content:
SEKILAS PINTAS, koalisi yang diintrodusir dan dijalankan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menopang kekuasaan dan pemerintahannya di periode kedua (2009-2014) ini, ada persamaannya dengan gagasan dwi group –yang diharapkan berproses lanjut menuju sistem dwi partai– yang dilontarkan Mayor Jenderal HR Dharsono bersama ‘rakyat’ Jawa Barat di kwartal pertama 1968. Tetapi dengan suatu telaah lanjut, akan segera terlihat, bahwa meskipun kedua gagasan itu bisa sama-sama menghasilkan suatu struktur politik baru yang lebih sederhana, terdapat sejumlah perbedaan esensial.
Gagasan dwi group (kemudian menjadi dwi partai) merupakan bagian dari gerakan pembaharuan struktur politik yang menggelinding masih pada bagian-bagian awal masa kekuasaan Soeharto –sejak ia masih menjabat sebagai Pejabat Presiden. Sejumlah kesatuan aksi yang baru saja usai dengan gerakan menurunkan Soekarno dari kekuasaannya –yang bermuara pada Sidang Istimewa MPRS 1967– beberapa bulan sebelumnya, di awal 1968 menuntut perombakan struktur politik Nasakom (Orde Lama), menuju “pola kehidupan politik baru yang lebih efisien dan berlandaskan program kesejahteraan rakyat”. Di antara penandatangan tercantum nama Rahman Tolleng yang waktu itu adalah Ketua Periodik Presidium KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) Pusat. Namun, gerakan perombakan struktur politik yang lebih deras, menggelinding lanjut di Jawa Barat, terutama melalui peranan Panglima Siliwangi, Mayor Jenderal HR Dharsono. Salah satu media utama pembawa tuntutan perombakan struktur politik waktu itu adalah Mingguan Mahasiswa Indonesia yang pemimpin redaksinya saat itu adalah Rahman Tolleng.
Gagasan dwi partai mengkristal pada Musyawarah Rakyat Jawa Barat III (7 Maret 1968). Menilai sistem multi partai telah gagal total, musyawarah memutuskan bahwa sistem dwi partai akan segera dilaksanakan di Jawa Barat. Untuk itu, terlebih dahulu akan disusun dua program dalam waktu secepat-cepatnya oleh suatu panitia yang akan dibentuk dalam waktu singkat. Selanjutnya, kedua program tersebut akan diajukan untuk dinilai dan dipilih oleh rakyat Jawa Barat, sehingga akan terbentuk dua kelompok yang berdasarkan program. Pengelompokan itu akan menuju ke arah dua partai (dwi partai). Musyawarah juga ‘menugaskan’ wakil-wakil rakyat yang mewakili Jawa Barat, menyuarakan gagasan itu di Sidang Umum ke-5 MPRS yang saat itu akan berlangsung di Jakarta. Tetapi gagasan dwi partai ini kandas pada akhirnya.
Konsep dwi partai menghadapi resistensi yang amat kuat dari partai-partai ideologi yang ada, ex struktur Nasakom minus PKI dan Partindo. Partai-partai ex Nasakom itu antara lain: PNI, NU, PSII, Perti, Murba, Parkindo, Partai Katolik dan IPKI. Di luar partai-partai ada Sekber Golkar yang terbentuk Oktober 1964. Ada juga ex Masjumi yang berusaha eksis kembali dan akhirnya ‘tersalurkan’ melalui pembentukan Parmusi yang kemudian bisa ikut Pemilihan Umum 1971. Di kalangan ABRI pun, kecuali di lingkungan Divisi Siliwangi, gagasan dwi partai untuk sebagian besar disambut dengan tanda tanya, dan bahkan ada yang serta merta menolaknya, terutama para jenderal di lingkaran Soeharto. Dua jenderal yang dikenal kedekatan idealismenya dengan Mayor Jenderal Hartono Rekso Dharsono, yakni Mayor Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dan Mayor Jenderal Kemal Idris, walaupun tidak pernah menyatakan menolak gagasan tersebut, sangat membatasi diri dalam memberi tanggapan maupun menggunakan terminologi dwi partai –untuk tidak mengatakannya tak pernah menggunakan terminologi itu. Akan tetapi seperti halnya dengan Mayor Jenderal HR Dharsono, Sarwo dan Kemal, sama-sama senantiasa menyerukan perlunya pembaharuan politik di Indonesia.
Menurut Dr Midian Sirait, pada tahun 1969-1972, di medan kehidupan politik, gerakan pembaharuan politik dengan pendekatan perombakan struktur politik, mencuat makin jelas. Seperti yang dicatat di atas, dari KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) Bandung, sebelumnya (1968) muncul gagasan dwi partai. Gagasan ini disampaikan dr Rien Muliono kepada Panglima Siliwangi, Mayor Jenderal HR Dharsono, dan disambut dengan baik. Sedikit banyaknya gagasan ini berasal mula dari Rahman Tolleng juga. Hanya saja ketika gagasan tersebut sampai ke publik ia cenderung difahami sebagai sistem dua partai secara fisik. Padahal yang dimaksudkan Rahman dan juga HR Dharsono, itu adalah pengelompokan antara partai-partai dalam posisi dan partai-partai oposisi. Gagasan dwi partai inilah yang antara lain membuat Rahman bertambah banyak lawannya, sama dengan HR Dharsono. Itulah juga sebabnya, Soeharto tidak menerima gagasan HR Dharsono.
Jenderal HR Dharsono suatu ketika dipanggil Soeharto untuk memberi penjelasan apa yang dimaksudnya dengan dwi partai. Soeharto meminta HR Dharsono memetakan di mana posisi dwi partai dalam kerangka Undang-undang Dasar 1945. Soeharto menolak dwi partai, mungkin gaya HR Dharsono yang bertemperamen, tegas dan kurang diplomatis, tak cocok untuk Soeharto. “Semestinya, Rahman Tolleng dan Rien Muliono juga dipanggil untuk membantu menjelaskan agar Soeharto bisa memahami gagasan tersebut”, kata Dr Midian Sirait. “Sejarah politik kita mungkin sedikit lain jalannya bila setidaknya Rahman Tolleng hadir untuk menjelaskan dengan bahasa politik yang gamblang”.
Sebelumnya ada gagasan tiga partai yang dilontarkan di sebuah forum di Bandung (Februari 1968) oleh tokoh ex Masjumi, Sjafruddin Prawiranegara. “Bubarkan semua partai”, kata Sjafruddin, lalu “Bentuk tiga partai. Satu partai nasionalis, satu partai agama dan satu partai netral”. Sjafruddin Prawiranegara tak mau menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan partai netral –dan hanya berkata, “ya, partai netral-lah”– tetapi para tokoh yang hadir di forum itu, antara lain Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Adam Malik, TB Simatupang dan Sultan Hamengku Buwono IX, menganalisa bahwa yang dimaksudkannya adalah partai sosialis, namun ia enggan menyebutkannya. Ada kemungkinan Soeharto kala itu sedikit terpengaruh oleh gagasan Sjafruddin, sehingga beberapa waktu kemudian memutuskan penyederhanaan partai setelah pemilihan umum 1971 dengan memilih bentuk tiga partai bukan dwi partai. Dari 9 partai dan 1 Golkar yang menjadi peserta pemilihan umum 1971, terjadi penyederhanaan menjadi dua partai –Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia– ditambah satu Golongan Karya. Hanya sayang bahwa dasar pengelompokan itu lebih ideologistis (kelompok ideologi politik Islam versus kelompok ‘gado-gado’ ideologi nasionalistis plus non Islam, dan di luar keduanya adalah kelompok kekaryaan. Bukan berdasar kepada orientasi program (pembangunan).
Berlanjut ke Bagian 2
Posted in Historia, Politik.	Tagged Adam Malik, Dr Midian Sirait, dr Rien Muliono, dwi group, Dwi Partai, ex Masjumi, Golongan Karya, Hartono Rekso Dharsono, IPKI, KASI, Koalisi ala SBY, Mayor Jenderal HR Dharsono, Mayor Jenderal Kemal Idris, Mayor Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Mingguan Mahasiswa Indonesia, mohammad hatta, Mohammad Natsir, Murba, Musyawarah Rakyat Jawa Barat III, nasakom, NU, Orde Lama, orientasi pembangunan, Panglima Siliwangi, Parkindo, Parmusi, Partai Demokrasi Indonesia, partai islam, Partai Katolik, partai nasionalis, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Sosialis, Partindo, Pemilihan Umum 1971, perombakan struktur politik, Perti, PKI, PNI, Presidium KAMI Pusat, PSII, Rahman Tolleng, Sekber Golkar, Sidang Istimewa MPRS 1967, Sjafruddin Prawiranegara, Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, Susilo Bambang Yudhoyono, TB Simatupang
Mahasiswa, Tentara dan Kekuasaan (3)
December 29, 2010 by sociopolitica
1
“Ada kecenderungan penilaian bahwa tokoh-tokoh mahasiswa 1966 sudah mulai lembek terhadap kekuasaan Orde Baru, tidak lagi kritis terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh pemerintahan Soeharto, tidak idealis lagi, dan mulai meninggalkan tradisi-tradisi kecendekiawanan gerakan-gerakan mahasiswa. Masih ada sedikit respek terhadap segelintir tokoh gerakan mahasiswa 1966 yang masih mau dan mampu berkomunikasi intensif karena dinilai dapat tetap memelihara integritas dan idealisme mahasiswa. Tetapi tokoh-tokoh semacam ini biasanya adalah mereka yang justru dimusuhi oleh kekuatan kekuasaan pemerintahan Orde Soeharto”.
Karena sikap menikmati kekuasaan untuk diri sendiri semakin terestafet turun temurun dari generasi ke generasi ABRI, kala itu muncul pikiran-pikiran untuk dilakukannya suatu penanganan khusus terhadap ABRI. Bukan mustahil, karena tidak ada jalan lain untuk menanggulanginya, lalu secara radikal memperlakukan ABRI bagaikan BUMN yang tak mampu mengembangkan aset negara yang dikuasakan kepadanya, membubarkannya atau menjual aset publik itu kepada pemodal asing yang lebih mampu mengelolanya. Itu berarti, mengundang kekuatan luar untuk menggantikan kekuatan ABRI, sehingga kalaupun tindakannya sama kejamnya (dan kemungkinan itu lebih kecil karena kontrol internasional akan lebih terbuka), akan mengundang perlawanan kuat dari seluruh bangsa akibat kesan penjajahan dan pendudukannya akan membangkitkan solidity perlawanan terhadap ‘kekejaman penjajah’.
Dengan kata lain, kekuatan demokrasi dalam mekanisme negara harus mampu sensitif mengontrol ABRI supaya tidak keluar dari area fungsinya menjaga keamanan rakyat, bangsa dan negara. Artinya, sensitif bilamana ABRI memasuki wilayah kekuasaan publik dengan menggunakan seragam dan menodongkan senjatanya mencampuri urusan-urusan masyarakat dalam tertib sipil. ABRI dan sipil memang tidak boleh dipertentangkan. Namun itu hanya terjadi bilamana ABRI berada dalam koridor fungsinya sesuai konstitusi negara dan tidak tergoda untuk keluar dari fungsi itu dengan alasan apapun. Kalau tindakannya terhadap rakyat dan kekuatan sipil menampilkan perilaku kejam dan menindas, maka harus segera dikoreksi oleh mekanisme dan prosedur kekuasaan negara karena itu telah bertentangan dengan fungsinya.
Penindakannya tidak boleh diserahkan kepada mekanisme intern mereka sendiri, karena hal itu berarti menempatkan aturan yang mereka buat untuk lingkungannya sendiri sebagai lebih tinggi dari aturan negara. Tetapi harus ditindak dengan aturan sipil (baca: aturan-aturan negara), karena tindakan itu sudah menyangkut perampasan hak-hak sipil, menindas hak-hak sipil dan karenanya harus dihukum sesuai dengan aturan-aturan sipil. Jadi, kekejaman terhadap warga negara yang dilakukan tentara tidak bisa mereka lindungi dengan aturan yang mereka buat sendiri lalu mengatakan telah dilakukan sesuai prosedur yang mereka buat sendiri, seakan-akan prosedur dan aturan mereka itu tidak bisa dimasuki oleh undang-undang dan aturan negara.
Rakyat dan bangsa Indonesia, karenanya harus peka bilamana aturan dan undang-undang itu dibuat atau diusulkan oleh ABRI sendiri, dengan anggapan mereka lebih ahli dalam bidangnya. Kemalasan dan keengganan berfikir semacam inilah yang membuat bangsa dan negara Indonesia seringkali kecolongan sehingga melahirkan banyak aturan-aturan negara yang kemudian mencekik negara dan menguntungkan satu kelompok kepentingan saja. Produk undang-undang ‘ketengan’ semacam ini banyak dihasilkan oleh inflasi undang-undang di masa pemerintahan Presiden Habibie (yang berkolaborasi dengan DPR/MPRnya Harmoko cs) sehingga menyulitkan kontrol publik terhadap kekuasaan kripto-mania yang mengangkangi aset-aset milik publik, membuat negara dalam negara yang dikuasi para kripto-mania tersebut. Lihat saja UU Bank Indonesia, aturan-aturan tentang BPPN, UU tentang Mahkamah Agung, UU tentang Kejaksaan, UU Kepolisian, UU tentang Perpajakan dan lain-lain. Semua UU itu bertujuan untuk mengontrol dan menguasai publik dan memberikan tempat sangat sempit untuk kontrol publik.
UU Kepolisian, sebagai contoh, telah menempatkan kepolisian sebagai suatu ‘kekuatan’ baru yang jauh lebih besar kekuasaannya daripada masa sebelumnya, namun tidak memberi celah kepada kontrol publik. Sehingga bukan mustahil pada waktunya kepolisian akan mengulangi perilaku tentara tatkala memegang kekuasaan besar di tangannya. Kecemasan seperti ini ada dasarnya karena catatan empiris memperlihatkan terjadinya beberapa tindakan brutal aparat kepolisian sebagai aparat kekuasaan dalam menghadapi masyarakat pada beberapa tahun terakhir dan pada akhir-akhir ini, termasuk dalam menghadapi gerakan-gerakan kritis mahasiswa. Ada sejumlah catatan yang memperkuat dasar kecemasan itu: Mulai dari Peristiwa 6 Oktober 1970, kasus Sum Kuning, kasus wartawan Udin di Yogya, penanganan kasus-kasus yang tak tertuntaskan seperti pembunuhan peragawati Dietje hingga buruh wanita Marsinah, peristiwa Semanggi serta kebrutalan menghadapi demo di depan Mahkamah Agung 12 Pebruari 2004.
Anatomi Gerakan Mahasiswa Bandung 1970-an. MAINSTREAM kondisi mahasiswa di Bandung tahun 1970-an yang ditandai semangat back to campus mengarah kepada mentabukan politik yang penuh permainan dan mengarah kepada sikap apolitis bahkan cenderung kepada depolitisasi. Ditambah lagi dengan sikap antipati terhadap sejumlah tokoh mahasiswa 1966 yang senang bermain politik tetapi kemampuan akademiknya ternyata nol besar. Banyak aktivis mahasiswa Bandung pada waktu itu, terutama aktivis 1966, dianggap sebagai mahasiswa abadi yang tidak memiliki prestasi akademik, tidak bernalar dalam argumentasi, suka pamer jasa dan kekuasaan, bahkan seringkali dinilai atau terbukti sering memeras pengusaha-pengusaha cina dengan alasan untuk mengumpulkan dana perjuangan. Di lingkungan kampus Universitas Padjadjaran misalnya dikenal aktivis-aktivis mahasiswa semacam itu yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi Liga Film Mahasiswa, mobil VW DPR, korupsi DM Unpad, kasus Biro Pers Mahasiswa, kasus peminjaman inventaris Dewan Mahasiswa untuk kepentingan salah satu organisasi mahasiswa Islam dan lain sebagainya. Di ITB muncul bau korupsi dalam penyelenggaraan Konferensi Mahasiswa Asia Tenggara (ASEAUS), pembangunan masjid, komersialisasi kegiatan-kegiatan pengumpulan dana penyelenggaraan event mahasiswa, mode pemilihan Miss University dan sebagainya.
Timbul semacam koreksi internal yang ditujukan kepada figur-figur tokoh sisa-sisa Angkatan 66 yang telah menjadi semacam pahlawan kesiangan dan tidak lagi menampilkan perilaku kepemimpinan yang populer serta terpuji di mata para juniornya mahasiswa tahun 1970-an itu. Muncul semacam idola baru dari tokoh mahasiswa 1970-an yaitu mahasiswa yang cerdas, baik potensi akademiknya, apolitis, ‘lugu’ dan berani. Tokoh-tokoh Angkatan 66 terutama yang terjun ke dalam gelanggang politik melalui Pemilihan Umum 1971 untuk sebagian dianggap sebagai tokoh-tokoh avonturir dengan reputasi akademik yang buruk namun masih terus menampilkan diri sebagai representan mahasiswa kampus. Melalui usaha-usaha konstitusional seperti perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan mahasiswa intra universiter masing-masing dilakukanlah pembatasan-pembatasan. Misalnya, untuk duduk sebagai pengurus organisasi mahasiswa intra universiter tidak diperbolehkan bagi para mahasiswa yang lebih dari 6 tahun terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan. Masa jabatan kepengurusan dibatasi hanya sampai dengan 1 atau 2 tahun. Nilai akademiknya dianggap memadai, tidak dikenal sebagai mahasiswa yang bodoh dan sebagainya.
