa Soviet, sangatlah panjang. Psikiatris di Uni Soviet dak sinis seper yang kita pikirkan. Dengan ”realitas” mereka adalah Marxist-Leninist, ternyata banyak di antara mereka yang berpikir bahwa orang-orang yang dak beradaptasi terhadap realitas dianggap mempunyai cacat psikologis dan harus ditempatkan di lembaga pengasingan. Namun apakah mereka sadar atau dak tentang implikasi poli s dari diagnosis mereka, psikiatris di Uni Soviet telah memberi cap ”sakit jiwa” sebagai metode kontrol sosial. Ada berbagai penjelasan tentang meningkatnya penggunaan komitmen sipil sebagai mekanisme kontrol sosial. ”Ada beberapa mereka (kriminologis posi f) yang memandang peningkatan tersebut sebagai pergeseran warisan (beneficial shi ) dari penekanan tradisional tentang menghukum orang untuk merehabilitasi mereka…Penjelasan lain dari meningkatnya penggunaan komitmen sipil (pergeseran dari hukum pidana) bahwa komitmen sipil berfungsi sebagai gan dari, atau merupakan pelengkap dari, hukum pidana untuk mengontrol secara sosial bentuk ngkah laku yang dak diinginkan” (Forst, 1978:9-10). Penggunaan komitmen sipil bukannya tanpa kri kan. Beberapa kri kus menyarankan pembatalan semua komitmen sipil karena hak-hak kons tusional dari individu-individu yang diberikan kepada mereka telah dilanggar, walaupun ada sejumlah hukum akhir-akhir ini yang dirancang untuk melindungi hak-hak dari orang yang sakit jiwa. Yang lainnya dak setuju karena 135 membolehkan orang untuk menghindari hukuman yang pantas baginya. Walaupun issue ini tetap kontroversial, penggunaan komitmen sipil sebagai bentuk kontrol sosial sedang meningkat di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. 5. Kejahatan tanpa Korban Amerika Serikat telah menginvestasikan sejumlah sumberdaya untuk mengontrol kejahatan tanpa korban dimana kerugian terjadi terutama pada individu-individu yang melakukannya (Schur, 1965:170). Lebih dari 10 juta orang yang ditahan di Laporan Kriminal Seragam FBI (the FBI Uniform Crime Report) tahun 1977, separuhnya mencakup kejahatan tanpa korban. Lebih dari 3,3 juta orang yang ditahan adalah yang melibatkan minuman keras dan untuk perilaku yang dak patut (disorderly conduct) yang seringkali dipengaruhi oleh minuman keras. Lebih dari 300.000 remaja ditahan karena melarikan diri dari rumah atau karena pelanggaran jam malam (curfew). Ada 642.700 orang ditahan karena narkoba, dimana 457.600 orang karena mempunyai marijuana. Yang ditahan karena pelacuran ada 85.900 orang dan karena judi ada 58.700 orang (Federal Bureau of Inves ga on, 1978: 172). Kriminalisasi dari beberapa ndakan yang dak mempunyai korban berakar dari fakta bahwa masyarakat memandang ndakan- ndakan ini sebagai pelanggaran moral (morally repugnant) dan berniat untuk menahan individu-individu agar dak melakukan hal-hal tersebut. Banyak yang ditahan karena perbuatan kejahatan tanpa korban dak pernah diprosekusi : penahanan dan pemenjaraan 1 hari sering digunakan karena sebagai cara untuk menerapkan kontrol sosial terhadap orang yang mabuk atau pelacur tanpa melalui persidangan yang panjang. Sebagai contoh, kebiasaan minum minuman keras dapat membentuk suatu catatan kriminal yang luar biasa panjang (formidable) karena berulang-ulang ditahan, walaupun mereka dak pernah merugikan orang lain kecuali mungkin dirinya sendiri (La Fave, 1965: 439). Salah satu peneli an menemukan bahwa 2/3 dari orang-orang yang berulang-ulang ditahan karena alkohol telah dituntut dak lebih daripada mabuk di depan umum 136 (public intoxica on) dan pelanggaran-pelanggaran yang terkait, misalnya bergerombol dengan teman-teman (vagrancy), selama karir ”kejahatan” mereka (Pi man, diku p oleh Landsman, 1973: 288). Kebanyakan literatur tentang kejahatan tanpa korban berkaitan dengan kecanduan narkoba, pelacuran, perjudian, aborsi, homoseksual, pornografi dan percabulan, bunuh diri, kecanduan alkohol, dan penyimpangan heteroseksual. Ini adalah ndakan kejahatan ”mala prohibita” (yaitu, perilaku yang merupakan kejahatan karena statuta, tapi dak ada konsensus apakah ndakan ini kejahatan atau dak). Mereka ber ndak melawan interest publik atau moralitas dan muncul di hukum pidana sebagai kejahatan melawan kepatutan publik (public decency), keter ban (order), atau keadilan (jus ce). Tindakan kriminal seper pembunuhan atau perkosaan adalah ”mala in se” (yaitu, jahat dari sananya dengan persetujuan publik tentang bahaya-bahaya yang dilakukannya) (Rich, 1978: 27). Kejahatan tanpa korban juga dibedakan dari kejahatankejahatan lainnya oleh elemen transaksi atau pertukaran konsensual. Kejahatan ini juga dibedakan dari sejenis kejahatan lainnya karena kurangnya kerugian yang terlihat terhadap orang lain dan oleh kesulitan menegakkan hukum melawan mereka sebagai akibat dari sulitnya dilihat (low visibility) dan dak adanya orang yang mengeluh (the absense of complainants). Dengan kata lain, mereka adalah kejahatan tanpa penggugat (plain ﬄess crimes) – yaitu, mereka yang terlibat adalah par sipan yang mau, yang menurut aturan, dak mengajukan komplain kepada polisi bahwa suatu kejahatan telah dilakukan. Walaupun kebanyakan orang dak menggolongkan ndakan seper ini sebagai kejahatan, polisi dan pengadilan terus-menerus menerapkan hukum terhadap kelompok-kelompok ini sebagai pemakai narkoba, pelacur, penjudi, homoseksual, dan distributor bendabenda pornografi – hukum yang sebagian besar masyarakat dak memandangnya sebagai sah dan menolak untuk menaa nya. Kontrol formal yang dilakukan terhadap perilaku seper ini sangatlah mahal dan dak efek f. Namun, masih tetap melayani fungsi tertentu. Robert M. Rich (1978:28) mencatat bahwa 137 orang-orang yang diberi label penjahat berfungsi sebagai contoh bagi anggota-anggota masyarakat. Ke ka hukum ditegakkan terhadap anggota-anggota kelompok kelas bawah dan kelompok minoritas (orang berkulit hitam, atau keturunan Spanyol), telah membolehkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan (orangorang kelas menengah atas) untuk merasa bahwa hukum telah berfungsi sesuai maksud awalnya karena ia memelihara dan memperkuat mitos bahwa individu-individu berstatus rendah bertanggung jawab atas kebanyakan penyimpangan di dalam masyarakat. Akhirnya, kontrol terhadap kejahatan tanpa korban, dalam bentuk penahanan dan pendakwaan, memperkuat anggapan dalam masyarakat bahwa polisi dan sistem peradilan pidana melakukan tugasnya dengan baik dalam melindungi standar moral masyarakat. Sekarang kita akan menganggap hukum sebagai alat untuk kontrol sosial untuk kejahatan tanpa korban tertentu seper kecanduan narkoba, pelacuran, dan perjudian. 6. Kecanduan Obat Bius Penggunaan obat bius non medis, seper opium dan heroin, walaupun praktek kuno, hanya pada akhir-akhir ini saja telah menjadi ndakan kejahatan di Amerika Serikat. Sebelum tahun 1914, hanya ada usaha sporadis untuk mengatur penggunaan obat bius. Walaupun beberapa negara bagian telah berusaha untuk mengontrol penggunaan obat bius dengan mengundangkan hukum untuk memberi komitmen sipil kepada lembaga-lembaga untuk pecandu obat bius dan menetapkan bahwa penggunaan zat narko k tertentu adalah melawan hukum, dak sebelum tahun 1914 bahwa se ap usaha sistema s telah dilakukan untuk meregulasi penggunaan obat bius di Amerika Serikat. Pada tahun 1914, telah diundangkan Undang-Undang Harrison (the Harrison Act). Itu adalah usaha pertama kali untuk mengurusi secara menyeluruh narko k dan obat-obatan berbahaya yang ada pada masa itu. Bentuknya adalah pengenaan pajak, atau lebih tepat, serangkaian pajak barang-barang terlarang. Penggunaan obat bius dibatasi hanya untuk tujuan-tujuan medis dan riset oleh individu-individu atau fasilitas-fasilitas berlisensi. 138 Namun dalam interpretasi terhadap undang-undang tersebut, keputusan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, dan dalam hukum suplementer, sangsi-sangsi pidana diterapkan bagi kepemilikan yang dak sah, penjualan, atau transfer obat bius. Negara-negara bagian juga telah mengundang sejumlah hukum an narko ka. Di Amerika Serikat, hukuman untuk pelanggaran hukum narko ka telah semakin berat di tahun-tahun belakangan ini dengan hukuman penjara yang semakin meningkat bagi penjualan dan kepemilikan dari banyak narkoba, seper heroin atau kokain (U.S. Department of Jus ce, 1978). Dugaan jumlah pecandu obat bius di Amerika Serikat meningkat terus. Di awal 1970an, es masinya bervariasi antara 400.000 sampai 600.000. Di tahun 1977, laporan sementara dari Komisi DPR tentang Penyalahgunaan dan Pengontrolan Narko ka (the House Select Commi ee on Narco cs Abuse and Control) menges masi sekitar 800.000 pecandu heroin, dimana hanya 1/3-nya yang menjalani perawatan. Lebih banyak lagi anak muda yang menggunakan heroin saat ini daripada sebelumnya di sejarah Amerika Serikat (Clinard dan Meier, 1979: 301). Selain obat bius keras (hard drugs), es masi pengguna marijuana di Amerika Serikat adalah lebih dari 15 juta, dan lebih dari 36 juta orang Amerika telah, pada suatu saat, menggunakan marijuana, termasuk sekitar 1/3 dari jumlah mahasiswa (Nawaz, 1978). Secara hukum, obat psikoak f digolongkan ke dalam 3 kategori dasar, yaitu obat legal (alkohol, kafeine, niko n); obat dengan resep (amphetamin, barbiturat, trankualiser/ obat penenang) yang harus disertai resep dokter; dan obat illegal (marijuana, heroin, dan halusinogen) yang dak dijual dalam kondisi apapun. Kokain dan morfin membentuk sub kategori. Keduanya mempunyai penggunaan medis terbatas namun sangat potensial untuk disalahgunakan. Kategori tersebut dak didasarkan kepada kerugian potensial atau kualitas adik f dari obat bius. Di bawah Undang-Undang Zat-Zat Kontrol Federal (the Federal Controlled Substance Act) tahun 1970, marijuana dan heroin diklasifikasikan bersama / sama, walaupun heroin adalah adik f secara fisik dan marijuana dak. Undang-undang Marijuana di negara-negara bagian 139 telah berubah secara dras s di tahun-tahun belakangan ini. Kepemilikan sejumlah kecil marijuana di kebanyakan negara bagian dak dianggap lagi sebagai ndakan kejahatan (felony). Sebagian negara bagian memperlakukan kepemilikan marijuana mirip dengan pelanggaran lalu lintas. Di California, sebagai contoh, seseorang yang mempunyai 1 ounce (4 gram) atau kurang dari marijuana hanya didenda maksimum sebesar $ 100 (Rp 1 juta). 7. Kontrol Sosial bagi Pembangkang ”Amerika Serikat”, tulis Jethro K. Lieberman (1972: 74) ”mempunyai sejarah panjang untuk menerima orangorang pembangkan (dissent) dalam hal yang abstrak dan menghukumnya dalam hal yang konkret”. Hukum mendukung pemerintah sebagai pemegang sah dari kekuasaan di dalam masyarakat. Pemerintah, pada gilirannya, terlibat secara sah dalam pengontrolan warganegaranya. Tujuan utama dari pemerintah adalah memberi kesejahteraan bagi warganegaranya, melindungi nyawa dan proper nya, dan memelihara keteraturan / kedamaian (order) di dalam masyarakat. Untuk memelihara keteraturan, pemerintah diberi mandat untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan. Namun demikian, dalam masyarakat demokra s, ada pertanyaan tentang keabsahan pemerintah dalam ”meminggirkan” pembangkang (s ﬄes dissent) dengan alasan untuk memelihara keteraturan / kedamaian. Pada prinsipnya, dalam masyarakat demokra s, tradisi dan nilai-nilai yang menerima (aﬃrm) pembangkang sudah mencukupi. Pada saat yang sama, agar keteraturan sosial dapat diciptakan, suatu masyarakat perlu menjamin bahwa hubungan kekuasaan yang ada dipelihara waktu demi waktu. Selain itu, orang-orang yang dalam posisi berkuasa yang mengambil keuntungan dari pengaturan kekuasaan, akan menggunakan pengaruhnya untuk membiarkan adanya penindasan (repression) terhadap orang-orang yang berani melawan pemerintah. Sebagai konsekuensinya, pemerintah umumnya memilih untuk mengontrol dan menekan para pembangkang. Salah satu cara yang efek f dalam mengontrol pembangkang 140 adalah melalui berbagai proses-proses seleksi yang digunakan untuk menempatkan individu-individu ke dalam posisi sosial yang diinginkan (Oberschall, 1973: 249-250). Dalam hampir semua sistem poli k, pemimpin mempunyai cara-cara untuk mengontrol pemilihan dan mobilisasi orang-orang melalui sistem patronase, kepanjangan birokrasi pemerintah, dan pengajakan / penggalangan (coopta on) dalam banyak bentuk. Kese aan dan kepatuhan (loyalty and conformity) umumnya merupakan kriteria utama untuk kemajuan karier. Salah satu bentuk lainnya dari kontrol dalam konteks ini adalah mengeluarkan individuindividu yang dak patuh dengan harapan yang diberikan dan yang menyuarakan opini yang ” dak populer”. Dalam hal-hal tertentu, pemimpin dapat mengontrol langsung penawaran dan permintaan dari pelayanan dan kemampuan tertentu. Sebagai contoh, ”dengan menjalankan pengaruh terhadap anggaran (budget), pemeriksaan, beasiswa mahasiswa, dan pengabdian pada masyarakat, pemerintah dapat dalam beberapa tahun mengurangi jumlah total mahasiswa dengan maksud untuk mengurangi atau mengeliminasi mahasiswa yang bermasalah dan populasi sarjana yang menganggur yang telah dibawa ke dalam sistem dan disubsidi” (Oberschall, 1973: 250). Kontrol juga dapat dicapai melalui manipulasi struktur keuntungan material (Janowitz, 1975). Sebagai contoh, Frances Fox Piven dan Richard A. Cloward (1971) mengatakan bahwa program kesejahteraan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial di masa pengangguran massal dengan menyalurkan gejolak sosial (social unrest) dan oleh karena itu mengurangi pembangkang. Mereka berdua berargumen bahwa program bantuan publik digunakan untuk meregulasi ak vitas poli k dan ekonomi dari kaum miskin. Dalam masa depresi ekonomi yang berat, keabsahan dari sistem poli s ada kemungkinan untuk dipertanyakan oleh kaum miskin. Kemungkinan pengdongkelan kekuasaan status quo dan hubungan-hubungan proper di masyarakat akan meningkat. Ada peningkatan permintaan untuk perubahan pengaturan sosial dan ekonomi. Di bawah ancaman ini, program bantuan publik dimulai atau dikembangkan oleh pemerintah. Mereka berdua memberikan banyak contoh 141 tentang kasus Eropa abad ke enambelas ke pertengahan abad ke duapuluh Amerika, dengan mencatat thesis mereka bahwa kesejahteraan sosial telah digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial dan suatu cara oleh pemerintah untuk mengurangi gejolak sosial melalui intervansi langsung. Mereka mencatat, bahwa ke ka kondisi ekonomi meningkat, peranan bantuan (relief) ini akan dipotong kembali sebagai respons terhadap tekanan dari orang-orang yang mempekerjakan kaum miskin sehingga menjamin penawaran yang cukup dari tenaga kerja murah. Salah satu opsi bagi pemerintah untuk menggunakan kontrol terhadap pembangkang adalah melalui aparat kontrol sosial penekan yang berkaitan dengan ndak kejahatan, menegakkan hukum, dan menjaga interaksi sosial secara damai dan teratur. Dibandingkan dengan mekanisme lainnya, ”suatu response menekan terhadap kekacauan sosial adalah cara yang termurah dan yang paling cepat ada untuk mengontrol masyarakat yang dipunyai oleh pemerintah” (Oberschall, 1973: 252). Pemerintah diharapkan oleh warganya, dan dipersyaratkan oleh hukum, untuk melindungi nyawa dan proper , dan untuk menahan pelaku ndak illegal. Sebagai tambahan dari respons menekan terhadap para pembangkang, pemerintah mempunyai sejumlah ”senjata” yang agak nyata ( dak tersembunyi) walaupun samasama efek fnya, untuk mekanisme kontrol. Sebagai contoh, David Wise (1978: 399-400) menunjuk bahwa Badan Intelijens Pusat (Central Intelligence Agency – CIA), walaupun dilarang oleh hukum, telah terlibat dalam operasi domes k untuk mengawasi dan mengontrol ak vitas-ak vitas dari warga Amerika. Selama 20 tahun, CIA telah membuka 215.000 surat kilat khusus, mengawasi 28 juta surat, dan memfoto 2,7 juta orang dan ak vitasnya. Selama era Presiden Nixon, dalam Operasi Kekacauan (Opera on Chaos), CIA telah mengiku ak vist an perang, menginfiltrasi kelompok-kelompok an perang, memasuki rumah orang secara illegal dan menyadap saluran telpon, mengindeks / memasukkan 300.000 nama dalam komputer ”Hydra”, dan mengumpulkan file terpisah dari 7.200 orang Amerika. 142 8. Hukum Administra f dan Kontrol Sosial Kesalahpenger an luas tentang hukum adalah pendapat bahwa hukum terdiri sepenuhnya dari hukum pidana dengan segala aparat pidananya yaitu : polisi, jaksa, hakim, juri, hukuman dan penjara. Kesalahpenger an lainnya adalah semua hukum dapat dibagi ke dalam hukum pidana dan hukum perdata. Namun sumber-sumber sistem hukum adalah jauh lebih kaya dari lebih luas sehingga dak ada satupun dari kedua pandangan tersebut yang benar (Summers dan Howard, 1972: 198). Seksi ini akan membahas bagaimana cara-cara hukum yang berbeda dapat digunakan untuk mengontrol apa yang oleh Robert S. Summers dan George H. Howard disebut sebagai ”ak vitas utama swasta” (private primary ac vity). Mereka berdua menggunakan konsep ini untuk menggambarkan berbagai tujuan, seper produksi dan pemasaran listrik dan gas alam, persyaratan dan pengopera on dari kereta api, transportasi udara, dan fasilitas-fasilitas transportasi lainnya, pengolahan dan distribusi makanan, pembangunan bangunan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, serta penyiaran radio dan televisi. Namun ak vitas-ak vitas dak membentuk sebagai urusan skala besar seper produksi atau persyaratan (provision) dari transportasi udara dan sejenisnya. Da ar ini dapat diperpanjang dengan persyaratan untuk pelayanan-pelayanan medis oleh dokter, kepemilikan dan pengoperasian dari kendaraan bermotor oleh warganegara biasa, pembangunan perumahan lokal oleh tukang kayu, dan penjualan dan pembelian saham dan obligasi oleh individu-individu. Ak vitas-ak vitas utama swasta dak hanya diinginkan secara posi f, tapi juga pen ng untuk memfungsikan masyarakat modern. Ak vitas-ak vitas ini membangkitkan keperluan-keperluan hukum yang dipenuhi melalui mekanisme kontrol administra f. Dalam masyarakat modern, semua jenis pelayanan diperlukan, seper yang diberikan oleh dokter, fasilitasfasilitas transport, dan perusahaan-perusahaan listrik. Namun dokter yang dak kompeten bisa membunuh pasien daripada menyembuhkannya. Seorang pilot pesawat yang dak berkualifikasi akan menyebabkan pesawat jatuh, dan 143 membunuh semua orang yang ada di pesawat. Seorang pembuat katering mungkin meracuni separuh dari anggota masyarakat. Selain inkompetensi / ke dakmampuan atau kecerobohan, penyalahgunaan juga sangat mungkin terjadi. Seorang individu dapat kehilangan seluruh tabungannya melalui pengoperasian saham yang meyimpang. Sebuah perusahaan telpon dapat menyalahgunakan monopoli yang dimilikinya dan menarik biaya telpon yang sangat nggi. Seorang pemilik dari fasilitas pengolahan limbah nuklir mungkin ingin memotong aturan (cut the corners), sehingga seluruh masyarakat terekspos dengan radiasi. Ak vitas-ak vitas utama swasta, seper yang dicatat oleh Summers dan Howard (1972: 199), dapat menyebabkan kerugian (harm), kerugian yang bisa dihindari (avoidable harm). Pesawat terbang dapat dibuat aman terbang, dan penggelapan saham oleh broker yang “nakal” (fly-by-night operator) dapat dikurangi. Kontrol hukum terhadap ak vitas-ak vitas ini dijus fikasi berdasarkan 2 alasan : pencegahan kerugian (preven on of harm) dan peningkatan kebaikan (promo on of good). Sebagai contoh, dalam kasus penyiaran radio dan televisi, hukum dapat berperan dalam mengontrol disiarkannya kecabulan (obscenity) dan masalah perimbangan program, seper melipu urusanurusan publik, sebagai tambahan dari program hiburan dan olahraga. Kontrol dari ak vitas utama swasta dilakukan melalui hukum administra f, terutama dalam konteksi lisensi, inspeksi, dan ancaman publisitas. Kontrol terhadap profesi-profesi dan ak vitas-ak vitas tertentu melalui lisensi / perijinan Kekuasaan hukum administra f adalah dak hanya menetapkan standar dan menghukum para pihak yang gagal mematuhi hukum, “Kepercayaan bahwa penegakan hukum lebih baik dicapai melalui pencegahan daripada penghukuman (prosecu on) telah menyumbangkan kemunculan regulasi administra f sebagai alat utama dari kontrol pemerintah” (Horak, diku p oleh Summers dan Howard, 1972: 202). Mensyaratkan dan memberikan lisensi untuk melakukan ak vitas-ak vitas tertentu adalah alat kontrol yang klasik. Suatu lisensi mungkin diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan, 144 mengoperasikan bisnis, melayani pelanggan khusus atau area khusus, atau untuk memproduksi produk tertentu. Dokter dan pengacara harus menjalani pela han dan mendemonstrasikan beberapa kompetensi sebelum mereka mendapatkan surat kualifikasi untuk berpraktek. Di sini, lisensi digunakan untuk menegakkan standar kualifikasi dasar. Perusahaan penerbangan dak dapat menerbangi rute tertentu semau mereka dan para penyiar radio atau tv dak bisa bebas memilih frekuensi semau mereka sendiri. Hal yang mendasari semua peraturan lisensi adalah penolakan hak (denial of a right) untuk melakukan ak vitas yang diinginkan, kecuali dengan lisensi. Dalam hal ini, lisensi adalah suatu izin (permit) atau hak (privilege) untuk melakukan ak vitas tertentu yang dijamin oleh suatu otoritas yang berwenang dimana, menurut hukum, hal sebaliknya akan melanggar hukum (would otherwise be unlawfull). Lisensi adalah suatu izin resmi untuk melakukan sejenis ak vitas tertentu, seper menerbangkan pesawat atau mengoperasikan suatu stasiun televisi. Kontrol terhadap profesi-profesi dan ak vitas-ak vitas tertentu melalui lisensi dapat dimenger (jus fied) sebagai proteksi publik dari pelayanan dan produk yang kurang mutunya (inferior), palsu (fraudulent), atau berbahaya (dangerous). Namun dalam pembahasan ini, kontrol telah diperluas dengan pekerjaan-pekerjaan (occupa ons) yang paling banter hanya mempengaruhi kesehatan dan keselamatan publik secara minimal. Di beberapa negara bagian, lisensi diperlukan untuk peramal bintang (cosmetologists), ahli pelelangan (auc oners), ahli pengendali cuaca (weather control prac oners), pengemudi taksi (taxidermist), pengelola kuburan mobil (junkyard operators), dan ahli pemasangan AC (weather vane installers). Negara bagian Hawaii memberi lisensi untuk ar s tatoo; New Hampshire memberi lisensi untuk para penjual penangkal pe r (lightning-rod salespersons). Di negara bagian Delaware 86 mata pencaharian / pekerjaan diberi lisensi, termasuk pemain sirkus, penjaga tempat bowling, ahli bunga, dan pemilik rumah bilyar. Sampai beberapa tahun yang lalu, merupakan pelanggaran hukum bagi orang yang mencari mata pencaharian dengan memperbaiki jam yang rusak 145 di negara bagian North Carolina. Hukumannya adalah hukuman 6 bulan penjara, sama dengan para penjual