content:
Setelah skandal korupsi besar-besaran di Malaysia dan Brazil, Indonesia baru saja menyaksikan salah satu daerahnya kehilangan lebih dari 90% anggota dewannya karena terlibat dalam kasus korupsi.
Melihat sejarah, korupsi tampaknya tak terhindarkan simak ringkasan login sbobet casino dibawah ini.
Mitos lama tentang korupsi
The Oxford Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai “perilaku tidak jujur atau penipuan oleh mereka yang berkuasa, biasanya melibatkan suap”.
Korupsi berasal dari kata Latin: corruptus . Kata tersebut adalah past participle of corrumpere , yang berarti “mar, sogok, hancurkan”.
Korupsi sudah setua sejarah manusia. Dinasti Pertama (3100-2700 SM) Mesir kuno mencatat korupsi dalam peradilannya.
Praktik ini juga ada di Tiongkok kuno. Dalam mitologi Tiongkok, setiap rumah tangga memiliki Dewa Dapur yang mengawasi perilaku anggotanya. Seminggu sebelum Tahun Baru Imlek, Dewa Dapur naik ke surga untuk memberikan laporan tahunannya kepada Penguasa Surga, Kaisar Langit.
Nasib rumah tangga, apakah ini reward atau punishment, bergantung pada laporan ini. Dalam upaya untuk memastikan laporan yang baik, banyak rumah tangga mengoleskan kue gula dan madu ke gambar Dewa Dapur yang mereka simpan di rumah mereka sebelum membakar gambar tersebut, yang dalam mitologi Tiongkok adalah bagaimana Dewa Dapur dapat naik ke surga untuk bertemu. Kaisar Langit.
Senada dengan itu, sejarawan Yunani Herodotus mencatat bahwa keluarga Alcmaeonid menyuap pendeta Oracle of Delphi, salah satu kekuatan mistik terkuat di Yunani kuno. Kembali ke 1400 SM, orang-orang di seluruh Yunani dan sekitarnya datang untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka oleh Pythia, pendeta tinggi Apollo. Keluarga Alcmaeonid yang kaya menawarkan untuk membangun kembali Kuil Apollo dengan mewah dengan ” marmer Parian ” setelah dihancurkan oleh gempa bumi. Sebagai imbalannya, Pythia meyakinkan negara-bangsa Sparta untuk membantu keluarganya menaklukkan dan memerintah Athena. Sejak berhasil, Aristoteles mencatat bahwa dewa pun dapat disuap!
Korupsi di seluruh dunia
Ketika ekonomi global berkembang secara signifikan selama abad ke-20, tingkat korupsi juga meningkat. Sulit untuk memperkirakan besaran dan tingkat korupsi global karena kegiatan ini dilakukan secara rahasia.
Bank Dunia memperkirakan suap internasional melebihi US $ 1,5 triliun setiap tahun, atau 2% dari PDB global dan sepuluh kali lebih banyak dari total dana bantuan global. Perkiraan lain lebih tinggi pada 2-5% dari PDB global.
Korupsi merasuki semua lapisan masyarakat dari pegawai negeri tingkat rendah yang menerima suap kecil hingga para pemimpin nasional yang mencuri jutaan dolar.
Transparency International memperkirakan mantan presiden Indonesia Suharto menyedot mulai dari $ 15 miliar hingga $ 35 miliar. Ferdinand Marcos dari Filipina, Mobutu Sese Seko dari Zaire dan Sani Abacha dari Nigeria masing-masing mungkin telah menggelapkan $ 5 miliar.
Skandal korupsi terbesar Brasil, dengan nama sandi Lava Jato (pencucian mobil), mengungkap jaringan korupsi yang luas dan luar biasa kompleks. Direktur Petrobras, perusahaan minyak nasional Brasil, menggunakan dana gelap untuk membayar politisi yang telah menunjuk mereka untuk mendukung kampanye pemilihan koalisi yang memerintah.
Lava Jato menjerat politisi dan pemimpin bisnis dari 11 negara, mulai dari Brazil hingga Peru. Ini mengesampingkan penduduk paling populer Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang sekarang menjalani hukuman penjara 12 tahun . Kasus tersebut memaksa presiden Peru, Pedro Pablo Kuczynski, mengundurkan diri ketika dihadapkan dengan pemungutan suara pemakzulan .
Kasus korupsi besar baru-baru ini terjadi di Malaysia. Mantan perdana menteri Najib Razak sedang diselidiki karena penyalahgunaan dari perusahaan strategis Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang dia pimpin. Departemen Kehakiman AS menuduh $ 4,5 miliar disalahgunakan dari 1MDB. Gugatan tersebut menyebut Najib sebagai “Pejabat Malaysia 1”, yang diduga telah menerima lebih dari $ 1 miliar dana 1MDB. Najib, yang dituduh menggunakan sebagian uang untuk membeli perhiasan untuk istrinya, membantah melakukan kesalahan.
Kasus korupsi yang melibatkan pemimpin nasional bukanlah hal yang unik. Pada 2015, Presiden Otto Pérez Molina dari Guatemala dipaksa mengundurkan diri setelah Kongres mencabut kekebalannya karena dugaan perannya dalam skema korupsi besar-besaran yang melibatkan layanan bea cukai nasional.
Di Afrika Selatan, Kongres Nasional Afrika yang berkuasa tahun ini memecat Presiden Jacob Zuma, yang dituduh melakukan korupsi.
Pada 2017, Korea Selatan memakzulkan presidennya, Park Geun-hye, karena penyuapan dan tuduhan lainnya. Pada 2018, dia dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan, dan penyuapan, serta dipenjara selama 24 tahun .
Baca Juga : Sejarah Korupsi Terbesar Di Dunia.
Cara Untuk Medektsi Adanya Korupsi
Posted on December 2, 2020 December 2, 2020
Korupsi dapat dideteksi melalui berbagai metode, yang paling umum adalah audit (internal dan eksternal) dan laporan (oleh warga negara, jurnalis, whistle-blower, dan pelaporan sendiri). Kekuatan dan kelemahan dari metode ini dibahas dalam paragraf berikut yang kami rangkum dari situs wm casino yang juga merupakan situs judi paling canggih. Jika relevan, pertimbangan diberikan pada penggunaan teknologi modern dalam mendeteksi korupsi, termasuk teknologi blockchain, aplikasi ponsel cerdas, dan platform web data terbuka. Mengingat pentingnya whistle-blowing, segmen berikutnya didedikasikan untuk pendekatan yang mendorong pelaporan semacam itu. Ada metode lain untuk mendeteksi korupsi, seperti deklarasi aset dan kepentingan serta survei sampel; akan tetapi, mengingat sifat pengantar, Modul ini berfokus pada metode inti audit dan pelaporan.
Audit: tradisional dan blockchain
Metode penting yang digunakan untuk mendeteksi korupsi di organisasi sektor publik dan swasta adalah proses audit. Definisi sederhana dari audit, yang disediakan oleh kamus Merriam-Webster, adalah “penyelidikan formal atas akun organisasi atau individu atau situasi keuangan” serta “pemeriksaan dan peninjauan metodis”. Audit dapat bersifat internal, artinya dilakukan oleh organisasi itu sendiri, atau eksternal, yang berarti dilakukan oleh entitas lain di luar independen.
Audit internal dan eksternal memiliki tujuan yang berbeda. Audit internal meninjau item seperti efektivitas perlindungan organisasi terhadap penipuan dan korupsi, sedangkan audit eksternal sering kali berfokus pada laporan keuangan organisasi dan apakah organisasi tersebut telah mengikuti semua undang-undang dan peraturan yang relevan. Audit internal menawarkan kepada manajemen organisasi gambaran singkat tentang bagaimana kebijakan dan prosedur berfungsi, sedangkan audit eksternal memberikan pandangan yang lebih luas dan seringkali bersifat publik. Audit adalah contoh mekanisme manajemen integritas, yang dibahas secara lebih rinci dalam Modul 11 dan Modul 13 Seri Modul Universitas E4J tentang Integritas dan Etika terkait dengan sektor swasta dan publik.
Baik audit internal maupun eksternal dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi korupsi (Jeppesen, 2018). Di Afrika Selatan, misalnya, auditor diwajibkan secara hukum untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan (UNODC, 2015). Di banyak negara, peran auditor eksternal lembaga publik ditugaskan ke badan pemerintah khusus seperti lembaga audit tertinggi atau kantor audit nasional. Badan-badan khusus seperti itu memiliki peran penting dalam mengontrol pengeluaran publik dan memastikan akuntabilitas di sektor publik. Oleh karena itu, mereka harus diberikan kebebasan untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka secara efektif. Salah satu contoh tertua dari badan pengawas semacam itu adalah Pengawas Keuangan Umum Administrasi Negara Spanyol (IGAE), yang didirikan pada tahun 1874. IGAE bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pengendalian keuangan dan audit kegiatan ekonomi dan keuangan sektor publik Spanyol. IGAE memastikan bahwa semua pengeluaran publik sesuai dengan prinsip legalitas, efisiensi dan efektivitas. Ini juga menjamin transparansi pengeluaran publik karena menyediakan informasi akuntansi yang tersedia untuk umum. Di Brasil, misalnya, Pemerintah Federal mendirikan Controladoria Geral da União (CGU), atau Kantor Pengawas Keuangan, pada tahun 2003. Tidak lama setelah pembentukannya, UPK membuat program untuk menangani korupsi di pemerintahan kota secara acak. audit. Kota yang akan diaudit dipilih secara acak melalui undian publik. UPK mengumpulkan informasi tentang dana federal yang diterima oleh kotamadya yang dipilih dan kemudian mengeluarkan perintah audit acak untuk berbagai proyek yang menggunakan dana tersebut. Sebuah studi oleh Avis, Ferraz dan Finan (2018) menemukan bahwa korupsi adalah delapan persen lebih rendah di kota-kota di Brazil yang pernah diaudit di masa lalu.
Deteksi korupsi melalui audit berpotensi menjadi lebih efektif dengan perkembangan teknologi baru. Salah satu kemungkinan tersebut adalah menggunakan teknologi blockchain. Blockchain pada dasarnya adalah buku besar digital yang terdiri dari catatan yang disebut blok. Setiap blok memiliki informasi mengenai transaksi dan memiliki cap waktu yang tidak dapat diubah. Saat ini, sebagian besar perusahaan dan pemerintah memiliki sistem pendokumentasian transaksi mereka sendiri dan mereka memberikan informasi ini kepada auditor. Namun, dengan blockchain, informasi disimpan dengan cara yang terdesentralisasi dan auditor tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengkonfirmasi catatan secara eksternal. Artikel ini dan presentasi PowerPoint ini menjelaskan penggunaan blockchain. Teknologi ini mengarah pada audit kontinu online yang baru, yang juga akan membantu dalam deteksi dan penegakan korupsi. Pada tahun 2018, perusahaan Auditchain yang berbasis di Swiss telah menghasilkan Buku Putih yang merinci bagaimana sistem semacam itu dapat diterapkan. Meskipun audit reguler “melihat ke belakang”, protokol blockchain menjadi audit berkelanjutan dalam waktu nyata dan dengan keandalan yang jauh melebihi audit tradisional.
Akan tetapi, perlu dicatat bahwa bahkan kebijakan dan sistem audit yang ditulis dengan baik pun dapat gagal ketika menghadapi korupsi di seluruh organisasi. Skandal korupsi Siemens adalah salah satu contohnya. Dalam hal ini, Siemens tampaknya menjalankan bisnis sesuai dengan standar etika dan hukum tertinggi. Korporasi memiliki beberapa norma dan kode etik antikorupsi yang telah diberlakukan sejak tahun 1991 (Vernard, 2018). Namun, pada tahun 2006, setelah penyelidikan polisi, ditemukan bahwa perusahaan Siemens telah menggunakan suap dan korupsi untuk keuntungan bisnis. Pada tahun 2008, perusahaan Siemens mengaku bersalah melakukan suap dan praktik korupsi lainnya dalam urusan bisnis asing dan membayar 1,6 miliar kepada otoritas Amerika dan Eropa sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian (Lichblau dan Dougherty, 2008). Reformasi yang signifikan di Siemens mengikuti kasus korupsi ini. Orang luar, yang terpilih sebagai Chief Executive Officer baru Siemens, merestrukturisasi banyak aspek bisnis, termasuk struktur organisasi dan budayanya. Informasi lebih lanjut tentang pelajaran yang didapat dari kasus Siemens tersedia dalam laporan berita ini.
Pelaporan sendiri
Mekanisme lain untuk mendeteksi korupsi adalah pelaporan sendiri. Beberapa Negara Bagian memiliki undang-undang dan insentif yang mendorong individu untuk melaporkan korupsi di mana mereka berperan. Proses ini, yang dikenal sebagai pelaporan mandiri, sering dikaitkan dengan entitas sektor swasta, tetapi dapat diterapkan untuk korupsi di organisasi mana pun. Hukuman untuk korupsi bisa sangat berat, dan oleh karena itu mitigasi hukuman adalah insentif umum untuk mendorong pelaporan mandiri. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa pasal 37 UNCAC mewajibkan Negara untuk mendorong para pelaku korupsi untuk melaporkan sendiri, termasuk dengan menawarkan pengurangan hukuman dan bahkan kekebalan dalam kasus-kasus tertentu. Pasal 39 mendorong sektor swasta untuk melaporkan korupsi dan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menyelidiki korupsi. Diskusi tambahan tentang pelaporan mandiri di sektor swasta dapat ditemukan di “Program Etika dan Kepatuhan Anti-Korupsi untuk Bisnis: Panduan Praktis” UNODC serta makalah B20 ini (bab 5) dan laporan WEF ini (bagian 1).