Ada kecenderungan penilaian bahwa tokoh-tokoh mahasiswa 1966 sudah mulai lembek terhadap kekuasaan Orde Baru, tidak lagi kritis terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh pemerintahan Soeharto, tidak idealis lagi, dan mulai meninggalkan tradisi-tradisi kecendekiawanan gerakan-gerakan mahasiswa. Masih ada sedikit respek terhadap segelintir tokoh gerakan mahasiswa 1966 yang masih mau dan mampu berkomunikasi intensif karena dinilai dapat tetap memelihara integritas dan idealisme mahasiswa. Tetapi tokoh-tokoh semacam ini biasanya adalah mereka yang justru dimusuhi oleh kekuatan kekuasaan pemerintahan Orde Soeharto.
Menarik untuk dicermati bahwa mainstream aktivis mahasiswa Bandung tahun 1970-1974 ini banyak yang dikenal dan tumbuh murni dari lingkungan intra kampus, tidak terkait dalam kegiatan-kegiatan organisasi ekstra universiter secara intensif dan karenanya bobot kegiatan kemahasiswaannya cenderung lebih bercirikan mahasiswa intra kampus yang tidak begitu suka pada kegiatan-kegiatan politik. Pada umumnya mereka lebih senang terlibat dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian dari pada kegiatan-kegiatan berbau politik apalagi berorientasi pada kekuasaan. Berorganisasi dianggap sebagai bagian dari usaha untuk mengembangkan kepribadian, lebih mematangkan potensi-potensi kepemimpinan yang diperlukan bagi penerapan kemampuan akademik yang dimilikinya, agar dapat lebih diamalkan setelah menyelesaikan strudi dan terjun ke masyarakat. Tidak heran bila ternyata kelak sedikit sekali kalangan tokoh-tokoh mahasiswa era ini yang muncul sebagai tokoh-tokoh politik. Sebagian besar di antara mereka justru terjun dalam bidang-bidang pengabdian yang tidak vokal, uncovered, serta jauh dari upaya-upaya untuk menonjolkan diri dan mencari popularitas.
Era ini ditandai oleh berlangsung cepatnya silih berganti proses regenerasi kepemimpinan mahasiswa yang semakin melepaskan diri, independen dan berjarak dari senior-seniornya di era tahun 1966. Di ITB muncul banyak tokoh pimpinan dewan mahasiswa yang berasal dari generasi yang pada waktu peristiwa 1966 masih duduk di bangku SMP atau SMA dan terlibat dalam peristiwa 1966 bukan sebagai tokoh kesatuan aksi pelajar, bahkan mungkin hanya ikut-ikutan saja. Melalui keaktifan mereka di dalam kegiatan intra kampus seperti group belajar (tentieren grup), olah raga, kesenian, bahkan kelompok les dansa ballroom, berhasil melontarkan mereka ke tangga tokoh dan pimpinan dewan mahasiswa.
Sebaliknya, mereka yang lebih banyak aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kampus dianggap berada dalam lingkaran politik ideologi dan tidak populer serta seringkali dijauhi dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian mahasiswa di dalam kampus. Mereka dianggap berada di luar mainstream tokoh mahasiswa kampus. Mahasiswa lebih berorientasi inward looking daripada outward looking. Relasi-relasi yang dibina dengan kalangan luar kampus yang sehati dengan gerakan mahasiswa kampus sebagaimana dengan rajin dirajut dan menjadi ciri gerakan mahasiswa 1966, pada era ini seakan-akan mulai ditinggalkan. Back to campus membuat mereka lebih disibukkan hanya oleh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan sebagai penuntut ilmu di kampus, eksklusif, seakan dekat dengan gaya hidup mahasiswa ‘normal’ era sebelum 1965-1966, yaitu era mahasiswa tahun 50-an yang hidup dengan semboyan perilaku: buku, pesta dan cinta.
Berlanjut ke Bagian 4
Posted in Historia, Politik.	Tagged ABRI, Angkatan 1966, ASEAUS, back to campus, buruh wanita Marsinah, Harmoko, ITB, korupsi DM Unpad, mahasiswa Bandung, Miss University, Orde Baru, Orde Soeharto, pembunuhan peragawati Dietje, Pemilihan Umum 1971, peristiwa 6 Oktober 1970, Peristiwa Semanggi, Presiden Habibie, Sum Kuning, undang-undang 'ketengan', UU Bank Indonesia, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, wartawan Udin
Soekarno, Agustus 1966 (2)
August 24, 2010 by sociopolitica
1
“Hingga bulan Desember 1966, Soekarno bertahan dalam suatu keadaan dengan kesediaan melakukan sharing kekuasaan dengan Soeharto, asal tetap berada di posisi kekuasaan formal meskipun sebagian otoritas kekuasaan harus dilepaskannya ke tangan Soeharto”. “Pada saat sudah menjadi Pejabat Presiden berdasarkan keputusan Sidang Umum MPRS Maret 1967, Jenderal Soeharto pun bahkan masih sempat berkata kepada Soekarno –seperti yang pernah dituturkannya sendiri– bahwa mumpung dirinya masih menjadi Pejabat Presiden, ia mengharapkan Bung Karno masih akan bersedia memimpin negara ini dengan syarat seperti yang sudah dimaklumi Soekarno”.
Oleh Barisan Soekarno perobekan gambar itu dianggap penghinaan besar terhadap Soekarno. Dijadikan alasan pemicu kemarahan massa pendukung Soekarno sebagai kekuatan yang bertugas untuk ‘menagih’ keesokan harinya, yang harus dibayar mahal oleh pergerakan 1966 di Bandung, yakni dengan nyawa Julius Usman. Menurut Hasjroel, “di dalam tubuh KAMI sendiri timbul kontroversi” dan tindakan Soegeng itu telah dijadikan bahan kecaman, termasuk oleh “mereka yang tidak senang dengan popularitas Soegeng Sarjadi”. Tapi terlepas dari itu, bagaimanapun juga apa yang dilakukan Soegeng menjadi salah satu akselerator dalam proses kejatuhan Soekarno. Eksternal KAMI, terjadi pula polemik tentang ‘penyebab’ Peristiwa 19 Agustus 1966.
Front Pantjasila Jawa Barat menganggap pidato Jas Merah Soekarno telah menjadi pemicu benturan dalam masyarakat. Sebaliknya, DPP PNI Osa-Usep, melalui Ketuanya Osa Maliki, mempersalahkan aksi penurunan dan penyobekan gambar Bung Karno lah yang menjadi pemicu kemarahan massa pendukung Soekarno. PNI Osa-Usep ini sebenarnya pada mulanya cukup mendapat simpati di kalangan pergerakan 1966 karena sikapnya yang tegas menghadapi PNI Ali-Surachman (Asu) yang nyata-nyata punya garis politik sejajar dengan PKI. Tetapi, dalam hal Soekarno, agaknya PNI Osa-Usep sama saja dengan PNI Asu yang digantikannya dalam kancah politik kala itu.
Sebagai reaksi atas sikap DPP PNI ini tiga tokoh teras PNI Bandung, dari jajaran Ketua, Alex Prawiranata, Emon Suriaatmadja dan Mohammad A. Hawadi, menyatakan keluar dari PNI. Penilaian DPP terhadap peristiwa itu mereka anggap tidak objektif dan gegabah, yang dilakukan tanpa menanyakan duduk peristiwa sebenarnya terlebih dulu kepada DPD PNI Bandung. Mereka menyatakan pula kekecewaan mendalam terhadap sejumlah Ketua DPP PNI yang dalam berbagai kesempatan senantiasa masih saja menyatakan “Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan”, padahal harus ditarik garis yang jelas antara Marhaenisme dan Marxisme. Bersamaan dengan itu, PNI telah kembali kepada sikap pengkultusan individu dan sikap pembelaan terhadap Orde Lama.
Babak terakhir bersama mitos. Setelah benturan 19 Agustus 1966 di Bandung dan Insiden 3 Oktober 1966 di depan istana presiden, masih tercatat serangkaian benturan antara mahasiswa dan pelajar yang menghendaki diakhirinya kekuasaan Soekarno dengan para pendukung Soekarno. Seperti misalnya yang terjadi di Yogya 20 Nopember 1966, berupa penyerangan sejumlah anggota Pemuda Marhaenis terhadap beberapa mahasiswa anggota KAMI di Batjiro. Tanpa Soebandrio lagi di sampingnya, Soekarno akhirnya lebih banyak menoleh kepada PNI yang merupakan sumber dukungan tradisionalnya. Bila sebelum September 1965, Soekarno lebih sering berkonsultasi dengan tokoh-tokoh PKI dan sejumlah jenderal yang loyal kepadanya, kini ia lebih banyak bertemu dengan tokoh-tokoh PNI. Beberapa kali di tahun 1966, setelah SU IV MPRS, Soekarno mengundang Isnaeni untuk makan-makan di istana dan ngobrol berjam-jam lamanya. Tidak terlalu jelas apa yang dicapai Soekarno dengan Isnaeni, dan terbawa ke mana akhirnya PNI dengan pendekatan-pendekatan intensif yang dilakukan Soekarno. Selain itu, berkali-kali pada berbagai kesempatan, Soekarno mencoba menggembleng massa PNI.
Di depan anggota-anggota PNI/Front Marhaenis, 2 Desember 1966, Soekarno mengatakan “Kita hidup dalam revolusi dan revolusi tidak mengenal istirahat, ia hidup terus menerus… Kita harus berjuang terus dan mengorbankan segala apa pun untuk mengembalikan revolusi ini ke atas rel-nya yang sebenarnya”. Setelah pendekatan-pendekatan dilakukan Soekarno, beberapa kali sejumlah tokoh PNI menunjukkan sikap pembelaan terhadap Soekarno. Ketika Adam Malik melontarkan usul kepada Soekarno agar mengundurkan diri secara sukarela, tokoh PNI Jawa Tengah Hadisubeno serta merta menyatakan penolakan tegas. Hadisubeno ini pada tahun-tahun berikutnya menjadi salah satu tokoh PNI yang menonjol karena pernyataan-pernyataan kerasnya sebagai die hard Soekarno. Ia terkenal pula dengan serangan-serangannya terhadap Golongan Karya yang muncul sebagai the new emerging forces –meminjam istilah yang sering digunakan Soekarno– maupun partai-partai ideologi Islam. Pernyataannya kadang-kadang dianggap keterlaluan, tetapi bagaimana pun ia menciptakan kemeriahan politik.
Dalam ancang-ancang menuju Pemilihan Umum 1971 –yang diundurkan waktunya oleh Soeharto dari 1968– Hadisubeno terkenal dengan istilah ‘kaum sarungan’ yang ditujukan kepada kelompok politik Islam. Istilah ‘kaum sarungan’ ini mengingatkan orang kepada ucapan Aidit di depan massa CGMI di tahun 1965, yaitu sebaiknya anggota-anggota CGMI memakai sarung saja kalau tak bisa membubarkan HMI. Tapi Hadisubeno tak sempat berkiprah dalam Pemilihan Umum 1971, karena ia meninggal di tahun 1970 dan dimakamkan di Cilacap. Namun, selain sikap pembelaan seperti yang ditunjukkan Hadisubeno, berkali-kali pula sejumlah tokoh PNI ikut dalam arus sikap kritis dan keras terhadap Soekarno, terutama dari kalangan yang setelah peristiwa di bulan september 1965 memisahkan diri sebagai sayap Osa-Usep. Tetapi cukup menarik pula bahwa pada saat yang lain, sejumlah tokoh yang tadinya masuk sayap Osa-Usep, belakangan sempat bersuara keras untuk kepentingan Soekarno.
Sikap PNI melalui pernyataan silih berganti para tokohnya yang di mata umum terlihat mondar-mandir antara sikap pada satu saat ikut mengeritik Soekarno dan pada saat yang lain membela mati-matian Soekarno, bagaimanapun membingungkan sekaligus makin melekatkan gelar plin–plan yang diberikan pada partai itu sejak pecahnya Peristiwa 30 September 1965. Istilah plin–plan berasal dari istilah plintat–plintut yang dipopulerkan Soekarno untuk mereka yang dianggapnya tak berpendirian tetap. Terakhir di awal tahun 1967, 21 Januari, Sekjen PNI Usep Ranawidjaja SH –yang berseberangan dengan kelompok Ali-Surachman– menegaskan tak ada hubungan antara PNI dan Presiden Soekarno, karena Soekarno berada di luar PNI.
Lantas apa sesungguhnya yang ada di balik persentuhan-persentuhan Soekarno dengan PNI ? Pertama-tama tentu saja dapat disimpulkan bahwa perbedaan internal masih cukup kuat di tubuh PNI yang telah ‘bersatu’ kembali sebagai PNI ‘baru’. Perubahan sikap yang silih berganti mungkin dapat diterangkan dalam kerangka upaya PNI menjaga eksistensi dirinya. Sewaktu Soekarno tampaknya punya peluang untuk memperbaiki kembali posisinya dalam kekuasaan melalui kompromi-kompromi dengan Jenderal Soeharto, PNI memberikan dukungan untuk memperkuat Soekarno dalam rangka tawar menawar posisi. Dengan sikap itu PNI berharap bisa merebut kembali massa pendukung Soekarno, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan tatkala kemudian pada awal 1967 tekanan terhadap Soekarno menguat dan memperlihatkan trend menaiknya keinginan mengakhiri Soekarno, menurut analisis Aswar Aly seorang aktivis 1966 yang berprofesi wartawan, DPP PNI yang praktis dikuasai oleh kelompok Osa-Usep mulai menyadari sudah tidak mungkin mengharapkan direbutnya kembali massa PNI Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dengan menggandeng Soekarno. “Karena itu mulailah dipersiapkannya peralihan suara politik PNI, agar PNI masih bisa diselamatkan jikapun Soekarno telah jatuh”. Dengan kembali bersikap netral seperti pada awal 1967 itu, kelompok Osa-Usep itu berharap masih bisa bertahan dalam Orde Baru, sebagaimana mereka bisa diterima pada awalnya.
Selain pendekatan baru terhadap PNI, Soekarno juga mencoba memainkan perimbangan baru antara panglima angkatan yang baru dengan Soeharto yang telah menjadi Menteri Panglima AD, sepanjang bagian kedua tahun 1966, serta mencoba mengandalkan sejumlah Panglima Kodam meskipun tentunya ia mengetahui bahwa sejumlah Panglima Kodam –minus Mayjen HR Dharsono dari Siliwangi– berada di wilayah abu-abu antara dirinya dan Soeharto. Dalam Kabinet Ampera pun, sebenarnya masih terdapat sejumlah tokoh abu-abu, yakni tokoh-tokoh hasil kompromi antara Soeharto dan Soekarno.
Apapun yang terjadi di latar belakang hubungan Soekarno dengan para Panglima ABRI, Pernyataan Desember ABRI yang dikeluarkan pada tanggal 21, adalah ibarat titik patah dari suatu curve yang menggambarkan sikap tentara terhadap Soekarno. Dalam Seminar AD II muncul rumusan perlunya institusi-institusi dilepaskan dari ikatan pribadi, dan agar hukum-hukum yang demokratis dapat berjalan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk mencegah kediktatoran dalam bentuk apapun. Tetapi dalam Pernyataan Desember ABRI yang muncul justru nada otoriter khas tentara. Para pimpinan ABRI memberi penegasan bahwa ABRI akan mengambil tindakan terhadap siapapun, pihak manapun, golongan manapun yang akan menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945 serta siapapun yang tidak melaksanakan Keputusan-keputusan Sidang Umum IV MPRS. Terjemahan politik dari peringatan itu adalah bahwa ABRI tak lagi mentolerir seluruh kegiatan ekstra parlementer, yang justru merupakan ciri seluruh gerakan anti Soekarno yang dilakukan oleh para mahasiswa, pelajar dan kaum cendekiawan serta kesatuan-kesatuan aksi. Terkandung pula sifat pembatasan dalam kehidupan demokrasi, seakan yang konstitusional hanyalah proses formal melalui MPRS serta keputusan-keputusan MPRS. Padahal, pandangan yang umum dari kelompok-kelompok generasi muda saat itu, keputusan-keputusan SU IV MPRS adalah tidak memuaskan karena terlalu kompromistis. Dalam pada itu, samasekali tidak terdapat rumusan tentang sikap para pimpinan ABRI terhadap Presiden Soekarno yang pada saat itu justru menjadi pokok perhatian utama kehidupan politik faktual dan paling aktual saat itu.
Mingguan Mahasiswa Indonesia, 25 Desember, menulis “justru di saat-saat kita sedang berada dalam tahap perjuangan yang sedang meningkat, lampu kuning tiba-tiba menyala lagi di hadapan kita. Sebuah lampu kuning yang datang dari pihak ABRI, partner terpercaya dari Kesatuan-kesatuan Aksi, yang pada tanggal 21 Desember mengeluarkan apa yang disebut ‘Pernyataan Desember ABRI’. Betapapun juga alasannya, dikeluarkannya pernyataan tersebut kurang dapat dipahami: Mengapa dan untuk apa pernyataan seperti itu dikeluarkan ? Secara implisit, ‘Pernyataan Desember ABRI’ itu telah mengalihkan perhatian kita dari sasaran pokok, kalau tidak memperkuat posisi sasaran pokok itu. Terutama sekali karena kalau dibanding-bandingkan dengan kesimpulan Seminar AD ke-II yang baru lalu, ternyata pernyataan tersebut mengandung kemunduran yang besar sekali”. Gambaran sederhana dari ini semua, adalah bahwa proses tawar menawar sedang terjadi.