obat tanpa lisensi (U.S. News & World Report, 1979: 70). Sebagai tambahan dari pengeluaran lisensi untuk mata pencaharian / pekerjaan tersebut, negara bagian juga melakukan pengawasan berupa pencabutan atau penangguhan lisensi. Sebagai contoh, menurut hukum administra f, negara bagian dapat menarik lisensi untuk berpraktek bagi pengacara, dokter, atau ahli kecan kan, dan mungkin saja membatalkan lisensi dari pemilik restoran agar dak buka bisnis selama beberapa hari dalam satu tahun atau bahkan selamanya. Hukum administra f memberikan kekuatan-kekuatan inves gasi dan inspeksi kepada lembaga-lembaga regulatori. Inspeksi periodik adalah satu cara untuk memonitor ak vitas yang sedang berlangsung di bawah juridiksi suatu lembaga tertentu. Inspeksi seper itu menentukan apakah mobil, pesawat terbang, dan kereta api dapat berjalan, produk-produk pertanian dapat memenuhi standar kualitas, koran-koran dapat memperoleh hak pengiriman pos kilat, dan sebagainya. Prosedur-prosedur yang sama dapat digunakan untuk mencegah distribusi dari makanan dan obat-obatan yang dak aman, melarang pemasukan tanaman dan hewan yang sakit ke dalam suatu negara, atau untuk membatalkan (suspend) lisensi terbang seorang pilot sambil menunggu dengar pendapat tentang ndakan indisiplinernya. Di berbagai industri, inspektur pemerintah beroperasi di tempat industri berada (premises). Sebagai contoh, ke ka inspektur dari Badan Obat dan Makanan (Food and Drug Administra on) menemukan adanya bakteri di dalam sup, maka manufakturer dari sup tersebut akan menarik semua dagangannya dari toko-toko makanan dan rak-rak di tempat manufakturer serta memusnahkan semua kaleng-kaleng sup yang ada – karena adanya ancaman yang dak tertulis tetapi umum dimenger bahwa Badan Obat dan Makanan berhak menjatuhkan hukuman (Gellhorn, 1972: 102). Inspeksi merupakan alat utama bagi supervisi dan kontrol administra f. Sebagai contoh, bank-bank nasional berada di bawah pengawasan Dewan Bank Cadangan Federal / Bank 146 Pusat Amerika Serikat (Federal Reserve Board) dan Perusahaan Asuransi Deposit Federal / Lembaga Penjamin Simpanan Federal (Federal Deposit Insurance Corpora on) melalui kunjungankunjungan dari inspekturnya untuk memeriksa catatan-catatan bank. Seorang staf tata kota / tata bangunan dapat menginspeksi bangunan-bangunan untuk menentukan kepatuhan terhadap Undang-undang Bangunan (Building Codes). Di suatu waktu, inspeksi dilakukan secara kadang-kadang (occasionally), misalnya menjamin kepatuhan terhadap Undang-undang Bangunan. Di waktu lainnya, inspeksi dilakukan secara kon nu, misalnya inspeksi terhadap makanan. Kedua bentuk inspeksi, baik sporadis / kadang-kadang ataupun kon nu, telah menghadirkan tekanan untuk meregulasi diri sendiri dan menyumbang terhadap kontrol internal seper yang telah diperintahkan oleh hukum. Kadangkadang, inspeksi-inspeksi ini juga akan berakibat kepada proposal / usulan untuk perbaikan legislasi standar regulasi tatakelola (legisla on governing regulatory standards). Di dalam suatu masyarakat sederhana dimana orang cenderung kenal satu sama lain, mempublikasikan orang yang berbuat salah / jahat (publicizing wrongdoers) dapat mempunyai efek signifikan untuk mengubah perilaku orang tersebut. Sistem kontrol sosial seper itu biasanya dak jalan di masyarakat industrial perkotaan dalam hal adanya penyimpangan perilaku individu. Perusahaan besar yang menjual produk bermerk yang diketahui luas, namun demikian, akan sangat terpengaruh oleh ancaman publisitas “nega f” (adverse publicity) yang beredar luas / beroplag besar (Nagel, 1975: 347). Barangkali kekuatan potensial terbesar di tangan administrator adalah kekuasaan untuk mempublikasi (Gellhorn, 1972: 110). Suatu publisitas yang dikeluarkan yang menggambarkan dengan detail karakter dari pelanggaran yang didakwakan dan pelanggar yang terlibat dapat mengakibatkan kerugian segera yang dak kecil (can inflict immediate damage). Sebagai contoh, sebelum Hari Terima Kasih (Thanksgiving) pada tahun 1959, Menteri Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan (Secretary opf Health, Educa on and Welfare) prak s telah menghancurkan semua pasar buah cranberry 147 dengan mengumumkan pada konperensi pers bahwa beberapa buah cranberry telah terkontaminasi oleh zat yang dapat menghasilkan kanker. Keefek van dan kekuatan dari publisitas adalah mekanisme kontrol yang akhir-akhir ini telah dikonfirmasi bahwa pengumuman bakteri (botulism) dalam sekaleng sup telah membunuh seorang lelaki. Publisitas tersebut telah menghancurkan Perusahaan Sup Bonvivant (Gellhorn, 1972: 110). Namun perlu dicatat, bahwa kekuatan publikasi dak hanya dimiliki oleh pegawai pemerintah. Sebagai contoh, kehancuran pabrik mobil Corvair disebabkan oleh buku Ralph Nader yang berjudul ”Tidak Aman pada Kecepatan Berapapun” (Unsafe at Any Speed, 1965) dan publikasi-publikasinya yang lain. Di banyak bidang, publisitas sangat berguna kalau dak amat sangat diperlukan dalam fungsi kontrol. Pada tahun 1970 legislasi polusi udara federal, sebagai contoh, telah memberitahu publik melalui publikasi sejauh mana se ap pabrik mobil patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan (Environmental Protec on Agency). Seringkali, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan polusi setuju untuk menghen kan kegiatannya dan mematuhi perintah lembaga administra f karena ketakutan terhadap konsekuensi dari publisitas yang merugikan (Nagel, 1975: 347). Selain itu, dalam penegakan legislasi yang melindungi konsumen dari manufakturer dan penjualan makanan dan obat-obatan yang dak asli (impure food and drugs), kemampuan lembaga administra f untuk menginformasikan publik bahwa suatu produk mungkin berisi bahan-bahan yang merugikan (harmful ingredients) dapat mengambil peran pen ng dalam mencegah konsumsi produk yang di bawah inves gasi tersebut sampai akurasi dari dugaan ini dapat ditentukan. Namun demikian dalam kasus-kasus tertentu, perusahaanperusahaan yang mempunyai monopoli terhadak produknya, seper perusahaan listrik dan perusahaan gas, dak akan dirugikan oleh publisitas yang nega f. Lembaga-lembaga pemerintahan, kadang-kadang, juga segan untuk memberi kesan nega f (s gma) perusahaan-perusahaan karena publisitas nega f dipandang sebagai ajudikasi informal, walaupun 148 seringkali digunakan dan dijus fikasi oleh pendapat bahwa orang mempunyai hak untuk tahu (people have a right to know). KESIMPULAN Pembahasan sederhana telah memandang hukum sebagai kontrol sosial formal. Hukum akan bermain bila kontrol sosial yang lain lemah, dak efek f, atau dak ada. Individu-individu dan kelompok-kelompok dipandu untuk berperilaku dalam caracara yang dapat diterima melalui proses sosialisasi dan tekanan eksternal dalam bentuk sangsi dari orang atau kelompok lain. Mekanisme kontrol sosial melalui tekanan dari luar dapat bersifat formal maupun informal, dan mencakup sangsi-sangsi posi f maupun nega f. DAFTAR PUSTAKA George Ritzer, Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Penyun ng Alimandan, Rajawali Press, Jakarta, 1995. Adam Podgorecki & Christoper J. Whelan, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1978. Castberg F., Problem of Legal Philosophy, Oslo University Press, London, 2nd Edi on, 1957 . I.S. Suanto, Lembaga Peradilan dan Demokrasi, Makalah pada seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI di Semarang, 12-13 Nov. 1996 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN Depkeh dan Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun. Reinhard Bendix, The Compara ve Analysis of Historis Change, dalam Soscial Theory and Economic Change, disun ng oleh T. Burns & S.B. Saul, Tavistock Publica on, London, Rudolf von Jhering dalam Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum Citra Aditya Bak , Bandung, 1991, 149 hal. 20. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bak , Bandung, 1991. Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, Makalah pada seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI di Semarang, 12-13 Nov. 1996. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet 15, 2005 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet 38, 2005. Soe ksno, Filsafat Hukum, Bagian I, Pradnya Pramamita, Jakarta, 1988. W. Froedmann, Teori dan Filsafat Hukum (Susunan I), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993. Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Bandung , Penerbit Angkasa, Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Soetandyo Wignyosiebroto, Sosiologi Hukum: Perannya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Studi Tentang Hukum, Makalah pada seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI di Semarang, 12-13 Nov. 1996. 150 HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL Oleh: Dr. Dahlia Haliah Abstrak Iden tas perubahan (iden ty of change) adalah fenomena sosial tertentu yang sedang mengalami transformasi, seper praktek, perilaku, sikap, pola interaksi, struktur kewenangan, laju produk vitas, pola pemungutan suara, pres se, atau system stra fikasi tertentu. Sekali iden tas dari apa yang berubah telah ditentukan, perha an selanjutnya adalah pada level dimana perubahan itu sedang terjadi. Walaupun konsep dari perubahan sosial adalah termasuk ke dalam fenomena sosial, akan merupakan hal yang sulit untuk meneli perubahan tanpa tahu dimana perubahan itu terjadi. Sehingga, level perubahan akan mengubah (delineates) lokasi dalam sistem sosial dimana perubahan sosial tertentu sedang terjadi. Dimensi dari komponen-komponen perubahan sosial adalah sembarang, dan dapat dipandang (construed) secara lain oleh orang yang mengalaminya atau mencoba-cobanya. U litas teorikal dan empirikal dari komponen perubahan ini menjadi buk (evident) ke ka ia dikenali bahwa hukum dapat mempengaruhi perubahan dalam banyak cara. Ke ka ar yang khusus diberikan ke komponen-komponen ini dalam konteks hukum tertentu atau serangkaian hukum-hukum tertentu, hal ini akan dapat menjadi k awal (special point of departure) dari peneli an tentang 151 peranan hukum dalam perubahan sosial. Kata Kunci: Hukum, Perubahan, Sosial PENDAHULUAN Para pakar teori ini memandang hukum sebagai peubah bebas dan peubah tak bebas (independent and dependent variables) dalam masyarakat, dan menekankan keterkaitan antara system hukum dan system-sistem lainnya dalam masyarakat. Mengingat kembali teori-teori yang telah dibahas di Bab 2, bab ini akan membahas kaitan (interplay) antara hukum dan perubahan sosial. Sekali lagi, hukum akan dipandang sebagai peubah bebas dan peubah tak bebas, yaitu, sebagai sebab dan akibat dari perubahan social. Bab ini juga akan membahas keuntungan dan kelemahan hukum sebagai instrumen perubahan sosial, dan akan membahas serangkaian faktor-faktor sosial, psikologis, budaya, dan ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap efikasi hukum sebagai agen perubahan. Perha an pertama dalam penger an hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. Apa perubahan sosial itu ? Is lah “perubahan” (change) dalam penger an sehari-hari, sering diar kan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya dak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun dak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak berar (trivial), walaupun kadang-kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan berar (substan al). Dalam penger annya yang paling konkret, perubahan sosial berar kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan dimana semua orang berpar sipasi dengan derajat keterkaitannya masingmasing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu-individu dihadapkan 152 dengan situasi baru yang harus mereka respons. Situasi-situasi ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seper teknologi, cara baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-nilai baru. Sehingga, perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya sendiri, dan mencari ar yang lebih dari kehidupannya. Perubahan sosial juga bisa berar suatu restrukturisasi dalam cara-cara dasar dimana orang di dalam masyarakat terlibat satu dengan lainnya mengenai pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, rekreasi, bahasa, dan ak vitasak vitas lainnya. Tema definisi yang berulang dalam literature sosiologi terhadap perubahan sosial menekankan perubahan (altera ons) dalam struktur dan fungsi dari masyarakat dan perubahan dalam hubungan sosial dari waktu ke waktu. Tanpa penjelasan selanjutnya, hal ini bukan konsep yang bisa membantu usaha untuk mencoba menger apa yang dimaksud dengan perubahan. Selain itu, ke ka kita membahas tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial, dan memandang hukum sebagai instrumen dari perubahan sosial, maka akan sangat membantu bila kita bisa menspesifikasikan iden tas dari perubahan, di ngkatan yang sedang terjadi di masyarakat, arahnya, besarannya, dan laju kecepatannya (Vago, 1980: 8-10). PEMBAHASAN 1. Hubungan Timbal Balik antara Hukum dan Perubahan Sosial Ada beberapa level perubahan sosial yang dapat ditemukan, yaitu pada level individu, kelompok, organisasi, ins tusi, dan masyarakat. Sebagai contoh, perubahan dalam level individual akan melipu perubahan-perubahan dalam sikap, kepercayaan, aspirasi, dan mo vasi. Pada level kelompok, akan mungkin terjadi perubahan dalam pola interaksi, komunikasi, metodemetode penyelesaian konflik, kohesi/ keterikatan, kesatuan, kompe si, serta pola-pola penerimaan dan penolakan. Pada level organisasi, ruang lingkup perubahan akan melipu 153 perubahan dalam struktur dan fungsi dari organisasi, perubahan dalam hirarki, komunikasi, hubungan peranan, produk vitas, rekrutmen, pengakhiran / terminasi, dan pola-pola sosialisasi. Pada level ins tusi, perubahan dapat terjadi pada perubahan pola perkawinan dan keluarga, pendidikan, dan praktek-praktek keagamaan. Pada level masyarakat, perubahan dipandang sebagai modifikasi dari sistem stra fikasi, sistem ekonomi, dan sistem poli k. Arah perubahan (direc on of change) dimaksudkan sebagai posisi di masa depan dari suatu en tas dalam hubungannya dengan posisi awalnya. Hal tersebut dapat dipandang secara kuan ta f dalam hal fluktuasi, volume, ukuran, atau angkaangka belaka. Hal itu juga dapat dilihat dari besaran (axis) nilainilai, menggunakan konsep-konsep seper kemajuan (progress), perkembangan (improvement), penurunan (decline), atau perbaikan (be erment). Hal itu juga dapat dipandang dalam is lah-is lah umum, sebagai “lebih nggi”, “lebih rendah”, “ke belakang”, atau “ke depan”, mengiku skala tertentu. Ke ga pendekatan ini saling terpisah (mutually exclusive), dan ada kebutuhan untuk menspesifikasikan pe perubahan sebelum mendiskusikan arahnya. Sebagai contoh, laju penda aran universitas dari orang-orang kulit hitam (black) dan orangorang keturunan Spanyol (Hispanic) masing-masing naik 5 dan 6 persen, antara tahun 1970 dan 1977 (Na onal Center for Educa on Sta s cs, 1979: 91). Secara kuan ta f, arah perubahan dinyatakan dalam persentase. Pada besaran nilai (value axis), perubahan dalam par sipasi golongan minoritas ini (yang berkaitan dengan kulit hitam dan keturunan Spanyol) bisa disebut “kemajuan”. Dalam is lah umumnya, laju penda aran universitas “lebih nggi” di tahun 1977 daripada di tahun 1970. Besaran perubahan (magnitude of change) dapat dipandang dalam hal perubahan yang inkremental, marjinal, komprehensif, dan revolusioner. Perubahan yang inkremental atau marjinal adalah perubahan yang menaikkan, mengurangi, atau memodifikasi kontur dari norma atau perilaku tertentu tanpa mengubah atau menghilangkan (repudia ng) zat atau struktur aslinya (misalnya, birokra sasi gradual dari lembaga154 lembaga pendidikan nggi). Ada suatu kesepakatan dalam literatur perubahan sosial bahwa perubahan inkremental adalah yang paling biasa terjadi dan pola perubahan “normal” di Amerika Serikat. Perubahan komprehensif mungkin menggambarkan kulminasi dari perubahan inkremental yang terkait, atau menurut kata-kata Robert A. Dahl (1967: 264) “inovasi yang menyapu atau pembalikan yang keras” (“sweeping innova ons or decisive reversals of established”) dari norma-norma pola perilaku (misalnya, desegregasi sekolah atau dak memisahkan lagi antara sekolah untuk murid kulit pu h dengan sekolah untuk murid kulit berwarna). Perubahan-perubahan yang ukurannya revolusioner akan mencakup subs tusi keseluruhan dari satu pe norma atau perilaku ke norma atau perilaku lainnya, dan penolakan keras (decisive rejec on) dari perilaku asli atau normanorma asli (misalnya, abolisi atau penghapusan perbudakan atau penggan an dari sistem poli k yang satu ke sistem poli k yang lainnya). Laju perubahan (rate of change) adalah dimensi temporal dari perubahan. Pada laju seberapa perubahan tertentu terjadi ? Laju ini dapat didasarkan kepada sembarang skala waktu, misalnya cepat (fast) atau lambat (slow), atau yang dapat diukur dalam ukuran hari, minggu, bulan, atau tahun. Sebagai contoh, dalam konteks par sipasi golongan minoritas (yang didefinisikan sebagai “golongan minoritas” di Amerika Serikat adalah : perempuan, kulit berwarna, atau orang cacat) di pendidikan nggi, laju perubahan dapat digambarkan sebagai “lambat”. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah suatu produk dengan berbagai faktor, dan dalam banyak hal, hubungan antar faktor-faktor tersebut. Selain faktor hukum, ada beberapa mekanisme perubahan lainnya, seper faktor-faktor teknologi, ideologi, kompe si, konflik, ekonomi, dan poli k, serta masalah struktural (structural strains). Semua mekanisme tersebut dalam kebanyakan hal saling berhubungan. Kita harus berha ha untuk dak mengecilkan ar dan mengisolasikan salah satu dari faktor-faktor “penyebab” (“causes”) perubahan sosial ini. Harus diakui bahwa, sangat menggoda dan sangat nyaman untuk memilih salah satu saja (single out) “penggerak utama” 155 (“prime mover”), satu faktor, satu sebab, satu penjelasan, dan menggunakannya di berbagai situasi. Hal itu juga terjadi dalam perubahan hukum : adalah sangat sulit, bahkan dak mungkin, untuk menggambarkan hubungan sebab-dan-akibat (causeand-eﬀect rela onship) dalam pembuatan hukum-hukum baru, yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu kita harus bersikap tak acuh / skep s (skep cal) dan berha -ha (cau ous) mengenai penjelasan tentang satu faktor penyebab secara umum, dan khususnya perubahan sosial berskala besar. Pertanyaan apakah hukum dapat dan harus memimpin, atau apakah hukum dak boleh melakukan sesuatu kecuali mengiku perubahan-perubahan di dalam masyarakat secara berha -ha , telah dan selalu menjadi issue kontroversial. Pendekatan yang berlawanan dari pakar reformasi sosial Inggris Jeremy Bentham dan pakar Jerman Friedrich Karl Von Savigny telah memberikan paradigma yang saling bertolak belakang tentang hal (proposi on) ini. Pada permulaan era industrialisasi dan urbanisasi di Eropa, Bentham mengharapkan agar reformasi hukum dapat merespons dengan cepat kebutuhan-kebutuhan sosial dan untuk merestrukturisasi masyarakat. Dia dengan gra s memberi saran kepada pemimpin-pemimpin Revolusi Perancis, karena ia percaya bahwa negara-negara dengan tahap perkembangan ekonomi yang sama memerlukan “obat” (remedies) yang sama untuk masalah ekonomi mereka. Pada kenyataannya, adalah filosofi Bentham dan semua pengikutnya, yang mengubah Parlemen Inggris – dan parlemen di negaranegara lainnya – ke dalam instrumen-instrumen legisla f ak f untuk membawa reformasi sosial sebagian untuk merespons dan sebagian sebagai s mulan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial yang dirasakan. Juga menulis pada waktu yang sama, Savigny , seper yang telah saya bahas di Bab 2, menghujat reformasi hukum yang menyapu (the sweeping legal reforms) yang dibawa oleh Revolusi Perancis yang mengancam untuk menginvasi Eropa Barat. Ia percaya bahwa adat populer yang dikembangkan secara penuh, dapat membentuk dasar dari perubahan hukum. Karena adat tumbuh dari kebiasaan dan kepercayaan dari orang-orang tertentu, dan bukan karena pernyataan humanitas abstrak, maka 156 perubahan hukum adalah kodifikasi dari adat dan hal itu adalah perubahan berskala nasional, dan bukan universal (He believed that only fully developed popular customs could form the basis of legal change. Since customs grow out of the habits and beliefs of specific people, rather that expressing those of an abstract humanity, legal changes are codifica ons of customs and they can only be na onal, never universal). Satu abad kemudian, hubungan antara hukum dan perubahan sosial tetap controversial. “Tetap ada 2 pendapat yang bertolak belakang tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum (legal precepts) dan sikap-sikap dan perilaku masyakarat. Menurut pendapat yang satu, hukum ditentukan oleh perasaan keadilan (sense of jus ce) dan sen men moral dari populasi, dan legislasi hanya dapat mencapai hasil bila tetap berada dekat secara rela f dengan norma-norma sosial yang berlaku (prevailing social norms). Menurut pendapat yang lain, hukum, khususnya legislasi, adalah wahana (vehicle) melalui mana evolusi sosial yang terprogram dapat dilakukan” (Aubert, 1969: 69). Pada satu sisi ekstrim, terdapat pandangan bahwa hukum adalah peubah tak bebas (dependent variable), yang ditentukan dan dibentuk oleh pamali-pamali yang ada (current mores) dan opini-opini dari masyarakat. Menurut pendapat / posisi ini, perubahan hukum adalah dak mungkin kecuali didahului oleh perubahan sosial; reformasi hukum dak dapat melakukan apaapa kecuali mengkodifikasi hukum. Jelas hal ini dak benar, dan mengabaikan fakta bahwa sepanjang sejarah ins tusi-ins tusi hukum telah ditemukan untuk “mempunyai peranan yang jelas, dan bukan penger an yang meraba-raba, sebagai suatu instrumen yang mengatur (set oﬀ), memonitor, atau meregulasi fakta atau kecepatan dari perubahan sosial” (Friedman, 1969: 29). Pendapat ekstrim lainnya diberikan oleh pakar hukum Soviet, seper P.P. Gureyev dan P.I. Sedugin (1977), yang melihat hukum sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Pendapat mereka adalah, “selama periode transisi dari kapitalisme ke sosialisme, Negara Soviet telah menggunakan legislasi secara luas untuk mengarahkan masyarakat, memulai dan mengembangkan bentuk-bentuk 157 sosial ekonomi, menghapuskan se ap bentuk eksploitasi, dan meregulasi berdasarkan tenaga kerja dan konsumsi dari produk-produk tenaga kerja sosial (products of social labour). Ia menggunakan legislasi untuk membuat dan meningkatkan lembaga-lembaga sosialis demokra s, untuk membuat hukum dan keter ban yang keras (firm law and order), melindungi sistem sosial dan keamanan Negara, dan mengembangkan sosialisme” (Gureyev dan Sedugin, 1977: 12). Pandangan-pandangan ini menggambarkan 2 ekstrim dari pendapat (con nuum) yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Masalah keterkaitan (interplay) antara hukum dan perubahan sosial jelas bukanlah masalah yang sederhana. Jelasnya, pertanyaannya adalah : Apakah hukum mengubah masyarakat ? atau Apakah perubahan sosial mengubah hukum ? Kedua pendapat ini kemungkinan benar. Namun, akan lebih tepat untuk menanyakan, di bawah kondisikondisi apakah hukum dapat menyebabkan perubahan sosial, pada level apakah, dan sejauh mana ? Begitu pula, persyaratan agar perubahan sosial dapat mengubah hukum juga harus dijelaskan lebih jauh. Pada umumnya, di masyarakat yang sangat urban dan sangat terindustrialisasi seper Amerika Serikat, hukum telah memainkan peran yang besar dalam perubahan sosial, dan sebaliknya, atau sekurangnya lebih besar daripada pada kasus masyarakat tradisional atau dalam pemikiran sosiologi tradisional (Nagel, 1970: 10). Ada beberapa cara untuk menggambarkan hubungan mbal balik ini. Sebagai contoh, dalam domain hubungan antar keluarga, urbanisasi dengan apartemen-apartemen yang kecil, telah mengurangi keinginan untuk nggalnya keluarga dari ga generasi di dalam satu rumah tangga. Perubahan sosial ini telah menyebabkan adanya hukum-hukum keamanan jaring sosial (social security laws) yang pada gilirannya telah membantu perubahan dalam tenaga kerja dan ins tusi sosial bagi orang yang berusia lanjut. Perubahan dalam hubungan induk semangpenyewa (landlord-tenant rela onship) telah mengubah hukum tata bangunan (housing codes), yang menyebabkan perubahan dalam hubungan perinduksemangan. Sebagai akibat dari 158 perubahan teknologi, hubungan antara pemilik proper dengan individu-individu lainnya telah menjadi “kurang pribadi” (more impersonal) dan kemungkinan besar telah mengarah ke kerugian (injury), dan sebagai hasilnya, telah menyebabkan perubahan definisi hukum tentang “uang simpanan” (fault), yang pada gilirannya telah mengubah sistem asuransi Amerika. Akhirnya, dalam konteks hubungan antara majikan dengan pegawai (employer-employee rela ons), dalam sejarah Amerika sebelum tahun 1930an (masa depresi besar Amerika – penerjemah) telah mengak an aturan dan statuta (precedents and statutes) yang menjamin hak buruh untuk membentuk serikat buruh, dan ke ka Undang-Undang Wagner telah diundangkan, persentase jumlah buruh dalam serikat buruh telah meningkat, walaupun juga telah mencapai k kejenuhan (Nagel, 1970:1). Walaupun ada gambaran yang jelas tentang adanya hubungan mbal balik antara hukum dan perubahan sosial, untuk tujuan analisis, saya akan memandang hal ini sebagai hal yang mandiri (unilateral). Di sini, di seksi selanjutnya saya akan membahas kondisi-kondisi dimana perubahan sosial telah menyebabkan peubahan hukum; kemudian, dalam seksi berikutnya, saya akan membahas hukum sebagai instrumen perubahan sosial. 