content:
My paper titled “Causes and Consequences of the War on Marijuana in Indonesia” published in Indonesia Law Review 2019
Publication Update! my paper has been published in Indonesia Law Review 2019 in their 2nd edition. In short, I argue that repressive enforcement towards marijuana users in Indonesia is bringing more harm than good. It’s time to at least revisiting the criminalization of marijuana. Many countries, including our neighbor Thailand, has been leading an attempt to revisit the scheduling contained in the 1966 UN Convention.
See my article and happy reading! Hoping that it’d contribute something to the academic discourse of drug reform policy in Indonesia.
Leave a comment
Filed under Uncategorized
December 12, 2018 · 4:36 am
Belajar Santai soal Hukum Acara Pidana Lewat Animasi
It has been a long time since I updated this blog. Currently, I am pursuing my doctoral degree in University of Washington School of Law starting September 26, 2018.
It is time to update this blog with legal and political opinions. For a starter, I would like to show you the video about an introduction to Indonesian criminal justice. I asked my old friend, the founder of Anatman Pictures Mahatma Putra, to produce an educational video so that one could understand the philosophical introduction of the Indonesian criminal justice system.
Belajar Santai: Hukum Acara Pidana 101
Leave a comment
Filed under Uncategorized
January 14, 2017 · 7:05 pm
Pemberantasan Korupsi: Antara Kepentingan Negara dan Hak Individu
Korupsi adalah musuh bersama bangsa kita. Korupsi menghambat tujuan negara, untuk menyejahterakan rakyatnya. Semua pihak pasti sepakat bahwa korupsi harus diberantas apabila Indonesia ingin menjadi negara yang maju. Di Indonesia, banyak pihak berpendapat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga dibutuhkan upaya-upaya luar biasa (extraordinary measures) untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu korupsi yang sudah mengakar dan masif. Pemberantasan korupsi dipandang sebagai tugas negara yang utama.
Negara kemudian berupaya keras untuk memberantas korupsi dimulai dari sejarah pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1999 sebagai buah dari reformasi sampai pembentukan Tim “Saber Pungli” oleh Presiden Joko Widodo. Segala cara, dilakukan oleh negara dengan satu tujuan, korupsi lenyap di bumi Indonesia. Sampai sekarang, berdasarkan survey Transparency International, Indonesia menempati urutan 88 dari 168 negara dalam Corruption Perception Index pada tahun 2015. Walaupun harus diakui, peringkat Indonesia membaik peringkat kita masih dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand.
Diskusi di dalam level strategi pemberantasan korupsi ternyata menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Strategi pemberantasan korupsi melalui instrumen hukum acara pidana (criminal justice system), yang paling banyak menimbulkan perdebatan. Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai korupsi di Indonesia, mempunyai beberapa perbedaan dengan Hukum Acara Pidana yang diatur secara umum, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Perbedaan-perbedaan itu selalu menjadi topik perdebatan yang sengit, misalnya mengenai tidak adanya mekanisme pemberhentian penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), kewenangan untuk melakukan penyadapan tanpa izin siapapun, mekanisme check and balance yang relatif tidak ada karena penyelidikan sampai penuntutan dapat dilakukan oleh satu institusi yang sama,pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi sampai langkah-langkah upaya paksa yang seringkali dianggap melanggar hak individu.
Dugaan Pelanggaran Individu
Semua topik perdebatan ini, mempunyai muara yang sama: dugaan pelanggaran-pelanggaran hak individu (hak asasi manusia) bagi tersangka korupsi atas nama penegakan hukum. Sebagai salah satu contoh, hal ini misalnya tergambar secara jelas dalam perdebatan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan KPK dalam hal rencana perubahan Peraturan Pemerintah No.99/2012 yang juga mengatur mengenai syarat pemberian remisi kepada terpidana korupsi yang diperketat.
Menkum HAM menyatakan bahwa PP tersebut haruslah direvisi, karena tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan modern yang mengedepankan hak asasi manusia sebagai fondasinya. Pendapat ini mengacu kepada Guiding Principles dari The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners yang menyatakan bahwa segala narapidana perlakuannya tidak boleh dibeda-bedakan. Di sisi lain, KPK beranggapan bahwa terpidana korupsi, harus dihukum dengan seberat-seberatnya karena tindakan korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, dan hak untuk mendapatkan remisi harus “dipersulit”.
Kepentingan Negara dan Hak Individu
Kedua argumentasi tersebut dapat dibenarkan, dengan cara pandang dan rasio yang berbeda. Kedua-keduanya juga memiliki objektivitas moral dan politik yang berbeda pula. Argumentasi yang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga membutuhkan upaya-upaya luar biasa untuk memberantasnya, dapat dikategorikan sebagai pemberantasan korupsi dengan dasar “ancaman” atau Threat-Based approach (Tina Soreide, 2015: 386). Pemberantasan korupsi dengan berdasarkan “ancaman” ini mengedepankan hak-hak negara (state interest) sebagai episentrum penegakan hukumnya. Ketika kepentingan negara di atas segala-galanya, maka hak individu tersangka tindak pidana korupsi menjadi nomor dua. Tujuan akhirnya adalah apa yang sering disebut dengan ancaman “efek jera” untuk para koruptor dengan harapan para “calon koruptor” akan takut dengan penegakan hukum yang keras sebagai satu-satunya jalan untuk memberantas budaya korupsi yang sudah seperti kanker di negeri ini.
Argumentasi kedua, adalah pemberantasan korupsi dengan pendekatan hak asasi manusia. Bagaimanapun, hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana korupsi adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat sama sekali (inalienable rights). Penegakan hukum berbasis hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling dasar, dan satu-satunya alat untuk mencapai keadilan (justice). Ketika hak asasi dilanggar, maka apapun hasilnya, adalah melawan prinsip moral yang paling dasar (natural morality). Singkatnya, korupsi bukanlah suatu kejahatan luar biasa yang dapat memberikan justifikasi terhadap pelanggaran hak-hak individu pelaku korupsi. Ketika negara memberantas korupsi dengan cara melanggar hak individu, maka upaya pemberantasannya tersebut juga adalah sebuah “kejahatan yang dibenarkan”.
Apabila diberbandingkan, argumentasi ini sangatlah kontras. Argumentasi pertama adalah argumentasi mempunyai tendensi pada tujuan material yang dapat diukur secara mudah dan lebih konkret: bagaimana korupsi dapat diberantas dengan penegakan hukum yang keras. Dalam bahasa yang lebih lugas, yang penting pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya dan dimiskinkan demi kepentingan negara dan tersangka korupsi harus mendapatkan “perlakuan khusus”. Pemikiran ini mendapatkan dukungan yang sangat luas di masyarakat, karena pengalaman pahit dan trauma bangsa Indonesia terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi “budaya”.
Argumentasi yang mengedepankan hak-hak asasi individu bukan merupakan argumentasi yang populer karena sifatnya yang abstrak, yakni pendekatan hak asasi manusia sebagai pondasi utama penegakan hukum.
Perdebatan antara hak individu dan kepentingan negara, bukan saja terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, terjadi perbedaan pendapat, dalam skala yang berbeda, mengenai perlu atau tidaknya seorang tersangka terorisme mendapatkan “Miranda Rights”, hak-hak individu yang harus dijamin oleh negara ketika seseorang disangka suatu kejahatan. Jaksa Agung Amerika terpilih, Jeff Sessions, menyatakan bahwa para tersangka teroris tidak pantas mendapatkan hak individu, karena kejahatannya yang membahayakan negara. Sehingga, negara tidak perlu menjamin hak-hak individunya.
Pemerintah dalam hal ini perlu kembali melakukan evaluasi strategi pemberantasan korupsi dalam skala luas, utamanya dalam hal penegakan hukum sebagai salah satu instrument penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Kedua pendekatan argumentasi tersebut perlu diperhatikan, antara kepentingan negara dengan kepentingan individu. Haruslah dicapai keseimbangan antara pemberantasan korupsi dengan orientasi kepentingan negara melalui threat based approach dan pemberantasan korupsi dengan pendekatan hak-hak individu (individual rights).
Strategi pemberantasan korupsi melalui instrumen hukum acara pidana tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang baku, karena harus dilihat melalui konteks kehidupan masyarakat dan perilaku korupsi yang terus berkembang. Diharapkan dengan adanya evaluasi penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi yang holistik, perilaku korupsi dapat hilang di negeri ini.
Leave a comment
Filed under Uncategorized
July 11, 2016 · 11:25 am
The Indonesian Perp Walk: Paradoks Praduga Tidak Bersalah
Belakangan ini, publik dipertontonkan sebuah pertunjukan yang harus dibilang cukup menarik oleh para penegak hukum di republik ini. Atas nama penegakan hukum dan transparansi kepada masyaraka, para penegak hukum “mempresentasikan” orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka) untuk dapat dilihat oleh publik dan dapat diliput oleh wartawan. Misalnya, dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan cara meracuni kopi oleh Jessica, perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi atau para tersangka dalam kasus “Mama Minta Pulsa”. Harus diakui, tidak sedikit publik yang memberikan apresiasi terhadap langkah tersebut karena persepsinya publik berhak tahu bahwa penegakan hukum sedang bekerja sebagaimana mestinya.
