content:
Tantangan Terhadap Pembentukan Pengaturan Keamanan Di Asia Timur, Dan Kaitannya Dengan Teori Regional Security Complexes
Kemiskinan Di Asia Selatan, Kegagalan Peran Pemerintah Sebagai Agen Pembangunan Di Wilayah Asia Selatan
Asia Selatan Dan Negara2
Munculnya Cina Sebagai Pesaing Amerika Serikat Dan Prediksi Hubungan Cina-Amerika Serikat Di Masa Depan
Organisasi Asia Selatan Dan Konstelasi Politik Serta Ekonomi Dalam Tatanan Global
Hi Kawasan Dhika New
Makalah Asia Selatan
Studi Kasus Bangladesh
Bab 1 Pakistan India Pasca Bom Mumbai
Dilema Nuklir India-Pakistan
Kashmir
Makalah Geopolitik India
Makalah Akhir Mata Kuliah Politik Di Asia Selatan
Permasalahan Penelitian-MIHI 4
SEJARAH NEGARA SINGAPURA
Dinamika Regional is Me Asia Selatan
China Di Asia Selatan
Unduh sekarang
Lompat ke Halaman
Anda di halaman 1dari 34
Cari di dalam dokumen
Tugas kelompok
DosenPembimbing Faisal Rani, S.Ip., M.Si.
POLITIK DAN PEMERINTAHAN ASIA SELATAN
Situating Violent Conflict in South Asia
KELOMPOK II : ANDI HIDAYAT ANDIK BENI S. DEVI HERLIN : 0701112671 : : 0801112958
LISERIDA F. MANIK : 0801112977 MUSTIKA WATI RIZKI AMALIA ZEPRI PADELA : : 0801112957 : 0701120006
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 2010
BAB I INTRODUCTION: BEYOND AND BEFORE THE 9/11 FRAMEWORK
1.1 Menguji kembali ekstremisme Dalam pikiran populer, ekstremisme dan terorisme selalu terkait dengan faktor-faktor etnis dan agama. Sejarah yang dominan di Asia Selatan adalah masalah pentingnya toleransi dan hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural. Kemudian yang menjadi masalah adalah apa yang jadi catatan bagi kebangkitan kelompok ekstremis etno-keagamaan di masyarakat yang secara historis tidak cenderung demikian? Walaupun belum pernah terjadi sebelumnya, perhatian kalangan internasional Asia Selatan terhadap terorisme semakin meningkat secara signifikan setelah serangan teroris pada 11 September 2001, cukup sulit untuk menyimpulkan pemahaman tentang ekstremisme dan kemampuan kita untuk memerangi itu. Jika pun ada, situasi telah menjadi lebih mengerikan - dari Afghanistan ke Pakistan ke Sri Lanka ke Bangladesh, kekerasan ekstremis tidak dapat diredakan. Sebagian besar analisis post-9/11 melihat dari sudut pandang kebijakan AS dengan konten teoritis atau sedikit sejarah, dan untuk daerah yang memiliki sejarah dan kompleksitas politik, pendekatan semacam itu terlalu terbatas. Kenapa pendekatan tersebut begitu terbatas? Secara umum, pandangan konvensional berpendapat bahwa ideologi agama sebagai penggerak utama kekerasan ekstremis di Asia Selatan. Dalam konteks yang lebih besar di Asia Selatan, terdapat tambahan faktor lain seperti identitas etnis. Meskipun penjelasan yang disebut primordial telah surut di komunitas ilmiah, peristiwa 9/11 telah membawa penjelasan agama secara khusus ke permukaan. Namun, muncul poin yang tampaknya mengarah lebih dekat ke teka-teki: mengapa para pemimpin kelompok dan individu dengan akar keagamaan, latar belakang etnis, dan tujuan awal bahkan sama memilih strategi yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka? Mengapa beberapa bahkan mengubah ekstremisme dan kekerasan teroris untuk mempromosikan alasan mereka sementara yang lain memilih jalur yang lebih moderat? 1.2 Penjelasan Alternatif Buku ini berpendapat bahwa kita dapat memahami lintasan ekstremisme di Asia Selatan dengan mempertimbangkan perjuangan identitas tiga-cara yang berulang diantaranya:
etno-religius, sekuler, identitas geopolitik. Pola persaingan dan konvergensi ini jauh dalam menentukan evolusi dari salah satu hasil politik moderat atau lebih ekstrim, dan tujuan utama dari buku ini adalah untuk menemukan apa tips keseimbangan salah satu cara atau yang lain. Persaingan antara negara dan kekuatan mereka bermain sebagai ditetapkan oleh kerangka realis Waltzian telah sangat penting. Namun di Asia Selatan, geopolitik harus dilihat sebagai tidak hanya terjadi di tingkat internasional, tetapi lebih mempengaruhi dan menciptakan struktur sosial, politik dan, orientasi dalam negara. Asia Selatan adalah lahan subur bagi pengaruh geopolitik dalam lingkup domestik dengan perebutan kedaulatan: etnis, agama dan bahasa minoritas meniadakan lintas batas, dan ketidakamanan politik. Kepentingan geopolitik dan kebutuhan negara-negara regional dan ekstra-regional semakin memiliki dampak yang mendalam pada pembentukan identitas internal dan dampak yang belum terbatas pada wilayah politik-militer sebagai analisis tradisional internasional. Terlalu sering, hasilnya telah menjadi polarisasi identitas etnis dan agama dengan konsekuensi bencana. Namun, identitas mereka yang sebelumnya hidup berdampingan dalam tradisi sejarah yang cukup terbuka dan sekuler.
1.3 Kesenjangan dalam penjelasan alternatif Politik kekerasan atau kekerasan ekstremis terjadi dalam berbagai bentuk: pemberontakan, perang saudara, komunalisme, terorisme dan represi pemerintah. Hampir tidak mungkin untuk memahami terorisme jika dapat mencakup segala sesuatu dari represi pemerintah untuk kekerasan antar-komunal. Horowitz berpendapat bahwa etnisitas merupakan penanda kunci untuk kelompok-kelompok dalam konflik, tapi tantangan ini berasal dari berbagai sumber identitas etnik. Demikian pula, jika ideologi agama adalah hak istimewa dalam menjelaskan kekerasan politik, bagaimana kita menjelaskan perbedaan besar dalam kelompok agama pada preferensi politik? Faktor ini hampir selalu diabaikan dalam membuat argumen berbasis agama yang kuat. Buku ini tidak mengambil pandangan semua atau apa-apa tentang negara, tetapi mengakui bahwa negara telah menjadi pelindung dan agresor baik. Kita perlu lebih responsif dan transparan. Prakteknya, tidak ada bukti bahwa pengertian tentang kedaulatan negara dapat dengan mudah copot atau diganti dengan beberapa konsensus internasional lainnya.
Apapun posisinya, pengaruh negara tidak bisa dipungkiri, dan perannya menjadi bahkan lebih jelas ketika kita menambahkan geopolitik ke Asia Selatan, baik melalui perang melawan terorisme, persaingan antar-negara atau faktor lainnya. Dalam Mematikan Koneksi, Dan Byman menunjukkan pentingnya menyatakan bahwa sponsor kelompok teroris untuk tujuan kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri. Sementara argumen Byman adalah tidak secara eksplisit diberikan kepada struktur identitas domestik, bukti ia menyajikan adalah mendukung (dan memang bertentangan dengan pandangan yang berlaku teroris sel terpecah-pecah dan desentralisasi dan jaringan mendominasi di dunia post-9/11) perang AS melawan terorisme sejak tahun 2001 hanya manifestasi eksternal terbaru dari kekuatan lama yang bekerja pada struktur domestik politik Asia Selatan. Besarnya campur tangan telah bervariasi dari negara bagian ke negara di Asia Selatan, dengan Afghanistan berbaring di salah satu ujung spektrum dan India di ujung lainnya. Geopolitik bayangannya jauh ke dalam struktur politik dalam negeri, baik melalui intervensi militer langsung dan kuasi-pekerjaan seperti di Afghanistan setelah tahun 2001, atau dengan cara kurang nyata seperti di partai berkuasa penolakan skala besar Bangladesh berpotensi menguntungkan ekonomi dari India. Geopolitik dan politik internal telah terkait erat di Asia Selatan sejak munculnya kolonialisme di wilayah ini. Kelangkaan penelitian terjadi terhadap faktor kolonialisme. Sejak peristiwa runtuh WTC, penelitian mengenai sumber terorisme dan kekerasan politik internasional ditingkatkan dan berfokus pada globalisasi dan jaringan transnasional. Analis globalisasi cenderung menekankan ketimpangan ekonomi dan divisi kerja internasional baru sebagai faktor penyebab. Sedang dari jaringan transnasional untuk difusi teknologi baru, kerusakan hambatan komunikasi, dan / atau intensifikasi gerakan keagamaan transnasional, khususnya, interpretasi messiah dalam Islam yang tidak mengenal batas nasional. 1.4 Membangun argumen Dalam menyelidiki identitas kontes berulang tiga-arah di seluruh Asia Selatan, buku ini mengarah ke Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka dan Bangladesh. Masing-masing negara memperlihatkan evolusi kelompok ekstremis ditetapkan pada kongruensi lebih luas atau persaingan antara formasi identitas sekuler, etno-religius dan geopolitik. Sekuralisme menjadi istilah penting dan sulit dipahami dalam konteks Asia Selatan; sehingga apa yang perlu dievaluasi adalah tingkat disebut berprinsip jarak bercita-cita, dan dicapai oleh negara
dari kecenderungan chauvinis agama, etnis dan lainnya dalam masyarakat multi-dimensi. Pada akhirnya, ini akan tampaknya menjadi cara yang paling pragmatis menilai hubungan negara untuk sekularisme, dan dampak ruang sekuler. Untuk mengukur tingkat sekularisme politik suatu negara, kita anggap wacana kebijakan dan praktek dalam arena utama: pendidikan dan struktur domestik hukum, ideologi politik, dan manuver informal atau formal menuju dan di dalam koalisi. Istilah ekstremisme dan moderasi tidak mungkin dielaborasi karena mereka begitu banyak digunakan. Ketika menggunakan istilah moderat, dimaksudkan bahwa kelompok atau pemimpin lebih atau kurang mematuhi aturan main sebagaimana diatur oleh negara dimana mereka beroperasi, terutama proses-proses demokratis, bahwa mereka tidak secara langsung menggunakan kekerasan untuk kepentingan politik, dan bahwa dorongan utama dari wacana politik mereka tidak chauvinistically eksklusif. Ada kemungkinan bahwa suatu kelompok atau individu di satu tempat tertentu dapat dicirikan oleh beberapa pengamat sebagai moderat, sedangkan yang lain mungkin melihat mereka sebagai ekstremis.