Salah satu tantangan dalam menangani korupsi melalui self-reporting adalah menemukan keseimbangan antara manfaat investigasi yang diperoleh dari kerja sama dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun tidak ada kewajiban hukum umum untuk mengungkapkan aktivitas korupsi di banyak negara, undang-undang khusus di berbagai bidang seperti sekuritas dan hukum perusahaan mungkin memerlukan pelaporan sendiri. Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat (FCPA), menghukum perusahaan, yang terdaftar di AS, atas aktivitas mereka di luar negeri, menciptakan pelanggaran karena tidak melaporkan sendiri tindakan korupsi yang melibatkan pembukuan dan catatan keuangan. Faktanya, banyak negara memiliki ketentuan untuk mitigasi penalti sebagai insentif untuk melaporkan sendiri. Di Inggris Raya, melaporkan diri sendiri dapat meniadakan tuntutan pidana dan membatasi hukuman untuk denda perdata. Di Amerika Serikat, jaksa penuntut secara teratur lebih lunak dalam tuntutan dan rekomendasi hukuman jika terdakwa melaporkan sendiri. Di Australia, kerja sama dengan penegak hukum juga menjadi faktor dalam penerapan hukuman yang lebih ringan. Di China, ada ketentuan tegas “untuk pengurangan atau pembebasan sanksi yang berlaku jika seseorang secara sukarela mengungkapkan perilaku yang mungkin merupakan penyuapan” terhadap pejabat publik asing, dan lebih umum lagi dengan penyuapan dalam negeri (Turnill dan lainnya, 2012) .
Pelaporan warga
Anggota masyarakat seringkali menjadi yang pertama menyaksikan atau mengalami korupsi, khususnya di bidang pelayanan publik. Untuk membantu mengungkap korupsi, anggota masyarakat dapat berperan penting dalam melaporkan korupsi melalui saluran pelaporan kejahatan standar di tingkat nasional atau kota, seperti polisi. Untuk mendorong pelaporan warga tentang korupsi, banyak pemerintah telah mengembangkan cara yang lebih langsung bagi publik untuk melaporkan korupsi. Misalnya, badan antikorupsi khusus dapat membangun saluran pelaporan khusus untuk pelanggaran korupsi. Pemerintah diwajibkan oleh pasal 13 UNCAC untuk menginformasikan kepada publik tentang badan anti-korupsi tersebut dan bagaimana melaporkan tindakan korupsi, termasuk secara anonim. Informasi tentang badan antikorupsi di seluruh dunia, yang diatur oleh negara, tersedia di situs web UNODC.
Selain badan khusus antikorupsi, teknologi baru semakin memainkan peran penting dalam memfasilitasi pelaporan warga. Misalnya, di banyak negara, situs web dan aplikasi ponsel cerdas memungkinkan warganya melaporkan insiden korupsi dengan mudah. Mungkin contoh paling populer adalah I Paid A Bribe in India, yang telah mencatat lebih dari 187.000 laporan tunggal oleh warga dan lebih dari 15 juta pengunjung per Agustus 2019. Peta interaktifnya memungkinkan pengunjung situs web untuk memantau di kota dan sektor mana di India korupsi terjadi paling banyak serta jumlah suap yang dibayarkan. Program kartu skor ponsel serupa dikembangkan di provinsi Quang Tri di Vietnam. Ini memungkinkan warga menilai kinerja administrasi layanan publik dan melaporkan apakah mereka diminta membayar suap. Data baru dirilis setiap kuartal dan media lokal secara teratur membahas hasilnya. Dalam waktu kurang lebih satu tahun, laporan penyuapan telah menurun secara signifikan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat studi kasus Vietnam: M-Score. Di Papua Nugini, program yang disebut Telepon Melawan Korupsi diperkenalkan pada tahun 2014 di lingkungan Kementerian Keuangan. Program tersebut memungkinkan anggota masyarakat untuk melaporkan korupsi secara anonim melalui pesan teks. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang pelaporan warga, termasuk melalui badan-badan antikorupsi dan dengan menggunakan teknologi, lihat Modul 10 Seri Modul Universitas E4J tentang Anti-Korupsi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang lembaga anti-korupsi, lihat Modul 13 dari Seri Modul Universitas E4J tentang Anti-Korupsi. Cara-cara lembaga antikorupsi, polisi dan organisasi swasta menangani laporan korupsi warga negara dibahas di bawah ini.
Jurnalisme dan pemberitaan media
Jurnalisme dan media memainkan peran kunci dalam melaporkan, mengungkap dan memberantas korupsi. Pemberitaan tentang korupsi adalah “memberikan kontribusi yang berharga bagi perbaikan masyarakat” dan jurnalisme investigasi khususnya “memiliki potensi untuk berfungsi sebagai mata dan telinga warga negara” (UNODC, 2014, hlm. 2, 6). Pelaporan media dapat menjadi alat deteksi korupsi yang mendorong organisasi dan lembaga penegak hukum untuk melakukan investigasi (atau investigasi lebih lanjut) atas dugaan korupsi. Laporan korupsi di media juga dapat digunakan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang dan mengevaluasi kasus-kasus di mana korupsi telah terdeteksi dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Salah satu contoh yang sangat dipublikasikan adalah kasus Mossack Fonseca Papers, yang biasa disebut sebagai Panama Papers (kasus ini dibahas lebih lanjut dalam Modul 10 Seri Modul Universitas E4J tentang Anti-Korupsi).
Agar pemberitaan media dan jurnalisme berperan efektif dalam mendeteksi korupsi, media harus bebas, independen, dan bertanggung jawab. Undang-undang akses ke informasi adalah alat berguna yang dapat digunakan jurnalis dan media untuk membantu mendeteksi korupsi. Selain itu, harus ada kerangka legislatif untuk melindungi jurnalis dan narasumbernya dari tuntutan hukum yang tidak berdasar, saling tuduh, dan viktimisasi. Pada skala yang paling ekstrem, jurnalis telah dibunuh karena peran mereka dalam mengungkap korupsi (OECD, 2018; lihat juga kampanye TI untuk melindungi jurnalis). Pemberitaan media tentang korupsi hanya dapat berdampak jika publik mempercayai media dan pekerjaan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, jika media ingin berperan dalam mengungkap korupsi dan menginformasikan kepada masyarakat, media juga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pemberitaan dilakukan sesuai dengan standar profesional dan etika yang tinggi. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup penetapan kode etik untuk jurnalis atau pembentukan badan pengaturan mandiri yang independen untuk sektor media. Untuk pembahasan rinci tentang pelaporan korupsi yang aman dan bertanggung jawab oleh media, lihat publikasi UNODC 2014 Reporting on Corruption: A Resource Tool for Government and Journalists. Masalah ini dan masalah terkait juga dibahas dalam Modul 10 Seri Modul Universitas E4J tentang Anti-Korupsi dan di Modul 10 Seri Modul Universitas E4J tentang Integritas dan Etika.
Whistle-blowing
Mengingat bahwa korupsi dapat menguntungkan individu yang terlibat secara langsung, dan terdapat berbagai cara untuk menutupi korupsi di dalam organisasi, beberapa kasus korupsi hanya dapat dideteksi jika seseorang di dalam melaporkannya. Kegiatan pelaporan semacam ini sering disebut whistle-blowing, karena pelapor mengirimkan peringatan tentang kegiatan tersebut, dengan harapan dihentikan oleh pihak yang berwenang. Biasanya, whistle-blower melaporkan tindakan tersebut kepada manajer internal, eksekutif, atau anggota dewan yang sesuai. Beberapa entitas telah menetapkan protokol untuk pelaporan. Jika itu terbukti tidak berhasil, whistle-blower dapat mengangkat masalah ini ke badan pengatur eksternal atau penegak hukum atau mungkin memilih untuk mengungkap masalah tersebut secara publik dengan menghubungi media.
Sampai saat ini, definisi akademis yang paling umum digunakan untuk whistle-blowing adalah dari Near dan Miceli (1985) yang mendefinisikan whistle-blowing sebagai “pengungkapan oleh anggota organisasi (sebelumnya atau saat ini) dari praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah di bawah kendali mereka. majikan kepada orang atau organisasi yang dapat melakukan tindakan “. Pada saat yang sama, tinjauan terhadap undang-undang yang relevan dari seluruh dunia (lihat di sini untuk gambaran umum terbaru) mengungkapkan bahwa whistleblowing didefinisikan secara berbeda di seluruh yurisdiksi. Memang, istilah whistle-blowing tidak mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain (daftar istilah sementara dalam bahasa lain dapat ditemukan di sini). Untuk alasan ini, UNCAC menggunakan istilah “orang pelapor” sebagai gantinya.
Perlu dicatat bahwa whistle-blowing tidak terbatas pada pelaporan tentang korupsi, tetapi mencakup pelaporan tentang berbagai pelanggaran, tindakan ilegal, pelecehan, kesalahan, dan risiko terhadap kehidupan, kesehatan dan lingkungan seseorang. Dengan semakin banyaknya negara yang mulai mengadopsi undang-undang perlindungan whistle-blower, perdebatan internasional tentang praktik dan standar yang baik semakin meningkat. Terkait hal ini, pada tahun 2019, G20 mengadopsi Prinsip Tingkat Tinggi untuk Perlindungan Efektif Pelapor. Untuk diskusi tentang pendekatan berbeda untuk melindungi pelapor, lihat Panduan Sumber Daya tentang Praktik yang Baik dalam Perlindungan Pelapor (UNODC, 2015).
Mengungkap fakta versus bocor
Selain definisi whistle-blower yang tidak disepakati, ada juga kebingungan tentang bagaimana membedakan pengertian whistle-blower dengan istilah lain. Dalam bahasa Inggris misalnya, ada kebingungan tentang apa perbedaan antara whistle-blower dan “leaker” (Savage, 2018). Meskipun “leaker” bukanlah istilah hukum, istilah ini telah digunakan secara luas oleh media. Khususnya, beberapa kasus terkenal telah dideskripsikan sebagai bocor dan pembocor rahasia. Contohnya termasuk: pengungkapan dokumen Chelsea Manning ke Wikileaks, Football Leaks Rui Pinto, dan Mossack Fonseca Papers. Cara terbaik untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan perbedaannya adalah melalui kontinu berikut:
Apakah ada bahaya yang teridentifikasi bagi masyarakat? Whistle-blowing digunakan dalam kasus di mana orang yang membuat laporan mengartikulasikan kekhawatiran tertentu tentang kerugian bagi masyarakat dan mungkin memberikan beberapa bukti, sedangkan kebocoran mengacu pada kasus di mana orang melakukan pengungkapan dokumen tanpa izin tanpa mengartikulasikan kekhawatiran tertentu tentang bahaya.
Apakah identitas pelapor diketahui seseorang? Yang dimaksud dengan kasus kebocoran dapat menjadi whistleblowing bila diketahui identitas pelapor. Misalnya, Football Leaks mulai dibahas sebagai whistle-blowing ketika publik yang membeberkan dokumen tersebut.
Apakah pelaporan tersebut resmi? Karena semakin banyak negara mengembangkan undang-undang tentang perlindungan whistle-blower, pelaporan ke badan pengatur atau media menjadi diizinkan dalam kondisi tertentu. Laporan yang mengikuti prosedur resmi tersebut disebut whistle-blowing, sedangkan pelaporan yang tidak mengikuti prosedur resmi disebut bocor. Misalnya, di Amerika Serikat, whistle-blower adalah seseorang yang memiliki perlindungan hukum tertentu karena dia telah melapor ke otoritas federal atau negara bagian yang sesuai, sedangkan leaker adalah seseorang yang berbagi informasi dengan orang atau organisasi yang tidak berwenang untuk menerima. Itu. Meskipun beberapa pembocor pada akhirnya dapat memperoleh manfaat dari perlindungan hukum, hal ini tidak dijamin pada saat laporan dibuat. Leaker dapat dituntut atau dituntut di pengadilan sipil karena melanggar tindakan kerahasiaan atau perjanjian kerahasiaan, atau menyebabkan kerugian.
Bagian berikut melanjutkan diskusi tentang whistleblowing, dengan penekanan pada beberapa area penting dari perdebatan ilmiah dan praktis kontemporer, termasuk motivasi dan pentingnya perlindungan whistle-blowing dan whistle-blower.
Bagaimana Kita Bisa Akhiri Korupsi?
Posted on October 12, 2020 October 12, 2020
Ketika kami bertanya kepada Armando Lara – pakar pajak dan anti pencucian uang – apa kesannya tentang Amerika Latin setelah skandal korupsi baru – baru ini , dia sangat jelas: “Korupsi membuat negara-negara semakin miskin. Ekonomi tumbuh, tetapi kekayaan tidak merembes ke bawah. kesejahteraan penduduk tidak meningkat. “