Hingga bulan Desember 1966, Soekarno bertahan dalam suatu keadaan dengan kesediaan melakukan sharing kekuasaan dengan Soeharto, asal tetap berada di posisi kekuasaan formal meskipun sebagian otoritas kekuasaan harus dilepaskannya ke tangan Soeharto. Kesediaan untuk berbagi kekuasaan pada saat yang sama juga ada pada Soeharto, namun dengan porsi tuntutan yang meningkat dari waktu ke waktu. Pada saat sudah menjadi Pejabat Presiden berdasarkan keputusan Sidang Umum MPRS Maret 1967, Jenderal Soeharto pun bahkan masih sempat berkata kepada Soekarno –seperti yang pernah dituturkannya sendiri– bahwa mumpung dirinya masih menjadi Pejabat Presiden, ia mengharapkan Bung Karno masih akan bersedia memimpin negara ini dengan syarat seperti yang sudah dimaklumi Soekarno. Baginya ketergesa-gesaan bukan cara yang terbaik, bahkan kerapkali malah menghapus kesempatan sama sekali. Dalam realita, yang akan terbukti kemudian, ia memilih cara berjalan setapak demi setapak dalam proses mematikan langkah Soekarno, dengan hasil yang meyakinkan. Babak terakhir dalam mitos kekuasaan Soekarno, segera dimulai.
Posted in Historia, Politik.	Tagged Aidit, Alex Prawiranata, Aswar Aly, Barisan Soekarno, CGMI, Emon Suriaatmadja, Front Pantjasila, Golongan Karya, Hadisubeno, HMI, Jawa Tengah, Jenderal Soeharto, Julius Usman, kaum sarungan, Marhaenisme, Marxisme, Mayjen HR Dharsono, Mohammad A. Hawadi, Orde Lama, Osa Maliki, Pemilihan Umum 1971, Pemuda Marhaenis, penyobekan gambar Bung Karno, Peristiwa 19 Agustus 1966, PKI, PNI Asu, PNI Osa-Usep, Seminar AD ke-II, Sidang Umum MPRS Maret 1967, Soegeng Sarjadi, Usep Ranawidjaja SH
Partai NU Bersama KH Idham Chalid di Suatu Masa (3)
July 25, 2010 by sociopolitica
0
“Bersama PPP, KH Idham Chalid tetap menjadi tokoh utama dan masih berkali-kali menduduki posisi dalam kabinet-kabinet Soeharto dalam beberapa periode. Itulah kelebihan KH Idham Chalid, yang bisa eksis dan berkibar bersama NU di masa ‘kediktatoran’ Soekarno maupun di masa otoritarian Soeharto”.
Harapan yang kandas
GOLKAR tampil sebagai pemenang dengan skor yang mencengangkan pada Pemilihan Umum 1971. Kemenangan ini memperkuat legitimasi kekuasaan Soeharto. Belum lagi DPR baru hasil Pemilu 1971 dilantik dan berfungsi tetapi corak, langgam dan lalu lintas politik telah berubah. Dan terasa sekali betapa pemerintahan sudah menjadi ‘lebih kokoh’ dan lebih berkuasa segera setelah usainya pemilihan umum. Sebaliknya, partai-partai yang tidak menjadi pemenang, terpuruk dan kehilangan daya untuk melakukan bargaining position. Apalagi setelah pelantikan DPR hasil pemilihan umum, pada 28 Oktober 1971. Betapa tidak, Fraksi Karya Pembangunan yang mewakili Golkar berkekuatan 236 orang, ditambah dengan Fraksi ABRI dan anggota non ABRI yang diangkat sebanyak 100 orang, menjadi 336 orang dari 460 ‘wakil rakyat’, yang berarti memiliki mayoritas kerja sebesar 73 persen lebih.
Di balik kemenangan Golkar ini, sesungguhnya teronggok kekecewaan yang mendalam dari partai-partai politik ideologi Islam terhadap tentara. Tatkala ada dalam ‘kebersamaan’ dengan ABRI pada saat menghadapi kaum Komunis hingga tumbangnya Soekarno, sejumlah pemimpin partai politik Islam telah berharap bahwa cepat atau lambat mereka akan dipilih oleh ABRI untuk bermitra dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan pasca Soekarno. Harapan ini terutama dimiliki oleh para pemimpin NU, seperti KH Idham Chalid dan kawan-kawan, mengingat ‘besar’nya peranan massa NU, teristimewa Banser (Barisan Ansor Serba Guna), dalam pembasmian PKI yang berdarah-darah.
Lebih dari sekedar berharap, tokoh-tokoh partai Islam, sebelum Pemilihan Umum 1971, secara optimistik menghitung bahwa dalam Pemilu itu nanti, dengan tidak hadirnya lagi PKI dan melemahnya PNI, kemenangan dengan sendirinya jatuh ke tangan mereka. Mengacu kepada Pemilihan Umum 1955, secara kumulatif partai-partai Islam memperoleh 119 kursi parlemen dari 272 kursi hasil pemilu, yang berarti 43,75 persen. Dua besar partai Islam, Masjumi memperoleh 60 kursi dan NU 47, sisanya dari Perti dan PSII. Sementara itu, PNI memperoleh 58 kursi dan PKI 32 kursi di luar 7 orang yang dicalonkan PKI dan masuk ke parlemen sebagai Fraksi Pembangunan. Dibubarkannya PKI dan melemahnya PNI, diperhitungkan setidak-tidaknya memberi peluang tambahan kursi dan atau peluang berupa prosentase besar dari kursi 1971, diyakini akan bisa melampaui 50 persen. Dengan demikian keikutsertaan dalam pengendalian pemerintahan pasca 1971 bisa dalam genggaman.
Harapan dan perhitungan tersebut, membuat partai-partai Islam lebih antusias untuk diselenggarakannya suatu pemilihan umum yang lebih cepat setelah Soekarno jatuh. Sementara sebaliknya, kelompok independen, partai-partai non ideologi Islam dan juga tentara, meskipun sama-sama menghendaki pemilihan umum, cenderung untuk tidak terburu-buru. Suatu pemilihan umum yang lebih cepat dan terburu-buru dianggap hanya akan menguntungkan partai-partai ideologistis yang berasal dari struktur politik lama warisan Orde Lama dalam sistim Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.
Tetapi sebenarnya sebelum Pemilu 1971, bukannya tak pernah muncul sejumlah kekecewaan di kalangan politisi partai Islam. Kekecewaan pertama sebenarnya telah sempat menyentak kelompok politik Islam, tatkala pada Desember 1966 pihak militer –melalui pernyataan salah seorang jenderal utama– mengeluarkan penilaian yang sama dengan ‘vonnis’ yang pernah dijatuhkan Soekarno, bahwa Masjumi adalah partai terlarang dan termasuk partai yang menyimpang dari Pancasila. Pada waktu-waktu berikutnya, makin jelas bahwa tentara menghalangi kembali tampilnya Masjumi. Melalui liku-liku proses yang berkepanjangan dan penuh trik dan intrik yang berlaku timbal balik, titik kompromi tercapai. Dikeluarkan persetujuan berdiri bagi satu partai Islam yang ‘seolah-olah’ untuk menyalurkan pengikut-pengikut Masjumi, namun dengan syarat tak boleh menampilkan tokoh-tokoh utama Masjumi seperti Mohammad Roem dan kawan-kawan dalam kepengurusan dan struktur partai. Sehingga, roh Masjumi tidak dapat melakukan reinkarnasi sempurna. Tokoh kompromi yang muncul memimpin partai baru yang bernama Parmusi itu adalah Mintaredja SH.
Salah seorang Jenderal yang dianggap penasehat politik utama Soeharto yang sangat menentang comebacknya Masjumi adalah Mayjen Ali Moertopo. Penulis-penulis Barat seperti Richard Robinson dan Robert Heffner, menggambarkan Ali Moertopo yang merupakan seorang pembantu terdekat Soeharto pada tahun-tahun pertama Orde Baru, sebagai tokoh kekuasaan anti partai politik Islam. Ali Moertopo yang “berhubungan erat dengan masyarakat Indonesia-Tionghoa dan Katolik” adalah tokoh “teknokrat militer yang berpandangan politik nasional sekuler”, sehingga sikapnya itu tidak mengherankan. Moertopo berpandangan bahwa untuk membatasi pengaruh politisi Islam dan peran partai ideologis lainnya, harus dicegah terulangnya persaingan politik yang sengit dan menggoyahkan kehidupan bernegara seperti pada tahun 1950-an. Menurut uraian para penulis asing ini, Ali Moertopo dan para petinggi rezim Soeharto yang lain sepenuhnya yakin bahwa Indonesia akan mencapai kestabilan hanya bila politik dijalankan untuk dan berdasarkan keterwakilan kepentingan yang rasional, dan bukannya kepentingan emosional berdasarkan sentimen agama atau kesukuan yang primordial.
Namun dapat dicatat bahwa sikap Ali Moertopo ini, dalam perkembangan situasi berikutnya, tampak mengalami perubahan karena pertimbangan taktis. Setelah beberapa kegagalan dalam mengantisipasi Pemilihan Umum 1971, kelompok militan Islam mulai tidak sabar untuk mengambil alih permainan dan muncul dengan gerakan-gerakan sistimatis yang kelihatannya bisa semakin membahayakan rezim. Adalah menarik bahwa KH Idham Chalid tetap berhasil menjaga jarak dengan kelompok militan Islam, sehingga NU tak pernah ‘terlalu’ dimusuhi oleh kalangan kekuasaan, khususnya tentara. Namun, pada sisi sebaliknya NU tetap diterima dengan baik sebagai kawan sebarisan oleh kekuatan politik Islam lainnya, meskipun memilih berdiri di bagian belakang.
Menyadari bahwa bahaya terbesar bagi eksistensi jangka panjang rezim Soeharto adalah dari kelompok Islam yang menurut jumlahnya adalah mayoritas, maka pilihannya adalah merangkul kalau tidak mungkin ‘dihancurkan’. Atau bisa juga, merangkul di sisi kiri dan menghancurkan di sisi kanan. Apalagi, kelompok politik dan kepentingan yang membawakan nama Islam pun sebenarnya terbelah antara mereka yang bergaris keras dan mereka yang bergaris lunak. Dengan cerdik Ali Moertopo bersama Jenderal Benny Moerdani memanfaatkan keadaan. Pada satu sisi mereka merekrut kelompok Islam garis keras yang sebelumnya terpinggirkan dan terlibat kasus DI-TII (Darul Islam-Tentara Islam Indonesia), dan memunculkan gerakan Komando Jihad, yang menciptakan opini negatif terhadap gerakan Islam garis keras. Pada sisi yang lain mereka merekrut tokoh-tokoh politik Islam yang moderat maupun yang opportunis ke dalam jaringan-jaringan. Dalam hal ini NU terbilang. Sejak Ali Moertopo, dengan posisi sebagai Aspri (Asisten Pribadi) Presiden dan pimpinan Opsus (Operasi Khusus), semakin kuat dan semakin masuk ke jalur kendali eksekutif, polarisasi kekuasaan di sekitar Soeharto mulai tampak makin menajam.
Dengan CSIS (Centre for Strategic & International Studies) –pusat studi dan kajian strategis yang didirikan pada tahun 1971– Ali Moertopo dan kelompoknya makin tajam dalam membaca dan merancang situasi, sehingga Opsus bahkan mulai menggeser fungsi Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara) yang dipimpin Mayor Jenderal Sutopo Juwono. Kelompok Ali menjadi amat unggul dalam mengembangkan isu-isu pengarah maupun pemancing ke arah perubahan situasi yang dikehendaki dalam skenario politik. Golkar menjadi salah satu bagian dalam rancangan skenario politik Ali Moertopo kala itu.
Keluhan utama yang secara klasik disampaikan para politisi partai Islam, khususnya kelompok seaspirasi dengan ex Masjumi, adalah bahwa sepak terjang mereka dihambat dengan cara-cara curang oleh tentara. Tokoh-tokoh NU, terutama KH Idham Chalid, bersikap lebih adem ayem. Tudingan terhadap tentara ini sebenarnya masih dapat diperdebatkan. Tetapi tudingan ini seakan mendapat pembenaran, dibelakang hari, ketika setelah pensiun, mantan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro, pernah dikutip oleh Adam Schwarz (buku ‘A Nation in Waiting’) penilaiannya mengenai kemenangan Golkar tahun 1971 bahwa “kalau mengandalkan kepada kemampuan Golkar sendiri, tanpa topangan dari ABRI, maka partai-partai Islam lah yang akan menang”. “Saya dapat memastikan itu”. Sekali lagi, tentu hal ini masih bisa diperdebatkan. Akan tetapi terlepas dari itu, nyatanya memang partai-partai politik berideologi Islam tersebut, mengalami pencapaian yang di luar harapan mereka sendiri. NU yang pada tahun 1955 memperoleh 47 kursi, pada pemilu 1971 memperoleh 58 kursi, tapi jelas sangat berbeda posisinya karena pada tahun 1971 itu kursi DPR adalah 460. Jadi NU hanya memperoleh 12,6 %. Bandingkan dengan tahun 1955 yang sebesar 17,28%. Sementara itu Parmusi yang dianggap penjelmaan Masjumi hanya memperoleh 24 kursi (5,21%), sedangkan Masjumi tahun 1955 memperoleh perwakilan 22,05%, karena perolehan kursi 60 dan berada pada tempat teratas melebihi PNI yang memperoleh 58 kursi.
Sederhana, namun tak alamiah
SEBENARNYA, harapan partai-partai Islam untuk unggul setelah jatuhnya Soekarno, sehingga bisa bermitra dalam kekuasaan negara dengan tentara, memang tidak terlalu realistis. Memang benar menurut statistik sekitar 90% rakyat Indonesia tercatat beragama Islam. Tetapi, mereka yang beragama Islam itu tidak dengan sendirinya seluruhnya setuju dengan dibawa-bawanya nama Islam dalam politik untuk memperebutkan kekuasaan yang duniawi. Kalangan cendekiawan Islam sendiri misalnya, tak kurang banyaknya yang menyerukan keberatan terhadap pengatasnamaan Islam ini dalam berpolitik. Selain itu, harus disadari juga adanya kaum abangan dalam struktur masyarakat Indonesia, yang biasanya lebih bersimpati kepada kekuatan politik yang beraliran nasionalis tanpa membawa embel-embel agama dan sikap-sikap fanatis. Setelah terjadi Peristiwa G30S, merupakan fakta yang berkaitan untuk dicatat, bahwa pengikut-pengikut atau simpatisan PKI dan demikian pula simpatisan PNI Asu (Ali Surachman), yang untuk sebagian juga beragama Islam ternyata melakukan eksodus dalam rangka mencari perlindungan baru, berpindah agama menjadi Kristiani, ditambah sedikit Hindu dan Budha. Jelas, tidak tampilnya PKI dan PNI Asu dalam pemilihan umum 1971, bukan berarti partai-partai Islam akan mendapat benefit, kecuali bahwa jumlah pesaing menurut kuantita kepartaian berkurang.
Dengan pengutamaan kekuasaan demi kekuasaan, seluruh kekuatan politik yang ada harus disesuaikan untuk fungsi penopang bagi kekuasaan di bawah Jenderal Soeharto. Setelah pemilihan umum 1971 usai, dilakukan penyederhanaan kepartaian. Sebenarnya, dengan hasil pemilihan umum, secara alamiah melalui suatu proses yang wajar terbuka pintu bagi terjadinya penyederhanaan dengan sendirinya akibat ‘paksaan keadaan objektif’. Partai-partai berideologi Islam tidak berhasil memperoleh suara yang signifikan untuk mendapat share dalam kekuasaan pemerintahan. Dengan kumulatif 94 kursi, secara objektif mereka tak ‘dibutuhkan’ dalam kekuasaan pemerintahan oleh Golkar dan ABRI yang memiliki 336 kursi dari 460 kursi di DPR. Kalau mereka tidak diajak, mau tak mau mereka berada di luar, dan mungkin mereka merasa perlu bergabung satu sama lain. Setidak-tidaknya bagi Perti yang hanya memperoleh 2 kursi dan PSII yang hanya memperoleh 10 kursi, tentu harus berpikir untuk menggabungkan diri kalau tidak mau hilang dari peta politik. Tidak selalu harus bergabung berdasarkan persamaan ideologi Islam. Hal yang sama bagi partai-partai lain, IPKI dan Murba yang tak memperoleh kursi DPR samasekali. Keharusan penggabungan secara objektif pun harus dipertimbangkan oleh PNI yang mendapat hanya 20 kursi dan oleh partai-partai Kristen yang juga kebagian sedikit saja kursi, Partai Katolik 3 kursi dan Partai Kristen Indonesia yang memperoleh 7 kursi.
Namun sayangnya, Soeharto yang sudah lebih kokoh kekuasaannya, memilih melakukan penyederhanaan yang artifisial dan ‘dipaksakan’, setidaknya bukan sepenuhnya karena keikhlasan, melahirkan PPP sebagai gabungan partai-partai ideologi Islam dan Partai Demokrasi Indonesia untuk sisanya yang campur aduk antara kaum nasionalis dan Kristen. Suatu pengelompokan yang kala itu betul-betul debatable –namun perdebatan berlangsung di bawah permukaan saja. Terlihat bahwa dalam tubuh PPP bagaimanapun yang dominan adalah unsur-unsur NU mengatasi unsur lainnya, khususnya unsur ex Parmusi. Bersama PPP, KH Idham Chalid tetap menjadi tokoh utama dan masih berkali-kali menduduki posisi dalam kabinet-kabinet Soeharto dalam beberapa periode. Itulah kelebihan KH Idham Chalid, yang bisa eksis dan berkibar bersama NU di masa ‘kediktatoran’ Soekarno maupun di masa otoritarian Soeharto.
