content:
Sanksi Pelanggaran Pasal 44: Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310 Telp. : (021) 3190-4232 Fax. : (021) 724-5078 email: iai-info@iaiglobal.or.id; dsak@iaiglobal.or.id website: http://www.iaiglobal.or.id
Mei 2009
ii
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
SAK Entitas tanpa Akuntabilitas Publik disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009.
Jakarta, 19 Mei 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan M. Jusuf Wibisana Jan Hoesada Dudi M. Kurniawan Siddharta Utama Agus Edy Siregar Etty Retno Wulandari Roy Iman Wirahardja Riza Noor Karim Merliyana Syamsul Meidyah Indreswari Budi Susanto Ferdinand D. Purba Irsan Gunawan Jumadi L. Sensi Wondabio Rosita Uli Sinaga Saptoto Agustomo Setiyono Miharjo Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
iii
DAFTAR ISI
Bab Bab Bab Bab Bab Bab Ruang Lingkup .... 1 Konsep dan Prinsip Pervasif ....... 2 Penyajian Laporan Keuangan . 14 Neraca .... 19 Laporan Laba Rugi . 23 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba .................... 26 Bab 7 Laporan Arus Kas ...... 28 Bab 8 Catatan atas Laporan Keuangan ........ 34 Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan ........... 36 Bab 10 Investasi pada Efek Tertentu .............. 43 Bab 11 Persediaan .. 52 Bab 12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak ............. 58 Bab 13 Investasi pada Joint Venture ...... 62 Bab 14 Properti Investasi ... 66 Bab 15 Aset Tetap ..... 68 Bab 16 Aset Tidak Berwujud ........................................... 76 Bab 17 Sewa ...... 83 Bab 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi ....... 89 Bab 19 Ekuitas ....... 103 Bab 20 Pendapatan ........ 114 Bab 21 Biaya Pinjaman .. 123 Bab 22 Penurunan Nilai Aset ............................... 124 Bab 23 Imbalan Kerja ....... 131 Bab 24 Pajak Penghasilan .. 147 Bab 25 Mata Uang Pelaporan ....................... 148 Bab 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing ....... 153 Bab 27 Peristiwa setelah Akhir Periode Pelaporan ............ 156 Bab 28 Pengungkapan Pihak - pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa .......................... 160 Bab 29 Ketentuan Transisi .............................. 164 Bab 30 Tanggal Efektif ................................................... 166 Daftar Istilah ................................................................... 167 1 2 3 4 5 6
iv
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAB 1 RUANG LINGKUP 1.1 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement ) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 1.2 Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: (a) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau (b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 1.3 Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.1
1 BAB 2 2 KONSEP DAN PRINSIP PERVASIF 3 4 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN 5 6 2.1 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 7 informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus 8 kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 9 pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun 10 yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus 11 untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam 12 memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa 13 yang telah dilakukan manajemen ( stewardship ) atau 14 pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 15 dipercayakan kepadanya. 16 17 KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI 18 DALAM LAPORAN KEUANGAN 19 20 Dapat Dipahami 21 22 2.2 Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan 23 keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami 24 oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan 25 memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi 26 dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 27 informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun 28 demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami 29 tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus 30 diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut 31 terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu. 32 33 Relevan 34 35 2.3 Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan 36 kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. 37 Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi 38 keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka
ETAP.2
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 2 menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 3 lalu. 4 5 Materialitas 6 7 2.4 Informasi dipandang material jika kelalaian untuk 8 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi 9 tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna 10 yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas 11 tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai 12 dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan 13 (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). 14 Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan 15 kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK 16 ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, 17 kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas. 18 19 Keandalan 20 21 2.5 Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam 22 laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal 23 jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara 24 jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 25 diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari 26 bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika 27 dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan 28 atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu. 29 30 Substansi Mengungguli Bentuk 31 32 2.6 Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan 33 disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan 34 bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan 35 keandalan laporan keuangan. 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.3
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Pertimbangan Sehat 2.7 Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam 7 menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias. Kelengkapan 2.8 Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. Dapat Dibandingkan 2.9 Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan
ETAP.4
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang 2 digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan 3 kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut. 4 5 Tepat Waktu 6 7 2.10 Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan 8 harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para 9 penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi 10 laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. 11 Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, 12 maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. 13 Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif 14 antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang 15 andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan 16 keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang 17 terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil 18 keputusan ekonomi. 19 20 Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 21 22 2.11 Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya 23 penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat 24 merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya 25 tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang 26 menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas 27 harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga 28 manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. 29 30 POSISI KEUANGAN 31 32 2.12 Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, 33 kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur 34 laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan 35 pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan 36 ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut: 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.5
1 (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai 2 akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 3 ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. 4 (b) Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang 5 timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya 6 diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 7 entitas yang mengandung manfaat ekonomi. 8 (c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah 9 dikurangi semua kewajiban. 10 11 2.13 Beberapa pos mungkin memenuhi definisi aset atau 12 kewajiban namun tidak dapat diakui sebagai aset atau 13 kewajiban dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria 14 pengakuan dalam paragraf 2.24-2.29. Khususnya, harapan 15 bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau 16 dari dalam entitas harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria 17 probabilitas sebelum suatu aset atau kewajiban diakui. 18 19 Aset 20 21 2.14 Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam 22 aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan 23 sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap 24 aliran kas dan setara kas kepada entitas. Arus kas tersebut 25 dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan aset. 26 27 2.15 Beberapa aset, misalnya aset tetap memiliki bentuk 28 fisik. Namun demikian bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk 29 menentukan eksistensi aset. Beberapa aset adalah tidak 30 berwujud. 31 32 2.16 Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik tidak 33 esensial. Misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa adalah 34 aset jika entitas mengendalikan manfaat yang diharapkan 35 mengalir dari properti tersebut. 36 37 38
ETAP.6
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Kewajiban 2 3 2.17 Karakteristik esensial dari kewajiban (liability) 4 adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban (obligation) masa 5 kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan 6 cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan 7 kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut 8 hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau 9 peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah 10 kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika: 11 (a) oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah 12 dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, 13 entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa 14 entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan 15 (b) akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan 16 sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan 17 tanggung jawab tersebut. 18 19 2.18 Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya 20 melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian 21 jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, 22 atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat 23 dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan 24 atau membatalkan haknya. 25 26 Ekuitas 27 28 2.19 Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah 29 dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin 30 disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang 31 berbentuk Perseroan Terbatas, subklasifikasi dapat meliputi 32 dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba 33 dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung 34 dalam ekuitas. 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.7
1 KINERJA KEUANGAN 2 3 2.20 Kinerja keuangan adalah hubungan antara 4 penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan 5 dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran 6 kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat 7 pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur 8 laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan 9 pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan 10 dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut: 11 (a) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi 12 selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau 13 peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang 14 mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 15 kontribusi penanam modal. 16 (b) Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi 17 selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar 18 atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang 19 mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait 20 dengan distribusi kepada penanam modal. 21 22 2.21 Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan 23 laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan dan 24 pengukuran aset dan kewajiban. Kriteria pengakuan 25 penghasilan dan beban dibahas lebih lanjut dalam paragraf 2.2426 2.29 27 28 Penghasilan 29 30 2.22 Penghasilan ( income ) meliputi pendapatan 31 (revenues) dan keuntungan (gains). 32 (a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam 33 pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal 34 dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, 35 bunga, dividen, royalti dan sewa. 36 (b) Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi 37 definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya 38
ETAP.8
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
2 3 4 5 Beban 6 7 2.23 Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul 8 dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. 9 (a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang 10 biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan 11 penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus 12 keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, 13 persediaan, dan aset tetap. 14 (b) Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi 15 beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari 16 pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian 17 diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara 18 terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut 19 berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. 20 21 PENGAKUAN UNSUR-UNSUR LAPORAN 22 KEUANGAN 23 24 2.24 Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan 25 proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba 26 rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria 27 sebagai berikut: 28 (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait 29 dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam 30 entitas; dan 31 (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 32 dengan andal. 33 34 2.25 Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi 35 kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan pengungkapan 36 kebijakan akuntansi yang digunakan atau catatan atau materi 37 penjelasan. 38
disajikan secara terpisah karena pengetahun mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.9
2.26 Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria pengakuan mengacu kepada pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari dalam entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait 9 dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat 10 penyusunan laporan keuangan. Penilaian itu dibuat secara 11 individu untuk pos-pos yang signifikan secara individual dan 12 kelompok dari suatu populasi besar dari pos-pos yang tidak 13 signifikan secara individual. 14 15 Keandalan Pengukuran 16 17 2.27 Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah 18 adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Dalam 19 banyak kasus, biaya atau nilai suatu pos diketahui. Dalam kasus 20 lainnya biaya atau nilai tersebut harus diestimasi. Penggunaan 21 estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam 22 penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat 23 keandalan. Namun demikian, jika estimasi yang layak tidak 24 mungkin dilakukan, maka pos tersebut tidak diakui dalam neraca 25 atau laporan laba rugi. 26 27 2.28 Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat 28 memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk 29 diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan 30 yang terjadi kemudian. 31 32 2.29 Suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan 33 tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau 34 skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan jika 35 pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk 36 mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 37 keuangan suatu entitas oleh pengguna laporan keuangan. 38
1 2 3 4 5 6 7 8
Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan
ETAP.10
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PENGUKURAN KEUANGAN
UNSUR-UNSUR
LAPORAN
2.30 Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. 2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: (a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. (b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN BERPENGARUH LUAS (PERVASIF) 2.32 Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK ETAP untuk transaksi atau peristiwa lain, paragraf 9.4 memberikan panduan untuk membuat pertimbangan dan paragraf 9.5 menetapkan hirarki yang diikuti oleh entitas dalam memutuskan kebijakan akuntansi yang sesuai dalam keadaan tersebut. Pada tingkat kedua hirarki tersebut mensyaratkan entitas untuk menggunakan prinsip pengakuan dan pengukuran pervasif yang diatur dalam Bab ini. 9
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.11
1 DASAR AKRUAL 2 3 2.33 Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali 4 laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam 5 dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, 6 penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika 7 memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos 8 tersebut. 9 PENGAKUAN DALAM LAPORAN KEUANGAN 10 11 Aset 12 13 2.34 Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat 14 ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset 15 tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 16 andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah 17 terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin 18 mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. 19 Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan 20 beban dalam laporan laba rugi. 21 22 Kewajiban 23 24 2.35 Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan 25 pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi 26 akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan 27 jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 28 29 Penghasilan 30 31 2.36 Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung 32 dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam 33 laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan 34 yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan 35 kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 36 37 38
ETAP.12
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Beban 2.37 Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Laba atau Rugi 2.38 Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. 2.39. SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan matching concept. SALING HAPUS 2.40. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP. (a) Pengukuran nilai aset secara neto dari penilaian penyisihan bukan merupakan saling hapus, misalnya penyisihan atas keusangan persediaan dan penyisihan atas piutang tak tertagih. (b) Jika aktivitas entitas yang biasa tidak termasuk membeli dan menjual aset tidak lancar (termasuk investasi dan aset operasional), maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset dengan mengurangi hasil penjualan dengan jumlah tercatat aset dan beban penjualan yang terkait.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAB 3 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN RUANG LINGKUP 3.1 Bab ini menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP, dan pengertian laporan keuangan yang lengkap. PENYAJIAN WAJAR 3.2 Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. KEPATUHAN TERHADAP SAK ETAP 3.3 Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.
ETAP.14
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 KELANGSUNGAN USAHA 2 3 3.4 Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen 4 entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas 5 kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas 6 mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen 7 bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan 8 operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali 9 melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian 10 kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat 11 ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau 12 kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap 13 kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas 14 harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas 15 tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi 16 kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, 17 bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan 18 alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai 19 kelangsungan usaha. 20 21 FREKUENSI PELAPORAN 22 23 3.5 Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan 24 (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. 25 Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan 26 keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih 27 panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas 28 mengungkapkan: 29 (a) fakta tersebut; 30 (b) alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih 31 pendek; dan 32 (c) fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, 33 laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, 34 laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang 35 terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan. 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.15
1 PENYAJIAN YANG KONSISTEN 2 3 3.6 Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan 4 keuangan antar periode harus konsisten kecuali: 5 (a) terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas 6 atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan 7 menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan 8 dan penerapan kebijakan akuntansi dalam Bab 9 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan; atau 10 (b) SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. 11 12 3.7 Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam 13 laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi 14 jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas 15 harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif 16 direklasifikasi: 17 (a) sifat reklasifikasi; 18 (b) jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang 19 direklasifikasi; dan 20 (c) alasan reklasifikasi. 21 22 3.8 Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka 23 entitas harus mengungkapkan: 24 (a) alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan 25 (b) sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif 26 direklasifikasi. 27 28 INFORMASI KOMPARATIF 29 30 3.9 Informasi harus diungkapkan secara komparatif 31 dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK 32 ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan 33 atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi 34 komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan 35 untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 36 37 38
ETAP.16
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 MATERIALITAS DAN AGREGASI 2 3 3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam 4 laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan 5 dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. 6 7 3.11 Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam 8 mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual 9 maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna 10 laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan 11 sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu. 12 13 LAPORAN KEUANGAN LENGKAP 14 15 3.12 Laporan keuangan entitas meliputi: 16 (a) neraca; 17 (b) laporan laba rugi; 18 (c) laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: 19 (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau 20 (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari 21 transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai 22 pemilik; 23 (d) laporan arus kas; dan 24 (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan 25 kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi 26 penjelasan lainnya. 27 28 3.13 Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang 29 muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi 30 kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi 31 selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat 32 menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti 33 laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. 34 35 3.14 Karena paragraf 3.9 mensyaratkan jumlah komparatif 36 terhadap periode sebelumnya untuk semua jumlah yang 37 dilaporkan dalam laporan keuangan (apakah pada laporan
38 keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan), suatu
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.17
1 laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus 2 menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan 3 yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang 4 terkait. 5 6 3.15 Dalam suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas 7 menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang 8 sama. 9 10 IDENTIFIKASI LAPORAN KEUANGAN 11 12 3.16 Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap 13 komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan 14 keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari 15 laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari 16 informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi 17 berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap 18 halaman laporan keuangan: 19 (a) nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut 20 sejak laporan periode terakhir; 21 (b) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, 22 mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan 23 keuangan; 24 (c) mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam Bab 25 25 Mata Uang Pelaporan; 26 (d) pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian 27 laporan keuangan. 28 29 3.17 Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam 30 catatan atas laporan keuangan: 31 (a) domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya 32 yang terdaftar; 33 (b) penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya. 34 35 36 37 38
ETAP.18
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 BAB 4 2 NERACA 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 4.1 Bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam 7 neraca dan bagaimana penyajiannya. Neraca menyajikan aset, 8 kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu 9 akhir periode pelaporan. 10 11 INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA 12 4.2 Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 13 14 (a) kas dan setara kas; 15 (b) piutang usaha dan piutang lainnya; 16 (c) persediaan; 17 (d) properti investasi; 18 (e) aset tetap; 19 (f) aset tidak berwujud; 20 (g) utang usaha dan utang lainnya; 21 (h) aset dan kewajiban pajak; 22 (i) kewajiban diestimasi; 23 (j) ekuitas. 24 4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya 25 26 dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka 27 pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. 28 4.4 SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan 29 30 terhadap pos-pos yang disajikan. 31 32 KLASIFIKASI ASET DAN KEWAJIBAN 33 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak 34 lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, 35 36 sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai 37 paragraf 4.6-4.9, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas 38 memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.19
4.6 Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 8 (a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau 9 digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal 10 entitas; 11 (b) dimiliki untuk diperdagangkan; 12 (c) diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan 13 setelah akhir periode pelaporan; atau 14 (d) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi 15 penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk 16 menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir 17 periode pelaporan. 18 19 4.7 Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai 20 tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat 21 diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 22 bulan. 23 24 Kewajiban Jangka Pendek 25 26 4.8 Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai 27 kewajiban jangka pendek jika: 28 (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus 29 normal operasi entitas; 30 (b) dimiliki untuk diperdagangkan; 31 (c) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan 32 setelah akhir periode pelaporan; atau 33 (d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda 34 penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir 35 periode pelaporan. 36 37 4.9 Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya 38 sebagai kewajiban jangka panjang.
1 2 3 4 5 6 7
pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya. Aset Lancar
ETAP.20
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
URUTAN DAN FORMAT POS DALAM NERACA 4.10 SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan. Paragraf 4.2 hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. Sebagai tambahan: (a) pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat, atau 9 fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas; dan (b) uraian yang digunakan dan urutan pos-pos atau agregasi terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan entitas. 4.11 Pertimbangan atas pos-pos tambahan yang disajikan secara terpisah berdasarkan pada penilaian: (a) sifat dan likuiditas aset; (b) fungsi aset dalam entitas; dan (c) jumlah, sifat dan waktu kewajiban. INFORMASI DISAJIKAN DI NERACA ATAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 4.12 Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan: (a) kelompok aset tetap; (b) jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya; (c) persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari: (i) persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; (ii) persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut;
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.21
(iii) bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa; 3 (d) kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya; 4 (e) kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal 5 disetor, agio saham, saldo laba, dan pendapatan dan beban 6 yang diakui langsung ke ekuitas. 7 8 4.13 Entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas 9 mengungkapkan antara lain hal-hal berikut di neraca atau 10 catatan atas laporan keuangan: 11 (a) untuk setiap kelompok modal saham: 12 (i) jumlah saham modal dasar; 13 (ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; 14 (iii) nilai nominal saham; 15 (iv) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar; 16 (v) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat 17 pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas 18 dividen dan pembayaran kembali atas modal; 19 (b) Penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas. 20 21 4.14 Entitas selain berbentuk Perseroan Terbatas, seperti 22 persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara seperti 23 disyaratkan dalam paragraf 4.13(a), yang menunjukkan 24 perubahan selama periode untuk setiap kategori ekuitas, serta 25 hak, keistimewaan dan pembatasan untuk setiap kategori 26 ekuitas. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2
ETAP.22
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 BAB 5 2 LAPORAN LABA RUGI 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 5.1 Bab ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan 7 laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja 8 keuangannya selama periode tersebut. Bab ini juga mengatur 9 informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana 10 11 penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan 12 beban entitas untuk suatu periode. 13 5.2 Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan 14 15 dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP 16 mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda 17 terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan 18 kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian 19 terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba 20 atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (lihat Bab 9 21 22 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan ). 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 INFORMASI YANG DISAJIKAN DI LAPORAN LABA RUGI 5.3 Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) pendapatan; (b) beban keuangan; (c) bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; (d) beban pajak; (e) laba atau rugi neto.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.23
1 5.4 Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah 2 lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan 3 untuk memahami kinerja keuangan entitas. 4 5 5.5 Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan 6 pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam 7 laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan 8 keuangan. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ANALISIS BEBAN 5.6 Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Analisis Menggunakan Sifat Beban (a) Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas. Misalnya: Pendapatan Pendapatan operasi lain Perubahan persediaan barang jadi dan barang dalam proses Bahan baku yang digunakan Beban pegawai Beban penyusutan dan amortisasi Beban operasi lainnya Jumlah beban operasi Laba operasi
x x x x x x x (x) x
ETAP.24
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Analisis Menggunakan Fungsi Beban (b) Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang-kurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya. Misalnya: Pendapatan Beban pokok penjualan Laba bruto Pendapatan operasi lainnya Beban pemasaran Beban umum dan administrasi Beban operasi lain Laba operasi
x (x) x x (x) (x) (x) x
5.7 Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan laba rugi. 5.8 Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAB 6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA RUANG LINGKUP 6.1 Bab ini mengatur persyaratan untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu). LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Tujuan 6.2 Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut. Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas 6.3 Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: (a) laba atau rugi untuk periode; (b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; (c) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan ; (d) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
ETAP.26
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
(i) laba atau rugi; (ii) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; (iii) jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.
LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA Tujuan 6.4 Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Paragraf 3.13 mengijinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi. Informasi yang Disajikan di Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba 6.5 Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 Laporan Laba Rugi: (a) saldo laba pada awal periode pelaporan; (b) dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode; (c) penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu; (d) penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; dan (e) saldo laba pada akhir periode pelaporan.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.27
1 BAB 7 2 LAPORAN ARUS KAS 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 7.1 Bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam 7 laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus 8 kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara 9 kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang 10 terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan 11 pendanaan. 12 13 SETARA KAS 14 15 7.2 Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat 16 likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka 17 pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena 18 itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya 19 jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang 20 sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya 21 termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, 22 jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan 23 bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka 24 cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. 25 26 INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN 27 ARUS KAS 28 29 7.3 Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan 30 arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut 31 aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. 32 33 Aktivitas Operasi 34 35 7.4 Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh 36 dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena 37 itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi 38
ETAP.28
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: (a) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; (b) penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain; (c) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; (d) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; (e) pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; (f) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali. Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas Investasi 7.5 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: (a) pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya; (b) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya; (c) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); (d) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.29
penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara 2 kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); 3 (e) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 4 (f) penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan 5 pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 6 7 Aktivitas Pendanaan 8 9 7.6 Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan 10 adalah: 11 (a) penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas 12 lain; 13 (b) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk 14 menarik atau menebus saham entitas; 15 (c) penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan 16 pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya; 17 (d) pelunasan pinjaman; 18 (e) pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo 19 kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. 20 21 PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 22 23 7.7 Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 24 dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode 25 ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak 26 dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari 27 penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu 28 dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang 29 berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. 30 31 7.8 Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari 32 aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau 33 rugi dari dampak dari: 34 (a) perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha 35 selama periode berjalan; 36 (b) pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan 37 dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi; dan 38
ETAP.30
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 (c) semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi 2 atau pendanaan. 3 4 PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS 5 INVESTASI DAN PENDANAAN 6 7 7.9 Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama 8 penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal 9 dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus 10 kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau 11 unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan 12 sebagai arus kas dari aktivitas operasi. 13 14 BUNGA DAN DIVIDEN 15 16 7.10 Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas 17 dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan. Entitas 18 mengklasifikasikan arus kas secara konsisten antar periode 19 sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. 20 21 7.11 Entitas mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan 22 dan bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas operasi 23 karena termasuk laba atau rugi. Sebagai alternatif, bunga yang 24 dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima dapat 25 diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas 26 investasi, karena merupakan biaya perolehan sumber daya 27 keuangan atau hasil investasi. 28 29 7.12 Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan 30 sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan 31 sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang 32 dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas 33 dari aktivitas operasi karena dividen dibayarkan dari arus kas 34 operasi. 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PAJAK PENGHASILAN 7.13 Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan mengklasifikasikannya sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan. TRANSAKSI NONKAS 7.14 Entitas mengeluarkan dari laporan arus kas, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas. Entitas mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan sehingga memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. 7.15 Banyak aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap arus kas saat ini meskipun mempengaruhi struktur aset dan modal entitas. Tidak dimasukkannya transaksi non kas dalam laporan arus kas adalah konsisten dengan tujuan laporan arus kas sebab transaksi tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan. Contoh transaksi non kas adalah: (a) perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan. (b) akuisisi suatu entitas melalui emisi saham. (c) konversi utang menjadi modal. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS 7.16 Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.
ETAP.32
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PENGUNGKAPAN LAIN 7.17 Entitas mengungkapkan, bersama dengan pendapat manajemen, jumlah kas dan setara kas yang signifikan yang dimiliki entitas, namun tidak dapat digunakan oleh entitas. Hal ini karena adanya pembatasan lalu lintas devisa atau pembatasan hukum
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.33
1 BAB 8 2 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 8.1 Bab ini mengatur prinsip yang mendasari informasi 7 yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan 8 bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi 9 informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam 10 laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan 11 penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam 12 laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi 13 kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 14 15 STRUKTUR 16 17 8.2 Catatan atas laporan keuangan harus: 18 (a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan 19 keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan 20 sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6; 21 (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK 22 ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan 23 (c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan 24 dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami 25 laporan keuangan. 26 27 8.3 Catatan atas laporan keuangan disajikan secara 28 sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam 29 laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam 30 catatan atas laporan keuangan. 31 32 8.4 Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan 33 keuangan adalah sebagai berikut: 34 (a) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun 35 sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3); 36 (b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan 37 (lihat paragraf 8.5); 38
ETAP.34
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 (c) informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, 2 sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan 3 keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut. 4 (d) pengungkapan lain. 5 6 PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 7 8 8.5 Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan 9 harus diungkapkan: 10 (a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan 11 laporan keuangan; 12 (b) kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk 13 memahami laporan keuangan. 14 15 INFORMASI TENTANG PERTIMBANGAN 16 17 8.6 Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara 18 terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi (lihat paragraf 19 8.7) dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau 20 catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan 21 manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan 22 mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang 23 diakui dalam laporan keuangan. 24 25 INFORMASI TENTANG SUMBER UTAMA 26 KETIDAKPASTIAN ESTIMASI 27 28 8.7 Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas 29 laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok 30 tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk 31 mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan 32 yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan adanya 33 suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset 34 dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya. 35 Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan 36 keuangan harus memasukkan rincian tentang: 37 (a) sifat; dan 38 (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.35
1 BAB 9 2 KEBIJAKAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN 3 KESALAHAN 4 5 RUANG LINGKUP 6 7 9.1 Bab ini memberikan panduan untuk memilih dan 8 menerapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam 9 menyusun laporan keuangan. Bab ini juga mengatur perubahan 10 estimasi akuntansi dan koreksi kesalahan periode lalu. 11 12 PEMILIHAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN 13 AKUNTANSI 14 15 9.2 Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, 16 aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas 17 dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. 18 19 9.3 Jika SAK ETAP secara spesifik mengatur transaksi, 20 kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan 21 SAK ETAP. Namun, entitas tidak perlu mengikuti persyaratan 22 dalam SAK ETAP jika dampaknya tidak material. 23 24 9.4 Jika SAK ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu 25 transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen 26 harus menggunakan pertimbangannya (judgement ) untuk 27 mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi 28 yang menghasilkan informasi yang: 29 (a) relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan 30 keputusan ekonomi; dan 31 (b) andal yaitu dalam laporan keuangan yang: 32 (i) menyajikan dengan jujur posisi keuangan, kinerja 33 keuangan, dan arus kas dari suatu entitas; 34 (ii) mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, 35 peristiwa dan kondisi lainnya, serta tidak hanya 36 mencerminkan bentuk hukumnya; 37 (iii) netral yaitu bebas dari bias; (iv) mencerminkan kehati-hatian; dan 38
ETAP.36
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7
(v) bersifat lengkap dalam semua hal yang material. 9.5 Dalam membuat pertimbangan seperti yang dijelaskan di paragraf 9.4, manajemen harus mengacu dan mempertimbangkan penerapan sumber-sumber berikut: (a) persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan isu yang serupa dan terkait; dan 8 (b) definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk 9 aset, kewajiban, pendapatan dan beban dan prinsipprinsip pervasif di Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif. 9.6 Dalam membuat pertimbangan seperti yang dijelaskan di paragraf 9.4, manajemen juga mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam PSAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait. Jika panduan tambahan diperlukan untuk membuat keputusan yang dijelaskan di paragraf 9.4, maka manajemen dapat mempertimbangkan pengaturan terkini dari badan penyusun standar lain yang menggunakan kerangka dasar yang serupa untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain dan praktik industri yang berterima umum, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber-sumber yang ada di paragraf 9.5. KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI 9.7 Entitas harus memilih dan menerapkan kebijakan akuntansinya secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya, kecuali SAK ETAP secara spesifik mensyaratkan atau mengijinkan kategorisasi pos-pos sehingga kebijakan akuntansi yang berbeda adalah sesuai. Jika SAK ETAP mensyaratkan atau mengijinkan kategorisasi tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang sesuai dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kategori. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 9.8 Entitas harus mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.37
1 (a) disyaratkan berubah sesuai SAK ETAP; atau 2 (b) akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan 3 informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh 4 transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi 5 keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas. 6 7 9.9 Hal-hal berikut ini bukan merupakan perubahan 8 kebijakan akuntansi: 9 (a) penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa 10 dan kondisi lainnya yang berbeda secara substansi dengan 11 transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang terjadi 12 sebelumnya; dan 13 (b) penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, 14 peristiwa dan kondisi lainnya yang belum terjadi 15 sebelumnya atau tidak material. 16 17 9.10 Jika SAK ETAP mengijinkan pemilihan perlakuan 18 akuntansi (termasuk dasar pengukuran) untuk transaksi atau 19 peristiwa atau kondisi lainnya tertentu dan entitas mengubah 20 pilihannya, maka hal tersebut adalah perubahan kebijakan 21 akuntansi. 22 23 Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi 24 25 9.11 Entitas harus mencatat perubahan kebijakan akuntansi 26 sebagai berikut: 27 (a) entitas harus menerapkan perubahan kebijakan akuntansi 28 sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK ETAP 29 sesuai dengan ketentuan transisinya, jika ada; 30 (b) entitas harus menerapkan seluruh perubahan kebijakan 31 akuntansi lainnya secara retrospektif (lihat paragraf 9.12). 32 33 Penerapan Restropektif 34 35 9.12 Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara 36 retrospektif sesuai dengan paragraf 9.11, maka entitas harus 37 menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi 38 komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal dimana hal
ETAP.38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 tersebut adalah praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru 2 tersebut telah diterapkan sebelumnya. Jika tidak praktis untuk 3 menentukan dampak terhadap periode individual dari perubahan 4 kebijakan akuntansi untuk informasi komparatif satu atau lebih 5 periode lalu yang disajikan, maka entitas harus menerapkan 6 kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan kewajiban 7 pada periode sajian paling awal dimana penerapan retrospektif 8 adalah praktis (mungkin periode berjalan) dan membuat 9 penyesuaian korespondensi ke saldo awal setiap komponen 10 ekuitas yang terpengaruh. 11 12 Pengungkapan Perubahan Kebijakan Akuntansi 13 14 9.13 Ketika penerapan awal SAK ETAP atau 15 perubahannya mempunyai pengaruh ke periode berjalan atau 16 periode yang lalu atau mungkin periode mandatang, maka 17 entitas harus mengungkapkan: 18 (a) sifat dari perubahan kebijakan akuntansi; 19 (b) untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang 20 disajikan, jika praktis, jumlah penyesuaian untuk setiap pos 21 laporan keuangan yang terpengaruh; 22 (c) jika praktis, jumlah penyesuaian terkait dengan periode 23 sebelumnya yang disajikan; dan 24 (d) penjelasan jika tidak praktis untuk menentukan jumlah yang 25 diungkapkan di (b) atau (c). 26 Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang 27 pengungkapan-pengungkapan tersebut. 28 29 9.14 Ketika perubahan kebijakan akuntansi sukarela 30 mempunyai pengaruh terhadap periode berjalan atau periode 31 yang lalu, atau mungkin mempunyai pengaruh terhadap periode 32 mendatang, maka entitas harus mengungkapkan: 33 (a) sifat dari perubahan kebijakan akuntansi; 34 (b) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru yang 35 menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan; 36 (c) untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang
37 38
disajikan, jika praktis, jumlah penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh; ETAP.39
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 (d) jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelumnya 2 yang disajikan, jika praktis; dan 3 (e) penjelasan jika tidak praktis untuk menentukan jumlah yang 4 diungkapkan di (c) atau (d) di atas. 5 Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang 6 pengungkapan-pengungkapan tersebut. 7 8 PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 9 10 9.15 Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian 11 jumlah tercatat aset atau kewajiban, atau jumlah konsumsi 12 periodik suatu aset, yang berasal dari pengujian status sekarang 13 dari, dan ekspektasi manfaat ekonomi dan kewajiban masa 14 mendatang yang terkait dengan, aset dan kewajiban. Perubahan 15 estimasi akuntansi yang berasal dari informasi baru atau 16 pengembangan baru dan, oleh karena itu, bukan koreksi 17 kesalahan. 18 19 9.16 Entitas harus mengakui pengaruh perubahan estimasi 20 akuntansi secara prospektif (kecuali perubahan dimana 21 paragraf 9.17 diterapkan) dengan memasukkannya ke laporan 22 laba rugi di: 23 (a) periode terjadinya perubahan, jika hanya berpengaruh 24 terhadap periode tersebut; atau 25 (b) periode terjadi perubahan dan periode mendatang, jika 26 berpengaruh terhadap keduanya. 27 28 9.17 Jika perubahan estimasi akuntansi mengubah aset 29 dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos di ekuitas, maka 30 entitas harus mengakuinya dengan menyesuaikan jumlah 31 tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait di periode 32 perubahan tersebut. 33 34 Pengungkapan Perubahan Estimasi 35 36 9.18 Entitas harus mengungkapkan sifat setiap perubahan 37 estimasi akuntansi dan dampak perubahan tersebut pada aset, 38 kewajiban, penghasilan, dan beban pada periode berjalan. Jika
ETAP.40
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 praktis bagi entitas untuk mengestimasi dampak perubahan 2 tersebut untuk satu atau lebih periode akan datang, maka entitas 3 mengungkapkan estimasi tersebut. 4 5 KOREKSI KESALAHAN PERIODE LALU 6 7 9.19 Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan 8 pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau 9 lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk 10 menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang 11 andal: 12 (a) yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan; dan 13 (b) diekspektasi dengan layak seharusnya diperoleh dan 14 dimasukkan dalam penyusunan dan penyajian laporan 15 keuangan tersebut. 16 17 9.20 Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan 18 matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, 19 kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. 20 21 9.21 Jika praktis, entitas harus mengoreksi kesalahan 22 periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan yang 23 diterbitkan pertama kali setelah penemuan dengan cara: 24 (a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode 25 penyajian sebelumnya dimana kesalahan terjadi; atau 26 (b) jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling 27 awal, saldo awal aset, kewajiban, dan ekuitas periode 28 penyajian paling awal disajikan kembali. 29 30 9.22 Jika tidak praktis untuk menentukan periode spesifik 31 pengaruh kesalahan atas informasi komparatif untuk satu atau 32 lebih periode sebelumnya yang disajikan, maka entitas harus 33 menyajikan kembali saldo awal aset, kewajiban, dan ekuitas 34 untuk periode paling awal dimana penyajian kembali secara 35 restropektif praktis dilakukan (kemungkinan bisa periode 36 berjalan). 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Pengungkapan Kesalahan Periode Lalu 9.23 Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk kesalahan periode yang lalu: (a) sifat dari kesalahan periode yang lalu; (b) untuk setiap periode lalu yang disajikan, jika praktis, jumlah koreksi untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh; (c) jumlah koreksi pada awal periode yang lalu yang disajikan paling awal; dan (d) jika penyajian kembali secara retrospektif adalah tidak praktis untuk periode lalu tertentu, kondisi yang menyebabkan ketidak-praktisan tersebut dan deskripsi bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Laporan keuangan untuk periode-periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan tersebut.