Data tersebut tampaknya mendukung analisisnya. Korupsi memiliki efek korosif terhadap kepercayaan warga terhadap institusi publik.
Menurut data https://www.mabosway.win/ pada 2017, 53% orang Amerika Latin menilai pemerintah mereka memiliki kinerja yang buruk dalam memerangi korupsi dan hanya 30% yang merasa puas dengan demokrasi.
Selain itu, para ahli dalam masalah ini menunjukkan bahwa skandal korupsi yang jumlahnya belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Latin dan Karibia mengancam untuk mengikis fondasi sebagian besar kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik kawasan , serta supremasi hukum.
Sebaliknya, ketika negara-negara Eropa dan Asia memperbaiki tata kelola dan kebijakan antikorupsi mereka pada pertengahan abad terakhir, PDB per kapita mereka meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebagian besar negara Amerika Latin.
Untuk menghadapi tantangan skandal korupsi yang melanda kawasan ini, IDB mempertemukan beberapa pakar antikorupsi terkemuka dunia.
Antara Juni 2017 dan September 2018, delapan spesialis perpajakan, industri ekstraktif, infrastruktur, masyarakat sipil, tata kelola, institusi, sektor swasta dan teknologi informasi, menyiapkan laporan independen untuk menjelaskan konsekuensi dan menawarkan solusi yang mungkin dari berbagai sudut.
Meningkatkan Tata Kelola
Panel ahli sepakat bahwa skandal regional baru-baru ini menunjukkan bahwa korupsi di Amerika Latin dan Karibia bersifat sistemik dan mencakup jaringan metode dan mekanisme yang kompleks dalam skala besar.
Perangkat untuk mengalihkan dana menjadi lebih canggih, dan sistem tata kelola dan kontrol di wilayah tersebut tidak cukup berkembang untuk menghadapi tantangan baru ini.
Pada saat yang sama, di banyak negara, “korupsi kecil-kecilan” juga semakin nyata, yang meskipun tidak dilakukan dengan cara yang sama seperti korupsi skala besar, berdampak langsung pada setiap warga negara.
Beberapa negara berada dalam posisi yang lebih baik daripada yang lain untuk menghadapi tantangan ini.
Uruguay, Chili dan Kosta Rika memiliki kedudukan yang lebih sehat karena mereka telah meningkatkan dalam beberapa dekade terakhir sistem dan lembaga hukum mereka untuk memperkuat tata kelola dan pengendalian korupsi mereka. Kolombia dan Paraguay juga meningkat secara substansial.
Panel ahli menunjukkan bahwa selama dekade terakhir, sebagian besar inisiatif antikorupsi yang dilakukan di wilayah tersebut bersifat parsial, tidak teratur dan dengan fokus yang lebih kuat pada undang-undang daripada implementasi.
“Laporan ini adalah seruan untuk bertindak. Dalam hal ini, laporan tersebut menunjukkan bahwa tidak perlu lagi undang-undang atau perjanjian atau semacamnya, yang dibutuhkan adalah implementasi,” kata Roberto de Michele, yang merupakan focal point atas nama dari IDB untuk memfasilitasi pekerjaan dengan ahlinya.
Agenda antikorupsi dapat direvitalisasi dan diperluas melalui serangkaian aksi kunci. Ini termasuk:
Sumber daya yang terjamin dan independensi untuk sistem peradilan
Promosi pendekatan inovatif untuk kolaborasi dalam investigasi yudisial
Transparansi pemerintah dan keuangan yang diperluas
Peningkatan pemantauan pemberian kontrak publik
Perubahan pada pembiayaan kampanye politik dan peningkatan transparansi
Mengaktifkan dan memperluas penggunaan teknologi untuk memerangi korupsi
Penilaian kedalaman dan perluasan korupsi di semua tingkatan, di antara tindakan lainnya.
Para ahli juga menyoroti pentingnya cara reformasi tersebut dilaksanakan. Aturan internasional tentang transparansi dan integritas berfungsi sebagai peta jalan untuk reformasi di tingkat nasional.
Namun, agar berhasil memberantas korupsi, mereka harus melampaui peningkatan kualitas teknis undang-undang atau kebijakan integritas publik. Para ahli menunjukkan, reformasi perlu melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta.
“Korupsi membuat negara lebih miskin. Ekonomi tumbuh, tetapi kekayaan tidak merembes ke bawah. Kesejahteraan penduduk tidak meningkat, ”kata Armando Lara, anggota panel ahli.
Apa Yang Bisa Dilakukan Masyarakat Sipil?
Tidak diragukan lagi bahwa partisipasi aktif warga merupakan hal mendasar untuk mencegah korupsi dan mendorong transparansi.
Sekarang, dengan jejaring sosial dan peningkatan akses informasi, terdapat potensi yang sangat besar untuk memperkuat integritas di negara mereka.
Warga juga dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, yang telah melakukan pekerjaan teladan untuk mempromosikan transparansi dan integritas publik melalui peningkatan akses terhadap undang-undang informasi, memantau pengeluaran pemerintah, melacak dana kampanye, dan melaporkan tindakan korupsi.
Peran organisasi-organisasi ini begitu berharga sehingga, di beberapa negara, strategi kolaborasi baru sedang diuji.
Melalui apa yang disebut Pakta Integritas , pemerintah menandatangani perjanjian dengan organisasi masyarakat sipil untuk memantau kontrak publik dengan perusahaan swasta.
Selama proses berlangsung, auditor membuka semua laporan dan materinya, yang telah dilaksanakan di 15 negara dan lebih dari 300 kesempatan terpisah.
Panel ahli juga menyoroti peran sektor swasta. Seperti yang mereka tunjukkan, skandal cenderung menyoroti individu yang korup, dan sayangnya mengabaikan fakta bahwa untuk setiap kontrak yang diperoleh dengan suap, ada bisnis lain yang menolak membayar mereka.
Di antara beberapa ide, salah satu rekomendasi ahli adalah untuk pembuatan strategi aksi kolektif oleh sektor swasta untuk memastikan bahwa aturan integritas diadopsi secara progresif oleh bisnis.
Lihat juga Sejarah Korupsi Terbesar Di Dunia.
Perkembangan Terakhir Korupsi di Bawah Jokowi
Posted on July 30, 2020 September 28, 2020
Perkembangan terakhir telah meningkatkan kekhawatiran tentang kemajuan anti-korupsi di negara ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) tidak pernah bergerak secepat ketika itu sedang menutupi dirinya sendiri. Dengan hanya beberapa hari tersisa dalam masa jabatan DPR 2014-2019, legislator telah mengambil revisi undang-undang paling kontroversial di negara itu dan berlari ke garis finish. Karena proses ini telah berjalan, perubahan luar biasa kontroversial dan pandangan pendek ke KUHP, bersama dengan keprihatinan lain seperti menyeret kaki pada perlindungan kekerasan seksual yang dipuji-puji lama, cenderung memicu prediksi pergantian otoriter dan memicu ketakutan pada minoritas.
Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang pertama sejak didirikan pada tahun 2002, meloloskan sebuah Rumah di bawah kuorat dalam waktu kurang dari empat menit – sebuah prestasi absolut jika bukan karena kerusakannya akan terbukti dalam perang melawan korupsi. Revisi disusun tanpa konsultasi dari pakar hukum, publik, atau KPK sendiri. Para kritikus dan masyarakat sipil mengatakan revisi itu adalah kepentingan pribadi dan akan memungkinkan korupsi yang merajalela setelah pada dasarnya menetralkan badan tersebut.
Analisis singkat dari transparencyfiji menjabarkan tulang belulang revisi tersebut dan apa dampak langsung dari artikel tersebut. Perubahan dalam definisi lembaga itu sendiri akan merusak struktur KPK – badan tersebut akan dioperasikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, sementara penyelidik sekarang akan berada di bawah UU Pegawai Negeri Sipil. Revisi yang memicu rasa takut, bagaimanapun, adalah prosedur penyadapan yang telah banyak dilihat sebagai paku kematian agensi. Sebelumnya, penyidik bebas untuk tetap menjadi tersangka yang sedang diselidiki tetapi sekarang akan dipaksa untuk meminta persetujuan dari Dewan Pengawas. Para kritikus mengatakan pembentukan Dewan ini oleh Parlemen akan memberikan anggota parlemen, seringkali target penyelidikan KPK, kemampuan untuk menenggelamkan investigasi dari peringkat mereka sendiri sebelum mereka mulai.
Rekan-rekan DPR dan kader partai di pemerintahan daerah pasti akan menyambut pengawasan DPR terhadap lembaga tersebut. Membasmi konspirasi korupsi kolektif di luar Jakarta telah menjadi tulang punggung agen dalam beberapa tahun terakhir, menjaring kulit kepala besar seperti 41 dari 45 anggota dewan di Malang, Jawa Timur tahun lalu. “Ketika revisi diberlakukan, korupsi di wilayah regional akan mengamuk,” kata Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur kepada Reuters.
Menikmati artikel ini? Klik di sini untuk berlangganan akses penuh. Hanya $ 5 sebulan.
Penamaan Firli Bahuri sebagai pemimpin KPK berikutnya telah mengangkat belenggu. Mantan kepala Kepolisian Sumatera Selatan itu sebelumnya pernah bertugas di kantor tersebut, tetapi waktunya sebagai wakil dirusak oleh pelanggaran etika atas pertemuan berulang dengan seorang anggota parlemen yang dia tahu sedang diselidiki. Dia telah menolak kekhawatiran atas namanya, dengan mengatakan: “KPK ada di hati saya dan hati saya ada di KPK.” Dia akan bergabung dengan sejumlah pilihan dipertanyakan lainnya yang dibuat oleh Parlemen sebagai komisaris.
Dalam masa jabatan keduanya, Presiden Jokowi ingin meresmikan warisannya. Yang paling mencolok dari langkah ini adalah pemindahan ibukota dari Jakarta ke lokasi baru di Kalimantan. Tetapi meningkatkan investasi asing dan, pada gilirannya, mendanai proyek-proyek infrastruktur yang ambisius di seluruh nusantara atau menciptakan industri pekerja terampil adalah strategi lain.
Korupsi di lembaga-lembaga publik secara historis menjadi rintangan utama dalam menjauhkan bisnis-bisnis asing dan melihat Indonesia terpuruk di tengah peringkat global Transparency International. Korupsi juga terjadi banyak di bawah kontrol polisi internasional yang dilaukan oleh pembisnis judi online internasional seperti BETBERRY. Namun, sejak presiden pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono dan penciptaan persepsi KPK telah meningkat. Peringkat 2018 menunjukkan sedikit penurunan tetapi umumnya di dalam band tengah, duduk di 89 dari 180, meskipun tertinggal tetangga Malaysia dan Singapura.
Perubahan undang-undang, Transparency International memperingatkan, hampir pasti akan melihat erosi pekerjaan yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut. “Upaya untuk melemahkan independensi dan wewenang KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir,” kata ketua Transparency International Delia Ferreira Rubio dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan 10 September. Pelemahan itu hanya merupakan titik revisi. Tetapi jika presiden tidak akan menanggapi panggilan dari aktivis pekerja keras dan ahli di rumah, mungkin dia akan mendengarkan komunitas bisnis internasional.
Pengungkapan baru-baru ini dari Bank Dunia menemukan bahwa di tengah perang dagang AS-Cina, sektor manufaktur memilih untuk keluar dari Tiongkok dan mendirikan toko di Asia Tenggara. Vietnam dan Kamboja mengambil sebagian besar dari 33 perusahaan milik Cina, tanpa ada yang memutuskan Indonesia. Negara-negara Mekong jauh lebih buruk dalam Indeks Transparansi, tetapi kemudahan melakukan bisnis melebihi Indonesia. Revisi-revisi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam upaya untuk menarik perusahaan-perusahaan serupa mungkin sangat tidak tertandingi oleh penurunan tajam dalam upaya-upaya penghancuran korupsi dan persepsi yang tersebar luas bahwa masa-masa reformasi Indonesia berada di belakang kita.
Kekhawatiran komunitas bisnis internasional pucat dibandingkan dengan kekecewaan yang mendalam di antara beberapa pendukung Jokowi yang paling bersemangat pada tahun 2014. Para pemilih yang sama yang muncul secara massal pada tahun 2014 dan ternyata mendukungnya dan KPK di tengah pertikaian awal-2015 dengan polisi sekarang mengadakan pemakaman untuk agen anti-korupsi. Organisasi masyarakat sipil dan badan bantuan hukum akan menentang revisi di Mahkamah Konstitusi dan, menurut Simon Butt, associate director untuk Pusat Hukum Asia dan Pasifik di University of Sydney, bahwa hasilnya sulit diprediksi dengan Mahkamah berkuasa baik mendukung dan melawan KPK sebelumnya. Butt menambahkan bahwa Jokowi memang memiliki opsi untuk mengeluarkan undang-undang darurat, tetapi ia melihat presiden tidak mungkin melakukannya.
Kerusakan telah terjadi. Momok Soeharto dan Orde Baru telah diangkat dan kecuali dia mendorong mundur dengan cepat dan cepat ke DPR, warisannya akan jauh berbeda dari yang dia rencanakan.
Sejarah Korupsi Terbesar Di Dunia