Ketika mengamati “presentasi” tersebut, timbul pertanyaan apakah para tersangka ini sudah pasti bersalah dan pantas mendapatkan perlakuan seperti itu? Bukankah mereka, ketika dipresentasikan, baru menyandang status tersangka dan belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan?. Bukankah presentasi tersebut seolah-olah menyatakan orang tersebut bersalah, setidaknya di mata publik? Dimana asas praduga tidak bersalah?
Asas praduga tidak bersalah, adalah asas, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa seseorang, di dalam sistem peradilan pidana, tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut dapat ditemukan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang mengenai Ratifikasi Konvensi Hak Sosial dan Politik. Asas praduga tidak bersalah, digolongkan sebagai salah satu hak asasi manusia.
Tetapi, apa sebenarnya apa arti praduga tidak bersalah tersebut? Bukankah kepentingan publik semestinya didahulukan daripada apapun dan pelaku kejahatan sudah menciderai tatanan publik melalui bukti permulaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu menjadi perdebatan. Bukan saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Pihak yang mendukung langkah penegak hukum dalam “mempresentasikan” tersangka akan dengan mudah mengatakan bahwa langkah tersebut untuk memberikan “pesan” bahwa hukum sedang ditegakkan, dan publik berhak untuk tahu.. Dalam konteks tersebut, tidak ada pelanggaran asas praduga tidak bersalah karena akan sangat sulit diterima secara logika apabila kita harus menganggap seseorang tidak bersalah, padahal sudah ada bukti permulaan apalagi terhadap kejahatan-kejahatan yang berdampak luas. Sederhananya, asas praduga tidak bersalah tersebut harus diterjemahkan dalam kacamata kepentingan publik yang lebih luas, bukan kepentingan individu si tersangka dan publik berhak untuk tahu.
Sebaliknya, pihak yang menentang akan mengatakan bahwa dengan “mempresentasikan” sang tersangka maka secara jelas asas praduga tidak bersalah secara nyata dilanggar. Para tersangka tersebut diperlakukan “lebih rendah” dari manusia. Apapun alasannya, ritual yang mempertontonkan sang tersangka memakai baju tahanan, memakai borgol dan diperlihatkan barang-barang buktinya merupakan sebuah statement yang sangat tegas kepada publik bahwa mereka pantas diperlakukan seperti itu karena mereka memang pantas mendapatkannya. Mereka terlebih dahulu sudah diadili publik, sebelum ke pengadilan yang sebenarnya. Andaikatapun sang tersangka bebas di pengadilan, tapi kerusakan terhadap citra dirinya sudah terjadi.
Bukan saja di Indonesia, persoalan “mempresentasikan” tersangka juga terjadi di negara-negara lain dalam level dan konteks yang berbeda. Di Amerika Serikat misalnya, presentasi tersangka dikenal dengan nama perpetrator walk (perp walk). Tidak seekstrim di Indonesia, sang tersangka hanya dibawa untuk sengaja diperlihatkan kepada para wartawan, tanpa sesi tanya jawab. Salah satu perp walk yang paling fenomenal adalah ketika Dominique Strauss-Kahn, direktur International Monetary Fund (IMF) disangka melakukan pelecehan seksual di sebuah hotel di New York pada tahun 2011. Pada akhirnya, tuduhan terhadap Dominique Strauss-Kahn dibatalkan karena kurangnya bukti. Akan tetapi, sampai sekarang, gambar Dominique Strauss-Kahn digiring oleh kepolisian New York dengan tangan terborgol masih ada dimana-dimana, dan dia sangat menyesalkan karena pada waktu itu dipaksa untuk melakukan perp walk.
Mirip-mirip dengan Indonesia, Mexico mempunyai sesi yang dinamakan presentacion yang diberlakukan hanya terhadap kejahatan-kejahatan berdampak luas dan serius, utamanya terhadap para kartel narkoba. Dalam sesi tersebut, tersangka diberikan baju tahanan, barang bukti dipertunjukkan dan para tersangka diwawancara. Alasan penegak hukum Mexico dalam melakukan hal tersebut adalah untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah Mexico serius dalam memberantas narkoba.
Terlihat nyata, dalam praktiknya asas praduga tidak bersalah itu sendiri menjelma menjadi sebuah paradoks yang nyata. Apakah harus diterjemahkan semata-mata normatif, atau harus ditafsirkan lebih dalam secara fundamental demi pemenuhan hak-hak asasi sebagai manusia. Kita sangat sering melihat di televisi, dimana tersangka dipertontonkan, diborgol dengan baju tahanan dan bahkan di wawancarai oleh televisi. Saya hanya mencoba membayangkan, apabila ternyata para tersangka tersebut nantinya dinyatakan tidak bersalah, publik sudah terlanjur memberikan label pelaku kriminal terhadap mereka. Tidak mudah untuk menghapus label tersebut. Saya jadi teringat, bahwa upaya mempresentasikan tersangka ini sangat mungkin terinspirasi dari budaya militer Romawi kuno, yakni fustuarium yang merupakan hukuman yang dipertontonkan kepada publik dengan tujuan untuk mempermalukan sang “tersangka”.
Hukum kita memang tidak mengatur khusus soal hal tersebut. Asas praduga tidak bersalah memang masih menjadi sebuah konsep yang sangat abstrak, yang implementasinya sangat tergantung kepada otoritas. Misalnya, ada juga tersangka perkara korupsi, yang bisa dengan gagah berjalan dan tidak diperlakukan seperti Jessica, Ahmad Wazir ataupun para tersangka kasus “Mama Minta Pulsa”. Padahal bobot sangkaan tindak pidanannya juga tidak kalah “berat”.
Sebagai upaya untuk menyelesaikan paradoks mengenai asas praduga tidak bersalah, diperlukan sebuah perangkat hukum normatif yang mengatur soal batasan dalam mempresentasikan tersangka. Dalam hal ini, asas praduga tidak bersalah harus ditafsirkan secara fundamental dalam upaya untuk melindungi hak tersangka agar jangan sampai ada kesalahan dalam menuduh, perangkat penyeimbang dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dan perlindungan hak asasi manusia terhadap individu.
1 Comment
Filed under Uncategorized
May 10, 2015 · 5:54 am
SK Pembekuan PSSI: Force Majeure dan Titah Penguasa
Saya tertarik melihat pembahasan mengenai istilah Force Majeure (keadaan kahar atau memaksa) yang coba disampaikan pesepakbola idola saya, Bambang Pamungkas (“BP”) di website pribadinya. BP di dalam websitenya, membagi tiga unsur Force Majeure yakni Externality (dikarenakan pihak lain), Unpredictability (tidak dapat diperkirakan) dan Irresistibility (tidak dapat dihindari). Kemudian unsur-unsur itu dibedah, sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa Force Majeure baru dapat dijustifikasi apabila itu adalah kehendak Tuhan (Act of God). Apa yang coba dijelaskan oleh BP ini menarik, dan tentunya membuka pintu dialog antara pembuat kebijakan (PSSI) dan masyarakat sepakbola. Penjelasan yang ditulis BP ini, persis apabila kita melihat halaman Wikipedia tentang Force Majeure. Sebagai orang yang ada di dalam organisasi pembuat kebijakan, perlu rasanya saya menjelaskan mengenai definisi keadaan kahar atau darurat itu dengan referensi yang lebih luas.
Secara mudah, force majeure dapat didefinisikan adanya suatu kejadian yang luar biasa (extraordinary circumstance) di luar kontrol para pihak yang membuat gagalnya suatu pemenuhan kewajiban. Dengan alasan ini, keadaan hukum harus dikembalikan seperti semula, dimana sebelum adanya “janji” atau kontrak antara para pihak. Janji yang dimaksud disini adalah, janji PSSI kepada seluruh anggotanya untuk menggelar sebuah kompetisi yang berjenjang dalam skala nasional dan internasional, sebagai ruh utama kehidupan sepakbola.
Bicara mengenai keadaan darurat, tentunya melahirkan banyak interpretasi. Karena setiap orang dapat memiliki opini yang berbeda, tergantung dari fakta dan informasi yang mereka pilih. Keadaan kahar ini diatur melalui Statuta PSSI di dalam pasal 86 yang menyatakan Komite Eksekutif PSSI, sebagai organ tertinggi pengambil keputusan organisasi, dapat memberikan definisi tentang apa itu keadaan darurat. Komite Eksekutif PSSI, pada rapat tanggal 2 Mei 2015 lalu, telah menyatakan bahwa seluruh kompetisi di bawah yurisdiksi PSSI terpaksa dihentikan karena adanya keadaan kahar di luar kontrol organisasi.