ETAP.42
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 BAB 10 2 INVESTASI PADA EFEK TERTENTU 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 10.1 Bab ini mengatur penerapan akuntansi nilai wajar 7 untuk efek utang dan efek ekuitas baik yang dimaksudkan oleh 8 pemiliknya untuk diperdagangkan, efek utang yang 9 dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh waktu maupun tidak 10 untuk keduanya. 11 12 10.2 Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan 13 utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti 14 utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak 15 berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 16 (a) Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan 17 hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang 18 menerbitkan efek. 19 (b) Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak 20 kepemilikan atas suatu ekuitas, atau hak untuk memperoleh 21 (misalnya: waran, opsi beli) atau hak untuk menjual 22 (misalnya opsi jual) kepemilikan tersebut dengan harga 23 yang telah atau akan ditetapkan. 24 25 10.3 Bab ini harus diterapkan untuk akuntansi dan 26 pelaporan investasi efek ekuitas yang nilai wajarnya tersedia 27 dan untuk semua investasi efek utang, kecuali investasi pada 28 entitas asosiasi, joint venture dan entitas anak. 29 30 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 31 32 10.4 Pada saat perolehan, entitas harus mengklasifikasikan 33 efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari tiga 34 kelompok berikut ini: 35 (a) dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity); 36 (b) diperdagangkan (trading); 37 (c) tersedia untuk dijual (available for sale). 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.43
1 Pada setiap tanggal pelaporan, kelayakan pengelompokan 2 tersebut harus ditelaah ulang. 3 4 Efek Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 5 6 10.5 Jika entitas mempunyai maksud untuk memiliki efek 7 utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang 8 tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga 9 jatuh tempo dan disajikan dalam neraca sebesar biaya 10 perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. 11 12 10.6 Entitas mungkin mengubah maksudnya untuk memiliki 13 efek utang tertentu sampai dengan saat jatuh tempo dengan 14 menjual atau mentransfer efek utang tersebut. Penjualan atau 15 transfer efek utang tidak dianggap sebagai perubahan dalam 16 tujuan dimiliki hingga jatuh tempo jika perubahan maksud 17 tersebut disebabkan oleh kondisi berikut ini: 18 (a) terdapat bukti mengenai penurunan signifikan risiko kredit 19 entitas penerbit efek; 20 (b) terjadi perubahan peraturan perpajakan yang 21 menghapuskan atau menaikkan tarif pajak final yang 22 berlaku atas bunga dari efek utang (tidak termasuk 23 perubahan peraturan perpajakan yang merevisi tarif pajak 24 atas bunga secara umum); 25 (c) terjadi penggabungan usaha atau penjualan dalam jumlah 26 besar (seperti penjualan segmen) yang mengakibatkan 27 diperlukannya penjualan atau transfer efek dalam kelompok 28 dimiliki hingga jatuh tempo untuk mempertahankan risiko 29 kredit entitas dan posisi risiko suku bunga yang ada saat 30 tersebut; 31 (d) terjadi perubahan dalam persyaratan atau peraturan 32 perundangan yang secara signifikan mengubah definisi 33 investasi yang diizinkan atau tingkat maksimal investasi 34 yang diizinkan dalam jenis efek tertentu, sehingga entitas 35 harus melepaskan efek dalam kelompok dimiliki hingga 36 jatuh tempo; 37 (e) terjadi perubahan peraturan pemerintah mengenai modal minimal industri tertentu yang mengakibatkan entitas 38
ETAP.44
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
mengurangi aktivitas usahanya atau skala operasinya dan 2 menjual efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo; (f) terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah yang mengakibatkan bertambahnya bobot risiko atas investasi efek utang dalam perhitungan rasio tertentu, misalnya dalam perhitungan solvabilitas entitas asuransi atau perhitungan rasio kecukupan modal perbankan. Selain perubahan yang diuraikan di atas, kejadian lain yang tidak berulang dan bersifat luar biasa yang tidak dapat diantisipasi, dapat menyebabkan entitas menjual atau mentransfer efek tertentu dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, tanpa harus dipertanyakan tujuan awal pemilikan efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo mempertimbangkan efek lain dalam kelompok yang sama. Semua penjualan dan transfer efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diungkapkan sesuai dengan persyaratan pada paragraf 10.20. 10.7 Entitas tidak boleh mengklasifikasikan efek utang ke dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo jika entitas mempunyai maksud untuk memiliki efek tersebut untuk periode yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, efek utang tidak boleh diklasifikasikan dalam kelompok ini jika entitas bermaksud menjual efek tersebut, misalnya, untuk menghadapi: (a) perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang berhubungan dengan risiko sejenis; (b) kebutuhan likuiditas; (c) perubahan dalam ketersediaan dan tingkat imbal hasil investasi alternatif; (d) perubahan dalam sumber pendanaan entitas dan persyaratannya; (e) perubahan dalam risiko mata uang asing. 10.8 Dalam manajemen aset dan kewajiban suatu entitas, manajemen dapat menentukan bahwa keseimbangan manajemen risiko keuangan entitas dapat dicapai tanpa harus menyediakan seluruh investasinya dalam efek untuk dijual pada saat diperlukan. Dalam hal ini, entitas dapat menentukan bahwa efek utang tertentu digolongkan dalam kelompok dimiliki hingga
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.45
1 jatuh tempo dan tidak akan dijual untuk tujuan manajemen risiko 2 keuangan. Berdasarkan tujuan kepemilikan efek utang tersebut, 3 entitas dapat mengakui efek utang tersebut dengan metode 4 biaya perolehan (termasuk amortisasi diskonto atau premium). 5 6 10.9 Penjualan efek utang yang memenuhi salah satu dari 7 dua kondisi berikut ini dapat dianggap telah jatuh tempo untuk 8 tujuan klasifikasi efek sebagaimana diuraikan pada paragraf 9 10.5 dan 10.10, dan untuk tujuan pengungkapan sebagaimana 10 diuraikan pada paragraf 10.20. 11 (a) Penjualan efek terjadi pada tanggal yang cukup dekat 12 dengan saat jatuh tempo, sehingga risiko tingkat bunga 13 tidak lagi menjadi faktor penentu harga jual. Tanggal 14 penjualan tersebut begitu dekatnya dengan saat jatuh tempo 15 sehingga perubahan suku bunga pasar tidak memiliki 16 pengaruh signifikan terhadap nilai wajar efek. 17 (b) Penjualan efek terjadi setelah entitas memperoleh sebagian 18 besar pembayaran (sedikitnya 85 persen) dari nilai tercatat 19 investasi dalam efek utang. Pembayaran tersebut dapat 20 terjadi karena pembayaran di muka efek utang atau 21 pembayaran efek utang sesuai dengan jadual angsuran 22 pembayaran efek utang tersebut (yang meliputi pokok 23 pinjaman dan bunga). Untuk efek dengan tingkat bunga 24 variabel, pembayaran cicilan tersebut tidak akan sama 25 jumlahnya, tergantung kepada tingkat bunga yang berlaku. 26 27 Efek Diperdagangkan dan Tersedia untuk Dijual 28 29 10.10 Investasi efek utang yang tidak diklasifikasikan ke 30 dalam dimiliki hingga jatuh tempo dan efek ekuitas yang
nilai 31 wajarnya telah tersedia, harus diklasifikasikan ke dalam salah 32 satu kelompok berikut ini dan diukur sebesar nilai wajarnya 33 dalam neraca: 34 (a) Diperdagangkan. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk 35 dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan 36 dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok 37 diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. 38 ETAP.46
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba 2 dari perbedaan harga jangka pendek. 3 (b) Tersedia untuk dijual. Efek yang tidak diklasifikasikan 4 dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok 5 dimiliki hingga jatuh tempo, harus diklasifikasikan dalam 6 kelompok tersedia untuk dijual. 7 8 Pelaporan Perubahan Nilai Wajar 9 10 10.11 Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek 11 dalam kelompok diperdagangkan harus diakui sebagai 12 penghasilan. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek 13 dalam kelompok tersedia untuk dijual (termasuk efek yang 14 diklasifikasikan sebagai aset lancar) harus dimasukkan sebagai 15 komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah, dan tidak 16 boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi 17 tersebut dapat direalisasi. 18 19 10.12 Untuk ketiga kelompok efek tersebut, dividen dan 20 pendapatan bunga, termasuk amortisasi premi dan diskonto 21 yang timbul saat perolehan, diakui sebagai penghasilan. Bab 22 ini tidak berdampak terhadap metode yang digunakan untuk 23 mengakui dan mengukur jumlah dividen dan pendapatan bunga. 24 Laba atau rugi yang telah direalisasi untuk efek yang 25 diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual atau 26 dimiliki hingga jatuh tempo juga tetap harus dilaporkan sebagai 27 penghasilan. 28 29 Perubahan Kelompok Investasi 30 31 10.13 Pemindahan efek antarkelompok dicatat sebesar 32 nilai wajarnya. Pada tanggal perubahan kelompok, laba atau 33 rugi yang belum direalisasi harus dicatat sebagai berikut: 34 (a) untuk efek yang dipindahkan dari kelompok 35 diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada 36 tanggal transfer telah tercatat sebagai penghasilan dan oleh 37 karena itu tidak boleh dihapus; 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.47
2 3 4 5 6 7 8 9 (d) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 (b) untuk efek yang dipindahkan ke kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan pada saat tersebut; (c) untuk efek utang yang dipindahkan ke kelompok tersedia untuk dijual dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah pada tanggal pemindahan kelompok; untuk efek utang yang ditransfer dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer harus tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas secara terpisah, namun harus diamortisasi selama masa manfaat efek dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premi atau diskonto. Amortisasi laba atau rugi yang belum direalisasi tersebut akan sepadan dengan pengaruh amortisasi premi atau diskonto terhadap pendapatan bunga dari efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.
10.14 Konsisten dengan paragraf 10.5 -10.7, transfer dari 21 kelompok dimiliki hingga jatuh tempo jarang terjadi, kecuali 22 untuk transfer akibat perubahan kondisi sebagaimana diuraikan 23 pada paragraf 10.6. Karena sifatnya, transfer ke atau dari 24 kelompok efek dimiliki untuk tujuan diperdagangkan juga jarang 25 terjadi. 26 27 Penurunan Nilai 28
29 10.15 Untuk efek individual dalam kelompok tersedia 30 untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo, entitas harus 31 menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya 32 perolehan (termasuk amortisasi premi dan diskonto) merupakan 33 penurunan yang bersifat permanen atau tidak. Jika ada 34 kemungkinan investor tidak dapat memperoleh kembali seluruh 35 jumlah biaya perolehan yang seharusnya diterima sehubungan 36 dengan persyaratan perjanjian efek utang, maka penurunan 37 yang bersifat permanen dianggap telah terjadi. Jika penurunan 38 nilai wajar dinilai sebagai penurunan permanen, biaya perolehan ETAP.48
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 efek individual harus diturunkan hingga sebesar nilai wajarnya, 2 dan jumlah penurunan nilai tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi sebagai rugi yang telah direalisasi. Biaya perolehan yang baru tidak boleh diubah kembali. Kenaikan selanjutnya dalam nilai wajar efek dalam kelompok tersedia untuk dijual 6 harus dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 10.11. Penurunan 8 selanjutnya dari nilai wajar, jika bukan merupakan penurunan nilai sementara, juga harus dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah. PENYAJIAN 10.16 Entitas dengan neraca yang asetnya dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, kewajibannya dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (classified balance sheet) harus melaporkan semua efek yang diperdagangkan sebagai aset lancar. Efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen. Khusus untuk efek utang dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan kelompok tersedia untuk dijual yang jatuh tempo pada tahun berikutnya harus dikelompokkan sebagai aset lancar. 10.17 Dalam laporan arus kas, arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto untuk setiap kelompok efek di dalam laporan arus kas. Arus kas untuk atau dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok diperdagangkan harus diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas operasi.
38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.49
1 PENGUNGKAPAN 2 3 10.18 Untuk efek dalam kelompok tersedia untuk dijual 4 dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, informasi berikut ini 5 harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk 6 setiap kelompok utama efek: 7 (a) nilai wajar agregat; 8 (b) laba yang belum direalisasi dari pemilikan efek; 9 (c) rugi belum direalisasi dari pemilikan efek; 10 (d) biaya perolehan, termasuk jumlah premium dan diskonto 11 yang belum diamortisasi. 12 13 10.19 Untuk efek utang dalam kelompok tersedia untuk 14 dijual dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, informasi 15 mengenai tanggal jatuh tempo efek utang tersebut harus 16 diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun 17 terakhir yang disajikan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo 18 dapat dikelompokkan menurut jangka waktunya sejak tanggal 19 neraca. Lembaga keuangan harus mengungkapkan nilai wajar 20 dan biaya perolehan efek utang, termasuk diskonto dan premium 21 yang belum diamortisasi berdasarkan, sedikitnya, 4 kelompok 22 tanggal jatuh tempo berikut ini: 23 (a) jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun; 24 (b) jatuh tempo dalam waktu antara 1 sampai 5 tahun; 25 (c) jatuh tempo dalam waktu antara 5 sampai 10 tahun; 26 (d) jatuh tempo dalam waktu lebih dari 10 tahun. 27 Efek yang tidak jatuh tempo pada tanggal tertentu, seperti efek 28 yang pembayarannya dijamin hipotik, dapat diungkapkan secara 29 terpisah (tidak dialokasikan ke dalam beberapa kelompok jatuh 30 tempo tersebut). Jika penggolongan jatuh temponya 31 dialokasikan, maka dasar alokasinya harus diungkapkan. 32 33 10.20 Untuk setiap periode akuntansi, entitas harus 34 mengungkapkan: 35 (a) penerimaan dari penjualan efek dalam kelompok tersedia 36 untuk dijual, laba dan rugi yang direalisasi dari penjualan 37 tersebut; 38
ETAP.50
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 (b) dasar penentuan biaya perolehan dalam menghitung laba 2 atau rugi yang direalisasi (misalnya, identifikasi khusus, 3 rata-rata, atau metode lain); 4 (c) laba dan rugi yang dimasukkan sebagai penghasilan dari 5 pemindahan pengelompokkan efek dari kelompok tersedia 6 untuk dijual ke kelompok diperdagangkan; 7 (d) perubahan laba atau rugi pemilikan yang belum direalisasi 8 untuk efek dalam kelompok tersedia untuk dijual yang telah 9 dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah 10 selama periode yang bersangkutan; 11 (e) perubahan dalam laba atau rugi pemilikan efek yang belum 12 direalisasi dari efek untuk tujuan diperdagangkan yang 13 telah diakui sebagai penghasilan dalam periode pelaporan. 14 15 10.21 Untuk setiap penjualan atau transfer efek dalam 16 kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diungkapkan: 17 (a) jumlah akumulasi amortisasi diskonto atau premium untuk 18 efek yang dijual atau dipindahkan ke kelompok lain; 19 (b) laba atau rugi penjualan efek, baik yang telah direalisasi 20 maupun yang belum direalisasi, dan 21 (c) kondisi yang mengakibatkan diambilnya keputusan menjual 22 atau memindahkan kelompok efek tersebut. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAB 11 PERSEDIAAN RUANG LINGKUP 11.1 Bab ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan adalah aset: (a) untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; (b) dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 11.2 Bab ini diterapkan untuk semua jenis persediaan, kecuali: (a) persediaan dalam proses ( work in progress) dalam kontrak konstruksi termasuk kontrak jasa yang terkait secara langsung (lihat Bab 20 Pendapatan); (b) efek tertentu (lihat Bab 10 Investasi pada Efek Tertentu). PENGUKURAN 11.3 Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. BIAYA PERSEDIAAN 11.4 Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Biaya Pembelian 11.5 Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat direstitusi kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan
ETAP.52
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, 2 potongan, dan lainnya yang serupa dikurangkan dalam 3 menentukan biaya pembelian. 4 5 11.6 Entitas dapat melakukan pembelian persediaan dalam 6 beberapa termin penyelesaian tangguhan. Jika perjanjian secara 7 efektif mengandung adanya elemen pembiayaan, maka elemen 8 tersebut (misalnya, perbedaan antara harga beli untuk 9 persyaratan kredit normal dengan jumlah yang dibayar) diakui 10 sebagai beban bunga selama periode pembiayaan dan tidak 11 ditambahkan ke biaya perolehan persediaan. 12 13 Biaya Konversi 14 15 11.7 Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara 16 langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya 17 tenaga kerja langsung. Termasuk juga alokasi sistematis 18 overhead produksi tetap dan variabel yang timbul dalam 19 mengkonversi bahan menjadi barang jadi. Overhead produksi 20 tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan, 21 tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti 22 penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik, 23 dan biaya manajemen dan administrasi pabrik. Overhead 24 produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang 25 berubah secara langsung, atau hampir secara langsung, 26 mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tidak 27 langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. 28 29 Alokasi Biaya Overhead Tetap 30 31 11.8 Pengalokasian overhead produksi tetap ke biaya 32 konversi didasarkan pada kapasitas fasilitas produksi normal. 33 Kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diharapkan 34 akan tercapai selama suatu periode atau musim dalam keadaan 35 normal, dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas selama 36 pemeliharaan terencana. Tingkat produksi aktual dapat 37 digunakan jika mendekati kapasitas normal. Pengalokasian
38 jumlah overhead produksi tetap pada setiap unit produksi tidak
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.53
1 bertambah sebagai akibat dari rendahnya produksi atau tidak 2 terpakainya pabrik. Overhead yang tidak teralokasi diakui 3 sebagai beban pada periode terjadinya. Dalam periode produksi 4 tinggi yang tidak normal, jumlah overhead tetap yang 5 dialokasikan pada tiap unit produksi menjadi berkurang 6 sehingga persediaan tidak diukur di atas biayanya. Overhead 7 produksi variabel dialokasikan pada unit produksi atas dasar 8 penggunaan aktual fasilitas produksi. 9 10 Produk Bersama dan Produk Sampingan 11 12 11.9 Suatu proses produksi dapat menghasilkan lebih dari 13 satu produk secara simultan. Misalnya, entitas menghasilkan 14 produk bersama (joint product) atau mempunyai produk utama 15 (main product) dan produk sampingan (by product). Ketika 16 biaya konversi untuk setiap produk tidak dapat didentifikasi 17 secara terpisah, maka biaya konversi harus dialokasikan ke 18 produk-produk tersebut dengan dasar yang rasional dan 19 konsisten. Pengalokasian biaya, misalnya, didasarkan pada nilai 20 jual relatif untuk setiap produk dapat teridentifikasi secara 21 terpisah pada setiap tahap proses produksi atau pada saat 22 penyelesaian produksi. Sebagian besar produk sampingan pada 23 dasarnya bersifat tidak material. Jika hal ini terjadi, produk 24 sampingan tersebut harus diukur berdasarkan harga jual 25 dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjualnya, serta 26 hasilnya mengurangi biaya produk utama. Sebagai akibatnya, 27 jumlah tercatat produk utama tidak berbeda secara material 28 dengan biaya perolehannya. 29 30 Biaya Lain yang Termasuk dalam Persediaan 31 32 11.10 Entitas harus memasukkan biaya-biaya lain ke dalam 33 biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut terjadi untuk 34 membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Misalnya, 35 biaya overhead nonproduksi atau biaya mendesain produk 36 untuk konsumen tertentu. 37 38
ETAP.54
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Biaya yang Tidak Termasuk dalam Persediaan 2 3 11.11 Contoh biaya yang tidak termasuk dalam biaya 4 persediaan dan biaya tersebut diakui sebagai beban pada 5 periode terjadinya adalah: 6 (a) biaya bahan tidak terpakai, tenaga kerja dan biaya produksi 7 lainnya yang tidak normal; 8 (b) biaya penyimpanan, kecuali biaya yang diperlukan dalam 9 proses produksi sebelum tahap produksi selanjutnya; 10 (c) biaya overhead administratif yang tidak berkontribusi untuk 11 membuat persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang; dan 12 (d) biaya penjualan. 13 14 Biaya Persediaan Pemberi Jasa 15 16 11.12 Sepanjang pemberi jasa memiliki persediaan, maka 17 pemberi jasa mengukur persediaan tersebut pada biaya 18 produksinya. Biaya persediaan tersebut terutama meliputi biaya 19 tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung 20 menangani pemberian jasa, termasuk personalia penyelia, dan 21 overhead yang dapat diatribusikan. Biaya tenaga kerja dan 22 biaya lainnya yang terkait dengan personalia penjualan dan 23 administrasi umum tidak termasuk sebagai biaya persediaan, 24 tetapi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya 25 persediaan pemberi jasa tidak termasuk marjin laba atau 26 overhead yang tidak dapat diatribusikan yang sering merupakan 27 faktor pembebanan harga oleh pemberi jasa. 28 29 Teknik Pengukuran Biaya 30 31 11.13 Teknik pengukuran, seperti metode biaya standar 32 atau metode eceran, dapat digunakan untuk mengukur biaya 33 persediaan jika hasilnya dapat memperkirakan biaya. Biaya 34 standar menggunakan tingkat normal dari bahan dan 35 perlengkapan, tenaga kerja, pemakaian yang efisien dan sesuai 36 dengan kapasitas. Jika diperlukan, komponen-komponen 37 tersebut ditelaah ulang secara reguler dan (jika diperlukan) 38 direvisi sesuai dengan kondisi sekarang. Dalam metode eceran,
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.55
1 biaya persediaan diukur dengan mengurangi nilai jual persediaan 2 dengan persentase marjin keuntungan yang sesuai. 3 4 RUMUS BIAYA 5 6 11.14 Entitas harus mengukur biaya persediaan untuk 7 jenis persediaan yang normalnya tidak dapat dipertukarkan, 8 dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk 9 proyek tertentu dengan menggunakan identifikasi khusus atas 10 biayanya secara individual. 11 12 11.15 Entitas harus menentukan biaya persediaan, selain 13 yang terkait dengan paragraf 11.14, dengan menggunakan 14 rumus biaya masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) atau 15 rata-rata tertimbang. Rumus biaya yang sama harus digunakan 16 untuk seluruh persediaan dengan sifat dan pemakaian yang 17 serupa. Untuk persediaan dengan sifat atau pemakaian yang 18 berbeda, penggunaan rumus biaya yang berbeda dapat 19 dibenarkan. Metode masuk terakhir keluar pertama (MTKP) 20 tidak diperkenankan oleh SAK ETAP. 21 22 PENURUNAN NILAI 23 24 11.16 Paragraf 22.4-24.6 mensyaratkan entitas untuk 25 menguji pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaan 26 menurun nilainya yaitu nilai tercatatnya tidak dapat dipulihkan 27 secara penuh (misalnya karena kerusakan, keusangan atau 28 penurunan harga jual). Jika suatu jenis (atau kelompok jenis) 29 dari persediaan menurun nilainya, maka persediaan harus diukur 30 pada harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan 31 menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai. Paragraf 32 tersebut juga mengatur pemulihan penurunan nilai sebelumnya 33 dalam beberapa kondisi. 34 35 36 37 38
ETAP.56
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PENGAKUAN SEBAGAI BEBAN 11.17 Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode dimana pendapatan yang terkait diakui. 11.18 Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke aset lain, misalnya, persediaan yang digunakan sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri. Alokasi persediaan ke aset lain diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut. PENGUNGKAPAN 11.19 Entitas harus mengungkapkan: (a) kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan; (b) total jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepat dengan entitas; (c) jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode; (d) jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan Bab 22; (e) jumlah tercatat persediaan yang diagunkan.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.57
1 BAB 12 2 INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN 3 ENTITAS ANAK 4 5 RUANG LINGKUP 6 7 12.1 Bab ini harus diterapkan untuk investasi pada entitas 8 asosiasi dan entitas anak. 9 10 12.2 Bab ini tidak mengatur: 11 (a) investasi pada joint venture; 12 (b) hak paten, merek dagang, dan aset yang serupa; 13 (c) sewa pembiayaan. 14 15 Entitas Asosiasi 16 17 12.3 Entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas 18 bukan Perseroan Terbatas seperti persekutuan, dimana investor 19 mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas 20 anak ataupun bagian dalam joint venture. 21 22 12.4 Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk 23 berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan 24 operasional stratejik atas suatu entitas, tetapi tidak 25 mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan 26 27 tersebut. 28 (a) Jika investor memiliki secara langsung atau tidak langsung (misalnya melalui entitas anak) 20 persen atau lebih hak 29 suara investee, maka investor mempunyai pengaruh 30 signifikan, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa 31 tidak ada pengaruh signifikan. 32 (b) Jika investor memiliki secara langsung atau tidak langsung 33 (misalnya melalui entitas anak) kurang dari 20 persen hak 34 suara investee, maka investor tidak memiliki pengaruh 35 signifikan, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa 36 investor mempunyai pengaruh signifikan. 37 38
ETAP.58
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 (c) Suatu kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor 2 lain tidak menentukan pengaruh signifikan yang dimiliki 3 oleh investor. 4 5 Entitas Anak 6 7 12.5 Entitas anak adalah suatu entitas yang dikendalikan 8 oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk 9 mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas 10 sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. 11 12 12.6 Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki 13 baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak 14 lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat 15 ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak 16 menunjukkan adanya pengendalian. 17 18 12.7 Pengendalian dapat juga muncul ketika entitas induk 19 memiliki setengah atau kurang hak suara suatu entitas tetapi 20 memiliki: 21 (a) mempunyai hak suara lebih dari setengah berdasarkan 22 suatu perjanjian dengan pemegang saham lain; 23 (b) mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan 24 operasional berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; 25 (c) mempunyai hak untuk menunjuk atau memberhentikan 26 mayoritas anggota dewan direksi atau badan yang setara 27 dan pengendalian entitas dilakukan oleh oleh dewan atau 28 badan tersebut; atau 29 (d) mempunyai hak untuk bertindak sebagai suara mayoritas 30 dalam rapat dewan direksi atau badan yang setara dan 31 pengendalian entitas dilakukan oleh dewan atau badan 32 tersebut. 33 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.59
1 METODE AKUNTANSI 2 3 Entitas Asosiasi 4 5 12.8 Investor harus mengukur investasi pada entitas 6 asosiasi dengan menggunakan metode biaya (cost method). 7 8 12.9 Dalam metode biaya, investasi diukur pada biaya 9 perolehan dikurang akumulasi kerugian penurunan nilai sesuai 10 dengan Bab 22 Penurunan Nilai Aset. 11 12 12.10 Investor harus mengakui dividen dan penerimaan 13 distribusi lainnya sebagai penghasilan terlepas apakah hal 14 tersebut berasal dari akumulasi laba entitas asosiasi yang timbul 15 sebelum atau sesudah tanggal perolehan. 16 17 Entitas Anak 18 19 12.11 Investor harus mencatat investasi pada enitas anak 20 dengan menggunakan metode ekuitas (equity method). 21 22 12.12 Dalam metode ekuitas, investasi pada entitas anak 23 awalnya diakui pada biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) 24 dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian 25 investor atas laba atau rugi dan pendapatan dan beban dari 26 entitas anak. 27 28 12.13 Entitas anak tidak dikonsolidasikan dalam laporan 29 keuangan investor (sebagai entitas induk). 30 31 PENGUNGKAPAN 32 33 12.14 Investor harus mengungkapkan hal-hal berikut: 34 (a) kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada 35 entitas asosiasi dan entitas anak; 36 (b) jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi dan entitas 37 anak; 38