Posted on June 10, 2020 October 20, 2020
Sepuluh tahun yang lalu skandal korupsi kolosal yang melibatkan Siemens, salah satu perusahaan teknik listrik terbesar di dunia, mengejutkan dunia. Skala itu menandainya sebagai kasus korupsi terbesar saat itu. Sejarah korupsi kali ini merupakan salah satu informasi terbesar korupsi dalam sejarah dunia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti dari sejarah tersebut. Kami ingin infomormasikan bahwa situs kami di sponsori oleh salah satu situs judi joker123 terbesar di asia yaitu mabosbet. Mabosbet merupakan situs judi joker123 yang telah berdiri sejak tahun 2010.
Beberapa tahun kemudian, Linda Thomsen, Direktur Komisi Pertukaran Keamanan menggambarkan pola penyuapan di perusahaan sebagai:
Bagaimana itu terjadi dan mengapa penting untuk mengingat kasus ini?
Sebelum skandal korupsi, reputasi Siemens sangat baik. Itu terkenal dengan produk-produk teknologi dan layanan yang dapat diandalkan di bidang telekomunikasi, listrik, transportasi dan peralatan medis. Sudah biasa melihat artikel yang menampilkan kegiatannya di daerah terpencil, mengembangkan produk baru berkualitas tinggi dan memenangkan penawaran kompetitif.
Jadi dunia terkejut ketika polisi menggerebek kantor pusat perusahaan di Munich serta anak perusahaan lainnya pada 15 November 2006. Reaksi pertama perusahaan adalah mengklaim tidak bersalah dan menyalahkan peristiwa pada “geng kriminal” kecil.
Selama bertahun-tahun perusahaan telah berpura-pura melakukan bisnis sesuai dengan standar etika dan hukum tertinggi. Sejak setidaknya 1991, Siemens telah mengembangkan norma-norma anti-korupsi perusahaan, aturan perilaku yang bagus dan pedoman bisnis yang ketat. Itu bahkan dipilih untuk menjadi anggota perusahaan bab Jerman Transparency International pada tahun 1998 – sebuah organisasi non-pemerintah yang diciptakan untuk memerangi korupsi.
Kenyataannya sangat berbeda.
Sejak setidaknya tahun 1990-an, Siemens telah mengorganisir sistem korupsi global untuk mendapatkan pangsa pasar dan menaikkan harganya. Itu bisa lolos dengan ini karena ada celah besar dalam sistem hukum sejumlah negara, termasuk Jerman.
Anti-korupsi hanya ada di atas kertas
Selama beberapa dekade, suap menjadi norma bisnis yang diterima di Siemens. Mereka disalurkan melalui rekening bank tersembunyi, perantara tidak jelas dan “konsultan” semu. Ketika menghitung biaya proyek, karyawan Siemens menggunakan “nützliche aufwendungen”, istilah pajak umum yang secara harfiah diterjemahkan sebagai “pengeluaran yang bermanfaat” atau dipahami secara internal sebagai “suap.”
Situasi ini tidak terbantu oleh fakta bahwa undang-undang di Jerman ditulis dengan cara yang memungkinkan suap diperhitungkan sebagai pengeluaran yang dapat mengurangi pajak. Ini berubah pada tahun 1999 ketika negara akhirnya membawa hukumnya sesuai dengan Konvensi OECD 1997 tentang Memerangi Suap. Ini membuatnya ilegal untuk menyuap pejabat asing untuk perusahaan Jerman.
Pada hari undang-undang baru disahkan pada bulan Februari tahun itu, diskusi dimulai pada tingkat tertinggi di Siemens tentang bagaimana menangani peraturan baru.
Saatnya keadilan
Pada 5 Juli 2000, Siemens mengeluarkan surat edaran perusahaan baru yang mensyaratkan kelompok operasi dan perusahaan regional untuk memastikan bahwa klausul anti-korupsi baru akan dimasukkan dalam semua kontrak dengan agen, konsultan, broker, atau pihak ketiga lainnya. Tahun berikutnya mengeluarkan pedoman baru yang menetapkan:
Dan pada saat mendaftar di Bursa Efek New York pada tahun 2001, perusahaan tersebut menjadi subjek Undang-Undang Praktik Korupsi Asing tahun 1977. Selain itu, mulai November 2003 perusahaan diwajibkan untuk mematuhi Undang-Undang Sarbanes-Oxley, dengan kode etik yang mengharuskan kepala keuangan dan kepala bisnis untuk bertindak secara bertanggung jawab dan dengan integritas.
Pada Juli 2004, kepala keuangan Siemens menyampaikan pidato berjudul “Nada dari Atas”. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa memerangi korupsi pada akhirnya menjadi prioritas dan bertentangan dengan prinsip integritas perusahaan.
Pada kenyataannya, sebagai komentar jaksa Jerman nanti, program kepatuhan Siemens hanya ada di atas kertas.
Investigasi pemerintah terhadap korupsi telah diluncurkan di Israel, Hongaria, Azerbaijan, Taiwan, dan China sementara masalah juga menjadi nyata di Nigeria, Italia, Yunani, dan Liechtenstein.
Seluruh kata – dari Bangladesh, Vietnam, Rusia, dan Meksiko ke Yunani, Norwegia Irak dan Nigeria – Siemens membayar suap kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil. Besarnya sistem suap tersebar luas. Seperti yang dikatakan Reinhard Siekaczek, seorang karyawan Siemens:
Tindakan akhirnya diambil terhadap Siemens di sejumlah negara termasuk AS, Jerman, Italia dan Lichtenstein.
Menyusul penuntutan AS dan Jerman, Siemens membayar lebih dari $ 1,6 miliar dalam bentuk denda, hukuman, dan pelepasan keuntungan, termasuk $ 800 juta kepada otoritas AS. Ini adalah sanksi moneter terbesar yang pernah dijatuhkan dalam kasus di bawah Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika sejak disahkan pada tahun 1977.
Kasus Siemens adalah simbol masa
lalu dan kami berharap ini diingat dan digunakan untuk mengatur program kepatuhan nyata. Tanpa tindakan balasan yang nyata, risikonya adalah bahwa penyebaran korupsi akan berlanjut sebagai virus, dengan perusahaan meniru satu sama lain.
Pelajaran lain adalah bahwa satu-satunya sistem keadilan nyata yang menangani korupsi dengan serius adalah AS. Hanya Departemen Kehakiman AS yang dapat memberikan sanksi yang memadai kepada perusahaan. Tetapi AS seharusnya tidak sendirian dalam menghukum pelanggaran korporasi. Semua pemerintah harus berhenti hanya mengatakan bahwa korupsi itu buruk. Mereka juga harus menunjukkan bahwa itu akan dihukum.
5 Kasus Korupsi Terbesar Di Indonesia Dengan Kerugian Besar
Posted on April 17, 2020 May 25, 2020
Penanganan Korupsi Indonesia menunjukkan arah perubahan. Dengan dibuktikannya terdapat banyak kasus yang berhasil terungkap oleh badan yang bernama KPK
Beberapa kasus besar berhasil dibongkar. Bahkan, yang lebih mengejutkan, ada sejumlah kasus yang dilaporkan yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Berikut ini adalah ringkasan Suara.com yang disusun dari berbagai sumber.
1. Kasus Korupsi Di Kotawaringin
Kasus korupsi pertama yang dengan mendampakan kerugian besar pada negara terdapat di kotawaringin timur. Bupati kotawaringin timur ditunjuk sebagai tersangka dalam kasus penerbitan izin usaha penambangan di wilayah tersebut. Kasus ini tercatat bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 5.8 Triliun
Supian, yang juga merupakan bagian dari IDP, diduga telah memberi manfaat bagi dirinya dan masyarakat di IUP yang diberikan kepada tiga perusahaan yaitu PT. Mentaya Fajar Abadi (PT. FMA), PT. Billy Indonesia (PT. BI) dan PT. Aries residual iron (PT. AIM) pada tahun 2010-2015.
“Ini adalah salah satu kerugian terbesar bagi negara yang kita tahu akan ditangani oleh KPK,” kata Emerson.
2. Kasus BLbi
Kasus korupsi kedua terbesar yang terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi bantuan likuiditas nak indonesia yang terjadi selama lebih dari satu dekade. Sejauh ini, kasus ini telah dirusak oleh sejumlah pejabat negara dan bisnis besar belum terungkap.
BLbi adalah program pinjaman Bank Indonesia ke sejumlah bank yang mengalami kesulitan membayar kewajiban menghadapi krisis moneter 1998. Bank-bank yang dibantu kembali sertifikat Peraturan (SKL) tetapi kemudian ditemukan bahwa SKL diberikan sebelum bahwa beberapa bank membayar bantuan.
Menurut keterangan KPK, kerugian negara karena kasus korupsi mencapai Rp 3,7 triliun. Regulasi acara hebat yang ditargetkan selesai pada 2018 juga telah ditunda lagi hingga 2019.
3. Kasus E-KTP
Kasus akuisisi E-KTP adalah kasus korupsi yang paling fenomenal.Didalam kasus ini terdapat sebanyak 280 saksi yang diperiksa oleh badan kpk dan yang menjadi tersangka dalam kasus ini sebanyak 8 orang.
Mereka adalah Bisnis Made Oka Masagung, keponakan Setya Novanto kenal Irvanto Hendra Pambudi, mantan direktur Direktorat Jenderal Administrasi Informasi Angkatan Dukcapil Kemendagri Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Departemen Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Irman, pengusaha Andi Narogong, mantan direktur informasi administrasi umum populasi Dukcapil Kemendagri Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, CEO populasi dan sipil lama Kemendagri Irman, pengusaha Andi Narogong, mantan manajer umum informasi Golkar, Markus Nari MP, Markus Nari, dan manajer Solusi Quadra PT Anang Sugiana Sudiharjo.
4. Draf Hambalang
Kasus proyek pembangunan Pendidikan Olahraga Nasional, pelatihan dan pusat olahraga (P3SON) di Hambalang juga tercatat sebagai salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada. Nilai kerugian mencapai Rp. 706 miliar.
Proyek Hambalang direncanakan dibangun sejak masa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dengan anggaran Rp 1,2 triliun. Proyek ini bertujuan untuk menyelesaikan dalam 3 tahun, diblokir hingga aliran uang korup terdeteksi oleh KPK.
Aliran dana untuk proyek ini masuk ke kantong beberapa pejabat. Ini termasuk Old Andi Malarangeng Menpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Presiden Direktur PT Citra Laras Dutasari Mahfud Suroso, MP Angelina Sondakh.
Baca juga : Peninjauan Akibat Korupsi
5. Suharto
Mantan presiden kedua Soeharto dikatakan telah melakukan korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Kekayaan negara yang dicuri Soeharto naik dari 15 menjadi 35 miliar atau sekitar Rp490 triliun
Lembaga internasional yang memerangi korupsi yaitu Transprency International menerbitkan Suharto menjadi salah satu tokoh paling korup di dunia. Diperkirakan masih ada banyak sumber pendapatan bagi keluarga Soeharto dari hasil perusahaan swasta dan telah membuat kebijakan untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Peneliti ICW, Emerson Yuntho, meminta pemerintah untuk segera menyelidiki kasus korupsi yang lebih besar ini. Karena penyelesaian kasus ini adalah mandat untuk reformasi.
“Agenda reformasi yang tertuang dalam TAP MPR 1998 nomor XI yang membicarakan tentang penyelenggaraan negara tanpa korupsi. Nah bagi kita, upaya penyelesaian kasus Soeharto merupakan perwujudan dari amanat Reformasi, yang belum selesai, “kata Emerson.
Cara Dari Bank Dunia Untuk Memerangi Korupsi
Posted on February 27, 2020 August 6, 2020
Kelompok Bank Dunia menganggap korupsi sebagai tantangan besar bagi tujuan kembar mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 dan meningkatkan kesejahteraan bersama bagi 40 persen orang termiskin di negara-negara berkembang. Selain itu, mengurangi korupsi merupakan jantung dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mencapai target ambisius yang ditetapkan untuk Pembiayaan untuk Pembangunan.
Korupsi memiliki dampak yang tidak proporsional pada orang miskin dan paling rentan, meningkatkan biaya dan mengurangi akses ke layanan, termasuk kesehatan, pendidikan dan keadilan. Pikirkan, misalnya, efek obat palsu atau vaksinasi pada hasil kesehatan anak-anak dan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi pada mereka.
Studi empiris menunjukkan bahwa orang miskin membayar persentase tertinggi dari pendapatan mereka dalam suap. Misalnya, di Paraguay, orang miskin membayar 12,6 persen dari pendapatan mereka untuk suap, sementara rumah tangga berpenghasilan tinggi membayar 6,4 persen. Jumlah yang sebanding di Sierra Leone masing-masing adalah 13 persen dan 3,8 persen. Setiap dolar, euro, peso, yuan, rupee, atau rubel curian merampas orang miskin dari kesempatan yang sama dalam hidup dan mencegah pemerintah untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia mereka.
Korupsi mengikis kepercayaan pada pemerintah dan merusak kontrak sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia, tetapi khususnya dalam konteks kerapuhan dan kekerasan, karena korupsi memicu dan melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakpuasan yang mengarah pada kerapuhan, ekstremisme kekerasan, dan konflik.