Saya mencoba melihat definisi itu dari hukum positif, yakni yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di dalam pasal 1244 dan 1245, setidaknya ada tiga unsur penting keadaan darurat: (1) Karena sebab-sebab yang tak terduga; (2) Karena keadaan memaksa; dan (3) Karena masing-masing perbuatan tersebut dilarang. Kemudian berdasarkan tiga unsur penting tersebut, dilihat dari objek dan subjek suatu keadaan yang dikatakan sebagai suatu keadaan darurat. Di dalam konteks ini, PSSI melihat bahwa keadaan darurat ini harus dilihat dari subjeknya. Artinya, PSSI sebagai subjek yang berjanji dengan sangat terpaksa tidak mampu untuk memenuhi janjinya kepada para anggotanya, untuk menjalankan kompetisi sepakbola. Hal ini terjadi karena adanya ketiga sebab tersebut.
Pertama, bahwa mengenai sebab yang tidak terduga. Di dalam websitenya, BP menyatakan bahwa sebelumnya sudah ada proses dialog, sehingga tentunya peristiwa memaksa itu harusnya sudah dapat diperkirakan. Bahwa proses dialog intensif antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memang sudah dilakukan berulang-ulang sebelum adanya proses pembekuan ini. Akan tetapi, tidak pernah terpikirkan oleh PSSI bahwa Kemenpora akan memberikan sanksi tidak diakuinya organisasi, tidak boleh beraktivitas sepakbola dan segala keputusan organisasinya menjadi batal dan tidak mengikat. PSSI menilai ini adalah suatu bentuk pelanggaran hukum yang nyata apabila kita membaca Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (“UU SKN”) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelengaraan Keolahragaan. Hubungan antara pemerintah dengan PSSI adalah hubungan kemitraan yang sejajar, karena PSSI menjalankan fungsi olahraga professional dan olahraga prestasi. Undang-Undang memerintahkan bahwa PSSI harus independen dengan membentuk suatu badan hukum dan menjadi anggota federasi olahraga internasional yang bersangkutan, dalam hal ini FIFA. PSSI sama sekali tidak dapat menduga, bahwa menpora sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dapat menjelma menjadi “badan peradilan”. Beruntung, kita tidak lagi hidup di zaman monarki absolut, dimana titah penguasa adalah absolut dan sudah pasti benar. Ibaratnya, ini adalah sebuah hukuman mati tanpa prosedur peradilan. Oleh karenanya, PSSI mempertanyakan titah pembekuan PSSI itu ke pengawas kekuasaan mereka, yakni Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal, fungsi pemerintah di dalam keolahragaan nasional adalah memberikan pelayanan kepada induk organisasi. Artinya, fungsi pengawasan dan pembinaan yang selama ini menjadi dasar untuk “menghukum mati” PSSI adalah bukan “cek kosong” yang dapat diisi apa saja.
Kedua, karena adanya keadaan memaksa. Bahwa setiap keputusan penguasa, adalah hal yang mengikat bagi subjek hukum Indonesia, dalam hal ini PSSI. PSSI adalah badan hukum perkumpulan, yang terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tahun 1953. Sebagai subjek hukum, PSSI harus patuh terhadap putusan penguasa, kecuali keputusan itu dinyatakan salah oleh badan yudikatif. Akibatnya, PSSI tidak dapat menggelar pertandingan sepakbola karena tidak diberikan izin oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang juga pemegang kekuasaan eksekutif. Setiap orang yang berprofesi sebagai praktisi hukum, pasti tahu mengenai ihwal keadaan memaksa. Hampir seluruh praktisi hukum pasti akan menempatkan keputusan pemerintah sebagai keadaan memaksa (regulatory act adopted by government authorities). Karena, bicara Act of God semata adalah suatu konsep yang sangat abstrak di mata hukum.
Ketiga, karena perbuatan tersebut dilarang. Dalam hal ini, Menpora telah memerintahkan Kepolisian untuk melarang dan tidak memberikan izin pertandingan sepakbola. Terbukti, PSSI tidak dapat menggelar pertandingan-pertandingan yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari karena penguasa melarang untuk bermain sepakbola dengan alasan “pembinaan sepakbola ke arah yang lebih baik”.
PSSI sepenuhnya sadar, bahwa segala argumentasi hukum ini akan sulit dimengerti karena klub, pemain, pelatih dan ofisial pertandingan sebagai “rantai makanan” yang paling bawah di dalam konflik ini adalah pihak yang paling menderita. PSSI pun tidak punya pilihan lain dan meminta maaf, karena organisasi tidak dapat memenuhi janjinya kepada para anggotanya. Sepanjang sejarah berdirinya, baru kali ini PSSI diberikan “hukuman mati” oleh penguasa. PSSI tentunya akan berbuat sekuat tenaga untuk melindungi segenap anggotanya, karena sepakbola adalah milik semua orang.
Apa yang dilakukan PSSI dengan menghentikan kompetisi adalah suatu keterpaksaan untuk melakukan proteksi terhadap kepentingan yang lebih besar. Harap dingat, siapapun boleh bermain sepakbola, tetapi sepakbola tanpa induk organisasi olahraga tidak akan kemana-mana dan akan berjalan stagnan. Porsi PSSI adalah menciptakan suatu olahraga sepakbola yang professional dan berprestasi. Undang-Undang adalah alat untuk mencapai tujuan itu akan tetapi atas nama Undang-Undang juga penguasa menghancurkan impian PSSI. Pada akhirnya, kerusakan peradaban sepakbola yang lebih parah menanti karena titah sang penguasa.
Leave a comment
Filed under Uncategorized
January 4, 2015 · 2:43 pm
Pembebasan Bersyarat dan Rasa Keadilan Kita
Pollycarpus, terpidana pembunuh aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, baru saja mendapatkan “hadiah” pembebasan bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 28 November 2014 kemarin. Polycarpus dianggap layak mendapatkan hadiah tersebut, karena selama menjalani hukuman telah berperilaku baik. Pollycarpus bebas meski baru menjalani masa hukuman 8 tahun penjara. Padahal ia seharusnya menjalani hukuman 14 tahun. Sebelumnya pada bulan September lalu Hartati Murdaya juga mendapatkan “hadiah” pembebasan bersyarat. Hartati Murdaya adalah terpidana kasus korupsi karena terbukti memberikan uang senilai total Rp 3 miliar kepada Bupati Buol terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah.
Pemberian hadiah pembebasan bersyarat oleh pemerintah lekas mendapat protes keras dan kritik tajam dari masyarakat biasa hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, perbuatan yang mereka lakukan adalah kejahatan yang luar biasa dan mereka dianggap tidak layak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Alasan utamanya, pembebasan bersyarat bagi pembunuh dan koruptor mencederai rasa keadilan kita.
Dilihat dari kacamata hukum, Pembebasan bersyarat memang merupakan hak yang dapat diberikan kepada terpidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang sebelumnya juga diatur melalui PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menteri Hukum dan HAM pun telah menyatakan, bahwa pembebasan bersyarat adalah hak terpidana, karena terpidana mempunyai hak yang sama di depan hukum.
Pertanyaannya yang paling mendasar kemudian adalah, benarkah ada rasa keadilan yang dicederai dengan pemberian pembebasan bersyarat tersebut? Respon publik terhadap pelanggar hukum, utamanya kejahatan-kejahatan yang dianggap luar biasa, mau tidak mau membentuk apa yang dinamakan rasa keadilan masyarakat tersebut. Bukti nyata adalah keluarnya produk hukum PP 99/2012 yang mengatur tentang remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat yang menuai kontroversi karena dianggap melanggar hak-hak terpidana.
Dalam menjawab pertanyaan tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah melihat tujuan pemidanaan tersebut di dalam kerangka hukum acara pidana yang memiliki perspektif keadilan (criminal justice). Adalah hal yang natural, ketika masyarakat menginginkan hal yang setimpal untuk dapat “membalas” apa yang telah dilakukan oleh para terpidana (retribution). Hal ini sesuai dengan pendapat Francis Bacon (1561-1626) dalam bukunya Of Revenge yang menyatakan bahwa rasa ingin melakukan pembalasan yang setimpal adalah sesuati hal yang alami (Revenge is a kind of wild justice; which the more man’s nature runs to).
Dua Motif Pemidanaan
Pembalasan tersebut harus dilihat setidaknya dari dua motif besar: Pertama, pembalasan sebagai aksi balas dendam (revenge) dan yang kedua, pembalasan untuk kepentingan yang lebih besar, yakni melakukan restorasi terhadap nilai-nilai keadilan masyarakat yang telah dilanggar oleh terpidana (value restoration).
Terhadap motif yang pertama, tendensinya tentunya adalah untuk memenuhi apa yang disebut rasa keadilan masyarakat yang lahir melalui persepsi publik. Semangatnya adalah, bagaimanapun terpidana harus dihukum seberat-beratnya dan kalau perlu, dicabut segala hak-haknya. Pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa dan terpidana dalam motif ini, adalah ekses yang tidak dapat dihindari (oversteps the boundaries of the law). Misalnya saja, protes para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kunjungan, pakaian hingga jumlah buku yang dapat dibaca dibatasi. Hal ini dikarenakan dalam motif ini tujuan utamanya bukan hanya untuk mengembalikan tatanan sosial di dalam masyarakat yang telah dirusak oleh terpidana, akan tetapi untuk membalaskan dendam demi mencapai apa yang disebut dengan rasa keadilan masyarakat. Nilai-nilai keadilan dalam motif ini akan terpenuhi ketika melihat terpidana menderita.