2. Perubahan Sosial sebagai Sebab Perubahan Hukum Secara historis, perubahan sosial terlalu sangat lambat untuk menjadi kebiasaan sebagai sumber utama dari hukum. Hukum dapat merespons perubahan sosial setelah puluhan tahun atau setelah berabad-abad. Bahkan di masa awal revolusi industri, perubahan-perubahan yang terjadi karena ditemukannya mesin uap atau ditemukannya listrik hanya secara gradual telah mempengaruhi respons hukum yang sah selama satu generasi. “Namun saat ini tempo dari perubahan sosial telah sedemikian cepat pada suatu k dimana asumsiasumsi yang ada pada saat ini dak akan sah lagi bahkan dalam beberapa tahun ke depan” (Friedman, 1972: 13). Dalam katakata Alvin Toﬄer (1970:11), “Perubahan telah menyapu melalui negara-negara industri maju dengan gelombang-gelombang dankecepatan yang amat sangat nggi serta berdampak yang 159 amat sangat dak terduga”. Dalam ar , orang dalam masyarakat modern terperangkap ke dalam gelombang (maelstrom) perubahan soaial, hidup dalam serangkaian revolusi yang kontras dan saling terkait dalam demografi, urbanisasi, birokra sasi, industrialisasi, sains, transportasi, pertanian, komunikasi, riset biomedis, pendidikan, dan hak asasi manusia. Se ap revolusi ini telah membawa perubahan yang spektakuler dalam serangkaian akibat, dan telah mentransformasi nilai-nilai masyarakat, sikap, perilaku, dan ins tusi. Perubahan-perubahan ini selanjutnya mentransformasikan tata sosial dan tata ekonomi dari masyarakat. Masyarakat kontemporer dicirikan dengan pembagian kerja yang jelas dan spesialisasi dalam fungsi. Dalam masyarakat modern, “hubungan antar pribadi telah berubah, ins tusi-ins tusi sosial termasuk keluarga, telah jauh berubah; kontrol sosial yang sebelumnya kebanyakan informal telah menjadi formal; birokrasi dalam organisasi skala besar telah menyebar ke sektor-sektor public dan swasta; dan risiko-risiko yang dihadapi individu-individu telah muncul termasuk risiko terganggunya mata penghasilan karena pengangguran, karena kecelakaan kerja, dan eksploitasi consumer; dan sakit kronis dan cacat fisik telah menyertai semakin panjangnya kehidupan” (Hauser, 1976:23-24). Munculnya risiko-risiko baru terhadap individual sebagai hasil dari penguatan berbagai fungsi keluarga, termasuk fungsi perlindungan, telah menuju kepada pembuatan inovasi-inovasi hukum untuk melindungi individual dalam masyarakat modern. Gambaran dari inovasi seper itu misalnya adalah persyaratan kompensasi pekerja (gaji – penerjemah), asuransi pengangguran, asuransi hari tua, asuransi kesehatan (medicare), dan berbagai bentuk kategori dan persyaratan generik dari “kesejahteraan sosial” (Hauser, 1976: 24). Banyak pakar sosiologi dan pakar hukum menyatakan bahwa teknologi adalah salah satu dari kekuatan pengubah besar (great moving forces) untuk perubahan hukum (Miller, 1979: 1014). Hukum telah dipengaruhi oleh teknologi dalam sekurangnya ga cara, “Yang paling jelas….adalah kontribusi teknologi kepada perbaikan teknik hukum dengan memberikan instrumen yang 160 harus digunakan dalam menerapkan hukum (misalnya, melalui sidik jari atau penguji kebohongan). Yang kedua, yang dak kurang signifikan adalah, efek teknologi dalam proses formulasi dan penerapan hukum sebagai akibat dan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh teknologi dalam iklim sosial dan intelektual dimana proses hukum dieksekusi (misalnya, dengar pendapat melalui televisi). Yang terakhir, teknologi mempengaruhi substansi dari hukum dengan menghasilkan masalah baru dan persyaratan baru yang harus diurus oleh hukum” (Stoner, seper diku p oleh Miller, 1979:14). Gambaran dari perubahan teknologi yang mengarah kepada perubahan hukum telah sangat banyak ditemui (Loth dan Ernst, 1972). Timbulnya transportasi dengan mobil dan pesawat terbang telah membawa pula regulasi-regulasi baru. Peralatan baru dalam uji kebohongan (sidik jari dan penciuman elektronik, dua di antaranya) telah menghasilkan perubahan di dalam hukum, seper buk -buk (evidence) yang diperbolehkan di depan pengadilan. Komputer telah memungkinkan keberadaan kita dalam kredit, perdagangan / merk (merchandising), manufaktur, transportasi, riset, pendidikan, diseminasi / penyebaran informasi, pemerintahan, dan poli k. Komputer juga telah menginspirasi legislasi di level federal maupun level negara bagian untuk melindungi privasi, untuk melindungi penyalahgunaan informasi kredit, dan untuk mensyaratkan perusahaan (employer) untuk memberitahu seorang pelamar kerja yang ditolak tentang sumber dan sifat dari laporan nega f (adverse report) tentang catatan kredit masa lalunya yang menyebabkan penolakan tersebut. Perubahan hukum dapat dimulai oleh perubahan gradual dalam nilai-nilai dan sikap-sikap masyakarat. Masyarakat akan berpikir bahwa kemiskinan adalah hal yang buruk dan hukum harus dibuat untuk menguranginya dengan satu atau berbagai cara. Masyarakat dapat menghujat penggunaan hukum karena lebih lanjut telah menambah praktek-praktek diskriminasi rasial di dalam pemilihan suara (sebelum 1963, masyarakat kulit hitam dan keturunan Spanyol dak boleh memilih di Amerika Serikat – penerjemah), perumahan, lapangan kerja, pendidikan, dan semacamnya, dan akan mendukung perubahan-perubahan 161 yang melarang penggunaan hukum untuk maksud-maksud ini. Masyarakat akan berpikir bahwa pebisnis dak akan begitu bebas untuk menjual semua jenis makanan ke pasar tanpa adanya inspeksi pemerintah yang memadai, atau terbang dengan pesawat yang belum memenuhi standar keselamatan pemerintah, atau mempertontonkan apa saja di televisi semau yang punya stasiun televisi. Sehingga hukum harus diundangkan semes nya, dan lembaga-lembaga regulatori harus berfungsi seper seharusnya. Dan masyarakat akan berpikir bahwa praktek aborsi adalah dak jahat, atau praktek kontrasepsi adalah diinginkan, atau bahwa perceraian adalah dak amoral. Oleh karena itu, hukum dalam topik-topik ini harus di njau kembali atau direvisi. Perubahan-perubahan dalam kondisi social, teknologi, pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap, oleh karena itu, dapat mengarah kepada perubahan hukum. Dalam hal ini, hukum bersifat reak f dan mengiku perubahan sosial. Namun perlu dicatat, bahwa perubahan hukum adalah salah satu dari banyak respons terhadap perubahan sosial. Namun perubahan hukum sangatlah pen ng, karena hukum merepresentasikan kewenangan negara dan kekuasaan pemberian sanksinya. Hukum baru sebagai respons terhadap masalah sosial atau masalah teknologi baru mungkin dapat memperbesar masalah tersebut – atau mungkin dapat menyelesaikan masalah dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Seringkali, respons hukum terhadap perubahan sosial, yang sudah pas melalui suatu tenggang waktu ( me lag), akan menyebabkan perubahan sosial baru. Sebagai contoh, hukum yang dibuat sebagai respons terhadap adanya polusi udara dan air yang dikarenakan perubahan teknologi akan berakibat adanya pengangguran di area-area tertentu, dimana perusahaan yang menyebabkan polusi dak mau atau dak bisa untuk memasang alat pencegah polusi. Pada gilirannya, pengangguran dapat berakibat ke perpindahan penduduk (reloca on), dapat mempengaruhi ngkat kriminalitas di dalam masyarakat, atau dapat berakibat adanya tekanan penekan dari pihak yang terkena. Korelasi dan reaksi berantai ini dapat diperluas lagi menjadi tak terhingga. Oleh karena itu, hukum dapat dipandang sebagai faktor reak f 162 (yang menolak) dan proak f (yang setuju) dalam perubahan sosial. Pada seksi berikutnya, akan dibahas tentang aspek proak f dari hukum sebagai pemulai perubahan sosial. 3. Hukum Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Ada banyak ilustrasi historis dimana pengundangan dan implementasi hukum telah digunakan untuk memulai perubahan sosial besar di dalam masyarakat. Dengan bantuan para ahli hukum Romawi, pernyataan bahwa hukum sebagai instrumen perubahan sosial telah menjadi jelas secara konseptual. “Konversi Romawi dari republik menjadi kekaisaran dak dapat dilakukan kecuali melalui cara-cara dekrit hukum eksplisit yang ditekankan oleh doktrin kedaulatan kekaisaran“ (Nisbet, 1975: 173). Sejak jaman Romawi, perubahan sosial yang besar dan mobilitas sosial hampir selalu melibatkan penggunaan hukum dan li gasi. Ada beberapa ilustrasi tentang ide hukum, jauh dari hanya sekedar refleksi dari realitas sosial, tapi juga merupakan alat yang canggih (powerful) untuk “menghasilkan“ (accomplishing) realitas, yaitu, dengan memodelkannya atau membuatnya terjadi. Secara umum telah diakui, di samping ide-ide Marx, Engels, dan Lenin, bahwa hukum adalah suatu fenomena besar dari masyarakat kelas borjuis yang hilang bersama datangnya revolusi, Uni Soviet telah sukses dalam membuat perubahan-perubahan besar di dalam masyarakat melalui penggunaan hukum (Dror, 1968). Baru-baru ini, usaha-usaha dari Nazi Jerman dan kemudian oleh negara-negara Eropa Timur untuk membuat perubahan sosial besar melalui manipulasi hukum adalah ilustrasi dari keefek van hukum untuk memulai perubahan sosial (Eorsi dan Harmanthy, 1971). Pengakuan (recogni on) peranan hukum sebagai suatu instrumen dari perubahan sosial telah semakin menguat di masyarakat kontemporer. “Hukum – melalui respons legisla f dan administra f terhadap kondisi-kondisi sosial dan ide-ide baru, selain melalui interpretasi kembali dari kons tusi, statuta atau preseden – secara meningkat dak hanya mengar kulasikan / mengambil peranan pen ng tetapi juga menentukan arah dari perubahan-perubahan sosial besar“ (Friedman, 1972: 163 513). Sehingga, “Perubahan sosial yang dicoba, melalui hukum, adalah suatu jejak (trait) dasar dari dunia modern“ (Friedman, 1975: 277). Dalam hal yang sama, Yehezkel Dror (1968: 673) menyatakan bahwa, “penggunaan yang meningkat dari hukum sebagai alat dari ndakan sosial yang terorganisir yang ditujukan kepada pencapaian perubahan sosial kelihatannya merupakan salah satu ciri dari dunia modern….“. Banyak pengarang, seper Joel B. Grossman dan Mary H. Grossman (1971:2), memandang hukum sebagai suatu alat yang dibutuhkan, diperlukan, dan sangat efisien untuk melakukan perubahan, yang lebih disukai daripada instrumen perubahan yang lainnya. Dalam masyarakat modern, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya interest teori s saja. Dalam banyak bidang kehidupan sosial, seper pendidikan, hubungan rasial, perumahan, transportasi, penggunaan energi, dan perlindungan lingkungan, hukum telah disandari sebagai instrumen perubahan yang pen ng. Di Amerika Serikat, hukum telah digunakan sebagai mekanisme utama untuk meningkatkan posisi poli k dan sosial kaum kulit hitam (blacks). Sejak tahun 1960s, pengadilan dan Kongres telah membatalkan sistem kasta rasial yang termaktub (embedded) di dalam hukum dan yang telah dipraktekkan selama beberapa generasi. Orde lama telah disapu bersih oleh legislasi, termasuk Undang-Undang Persamaan Hak tahun 1964 (Civil Rights Act of 1964) dan Undang-Undang Hak Pemilihan tahun 1965 (Vo ng Rights Act of 1965), diiku dengan komitmen milyaran dollar untuk program kesejahteraan sosial. Dalam waktu yang rela f singkat, kebijakan ini telah menghasilkan perubahan-perubahan yang besar. Sebagai contoh, usaha-usaha untuk memperluas peluang pendidikan telah memperkecil secara dras s jurang level pendidikan antara kulit hitam dan kulit pu h. Penda aran mahasiswa kulit hitam, sebagai contoh, telah meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1965, dan 1 juta orang mahasiswa kulit hitam saat ini mewakili 11 persen dari jumlah seluruh mahasiswa di negara ini, dibandingkan dengan 4,8 persen di tahun 1965 (Na onal Center for Educa onal Sta s cs, 1979: 115). Selama generasi yang lalu, par sipasi poli k dari warga kulit hitam telah meningkat tajam. Saat ini terdapat 4.500 orang 164 kulit hitam terpilih dalam jabatan publik (hold elected oﬃces) dari anggota Kongres sampai Walikota, atau naik 45 kali lipat sejak tahun 1954 (U.S. News & World Report, 1979:59). Namun, sangat salah untuk mengasumsikan bahwa perubahan yang sama telah terjadi di bidang (domain) lainnya. Sebagai contoh, sejak tahun 1964, median penghasilan keluarga kulit hitam hanyalah antara 54 – 62 persen daripada kulit pu h. Begitu pula di negara-negara Eropa Timur, hukum telah menjadi instrumen pen ng untuk mentransformasikan masyarakat sejak Perang Dunia II dari masyarakat borjuis ke masyarakat sosialis. Perundangan hukum telah memulai dan meligi masi pengaturan ulang dalam hal proper (hak rumah, tanah) dan hubungan kekuasaan, mentransformasikan ins tusi sosial dasar seper pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan membuka jalan raya baru untuk mobilitas sosial bagi segmen besar dari populasi. Legislasi telah mengarahkan pengaturan kembali produksi pertanian dari kepemilikan pribadi ke pertanian kolek f, pembuatan kota-kota baru, dan pengembangan ala sosialis dari ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Perubahan-perubahan ini, pada gilirannya akan mempengaruhi nilai-nilai, kepercayaan, pola sosialisasi, dan struktur hubungan sosial. Ada beberapa cara untuk memper mbangkan peranan hukum dalam perubahan sosial. Dalam suatu ar kelnya yang sangat berpengaruh, “Hukum dan Perubahan Sosial“, Dror (1968) membedakan antara aspek tak langsung dan aspek langsung dari hukum dalam perubahan sosial. Dror (1968: 673) mengatakan bahwa, “Hukum memainkan peranan tak langsung dalam perubahan sosial dengan membentuk berbagai ins tusi sosial, yang pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat“. Ia menggunakan ilustrasi sistem wajib belajar yang memainkan peranan pen ng dak langsung dalam perubahan dengan memperkuat operasi ins tusi-ins tusi pendidikan, yang pada gilirannya akan memainkan peranan langsung dalam perubahan sosial. Ia menekankan bahwa hukum berinteraksi secara langsung dalam banyak kasus dengan ins tusi-ins tusi sosial, membentuk adanya hubungan langsung antara hukum 165 dan perubahan sosial. Sebagai contoh, hukum yang diundangkan untuk melarang poligami mempunyai pengaruh besar langsung terhadap perubahan sosial, dengan tujuan utamanya perubahan dalam pola-pola perilaku yang pen ng. Namun ia mewan wan , bahwa “perbedaannya daklah absolut tapi rela f: pada banyak kasus penekanannya lebih kepada dampak langsung dan kurang pada dampak dak langsung terhadap perubahan sosial, yang dalam kasus lainnya hal kebalikannya yang berlaku“ (Dror, 1968: 674). Dror berargumen bahwa hukum berfungsi sebagai pengaruh dak langsung terhadap perubahan sosial pada umumnya dengan mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam berbagai ins tusi sosial. Sebagai contoh, adanya hukum patent yang melindungi hak-hak dari penemu (inventors) untuk mendukung penemuan (inven ons), dan perubahan lebih lanjut dalam lembaga-lembaga teknologi, yang pada gilirannya akan membawa sejenis perubahan sosial. Sebagai suatu instrumen perubahan sosial, hukum membawa 2 proses-proses yang saling berhubungan, yaitu pengenalan“ (ins tu onaliza on) dan “pelembagaan“ (internaliza on) polapola perilaku. Pengenalan (ins tu onaliza on) dari pola perilaku merujuk pada pembuatan suatu norma dengan persyaratan penegakannya (misalnya, desegregasi / penghapusan segregasi dari sekolah-sekolah negeri), dan pelembagaan (internaliza on) dari suatu pola perilaku berar bahwa pencakupan (incorpora on) nilai atau nilai-nilai secara implisit di dalam hukum (misalnya, sekolah negeri yang terintegrasi adalah “baik“). “Hukum….. dapat mempengaruhi perilaku secara langsung hanya melalui proses pengenalan; namun jika proses pengenalan ini sukses, pada gilirannya akan memfasilitasi pelembagaan sikap atau kepercayaan“ (Evan, 1965: 287). Dalam banyak hal hukum adalah suatu mekanisme efek f dalam peningkatan atau penguatan perubahan sosial. Namun, sejauh mana hukum dapat memberikan suatu dorongan (impetus) efek f untuk perubahan sosial bervariasi menurut kondisi-kondisi yang ada dalam situasi tertentu. William M. Evan (1965: 288-291) menyarankan bahwa hukum akan sukses untuk 166 melakukan perubahan jika memenuhi 7 kondisi sebagai berikut : 1. Hukum harus muncul (emanate) dari sumber yang berwenang dan pres sius; 2. Hukum harus mengenalkan alasannya dalam hal mana yang dapat dimenger dan cocok dengan nilai-nilai yang ada; 3. Advokasi perubahan harus merujuk kepada masyarakat lain atau negara lain dimana populasi mengiden fikasi diri dan dimana hukum telah berlaku; 4. Penegakan hukum harus ditujukan kepada pembuatan perubahan dalam waktu yang rela f cepat; 5. Pihak yang menegakkan hukum harus dengan sendirinya sangat komit terhadap perubahan yang dimaksud oleh hukum; 6. Implementasi hukum harus mencakup sanksisanksi posi f dan nega f; dan 7. Penegakan hukum harus masuk akal, dak hanya dalam hal sanksi yang digunakan, tetapi juga perlindungan hak-hak pihak yang akan kalah dalam masalah pelanggaran hukum. Sebagai agan perubahan sosial, hukum mempunyai kekuatan dan kelemahan. Efikasi hukum, yaitu kemampuan hukum untuk menghasilkan perubahan, ditentukan sebagian besar oleh penerimaan publik. Dalam suatu masyarakat demokra s pluralis k, dimana orang cenderung untuk terkait dengan banyak kelompok dan publik – perubahan melalui hukum umumnya dipenuhi dengan berbagai reaksi: beberapa berlawanan, beberapa mendukung, namun sebagain besar acuh tak acuh atau hanya sangar sedikit (mildly hos le). Jika mayoritas pemimpin opini ada di belakang perubahan, maka oposisi akan tetap menjadi minoritas dan secara pelan-pelan sebagian besar masyarakat akan dapat menerima perubahan (Rose dan Rose, 1969: 537). Efikasi hukum sebagai suatu instrumen perubahan sosial dipersyaratkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah jumlah informasi yang tersedia mengenai suatu legislasi (legisla on), keputusan (decision), atau penetapan (ruling). Ke ka terdapat dak cukup transmisi informasi tentang hal-hal ini, hukum dak akan menghasilkan efek yang diinginkan. Ke dakpedulian (ignorance) terhadap hukum dak dianggap sebagai satu alasan untuk ke dakpatuhan (disobedience), namun ke dakpedulian membatasi efek vitas hukum. Dalam kasus yang sama, hukum 167 terbatas sejauh dimana aturan-aturan (rules) itu dak dituliskan secara pas , dan bukan karena orang dak yakin dengan apa yang dimaksud oleh aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan yang sumir (vague rules) membolehkan persepsi yang bermacam-macam dan interpretasi (apa maksud pernyataan “semua kecepatan yang ada“ [“all deliberate speed“] ?). Sebagai akibatnya, bahasa hukum harus bebas dari keambiguan, dan keha -ha an perlu dilakukan untuk menghindari berbagai interpretasi dan “lubang penafsiran“ (loopholes) (Carter, 1979: 27-37). Regulasi-regulasi hukum dan perilaku masyarakat yang diinginkan kepada siapa hukum ditujukan harus secara jelas diketahui, dan sanksi-sanksi terhadap ke dakpatuhan (noncompliance) perlu dihitung secara tepat (precisely enumerated). Efek vitas hukum berhubungan langsung dengan jangkauan (extent) dan sifat (nature) dari persepsi aturanaturan sanksi resmi (oﬃcially sanc oned rules). Persepsi terhadap aturan-aturan, pada gilirannya beragam menurut sumbernya. Aturan-aturan kemunginan besar akan diterima bila sumbernya dipandang sah (legi mate). Namun perlu dicatat, bahwa kontras antara “legi masi“ dengan “legalitas“ kadangkadang tetap membingungkan. Seper yang diama oleh Carl J. Friedrich (1958: 202), “Hukum dak harus dilihat hanya beroperasi di satu dimensi dari keadaan, namun dalam banyak dimensi dari masyarakat jika kita mengar kan legi masi sebagai pola tujuan. Legi masi dikaitkan dengan hak dan keadilan; tanpa suatu klarifikasi tentang apa yang harus dimenger oleh “kebaikan“ (rightness) dan keadilan dari hukum, legi masi dak dapat dimenger juga. Aturan Hitler adalah legal namun dak legi mate. Ia mempunyai dasar di dalam hukum namun dak dalam hal kebenaran dan keadilan“. Kecepatan respons (responsiveness) dari lembaga-lembaga penegak hukum terhadap hukum juga mempunyai dampak terhadap efek vitas hukum. Agen penegak hukum dak hanya mengkomunikasikan aturan-aturan, mereka juga menunjukkan bahwa aturan-aturan harus dianggap serius dan hukuman terhadap para pelanggar sudah menunggu. Namun agar hukum dapat ditegakkan (enforcable), perilaku yang harus diubah harus 168 juga diama (observable). Sebagai contoh, lebih sulit untuk menegakkan hukum terhadap perilaku homoseksual daripada hukum terhadap diskriminasi rasial dalam perumahan publik. Selain itu, agen penegak hukum perlu sepenuhnya komit untuk menegakkan suatu hukum baru. Salah satu alasan gagalnya larangan (prohibi on), sebagai contoh, adalah karena ke dakmauan dari agen penegak hukum untuk mengimplementasikan hukum. Penegakan hukum yang selek f juga akan juga akan mengurangi (hinders) keefek vannya. Semakin nggi status individual yang ditahan dan dihukum, semakin besar kemungkinan suatu hukum tertentu akan mencapai tujuan yang diinginkannya (Zimring dan Hawkins, 1975: 337-338). Hukum yang secara reguler dan secara seragam ditegakkan di berbagai kelas masyarakat dan kelompok masyarakat cenderung dipersepsikan sebagai lebih mengikat (more binding) daripada hukum yang jarang atau yang ditegakkan secara selek f saja, karena penegakan menetapkan norma-norma perilaku, dan pada suatu waktu, menurut E. Adamson Hoebel (1954: 15) : “Norma berlaku pada kualitas dari yang norma f. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, orang-orang lainnya akan melakukannya juga“. Sebagai suatu strategi perubahan sosial, hukum mempunyai keuntungan dan kelemahan khas tertentu dibandingkan dengan agen-agen perubahan lainnya. Walaupun keuntungan dan kekurangan ini sama-sama hadir (go hand in hand) dan merepresentasikan dua sisi yang berbeda dari sekeping uang yang sama, untuk tujuan analisis saya akan membahasnya secara terpisah. Pembahasan berikut akan fokus pada alasan-alasan yang lebih nyata mengapa hukum dapat memfasilitasi perubahan di dalam masyarakat. 4. Keuntungan Hukum dalam Membuat Perubahan Sosial Seper telah saya tekankan sebelumnya, mengiden fikasi bidang perubahan (perimeters of change) dan mengkaitkan perubahan (a ribu ng change) terhadap variabel penyebab tertentu atau satu set variabel harus ditangani dengan keha ha an. Dalam banyak hal, kemajuan perubahan sosial (the state of the art of social change endeavors) dak cukup canggih secara 169 metodologis untuk membedakan dengan jelas antara sebab, keharusan, kecukupan, atau kondisi-kondisi kontribu f untuk menghasilkan efek-efek yang diinginkan di dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah fenomena yang kompleks dan bermuka banyak (mul facet) yang dibawa oleh kekuatan sosial tertentu. Kadang-kadang, perubahan sangatlah lambat, dak imbang dan dapat dikondisikan oleh faktor-faktor yang berlainan dengan derajat yang berbeda-beda. Dari faktor-faktor ini, yang paling dras s adalah revolusi, yang ditujukan kepada perubahan fundamental dalam hubungan kekuasaan antar kelas di dalam masyarakat. Faktor-faktor lainnya mencakup pemberontakan, kerusuhan (riot), coup d’etat, berbagai bentuk gerakan protes, duduk-duduk (sit-ins), boikot, pemogokan, demonstrasi, gerakan sosial, pendidikan, media massa, inovasi teknologi, ideologi, dan berbagai bentuk usaha-usaha perubahan sosial yang terencana namun nonlegal yang berhubungan dengan berbagai perilaku dan praktek pada berbagai level di dalam masyarakat. Dibandingkan dengan da ar dak lengkap dari kekuatankekuatan yang menghasilkan perubahan, hukum mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu. Usaha-usaha perubahan melalui hukum cenderung untuk lebih fokus dan spesifik. Perubahan melalui hukum bersifat detail (deliberate), rasional, dan usaha-usaha yang disadari untuk mengubah perilaku atau praktek tertentu. Maksud dari norma-norma hukum telah dinyatakan dengan jelas dengan garis besar yang jelas tentang cara-cara implementasi dan penegakan serta sanksi-sanksi yang ada. Pada dasarnya, perubahan melalui hukum ditujukan untuk memperkuat, meningkatkan, menambah (ameliora ng), atau mengontrol perilaku dan praktek dalam situasi sosial yang didefinisikan dengan jelas – seper yang telah diungkapkan oleh pihak yang pro (proponents) dengan suatu perubahan tertentu. Keuntungan hukum sebagai suatu instrumen perubahan sosial disebabkan oleh fakta bahwa hukum di dalam masyarakat dipandang sebagai legi mate, kurang lebih rasional, berwenang (authorita ve), terlembagakan (ins tu onalized), umumnya dak mengganggu (generallly not disrup ve), dan didukung oleh mekanisme-mekanisme penegakan dan sanksi-sanksi. 170 Perlakuan klasik terhadap otoritas legi mate disampaikan oleh Max Weber (1947). Weber mendefinisikan, “koordinasi keharusan“ (impera ve coordina on) sebagai probabilitas bahwa perintah tertentu dari suatu sumber tertentu akan dipatuhi oleh kelompok atau perorangan tertentu. Kepatuhan terhadap perintah dapat terletak pada berbagai per mbangan, dari pesona sederhana (simple habitua on) sampai kalkulasi keuntungan yang benar-benar rasional. Namun ada suatu penyerahan tanpa syarat minimun yang berdasarkan kepada interest dalam kepatuhan. Kepatuhan terhadap otoritas / pihak yang berwenang dapat didasarkan kepada adat (custom), ikatan-ikatan ketertarikan (aﬀectual es), atau kepada interest material yang kompleks, atau oleh yang disebut Weber sebagai “mo f-mo f ideal“. Interest yang sepenuhnya material ini akan menghasilkan situasi yang dak stabil, dan oleh karena itu harus diimbangi (must be supplemented) dengan elemen-elemen lainnya, baik yang afektual / ketertarikan sementara ataupun yang ideal. Namun bahkan mo f yang sangat kompleks ini dak membentuk suatu dasar yang cukup handal untuk sistem kerjasama impera f, sehingga elemen pen ng lainnya harus ditambahkan, yaitu kepercayaan terhadap legi masi. Mengiku Max Weber, ada 3 pe oto tas legi mate, yaitu : tradisional, karisma k, dan rasional-legal. Otoritas tradisional mendasarkan klaimnya atas legi masi terhadap kepercayaan yang ada terhadap kesucian tradisi dan legi masi terhadap status dari orang yang melaksanakan otoritas. Kewajiban kepatuhan dak melulu hanya penerimaan terhadap legalitas dari suatu perintah impersonal, namun lebih kepada masalah kese aan personal. “Aturan-aturan yang dituakan“ (rules of elders) adalah gambaran dari otoritas tradisional. Otoritas karisma k (charisma c authority) mendasarkan klaimnya tentang legi masi pada penyerahan diri terhadap kesucian yang spesifik dan luar biasa, heroisme, atau karakter khusus (exemplary character) dari seorang individu dan pola-pola norma f yang dikatakan atau diakui (revealed or ordained). Pemimpin karisma k dipatuhi oleh kebaikan dari kepercayaan pribadinya (virtue of personal trust) dan terhadap pengakuannya (his or her revela on), atau 171 terhadap kualitasnya yang luar biasa (his or her exemplary quali es). Gambaran dari individual dengan otoritas karisma k termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, atau Mahatma Ghandi. Otoritas rasional-legal (ra onal-legal authority) mendasarkan klaimnya kepada legi masi atau kepercayaan terhadap legalitas aturan-aturan norma f dan kepada hakhak orang yang diangkat sebagai otoritas untuk mengeluarkan perintah di bawah aturan-aturan tertentu. Dalam otoritas seper itu, kepatuhan (obedience) ditujukan kepada perintah impersonal yang dilegalkan. Individu-individu yang melaksanakan otoritas dari suatu jabatan ditunjukkan kepatuhan hanya melalui perintahnya yang legal-formal, dan di dalam ruang lingkup otoritas jabatannya. Otoritas legal dak secara konsep berbeda dengan otoritas tradisional, walaupun perbedaannya sudah pas ada. Dalam masyarakat modern, “legalitas“ merupakan komponen rasionalitas yang dak dipunyai oleh otoritas tradisional. Namun, dalam transisi menuju modernitas, khususnya pada abad ke-16 dan ke-17, otoritas semakin cenderung kepada rasionalisasi dari is lah-is lah legalis k dan kesukarelaan (voluntaris c). Orang “rasional“ “secara sukarela“ membuat suatu “kontrak“, yang membuat perintah legal impersonal (impersonal legal order). 5. Kekuatan Mengikat dari Hukum Ada beberapa alasan mengapa hukum itu mengikat. Dari suatu pernyataan bahwa hukum diambil dari alam untuk dipercayai bahwa hukum dihasilkan dari konsensus dari subjeksubjeknya yang mengikat. Jawaban yang segera dan sederhana adalah bahwa hukum itu mengikat karena kebanyakan orang di dalam masyarakat memandangnya demikian. Kemenger an dan kesadaran terhadap hukum (the awareness and consciousness of law) oleh kebanyakan orang berfungsi sebagai dasar bagi eksistensinya. Orang biasanya menyerahkan perilakunya kepada regulasi-regulasi, walaupun mereka mempunyai banyak alasan yang berbeda mengapa mereka demikian. Beberapa orang mungkin percaya bahwa dengan mematuhi hukum, mereka mematuhi otoritas ter nggi dari hukum, yaitu : Tuhan, alam, 172 atau kemauan masyarakat (Negley, 1965). Orang lainnya mengakui bahwa isi dari hukum adalah memerintahkan kepatuhan, yang pada gilirannya, dipandang sebagai suatu kewajiban (Ladd, 1970). Hukum mencapai klaim terhadap kepatuhannya, dan sekurangnya sebagian dari kekuasaan kewajiban moralnya, dari suatu pengakuan sederhana yang diterimanya dari hukum, atau dari sebagian besar orang, kepada siapa hukum dimaksudkan untuk diterapkan. Pengakuan ini datang sebagai hasil dari kombinasi faktor-faktor, yang dak mungkin untuk disebutkan secara tepat. Dapat dibantah bahwa selain kepatuhan yang meluas dan adanya lembaga-lembaga yang menyarankan kepatuhan itu, selain untuk mendefinisikan dan menerapkan hukum, hal-hal lainnya (other ingredients) biasanya ada dan pen ng. Antara lain, termasuk kepercayaan bahwa hukum tertentu adalah benar, atau bahwa rejim yang mendukungnya adalah baik dan harus didukung. Ada yang hampir yakin untuk memasukkan juga pengetahuan bahwa sebagian besar orang mematuhi hukum dan mengakuinya karena mempunyai klaim yang benar secara moral tentang perilaku mereka, atau sekurang-kurangnya, bahwa mereka berperilaku seolah-olah mereka merasa harus berperilaku seper itu. Bahkan ke ka hukum bertentangan dengan moralitas yang diterima, mereka seringkali dipatuhi. Pemusnahan lebih daripada 6 juta orang Yahudi di masa Nazi Jerman, adalah contoh yang paling ekstrim dari ndakan amoral yang diakui legal, yang dilaksanakan oleh ribuan orang atas nama kepatuhan terhadap hukum. Stanley Milgram (1975: xii) mengatakan bahwa esensi kepatuhan terletak pada fakta bahwa individu-individu merasa diri mereka sendiri pen ng untuk mengimplementasikan keinginan orang-orang lainnya, dan mereka dak lagi memandang diri mereka sendiri bertanggung jawab terhadap ndakannya. Dalam banyak kejadian, penerimaan terhadap otoritas akan menghasilkan kepatuhan. Sebagai contoh, Milgram, yang tertarik dengan fenomena kepatuhan dan otoritas, telah menunjukkan bahwa orang-orang dari latar belakang yang sangat berbeda akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh moral kepada orang-orang lainnya jika mereka diperintah oleh otoritas yang 173 berwenang. Di bawah penyamaran pelaksanaan percobaan tentang “efek-efek hukuman terhadap memori“, ia menemukan bahwa sekitar 2/3 dari subjek laboratoriumnya akan berperilaku dengan sukarela dengan cara yang mereka percaya akan menyakitkan atau merugikan orang lainnya. Walaupun “korban“ menjerit kesakitan, terkena sakit jantung, dan mengemis untuk penghen an percobaan, kebanyakan orang akan terus mematuhi otoritas dan memberikan apa yang mereka percayai sebagai kejutan listrik bertenaga besar (Milgram, 1975). Peneli an ini, selain menunjukkan bahwa kebanyakan orang di bawah kondisi tertentu akan melakukan apa saja walaupun melanggar normanorma moralnya sendiri dan menyebabkan kesakitan terhadap orang yang lainnya, menggarisbawahi bahwa kebanyakan orang akan menyerahkan diri kepada otoritas, dan begitu pula kepada hukum. Salah satu alasan untuk kekuatan pengikat dari hukum adalah karena orang lebih suka keteraturan (order) daripada ke dakteraturan (disorder). Individu-individu adalah makhluk kebiasaan karena cara hidup kebiasaannya memerlukan usaha yang kurang pribadi daripada yang lainnya dan memenuhi perasaan akan keamanan. Kepatuhan terhadap hukum menjamin hal itu. Ada gunanya juga untuk mematuhi hukum, karena menghemat usaha dan resiko, suatu mo vasi yang cukup untuk menghasilkan kepatuhan. Kepatuhan terhadap hukum juga berkaitan dengan proses sosialisasi. Orang pada umumnya dilahirkan untuk mematuhi hukum. Cara hidup yang legal menjadi cara kebiasaan dari hidup. Dari masa kanak-kanak, seorang anak memperoleh pemahaman ar dari perintah dan aturan dari orangtua dan menjadi terbiasa karenanya. Proses ini berulang di sekolah-sekolah dan di dalam masyarakat. Semua itu akan memberikan – atau harus memberikan – par sipasi dari manusia yang dewasa. Individu, katakanlah demikian, membentuk regulasi-regulasi ini dan membuatnya untuk diri mereka sendiri. Dalam prosesnya, disiplin telah digan dengan disiplin terhadap diri sendiri. Robert B. Seidman (1978: 100) menggarisbawahi bahwa “hukum kurang lebih konsisten dengan aturan sosial yang ada 174 yaitu dak perlu tergantung kepada ancaman sanksi hukum untuk mengatur (to induce) perilaku“. Namun, dak semua hukum konsisten dengan aturan sosial yang ada, dan salah satu keuntungan hukum, sebagai agen perubahan sosial adalah, bahwa pelanggaran hukum potensial seringkali dicegah oleh risiko yang aktual ataupun yang dibayangkan dan oleh kekerasan sanksi-sanksi yang diterapkan kepada si pelanggar aturan (noncompliance). Bahkan ancaman sanksi dapat mencegah orang dari ke dakpatuhan. Barangkali sanksi-sanksi sebagian juga ber ndak dengan mengharuskan sikap moralis k menuju kepatuhan (Schwartz dan Orleans, 1970). Situasinya sangat berbeda bilamana perubahan yang dicari melalui hukum adalah pengurangan atau penghapusan perilaku yang menyimpang (deviant behaviors). Dalam hal ini, hukum dak memberikan hadiah atau insen f untuk membujuk (dissuade) individu-individu agar dak melakukan ndakan menyimpang – hanya kemungkinan, jika dak keyakinan, dari pendeteksian dan penghukuman. Dalam hal seper itu, penekannya adalah pada pencegahan (deterence), penghukuman, dan pembalasan (vengeance), dan tujuannya adalah penghapusan atau pengurangan pe- pe perilaku tertentu yang dipandang sebagai merugikan. 6. Kekurangan Hukum dalam Membuat Perubahan Sosial Dalam suatu periode dimana perubahan (aliena on) dari hampir semua ins tusi sosial berjalan begitu cepat, ke ka orang menderita “krisis kepercayaan“, kelihatannnya agak absurd untuk mengajukan ide bahwa hukum adalah suatu pernyataan keinginan dari masyarakat (an expression of the will of the people). Untuk sebagian besar individu-individu, hukum berasal dari luar mereka, dan diterapkan terhadap mereka dalam suatu cara yang dapat disebut pemaksaan (coercive). Dalam realitasnya, hanya sedikit individu yang benar-benar berpar sipasi dalam pembentukan hukum dan legislasi baru. Sebagai akibatnya, salah satu kelemahan hukum sebagai salah satu instrumen perubahan sosial adalah kemungkinan adanya konflik kepen ngan yang cenderung menentukan hukum mana yang akan digunakan dan 175 alterna f-alterna f mana yang akan ditolak. Salah satu kelemahan yang ada dari efikasi hukum sebagai suatu instrumen untuk perubahan sosial termasuk pandangan yang beragam mengenai hukum sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial dan penegakan moralitas dan nilai-nilai. Dalam halaman-halaman berikut, saya akan membahas kelemahan ini secara terpisah, dan kemudian memeriksa sejumlah kondisi yang kondusif untuk resistensi perubahan dari sudut pandang sosiologis, psikologis, budaya, dan ekonomi. Menurut Roscoe Pound, “sistem hukum dirancang untuk menentukan mana dari klaim yang saling bertentangan terhadap kekayaan materi dan ruang hidup yang akan diakui dan diamankan dan mana yang harus ditolak“ (Bonsignore, et.al.,1974: 32). Keinginan yang saling bertentangan muncul karena adanya kelangkaan. Akses terhadap sumber daya yang terbatas dan objek yang sangat dimina , sangat terbatas di se ap masyarakat. Dalam suatu perjuangan untuk mencapainya, beberapa individu dan kelompok menang, dan selainnya kalah. Beberapa dekade yang lalu, Max Weber telah mengenali, seper juga Karl Marx sebelumnya, bahwa banyak hukum dibuat untuk memenuhi interest ekonomi tertentu. 7. Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Aliran pemikiran lainnya mengenai keterbatasan hukum sebagai suatu instrumen perubahan sosial dikemukakan oleh Yehezkel Dror. Ia mengatakan bahwa “hukum itu sendiri hanyalah salah satu dari komponen dari sejumlah besar instrumen kebijakan dan biasanya dak dapat dan dak digunakan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, memfokuskan perha an terhadap hukum sebagai suatu alat untuk perubahan sosial adalah seper kasus melihat di ujung terowongan yang panjang, yang mempunyai kekurangan dalam perspek f minimum yang diperlukan untuk memberi ar dari fenomena yang diama “ (Dror, 1970: 554). Ia menyarankan perlunya diredefinisikan subjek dari “hukum sebagai alat untuk perubahan sosial yang terarah“ dan untuk memper mbangkannya sebagai bagian dari instrumen-instrumen kebijakan sosial yang lainnya, karena 176 hukum adalah salah satu dari instrumen kebijakan yang harus digunakan berupa kombinasi dengan instrumen lainnya. Dalam konteks masalah sosial seper hubungan-hubungan rasial, keamanan publik, penyalahgunaan narkoba, polusi, dan semacamnya, “keharusan untuk menggunakan hukum sebagai suatu instrumen kebijakan yang digabungkan dengan instrumen kebijakan sosial lainnya yang diper mbangkan secara ha -ha , adalah cukup meyakinkan“ (Dror, 1970: 555). Pandangan ini tentulah mempunyai keuntungan. Kadang-kadang, perubahan melalui hukum dapat dan haruslah dipandang sebagai suatu bahan dasar bagi kebijakan yang lebih besar. Sebagai contoh, pengundangan Undang-Undang Peluang Ekonomi (the Economic Opportunity Act) mengambil tempat dalam konteks kebijakan yang lebih luas yang ditujukan untuk menghilangkan kemiskinan di Amerika Serikat. Namun, hukum sering digunakan sebagai suatu instrumen perubahan di luar konteks kerangka pembuatan kebijakan yang lebih luas. Hal ini adalah situasi umum di dalam li gasi yang berorientasi reformasi dimana tujuannya adalah mengubah praktek kelembagaan tertentu. Sebagai contoh, keputusan Mahkamah Agung (the Supreme Court) untuk membatalkan (to overrule) statuta aborsi di negara bagian dak dijalankan menurut per mbangan kebijakan tertentu, namun secara jelas mempunyai dampak besar terhadap perempuan-perempuan yang mencari cara untuk mengakhiri kehamilannya secara legal. Walaupun keputusan judisial umumnya dak dipandang sebagai suatu instrumen kebijakan, mengingat sifat kesulitan dari li gasi, reformasi legisla f dan administra f yang berurusan dengan issue-issue sosial yang lebih besar harus terjadi di dalam kerangka pembuatan kebijakan sosial yang lebih luas. Pendekatan seper itu akan memperkuat secara nyata efikasi hukum sebagai suatu instrumen perubahan. Pada akhirnya, Dror menyarankan adanya ahli hukum dari berbagai disiplin, para pakar ilmu sosial, dan analis kebijakan untuk terlibat di dalam peneli an-peneli an yang relevan dan mempersiapkan rekomendasi kebijakan. Literatur sosiologi mengakui, seper yang dicatat oleh James P. Levine (1970: 592), bahwa kemampuan hukum 177 untuk menghasilkan perubahan sosial adalah bersifat untunguntungan (probabilis c), darurat (con ngent), dan terurut (sequen al). Jika sebuah hukum diundangkan, atau suatu keputusan pengadilan dijatuhkan, adalah hampir mungkin bahwa perubahan-perubahan tertentu akan mengiku , namun derajat perubahannya bersifat darurat terhadap keadaankeadaan tertentu. Hukum bersifat sekuensial / terurut kepada suatu derajat bahwa ia harus mendahului perubahan-perubahan yang diinginkan tertentu, namun karena sejumlah besar faktor mempengaruhi perubahan, jeda waktunya (the me lag) dak terlalu jelas. Selain itu, sejumlah faktor selain hukum mungkin mempunyai efek terhadap perubahan di bidang tertentu, yang berar bahwa hubungan sebab akibat antara hukum dan perubahan sangatlah sulit untuk ditentukan. Beberapa faktor ini berhubungan dengan jatuhnya moralitas dan nilai-nilai dalam masyarakat. Patrick Devlin (1965) berargumen bahwa suatu masyarakat berhutang tentang eksistensinya kurang kepada ins tusi-ins tusi namun lebih kepada moralitas bersama yang mengikat mereka bersama. Walaupun thesis ini hanya sebagian saja benar, moralitas dan nilai-nilai mempengaruhi efikasi hukum di dalam perubahan sosial. Jelas bahwa, masyarakat dak dapat eksis tanpa menerima nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip, dan standarstandar tertentu. Pada issue-issue tertentu, seper kekerasan, kebenaran, kebebasan individu, dan kehormatan manusia, moralitas bersama sangatlah pen ng. Namun hal ini dak berar bahwa, semua nilai-nilai dalam moralitas bersama kita adalah mendasar dan pen ng, atau turunnya satu nilai akan menyebabkan turunnya nilai-nilai yang lainnya. Selain itu, dak semua nilai-nilai kita adalah pen ng. Aturan-aturan tentang proper , sebagai contoh, dak pen ng : beberapa prinsip tentang proper adalah pen ng, namun dak ada masyarakat yang perlu mempunyai prinsip tentang proper tersebut yang menjadi ciri dari prinsip-prinsip kepemilikan pribadi di Amerika Serikat, sebagai contohnya. Suatu masyarakat dapat mempunyai semua proper yang sama tanpa hilang perhitungannya sebagai suatu masyarakat. 