content: HUBUNGAN KOMITMEN PADA ORGANISASI DAN KINERJA PERAWAT PELAKSANA DI PROVINSI BANTEN OLEH : Nama : Susanti Nim : 11151003 Kelas : 7L-MSDM Ruangan : C.3.3 Program Pasca Sarjana Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Bina Banggsa Banten Bab 1 Pendahuluan A. Latar Belakang Kinerja perawat dalam pemberian asuhan keperawatan dapat dipengaruhi salah satunya oleh faktor tingkat organisasi rumah sakit seperti lingkungan kerja perawat. lingkungan kerja mempunyai peranan penting untuk kelancaran proses dalam melakasanakan tugas, serta salah satu penyebab dari keberhasilan dalam melaksanakan asuhan keperawatan oleh perawat pelaksana . B. Tujuan mengidentifikasi dan menganalisi faktor-faktor yang berhubungan antara lingkungan kerja perawat pelaksana dengan penerapan asuhan keperawatan rumah sakit. C. Metode Desain penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini berjumalah 83 perawat pelaksana. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik Proportionate Random Sampling, Besaran sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 responden. Analisa data yang digunakan analisa univariat dan analisa bivariate dengan uji chi squer. D. Hasil Secara kumulatif kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan asuhan keperawatan hanya Intervensi keperawatan yang mencapai standar Depkes RI 75 % yaitu dengan nilai pencapaian (75.5%). sedangkan analisa bivarianya Ada hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan nilai p value 0.030 dan responden yang mempunyai lingkungan kerja yang baik mempunyai peluang 3.393 kali lebih besar mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan asuhan keperawatan. E. SARAN Penelitian ini merekomendasikan perlu mengembangkan kebijakan terhadap upaya evaluasi penerapan asuhan keperawatan dan lingkunag kerja di rumah sakit, begitu juga evaluasi terhadap penerapan standar praktek keperawatan serta faktor yang mempengaruhinya BAB II PEMBAHASAN  SEJARAH PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) lahir pada tanggal 17 Maret 1974. Kebulatan tekad spirit yang sama dicetuskan oleh perintis perawat bahwa tenaga keperawatan harus berada pada wadah /organisasi profesi perawat Indonesia. Pada masa itu sebelum tahun 1974 organisasi perawat di Indonesia sudah berkembang pesat sesuai dengan zamannya, sejak zaman penjajahan perawat Indonesia sudah ada seiring dengan adanya Rumah Sakit, yaitu: Residen Vpabst (1819) dibatavia saat itu berubah menjadi Stadsverband (1919) dan berubah menjadi CBZ (Central Burgerlijke Zieken Inrichting) di daerah Salemba yang saat ini menjadi RSCM. Saat itu perawat sudah memiliki perkumpulan-perkumpulan sebagai wadah organisasi perawat dan dapat menjalankan pergerakan dalam menentukan martabat profesi perawat. Ketika itu terdapat beberapa organisasi diantaranya; Perkumpulan Kaum Verpleger fster Indonesia (PKVI), Persatuan Djuru Kesehatan Indonesia (PDKI), Persatuan Perawat Indonesia (PPI), Ikatan Perawat Indonesia (IPI). PPNI berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan profesi keperawatan dengan menyusun RUU keperawatan yang saat ini terus diperjuangkan untuk disyahkan menjadi undang-undang. Dalam usianya yang tergolong usia produktif, PPNI telah tumbuh untuk menjadi organisasi yang mandiri. PPNI saat ini berproses pada kematangan organisasi dan mempersiapkan anggotanya dalam berperan nyata pada masyarakat dengan memperkecil kesenjangan dalam pelayanan kesehatan, mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan, serta mendapatkan kesamaan pelayanan yang berkualitas (closing the gap; increasing acces and equity). dan selanjutnya PPNI bersama anggotanya akan besama mengkawal profesi keperawatan Indonesia pada arah yang benar, sehingga profesi keperawatan dapat mandiri dan bermartabat dan bersaing secara Nasional dan internasiaonal  PERANAN DAN FUNGSI ORGANISASI PPNI 1. PPNI berperan sebagai regulator dengan fungsi sertifikasi dan memfasilitasi registrasi lisensi. 2. PPNI berperan sebagai penata kehidupan keprofesian dengan fungsi menata organisasi; pendidikan dan penelitian; pelayanan keperawatan; pengembanganhubungan masyarakat dan kerjasama. 