ETAP.60
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
(c) nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak yang tersedia kuotasi harga yang dipublikasikan. 12.15 Untuk investasi pada entitas asosiasi, investor harus mengungkapkan jumlah dividen dan penerimaan distribusi lainnya yang diakui sebagai penghasilan. 12.16 Untuk investasi pada entitas anak, investor harus mengungkapkan secara terpisah bagiannya atas laba atau rugi dan bagiannya atas operasi yang dihentikan dari entitas anak tersebut.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.61
1 BAB 13 2 INVESTASI PADA JOINT VENTURE 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 13.1 Bab ini diterapkan untuk investasi pada joint venture. 7 8 13.2 Joint venture adalah perjanjian kontraktual dimana 9 dua pihak atau lebih menjalankan aktivitas ekonomi yang 10 menjadi subyek dari pengendalian bersama. Joint venture 11 dapat berbentuk pengendalian bersama operasi, pengendalian 12 bersama aset, dan pengendalian bersama entitas. 13 14 13.3 Pengendalian bersama adalah kesepakatan 15 kontraktual berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi, 16 dan ada hanya jika keputusan strategis keuangan dan operasi 17 terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan persetujuan 18 pihak-pihak yang berbagi pengendalian (venturer). 19 20 PENGENDALIAN BERSAMA OPERASI 21 22 13.4 Dalam pengendalian bersama operasi kegiatan joint 23 venture meliputi pemanfaatan aset dan sumber daya lainnya 24 dari para venturer dan tidak memerlukan pembentukan suatu 25 perseroan terbatas, firma, atau badan usaha lain atau suatu 26 pengelolaan keuangan yang terlepas dari ventures. Masing27 masing venturer menggunakan aset tetap dan mengelola sendiri 28 persediaannya. Masing-masing venturer juga memikul 29 pengeluarannya, menyelesaikan kewajiban serta mencari 30 sumber pendanaan untuk aktivitasnya sendiri. Aktivitas joint 31 venture dapat dilakukan oleh karyawan venture yang juga 32 melakukan aktivitas lainnya dari venturer sendiri. Perjanjian 33 joint venture biasanya mengatur cara pembagian pendapatan 34 dari penjualan produk bersama (joint product) dan pembagian 35 beban bersama lainnya yang terjadi. 36 37 38
ETAP.62
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
13.5 Sehubungan dengan bagian partisipasi venturer pada pengendalian bersama aset operasi, setiap venturer mengakui dan menyajikan dalam laporan keuangannya masing-masing: (a) aset yang dikendalikan dan kewajiban yang timbul atas aktivitasnya sendiri; 6 (b) beban yang terjadi atas aktivitasnya sendiri dan bagiannya atas pendapatan bersama dari penjualan barang dan jasa oleh joint venture tersebut. PENGENDALIAN BERSAMA ASET 13.6 Beberapa joint venture meliputi pengendalian bersama, dan seringkali kepemilikan bersama, oleh venturer atas satu aset atau lebih yang dikontribusikan atau diperoleh untuk joint venture serta didedikasikan untuk tujuan joint venture tersebut. 13.7 Sesuai dengan haknya atas pengendalian bersama aset, venturer harus mengakui dalam laporan keuangannya: (a) bagiannya atas pengendalian bersama aset, yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat dari aset tersebut; (b) kewajiban yang terjadi; (c) bagiannya atas kewajiban yang timbul bersama dengan venturer lain dalam hubungannya dengan joint venture; (d) pendapatan dari penjualan atau pemakaian atas bagian keluaran joint venture, bersama dengan bagiannya atas beban yang terjadi; (e) beban lain yang terjadi terkait dengan bagiannya di joint venture . PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS 13.8 Pengendalian bersama entitas adalah joint venture yang melibatkan pendirian suatu perusahaan, persekutuan atau entitas lain dimana setiap venturer memiliki bagian. Entitas beroperasi dengan cara yang sama dengan entitas lain, kecuali adanya perjanjian kontraktual antar venturer untuk membuat pengendalian bersama atas aktivitas ekonomi entitas tersebut.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.63
1 2 3 4 5 6 7
Pengukuran 13.9 Venturer harus mengukur investasi pada pengendalian bersama entitas pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai sesuai dengan Bab 22 Penurunan Nilai Aset. 8
13.10 Investor harus mengakui penerimaan distribusi dari 9 investasi tersebut sebagai penghasilan terlepas apakah distribusi 10 tersebut berasal dari akumulasi laba pengendalian bersama 11 entitas yang timbul sebelum atau sesudah tanggal perolehan. 12 13 TRANSAKSI ANTARA VENTURER DAN JOINT 14 VENTURE 15 16 13.11 Jika venturer berkontribusi atau menjual aset ke 17 joint venture, pengakuan porsi keuntungan atau kerugian harus 18 mencerminkan substansinya. Pada saat aset dikuasai oleh joint 19 venture, serta manfaat dan risiko signifikan kepemilikan telah 20 dialihkan, venturer harus mengakui hanya porsi keuntungan 21 atau kerugian yang diatribusikan ke venturer lain. Venturer 22 harus mengakui seluruh jumlah kerugian ketika kontribusi atau 23 penjualan memberikan bukti kerugian penurunan nilai. 24 25 13.12 Jika venturer membeli aset dari joint venture, maka 26 venturer tidak boleh mengakui bagiannya atas laba joint 27 venture dari transaksi tersebut sampai dengan venturer menjual 28 kembali aset tersebut kepada pihak independen. Venturer harus 29 mengakui bagiannya atas kerugian yang timbul dari transaksi 30 tersebut dengan cara yang sama dengan keuntungan, kecuali 31 kerugian tersebut harus segera diakui jika mencerminkan 32 kerugian penurunan nilai. 33 34 35 36 37 38
ETAP.64
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 JIKA INVESTOR TIDAK MEMILIKI PENGENDALIAN 2 3 13.13 Investor yang mempunyai pengaruh signifikan dalam 4 joint venture memperlakukan investasinya sesuai dengan Bab 5 12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak. 6 7 PENGUNGKAPAN 8 9 13.14 Investor pada suatu joint venture harus 10 mengungkapkan: 11 (a) kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan 12 bagian partisipasinya dalam pengendalian bersama entitas. 13 (b) jumlah tercatat investasi pada pengendalian bersama 14 entitas. 15 (c) jumlah agregat komitmennya terkait dengan joint venture, 16 termasuk bagiannya dalam komitmen modal yang telah 17 terjadi secara bersama-sama dengan venturer lainnya, 18 sebagaimana bagiannya atas komitmen modal joint 19 venture . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAB 14 PROPERTI INVESTASI RUANG LINGKUP 14.1 Bab ini diterapkan untuk akuntansi untuk investasi pada tanah dan bangunan yang memenuhi definisi properti investasi dalam paragraf 14.2. DEFINISI DAN PENGAKUAN AWAL 14.2 Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk: (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau (b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. PENGUKURAN PADA SAAT PENGAKUAN AWAL 14.3 Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur pada biaya perolehannya. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya legal dan broker, biaya pajak pengalihan dan biaya transaksi lainnya. Biaya properti investasi yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan mengikuti pengaturan yang ada di paragraf 15.7-15.11. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL 14.4 Setelah pengakuan awal, seluruh properti investasi harus diukur pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai sebagaimana diatur
ETAP.66
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
dalam Bab 15 Aset Tetap dan membuat pengungkapan yang dipersyaratkan dalam Bab 15. TRANSFER 14.5 Entitas harus mentransfer suatu properti ke dalam properti investasi jika properti tersebut memenuhi definisi properti investasi, atau dari properti investasi jika properti tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.67
1 BAB 15 2 ASET TETAP 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 15.1 Bab ini diterapkan untuk akuntansi atas aset tetap. 7 8 15.2 Aset tetap adalah aset berwujud yang: 9 (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 10 barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk 11 tujuan administratif; dan 12 (b) diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. 13 14 15.3 Aset tidak berwujud tidak termasuk hak atas mineral 15 dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam dan sumber 16 daya yang tidak dapat diperbarui lainnya. 17 18 PENGAKUAN 19 20 15.4 Entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam 21 paragraf 2.24 dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh 22 karena itu, entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap 23 sebagai aset tetap jika: 24 (a) kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan 25 pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; 26 dan 27 (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 28 dengan andal. 29 30 15.5 Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat 31 dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah 32 dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. 33 34 PENGUKURAN PADA SAAT PENGAKUAN 35 36 15.6 Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur 37 sebesar biaya perolehan. 38
ETAP.68
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Unsur Biaya Perolehan 2 3 15.7 Biaya perolehan aset tetap meliputi: 4 (a) harga beli, termasuk termasuk biaya hukum dan broker, 5 bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, 6 setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya; 7 (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk 8 membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar 9 aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. 10 Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk 11 pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya 12 instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas; 13 (c) estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan 14 aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya 15 tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena 16 entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu 17 bukan untuk menghasilkan persediaan. 18 19 15.8 Biaya-biaya berikut ini bukan merupakan biaya 20 perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika 21 terjadi: 22 (a) biaya pembukaan fasilitas baru; 23 (b) biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya 24 aktivitas iklan dan promosi); 25 (c) biaya penyelenggaran bisnis di lokasi baru atau kelompok 26 pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf); 27 (d) biaya administrasi dan overhead umum lainnya. 28 29 15.9 Pendapatan dan beban yang terkait dengan kegiatan 30 insidental selama masa konstruksi atau pengembangan aset 31 tetap diakui dalam laporan laba rugi jika operasional tersebut 32 tidak diperlukan untuk membawa aset tetap ke lokasi dan 33 kondisi operasi yang dimaksud. 34 35 Pengukuran Biaya Perolehan 36 37 15.10 Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga 38 tunainya pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.69
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
ditangguhkan lebih dari waktu kredit normal, maka biaya perolehan adalah nilai tunai semua pembayaran masa akan datang. Pertukaran Aset 15.11 Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan aset nonmoneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal 15.12 Pengeluaran setelah pengakuan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut. 15.13 Pengeluaran setelah pengakuan awal aset hanya diakui sebagai suatu aset jika pengeluaran meningkatkan kondisi aset melebihi standar kinerja semula. Contoh peningkatan yang menghasilkan peningkatan manfaat keekonomian masa yang akan datang mencakup: (a) modifikasi suatu pos sarana pabrik untuk memperpanjang usia manfaatnya, termasuk suatu peningkatan kapasitasnya; (b) peningkatan kemampuan mesin untuk mencapai peningkatan besar dalam kualitas keluaran; (c) penerapan proses produksi baru yang memungkinkan suatu pengurangan besar biaya operasi. 7
ETAP.70
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL 15.14 Entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Entitas harus mengakui biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari (cost of day-to-day servicing) dari aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. 15.15 Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama Surplus Revaluasi Aset Tetap. 15.16 Surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. PENYUSUTAN 15.17 Beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali Bab lain mensyaratkan biaya tersebut merupakan ETAP.71
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
bagian biaya perolehan suatu aset. Misalnya, penyusutan aset tetap manufaktur termasuk biaya persediaan (liha Bab 11 Persediaan ). Jumlah dan Periode Penyusutan 15.18 Entitas harus mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. 15.19 Faktor-faktor seperti perubahan pemakaian aset, perkembangan teknologi, dan perubahan harga pasar dapat mengindikasikan bahwa umur manfaat aset telah berubah sejak tanggal periode tahunan paling kini. Jika terdapat indikator tersebut, maka entitas harus menelaah ulang estimasi sebelumnya dan (jika ekspektasi sekarang berbeda) mengubah metode penyusutan atau umur manfaat. Entitas harus memperlakukan perubahan metode amortisasi atau umur manfaat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan paragraf 9.15-9.18. 15.20 Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikanpengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Namun, dalam metode penyusutan berdasar penggunaan ( usage method of depreciation), beban penyusutan menjadi nol ketika tidak ada produksi. 15.21 Entitas harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan umur manfaat suatu aset: (a) perkiraan daya pakai aset. Daya pakai dinilai dengan merujuk pada ekspektasi kapasitas atau keluaran fisik; (b) perkiraan tingkat keausan fisik, yang tergantung kepada faktor pengoperasian seperti jumlah giliran penggunaan, program pemeliharaan dan perawatan, serta perawatan
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
dan pemeliharaan aset pada saat aset tidak digunakan (menganggur); (c) keusangan teknis dan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi, atau perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut; dan (d) pembatasan hukum atau sejenisnya atas penggunaan aset, seperti berakhirnya waktu sehubungan dengan sewa. Metode Penyusutan 15.22 Suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih, antara lain metode garis lurus (straight line method), metode saldo menurun (diminishing balance method), dan metode jumlah unit produksi (sum of the unit of production method). 15.23 Jika terdapat suatu indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan sejak tanggal pelaporan tahunan sebelumnya dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset, maka entitas harus menelaah ulang metode penyusutan saat ini dan (jika ekspektasi sekarang berbeda) mengubah metode penyusutan untuk mencerminkan pola yang baru. Entitas harus memperlakukan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan paragraf 9.15-9.18. PENURUNAN NILAI Pengakuan dan Pengukuran Penurunan Nilai 15.24 Entitas harus menerapkan Bab 22 Penurunan Nilai Aset untuk menentukan apakah aset tetap telah mengalami penurunan nilai dan (jika terjadi penurunan nilai) bagaimana mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai. Bab 22 menjelaskan kapan dan bagaimana entitas mengkaji-ulang ETAP.73
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 jumlah tercatat aset, bagaimana menentukan jumlah yang dapat 2 diperoleh kembali dari aset, kapan mengakui kerugian 3 penurunan nilai atau pemulihannya. 4 5 Kompensasi Penurunan Nilai 6 7 15.25 Entitas harus mengakui kompensasi dari pihak ketiga 8 atas penurunan nilai, kehilangan, atau penghentian aset tetap 9 dalam laporan laba rugi hanya jika kompensasi tersebut menjadi 10 terutang. 11 12 Aset Tetap menjadi Dimiliki untuk Dijual 13 14 15.26 Paragraf 22.8(f) menyatakan bahwa rencana untuk 15 melepaskan suatu aset sebelum tanggal ekspektasi sebelumnya 16 merupakan indikator penurunan nilai yang memicu perhitungan 17 jumlah yang dapat dipulihkan dari aset untuk tujuan apakah 18 aset mengalami penurunan nilai. 19 20 PENGHENTIAN-PENGAKUAN 21 22 15.27 Entitas harus menghentikan-pengakuan aset tetap 23 pada saat: 24 (a) dilepaskan; atau 25 (b) ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang 26 diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. 27 28 15.28 Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian 29 atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi 30 ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali Bab 17 31 Sewa menentukan lain untuk jual dan sewa-balik). Keuntungan 32 tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. 33 34 15.29 Dalam penentuan tanggal pelepasan aset tetap, 35 entitas harus menerapkan kriteria yang ada di Bab 20 36 Pendapatan untuk pengakuan pendapatan dari penjualan 37 barang. Bab 17 Sewa diterapkan untuk pelepasan melalui jual 38 dan sewa-balik.
ETAP.74
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
15.30 Entitas harus menentukan keuntungan atau kerugian 2 yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dengan 3 menghitung perbedaan antara hasil penjualan neto (jika ada) 4 dan jumlah tercatatnya. 5 6 PENGUNGKAPAN 7 8 15.31 Entitas harus mengungkapkan untuk setiap 9 kelompok aset tetap: 10 (a) dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan 11 jumlah tercatat bruto; 12 (b) metode penyusutan yang digunakan; 13 (c) umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 14 (d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat 15 dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan 16 akhir periode; dan 17 (e) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 18 yang menunjukkan: 19 (i) penambahan; 20 (ii) pelepasan; 21 (iv) kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan 22 dalam laporan laba rugi sesuai dengan Bab 22 23 Penurunan Nilai Aset; 24 (v) penyusutan; 25 (vi) perubahan lainnya. 26 27 15.32 Entitas juga harus mengungkapkan: 28 (a) keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik, dan 29 aset tetap yang dijaminkan untuk utang; 30 (b) jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap. 31 32 33 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.75
1 BAB 16 2 ASET TIDAK BERWUJUD 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 16.1 Bab ini diterapkan untuk akuntansi untuk semua aset 7 tidak berwujud kecuali aset tidak berwujud yang dimiliki untuk 8 dijual dalam kegiatan usaha normal (lihat Bab 11 Persediaan 9 dan Bab 20 Pendapatan) 10 11 16.2 Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang 12 dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Suatu 13 aset dapat diidentifikasikan jika: 14 (a) dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi 15 terpisah atau terbagi dari entitas dan dijual, dialihkan, 16 dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu 17 kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau 18 secara bersama; atau 19 (b) muncul dari hak kontraktual atau hak hukumnya lainnya, 20 terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat 21 dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. 22 23 16.3 Aset tidak berwujud tidak termasuk: 24 (a) efek (surat berharga), atau 25 (b) hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, 26 gas alam dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui 27 lainnya. 28 29 PENGAKUAN 30 31 Prinsip Umum 32 33 16.4 Entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam 34 paragraf 2.24 untuk mengakui aset tidak berwujud. Oleh karena 35 itu, aset tidak berwujud diakui jika: 36 (a) kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis 37 masa depan dari aset tersebut; dan 38
ETAP.76
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 (b) biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur 2 dengan andal. 3 4 16.5 Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat 5 ekonomis masa depan, entitas harus menggunakan asumsi yang 6 wajar dan dapat mendukung yang merupakan estimasi terbaik 7 manajemen atas kondisi ekonomi yang aka ada selama masa 8 manfaat aset. 9 10 16.6 Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya 11 manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari penggunaan 12 aset tidak berwujud, entitas mempertimbangkan bukti yang 13 tersedia pada saat pengakuan awal aset dengan memberikan 14 penekanan pada bukti eksternal. 15 16 16.7 Kriteria probabilitas pengakuan dalam paragraf 17 16.4(a) harus selalu dipertimbangkan untuk dipenuhi atas aset 18 tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah. 19 20 PENGUKURAN AWAL 21 22 16.8 Entitas mengukur aset tidak berwujud pada awalnya 23 sebesar biaya perolehan. 24 25 Perolehan Terpisah 26 27 16.9 Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh 28 secara terpisah terdiri dari: 29 (a) harga beli, termasuk bea impor dan pajak yang sifatnya 30 tidak dapat dikreditkan, setelah diskon dan potongan 31 dagang; dan 32 (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung 33 dalam mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai 34 dengan tujuannya. 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Pertukaran Aset 16.10 Satu atau lebih aset tidak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran dengan satu atau beberapa aset non-moneter, atau kombinasi aset moneter dan aset nonmoneter. Biaya perolehan aset tidak berwujud semacam itu harus diukur sebesar nilai wajar, kecuali: (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima atau diberikan tidak dapat diukur secara andal 16.11 Jika entitas mampu menentukan nilai wajar secara andal atas aset yang diterima atau diberikan, maka nilai wajar aset yang diberikan digunakan untuk mengukur biaya perolehan kecuali nilai wajar aset yang diterima mempunyai bukti yang lebih jelas. 16.12 Jika entitas tidak mampu menentukan nilai wajar yang andal atas aset yang diperoleh, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diberikan. Aset Tidak Berwujud yang Dihasilkan secara Internal 16.13 Entitas harus mengakui pengeluaran internal yang terjadi atas aset tidak berwujud, termasuk semua pengeluaran untuk aktivitas riset dan pengembangan sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali pengeluaran tersebut merupakan bagian dari biaya perolehan aset lainnya yang memenuhi kriteria pengakuan dalam SAK ETAP. 16.14 Pengeluaran berikut ini harus diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset tidak berwujud: (a) merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal dan hal lain yang secara substansi serupa; (b) aktivitas perintisan (biaya perintisan), termasuk biaya legal dan kesekretariatan dalam rangka mendirikan entitas hukum, pengeluaran dalam rangka membuka usaha atau
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.78
fasilitas baru (biaya prapembukaan) atau pengeluaran untuk memulai operasi baru atau meluncurkan produk atau 3 proses baru (biaya praoperasi); 4 (c) aktivitas pelatihan; 5 (d) aktivitas periklanan dan promosi; 6 (e) relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh entitas. 7 8 16.15 Paragraf 16.14 tidak menghalangi pengakuan 9 pembayaran dimuka sebagai aset ketika pembayaran atas 10 barang atau jasa dilakukan sebelum penyerahan barang atau 11 pelaksanaan jasa tersebut. 12 13 Beban Lalu Tidak Diakui sebagai Aset 14 15 16.16 Pengeluaran atas aset tidak berwujud yang awalnya 16 diakui sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari 17 biaya perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari. 18 19 PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL 20 21 16.17 Entitas harus mengukur aset tidak berwujud pada 22 biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi 23 rugi penurunan nilai. Persyaratan amortisasi diatur dalam Bab 24 ini. Persyaratan untuk pengakuan penurunan nilai diatur dalam 25 Bab 22 Penurunan Nilai Aset. 26 27 Umur Manfaat 28 29 16.18 Untuk tujuan SAK ETAP, semua aset tidak berwujud 30 dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Umur 31 manfaat aset tidak berwujud yang berasal dari hak kontraktual 32 atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak 33 kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih 34 pendek tergantung pada lamanya periode ekspektasi pengunaan 35 aset tersebut. Jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya 36 untuk masa yang terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaat 37 aset tidak berwujud harus termasuk periode yang diperbarui 38 2
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.79
1 hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan oleh 2 entitas tanpa biaya yang signifikan. 3 4 16.19 Jika entitas tidak mampu mengestimasi umur manfaat 5 suatu aset tidak berwujud, maka umur manfaatnya dianggap 6 10 tahun. 7 8 Periode dan Metode Amortisasi 9 10 16.20 Entitas harus mengalokasikan jumlah yang dapat 11 disusutkan dari aset tidak berwujud secara sistematis selama 12 umur manfaatnya. Beban amortisasi untuk setiap periode harus 13 diakui sebagai beban, kecuali Bab lain mensyaratkan biaya 14 tersebut sebagai bagian biaya perolehan suatu aset misalnya 15 persediaan dan aset tetap. 16 17 16.21 Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu 18 aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk 19 mampu beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. 20 Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan-pengakuaanya. 21 Entitas harus memilih metode amortisasi yang mencerminkan 22 pola pemanfaatan aset di masa mendatang. Jika entitas tidak 23 dapat menetapkan pola yang andal, maka entitas harus 24 menggunakan metode garis lurus. 25 26 Nilai Residu 27 28 16.22 Nilai residu suatu aset tidak berwujud seharusnya 29 diasumsikan sama dengan nol, kecuali: 30 (a) ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tidak 31 berwujud tersebut pada akhir masa manfaatnya; atau 32 (b) ada pasar aktif bagi aset tidak berwujud tersebut dan: 33 (i) nilai residu aset dapat ditentukan dengan mengacu 34 pada harga yang berlaku di pasar tersebut; dan 35 (ii) terdapat kemungkinan bahwa pasar yang aktif 36 tersebut akan tetap ada pada akhir umur manfaat aset 37 tidak berwujud 38
ETAP.80
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Telaah Ulang atas Periode dan Metode Amortisasi 2 3 16.23 Faktor-faktor seperti perubahan pemakaian aset, 4 perkembangan teknologi, dan perubahan harga pasar dapat 5 mengindikasikan bahwa umur manfaat aset tidak berwujud telah 6 berubah sejak tanggal periode tahunan paling kini. Jika terdapat 7 indikator tersebut, maka entitas harus menelaah ulang estimasi 8 sebelumnya dan (jika ekspektasi sekarang berbeda) mengubah 9 metode amortisasi atau umur manfaat. Entitas harus 10 memperlakukan perubahan metode amortisasi atau umur 11 manfaat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan 12 paragraf 9.15-9.18. 13 14 PENURUNAN NILAI 15 16 16.24 Entitas harus menerapkan Bab 22 Penurunan Nilai 17 Aset untuk menentukan apakah aset tidak berwujud telah 18 mengalami penurunan nilai. Bab 22 menjelaskan kapan dan 19 bagaimana entitas mengkaji-ulang jumlah tercatat aset, 20 bagaimana menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali 21 dari aset, kapan mengakui kerugian penurunan nilai atau 22 pemulihannya. 23 24 PENGHENTIAN DAN PELEPASAN 25 26 16.25 Entitas harus menghentikan pengakuan aset tidak 27 berwujud, dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam 28 laporan laba rugi jika aset tidak berwujud: 29 (a) dilepaskan; atau 30 (b) ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang 31 diharapkan dari penggunaannya dan pelepasannya. 32 33 PENGUNGKAPAN 34 35 16.26 Entitas harus mengungkapan hal-hal berikut untuk 36 setiap kelompok aset tidak berwujud: 37 (a) umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
38 (b) metode amortisasi yang digunakan;
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.81
1 (c) jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal 2 dan akhir periode; 3 (d) unsur pada laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat 4 amortisasi aset tidak berwujud; 5 (e) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 6 yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, dan 7 perubahan lainnya secara terpisah. 8 9 16.27 Entitas juga harus mengungkapkan: 10 (a) penjelasan, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari 11 setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan 12 keuangan entitas. 13 (b) keberadaan dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang 14 hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tidak 15 berwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas utang; 16 (c) jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud. 17 18 16.28 Entitas harus mengungkapkan jumlah agregat 19 pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban 20 selama periode berjalan (yaitu jumlah pengeluaran yang terjadi 21 secara internal atas aktivitas riset dan pengembangan yang 22 tidak dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset 23 lainnya yang memenuhi kriteria pengakuan dalam SAK ETAP). 24 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
ETAP.82