1.5 Selama dan sebelum kerangka kerja 9/11 a. Mendefinisikan terorisme
Penggunaan kata terorisme lebih disenangi daripada penggunaan ekstremisme. The Istilah terorisme telah menderita dari kurangnya definisi yang diterima secara universal, baik di tingkat akademis dan kebijakan. Sebenarnya belum ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud terorisme. Namun sayangnya, karena definisi yang bias ini maka bermunculan beragam definisi tergantung siapa yang mendefinisikannya. Perbedaan definisi ini tidak hanya mengacu pada perbedaan pemahaman terminologis semata, tetapi juga terkait dengan kepentingan masing-masing pihak dan mengandung kontroversi mencakup dimensi yang luas. Istilah terorisme pertama kali digunakan untuk menggambarkan fase Revolusi Perancis ''Pemerintahan Teror'' dimana Jacobin yang baru naik kekuasaan pada tahun 1793 mempergunakan kekerasan secara brutal terhadap orang yang dituduh kontra pemerintah. Meskipun asal istilah dalam terorisme negara'', selama bertahun-tahun berikutnya digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor non-negara. Hal ini masuk akal karena negara itu sendiri diadakan untuk standar penting seperti akuntabilitas dan keterwakilan, berbeda dengan
kelompok non-negara dan individu yang mungkin tidak dapat diketahui, tidak representatif, dan akuntabilitas kecuali untuk diri mereka sendiri. Perilaku negara juga dibatasi oleh aturan perang di bawah Konvensi Jenewa: perlindungan non kombatan, larangan terhadap sandera mengambil, perlakuan terhadap tawanan perang, dan kekebalan diplomatik. Para analisis berusaha mendefinisikan terorisme. Salah satu definisi luas adalah penggunaan kekerasan terhadap sasaran non-militer acak untuk mengintimidasi dan menciptakan ketakutan umum untuk tujuan mencapai tujuan politik. Dua dari analis terkemuka di dunia terorisme, Alex Schmid dan Walter Laqueur, yang lebih terfokus pada pada suatu definisi terorisme, akhirnya mengakui kegagalan mereka setelah bekerja beberapa tahun. Schmid mengakui bahwa pencarian untuk suatu definisi yang memadai masih menyala, dan Laqueur menyimpulkan bahwa adalah tidak mungkin dan tidak berharga untuk mencoba sebuah definition. Menurut satu penyelidikan lengkap, ada 109 definisi yang berbeda dari terrorismin yang literature. Sebuah alternatif yang bisa diterapkan adalah untuk melihat terorisme sebagai salah satu bentuk kekerasan ekstremis politik.. Buku ini menggunakan istilah ekstremisme kekerasan, militansi, jihad dan terorisme tergantung pada konteks dengan perspektif yang bisa diterima secara luas. Akhirnya dan yang paling penting, buku ini membahas dengan tren yang luas di Asia Selatan, membuat fenomena ekstremisme yang lebih masuk akal untuk mengeksplorasi. b. Mengontekstualisasikan terorisme dan peran Amerika
Bagi sebagian besar analis di AS dan ahli eksternal, 9/11 telah menjadi penanda yang menentukan untuk mempelajari terorisme global. Sangat menarik bahwa bahkan untuk menyatakan bahwa keuntungan beberapa pihak post-9/11 ''perang global melawan terorisme'' untuk alasan keamanan nasional yang sah mereka sendiri, ada jarak yang jelas dari tampilan AS. Keputusan India untuk tidak mengirim pasukan pada bulan Juli 2003, meskipun tekanan AS intens, dibenarkan dengan mengutip kurangnya mandat PBB, tetapi ada dua alasan yang mendasari lain juga: keraguan oposisi dan domestik yang kuat mengenai pendekatan Amerika untuk memerangi terorisme global. Segera setelah keputusan India, seorang pejabat tingkat tinggi dari Departemen Luar Negeri, dalam sebuah pernyataan jujur, menunjukkan bahwa, sementara India sepenuhnya setuju dengan kebutuhan untuk melawan terorisme, kepercayaan yang dominan di antara pembuat kebijakan India adalah bahwa strategi Amerika saat ini dalam Irak yang kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak terorisme. Meskipun
memiliki penduduk Muslim terbesar kedua di dunia, India belum dasar untuk setiap perekrutan al-Qaeda, sebuah situasi yang telah menarik perhatian Amerika. Alasan utama bahwa al-Qaeda belum aktif di India adalah kurangnya dukungan lokal. Sejumlah besar beropini, India dan pejabat percaya bahwa hal itu bisa kontraproduktif untuk diikuti, atau terlihat untuk mengikuti, upaya anti-terorisme terlalu erat dalam Iraq. Untuk negara yang beragam seperti India (serta tetangga lainnya di Asia Selatan), masuk akal sedikit sosial atau politik untuk mereproduksi wacana Amerika diberikan realitas domestik. Keterlibatan India yang paling berkelanjutan dengan wacana tentang terorisme sejak 9/11 telah diperdebatkan mengenai persepsi standar ganda dalam pendekatan AS mencerminkan kepentingan sempit kebijakan luar negeri Amerika. Sementara AS mungkin bisa mempertahankan seperti kebijakan suka berperang mengingat bahwa perusahaan musuh sebagian besar masih berbasis eksternal, negara-negara Asia Selatan dihadapkan dengan militansi dan ekstremisme yang memiliki dampak internal langsung.
1.6 Garis Besar Bab Ini bab pendahuluan telah meletakkan luar isu-isu teoritis dan metodologis dari buku dan argumen utama. Ini telah memeriksa penjelasan utama bagi ekstremisme yang ditemukan dalam literatur, menunjukkan mengapa kita perlu melampaui mereka. Hal ini juga mengajukan penjelasan alternatif yang menunjukkan bahwa hasil dibentuk sebagian besar dengan cara yang etno-religius, sekuler dan apa yang saya identitas istilah''geopolitik,''bersaing atau berkumpul. Dalam interaksi ini, peran negara sebagai aktor mediasi sangat penting. Bab Dua merangkum sesuatu yang selalu diabaikan dalam analisis saat konflik etnisagama di Asia Selatan - konteks sejarah yang membantu untuk menerangi saat ini. Ini menawarkan gambaran yang menunjukkan sifat unik dari pembentukan identitas Asia Selatan (agama dan sebaliknya), khususnya pembauran tradisi di seluruh wilayah. Ini menetapkan panggung untuk diskusi pada bab-bab selanjutnya dengan mencatat evolusi dari model sekuler, karakter tidak stabil mereka, cara mereka telah terbatas atau dipromosikan, dan bagaimana mereka dapat dilihat dalam hubungannya dengan identitas agama dan geopolitik alternatif untuk memahami ekstremisme saat ini .
Bab Tiga melalui Tujuh mempertimbangkan bukti dari daerah untuk menerangi jenis tertentu perkembangan internal-eksternal dan interaksi yang telah karakteristik dari waktu ke waktu. Tingkat persaingan atau pertemuan antara identitas agama, sekuler dan geopolitik, dimediasi oleh negara, dibahas di dalam setiap kasus sebagai signifikan dalam menentukan tingkat ekstremisme. Bab Tiga mengambil Afghanistan, diikuti oleh bab tentang Pakistan, Kashmir, Sri Lanka dan Bangladesh (di mana Assam disertakan karena perannya geo-strategis dan identitas dalam hubungan Indo-Bangladesh). Bab terakhir mempertimbangkan apa bukti memberitahu kita tentang hubungan antara geopolitik, ruang politik sekuler, dan peran negara dalam memproduksi atau mengabadikan hasil kekerasan atau moderat. Bagaimana berguna itu, dalam ekstremisme pemahaman, untuk mempertimbangkan kompetisi atau konvergensi antara identitas etno-religius, sekuler dan geopolitik konsepsi yang kita temukan di sekitar wilayah tersebut? Bagaimana saling adalah proses di Asia Selatan? Apa jenis pelajaran yang mungkin bisa dipelajari dari studi banding? Kondisi apa dapat memfasilitasi pembangunan identitas yang melemahkan konsepsi geopolitik eksklusif? Bagaimana digeneralisasikan adalah temuan untuk daerah di luar Asia Selatan? Apa implikasi kebijakan dari temuan kami? Keterbatasan Sebuah kata pada keterbatasan buku ini adalah dalam rangka. Mengingat ruang lingkup yang luas, buku ini tidak bisa lengkap dalam menyajikan bukti nya. Kedua, karena buku ini berurusan dengan spektrum ekstremisme, mungkin tidak menarik bagi mereka yang menginginkan cut-definisi yang jelas dan fokus pada terorisme, yang saat ini dipahami dalam wacana AS resmi. Saya berpendapat bahwa pendekatan ini tidak detracted dari argumen substantif buku.
BAB II SITUATING VIOLENT CONFLICT IN SOUTH ASIA
Duta Besar Michael Sheehan, Koordinator Counterterrorism di AS, menyimpulkan bahwa pusat terorisme anti-Amerika telah pindah dari Timur tengah ke Asia Selatan. Keterlibatan langsung dalam terorisme oleh sebagian besar negara Timur Tengah telah menurun, perhatian yang semakin berfokus pada Osama bin Laden dan aliansi kelompok yang beroperasi dari Afghanistan dimana Taliban sendiri memerintah di Afghnanistan. Bila dilihat dari sudut pandang sejarah, status baru Asia Selatan ini menghadirkan anomali yang serius. Bab ini akan melihat substantif sejarah Asia Selatan untuk menunjukkan bahwa sulit menemukan hal yang menentukan sejarah dalam etno-religius ekstremisme. Kebutuhan analisis sejarah menjadi jelas ketika mempertimbangkan berapa banyak pengamat politik Asia Selatan dan geopolitik mengabaikan, atau tidak mengerti, aspek kritis sejarah. Bab ini akan memberikan konteks untuk anggapan bahwa, meskipun kekerasan di Asia Selatan jelas bukan fenomena yang baru, garis patahan sepanjang kekerasan yang terjadi di masa lalu tidak dapat dikurangi dengan agama atau etnis. Sifat Islam serta pertemuan di Asia Selatan dari waktu ke waktu akan ditekankan untuk mengilustrasikan intinya, meskipun analisis berlaku lebih luas daripada Islam. Chapter ini menguraikan suatu sinkretis masa lalu untuk Asia Selatan, dari India awal (yaitu, arus Asia Selatan) dan antar-koneksi antara Hindu dan cabang-cabangnya. Ini kemudian mempertimbangkan kunci abad pertengahan periode sejarah India dan pembauran islam dengan tradisi keagamaan lain. Selanjutnya, diskontinuitas diperkenalkan oleh kolonialisme dan pasca-kolonial negara pembangunan di Asia Selatan yang diuraikan. Akhirnya, disini akan dilihat bagaimana interaksi tiga-arah antara etnis-agama, identitas sekuler dan geopolitik, dimediasi oleh negara, muncul di periode kontemporer untuk menghasilkan kondisi yang baik menghambat atau dipromosikan ekstremisme. Beberapa analis liberal menunjukkan kemiskinan dan keputusasan ekonomi sebagai akar penyebab ekstrimisme dan terorisme. Tapi ini ditentang, karena para pelaku serangan di World Trade Center dan Pentagon bukan dari kelas terampas hak-haknya, sebaliknya, latar belakang mereka adalah kelas menengah menengah dan atas. Jadi komitmen agama para
pembajak, bukan status ekonomi mereka, digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang aksi mereka. 2.1 Kekhasan Asia Selatan Bagian dari kekhasan Asia Selatan tidak ada hubungannya dengan agama, namun pada variasi komposisi etnis dan regional dan perbedaan linguistik. Setiap negara di Asia Selatan terdiri dari sebuah keserbaragaman identitas, dan bahkan sebagian daftar kelompokkelompok yang berbeda pola pikirnya. Di Afghanistan, Pashtun merupakan mayoritas, namun ada minoritas dari Tajik, Hazara dan Uzbekistan. Dan masing-masing kelompok menggunakan bahasa yang berbeda satu dan yang lainnya. Setidaknya ada tiga daerah yang terdiri dari identitas yang berbeda: Kashmir, Jammu dan Ladakh, masing-masing Islam, Hindu dan Buddha, meskipun bahkan terlalu menyederhanakan. Intinya adalah bahwa Asia Selatan tidak sama dengan Jerman, Perancis atau Jepang, negara dibentuk atas dasar ras yang sama, bahasa, budaya, agama dan sejarah. Dengan demikian sangat sulit bagi satu definisi identitas nasional (baik agama, etnis, regional atau lain) untuk diperbanyak atau mengambil terus. Sebaliknya, potensi gerakan etno-religious berkembang dalam konteks ini bisa dikatakan kuat. dilema ini disimpulkan dengan baik oleh sentimen dari beberapa Kashmir Muslim: India mengancam identitas keagamaan kita, Pakistan mengancam identitas etnis kami. Tradisi sinkretis dari India adalah awal warisan dari semua Asia Selatan sekarang. Sering terjadi bahwa penguasa mengizinkan berbagai kelompok agama berfungsi tanpa berusaha melakukan kontrol. Bahkan pada puncak kerajaan Islam di India, itu adalah aspek yang paling akomodatif menonjol. Kekuatan historis ko-eksistensi di India terletak pada banyaknya sumber dari yang digambar - politik, sosial dan keagamaan. Alam sosial dan keagamaan diperkuat dengan kasta, masyarakat, bahasa, orientasi agama dan budaya, sangat membedakan kelompok-kelompok yang mungkin atau tidak kongruen dengan otoritas politik tertentu pada suatu titik waktu tertentu. Perbedaan kesempatan tersebut memicu pembentukan kelompok yang dapat mengembalikan hak mereka. Masuknya Islam dan integrasi ke Asia Selatan harus dilihat terhadap pengaturan sosial yang kompleks di India pada saat itu. Dalam konteks Muslim dari Asia Selatan, wajah dominan Islam telah, dan terus menjadi, liberal. Untuk memahami sifat Islam di Asia Selatan, sangat penting untuk mengakui bahwa batas-batas Islam yang ditetapkan oleh awal