Korupsi menghambat investasi, yang berakibat pada pertumbuhan dan pekerjaan. Negara-negara yang mampu menghadapi korupsi menggunakan sumber daya manusia dan keuangan mereka lebih efisien, menarik lebih banyak investasi, dan tumbuh lebih cepat.
Kelompok Bank mengakui bahwa korupsi datang dalam berbagai bentuk. Ini mungkin memengaruhi pemberian layanan, seperti ketika petugas polisi meminta uang suap untuk melakukan layanan rutin. Korupsi mungkin secara tidak adil menentukan pemenang kontrak pemerintah, dengan penghargaan yang menguntungkan teman atau kerabat pejabat pemerintah. Atau mungkin mempengaruhi masalah penangkapan yang lebih mendasar, seperti bagaimana institusi bekerja dan siapa yang mengendalikannya, suatu bentuk korupsi yang seringkali paling mahal dalam hal dampak ekonomi secara keseluruhan. Setiap jenis korupsi penting dan menangani semuanya sangat penting untuk mencapai kemajuan dan perubahan berkelanjutan.
Upaya anti korupsi yang sukses sering dipimpin oleh ‘koalisi yang peduli’ – politisi dan pejabat senior pemerintah, sektor swasta, dan oleh warga negara, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Semakin berhasil mengatasi korupsi akan membutuhkan perhatian bersama dari pemerintah dan bisnis, serta penggunaan teknologi canggih terbaru untuk menangkap, menganalisis, dan berbagi data untuk mencegah, mendeteksi, dan mencegah perilaku korupsi.
Kelompok Bank Dunia memanfaatkan teknologi inovatif untuk memperkuat kinerja dan produktivitas sektor publik, menghadapi korupsi dan membantu menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas yang lebih besar, khususnya di lingkungan yang lebih rapuh dan konflik.
Banyak bentuk korupsi termahal di dunia tidak dapat terjadi tanpa lembaga di negara-negara kaya: perusahaan sektor swasta yang memberikan suap besar, lembaga keuangan yang menerima hasil korupsi, dan pengacara dan akuntan yang memfasilitasi transaksi korupsi. Data tentang aliran keuangan internasional menunjukkan bahwa uang bergerak dari negara miskin ke negara kaya dengan cara yang secara fundamental merusak pembangunan.
PENDEKATAN
Korupsi adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Kelompok Bank Dunia telah bekerja untuk mengurangi dampak buruk korupsi di negara-negara kliennya selama lebih dari 20 tahun. Untuk menegaskan kembali kepemimpinan Bank, Presiden Kim bergabung dengan para pemimpin dari 40 negara di KTT Anti-Korupsi 2016 yang diselenggarakan oleh Inggris, melakukan serangkaian langkah untuk menghadapi korupsi.
Grup Bank bekerja di tingkat negara, regional, dan global untuk membantu kliennya membangun lembaga yang mampu, transparan, dan bertanggung jawab serta merancang dan mengimplementasikan program antikorupsi dengan mengandalkan wacana dan inovasi terbaru. Pekerjaan Kelompok Bank berkisar pada keberlanjutan dan perubahan hasil dengan membantu aktor negara dan non-negara membangun kompetensi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan dan praktik yang meningkatkan hasil dan memperkuat integritas publik.
Selain itu, Kelompok Bank Dunia bekerja dengan sektor publik dan swasta serta masyarakat sipil untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, meningkatkan pemulihan untuk mengatasi kesalahan ketika itu terjadi serta bekerja untuk meningkatkan perilaku, norma, dan standar yang diperlukan untuk mempertahankan anti korupsi. upaya.
Grup Bank telah memasukkan Tata Kelola dan Lembaga sebagai tema dalam IDA18 – Dana untuk Negara-Negara Termiskin – untuk memfokuskan perhatian global pada masalah ini.
Memerangi korupsi dalam proyek-proyek yang didanai Kelompok Bank Dunia:
Kelompok Bank Dunia memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi dalam proyek-proyeknya. Pendekatan Kelompok Bank Dunia untuk memerangi korupsi menggabungkan kebijakan proaktif untuk mengantisipasi dan menghindari risiko dalam proyek-proyeknya sendiri. Kelompok Bank Dunia menjadikan semua proyek potensial pengawasan ketat dan bekerja dengan klien untuk mengurangi kemungkinan risiko korupsi yang telah diidentifikasi. Sistem Sanksi independen Grup Bank mencakup Wakil Presidensi Integritas, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan penipuan dan korupsi dalam proyek-proyek yang didanai Bank Dunia. Mekanisme pengaduan publik dibangun dalam proyek untuk mendorong dan memberdayakan pengawasan, dan proyek secara aktif diawasi selama implementasi.
Ketika tuduhan penipuan dan korupsi dibuktikan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran dihalangi untuk terlibat dalam aktivitas baru yang didanai Kelompok Bank Dunia. Pemerintah yang peduli menerima temuan investigasi Kelompok Bank Dunia. Hingga saat ini, Kelompok Bank Dunia telah secara terbuka mencekal atau memberi sanksi lebih dari 700 perusahaan dan individu.
Pada tahun fiskal 2018, Kelompok Bank mencabut atau memberi sanksi kepada 83 perusahaan dan individu dan mengakui 73 lintas-pencekalan dari bank pembangunan multilateral lainnya. 66 Pencekalan Grup Bank memenuhi syarat untuk diakui oleh bank pembangunan multilateral lainnya pada tahun fiskal 2018.
Membantu Negara Memerangi Korupsi
Ketika mendekati antikorupsi di tingkat negara, Bank membingkai kerjanya dalam apa yang dapat dianggap sebagai ekosistem.
Pertama, setiap upaya harus dilakukan untuk memenuhi korupsi di gerbang, memberlakukan sistem kelembagaan dan insentif untuk mencegah korupsi terjadi di tempat pertama. Ini termasuk memitigasi dan mendeteksi risiko potensial, serta mengatasi kelemahan di lembaga-lembaga penting untuk upaya ini.
Kedua, pencegahan harus dibangun di atas pundak pencegahan yang dapat dipercaya, mengandalkan akuntabilitas dan mekanisme penegakan hukum yang cukup kuat untuk mengirim pesan kepada pelaku kesalahan potensial tentang potensi biaya kesalahan mereka. Pencegahan dapat mengambil banyak bentuk di luar konsekuensi pidana, termasuk hukuman administrasi dan perdata dan Bank Dunia telah menciptakan sanksi kelas dunia dan mekanisme pencekalan untuk mengatasi korupsi dalam proyek-proyeknya.
Akhirnya, penting untuk memahami dan memengaruhi evolusi norma dan standar yang dapat mengubah insentif, memperkuat institusi publik, dan dengan demikian menggerakkan jarum ke arah persepsi positif pemerintah yang diperlukan untuk upaya jangka panjang dan berkelanjutan untuk memerangi korupsi.
Pada saat yang sama, Kelompok Bank Dunia semakin berupaya untuk memahami dan mengatasi asimetri kekuasaan yang memungkinkan penyalahgunaan dana dan barang publik lainnya, sebagaimana dibahas dalam Laporan Pembangunan Dunia 2017 tentang Tata Kelola dan Hukum. Kelompok Bank Dunia mendukung reformasi mulai dari pengadaan elektronik hingga peningkatan transparansi yang dapat membantu menyamakan kedudukan bagi mereka yang memiliki daya lebih kecil.
Contoh negara terpilih meliputi:
Afghanistan membuat terobosan untuk memberantas korupsi, meningkatkan manajemen keuangan publiknya, dan membuat sistem pengadaannya lebih transparan. Otoritas Pengadaan Nasional (NPA) nasional berperan penting dalam mengembangkan sistem pengadaan yang transparan. Data dan informasi awal tentang proses pengadaan dapat diakses oleh semua orang di situs web NPA. Pengawasan dan pemantauan yang kuat telah membantu pemerintah menghemat sekitar $ 270 juta.
Di Brasil, uji coba analisis data di negara bagian timur laut Ceará mengeksplorasi bagaimana survei seluler dan teknik ilmiah dapat digunakan untuk mengungkap pola interaksi yang mencurigakan antara penyedia layanan publik dan pengguna. Dalam percobaan pertama, umpan balik pasien yang diberikan melalui ponsel dikombinasikan dengan data administrasi dari layanan rumah sakit. Eksperimen kedua menyelidiki bagaimana survei dan data administrasi dapat digunakan untuk menemukan anomali dalam proses perizinan lingkungan. Sementara data suap yang dikumpulkan melalui ponsel menawarkan hasil yang tidak meyakinkan, data administrasi digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi tanda bahaya korupsi.
Di Guinea, untuk pertama kalinya sejak negara itu memperoleh kemerdekaan pada tahun 1958, sebuah register mendaftarkan semua pegawai negeri yang dipekerjakan Guinea pada tahun 2015 dengan menerapkan sistem identifikasi biometrik untuk melakukan sensus pegawai negeri untuk menghilangkan posisi fiktif atau penipuan dan berpotensi menyimpan lebih dari 1,7 juta dolar melalui penghentian pembayaran gaji.
Republik Dominika membentuk Initiative Anti-Corruption Initiative, sebuah forum yang memberikan kesempatan unik kepada pejabat publik, masyarakat sipil, pemimpin sektor swasta, dan warga negara berkomitmen lainnya untuk mengatasi korupsi dan mengambil kelompok-kelompok kepentingan yang kuat di banyak bidang, termasuk obat-obatan dan pengadaan. Pada 2014, reformasi di bidang ini telah menurunkan harga obat, meningkatkan kualitas obat dan mengurangi pengeluaran publik hingga 64 persen.
Inisiatif regional dan global:
Grup Bank Dunia:
Memberikan kepemimpinan dalam menciptakan standar transparansi internasional (Inisiatif Global tentang Transparansi Keuangan, Standar Kontrak Terbuka, Standar Pengungkapan Aset) dan dukungan untuk pelaksanaan pemerintahan terbuka (melalui dukungan untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka).
Secara aktif membantu dalam pelaksanaan upaya transparansi dan akuntabilitas seperti Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), Publikasikan Apa yang Anda Bayar, Transparansi Perikanan, aturan Anti-Pencucian Uang. Mendukung dan terlibat secara strategis dalam aliansi internasional dan forum anti-korupsi regional, seperti Aliansi Pemburu Korupsi Internasional dan Jaringan Parlemen Regional LAC.
Terlibat dalam forum internasional tentang anti-korupsi termasuk Kelompok Kerja Anti-Korupsi G20, Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan, dan Tim Tugas Anti-Korupsi OECD. Membantu negara-negara dengan koordinasi dan bantuan hukum timbal balik yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengembalikan aset yang dicuri, melalui inisiatif StAR dalam kemitraan dengan UNODC.
Membantu negara mengidentifikasi kemungkinan sumber arus ilegal dan cara mengatasinya melalui penilaian Risiko Nasional di lebih dari 50 negara di tingkat negara.
Korupsi – Kekhawatiran Global Yang Serius
Posted on February 3, 2020 September 2, 2020
Pemerasan, penyuapan, skandal, pemalsuan, penggelapan dan korupsi hanyalah sebagian dari wajah korupsi yang parah. Secara umum, korupsi mengacu pada kegiatan ilegal yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Definisi korupsi yang terlalu sederhana mendefinisikannya sebagai jabat tangan di antara orang-orang biasa, pengusaha dan pejabat pemerintah untuk keuntungan pribadi.
Sebuah studi baru-baru ini mendalilkan bahwa korupsi dalam bisnis mengarah pada inflasi yang tidak perlu dari peringkat karyawan, yang mengakibatkan inefisiensi dalam organisasi.
Ini, pada gilirannya, menciptakan lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan dan pada akhirnya berfungsi sebagai penghalang serius terhadap kekayaan dan pertumbuhan perusahaan serta bangsa.
Korupsi adalah masalah universal utama yang merembes ke mana-mana dan berdampak buruk terhadap ekonomi suatu negara serta lingkungan politik dan sosial. Selain itu, ini mengganggu seluruh sistem atau mekanisme birokrasi. Istilah “korupsi” mengacu pada melakukan kegiatan ilegal untuk keuntungan pribadi, dan karenanya menyebutnya sebagai “penyalahgunaan” tidak akan berlebihan.
Beberapa kegiatan yang mempromosikan korupsi termasuk suap, konspirasi, penggelapan, skandal dan pemalsuan. Meskipun tidak ada definisi korupsi tunggal yang disepakati secara luas, itu terjadi ketika seorang pejabat atau pegawai pemerintah kehilangan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Menurut sebuah studi oleh Transparency International pada 2005, lebih dari 62% orang India memiliki pengalaman langsung membayar suap untuk mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor publik. Kemudian pada 2008, penelitian lain yang dilakukan oleh organisasi yang sama melaporkan bahwa 40% orang India terlibat dalam pembayaran suap untuk pekerjaan di kantor-kantor publik.
Faktanya, korupsi telah berakar dalam tidak hanya di negara-negara berkembang seperti India, tetapi juga di negara-negara maju juga. Meskipun banyak negara mengklaim telah memberantas korupsi, kenyataannya tidak mendukung pernyataan tersebut. Faktanya, ini adalah fenomena yang tidak bisa diberantas sepenuhnya di atas meja.