3. PPNI berperan sebagai fasilitator dalam merespon peningkatan kesejahteraan dengan fungsi fasilitas pengembangan karir, sistem penghargaan dan pelaksanaan hak politik serta hak hukum. ASEAN MEETING PPNI Mengawal MEA Untuk Kepentingan Bangsa  MEA adalah forum harmonisasi yang salah satu artinya adalah berbagi dan saling mempengaruhi. Track record yang bagus dari sebuah bangsa akan menjadikan peluang negara lain berkonsultasi. Semakin berpengaruh, negara lain akan mengikuti apa yang dimauinya, yang berarti pekerjaan rumah sebuah bangsa yang berpengaruh semakin kecil dalam kancah MEA. Diskusi banyak diarahkan oleh dari Thailand dan meeting chair dari Malaysia. Kontribusi Indonesia untuk mengarahkan MEA demi kepentingan nasional belum bisa ditunjukan maksimal. Indonesia dengan jumlah perawat dan penduduk terbesar di ASEAN banyak mengalami kendala untuk menjadi leader di ASEAN. Beberapa documen dan terjemahanya, seperti kurikulum pendidikan belum bisa diberikan dalam tenggat waktu yang diminta. Dalam beberapa hal, Indonesia bahkan mencontoh negara-negara CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam), termasuk konsil tenaga kesehatan. Dua minggu sebelum pertemuan ini, Laos telah memliki konsil tenaga kesehatan (health care professional council). Jika KTKI nantinya akan berdiri, strukturnya akan sangat mirip dengan apa yang dipresentasikan oleh Laos, negara yang tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia semakin tertinggal dalam membangun prosfesi keperawatan dan mencontek Laos dalam struktur KTKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia). Contoh lain, keberhasilan Vietnam, negara yang tergolong berpenghasilan rendah dalam menekan angka kematian ibu dan bayi juga menarik perhatian Indonesia. Dalam forum ini, pemerintah juga tidak dapat memberikan data valid tentang jumlah perawat dan pertumbuhanya setiap tahun. Asumsi hanya menggunakan data kelulusan pertahun, kelulusan uji kompetensi nasional dan keanggotaan PPNI serta jumlah STR yang telah diterbitkan. Petemuan selanjutnya akan dilakukan di Kamboja pada bulan September 2017. Pekerjaan rumah (PR) besar yang dijanjikan Indonesia, antara lain pendirian konsil, harmonisasi standar kompetensi dengan 5 core competency ASEAN dapat dipenuhi. Seperti kita ketahui, 5 core competency ASEAN for nurses dari isi dan tata urutanya sama persis dengan milik Malaysia. Berbagai pekerjaan rumah AJCCN (Asean Joint Coordinating Committee on Nursing) banyak dikerjakan oleh Thailand dan Philipine. Indonesia harus focus pada dua PR besar, Konsil Keperawatan dan Harmonisasi Standar Kompetensi dengan 5 ASEAN core competncy. Diperlukan komitmen besar dari pemerintah untuk menjamin pendirian Konsil Keperawatan yang akan mengawal berbagai putusan putasan MEA yang pro rakyat dan pro perawat. PPNI adalah satu-satunya lembaga non pemerintah dalam pertemuan tersebut yang hadir. Perwakilan negara lain adalah konsil atau board of nursing, sementara dari Indonesia diwakilkan oleh Puskat Mutu BP PPSDM. Komitmen-komitmen negara, khususnya Indonesia dalam MEA adalah salah satu peluang memperbaiki kebijakan dan kelembagaan untuk meningkatkan mutu keperawatan di Indonesia. Untuk itu, sejak tahun 2015 PPNI tidak pernah absen mengikuti pertemuan AJCCN dengan biaya mandiri. Tujuan penelitian ini menggambarkan teori yang berhubungan dengan variable penelitian yang meliputi Organisasi, Lingkungan Kerja, dan Kinerja Tentang Organisasi Keperawatan A. ORGANISASI Organisasi adalah alat saling berhubungan dari satuan-satuan kerja yang menempatkan orangorang dalam struktur kewenangan sehingga pekerjaan dapat di koordinasikan melalui perintah atasan kepada bawahan dalam seluruh badan usaha. Sedangkan menurut Gitosudarmo (2002) 0rganisasi adalah suatu system yg melibatkan pola aktivitas yang sama yang di lakukan secara teratur oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama B. Lingkungan Kerja 1. Pengertian Lingkungan Kerja Lingkungan kerja atau factor organisasi merupakan sejumlah factor yang berada di sekitar organisasi yang memberikan dampak pada kualitas kerja individu dalam suatu organisasi yang pada akhirnya berdampak pada kinerja organisasi  Lingkungan Kerja Keperawatan Ketersediaan lingkungan kerja yang sehat dapat mempengaruhi, mendorong dan memberikan motivasi bagi seseorang untuk bekerja secara optimal sesuai dengan profesinya dan mencapai kepuasan kerja. Hasil kajian pada beberapa Negara termasuk Indonesia, World Health Organization (WHO) mencatat bahwa sebagian besar negara membutuhkan perbaikan lingkungan kerja perawat (WHO) WHO merekomendasikan kepada setiap Negara untuk mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memperbaiki kondisi kerja dengan penekankan pada pendapat perawat, flexible roster system untuk kesesuaian rasio