abad kedelapan mendefinisikan daerah di mana fitur dasar Islam telah dikembangkan dan dilembagakan. Namun, cara Islam berkembang di Asia Selatan tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Awal kedatangan Islam ke India melalui pedagang Arab pada pantai barat, tetapi mereka datang untuk berdagang, bukan untuk menyelesaikan, menaklukkan atau mengkonversi. Pada abad kedelapan belas kerajaan Islam meliputi area yang mengesankan dari Afrika Utara ke Sind, tapi tradisi lokal dan budaya terus bertahan. Yang terakhir ini paling jelas di sekolah-sekolah pemikiran Islam yang cenderung berorientasi ke dalam, daripada berfokus pada interpretasi legalistic dari Quran dan Hadis. Meskipun upaya oleh Hindu dan Islam radikal saat ini untuk mengutip permusuhan sejarah dan keterpisahan dari dua komunitas agama, beban pembuktian mereka menantang gagasan bahwa Islam menanggapi konteks Asia Selatan sebagian besar inklusivis, sebagian didasarkan pada universalis toleran. Kedua impuls bersaing terlihat jelas dalam perbedaan antara Aurangzeb dan Dara Shikoh, kedua anak Kaisar Mughal Jahangir. Si anak sulung, Dara Shikoh, yang berasal dari sekolah hisht tasawuf, adalah seorang sarjana yang terkenal karena karyanya mempromosikan terjemahan dari teks agama Hindu, Upanishad, ke Persia. Di sisi lain, Aurangzeb mengikuti kebijakan yang jelas diskriminatif terhadap non-Muslim. Namun, ia menghadapi oposisi dari sejumlah anggota keluarga, termasuk anaknya sendiri, Akbar yang memberontak terhadap ayahnya di 1681 dan bergabung dengan pasukan pangeran Hindu Rajput. Setelah Rajput mundur di bawah serangan Aurengzeb's, Akbar kemudian bergabung Raja Sambhaji, anak Shivaji, yang berjuang the Mughals dan tetap menjadi ikon untuk aktivis Hindu. Pada puncak kekuasaan Islam di bawah Sultan Akbar (1556-1605), untuk kedua kalinya dalam sejarah, kerajaan di Afghanistan, Pakistan, India dan Bangladesh bersatu. Tapi prestasi Akbar dari politik dikatakan sama komitmennya terhadap toleransi agama dan berbagi ruang religius. Perlu dicatat bahwa apakah seorang pemimpin Muslim ditandai sebagai kurang agresif atau kurang komunal tidak selalu memberitahu kita tentang perilaku nya berkaitan dengan kegiatan yang banyak berhubungan dengan intoleransi agama Islam - penghancuran kuil Hindu. Seperti beberapa sejarawan menunjukkan, meskipun karakter akomodatif dari Bahamanis, yang perluasan kerajaan mereka datang pada mengorbankan Vijayanagar
sebelumnya Kerajaan, dan penjarahan candi untuk kekayaan mereka diizinkan Ironisnya, sambil tetap terlibat dalam kampanye militer terhadap Vijayanagar, pada waktu itu adalah jenderal Hindu Bahamani Adil Shah atau Qutb Shah yang merencanakan merampok dari kuil. Terdapat sedikit bukti bahwa penguasa Muslim mencoba untuk memaksakan sebuah teokratis negara bagian di India. 2.2 Toleransi dan co-ibadah pada tingkat popular Untuk memahami tradisi sinkretis di Asia Selatan secara penuh, hal ini berguna untuk mempertimbangkan Sufisme dari Islam dan Hindu gerakan Bhakti bersama-sama. Bhakti adalah sebuah renungan gerakan dalam Hinduisme, menekankan ikatan emosional yang intens ke dewa pribadi. Asal Istilah adalah Sansekerta, yang berarti''untuk berbagi,''nanti mengambil makna'', berbagi cinta dan kesetiaan''The Bhakti. gerakan berada di tingginya dari 800-1700, dan memiliki dampak penting pada Muslim di India. Hindu, Muslim dan Sikh telah sangat dipengaruhi oleh interaksi Bhakti-Sufi. Gerakan ini menyebar di seluruh benua dari utara ke selatan. Sentimen dari orang-orang kudus sufi dan Bhakti terlihat jelas dalam sebuah ayat yang populer: ''Belajar dari mata cara untuk mengembangkan kesatuan dan harmoni, dua mata tampak berbeda, namun visi mereka adalah salah satu''. Sufisme cenderung untuk tetap menjauhkan diri dari kekuasaan politik, dan pertumbuhannya tidak tergantung pada perlindungan negara bagian atau patronase. Pembentukan agama pada umumnya dilihat dalam istilah murni agama dan budaya, bukan politik. Dampak terbesar Islam terlihat di Pakistan sekarang, umumnya dipandang sebagai diawali dengan kedatangan sejumlah yang cukup besar Chishti dan Suhrawardy Sufi pada abad ketiga belas dari Persia. Khwaja Chishti's Moinuddin tombwhich terletak innorth inAjmer India Rajasthan, menarik ribuan peziarah, baik muslim dan non-Muslim. Sufisme di Kashmir Pertemuan antara Hindu, Budha dan Islam menghasilkan fusi sosial-budaya dan agama yang telah populer disebut sebagai kashmiriyat. Akar penggabungan ini sangat kuat, Kashmiriyat yang sering digunakan nostalgia untuk mengingat masa lalu yang terancam terkubur lebih dalam dan lebih dalam oleh konflik Kashmir. Di luar musik, masakan bersama dan bahasa yang yang ditimbulkannya, terletak tradisi religio-filosofis dari konvergensi yang berbeda dan menakjubkan antara Hindu dan Islam. Sementara warisan sufi dan Bhakti dan
ibadah bersama tetap kuat di berbagai bagian benua, Apa yang membuat Kashmir terpisah, adalah bahwa bentuk sinkretik agama selalu dominan, dan pendekatan pun terpinggirkan. Kashmir dibawa ke dalam kekaisaran Maurya pada abad ketiga SM oleh Kaisar Ashoka Hindu Asoka konversi ke agama Buddha bukti penting bagi Kashmir. Setelah dikalahkan Kalingga, Asoka diadopsi Buddhisme dan dikirim utusan Buddha untuk menyebarkan iman. Beberapa tokoh penting Buddha menetap di Kashmir. Buddhisme masih terus dominan di Ladakh, utara Lembah Kashmir. Hal ini terutama dari Kashmir yang Buddhisme dan menyebarkan pengaruhnya ke Afghanistan, Asia Tengah dan Tibet. Islam muncul di Kashmir lambat pada awalnya, dari Centra Asia, maka dengan dampak yang luas dan lebih kekal melalui kedatangan orang suci sufi, di Shah Bulbul khususnya dari Persia28 di awal 1300-an. Dia adalah orang pertama misionaris untuk memperkenalkan Islam di tingkat negara bagian saat itu diskusi dengan raja yang berkuasa Buddha Rinchen Shah menyebabkan nya konversi ke Islam. Pada 1585. Namun, Islam telah melakukan terobosan besar ke Kashmir, tetap melalui karya misionaris sufi, bukannya di bawah paksaan dari penyerbu atau prajurit. Islam muncul di Kashmir dalam bentuk adat, menyesuaikan diri dengan tradisi dan kepekaan dari Kashmir. Sufisme Kashmir juga dipamerkan paralel dengan Buddhisme tantra yang sebelumnya ada di daerah tersebut. Pengaruh Sufi, bersama dengan Shaivaism Hindu local (suatu bentuk ibadah yang bertujuan untuk mencapai penyatuan antara Allah dan murid tanpa intermediasi imam). Pada satu tingkat, perlawanan terhadap religious kekakuan hukum Islam dan ketidaksetaraan dari Brahminical kode masing-masing. Tempat yang paling populer ibadah di Lembah Kashmir masih kuil daripada masjid konvensional. Bahkan di masjid praktek doa dengan menyanyikan (diambil dari tradisi yang lebih tua dari bhajan Hindu dan kirtans) berlangsung, hanya di Kashmir. Tetangga Jammu, yang populasinya sekarang didominasi Hindu, saham tradisi sufi dari Kashmir Valley. Secara historis, Hindu dan Sikh kalah jumlah dengan Muslim. Yoginder Sikand menggambarkan bagaimana Hindu dan Muslim memadati kuil Raushan Pir Ali Shah Jammu's mistik sufi tertua, hanya satu minggu setelah serangan terhadap sebuah bazaar di dekat salah satu kota utama kuil. Bahkan Gua Amarnath di Jammu, Hindu yang didedikasikan untuk Tuhan Shiva, memiliki legenda yang bertahan memastikan kelanjutan dari tradisi memberikan sumbangan,
dibuat oleh ribuan peziarah yang datang dari berbagai bagian India, ke sebuah kuil Muslim di daerah tersebut. Dalam beberapa kali, Islam telah berusaha untuk membujuk atau memaksa orang agar memberi praktek tahunan Urs, sebuah festival khas Kashmir yang diselenggarakan setiap tahun di kuil orang-orang kudus sufi pada hari peringatan kematian mereka dan secara tradisional dirayakan oleh umat Islam, Hindu dan Sikh. Namun kelompok militan tidak ingin melihat hal tersebut sebagai hal yang bisa menciptakan perdamaian. Untuk memecahkan masalah ini, terlihat bahwa di Asia Selatan terjadi beberapa dari konflik agama yang berkepanjangan dan sangat radikal. Agar memahami sepenuhnya tentang kemunculan konflik ini maka dapat dilihat dari dua aspek sejarah, yakni kolonialisme Inggris dan di sisi lain adanya ketidakstabilan sekuralisme. Interaksi antara geopolitik eksternal dan sekular internal ini pada akhirnya menghasilkan suatu kondisi konflik agama yang radikal. Intervensi kolonial langsung di masa lalu, telah memberi cukup banyak pengaruh pada struktur domestik dan orientasi di Asia Selatan. Namun, karakter dan intensitas dampaknya sangat dikondisikan oleh sifat lingkungan domestik terutama keberadaan eksklusif atau inklusif konstruksi identitas. Sejarah pra-kolonial daerah menawarkan tandingan yang cukup meyakinkan terhadap ekstremisme etnis dan agama di Asia Selatan. Fragmentasi yang dilakukan Inggris terhadap masyarakat Asia Selatan khususnya India yang plural, mengakibatkan dampak yang sangat mendarah daging karena dilakukan secara signifikan. Hal ini dilakukan untuk semakin menancapkan pengaruh kolonial di negara jajahan karena dengan terfragmentasi masyarakat akan lebih mudah menakhlukkannya dibanding adanya persatuan masyarakat yang kuat. Pada akhirnya apa yang dilakukan kolonial mewariskan kebencian dalam masyarakat yang berbeda etnis, agama, dan kultur.
BAB V CONFLICT AND CONTRADICTION IN KHASMIR
Secara territorial, Kashmir berada di bawah otorita India, tindakan dan kebijakan pemerintah India yang cenderung represif ini memancing Pakistan memberikan perhatian. Sehingga konflik di Kashmir ini semakin runcing karena melibatkan 3 kelompok, yakni kelompok Nasionalis Kashmir yang berusaha mendirikan Negara Kashmiri (JLKF, JammuKashmir Liberation Front), kelompok irredentis yang pro Pakistan (HMJK, Hizbul Mujahidin Jammu-Kashmir), yang berkehendak bergabung dengan Pakistan, serta kelompok irredentis yang pro India , yang berkehendak bergabung dengan India. Organisasi penting di Kashmir juga bersifat separatis, All Parties Hurriyat Conference (APHC), akhirnya pada tahun 2004 bermasalah mengenai negosiasi dengan pemerintah India. APHC melihat dirinya sebagai wakil politik utama di Kashmir secara militansi, tetapi ada kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang memegang pengaruh, seperti Hizb ulMujahidin. Seperti di Afghanistan dan Pakistan, di mana kompetisi antara tiga konstruksi identitas yang dominan terjadi dari waktu ke waktu (religius, sekuler dan geopolitik) menjelaskan tentang evolusi militansi dan keseimbangan antara kekuatan moderat dan ekstremis. Dalam buku ini penulis akan memaparkan pemandangan domestik yang berfokus pada karakter sekularisme dan identitas sekuler di India, terutama di Kashmir. Pada bagian selanjutnya, mempertimbangkan dampak eksternal pada pembentukan identitas dan konstruksi identitas geopolitik di India dan Pakistan. Selanjutnya antara hasil yang lebih moderat atau ekstremis. Sebelum pemberontakan, situasi ekonomi Kashmir lebih baik daripada negara-negara lain di India, seperti pendidikan dan kesehatan. Antara 1995 dan 2000, selama militansi sedang berlangsung, tingkat buta huruf di Kashmir meningkat 56-65%. Sejak pemberontakan, 100% anggaran di Kashmir telah dibiayai oleh pemerintah India, akan tetapi Politik Ekstrimisme di Asia Selatan yaitu Kashmir akan lebih baik secara ekonomis apabila terpisah dari India. Argumen tersebut memanipulasi situasi di Kashmir terhadap konflik untuk tujuan mereka. akan menjelaskan bagaimana interaksi antara tips identitas sekuler, etno-religius dan geopolitik keseimbangan
Di Kashmir, kecenderungan separatis terjadi ketika demokrasi dan otonomi berlangsung. Sebagai contoh, beberapa pejabat Pakistan mencoba untuk memicu separatisme di Kashmir dalam 1960-an, hingga akhir 1983, ketika pemimpin Jammu dan Kashmir Liberation Front (JKLF), Amanullah Khan, berusaha untuk merekrut pemberontakan bersenjata, akan tetapi ia tidak berhasil. Kashmir adalah wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim. Wilayahnya terletak di jantung Asia, diapit oleh China di sebelah timur, India di selatan, Pakistan dan Afghanistan di barat, serta CIS di utara. Pada awalnya, daerah ini dikenal dengan sebutan Surga Dunia, karena keindahan alamnya yang mempesona. Kekayaan alam Kashmir ini sedikitnya memberikan pemasukan devisa sekitar 400 juta dolar per tahun dari para pelancong. Namun, keindahan Kashmir tersebut kini berubah menjadi lautan api dan darah bahkan menjadi ladang pembantaian, namun Kashmir dan Punjab, memiliki penduduk mayoritas Hindu, Muslim dan Kristen masing-masing terdiri dari 20 persen dari populasi dan tidak ada perselisihan secara separatis. Hindu India merupakan satu-satunya mayoritas, terletak di sebelah Pakistan. meskipun didorong oleh konflik agama di Kashmir, Jammu merupakan wilayah Kashmir meliputi wilayah di luar Lembah Kashmir di mana sebagian besar kerusuhan dan kekerasan telah terjadi. Kashmir yang terdiri dari Jammu, Lembah Kashmir, Ladakh dan wilayah di bawah kendali Pakistan melintasi Garis Kontrol (LOC), disebut Azad Kashmir dan Wilayah Utara. Dua pertiga dari Kashmir di India, dan pada tahun 1990-an sekitar 64 persen dari populasi adalah Muslim dan 32 persen Hindu. Seluruh wilayah secara bersama-sama menyajikan gambaran agama dan etnis campuran: selain dari Muslim Sunni, wilayah ini juga dihuni oleh Gujjars, Bakerwals, Sikh, Sudhans, Hindu, dan Muslim Syiah. Populasi Jammu adalah Hindu sekitar dua-pertiga, Muslim satu-ketiga, dengan taburan cukup besar Sikh, sedikit lebih dari setengah dari Ladakh adalah Buddha Tibet, dengan sisanya Muslim; dan Lembah Kashmir adalah hampir 95 persen Sunni Muslim. The Hindu Kashmir Pandits Lembah digunakan untuk membentuk minoritas yang penting, tetapi sebagian besar melarikan diri pada tahun 1990, dengan lebih dari 200.000 yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di Jammu atau ke luar Negeri. Dalam Wilayah utara Pakistan terdapat campuran populasi, dengan sebagian besar Syiah dan Ismailiyah, bersama dengan Muslim Sunni. Kashmiriyat dan sekuler Tradisi Dengan komunitas-komunitas berbeda sebagai latar belakang.