Sedangkan di dalam motif yang kedua, dikedepankan asas proporsionalitas dalam menghukum terpidana, karena tujuan utama hukumannya adalah untuk melakukan restorasi nilai-nilai yang telah dia langgar di dalam masyarakat dan bukan pembalasan dendam. Di dalam motif ini, ekses yang terjadi adalah masyarakat menjadi marah dan tidak puas karena seringkali dahaga akan rasa keadilan tidak terpenuhi. Di dalam motif ini, titik beratnya ada pada prosedur yang seimbang berdasarkan perspektif hukum acara pidana. Misalnya ketika pemerintah mengatakan bahwa pembebasan bersyarat adalah hak semua terpidana, tanpa membedakan kasusnya. Dalam konteks tersebut, bisa jadi pemerintah menitikberatkan kepada fungsi pembinaan yang ada di dalam motif kedua.
Dalam konteks penegakan hukum, maka ekses yang ada di dalam motif pertama akan jauh lebih membahayakan daripada motif yang kedua. Di dalam motif yang pertama, rasa keadilan tersebut dibentuk melalui suatu kehendak masyarakat yang di dalamnya melibatkan perasaan emosional yang terdiri dari rasa ingin membalas dendam (deservingness, suffering and vengeance). Perasaan emosional tersebut seringkali mengabaikan rasio hukum yang ada sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum acara di dalam menjalankan fungsi penegakan hukum itu sendiri.
Sedangkan di dalam motif yang kedua ketika hukum ditegakkan secara prosedural sesuai dengan hukum acara, maka yang terjadi adalah kemarahan masyarakat karena dahaga emosionalnya tidak terpenuhi. Contoh nyata, adalah masyarakat yang marah terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus dan Hartati Murdaya. Contoh yang lebih ekstrem terjadi di Amerika Serikat (AS) ketika pecah kerusuhan di wilayah Ferguson dikarenakan dakwaan terhadap polisi kulit putih yang diduga menembak mati remaja kulit hitam tak bersenjata ditolak oleh Grand Jury pada tanggal 25 November 2014 lalu.
Melalui kedua motif di atas, pembebasan bersyarat yang diberikan oleh pemerintah haruslah dikaji terlebih dahulu sehingga nantinya koreksi dan kritik terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menegakkan hukum tidak semata-mata untuk memuaskan perasaan emosional penuh dendam akan tetapi mengedepankan asas-asas keadilan yang ada di dalam hukum acara pidana.
Leave a comment
Filed under Uncategorized
December 14, 2014 · 10:15 am
Rasionalitas dan Transparansi Pengelolaan PSSI
Pada hari Senin 8 Desember 2014 lalu, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah badan publik non pemerintah karena PSSI dianggap melakukan fungsi negara di dalam menyelenggarakan sepakbola nasional dan pernah mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensi dari status PSSI sebagai badan publik tersebut adalah, PSSI diwajibkan untuk membuka laporan keuangan dari kurun waktu 2005-2014 dan membuka semua kontrak hak siar tim nasional. Tuduhan ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan PSSI, tentunya menimbulkan banyak asumsi negatif.
Berbicara transparansi pengelolaan keuangan, persoalan ini harus dilihat dengan rasionalitas hukum yang jelas. Sebelum masuk kepada perdebatan mengenai transparansi, haruslah terlebih dahulu melihat struktur hubungan hukum yang tercipta antara PSSI, publik dan pemerintah Indonesia sehingga kita dapat melihat duduk persoalannya secara jernih. Hubungan hukum ini tidak dapat dijelaskan oleh putusan KIP maupun Undang-Undang No. 3 tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) sehingga menimbulkan banyak kerancuan hukum dalam pengelolaan olahraga di Indonesia pada umumnya.
Secara hukum, PSSI adalah badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan. Di dalam hukum Indonesia, dasar hukum perkumpulan berbadan hukum ini adalah Akta Pengesahan PSSI tertanggal 2 Februari 1953 berdasarkan Buku Undang-Undang no. 276 (Staatsblad). Sebagai badan hukum privat, PSSI menundukkan dirinya sebagai anggota Federasi sepakbola dunia, yaitu FIFA. Melalui UU SKN pada pasal 1 poin 25 Pemerintah jelas mensyaratkan bahwa induk organisasi olahraga harus menjadi anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan, dalam hal ini FIFA.
Fakta menyatakan bahwa PSSI pernah mendapatkan dana dari APBN dan bantuan dari FIFA yang kemudian membuat orang berasumsi bahwa PSSI merupakan badan publik sesuai dengan definisi yang ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP menyatakan bahwa badan publik adalah organisasi pemerintah maupun non pemerintah sepanjang sumber danannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan bantuan luar negeri. Pertanyaanya kemudian, bukankah dengan pengertian tersebut PSSI merupakan badan publik?
UU KIP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi badan publik. Oleh karenannya, persoalan ini harus dilihat setidaknya dari 7 kerangka hukum: UU SKN dan peraturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 6/2014 mengenai pengesahan perkumpulan, UU no. 17/2003 mengenai Keuangan Negara, UU no 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah no. 45/2013 mengenai Tata Cara Pelaksanaan APBN dan Peraturan Pemerintah no 10/2011 mengenai Penerimaan Hibah dari Luar Negeri. Karena “kunci” dari badan publik adalah menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta mendapatkan dana dari negara, baik yang berasal dari APBN maupun APBD
Dalam konteks ini jelas, pemerintah Indonesia melalui UU SKN bukan hanya mengakui tetapi juga mewajibkan PSSI untuk menjadi anggota FIFA yang independen. Struktur bangunan hukumnya adalah bahwa PSSI tidak mendapatkan wewenang berupa atribusi, delegasi ataupun mandat sesuai dengan teori kewenangan. Hubungan yang tercipta antara pemerintah dengan PSSI adalah suatu hubungan horisontal dimana PSSI merupakan mitra kerja pemerintah yang independen dalam melakukan tugas pengelolaan sepakbola.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana, apalagi dana yang bersumber dari uang rakyat adalah sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan sesuai dengan asas good governance. Masalahnya, bagaimana sebenarnya alur pertanggungjawabannya? Terhadap dana APBN ataupun APBD, jawabannya bisa dilihat secara jelas di PP 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, dalam hal ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagaimana yang ada di dalam Pasal 4 PP tersebut dan UU SKN. Sedangkan untuk dana luar negeri, PP no.10/2011 menyatakan yang disebutkan sebagai bantuan luar negeri adalah bantuan yang kepada pemerintah yang kemudian harus dicatatkan dalam laporan keuangan pemerintah.
Berdasarkan kerangka hukum di atas, PSSI dalam hal ini, bertindak sebagai pelaksana kegiatan olahraga sepakbola yang pembinaannya diserahkan kepada Kemenpora melalui Komite Olehraga Nasional (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Dalam hal ini, kedua komite tersebutlah yang nyata-nyata secara jelas disebut di dalam UU SKN. Secara hukum, PSSI sebagai pelaksana kegiatan hanya bisa bertanggung jawab dalam hal dana publik terhadap ketiga institusi negara tersebut, yakni Kemenpora, KONI ataupun KOI karena PSSI bukan merupakan bagian dari pemerintah. Alur pertanggungjawaban keuangan publik tersebut sudah diatur secara jelas mekanismenya dan tentunya tidak dapat ditafsirkan lain.
Status hukum PSSI sebagai badan privat yang menjadi anggota FIFA, mempunyai tata cara pengelolaannya sendiri sebagaimana diatur oleh Statuta PSSI yang ditetapkan secara bersama-sama oleh para anggota PSSI, yakni: Klub, Asosiasi PSSI Provinsi, Asosiasi Sepakbola Wanita, Asosiasi Futsal, Asosiasi Wasit, Asosiasi Pemain dan Asosiasi Pelatih. Di dalam Statuta PSSI pasal 24, laporan keuangan PSSI wajib dilaporkan kepada para anggota PSSI di dalam kongres PSSI. Sebagai badan hukum privat, maka PSSI dalam pengelolaannya mempunyai prinsip-prinsip governance sendiri sebagaimana ditentukan oleh statuta dan regulasi PSSI. Hal ini tentunya tidak absolut, apabila anggota PSSI sebagai stakeholder utama PSSI berkehendak untuk merubah statuta dan merubah mekanisme pertanggungjawaban keuangannya, maka hal tersebut dapat dilakukan.
PSSI tentunya menghargai suara sebagian suporter yang menuntut transparansi terhadap keuangan PSSI, karena organisasi sepakbola tanpa suporter tidak akan bisa berjalan. Suporter adalah salah satu stakeholder PSSI yang paling penting. Keterbukaan bagi PSSI bukanlah barang haram. Hanya saja, persoalan transparansi haruslah diikuti dengan rasionalitas hukum yang jelas. Pemerintah perlu menetapkan suatu mekanisme hubungan hukum yang jelas sehingga tidak terjadi kerancuan hukum dalam pengelolaan olahraga di Indonesia. Dengan dasar hukum yang jelas, niscaya tranparansi dan akuntabilitas PSSI akan berjalan dan akhirnya cita-cita membangun sebuah “perabadan sepakbola” akan terwujud.