Posted in Historia, Politik.	Tagged Adam Schwarz, Ali-Surachman, Aspri Presiden, Bakin, Banser, Barisan Ansor Serba Guna, Demokrasi Terpimpin, DI-TII, Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Golkar, IPKI, Jenderal Benny Moerdani, Jenderal Soeharto, kekuasaan Soeharto, KH Idham Chalid, Komando Jihad, Masjumi, Mayjen Ali Moertopo, Mayor Jenderal Sutopo Juwono, Mintaredja SH, Murba, NU, Opsus, Orde Baru, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro, Parmusi, Partai Katolik, Partai Kristen, Partai Politik Islam, Pemilihan Umum 1971, Peristiwa G30S, Perti, PKI, PNI, PNI Asu, PSII, Richard Robison, Robert Heffner, Soekarno
Golkar: Perjalanan dari Masa Lampau ke Titik Nadir 2009 (3)
October 30, 2009 by sociopolitica
0
“Tuduhan terkait PKI waktu itu ditakuti, masyarakat begitu takutnya dihubung-hubungkan dengan segala yang berbau PKI. Maka saat itu, bahkan hingga beberapa tahun sesudahnya, tuduhan terlibat atau ditunggangi PKI sebagai alat untuk meredam sikap kritis terhadap kekuasaan masih sangat ampuh dan sering digunakan. Berbagai peristiwa, termasuk gerakan kaum muda, kerap coba dipatahkan dengan tuduhan-tuduhan semisal ditunggangi PKI”.
Sebagai catatan kaki untuk melengkapi data, Liddle mengutip Daniel Lev (‘The Political Role of the Army in Indonesia’, Pacific Affairs, 1963) yang menguraikan bahwa “Sesungguhnya, Golkar adalah pembentukan kembali suatu kelompok parlementer yang sudah ada, yakni Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya), yang dibentuk pada 1964 di bawah perlindungan Angkatan Darat untuk mengendalikan dan memobilisasi anggota-anggota parlemen yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno guna mewakili bermacam-macam ‘golongan karya’ dalam masyarakat Indonesia, seperti buruh, tani, pemuda, wanita dan tentara. Selama Demokrasi Terpimpin, Angkatan Darat mendukung fungsionalisme sebagai suatu alat untuk mengesahkan partisipasi politiknya sendiri”.
Semula sebelum pilihan jatuh pada alternatif menghidupkan kembali Sekber Golkar, sebuah partai yang didirikan oleh kalangan tentara, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) sempat disebutkan akan diperbesar oleh tentara untuk menghadapi Pemilihan Umum pasca Soekarno. IPKI adalah partai yang dibentuk pada tahun 1954, bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, yang tujuan utamanya untuk menyongsong Pemilihan Umum 1955. Anggota dan pendukung utama partai ini adalah bekas-bekas pejuang kemerdekaan, dan dikenal masyarakat sebagai partainya Angkatan Darat. Namun dalam Pemilihan Umum 1955, IPKI hanya memperoleh 4 kursi, sebuah debut yang tak begitu bagus. Tulang punggung IPKI di masa-masa awal pasca Soekarno adalah Jenderal Soekendro. Ia sempat mengupayakan IPKI sebagai partai alternatif. Tapi ia tampaknya menghadapi ketidakcocokan dengan Aspri bidang politik dari Presiden Soeharto, Jenderal Ali Moertopo, yang lebih cenderung kepada membesarkan Sekber Golkar. Untuk menyongsong pemilihan umum yang pertama dari masa orde baru, pilihan penguasa baru akhirnya jatuh kepada Sekber Golkar untuk dibesarkan. Mungkin memang lebih baik menciptakan sesuatu yang ‘lebih baru’ daripada mencoba sesuatu yang pernah ‘tak berhasil’ di masa lampau. Golkar diidentifikasikan sebagai pengelompokan yang punya ‘posisi’ dalam UUD 1945 yakni unsur “golongan-golongan” dalam Pasal 2 Bab II. Dalam bagian penjelasan Pasal tersebut, “golongan-golongan” ini ‘tergambarkan’ ada di mana-mana dalam masyarakat berupa badan-badan koperasi, badan pekerja, berbagai badan kolektif dan dalam badan-badan ekonomi. Betul-betul luas pengertiannya, siapa pun yang bekerja dan berkarya, pastilah termasuk Golongan Karya.
Keluhan utama yang secara klasik disampaikan para politisi partai Islam adalah bahwa sepak terjang mereka dihambat dengan cara-cara curang oleh tentara. Tudingan ini sebenarnya masih dapat diperdebatkan. Tetapi tudingan ini seakan mendapat pembenaran, setelah dibelakang hari, setelah pensiun, mantan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro, pernah dikutip oleh Adam Schwarz (buku ‘A Nation in Waiting’) penilaiannya mengenai kemenangan Golkar tahun 1971 bahwa “kalau mengandalkan kepada kemampuan Golkar sendiri, tanpa topangan dari ABRI, maka partai-partai Islam lah yang akan menang”. “Saya dapat memastikan itu”. Sekali lagi, tentu hal ini masih bisa diperdebatkan. Akan tetapi terlepas dari itu, nyatanya memang partai-partai politik berideologi Islam tersebut, mengalami pencapaian yang di luar harapan mereka sendiri. NU yang pada tahun 1955 memperoleh 47 kursi, pada pemilu 1971 memperoleh 58 kursi, tapi jelas sangat berbeda posisinya karena pada tahun itu kursi DPR adalah 460. Jadi NU hanya memperoleh 12,6 persen. Bandingkan dengan tahun 1955 yang sebesar 17,28 persen. Sementara itu Parmusi yang dianggap penjelmaan Masjumi hanya memperoleh 24 kursi (5,21 persen), sedangkan Masjumi tahun 1955 memperoleh perwakilan 22,05 persen, karena perolehan kursi 60 dan berada pada tempat teratas melebihi PNI yang memperoleh 58 kursi.
Sebenarnya, harapan partai-partai Islam untuk unggul setelah jatuhnya Soekarno, sehingga bisa bermitra dalam kekuasaan negara dengan tentara, memang tidak terlalu realistis. Memang benar menurut statistik sekitar 90 persen rakyat Indonesia tercatat beragama Islam. Tetapi, mereka yang beragama Islam itu tidak dengan sendirinya seluruhnya setuju dengan dibawa-bawanya nama Islam dalam politik untuk memperebutkan kekuasaan yang duniawi. Kalangan cendekiawan Islam sendiri misalnya, tak kurang banyaknya yang menyerukan keberatan terhadap pengatasnamaan Islam ini dalam berpolitik. Selain itu, harus disadari juga adanya kaum abangan dalam struktur masyarakat Indonesia, yang biasanya lebih bersimpati kepada kekuatan politik yang beraliran nasionalis tanpa membawa embel-embel agama dan sikap-sikap fanatis. Setelah terjadi Peristiwa G30S, merupakan fakta yang berkaitan untuk dicatat, bahwa pengikut-pengikut atau simpatisan PKI dan demikian pula simpatisan PNI Asu (Ali-Surachman), yang untuk sebagian juga beragama Islam ternyata melakukan eksodus dalam rangka mencari perlindungan baru, berpindah agama menjadi Kristiani, ditambah sedikit Hindu dan Budha. Jelas, tidak tampilnya PKI dan PNI Asu dalam pemilihan umum 1971, bukan berarti partai-partai Islam akan mendapat benefit, kecuali bahwa jumlah pesaing menurut kuantita kepartaian berkurang.
Jangan keliru, kaum komunis di Indonesia tidak bisa begitu saja dianggap atheis, apalagi pengikut PNI –meskipun saat itu ada kedekatan dengan PKI. Banyak data dan bukti menunjukkan bahwa anggota-anggota PKI untuk sebagian besar adalah penganut Islam yang cukup baik dan taat, tidak semuanya abangan, terutama yang ada pada mantel-mantel organisasinya seperti organisasi buruh dan petani. Secara historis, salah satu cikal bakal PKI di Indonesia memang berasal dari salah satu sayap Sarekat Islam. Robert Heffner dan Margaret L. Lyon, dalam tulisan-tulisan mereka mengungkapkan berpindahnya tak kurang dari dua juta orang yang adalah anggota keluarga PKI dari agama Islam ke agama lain karena ‘mencari perlindungan’. Tapi banyak indikasi menunjukkan bahwa perpindahan yang terjadi sebenarnya adalah lebih besar, sehingga mencapai setidaknya dua kali lipat yaitu sekitar 4 juta hingga rentang beberapa tahun setelah peristiwa 1965, setidaknya sampai tahun 1970.
Kenapa hal ini terjadi, tak lain karena dalam aksi ‘pengganyangan’ PKI, banyak anggota atau simpatisan partai komunis ini yang dibunuh. Kemudian setelah itu, suatu tekanan yang terus menerus tetap berlangsung atas diri mantan PKI maupun keluarganya, sehingga mereka terpaksa juga untuk tidak berhenti-hentinya mencari ‘jalan pelarian’. Menurut satu Komisi Peneliti yang ditugaskan Soekarno untuk mencari fakta, ada 78.000 orang yang terbunuh. Sementara berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional menyebutkan angka 100.000 hingga 500.000 orang. Selain korban yang dibunuh itu, puluhan ribu, bahkan ada yang menyebut angka ratusan ribu, ditangkap dan ditahan bertahun-tahun di berbagai tempat di pelosok tanah air. Professor dari Monash University, Australia, Dr Herbert Feith, menyebutkan adanya 80.000 tahanan politik yang ditahan penguasa baru Indonesia di tempat-tempat tahanan yang sangat buruk kondisinya. Herbert menyebut penahanan itu sebagai ‘noda dalam riwayat Orde Baru’. Sementara itu sisa-sisa PKI lainnya melarikan diri, bersembunyi dan mungkin melakukan perlawanan-perlawanan sosial dan politik dengan berbagai cara termasuk penyusupan.
Bila klaim Aidit benar, anggota aktif PKI adalah sekitar 3.500.000 orang, dan bahwa organisasi-organisasi massa onderbouwnya memiliki 23.000.000 anggota, bisa diperkirakan berapa besar gerak antisipasi yang telah berlangsung di kalangan orang-orang PKI maupun keluarganya ini. Selain kepada tentara (Angkatan Darat), kebencian keluarga korban pembunuhan ditumpahkan terutama kepada organisasi-organisasi kepemudaan Islam yang mereka anggap, ketahui dan yakini sebagai eksekutor-eksekutor atas kakek, ayah, ibu, paman dan kakak mereka yang dituduh PKI. Ada sejumlah tokoh pemuda Islam (pada tahun 1965), yang tidak perlu disebutkan namanya, di kemudian hari menyatakan tidak menyesal atas peranannya dalam rangkaian pembunuhan itu, karena ini tak lain “mata di balas mata, nyawa dibalas nyawa”. PKI dan onderbouwnya bertahun-tahun lamanya di era Nasakom Soekarno telah melakukan penindasan, kekejian dan pembunuhan terhadap pemuka-pemuka agama di berbagai pelosok pedesaan, maka menurutnya, layak untuk memikul beban atas dosa-dosa mereka.
Pada sisi lain, masalah PKI ini juga senantiasa digunakan oleh penguasa sebagai senjata untuk menekan dan meredam berbagai perlawanan dalam masyarakat dan gerakan kritis. Ketika pada tahun 1969, HJC Princen dari Lembaga Pembela Hak Azasi Manusia, mengungkap adanya pembunuhan bergelombang di Puwodadi terhadap mereka yang dicurigai sebagai komunis oleh kesatuan ABRI di bawah pimpinan seorang Kapten, ia segera dituduh sebagai seorang komunis. Tuduhan terang-terangan bahwa Princen komunis datang dari Gubernur Jawa Tengah Mayjen Munadi. Sang Gubernur menyebut Princen adalah seorang bekas serdadu Belanda yang menggabungkan diri dengan pasukan PKI yang menduduki Pati di tahun 1948. Dan ketika Pati direbut kembali, Princen dibawa pasukan Siliwangi ke Jawa Barat. Tapi Letnan Jenderal Kemal Idris memberi keterangan yang mematahkan tuduhan Munadi. Menurut Kemal, ia menemukan Princen sebagai tawanan PKI, dan setelah ada kepastian bahwa Princen bertekad ikut Republik, maka Princen dibebaskan dan ikut long march Siliwangi kembali ke Jawa Barat.
Tuduhan terkait PKI waktu itu ditakuti, masyarakat begitu takutnya dihubung-hubungkan dengan segala yang berbau PKI. Maka saat itu, bahkan hingga beberapa tahun sesudahnya, tuduhan terlibat atau ditunggangi PKI sebagai alat untuk meredam sikap kritis terhadap kekuasaan masih sangat ampuh dan sering digunakan. Berbagai peristiwa, termasuk gerakan kaum muda, kerap coba dipatahkan dengan tuduhan-tuduhan semisal ditunggangi PKI. Mahasiswa yang kritis sering diwanti-wanti, agar waspada dan jangan sampai ditunggangi PKI.
Berlanjut ke Bagian 4
Posted in Historia, Politik.	Tagged Adam Schwarz, Aidit, Ali Moertopo, Angkatan Darat, Aspri, atheis, Daniel Lev, Demokrasi Terpimpin, ditunggangi PKI, Herbert Feith, HJC Princen, IPKI, Jenderal Soekendro, Letnan Jenderal Kemal Idris, long march Siliwangi, Margaret L. Lyon, Masjumi, Mayjen Munadi, Monash University, NU, Parmusi, pembunuhan bergelombang di Purwodadi, Pemilihan Umum 1971, Peristiwa G30S, PKI, PNI Asu, Presiden Soekarno, Robert Heffner, Sekber Golkar, William Liddle
Post navigation
Search
Categories
Buku (2)
Ekonomi (4)
Ensiklopedi (5)
Falsafah & Budaya (17)
Hak Azasi Manusia (1)
Historia (352)
Hukum (80)
Intermezzo (52)
Obituari (1)
Politik (566)
Politik dan Bencana (4)
Politik dan Perwayangan (1)
Sosial (165)
Tokoh Politik (5)
Uncategorized (1)
Archives
Archives Select Month December 2020 (2) September 2020 (2) August 2020 (1) May 2020 (2) April 2020 (2) March 2020 (1) February 2020 (2) January 2020 (2) November 2019 (1) August 2019 (4) July 2019 (1) June 2019 (1) May 2019 (1) April 2019 (1) February 2019 (3) January 2019 (6) December 2018 (5) November 2018 (1) October 2018 (3) September 2018 (3) July 2018 (1) June 2018 (3) May 2018 (3) March 2018 (2) October 2017 (6) September 2017 (11) August 2017 (3) December 2016 (2) March 2016 (3) February 2016 (2) January 2016 (1) November 2015 (2) October 2015 (3) September 2015 (1) August 2015 (3) June 2015 (3) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (3) February 2015 (1) January 2015 (7) December 2014 (4) November 2014 (2) October 2014 (2) September 2014 (3) August 2014 (2) July 2014 (2) June 2014 (6) May 2014 (4) April 2014 (2) March 2014 (4) February 2014 (6) January 2014 (6) December 2013 (4) October 2013 (4) September 2013 (5) August 2013 (3) July 2013 (10) June 2013 (5) May 2013 (5) April 2013 (8) March 2013 (6) February 2013 (6) January 2013 (9) December 2012 (6) November 2012 (4) October 2012 (10) September 2012 (9) August 2012 (8) July 2012 (13) June 2012 (17) May 2012 (15) April 2012 (11) March 2012 (11) February 2012 (6) January 2012 (9) December 2011 (5) November 2011 (10) October 2011 (15) September 2011 (7) August 2011 (4) July 2011 (3) June 2011 (5) May 2011 (6) April 2011 (7) March 2011 (14) February 2011 (12) January 2011 (25) December 2010 (12) November 2010 (15) October 2010 (18) September 2010 (7) August 2010 (19) July 2010 (9) June 2010 (14) May 2010 (18) April 2010 (15) March 2010 (24) February 2010 (18) January 2010 (27) December 2009 (9) November 2009 (5) October 2009 (13) September 2009 (16) August 2009 (12) July 2009 (29) June 2009 (7)
Top Posts & Pages
Timur Pradopo Dalam Kancah Kerusuhan 1998 (1)
Timur Pradopo Dalam Kancah Kerusuhan 1998 (2)
Soekarno, September 1966 (1)
Wahabi, Menghalalkan Kekerasan Atas Nama Agama (2)
Kisah 1966: Dari 10 Januari Menuju 11 Maret (1)
Syiah Militan Menebar Benih Kekuasaan? (1)
45 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974: Peking-Tokyo-Beijing
Wahabi, Menghalalkan Kekerasan Atas Nama Agama (1)
ITB, Peristiwa Berdarah 6 Oktober 1970 (1)
Soekarno, September 1966 (2)
Recent Comments
Sejarah KAMI, Untuk… on Kisah 1966: Dari 10 Januari Me…
Hikari on 30 September 1965, Tak Ada yan…
Hikari on Eksaminasi ‘Post Mortem…
Bloggers berbagiilmu on Presiden Joko Widodo Di Ambang…
Daniela on Indonesia: Satu Masa Pada Suat…
Poncke Princen on Malapetaka Sosiologis Indonesi…
Tags
Abdurrahman Wahid ABRI Adnan Buyung Nasution Aidit Akbar Tandjung Ali Moertopo Amien Rais Anas Urbaningrum Antasari Azhar Bank Century BJ Habibie Bung Karno DI/TII DPR Dr Midian Sirait FPI Gayus Tambunan Golkar Gus Dur Hariman Siregar Hatta Albanik Hatta Rajasa HMI ITB Jenderal AH Nasution Jenderal Soeharto Jenderal Soemitro Jenderal Wiranto Jokowi Joko Widodo Jusuf Kalla KAMI KPK KPU Letnan Jenderal Ahmad Yani Letnan Kolonel Untung Marzuki Darusman Masjumi Megawati Soekarnoputeri Mingguan Mahasiswa Indonesia mohammad hatta Muhammadiyah Muhammad Jusuf Kalla nasakom NU Orde Baru PAN Pancasila Partai Demokrat Partai Golkar PDIP Peristiwa 15 Januari 1974 Peristiwa 30 September 1965 Pertamina PKB PKI PKS PNI Polri PPP Prabowo Subianto Presiden SBY Presiden Soeharto Presiden Soekarno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rahman Tolleng Rum Aly SBY Soebandrio Soeharto Soekarno Susilo Bambang Yudhoyono Syamsir Alam Universitas Padjadjaran Universitas Parahyangan