178 8. Resistensi terhadap Perubahan Sebagai tambahan dari keterbatasan hukum sebagai suatu instrumen perubahan sosial yang didiskusikan dalam seksi sebelumnya, efikasi hukum (begitu pula mekanisme perubahan lainnya) selanjutnya akan terhambat oleh berbagai kekuatan. Dalam dunia modern, situasi resisten terhadap perubahan lebih banyak terjadi daripada situasi menerima perubahan. Seringkali perubahan dihambat karena perubahan bertentangan dengan nilai-nilai dan kepercayaan tradisional, atau perubahan tertentu menyebabkan biaya besar, dan kadang-kadang orang bertahan terhadap perubahan karena hal itu bertentangan dengan kebiasaannya atau membuatnya merasa ketakutan atau terancam. Walaupun hukum mempunyai keuntungan tertentu dibandingkan dengan agen perubahan lainnya, untuk mengapresiasi peranan hukum di dalam perubahan, adalah sangat membantu untuk mengiden fikasi beberapa kondisi umum dari resistensi terhadap hal –hal yang berkenaan dengan hukum. Kesadaran terhadap kondisi-kondisi ini adalah suatu prasyarat bagi penggunaan hukum yang lebih efisien sebagai metode rekayasa sosial. Literatur sosiologi mengenai berbagai tendensi untuk menghambat perubahan yang secara langsung ataupun dak langsung mempunyai efek terhadap hukum sebagai suatu instrumen perubahan. Maksud dari seksi ini adalah untuk mendiskusikan secara singkat, daripada untuk menganalisis secara mendalam, serangkaian kekuatan yang ber ndak sebagai penghambat perubahan. Demi untuk memperjelas, saya akan memper mbangkan resistensi terhadap perubahan melalui hukum di dalam konteks faktor-faktor sosial, psikologi, budaya, dan ekonomi. Kategori-kategori ini hanyalah ilustrasi belaka, dan perbedaan ini hanyalah untuk maksud analisis belaka, karena banyak faktor ini beroperasi dalam berbagai kombinasi dan intensitas yang berbeda-beda, tergantung kepada besaran dan ruang lingkup dari usaha perubahan tertentu. Jelas bahwa, ada sejumlah tumpang ndih di antara faktor-faktor ini. Mereka itu dak saling terpisah, dan banyak di antaranya, tergantung kepada 179 tujuannya, dapat ditentukan sebagai kategori yang berlainan. Ada sejumlah faktor-faktor sosial yang dapat digolongkan sebagai hambatan potensial bagi perubahan. Yaitu kelompok kepen ngan (vested interest), kelas sosial, resistensi ideologi, sen men moral, dan oposisi terorganisasi. Kelompok kepen ngan (vested interest). Perubahan akan dihambat oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang ketakutan akan kehilangan kekuasaannya, pres senya, ataupun kekayaannya, bila ada proposal / usulan baru yang diterima. Terdapat banyak pe kelompok kepen ngan kepada siapa status quo dapat diuntungkan dan dapat disukai. Mahasiswa yang kuliah di universitas negeri mempunyai kelompok kepen ngan dalam pendidikan nggi yang dibayari oleh pajak. Pengacara perceraian (divorce lawyers) membentuk suatu kelompok kepen ngan, dan sejak lama telah berusaha keras untuk mereformasi hukumhukum perceraian. Dokter-dokter yang dak setuju dengan berbagai macam “obat yang tersosialisasi“ (socialized medicine) membentuk suatu kelompok kepen ngan. Warga dari suatu lokasi tempat nggal (neighborhood) mengembangkan kelompok kepen ngan di dalam lokasi tempat nggalnya. Mereka seringkali mengorganisasi diri untuk menghambat perubahan-perubahan zoning, jalan raya antar negara bagian (interstate highways), konstruksi fasilitas-fasilitas koreksi / lembaga pemasyarakatan, atau penetapan bis untuk anak-anak mereka. Pada kenyataannya hampir semua orang mempunyai kelompok kepen ngan – dari orang-orang kaya yang dengan lembar pengecualian pajak sampai orang-orang miskin dengan check kesejahteraannya. Kelas sosial (social class). Kelas yang rigid / kaku dan pola-pola kasta pada umumnya cenderung untuk menghambat penerimaan perubahan. Di masyarakat yang sangat terstra fikasi, orang-orang diharapkan untuk mematuhi dan mengambil aturan-aturan (take orders) dari mereka yang ada pada posisi otoritas atau kekuasaan di atas. Hak-hak preroga f dari strata atas dijaga dengan iriha (jealously guarded) dan usaha-usaha untuk menerapkannya terhadap anggota kelompok sosial ekonomi rendah sering dihambat dan disingkirkan. (resented and repulsed). Sebagai contoh, di bawah sistem kasta yang kaku 180 di India dan Pakistan, anggota-anggota dari kasta lainnya dak boleh mengambil air dari sumur yang sama, pergi ke sekolah yang sama, makan bersama, atau bergaul secara bercampur (mingle). Pada hampir semua kasus, untuk kelas atas ada kecenderungan untuk mengagung-agungkan (cherish) cara-cara lama dalam melakukan sesuatu dan bersandar (adhere) kepada status quo. Resistensi ideologi. Resistensi perubahan melalui hukum berdasarkan ideologi sangatlah nyata. Contoh bagus untuk kasus ini adalah perlawanan Gereja Katolik untuk legislasi dan keputusan pengadilan yang berkenaan dengan penghilangan beberapa pembatasan terhadap keluarga berencana dan aborsi. Ilustrasi lainnya tentang resistensi ideologi (yang seiring sejalan dengan kelompok kepen ngan) adalah oleh para profesional kedokteran tentang sesuatu yang menyarankan “obat tersosialisasi“ / obat generik, termasuk pengundangan Undang-Undang Pelayanan Medis tahun 1965 (the Medicare Law of 1965) (Allen, 1971: 278-279). Secara umum, asumsi dan interpretasi intelektual dan religius dasar mengenai kekuasaan, moralitas, kesejahteraan, dan keamanan yang ada cenderung agak konsisten dan secara aklamasi usulan perubahan agar dibuang jauh-jauh (Vago, 1980: 229). Sen men moral. Ketakutan dan kecemasan (fear and apprehension) seringkali berhubungan dengan konsekuensi moral tentang penerimaan sesuatu yang bagus (accep ng something novel). “Di sini resistensi umumnya mempunyai alasan untuk mengklaim bahwa yang baru melanggar dan begitu mengobrak-abrik prinsip atau resep moral, yang dipandang pen ng untuk tetap hidupnya sistem sosial atau kemanusiaan pada umumnya“ (La Piere, 1965: 179). Sebagai contoh, hukum-hukum yang membuat kontrasepsi tersedia, dilawan di beberapa kelompok karena mereka melanggar kesucian hidup. Resistensi terhadap perubahan berdasarkan moral didasarkan fakta bahwa di se ap masyarakat, individu-individu kurang lebih telah tersosialisasi secara efek f ke dalam per mbangan bahwa bentuk-bentuk perilaku (conduct) yang ada , khususnya yang bersifat organisasional, adalah satu-satunya yang benar dan tepat. Dalam hal ini, ide-ide tentang benar dan tepat dimasukkan 181 secara emosional ke dalam kepribadian (personality). Perubahan yang akan menghasilkan kekacauan emosional akan dihambat. Oposisi terorganisasi. Kadang-kadang, resistensi individuindividu yang menyebar terhadap perubahan mungkin dapat dimobilisasikan ke dalam oposisi terorganisasi yang dapat berbentuk struktur organisasi formal. Sebagai contoh, Asosiasi Menembak Amerika (the American Riﬄe Associa on) melawan dikontrolnya penggunaan senjata, atau mungkin disalurkan lewat suatu gerakan sosial, sebagai contoh, ak vitas-ak vitas “pro-life“ akhir-akhir ini (pro-life, kelompok yang dak setuju dengan ndakan aborsi – penerjemah). Dalam masyarakat modern, dengan banyaknya organisasi informal dan formal yang bertentangan satu dengan yang lainnya, berbagai organisasi baru telah mengakibatkan ancaman tertentu bagi status quo. Misalnya, anggota-anggota John Birch Society memperjuangkan berbagai macam perubahan sosial dari integrasi rasial sampai penerimaan dan perlindungan hukum terhadap pornografi. Sejalan dengan John Birch Society, munculnya kembali Ku Klux Klan didasarkan kepada adanya perlawanan publik terhadap perubahan sosial, namun terutama fokus kepada perubahan hubungan-hubungan rasial. Organisasi-organisasi ini dan juga organisasi sejenis telah melawan perubahan yang sedang terjadi, dan walaupun kebanyakan dari mereka telah melawan namun kalah, efek penundaannya sering diperhitungkan. Namun kadang-kadang ke ka oposisi terorganisasi tentang perubahan melalui hukum dak juga terjadi, akibatnya bisa sangat merusak. Sebagai contoh, lebih daripada 6 juta orang Yahudi telah dibunuh di dalam kamp konsentrasi selama Perang Dunia II sebagian karena mereka dak mengorganisasikan perlawanan terhadap perubahan-perubahan pada awal tahun 1930an di masa rezim Jerman Nazi. Goodwin Watson (1969: 488) berpendapat bahwa “semua kekuatan yang berkontribusi terhadap stabilitas dalam personalitas atau di dalam sistem sosial dapat dianggap sebagai menghambat perubahan“. Diskusi mendetail tentang kekuatankekuatan ini jelas ada di luar ruang lingkup dari buku ini. Untuk maksud di dalam buku ini saya hanya akan membahas 182 mengenai: kebiasaan, mo vasi, keacuhan, persepsi selek f, dan pengembangan moral. Kebiasaan (habit). Dari sudut pandang psikologi, suatu asal muasal dari perubahan adalah masalah kebiasaan saja. Ke ka suatu kebiasaan telah terbentuk, operasinya seringkali memuaskan bagi individu-individu. Orang akan menjadi terbiasa berperilaku atau ber ndak dalam tatakrama tertentu dan mereka akan merasa nyaman dengan semua itu. Sekali suatu bentuk perilaku tertentu menjadi ru n dan terbiasa, hal itu akan memberi perlawanan terhadap perubahan. Meyer F. Nimkoﬀ (1957: 62) berpendapat bahwa adat (customs) dari suatu masyarakat adalah kebiasaan kolek f; khususnya ke ka sen men melebihi adat, yaitu adat terlalu lambat ke ka ada perlawanan terhadap suatu ide atau praktek tertentu. Untuk menggambarkan satu contoh, usaha untuk mengenalkan „sistem metriks“ telah menemui perlawanan sengit di Amerika Serikat (sistem metriks adalah pengukuran berat dalam “kg“, panjang dalam “m“, dan volume dalam “liter“; yang berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di Amerika Serikat sebelumnya yaitu berat dalam “pound“ (lbs), panjang dalam“yard“, dan volume dalam “quart“ – penerjemah). Kita telah terbiasa dengan “miles“ dan merasa dak nyaman dengan “kilometer“; kita lebih suka mengukur dengan satu “quart“ dari sesuatu daripada satu “liter“. Ke ka hukum digunakan sebagai satu instrumen perubahan sosial untuk mengubah adat yang telah ada, adalah sangat mungkin untuk mencapai laju kepatuhan yang dapat diterima akan memerlukan suatu reorientasi ak f terhadap nilai-nilai dan perilaku-perilaku dari sebagian besar populasi yang menjadi target (Zimring dan Hawkins, 1975: 331). Mo vasi. Penerimaan perubahan melalui hukum juga dipersyaratkan oleh kekuatan mo vasi. Beberapa mo vasi adalah berbentuk budaya, dalam ar kehadirannya atau ke dakhadirannya menjadi ciri dari suatu kebudayaan. Misalnya, kepercayaan agama di beberapa kebudayaan memberikan mo vasi-mo vasi untuk sejenis perubahan tertentu, sementara di kebudayaan yang lainnya movitasi ini terpusat kepada status quo. Jenis-jenis mo vasi lainnya lebih bersifat universal, atau 183 hampir universal, karena melintas antar masyarakat dan antar kebudayaan (Foster, 1973: 152). Contoh-contoh dari mo vasi ini termasuk keinginan untuk pres se atau untuk pencapaian ekonomi dan niat untuk patuh dengan kewajiban pertemanan (friendship obliga on). Perubahan-perubahan yang mungkin mengancam keinginan untuk pencapaian ekonomi atau ketertarikan akan pres se dan status nggi pada umumnya akan dipandang sebagai sesuatu yang mengancam dan kemungkinan besar akan dilawan. Keacuhan (ignorance). Keacuhan adalah faktor psikologis lainnya yang berhubungan dengan penghambatan perubahan. Kadang-kadang, keacuhan muncul bersamaan dengan ketakutan akan datangnya hal-hal baru. Hal ini seringkali benar dalam kasus adanya makanan-makanan baru. Beberapa tahun yang lalu, banyak orang beranggapan bahwa buah sitrus / jeruk membawa sejenis asam dalam organ pencernaan. Ke ka terbuk dak benar, resistensi berdasarkan masalah asam ini hilang dengan sendirinya. Keacuhan bisa menjadi salah satu faktor ke dakpatuhan (noncompliance) terhadap hukum yang dirancang untuk mengurangi praktek-praktek diskriminasi. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan (employers) seringkali mengama orang-orang non kulit pu h sebagai kelompok rela f terhadap orang kulit pu h dan kemudian berdasarkan pengamatan tersebut segan untuk merekrut individu yang non kulit pu h (Beeghley, 1978: 242). Keacuhan dak diragukan lagi sebagai faktor yang pen ng dalam prasangka (prejudice) ke ka perilaku yang ada terlalu kuat dan dak lentur (inflexible) yang secara serius merusak persepsi dan per mbangan. Persepsi. Hukum, menurut rancangan dan maksudnya, cenderung untuk universal. Namun persepsi tentang maksud adanya hukum (intent of the law), adalah selek f menurut variabel-variabel ekonomi, budaya, dan demografis. Pola unik dari kebutuhan, sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai orang diturunkan melalui sosialisasi menentukan apa yang mereka akan perha kan secara selek f, apa yang mereka akan terjemahkan secara selek f, dan apa yang akan mereka lakukan secara selek f. Pada umumnya orang akan lebih bisa menerima ide-ide baru 184 jika itu berhubungan dengan interestnya, konsisten dengan sikapnya, sejalan dengan kepercayaannya, dan mendukung nilainilainya. Persepsi yang berlainan dengan maksud hukum dapat menghambat perubahan. Sebagai contoh, di India berkat hukum distribusi tentang informasi dan pasokan barang-barang keluarga berencana dapat dilakukan. Namun penggunaan kontrasepsi masih banyak ditentang oleh orang-orang di pedesaan India karena mereka berpikir hukum bermaksud untuk menghen kan sama sekali kelahiran bayi-bayi baru. Di Amerika Serikat, pemberian “fluor“ (zat pemu h – penerjemah) di dalam air PAM dianggap perbuatan “konspirasi komunis“ dan oleh karena itu banyak ditentang di banyak masyarakat pada waktu itu. 9. Faktor-Faktor Budaya Ke ka perilaku atau kebiasaan yang sudah lama dilakukan terancam, resistensi terhadap perubahan biasanya sangat kuat, seringkali berdasarkan kepercayaan dan nilai-nilai tradisional. Status quo dilindungi tapi perubahan dihambat. Sebagai contoh, pada orang Mormon, berdasarkan kepercayaan relijius tradisionalnya, menolak hukum yang mengancam perkawinan poligami mereka. Begitu pula di India, ke ka kelaparan adalah suatu masalah besar, lebih dari 3 juta sapi yang disucikan oleh orang Hindu dak hanya diampuni untuk disembelih untuk dijadikan makanan namun juga diperbolehkan untuk berjalanjalan di desa dan tanah-tanah pertanian, seringkali menyebabkan kerusakan tanaman pangan yang parah. Makan daging sapi akan bertentangan dengan kepercayaan tradisional mereka, dan sebagai hasilnya adalah dak mungkin untuk memelihara sapi untuk dijadikan daging untuk makanan di India. Faktor-faktor budaya lainnya juga ber ndak seringkali sebagai penghambat perubahan, termasuk fatalisme, etnosentrisme, pendapat ke dakcocokan, dan supers si / tabu. Fatalisme. “Di kebanyakan bagian dunia ini kita menemui budaya-budaya yang mendukung kepercayaan bahwa orang dak mempunyai sebab akibat dari masa depannya atau masa depan dari tanahnya; Tuhan, bukan orang, dapat meningkatkan nasib orang….Sulit untuk membujuk orang seper ini untuk 185 menggunakan pupuk, atau untuk menyimpan benih terbaik untuk ditanam, karena orang hanya bertanggung jawab untuk kinerja / kerja saja, dan adalah tanggung jawab Tuhan (the divine) untuk suksesnya sebuah ndakan“ (Mead, 1953: 201). Pada dasarnya, fatalisme adalah suatu perasaan tentang kurangnya penguasaan terhadap alam. Orang dak mempunyai kontrol terhadap kehidupannya sendiri dan semua hal yang terjadi pada mereka karena Tuhan atau karena makhluk jahat. Pandangan fatalis k seper itu tentu saja menghambat perubahan, karena perubahan dianggap sebagai disebabkan oleh manusia (humanini ated) dan bukan berasal dari Tuhan (having a divine origin). Etnosentrisme. Banyak sub kelompok di masyarakat memandang mereka sendiri sebagai “superior“, satu-satunya yang memiliki hak tentang cara berpikir tentang dunia dan cara memperlakukan lingkungan. Perasaan superioritas terhadap suatu kelompok akan membuat orang untuk dak bisa menerima (unrecep ve) ide-ide dan metode-metode yang digunakan di kelompok-kelompok lainnya. Sebagai hasilnya, etnosentrisme seringkali menyebabkan orang (a bulwark) dak setuju dengan perubahan. Sebagai contoh, perasaan superioritas seper itu oleh orang-orang kulit pu h telah menghambat usaha-usaha integrasi dalam hal perumahan, pekerjaan, dan pendidikan. Ke dakcocokan (incompa bility). Ke daksetujuan terhadap perubahan sering dikarenakan karena di kelompok target terdapat material dan sistem yang, atau dipandang sebagai, dak dapat diubah (irreconcilable) dengan usulan yang baru. Ke ka ke dakcocokan tersebut ada pada suatu kebudayaan, perubahan akan menemui kesulitan. Sebagai contoh, kontras antara kepercayaan monotheis (berTuhan satu) dan polytheis (berTuhan banyak). Orang monotheis dapat menerima suatu nabi baru (a new deity) hanya dengan menolak yang telah ada sebelumnya (the previous incumbent), yang akan meminta banyak pengorbanan dari mereka. Untuk menggambarkan hal ini, orang Indian Navajo telah dak setuju terhadap Kris ani karena kepercayaan agama mereka dak cocok dengan yang ditawarkan oleh bentuk yang lainnya (Foster, 1973: 94). Salah satu contoh konkret adalah hukum umur perkawinan (marriage age law) 186 yang diundangkan di Israel dalam suatu usaha untuk memulai perubahan di dalam populasi imigran melalui hukum. Hukum tersebut menyebutkan umur 17 tahun sebagai umur minimum untuk perkawinan kecuali adanya kehamilan, dan memberikan sanksi pidana bagi seseorang yang mengawini seorang gadis di bawah umur 17 tahun tanpa persetujuan pengadilan negeri. Dengan menset umur minimum 17 tahun, hukum berusaha untuk memberlakukan suatu aturan perilaku yang dak cocok dengan adat dan kebiasaan dari beberapa seksi dari populasi orang Yahudi Israel yang datang dari negara-negara Arab dan negaranegara Timur (Rusia, Polandia, dsb – penerjemah), dimana perkawinan biasanya dilaksanakan sebelum umur 17 tahun. Tindakan itu hanya mempunyai efek terbatas, dari masyarakat yang sebelumnya membolehkan perkawinan dari perempuan yang belum berumur 17 tahun (Dror, 1968: 678). Supers si / tabu. Supes si didefinisikan sebagai suatu penerimaan dak kri s dari suatu kepercayaan yang dak didukung oleh fakta-fakta. Kadang-kadang, supes si ber ndak sebagai penghambat perubahan. Sebagai contoh, di suatu situasi di Rhodesia, usaha-usaha pendidikan nutrisi terhambat karena fakta bahwa banyak perempuan yang dak makan telur. Menurut kepercayaan mereka yang meluas, telur menyebabkan ke daksuburan / infer litas, membuat bayi botak, dan membuat wanita menjadi sulit hamil (promiscuous). Begitu pula, di Filipina, ada suatu kepercayaan bahwa jeruk (squash) yang dimakan dengan ayam akan menyebabkan penyakit lepra. Di beberapa tempat, wanita hamil dak diberi makan telur karena bayinya akan membesar yang mempersulit kelahirannya, dan di tempat lainnya lagi, seorang bayi dak akan diberi air untuk beberapa bulan setelah kelahiran karena kualitas “dingin“ dari air akan merusak perimbangan panas si bayi. Di beberapa bagian dari Ghana, anak-anak dak boleh makan daging atau ikan karena dipercaya daging dan ikan akan menyebabkan cacing perut (Foster, 1973: 103-104). Jelas bahwa, jika ada kepercayaan supers si, usaha-usaha perubahan melalui hukum atau agenagen lainnya akan menemui hambatan. 187 10. Faktor-Faktor Ekonomi Walaupun di masyarakat yang kaya raya (aﬄuent society), sumberdaya ekonomi yang terbatas berfungsi sebagai hambatan terhadap perubahan yang mes nya telah diadopsi. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, hampir se ap orang akan menerima kesiapan untuk adanya kontrol yang efek f terhadap polusi, sistem transportasi publik yang lebih murah dan lebih nyaman, program kesejahteraan yang efek f, dan pelayanan kesehatan yang cukup bagi semua. Fakta bahwa perubahan dalam bidang ini sangatlah lambat dak hanya karena masalah prioritas, namun juga masalah biaya. Biaya dan sumberdaya ekonomi yang terbatas di dalam masyarakat berakibat memberikan sumber hambatan terhadap perubahan. Ada suatu kebenaran (truism) seper yang terjadi pada hal-hal lainnya, yaitu perubahan melalui hukum mempunyai biayanya sendiri. Dalam banyak hal, interpretasi legislasi, putusan administra f, atau penetapan pengadilan, membawa harganya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, dampak ekonomis dari regulasi federal tentang ins tusi pendidikan nggi sangatlah signifikan. Berbagai program ndakan afirma ve (aﬃrma ve ac on program, yaitu program yang dak membeda-bedakan orang berdasarkan ras, golongan, jenis kelamin, dan agama – penerjemah), mempunyai sanksi dipotongnya semua bantuan dana dari pemerintah federal terhadap ins tusi-ins tusi yang dak patuh terhadap hukum an pembedaan (the an -bias law). Pada gilirannya, kepatuhan akan menyebabkan meningkatnya biaya administra f pada ins tusi-ins tusi pendidikan nggi (karena banyak orang kulit hitam berasal dari keluarga dak mampu sehingga ada subsidi silang dalam biaya operasional sekolah – penerjemah). Philip Boﬀey (1975) membahas suatu peneli an terhadap 6 ins tusi untuk menentukan dampak ekonomis dari regulasi federal terhadap anggaran operasi ins tusi. Peneli an tersebut memperha kan dampak dan biaya finansial dari syaratsyarat peluang pemekerjaan yang sama (equal employment opportunity) yang disebutkan di Undang-Undang Persamaan Hak (the Civil Rights Act), Undang-Undang Persamaan Gaji (the Equal Pay Act), Program Tindakan Persamaan (the Aﬃrma ve Ac on 188 Program) berdasarkan perintah ekseku f (semacam Perpres – penerjemah) tahun 1965, diskriminasi umur dalam pekerjaan, Undang-Undang Keamanan dan Kesehatan Pekerja (the Occupa onal Safety and Health Act) tahun 1970, undang-undang upah minimum, asuransi pengangguran / jaring pengaman sosial, dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan (the Environment Protec on Law) terhadap pengeluaran operasional universitas. Walaupun dampak dari beberapa regulasi ini dan beberapa regulasi yang terkait akan minimal pada universitas, namun secara kolek f dampaknya cukup terasa. Dari 6 kolege dan universitas yang diteli , kenaikan total anggaran operasional selama satu dekade dari tahun 1965 sampai 1975 terkait dengan regulasi federal bervariasi dari 1 sampai 4 persen. Biaya ini rela f kecil dibandingkan dengan total anggaran operasional ins tusi, namun rela f cukup besar terhadap defisit operasional yang dialami oleh beberapa ins tusi dalam tahun-tahun terakhir ini, dan lebih besar daripada anggaran dari beberapa departemen akademis yang akan sangat langka melalui perpindahan (shi s) dalam prioritas anggaran ins tusi. Selama periode 10 tahun peneli an, biaya yang di mbulkan oleh kepatuhan terhadap regulasi federal adalah 20 kali lebih besar (Boﬀey, 1975: 445). Peningkatan biaya ekonomi terkait dengan kepatuhan banyak ditentang dalam beberapa lingkungan akademis, dan telah mengakibatkan adanya permintaan agar berbagai hukum yang mempengaruhi pendidikan nggi diubah. Selain adanya biaya langsung terhadap usaha perubahan tertentu, bagaimana biaya dan manfaat didistribusikan juga mempengaruhi resistensi. Sebagai contoh, ke ka biaya dan manfaat didistribusikan secara meluas seper dalam Jaring Pengaman Sosial (Social Security), maka resistensi terhadap program akan minimal. Biaya untuk se ap pembayar pajak akan rela f kecil, sedangkan keuntungannya akan disebarkan secara meluas “sehingga mereka hampir seper barang kolek f; yang berhak akan menikma keuntungannya, namun hanya membutuhkan sedikit kontribusi terhadap retensi / batasan pertumbuhannya“ (Handler, 1978: 15). Resistensi akan ada pada situasi dimana keuntungan didistribusikan sementara 189 biaya dikonsentrasikan. Sebagai contoh, pabrik mobil melawan walaupun dak sukses, terhadap usaha hukum untuk mewajibkan adanya alat pengendali polusi pada mobil. KESIMPULAN Perubahan sosial terjadi dengan seke ka – walaupun dengan laju yang berbeda-beda pada masyarakat kontemporer, dan hal itu mempengaruhi kehidupan individu-individu dalam berbagai cara. Perubahan di dalam masyarakat adalah suatu produk dari berbagai faktor dan dalam banyak kasus adanya keterkaitan atau faktor-faktor tersebut. Selain hukum, ada sejumlah mekanisme tentang perubahan sosial. Semua mekanisme ini saling terkait, dan kita harus ha -ha untuk dak memberikan bobot yang sama kepada salah satu dari “penyebab“ ini. Hukum adalah peubah / variabel bebas dan peubah tak bebas di dalam perubahan sosial. Hubungan antara hukum dan perubahan masih kontroversial. Beberapa orang berpendapat bahwa hukum adalah reaktor / akibat dari perubahan sosial, sedangkan orang-orang lainnya berargumen bahwa hukum adalah inisiator / sebab dari perubahan sosial. Dalam banyak bidang kehidupan, seper pendidikan, hubungan rasial, perumahan, transportasi, penggunaan energi, dan perlindungan lingkungan, hukum telah digadang-gadang sebagai instrumen perubahan. Hukum mempengaruhi perubahan sosial secara langsung maupun dak langsung. Hukum mendefinisikan kembali aturan norma f, memperluas hak-hak formal, dan digunakan untuk maksud-maksud perencanaan. 