Leave a comment
Filed under Uncategorized
August 4, 2014 · 11:25 am
Meredefinisikan Pelanggaran HAM dalam Tindak Pidana Korupsi
“Korupsi adalah kejahatan hak asasi manusia, sehingga penanganannya harus luar biasa”
“Korupsi adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat”
Kalimat di atas sudah sehari-hari didengung-dengungkan oleh semua kalangan, baik dari orang awam, hingga praktisi hukum. Atas dasar itu, perang terhadap korupsi hingga wacana memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguat Hampir semua orang sepakat bahwa budaya korupsi sudah sedemikian parah melanda negeri ini.
Ramai-ramai, orang bicara bahwa semua koruptor harus dimiskinkan dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya tanpa pandang bulu. Diperlukan langkah-langkah hukum yang luar biasa untuk memberantas kejahatan tindak pidana korupsi yang juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bahwa tindak pidana korupsi harus diberantas adalah sebuah keharusan, akan tetapi menjadi menarik ketika kita coba mempersamakan level kejahatannya dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia.
Hak asasi manusia dapat dikatakan buah reformasi yang paling “manis”. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dibentuknya Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah produk awal hak asasi manusia pasca reformasi. Ditambah lagi, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap dua instrumen hak asasi manusia yang paling dasar yakni International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights melalui Undang-Undang No. 11 dan No. 12 tahun 2005. Keseluruhan beleid tersebut mengatur mengenai hak sebagai manusia yang paling dasar sehingga menjadikan pelanggaran hak yang diatur melalui regulasi tersebut sebagai kejahatan yang paling “jahat”. Pada tahun 2003, Indonesia juga melakukan ratifikasi konvensi PBB mengenai Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention against Corruption).
Pertanyaanya kemudian, apakah semua tindak pidana korupsi yang diatur melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu juga melangar hak asasi manusia yang berarti merupakan kejahatan berat? Untuk menjawabnya kita memerlukan dua ilustrasi: Pertama, ketika seseorang memberikan suap kepada hakim dalam suatu perkara untuk memberikan putusan yang menguntungkan pemberi suap. Kedua, ketika seseorang pejabat publik menggunakan diskresinya untuk membuat keputusan publik. Kemudian keputusan publik tersebut ternyata salah dan mengakibatkan kerugian negara. Kedua ilustrasi ini sama-sama merupakan tindak pidana korupsi yang diatur melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Di dalam ilustrasi yang pertama, Dalam hal ini, tindak pidana korupsi secara langsung menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak untuk mendapatkan proses hukum yang imparsial dan impersonal (fair trial) menjadi terlanggar. Dalam kasus ini, negara mempunyai tiga tugas penting: untuk menghargai hak asasi manusia warga negaranya, untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya dan untuk melindungi warga negaranya. Rasio pemikiran bahwa korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia menjadi masuk akal.
Di dalam ilustrasi yang kedua, tindak pidana tersebut tidak memiliki akibat langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Rasio pemikiran pada ilustrasi pertama kemudian menjadi tidak valid digunakan dalam ilustrasi ini. Alasannya, perbuatan tersebut tidak memiliki akibat langsung akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa pemikiran kalau saja kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka uang negara tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati semua orang memang tidak dapat dihindarkan karena hak untuk menikmati pembangunan adalah hak asasi manusia juga, sama seperti hak untuk mendapatkan peradilan yang imparsial dan impersonal. Bedanya, tidak ada direct evidence untuk membenarkan pernyataan tersebut. Fakta telah terjadinya kerugian negara, tidak menjadi faktor yang determinan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks ini.
Identifikasi kejahatan korupsi berdasarkan dua ilustrasi di atas menjadi sangat penting. Karena terkadang, upaya “luar biasa” untuk memberantas tindak pidana korupsi bersinggungan dengan hak asasi manusia itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi luar biasa besarnya, dan seringkali memicu perdebatan. Misalnya upaya penyadapan pada saat proses penyelidikan berpotensi melanggar hak privasi seseorang, tidak dikenalnya pemberhentian penyidikan dalam UU KPK berpotensi melanggar asas presumption of innocence, upaya “memiskinkan koruptor” dengan m mengkaitkan pencucian uang juga dapat melanggar hak seseorang untuk memiliki properti (right to property). Atas dasar itu, PBB pun menyatakan bahwa tidak semua tindak pidana korupsi adalah pelanggaran HAM, ada kalanya korupsi hanya merupakan “pintu masuk” bagi pelanggaran HAM.
Di negara-negara maju, yang sistem hukumnya mirip dengan Indonesia seperti Belanda dan Perancis, upaya-upaya “luar biasa” terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut disupervisi oleh hakim komisaris (examining magistrate). Tujuannya adalah menjamin segala upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi proporsional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hakim komisaris ini kemudian menjadi “wasit” ketika ada pelanggaran hak asasi manusia di dalam upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan. Sebenarnya, di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, coba diadopsi hal yang mirip-mirip, yakni Hakim Pemeriksa Pendahuluan walaupun perannya tidak sebesar rechter-commissaris di Belanda dan juge d’instruction di Perancis.
Di Indonesia, upaya mempersamakan “level kejahatan” tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia di satu sisi dapat memberikan pendidikan positif, yakni meningkatkan public awareness masyarakat terhadap kejahatan korupsi itu sendiri. Di sisi lain, dapat menimbulkan efek negatif, yakni justifikasi terhadap upaya-upaya “luar biasa” yang justru malah memiliki potensi pelanggaran hak asasi manusia. Redefinisi terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan HAM dengan cara melakukan identifikasi terhadap perbuatannya dalam perspektif hak asasi manusia sangat diperlukan agar tindakan-tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi nantinya tidak bertentangan dengan hukum dan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang.
Leave a comment
Filed under Uncategorized
January 14, 2014 · 1:50 pm
Mewujudkan Suara Kolektif Pemain Sepakbola Yang Ideal
(Published by Top Skor Newspaper on 2 January 2014)
Kasus-kasus pemain sepakbola yang berkarier di Indonesia menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Mulai dari tunggakan gaji pemain hingga yang paling tragis, kematian dua pemain sepakbola asing yang bermain di Indonesia: Diego Mendieta asal Paraguay dan Salomon Begondo asal Kamerun. Kejadian-kejadian ini tentunya merusak citra sepakbola Indonesia. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi pembangunan sepakbola Indonesia.
Tak pelak lagi, ramai-ramai publik menunjuk hidung Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai administrator dan regulator sepakbola nasional sebagai biang keladinya. Publik tentunya tidak dapat disalahkan dalam berpendapat yang menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi persepakbolaan nasional. Secara hukum, di dalam lingkup sepakbola profesional, permasalahan-permasalahan mengenai kesejahteraan pemain adalah permasalahan yang lahir antara klub dan pemain.
Pemain dan klub kemudian mengikatkan diri dalam hubungan profesional yang dituangkan dalam bentuk kontrak. Dalam konteks ini, PSSI menjalankan fungsinya sebagai regulator untuk menetapkan standart minimum kontrak (professional football players contract minimum requirements) yang harus dipenuhi misalnya harus tertulis dan para pihak harus mendapatkannya, mendapatkan keuntungan finansial (financial benefit) serta menghargai hak-hak asasi pemain. Implementasi dari kontrak tersebut yang menjadi sumber permasalahan utama, titik klimaksnya dua pemain asing yang berkarier di Indonesia harus menjadi korban.
Idealnya, dalam memantau proses eksekusi dari kontrak tersebut haruslah terdapat suara kolektif dari para pemain. Suara kolektif tersebut kemudian membentuk suatu wadah asosiasi pemain yang berfungsi sebagai bargaining agent dalam mensupervisi pelaksanaan kontrak pemain serta mengadvokasi hak-hak profesi mereka sebagai pemain sepakbola.
Sebenarnya di dalam Statuta PSSI terbaru tahun 2013, eksistensi asosiasi pemain diakui sebagai anggota dari PSSI. PSSI tentunya tidak tinggal diam dalam menyikapi hal-hal tersebut. Perwujudannya, suara kolektif tersebut kemudian diberi ruang secara nyata untuk menyuarakan pendapat mereka sebagai anggota dari PSSI. Dengan menjadi anggota, asosiasi pemain mempunyai hak bicara dan hak suara di dalam setiap pengambilan kebijakan PSSI. Baru-baru ini, pada tanggal 21-22 Desember yang lalu Asosiasi Pemain Sepakbola Nasional Indonesia (yang kemudian berubah nama menjadi Asosiasi Pemain Sepakbola Indonesia) melakukan kongres di hotel atlet Century Park Senayan dan menetapkan statuta baru sebagai “dasar perjuangan” untuk dapat menjadi suara kolektif yang ideal.
Beberapa hal menjadi sorotan dalam kongres tersebut, Pertama, mengenai permasalahan kontrak yang permasalahannya “menular” ke segala aspek kehidupan sepakbola.