content:
poker online pokerqiu lapakpoker pokermalam pokerkoko indobetpoker jakartapoker medalpoker jeniuspoker hppoker sentapoker
Tag: dana desa
Dana Desa Masih Jadi Tantangan Menurut Ekonom
Dana desa jadi tantangan. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal melihat penetapan sejumlah menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bagian dari kompromi politik. Ia pun menegaskan agar penempatan menteri dari partai politik yang juga memiliki kompetensi dan merupakan profesional di bidangnya.
Diketahui, tiga politikus asal PKB menempati pos menteri dalam susunan Kabinet Indonesia Maju. Tiga politikus itu, yakni Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan, Ida Fauziyah sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa dan PDTT.
“Ini kan kalau kita lihat dari kemarin, ini kan jatahnya PKB memang ya,” kata Fithra.
Baca juga: Pengumuman Kabinet Indonesia Maju Kerek Nilai Tukar Rupiah
Menurutnya, penempatan Abdul Halim yang merupakan kakak kandung dari Ketua Umum PKB kental dengan nuansa nepotisme. Selain itu, kementerian Desa dan PDTT juga dinilai sebagai kementerian yang strategis bagi PKB sehingga dipertahankan.
Ia menilai penempatan politisi PKB di pos kementerian tersebut dapat strategi jangka panjang untuk meningkatkan konsituennya yang sebagian besar berada di desa maxbet.
“Saya rasa kemudian bisa dimaklumi pak Muhaimin menaruh orang terdekatnya. Karena ini bisa dibilang sebagai mesinnya PKB,” jelas dia.
“Tapi saya rasa untuk kementerian ini, ya selama ini menjadi motor penggeraknya PKB di daerah,” tambahnya.
Ia pun melihat, ke depannya Abdul harus memperhatikan penggunaan Dana Desa karena sejauh ini gelontoran dana yang dikerahkan kerap kali tidak efisien dan efektif dalam penggunaannya.
Menurutnya, perlu ada pendampingan teknis dari pemerintah provinsi ataupun pusat. Sehingga, penggunaan dana desa dapat efektif dan tidak hanya sekedar terserap.
“Selama ini banyak memang gelontoran anggaran desa yang tidak efisien, bahkan beberapa harus berurusan dengan KPK. Karena secara kapasitas untuk mengelola anggaran sebesar itu, di desa memang masih terbatas,” imbuh dia.
Untuk diketahui, Dana desa pertama kali disalurkan tahun 2015 sebesar Rp20,67 triliun atau Rp280,3 juta per desa. Tingkat penyerapannya sebesar 82,72 persen.
Baca juga: Pelantikan Jokowi Beri Berkah Terhadap Saham Sektor Konstruksi
Lalu, jumlahnya bertambah dua kali lipat pada 2016 menjadi Rp46,98 triliun atau Rp643,6 juta perdesa. Tingkat penyerapannya pun tumbuh menjadi 97,65 persen.
Pemerintah kembali mengerek dana desa menjadi Rp60 triliun atau Rp800,4 juta per desa pada 2017. Tingkat penyerapannya sebesar 98,41 persen.
Untuk tahun 2018, dana desa tetap di posisi Rp60 triliun atau Rp800,4 juta per desa. Namun, tingkat penyerapannya meningkat menjadi 99,03 persen.
Tahun ini, pemerintah kembali meningkatkan dana desa menjadi Rp70 triliun atau Rp933,9 juta tiap desa.
Posted on October 24, 2019 February 7, 2020 Tags agen sbobet, bandar bola, dana desa, Dana Desa Masih Jadi Tantangan Menurut Ekonom, dewavegas, ekonom, kabinet indonesia maju, maxbet, menteri baru jokowi, menteri kabinet indonesia maju, qq338