Yang paling menyita perhatian dalam konflik antara india dan pakistan, yang banyak di sebut dengan konflik kashmir. Selama pemilu 1977 yang diselenggarakan di Kashmir (secara luas dianggap sebagai yang paling bebas dan paling adil di negara bagian), salah satu faktor yang menonjol adalah tingkat dukungan yang sangat rendah untuk pihak Muslim atau agama Hindu. Jamaat Islami (JI) yang menganjurkan bergabung dengan Pakistan hanya berhasil memenangkan hanya satu kursi. Bahkan di tahun 1983 pemilihan negara, nasionalis Hindu Jana Sangh telah musnah di Jammu dan JI, yang diperebutkan 25 kursi. Sifat dari militansi asli sendiri terlibat terhadap kepatuhan politik Islam. The Jammu dan Kashmir Liberation Front (JKLF) yang awalnya di garis depan dan memerintahkan dukungan luas, sadar diri akan sekuler. Bahkan setelah hampir 15 tahun dan pasang naik ekstremisme agama di daerah, JKLF tetap berkomitmen untuk sekularisme sebagai prinsip panduan. Para pemimpin separatis paling terkenal sendiri jarang melakukan klaim mereka berdasarkan alasan agama. Salah satu contoh adalah Mirwaiz Umar Farooq, kepala Jamia Masjid, masjid yang paling penting di Srinagar, dan pemimpin kunci dalam APHC. Seiring waktu, faktor agama memang menjadi lebih menonjol dalam militansi Kashmir, tapi kekuatan-kekuatan di belakang perkembangan ini memiliki lebih sedikit untuk melakukan preferensi agama secara internal. Kecenderungan yang paling polarisasi adalah agama telah dibawa ke dalam konflik oleh kelompok-kelompok yang dalam istilah lokal disebut jihad, terutama di luar Kashmir. Hal ini terjadi sebagian penetrasi eksternal dalam hubungannya dengan mengubah persepsi internal mengenai nasib sekularisme India. Politik domestik dan sekularisme di India berbeda dengan pemilu tahun 1977 di Kashmir, pemilu satu dekade kemudian pada tahun 1987 merupakan pemicu penting bagi militansi Kashmir. Pada saat itu, sejumlah partai politik telah bergabung bersama untuk menciptakan Muslim United Front (MUF) untuk pemilihan kontes. Salah satu tujuan utama adalah untuk mencapai persatuan Islam, menunjukkan pengaruh sentimen keagamaan untuk pertama kalinya. Banyak pengamat mengutip dan manipulasi pemilu 1987 oleh Partai Kongres sebagai sisi dari pemberontakan oleh Kashmiri. Hal ini sangat di sayangkan karena perilaku dari Partai kongres, karena pada gilirannya, menunjukkan penurunan nasional partai dan yang disebut''de-pelembagaan'' Kongres dari posisi yang tak tertandingi politiknya pada kemerdekaan. Rantai peristiwa ini pada pandangan pertama cocok dengan argumen yang menempatkan sumber militansi pada kurangnya akses dan ruang politik demokratis yang menjadi ciri khas dari Kashmir selama pertengahan sampai akhir 1980-an. Namun,
sebagaimana dicatat, keputusan Kongres seperti Pasal 356 (memungkinkan Presiden untuk menganggap kekuasaan eksekutif dalam negara) untuk memberhentikan pemerintah negara bagian terpilih tidak terbatas pada Kashmir. Demikian pula, terang-terangan kekuasaan Partai Kongres bermain di Kashmir dari waktu ke waktu berkurang sementara sebelumnya sebagai juara sekularisme di India. Kedua pihak yang bisa menjabat sebagai wakil yang paling meyakinkan sekularisme politik kehilangan legitimasinya dalam periode yang sama, mengosongkan ruang berharga untuk orientasi alternatif untuk bertahan. Hal ini terutama melumpuhkan Partai nasional Kongres yang telah menjadi identik erat dengan negara bagian India itu sendiri. APHC, sendiri merupakan konglomerat dari sekitar 30 organisasi politik, sosial dan agama, dibentuk pada tahun 1993 sebagai kedok politik untuk lebih lanjut penyebab separatisme Kashmir, dan tetap dominan. Ini bertindak sebagai badan pusat untuk militansi Kashmir dan untuk mengkoordinasikan pendekatan kepada pemerintah India dan dunia luar, terutama Pakistan. The Hurriyat Konstitusi pura-pura melakukan organisasi untuk perjuangan damai dan penyelesaian yang dinegosiasikan, tetapi hubungan antara anggota APHC dan berbagai kelompok militan bersenjata tetap dalam pertarungan. The APHC telah mengakomodasi beberapa sudut pandang tetapi, sejak tahun 2000, Akhirnya terpecah menjadi dua fraksi di tahun 2004. Perbedaan utama antara mereka yang pro-Pakistan dan pro-jihad, dan lain-lain yang lebih bisa menerima dialog dengan pemerintah India. Di atas kertas, tujuan utama mereka untuk mencapai aspiras dari masyarakat Kashmir tetap identik. Tidak ada politik Kashmir kelompok-kelompok yang berhasil menyatukan semua kepentingan. Organisasi Konferensi Islam (OKI) terkadang telah mengecam catatan HAM di Kashmir dan pada waktu lain hanya disebut di India dan Pakistan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui negosiasi. Pada tahun 1994, Pakistan berhasil mendapatkan OKI untuk mendirikan sebuah Kashmir Kelompok Kontak, dan APHC memiliki status pengamat dalam OIC. Sepuluh tahun kemudian, pada pertemuan pada Juni 2004, menteri luar negeri di Istanbul, beberapa anggota OKI tampaknya diam-diam berusaha meyakinkan Pakistan untuk melunakkan resolusi yang lazim anti-India tentang Kashmir, dengan perwakilan dari Aljazair, Arab Saudi dan Sudan antara lain dengan alasan bahwa OKI seharusnya tidak menyulitkan perundingan perdamaian yang sedang berlangsung antara India dan Pakistan dengan mengambil sisi agresif pada Kashmir.
India mengalami suatu dilema, dengan melihat bahwa Kashmir yang ada di India telah menjadi pertimbangan penting dalam perhitungan geopolitik nya (seperti dengan Punjab dan Timur Laut). Posisi yang strategis, berbatasan dengan Cina di utara dan timur laut (Tibet), Afghanistan di barat laut dan Pakistan di barat telah menjamin perhatian keamanan India, bahkan di bawah situasi yang terbaik. Pengenalan polarisasi identitas agama sebagai instrumen geopolitik oleh Pakistan melalui proxy war membuat itu sangat sulit bagi India untuk menguraikan ancaman geopolitik dan kerentanan dari identitas agama. Keadaan Pakistan dari perspektif Pakistan, juga memiliki posisi yang dilema, bukan hanya tentang India tetapi tentang Kashmir Muslim dan kecenderungan mereka terhadap identitas sekuler. Runtuhnya teori 'Dua Bangsa' dalam konteks pemberontakan Bangladesh dan Perang India-Pakistan tahun 1971, menyebabkan beberapa perubahan mengenai hal ini. Perang proxy militan asing Pakistan sejak itu membentuk kembali Kashmir untuk kemerdekaan yang lebih luas dalam perang proxy Islam untuk Pakistan. Hampir semua tempat bertanggung jawab atas pengusiran Hindu asli Pandits dari Lembah Kashmir dan mereka ditargetkan oleh pemberontak dengan kelompok-kelompok Islam radikal yang didukung oleh ISI. Dengan target pembunuhan warga sipil Sikh dan Hindu di Kashmir dari waktu ke waktu pada umumnya disebabkan oleh polisi India dan tentara untuk asing berbasis organisasi teroris. Organisasi dipandang sebagai adat Kashmir jarang bertanggung jawab. Sejak tahun 2001, Pakistan telah melihat kepentingan geopolitik regional dan global yang menyimpang dan isu ini disebut sebagai ''inti' 'Kashmir yang telah mendorong Pakistan akan kebijakan luar negeri India selama beberapa dekade, dengan kelompok jihad menjadi pemerintah, khususnya instrumen militer dalam kebijakan ini. Meskipun Pakistan telah datang di bawah tekanan internasional atas al-Qaeda dan Taliban, dinamika regional telah menyebabkan Pakistan untuk mencoba dan mempertahankan pengaruh terhadap kelompokkelompok jihad untuk kebijakan Kashmir nya. Karena pemerintah India membuka sebuah dialog dengan bagian dari gerakan militan pada tahun 2000, Pakistan dihadapkan dengan prospek yang disusul oleh peristiwa. Pakistan patronase, dimana kelompok separatis terus berlangsung dan telah berdampak pada cara yang Negosiasi pemerintah India dengan separatis Kashmiri yang bernasib sama. Kecenderungan yang berbeda dalam militansi, yang telah meninggalkan rentan terhadap pengaruh luar, telah mempengaruhi liku-liku dari negosiasi dan diperiksa di bagian selanjutnya.
Ketika diadakan dialog dengan New Delhi dikatakan bahwa dalam lima tahun pembentukannya, tanda-tanda perbedaan dalam APHC menjadi nyata ketika pemimpin JI Kashmir, Ghulam Mohammad Bhat, menunjukkan niat partainya untuk memutuskan semua hubungan dengan kelompok bersenjata, khususnya, Hizb ul-Mujahidin. Kepala Jamaat mengutip Hurriyat's konstitusi (yang kemudian menjadi perusahaan publik tidak dirilis) sebagai berkomitmen untuk bekerja bagi penyebaran Islam melalui arti perdamaian Meskipun link tidak sebenarnya terputus, dua tahun kemudian pada bulan Juli 2000, dalam bergerak yang menandakan pergeseran mungkin dalam strategi pemberontakan Kashmir untuk pertama kalinya, Hizb ul-Mujahidin sendiri menyatakan gencatan senjata selama tiga bulan dan mengisyaratkan kemungkinan pembicaraan dengan pemerintah. Pemerintah India telah menyarankan kemungkinan berbicara dengan Kashmir militan di awal tahun ketika rumah menteri LK Advani mengumumkan bahwa ia bekerja ''untuk menciptakan iklim dimana jika semua bagian dari orang-orang Kashmir ingin membahas masalah dengan Pemerintah India, agar diskusi dapat berlangsung. Dari tahun 2000 dan seterusnya, strategi pemerintah India dimodifikasi dimana terlibat langsung dengan separatis Kashmir. Runtuhnya gencatan senjata antara pemerintah dan Hizbut pada bulan Agustus 2000 mungkin sebagian disalahkan pada oposisi Pakistan dan JI dalam serangan Pakistan pada gencatan senjata sebagai cara untuk membagi gerakan. Hal itu terjadi karena Hizbut menerima tawaran dari dengan ISI Pakistan, yang sekarang lebih memihak pada kelompok. Jadi dapat dilihat bahwa bab ini belum berhasil dalam memeriksa solusi yang terbaik untuk konflik, tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa budidaya agama terpolarisasi dan konstruksi militer oleh kelompok-kelompok eksternal yang kita temukan di Kashmir, akan menjadi besar kendala. Agama sebagai kekuatan pendorong untuk militansi, jika bergantung pada agama untuk solusi tersebut hanya mungkin memperdalam divisi dalam lingkungan yang beragam. Aktor eksternal, malah sebaliknya, cenderung mendistorsi kontur Kashmir konflik, paling sering mendorong ke arah kekerasan yang lebih besar dan agama ekstremisme.