190 DAFTAR PUSTAKA Marshall, Gordon, ed. (1994). The Concise Oxford Dic onary of Sociology. Oxford University Press. Hoult, Thomas Ford, ed. (1969). Dic onary of Modern Sociology. Totowa, New Jersey: Li lefield, Adams & Co. Sedgewick, Peter (2002). Cultural Theory: The Key Concepts, Routledge Key Guides Series. Routledge. Edgar, Andrew (2002). Cultural Theory: The Key Thinkers, Routledge Key Guides Series. Routledge. Peter Mahumud Marzuki “ Peneli an Hukum” Unair 2004 Undang- Undang no.23 tahung 2002 tentang Perlindungan Anak Undang- Undang no.3 tahung 1997 tentang Peradilan Anak Undang- Undang no.8 tahung 1981 tentang HukumAcara Pidana Undang- Undang no.1 tahung 1974 tentang Perkawinan 191 192 HUKUM ISLAM, FIQIH DAN SYARIAH Oleh: Dra. Hj. Wagiyem, M.Ag PENDAHULUAN Ij had merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Hingga dalam perkembangannya, ij had dilakukan oleh para sahabat, tabi’in serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taqlid, ij had dak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu pula (kebangkitan atau pembaharuan), ij had mulai dibuka kembali. Karena dak bisa dipungkiri, ij had adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks problema kanya. Sekarang, banyak ditemui perbedaan-perbedaan madzab dalam hukum Islam yang itu disebabkan dari ij had. Misalnya bisa dipetakan Islam kontemporer seper Islam liberal, fundamental, ekstrimis, moderat, dan lain sebagainya. Semuanya itu dak lepas dari hasil ij had dan sudah tentu masing-masing mujtahid berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan ij had, Islam menjadi luwes, dinamis, fleksibel, cocok dalam segala lapis waktu, tempat dan kondisi. Dengan ij had pula, syariat Islam menjadi “ dak bisu” dalam menghadapi problema ka kehidupan yang semakin kompleks. 193 PEMBAHASAN 1. Penger an ij had Ij had berasal dari kata jahada. Ar nya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Menurut bahasa, ij had adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Dalam ushul fiqh, para ulama ushul fiqh mendefinisikan ij had secara berbeda-beda. Misalnya Imam as-Syaukani mendefinisikan ij had adalah mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara’ yang bersifat operasional dengan cara is nbat (mengambil kesimpulan hukum Sementara Imam al-Amidi mengatakan bahwa ij had adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara’ yang bersifat dhonni, sampai merasa dirinya dak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan imam al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian dari definisi al-ij had a aam (ij had sempurna). Imam Syafi’I menegaskan bahwa seseorang dak boleh mengatakan dak tahu terhadap permasalahan apabila ia belum melakukan dengan sungguh-sungguh dalam mencari sumber hukum dalam permasalahan tersebut. Demikian juga, ia dak boleh mengatakan tahu sebelum ia sungguh-sungguh menggali sumber hukum dengan sepenuh tenaga. Imam Syafi-I hendak menyimpulkan bahwa dalam berij had hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ar nya, mujtahid juga harus memiliki kemampuan dari berbagai aspek criteria seorang mujtahid agar hasil ij hadnya bisa menjadi pedoman bagi orang banyak. Ahli ushul fiqh menambahkan kata-kata al-faqih dalam definisi tersebut sehingga definisi ij had adalah pencurahan seorang faqih akan semua kemampuannya. Sehingga Imam Syaukani memberi komentar bahwa penambahan faqih tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab pencurahan yang dilakukan oleh orang yang bukan faqih dak disebut ij had menurut is lah. Dalam definisi lain, dikatakan bahwa ij had yaitu mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syara’ dengan jalan is nbat (mengeluarkan hukum) dari Kitabullah dan Sunah Rasul. Menurut kelompok mayoritas, ij had merupakan pengerahan segenap kesanggupan dari 194 seorang ahli fiqih atau mujtahid untuk memperoleh penger an terhadap sesuatu hukum syara’. Jadi, yang ingin dicapai oleh ij had yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan ngkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa. Ulama telah bersepakat bahwa ij had dibenarkan, serta perbedaan yang terjadi sebagai akibat ij had ditolerir, dan akan membawa rahmat saat ij had dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan dan dilakukan di medannya (majalul ij had). 2. Penger an hukum Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga is lah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seper lazim diar kan agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih nggi dan dak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam penger an biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata. Sedangkan Joseph Schacht mengar kan hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, poli k dan hukum. Terkait tentang sumber hukum, kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafazh Masadir al-Ahkam. Katakata tersebut dak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan ar sumber hukum Islam, mereka menggunakan al-adillah al-Syariyyah. Penggunaan mashadir al-Ahkam oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah sear dengan is lah al-Adillah al-Syar’iyyah. Yang dimaksud Masadir al-Ahkam adalah dalil-dalil hukum syara yang diambil (diis mbathkan) daripadanya untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepaka (mu afaq) para ulama dan ada yang masih dipersilisihkan (mukhtalaf). Adapun sumber hukum Islam yang disepaka jumhur ulama adalah Al Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Para Ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut di atas (Al Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas). 195 Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama selain sumber hukum yang empat di atas adalah is hsan, maslahah mursalah, is shab, ‘uruf, madzhab asShahabi, syar’u man qablana. Dengan demikian, sumber hukum Islam berjumlah sepuluh, empat sumber hukum yang disepaka dan enam sumber hukum yang diperselisihkan. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan tujuh sumber hukum yang diperselisihkan, enam sumber yang telah disebutkan di atas dan yang ketujuh adalah ad-dzara’i. Sebagian ulama menyebutkan enam sumber hukum yang masih diperselisihkan itu sebagai dalil hukum bukan sumber hukum, namun yang lainnya menyebutkan sebagai metode ij had. Hukum Islam mengalami perkembangan yang pesat di periode Nabi Muhammad di mana tradisi Arab pra-Islam yang berhubungan dengan akidah dihilangkan, sedangkan tradisi lokal Arab yang berhubungan dengan muamalah–sejauh masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, dipertahankan dan diakulturasikan. Namun dalam perjalanannya, hukum Islam mengalami pergolakan dan kontroversi yang luar biasa ke ka dihadapkan dengan kondisi sosio-kultural dalam dimensi tempat dan waktu yang berbeda. Menurut hemat penulis, hukum Islam melipu syariat (al-Qur’an dan sunnah) sebagai sumber primer dan fiqh yang diambil dari syariat yang pada dasarnya digunakan sebagai landasan hukum. Adapun spesifikasi dari macam-macam hukum Islam, fuqaha memberi formulasi di antaranya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. a. Wajib: Ulama memberikan banyak penger an mengenainya, antara lain suatu ketentuan agama yang harus dikerjakan kalau dak berdosa. Atau Suatu ketentuan jika di nggalkan mendapat adzab. Contoh, Shalat subuh hukumnya wajib, yakni suatu ketentuan dari agama yang harus dikerjakan, jika dak berdosalah ia. Alasan yang dipakai untuk menetapkan penger an diatas adalah atas dasar firman Allah swt: Dirikanlah shalat dari tergelincir matahari sampai malam telah gelap dan bacalah Al Qur’an di waktu Fajar, sesungguhnya membaca Al Qur’an di waktu Fajar disaksikan (dihadiri oleh Malaikat yang 196 bertugas di malam hari dan yang bertugas di siang hari). b. Sunnah adalah Suatu perbuatan jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika di nggalkan dak berdosa. Atau bisa anda katakan sebagai suatu perbuatan yang diminta oleh syari’ tetapi dak wajib, dan meninggalkannya dak berdosa. c. Haram Suatu ketentuan larangan dari agama yang dak boleh dikerjakan. Kalau orang melanggarnya, berdosalah orang itu. d. Makruh Ar makruh secara bahasa adalah dibenci. Suatu ketentuan larangan yang lebih baik dak dikerjakan dari pada dilakukan. Atau meninggalkannya lebih baik dari pada melakukannya. e. Mubah Ar mubah itu adalah dibolehkan atau sering kali juga disebut halal. Satu perbuatan yang dak ada ganjaran atau siksaan bagi orang yang mengerjakannya atau dak mengerjakannya atau segala sesuatu yang diidzinkan oleh Allah untuk mengerjakannya atau meninggalkannya tanpa dikenakan siksa bagi pelakunya. 3. Kriteria mujtahid Seseorang yang menggelu bidang fiqh dak bisa sampai ke ngkat mujtahid kecuali dengan memenuhi beberapa syarat, sebagian persyaratan itu ada yang telah disepaka , dan sebagian yang lain masih diperdebatkan. Adapun syarat-syarat yang telah disepaka adalah: a. Mengetahui al-Quran Al-Qur’an adalh sumber hukum Islam primer di mana sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui al-Qur’an secara mendalam. Barangsiapa yang dak menger al-Qur’an sudah tentu ia dak menger syariat Islam secara utuh. Menger al-Qur’an dak cukup dengan piawai membaca, tetapi juga bisa melihat bagaimana al-Qur’an memberi cakupan terhadap ayat-ayat hukum. Misalnya al-Ghazali memberi syarat seorang mujtahid harus tahu ayat-ayat ahkam berjumlah sekitar 500 ayat. b. Mengetahui Asbab al-nuzul Mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengatahui al-Qur’an secara komprehensif, bukan 197 hanya pada tataran teks tetapi juga akan mengetahui secara sosial-psikologis. Sebab dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat akan memberi analisis yang komprehensif untuk memahami maksud diturunkannya teks Quran tersebut kepada manusia. Imam as-Sya bi dalam bukunya al-Muwafaqaat mengatakan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat adalah suatu keharusan bagi orang yang hendak memahami al-Qur’an. Pertama, suatu pembicaraan akan berbeda penger annya menurut perbedaan keadaan. Kedua, dak mengetahui sebab turunnya ayat bisa menyeret dalam keraguan dan kesulitan dan juga bisa membawa pada pemahaman global terhadap nash yang bersifat lahir sehingga sering menimbulkan perselisihan.[9] - Mengetahui nasikh dan mansukh Pada dasarnya hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasikhkan dan dak bisa dipergunakan untuk dalil. c. Mengetahui as-sunnah Syarat mujtahid selanjutnya adalah ia harus mengetahui asSunnah. Yang dimaksudkan as-Sunnah adalah ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi SAW. d. Mengetahui ilmu diroyah hadit Ilmu diroyah menurut al-Ghazali adalah mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang shahih dari yang rusak dan hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai ilmu tentang para perawi hadis, syarat-syarat diterima atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, ngkatan kata dalam menetapkan adil dan cacatnya seorang perawi hadis, dan lain halhal yang tercakup dalam ilmu hadis, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tadi dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum. f. Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh ini dimaksudkan agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan dak 198 boleh dipergunakan. Seper hadis yang membolehkan nikah mut’ah di mana hadis tersebut sudah dinasakh secara pas oleh hadis-hadis lain. g. Mengetahui asbab al-wurud hadis Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbab al-nuzul, yakni mengetahui se ap kondisi, situasi, lokus, serta tempus hadis tersebut ada. h. Mengetahui bahasa Arab Seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam, teks otorita f Islam menggunakan bahasa Arab. Hal ini dak lepas dari bahwa teks otorita f Islam itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. i. Mengetahui tempat-tempat ijma’ Bagi seorang mujtahid, harus mengetahui hukumhukum yang telah disepaka oleh para ulama, sehingga dak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma’. Sebagaimana ia harus mengetahui nash-nash dalil guna menghindari fatwa yang berseberangan dengan nash tersebut. Namun menurut hemat penulis, seorang mujtahid bisa bertentangan dengan ijma’ para ulama selama hasil ij hadnya maslahat bagi manusia. j. Mengetahui ushul fiqh Di antara ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah ilmu ushul fiqh, yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha utuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil is mbat hukum dari nash dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang dak ada nash hukumnya. Dalam ushul fiqh, mujtahid juga dituntut untuk memahami qiyas sebagai modal pengambilan ketetapan hukum. k. Mengetahui maksud dan tujuan syariah Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepen ngan manusia. Pemeliharaan ini dikategorikan dalam ga ngkatan maslahat, yakni dlaruriyyat (apabila dilanggar akan mengancam jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan), hajiyyat (kelapangan hidup, missal memberi rukshah dalam kesulitan), dan tahsiniat (pelengkap yang terdiri 199 dari kebiasaan dan akhlak yang baik). Mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya Seorang mujtahid harus mengetahui tentang keadaan zamannya, masyarakat, problemnya, aliran ideologinya, poli knya, agamanya dan mengenal hubungan masyarakatnya dengan masyarakat lain serta sejauh mana interaksi saling mempengaruhi antara masyarakat tersebut. [1] Irsyad al-Fuhul dalam Yusuf Qardawi, Ij had dalam Syariat Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, hal. 2. [2] Al-Amidi, al-ihkam fi ushul al-ahkam, dalam Yusuf Qardawi, Ij had dalam Syariat Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, hal. 2. [3] Ibid, hal. 5 [4] Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih [5] Said Ramadan, Islamic Law, It’s Scope and Equity, alih bahasa Badri Saleh dengan judul Keunikan dan Keis mewaan Hukum Islam (Jakarta: Firdaus, 1991), hal. 7. [6] Joseph Schacht, An Introduc on To Islamic Law (Oxford: The Clarendon Press, 1971), hal. 1. [7] Penulis akan menggunakan redaksi “hukum Islam” sebagai keseluruhan hukum syari’at yang sifatnya hukum Tuhan (devine law) dan fiqih yang sifatnya profan (proses ij had ulama fuqaha dari syari’at itu sendiri). Sikap ini berbeda dengan pandangan Joseph Schacht yang mengiden kkan hukum Islam (the law of Islam) dengan syari’at, dan berbeda dengan Hasbi Ashshiddieqy yang mendekatkan hukum Islam dengan fiqih. Hukum Islam dalam makalah ini mencakup kedua-duanya, yakni syari’at dan fiqih. [8] Lismanto dalam Pembaharuan Hukum Islam Berbasis Tradisi: Upaya Meneguhkan Universalitas Islam dalam Bingkai Kearifan Lokal 200 PEREMPUAN DALAM BELITAN FIKIH Oleh: RIDWAN Fikih memusatkan perha annya untuk menemukan norma atau diktum hukum Islam yang digali dari atau ditemukan di dalam “ tah Tuhan” (khithabullah). Penggalian norma atau diktum hukum menempatkan fikih sebagai ilmu, yaitu ilmu hukum (‘ilm bi al-ahkam), sehingga para fakih (fuqaha’) menduduki peran penafsir, penjelas dan “eksekutor” atas makna dan keinginan Tuhan. Mengingat fikih juga bersinggungan langsung dengan fenomena, fakta dan pranata sosial, maka fikih memiliki peran prak s, pragma s dan solu f. Dengan demikian, maka fikih ialah hukum Islam itu sendiri. Para fakih dapat disebut sebagai hakim-hakim (hukkam) yang “memiliki mandat” dari Tuhan untuk memutuskan dan memberikan kepas an hukum atas sengketa-sengketa kemanusiaan. Fikih, sebagai suatu ilmu, tentu bersifat dinamis dan terbuka akan berbagai kemungkinan teori s dan agumentasi. Sebaliknya, ia juga bersifat sta s karena kecenderungannya untuk memberikan kepas an hukum. Pada k tersebut pro dan kontra seputar proyek pembaharuan fikih menjadi dak terhindari dan merupakan ajang perdebatan tentang dua sifat yang hampir “kontradik f” pada fikih ini; apakah ia terbuka atau tertutup? Pertumbuhan ragam mazhab fikih merupakan buk terdini atas keterbukaan fikih, sedangkan upaya “membekuan” produk201 produk fikih yang menyejarah merupakan langkah jumud yang sama historisnya. Konon, penutupan pembaharuan fikih mulai beredar pada paruh awal abad ke-IV H. Iklim yang menyajikan kebebasan beragam macam pandangan fikih untuk tumbuh dan berkembang telah turut menempatkan para fakih sebagai sosok-sosok ilmuwan yang toleran atas berbagai macam sudut pandang, dan mendorong mereka untuk bersikap pluralis atas kemajemukan realitas sosial. Malik bin Anas (w 179 H), misalnya, pernah menolak tawaran dari otoritas poli k yang bermaksud memberlakukan pandangan-pandangan fikih “prak snya” di sebuah wilayah pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Malik beralasan bahwa di sana qaul fakih lain sudah menyebar. Sikap pluralis Malik sejajar dengan sikap toleran Ahmad bin Hambal atas kenyataan sosial yang dihadapinya. Hambal dicatat sebagai fakih yang melarang perkawinan wanita syarifah dengan pria nonsyarifah karena dia memper mbangkan wibawa para pimpinan sosial dan poli k yang umumnya berasal dari keturunan syarif atau sayyid di Makkah saat itu. Pelarangan dalam fikih Hambal ini merupakan contoh realisme fikih atau fikih yang realis s demi menjaga stabilitas sosio-poli k. Sikap realis s dan historis dalam fikih patut dipandang sebagai pembakuan norma dan pranata sosial yang sebetulnya tenta f sifatnya. Di sisi lain, Islam datang untuk mengadakan reformasi menyeluruh baik mengenai pola, nilai hingga orientasi kehidupan manusia. Islam, sebagaimana direkam oleh berbagai ayat dalam kitab suci, misalnya menolak diskriminasi status, peran dan fungsi gender. Islam mencanangkan kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan tugas inheren dan ideal dari se ap pandangan fikih yang, seper disinggung, bersentuhan langsung dengan fakta dan lembaga sosial yang menempatkan kaum perempuan secara diskrimina f. Hal itu dapat dilihat dari berbagai studi yang menyebutkan bahwa sepanjang sejarah kaum perempuan selalu ditempatkan pada posisi minor yang kedudukkan, peran dan fungsinya terombangambing baik secara sosial, poli k, ekonomi dan budaya. Bahkan lebih jauh dalam prakteknya kehadiran agama Ibrahimiyah terkadang juga dak sepenuhnya mampu mengangkat posisi 202 perempuan ke dalam altar persamaan dengan laki-laki. Dengan demikian, wajar kiranya jika sebagian sejarawan mengemukakan bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah patriarki. Ungkapan tersebut memang dak sepenuhnya benar akan tetapi sudah menjadi konsepsi umum bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan adalah kenyataan yang harus diterima hingga ekspansi ilmu pengetahuan dan modernisasi meluluhlantakkan segalanya. Secara esensial se ap insan apapun jenis kulit, kelamin serta paham yang mereka anut tentu memiliki kewajiban yang dibebankan kepada se ap individu─yang diiku oleh segenap hak yang layak untuk dinikma . Kenda demikian, perbedaanperbedaan mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut tentunya dak dapat dihindari. Hal itu ditopang oleh berbagai faktor yang melekat secara alami semisal kebudayaan, agama, madzhab dalam agama dan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku (adat-is adat) serta lingkungan yang mengitari. Dalam lingkup kebudayaan, perempuan tak lebih dari hewan peliharaan laki-laki yang selalu dikebiri dengan segenap kewajiban yang harus dipenuhi sementara haknya tak jua mewujud. Gambaran tentang sifat alamiah perempuan yang lemah lembut, mengayomi dan memelihara, sabar, penurut dan telaten sesuai dengan fungsi reproduksinya semakin mengukuhkan ke dakberdayaan perempuan. Apalagi perempuan juga dituntut untuk selalu tunduk dan patuh terhadap kehendak laki-laki semakin membuat perempuan dalam posisi terpuruk. Dalam kondisi yang demikian perempuan dipandang sangat terisolir. Kebudayaan memang lahir dari akal budi menurut Si Hasunah akan tetapi jika demikian keadaannya maka salahkah jika akal budi yang menjadi akar budaya tersebut dikaji ulang.1 Seturut dengan kebudayaan, Agama sebagaimana dikemukakan pada premis awal, yang secara esensial an diskriminasi serta menjunjung nggi nilai-nilai kemanusiaan (dengan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, suku dan 1 Lebih lanjut lihat Si Hasuna, Kompleksitas Tubuh Perempuan dalam Jurnal Perempuan edisi 09 November 1998-Januari 1999. hlm. 62. 