warc-identified-content-language: ind,eng

warc-type: conversion

content-type: text/plain

label: id


content:
Jangan menempatkan stop loss pada level kunci yang umum seperti level psikologis, pivot point, fibonacci, dan yang lainnya. Lot minimum (mulai 0,01 dari lot dasar), set spread yang terbatas kemampuan untuk menghasilkan menggunakan leverage sambil secara signifikan meningkatkan kemungkinan laba. Melalui CSS Design bisnis apa yang cepat mendapatkan uang Awards, Anda bisa mendapatkan inspirasi website terbaik yang sudah dinilai oleh juri-juri profesional di bidang desain website.
Pemilihan broker forex dibawah, didasarkan atas kriteria: Tingkat layanan yg cukup bagus, dengan batas-batas komplain yg sewajarnya. Mensupport Metatrader yg merupakan aplikasi trading forex yg paling populer saat ini. Kemudahan dalam administrasi (Registrasi, Deposit, Penarikan) Beregulasi, walau minimum hanya dalam tingkat regulasi negara dimana broker itu berdiri. Setiap broker forex pasti ada plus dan minusnya. Selain itu, Olymp Trade juga menawarkan kelas pelatihan yang dapat Anda manfaatkan untuk mulai belajar dan terus meningkatkan kemampuan Anda seputar trading forex. Anda juga bisa mendapatkan modul pembelajaran yang bisa Anda dapatkan secara percuma alias gratis. Olymp Trade juga hadir dengan indikator yang responsif dan sudah tertata dengan rapi. Kemudahan yang ditawarkan broker ini tidak sampai di situ.
Bisnis apa yang cepat mendapatkan uang: cara trading .com
Stellar Development Foundation telah mengumumkan bahwa integrasi yang diantisipasi dengan USD Coin (USDC) sedang berlangsung. Pengguna sekarang dapat bertransaksi dengan USDC di blockchain Stellar. Integrasi. Mudah sekali untuk melakukan witdraw, berikut langkah-langkahnya yang perlu anda lakukan yang kami contohkan via dekstop web.
Sama dengan emas, perak juga termasuk logam berharga walau nilainya jauh di bawah emas. Harga perak biasanya mengikuti harga emas. Di saat harga emas menguat, demikian pula harga perak mengalami kenaikan.
Dan sebagai bentuk apresiasi PT Surya Lifetime Internasional (LIFETIME) terhadap para mitranya, LIFETIME berencana akan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi dalam acara yang bertajuk LIFETIME Breakthrough 2021 pada tanggal 20 Februari 2021 mendatang. (B aca juga:Uji Nyali UMKM, Inovasi atau Mati). Masuk ke Ruang IB di Area Klien Anda untuk mengaktifkan akun bisnis apa yang cepat mendapatkan uang IB Anda. Semuanya siap bagi Anda untuk memulai mempromosikan kami. Dapatkan link, logo, banner, dan halaman arahan. Pada bagian itu terdapat pengenalan penggalan secara umum mengenai hal yang akan di bahan atau di tinjau. Gambaran umum mengenai sesuatu mulai dari nama, asal, background, dan sebagainya akan di bahas pada bagian ini.
Harapnya korang faham dan sekiranya korang ada sebarang persoalan, jangan malu untuk bertanya dengan team Mahersaham. Setiap kali Anda melihat pola seperti itu, Anda harus mengharapkan tren turun untuk melanjutkan.
Namun bagaimana jika ternyata dana yang dimasukkan bisnis apa yang cepat mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar? Tentu terasa sangat menyakitkan karena saya juga merasakan pahitnya forex.
Transfer UnionPay Kartu Master-/ Visa (Kartu Kredit) Mata Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ethereum) fasapay Neteller Skrill VLoad Webmoney.
Indeks PEFINDO25 ini lahir dari koordinasi antara BEI dan PEFINDO. Emiten yang terdapat dalam indeks saham ini yakni mereka yang tergolong dalam perusahaan kecil dan menengah. Hanya ada 25 emiten dengan saham terbaik yang masuk dalam indeks saham ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ETF, Apa itu ETF?. Berikut ini ulasannya. ETF (Exchange Traded Fund) merupakan reksadana yang terbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. Meskipun pada dasarnya ETF adalah reksadana, namun produk ini diperdagangkan sama seperti saham-saham yang ada di Bursa Efek. ETF.
Bagi Anda yang menjadikan Olymp Trade sebagai alternatif, tentunya tidak bisa melakukan trading secara rutin di jam serupa. Pastinya dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja sehingga harus memilih aplikasi dengan akses kapanpun. Di dunia perdagangan saat ini, kami memerintahkan trader untuk pergi untuk bisnis apa yang cepat mendapatkan uang broker yang mengenakan biaya yang sangat rendah – karena sekarang telah menjadi kenyataan. OctaFX adalah salah satu broker yang memberi Anda layanan trading murah, tetapi berkualitas tinggi. Berapa hasil yang sudah dicapai dengan menggunakan sistem trading Tradeworks?
Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order kepada pemasok yang dipilih. c) Fungsi Penerimaan. Mungkin saja bakal menguntungkan, jika posisi berbalik arah dan prediksi benar. Tapi bakal sangat merugikan kalau tak ada pembalikan arah. Yang ada kerugian para trader malah kian berlipat ganda dari sebelumnya. Alih-alaih menyadari kesalahan tersebut, trader biasanya akan putus asa dan berhenti trading. Dalam proses cara membuat jurnal ilmiah tetap harus mencantumkan metode penelitian. Bila jurnal dibuat dari skripsi, pembuatan metode bisa meringkas dari bisnis apa yang cepat mendapatkan uang sana. Cara membuat jurnal ilmiah memaparkan pencarian data dan batasan masalah penelitian.

warc-identified-content-language: ind


content:
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh melakukan aksi di depan Kantor DPRA, Banda Aceh, Senin (12/4/2021).
BANDA ACEH - Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Aceh, Fajri menyebutkan, pemerintah Aceh akan menambah jumlah tim pengawas ketenagakerjaan di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.
Namun kata Fajri, saat ini pihaknya masih terkendala dengan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi tim pengawas itu.
"SDM-nya dari kuantitas kita masih kurang. Tidak sesuai dengan jumlah 23 kabupaten/kota yang ada," kata Fajri saat ditanyai AJNN, di Kantor DPRA, Senin (12/4/2021).
Ia mengatakan, menimal untuk penempatan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap kabupaten/kota itu ada dua orang.
"Minimal ini ada dua orang penempatannya. Berarti ada sekitar 46 orang Pengawas Ketenagakerjaan, kalau memang DPRA menyetujui," ungkapnya.
Namun sekarang tim pengawas ketenagakerjaan di Aceh masih kurang. Menurutnya, karena tidak efektif pengawasan terhadap tenaga kerja saat ini, bisa jadi disebabkan dari jangkauan dan keterbatasan alat.
"Nah kalau SDM-nya sudah cukup baik dari segi kuantitas dan kualitas apa yang diharapkan bisa tercapai," jelasnya.
Untuk saat ini, jumlah tim Pengawas Ketenagakerjaan di Aceh itu ada 29 orang yang baru saja dilantik.
"Nanti penempatannya sesuai dengan pengalaman sekarang ini, mana yang efektif dan mana yang belum," pungkasnya.