Sekarang korupsi ada di negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat, negara-negara Asia atau negara-negara Eropa. Ini telah menyebarkan tentakelnya di setiap jalan kehidupan kita, termasuk pejabat, administrasi bisnis dan politik. Anehnya memang, hampir tidak ada sektor yang tetap tidak terpengaruh oleh korupsi. Untuk menghilangkan kejahatan korupsi dari masyarakat kita, harus ada kode etik yang ketat untuk legislatif, birokrat dan politisi di setiap negara.
Pengadilan harus memiliki lebih banyak inisiatif dan hak untuk menangani kasus-kasus terkait korupsi. Seharusnya ada otoritas anti-korupsi khusus untuk menangani masalah ini. Selain itu, mesin hukum dan ketertiban dapat bekerja secara independen untuk menghilangkan kekhawatiran tanpa campur tangan politisi.
LSM dan media juga harus maju untuk membuat orang sadar akan korupsi dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah bagaimana kita dapat memberantas masalah sampai batas tertentu.
Untuk memulainya, sangat penting untuk mengidentifikasi sifat korupsi secara umum. Ratusan LSM dan organisasi nirlaba bekerja secara independen di tingkat nasional dan internasional sebagai sekutu terbaik kami untuk menyediakan kami dengan dunia yang bebas korupsi. Namun, upaya mereka untuk menyelesaikan masalah cukup besar, tetapi tanggung jawab moral dan etika kita untuk melakukan upaya individu menuju kesejahteraan sosial.
Sumber Artikel : https://www.depoxito.com/id-ID/LiveCasino/LiveCasinoPt
Upaya Dalam Memberantas Korupsi
Posted on January 24, 2020 May 25, 2020
Korupsi adalah tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk mencoba memperkaya diri sendiri dan sekelompok sumber pendapat ilegal. Korupsi adalah kebalikan dari makna dan fungsi Pancasila sebagai gaya hidup Indonesia. Selain itu, korupsi juga mencerminkan tingginya nilai negara seperti Pancasila. Di era globalisasi saat ini, korupsi tampaknya menjadi budaya di masyarakat sampai kita mendengar pernyataan yang mengatakan “Gereja korupsi.”
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha memberantas korupsi untuk sebuah komunitas kecil untuk mencegah negara meluncur ke Indonesia dalam berbagai aspek dan bidang karena korupsi itu sendiri. Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi meliputi upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pendidikan. Upaya pemerintah ketiga dibahas kemudian dalam artikel ini.
Berikut adalah beberapa cara pemerintah berusaha untuk mempromosikan tingkat korupsi di Indonesia:
Salah satu upaya pemerintah untuk memberantas korupsi melalui langkah-langkah pencegahan. Peringatan ini adalah agar orang memiliki pertahanan kuat yang sah untuk menghindari tindakan yang mencerminkan korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila sehingga langkah-langkah pencegahan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Langkah-langkah preventif yang diambil oleh pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia:
A. Budaya semangat nasional
Menumbuhkan semangat kebangsaan yang positif oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk nasehat atau kesenangan pada umumnya tentang nilai-nilai Pancasila sebagai identitas Indonesia. Kepribadian berbasis Pancasila adalah kepribadian yang memelihara semangat nasional dalam implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat nasional Pancasila yang tumbuh di masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi pada bangsa dan rakyat akan meningkat. Ini akan mendorong rakyat Indonesia untuk mencegah berbagai bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka bagi bangsa dan kemajuan negara mereka.
B. Melakukan penerimaan pengawai yang jujur dan terbuka
langkah-langkah pencegahan sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi yang didanai oleh aparatur negara dapat terbuka dan jujur. Kejujuran dan keterbukaan dalam rekrutmen pegawai pemerintah telah menunjukkan upaya serius pemerintah untuk memberantas korupsi dalam konteks korupsi dalam rekrutmen. Pemerintah telah mengambil langkah pencegahan dalam perekrutan harus disambut oleh publik, terutama untuk mendukung upaya-upaya tersebut.
Jika pemerintah telah mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah korupsi di aparatur negara, tetapi penerimaan publik masih menawarkan peluang untuk korupsi, upaya pencegahan pemerintah mungkin sia-sia. Juga, jika perilaku masyarakat yang memberikan peluang korupsi menerima hasil, tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi akan terus menciptakan konflik antara masyarakat dan pemerintah.
C. Himbauan kepada masyarakat
orang-orang juga menjadi sasaran pemerintah dalam upaya mencegah pencegahan sebagai cara untuk memberantas korupsi di masyarakat. Pemantauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan konsultasi di komunitas kecil dan menekankan bahaya korupsi laten di Indonesia. Selain itu, pemerintah menekankan bahwa kemarahan publik dapat menyebabkan korupsi di antara rakyat dan elit penguasa.
D. Pegusahaan Kesejahteraan Masyarakat
Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi juga melalui upaya pencegahan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah mendukung penduduk melalui penyediaan fasilitas publik dan menetapkan kebijakan yang mengatur kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan mereka yang dibutuhkan oleh pemerintah tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Harapannya adalah dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal itu dapat memungkinkan masyarakat untuk meminimalkan dampak korupsi pada masyarakat untuk menjadikan korupsi sebagai solusi bersih dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga : Peninjauan Akibat Korupsi
E. Pencatatan Ulang Aset
Pemulihan aset oleh pemerintah untuk memantau pergerakan aset yang dipegang oleh publik. Pada 2017, pemerintah memiliki kebijakan bagi orang untuk melaporkan aset mereka sendiri sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap korupsi di masyarakat. Rekaman aktif masyarakat tidak hanya aset yang disimpan secara tunai di bank, tetapi juga aset lainnya yang dimiliki properti atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelitian aset komunitas untuk menentukan apakah aset yang dimiliki publik menunjukkan kejahatan atau korupsi.
Dampak Korupsi di Indonesia Bagi Perekonomian
Posted on September 26, 2019 August 13, 2020
Korupsi di Indonesia kian lama kian akut. Padahal, korupsi memiliki dampak negatif bagi seluruh sendi kehidupan, tak terkecuali sektor perekonomian.
Lantas apa saja dampak korupsi bagi perekonomian dan dunia usaha seperti situs togel secara khusus? Berikut ini ulasannya :
A. Menghambat investasi
Tidak heran jika dunia bisnis seperti situs togel menginginkan agar upaya pemberantasan korupsi digencarkan. Alasannya, korupsi bisa menghambat laju investasi. Padahal, jika laju investasi terhambat maka perkembangan dunia usaha seperti situs togel bisa terkena dampaknya.Pertanyaannya, kenapa korupsi bisa membuat investasi terhambat? Jawabannya karena korupsi membuat investor baik dalam dan luar negeri ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Sebab, investasi yang terjadi di sebuah negara dengan tingkat korupsi tinggi memiliki risiko tinggi untuk gagal. Alih-alih memberikan keuntungan, suntikan modal dari investor justru habis digerogoti koruptor.Pengusaha di mana pun tentu tidak mau mengambil risiko seperti ini. Oleh karenannya, banyak investor yang memindahkan investasinya dari sebuah negara rawan korupsi ke negara yang lebih rendah tingkat korupsinya.
B. Sulit membangun usaha
Negara dengan tingkat korupsi tinggi biasanya memiliki birokrasi berbelit dan berbiaya mahal. Kondisi seperti ini jelas merugikan karena urusan yang berkaitan dengan dunia usaha seperti perizinan untuk membuka situs togel, pajak dan lain sebagainya akan menjadi rumit dan mahal.Sebab, untuk memudahkan urusan biasanya pengusaha situs togel harus membayar pungutan tak resmi dan biaya-biaya siluman lainnya.
C. Fasilitas penunjang usaha tak terbangun
Korupsi bisa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Contoh sederhanannya adalah fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara yang tidak terbangun akibat dana pembangunannya dikorupsi.
Akibatnya, seorang pengusaha yang ingin mendatangkan bahan baku, misalnya, harus mengeluarkan biaya lebih besar karena lama perjalanan yang lebih lama jika dibandingkan pada negara dengan kondisi fasilitas transportasi yang baik.
D. Harga barang kian mahal
Dampak lanjutan dari biaya ekonomi tinggi adalah harga barang yang ikut melambung. Alasannya karena biaya produksi menjadi tinggi akibat fasilitas-fasilitas pendukung dunia usaha seperti jalan, jembatan, rel kereta, bandara dan pelabuhan yang tidak terbangun dengan baik.
Jika harga barang mahal, maka ada dua konsekuensi yang mengancam pengusaha. Konsekuensi pertama, daya serap atas barang produksinya jadi rendah karena harga yang mahal.Dan, konsekuensi kedua, untuk menghindari barang tidak laku pengusaha pun menurunkan keuntungan yang mengakibatkan laju sebuah usaha menjadi tidak berjalan dengan baik.
E. Kemiskinan yang berujung pada lemahnya daya beli
Turunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada turunnya kesempatan kerja. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat. Bila masyarakat produktif menganggur maka kemiskinan akan meningkat. Hasil akhirnya, daya beli masyarakat pun turun.
Hal inilah yang paling menjadi momok pengusaha. Sebab, semurah apapun harga barang menjadi percuma karena masyarakat tidak punya uang untuk membeli barang kebutuhan.
3 strategi pemberantasan korupsi
Untuk memberantas korupsi yang kian menjadi-jadi, Indonesia membentuk sebuah Lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi, KPK berlandaskan atas strategi yang sudah disusunnya. Berikut ini 3 strategi tersebut:
A. Represif
Melalui strategi represif, Komisi Pemberantasan Korupsi menyeret koruptor ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan strategi represif terbagi menjadi
1. Penanganan laporan pengaduan masyarakat. Bagi KPK laporan masyarakat merupakan sumber informasi yang penting. Bahkan, hampir sebagian besar kasus korupsi berhasil diungkap oleh KPK berkat informasi dari masyarakat.
Namun, tidak semua laporan masyarakat akan ditindaklanjuti karena KPK terlebih dahulu akan melakukan verifikasi dan penelaahan.
2. Penyelidikan. Ini merupakan tahap yang dilakukan dalam rangka menemukan alat bukti yang cukup. Dalam penyelidikan KPK bisa melakukan penyelidikan sendiri atau melimpahkan perkara tersebut pada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
3. Penyidikan. Tahap ini biasa ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, seorang tersangka wajib memberikan keterangan pada KPK mengenai seluruh harta bendanya yang diketahui atau diduga memiliki hubungan dengan korupsi yang dilakukan oleh tersangka.
4. Penuntutan. Tahap ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah menerima berkas dari penyidik.
5. Pelaksanaan putusan pengadilan / eksekusi.
B. Perbaikan sistem
Sistem pemerintahan di Indonesia kerap membuka peluang seseorang melakukan korupsi. Sebagai contoh, prosedur perizinan yang rumit dan memakan waktu kerap membuat pengusaha tergoda untuk menyuap petugas.
Oleh karena itu, KPK merekomendasikan perubahan sistem di sebuah Lembaga atau organisasi tertentu yang meminimalisir kemungkinan korupsi.Selain itu, KPK mendorong transparansi penyelenggaraan negara dengan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan pada KPK.
C. Edukasi dan kampanye
Poin penting dalam upaya pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai definisi korupsi. Sebab, dengan adanya kesamaan persepsi, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara tepat dan terarah.
Contohnya mengenai uang terima kasih. Banyak petugas pelayanan public melihatnya sebagai hal yang wajar diterima sejauh tidak meminta apalagi memaksa.
Contoh lainnya, hanya karena merasa sebagai bukan penyelenggara negara seseorang merasa tidak berkewajiban untuk ikut memberantas budaya korupsi.
Untuk itu, KPK berupaya secara massif untuk memberi pemahaman dan penyadaran mengenai korupsi dan bahayanya bagi kehidupan bermasyarakat.