BAB VI SRI LANKAS VIOLENT SPIRAL
Konflik berkepanjangan di Sri Langka sebenarnya mulai menemui titik terang pada tahun 2002 ketika perjanjian gencatan senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya ditandatangani oleh pemerintahan Perdana Menteri Ranil Wikramsinghe yang baru saja terpilih dan gerakan separatis LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Akan tetapi pada 2008, setelah rangkaian pergolakan politik yang menghebohkan diantara kelompok dominan Sinhala, bencana tsunami yang menewaskan 35.000 orang, perseteruan golongan baru diantara kelompok militan Tamil, dan pertarungan baru antara LTTE dan militer, perdamaian di negara tersebut menjadi hancur dibawah kekuatan kekerasan spiral lainnya. LTTE atau yang sering disebut sebagai Macan merupakan kelompok yang mengartikulasikan keluhan masyarakat Tamil dan mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Di masa lalu, telah terjadi sebuah spektrum pendapat dalam masyarakat Tamil. Meliputi pihak-pihak parlemen moderat yang sedang memuncak di TULF (Tamil United Liberation Front), serta beberapa kelompok militan lainnya yang muncul pada tahun 1970-an dan 1980an seperti EPRLF (Eelam Peoples Revolutionary Liberation Front), TELO (Tamil Eelam Liberation Organization), EROS (Eelam Revolutionary Organization of Students) dan PLOTE (Peoples Liberation Organization of Tamil Eelam). Meskipun mereka memiliki tujuan yang sama mengenai kemerdekaan tanah air Tamil, tetapi terdapat perbedaan mengenai strategi dan kesediaan untuk berkompromi mengenai tujuan akhir. Perbedaanperbedaan tersebut muncul secara terbuka antara LTTE dan EPRLF dalam perkembangan politik selama intervensi India pada 1987-1989. Ollapally memulai pembahasan bab ini dengan mempertanyakan mengenai penjelasan etno-religius belaka bagi berkembangnya ekstrimisme kekerasan di Sri Langka, serta sejumlah pendekatan konvensional lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan kemunduran politik sekulerisme secara domestik dan cara di mana identitas geopolitik pada level negara Sri Langka telah memperburuk praanggapan ketidakaktifan etno-religius. Pada bab ini juga akan dilihat bagaimana LTTE muncul untuk memudarkan kelompok-kelompok tradisional, yang meninggalkan sedikit ruang untuk formasi baru dan alternatif politik seperti TULF dan EPRLF untuk mendapatkan gaya tarik politik. Bagi semua aktor kunci dalam konflik Sri Langka, peran India dirasakan sangat krusial. Penulis tidak bisa sepenuhnya memahami
evolusi politik kelompok ekstrimis di Sri Langka tanpa adanya sebuah apresiasi hubungan antara politik domestik di Sri Langka dan persepsi dari geopolitik regional India. Seperti negara lain, keseimbangan terhadap kekerasan militansi telah berujung pada kombinasi kekuatan domestik dan eksternal, tetapi dalam hal ini aspek geopolitik kurang eksplisit dan lebih ambivalen. Usaha untuk menjelaskan ekstrimisme Faktor etno-religius Situasi di Sri Langka muncul secara tepat untuk mempertemukan gagasan populer tentang konflik etno-religius. Berdasarkan data sensus, populasi Sri Langka yang berjumlah 16 juta terdiri dari 74 persen Sinhala, 18 persen Tamil (mencakup 5,6 persen yang disebut Tamil India yang dibawa oleh Inggris sebagai buruh perkebunan pada abad kesembilan belas) dan 7 persen Tamil Muslim. Sinhala yang menjadi penduduk mayoritas beragama Budha sementara sebagian besar masyarakat Tamil beragama Hindu. Dari perspektif minoritas Tamil, politik memecah belah mayoritas dan penindasan pemerintah menjadi semakin meningkat. Mereka bertujuan untuk melakukan marginalisasi secara sistematis pada masyarakat Tamil dari kesempatan dalam aspek pendidikan dan pekerjaan sejak tahun 1970an dan dijadikan sebagai sasaran polisi dan militer. Sebaliknya, banyak orang Sinhala memandang orang Tamil dengan penuh kecurigaan, berupaya menghancurkan kesatuan negara dengan mendirikan tanah air masyarakat Tamil di bagian utara dan timur. Menurut penulis, secara historis identitas masyarakat Tamil selalu berkembang dengan baik dan kuat, tetapi hal tersebut hanya ada didalam dirinya sendiri dan dianggap sebagai pecahan gagasan. Ada banyak orang Tamil yang berada garis depan gerakan untuk menciptakan kesadaran nasional Sri Langka selama pergolakan kemerdekaan. Sebagai bagian dari gerakan anti-kolonial, Kongres Nasional Sri Langka (Ceylon National Congress/CNC) didirikan olehh orang Sinhala dan Tamil pada tahun 1919. Presiden petama CNC adalah seorang politisi terkemuka Tamil, yaitu Ponnambalam Arunachalam. Pada tahun 1925, peganti Arunachalam yang berasal dari etnis Sinhala, H. J. C. Pereira menyatakan bahwa keselamatan Sri Langka tidak bergantung pada pertumbuhan komunalisme atau rasialisme, tetapi terletak pada pertumbuhan semangat nasional sejati yang akan selalu membantu perkembangan Kongres. Permulaan tumbuhnya gerakan kebangkitan pemeluk Budha dan orang Sinhala, karena mereka mengkonsentrasikan serangan mereka terhadap kekuasaan asing, yang pada umumnya tidak dianggap sebagai sebuah ancaman oleh orang
Tamil. Kebangkitan Budha pada pergantian abad ini difokuskan untuk menantang dominasi kristen dan ekspansi Inggris. Ollapally mengemukakan bahwa tidak adanya aliansi antara Tamil India dan penduduk pribumi atau Tamil Sri Langka merupakan kelemahan lain dari ikatan etnoreligius. Sebagai besar Tamil India terkonsentrasi di daerah perkebunan teh Sri Langka tengah dan memiliki bahasa dan agama yang sama tetapi belum menjadi penyebab umum. Kekuasaan dominan etnis Tamil sebelum kemerdekaan pada tahun 1948 dan sampai 1970-an telah dijalankan dalam susunan ekonomi-politik Sri Langka. Ini merupakan sesuatu hal yang masuk akal dengan pertaruhan besar demi keberhasilan negara baru: representasi etnis Tamil dalam pekerjaan dan birokrasi negara dan sebagai etnis minoritas mereka tidak terlihat termaginalkan. Salah satu ciri khas kepemimpinan politik pada era anti-kolonial dan postkolonial di Sri Langka relatif didasarkan pada etno-religius dan toleransi ideologi. Sementara harus diakui bahwa berbagai partai politik yang ada sebagian besar terbentuk atas dasar garis etnis dan agama, tetapi tidak diartikan ke dalam tuntutan kelompok separatis. Menurut Ollapally, identifikasi ini hanya mencerminkan realitas masyarakat multi-etnik dan tidak harus antagonisme sosial yang tajam. Ada sedikit hal yang menunjukan bahwa identitas Tamil Sri Langka pada level nasional bagaimanapun juga telah menipis. Ollapally berpendapat bahwa situasi ini mungkin dapat dibandingkan pada hubungan etnis di Afghanistan di mana identitas etnis juga berkembang dengan baik tanpa adanya sentimen kelompok separatis. Jika identitas SinhalaTamil telah bermusuhan di Sri Langka, penulis mengharapkan untuk memisahkan tanah air etnis Tamil pada kemerdekaan, ketika struktur negara mengalami perubahan secara terus menerus. Akses Politik dan Manipulasi Elit Ada banyak pengamat yang menyalahkan konflik pada kekurangan kelengkapan mesin demokrasi gaya Wetminster yang diwariskan di Sri Langka pada masa kemerdekaan. Argumen bahwa sistem satu orang memiliki satu suara pasti akan mengarah pada politik mayoritas dengan mengorbankan minoritas. Mengingat tradisi demokrasi yang kuat di Sri Langka dan menunjukan perkembangan yang sangat baik, mungkin banyak yang berharap bahwa proses demokrasi berjalan dengan cukup kuat. Para elit politik dari semua komunitas yang ada telah menunjukan kepercayaan yang cukup baik dalam institusi negara, meskipun mereka gagal dalam mencapai kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan khusus untuk melindungi kepentingan etnis minoritas. Visi politik orang Sinhala yang mendominasi sebuah
demokrasi, negara sekuler akan dikuasai oleh etnis mayoritas tetapi sangat sensisitif pada masalah minoritas. Demokrasi di Sri Langka lebih berkembang daripada pemilihan aparaturnya, meliputi lembaga peradilan yang independen, masyarakat sipil yang dinamis dan pertumbuhan sektor swasta. Singkatnya, negara juga telah mencapai pembangunan ekonomi yang besar yang menbedakannya dari mayoritas negara-negara berkembang lainnya. Menurut penulis hal ini telah dikutip berulang kali dalam berbagai literatur pembangunan sebagai sebuah cerita sukses. Sebagai sebuah kelompok, secara historis etnis Tamil tidak pernah keluar atau menyingkir dari arena politik atau menolak akses pada organisasi politik. Semua indeks yang dapat dipercaya, bukan nominal, demokrasi di Sri Langka berada dalam posisi yang menguntungkan untuk melawan kerawanan proses pemilihan umum yang mengarah pada prasangka mayoritas. Ketidakmampuan untuk melakukan hal ini menganjurkan bahwa perlu melewati proses institusi politik. Sebuah cara dimana kesepakatan politik mengalami penurunan dari waktu ke waktu sampai ke titik kekerasan hanya menjelaskan sebagian kekurangan sistem pemilihan umm. Perampasan Relatif dan Represi Negara Penulis mengidentifikasi permulaan perubahan radikal yang serius berupa upaya menstabilkan keuntungan dengan langkah-langkah yang sengaja diambil oleh pemerintah Sri Langka diawal tahun 1970-an untuk meningkatkan status ekonomi etnis mayoritas Sinhala. Salah satu studi yang pernah dilakukan mengenai kesenjangan ekonomi dan konflik etnis di Sri Langka menyimpulkan bahwa sampai awal tahun 1980-an, perbedaan antara kelompok etnis dengan pendepatan riil tidak signifikan, meskipun dengan menandai disparitas kota-desa dalam hal semua kelompok etnis. Menariknya, berkembang sebuah gagasan populer diantara kelompok nasionalis Sinhala bahwa etnis Tamil jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Pada 1970, pemerintah melakukan intervensi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di universitas, sehingga mahasiswa yang berasal dari etnis Tamil harus mendapatkan tanda yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang berasal dari etnis Sinhala untuk mendapatkan hak memasuki universitas. Hal ini merupakan pukulan besar bagi para pemuda Tamil yang betul-betul fokus pada pendidikan. Sebagai contoh, presentase mahasiswa Tamil yang diterima di universitas mengalami penurunan secara dramatis, dari 35,3 persen ditahun 1970 menjadi 14,2 persen ditahun 1975. Perampasan ini jauh dari hak-hak ekonomi etnis Tamil merupakan faktor utama munculnya militansi Tamil untuk pertama kalinya pada tahun
1977. Pada masa kemerdekaan, Sri Langka memiliki cadangan devisa yang cukup besar dan mengalami surplus neraca pembayaran. Perencanaan ekonomi makro khususnya berkembang dengan sangat baik jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Pemerintah melakukan reformasi tanah yang cukup berhasil dan program redistribusi kekayaan di dunia berkembang, dan memberikan pendidikan gratis bagi sekoloh dasar serta perawatan kesehatan. Sri Langka juga menunjukan indeks kualitas kehidupan fisik (Physical Quality of Life Index/PQLI), dalam kategori negara-negara kecil dengan pendapatan per kapita yang rendah masih menyediakan kesejahteraan fisik bagi penduduk mereka. Pada tahun 1990, ketika indeks pembangunan manusia baru diperkenalkan, menunjukan Sri Langka masih berada diatas negara-negara berkembang lainnya, meskipun tengah perang sipil selama tujuh tahun masih berlangsung. Tantangan nyata bagi keharmonisan etnis adalah tindakan afirmatif bagi etnis Sinhala merupakan gejala yang luas dan lebih dramatis yang dicampuri oleh orang Sinhala yang mendominasi pemerintahan, secara sistematis dan berjalan cukup lama dalam struktur politik sekulerisme. Seiring dengan perubahan dalam bidang pendidikan menganjurkan untuk mempromosikan identitas negara Sinhala, pergeseran yang menunjukan penurunan tajam dari identitas negara sekuler pada masa lampau. Pemerintah yang telah mengubah permainan politik dan bisa dikatakan sebagai jalan bagi solusi militeristik selama: represi negara dan pemberontakan Tamil dengan kekuatan penuh pada 1983. Negara yang seharusnya berperan dalam melestarikan atau menciptakan konsepsi identitas harus dipahami dengan mempertimbangkan faktor domestik dan eksternal, penulis menyarankan bahwa identitas geopolitik dibutuhkan. Menurut penulis, dalam kasus Sri Langka, aspek geopolitik menjadi lebih laten tetapi tetap memiliki jejak yang jelas. Penambahan Geopolitik untuk Persamaan Polarisasi chauvinismen yang melekat pada karakterisasi kebijakan negara berkaitan erat dengan sudut pandang Sinhala yang digambarkan sebagai mayoritas dengan minoritas kompleks. Kompleksitas ini ada hubungannya dengan keberadaan 60 juta masyarakat Tamil di negara bagian India Tamil Nadu dan ketakutan yang berlebihan dari dominasi India. Sebelumnya tidak ada pengamat konflik Sinhala yang melihat peran India dalam memberikan resolusi. Realitas ini telah mendorong Sri Langka untuk bertindak dengan cara yang tampaknya bertentagan dari usulan yang ditawarkan oleh aktor-aktor ekstra-regional. Mungkin akan lebih baik tanpa adanya bayangan India, pemerintah Sri Langka akan terlibat dalam berbagai kebijakan represif terhadap masyarakat Tamil. Identitas politik telah menjadi