perawat-pasien, skill mix, manajmen dan lingkungan organisasi yang baik, budaya kerja dan pola hubungan kerja, pleksible dalam pola kerja keamanan dalam berkerja bebas dari kekerasan verbail dan fisik, kesediaan alat yang memadai dan mengedukasi terhadap lingkungan sekitar (WHO 2003) C. Kinerja Keperawatan Keperawatan merupakan tenaga professional dengan jumlah terbesar dalam system pelayanan kesehatan rumah sakit, pelayanan keperawatan dilaksanakan melalui aktifitas asuhan keperawatan yang di landasi oleh sikap professional, di dasari oleh kompensasi dan nilai niai etika keperawatan, berkerja sesuai dengan standar profesi. Kinerja professional keperawatan merupakan rangkaian aktifitas pelayanan keperawatan yang di berikan perawat melalui penerapan standar kinerja yang di jadikan ukuran atau pedoman yang memberikan arahan dalam pelaksanaan praktik keprawatan yang di dasari oleh kompetensi keperawatan. Pelayanan professional keperawatan di berikan kepada indivudu, keluarga, dan masyarakat di dasarkan atas ilmu dan kiat keperawatan yang mengintregrasikan kompetensi intelektual, teknikal, interpersonal dan kompetensi etik legal untuk menolong sesame baik sehat maupun sakit.  Kompetensi intelektual memberikan pemahaman bahwan aktivitas keperawatan yang di berikan merupakan suatu proses yang rasional dan di dasari proses berfikir kritis dalam setiap penyelesaian masalah pasien dan menggunakan ilmu keperawatan maupun ilmu-ilmu penunjang dalam asuhan keperawatan.  Kompetensi teknikal merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan perawat dalam menggunakan peralatan secara teampil dalam rangka mencapai tujuan keperawatan yang mencakup kemampuan tanggan, koordinasi dan mampu beradaptasi secara kreatif prosedur teknis  Kompetensi interpersonal berhubungan dengan kemampuan perawat dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan professional perawat-pasien yang dapat memfasilitasi pencapaian tujuan asuhan keperawatan.  Kompetensi etik dan legal di tunjukan oleh kemampuan perawat untuk bertindak mandiri sedemikian rupa secara konsisten dengan dorongan moral dari dirinya dan tanggung jawab peran profesionalnya dalam pelaksanaan pelayanan keperawata Perawat merupakan salah satu profesi kesehatan yang mempunyai peran unik dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yaitu sebagai pemberi tindakan keperawatan. Sampai dengan tahun 2015, menurut Data Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah perawat yang terdaftar mencapai 288.405 perawat. Oleh karena itu untuk mewujudkan keperawatan sebagai profesi yang mandiri sangat tergantung pada sejauh mana Organisasi Profesi keperawatan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai suatu Organisasi Profesi. Persatuan Perawat NasionalIndonesia (PPNI) merupakan organisasi yang didirikan untuk membantu para perawat agar mempunyai jiwa kompetensi yang professional dan rasa kebersamaan serta menghimpun dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Beberapa tahun terakhir sudah ada kebijakan dari pengurus PPNI pusat bahwa perawat wajib teregistrasi secara nasional dalam organisasi profesi, karena hal ini akan berdampak pada tanggung jawab atas mutu dan kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan. Tetapi dalam kenyataannya, melihat fenomena yang terjadi dilapangan dimana sering terjadinya beberapa kasus yang menimpa beberapa rekan perawat dalam melakukan tugannya seperti kasus dimana seorang perawat dianggap melakukan mal praktek dalam menolong persalinan, kemudian bahwa perawat tersebut diketahui tidak memiliki surat ijin peraktik perawat (SIPP) dalam menjalankan tugasnya sampai dengan kasus dimana sebagian perawat ada yang belum teregistrasi secara nasional menjadi anggota Organisasi Profesi PPNI. Hal ini menegaskan kurangnya kesadaran perawat terhadap pentingnya Organisasi Profesi bagi kelangsungan profesinya, sehingga kondisi ini perlu dilakukan tindakan yang tepat agar perawat terdaftar sebagai anggota Organisasi Profesi. Organisasi Profesi memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan kepastian hukum dan pengembangan karier dari anggotannya. Dimana Organisasi Profesi memiliki berbagi informasi yang memperkuat kemampuan perawat untuk mengadvokasi perawat dan keperawatan. Sebagai asosiasi Organisasi Profesi harus terus memperkuat struktur pendukung komunikasi profesional kepada anggota profesi (Matthews 2012). Di dalam UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 1 point (16) mengatakan bahwa Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yangseprofesi, serta pada Pasal 50 Ayat (1) mengatakan bahwa Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Dasar kebijakan tentang pentingnya Organisasi Profesi PPNI bagi perawat diantaranya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPNI disebutkan pada Pasal 6 menjelaskan bahwa PPNI adalah satu-satunya Organisasi Profesi Perawat Indonesia yang merupakan wadah kesatuan Perawat Indonesia. Begitu juga yang dijelaskan pada UU No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan pada Pasal 41 Ayat (1) disebutkan bahwa Organisasi Profesi Perawat di bentuk sebagai wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan profesi perawat serta memberdayakan perawat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Salah satu bukti bahwa perawat tersebut telah menjadi anggota profesi yaitu dengan telah teregistrasinya perawat bersangkutan dalam keanggotaan PPNI dengan memiliki NIRA (Nomor Induk Registrasi Anggota). Data tersebut tidak saja diperlukan dalam membuat kebijakan dan pengembangan bidang keperawatan dimasa akan datang, tetapi juga bermanfaat memberikan informasi berkaitan dengan segala aktifitas praktek perawat yang dapat meningkatkan kemampuan keprofesian perawat. Pengurus PPNI Pusat telah berusaha mempermudah bagi perawat untuk melakukan registrasi nasional secara online melalui Simk PPNI, persoalan yang sering timbul pada implementasinya dilapangan perawat masih saja ada yang belum teregistrasi secara nasional, hal ini dimungkinkan adanya kesadaran atas kemanfaatan yang belum disadari oleh sebagian perawat dan sosialisasi serta koordinasi yang kurang maksimal dari pengurus PPNI Kabupaten/Kota dengan pengurus PPNI Komisariat kepada seluruh perawat baik yang berkerja di rumah sakit, puskesmas hingga klinik kesehatan serta tidak adanya sangsi yang tegas yang diberikan kepada perawat yang telah berkerja tetapi tidak atau belum teregistrasi secara nasional. Pada dasarnya bahwa dengan teregistrasinya seorang perawat dalam kenggotaan PPNI membuat perawat tersebut terdaftar, serta mempermudah dalam pembuatan STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIPP (Surat Ijin Praktek Perawat), sesuai dengan UU No 36 Tahun 2014 Tentang tenaga kesehatan dan hal tersebut sejalan dengan Permenkes No 46 tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Berkaitan dengan petingnya seorang perawat untuk masuk dan terdaftar menjadi anggota PPNI, salah satu diantaranya dikarenakan syarat untuk Re-Registrasi STR serta mendapatkan SIPP perawat bersangkuta harus mengikuti mekanisme dan kebijakan yang dilakukan Organisasi Profesi PPNI yaitu rekomendasi diberikan kepada anggota PPNI yang memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota yang di keluarkan oleh PPNI Pusat. Hal tersebut berlaku juga bagi perawat yang akan mendapatkan SIPP seorang perawat harus mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi sehingga perawat tersebut harus teregistrasi secara nasional, karena sejalan dengan Permenkes No 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan serta Undang-Undang Keperawatan No 38 pada pasal 19 ayat (1) mengatakan perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki izin. Ayat (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dalam bentuk SIPP. Hal ini juga diperjelas tentang pentingnya Organisasi Profesi bagi perawat pada ayat (4) point (b), bahwa untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) perawat harus melampirkan rekomendasi dari BAB III PENUTUP  Kesimpulan Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka seagai individu Perkembangan keperawatan sebagai pelayanan profesional didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang terarah dan terencana. Tahun 1995 program studi itu mandiri sebagai Fakultas Ilmu Keperawatan, lulusannya disebut ners atau perawat profesional.Program Pascasarjana Keperawatan dimulai tahun 1999.Kini sudah ada Program Magister Keperawatan dan Program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, Komunitas, Maternitas, Anak Dan Jiwa.  Saran Kita sebagai perawat seharusnya mengikuti organisasi PPNI, karena untuk membina dan mengembangkan organisasi profesi keperawatan, antara lain persatuan dan kesatuan, kerjasama dengan pihak lain dan pembinaan manajemen organisasi. keperawatan yang menguasai ilmu keperawatan yang siap dan mempu melaksanakan pelayanan / asuhan keperawatan profesional kepada masyarakan