203 bangsa)─yang disampaikan melalui pesan ketuhanan (wahyu), dalam prak knya juga jauh dari panggang. Hal ini dak hanya terjadi pada agama-agama Ardhi bahkan agama-agama Samawi tak terkecuali Islam juga kewalahan dalam pengaplikasian ajaranya. Padahal jika di lik dari sejarah awal era kebangkitan Islam, perempuan mendapat penghargaan yang pres sius. Sebagaimana dikemukakan oleh Haifa A. Jawad kebangkitan Islam menyebabkan kedudukan perempuan didefinisikan ulang secara radikal dan menempatkan posisi perempuan pada derajat yang sama dengan laki-laki. Kebangkitan Islam dapat dikatakan sebagai babak baru kebebasan perempuan setelah sebelumnya─jangankan mendapat tempat sederajat dengan laki-laki, bahkan kelahirannyapun dianggap bencana dan pantas untuk dilenyapkan2. Persamaan derajat serta kesetaran antara perempuan dan laki-laki bukanlah ij had semata yang digagas oleh pemimpin Islam (baca: Muhammad) ke ka itu. Akan tetapi terdapat anjuran yang terekam di dalam al-qur’an. Dan ini menjadi legi masi kesetaraan dan persamaan atas hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa al-qur’an merupakan sentral informasi yang memuat pesan-pesan ketuhanan sekaligus sebagai petunjuk jalan bagi segenap kaum muslimin. Di dalamnya terdapat berbagai macam informasi termasuk mengenai humanisme, kesetaraan gender dan lain sebagainya.3 Ironisnya, dalam bentuk aplikasi, persamaan derajat dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berlaku temporal dan itu hanya muncul di awal era kebangkitan Islam. Hal itu dapat dibuk kan pada tahapan era berikutnya di mana pasca wafatnya nabi Muhammad segalanya mulai berubah. Perempuan dak lagi mendapatkan tempat yang sederajat kecuali istri-istri nabi. Dan bahkan prilaku nabi sendiri dijadikan preseden buruk sebagai dasar poligami masyarakat Arab Islam. 2 3 Informasi lebih lanjut lihat Haifa A. Jawad, Oten sitas Hak-Hak Perempuan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), Alih Bahasa, Anni Hidayatunnur Dkk, hlm. 1-10. Mengenai ayat-ayat kesetaraan gender lihat Q.S Al-Hujarat (49):13, Ali Imran (3):195 204 Kiranya benar bahwa di awal era kebangkitan Islam terutama di masa kenabian, pembebasan terhadap perempuan belumlah terbilang purna sehingga, budaya atau tradisi pengebirian, pengekangan dan perempuan dianggap sebagai barang dagangan pada masyarakat Arab pra-Islam, samarsamar masih lekat dan sulit di nggalkan.4 Dengan demikian, warisan luhur nabi berupa pembebasan terhadap perempuan menjadi sulit diapresisasi apalagi diaplikasikan. Dan bahkan ayat-ayat al-qur,an yang sejak semula menjadi inspirasi nabi guna mengukuhkan pembebasan terhadap perempuan menjadi dak bermakna. Hal ini sebagaimana disinyalir oleh Asma Barlas dikarenakan adanya pemahaman atau penafsiran yang lebih cenderung patriarkis-misoginis sehingga teks-teks keagamaan muslim telah memunculkan persoalan serius bagi perempuan, seper tampilan fikih/hukum Islam klasik yang mengesahkan ke daksetaraan gender.5 Tafsiran-tafsiran yang demikian kiranya yang terus-menerus berkembang melampaui ruang dan waktu. Dan peran para pakar hukum sebagai pemegang otoritas penafsiran terhadap pesan ketuhanan menjadi demikian dominan terutama pada abad kedua dan ke ga hijriyah. Dalam pada ini hemat penulis telah 4 5 Hal ini kiranya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Asghar Ali Enginer. Menurutnya dalam masyarakat taransisi manapun dan apapun perspek f ideology yang dipakai untuk merancang bangunan di masa depan, seseorang dak akan bisa memutuskan sama sekali hubungan dengan masa lalu. Terlebih agama-agama yang berasal dari sebelum abad pertengahan pendirinya adalah laki-laki. Dengan demikian, dak mengherankan jika agama-agama ini memberikan posisi yang dominant pada laki-laki. Dan mereduksi status perempuan ke apa yang desebut dengan status kedua. Lebih lanjut lihat Asghar Ali Enginer, Pembebasan Perempuan (Yogyakarta: LKis, 2003), Alih Bahasa, Agus Nuryatno, hlm. 42, 65. Asma Barlas adalah salah satu llmuan muslim yang menentang keras ke dak setaraan gender. Bagi Barlas gambaran Islam sebagai sebuah patriarki keagamaan yang konon didukung oleh Tuhan telah mencampur adukkanal-qur,an dengan dengan bacaan tertentu atasnya, yakni mengabaikan kenyataan bahwa sebuah teks, termasuk al-qur’an dapat dibaca dalam berbagai cara, termasuk cara pembacaan yang egaliter. Lihat Asma Barlas, Cara Quran Membebaskan Perempuan (Jakarta: Serambi, 2003), Alih Bahasa, R. Cecep Lukman Yasin, hlm. 37-38. 205 terjadi perjumpaan antara budaya Arab yang patriarkis dengan sekelompok profesional tertentu yang familiar dengan sebutan fuqaha. Sehingga muatan yang terkandung dalam khazanah fikih terkesan semakin mengukuhkan urgensi peran kelelakian di atas mimbar keagamaan sekaligus kehidupan. Ini tampak dari munculnya nama-nama para fuqaha awal yang lebih didominasi oleh laki-laki semisal Hammad bin Sulaiman (w. 120/738 ), Ibnu Abi Layla (148/765), Abu Hanifa (w. 150/767) yang kemudian diiku oleh generasi Syafi’ie dan Ahmad ibnu Hambali.6 Dan bahkan Wael B. Hallaq lebih jauh menegaskan bahwa pada abad pertama hijriyah pasca khilafah, sederet nama seper Ibrahim al-Nakhai (w. 95/713), Muslim bin Yasar (w. 101/719) sudah dekenal luas sebagai generasi yang terlibat ak f dalam diskusidiskusi seputar naskh dan kontroversi-kontroversi tentang status ayat-ayat terentu.7 Deretan nama-nama di atas seakan meneguhkan “amarah” Asma Barlas terlebih ke ka ia dihadapkan pada sebuah klaim bahwa hanya laki-laki yang mengetahui apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan sehingga menurutnya pantas untuk digugat.8 Sembari mengu p pernyataan Ayoub, Barlas menegaskan bahwa model-model penafsiran terhadap al-qur’an mencerminkan bukan saja pengetahuan, afiliasi keagamaan tetapi juga kepen ngan para penafsir dan fuqaha.9 Jika logika tersebut dilanjutkan maka peminggiran terhadap peran dan posisi perempuan dalam sejarah khazanah keislaman sangat dimungkinkan sebagai upaya terencana yang didukung oleh nilai-nilai budaya sehingga mempengaruhi tradisi berfikir para fuqaha yang cenderung patriarkis. Ini dapat dibuk kan 6 7 8 9 Infomasi lebih lanjut lihat Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Figh Mazhab Sunni (Jakarta: Rajawali Press, 2001), Alih Bahasa, E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, hlm. 25. Ibid, hlm. 13. Asma Barlas, Cara Quran...,hlm. 64. Gugatan Barlas bersetuju dengan apa yang dikemukakan oleh Abou El Fadl,menurut Fadl, Islam menolak eli sme dan menekankan bahwa kebenaran bisa dicapai oleh semua orang Islam tanpa memandang ras, kelas atau jenis kelamin. Lihat Khalid M. Abou El Fadl, Speking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women (England: Oxford, 2001),hlm. 9. Ibid, hlm. 95. 206 melalui berbagai produk-produk fikih/ hukum Islam yang dihasilkan oleh para fuqaha yang tampak menguntungkan dan sekaligus mengagungkan posisi laki-laki. Sementara itu, wacana perempuan dalam fikih hanya memuat kewajiban yang mengikat daripada hak yang selayaknya diraih. Celakanya dalam perjalanan sejarah, produk fikih tersebut menjadi kanon ortodoksi yang pakem dan baku. Karena itu, fikih menduduki peranan kunci sebagai parameter untuk menentukan keberislaman. Hal itulah yang mendominasi pemikiran kaum muslimin selama berabad-abad. Dengan demikian wajar kiranya jika kaum muslimin secara terus-menerus menempatkan posisi perempuan di bawah “ke ak” laki-laki. Padahal, fikih sebagaimana dikemukakan oleh Abou El Fadl hanyalah sebuah konsep pemahaman atau hasil dari sebuah upaya manusia untuk memahami kehendak Tuhan. Sementara kehendak Tuhan menurut Fadl adalah syariah atau hukum Tuhan yakni al-qur’an. Untuk itu, menurut Fadl ada perbedaan konseptual antara syariah dan fikih. Perberbedaan tersebut menurut Fadl lahir dari pengakuan atas kegagalan upaya manusia yang tak terelakkan untuk memahami tujuan atau kehendak Tuhan.10 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia pada dasarnya dak memiliki kemampuan untuk memahami maksud Tuhan secara purna. Oleh karena itu, semua bentuk pemahaman dan palaksanaan kehendak Tuhan terus terbuka sepanjang masa. Dus, jika fikih dikembalikan pada makna yang sebenarnya seper yang dikemukan oleh Fadl, maka konsepsi umum kaum muslimin terhadap fikih seper dikemukakan di atas perlu dipertanyakan. Konskwensinya, segenap perangkat hukum yang telah dikonstruk dan dibukukan oleh para fuqaha harus ditelaah ulang seper yang telah dilakukan oleh beberapa pakar hukum 10 Abou El Fadl, Speking in God’s Name..., hlm. 32. Bersetuju dengan Fadl, Abdurahman Wahid. menurutnya figh dimaknai sebagai kumpulan pengetahuan mengenai berbagai hukum syara’ yang berkenaan dengan perbuatan manusia dan diperoleh dari sumber-sumber yang otorita f. Diterjemahkan dalam is lah Indonesia menjadi “hukum Islam” dan dak jarang disebut dengan “syari’ah”.Lihat Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran GusDur, (Yogyakarta : LKiS, 1999), hlm 35. 207 Islam terkini, seper Fazlurrahman, Aboul Fadl, Abu Zaid, AnNaim dan sederet pemikir kontemporer lainnya. Oleh karena itu, Wacana perempuan dalam fikih yang selama ini tak lebih dari sekedar pengekangan, pengebirian dengan segenap aturan-aturan yang membelit perlu diluruskan. Fikih pada umumnya dan wacana perempuan dalam fikih khususnya dak bisa dibiarkan begitu saja lepas bebas dan menjadi warisan pengetahuan secara turun-temurun. Sebab jika terjadi pembiaran atau apa sme pemikiran terhadap apa yang telah menjadi ketetapan fikih klasik maka al-Hukmu yaduru ma’a illa hi wujudan wa adaman menjadi dak bermakna. Padahal sebagaimana ditegaskan oleh kaedah ushul Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Azman wa al-Amkinah menjadi petanda bahwa konstruksi hukum Islam harus peka konteks sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya. Dengan demikian, wacana perempuan dalam fikih daklah stagnan seper yang telah digariskan oleh para fuqaha abad silam yang menempatkan perempuan pada takdir kehidupan dengan segenap aturan yang mengikat dan penghambaan terhadap lakilaki. Contohnya sangat beragam dan melipu segenap ak vitas internal dan eksternal perempuan. Dari persoalan kedirian perempuan, keluarga, sosial-kemasyarakatan, poli k dan bahkan ibadah. Yang kesemuanya terakumulasi dalam konstruk kebudayaan dan ajaran keagamaan dengan berpagar pada tradisi dan firman Tuhan yang dikukuhkan melalui keputusan/fatwa para fuqaha. Sebagaimana diuraikan dalam khazanah fikih klasik mengenai kedirian perempuan yang melipu boleh daknya perempuan keluar rumah, cara berpakaian, cara bergaul termasuk akses pendidikan, pernikahan, hak poli k dan lain sebagainya. Fikih dalam hal ini lebih cenderung membuat aturan yang sangat ketat dengan membatasi ruang gerak perempuan. Tata aturan keluar rumah dan cara berpakaian menjadi salahsatu contoh konkrit pengekangan terhadap perempuan. Dalam melakukan ak vitas di luar rumah, perempuan dak diperbolehkan keluar rumah jika dak disertai muhrimnya. Dan dalam hal cara berpakaian, para fuqaha klasik menegaskan bahwa 208 perempuan harus berpakaian dengan menutup aurat. Sementara aurat perempuan menurut para fuqaha adalah keseluruhan tubuh perempuan. Konsepsi aurat tersebut dikonstruk dengan sedemikian rupa oleh para fuqaha yang tentunya dengan memper mbangkan budaya dan kondisi sosial-masyarakat Arab pada masanya. Mengingat budaya masyarakat Arab terutama pada abad-abad kedua, ke ga dan khususnya selama preode Abbasiayah masih menempatkan posisi perempuan sebagai objek seksual.11 Maka pada perode tersebut fatwa fuqaha yang menegaskan pelarangan terhadap perempuan keluar rumah dengan tanpa muhrim dan diwajibkannya berjilbab atau menutup kepala menjadi maslahah.12 Akan tetapi, apakah fatwa tersebut menjadi maslahah pada periode berikutnya atau dalam konteks budaya dan sosio-masyarakat yang berbeda? Adalah pertanyaan yang menggugah. Mengiku penegasan kaedah fikih Taghayyur al-Ahkam... sebagaimana dikemukkan di atas, maka fatwa para fukaha mengenai pelarangan terhadap perempuan keluar rumah tanpa muhrim serta kewajiban berjilbab, dak seharusnya dijadikan ketetapan hukum yang berlaku sepanjang zaman apalagi sebagai doktrin keislaman.13 Sebab pada perode di mana kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh berkembang secara posi f. Dan perempuan dak lagi dipandang sebagai objek seksual terlebih keamanan sudah mulai terjaga, maka fatwa/hukum yang telah menjadi ketetapan para fuqaha tersebut perlu direvisi. Sebab jika dak, maka yang terjadi adalah pengkultusan terhadap hukum itu sendiri. Dari sudut pandang teologis, pengkultusan yang demikian sama halnya dengan mempertuhankan manusia sebab telah 11 Lihat Haifa A. Jawad, Oten sitas Hak-Hak..., hlm. 78-79. 12 Penulis menggunakan kata diharuskan dak diwajibkan sebab dalam pandangan para fuqaha masih terjadi silang pendapat mengenai batas aurat perempuan. 13 Jilbab merupakan sa r penutup kepala perempuan yang pada mulanya merupakan sebuah anjuran terhadap istri-istri nabi dan perempuanperempuan yang telah dibebaskan (merdeka). Anjuran tersebut untuk membedakan mereka dengan para budak agar dak menjadi objek ganguan laki-laki. Lebih lanjut lihat Muhammad Sa’id Al-Asymawi, Kri k Atas Jilbab (Jakarta: JIL dan Asia Founda on, 2003),Alih Bahasa. Novriantoni. 209 secara lancang menyejajarkan fatwa fuqaha sebagai konstruktor hukum dengan sakralitas pesan ketuhanan (al-qur’an) sebagai sumber hukum utama dan hadist nabi sebagai sumber hukum kedua. Jika sudah demikian, alih-alih kemaslahatan, kesadaran umat Islam akan keagungan Tuhan mengalami pengikisan secara dras s. Kenda demikian, sungguh dak mudah untuk melepaskan belitan fikih dikalangan kaum muslimin. Apalagi fikih/hukum Islam klasik dengan sengaja dilestarikan melalui ins tusi-ins tusi pendidikan dan berlangsung secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelestarian tersebut tentu masih tetap menempatkan perempuan pada status marjinal. Sehingga perempuan dak hanya terpenjara dalam rumah kaca peradaban tetapi juga menjadi bodoh dan terbelakang sebagaimana yang terjadi di negara-negara Islam. Arab Saudi, Maroko, Mesir, Aljazair, Yaman, Afganistan, Pakistan adalah contoh paling nyata di mana fikih klasik/hukum Islam diterapkan secara murni. Fikih yang masih terlalu bias gender, diskrimina f dan apa s terhadap peran perempuan menjadi pegangan pokok masyarakatnya. Dan bahkan kenyataan tersebut menguat menjadi ketetapan hukum negara. Akibatnya, di negara-negara Islam tersebut angka buta huruf dikalangan perempuan muslim menempa ra ng ter ngi dunia. Di Maroko misalnya ngkat buta huruf kaum perempuannya mencapai 78,3 persen. Sementara Aljazair 63,1 persen dan Mesir 79,8 persen. Dan yang paling parah adalah di Yaman Selatan hingga mencapai 96,6 persen sementara di Yaman Utara 74,8 persen.14 Penetapan terhadap fikih/hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas hemat penulis selain menyalahi kodrat kemanusiaan di mana perempuan dak lagi memiliki ruang kebebasan berkrea fitas sebagaimana layaknya laki-laki. Sehingga pada penerapannya sebagaimana pelarangan terhadap perempuan keluar rumah juga merupakan bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan potensi-potensi lahiriyah 14 Informasi data mengenai ngkat buta huruf kalangan perempuan di Negara-negara Islam lihat Fa ma Marnissi, Pemberontakan Wanita! (Bandung: Mizan, 1999), Alih Bahasa, Rahmani Astu , hlm. 118. 210 semisal hak memperoleh pendidikan. Dan konsekwensinya (menggunakan parameter persentase ngkat buta huruf pada negara-negara Islam di atas) adalah kaum perempuan mengalami kepandiran yang sangat, dak hanya dalam persoalan luar rumah, bahkan pengetahuan mengenai hak-hak mereka yang berkaitan perkawinan, perceraian, harta warisan, profesi dan poli k menjadi sangat awam. Dengan demikian, perempuan dak lagi mampu mengklaim apalagi mempertahankan hak-hak mereka yang sebetulnya sudah dijamin dalam Islam. Persoalan perkawinan/pernikahan adalah contoh betapa lemahnya posisi perempuan dalam persoalan hak. Melalui rincian persyaratan yang diracik sedemikian rupa oleh para fuqaha, menghasilkan penempatan perempuan pada posisi pasrah. Salah satunya adalah syarat kufu’ dalam memilih jodoh. Dalam hal ini peran wali begitu dominan sebab wali dalam tradisi fikih menjadi penentu kekufu’an pasangan yang akan disandingkan dengan anaknya dalam membina mahligai rumah tangga. Hal itu tampak dari kenyataan bahwa kenda dalam garis nalar si perempuan terhadap pasangannya dengan berbagai per mbangan sudah terbilang kufu’ sementara menurut penilaian wali dak, maka pernikahan tersebut menurut sebagian fuqaha dak bisa digelar ( dak sah). Perlu ditegaskan bahwa wali dalam fikih adalah dari garis laki-laki semisal ayah, saudara laki-laki sekandung, paman dan seterusnya. Sementara dari garis perempuan semisal ibu saudari sekandung dan seterusnya dak mamiliki hak sedikitpun menjadi wali. Itu ar nya kenda dalam sebuah pernikahan seorang ibu menerima dan merestui berdasarkan nalar kekufuan sementara ayahnya mengatakan dak sekufu’ maka pernikahan tetap dak bisa digelar. Begitu pula dalam persoalan kesaksian. Dalam al-qur’an (al-Baqarah:28) memang ditegaskan bahwa kesaksian seorang laki-laki akan sepadan dengan kesaksian dua orang perempuan. Ayat tersebut sebetulnya bukanlah ayat yang diskrimina f yang kemudian menjadi dasar ke daksetaraan antara laki-laki dan perempuan oleh para fuqaha. Sehingga dalam persoalan kesaksian para fuqaha tetap menetapkan sebagaimana yang telah digariskan dalam al-quran. Padahal unkapan fa-in-lam yakana rujulaiyni farojulun 211 wa-imra’ataini didasarkan pada suatu per mbangan bahwa perempuan dalam konteks masyarakat Arab yang memang hanya terbiasa dengan urusan rumah tangga. Apalagi ruang gerak mereka ke ka itu memang sangat terbatas secara biologis sehingga perha an mereka terhadap masalah-masalah luar rela f lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dalam kondisi perempuan yang demikian kiranya ayat tersebut dapat diterapkan sebagaimana adanya kenda zamannya telah berubah. Akan tetapi dalam suatu masyarakat di mana kaum perempuannya sudah memiliki akses yang luas dan ditopang oleh ngkat pendidikan yang mapan mes nya ada pengkajian ulang oleh para fuqaha terhadap ayat tersebut. Sehingga dapat menghasilkan sebuah pemahaman baru paling dak kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian seorang perempuan. Sebab jika hal tersebut dibiarkan maka patriarkisme hukum Islam akan semakin tampak dan diskrimanasi terhadap perempuan semakin terkukuhkan.15 Superioritas laki-laki terhadap perempuan juga tampak dalam persoalan talaq/perceraian. Dalam hal talaq sebagaimana yang telah tercantum dalam kitab-kitab fikih menunjukkan bahwa suatu jenis talaq akan benar-benar diterima secara hukum; ia bisa berupa talaq satu yang mensyaratkan tenggang waktu selama ga bulan untuk meyakinkan seorang istri dak hamil (iddah), ataupun talaq ga, yang merupakan ucapan talaq ga kali berturut-turut tanpa masa tunggu ga bulan. Talaq yang demikian mendapat legalisasi fikih secara tekhnis dan dak diklasifikasikan sebagai suatu dosa menurut lima kategori dalam hukum Islam. Talaq yang demikian merupakan inisia f laki-laki dan ini yang sering terjadi karena tanpa syarat yang mengikat (khusus) sehingga laki-laki memiliki kewenangan yang lebih leluasa. Berbeda dengan talaq/perceraian yang datang atas inisia f perempuan atau yang dalam bahasa fikih dikenal 15 Hal ini sekaligus menegaskan gugatan terhadap pandangan Suad Ibrahim Salih yang memilikii kesan menerima apa adanya terhadap bentuk kesaksian perempuan yang telah digariskan dalam al-qur’an. Lihat Suad Ibrahim Salih, Kedudukan Perempuan Dalam Islam dalam H.M Atho Mudzhar dkk(ed) Wanita dalam masyarakat Indonesia:akses, pemberdaayaan dan kesempatan (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press’ 2001), hlm. 51. 212 dengan is lah khul’. Secara tekhnis bentuk khulu’ memang memungkinkan akan tetapi sulit dilakukan sebab khulu’ akan terjadi manakala sudah memenuhi syarat-syarat yang spesifik sebagaimana ketentuan fikih seper di nggalkan oleh suami, pelecehan fisik, kurangnya na ah dari suami, penyakit jiwa, impotensi dan yang sejenis.16 Dua garis talaq sebagaimana telah dikemukakan di atas memberikan gambaran bahwa perempuan masih dalam posisi yang dak berdaya. Hal itu tampak dari bagaimana mudahnya talaq terjadi ke ka inisia f datang dari laki-laki. Dan betapa sulit talaq terjadi ke ka inisia f datang dari seorang perempuan karena harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan fikih. Celakanya khulu’ yang menjadi kewenangan perempuan sulit diakses karena seringkali dak diberi informasi tentang kemungkinan atas persoalan tersebut atau bahan dihalangi untuk melaksanakannya. Dengan demikian perempuan menjadi objek hukum yang sangat merugi karena ke dakberdayaan di tengah peluang yang sepantasnya diraih. Jika dalam persoalan-persoalan di atas perempuan sudah dak berdaya, apalagi dalam persoalan poli k. Perempuan seper nya sudah dak memiliki ruang poli k yang jelas. Tidak hanya persoalan keharaman perempuan menjadi seorang pemimpin bahkan hak pilihnya sekalipun untuk menentukan pilihan atas siapa yang bakal menjadi pemimpin mereka bagi bangsa dan negaranya menjadi sangat terbatas atau bahkan dak punya hak. Inilah yang kemudian membuat Fa mah Marnissi gelisah. Ringkasnya menurut catatan Marnissi, bahwa mempertanyakan keterlibatan perempuan dalam poli k dan pengekangan terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin merupakan kemiskinan berfikir dan awam akan sejarah. Ia mencontohkan begitu banyak Ratu-Ratu Islam yang membentang dari Asia sampai Afrika sampai Andalusia, begitu juga di Cordova dan Delhi semisal Malikah Arwah, ‘Alam Al-Hurrah, Sultanah Radiyyah, Sajarat Al-Dzurr, Turkan Khatun dan lain sebagainya. 16 Lihat Jane I. Smith, Islam dalam Arvind Sharma (ed), Perempuan dalam Agama-Agama Dunia (Jakarta: Ditperta Depag RI, 2002), Alih Bahasa, Syafaatu Al-Mirzanah dkk, hlm. 285. 213 Dan bahkan al-qur,an sekalipun mendendangkan sedikit kisah tentang keagungan Ratu Saba, meski tanpa menyebutkan namanya aslinya.17 Kenda demikian, Poli k bagi perempuan dalam sorotan fikih tetap menjadi medan yang terlarang. Dan sejarah kepemimpinan perempuan sebagaimana didedahkan oleh Marnissi di atas mengendap atau dengan sengaja diendapkan oleh para pelaku sejarah agar jejak-jejaknya hilang tanpa bekas. Dengan demikan para fuqaha lebih leluasa merumuskan fatwa tentang keharaman perempuan dalam kancah poli k. Dalil pelarangan terhadap peran poli k perempuan biasanya diambil dari hadis nabi yang berbincang tentang suatu bangsa dak akan jaya jika menyerahkan urusan mereka (kepemimpinan) kepada perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Turmudzi dan Nasa’i dari Abi Bakrah. Jajaran nama-nama tersebut dalam perawian hadis memiliki status siqah sehingga hadis tersebut terbilang sahih. Dengan demikian, wajar kiranya jika hadis tersebut menjadi sangat otorita f dan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap para fuqaha dalam meracik hukum pelarangan perempuan dalam poli k. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran GusDur, (Yogyakarta : LKiS, 1999) Asma Barlas, Cara Quran Membebaskan Perempuan (Jakarta: Serambi, 2003), Alih Bahasa, R. Cecep Lukman Yasin Asghar Ali Enginer, Pembebasan Perempuan (Yogyakarta: LKis, 2003), Alih Bahasa, Agus Nuryatno Fa ma Marnissi, Pemberontakan Wanita! (Bandung: Mizan, 1999), Alih Bahasa, Rahmani Astu 17 Mengenai telaah sejarah yang dipadu dengan contoh-contoh modern tentang peran perempuan dalam panggung poli k lihat Fa ma Marnissi, Ratu-Ratu Islam yang terlupakan (Bandung: Mizan, 1994), Alih Bahasa, Rahman Astu dan Enna Hadi, hlm. 7, 11, 24-27. 214 Fa ma Marnissi, Ratu-Ratu Islam yang terlupakan (Bandung: Mizan, 1994), Alih Bahasa, Rahman Astu dan Enna Hadi Haifa A. Jawad, Oten sitas Hak-Hak Perempuan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), Alih Bahasa, Anni Hidayatunnur Dkk Jane I. Smith, Islam dalam Arvind Sharma (ed), Perempuan dalam Agama-Agama Dunia (Jakarta: Ditperta Depag RI, 2002), Alih Bahasa, Syafaatu Al-Mirzanah dkk Khalid M. Abou El Fadl, Speking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women (England: Oxford, 2001) Muhammad Sa’id Al-Asymawi, Kri k Atas Jilbab (Jakarta: JIL dan Asia Founda on, 2003),Alih Bahasa. Novriantoni. Si Hasuna, Kompleksitas Tubuh Perempuan dalam Jurnal Perempuan edisi 09 November 1998-Januari 1999 Suad Ibrahim Salih, Kedudukan Perempuan Dalam Islam dalam H.M Atho Mudzhar dkk(ed) Wanita dalam masyarakat Indonesia:akses, pemberdaayaan dan kesempatan (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press’ 2001) Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Figh Mazhab Sunni (Jakarta: Rajawali Press, 2001), Alih Bahasa, E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid 215 216 KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM UU PERKAWINAN Oleh: Sukardi, SH , M.Hum LATAR BELAKANG Melihat kembali Undang-Undang No.1 tahun 1974 merupakan UU yang sakral bagi sistem pernikahan di Indonesia, hal ini bisa dikatakan karena setelah hampir lebih dari 38 tahun lebih UU ini dak pernah digugat ataupun dilakukan perubahan terhadap pasal-pasalnya. Akan tetapi, akibat permohonan seorang wanita bernama Hj. Aisyah Muchtar alias Machica terhadap peninjauan kembali (judical review) terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) untuk memperjuangkan hak keperdataan anaknya terhadap ayah biologisnya yang merupakan seorang mantan Mensesneg, Moerdiono. Alhasil, Mahkamah Kons tusipun memutuskan bahwasanya anak dari Machica ini mendapatkan hak keperdataannya dari ayah biologisnya, karena telah melakukan prosedur pernikahan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, yaitu islam, meskipun melanggar Undang-Undang nasional yang telah ditetapkan sejak lama. Jika di njau ulang dari Undang-Undang No.1 tahun 1974, memang benar adanya bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974. Namun, sahnya pernikahan dalam hukum Indonesia harus dilengkapi dengan diikutsertakannya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 217 tahun 1974 yang berbunyi “ ap- ap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta yang paling pen ng, status seorang anak yang lahir dari pernikahan tanpa mengiku kedua prosedur sesuai pasal 2 juga dijelaskan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jelas sudah apa yang diputuskan Mahkamah Kons tusi itu bertentangan dengan UU Nasional Indonesia. Putusan yang akhirnya membuat anak dari Machica mendapatkan hak keperdataannya dari Moerdiono merupakan sebuah penyelewengan terhadap Undang-Undang Perkawinan yang telah berdiri sejak lama. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum ? 2. Bagaimana Kedudukan Anak di luar Nikah dalam UUD Perkawinan Indonesia ? Tujuan Masalah 1. Mengetahui Status Anak di Luar dalam Hukum 2. Mengetahui Kedudukan Anak di luar Nikah dalam UUD Perkawinan Indonesia ? PEMBAHASAN A. Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “bahwa anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. b. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Dalam Bab IX pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 218 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena itu penger an anak luar nikah akan diuraikan berdasarkan terminologi yang tertera dalam kitab fiqh dan dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang kedudukan anak yang tertera dalam pasal pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula dengan hak pewarisan yang menjadi masalah di Mahkamah Kons tusi, padahal jelas sudah pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwasanya: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf, seorang mu i dari Mesir, membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang dak sah. Hubungan suami isteri yang dak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi’) antara dua orang yang dak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan. Selain itu, hubungan suami isteri yang dak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun is lah anak zina merupakan is lah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam dak mengadopsi is lah tersebut. Hal tersebut bertujuan agar anak sebagai hasil hubungan zina, dak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya akibat perbuatan dosa yang telah dilakukan ibu kandungnya dan ayah gene knya. Untuk lebih mendekatkan makna tersebut, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwasanya “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuk kan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak zina yang didefinisikan oleh Shaykh Hasanayn adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebagaimana pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan 219 hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”. Berdasarkan definisi pendekatan diatas, maka makna anak zina adalah janin atau pembuahannya merupakan akibat dari zina atau tanpa ikatan pernikahan dan dilahirkan diluar pernikahan sebagai akibat dari perbuatan zina. Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan terminologi, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria gene k sang anak. Sedangkan penger an luar nikah adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka dak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum posi f dan agama yang dianutnya. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut is lah yang digunakan dalam hukum perdata dinamakan natuurlijk kind (anak alami). Pendekatan is lah anak zina sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, berbeda dengan penger an anak zina yang ada dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, is lah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang ada dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan is lah lain yang dak bisa diar kan sebagai anak zina. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan sebelum adanya pengakuan atau pengesahan dari kedua orang tuanya maka anak itu dak sah menurut hukum. Sedangkan apabila orang tua melakukan ndakan- ndakan, seper melangsungkan perkawinan atau melakukan pengakuan atau pengesahan pada salah satu lembaga hukum, maka anak tersebut sah secara hukum. Predikat sebagai anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata penger an anak luar kawin dibagi menjadi 2 220 (dua) macam yaitu sebagai berikut : 1. Anak luar kawin dalam ar luas, adalah anak luar perkawinan karena perzinaan dan sumbang. Anak Zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin, antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan Anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melarang Perkawinan antara dua orang yang : a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak ri dari menantu dan ibu/bapak ri; d) berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua sepersusuan, anak sepersusuan, saudara sepersusuan dan bibi/paman sepersusuan; e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang nikah. 2. Anak luar kawin dalam ar sempit, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dikemukakan bahwa anak luar kawin (natuurlijk kind), kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, maka apap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, atau jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan, mengakuinya menurut undang221 undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri, maka anak tersebut menjadi anak sah. Kemudian dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak luar kawin sebagaimana tersebut diatas, maka mbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya. Dari pembahasan di atas, melihat kasus yang menyebabkan lahirnya Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat dicerma bahwasanya Moerdiono telah melakukan ndakan Poligami dengan menikahi Machica dengan dak sah secara hukum hingga melahirkan seorang anak. Sehingga setelah Moerdiono meninggal sang anak ingin melegalkan statusnya sebagai salah satu anak sah dan bisa masuk sebagai bagian dari pada keluarga moerdiono. Namun, hal ini terjegal oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi masalah dalam kasus ini sebenarnya adalah bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari poligami di bawah tangan, dan persoalan ini dak secara langsung berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagaimana yang ditunjuk Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 itu. Poligami di bawah tangan yang dilakukan Moerdiono dan istrinya tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang diperbolehkannya beristri lebih dari satu orang dan oleh karena itu pula dak akan pernah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 4 Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah ketentuan yang bersifat perintah secara impera f (wajib) terhadap suami yang akan berpoligami untuk memperoleh izin dari pengadilan, sedangkan Pasal 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 berkaitan dengan syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi dan dapat dibuk kan kebenarannya dalam persidangan. Perkawinan yang melanggar ketentuan ini adalah termasuk perkawinan yang dak dapat dilakukan sesuai Pasal 9 Undang-Undang No.1 tahun 1974, “seorang yang masih terikat tali perkawinan 222 dengan orang lain dak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Akibat dari kasus ini adalah apabila dak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan ini atau dak ada hal lain yang membutuhkan buk hukum tentang adanya perkawinan maka kehidupan sebagai suami istri dapat tetap berlangsung walaupun status perkawinannya dak dapat dilindungi oleh negara, dan konsekwensi lain dari perkawinan poligami di bawah tangan ini adalah tentang status anak yang dilahirkan nan nya. Mengenai pencatatan kasus poligami seper ini juga dilarang dalam UU sebagaima Pasal 44 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyatakan “pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seper yang dimaksud dalam Pasal 43.” Oleh karena itu perkawinan poligami di bawah tangan menurut undangundang adalah perkawinan yang melanggar prosedur undangundang dan keberadaannya dak dapat dilakukan toleransi. Fatwa Syekhul Azhar (Guru Besar) yang pada waktu itu dijabat oleh DR. Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq, menyatakan bahwa al-jiwaz al-‘urf adalah sebuah pernikahan yang dak tercatat sebagaimana mes nya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syakh Jaad al-haq mengklasifikasikan ketentuan pernikahan kepada dua katagori, yaitu rukun syar’iy dan rukun al-taws qi. Rukun syar’iy adalah rukun yang menentukan sah atau dak sahnya sebuah pernikahan. Rukun ini adalah rukun yang ditetapkan Syari’at Islam seper yang telah dirumuskan dalam Kitab-kitab Fiqh dari berbagai madzhab yang pada in nya adalah adanya ijab dan qabul dari masing-masing dua orang yang berakad yang diucapkan pada tempat yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukan telah terjadiny ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara’ serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal, lagi beragama Islam, dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafaz ijab 223 qabul tersebut. Dua orang saksi tersebut menger tentang isi ijab dan qabul itu serta syarat-syarat lainnya seper yang telah dibentangkan dalam kajian fiqh, dan dak terdapat larangan hukum syara’. Rukun yang bersifat tawutsiqy adalah rukun tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam dak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat pen ng dan strategi dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya nega ve dari pihak-pihak yang dak bertanggungjawab. Lebih jelas lagi Wahbah Al-Zulaily5 secara tegas membagi syarat nikah yang harus dipenuhi, menjadi syarat syar’iy dan syarat tautsiqy. Syarat syar’iy maksudnya suatu syarat dimana keabsahan suatu peris wa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syaratsyarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat tautsiqy adalah suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai buk kebenaran terjadinya suatu ndakan sebagai upaya an sipasi adanya ke dak jelasan di kemudian hari. Syarat tausiqi dak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai buk adanya perbuatan itu. Dalam status anak hasil perbuatan zina antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan di luar ikatan perkawinan adalah perbuatan nista dan dak dibenarkan oleh aturan manapun, baik oleh agama apapun dan oleh negara, walaupun dalam katagori yang sedikit berbeda. Dalam Islam perbuatan zina dengan segala bentuknya baik dilakukan suka-sama suka, maupun dak, dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga maupun telah berkeluarga adalah terlarang dan termasuk perbuatan dosa besar, bahkan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang se mpal dengan hukuman rajam atau jilid. Banyak hal yang membuat perbuatan zina dari segala cara ini dikecam, salah satunya adalah berakibat langsung menelantarkan anak-anak yang dilahirkannya, sebab seorang 224 laki-laki melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan berakibat melahirkan anak, laki-laki dan perempuan itu dak terikat hubungan hukum dan demikian pula dengan anak yang dilahirkannya itu. Oleh karena itu di antara mereka dak terikat hak dan kewajiban. Dengan demikian Islam memandang bahwa zina dengan segala bentuknya adalah merupakan ndak pidana umum yang disyari’atkan untuk menjaga stabilitas masyarakat dan menghindari kemadaratan yang akan dialami anak-anak yang dilahirkannya. Sebuah hadist Nabi Muhammad yang menyatakan bahwasanya anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan dari nasab ibunya, yaitu : Dari Aisyah Ra. Dia telah berkata: telah terjadi perselisihan antara Sa’ad bin Abi Waqash dengan Abdu bin Zam’ah mengenai seorang anak. Saad berkata: “Wahai Rasulullah! Ini adalah anak saudaraku, Utbah bin Abi Waqash. Jadi dia adalah anak saudaraku menurut pengakuan saudaraku itu. Lihat wajah anak ini mirip dengannya”. Abdu bin Zam’ah menyangkal dan mengatakan: “Ini adalah saudaraku, wahai Rasulullah. Dia dilahirkan atas tempat dur ayahku dari hamba perempuannya”. Rasulullah memperha kan anak itu sejenak dan memang anak itu mirip Utbah kemudian beliau bersabda: “Dia adalah untukmu wahai Abdu. Anak adalah berdasarkan kepada tempat dur dan orang yang berzina hanya mendapat kecelakaan pakailah hijab darinya ya Saudah bin Zamah”. Karena anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut dak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia dak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Sehingga oleh sebab itu anak di luar nikah dak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semes nya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seper hak pemeliharaan, hak na ah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ke ka terjadi kema an. Dari penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwasanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, 225 sejalan dengan teori fikih, dan juga sejalan atau paling dak, dak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1). Namun, tampaknya kesimpulan ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Kons tusi yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, bertentangan dengan UUD 1945, karena menutup hak anak yang lahir di luar perkawinan atas adanya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. B. Kedudukan Anak di luar Nikah dalam UUD Perkawinan Indonesia Secara ideal, agar tujuan Negara dalam mewujudkan ter b administrasi perkawinan terwujud, pencatatan perkwinan semes nya dikukuhkan bukan hanya pada tataran administra f tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materil perkawinan. Jadi perkawinan dianggap sah bukan hanya semata memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu. Ide demikian berkembang di tengah masyarakat. Pada tataran wacana di kalangan akademisi Hukum Islam (dunia kampus) berkembang sekurang-kurangnya dua pandangan: Pandangan pertama menentang ide tersebut, karena dalam agama Islam pencatatan pernikahan bukanlah rukun dari perkawinan. Dalam Islam yang dikategorikan sebagai rukun perkawinan (yang menentukan sah atau daknya perkawinan) adalah: ijab dan qabul, wali, 2 orang saksi, dan kedua mempelai sebagaimana telah ditaqnin dalam pasal 14 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga menurut padangan yang pertama ini di sebuah Negara yang menjamin penduduknya secara bebas untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya (pasal 29 ayat (2) UUD tahun 1945) dak dibenarkan untuk memaksakan sebuah ajaran agama tunduk terhadap aturan hukum nasional. Negara harus menjamin kesucian sebuah agama dan dak mencampurinya dengan halhal lain yang berada di luar aturan agama tersebut. Menurut penganut pandangan pertama, campur tangan 226 Negara dalam menjaga kesucian agama terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang telah diteguhkan keberadaannya dengan putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 140/PUU- VII/2009. Malahan barang siapa yang melakukan ndakan penodaan agama diamcam hukuman lima tahun penjara. Pandangan kedua berpendapat bahwa ide pengintegrasian syarat administrasi perkawinan menjadi syarat materil, dak bertentangan dengan agama. Agama Islam mengajarkan tentang kewajiban bagi se ap warga Negara mentaa pemimpin mereka, selama ketaatan tersebut bukan untuk sesuatu perbuatan keingkaran kepada Allah SWT. Pencatatan perkawinan ditegaskan oleh Negara dalam sebuah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Karena di era globalisasi saat ini pada sebagian masyarakat sudah mulai luntur nilai sakral perkawinan. Sebagai imbas dari kondisi sosial tersebut sering terjadi perbuatan yang dak bertanggung jawab dari satu pihak yang terikat dalam sebuah perkawinan, terjadi perceraian tanpa kontrol, poligami yang serampangan, kekerasan dalam rumah tangga, anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, dan banyak kejadian sosial lain yang membuk kan kondisi penyimpangan sosial tersebut. Lewat pengakuan Mahkamah Kons tusi tentang hak anak di luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, membuat suatu paradigma baru dan juga keluar dari konteks kelaziman yang selama ini berlaku di Indonesia. Ada suatu pemahaman terutama pada pengakuan untuk melindungi status anak terlepas dari status kedua orangtuanya. Itu sebabnya Komnas Perempuan menyambut posi f putusan Mahkamah Kons tusi karena sejalan dengan kons tusi dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (UU No 7 Tahun 1984). Sejalan dengan hal Komnas Perempuan, Komnas HAM yang diwakili oleh komisioner Komnas HAM, Saharuddin Daming, membuat sebuah ar kel yang memuji putusan Mahkamah Kons tusi sebagai ‘terobosan spektakuler’. 227 Menurut Daming, ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP memperkosa rasa keadilan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1). Sebaliknya, dari kalangan ulama Islam banyak melayangkan kri k terhadap putusan Mahkamah Kons tusi ini. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Aceh Barat, Syamsuar Basyariah, mengatakan bahwa sebaiknya putusan ini dikaji ulang. Sebagaimana yang diku p dari Antara News, putusan ini akan merepotkan pembagian waris. Jika anak di luar perkawinan yang diakui mendapatkan hak keperdataan dari ayahnya, maka harus ada rekonstruksi ulang pembagian waris terhadap anak di luar kawin. Bukan saja itu, jika anak luar nikah itu diakui sah, maka sejak putusan MK tersebut, anak yang lahir dari ikatan pernikahan sah menurut agama namun melanggar aturan perundang-undangan juga sudah berhak menerima Akta Kelahiran. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan ke daksetujuannya lewat fatwa No.11 Tahun 2012. Fatwa ini dibuat untuk menjawab pertanyaan masyarakat atas halhal yang dak jelas dalam putusan Mahkamah Kons tusi. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina dak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. PENUTUP A. Kesimpulan Putusan MK mengenai anak luar kawin mungkin akan terus menuai polemik. Apapun perdebatannya, para pihak sepakat bahwa anak luar nikah pun berhak mendapatkan perlindungan hukum. Termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas: “Se ap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh 228 oleh orang tuanya sendiri”. Kata ‘orang tua’ tentu dak hanya terbatas pada ibu saja. Selain itu dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Se ap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Banyak Pasal dalam Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 harus kembali dikaji akibat dari putusan Mahkamah Kons tusi ini. Keputusan Mahkamah Kons tusi yang sebenarnya memang sedikit membantu hak Asasi Wanita ini harus dilihat lebih teli , karena sejak tahun 1974 di mana Undang-Undang tentang perkawinan dikeluarkan atau ditetapkan, dak pernah ada masyarakat yang mengeluh akan adanya UU tersebut. B. Saran Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.Penulis banyak berharap para pembaca memberikan kri k dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya.Semoga makalah ini berguna bagi penulis dan pada mahasiswa/ mahasiswi IAIN khususnya amin . DAFTAR PUSTAKA Abd Al-Rahman Al-Jaziiry, Al-Fiqh ‘ala Al Madzaahib Al-Arba’ah, Jilid V, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra’, . Abd. Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ich ar Baru Van Hoeve, 1999 AntaraNews DR. Wahbah Al-Zuhaily, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz VIII, Bairut: Dar Al-fikr, 1985 Kompasiana.com 229 Muhammad Aly Al-Shabuny, Rawa’i al-Bayan bi tafsiir ayat alAhkam min Al-Qur’an, Juz II Prof. DR. H. Satria Eﬀendi M.Zein, MA, Problema ka Hukum Keluarga Islam Kontenporer, cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2006 Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Surabaya: Airlangga University Press, 2000 230