kekerasan brutal dibawah keadaan yang berbeda dari daerah lain di dunia. Menurut penulis, mengabaikan peran India dalam memainkan perannya dalam mengkonstruksi identitas negara Sri Langka merupakan sebuah kesalahan. Memang, negara yang bereaksi secara berlebihan dan membela diri, yang cenderung mempertahankan mayoritas-minoritas kompleks dan orientasi kebijakan luar negeri yang ambivalen sulit dijelaskan tanpa mempertimbangkan faktor India. Pada saat yang sama, peran India semakin jelas sebagai pemimpin regional yang tidak bisa dilihat dari satu sisi tertentu saja. Hal ini telah menempatkan India dalam posisi yang serba salah: dari mengampuni tempat perlindungan militan Tamil di India Selatan untuk melarang LTTE; dari menentang intervensi dari luar Sri Langka untuk mengizinkan mediator dar Norwegia untuk memimpin proses perdamaian sejak tahun 2002. Faktor geopolitik tersebut perlu ditambahkan ke dalam persamaan untuk memahami bentuk ekstrimisme di Sri Langka. Tetapi, terlebih dahulu harus beralih ke ruang domestik dan penurunan sekulerisme politik yang memiliki dampak dalam memicu timbulnya militansi tersebut. Struktur Domestik dan Sekulerisme Politik Pertambahan dan Kekurangan Sekulerisme Kelas politik di Sri Langka pada masa kemerdekaan cenderung kohesif dan beraliran sekuler, dan partai-partai yang berbasis pada etnis masih belum muncul. Dengan pengecualian beberapa suara yang telah terisolasi di kedua sisi, gagasan bahwa etnis Sinhala dan Tamil terikat pada bentrokan yang tidak banyak mendapat pertimbangan. Para elit multietnis tampaknya telah memiliki konsensus mengenai arah kebijakan nasional. Bahasa Inggris dan pendalaman tradisi liberal, baik etnis Sinhala maupun Tamil di Kongres Nasional Sri Langka sangat perhatian terhadap kemungkinan patahan etnis dalam negara baru. Periode Konstitusional tidak merujuk pada celah-celah potensial, meskipun banyak orang Tamil tidak sukses mendesak bagi perlindungan wilayah pemilih (melebihi representasi komunal), yang pasti akan mengarah pada kursi mayoritas bagi orang Sinhala. Akhirnya, muncul konstitusi 1946 yang menyatakan bahwa negara tidak diperkenankan mendukung satu komunitas atau agama tertentu. Ada perdebatan yang cukup menarik antara sejarawan mengenai pemukim awal Sri Langka, tetapi K.M. De Silva menyebutkan bahwa dua komunitas (Tamil dan Sinhala) telah ada selama lebih dari dua ribu tahun dan telah berkembang menjadi masyarakat multi-etnis. Pada level elit politik dan sosial, ada hubungan kuat dala kelas masyarakat yang dibentuk melalui lembaga pendidikan umum dan watak budaya yang terbuka di ibu kota
Kolombo. Meskipun populasi Tamil terkonsentrasi di semenanjung bagian utara Jaffna, terdapat jumlah signifikan di bagian selatan yang terintegrasi ke dalam aliran utama struktur politik dan ekonomi, dari birokrasi pemerintah sampai bank komersial. Kesimpulan yang dikemukakan oleh sarjana tambiah menyebutkan bahwa tensi dan konflik Sinhala-Tamil dalam bentuk yang kita kenal pada saat ini adalah relatif disengeja dan didukung secara luas. Meskipun kepuasan relatif dari permulaan kepemimpinan liberal, terdapat dua kecenderungan bersaing yaitu proto-komunalisme dan poto-sekulerisme. Kecenderungan proto-komunal berbentuk bahasa politik: tuntutan dari mayoritas untuk hak-hak istimewa etnis Sinhala pada level nasional. Mengingat mesin-mesin pengawasan negara diisi oleh pemimpin-pemimpin yang sama, secara bertahap tetapi intervensi negara justru menjadi seperti kontroversi komunal yang menjadi pukulan telak bagi sekulerisme politik. Sentimen komunal sebenarnya terletak pada bahasa politik tetapi berkaitan dengan identitas nasional Sinhala yang meliputi agama, etnisitas, dan kompleksitas mayoritas-minoritas. Usaha Negara dan Kebijakan Komunal Sri Langka yang menanggalkan politik sekuler secara drastis merupakan hal berada di luar dugaan. Bahkan S. W. R. D. Bandaranayake yang berasal dari Sri Langka Freedom Party (SLFP), mengidentifikasi wacana negara sekuler pada tingkat perdana menteri ditahun 1956, dengan jelas menyerukan kepada etnis Sinhala dan Tamil untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Pada 1944, J. R. Jayawardene dari UNP mengajukan rancangan undang-undang di parlemen untuk menjadikan bahasa Sinhala dan Tamil sebagai bahasa resmi. Pada 1949, Perdana Mentri pertama Sri Langka, D. S. Senanayake menyatakan bahwa hakikat tugas kita adalah menciptakan sebuah bangsa, dan masyarakat kita tidak hanya bicara dalam satu bahasa, tetapi dua bahkan tiga. Kampanya terhadap chauvinistik tawaranetnis muncul dari aktivisme kelompok Budha dan pembagian politik perseorangan dalam kelas politik Sinhala. Peran biksu atau rahib Budha mengkritisi wacana politik sekuler, tetapi hanya sekali saja mereka memperoleh patronase negara. Para biksu menikmati posisi tinggi dalam istilah budaya sebelum kemerdekaan sampai tahun 1960-an tetapi secara politis mereka termarjinalkan. Ada tradisi kuat yang dianut para rahib yang biasa juah dari aktivitas organisasi politik. Sampai pemilu 1956, dan selama berabad-abad lamanya tidak ada organisasi perlindungan para rahib Budha dan orang awam. Kebanyakan para biksu berada dibawah Eksath Bhikkhu Peramuna (EBI- United Buddhist Front). Ada sedikit bukti bahwa politisi Sinhala telah mempertimbangkan biksu sebagai aktor politik yang serius. Taktik politik S. W. R. D. Bandaranayake, yang menyediakan makanan
untuk mempersempit sentimen Budha. Ketika pemilu 1956, Bandaranayake memperkenalkan dirinya sebagai kandidat kelompok Budha dan mengklaim mendapat dukungan dari 12 ribu biksu (65 persen dari semua biksu yang ada di Sri Langka). Bagaimanapun juga, dengan dukungan SLFP yang mengkampanyekan hanya posisi etnis Sinhala, politisasi keyakinan etno-religius berada dibawah kewenangan negara. Setelah tahun 1956, Undang-Undang Bahasa Resmi Sinhala disahkan, Bandaranayake terlambat mencoba untuk mendamaikan etnis Tamil. Perjanjian Chelvanayakam 1957, yang banyak melihat sebagai sebuah sejarah kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah etnis dengan menetapkan Tamil sebagai negara linguistik otonom dalam Sri Langka bersatu, telah dibajak oleh aktivis rahib Budha EBP dan para pendukungnya yang mengadukan pada penyerahan Tamil. Titik balik terpenting dari peristiwa ini adalah dukungan yang mereka dapatkan dari oposisi UNP dan pemimpinnya J. R. Jayawardene. Unholy Alliances Seiring berjalannya waktu, SLFP dan UNP akhirnya merubah pendapat mengenai penampungan atau penyangkalan terhadap tuntutan Tamil dan seberapa jauh proses perdamaian berjalan. Sementara itu, pada tahun 2005, organisasi garis keras Budha telah memposisikan diri mereka sebagai mitra koalisi kelompok ekstrimis Sinhala seperti JVP. Dua isu utama bagi mereka: tingkat akomodasi dengan kelompok minoritas Tamil; dan keterlibatan pihak luar dalam konflik etnis dan proses perdamaian. Periode 1956-1977 merupakan pendalaman politik bagi kelompok nasionalis Sinhala dengan konsekuensi tragis bagi hubungan Sinhala-Tamil. Dari kebijakan bahasan untuk kuota pendidikan, negara telah melembagakan berbagai tindakan yang menguntungkan masyarakat mayoritas. Hal yang menjadi poin penting dari semua ini adalah perubahan Konstitusi 1972, yang menjadikan Sinhala dan Budhisme sebagai bahasa dan agama resmi. Perubahan nama negara dari Ceylon menjadi Sri Langka, yang merujuk pada mitologi Sinhala kuno. Pengikisan perlindungan terhadap minoritas dan eliminasi dan federalisme merupakan larangan yang dinyatakan secara eksplisit. Negara juga memperkenalkan kebijakan pendidikan yang memberikan etnis mayoritas Sinhala keuntungan yang lebih besar dan kuota yang tidak adil dalam sistem penerimaan mahasiswa di universitas. Terpilihnya Jayawardene pada tahun 1977 seakan menjadi angin segara bagi Sri Langka. Adanya pergeseran dari sistem parlementer tipe Westminster ke bentuk presidensial Gaulist, yang direncanakan oleh Jayarwardene sendiri pada awalnya disambut baik oleh kelompok masyarakat sipil. Mereka percaya bahwa sistem yang baru yang mendorong para
kandidat memandang melampaui partai dan kelompok etnis mereka dalam ketiadaan mayoritas absolut bagi preferensi kedua yang didukung oleh kelompok lain akan menjadi lebih baik bagi keberadaan etnis minoritas. Namun, dalam kabinet Jayawardene sendiri terdapat angota yang berpotensi menimbulkan kerusakan dengan perspektif rasis. Bertentangan dengan harapan awal, politik komunalisasi pada level negara mencapai puncaknya pada masa Jayawardene dengan pecahnya kekerasan etnis yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Juli 1983. pengungsian dan ke India. Perekahan dan Konsolidasi Politik Tamil Radikalisasi politik Tamil muncul secara bertahap dalam bentuk LTTE. Evolusi ini dapat ditelusuri dari penurunan sekulerisme politik, dimulai dengan rancangan undangundang Sinhala Tunggal pada 1956. Kemunduran kelompok-kelompok Tamil moderat tidak terjadi dalam waktu semalam, kredibilitas mereka telah berkurang dari waktu ke waktu sebagai sebuah keberhasilan negosiasi dengan pemerintah mengenai hak-hak etnis Tamil menjadi lebih sulit dipahami. Politik tradisional Tamil sebenarnya sudah moderat, Kongres Tamil liberal, partai yang menjadi mitra UNP selama gerakan kemerdekaan. Sebutan pertama bagi gerakan separatis tanah air Tamil (Eelam) muncul pada tahun 1960-an. Sementara tidak ada agitasi yang cukup besar untuk memisahkan negara sampai tahun 1983, dibutuhkan beberapa bentuk otonomi regional untuk melindungi hak-hak etnis Tamil yang muncul dalam merespon gerakan Sinhala Tunggal. Berbagai usulan devolusi atau peralihan, federalisme, dan otonomi telah muncul dan menghilang sejak 1956, tetapi kurangnya kemauan politik sebagian politisi Sinhala dan perselisihan rincian dituding sebagai penyebab lambatnya proses perdamaian. Kelompok garis keras Sinhala telah menangkap karakteristik otonomi atau solusi federal sebagai langkah awal untuk pemisahan diri. Ada sedikit bukti bahwa memberikan otonomi akan mengarah pada kemerdekaan. Sebaliknya, pendirian keras Sinhala terhadap otonomi telah merubah tujuan kemerdekaan dan keinginan Tamil untuk menggunakan cara-cara ekstrimis untuk mencapai tujuannya tersebut. Penguatan Identitas Tamil dan Pembentukan Kelompok Militan Perpindahan kelompok Tamil moderat yang berusaha melanjutkan demokrasi plural yang asli dan membuat permohonan mereka melalui parlemen telah dimulai pada akhir tahun 1970-an. Beberapa kelompok, termasuk Kongres Tamil yang berada dibawah bendera TULF Negara terlibat dalam kerusuhan anti-Tamil yang menewaskan 3.000 orang dari etnis Tamil, ribuan orang melarikan diri ke kamp-kamp
(Tamil United Liberation Front) yang memperjuangkan platfrom gerakan separatis dalam pemilu 1977. Namun dalam kenyataannya, mereka mengharapkan sebuah solusi regional dibandingkan kemerdekaan. Oposisi tradisional Tamil terus menyuarakan untuk mengandalkan taktik pembangkangan sipil tanpa kekerasan sepanjang garis pra-kemerdekaan gerakan Gandhi. Namun, TULF lebih menyukai rute parlemen yang langsung mengenai sasaran ketika Amandemen Keenam disahkan pada tahun 1983 yang melarang seorang separatis terjun dalam arena politik. Hal ini secara efektif telah melucuti Tamil moderat dari setiap alternatif yang layak untuk mengumpulkan pendapat militan dalam komunitas. Selanjutnya, kelompok pemuda mendukung pendekatan bersejata yang telah dipinggirkan. Berkembangnya kelompok ekstrimis Tamil telah membawa dua dampak: kelangsungan politik moderat disisi Tamil menjadi goyah; dan dipihak pemerintah Sri Langka, mendorong militer pada garis melawan terorisme dan didorong oleh kekhawatiran yang tidak terduga dari bersatunya kelompok bersenjata Tamil untuk menentang kebijakan keras negara. Bagian terpenting dari kelompok Tamil yang baru adalah LTTE yang dipimpin oleh V. Prabhakaran, dan EPRLF. Dalam waktu sepuluh tahun, dan setelah intervensi India pada 1987, LTTE menjadi yang terdepan, setelah pecahnya kekerasan diantara kelompok Tamil mengenai strategi dan ideologi. Pernyataan bahwa semua kelompok (dan TULF) yang tujuannya sulit dibedakan dengan Tamil Eelam, dan terdapat upaya signifikan untuk mengabungkan front persatuan yang melakukan kesepakatan dengan pemerintah Sri Langka dan terkadang dengan India. Namun, tingkat fleksibelitas untuk memisahkan status negara bagian dan keinginan untuk mendukung kekerasan bersenjata daripada strategi politik.