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 BAB 17 2 SEWA 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 17.1 Bab ini mencakup akuntansi untuk semua sewa, 7 kecuali: 8 (a) Sewa untuk mengekplorasi atau menggunakan mineral, 9 minyak bumi, gas alam dan sumber daya yang tidak dapat 10 diperbaharui lainnya; 11 (b) Perjanjian lisensi seperti film, rekaman video, karya 12 panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten, dan hak cipta 13 (lihat Bab 16 Aset Tidak Berwujud); 14 15 KLASIFIKASI SEWA 16 17 17.2 Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa 18 pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh 19 manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa 20 diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak 21 mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko 22 kepemilikan aset. 23 24 17.3 Suatu sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa 25 operasi tergantung pada substansi transaksi daripada bentuk 26 kontrak. 27 28 17.4 Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa 29 pembiayaan jika memenuhi salah satu hal berikut ini: 30 (a) sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada 31 akhir masa sewa; 32 (b) lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga 33 yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal 34 opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa 35 dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan; 36 (c) masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis 37 aset meskipun hak milik tidak dialihkan yaitu masa sewa sama atau lebih dari 75% umur ekonomis aset sewaan; 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.83
1 (d) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa 2 minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset 3 sewaan yaitu pembayaran sewa minimum sama atau lebih 4 dari 90% nilai wajar aset sewaan; 5 (e) aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang 6 dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara 7 material. 8 9 17.5 Klasifikasi sewa dibuat pada awal sewa dan tidak 10 berubah selama masa sewa kecuali lessee dan lessor sepakat 11 untuk mengubah persyaratan sewa (selain melalui pembaruan 12 sewa), dimana klasifikasi sewa harus dievaluasi ulang. 13 14 LAPORAN KEUANGAN LESSEE 15 16 Sewa Pembiayaan 17 18 17.6 Pada awal masa sewa, lessee harus mengakui hak 19 dan kewajiban dalam sewa pembiayaan sebagai aset dan 20 kewajiban dalam neraca sebesar nilai tunai dari seluruh 21 pembayaran sewa ditambah nilai residu (harga opsi) yang harus 22 dibayar oleh lessee pada akhir masa sewa. 23 24 17.7 Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan 25 nilai tunai dari pembayaran sewa adalah tingkat bunga yang 26 dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada 27 awal masa sewa. 28 29 17.8 Selama masa sewa, setiap pembayaran sewa 30 dialokasikan sebagai angsuran pokok kewajiban dan beban 31 bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap 32 sisa kewajiban lessee. 33 34 17.9 Lessee harus menyusutkan atau mengamortisasi aset 35 sewaan dalam sewa pembiayaan sesuai dengan Bab 15 Aset 36 Tetap atau Bab 16 Aset Tidak Berwujud . Jika tidak ada 37 kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak 38 kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan harus
ETAP.84
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan umur manfaatnya. 17.10 Kalau aset sewaan dibeli sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban diakui keuntungan dan kerugian pada periode terjadinya. 17.11 Dalam hal dilakukan transaksi jual dan sewa-balik ( sales and leaseback ) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih antara harga jual dan nilai tercatat aset yang dijual harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan beban penyusutan aset sewaan jika sewabalik merupakan sewa pembiyaan atau secara proporsional dengan beban sewa jika sewa-balik merupakan sewa operasi. 17.12 Kewajiban sewa harus disajikan terpisah dari kewajiban yang lainnya. 17.13 Lessee mengungkapkan hal-hal berikut: (a) Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa; (b) Penyusutan aset sewaan yang dibebankan dalam periode berjalan; (c) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa; (d) Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewabalik; (e) Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.85
1 Sewa Operasi 2 3 17.14 Pembayaran sewa merupakan beban sewa yang 4 diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, 5 meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak 6 sama setiap periode. 7 8 17.15 Lessee mengungkapkan hal-hal berikut: 9 (a) Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa 10 sewa. 11 (b) Jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang 12 diakui sebagai beban sewa. 13 (c) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi 14 sewa. 15 (d) Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta 16 amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa17 balik. 18 (e) Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian 19 sewa. 20 21 LAPORAN KEUANGAN LESSOR 22 23 Sewa Pembiayaan 24 25 17.16 Penanaman neto dalam aset yang disewakan harus 26 diperlakukan sebagai penanaman neto sewa. Jumiah 27 penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang sewa 28 ditambah nilai residu yang akan diterima oleh lessor pada akhir 29 masa sewa dikurangi dengan pendapatan sewa yang belum 30 diakui (unearned lease income), dan simpanan jaminan. 31 32 17.17 Selisih antara piutang sewa ditambah nilai residu 33 dengan harga perolehan aset yang disewakan diakui sebagai 34 pendapatan sewa yang belum diakui. 35 36 17.18 Pendapatan sewa yang belum diakui harus 37 dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun 38
ETAP.86
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala atas 2 penanaman neto sewa. 3 4 17.19 Jika aset yang disewakan dijual kepada lessee 5 sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan antara harga 6 jual dengan penanaman neto sewa pada saat penjualan 7 dilakukan harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada 8 periode terjadinya. 9 10 17.20 Lessor mengungkapkan hal-hal berikut: 11 (a) Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan 12 dengan transaksi sewa; 13 (b) Jumlah pembayaran sewa selama masa sewa; 14 (c) Sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban 15 lessor kepada lessee; 16 (d) Piutang sewa yang dijaminkan kepada pihak ketiga. 17 18 Sewa Operasi 19 20 17.21 Pembayaran sewa selama tahun berjalan dari 21 lessee harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa 22 harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus 23 sepanjang masa sewa, meskipun pembayaran sewa guna usaha 24 mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap 25 periode. 26 27 17.22 Aset sewaan harus disusutkan atau diamortisasi 28 sesuai dengan Bab 15 Aset Tetap atau Bab 16 Aset Tidak 29 Berwujud . 30 31 17.23 Jika aset yang disewakan dijual, maka perbedaan 32 antara nilai tercatat dan harga jual harus diakui sebagai 33 keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya. 34 35 17.24 Lessor mengungkapkan hal-hal berikut: 36 (a) Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan 37 dengan transaksi sewa; 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.87
1 (b) Jumlah pembayaran sewa selama masa sewa; 2 (c) Sifat dari simpanan jaminan (jika ada); 3 (d) Aset yang disewakan yang dijaminkan kepada pihak 4 ketiga. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ETAP.88
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 BAB 18 2 KEWAJIBAN DIESTIMASI DAN KONTINJENSI 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 18.1 Bab ini diterapkan untuk semua kewajiban diestimasi 7 (kewajiban yang waktu atau jumlahnya belum pasti), kewajiban 8 kontijensi dan aset kontijensi, kecuali kewajiban estimasi yang 9 diatur dalam Bab lain, yaitu: 10 (a) Sewa (Bab 17 Sewa); 11 (b) Kontrak konstruksi (Bab 20 Pendapatan); 12 (c) Kewajiban imbalan kerja (Bab 23 Imbalan Kerja); 13 (d) Kewajiban pajak penghasilan (Bab 24 Pajak 14 Penghasilan). 15 16 18.2 Persyaratan dalam Bab ini tidak berlaku untuk 17 kontrak eksekutori kecuali kontrak tersebut merupakan kontrak 18 memberatkan. Kontrak eksekutori adalah kontrak dalam hal 19 tidak ada satu pihak telah melakukan kewajibannya atau kedua 20 pihak secara sebagian telah melakukan kewajibannya secara 21 seimbang. 22 23 18.3 Istilah penyisihan seringkali digunakan dalam 24 konteks seperti penyusutan, penurunan nilai aset, dan tagihan 25 tidak tertagih. Hal tersebut merupakan penyesuaian atas nilai 26 tercatat aset, bukan pengakuan kewajiban, sehingga tidak diatur 27 dalam Bab ini. 28 29 KEWAJIBAN DIESTIMASI 30 31 Pengakuan Awal 32 33 18.4 Entitas mengakui kewajiban diestimasi jika: 34 (a) entitas memiliki kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa 35 masa lalu, dan 36 (b) kemungkinan (lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin) 37 terjadi bahwa entitas akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian; dan 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.89
1 (c) jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal. 2 3 18.5 Dalam kasus yang jarang terjadi, tidak dapat 4 ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam 5 hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban 6 kini jika (setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia) 7 terdapat kemungkinan bahwa kewajiban kini telah ada pada 8 tanggal pelaporan. 9 10 18.6 Entitas mengakui kewajiban diestimasi tersebut 11 sebagai kewajiban dalam neraca dan mengakui jumlah dari 12 kewajiban diestimasi tersebut sebagai beban dalam laporan laba 13 rugi kecuali jika: 14 (a) merupakan bagian dari biaya memproduksi persediaan 15 (lihat paragraf 11.4) atau 16 (b) termasuk dalam nilai aset tetap sesuai dengan paragraf 17 15.7. 18 19 18.7 Kondisi pada paragraf 18.4(a) (kewajiban kini yang 20 timbul dari peristiwa masa lalu) berarti bahwa entitas tidak 21 memiliki alternatif yang realistis untuk menyelesaikan kewajiban 22 tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika kewajiban dipaksakan 23 secara hukum atau ketika entitas memiliki kewajiban konstruktif 24 karena peristiwa masa lalu telah menimbulkan ekspektasi yang 25 kuat dan sah kepada pihak lain sehingga entitas akan 26 melaksanakan kewajiban tersebut. Kewajiban yang akan 27 muncul dari tindakan entitas di masa depan (misalnya perilaku 28 masa depan dalam menjalankan bisnis) tidak termasuk dalam 29 kondisi yang diatur pada paragraf 18.4(a), tanpa mempedulikan 30 kemungkinan keterjadiannya dan meskipun kewajiban tersebut 31 adalah kewajiban kontraktual. Sebagai ilustrasi, karena
tekanan 32 komersial atau persyaratan hukum, entitas dapat memiliki intensi 33 atau kebutuhan untuk melakukan pengeluaran operasional 34 dengan cara tertentu di masa akan datang, misalnya dengan 35 menggunakan saringan asap pada pabrik tertentu. Karena 36 entitas dapat menghindari pengeluaran masa depan dengan 37 pilihan tindakannya di masa yang akan datang, misalnya dengan mengubah metode operasinya, maka entitas tidak memiliki 38 ETAP.90
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 kewajiban kini untuk pengeluaran masa depan tersebut dan 2 tidak ada pengakuan kewajiban diestimasi. 3 4 Pengukuwan Awal 5 6 18.8 Jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi 7 adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk 8 menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan. 9 (a) Jika kewajiban diestimasi yang sedang diukur menyangkut 10 populasi yang terdiri atas sejumlah besar unsur, maka 11 kewajiban ditentukan dengan menimbang berbagai 12 kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait. 13 (b) Jika kewajiban yang diukur hanya satu, maka kemungkinan 14 hasil yang probabilitasnya paling tinggi merupakan estimasi 15 terbaik dari kewajiban tersebut. Namun, dalam kasus 16 demikian, entitas harus mempertimbangkan kemungkinan 17 hasil lainnya. Jika kemungkinan hasil lain mengandung 18 probabilitas yang sebagian besar lebih tinggi atau sebagian 19 besar lebih rendah dibandingkan dengan kemungkinan hasil 20 yang probabilitasnya paling tinggi, maka yang dianggap 21 estimasi terbaik adalah suatu nilai yang lebih tinggi atau 22 yang lebih rendah dibandingkan kemungkinan hasil yang 23 probabilitasnya paling tinggi tersebut. 24 Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah 25 kewajiban diestimasi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran 26 yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Tingkat 27 diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang 28 mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang. Risiko 29 tertentu atas kewajiban dicerminkan di tingkat diskonto atau 30 estimasi jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan 31 kewajiban, tetapi bukan keduanya. 32 33 18.9 Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk 34 menyelesaikan kewajiban diestimasi diganti oleh pihak ketiga, 35 maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan 36 bahwa penggantian pasti diterima pada saat perusahaan 37 menyelesaikan kewajibannya. Piutang penggantian akan 38 disajikan dalam neraca sebagai aset dan tidak boleh saling hapus
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.91
1 terhadap kewajiban diestimasi yang ada. Dalam laporan laba 2 rugi, entitas diperbolehkan untuk melakukan saling hapus atas 3 penggantian dari pihak lain terhadap beban yang berkaitan 4 dengan kewajiban diestimasi tersebut. Entitas harus 5 mengeluarkan keuntungan atas ekspektasi pelepasan aset dari 6 perhitungan kewajiban diestimasi. 7 8 Pengukuran Selanjutnya 9 10 18.10 Entitas membebankan kewajiban diestimasi hanya 11 untuk pengeluaran atas kewajiban diestimasi yang telah diakui 12 pada awalnya. 13 14 18.11 Entitas menelaah kewajiban diestimasi pada setiap 15 tanggal pelaporan dan melakukan penyesuaian untuk 16 mencerminkan estimasi terbaik kini atas jumlah yang 17 disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal 18 pelaporan. Penyesuaian atas jumlah yangdiakui sebelumnya, 19 diakui di laporan laba rugi kecuali kewajiban diestimasi pada 20 awalnya diakui sebagai bagian dari biaya perolehan persediaan 21 atau aset tetap (lihat paragraf 18.6). Jika kewajiban diestimasi 22 diukur pada nilai kini dari jumlah kewajiban yang diharapkan 23 disyaratkan untuk diselesaikan, maka penyesuaian diskonto 24 harus diakui sebagai biaya pinjaman. 25 26 KEWAJIBAN KONTINJENSI 27 28 18.12 Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban 29 potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui 30 karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi (b) dan 31 (c) pada paragraf 18.4. Entitas tidak boleh mengakui kewajiban 32 kontinjensi sebagai kewajiban. Pengungkapan mungkin 33 disyaratkan sesuai dengan paragraf 18.15. 34 35 36 37 38
ETAP.92
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
ASET KONTINJENSI 18.13 Entitas tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontinjensi sebagai aset. Pengungkapan mungkin disyaratkan sesuai dengan paragraf 18.16. PENGUNGKAPAN Kewajiban Diestimasi 18.14 Untuk setiap jenis kewajiban diestimasi, entitas harus mengungkapkan: (a) Jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; (b) Kewajiban diestimasi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada kewajiban diestimasi yang ada; (c) Jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada kewajiban diestimasi selama periode bersangkutan; (d) Jumlah yang belum digunakan selama periode bersangkutan; (e) Peningkatan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto selama periode yang bersangkutan; (f) Uraian singkat mengenai sifat kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. (g) Indikasi adanya ketidakpastian atas jumlah dan saat arus pengeluaran kas; (h) Jumlah ekspektasi penggantian, dengan menyebutkan aset yang telah diakui atas ekspektasi penggantian tersebut. Informasi komparatif tidak disyaratkan. Kewajiban Kontinjensi 18.15 Entitas mengungkapkan untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi dan jika praktis dilakukan: ETAP.93
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 (a) Estimasi dampak keuangan yang diukur sesuai dengan 2 paragraf 18.8 18.11; 3 (b) Indikasi adanya ketidakpastian atas jumlah atau waktu dari 4 pengeluaran; 5 (c) Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga. 6 Jika tidak praktis membuat pengungkapan salah satu atau lebih 7 pengungkapan di atas, maka fakta tersebut harus diungkapkan. 8 9 Aset Kontinjensi 10 11 18.16 Jika arus masuk dari manfaat ekonomi besar 12 kemungkinannya terjadi namun belum ada kepastiannya, maka 13 entitas harus mengungkapkan uraian dari sifat aset kontinjensi 14 pada akhir tanggal pelaporan. Ketika praktis dilakukan, maka 15 diungkapkan estimasi atas dampak keuangan yang diukur 16 dengan menggunakan prinsip pada paragraf 18.8-18.11. Jika 17 tidak praktis membuat pengungkapan ini, maka fakta tersebut 18 harus diungkapkan. 19 20 Pengungkapan yang Merugikan 21 22 18.17 Dalam kasus yang benar-benar jarang terjadi, 23 pengungkapan atas sebagian atau seluruh informasi yang 24 disyaratkan oleh paragraf 18.14-18.16 dapat diekspektasi akan 25 merugikan secara serius posisi entitas yang sedang berselisih 26 dengan pihak lain mengenai kewajiban diestimasi, kewajiban 27 kontinjensi, atau aset kontinjensi. Dalam kasus tersebut, entitas 28 tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi harus 29 mengungkapkan sifat umum dari kasus yang diperselisihkan, 30 bersama dengan fakta dan alasan informasi tidak diungkapkan. 31 32 33 34 35 36 37 38
ETAP.94
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
. LAMPIRAN Lampiran ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari Bab 18. Lampiran ini memberikan panduan untuk menerapkan persyaratan dari Bab 18 dalam pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi . Contoh 1 Kerugian Operasi Masa Depan Entitas menentukan bahwa kemungkinan besar salah satu segmen operasinya akan mengalami kerugian operasi selama beberapa tahun di masa depan. Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang mengikat . Tidak ada peristiwa masa lalu yang mewajibkan entitas untuk mengeluarkan sumber daya. Kesimpulan . Entitas tersebut tidak mengakui kewajiban diestimasi untuk kerugian operasi di masa depan. Kerugian yang diekspektasi akan terjadi di masa depan tidak memenuhi definisi kewajiban. Ekspektasi kerugian operasi di masa depan dapat menjadi indikator bahwa satu atau lebih aset telah mengalami penurunan nilai (lihat Bab 22 Penurunan Nilai Aset). Contoh 2 Kontrak Memberatkan Suatu kontrak memberatkan adalah kontrak dimana biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Misalnya, suatu entitas dapat mempunyai kewajiban dalam transaksi sewa operasi untuk melakukan pembayaran guna menyewa suatu aset yang tidak lagi memiliki nilai manfaat. Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang mengikat . Entitas tersebut secara kontraktual berkewajiban untuk mengeluarkan sumber daya tetapi tidak ada manfaat yang akan diterima.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.95
1 Kesimpulan. Jika entitas memiliki kontrak yang memberatkan, 2 maka entitas tersebut mengakui dan mengukur kewajiban kini 3 dalam kontrak tersebut sebagai suatu kewajiban diestimasi. 4 5 Contoh 3 Restrukturisasi 6 7 Suatu restrukturisasi adalah sebuah program yang direncanakan 8 dan dikendalikan oleh manajemen, dan perubahan yang material 9 adalah: 10 (a) cakupan usaha yang dijalankan oleh suatu entitas; atau 11 (b) cara usaha tersebut dilaksanakan. 12 13 Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 14 yang mengikat . Kewajiban konstruktif untuk melakukan 15 restrukturisasi hanya akan timbul jika entitas: 16 (a) Memiliki rincian rencana formal untuk melakukan 17 restrukturisasi yang mengidentifikasikan setidaknya: 18 (i) Usaha atau bagian usaha yang akan terpengaruh oleh 19 restrukturisasi; 20 (ii) Lokasi-lokasi utama yang akan terpengaruh oleh 21 restrukturisasi; 22 (iii) Lokasi, fungsi, dan jumlah pekerja yang akan diberikan 23 kompensasi sebagai akibat dari pemberhentian 24 hubungan kerja; 25 (iv) Pengeluaran yang akan terjadi; dan 26 (v) Waktu pelaksanaan rencana restrukturisasi; dan 27 (b) Telah menimbulkan ekspektasi yang akurat (valid) bagi 28 mereka yang terpengaruh oleh rencana ini bahwa entitas 29 akan melaksanakan restrukturisasi dengan mulai 30 mengimplementasikan rencana tersebut atau 31 mengumumkan fitur-fitur utamanya kepada mereka yang 32 terpengaruh oleh rencana ini. 33 34 Kesimpulan . Entitas hanya akan mengakui kewajiban 35 diestimasi untuk biaya restrukturisasi ketika entitas tersebut 36 memiliki kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif untuk 37 melaksanakan restrukturisasi. 38
ETAP.96
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Contoh 4 Garansi Manufaktur memberikan garansi pada saat penjualan kepada para pembeli produknya. Sesuai dengan termin perjanjian penjualan, entitas manufaktur memperbaiki atau mengganti kesalahan produksi yang terdeteksi dalam tiga tahun sejak tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, besar kemungkinan akan adanya beberapa klaim garansi. Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang mengikat . Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban adalah penjualan produk dengan garansi yang menyebabkan adanya kewajiban hukum. Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dalam rangka penyelesaian. Kemungkinan besar terjadi untuk pemberian garansi secara keseluruhan. Kesimpulan. Entitas tersebut mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik dari biaya garansi untuk memperbaiki produk yang terjual sebelum tanggal pelaporan. Ilustrasi perhitungan: Pada tahun 20X0, produk dijual dengan harga Rp. 1.000.000. Pengalaman masa lalu mengindikasikan bahwa 90 persen dari produk yang terjual tidak akan membutuhkan garansi perbaikan; 6% dari produk yang terjual akan membutuhkan garansi perbaikan kecil senilai 30% dari harga jual; dan 4% dari produk yang terjual akan membutuhkan garansi perbaikan atau penggantian besar senilai 70% dari harga jual. Karena itu, estimasi biaya garansi adalah sebagai berikut: 1.000.000 x 90% x 0 1.000.000 x 6% x 30% 1.000.000 x 4% x 70% Jumlah = = = = 0 18.000 28.000 46.000
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.97
1 Pengeluaran untuk garansi perbaikan dan penggantian untuk 2 produk yang terjual di tahun 20X0 diekspektasikan untuk terjadi 3 sebesar 60% di tahun 20X1, 30% di tahun 20X2, dan 10% di 4 tahun 20X3. Karena estimasi arus kas sudah merefleksikan 5 kemungkinan adanya arus kas keluar, dan dengan asumsi tidak 6 ada risiko atau ketidakpastian lainnya yang harus direfleksikan, 7 untuk menentukan nilai kini dari arus kas tersebut, entitas 8 menggunakan tingkat diskonto bebas-risiko berdasarkan 9 tingkat bunga obligasi pemerintah yang memiliki jangka waktu 10 sama dengan ekspektasi arus kas keluar (misalnya, 6% untuk 11 obligasi satu tahun dan 7% untuk obligasi dua tahun dan tiga 12 tahun). Perhitungan dari nilai kini, pada akhir tahun 20X0, dari 13 estimasi arus kas yang berkaitan dengan pemberian garansi 14 atas produk yang terjual di tahun 20X0 adalah sebagai berikut: 15 Ekspektasi Tingkat Faktor Nilai 16 Tahun pembayaran kas diskonto diskonto kini 17 60% x 46.000 = 27.600 6% 0,9434 26.038 18 1. (6% untuk 19 1 tahun) 20 2. 30% x 46.000 = 13.800 7% 0,8734 12.053 21 (7% untuk 22 2 tahun) 23 10% x 46.000 = 4.600 7% 0,8163 3.755 24 3 (7% untuk 25 3 tahun) 26 Jumlah 41.846 27 28 29 Entitas akan mengakui kewajiban garansi sebesar Rp. 41.846 30 pada akhir tahun 20X0 untuk produk yang terjual di tahun 20X0. 31 32 Contoh 5. Kebijakan Pengembalian Dana 33 34 Suatu toko retail memiliki kebijakan pengembalian dana atas 35 pembelian yang tidak memberikan kepuasan bagi konsumennya, 36 meskipun kebijakan tersebut tidak merupakan kewajiban hukum 37 yang harus dilakukan. Kebijakan untuk memberikan
38 pengembalian dana sudah diketahui secara umum. ETAP.98
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 2 yang mengikat. Kejadian yang menimbulkan kewajiban adalah 3 penjualan produk, yang menimbulkan suatu kewajiban 4 konstruktif karena tindakan toko tersebut telah menciptakan 5 ekspektasi yang sah di pihak para konsumennya bahwa toko 6 akan melakukan pengembalian dana. 7 8 Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat 9 ekonomi dalam rangka penyelesaian. Kemungkinan bahwa 10 sebagian produk akan dikembalikan untuk mendapatkan 11 pengembalian dana. 12 13 Kesimpulan. Entitas tersebut mengakui kewajiban diestimasi 14 sebesar estimasi terbaik dari jumlah yang diperlukan untuk 15 melakukan pengembalian dana. 16 17 Contoh 6. Penutupan Suatu Divisi Tidak Ada 18 Implementasi Sebelum Akhir Periode Pelaporan 19 20 Pada tanggal 12 Desember 20X0 dewan direksi suatu entitas 21 memutuskan untuk menutup salah satu divisinya. Sebelum akhir 22 periode pelaporan (31 Desember 20X0) keputusan tersebut 23 tidak dikomunikasikan kepada mereka yang akan terpengaruh 24 oleh keputusan itu dan tidak ada langkah lain yang diambil untuk 25 mengimplementasikan keputusan tersebut. 26 27 Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 28 yang mengikat . Tidak ada peristiwa masa lalu yang 29 menimbulkan kewajiban diestimasi. 30 31 Kesimpulan. Entitas tersebut tidak mengakui adanya kewajiban 32 diestimasi. 33 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.99
1 2 3 4 5
Contoh 7. Penutupan Suatu Divisi Komunikasi dan Implementasi Sebelum Akhir Periode Pelaporan Pada tanggal 12 Desember 20X0 dewan direksi suatu entitas memutuskan untuk menutup salah satu divisi yang membuat 6 suatu produk tertentu. Pada tanggal 20 Desember 20X0 sebuah 7 rencana mendetil untuk menutup divisi tersebut telah disetujui oleh dewan direksi. Surat pemberitahuan dikirimkan kepada konsumen untuk memperingatkan mereka agar mencari alternatif pengadaan lain dan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja disebarkan kepada pekerja divisi tersebut. Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang mengikat. Peristiwa yang menimbulkan kewajiban adalah adanya komunikasi keputusan tersebut kepada konsumen dan pekerja, yang menimbulkan adanya kewajiban konstruktif sejak tanggal tersebut, karena telah menciptakan ekspektasi yang sah bahwa divisi tersebut akan ditutup. Adanya arus pengeluaran sumber daya dalam bentuk manfaat ekonomis yang dibayarkan kemungkinannya amat besar. Kesimpulan. Entitas tersebut mengakui adanya kewajiban diestimasi pada tanggal 31 Desember 20X0 sebesar estimasi terbaik dari biaya yang mungkin terjadi untuk menutup divisi pada tanggal pelaporan. Contoh 8. Pelatihan Ulang Karyawan Karena Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Pemerintah memperkenalkan beberapa perubahan pada sistem pajak penghasilan. Sebagai akibat dari perubahan ini, suatu entitas dalam sektor jasa keuangan perlu melakukan pelatihan kembali sebagian besar tenaga administratif dan penjualan mereka untuk memastikan ketaatan yang berkelanjutan atas peraturan jasa keuangan. Pada akhir periode pelaporan tidak ada pelatihan kembali atas staf entitas tersebut.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
ETAP.100
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 2 yang mengikat. Tidak ada kewajiban karena peristiwa yang 3 menimbulkan kewajiban (pelatihan kembali) tidak terjadi. 4 5 Kesimpulan. Entitas tersebut tidak mengakui adanya kewajiban 6 diestimasi. 7 8 Contoh 9. Kasus Pengadilan 9 10 Seorang konsumen telah menuntut Entitas X, atas penyakit 11 yang diderita akibat penggunaan produk yang dijual oleh Entitas 12 X. Entitas X menolak adanya kewajiban berdasarkan alasan 13 bahwa penyakit tersebut diderita konsumen karena konsumen 14 lalai membaca petunjuk penggunaan produk. Sampai dengan 15 tanggal persetujuan dari dewan direksi untuk mempublikasikan 16 laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 17 20X1, pengacara entitas memberikan opini bahwa ada 18 kemungkinan entitas akan dibebaskan dari tuntutan tersebut. 19 Meskipun demikian, ketika entitas mempersiapkan laporan 20 keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X2, 21 para pengacara memberikan opini bahwa, berdasarkan 22 perkembangan terakhir dari kasus ini, sekarang terdapat 23 kemungkinan entitas akan diputuskan bersalah. 24 (a) Pada tanggal 31 Desember 20X1 kewajiban kini sebagai 25 akibat dari peristiwa masa lalu berdasarkan bukti yang 26 ada pada tanggal persetujuan laporan keuangan, tidak ada 27 kewajiban yang ditimbulkan akibat peristiwa masa lalu. 28 29 Kesimpulan. Tidak ada kewajiban diestimasi yang diakui. 30 Hal ini diungkapkan sebagai kewajiban kontinjensi kecuali 31 kemungkinan dari arus pengeluaran dinilai amat rendah. 32 33 (b) Pada tanggal 31 Desember 20X2 34 Kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 35 yang mengikat. Berdasarkan bukti yang ada, terdapat 36 kewajiban kini. 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ETAP.102
Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dalam rangka penyelesaian. Kesimpulan. Suatu kewajiban diestimasi akan diakui sebesar estimasi terbaik dari jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAB 19 EKUITAS RUANG LINGKUP (a) (b) (c) (d) (e) (f) 19.1 Bab ini mengatur akuntansi ekuitas untuk: Entitas Perorangan; Persekutuan Perdata; Firma; Commanditaire Vennootschap (CV); Perseroan Terbatas; Koperasi.