content:
Kandungan Surat An-Nazi'at, Tentang Kiamat & Kematian Kandungan Surat An-Nazi'at, Tentang Kiamat & Kematian
Beranda
Donasi
Hubungi Kami
Hikmah Tematik
Quotes Islami
Bacaan Sholat
_Tata Cara Wudhu
_Cara Mandi Wajib
_Tata Cara Tayamum
_19 Surat Pendek
Karaoke Islami
Tentang Kami
_Peta Situs
_Disclaimer
_Ketentuan Layanan
_Kebijakan Privasi
BerandaKajian Quran
Kandungan Surat An-Nazi'at, Tentang Kiamat & Kematian
PROxyz - Maret 21, 2021
0
Kajian lebih dalam Fakta dan Kelebihan Surat An Naziat baik itu dari isi kandungan dan pengajaran yang ada di dalamnya.
Daftar isi:
Tentang Surah An-Nazi'at
Fakta Surah An-Nazi'at
Kandungan Surah An-Nazi'at
Kisah Nabi Musa dalam Surah An-Nazi'at
Tujuan Cerita dan Pesan dalam Surah An-Nazi'at
5 Kelompok yang disebutkan dalam Surah An-Nazi'at
Keutamaan Surah An-Nazi'at
Kesimpulan dan Pengajaran Surah An-Nazi'at
Tentang Surah An-Naziat
Nama Surah An-Naziat
Nomor Surah 79
Nomor Juz 30
Golongan Surah Makkiyah
Nomor Wahyu 81
Jumlah Ayat 46
Jumlah Kata 133
Jumlah Huruf 553
Surah An-Nazi'at adalah Surah Al-Quran ke 79, posisinya berada sebelum Surah Abasa (80) dan sesudah Surah An-Naba (78).
Surah An-Naziat terdiri dari 46 ayat dan berada dalam juz ke 30 dan diturunkan di kota Mekah.
Nama Surah An-Nazi'at dalam Alquran berasal dari ayat pertama yang berarti "mereka yang mencabut" dan mungkin dalam hal ini adalah malaikat yang melakukannya sehubungan dengan jiwa manusia pada saat mereka hidup menuju kematian.
Fakta Surah An-Naziat
Seperti surah lainnya yang terungkap di kota Mekah, Surat An Nazi'at mengeksplorasi beberapa masalah mendasar tentang kebenaran yang tak terhindarkan dan perlu diperhatikan oleh setiap manusia.
Hal-hal seperti Hari Kebangkitan, pencabutan jiwa, pertempuran antara yang benar dan yang salah dan kenyataan di balik tanda-tanda Tuhan yang tak terhitung jumlahnya di dalam ciptaan-Nya.
Al-Qur'an Surah 79 dengan kuat mengingatkan kita untuk merenungkan fakta-fakta ini untuk memberi kita perspektif yang lebih baik terhadap kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk tujuan akhir keberadaan kita (kehidupan Akhirat).
Isi Kandungan Surah An-Naziat
Mirip dengan Surah An-Naba, surah ini berbicara tentang Kiamat, kualitas dan siksaannya serta ketakutan yang ditimbulkannya ke dalam hati.
Dengan bersumpah pada objek tertentu dalam beberapa ayat pertama dalam Surah, Allah SWT menekankan pada realitas Kiamat yang tidak dapat terhindarkan dan bagaimana setiap manusia akan menghadapinya, meskipun dengan cara yang berbeda.
Selanjutnya, sebagai atribut lain dari Surah-surah yang telah diturunkan di kota Mekah, contoh-contoh kekuatan Tuhan dan manifestasinya dalam penciptaan-Nya ditunjukkan untuk membangunkan hati orang-orang dan memanggil mereka ke agama yang benar.
Dengan demikian, Tuhan tidak hanya menciptakan saluran di mana orang-orang dapat merenungkan tanda-tanda-Nya yang mengelilinginya dan menemukan kebenaran, tetapi tanda-tanda itu juga merupakan cara bagi orang-orang untuk lebih memahami konsep kehidupan dunia yang sejalan dengan Logika kebangkitan yaitu kehidupan setelah kematian.
Seperti Bumi yang sudah mati Tuhan Menurunkan Hujan untuk menghidupkannya kembali, begitupan orang yang sudah mati pasti juga dapat dihidupkan kembali.
Kita juga dapat menemukan catatan singkat lainnya tentang kisah abadi Nabi Musa dan akhirnya, Allah menjelaskan bahwa meskipun Kiamat adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal, namun waktunya akan tetap tersembunyi dan hanya diketahui oleh Tuhan.
Kisah Nabi Musa dalam Surah An-Nazi'at
Sebagaimana disebutkan di atas, kisah yang diriwayatkan dalam Surat An-Nazi'at dalam Alquran adalah tentang Nabi Musa dan perjumpaannya dengan Fir'aun.
Allah Ta'ala menghindari cerita ini dengan pertama kali bertanya kepada Nabi-Nya apakah dia pernah mendengarnya.
Yang perlu kita pahami dari metode pengalamatan ini adalah bahwa pertanyaan yang diajukan adalah untuk menunjukkan pentingnya cerita ini.
Karena sudah jelas bahwa Nabi Muhammad telah diberitahu tentang masalah tersebut sebelumnya, membawa cerita sedemikian rupa akan menimbulkan minat dan menarik perhatian pada topik tersebut.
Tujuan Cerita dan Pesan dalam Surah An-Naziat
Dipercayai oleh para ulama bahwa salah satu alasan Allah mengulangi kisah Nabi Musa dalam Surah An-Nazi'at adalah untuk meyakinkan Nabi-Nya dan menghibur hatinya dengan mengingatkannya sekali lagi bahwa para nabi dan rasul sebelum dia mengalami kesulitan demi ketertiban, untuk membimbing Kaum mereka dan akhirnya mengatasi musuh mereka juga.
Selain itu, untuk kita ketahui bahwa pertempuran antara benar dan salah, terang dan gelap, keadilan dan penindasan terus berlanjut sepanjang waktu dan tidak terbatas pada zaman kita.
Lima Kelompok yang Disebutkan dalam Surah An-Naziat
Jika kita mencermati dengan cermat, kita akan menemukan bahwa ada tema berbeda di sepanjang surah ini yang ditujukan untuk suatu tujuan. Dalam lima ayat pertama Surah An-Nazi'at dalam Alquran, Tuhan bersumpah dengan tugas-tugas khusus yang dilimpahkan kepada mereka.
Meskipun sebagian besar ahli percaya bahwa yang dimaksud dengan kelima kelompok ini adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengambil jiwa dan menjalankan perintah Tuhan dengan cepat dan tidak ada salahnya.
Namun ada yang percaya sebaliknya dan menyatakan hal-hal lain yang dapat dimaksudkan oleh mereka yang secara intens memperebutkan. jiwa orang-orang kafir dari tubuh mereka, seperti:
- Kematian itu sendiri
- Bintang yang seolah ditarik dari satu cakrawala ke cakrawala lainnya
- Panah yang ditarik ke busur orang-orang yang berperang di jalan Allah
Penjelasan Lainnya
Ayat berikutnya di mana Tuhan bersumpah atas kelompok tertentu telah diberikan penjelasan yang berbeda oleh para sarjana juga.
Misalnya, di mana Tuhan bersumpah atas mereka yang mengambil dengan lancar, beberapa interpretasi mengatakan mereka adalah malaikat yang dengan lembut mengambil jiwa orang-orang beriman dan beberapa mengatakan mereka adalah hewan liar yang secara bertahap bermigrasi dari satu negeri ke negeri lain.
Selain itu, beberapa percaya bahwa mereka yang berenang adalah para malaikat, mereka adalah para malaikat yang mengatur jiwa-jiwa yang berenang di dalam tubuh mereka selama hidup dan kemudian melepaskan mereka pada saat kematian, sementara beberapa percaya maknanya adalah kapal yang berlayar di laut.
Dan akhirnya, mereka yang memimpin bisa jadi malaikat yang menjalankan perintah Tuhan tanpa ragu-ragu, atau kuda-kuda di medan perang di mana para mujahidin (mereka yang berjuang untuk Allah).
Keutamaan / Manfaat Surah An-Naziat Menurut Hadits
Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa:
"Siapa pun yang membaca Surah An-Nazi'at, perhitungan mereka pada Hari Penghakiman akan sesingkat dan secepat melakukan shalat wajib."
Dalam hadits lain menyatakan:
"Orang yang membacakan Surah An-Nazi'at tidak akan sendirian di dalam kubur dan surah ini akan muncul sebagai pendampingnya."
Hadits Selain itu :
"Dia yang membacakan Surah An-Nazi'at ketika menghadapi musuhnya, akan disembunyikan dari musuhnya dan jika mereka takut pada musuh ketika memasuki musuh, mereka akan diselamatkan dan Tuhan akan melindungi mereka."
Kesimpulan dan Pengajaran dari Surah An-Naziat
- Tidak ada jalan keluar dari Kiamat ketika semua jiwa dimintai pertanggungjawaban,
- Pertarungan antara benar dan salah berakar dalam sejarah yang darinya kita perlu belajar di mana harus berdiri dan bagaimana menavigasinya.
- Kita dikelilingi oleh tanda-tanda Allah dan setiap tanda dapat menuntun kita pada kebenaran jika kita berkontemplasi dan berefleksi.
- Kiamat akan cepat dan mudah bagi mereka yang menyucikan diri untuk Tuhannya.
- Mereka yang tidak taat akan mendapat hukuman berat bagi mereka.
- Kiamat adalah kenyataan namun waktu tersembunyi dari semua ilmu.
Referensi:
Majma'ul bayan, vol. 10, hlm. 250
Mustadrakul wasa'il, vol. 4, hal. 35
Makarimul Akhlaq, hal. 365
Kelebihan Surah An-Nazi'at [bincangsyariah.com]
Fact Surah Fatiha [islam4u.pro]
Wiki Surat An-Naziat [Wikishia.net]
Label: Kajian Quran
Facebook
Twitter
PROxyz
Sesungguhnya diantara orang-orang yang mengetahui ada yang lebih mengetahui. (Wallahu alam) facebook twitter pinterest

annotation: short_sentences header footer


content:
Bukan apa-apa, tapi jika kita lupa berbahagia nanti bisa stress sendiri. Karena berkegiatan di rumah itu berarti setiap hari melihat pemandangan yang itu-itu saja dan bertemu dengan orang yang itu-itu saja. Jadi, rawan stress banget.
Untuk itu, berikut ini ada 5 barang rekomendasi versi aku agar kita tidak mudah stress di rumah.
Share It:
Labels: #BPN30daysramadanchallenge2020 , #harike12 , oleh-oleh 1 Comment |
Continue Reading
Baca selengkapnya »
5 Tips Agar Sehat Selama Traveling
Posted by Ade Anita | on
Desember 02, 2018
[Jalan-jalan] Hal yang paling tidak diinginkan ketika kita sedang melakukan traveling itu adalah, jatuh sakit.
Duh. Paling nggak enak banget ini jika sedang traveling lalu tiba-tiba ada yang jatuh sakit. Apalagi jika ada yang mendapatkan kecelakaan selagi melakukan traveling.
Karena, ketika hal ini terjadi, maka otomatis pasti akan muncul biaya tak terduga yang tidak sedikit. Maklum, kita tidak tahu rumah sakit yang kita kenal atau dokter yang kita tahu. Dan kita juga tidak tahu kendaraan umum dan tempat untuk menunggui si sakit. Belum lagi muncul biaya perpanjangan biaya tempat tinggal. Duh. naudzubillah min dzaliik deh. Jangan sampai kita mengalami sakit atau musibah ketika sedang traveling.

label: en


content:
Alasan seseorang bermain judi online tidak lain untuk mencari sebuah keuntungan. Salah satunya bisa mereka dapatkan dari situs judi bola resmi dan terpercaya di Indonesia. Tentunya, hal ini merupakan hal yang sangat membantu mereka dalam segi keuangan. Bermain judi online uang asli memang merupakan salah satu langkah tepat untuk menjadikan kamu lebih baik.
Alasan Terbesar Seseorang Main Judi Online
Saat ini, permainan pada judi bola online24jam terpercaya memang sering dilakukan oleh beberapa orang. Karena, sesuai fakta nya seseorang yang bergabung pada situs judi online terpercaya atau clickbet88 akan merasakan banyak manfaatnya. Memang, tidak dipungkiri bahwa game ini sangat populer di kalangan masyarakat yang sering memainkan nya. Tambahan penghasilan adalah salah satu faktor mengapa game judi online Indonesia ini begitu diminati.
Banyak yang mengatakan bahwa dengan bermain judi online terbaik pada situs bola resmi membuat mereka tidak perlu bekerja terlalu keras. Sebab, hanya dalam hitungan jam semua hasil terbesar yang dimainkan pada aplikasi judi bola online kian mudah didapatkan. Karena jelas saja, untuk menjadi kaya dadakan tidak perlu sampai membuat kamu bekerja terlalu giat.
Keunggulan dari permainan judi online ataupun judi bola terbesar di dunia juga akan memberikan kamu banyak hadiah langsung. Tidak lain adalah seperti bonus, jackpot harian / mingguan dan juga grandprize lain nya. Kemudahan menang akan sebuah permainan yang kamu mainkan juga menjadi jaminan dari agen judi online terbaik maupun dari beberapa daftar situs judi bola terpercaya di indonesia.
Hasil Dari Sebuah Kemenangan Judi Online
Bila kita membicarakan hasil dari sebuah kemenangan judi online tidak lain adalah sebuah uang asli dalam jumlah besar. Dikarenakan juga, agen judi bola terbaik dan terpercaya dapat membantu kamu dalam segi ekonomi yang bisa didapat dengan mudah dari game judi online uang asli tersebut. Inilah mengapa beberapa orang hendak melakukan daftar akun judi online android terhadap bandar judi bola terbesar di dunia pilihan mereka.
Beberapa keuntungan terbesar dalam judi online ini tentunya mampu dikau dapatkan apabila daftar judi bola android mulai sekarang ini. Sebuah kebenaran mengenai manfaat judi online memang benar adanya dan tidak main main. Sebab, game ini sudah terbukti membantu para bettor yang ingin meraih kemenangan nya selagi bermain taruhan bola online terpercaya pada situs judi terbaik Indonesia saat ini.
Tags: aplikasi judi bola online, daftar akun judi online, daftar judi bola android, judi bola online24jam terpercaya, situs judi bola resmi dan terpercaya


content:
Baru-baru ini pengguna setia Netflix pasti dikejutkan dengan adanya berita mengenai tambahan masa aktif gratis. Hal ini diungkapkan oleh sebuah aplikasi baru bernama FlixOnline yang mengklaim akan memberikan akses gratis neflix selama 2 bulan.
Tentu saja berita ini adalah palsu dan tidak benar. Rupanya FlixOnline merupakan salah satu aplikas malware yang akan sangat metugikan pengguna yang mendonwloadnya. Pengguna Netflix dan masyakat pun menjadi geger dengan adanya berita ini.
Setelah dilakukan penelusuran yang lebih dalam terkait dengan aplikasi tersebut, ternyata FlixOnline berisikan malware yang ternyata mempunyai potensi untuk mencuri berbagai data pribadi dari penggunanya. Malware ini juga akan dapat memantau pesan-pesan yang terdapat du whatsapp. Hal ini tentunya menjadi sebuah tindakan yang membahayakan bagi para penggunanya bukan?
Saat ini diketahui Netflix adalah sebuah aplikasi berbayar yang dapat Anda gunakan untuk menonton. Hal ini rupanya dimanfaatkan malware tersebut untuk membuat hoaks akan adanya gratis akses jika pengguna mengunduh aplikasi tersebut.
Klaim dari malware tersebut adalah, pengguna hanya cukup mengunduh aplikasi dan kemudian menyambungkannya ke akun Netflix masing-masing sehingga gratis akses akan langsung terhubung dan diberikan selama 2 bulan.
Perusahaan software keamanan bernama check point telah berhasil melakukan riset mengenai aplikasi palsu ini. Mereka menemukan bahwa malware ini dapat mencuri data orang yang mendownload aplikasi tersebut. Rupanya tidak sedikit orang yang sudah termakan dengan adanya berita hoaks tersebut. Sekitar 500 orang telah mengunduh aplikasi palsu tersebut.
Check point juga mengatakan bahwa aplikasi ini selain dapat mencuri data pribadi juga akan dapat memperoleh akses untuk melihat whatsapp, kemudian memberikan dan menyebarkan tautan yang berisikan malware kepada kontak atau pengguna lain tanpa di ketahui oleh pemilik akun. Hal ini akan sangat membahayakan bukan?
Check point kemudian memberitahu pihak playstore dan kemudian mereka juga segera menghapus aplikasi flixoline tersebut. FlixOnline dapat dikatakan sebagai konten tiruan atau impostor content yang tentu saja sangat merugikan pengguna dan orang yang telah mendonwload aplikasi tersebut sehingga dapat mencuri data.
Hal-hal seperti ini memang sering sekali terjadi dan Anda harus waspada mengenai tindakan di dunia maya yang serupa. Kerugian ketika data Anda bocor sangat banyak. Orang yang mencuri data Anda mungkin akan dapat melakukan kejahatan dengan memakai data diri Anda sehingga hal tersebut sudah termasuk dalam kejahatan.
Saat ini banyak peluang untuk orang bisa melakukan kejahatan sekalipun tidak terjadi langsung. Anda harus selalu waspada mengenai kemungkinan data Anda bocor bahkan dapat merugikan orang lain walaupun hal itu bukan perbuatan yang Anda lakukan. Waspada tentunya akan lebih baik untuk dilakukan.
Untuk keamanan,selalu cek aplikasi atau link-link mencurigakan dan laporkan berita-berita hoaks sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak Anda inginkan. Anda juga dapat mengecek kebenerannya pada perusahana software yang bertugas dalam keamanan software seperti check point. Banyak sekali tindakan kejahatan dunia maya yang dapat Anda temukan. Netflix juga menjadi salah satu yang sangat dirugikan bukan? Anda harus selalu waspada mengenai aplikasi-aplikasi yang belum jelas dan cek sesegara mungkin.
Pencurian data dapat terjadi pada siapa saja dan mengakibatkan dampak buruk bagi orang yang dicuri datanya. Anda dapat segera melaporkan jika ada hal-hal yang sangat mencurigakan dan tidak benar mengenai aplikasi yang palsu atau juga tiruan.
SHARE Copy to clipboard
Related Posts
Pemakaian Masker Bukan Penyebab Kematian
Selama pandemi corona yang berlangsung sejak 1 tahun ini, banyak sekali berita-berita yang tidak benar dan tentu saja hoaks yang beredar di pasaran. Salah...
15 April 2021
Makanan Kaleng Thailand Ini Tidak Tularkan HIV/AIDS
Masyarakat Indonesia sempat heboh terhadap sebuah pesan teks yang viral di media sosial dan banyak dibaginkan di grup chat. Berita tersebut yaitu mengenai...
15 April 2021
Mengunyah Daun Sirih untuk Sembuhkan Covid Tidak Dianjurkan
Pada masa pandemic seperti ini, rasanya berbagai informasi satu dan lain hal akan banyak digunakan dan dimanfaatkan demi kebutuhan konten semata. Banyak...
15 April 2021
Kanker Tidak Bisa Sembuh Dengan Makan Buah Saat Perut Kosong
Dalam dunia maya yang setiap hari bergerak begitu cepat, banyak sekali konten-konten yang bahkan tidak berlandaskan fakta untuk hadir disana. Banyak sekali...