Identitas Geopolitik Seperti dalam kasus lain, kita dapat melihat bahwa konflik etnis di Sri Lanka lebih dari sekedar persoalan politik domestik. Sentimen Sinhala membawa konflik etnis pada dua tingkatan, yaitu anti-Tamil dan anti-India. Dalam waktu yang berbeda, kombinasi ini menguntungkan bagi tujuan strategis elit politik Sinhala. Namun, sebagai geopolitik identitas Sinhala Budha Sri Lanka dari tahun 1970 dan seterusnya mempengaruhi suasana internal dan regional. Nasionalis Sinhala cenderung membesar-besarkan ancaman India meskipun kenyataan bahwa nationalisme dan militan Tamil pada kenyataannya ditoleransi hanya sampai titik tertentu untuk India, seperti yang kita lihat pada periode pasca-1987. Dalam jangka panjang, identitas geopolitik India dengan sekuler pluralismenya pada prinsipnya
menentang untuk mempersempit nasionalisme Sinhala dan separatisme Tamil. Perubahan yang telah terjadi di Sri Lanka dari awal tahun 1980 menunjukkan bahwa identitas geopolitik tidak selalu statis.
Ketidakamanan kompleks Srilanka Sinhala mayoritas minoritas kompleks yang sangat banyak memberikan kontribusi kerusakan keharmonisan etnis. sejarah kuno Sri Lanka dan mitologi telah menghasilkan wacana yang cocok untuk memproyeksikan hubungan antagonis antara Tamil dan Sinhala. Awal permusuhan etnis disebabkan karena Sinhala lebih mementingkan diri sendiri dan pengkhianatan politik yang dilakukan Tamil dan kemudian merebut kekuasaan Sinhala. Dalam wacana ini, peran biksu signifikan terutama di lebih lanjut mengobarkan ideologi nasionalis yang ditetapkan dalam Mahavamsa kronik oleh biarawan pada abad kelima Masehi. Ideologi Mahavamsa yang diartikulasikan sebagai hubungan simbiosis antara Budha Sangha dan penguasa Sinhala, serta pengawasan khusus mereka atau perlindungan Buddhisme. Ideologi ini membentuk dasar bagi gagasan tentang Sinhala. Antropolog Tambiah terkemuka menjelaskan bagaimana kesalahpahaman dan salah tafsir telah memicu kompleks mayoritas-minoritas. Selain para biksu Budha aktivis, antiIndia yang paling mematikan adalah kelompok JVP. Kelompok campuran politik sayap kiri dan Sinhala chauvinisme dibedakan oleh sentimen anti-Indianya. Ideologi JVP adalah ideologi kiri anti-imperialisme yang difokuskan hampir seluruhnya onwhat itu melihat sebagai ekspansi dan hegemoni India. Perkembangan terdistorsi politik tenaga kerja di Sri Lanka dimainkan ke dalam politik kontemporer dari JVP. Bagian penting dari kepemimpinan kiri radikal dimiliki pada akhir 1920. JVP ini sekaligus ultra-nasionalis dan anti-negara dengannya kombinasi kiri anti India, anti Tamil dan radikal. Ancaman India dirasakan demikian telah menjadi salah satu laten sejarah. Kelompok ini adalah kelompok yang paling lemah dan paling miskin dalam masyarakat Sri Lanka, mengadakan perlawanan ketika hak kewarganegaraan mereka ditolak. Secara historis, pemerintah India sepeertinya lepas tangan mengenai kepentingan mereka. Dalam diskusi tentang konstitusi reformasi di kemerdekaan, para pemimpin politik
Sinhala menolak rekomendasi yang diberikan Tamil India untuk menggelar pemerintahan sendiri.
Dilema Strategis India Bubarnya hubungan etnis di Sri Lanka menyebabkan sejumlah dampak bagi India, dimana kepentingan Tamil di Sri Lanka menyelaraskan dengan etnis dan kepentingan politik domestik di Tamilnadu yang dikuasai oleh Partai Kongres. Tanggapan India atas konflik etnis telah dijelaskan oleh beberapa analis sebagai praktek hegemoni, dengan versi India. Misalnya, Alan Bullion berpendapat bahwa India harus mengelolah konflik etnis di Srilanka sendiri, guna sekaligus mempertahankan peran hegemoninya.
Kekerasan Spiral Srilanka India melihat intrusi dari kekuatan luar ke dalam kawasan sebagai ancaman bagi kepentingannya. Perilaku India berkaitan dengan Sri Lanka terlihat mendua dan samar-samar dari kebijakannya yakni bukan mengejar hegemonik kekuasaan. Ketika Kongres Partai Srilanka kembali berkuasa, pendekatan Indira Gandhi sombong bergeser menjadi tetangga yang sadar diri terlihat dari kebijakannya. Awal 1980-an adalah masa ketidakpastian bagi India, dengan persaingan AS-Soviet di dekat Afghanistan. Dalam kontras dengan India, Srilanka bergabung dengan Pakistan mengutuk Soviet atas intervensinya di Afghanistan. Dua kontroversi muncul khusus antara Srilanka dan India. Untuk menyeimbangkan perlawanan pemerintah Srilanka meluncurkan pemberontakan tahun 1983 dan gerilyawan Tamil di Jayawardene mencari pelatihan bagi militer dari sumber-sumber yang dianggap sebagai anti India. Panitia Pembangunan Rasional (RAL), dibentuk oleh tokoh masyarakat yang sangat dihormati dari kedua komunitas di setelah kerusuhan tahun 1983, mempertanyakan pemerintah kebijakan Srilanka. Setelah menunjukkan kesia-siaan berurusan dengan lawan internal murni melalui konfrontasi, maka RAL menyatakan bahwa mungkin ada kekuatan di dalam pemerintah yang
mendesak untuk mengejar strategi yang sama di arena internasional. Sebelumnya, pemerintah Sri Lanka telah mengambil sikap provokatif lainnya melawan India seperti memungkinkan pesawat Pakistan untuk overfly diwilayahnya selama tahun 1971 sehingga memberikan rute alternatif kepada militer Pakistan. India tidak terlibat langsung dalam negosiasi dengan Sri Lanka sampai kerusuhan etnis 1983. Pada saat yang sama, itu adalah rahasia umum bahwa India didukung berbagai kelompok militan Tamil yang beroperasi di Tamil Nadu, terutama berkat tekanan dari Tamil Nadu Chief Minister M.G. Ramachandran, yang menjadi juru bicara terkemuka untuk kelompok Tamil, terutama LTTE. Afiliasi etnis diberikan cukup mudah masuk ke dalam politik Tamil Nadu untuk memimpin Sri Lanka. Tamil memimpin politik dan budaya, sulit untuk mencari dukungan material sampai setelah pembunuhan etnis 1983, dan bahkan mendukung DMK. Sebuah editorial di harian terkemuka di Tamil Nadu, The Hindu, di 1977 menyatakan bahwa Para pemimpin TULF harus lupa, sekali dan untuk semua, gagasan tentang negara terpisah, dan bekerja berdamai dengan Sinhala, dan ini kesempatan bagi Pemerintah untuk bertindak cepat untuk menciptakan iklim kepercayaan, sehingga Tamil tidak lagi merasa mereka banyak diabaikan dan hanya warga kelas kedua. Preferensi sendiri Rajiv Gandhi tampaknya untuk lebih kepada negosiasi dengan Tamil kelompok daripada dengan intervensi bersenjata. Sinhala mengkritik itu dianggap sebagai double-track strategi mempersenjatai kelompok-kelompok Tamil sebagai taktik tekanan, sementara melakukan negosiasi. Puncak upaya India adalah pada 1985, di mana ia berhasil semua kelompok yang relevan Tamil terlibat. Tetapi pada bulan Januari 1987, pemerintah Sri Lanka diluncurkan 'Operasi Pembebasan. Indo-Srianka Accord Juli 1987 adalah tonggak dasar untuk penyelesaian yang dinegosiasikan, dengan India sebagai penjamin. Hal ini dilakukan baik pihak untuk mendukung masyarakat, multi-etnis jamak multi-agama sementara menjaga integritas wilayah Sri Lanka. Sementara itu, India setuju untuk memastikan bahwa wilayahnya tidak digunakan untuk kegiatan melawan Sri Lanka, bahkan memungkinkan kerjasama angkatan laut dalam hal ini. Militan diharapkan untuk memberikan senjata mereka, dengan Indian pasukan penjaga perdamaian berbasis di utara dan timur. Sebagai imbalannya, India dilaporkan mampu mengekstrak komitmen penting untuk kepentingan geopolitis.
Sebagai penjamin Accord, India berharap untuk membujuk TULF pihak parlemen berpartisipasi dalam Pemilihan Dewan di provinsi utara dan timur. Pada 2002, terobosan dicapai dengan perundingan yang ditengahi theNorwegian antara LTTE dengan Perdana Menteri UNP yang baru terpilih, yaitu Ranil Wikramasinghe. Meskipun mereka belum mengarah pada penghentian perang etnis Sri Lanka, dalam cara yang sangat mendasar mendefinisikan dimensi utama konflik dan menunjuk ke arah lintasan kemungkinan penyelesaian. Selain itu, kemajuan liberalisasi ekonomi India sangat memberikan dampak positif pada hubungan Indo-Srilanka, disorot dengan penandatanganan perjanjian Indo-Srilanka Free Trade pada Maret 2000. Demikian., untuk pasukan pertama secara kalinya dalam beberapa dekade, arah geopolitik yang dan domestik mengekang bersamaan bergerak dalam damai,
ekstremis, militer dan unsur-unsur non-sekuler. Bab ini telah menunjukkan bagaimana dari waktu ke waktu proto-komunal di Srilanka memiliki kecendrungan menghasilkan politik ekstremis antara masyarakat Sinhala dan Tamil. Nsionalisme Sinhala dan penurunan sekularisme politik jelas memicu militansi Tamil. Hal ini menyarankan bahwa konsepsi identitas geopolitik tidak perlu statis, atau mengutuk negaranegara di Asia Selatan untuk kompetisi tanpa henti. Kasus Sri Lanka menunjukkan bahwa hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Asia Selatan harus tetap menjaga keseimbangan antara sekuler, etnis-agama dan identitas geopolitik.