19.2 Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Bentuk Hukum Entitas dan Ekuitas 19.3 Bentuk hukum entitas dan ekuitas terkait dengan bab ini adalah sebagai berikut: (a) Entitas Perorangan Entitas Perorangan bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang piutang usaha perorangan (b) Persekutuan Perdata Persekutuan Perdata bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terdiri atas saham (c) Firma Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota Firma bertanggung jawab renteng atas kewajiban Firma sebagai suatu persekutuan perorangan (d) Commandtaire Vennootschap (CV)
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.103
Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara Modal Pesero Aktif dan Modal Pesero Komanditer. Pesero 3 aktif adalah pesero yang bertindak aktif sebagai pengurus 4 CV. Pesero Komanditer adalah pesero tidak aktif sebagai 5 pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal 6 CV yang menjadi bagiannya. 7 (e) Perseroan Terbatas (PT) 8 Modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham. Tanggung 9 jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang 10 disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan 11 Hak Asasi Manusia. 12 (f) Koperasi 13 Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi 14 adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, 15 tak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali 16 bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas 17 koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan 18 pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil 19 usaha termasuk cadangan. 20 21 KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN 22 23 Kewajiban 24 25 19.4 Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan 26 berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi (contractual 27 arrangement on initial recognition ). Jika pada awal 28 transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung 29 kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau 30 sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan 31 tersebut digolongkan sebagai kewajiban. 32 33 Ekuitas 34 35 19.5 Jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai 36 hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun 37 berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi 38 berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan 2
ETAP.104
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5
sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tidak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat entitas dalam kondisi kurang menggembirakan, digolongkan sebagai ekuitas. 6
19.6 Instrumen keuangan yang tergolong bukan kelompok 7 kewajiban dikelompokkan di bawah judul Ekuitas. 8 9 AKUNTANSI EKUITAS UNTUK BADAN USAHA 10 BUKAN PT 11 12 19. 7 Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT 13 dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 14 untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan 15 yang relevan. 16 17 AKUNTANSI EKUITAS UNTUK BADAN USAHA 18 BERBENTUK PT 19 20 19.8 Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa 21 dan akun Tambahan Modal Disetor. Pos modal lainnya seperti 22 modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai 23 bagian dari tambahan modal disetor. 24 25 Unsur Penambahan Modal Disetor PT 26 27 19.9 Akun Tambahan Modal Disetor terdiri dari berbagai 28 macam unsur penambah modal, seperti agio saham, tambahan 29 modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih 30 rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, 31 tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali 32 dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat 33 perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal 34 disetor dan lain sebagainya. Akun Tambahan Modal Disetor 35 tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi. 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.105
1 Pencatatan Penambahan Modal Disetor PT 2 3 19.10 Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan: 4 (a) Jumlah uang yang diterima; 5 (b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi yang 6 nyata. Untuk jenis saham yang diatur dalam bentuk rupiah 7 dalam akta pendirian setoran saham tunai dalam bentuk 8 mata uang asing dinilai dengan kurs berlaku tanggal setoran. 9 Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing 10 dalam akta pendiriannya, setoran tunai baik rupiah atau 11 mata uang asing lain harus dikonversi ke mata uang asing 12 dalam akta pendirian sesuai kurs resmi yang berlaku pada 13 tanggal setoran, kecuali akta pendirian atau keputusan 14 pemerintah menentukan kurs tetap. Selisih kurs mata uang 15 asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal, 16 harus dibukukan sebagai bagian dari modal dalam akun 17 Selisih Kurs atas Modal Disetor dan bukan merupakan 18 unsur laba rugi. 19 (c) Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi 20 menjadi modal. 21 (d) Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga 22 saham wajar yang disepakati Rapat Umum Pemegang 23 Saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya; 24 (e) Nilai wajar aset bukan kas yang diterima; 25 (f) Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng), 26 menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan, 27 yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui dewan 28 komisaris atau nilai kesepakatan dewan komisaris dan 29 penyetor bentuk barang. 30 31 Pencatatan Pengurangan Modal Disetor PT 32 33 19.11 Pengurangan modal disetor lazimnya dicatat 34 berdasarkan: 35 (a) jumlah uang yang dibayarkan; 36 (b) besarnya utang yang timbul; atau 37 (c) nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan. 38
ETAP.106
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
19.12 Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal 2 yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran 3 saham tersebut lebih besar dari pada nominalnya, selisih yang 4 terjadi dibukukan pada akun Agio Saham. 5 6 19.13 Bila ketentuan hukum yang ada memungkinkan 7 penarikan kembali saham yang telah dikeluarkan, maka 8 pencatatan transaksi ini dilakukan dengan mendebit akun Modal 9 Saham dan mengkredit Modal Saham yang Diperoleh Kembali 10 sebesar jumlah yang dibukukan pada saat perolehan kembali 11 saham yang bersangkutan. 12 13 19.14 Saham yang dikeluarkan sehubungan dengan 14 penyertaan modal dalam bentuk penyerahan asset bukan kas 15 atau pemberian jasa umumnya dinilai sebesar nilai wajar asset/ 16 jasa tersebut atau nilai wajar saham yang bersangkutan, 17 tergantung mana yang lebih jelas. 18 19 Penebusan/Penarikan Kembali Modal Saham PT 20 21 Perolehan Kembali Saham Beredar dengan Menggunakan 22 Metode Biaya 23 24 19.15 Jika entitas memperoleh kembali saham yang telah 25 dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat 26 perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat 27 pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi entitas. 28 Perolehan kembali saham yang telah dikeluarkan dapat dicatat 29 dengan menggunakan metode biaya atau metode nilai pari. 30 Dengan metode biaya, saham yang diperoleh kembali dicatat 31 sebesar harga perolehan kembali dan disajikan sebagai 32 pengurang atas jumlah modal. 33 34 19.16 Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga 35 perolehan kembali, disajikan sebagai pengurang akun Modal 36 Saham, untuk saham sejenis, disajikan dalam jumlah lembar 37 dan nilai nominal. Kemudian, selisih harga perolehan kembali
38 dengan nilai disajikan sebagai pengurang atau penambah akun
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.107
1 Agio Saham, disajikan per jenis saham dan Rupiah, dengan 2 judul Tambahan (Pengurang) Agio Modal Dari Perolehan 3 Kembali Saham. Jikaagio saham menjadi defisit (disagio) 4 karena transaksi perolehan kembali, defisit tersebut dibebankan 5 pada saldo laba. 6 7 Perolehan Kembali Saham Beredar dengan Par Value 8 Method 9 10 19.17 Metode nilai nominal lazimnya digunakan dalam 11 hal saham yang diperoleh kembali tersebut akan di keluarkan 12 lagi dikemudian hari. Dengan metode nilai nominal, saham yang 13 diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang 14 bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun Modal 15 Saham. Apabila saham yang diperoleh kembali tersebut semula 16 dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun Agio 17 Saham akan didebit dengan agio saham yang bersangkutan. 18 Dalam hal jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah 19 yang diterima pada saat pengeluarannya, selisih tersebut 20 dibukukan dengan mendebit akun Saldo Laba. Sebaliknya bila 21 jumlah yang dibayarkan lebih kecil, selisihnya dianggap sebagai 22 unsur penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun 23 Tambahan Modal dari Perolehan Kembali Saham. Metode ini 24 lazimnya digunakan bila perolehan kembali dilakukan dalam 25 rangka penarikan saham. 26 27 Perolehan Kembali Saham Sumbangan 28 29 19.18 Saham yang diperoleh kembali dari sumbangan 30 lazimnya dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat 31 pengeluarannya dengan mendebit akun Modal Saham yang 32 Diperoleh Kembali dan mengkredit akun Modal yang Berasal 33 dari Sumbangan. Pada saat saham tersebut dijual kembali, 34 selisih antara jumlah yang tercatat dengan harga jualnya 35 ditambahkan pada akun Modal yang Berasal dari Sumbangan. 36 37 38
ETAP.108
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Dividen PT Bentuk Pembagian Dividen 19.19 Kewajiban entitas untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen, dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen termaksud. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam 9 kelompok laibilitas lancar. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Dasar pencatatn untuk pembagian dividen dalam bentuk aset bukan kas dan saham harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dividen Saham 19.20 Pembagian dividen termasuk dividen saham berasal dari saldo laba. Pembagian dividen saham adalah pembagian saldo laba kepada pemegang saham, yang diinvestasikan kembali oleh mereka dalam bentuk modal disetor. Pembagian dividen saham dicatat berdasarkan nilai wajar saham. Konversi Agio Menjadi Saham 19.21 Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai Modal Disetor sebesar nilai nominal. Konversi agio menjadi saham tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Penyajian Modal 19.22 Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.109
19.23 Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal 2 yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap 3 jenis saham dinyatakan dalam neraca. 4 5 19.24 Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak 6 preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan 7 modal pada saat likuidasi dicantumkan dalam laporan keuangan. 8 9 19.25 Dalam hal terdapat tunggakan dividen atas saham 10 preferen dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap 11 saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya 12 diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 13 14 19.26 Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun 15 berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 16 17 19.27 Modal disajikan dalam neraca setelah kewajiban. 18 Bentuk penyajiannya sesuai Akta Pendirian Badan Usaha 19 tersebut, misalnya saham adalah penyertaan modal dalam 20 kepemilikan PT. 21 22 Penyajian dan Pengungkapan Saldo Laba 23 24 19.28 Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha 25 periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan 26 koreksi laba rugi periode lalu. Akun ini dinyatakan terpisah dari 27 akun Modal Saham. Seluruh saldo laba dianggap dianggap 28 bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan 29 indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya: 30 dicadangkan untuk perluasan pabrik atau untuk memenuhi 31 ketentuan regulasi maupun ikatan tertentu. Saldo laba yang 32 tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena 33 pembatasan-pembatasan tersebut, dilaporkan dalam akun 34 tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan 35 termaksud; pembatasan-pembatasan yang ada diungkapkan 36 dalam catatan atas laporan keuangan. 37 38
ETAP.110
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
19.29 Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan 2 pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi 3 periode berjalan. 4 5 19.30 Pengungkapan saldo laba meliputi: 6 (a) Pengungkapan penjatahan (apropriasi) dan pemisahan 7 saldo laba, menjelaskan jenis penjatahan dan pemisahan, 8 tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta 9 jumlahnya. Perubahan akun-akun penjatahan atau 10 pemisahan saldo laba, juga diungkapkan. 11 (b) Peraturan, perikatan, batasan, dan jumlah batasan di 12 sekitas saldo laba, diungkapkan. Misalnya, selama 13 perjanjian kredit berlangsung, entitas tidak diijinkan 14 membagi saldo laba tanpa seijin kreditur. 15 (c) Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak. 16 (d) Pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar 17 saham, pengungkapan keterbatasan saldo laba tersedia 18 bagi dividen; 19 (e) Tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan per 20 lembar saham; 21 (f) Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca, 22 sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan; 23 24 Pengungkapan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan 25 26 19.31 Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah 27 tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, 28 seperti penjualan saham besar besaran, deklarasi dividen setelah 29 tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, 30 rekapitalisasi, dan transaksi modal yang lain. 31 32 Pengungkapan per Jenis Saham 33 34 19.32 Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah 35 dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi: 36 (a) modal dasar; 37 (b) modal ditempatkan atau dipesan belum disetor 38 (c) modal disetor;
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
(d) harga nominal per lembar; (e) perubahan lembar saham tiap jenis saham dan saldo nilai rupiah per jenis saham selama periode akuntansi; (f) hak istimewa atau hak mendahului; (g) batasan khusus; (h) penjelasan bila dapat dikonversi, tarif konversi. Pengungkapan Dividen (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 19.33 Pengungkapan dividen meliputi: jumlah dividen; dividen per lembar saham; bentuk dividen; batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen; utang dividen; utang dividen per lembar saham; pengumuman pembagian dividen, setelah tanggal pelaporan, sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan; jumlah kapitalisasi dividen saham dan pemecahan saham, per lembar dan jumlah keseluruhan.
Pengungkapan Saham Beredar yang Diperoleh Kembali 19.34 Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi: (a) Saham beredar yang diperoleh kembali, metode biaya, disajikan sebagai pengurang jumlah Modal. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. (b) Saham beredar yang diperoleh kembali, metode nilai nominal, sebagai pengurang saham beredar (yaitu modal disetor) sejenis. Selisih nilai perolehan kembali dan nilai nominal dijumlahkan atau dikurangkan pada Agio Saham sejenis. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan.
ETAP.112
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Pengungkapan Bagian Ekuitas Lain 19.35 Pengungkapan bagian lain Ekuitas (seperti saldo laba, agio, dan cadangan) harus dilakukan secara terpisah, meliputi: (a) perubahan selama periode pelaporan; (b) batasan distribusi.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.113
1 BAB 20 2 PENDAPATAN 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 20.1 Bab ini diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan 7 yang muncul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian berikut: 8 (a) Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan 9 produksi atau dibeli untuk dijual kembali); 10 (b) Pemberian jasa; 11 (c) Kontrak konstruksi; 12 (d) Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan 13 bunga, royalti atau dividen. 14 15 20.2 Pendapatan atau penghasilan lain yang muncul dari 16 beberapa transaksi dan kejadian lain berikut ini diatur dalam 17 Bab lain: 18 (a) perjanjian sewa (lihat Bab 17 Sewa); 19 (b) dividen yang timbul dari investasi yang dihitung dengan 20 menggunakan metode ekuitas (lihat Bab 12 Investasi pada 21 Entitas Asosiasi dan Entitas Anak); 22 (c) perubahan nilai wajar investasi pada efek tertentu, atau 23 pelepasannya (lihat Bab 10 Investasi Pada Efek 24 Tertentu). 25 26 PENGUKURAN PENDAPATAN 27 28 20.3 Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai 29 wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus 30 diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon 31 penjualan dan potongan volume. 32 33 20.4 Entitas harus memasukkan dalam pendapatan 34 manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima 35 secara bruto. Entitas harus mengeluarkan dari pendapatan 36 sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak 37 penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan 38 nilai. Dalam hubungan keagenan, entitas memasukkan dalam
ETAP.114
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
pendapatan hanya sebesar jumlah komisi. Jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas tersebut. Pembayaran Tangguhan 20.5 Jika aliran penerimaan kas atau setara kas ditangguhkan, dan perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai transaksi keuangan, maka nilai wajar atas pembayaran adalah nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga yang terkait ( imputed rate of interest). Suatu transaksi pembiayaan muncul ketika, misalnya, entitas menyediakan kredit bebas bunga kepada pembeli atau menerima wesel tagih dengan tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar dari pembeli sebagai pembayaran penjualan barang. Tingkat bunga yang terkait adalah mana yang lebih jelas ditentukan dari pilihan berikut ini: (a) tingkat bunga yang berlaku atas instrumen serupa yang dikeluarkan oleh penerbit dengan peringkat kredit yang sama; atau (b) tingkat bunga yang mendiskontokan nilai nominal instrumen menjadi harga jual tunau saat ini dari barang dan jasa. Entitas harus mengakui perbedaan antara nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan dan nilai nominal pembayaran sebagai pendapatan bunga sesuai dengan paragraf 20.26 dan 20.27. Pertukaran Barang atau Jasa 20.6 Entitas tidak dapat mengakui pendapatan jika barang atau jasa ditukar atau diganti oleh barang atau jasa yang sejenis dan bernilai sama. Namun, entitas harus mengakui pendapatan ketika barang telah dijual atau jasa diberikan dalam pertukaran barang atau jasa yang tidak serupa. Dalam kasus ini, entitas harus mengukur transaksi pada nilai wajar, kecuali (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau (b) nilai wajar dari aset yang diterima ataupun aset yang dilepas tidak dapat diandalkan. Jika transaksi tidak bisa diukur pada nilai
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.115
1 wajar, maka entitas harus mengukurnya pada jumlah tercatat 2 dari aset yang dilepas. 3 4 IDENTIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN 5 6 20.7 Entitas umumnya menerapkan kriteria pengakuan 7 pendapatan dalam Bab ini secara terpisah untuk setiap transaksi. 8 Namun, entitas dapat menerapkan kriteria pengakuan yang 9 berbeda pada tiap komponen yang dapat diidentifikasi dari suatu 10 transaksi tunggal jika hal ini diperlukan untuk merefleksikan 11 substansi dari transaksi. Misalnya, entitas menerapkan kriteria 12 pengakuan kepada tiap komponen yang dapat diidentifikasi dari 13 suatu transaksi tunggal ketika harga jual suatu produk meliputi 14 jumlah yang dapat diidentifikasi atas pemberian jasa lanjutan. 15 Sebaliknya, entitas menerapkan kriteria pengakuan pada dua 16 transaksi atau lebih secara bersama-sama ketika keduanya 17 terhubungkan sehingga efek komersial tidak dapat dipahami tanpa 18 mengacu pada rangkaian transaksi secara keseluruhan. 19 Misalnya, entitas menerapkan kriteria pengakuan pada dua 20 transaksi atau lebih ketika entitas tersebut menjual barang dan 21 (pada saat yang sama) membuat perjanjian yang terpisah untuk 22 pembelian kembali barang pada periode selanjutnya, maka hal 23 tersebut meniadakan efek substantif dari transaksi. 24 25 PENJUALAN BARANG 26 27 20.8 Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu 28 penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi: 29 (a) Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang 30 signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli; 31 (b) Entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik 32 keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana 33 biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol 34 efektif atas barang yang terjual; 35 (c) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal; 36 (d) Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang 37 berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas; dan 38
ETAP.116
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 (e) Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan 2 transaksi dapat diukur secara andal. 3 4 20.9 Penentuan kapan entitas telah mengalihkan risiko 5 dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan kepada pembeli 6 membutuhkan pengujian keadaan transaksi. Pada umumnya, 7 pengalihan risiko dan manfaat dari kepemilikan terjadi 8 bersamaan dengan pengalihan status legal atau penyerahan 9 kepemilikan kepada pembeli. Inilah yang terjadi pada hampir 10 semua penjualan eceran. Pada kasus yang lainnya, pengalihan 11 risiko dan manfaat dari kepemilikan muncul pada waktu yang 12 berbeda dari pengalihan status legal atau penyerahan 13 kepemilikan. 14 15 20.10 Entitas tidak boleh mengakui pendapatan jika entitas 16 mempertahankan risiko kepemilikan yang signifikan. Contoh 17 dari situasi dimana entitas diperbolehkan mempertahankan 18 risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan adalah 19 sebagai berikut: 20 (a) Ketika entitas mempertahankan kewajiban atas kinerja 21 yang tidak memuaskan yang tidak tercakup dalam 22 kewajiban diestimasi untuk garansi normal; 23 (b) Ketika penerimaan pendapatan dari penjualan tertentu 24 adalah kontinjen pada pembeli yang menjual barang; 25 (c) Ketika barang yang dikirimkan memerlukan instalasi dan 26 instalasi tersebut adalah bagian signifikan dari kontrak dan 27 belum dikerjakan; 28 (d) Ketika pembeli memiliki hak untuk membatalkan pembelian 29 dengan alasan yang dicantumkan dalam kontrak penjualan 30 dan entitas tidak yakin dengan kemungkinan pengembalian. 31 32 20.11 Jika entitas hanya mempertahankan risiko 33 kepemilikan yang tidak signifikan, maka transaksi dapat 34 dianggap sebagai suatu transaksi penjualan dan entitas 35 mengakui pendapatan. Misalnya, penjual mengakui pendapatan 36 ketika penjual mempertahankan status legal barang semata37 mata untuk melindungi tingkat kolektibilitas piutang. Demikian 38 pula suatu entitas mengakui pendapatan ketika entitas tersebut
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.117
1 menawarkan pengembalian dana jika pelanggan mengalami 2 ketidakpuasan. Dalam kasus seperti ini, entitas akan mengakui 3 adanya kewajiban diestimasi untuk pengembalian sesuai dengan 4 Bab 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi. 5 6 PENYEDIAAN JASA 7 8 20.12 Jika hasil transaksi yang melibatkan penyediaan 9 jasa dapat diestimasi secara andal, maka entitas harus mengakui 10 pendapatan yang berhubungan dengan transaksi sesuai dengan 11 tahap penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan 12 (terkadang dimaksudkan sebagai metode persentase 13 penyelesaian). Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara 14 andal jika memenuhi semua kondisi berikut: 15 (a) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal; 16 (b) Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis yang 17 berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada 18 entitas; 19 (c) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode 20 pelaporan dapat diukur secara andal; dan 21 (d) Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya penyelesaian 22 transaksi dapat diukur secara andal. 23 Paragraf 20.19-20.25 memberikan panduan untuk menerapkan 24 metode persentase penyelesaian. 25 26 20.13 Jika dalam periode waktu tertentu jasa diberikan 27 melalui beberapa pekerjaan yang tidak ditentukan jumlahnya, 28 maka entitas mengakui pendapatan secara garis lurus selama 29 periode tersebut, kecuali terdapat bukti bahwa metode lain dapat 30 lebih baik untuk menunjukkan tingkat penyelesaian. Jika suatu 31 pekerjaan tertentu menjadi lebih signifikan dibandingkan dengan 32 pekerjaan lainnya, maka entitas menunda pengakuan 33 pendapatan sampai pekerjaan signifikan tersebut dilaksanakan. 34 35 20.14 Jika hasil transaksi melibatkan penyediaan jasa 36 tidak dapat diestimasikan secara andal, maka entitas harus 37 mengakui pendapatan hanya sampai dengan beban yang dapat 38 diperoleh kembali.
ETAP.118
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 KONTRAK KONSTRUKSI 2 3 20.15 Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara 4 andal, maka entitas harus mengakui pendapatan kontrak dan 5 biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi 6 masing-masing sebagai pendapatan dan beban yang 7 disesuaikan dengan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada 8 akhir periode pelaporan (seringkali dimaksudkan sebagai 9 metode persentase penyelesaian). Estimasi hasil yang andal 10 membutuhkan estimasi tingkat penyelesaian, biaya masa depan 11 dan kolektabilitas tagihan yang andal. Paragraf 20.19 20.25 12 memberikan panduan untuk penerapan metode persentase 13 penyelesaian. 14 15 20.16 Persyaratan dalam Bab ini biasanya diberlakukan 16 secara terpisah pada setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam 17 beberapa hal adalah penting untuk menerapkan bagian ini 18 terhadap komponen yang dapat diidentifikasikan secara terpisah 19 dalam suatu kontrak tunggal atau terhadap suatu kelompok 20 kontrak dalam rangka merefleksikan substansi dari suatu 21 kontrak atau suatu kelompok kontrak. 22 23 20.17 Ketika suatu kontrak meliputi sejumlah aset, 24 konstruksi dari setiap aset harus diperlakukan sebagai suatu 25 kontrak konstruksi yang terpisah jika: 26 (a) proposal yang terpisah telah diserahkan untuk setiap aset; 27 (b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan 28 kontraktor dan pelanggan telah menerima atau menolak 29 bagian kontrak tersebut yang berhubungan dengan setiap 30 aset; dan 31 (c) biaya dan pendapatan setiap aset dapat diidentifikasi. 32 33 20.18 Suatu kontrak gabungan, baik dengan pelanggan 34 tunggal maupun dengan beberapa pelanggan, harus 35 diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi tunggal ketika: 36 (a) kelompok kontrak tersebut dinegosiasikan sebagai paket 37 tunggal; 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.119
1 (b) kontrak-kontrak tersebut saling berhubungan erat sehingga 2 mereka, sebagai akibatnya, menjadi bagian dari suatu 3 proyek tunggal dengan suatu margin laba keseluruhan; dan 4 (c) kontrak-kontrak tersebut dikerjakan bersama-sama atau 5 dalam urutan yang berkesinambungan. 6 7 METODE PERSENTASE PENYELESAIAN 8 9 20.19 Entitas melakukan penelaahan dan (jika perlu) 10 mengubah estimasi pendapatan dan biaya saat transaksi jasa 11 atau kontrak konstruksi berlangsung. 12 13 20.20 Entitas harus menentukan tingkat penyelesaian dari 14 suatu transaksi atau kontrak dengan menggunakan metode yang 15 dapat mengukur dengan andal sebagian besar pekerjaan yang 16 dilaksanakan. Metode yang mungkin meliputi: 17 (a) proporsi biaya yang terjadi dari pekerjaan yang telah 18 diselesaikan sampai sekarang dibandingkan dengan total 19 estimasi biaya. Biaya yang terjadi dari pekerjaan yang telah 20 diselesaikan sampai sekarang tidak termasuk biaya yang 21 berhubungan dengan aktivitas masa depan, seperti bahan 22 baku atau pembayaran di muka; 23 (b) survei atas pekerjaan yang telah diselesaikan; atau 24 (c) penyelesaian proporsi fisik dari transaksi jasa atau kontrak 25 kerja. 26 Pembayaran tahapan pekerjaan dan pembayaran di muka yang 27 diterima dari pelanggan seringkali tidak mencerminkan pekerjaan 28 yang telah selesai. 29 30 20.21 Entitas harus mengenali biaya yang berhubungan 31 dengan aktivitas masa depan atas transaksi atau kontrak, 32 misalnya bahan baku atau pembayaran di muka, sebagai suatu 33 aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan besar untuk 34 dipulihkan. Biaya seperti itu menandakan suatu jumlah yang 35 terutang dari pelanggan dan tergolong sebagai pekerjaan yang 36 sedang berjalan. 37 38
ETAP.120
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
20.22 Entitas harus secepatnya mengakui sebagai beban atas semua biaya yang tidak mungkin dipulihkan. 20.23 Jika hasil dari kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal, maka entitas: (a) harus mengakui pendapatan hanya sebesar nilai biaya kontrak yang memiliki kemungkinan besar untuk dipulihkan; dan (b) mengakui biaya kontrak sebagai beban sesuai dengan periode terjadinya 20.24 Jika ada kemungkinan bahwa harga perolehan kontrak akan melebihi jumlah pendapatan kontrak dalam kontrak konstruksi, maka ekspektasi kerugian harus segera diakui sebagai beban. 20.25 Jika kolektibilitas dari suatu jumlah yang telah diakui sebagai pendapatan kontrak tidak mungkin lagi, maka entitas harus mengakui jumlah yang tidak tertagih tersebut sebagai beban bukan melakukan suatu penyesuaian atas jumlah pendapatan kontrak. BUNGA, ROYALTI, DAN DIVIDEN 20.26 Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan dalam paragraf 20.27 ketika: (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas; dan (b) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. 20.27 Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut: (a) bunga harus diakui secara akrual; (b) royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan; dan ETAP.121
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
(c) dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi. PENGUNGKAPAN Umum 20.28 Entitas harus mengungkapkan: (a) kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa; (b) jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari: (i) penjualan barang; (ii) penyediaan jasa; (iii) bunga; (iv) royalti; (v) dividen; (vi) jenis pendapatan signifikan lainnya. Kontrak Konstruksi 20.29 Entitas harus mengungkapkan: (a) jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam periode pelaporan; (b) metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode pelaporan; (c) metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. 20.30 Entitas harus menyajikan: (a) jumlah bruto kontrak pekerjaan yang sudah menjadi hak sebagai suatu aset; dan (b) jumlah bruto kontrak kerja yang terutang kepada pelanggan sebagai suatu kewajiban.
ETAP.122
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAB 21 BIAYA PINJAMAN RUANG LINGKUP 21.1 Bab ini mengatur akuntansi untuk biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang timbul dari kewajiban keuangan suatu entitas. Biaya pinjaman mencakup: (a) bunga untuk cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang; (b) amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman; (c) amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian peminjaman; (d) beban pembiayaan sesuai dengan sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan Bab 17 Sewa; (e) perbedaan nilai tukar yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing dimana perbedaan ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga. PENGAKUAN 21.2 Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai beban pada laporan laba rugi di periode terjadinya. PENGUNGKAPAN 21.3 Entitas harus mengungkapkan besarnya biaya pinjaman.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.123
1 BAB 22 2 PENURUNAN NILAI ASET 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 22.1 Kerugian penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat 7 aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali. Bab ini 8 harus diterapkan dalam akuntansi untuk penurunan nilai semua 9 aset, kecuali aset yang muncul dari imbalan kerja (lihat Bab 23 10 Imbalan Kerja). 11 12 PENURUNAN NILAI 13 14 Pinjaman yang Diberikan dan Piutang 15 16 22.2 Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang 17 dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. 18 19 22.3 Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan 20 antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi 21 keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan 22 membayar debitor, dan agunan yang dikuasai. Pemulihan nilai 23 pinjaman yang diberikan dan piutang mengacu ke paragraf 24 22.15, 22.17, dan 22.18. 25 26 Persediaan 27 28 Harga Jual Dikurangi Biaya untuk Menyelesaikan dan 29 Menjual 30 31 22.4 Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan 32 apakah persediaan turun nilainya. Entitas harus membuat 33 penilaian dengan membandingkan jumlah tercatat setiap jenis 34 persediaan (atau kelompok persediaan yang sama, lihat 35 paragraf 22.5) dengan harga jual dikurangi biaya untuk 36 menyelesaikan dan menjual. Jika suatu jenis persediaan (atau 37 kelompok jenis persediaan) turun nilainya, maka entitas harus 38 mengakui kerugian dalam laporan laba rugi atas perbedaan
ETAP.124
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 antara jumlah tercatat dan harga jual dikurangi biaya untuk 2 menyelesaikan dan menjual. 3 4 22.5 Jika tidak praktis untuk menentukan harga jual 5 dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual setiap jenis 6 persediaan, maka entitas diperkenankan mengelompokkan jenis 7 persediaan dalam lini produk yang sama tujuan dan 8 pemakaiannya serta diproduksi dan dipasarkan dalam area 9 geografis yang sama untuk tujuan menguji penurunan nilai. 10 11 Pemulihan Penurunan Nilai 12 13 22.6 Entitas harus membuat penilaian baru atas harga 14 jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual dalam 15 setiap periode berikutnya. Jika situasi di periode sebelumnya 16 yang menyebabkan persediaan turun nilainya tidak ada lagi 17 atau adanya bukti nyata kenaikan dari harga jual dikurangi biaya 18 untuk menyelesaikan dan menjual karena perubahan kondisi 19 ekonomi, maka entitas harus memulihkan jumlah penurunan 20 nilai sebelumnya (pemulihan dibatasi sebesar jumlah awal 21 kerugian penurunan nilai) sehingga jumlah tercatat baru adalah 22 nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga jual 23 dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual yang telah 24 direvisi. 25 26 Aset Lainnya 27 28 Indikasi Penurunan Nilai 29 30 22.7 Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan 31 apakah terdapat indikasi bahwa ada aset yang turun nilainya. 32 Jika indikasi tersebut ada, entitas harus mengestimasi nilai wajar 33 dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Jika tidak 34 terdapat indikasi penurunan nilai, tidak diperlukan untuk 35 mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Bab 36 ini menggunakan istilah aset secara individu tapi dalam situasi 37 tertentu nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual harus 38 diestimasi untuk kelompok aset (lihat paragraf 22.11).