label: en


content:
Banyak yang mengatakan kalau seekor anjing adalah salah satu sahabat terbaik manusia. Akan tetapi, apakah istilah tersebut berlaku untuk para pecinta bir, mengingat seekor anjing tidak bisa membuka tutup botol bir? Jika kamu setuju, maka kamu akan mengatakan bahwa si lucu Beerdy ini merupakan sahabat terbaik para pecinta bir!
Beerdy adalah sahabat ngebir terbaik yang kamu butuhkan saat sedang ingin menyesap sebotol bir, yang akan selalu membantumu untuk membuka setiap botol bir yang akan kamu minum. Akan tetatpi, harus tetap #TahuBatasnya ya!
Si kecil yang lucu ini memiliki ukuran yang sangat pas dan praktis, sehingga akan memudahkanmu untuk membawanya kemanapun kamu pergi. Bentuknya yang lucu dan menggemaskan ini merupakan hasil karya dari Lilach Green dari studio Pleg Design.
Bagaimana menurutmu tentang si Beerdy yang menggemaskan ini? Share pendapatmu di kolom komentar ya! Jangan lupa juga untuk mengunjungi forum Beergembira, tempat kamu bertukar informasi-informasi seputar bir dan bertemu dengan para pecinta bir lainnya!

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content:
Sebetulnya ruam merah merupakan kondisi yang wajar terjadi pada bayi. Itu tandanya si kecil sedang beradaptasi dengan lingkungan barunya, Bunda. Biasanya ruam merah juga disertai dengan rasa gatal pada kulit. Penyebabnya cukup beragam, mulai dari alergi terhadap makanan atau obat, kulit bayi yang sensitif, hingga biang keringat.
Nah, ruam merah pada bayi terdiri dari beberapa jenis. Penting bagi Bunda untuk mengetahui jenis ruam tersebut agar bisa melakukan penanganan yang tepat dan sesuai. Ini dia beberapa jenisnya, Bunda!
Biang keringat: Pakaikan bedak khusus
Jenis bintik merah satu ini biasanya akan muncul pada kulit bayi saat cuaca terasa panas dan cenderung lembap. Atau ketika si kecil mengenakan pakaian terlalu tebal, biang keringat juga bisa berpotensi muncul. Selain kulit yang jadi kemerahan dan terasa gatal, biasanya juga muncul gelembung-gelembung kecil pada kulit bayi sehingga ia merasa rewel. Umumnya, ruam merah akibat biang keringat muncul di area bahu, leher, kepala, kaki, atau lengan.
Sebagai cara untuk menanganinya, Bunda bisa membawa si kecil ke ruangan yang lebih sejuk dan tidak mengenakannya pakaian yang terlalu tebal. Selain itu, untuk meredakannya, Bunda juga bisa memberikan Konicare Bedak Biang Keringat. Dengan kandungan alami Olive Oil, Konicare Bedak Biang Keringat dapat membantu meredakan iritasi kulit akibat biang keringat sekaligus melembutkan kulit si kecil.
Ruam popok: menggunakan Diaper Rash Cream
Ruam popok menjadi salah satu jenis ruam merah yang paling sering terjadi pada bayi. Bahkan sepertinya hampir seluruh bayi mengalami hal ini. Penyebab ruam popok adalah karena kulit bayi bersentuhan dengan urin atau air besar dalam waktu terlalu lama. Itulah kenapa ruam merah satu ini biasanya terjadi di area kulit bayi yang terpasangi popok.
Bunda pun disarankan untuk rajin memeriksa dan mengganti popok bayi. Selain itu, jangan lupa berikan Konicare Baby Diaper Rash Cream setiap kali mengganti popok, untuk mencegah dan mengatasi ruam popok pada bayi. Kandungan alami Aloe Vera di dalamnya akan memberikan efek menyejukkan pada si kecil. Ia pun bisa merasa lebih nyaman, Bunda. Bahkan tidak hanya untuk ruam popok, Konicare Baby Diaper Rash Cream juga bisa dipakai untuk mengatasi ruam pada orang tua dan masalah puting susu lecet.
Konicare Smart Mom
Pada banyak kasus, ruam merah pada bayi memang tidak berbahaya dan umumnya akan sembuh dengan sendirinya. Walaupun begitu, sebagai cara untuk mengatasinya, Bunda juga bisa menggunakan Konicare Baby Diaper Rash Cream dan Konicare Bedak Biang Keringat. Kedua produk ini memiliki kandungan yang bisa membantu Bunda dalam meredakan gatal dan ruam merah si kecil—seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Bunda mau dapat paket produk Konicare? Yuk jadi Konicare Smart Mom. Cari tahu dan jawab pertanyaannya. Berikan contoh 2 masalah kulit pada bayi dan sebutkan 2 produk Konicare untuk mengatasi masalah tersebut?
Lalu Apa sih kandungan alami yang ada dalam Konicare Baby Diaper Rash Cream dan Konicare Bedak Biang Keringat?
Jawab di kolom komentar artikel ini ya. Akan ada paket produk Konicare bagi Bunda yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar! Cek syarat & ketentuannya disini : http://bit.ly/MekanismeKonicareSmartMom Good Luck!


content:
Tidak ada satu orang pun yang bisa menyangkal bahwa hingga saat ini USD masih menjadi salah satu mata uang terkuat di dunia. Hal ini bisa dibuktikan bahwa USD mendominasi perdagangan dunia seperti minyak bumi, emas, dan komoditas lainnya yang bertransaksi dengan satuan USD.
Bahkan, hal ini juga dialami oleh para pelancong yang sedang menikmati liburan di luar negeri. Di mana, pemegang USD sangat mudah untuk menukarkan mata uang tersebut ke valuta asing lainnya di money changer. Bukan hanya itu saja, USD juga disimpan sebagai cadangan devisa dari banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.
Hal yang paling ditakutkan adalah USD banyak disimpan dan dikoleksi oleh investor valas, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Ini menjadi salah satu penyebab utama yang mengakibatkan perekonomian Indonesia hancur pada 1997. Nilai rupiah saat itu terkoreksi sangat dalam akibat para spekulan memborong USD dalam jumlah yang banyak dan menjualnya dengan harga tinggi.
Namun, kini sejumlah negara mulai mengurangi ketergantungan USD, salah satunya adalah Tiongkok. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergabung ke dalam platform blockchain dan bertransaksi dengan menggunakan mata uang fiat Yuan.
Hal ini sudah diterapkan oleh para penambang besar bijih besi yang menawarkan produknya ke perusahaan Tiongkok dengan bertransaksi jual-beli tanpa menggunakan mata uang USD. Penggunaan mata uang Yuan memang diharapkan oleh pemerintah Tiongkok untuk semakin banyak digunakan oleh para perusahaan asing dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, bank sentral Tiongkok meluncurkan digital Yuan sebagai solusi pembayaran digital secara global.
3 penambang bijih besi terbesar di dunia seperti Rio Tinto, Brasil Vale, dan BHP Group – telah menjalin perdagangan dengan perusahaan manufaktur baja Tiongkok dengan menggunakan Yuan.
Sejumlah penambang kecil bijih besi di pelabuhan Tiongkok juga telah sepakat melakukan perdagangan dengan menggunakan Yuan. Belum lagi, adanya penerbitan Letter of Credit (LoC) yang memungkinkan pembayaran dengan Yuan menjadi lebih cepat dibanding USD yang bisa memakan waktu waktu 5-10 hari menjadi 24 jam saja.
Menurut data World Steel, Tiongkok menjadi negara produsen baja terbesar di dunia dengan menyumbang produksi baja lebih dari 50% secara global pada tahun 2018, dan sebagai negara konsumen baja terbesar di dunia dengan menggunakan 48% dari total hasil output baja dunia pada 2018.
Dalam jangka panjang, mengurangi ketergantungan USD dengan menggunakan mata uang lokal untuk bertransaksi dengan tidak melibatkan USD akan membuat nilai tukar mata uang lokal meningkat dan akan menciptakan sistem ekonomi moneter yang bebas guncangan.
Sumber
Artikel Terbaru
Press Release
Thu, May 6
Beramal Lewat Kripto, Zipmex Donasikan Rp148 Juta untuk Korban Badai Siklon Seroja NTT
Press Release
Thu, May 6
Bursa Crypto FTX Rekrut Eksekutif HSBC untuk Layanan Lembaga Keuangan Tradisional
Berita Altcoins
Thu, May 6
Telcoin Naik 300% Setelah Integrasi ke Jaringan Polygon
Berita Altcoins
Wed, May 5
Ripple Gandeng Mantan Pejabat Pemerintah, SEC Belum Menyerah
Coinvestasi adalah platform Indonesia terkemuka untuk acara dan informasi terkait mata uang kripto, aset digital, dan teknologi blockchain.

label: de


content:
Ingat soal taman bunga amarylis yang dalam hitungan hari rusak gara-gara terinjak-injak pasukan selfie? Atau soal kecelakaan yang merenggut nyawa banyak orang karena melangar perlintasan kereta api? Atau soal pembagian zakat tahunan yang pasti menelan korban? Atau soal banyak lagi hal yang membuat kita geleng-geleng kepala?
Apa iya kita ini sangat tidak sadar dan tidak sabar? Apa iya orang indonesia itu memang tidak bisa belajar dari pengalaman orang lain? Masa iya harus ada korban dulu baru kemudian kia bisa sadar? Masa iya perlu ada pembatas atau warning super gede baru kita mau patuh?
Miris. Sedih. Kecewa.
Kok ya begitu banget sih kita jadi manusia? Kok kayanya gak bisa banget sih menjaga lingkungan. Apalagi menjaga diri kita sendiri.
Ini sepele lho, kalau saja kita mau menunggu sebentar saja, pasti akan beda hasilnya. Kalau saja kita mau menunggu kereta lewat, kalau saja kita mau bergantian, kalau saja kita mau sabar mengantre, kalau saja kita lebih sabar dan sadar.
Ayo to, masa iya sebagai manusia berpendidikan kita tidak bisa bersikap seperti sewajarnya manusia yang peduli lingkungan. Semisal kita yang dewasa ini tidak bisa memberi contoh baik, lalu anak-anak kita mau meniru siapa lagi?


content:
Tahukah anda bahwa laptop dengan Windows 7, 8, dan 10 bisa dijadikan hotspot? Windows secara bawaan sudah memberikan fitur untuk hotspot. Jadi cara membuat hotspot di laptop bisa dibilang pekerjaan yang cukup mudah karena anda tidak memerlukan software tambahan.
Hotspot merupakan jaringan internet tanpa kabel yang bisa anda hubungkan di sebuah area tertentu. Dengan adanya hotspot anda bisa mengakses internet dan bebas berselancar di dunia maya tanpa hambatan.
Sekarang hampir di semua tempat perkotaan sudah memiliki jaringan hotspot sendiri. Karena kini internet sudah menjadi kebutuhan setiap orang untuk dapat mengakses situs web. Bahkan sudah banyak layanan wifi rumahan yang bersedia untuk melayani hotspot di rumah anda.
Namun mungkin rumah anda berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh layanan tersebut. Atau mungkin layanan wifi rumahan tersebut terlalu mahal untuk didapatkan. Jika anda mengalami masalah tersebut, anda tidak perlu khawatir, karena anda juga dapat membuat wifi di laptop tanpa alat tambahan apa pun.
Dengan begitu, anda bisa memakai modem di laptop dan kemudian anda bisa membuat hotspot di laptop sebagai wifi yang bisa dibagikan ke pengguna internet lain yang berada di sekitar anda.
Sinyal lelet? Berikut beberapa aplikasi penguat sinyal
Daftar Isi
Cara Membuat Laptop Sebagai Wifi
Cara Membuat Hotspot di Windows 7 dan 8
Cara Membuat Hotspot di Laptop Windows 10
Baidu Hotspot WiFi
My Public WiFi
Cara Membuat Laptop Sebagai Wifi
Terdapat beberapa metode berbeda yang dapat anda gunakan untuk membuat hotspot. Anda bisa memilih metode mana yang ingin anda gunakan sesuai kebutuhan. Semua windows dapat dijadikan sebagai hotspot.
Namun pada windows 8 dan windows 7 mungkin akan berbeda dengan windows 10. Jadi, silahkan anda pilih cara mana yang sesuai dengan versi windows anda agar dapat membuat hotspot di laptop tanpa masalah.
Cara Membuat Hotspot di Windows 7 dan 8
Cara pertama ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk Windows 10, namun disarankan hanya di Windows 7 dan windows 8 saja. Pasalnya, untuk mengaktifkan hotspot pada windows 7 dan 8 harus melalui perintah di command prompt terlebih dahulu.
Cara buat hotspot di laptop windows 7:
Jalankan CMD sebagai administrator.
Masukan perintah di CMD netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=EzTekno key=Password123 lalu Enter.
Ketikkan perintah netsh wlan start hostednetwork lalu Enter.
Kemudian buka Control Panel > Network and Sharing Center.
Klik koneksi laptop, pilih Properties masuk ke tab Sharing.
Centang Allow other network users to..
Klik menu drop-down, pilih Local Area Connection* 14.
Langkah terakhir klik tombol OK.
Selesai.
Nah, setelah anda sudah berhasil mengikuti panduan di atas, berarti anda sudah berhasil membuat hotspot di laptop anda. Sekarang cobalah menghubungkan hotspot yang sudah berhasil anda buat tadi menggunakan perangkat lain.
Cara Membuat Hotspot di Laptop Windows 10
Untuk cara membuat hotspot di laptop yang menggunakan windows 10, anda bisa melakukannya lebih mudah dan tanpa menggunakan perintah dari command prompt.
Berikut cara menjadikan laptop sebagai hotspot di windows 10:
Klik logo Windows atau menu Start.
Pilih menu Settings untuk membuka Windows Setting.
Buka menu Network & Internet > Mobile Hotspot.
Pilih opsi Wi-fi agar hotspot pada laptop aktif.
Sekarang, laptop windows 10 sudah menjadi hotspot.
Selesai.
Anda bisa mengganti password dan nama hotspot dengan klik tombol Edit yang berada di bawahnya. Cukup dengan 5 langkah saja, anda sudah berhasil membuat wifi di laptop anda yang menggunakan windows 10.
Baidu Hotspot WiFi
Baidu adalah sebuah perusahaan teknologi di Distrik Haidian, Beijing, RRC. Awalnya, baidu lebih dikenal sebagai mesin pencari seperti google, namun baidu juga memberikan beberapa layanan terkait dengan teknologi termasuk software membuat hotspot.
Cara membuat hotspot di laptop dengan software:
Download software Baidu Hotspot WiFi terlebih dahulu.
Kemudian instal aplikasi tersebut di laptop anda.
Setelah berhasil terpasang buka aplikasinya.
Selanjutnya klik ikon wifi untuk memulai hotspot.
Jika status sudah aktif, maka hotspot sudah bisa digunakan.
Selesai.
Di software baidu juga terdapat fitur untuk blokir perangkat. Jadi, anda bisa mencegah orang tertentu agar tidak bisa menghubungkan perangkat nya ke hotspot milik anda.
My Public WiFi
My Public WiFi adalah salah satu software yang mampu membuat hotspot di laptop yang cukup populer. Pasalnya, software ini bisa digunakan dengan sangat mudah.
Berikut cara membuat wifi hotspot di laptop:
Pertama download software My Public Wifi.
Instal di laptop lalu jalankan aplikasi tersebut.
Anda hanya perlu klik tombol Start di aplikasi.
Maka hotspot laptop secara otomatis aktif.
Sangat mudah bukan? Cukup gunakan salah satu dari beberapa metode yang sudah dijelaskan di atas. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba!