Pertama, PSSI mengharapkan asosiasi pemain harus menjadi suara kolektif yang ideal, dengan menjadi bargaining agent untuk para pemain yang diwakilinya. Asosiasi pemain diharuskan menjalankan fungsinya menyelesaikan permasalahan secara bipatrit (negosiasi kedua belah pihak) antara pemain, yang diwakili oleh asosiasi, dengan klub bersangkutan. Apabila fungsi ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan, maka Asosisasi Pemain diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara tripatrit (melibatkan tiga pihak) yakni asosiasi pemain sebagai mediator atau konsiliator terhadap sengketa yang terjadi antara pemain dan klub. Penyelesaian ini menjadi forum komunikasi dan musyawarah yang tujuannya menyelesaikan sengketa antara pemain dan klub untuk meraih amicable settlement.
Apabila kedua mekanisme tersebut gagal, maka fungsi PSSI sebagai administrator dan regulator sepakbola kemudian baru akan menjadi “aktif”. Dalam waktu dekat, PSSI akan membentuk suatu badan yang berwenang untuk mengadili sengketa-sengketa antara pemain dan klub secara khusus. PSSI akan membentuk National Dispute Resolution Chamber (NDRC) yang ideal sebagaimana diamanatkan oleh The Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sebagai induk olahraga sepakbola dunia. Konsep ini pun sesuai dengan hukum nasional kita.
Dengan demikian, konsep penyelesaian sengketa di dalam asosiasi pemain diharapkan dapat berfungsi sebagai filter masalah-masalah sebelum masuk ke ranah PSSI, yang nantinya akan diselesaikan melalui mekanisme NDRC. Melalui skema ini, PSSI akan menjalankan fungsinya sebagai safety net dalam rangka memperjuangkan kepentingan para pemain.
Untuk dapat menjalankan fungsi di atas, tentunya mutlak diperlukan suatu wadah suara kolektif yang ideal dan secara nyata dapat berfungsi sebagai bargaining agent bagi para pemain. Apabila klub dan asosiasi pemain menjadi anggota PSSI, tentunya legal standing PSSI akan menjadi kuat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi ke depan.
Kedua, permasalahan klasik yang menjadi perdebatan adalah mengenai posisi asosiasi pemain yang menjadi anggota PSSI. Sebagian orang menyatakan dengan menempatkan asosiasi pemain dibawah federasi, maka fungsinya seketika akan menjadi lumpuh, karena tidak adanya independensi. Klaim ini tidak sepenuhnya benar, karena justru dengan menjadi anggota maka asosiasi pemain mempunyai hak bicara dan hak suara yang berfungsi sebagai alat penentuan kebijakan secara lebih konkret. Rumus bahwa asosiasi pemain harus lepas dari federasi juga tidak sepenuhnya benar, karena tujuan utamanya adalah bagaimana suatu wadah asosiasi bisa berfungsi sebagai “loud speaker” dalam menyuarakan suara kolektif para pemain yang diwakilinya. Bagaimana wadah tersebut dapat bertindak secara konkret dalam menjalankan visi dan misinya yang mulia, terlepas dari apa dan siapapun nama wadah tersebut. Tentunya, dalam hal ini diskursus akademik akan terus berkembang dalam menemukan formulasi yang paling ideal dalam rangka mewujudkan suara kolektif bagi para pemain.
Ketiga, mengenai asosiasi pemain yang jumlahnya lebih dari satu. Tentunya PSSI menyambut baik apabila terbangun kesadaran masyarakat untuk berlomba-lomba mewujudkan suara kolektif yang ideal bagi para pemain sepakbola di Indonesia. Misi dan tujuan semua elemen sepakbola nasional hanya satu, bagaimana membangun sepakbola Indonesia yang lebih beradab.
Sehingga nantinya proses pencapaian dan perwujudan suatu wadah suara kolektif yang ideal akan ditentukan melalui apa yang disebut oleh naturalis asal Inggris, Charles Darwin dengan teori survival of the fittest, nantinya asosiasi pemain dinilai dari bagaimana mereka dapat mewakili kepentingan pemain dengan sungguh-sungguh.
Leave a comment
Filed under Uncategorized
January 5, 2014 · 8:58 am
Edisi Revisi Buku Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional (ICC)
Buku karangan saya yang membahas mengenai Statuta Roma dan rencana ratifikasinya di Indonesia sudah mengalami revisi pertama dan diterbitkan oleh Penerbit Papas. Untuk mendapatkannya bisa dibeli di toko-toko buku terdekat atau hubungi Penerbit Papas di papassinar@yahoo.com
Leave a comment
Filed under Uncategorized
← Older posts
Search
Search for:
Recent Entries
My paper titled “Causes and Consequences of the War on Marijuana in Indonesia” published in Indonesia Law Review 2019
Belajar Santai soal Hukum Acara Pidana Lewat Animasi
Pemberantasan Korupsi: Antara Kepentingan Negara dan Hak Individu
The Indonesian Perp Walk: Paradoks Praduga Tidak Bersalah
SK Pembekuan PSSI: Force Majeure dan Titah Penguasa
Pembebasan Bersyarat dan Rasa Keadilan Kita
Rasionalitas dan Transparansi Pengelolaan PSSI
Meredefinisikan Pelanggaran HAM dalam Tindak Pidana Korupsi
Mewujudkan Suara Kolektif Pemain Sepakbola Yang Ideal
Edisi Revisi Buku Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional (ICC)
Links
Blogroll
APP Lawfirm
aristopangaribuan.com · Aristo Pangaribuan Perspective and Views
Create a free website or blog at WordPress.com.
aristopangaribuan.com
Create a free website or blog at WordPress.com.
Email (Required)
Name (Required)
Website
Loading Comments...
Comment
×
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content: Untuk mengetahui lebih lanjut, serta cara menghapus atau memblokir hal ini, lihat di sini: Kebijakan Cookie Kami

warc-type: conversion

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content:
Anak perempuan Anda sebentar lagi merayakan kelulusan SD? Kalau begitu kenapa tidak memberinya kado untuk anak perempuan kelas 6 SD yang menyenangkan hati dan membuatnya semakin termotivasi sekolah! Dan bila Anda bingung memilihkan kado untuk anak perempuan Anda, kami punya beragam ide yang bisa jadi inspirasi loh.
Daftar isi
Kelulusan SD Adalah Momen yang Penting
Berbagai Cara Merayakan Kelulusan SD Anak
Ragam Pilihan Kado untuk Anak Perempuan yang Merayakan Kelulusan SD
Baca juga
Bingung Mikirin Goodiebag untuk Ultah Anak? Ini Lho 10 Ide Teranyar Bingkisan Ultah 2018!
10 Kado untuk Anak Perempuan 10 Tahun yang Bermanfaat dan Membuat Putri Anda Tersenyum Manis
11 Jam Tangan untuk Anak Perempuan yang Lucu dan Menggemaskan
11+ Inspirasi Kado untuk Anak Perempuan yang Berkesan dengan Harga di Bawah Rp 100 Ribu, Cek Langsung Yuk! (2020)
8+ Pilihan Terbaik Untuk Kado Anak Perempuan 6 Tahun di 2017
Back to top
Kelulusan SD Adalah Momen yang Penting
Ujian nasional merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan siswa dalam belajar. Bagi anak, ujian nasional merupakan momen yang sangat mendebarkan.
Oleh karena itu, kelulusan ujian nasional akan menjadi momen penting khususnya bagi anak Anda. Sudah sewajarnya jika momen tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan untuk usaha yang telah dilakukan oleh anak.
Perayaan kelulusan ujian juga sering kali dilakukan sebagai bentuk bentuk rasa syukur. Anda yang ingin berbagi kebahagian atas kelulusan ujian anak juga dapat merayakannya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan momen kelulusan ujian. Salah satunya dengan merayakan bersama di sekolah, atau berkumpul di tempat lain.
Sebaiknya Anda sebagai orang tua memberikan pengarahan kepada anak, agar mereka merayakan momen kelulusan ujian dalam batas wajar. Sehingga anak Anda tidak melakukan perayaan secara berlebihan apalagi hingga menyalahi aturan.
Back to top
Berbagai Cara Merayakan Kelulusan SD Anak
Nonton Bersama Keluarga
Ketika merayakan momen penting keluarga, tentunya yang menjadi prioritas adalah kebahagiaan masing-masing anggota keluarga tersebut. Salah satu momen penting yang perlu dirayakan adalah momen kelulusan ujian nasional anak Anda. Momen penting tersebut dapat Anda rayakan dengan nonton bersama anggota keluarga.
Nonton tidak harus di bioskop. Anda bisa nonton di rumah. Agar suasananya lebih akrab. Anda bisa memanfaatkan ruang tengah menjadi tempat untuk nonton. Bersama anggota keluarga lainnya, Anda bisa menikmati film pilihan dengan proyektor. Ditemani dengan camilan seperti kacang, popcorn, dan milkshake. Tentu akan memberikan rasa bahagia bagi semua anggota keluarga.
Tiket Berlibur
Sebenarnya ucapan selamat saja sudah cukup. Namun kesannya tentu berbeda ketika ucapan tersebut diberikan bersamaan dengan sebuah hadiah. Apalagi jika hadiahnya berupa tiket liburan. Pastinya hal tersebut akan memberikan kesan yang sangat berarti untuk anak Anda di momen kelulusannya.