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.125
1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
22.8 Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset kemungkinan diturunkan nilainya, entitas harus memperhitungkan setidaknya indikasi-indikasi berikut: Sumber informasi eksternal (a) Selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara 6 signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal. 8 (b) Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi atau hukum dimana entitas beroperasi atau dalam pasar di mana aset tersebut diperuntukkan. (c) Tingkat suku bunga pasar atau tingkat kembalian investasi pasar mengalami kenaikan selama periode berjalan, dan kenaikan tersebut akan berpengaruh secara material terhadap tingkat diskonto untuk menghitung nilai aset dan menurunkan nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual. (d) Jumlah tercatat dari aset bersih entitas lebih besar dibandingkan kapitalisasi pasarnya. Sumber informasi internal (e) Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset. (f) Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Perubahan ini termasuk aset yang tidak digunakan, pabrik yang berhenti beroperasi atau restrukturisasi operasional dimana aset tersebut berlokasi, rencana untuk melepaskan aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya, dan penilaian ulang umur aset menjadi terbatas dari tidak terbatas. (g) Te rsedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset (atau akan) memburuk dari yang diharapkan. Dalam konteks kinerja ekonomis ini termasuk hasil operasi dan arus kas.
ETAP.126
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
22.9 Jika terdapat indikasi bahwa aset kemungkinan turun 2 nilainya, secara otomatis juga mengindikasikan bahwa entitas 3 harus menelaah ulang sisa umur manfaat aset atau metode 4 penyusutan (amortisasi) untuk aset dan penyesuiannya sesuai 5 dengan Bab yang berlaku untuk aset tersebut (misalnya Bab 6 15 Aset Tetap, dan Bab 16 Aset Tidak Berwujud), bahkan 7 jika tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset 8 tersebut. 9 10 Pengukuran Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk Menjual 11 12 22.10 Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah 13 jumlah yang bisa diperoleh dari penjualan sebuah atau kelompok 14 aset antara pihak-pihak yang paham dan berkeinginan 15 melakukan transaksi dengan wajar, dikurangi dengan biaya 16 penghentian aset tersebut. 17 18 22.11 Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar 19 aset tunggal, maka entitas harus mengukur nilai wajar dikurangi 20 biaya untuk menjual untuk kelompok aset. Untuk tujuan ini, 21 nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual harus diestimasi untuk 22 kelompok aset paling kecil yang bisa diidentifikasi: 23 (a) termasuk aset yang terindikasi penurunan nilai dan 24 (b) memiliki nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yang 25 dapat diestimasi. 26 27 Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk Menjual 28 29 22.12 Entitas harus menentukan nilai wajar dikurangi biaya 30 untuk menjual berdasarkan hirarki keandalan bukti sebagai 31 berikut: 32 (a) Harga dalam suatu perjanjian yang mengikat dalam 33 transaksi antara pihak-pihak yang paham dan berkeinginan 34 melakukan transaksi dengan wajar, disesuaikan untuk biaya 35 tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan 36 pelepasan aset. 37 (b) Jika tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat tetapi aset diperdagangkan dalam pasar aktif, maka nilai 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.127
1 wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah harga pasar 2 aset dikurangi dengan biaya pelepasan biasanya 3 berdasarkan harga penawaran kini (current bid price). 4 (c) Jika harga harga penawaran kini tidak tersedia, maka 5 harga transaksi terkini bisa menjadi dasar untuk 6 mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 7 (d) Jika tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat atau 8 pasar aktif untuk suatu aset, maka nilai wajar dikurangi 9 biaya menjual didasarkan pada informasi terbaik yang 10 tersedia untuk merefleksikan jumlah yang bisa diperoleh 11 entitas, pada akhir periode pelaporan, dari pelepasan aset 12 pada transaksi antara pihak-pihak yang paham dan 13 berkeinginan melakukan transaksi dengan wajar setelah 14 dikurangi biaya pelepasan. Dalam menentukan jumlah ini, 15 entitas mempertimbangkan hasil dari transaksi paling kini 16 untuk aset yang sejenis dalam industri yang sama. Nilai 17 wajar dikurangi biaya untuk menjual tidak merefleksikan 18 penjualan yang dipaksakan, kecuali manajemen dipaksa 19 untuk menjual secepatnya. 20 21 22.13 Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 22 sebuah aset (atau kelompok aset-lihat paragraf 22.11) kurang 23 dari jumlah tercatatnya, maka entitas harus menurunkan jumlah 24 tercatat aset tersebut pada nilai wajar dikurangi biaya untuk 25 menjual. Penurunan ini diakui sebagai rugi penurunan nilai. 26 27 22.14 Entitas harus mengakui segera kerugian penurunan 28 nilai dalam laporan laba rugi. 29 30 22.15 Jika jumlah estimasi kerugian penurunan nilai aset 31 lebih besar dari jumlah tercatat aset, maka entitas harus 32 mengakui kewajiban hanya jika hal tersebut disyaratkan oleh 33 SAK ETAP (lihat terutama Bab 18 Kewajiban Diestimasi 34 dan Kontijensi ).
35 36 22.16 Setelah kerugian penurunan nilai diakui, beban 37 penyusutan (amortisasi) aset untuk periode mendatang harus 38 disesuaikan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang ETAP.128
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 telah direvisi dikurangi dengan nilai residunya (jika ada) secara 2 sistematis selama sisa umur manfaat aset. 3 4 Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai 5 6 22.17 Pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus menilai 7 apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang 8 telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset masih ada 9 atau berkurang. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas 10 harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 11 aset tersebut. Indikasi bahwa kerugian penurunan nilai 12 berkurang atau tidak ada lagi secara umum merupakan 13 kebalikan atas indikasi yang disebutkan dalam paragraf 22.8. 14 15 22.18 Jika estimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk 16 menjual melebihi jumlah tercatat aset, maka entitas harus 17 menaikkan jumlah tercatat aset tersebut ke nilai wajar dikurangi 18 biaya untuk menjual, tergantung dengan pembatasan yang 19 dijelaskan dalam paragraf 22.19. Kenaikan tersebut adalah 20 pemulihan kerugian penurunan nilai. 21 22 22.19 Kenaikan jumlah tercatat aset yang dapat 23 diatribusikan pada pemulihan kerugian penurunan nilai aset tidak 24 boleh melebihi jumlah tercatat yang telah ditentukan (nilai bersih 25 dari amortisasi atau penyusutan) tanpa kerugian penurunan nilai 26 yang diakui pada periode lalu. 27 28 22.20 Entitas harus mengakui segera pemulihan kerugian 29 penurunan nilai dalam laporan laba rugi. 30 31 22.21 Setelah pemulihan kerugian penurunan nilai diakui, 32 beban penyusutan (amortisasi) aset untuk periode mendatang 33 harus disesuaikan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset 34 yang telah direvisi, dikurangi nilai residu (jika ada), secara 35 sistematis selama sisa umur manfaat aset. 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PENGUNGKAPAN 22.22 Entitas harus mengungkapkan untuk masing-masing kelompok aset, sebagai berikut: (a) Jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode dan pos dalam laporan laba rugi dimana kerugian penurunan nilai tersebut termasuk di dalamnya. (b) Jumlah dari pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode dan pos dalam laporan laba rugi dimana kerugian penurunan nilai tersebut dipulihkan. 22.23 Entitas harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 22.22 untuk setiap kelompok aset berikut: (a) pinjaman yang diberikan dan piutang; (b) persediaan; (c) aset tetap; (d) properti investasi; (e) aset tidak berwujud; (f) investasi pada entitas asosiasi; (g) investasi pada joint venture.
ETAP.130
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 BAB 23 2 IMBALAN KERJA 3 4 PENDAHULUAN 5 6 23.1 Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang 7 diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang 8 diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Bab 9 ini diterapkan untuk empat jenis imbalan kerja: 10 (a) Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain 11 pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya 12 dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja 13 memberikan jasanya. 14 (b) Imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain pesangon 15 pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja 16 menyelesaikan masa kerjanya. 17 (c) Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja 18 (selain imbalan pascakerja dan pesangon pemutusan kerja) 19 yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan 20 setelah pekerja memberikan jasanya; dan 21 (d) Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang 22 terutang akibat: 23 (i) Keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja 24 sebelum usia pensiun normal, atau 25 (ii) Keputusan pekerja menerima tawaran untuk 26 mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan 27 tertentu. 28 29 PRINSIP UMUM PENGAKUAN UNTUK SELURUH 30 IMBALAN KERJA 31 32 23.2 Entitas harus mengakui biaya atas seluruh imbalan 33 kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan 34 kepada entitas selama periode pelaporan: 35 (a) sebagai kewajiban, setelah dikurang jumlah yang telah 36 dibayar baik secara langsung kepada pekerja atau sebagai 37 kontribusi kepada dana imbalan kerja. Jika pembayaran kontribusi melebihi kewajiban yang timbul dari jasa sebelum 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.131
tanggal pelaporan, maka entitas harus mengakui kelebihan 2 tersebut sebagai aset dibayar dimuka yang akan 3 mengurangi pembayaran masa datang atau sebagai 4 pengembalian kas. 5 (b) sebagai beban, kecuali Bab lain mensyaratkan biaya 6 tersebut diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu aset 7 seperti persediaan atau aset tetap. 8 9 IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK 10 11 Contoh 12 13 23.3 Imbalan kerja jangka pendek mencakup: 14 (a) upah, gaji, dan iuran jaminan sosial; 15 (b) cuti-berimbalan jangka pendek (seperti cuti tahunan dan 16 cuti sakit) dimana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam 17 waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja 18 memberikan jasanya; 19 (c) bagi laba dan bonus terutang dalam waktu 12 bulan setelah 20 akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa 21 terkait; dan 22 (d) imbalan nonmoneter (seperti perawatan kesehatan, 23 perumahan, mobil serta barang dan jasa yang diberikan 24 secara cuma-cuma atau subsidi) untuk pekerja saat ini. 25 26 Pengukuran Imbalan Kerja Jangka Pendek Secara Umum 27 28 23.4 Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama 29 periode pelaporan, maka entitas harus mengukur nilai yang 30 diakui sesuai dengan paragraf 23.2 pada nilai tidak-terdiskonto 31 yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa 32 tersebut. 33 34 Pengakuan dan Pengukuran Cuti Berimbalan Jangka 35 Pendek 36 37 23.5 Entitas mungkin mengkompensasi pekerja atas cuti untuk berbagai alasan termasuk cuti tahunan dan cuti sakit. 38
ETAP.132
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Beberapa cuti berimbalan jangka pendek dapat diakumulasi 2 cuti bisa digeser ke periode berikutnya dan digunakan untuk 3 periode mendatang jika pekerja tidak menggunakannya secara 4 penuh pada periode berjalan. Misalnya cuti tahunan dan cuti 5 sakit. Entitas harus mengakui taksiran biaya cuti berimbalan 6 yang dapat diakumulasi ketika pekerja memberikan jasa yang 7 meningkatkan hak mereka atas imbalan cuti masa mendatang. 8 Entitas harus mengukur taksiran cuti berimbalan yang dapat 9 diakumulasi pada jumlah tambahan yang diperkirakan akan 10 dibayar sebagai akibat tidak digunakannya hak yang 11 terakumulasi pada akhir periode pelaporan. Entitas harus 12 menyajikan cuti berimbalan yang dapat diakumulasi yang tidak 13 digunakan yang diprediksi akan digunakan sebagai kewajiban 14 lancar pada tanggal pelaporan. 15 16 23.6 Entitas harus mengakui biaya cuti berimbalan (yang 17 tidak dapat diakumulasi) pada saat terjadinya cuti. Entitas harus 18 mengukur biaya cuti berimbalan yang tidak dapat diakumulasi 19 pada jumlah gaji dan upah tidak-terdiskonto yang dibayarkan 20 atau terutang selama periode cuti. 21 22 Pengakuan Bagi Laba dan Bonus 23 24 23.7 Entitas harus mengakui ekspektasi biaya untuk bagi 25 laba dan bonus hanya jika: 26 (a) entitas telah memiliki kewajiban hukum atau kewajiban 27 konstruktif kini untuk melakukan pembayaran sebagai 28 akibat peristiwa masa lalu (ini berarti entitas tidak memiliki 29 alternatif realistis lainnya kecuali untuk melakukan 30 pembayaran); dan 31 (b) estimasi kewajiban yang andal dapat dilakukan 32 33 IMBALAN PASCA-KERJA: PERBEDAAN ANTARA 34 PROGRAM IURAN PASTI DAN IMBALAN PASTI 35 36 23.8 Imbalan pascakerja termasuk misalnya: 37 (a) tunjangan pensiun, dan 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.133
1 (b) imbalan pascakerja lain, seperti asuransi jiwa dan 2 perawatan kesehatan pascakerja 3 Perjanjian dimana entitas memberikan imbalan pascakerja 4 adalah program imbalan pascakerja. Entitas harus menerapkan 5 bagian ini untuk semua perjanjian tersebut baik entitas terlibat 6 atau tidak terlibat atas pendirian entitas terpisah yang menerima 7 iuran dan membayar imbalan. Dalam beberapa kasus, perjanjian 8 ini diwajibkan oleh hukum dan bukan sekadar inisiatif entitas. 9 10 23.9 Program imbalan pascakerja diklasifikasikan sebagai 11 program iuran pasti atau program imbalan pasti, bergantung 12 pada substansi ekonomis atas program sebagai turunan dari 13 syarat dan kondisi utamanya. 14 (a) Program iuran pasti adalah program imbalan pascakerja 15 dimana entitas membayar iuran tetap kepada entitas 16 terpisah (dana) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau 17 konstruktif untuk membayar iuran berikutnya atau 18 melakukan pembayaran langsung ke pekerja jika dana yang 19 ada tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan 20 pekerja terkait dengan jasa mereka pada periode kini dan 21 periode lalu. Sehingga jumlah imbalan pascakerja yang 22 diterima pekerja ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayar 23 oleh entitas (dan mungkin juga oleh pekerja) ke program 24 imbalan pascakerja atau perusahaan asuransi, ditambah 25 hasil investasi iuran tersebut. 26 (b) Program imbalan pasti adalah program imbalan pascakerja 27 selain iuran pasti. Dengan imbalan pasti, kewajiban entitas 28 adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada 29 pekerja dan mantan pekerja, dan risiko aktuarial (dimana 30 imbalan akan lebih besar daripada yang diperkirakan) dan 31 risiko investasi secara substantif berada pada entitas. Jika 32 pengalaman aktuarial atau investasi lebih buruk daripada 33 yang diperkirakan, maka kewajiban entitas akan meningkat. 34 35 36
37 38 ETAP.134
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Program Multi Pemberi Kerja dan Program Pemerintah 2 3 23.10 Program multi pemberi pekerja dan program 4 pemerintah diklasifikasikan sebagai iuran pasti atau imbalan 5 pasti berdasarkan persyaratan dari program tersebut, termasuk 6 setiap kewajiban konstruktif di luar persyaratan formal. Namun, 7 jika informasi yang memadai tidak tersedia untuk menggunakan 8 akuntansi imbalan pasti atas program multi pemberi pekerja 9 yang ditetapkan sebagai program imbalan pasti, maka entitas 10 harus mencatat program tersebut sesuai dengan paragraf 23.12 11 seolah-olah program tersebut ditetapkan sebagai program iuran 12 pasti dan membuat pengungkapan sesuai dengan paragraf 13 23.37. 14 15 Imbalan yang Dijamin 16 17 23.11 Entitas mungkin membayar premi asuransi untuk 18 program imbalan pascakerja. Entitas harus memperlakukan 19 program seperti ini sebagai program iuran pasti, kecuali entitas 20 memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif: 21 (a) untuk membayar imbalan kerja secara langsung ketika 22 jatuh tempo, atau 23 (b) untuk membayar jumlah tambahan jika perusahaan asuransi 24 tidak membayar seluruh imbalan kerja masa mendatang 25 terkait dengan jasa pekerja periode sekarang dan periode 26 sebelumnya. 27 Kewajiban konstruktif dapat muncul secara tidak langsung 28 melalui program, mekanisme untuk penentuan premi masa 29 mendatang, atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa 30 yang memiliki hubungan dengan perusahaan asuransi. Jika 31 entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif 32 tersebut, maka entitas harus memperlakukan program tersebut 33 sebagai program imbalan pasti. 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.135
23.12 Entitas harus mengakui iuran yang terutang untuk periode berjalan: 8 (a) sebagai kewajiban, setelah dikurangi dengan jumlah yang 9 telah dibayar. Jika pembayaran iuran melebihi iuran yang 10 terutang sebelum tanggal pelaporan, maka entitas harus 11 mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. 12 (b) sebagai beban, kecuali kecuali Bab lain mensyaratkan 13 biaya tersebut diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu 14 aset seperti persediaan atau aset tetap. 15 16 IMBALAN PASCA-KERJA: PROGRAM IMBALAN 17 PASTI 18 19 Pengakuan 20 21 23.13 Dalam menerapkan prinsip pengakuan umum dalam 22 paragraf 23.2 untuk program imbalan pasti, maka entitas 23 mengakui: 24 (a) kewajiban atas kewajiban yang timbul dalam program 25 imbalan pasti neto setelah aset program (kewajiban imbalan 26 pasti atau defined benefit liability) (lihat paragraf 23.1427 23.20); dan 28 (b) mengakui perubahan neto dalam kewajiban tersebut selama 29 periode sebagai biaya program imbalan pasti selama 30 periode tersebut (lihat paragraf 23.22-23.25) 31 32 Pengukuran Kewajiban Imbalan Pasti 33 34 23.14 Entitas harus mengukur kewajiban imbalan pasti 35 untuk kewajiban dalam program imbalan pasti pada nilai neto 36 dari total jumlah berikut: 37 (a) nilai kini dari kewajiban dalam program imbalan pasti (kewajiban imbalan pasti atau defined benefit obligation) 38
1 2 3 4 5 6 7
IMBALAN PASCAKERJA: PROGRAM IURAN PASTI Pengakuan dan Pengukuran
ETAP.136
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
pada tanggal pelaporan (paragraf 23.15-23.20 memberikan 2 panduan cara untuk mengukur kewajiban ini), dikurang; 3 (b) nilai wajar aset program pada tanggal pelaporan (jika ada) 4 yang digunakan untuk menutup secara langsung kewajiban 5 tersebut. 6 7 Diskonto 8 9 23.15 Entitas harus mengukur kewajiban imbalan pasti 10 pada nilai kini yang terdiskonto. Entitas harus menentukan 11 tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan 12 pembayaran masa datang berdasarkan referensi suku bunga 13 pasar obligasi perusahaan berkualitas tinggi pada tanggal 14 pelaporan. Jika tidak terdapat pasar untuk obligasi tersebut, 15 maka entitas harus menggunakan suku bunga pasar obligasi 16 pemerintah pada tanggal pelaporan. Mata uang dan persyaratan 17 obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah harus konsisten 18 dengan mata uang dan estimasi periode pembayaran 19 mendatang. 20 21 Metode Penilaian Aktuaria 22 23 23.16 Jika entitas mampu (tanpa biaya dan usaha yang 24 tidak semestinya), maka entitas menggunakan metode projected 25 unit credit untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban 26 yang terkait. Jika imbalan pasti didasarkan pada tingkat gaji 27 akan datang, maka metode projected unit credit mensyaratkan 28 entitas untuk mengukur kewajiban manfaat pasti dengan dasar 29 yang mencerminkan estimasi kenaikan gaji akan datang. 30 Sebagai tambahan, metode projected unit credit 31 mensyaratkan entitas untuk membuat berbagai asumsi aktuarial 32 dalam mengukur kewajiban imbalan pasti termasuk tingkat 33 diskonto, tingkat imbal hasil aset program, tingkat kenaikan gaji, 34 perputaran pekerja, mortalitas, dan kecenderungan tingkat biaya 35 kesehatan (untuk program manfaat pasti kesehatan) 36 37 23.17 Jika entitas tidak mampu (tanpa biaya dan usaha 38 yang tidak semestinya) untuk menggunakan metode projected
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.137
1 unit credit untuk mengukur kewajiban dan biaya program 2 imbalan pasti, maka entitas diperkenankan untuk membuat 3 penyederhanaan berikut dalam pengukuran kewajiban imbalan 4 pasti untuk pekerja kini: 5 (a) mengabaikan estimasi kenaikan gaji akan datang 6 (diasumsikan gaji kini akan sama ketika pekerja kini 7 diekspektasikan mulai menerima manfaat imbalan 8 pascakerja); 9 (b) mengabaikan jasa akan datang dari pekerja kini 10 (diasumsikan penutupan program untuk pekerja yang ada 11 saat ini dan pekerja baru); dan 12 (c) mengabaikan kemungkinan mortalitas pekerja kini selama 13 masa jasa antara tanggal pelaporan dan tanggal pekerja 14 diekspektasikan mulai menerima manfaat imbalan 15 pascakerja (yaitu diasumsikan semua pekerja kini akan 16 menerima manfaat pascakerja). Tetapi, mortalitas setelah 17 jasa (usia harapan hidup) akan tetap perlu dipertimbangkan. 18 Entitas yang mengambil manfaat dari penyederhanaan 19 pengukuran di atas harus memasukan manfaat yang sudah 20 menjadi vested dan belum vested dalam mengukur kewajiban 21 imbalan pasti. 22 23 23.18 SAK ETAP tidak mensyaratkan entitas untuk 24 menggunakan aktuaris independen untuk melakukan penilaian 25 aktuarial komprehensif yang diperlukan untuk menghitung 26 kewajiban imbalan pasti. Tidak ada persyaratan untuk penilaian 27 aktuarial komprehensif harus dilakukan secara tahunan. Dalam 28 periode di antara penilaian aktuarial komprehensif (jika asumsi 29 aktuarial utama tidak berubah secara signfikan) kewajiban 30 imbalan pasti dapat diukur dengan menyesuaikan pengukuran 31 periode lalu untuk perubahan demografi pekerja seperti jumlah 32 pekerja dan tingkat gaji. 33 34 Pengenalan, Perubahan, Pengurangan, dan Penyelesaian 35 Program 36 37 23.19 Jika imbalan pasti sudah diperkenalkan atau diubah 38 dalam periode sekarang, maka entitas harus menaikkan atau
ETAP.138
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 menurunkan kewajiban imbalan pastinya untuk mencerminkan 2 perubahan tersebut, dan mengakui kenaikan (penurunan) 3 sebagai beban (penghasilan) dalam mengukur laba atau rugi 4 periode berjalan. Sebaliknya, jika program mengalami 5 penurunan (misalnya imbalan atau kelompok pekerja yang 6 dilindungi berkurang) atau diselesaikan (kewajiban pemberi 7 kerja telah selesai dilaksanakan), maka kewajiban imbalan pasti 8 harus diturunkan atau dieliminasi, dan entitas harus mengakui 9 keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi periode 10 berjalan. 11 12 Aset Program Imbalan Pasti 13 14 23.20 Jika kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan 15 lebih kecil dibandingkan nilai wajar aset program pada tanggal 16 tersebut, maka program mengalami surplus. Entitas harus 17 mengakui surplus tersebut sebagai aset program imbalan pasti 18 hanya jika surplus tersebut bisa dipulihkan melalui pengurangan 19 iuran masa mendatang atau melalui pengembalian dari program. 20 21 Biaya Program Imbalan Pasti 22 23 23.21 Entitas harus mengakui perubahan neto atas 24 kewajiban imbalan pasti selama periode berjalan, selain 25 perubahan yang terkait dengan imbalan yang dibayarkan 26 kepada pekerja selama periode atau iuran yang jatuh tempo 27 dari pemberi kerja, sebagai biaya program imbalan pasti selama 28 periode. Biaya tersebut diakui seluruhnya sebagai beban dalam 29 laporan laba rugi, atau sebagian diakui dalam laporan laba rugi 30 dan sebagian diakui dalam ekuitas (lihat paragraf 23.22) kecuali 31 Bab lain mensyaratkan sebagai bagian biaya perolehan suatu 32 aset seperti persediaan dan aset tetap. 33 34 Pengakuan-Pemilihan Kebijakan Akuntansi 35 36 23.22 Entitas disyaratkan untuk mengakui seluruh 37 keuntungan dan kerugian aktuarial pada periode terjadinya. 38 Entitas harus:
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.139
2 4
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 (a) mengakui seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial dalam laporan laba rugi; atau 3 (b) mengakui seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial dalam ekuitas 5 sebagai pilihan kebijakan akuntansi. Entitas harus menerapkan 6 kebijakan akuntansi yang dipilih secara konsisten untuk semua program imbalan pasti dan semua keuntungan dan kerugian aktuarial. 23.23 Perubahan neto dalam kewajiban imbalan pasti yang diakui sebagai biaya program imbalan pasti meliputi: (a) perubahan dalam kewajiban imbalan pasti yang muncul dari jasa yang diberikan pekerja selama periode pelaporan. (b) bunga atas kewajiban imbalan pasti selama periode pelaporan; (c) pendapatan atas setiap aset program dan perubahan neto dalam nilai wajar atas hak penggantian yang diakui (lihat paragraf 23.26) selama periode pelaporan; (d) keuntungan dan kerugian aktuarial selama periode pelaporan; (e) kenaikan atau penurunan dalam kewajiban imbalan pasti akibat dari pengenalan program baru atau mengubah program yang telah ada selama periode pelaporan (lihat paragraf 23.19); (f) penurunan dalam kewajiban imbalan pasti akibat dari pengurangan atau penyelesaian program yang telah ada selama periode pelaporan (lihat paragraf 23.19). 23.24 Jasa pekerja akan memberikan kenaikan pada kewajiban program imbalan pasti meskipun imbalan tersebut bersifat kondisional terhadap pekerjaan pada masa datang (dengan kata lain, belum vesting). Jasa pekerja sebelum tanggal vesting memberikan kenaikan atas kewajiban konstruktif karena (pada setiap tanggal pelaporan berturut-turut) jumlah atas jasa masa mendatang yang pekerja harus berikan sebelum menjadi hak atas imbalan adalah berkurang. Dalam mengukur kewajiban imbalan pasti, entitas harus memperhatikan
38 kemungkinan bahwa sebagian pekerja tidak memenuhi syarat ETAP.140
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 vesting. Sama halnya, meski sebagian imbalan pascakerja 2 (misalnya imbalan kesehatan pasca kerja) menjadi terutang 3 hanya jika kejadian tertentu terjadi ketika pekerja tidak lagi 4 dipekerjakan (misalnya sakit) maka suatu kewajiban dibentuk 5 ketika pekerja memberikan jasa yang akan menyediakan hak 6 atas imbalan tersebut jika kejadian tertentu terjadi. 7 Kemungkinan bahwa kejadian tertentu akan terjadi 8 mempengaruhi pengukuran kewajiban, tapi tidak menentukan 9 apakah kewajiban itu ada atau tidak. 10 11 23.25 Jika imbalan pasti berkurang sejumlah yang 12 dibayarkan kepada pekerja dalam program yang disponsori 13 pemerintah, maka entitas harus mengukur kewajiban imbalan 14 pasti dengan suatu dasar yang merefleksikan imbalan terutang 15 dalam program pemerintah, tapi hanya jika: 16 (a) program tersebut dibuat sebelum tanggal pelaporan; atau 17 (b) kejadian masa lalu atau bukti andal lain menunjukkan bahwa 18 imbalan dari pemerintah akan berubah, misalnya, terkait 19 dengan perubahan masa datang tingkat inflasi dan tingkat 20 gaji. 21 22 Penggantian 23 24 23.26 Jika entitas secara nyata yakin bahwa pihak lain 25 akan mengganti sebagian atau seluruh biaya yang dibutuhkan 26 untuk menyelesaikan kewajiban imbalan pasti, maka entitas 27 harus mengakui haknya untuk mendapatkan penggantian 28 sebagai aset yang terpisah. Entitas harus mengukur aset 29 tersebut pada nilai wajar. Dalam laporan laba rugi, beban yang 30 terkait dengan program imbalan pasti dapat disajikan secara 31 neto setelah jumlah pengakuan penggantian. 32 33 IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG LAINNYA 34 35 23.27 Imbalan kerja yang termasuk dalam imbalan kerja 36 jangka panjang lainnya, meliputi misalnya: 37 (a) kompensasi cuti jangka panjang seperti cuti pengabdian atau cuti hari raya; 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.141
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
(b) imbalan pengabdian; (c) imbalan cacat jangka panjang; (d) bagi hasil dan bonus yang terutang 12 bulan atau lebih setelah akhir periode di mana pekerja memberikan jasa terkait; (e) kompensasi yang ditunda yang dibayarkan 12 bulan atau 7 lebih setelah akhir periode kompensasi tersebut diperoleh. 23.28 Entitas harus mengakui kewajiban untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diukur pada nilai neto dari total jumlah berikut: (a) nilai kini kewajiban imbalan kerja pada tanggal pelaporan, dikurang (b) nilai wajar aset program pada tanggal pelaporan (jika ada) di luar kewajiban yang akan diselesaikan secara langsung. Entitas harus mengakui perubahan dalam kewajiban tersebut sesuai dengan paragraf 23.21. PESANGON PEMUTUSAN KERJA 23.29 Entitas mungkin saja diwajibkan oleh peraturan, perjanjian kontraktual atau perjanjian lainnya dengan pekerja atau perwakilan pekerja atau oleh kewajiban konstruktif berdasarkan praktik bisnis, kebiasaan atau keinginan untuk bertindak adil, untuk melakukan pembayaran (atau menyediakan imbalan lainnya) kepada pekerja ketika memberhentikan pekerjanya. Pembayaran tersebut adalah pesangon pemutusan kerja. Pengakuan 23.30 Karena pesangon pemutusan kerja tidak memberikan entitas manfaat ekonomi masa datang, maka entitas harus segera mengakuinya sebagai beban dalam laporan laba rugi.