content:
Furniture kantor memang tak hanya dibutuhan dirumah saja. Akan tetapi kantor ataupun perusahaan tentu saja sangat membutuhkan furniture juga, yang digunakan untuk menunjang pekerjaan para karyawannya. Selain itu juga, penggunaan furniture pun memang tidak boleh sembarangan. Sebaiknya pilih furniture yang nyaman dan juga bisa meningkatkan produktivitas para karyawannya. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah masalah kesehatan para karyawan dalam penggunaan furniture kantor tersebut. Jangan sampai penggunaan furniture tersebut malah akan menggangu kenyamanan dan kesehatan para karyawan. Ada banyak sekali saat ini berbagai macam model dan material pembuat furniture, dan salah satunya adalah terbuat dari kayu. Karena memang kebanyakan furniture yang digunakan pada kantor ini dibuat denga menggunakan bahan kayu. Salah satunya adalah terbuat dari kayu jati jepara yang sejak dulu dikenal sangat awet dan juga lebih berkelas.
Hubungi Kami
0217431299 – 081297222710
Akan tetapi yang namanya berbagai macam model furniture yang terbuat dari katu ini harus benar-benar dijaga dan dirawat. Terutama dari pengaruh lingkungan dan juga cuaca. Karena kalau tidak dirawat dengan baik, furniture tersebut bisa lembab, kotor dan juga berdebu. Jika sudah demikian, yang ada nantinya malah akan menggangu pekerjaan para karyawan di kantor. Selain itu juga, furniture kantor yang terbuat dari kayu jepara tersebut jika tidka dirawat akan terlihat kusam dan juga kurang menarik. Lantas bagaimanakah caranya untuk menjaga dan juga merawat kebersihan dari furniture kantor yang terbuat dari kayu tersebut. Anda bisa langsung menyimak info atau ulasannya dibawah ini, mengenai beberapa tips atau cara merawat furniture kantor yang terbuat dari kayu. Agar furniture kantor tersebut tetap terlihat lebih bersih dan juga awet tentunya.
Tips yang pertama adalah anda bisa menyiapkan kuas halus yang ukurannya kecil dan juga besar. Dimana untuk fungsi dari kuas halus sendiri digunakan untuk membersihkan pada sela-sela furniture yang terdapat ukiran, lekukan ataupun lubang yang memang cukup sulit di jangkau. Karena biasanya tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang banyak sekali terdapat debu ataupun kotoran. Sedangkan penggunaan dari kuas besar sendiri adalah digunakan untuk membersihkan debu ataupun kotoran yang terdapat di area terbuka, sehingga bisa lebih mudah dan juga cepat untuk membersihkannya. Setelah kuas anda siapkan, maka anda pun bisa langsung membersihkan sela-sela pada furniture tersebut dengan cara menyapukannya. Sapukan bagian furniture yang kotor tersebut secara merata hingga benar-benar bersih.
Selanjutnya anda bisa langsung menyemprotkan cairan polis furniture di permukaan furnitier dan juga sela-selanya. Barulah kemudian lap hingga bersih bagian yang sudah anda semprotkan tadi hingga merata dan tunggu sampai benar-benar kering. Namun sebaiknya anda mengelapnya secara perlahan. Karena kalau sampai anda terlalu kuat atau kasar, kuatir furniture akan tergores.
Mudah sekali bukan menjaga dan merawat kebersihan dari furniture kantor yang terbuat dari kayu. Sehingga furniture juga semakin terlihat bersih dan pastinya lebih awet dan tahan lama karena sudah anda rawat dengan baik dan benar. Bagi anda yang sedang mencari kebutuhan furniture untuk kantor. Kini anda bisa pesan saja dengan mudahnya secara online hanya disini. Berbagai macam kebutuhan furniture untuk kantor tersedia dengan sangat lengkap sekali disitus toko online ini. Mulai dari meja kantor , kursi kantor, lemari arsip , papan tulis whiteboard dan banyak lagi yang lainnya.
Bagikan informasi tentang Cara Merawat Meja Kantor Kayu kepada teman atau kerabat Anda.
Cara Merawat Meja Kantor Kayu | Hanako.co.id
Komentar dinonaktifkan: Cara Merawat Meja Kantor Kayu
Maaf, form komentar dinonaktifkan.
All Right Reserved © 2021 | Hanako.co.id - Distributor Whiteboard, Blackboard, Softboard, Flipchart Hanako
Kontak Hanako.co.id
Berikut ini adalah detail kontak customer service kami:
Hotline - 081212114431
Whatsapp - 081212114431
Kontak Hanako.co.id
Berikut ini adalah detail kontak customer service kami:
Hotline - 081212114431
Whatsapp - 081212114431
Info Rekening Bank Hanako.co.id
Berikut ini adalah detail akun rekening bank kami, mohon untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatas namakan toko online kami:
BCA - 4731103971 atas nama Buyung Suprizal
BRI - 762101002915539 atas nama Buyung Suprizal
BNI - 0337550735 atas nama Buyung Suprizal
Pemesanan via SMS
Anda dapat melakukan pemesanan melalui SMS dengan format sebagai berikut:
nama / alamat lengkap / kode produk / jumlah -- kirim ke 08123456789
Cash on Delivery
Anda dapat langsung melakukan pembelian bayar di tempat dengan cara mengunjungi outlet/toko kami yang beralamat di:


content:
Cinta dan kesetiaan H Febby kepada kota dan tanah kelahirannya ini tak pernah pudar dan pudur di hatinya. Kota Bukittinggi bagaikan taman yang mekar bersemi dan indah di hati. Tak hanya itu, detak jantung dan nafasnya selalu dan senantiasa memahami detak dan jantung nafas sang kota yang kian lama kian bersedih dengan dirinya.
Baca Juga : Investasi Tumbuh, Indonesia Maju
Melihat Bukittinggi yang bersedih ini, Febby mulai gelisah dan tidak ingin terjadi. Ia menginginkan Kota Bukittinggi ini tetap menjadi kota yang santun, aman, nyaman, bersih, indah, berseri dan tetap teguh dalam nilai-nilai ketaqwaan dan tak membiarkan rapuhnya nilai seni.
“Berjuang mewujudkan cita-cita dan ideologi tak boleh mati, ia harus tetap terus hidup dalam niat yang suci. Niat tak boleh melenceng di hati, niat harus kita jaga,” katanya.
Baca Juga : Kenangan Bersama Bang Rusdi Lubis
Bagi bapak dua orang anak ini, semaju-maju zaman, semakin banyak muncul bangunan baru, Bukittinggi harus tetap menjadi kota yang santun, aman, dan nyaman. Baginya, dentang lonceng Jam Gadang yang senantiasa berbunyi tiap jam di tiap hari itu, seakan mengingatkan ia bahwa kota ini menanti pikiran dan tangan anak-anak nagari yang akan berbuat bagi segala kebaikan di atas ranah yang dicintai ini. “Dimanapun saya berada, ngiang dentang Jam Gadang selalu mengingatkan saya pada kota kelahiran ini. Seakan dentang Jam Gadang itu selalu begema di hati dan mengingatkan saya untuk pulang dan tak meninggalkan kota ini,” pungkasnya. ***


content:
Wa Ance (60), seorang nenek tunanetra warga Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tengggara, hidup sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah.
Wa Ance yang hidup sendiri dalam gubuk tuanya, selama ini tidak pernah merasakan bantuan pemerintah berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH).
Saat ditemui di gubuknya yang terbuat dari papan, Kamis (14/5/2020), nenek yang sudah tidak melihat ini, masih bisa merebus jagung di dalam tungku kecil di depan rumahnya.
Ia ditemani seorang tetangganya yang membetulkan letak kayu bakar dalam tungku api.
“Mau makan apa, tidak ada juga. Mau makan ikan, (tapi) tidak ada juga. Kadang 10 hari tidak ada, jadi makan daun pepaya. Kalau ada jagung, (saya) makan jagung juga, siapa yang mau bantu saya, tidak ada uang,” kata Wa Ance, Kamis (14/5/2020).
Wa Ance mengaku ia sudah tidak bisa melihat lagi sejak ia berumur 15 tahun. Sebelumnya ia hidup berdua dengan seorang adiknya, namun adiknya sudah meninggal dunia.
Sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, ia terkadang mendapat bantuan dari tetangga dan warga sekitarnya.
Bahkan, Wa Ance juga pernah tidak makan sesuatu selama satu hari karena tidak punya uang untuk beli beras atau pun jagung.
“(Pernah) tidak ada jagung dan tidak ada beras, tidak ada saya makan. Cuma makan garam, malam sudah lapar kadang minum air putih saja,” ujarnya.
Wa Ance mengaku selama ini, dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti BLT dan PKH.
Sementara itu, Nenek Wa Ance, baru dibuatkan KTP yang dilakukan langsung oleh 2 orang petugas Discapil di rumahnya.
Ia juga terkadang mendapatkan uang dari upahnya mengurut anak tetangga dan juga anak kecil. Uangnya ia belikan beras ataupun jagung.
Terpisah, Lurah Katobengke, Irsyad Cahyadin, membenarkan bila nenek Wa Ance tidak terdaftar sebagai penerima bantuan BLT dan PKH.
“Sampai sekarang belum ada bantuan BLT dan PKH, karena bantuan yang berjalan dari kementerian ini, datanya dari beberapa tahun lalu. Di tahun 2011, tidak ada namanya Wa Ance,” ucap Irsyad.
Namun ia menambahkan, Wa Ance setiap tahun mendapat bantuan dari kaum dhuafa dari dinas sosial, bazaar nasional dan juga dan RT RW.
Sumber : Kompas
You Might Also Like:
Next Post
Previous Post
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.


content: mtsmhtroso.com - Kamis-Jumat 30-31 Agustus 2018 Gugus Depan MTs. Matholi’ul Huda Troso adakan Glady Tangguh Dewan Penggalang untuk masa bakti 2018/2019. Kegiatan ini berlangsung di area kampus MTs. Matholi'ul Huda Troso dan sekitarnya dengan diikuti oleh sedikitnya 60 anggota Dewan Penggalang Putra dan Putri. Kegiatan ini dimaksudkan untuk bekal anggota DP dalam menjalankan fungsinya selama satu tahun kedepan dan juga melatih kedisiplinan dan ketangguhan serta membentuk mental para DP untuk selalu siap dalam kondisi apapun. Alhamdulillah... dari awal sampai akhir kegiatan semuanya berjalan dengan baik, para peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan senang hati dan tidak ada paksaan sama sekali.. (tri)


content: Disadari atau tidak, peran teknologi sudah sangat membantu masyarakat dalam melakukan pencegahan virus corona. Perkembangan


content: Gaji dokter gigi yang terkadang tidak sesuai dengan perjuangan untuk masuk ke perguruan tinggi dan menjadi dokter. Di internet, sering sekali yang membahas mengenai penghasilan dokter gigi perbulan yang terkadang…


content:
TAZKIA HIJAB STORE tidak membuka cabang lain di platform TOKOPEDIA Phone : 022 8752 9769 WhatsApp : 0812 9746 8839
Alamat Toko Tazkia Hijab Store
STOCKIST - Buahbatu, Kota Bandung, 40286
Buka Sejak
May 2014
Beli Aneka Produk Online dari Toko Tazkia Hijab Store di Tokopedia
Beli aneka produk di Toko Official Store Tazkia Hijab Store secara online sekarang. Kamu bisa beli produk dari Toko Official Store Tazkia Hijab Store dengan aman & mudah dari Kota Bandung. Nikmati juga fitur Cicilan 0% & Bebas Ongkir sehingga kamu bisa belanja online dengan nyaman & hemat di Tokopedia. Beli aneka produk terbaru dengan kualitas terbaik & original dari Toko Official Store Tazkia Hijab Store dengan mudah dari genggaman tangan kamu menggunakan Aplikasi Tokopedia. Cek terus Toko Official Store Tazkia Hijab Store untuk update Produk Terbaru dari Toko Official Store Tazkia Hijab Store secara online di Tokopedia! Pastikan kamu beli Produk dari Toko Official Store Online Tazkia Hijab Store di Tokopedia untuk kualitas produk terbaik!