Selain dapat mempererat rasa kekeluargaan, liburan juga bisa melepaskan Anda dan keluarga dari rasa stress. Anda bisa menyewa vila di pantai atau di gunung. Jika Anda tidak ingin repot, Anda bisa memakai jasa travel. Biaya liburan tentunya tidak murah, karena itu Anda perlu merencanakannya dan menabung terlebih dahulu.
Makan Malam Bersama
Cara lainnya untuk merayakan kelulusan anak adalah dengan membuat acara makan malam bersama.
Makan malam dengan anggota sudah sangat jarang dilakukan. Karena waktu berkumpul yang terbatas.
Oleh karena itu, makan malam merupakan cara yang spesial untuk merayakan kelulusan anak Anda. Dengan begitu kedekatan antar anggota keluarga akan semakin erat. Tentunya anak juga akan termotivasi untuk terus meningkatkan prestasinya.
Memberikan Kado
Salah satu hal yang paling membahagiakan bagi anak, adalah ketika menerima kado dari orang tuanya. Biasanya anak akan senang jika diberikan kado mainan. Anda bisa memberikan mainan edukasi agar anak Anda tetap bisa bermain sambil mengasah kemampuannya. Selain mainan, banyak kado lainnya yang bisa Anda berikan untuk anak di momen spesialnya.
Anda juga dapat memberikan snack favorite anak. Tatalah dengan apik dalam wadah sehingga tampilannya jadi menarik. Selain hemat waktu untuk mencari kado di toko, Anda juga bisa menghemat biaya. Selain itu, kado yang dibuat sendiri tentu akan memberikan kesan tersendiri bagi anak Anda.
Jika anak Anda gemar mendengarkan musik, Anda bisa memberikan kado berupa music player. Anda juga bisa memberikan alat musik, jika anak Anda tertarik untuk bermain musik. Kado tersebut tentunya akan menjadi kado yang spesial bagi anak Anda.
Back to top
Ragam Pilihan Kado untuk Anak Perempuan yang Merayakan Kelulusan SD
Buku Harian
Sumber gambar www.lazada.co.id
Anda bisa memberikan buku harian untuk putri Anda yang baru lulus ujian nasional. Salah satunya AW Kawaii Jepang Kartun Lucu Hewan Buku Catatan Spiral. Diary ini memiliki ukuran sekitar 18 cm x 12,5 cm. Terdiri dari 60 lembar (120 halaman), dengan berat 160 g. Kertas yang digunakan aman untuk kesehatan tubuh dan ramah lingkungan. Anda bisa memesannya di Lazada dengan harga Rp 131.000.
Berikutnya ada TOPModel TM6653 Buku Diary. Diary ini memiliki desain bergambar yang lucu. Sangat cocok digunakan untuk diary anak Anda. Diary ini dilengkapi dengan gembok berbentuk hati untuk menjaga rahasia dalam buku diary anak Anda. Isinya 2 pcs diary. Anda bisa mendapatkannya di Blibli dengan harga Rp 290.000.
Rekomendasi yang terakhir adalah Notebook Journal Diary Buku Harian Miniso. Dengan harga terjangkau, Anda bisa memberikan diary lucu ini untuk anak Anda. Stok yang tersedia sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Diary ini terdiri dari 112 lembar halaman, cukup tebal sehingga anak Anda bisa menggunakannya dalam waktu yang cukup lama. Anda bisa membelinya di Tokopedia dengan harga Rp 65.000.
Handphone
Sumber gambar www.blibli.com
Momen kelulusan ujian tentunya merupakan momen spesial bagi anak. Sebagai penghargaan, Anda bisa memberikan handphone sebagai hadiah kelulusan anak Anda. Berikut merupakan rekomendasi handphone yang dapat Anda pertimbangkan.
Samsung Galaxy S7 Edge Smartphone - Pink (32GB/ 4GB) merupakan produk terbaru dari Samsung. Warna pink gold tentunya warna yang cocok untuk anak perempuan Anda. Terdapat lengkungan di bagian belakang ponsel yang membuatnya nyaman untuk digenggam. Selain desain luar yang menarik, fitur yang ditawarkan juga sangat bisa diandalkan.
Dilengkapi dengan Android v6.0 Marshmallow dan prosesor Octa Core 2.3 GHz Quad+1,6 Hz Quad ditambah lagi dengan RAM 4 GB, tentunya ponsel ini tidak akan lelet ketika digunakan.
Anak Anda pasti akan senang dengan handphone ini, karena kamera depan maupun belakangnya sangat berkualitas (12 MP dan 5 MP). Kapasitas memori internalnya juga sangat mumpuni yaitu 32 GB, sehingga anak Anda bisa menyimpan banyak foto selfie. Anda bisa mendapatkan handphone ini di Blibli dengan harga Rp 7.600.000.
Berikutnya ada Apple iPhone 6s 64gb Rose Gold Garansi Internasional. Material ponsel ini terbuat dari alumunium 7000. Sehingga lebih kuat dan berkualitas jika dibandingkan dengan iPhone 6. Ponsel ini memiliki dimensi layar 4,7 inci, dengan ketebalan 7,1 mm. Dilengkapi dengan prosesor Apple A9 yang memiliki performa setara dengan prosesor pada layar komputer.
Hal yang paling menarik dari ponsel ini adalah fitur 3D touchnya. Fitur tersebut memungkinkan Anda untuk menjalankan fungsi yang berbeda berdasarkan tingkat tekanan tangan Anda. Kamera belakang dan depan memiliki resolusi yang tinggi (12 MP dan 5 MP). Anda bisa membelinya di Lazada dengan harga Rp 6.014.000.
Sepatu
Sumber gambar www.elevenia.co.id
Anda juga bisa memberikan hadiah berupa sepatu. Misalnya Sepatu Sekolah Anak Lampu / Adidas Yeezy / LED Knit Shoes – BlackWhite. Terbuat dari bahan knit woven dan rubber. Anda bisa memesannya di Elevenia dengan harga Rp 174.000.
Anda juga bisa mempertimbangkan Everflow Kids VVN 01 Sneakers Anak Perempuan. Sepatu ini memiliki desain trendy yang cocok untuk anak Anda. Memiliki detail neat stitching dan 5 eyelets. Sangat nyaman dipakai karena dilengkapi dengan rubber outsole. Ukuran yang tersedia adalah size 26 sampai 30. Anda bisa mendapatkannya di Blibli dengan harga Rp 156.845.
Jika anak Anda suka jalan-jalan maka Sepatu Anak Cewek CATENZO JUNIOR 3140 CADCR 3029 bisa menjadi pilihan Anda. Terbuat dari bahan sintetis dengan warna pink, warna yang identik dengan perempuan. Sepatu ini cocok untuk digunakan pada saat santai, bermain, maupun jalan-jalan. Anda bisa mendapatkannya di Bukalapak dengan harga Rp 135.100.
Berikutnya ada Import Sepatu Lampu LED Blink Emas untuk anak perempuan – gold. Sepatu ini terbuat dari glitter beralaskan karet. Dilengkapi dengan lampu LED yang bisa menyala. Kualitasnya sangat bagus, setara dengan barang import. Tersedia dalam ukuran size 26 sampai 30. Anda bisa mendapatkannya di Lazada dengan harga Rp 108.000.
Frame Lucu
Sumber gambar qlapa.com
Anda juga bisa membeli Bingkai Foto Lucu Unik di Bukalapak dengan harga Rp 60.000. Frame ini terbuat dari material plastik sehingga aman untuk anak Anda. Sesuai namanya frame ini unik karena dilengkapi dengan tempat penyimpanan uang. Sehingga anak Anda bisa menggunakannya untuk menabung. Frame ini memiliki panjang 24 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 13,5 cm.
Rekomendasi frame unik berikutnya adalah Fotopot, bingkai foto kayu. Fotopot merupakan salah satu kreasi Gulaliku yang bisa menyimpan foto-foto berukuran kecil. Fotopot terbuat dari perpaduan antara material kayu jati belanda dan photo paper. Ukuran panjang x lebar x tingginya adalah 12 cm x 7 cm x 5 cm. Anda bisa memesannya di Qlapa dengan harga Rp 200.000.
Karikatur Handmade
Sumber gambar www.bukalapak.com
Rekomendasi hadiah kelulusan lainnya adalah karikatur handmade. Anda bisa memberikan anak Talenan Lukis 1 Wajah/ Talenan/ Lukisan/ Unik/Sketsa. Dengan harga Rp 45.000, Anda bisa mendapatkannya di Bukalapak. Lukisan yang dibuat merupakan ilustrasi dari foto asli yang dikirimkan (karikatur). Proses pengerjaannya cukup cepat yaitu sekitar 2 sampai 5 hari tergantung banyaknya pesanan.
Anda juga bisa memberikan sketsa dan karikatur handmade seharga Rp 85.000. Dengan harga tersebut, Anda bisa mendapatkan sketsa handmade berwarna hitam putih dengan maksimal 2 wajah. Warnanya bisa dipesan sesuai dengan keinginan Anda. Tersedia berbagai ukuran dengan harga yang beragam pula. Jika berminat, Anda bisa membelinya di Jualo.