ETAP.142
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
23.31 Ketika entitas mengakui pesangon pemutusan kerja, 2 entitas juga mencatat pengurangan atas tunjangan pensiun atau 3 imbalan kerja lainnya. 4 5 23.32 Entitas harus mengakui pesangon pemutusan kerja 6 sebagai kewajiban dan beban hanya ketika entitas mampu 7 menunjukkan komitmen, baik: 8 (a) memutus masa kerja pekerja atau sekelompok pekerja 9 sebelum masa pensiun normalnya; atau 10 (b) memberikan pesangon pemutusan kerja sebagai akibat 11 penawaran yang dibuat dalam rangka pengurangan jumlah 12 pekerja secara sukarela. 13 14 23.33 Entitas dianggap mampu menunjukkan komitmen 15 untuk melakukan pemutusan hanya ketika entitas memiliki 16 program formal yang detail untuk melakukan pemutusan kerja 17 dan tanpa kemungkinan realistis untuk menarik program 18 tersebut. 19 20 Pengukuran 21 22 23.34 Entitas harus mengukur pesangon pemutusan kerja 23 pada estimasi terbaik pembayaran yang akan dibutuhkan untuk 24 menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. Dalam kasus 25 penawaran pengurangan pekerja secara sukarela, pengukuran 26 pesangon pemutusan kerja harus berdasarkan jumlah pekerja 27 yang diekspektasikan akan menerima tawaran tersebut. 28 29 23.35 Ketika pesangon pemutusan kerja terutang lebih 30 dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, nilainya harus 31 diukur pada nilai kini terdiskonto. 32 33 PENGUNGKAPAN 34 35 Imbalan Kerja Jangka Pendek 36 37 23.36 Bagian ini tidak mensyaratkan secara spesifik 38 pengungkapan imbalan kerja jangka pendek.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.143
1 Program Iuran Pasti 2 3 23.37 Entitas harus mengungkapkan jumlah biaya iuran 4 pasti untuk periode dan jumlah yang diakui dalam laporan laba 5 rugi sebagai beban untuk program iuran pasti. Jika entitas 6 memperlakukan program imbalan pasti multi pemberi kerja 7 sebagai program iuran pasti karena informasi yang memadai 8 tidak tersedia untuk menggunakan akuntansi imbalan pasti (lihat 9 paragraf 23.10), maka entitas harus mengungkapkan fakta 10 bahwa program tersebut adalah program imbalan pasti dan 11 alasan dicatat sebagai program iuran pasti, bersama dengan 12 semua informasi yang tersedia mengenai surplus atau defisit 13 program dan implikasinya terhadap entitas (jika ada). 14 15 Program Imbalan Pasti 16 17 23.38 Entitas harus mengungkapkan informasi berikut 18 tentang program imbalan pasti (kecuali program multi pemberi 19 kerja yang dicatat sebagai program iuran pasti sesuai dengan 20 paragraf 23.10, dimana menerapkan pengungkapan dalam 21 paragraf 23.37). Jika entitas memiliki lebih dari satu program 22 imbalan pasti, maka pengungkapan ini dibuat secara total 23 terpisah untuk setiap program atau pengelompokkan tersebut 24 dianggap paling bermafaat: 25 (a) penjelasan umum jenis program, termasuk kebijakan 26 pendanaan. 27 (b) kebijakan akuntansi entitas untuk mengakui keuntungan 28 dan kerugian aktuarial (dalam laporan laba rugi atau 29 ekuitas) dan jumlah atas keuntungan dan kerugian aktuarial 30 yang diakui selama periode berjalan. 31 (c) penjelasan naratif jika entitas menggunakan 32 penyederhanaan pada paragraf 23.17 dalam mengukur 33 kewajiban imbalan pasti. 34 (d) tanggal penilaian aktuarial komprehensif paling kini dan 35 (jika tidak dilakukan pada periode pelaporan) penjelasan 36 mengenai penyesuaian untuk mengukur kewajiban imbalan 37 pasti pada tanggal pelaporan. 38
ETAP.144
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 (e) rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kewajiban imbalan 2 pasti yang menunjukkan keuntungan dan kerugian aktuarial 3 yang diakui selama periode. 4 (f) rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir atas nilai wajar aset 5 program dan saldo awal dan saldo akhir setiap hak 6 penggantian yang diakui sebagai aset, ditunjukkan secara 7 terpisah (jika dapat diterapkan): 8 (i) iuran; 9 (ii) imbalan yang dibayarkan; dan 10 (iii) perubahan lainnya dalam aset program. 11 (g) total biaya yang terkait dengan program imbalan pasti untuk 12 periode, diungkapkan secara terpisah jumlah: 13 (i) diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban; dan 14 (ii) termasuk biaya perolehan suatu aset. 15 (h) untuk setiap kategori besar aset program, dimana 16 seharusnya termasuk tetapi tidak terbatas pada instrumen 17 ekuitas, instrumen utang, properti, dan semua aset lainnya, 18 persentase dan jumlah masing-masing kategori tersebut 19 berdasarkan nilai wajar aset program pada tanggal 20 pelaporan. 21 (i) jumlah yang termasuk nilai wajar aset program untuk: 22 (i) setiap kelompok instrumen keuangan yang dimiliki 23 entitas; dan 24 (ii) setiap properti yang dikuasai oleh, atau aset lainnya 25 yang digunakan oleh, entitas; 26 (j) pengembalian aktual aset program. 27 (k) asumsi aktuarial utama yang digunakan, termasuk, jika 28 dapat diterapkan: 29 (i) tingkat diskonto; 30 (ii) tingkat imbal hasil yang diekspektasikan atas setiap 31 aset program untuk periode yang disajikan dalam 32 laporan keuangan; 33 (iii) ekspektasi tingkat kenaikan gaji; 34 (iv) tingkat tren kenaikan biaya kesehatan; dan 35 (v) asumsi aktuatial material lainnya. 36 Rekonsiliasi di (e) dan (f) di atas tidak perlu disajikan untuk 37 periode lalu.
38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.145
1 Imbalan Jangka Panjang Lainnya 2 3 23.39 Untuk setiap kategori imbalan jangka panjang lainnya 4 yang diberikan oleh entitas kepada pekerja, maka entitas harus 5 mengungkapkan sifat imbalan, jumlah kewajiban dan status 6 pendanaan pada tanggal pelaporan. 7 8 Pesangon Pemutusan Kerja 9 10 23.40 Untuk setiap kategori pesangon pemutusan kerja 11 yang diberikan oleh entitas kepada pekerja, maka entitas harus 12 mengungkapkan sifat imbalan, kebijakan akuntansi, dan jumlah 13 atas kewajiban dan status pendanaan pada tanggal pelaporan. 14 15 23.41 Ketika terdapat ketidakpastian tentang jumlah 16 pekerja yang akan menerima tawaran pesangon pemutusan 17 kerja, maka timbul kewajiban kontinjensi. Bab 18 Kewajiban 18 Diestimasi dan Kontijensi mensyaratkan entitas untuk 19 mengungkapkan informasi tentang kewajiban kontijensi kecuali 20 kemungkinan terjadinya penyelesaian kecil sekali. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
ETAP.146
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 BAB 24 2 PAJAK PENGHASILAN 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 24.1 Bab ini mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan. 7 8 24.2 Untuk tujuan ini, pajak penghasilan termasuk seluruh 9 pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan kena 10 pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak, misalnya 11 pemungutan dan pemotongan pajak, yang terutang oleh entitas 12 anak, entitas asosiasi atau joint venture atas distribusi ke 13 entitas pelapor. 14 15 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 16 17 24.3 Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak 18 penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang 19 belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode 20 berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang 21 untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan 22 tersebut sebagai aset. 23 24 PENGUNGKAPAN 25 26 24.4 Entitas harus mengungkapkan secara terpisah 27 komponen-komponen utama beban pajak penghasilan. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.147
1 BAB 25 2 MATA UANG PELAPORAN 3 4 RUANG LINGKUP 5 6 25.1 Bab ini diterapkan untuk semua entitas yang akan 7 atau telah menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata 8 uang pelaporan. 9 10 25.2 Mata uang fungsional adalah mata uang utama dalam 11 arti substansi ekonomi, yaitu mata uang utama yang dicerminkan 12 dalam kegiatan operasi entitas. 13 14 25.3 Mata uang pelaporan adalah mata uang yang 15 digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. 16 17 25.4 Mata uang pencatatan adalah mata uang yang 18 digunakan oleh entitas untuk membukukan transaksi. 19 20 MATA UANG PENCATATAN DAN PELAPORAN 21 22 25.5 Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas di 23 Indonesia adalah mata uang rupiah. Entitas dapat menggunakan 24 mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya 25 jika mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional. 26 27 25.6 Mata uang pencatatan harus sama dengan mata uang 28 pelaporan. 29 30 25.7 Pada umumnya laporan keuangan dilaporkan dalam 31 mata uang lokal. Namun demikian, jika entitas menggunakan 32 mata uang selain mata uang lokal (misalnya dolar Amerika) 33 sebagai mata uang pelaporan, maka mata uang pelaporan 34 tersebut harus merupakan mata uang fungsional. Mata uang 35 fungsional dapat merupakan mata uang rupiah atau mata uang 36 selain rupiah (misalnya dolar Amerika), bergantung pada fakta 37 substansi ekonominya. 38
ETAP.148
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 25.8 Laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan 2 informasi finansial tentang kinerja, posisi keuangan, dan arus 3 kas entitas. Laporan keuangan dihasilkan dari catatan akuntansi 4 entitas, sehingga mata uang yang digunakan dalam catatan 5 akuntansi adalah mata uang yang digunakan dalam laporan 6 keuangan. Dengan konsep ini, prosedur pengukuran kembali dari 7 catatan akuntansi laporan keuangan atau penjabaran laporan 8 keuangan tidak diperlukan lagi, karena pada hakikatnya laporan 9 keuangan telah disajikan pada mata uang fungsionalnya. 10 11 MATA UANG FUNGSIONAL 12 13 25.9 Suatu mata uang merupakan mata uang fungsional 14 jika memenuhi indikator berikut ini secara menyeluruh: 15 (a) indikator arus kas: arus kas yang berhubungan dengan 16 kegiatan utama entitas didominasi oleh mata uang tertentu; 17 (b) indikator harga jual: harga jual produk entitas dalam periode 18 jangka pendek sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai 19 tukar mata uang tertentu atau produk entitas secara 20 dominan dipasarkan untuk ekspor; dan 21 (c) indikator biaya: biaya-biaya entitas secara dominan sangat 22 dipengaruhi oleh pergerakan mata uang tertentu. 23 24 25.10 Harga jual atau biaya entitas sangat dipengaruhi 25 oleh pergerakan nilai tukar mata uang tertentu jika harga jual 26 atau biaya tersebut dihitung berdasarkan nilai tukar mata uang 27 tertentu. 28 29 25.11 Untuk menentukan mata uang fungsional suatu 30 entitas diperlukan pertimbangan mengenai indikator dalam 31 paragraf 25.9. Di samping itu, untuk entitas yang mempunyai 32 lebih dari satu anak entitas atau operasi terpisah dan dapat 33 dibedakan, seperti cabang atau divisi, di mana operasi ini dapat 34 dipandang sebagai suatu entitas atau kegiatan operasi terpisah, 35 mungkin digunakan beberapa mata uang fungsional yang 36 berbeda sehingga masing-masing mata uang tersebut perlu 37 dipertimbangkan dalam penentuan mata uang fungsional entitas 38 tersebut. Dalam penentuan mata uang fungsional tingkat
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.149
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 relevansi dan keandalan diperoleh, misalnya melalui pemberian 2 bobot pada masing-masing indikator tersebut di atas, kemudian atas bobot indikator individu ini ditentukan bobot secara keseluruhan. Dalam hal ini, arus kas masuk memiliki bobot paling besar. Selain pemberian bobot, juga perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi dalam jangka panjang. 25.12 Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi penentuan mata uang fungsional perlu ditentukan agar entitas mempunyai tolok ukur yang konsisten. Jika faktor-faktor tersebut di atas tidak dapat secara jelas dikaitkan dengan salah satu mata uang sebagai mata uang fungsional, maka dibutuhkan pertimbangan profesional dengan mempertimbangkan operasi dan kegiatan entitas secara rinci, dan harus dilakukan dengan tingkat relevansi dan keandalan yang paling tinggi. 25.13 Perlakuan akuntansi untuk transaksi dan saldo dalam mata uang nonfungsional adalah sebagaimana diatur dalam Bab 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing. 25.14 Implikasi dari paragraf 25.13 adalah mata uang selain mata uang fungsional dianggap sebagai mata uang nonfungsional, sedangkan mata uang fungsional dianggap sebagai mata uang dasar dalam menentukan nilai tukar atau dalam perhitungan selisih kurs. Misalnya, jika berdasarkan fakta substansi ekonomi mata uang fungsional entitas adalah dolar Amerika, maka mata uang selain dolar Amerika dianggap sebagai mata uang nonfungsional, sehingga semua transaksi dalam mata uang nonfungsional harus ditranslasikan ke mata uang fungsional. PENENTUAN SALDO AWAL 25.15 Penentuan saldo awal untuk tujuan pencatatan akuntansi dilakukan dengan pengukuran kembali akun-akun laporan keuangan seolah-olah mata uang fungsional tersebut
ETAP.150
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 telah digunakan sejak tanggal terjadinya transaksi. Prosedur 2 pengukuran kembali adalah sebagai berikut: 3 (a) aset dan kewajiban moneter diukur kembali dengan 4 menggunakan kurs tanggal neraca; 5 (b) aset dan kewajiban nonmoneter serta modal saham diukur 6 kembali dengan menggunakan kurs historis atau kurs 7 tanggal terjadinya transaksi perolehan aset tetap, terjadinya 8 kewajiban atau penyetoran modal saham; 9 (c) selisih antara aset, kewajiban, dan modal saham dalam 10 mata uang pelaporan baru, yang merupakan hasil 11 perhitungan prosedur (a) dan (b) di atas, diperhitungkan 12 pada saldo laba atau akumulasi kerugian pada periode 13 tersebut; 14 (d) pendapatan dan beban diukur kembali dengan 15 menggunakan kurs rata-rata tertimbang selama periode 16 yang diperbandingkan, kecuali untuk beban penyusutan 17 aset tetap atau amortisasi aset nonmoneter yang diukur 18 kembali dengan menggunakan kurs historis aset yang 19 bersangkutan; 20 (e) dividen diukur dengan menggunakan kurs tanggal 21 pencatatan dividen tersebut; 22 (f) prosedur (d) dan (e) di atas akan menghasilkan selisih 23 pengukuran kembali yang diperhitungkan pada saldo laba 24 atau akumulasi kerugian pada periode tersebut; 25 (g) selisih pengukuran kembali merupakan hasil dari 26 perhitungan berikut: saldo laba (akumulasi kerugian) akhir 27 tahun (hasil dari prosedur (c)) ditambah dengan dividen 28 (hasil dari prosedur (e)) dan dikurangi dengan hasil 29 perhitungan laba (rugi) bersih selama periode yang 30 diperbandingkan (hasil dari prosedur (d)). 31 32 25.16 Pengukuran kembali sebagaimana diatur dalam 33 paragraf 25.15, dilakukan surut hingga tahun di mana mata 34 uang fungsional tersebut mulai berlaku. 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.151
1 PENYAJIAN KOMPARATIF 2 3 25.17 Laporan keuangan periode yang diperbandingkan 4 yang tidak menggunakan mata uang fungsional, harus diukur 5 dan disajikan kembali sesuai dengan cara yang dijelaskan pada 6 paragraf 25.15 dan 25.16. 7 8 PERUBAHAN MATA UANG PENCATATAN DAN 9 PELAPORAN 10 11 25.18 Entitas diharuskan untuk mengubah mata uang 12 pencatatan dan pelaporan ke rupiah, jika mata uang fungsional 13 berubah dari bukan rupiah ke rupiah. Perubahan mata uang 14 pencatatan dan pelaporan harus dilakukan pada awal periode, 15 tidak di tengah periode. 16 17 25.19 Keputusan entitas untuk mengubah mata uang 18 pelaporan hanya dapat dilakukan jika telah terjadi perubahan 19 substansi ekonomi dari mata uang fungsional. Dalam perjalanan 20 hidup entitas karena perubahan operasi atau pasar, maka mata 21 uang fungsional entitas dapat saja berubah. 22 23 PENGUNGKAPAN 24 25 25.20 Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini: 26 (a) alasan penentuan mata uang pelaporan berdasarkan 27 indikator pada paragraf 25.9; 28 (b) perubahan mata uang pelaporan dan alasan perubahannya: 29 (i) alasan perubahan berdasarkan indikator pada paragraf 30 25.9; 31 (ii) kurs (historis, sekarang, atau rata-rata tertimbang) 32 yang digunakan dalam pengukuran kembali atau 33 penjabaran; 34 (iii) ikhtisar neraca dan laporan laba rugi yang disajikan 35 sebagai perbandingan dalam mata uang pelaporan 36 sebelumnya. 37 38
ETAP.152
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAB 26 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING RUANG LINGKUP 26.1 Bab ini diterapkan dalam akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing. PENGAKUAN AWAL 26.2 Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau harus diselesaikan dalam mata uang asing, yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas: (a) membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing; (b) meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang didenominasi dalam mata uang asing; (c) memperoleh atau melepas aset, atau terjadinya atau menyelesaikan kewajiban, yang didenominasi dalam mata uang asing. 26.3 Entitas harus mencatat transaksi mata uang asing, pada pengakuan awal dalam mata uang fungsional, dengan menggunakan kurs tunai (spot rate) pada tanggal transaksi antara mata uang fungsional dan mata uang asing tersebut. 26.4 Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK ETAP. Untuk tujuan praktis, kurs yang mendekati kurs sebenarnya pada tanggal transaksi sering digunakan, misalnya kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan mungkin dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut. Namun demikian, jika kurs tukar berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk periode tersebut tidak tepat.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.153
1 PELAPORAN PADA AKHIR PERIODE PELAPORAN 2 SELANJUTNYA 3 4 26.5 Pada akhir setiap periode pelaporan, entitas harus: 5 (a) pos moneter dalam mata uang asing dilaporkan dengan 6 menggunakan kurs penutup (kurs pada tanggal pelaporan); 7 dan 8 (b) pos nonmoneter yang diukur dengan biaya perolehan 9 historis dalam mata uang asing dilaporkan dengan 10 menggunakan kurs pada tanggal transaksi. 11 (c) pos nonmoneter yang diukur dengan nilai wajar dalam mata 12 uang asing dilaporkan dengan menggunakan nilai tukar 13 pada saat nilai wajar ditentukan. 14 15 26.6 Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian 16 selisih kurs pada laporan laba rugi periode terjadinya yang timbul 17 dari penyelesaian transaksi moneter atau penjabaran transaksi 18 moneter pada kurs yang berbeda dengan kurs penjabaran pada 19 pengakuan awal selama periode berjalan atau pada laporan 20 keuangan sebelumnya. 21 22 27.7 Pada saat keuntungan atau kerugian transaksi 23 nonmoneter diakui secara langsung dalam ekuitas, maka entitas 24 harus mengakui komponen keuntungan atau kerugian dari 25 pertukaran secara langsung dalam ekuitas. Sebaliknya, pada 26 saat keuntungan atau kerugian transaksi nonmoneter diakui 27 dalam laporan laba rugi, maka entitas harus mengakui komponen 28 keuntungan atau kerugian dari pertukaran tersebut dalam 29 laporan laba rugi. 30 31 PENGUNGKAPAN 32 33 26.8 Entitas harus mengungkapkan: 34 (a) mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan; 35 (b) jumlah selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi. 36 37 38
ETAP.154
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
26.9 Jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional atau mata uang pelaporan (misalnya, convenience translation atas semua nilai dengan menggunakan kurs penutupan), maka entitas harus: (a) secara jelas mengidentifikasi informasi sebagai tambahan informasi untuk membedakan hal tersebut dengan informasi yang sesuai dengan SAK ETAP; (b) mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tambahan yang diberikan; (c) mengungkapkan mata uang fungsional dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.155
1 BAB 27 2 PERISTIWA SETELAH AKHIR PERIODE 3 PELAPORAN 4 5 RUANG LINGKUP 6 7 27.1 Bab ini mendefinisikan peristiwa setelah akhir tanggal 8 pelaporan dan menentukan prinsip-prinsip pengakuan, 9 pengukuran, dan pengungkapan peristiwa tersebut. 10 11 PENGERTIAN 12 13 27.2 Peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah 14 peristiwa-peristiwa, baik menguntungkan maupun tidak 15 menguntungkan, yang terjadi setelah akhir periode pelaporan 16 sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Ada 17 dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yaitu: 18 (a) Peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang 19 telah terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah 20 akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian). 21 (b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi 22 setelah akhir periode pelaporan (peristiwa setelah akhir 23 periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian). 24 25 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 26 27 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan yang 28 Memerlukan Penyesuaian 29 30 27.3 Entitas harus membuat penyesuaian jumlah yang 31 diakui dalam laporan keuangan, termasuk pengungkapan yang 32 terkait, untuk mencerminkan peristiwa setelah akhir periode 33 pelaporan yang memerlukan penyesuaian. 34 35 27.4 Contoh-contoh berikut ini adalah peristiwa setelah 36 akhir periode pelaporan keuangan yang mengharuskan entitas 37 untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan 38
ETAP.156
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 keuangan, atau mengakui pos-pos yang yang sebelumnya tidak 2 diakui: 3 (a) penyelesaian kasus pengadilan yang terjadi setelah akhir 4 periode pelaporan yang memutuskan entitas memiliki 5 kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Entitas 6 menyesuaikan dilakukan atas kewajiban diestimasi terkait 7 untuk kasus pengadilan tersebut sesuai dengan Bab 18 8 Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi atau mengakui 9 penyisihan baru. Entitas tidak cukup hanya 10 mengungkapkan kewajiban kontinjensi karena penyelesaian 11 tersebut memberikan tambahan bukti yang harus 12 dipertimbangkan sesuai dengan Bab 18. 13 (b) penerimaan informasi setelah akhir periode pelaporan yang 14 mengindikasikan suatu aset telah mengalami penurunan 15 nilai pada akhir periode pelaporan, atau jumlah kerugian 16 penurunan nilai sebelumnya yang diakui perlu disesuaikan. 17 Misalnya: 18 (i) kebangkrutan suatu pelanggan yang terjadi setelah 19 akhir periode pelaporaan umumnya menegaskan 20 kerugian yang ada pada tanggal periode pelaporan 21 dan entitas perlu menyesuaikan jumlah tercatat 22 piutang dagang; 23 (ii) penjualan persediaan setelah akhir periode pelaporan 24 yang dapat memberikan bukti tentang harga jual 25 persediaan pada akhir periode pelaporan. 26 (c) penentuan setelah akhir periode pelaporan atas biaya 27 perolehan aset yang dibeli atau hasil penjualan aset 28 sebelum akhir periode pelaporan. 29 (d) penentuan setelah akhir periode pelaporan atas jumlah 30 pembayaran bagi hasil atau bonus, jika entitas memiliki 31 kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif pada akhir 32 periode pelaporan, dimana pembayaran tersebut sebagai 33 akibat dari peristiwa sebelum tanggal pelaporan (lihat Bab 34 23 Imbalan Kerja). 35 (e) penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan 36 kesalahan laporan keuangan. 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.157
1 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan yang Tidak 2 Memerlukan Penyesuaian 3 4 27.5 Entitas tidak boleh menyesuaikan jumlah yang diakui 5 dalam laporan keuangan atas peristiwa setelah akhir periode 6 pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. 7 8 27.6 Contoh dari peristiwa setelah akhir periode pelaporan 9 yang tidak memerlukan penyesuaian adalah penurunan harga 10 pasar investasi antara akhir periode pelaporan dan tanggal 11 penyelesaian laporan. Penurunan harga pasar secara normal 12 tidak berhubungan dengan kondisi investasi pada akhir periode 13 pelaporan, tetapi menggambarkan keadaan yang timbul 14 setelahnya. Oleh karena itu, entitas tidak boleh melakukan 15 penyesuaian atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan 16 untuk investasi tersebut. Demikian halnya entitas juga tidak 17 diperkenankan memutakhirkan pengungkapan jumlah investasi 18 tersebut pada akhir periode pelaporan, walaupun entitas 19 mungkin perlu membuat pengungkapan tambahan sesuai 20 dengan paragraf 27.9. 21 22 Dividen 23 24 27.7 Jika entitas mengumumkan dividen kepada pemegang 25 saham setelah akhir periode pelaporan, maka entitas tidak boleh 26 mengakui dividen tersebut sebagai kewajiban pada akhir periode 27 pelaporan. 28 29 PENGUNGKAPAN 30 31 Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan 32 33 27.8 Entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian 34 laporan keuangan. 35 36 37 38
ETAP.158
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporaan yang Tidak Memerlukan Penyesuaian 27.9 Entitas harus mengungkapkan untuk setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian sebagai berikut: (a) sifat dari peristiwa; (b) estimasi dampak keuangannya atau suatu pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dilakukan. 27.10 Berikut ini adalah contoh peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian yang umumnya memerlukan pengungkapan: (a) pengumuman rencana untuk menghentikan suatu operasi; (b) pembelian aset utama, pelepasan atau rencana pelepasan aset utama, atau pengambilalihan aset utama oleh pemerintah; (c) kerusakan pabrik produksi utama akibat kebakaran; (d) pengumuman atau implementasi awal atas restrukturisasi utama; (e) perubahan abnormal harga aset atau kurs mata uang asing; (f) menjadi pihak yang memberikan komitmen atau memiliki kewajiban kontinjensi yang signifikan, misalnya memberikan jaminan signifikan; (g) dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAB 28 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA RUANG LINGKUP 28.1 Bab ini mensyaratkan entitas untuk memberikan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangannya untuk memberi perhatian pada kemungkinan posisi keuangan dan laba atau rugi entitas telah terpengaruh oleh adanya pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa serta transaksi dan saldo dengan pihak-pihak tersebut. 28.2 Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, entitas harus menilai dari substansi hubungan dan bukan sematamata dari bentuk hukum. 28.3 Dalam konteks SAK ETAP, pihak-pihak berikut tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa: (a) dua entitas yang memiliki satu direktur atau anggota personel manajemen kunci secara umum, tetapi tidak memenuhi ketentuan (d) dan (f) dalam definisi pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat daftar istilah). (b) dua venturer karena mereka berbagi pengendalian bersama atas joint venture. (c) pihak-pihak berikut dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat memengaruhi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan): (i) penyandang dana; (ii) serikat dagang; (iii) entitas pelayanan umum; dan (iv) departemen dan instansi pemerintah. (d) pelanggan, pemasok, pemilik hak waralaba (franchisor), distributor atau agen umum yang mana entitas mengadakan
ETAP.160
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata 2 berdasar atas akibat ketergantungan ekonomi. 3 4 PENGUNGKAPAN 5 6 Pengungkapan Hubungan 7 8 28.4 Hubungan antara entitas induk dan entitas anak 9 harus diungkapkan, walaupun ada atau tidak terdapat transaksi 10 antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 11 12 Pengungkapan Kompensasi Personel Manajemen Kunci 13 14 28.5 Personel manajemen kunci adalah orang yang 15 memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk merencanakan, 16 mengarahkan dan mengendalikan aktivitas entitas secara 17 langsung atau tidak langsung, termasuk direksi. Kompensasi 18 meliputi semua imbalan kerja (seperti yang didefinisikan di Bab 19 23 Imbalan Kerja). Imbalan kerja termasuk semua bentuk 20 dari beban yang dibayarkan, terutang atau disediakan oleh 21 entitas atau atas nama entitas (misalnya, oleh entitas induknya 22 atau pemegang sahamnya) dalam pertukaran untuk jasa yang 23 diberikan kepada entitas. Imbalan kerja juga termasuk beban 24 yang dibayarkan atas nama entitas induk. 25 26 28.6 Kompensasi personel manajemen kunci harus 27 diungkapkan secara total. 28 29 Pengungkapan Transaksi Pihak yang Mempunyai 30 Hubungan Istimewa 31 32 28.7 Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa 33 adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar 34 pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari 35 harga yang dibebankan. Contoh-contoh berikut adalah transaksi 36 pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang biasanya 37 terjadi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: 38 (a) Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.161
1 (b) Transaksi antara entitas dengan entitas lain dimana kedua 2 entitas tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu 3 entitas atau individu. 4 (c) Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan 5 entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang 6 bukan ditanggung oleh entitas pelapor. 7 8 28.8 Jika terdapat transaksi antara pihak-pihak yang 9 mempunyai hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat 10 dari hubungan tersebut, juga informasi yang diperlukan tentang 11 transaksi dan saldonya untuk memahami dampak potensial 12 hubungan tersebut terhadap laporan keuangan. Persyaratan 13 pengungkapan ini merupakan tambahan persyaratan 14 pengungkapan dalam paragraf 28.6 untuk mengungkapkan 15 kompensasi personel manajemen kunci. Sekurang-kurangnya, 16 pengungkapan harus meliputi: 17 (a) jumlah transaksi; 18 (b) jumlah saldo dan: 19 (i) syarat dan kondisinya (termasuk apakah dijamin) dan 20 sifat pembayaran yang disediakan dalam 21 penyelesaian; dan 22 (ii) rincian jaminan yang diberikan atau diterima; 23 (c) penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait dengan 24 jumlah saldo piutang; 25 (d) beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan 26 piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak-pihak yang 27 mempunyai hubungan istimewa. 28 Transaksi tersebut meliputi pembelian, penjualan, atau 29 pengalihan barang atau jasa; sewa: penjaminan; dan 30 penyelesian oleh entitas atas nama pihak yang mempunyai 31 hubungan istimewa, dan sebaliknya. 32 33 28.9 Pengungkapan yang dipersyaratkan dalam paragraf 34 28.8 harus dibuat secara terpisah untuk setiap kategori: 35 (a) pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama 36 atau pengaruh signifikan atas entitas.