annotation: short_sentences header footer


content: Para pengguna komuter yang tertarik untuk mencoba MRT Jakarta, yang menghubungkan Lebak Bulus di Jakarta…


content:
LABUSEL, FaseBerita.ID – Sebuah video yang memperlihatkan seorang anak dipukuli oleh anak lainnya di dekat keranda bikin heboh di Sumatera Utara. Ternyata, kedua anak dalam video itu merupakan siswa Madrasah di Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumut.
Kepala Kantor Kementerian Agama Labusel M Rosyadi Lubis mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi tentang peristiwa itu dari pihak sekolah. Menurutnya, orang tua dari kedua anak yang ada dalam video itu sudah dipanggil.
“Berdasarkan informasi dari kepala sekolah, kejadian tersebut setelah pulang dari sekolah. Lalu orang tua yang bersangkutan sudah dipanggil dan duduk bersama dengan kepala sekolah,” kata Rosyadi, Jumat (20/9/2019).
Dia mengatakan orang tua kedua anak tersebut sepakat berdamai dan meneken surat yang disaksikan kepala sekolah pada Kamis (19/9/2019). Meski orang tua sudah berdamai, Rosyadi mengatakan dia bakal tetap mendatangi sekolah untuk mengecek penyebab peristiwa itu.
“Kita akan turun ke sekolah yang bersangkutan, untuk memastikan kejadian tersebut,” ujarnya.
Dalam video berdurasi 28 detik yang beredar itu tampak seorang siswa mengenakan baju biru dan celana panjang berwarna biru dipukul dan ditendang oleh siswa lainnya yang mengenakan celana panjang biru. Peristiwa itu terjadi di dekat keranda yang berada di area pemakaman. (int)


content:
KAMPAR - Kapolres Kampar AKBP Mohammad Kholid SIK, Rabu sore (28/04/2021) lakukan peninjauan Pos Pemeriksaan Peniadaan Mudik Lebaran dan Pembatasan Moda Transportasi, yang berlokasi di KM 102 Jalan Lintas Riau-Sumbar wilayah Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar.
Ikut mendampingi Kapolres dalam peninjauan ini sejumlah Pejabat Utama Polres Kampar, antara lain Waka Polres KOMPOL Rachmad Muchamad Salihi SIK, MH, Kabag Ops KOMPOL Hadi Purnama S.IP, Kasat Lantas AKP Angga Wahyu Prihantoro S.Sos, SIK, Kasat Sabhara AKP Ikwan Widarmono, Kasi Propam Iptu Rusman dan Kapolsek XIII Koto Kampar AKP Budi Rahmadi SH.
Kapolres Kampar dan rombongan tiba di lokasi Pos sekira pukul 15.30 Wib dan langsung mengecek kondisi pos serta para personel yang ditugaskan pada Pos Pemeriksaan ini.
Pada kesempatan ini Kapolres Kampar bertatap muka dan memberikan arahan kepada para personel gabungan yang bertugas, yaitu dari Polres Kampar, Dishub Kampar, Koramil XIII Koto Kampar, Satpol-PP dan BPBD Kampar.
Kapolres meminta para personel gabungan ini untuk melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh, dan lakukan apa yang mesti kita lakukan sesuai kebijakan pemerintah terkait larangan mudik ini secara tegas namun tetap santun, ujarnya.
Kapolres juga turun langsung bersama anggota membagikan Pamflet Permenhub RI Nomor : PM 13 tahun 2021, tentang Peniadaan Mudik Lebaran dan Pembatasan Moda Transportasi kepada semua kendaraan yang melintas di wilayah ini.
Selain mensosialisasikan Kebijakan Pemerintah tentang Peniadaan Mudik dan Pembatasan Moda Transportasi pada Lebaran tahun 2021 ini, para petugas ini juga melakukan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan dan memeriksa kelengkapan perjalanan yang harus dimiliki, seperti hasil negatif test PCR maksimal 3 x 24 Jam, atau Negatif Rapid Antigen maksimal 2 x 24 jam.
Disampaikan Kapolres Kampar bahwa terhitung mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, tidak ada lagi moda transportasi apapun yang boleh melintasi pos penyekatan ini selain beberapa jenis yang dikecualikan, antara lain angkutan barang dan BBM tanpa penumpang, mobil dinas TNI-POLRI, mobil ambulan dan pemadam kebakaran serta pejabat tinggi negara yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
Selain itu pada Pos Pemeriksaan ini nantinya akan diperkuat dengan personel BKO Polda Riau serta Brimob Polda Riau, diharapkan agar masyarakat dapat mematuhi kebijakan Pemerintah ini yang dimaksudkan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di tanah air agar Pandemi ini dapat segera diatasi, ujar Kapolres Kampar.


content:
Habituasi adalah fenomena di mana tubuh pengguna mengembangkan tingkat resistensi tertentu terhadap aksi obat atau obat yang diminum; ini memerlukan perlunya meningkatkan dosis secara bertahap untuk mendapatkan efek yang diinginkan yang sebelumnya diperoleh dengan dosis yang lebih rendah.
Dalam praktiknya, organisme menjadi lebih mahir memetabolisme bahan aktif atau kehilangan sensitivitas terhadapnya di tingkat sel. Konsep kecanduan karena itu dikombinasikan dengan toleransi dan satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah peningkatan dosis atau suspensi sementara perawatan. Bahkan, kecanduan merupakan keadaan yang dapat dibalik, mengingat bahwa kepekaan awal terhadap prinsip aktif dipulihkan oleh penangguhan penggunaan; Oleh karena itu, obat-obatan atau suplemen adiktif biasanya digunakan secara siklis dan intermiten.
Implementasinya tidak boleh disamakan dengan ketergantungan farmakologis, bahkan jika yang terakhir sering lebih menyukai pengembangan kemunculan yang mendorong pada individu kebutuhan mutlak untuk mengambil zat tertentu.
Risiko kesehatan
Fenomena kecanduan tidak hanya tergantung pada jenis obat, suplemen atau obat yang dikonsumsi (tidak semuanya mengandung risiko ini), tetapi juga pada kondisi penggunaan dan karakteristik individu. Sayangnya peningkatan dosis untuk mengatasi kecanduan disertai dengan peningkatan efek samping yang paralel, terkadang eksponensial.
Toleransi dan kecanduan umumnya berkembang secara bertahap, tetapi ini tidak selalu terjadi. Ini adalah kasus, misalnya, obat pencahar, di mana banyak orang terpaksa menyelesaikan masalah sembelit; penggunaan produk-produk ini, terutama jika mereka memiliki tindakan drastis, menghasilkan evakuasi yang sangat melimpah, sehingga akan memakan waktu 2-3 hari untuk jumlah bahan feses yang menumpuk untuk menghasilkan evakuasi baru. Selama masa ini, banyak orang mengartikan kurangnya stimulasi sebagai kelanjutan dari sembelit, dan oleh karena itu dipimpin untuk mengambil dosis baru pencahar untuk mendapatkan efek pencahar. Mengingat kelangkaan bahan feses ada juga kecenderungan untuk meningkatkan dosis untuk mendapatkan buang air besar yang lebih banyak dan "memuaskan".
Di luar contoh ini, dalam beberapa hal dipertanyakan, kecanduan yang sebenarnya terutama mempengaruhi zat psikoaktif, seperti benzodiazepin (alprazolam, diazepam, lorazepam), alkohol, opiat (morfin, kodein, heroin dan sejenisnya), amfetamin dan nikotin. Mari kita ambil contoh untuk memperjelas konsep ini: walaupun dosis morfin per os yang mematikan pada subjek normal adalah sekitar 200 mg, di antara pecandu narkoba ada kasus toleransi hingga dosis 2 gram atau lebih.
Bahkan steroid anabolik tunduk pada fenomena kecanduan, sehingga binaragawan profesional sering datang untuk menggunakan dosis "kuda" dan kombinasi obat-obatan.
Adapun suplemen, fenomena kecanduan menyertai penggunaan jangka panjang dari apa yang disebut "tumpukan", pembakaran thermogenik atau lemak, berdasarkan kafein (pasangan, cola, guarana, kopi, teh, kakao), efedrin (tidak lagi diterima sebagai suplemen), jeruk pahit dan synephrine. Creatine juga memberikan semacam kecanduan, mengingat bahwa stok otot sekali jenuh setiap suplemen lebih lanjut praktis tidak berguna.

warc-identified-content-language: ind


content:
Sulit menemukan sepeda listrik untuk dijual di Australia secara online. Jadi kami akan menunjukkan kepada Anda di mana menemukannya, dan cara memesannya dengan harga murah. Seperti yang Anda...
March 11, 2021
0
Olahraga
11 Fakta Menarik Sepeda
Sepeda gunung, sepeda jalan raya, atau BMX, apa pun jenis kendaraan favorit Anda, saya rasa kita semua setuju bahwa sepeda itu keren. Dan seperti semua hal lain...
March 11, 2021
Recent Posts
Apakah Pesta Rakyat Olop-olop Bolon Masyarakat Batak
Arbitrase Komersial Internasional
Pakar merek dagang mengatakan kemenangan FUCT di Mahkamah Agung adalah kemenangan untuk kebebasan berbicara


content: Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.

warc-identified-content-language: msa


content:
Labil itu merupakan sifat seseorang yang bisa berubah ubah baim itu dari hati, pola pikir atau pun ketidakkosistensi nya. sifat ini bisa melanda kesiapa saja loh. namun lebih sering nya di lakukan oleh para remaja. jadi itu hal yang wajar jika di lakukan oleh orang remaja. namun jika kamu sudah dewasa dan masih memiliki sifat labil maka kamu akan di cap oleh orang yang ada di sekitar anda
Jika tidak mau di cap maka ada baiknya kamu jauhi sikap seperti berikut ini
1. Gampang terpengaruh
Salah satu hal yang memiliki sifat labil adalah mereka yang dapat terpengaruh oleh orang lain. itu menunjukan bahwa pemikiran nya masih belum matang sehingga lebih percaya dengan orang lain ketimbang dengan dirinya sendiri. jadi untuk itu hindari lah sikap ini jika kamu tidak mau di sebut labil
2. Tidak memiliki pendirian sendiri
Ini lah yang sesungguhnya bisa di katakan bahwa kamu sudah dewasa atau belum. sejatinya orang yang sudah dewasa pastinya sudah punya pendirian nya sendiri, apa pun yang terjadi. bedanya dengan orang labil ia pastinya akan mengikuti cara pendapatan mereka.
3. Berubah-ubah dalam membuat keputusan
Ini lah suatu sifat yang berdekatan dengan sikap labil mu itu. ya kenapa tidak? karena orang yang tidak konsisten dengan keputusan nya bisa terlihat dari luar dirinya sehingga dari hasil komitmen nya cenderung berubah. sifat ini lah yang akan kamu hindari jika tidak mau di katakan labil