Rekomendasi karikatur handmade berikutnya adalah Karikatur full color A4. Anda bisa membelinya di Enith Caricature. Harga yang ditawarkan bervariasi, tergantung jumlah wajah yang digambarkan. Anda bisa membayar Rp 130.000 untuk 1 wajah dan Rp 160.000 untuk 2 wajah. Cukup menarik bukan?
Buku Favorit
Sumber gambar www.tokopedia.com
Jika anak Anda suka novel berbahasa Inggris, Anda bisa memberikan Novel Bahasa Inggris "Charlie and the Chocolate Factory" by Roald Dahl. Novel ini bercerita tentang lima orang anak yang sedang berkunjung ke pabrik cokelat Willy Wonka. Sebuah pabrik yang sangat terkenal.
Novel legendaris ini ditulis oleh The BGF dan Matilda khusus untuk anak-anak dengan usia dari 8 tahun ke atas. Anda bisa memesannya di Tokopedia dengan harga Rp 145.000.
Tas
Sumber gambar www.elevenia.co.id
Tas Anak Perempuan/Tas Sekolah/Tas Backpack Anak Garucci TYS 0913 PUTIH. Terbuat dari material terbaik, yaitu material taiga berwarna putih. Tas ini sangat nyaman untuk dipakai. Ukuran tas adalah 22 x 28 x 21 cm. Anda bisa mendapatkannya di Elevenia dengan harga Rp 119.500.
RNW Tas Ransel Anak Sekolah TK SD SMP / Ransel Backpack 3 in 1. Tas ini tidak dilengkapi dengan gantungan boneka. Anda bisa mendapatkan 3 buah tas dalam 1 paket. Tas ini agak besar sehingga cocok digunakan untuk membawa barang yang banyak. Terbuat dari bahan dinier300 yang sangat awet dan bisa dipakai untuk waktu yang lama. Anda bisa memesannya di Lazada dengan harga Rp 74.900.
Tas Gendong Anak Perempuan / Tas Sekolah Anak Cewek GS Fashion Fnd003 Terlaris Free Raincoat. Tas ini merupakan 100% barang asli distro yang kualitasnya sudah terjamin. Merek tas ini adalah Distro Garsel Fashion. Tas terbuat dati bahan dolby dengan warna pink. Ukuran tas yaitu 31 x 46 x 14 cm. Jika berminat, Anda bisa memesannya di Bukalapak seharga Rp 123.100.
Tiket ke Disneyland
Sumber gambar www.paketwisataliburan.com
Anda bisa memberikan tiket ke Disneyland untuk anak Anda. Anda bisa memberikan 4D/3N Favourite Hong Kong Disneyland dari Yuktravel dengan harga Rp 4.050.000. Anda bisa berlibur ke Disneyland Hong Kong bersama keluarga. Selama 4 hari 3 malam dengan membawa anggota keluarga minimal 2 orang. Biaya tersebut belum termasuk tiket penerbangan. Periode liburan adalah 3 Januari 2017 sampai 30 Juni 2018.
Jika Anda ingin paket liburan yang dilengkapi dengan biaya penerbangan, Anda bisa membeli Hong Kong Disneyland Tour 4 Hari. Untuk dewasa Anda harus membayar Rp 8.990.000 per orang dan Rp 8.290.000 untuk anak no bed di Paketwisataliburan.
Dan misal Anda ingin paket liburan yang lebih murah, Anda bisa memilih Paket Tour Hongkong Disneyland WL 04. Harga yang ditawarkan adalah Rp 1.170.000 untuk dewasa dan Rp 1.020.000 untuk anak. Cukup murah bukan? Harga paket ini untuk 1 hari perjalanan. Dari hotel, Anda sekeluarga akan dijemput dan dituntun menuju Disneyland Hong Kong. Anda bisa mendapatkan tiket murah ini di Klikntrip.
MP3 Player
Sumber gambar www.bhinneka.com
Jika anak Anda gemar mendengarkan musik, Anda bisa memberikan walkman. Anak Anda tentu akan merasa sangat senang menerima hadiah tersebut. Anda bisa membeli SONY MP3 Player NWZ-B183F. Dilengkapi memori berkapasitas 4 GB, tentunya bisa menyimpan banyak lagu dengan format MP3, anak Anda juga bisa mendengarkan radio dari walkman ini. Anda bisa memesannya di Bhinneka dengan harga Rp 870.000.
Anda juga bisa memberikan Benjie MP3 Player dengan Bit rate 128 sampai 1536 Kbps. Banyak format musik yang bisa dibaca, diantaranya MP3, WMA, OGG, APE, dan FLAC. Anda bisa mendapatkan Benjie N7000 MP3 Digital Audio Player LCD 8GB with FM Radio & Mic – Black di Jakartanotebook dengan harga Rp 329.900.
Berikutnya ada Basic Hifi DAP MDX-50 Special Edition MP3 Player - Black (16 GB). Memiliki kualitas suara yang sangat bagus. Banyak format musik yang bisa dibaca, diantaranya MP3, WAP, WMA, FLAC, dan M4A (AAC). Dilengkapi dengan memori internal berkapasitas 16 GB yang bisa diperbesar hingga 32 GB. Baterainya awet, bisa dimainkan hingga 80 jam. Anda bisa memesannya di Blibli dengan harga Rp 600.000.
Jam Tangan
Sumber gambar www.tokopedia.com
Anda juga bisa memberikan hadiah berupa jam tangan di hari kelulusan anak. Anda bisa membelikannya Jam Tangan Wanita / Anak QQ Q&Q VP47J Original VP47 Transparan. Memiliki diameter 3 cm dan terbuat dari bahan rubber halus. Dilengkapi garansi selama 3 bulan. Bisa dipakai untuk berenang, karena jam tangan ini tahan air. Anda bisa membelinya di Tokopedia dengan harga Rp 125.000.
Kemudian ada Jam Tangan SANDA Merek Perhiasan Anak-anak Baru Di Luar Ruangan Children Olahraga The Boy and Perempuan LED Anak Tahan Air Digital's Olahraga Sejak Tanggal 19 Juni 757-Intl. Jam tangan ini memiliki diameter 4,5 cm dengan tebal jam 1,6 cm dan panjang tali sekitar 22 cm dengan lebar tali 2,0 cm. Anda bisa membelinya di Lazada dengan harga Rp 139.000.
Anda juga bisa memberikan Disney MS14025-W Mickey Jam Tangan Anak Perempuan. Jam tangan ini merupakan jam analog berwarna putih. Terbuat dari material stainless steel dan tali terbuat dari PU leather. Desainnya menggunakan karakter Mickey Mouse. Penomoran jam menggunakan huruf Arab, tentunya semakin menambahkan kesan unik pada jam ini. Water resistant hingga kedalaman 30 m. Anda bisa mendapatkannya di Blibli dengan harga Rp 309.000.
Aksesori
Sumber gambar www.bukalapak.com
Anda bisa memberikan Tas Cewe Mungil Murah. Karena sangat mungil, tas ini menjadi sangat ringan untuk dibawa, beratnya hanya 350 gr. Anak Anda bisa menyimpan handphone dan dompet atau pun alat-alat kecantikan di dalamnya. Anda bisa memesannya di Bukalapak dengan harga Rp 85.000.
Jika Anda ingin memberikan hadiah gelang, Anda bisa mempertimbangkan Aksesoris Gelang Tali Cantik Model Masa Kini. Gelang ini terbuat dari bahan alloy dan tali handmade yang banyak diminati wanita di segala usia. Warna dan model yang ditawarkan juga sangat beragam. Anda bisa memesannya di Aksesoris Cewek dengan harga Rp 28.000.
Baca juga
Orang Tua Punya Pengaruh Besar untuk Masa Depan Anak Lho! Simak 12+ Tips Parenting Ini Agar Anak Tumbuh Menjadi Mandiri
Tips Memilih Sepatu Anak Perempuan Terbaik dan 8 Pilihan Sepatu Anak yang Bisa Jadi Pertimbangan!
Tips Dan Rekomendasi Pilihan Atasan Anak Perempuan Yang Cantik (2018)
Tidur Cantik Dengan 9+ Baju Tidur Anak Perempuan Lucu
8+ Aspek Penting Dalam Memilih Tas Anak Perempuan dan 10+ Pilihan Tasnya 2018
From our editorial team
Tahukah Anda, Pujiahttps://bp-guide.id/AXE1OI2cn yang Tepat Berpengaruh Positif untuk Anak Loh
Jika Anda meminta buah hati Anda berprestasi, jangan lupa untuk memberinya sesuatu yang membuatnya makin termotivasi. Tidak harus selalu dengan kado, namun memujinya serta memberinya pelukan hangat akan membuat anak dan Anda semakin dekat sekaligus memotivasinya secara positif. Ingat ya Parents, banyak loh orangtua yang lebih sering menuntut anak tapi lupa memberikan mereka pujian agar mereka merasa usaha mereka lebih dihargai.

warc-identified-content-language: ind

annotation: header footer

label: en