37 (b) entitas anak, joint venture, entitas asosiasi dari entitas. 38 ETAP.162
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 (c) personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya 2 (secara agregat). 3 (d) pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya. 4 5 28.10 Contoh-contoh transaksi berikut ini harus 6 diungkapkan jika dilakukan dengan pihak-pihak yang 7 mempunyai hubungan istimewa: 8 (a) pembelian atau penjualan barang (jadi atau belum jadi); 9 (b) pembelian atau penjualan properti dan aset lainnya; 10 (c) pemberian atau penerimaan jasa; 11 (d) sewa; 12 (e) pengalihan riset dan pengembangan; 13 (f) pengalihan dalam perjanjian lisensi; 14 (g) pengalihan dalam perjanjian keuangan (termasuk pinjaman 15 dan kontribusi ekuitas dalam bentuk kas atau bentuk 16 lainnya); 17 (h) ketentuan penjaminan atau agunan; 18 (i) penyelesaian kewajiban atas nama entitas atau oleh entitas 19 atas nama pihak lain; 20 (j) partisipasi oleh entitas induk atau entitas anak dalam 21 program manfaat pasti yang berbagi risiko antar kelompok 22 entitas. 23 24 28.11 Entitas tidak boleh menyatakan bahwa transaksi 25 pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibuat dalam syarat 26 yang setara dengan transaksi pertukaran antara pihak yang 27 paham dan berkeinginan melakukan transaksi dengan wajar, 28 kecuali syarat tersebut dapat dibenarkan. 29 30 28.12 Entitas dapat mengungkapkan hal-hal yang serupa 31 secara agregat, kecuali diperlukan pengungkapan terpisah untuk 32 pemahaman dampak transaksi pihak yang mempunyai 33 hubungan istimewa dalam laporan keuangan. 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.163
1 2 3 4
BAB 29 KETENTUAN TRANSISI
29.1 Entitas menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, 5 namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk 6 menerapkan SAK ETAP secara prospektif. 7 8 29.2 Entitas yang menerapkan secara prospektif dan 9 sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka: 10 (a) mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya 11 dipersyaratkan dalam SAK ETAP; 12 (b) tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika 13 SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan tersebut; 14 (c) mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis 15 aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan 16 kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis 17 aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda 18 berdasarkan SAK ETAP; 19 (d) menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset 20 dan kewajiban yang diakui. 21 22 29.3 Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas 23 pada saldo awal neracanya berdasarkan SAK ETAP mungkin 24 berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan 25 menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil 26 penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian atau kondisi 27 lainnyasebelum tanggal efektif SAK ETAP diakui secara 28 langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan SAK ETAP. 29 30 29.4 Pada tahun awal penerapan SAK ETAP, entitas yang 31 memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat 32 menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, 33 tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan 34 secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk 35 kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan 36 laporan keuangan berikutnya. 37 38
ETAP.164
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
29.5 Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non7 ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP 8 ini kembali sesuai dengan paragraf 29.4 di atas. 9 10 29.6 Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non11 ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian 12 memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK 13 ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP 14 ini dalam menyusun laporan keuangan. Entitas tersebut 15 menerapkan persyaratan dalam paragraf 29.1 29.3. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6
ETAP.165
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAB 30 TANGGAL EFEKTIF 30.1 SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.
ETAP.166
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Daftar Istilah 2 3 Aktivitas investasi: Perolehan dan pelepasan aset jangka 4 panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. 5 6 Aktivitas operasi: Aktivitas penghasil pendapatan utama dari 7 entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas 8 investasi atau pendanaan. 9 10 Aktivitas pendanaan: Aktivitas yang menimbulkan perubahan 11 dalam ukuran dan komposisi setoran ekuitas dan pinjaman 12 entitas. 13 14 Akuntabilitas publik yang signifikan: Akuntabilitas terhadap 15 pihak kini atau potensial yang menyediakan sumber daya dan 16 pihak eksternal lain yang membuat keputusan ekonomi, tetapi 17 tidak dalam posisi meminta laporan secara khusus untuk 18 memenuhi kebutuhan informasi tertentu mereka. Entitas 19 mempunyai pertanggungjawaban terhadap publik apabila: 20 (a) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau 21 dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada 22 regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan 23 penerbitan efek di pasar modal; atau 24 (b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia 25 untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, 26 perusahaan asuransi, pialang/pedagang efek, dana pensiun, 27 reksa dana atau bank investasi. 28 29 Amortisasi: Alokasi sistematik dari jumlah yang dapat 30 disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. 31 32 Arus kas: Arus masuk dan keluar kas atau setara kas. 33 34 Aset: Sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat 35 dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di 36 masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.167
1 Aset kontinjensi: Aset potensial yang timbul dari peristiwa 2 masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau 3 tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang 4 tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. 5 6 Aset program (dari program imbalan kerja): 7 (a) aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang; 8 dan 9 (b) polis asuransi yang memenuhi syarat. 10 11 Aset tetap: Aset berwujud yang: 12 (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan 13 barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau 14 untuk tujuan administratif; dan 15 (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 16 17 Aset tidak berwujud: Aset nonmoneter yang dapat 18 diidentifikasikan dan tanpa mempunyai substansi fisik. Aset 19 tersebut dapat diidentifikasikan ketika aset: 20 (a) dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dipecah dari 21 entitas, dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau 22 ditukar, baik secara individual atau bersama dengan 23 kontrak, aset, atau kewajiban yang terkait; atau 24 (b) terjadi dari hak kontraktual atau hak hukum lain, tanpa 25 memperhatikan apakah hak tersebut dapat dialihkan atau 26 dapat dipisahkan dari entitas atau dari hak atau kewajiban 27 lain. 28 29 Beban: Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi 30 selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, 31 berkurangnya aset, atau terjadinya kewajiban yang 32 mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut 33 pembagian kepada penanam modal. 34 35 Beban pajak (pajak penghasilan): Jumlah agregat yang 36 termasuk dalam penentuan laba atau rugi untuk periode pajak 37 kini. 38
ETAP.168
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Biaya pinjaman: Bunga dan biaya lainnya yang harus 2 ditanggung oleh suatu entitas sehubungan dengan peminjaman 3 dana. 4 5 Catatan atas laporan keuangan: Catatan atas laporan 6 keuangan berisi informasi tambahan terhadap pos-pos yang 7 disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 8 ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan 9 memberikan uraian naratif atau pemisahan pos-pos yang 10 diungkapkan dalam laporan keuangan, serta informasi tentang 11 pos-pos yang tidak memenuhi persyaratan pengakuan dalam 12 laporan keuangan tersebut. 13 14 Cuti berimbalan yang boleh diakumulasi: Cuti berimbalan 15 yang dapat dialihkan ke depan dan digunakan pada periode 16 mendatang jika hak cuti periode berjalan tidak digunakan 17 seluruhnya. 18 19 Dapat dipahami: Kualitas informasi dalam suatu cara yang 20 membuatnya dapat dipahami oleh pemakai yang memiliki 21 pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan 22 bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi 23 dengan ketekunan yang wajar. 24 25 Dasar akrual: Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui 26 ketika terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima 27 atau dibayarkan), serta dicatat dalam catatan akuntansi dan 28 dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait. 29 30 Efek: surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat 31 berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit 32 penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas 33 efek, dan setiap derivatif dari efek. 34 35 Efek ekuitas: Efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas 36 suatu ekuitas, atau hak untuk memperoleh (misalnya: waran, 37 opsi beli) atau hak untuk menjual (misalnya opsi jual) kepemilikan 38 tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.169
1 Efek utang: Efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang 2 antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. 3 4 Ekuitas: Hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua 5 kewajibannya. 6 7 Entitas anak: Suatu entitas, termasuk suatu entitas non8 korporasi seperti persekutuan, yang dikendalikan oleh entitas 9 lain (dikenal sebagai entitas induk). 10 11 Entitas asosiasi: Suatu entitas, termasuk entitas non-korporasi 12 seperti persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh 13 signifikan dan bukan merupakan entitas anak maupun joint 14 venture. 15 16 Entitas induk: Entitas yang mempunyai satu atau lebih entitas 17 anak. 18 19 Entitas tanpa akuntabilitas publik: Entitas tanpa 20 akuntabilitas publik adalah entitas yang: 21 (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 22 (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum 23 (general purpose financial statement ) bagi pengguna 24 eksternal. 25 26 Imbalan kerja: Seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas 27 atas jasa yang diberikan oleh pekerja. 28 29 Imbalan pasca kerja: Imbalan kerja (selain pesangon PKK 30 dan imbalan berbasis ekuitas) yang terutang setelah pekerja 31 menyelesaikan masa kerjanya. 32 33 Imbalan yang telah menjadi hak: Hak imbalan atas suatu 34 program manfaat pensiun, yang tidak bergantung pada aktif 35 atau tidaknya pekerja pada masa depan. 36 37 38
ETAP.170
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Joint ventures: Suatu perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan aktivitas ekonomi yang dikendalikan bersama. Joint ventures dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pengendalian bersama operasi, aset, atau entitas. Jumlah tercatat: Jumlah dimana suatu aset atau kewajiban diakui dalam neraca. Jumlah yang dapat disusutkan: Biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya. Kas: Kas (cash on hand) dan rekening giro. Keandalan: Kualitas informasi yang membuatnya bebas dari kesalahan material dan pengertian yang menyesatkan, serta menyajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Kebijakan akuntansi: Prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang digunakan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kehati-hatian: Memasukkan suatu tingkat peringatan dalam melaksanakan petimbangan yang dibutuhkan untuk membuat estimasi yang disyaratkan dalam kondisi ketidakpastian, semacam aset atau pendapatan yang tidak lebih saji dan beban atau kewajiban yang tidak kurang saji. Kelangsungan usaha: Suatu entitas memenuhi asumsi kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud melikuidasi atau menutup usaha perdagangan, atau tidak memiliki alternatif yang realistik kecuali melakukan hal tersebut. Kelompok aset: Sekelompok aset yang memiliki sifat dan pemakaian yang serupa dalam operasi entitas.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.171
Kerugian penurunan Nilai: Jumlah nilai tercatat suatu aset yang melebihi 9 (a) harga jual dikurang biaya untuk menyelesaikan dan menjual, 10 dalam hal persediaan, atau 11 (b) nilai wajar dikurang biaya untuk menjual, dalam hal aset 12 non-keuangan lainnya. 13 14 Kesalahan: Kelalaian dalam mencantumkan dari, dan 15 kesalahan dalam mencatat pada, laporan keuangan untuk satu 16 atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan penggunaan, 17 atau kesalahan penggunaan dari, informasi yang dapat 18 diandalkan yang: 19 (a) tersedia ketika laporan keuangan untuk periode tersebut 20 diselesaikan; dan 21 (b) dapat diekspektasikan secara wajar untuk diperoleh dan 22 dimasukkan dalam penyusunan dan penyajian laporan 23 keuangan. 24 25 Keuntungan: Kenaikan manfaat ekonomi yang memenuhi 26 definisi penghasilan tetapi bukan pendapatan. 27 28 Kewajiban: Kewajiban (obligation) kini entitas yang timbul 29 dari peristiwa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan 30 arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat 31 ekonomi. 32 33 Kewajiban diestimasi: Kewajiban yang waktu atau 34 jumlahnya belum pasti. 35 36 Kewajiban imbalan pasti: Nilai kini dari kewajiban imbalan 37 pasti pada tanggal pelaporan dikurang nilai wajar aset program 38
1 2 3 4 5 6 7 8
Kemungkinan (probable): Kemungkinan terjadi daripada tidak. Kemungkinan besar (highly probable): Secara signifikan lebih besar terjadi daripada mungkin (probable).
ETAP.172
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 pada tanggal pelaporan (jika ada) yang akan digunakan untuk 2 menyelesaikan kewajiban secara langsung. 3 4 Kewajiban konstruktif: Kewajiban yang timbul dari tindakan 5 entitas yang dalam hal ini: adalah kewajiban yang timbul dari 6 tindakan perusahaan yang dalam hal ini: 7 (a) berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah 8 dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik, 9 entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa 10 entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan 11 (b) akibatnya, perusahaan telah menimbulkan ekspektasi kuat 12 dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan 13 melaksanakan tanggung jawab tersebut. 14 15 Kewajiban kontinjensi: 16 (a) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu 17 dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak 18 terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang 19 tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau 20 (b) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa 21 lalu, tetapi tidak diakui karena: 22 (i) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) 23 entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung 24 manfaat ekonomis untuk menyelesaikan 25 kewajibannya; atau 26 (ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara 27 andal. 28 29 Kinerja: Hubungan antara penghasilan dan beban suatu entitas, 30 sebagaimana dilaporkan dalam laporan laba rugi. 31 32 Kontrak konstruksi: Suatu kontrak yang dinegosiasikan 33 secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau kombinasi aset 34 yang berhubungan secara erat atau saling tergantung dalam 35 hal desain, teknologi, dan fungsi, atau tujuan atau pemakaian. 36 37 Laba: Jumlah residual yang tersisa setelah beban dikurangkan 38 dari penghasilan.
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.173
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Laporan arus kas: Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas selama periode tertentu, menunjukkan secara terpisah perubahan dalam periode tersebut dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan keuangan: Laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum: Laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan, misalnya, pemegang saham, kreditor, pekerja, dan masyarakat dalam arti luas. Laporan laba rugi: Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kinerja entitas selama satu periode, yaitu hubungan penghasilan dengan beban. Laporan laba rugi dan saldo laba: Laporan keuangan yang menyajikan laba atau rugi dan perubahan saldo laba untuk suatu periode. Laporan perubahan ekuitas: Laporan keuangan yang menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas pada periode, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan pada periode, dan (tergantung format laporan perubahan ekuitas yang dipilih entitas) jumlah transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik selama periode. Mata uang fungsional: Mata uang utama dalam arti substansi ekonomi, yaitu mata uang utama yang dicerminkan dalam kegiatan operasi entitas. Mata uang pelaporan: Mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
ETAP.174
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7
Mata uang pencatatan: Mata uang yang digunakan oleh entitas untuk membukukan transaksi. Mata uang penyajian: Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Material: Kelalaian untuk mencantumkan (omissions) atau 8 kesalahan dalam mencatat (misstatement) informasi dipandang 9 material jika hal tersebut dapat, secara individual atau kolektif, mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besar dan sifat kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) dinilai sesuai dengan situasi yang ada di sekitarnya. Besar dan sifat informasi, atau gabungan keduanya, dapat menjadi faktor penentu. Neraca: Laporan keuangan yang menyajikan hubungan aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada waktu tertentu. Nilai kini: Estimasi kini dari nilai diskonto kini atas arus kas neto masa depan dalam kegiatan usaha normal. Nilai kini kewajiban imbalan pasti: Nilai kini, tanpa dikurang aset program, ekspektasi pembayaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban yang terjadi dari jasa pekerja pada periode berjalan dan periode lalu. Nilai residu: Jumlah yang diperkirakan akan diperoleh saat ini oleh entitas dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan, pada akhir umur manfaatnya. Nilai wajar: Jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan, suatu kewajiban diselesaikan, atau suatu instrumen ekuitas dapat dipertukarkan, antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.175
1 Pajak penghasilan: Seluruh pajak domestik dan asing yang 2 didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga 3 termasuk pajak-pajak, seperti pajak yang dipotong dan dipungut 4 (witholding taxes), yang terutang oleh entitas anak, entitas 5 asosiasi atau joint ventures atas distribusi kepada entitas 6 pelapor. 7 8 Pendapatan: Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 9 timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode ketika 10 arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak 11 berasal dari kontribusi penanam modal. 12 13 Penerapan prospektif : Penerapan kebijakan akuntansi baru 14 untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah 15 tanggal kebijakan tersebut diubah. 16 17 Penerapan retrospektif: Penerapan suatu kebijakan 18 akuntansi yang baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain 19 seolah-olah kebijakan tersebut telah digunakan sebelumnya. 20 21 Pengakuan: Proses pemasukan dalam neraca atau laporan 22 laba rugi terhadap seluruh pos yang sesuai definisi unsur dan 23 memenuhi kriteria sebagai berikut: 24 (a) besar kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan 25 pos tersebut akan mengalir dari atau ke entitas; dan 26 (b) pos tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur 27 dengan andal. 28 29 Pengembangan: Penerapan temuan riset atau pengetahuan 30 lain pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, 31 alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau 32 yang mengalami perbaikan yang substansial, sebelum 33 dimulainya produksi komersial atau pemakaian. 34 35 Pengendalian: Kemampuan untuk mengatur kebijakan 36 keuangan dan operasi dari suatu entitas untuk mendapatkan 37 manfaat dari kegiatan entitas tersebut. 38
ETAP.176
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 Pengendalian bersama: Pembagian kendali atas suatu 2 aktivitas ekonomi yang disetujui secara kontraktual. Hal ini 3 terjadi hanya ketika keputusan keuangan dan operasi stratejik 4 yang terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan persetujuan 5 bulat pihak-pihak berbagi pengendalian (venturer). 6 7 Pengendalian bersama entitas: Suatu joint venture yang 8 melibatkan pendirian dari korporasi, persekutuan, atau entitas 9 lain dimana setiap venturer mempunyai kepemilikan. Entitas 10 tersebut beroperasi dalam cara yang sama dengan entitas lain, 11 kecuali adanya suatu perjanjian kontraktual antar venturer untuk 12 membentuk pengendalian bersama atas aktivitas ekonomi 13 entitas tersebut. 14 15 Penghasilan: Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 16 periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan 17 aset, atau penurunan kewajiban, yang mengakibatkan kenaikan 18 ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. 19 20 Penghentian pengakuan: Pengeluaran dari neraca entitas 21 suatu aset atau kewajiban yang sebelumnya diakui. 22 23 Pengukuran: Proses penentuan jumlah moneter dimana 24 unsur-unsur laporan keuangan diakui dan dimasukkan pada 25 neraca dan laporan laba rugi. 26 27 Penyajian wajar: Penyajian yang jujur dari pengaruh transaksi, 28 peristiwa dan kondisi lain yang memenuhi definisi dan kriteria 29 pengakuan untuk aset, kewajiban dan beban. 30 31 Penyusutan: Alokasi sistematis dari jumlah yang dapat 32 disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. 33 34 Periode pelaporan: Periode yang tercakup oleh laporan 35 keuangan atau laporan keuangan interim. 36 37 Peristiwa setelah akhir periode pelaporan: Peristiwa38 peristiwa, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan,
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
ETAP.177
1 yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan 2 tanggal penyelesaian laporan keuangan. Ada dua jenis peristiwa 3 setelah akhir periode pelaporan, yaitu: 4 (a) Peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang 5 telah terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah 6 akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian). 7 (b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi 8 setelah akhir periode pelaporan (peristiwa setelah akhir periode 9 pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian). 10 11 Persediaan: Aset: 12 (a) yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; 13 (b) dalam proses produksi untuk penjualan semacan itu; atau 14 (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan 15 dalam proses produksi atau pemberian jasa. 16 17 Perubahan estimasi akuntansi: Penyesuaian jumlah tercatat 18 dari suatu aset atau kewajiban, atau jumlah pemakaian periodik 19 dari suatu aset, sebagai hasil dari penilaian atas status kini dari, 20 dan ekspektasi manfaat dan kewajiban masa depan yang terkait 21 dengan, aset dan kewajiban. Perubahan estimasi akuntansi 22 sebagai hasil dari adanya informasi atau perkembangan baru 23 dan, sehubungan dengan itu, bukan merupakan koreksi 24 kesalahan. 25 26 Pesangon pemutusan kontrak kerja: Imbalan kerja terutang 27 sebagai hasil dari: 28 (a) keputusan entitas untuk memberhentikan seseorang 29 sebelum tanggal pensiun normal; atau 30 (b) keputusan entitas memutuskan menyediakan pesangon 31 bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan 32 diri secara sukarela. 33 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa: Suatu pihak 34 mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika: 35 (a) secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih 36 perantara, pihak tersebut: 37
38 ETAP.178
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
(b) (c) (d) (e) (f)
(g)
(i) mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries ); (ii) memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas entitas; pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas; pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venturer; pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya; pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (a) atau (d); pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (d) atau (e); atau pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.
Posisi keuangan: Hubungan aset, kewajiban, dan ekuitas entitas yang dilaporkan dalam neraca. Program imbalan pasca kerja: Pengaturan formal atau informal dimana entitas memberikan imbalan pascakerja bagi satu atau lebih pekerja. Program imbalan pasti: Program imbalan pasca-kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Program iuran pasti: Program imbalan pasca-kerja dimana entitas membayar sejumlah iuran tertentu kepada suatu entitas terpisah (dana), sehingga entitas tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut atau pembayaran manfaat langsung jika dana tidak memiliki ETAP.179
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan pasca kerja 2 sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode 3 berjalan dan lalu. 4 5 Program multi-pemberi-kerja: Program iuran pasti atau 6 program imbalan pasti (selain program jaminan sosial nasional) 7 yang: 8 (a) menyatukan aset yang dikontribusi dari beberapa entitas 9 yang tidak berada di bawah pengendalian yang sama; dan 10 (b) menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan 11 kepada para pekerja yang berasal lebih dari satu entitas, 12 berdasarkan tingkat iuran dan imbalan yang ditentukan 13 tanpa memperhatikan identitas entitas yang 14 mempekerjakan pekerjanya. 15 16 Properti investasi: Properti (tanah atau bangunan, bagian 17 bangunan, atau keduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau 18 lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan sewa, 19 kenaikan nilai, keduanya, dan tidak untuk: 20 (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau 21 jasa, atau tujuan administratif; atau 22 (b) dijual dalam kegiatan usaha biasa. 23 24 Relevan: Kualitas informasi yang dapat mempengaruhi 25 keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 26 mengevaluasi peristiwa lalu, kini atau mendatang, atau 27 menegaskan atau mengkoreksi evaluasi lalu. 28 29 Riset: Penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan 30 dengan harapan memperoleh ilmu atau pengetahuan dan 31 pemahaman teknis yang baru. 32 33 Setara kas: Investasi jangka pendek, bersifat sangat likuid 34 yang siap diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui 35 dengan risiko yang tidak signifikan atas perubahan nilai. 36 37 Sewa: Suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada
38 lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu ETAP.180
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Sewa operasi: Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 6 kepemilikan suatu aset. Sewa selain sewa operasi adalah sewa 7 pembiayaan. 8 9 Sewa pembiayaan: Sewa yang mengalihkan secara 10 substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 11 kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, 12 dapat juga tidak dialihkan. Sewa selain sewa pembiayaan 13 adalah sewa operasi. 14 15 Tanggal pelaporan:. Akhir dari periode terakhir yang tercakup 16 oleh laporan keuangan atau laporan keuangan interim. 17 18 Tepat waktu: Penyediaan informasi dalam laporan keuangan 19 dalam batasan waktu keputusan. 20 21 Tidak praktis: Penerapan suatu persyaratan dinyatakan tidak 22 praktis ketika entitas tidak bisa menerapkan hal tersebut setelah 23 melakukan setiap usaha yang wajar. 24 25 Tingkat bunga tersirat: Untuk lebih jelas dapat ditentukan 26 salah satu dari: 27 (a) tingkat bunga yang berlaku bagi instrumen yang serupa 28 dari penerbit dengan penilaian kredit yang serupa; atau 29 (b) suatu tingkat bunga yang mendiskonto nilai nominal 30 instrumen ke harga jual tunai kini dari barang atau jasa. 31 32 Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa: 33 Suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara 34 pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa 35 memperhatikan apakah suatu harga dibebankan. 36 37 Tujuan laporan keuangan: Untuk menyediakan informasi 38 tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1 2 3 4 5
yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.
ETAP.181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh sejumlah besar pengguna dimana tidak dalam posisi meminta laporan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu yang mereka butuhkan. Umur manfaat: Periode selama suatu aset diharapkan tersedia untuk digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa yang diekspektasikan akan diperoleh dari aset. Unsur laporan keuangan: Kelompok yang luas dari pengaruh keuangan transaksi dan peristiwa dan kondisi lain. (a) Unsur-unsur yang terkait secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. (b) Unsur-unsur yang terkait secara langsung dengan pengukuran kinerja, yaitu penghasilan dan beban.
ETAP.182
Hak Cipta 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dokumen Serupa dengan SAK-ETAP
Karusel SebelumnyaKarusel Berikutnya
Kumpulan Judul Skripsi Akuntansi
Diunggah oleh
Jangcik Bin Ahmad
SAK ETAP
Diunggah oleh
Mahen Ryan
sistem penggajian
Diunggah oleh
mitzzaza
Laporan keuangan konsilidasi
Diunggah oleh
Ekky Putrha Bugo's
Skripsi Akuntansi
Diunggah oleh
Nilwan Aris
Sak Etap
Diunggah oleh
Bams Widodo
Akuntansi Aset Tetap - Compile
Diunggah oleh
Muchamad Abdullah Taufiq
Tugas Akhir Sawidi Baruuu
Diunggah oleh
Unggal Pribumi Jihing
SAK-ETAP
Diunggah oleh
MumtazSausanYamandharlie
Buku Panduan Penulisan Skripsi Tugas Akhir
Diunggah oleh
Soeronox
skripsi akuntansi.pdf
Diunggah oleh
Opiey Rofiah
Proposal Tugas Akhir2
Diunggah oleh
tm_unigal
Pesan Judul Skripsi Akuntansi
Diunggah oleh
emonsentosa
Untitled
Diunggah oleh
anon_511483030
Proposal Tugas Akhir (2)
Diunggah oleh
Josua Kristiadi
SAK-ETAP
Diunggah oleh
Martdian Ratna Sari
Akuntansi Koperasi Berbasis Sak Etap
Diunggah oleh
nauli
SAK ETAP
Diunggah oleh
rhomandani
999 JUDUL DISERTASI 2014
Diunggah oleh
downloadreferensi
Proposa Skripsi
Diunggah oleh
Kadir Abdul
Skripsi (Diii Lpg)
Diunggah oleh
Riki Musi
sudarno-aset tetap
Diunggah oleh
dommi denita
SAK ETAP
Diunggah oleh
Christabella Pingkan
Lainnya Dari Kamal Dwi Rasyid
Karusel SebelumnyaKarusel Berikutnya
The Everyday Accountant and Researching His Reality
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
AKMEN
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Teori Akuntansi Positif
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Resume
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
The Demand for Supply of Accounting Theories.docx
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Standar Auditing dan Kode Etik.pptx
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Standar Auditing Dan Kode Etik
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Kasus Audit Kpmg[156]
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Teori Pemangku Kepentingan
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
mentra
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Normative Theories of Accouting
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
MANAJEMEN STRATEGI KEPEMIMPINAN[146].pptx
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Menstra-Sistem Pengukuran Kinerja Strategis Untuk Formulasi Strategi
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Cost Accounting Distorts Product Costs.docx
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Deegan Financial Accounting Theory BAB 3 (Regulasi), BAB 4 (Intl Acc)
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
ACMF (Translate)
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Sistem Informasi Dan Pengendalian Internal
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
All Form Skripsi
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
TEORI NORMATIF.pptx
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Genap 20122013 Peksp CA Sesi 6 Kelompok IV
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
aUMEN
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Siklus Anggaran
Diunggah oleh
Kamal Dwi Rasyid
Pedoman Akuntansi BPR
Diunggah oleh
aqua01
Peraturan BPK RI_2007_No 01_Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Diunggah oleh
Ayoum Tse
Menu Footer
Kembali ke atas
Tentang
Tentang Scribd
Media
Blog kami
Bergabunglah dengan tim kami!
Hubungi Kami
Undang teman
Hadiah
Scribd untuk perusahaan
Dukungan
Bantuan / Pertanyaan Umum
Aksesibilitas
Bantuan pembelian
AdChoices
Penerbit
Hukum
Syarat
Privasi
Hak Cipta
Sosial
Instagram Instagram
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Pinterest Pinterest
Dapatkan aplikasi gratis kami
Tentang
Tentang Scribd
Media
Blog kami
Bergabunglah dengan tim kami!
Hubungi Kami
Undang teman
Hadiah
Scribd untuk perusahaan
Hukum
Syarat
Privasi
Hak Cipta
Dukungan
Bantuan / Pertanyaan Umum
Aksesibilitas
Bantuan pembelian
AdChoices
Penerbit
Sosial
Instagram Instagram
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Pinterest Pinterest
Dapatkan aplikasi gratis kami
Buku
Buku audio
Majalah
Podcast
Lembar Musik
Dokumen
Snapshot
Direktori
Bahasa:
Bahasa Indonesia
close menu
English
español
português
Deutsch
français
Русский
italiano
român
Bahasa Indonesia(dipilih)
Pelajari selengkapnya
Hak cipta © 2021 Scribd Inc.
Bahasa:
Bahasa Indonesia
close menu
English
español
português
Deutsch
français
Русский
italiano
român
Bahasa Indonesia(dipilih)
Pelajari selengkapnya
Hak cipta © 2021 Scribd Inc.
Judul terkait
Karusel SebelumnyaKarusel Berikutnya
Kumpulan Judul Skripsi Akuntansi
SAK ETAP
sistem penggajian
Laporan keuangan konsilidasi
Skripsi Akuntansi
Sak Etap
Akuntansi Aset Tetap - Compile
Tugas Akhir Sawidi Baruuu
SAK-ETAP
Buku Panduan Penulisan Skripsi Tugas Akhir
skripsi akuntansi.pdf
Proposal Tugas Akhir2
Klik untuk memperluas Judul Terkait
Navigasi cepat
Beranda
Buku
Buku audio
Dokumen
, aktif
Ciutkan bagian
Beri Nilai
Bermanfaat0%0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
Tidak bermanfaat0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

content-type: text/plain

label: id

annotation: short_sentences header footer

label: en

label: fr