Dokumen Serupa dengan asia selatan
Karusel SebelumnyaKarusel Berikutnya
Konflik Di Kawasan Asia Selatan
Diunggah oleh
gatotsreal
Percaturan Strategis di Asia Selatan
Diunggah oleh
asepsetia
Konflik Bersenjata Thailand Dan Kamboja, Sebuah Pembuktian Realisme Dalam Hubungan Internasional
Diunggah oleh
Erika Angelika
Tantangan Terhadap Pembentukan Pengaturan Keamanan Di Asia Timur, Dan Kaitannya Dengan Teori Regional Security Complexes
Diunggah oleh
Erika Angelika
Kemiskinan Di Asia Selatan, Kegagalan Peran Pemerintah Sebagai Agen Pembangunan Di Wilayah Asia Selatan
Diunggah oleh
Erika Angelika
Asia Selatan Dan Negara2
Diunggah oleh
Mukhamad Ramdannur
Munculnya Cina Sebagai Pesaing Amerika Serikat Dan Prediksi Hubungan Cina-Amerika Serikat Di Masa Depan
Diunggah oleh
Erika Angelika
Organisasi Asia Selatan Dan Konstelasi Politik Serta Ekonomi Dalam Tatanan Global
Diunggah oleh
Papanya Fahmi Dan Fakhrizal
Hi Kawasan Dhika New
Diunggah oleh
Andhika Wahyu Putra
Makalah Asia Selatan
Diunggah oleh
Ni Wayan Diyah Wardani
Studi Kasus Bangladesh
Diunggah oleh
parongko
Bab 1 Pakistan India Pasca Bom Mumbai
Diunggah oleh
Puspa Bunga
Dilema Nuklir India-Pakistan
Diunggah oleh
Aditya Alta
Kashmir
Diunggah oleh
Mirul Nakal
Makalah Geopolitik India
Diunggah oleh
Yenita Oktriyanti
Makalah Akhir Mata Kuliah Politik Di Asia Selatan
Diunggah oleh
Palar Siahaan
Permasalahan Penelitian-MIHI 4
Diunggah oleh
Liserida Manik
SEJARAH NEGARA SINGAPURA
Diunggah oleh
Ruhama Siti
Dinamika Regional is Me Asia Selatan
Diunggah oleh
Abi Ghafara
China Di Asia Selatan
Diunggah oleh
Aldy Muhammad Zulfikar
Untitled
Diunggah oleh
Lulu Hasna
5 Sejarah Asia Selatan 2013
Diunggah oleh
Raden Bimo DeLta Force
Makalah Asia Selatan
Diunggah oleh
Alex Rahma
PENGGUNAAN KONSEP COOPERATIVE SECURITY DALAM PEMBENTUKAN KERJASAMA KEAMANAN KAWASAN (STUDY CASE: ASEAN REGIONAL FORUM (ARF) DAN LOMBOK TREATY)
Diunggah oleh
Lya Russady
Kondisi Politik Sosial Ekonomi Dan Budaya Kawasan Asia Selatan
Diunggah oleh
Qyu Qigeranaldi
Teori Ekonomi Politik - Robert GIlpin
Diunggah oleh
Annisa Hardhany
Asia Selatan
Diunggah oleh
Husni Suwandi
Intervensi Militer Arab Saudi Dalam Konflik Sipil Di Yaman
Diunggah oleh
Ardiansyah
Menu Footer
Kembali ke atas
Tentang
Tentang Scribd
Media
Blog kami
Bergabunglah dengan tim kami!
Hubungi Kami
Undang teman
Hadiah
Scribd untuk perusahaan
Dukungan
Bantuan / Pertanyaan Umum
Aksesibilitas
Bantuan pembelian
AdChoices
Penerbit
Hukum
Syarat
Privasi
Hak Cipta
Sosial
Instagram Instagram
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Pinterest Pinterest
Dapatkan aplikasi gratis kami
Tentang
Tentang Scribd
Media
Blog kami
Bergabunglah dengan tim kami!
Hubungi Kami
Undang teman
Hadiah
Scribd untuk perusahaan
Hukum
Syarat
Privasi
Hak Cipta
Dukungan
Bantuan / Pertanyaan Umum
Aksesibilitas
Bantuan pembelian
AdChoices
Penerbit
Sosial
Instagram Instagram
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Pinterest Pinterest
Dapatkan aplikasi gratis kami
Buku
Buku audio
Majalah
Podcast
Lembar Musik
Dokumen
Snapshot
Direktori
Bahasa:
Bahasa Indonesia
close menu
English
español
português
Deutsch
français
Русский
italiano
român
Bahasa Indonesia(dipilih)
Pelajari selengkapnya
Hak cipta © 2021 Scribd Inc.
Bahasa:
Bahasa Indonesia
close menu
English
español
português
Deutsch
français
Русский
italiano
român
Bahasa Indonesia(dipilih)
Pelajari selengkapnya
Hak cipta © 2021 Scribd Inc.
Judul terkait
Karusel SebelumnyaKarusel Berikutnya
Konflik Di Kawasan Asia Selatan
Percaturan Strategis di Asia Selatan
Konflik Bersenjata Thailand Dan Kamboja, Sebuah Pembuktian Realisme Dalam Hubungan Internasional
Tantangan Terhadap Pembentukan Pengaturan Keamanan Di Asia Timur, Dan Kaitannya Dengan Teori Regional Security Complexes
Kemiskinan Di Asia Selatan, Kegagalan Peran Pemerintah Sebagai Agen Pembangunan Di Wilayah Asia Selatan
Asia Selatan Dan Negara2
Munculnya Cina Sebagai Pesaing Amerika Serikat Dan Prediksi Hubungan Cina-Amerika Serikat Di Masa Depan
Organisasi Asia Selatan Dan Konstelasi Politik Serta Ekonomi Dalam Tatanan Global
Hi Kawasan Dhika New
Makalah Asia Selatan
Studi Kasus Bangladesh
Bab 1 Pakistan India Pasca Bom Mumbai
Klik untuk memperluas Judul Terkait
Navigasi cepat
Beranda
Buku
Buku audio
Dokumen
, aktif
Ciutkan bagian
Beri Nilai
Bermanfaat0%0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
Tidak bermanfaat0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat

label: ms

label: de

label: pt

label: ro


content: Beternak kambing dan domba di peternakan Anda adalah cara yang bagus untuk menghasilkan daging dan susu dengan kualitas rasa sendiri. Kedua hewan ini dapat dengan mudah dikelola dan dapat dipelihara oleh peternak pemula. Untuk memelihara ternak yang sehat, Anda harus memiliki pengetahuan tentang apa yang perlu Anda lakukan saat memelihara ternak yang sehat. Di bawah ini kami … Read more Bagaimana Seorang Peternak Pemula Bisa Mulai Memelihara Kambing Dan Domba Di Peternakannya

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind

warc-type: conversion

label: id


content:
Sebuah fitur yang cukup mengejutkan tentu saja, melihat apa yang ditawarkan Microsoft untuk membuat konsol generasi mereka saat ini tampil kian solid.
Tidak hanya menawarkan jajaran game yang menarik seperti Rise of the Tomb Raider dan ReCore di ajang E3 2015 kemarin, mereka juga mengumumkan sebuah fitur yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya – backward compatibility untuk Xbox One! Benar sekali, gamer Xbox One akan berkesempatan untuk menikmati game-game lawas Xbox 360 di musim liburan kali ini. Gamer hanya tinggal memasukkan disc Xbox 360 mereka, yang akan teregristrasi secara digital dan butuh untuk diunduh ulang untuk dimainkan. Fitur Xbox One seperti DVR dan Streaming juga akan tersedia untuk semua game Xbox 360 ini.
Fitur tambahan ini tentu saja kian memperkuat nilai jual Xbox One, apalagi di mata gamer yang baru hendak beralih dari Xbox 360. Kepastian bahwa mereka tidak akan kehilangan game yang sudah mereka kumpulkan menjadi kelegaan tersendiri. Pertanyaannya kini, bagaimana dengan Sony dan Playstation 4? Apakah mereka akan menerapkan hal yang sama untuk bersaing dengan Xbox One? Jawabannya, ternyata tidak. Sony memastikan bahwa fitur backward compatibility tidak akan di Playstation 4.
Sony memastikan bahwa PS4 tidak akan punya fitur backward compatibility dalam waktu dekat. Alasannya? Yoshida mengaku bahwa ia akan sangat sulit diimplementasikan.
Hal ini diungkapkan oleh Shuhei Yoshida sendiri dalam wawancaranya dengan situs gaming – Polygon. Yoshida menyebut bahwa fitur ini memang terdengar menarik, namun akan menawarkan tantangan teknis yang signifikan jika hendak diimplementasikan di PS4. Ia menyebutnya sangat sulit. Jika mudah, Shuhei menyebut, Sony akan sudah menawarkannya sejak hari pertama dirilis. Oleh karena itu, berangkat dari fakta tersebut, ia memastikan bahwa Playstation 4 tampaknya tidak akan mampu menawarkan fungsi ini dalam waktu dekat.
Bagaimana dengan Anda sendiri? Seberapa penting dukungan fitur backward compatibility bagi Anda sebelum menentukan dan memilih konsol tertentu?

warc-identified-content-language: ind,eng


content:
Seiring dengan meningkatnya pengguna internet setiap tahunnya membuat mesin pencari memprioritaskan website berkualitas agar berada di halaman pertama mesin pencari google. Dan hal tersebut yang menuntut setiap pemilik situs website tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkan ranking teratas pada mesin pencari terutama google. Dimana salah satu langkahnya yaitu mengoptimasi melalui jasa SEO per keyword. Sebelum jauh ke pembahasan inti, akan lebih baik jika kita mengulas sedikit mengenai apa itu SEO. SEO adalah teknik mengoptimasi suatu website maupun blog. Ini dilakukan agar termuat di posisi teratas mesin pencari. Seperti halnya di google, yahoo, Bing, ask dan lain sebagainya. Pada dasarnya teknik yang satu ini bisa dibilang agak rumit. Sebab membutuhkan pengetahuan yang luas dan skill yang mumpuni. Di samping hasilnya yang tidak bisa dilihat secara langsung. Maka dari itu, sebagian pelaku bisnis sering menggunakan layanan jasa SEO premium berkualitas untuk meningkatkan ranking situs mereka. Tentunya untuk mendapatkan keuntungan berupa traffic pengunjung maupun konversi income yang lebih cepat. Sebenarnya kita boleh menyewa jasa SEO per keyword akan tetapi jangan sampai membuat kesalahan besar saat memilih jasa tersebut. Karena hal ini akan berakibat pada deindex atau menurunnya peringkat situs yang ada di mesin pencari. Jika anda sedang mencari jasa SEO premium, apakah anda sudah mendapatkannya.
Cara Mudah memilih Jasa SEO Per Keyword Yang Profesional
Apakah anda tahu penyebab jasa SEO premium dibutuhkan banyak orang. Tentu saja karena ingin melihat website nya berada di halaman pertama mesin pencari. Di luar sana memang ada banyak website maupun blog yang menawarkan jasa SEO per keyword terbaik dengan harga terjangkau. Akan tetapi untuk anda yang mungkin saja ingin menyewa jasa SEO premium harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai anda salah memilih jasa SEO yang murahan dan hasilnya tidak memuaskan. Karena diantara sekian banyaknya jasa SEO tersebut, mereka pasti memiliki keahlian yang berbeda-beda bukan. Ada yang mampu memberikan layanan terbaik dan bahkan memuaskan kepada semua konsumennya ada juga yang tidak. Jadi bagi anda yang saat ini sedang membutuhkan jasa SEO per keyword. Penting untuk anda mempertimbangkan baik-baik jasa SEO yang akan kami rekomendasikan di artikel ini. Tentunya memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan lagi. Sudah melayani konsumen dari berbagai kendala mengenai website mereka. Namun sebelum kami menjelaskan lebih jelas dan lengkapnya mengenai jasa SEO tersebut. Akan lebih baik jika anda mengetahui berbagai tips dalam memilih jasa SEO premium terbaik. Dengan beberapa tips dibawah ini bisa mempermudah anda dalam membedakan jasa SEO yang handal dan profesional.
Karena ada banyak sekali jasa SEO yang bisa anda temui sekarang juga namun belum tentu yang terbaik. Nah, berikut ini ada beberapa tips mudah memilih jasa SEO profesional untuk anda, seperti:
Cek terlebih dahulu halaman situs di search engine
Ini menjadi langkah mutlak dan juga harus dilakukan untuk memeriksa tingkat kualitas dari jasa SEO di halaman situs website. Bagaimana mungkin penyedia jasa SEO tersebut sulit untuk anda temukan bahkan di mesin pencari. Tentu saja akan menjadi pertanyaan besar bukan? Meskipun begitu, situs jasa SEO terbaik tentunya tidak harus berada di halaman pertama mesin pencari google. Sebab terdapat faktor lain yang bisa menjadi penentu kualitas. Seperti perusahaan SEO yang memiliki reputasi baik pada dunia optimasi.
Periksa reputasi owner atau pemilik jasa
Sebelum anda memutuskan untuk menggunakan layanan jasa SEO. Akan lebih baik jika anda memeriksa owner atau pemilik jasa tersebut melalui akun media sosial mereka. Apabila mereka memiliki reputasi yang baik, mampu berkomunikasi aktif, banyak membahas mengenai SEO. Maka kemungkinan besar mereka bisa dipercaya sebagai penyedia jasa SEO terbaik dan profesional.
Perhatikan kembali testimoni pelanggan
Dalam membangun sebuah reputasi, maka biasanya penyedia jasa SEO premium akan selalu memajang testimoni dari para pelanggan mereka. Ini bertujuan untuk mempengaruhi calon pelanggan agar segera menggunakan layanan jasa mereka. Akan tetapi ada beberapa jasa yang menggunakan testimoni palsu untuk meyakinkan calon pelanggan mereka. Maka dari itu, akan lebih baik jika anda juga lebih teliti dalam memastikan testimoni tersebut. Dengan begitu bisa mendapatkan ulasan secara mendetail mengenai jasa SEO terbaik.
Penawaran harga yang masuk akal
Harga murah tentu saja akan sangat menggiurkan. Apalagi jika kita sedang mencari jasa SEO yang murah dan berkualitas terbaik dengan penawaran lebih rendah dibandingkan jasa lain. Di sisi lain harga mahal juga bisa menjadi pilihan. Sebab ada banyak orang yang berpikir bahwa harga mahal kualitasnya bagus. Akan tetapi anda juga harus tahu bahwa harga belum tentu bisa memastikan kualitas produksinya. Jadi anda juga harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih.
Memberikan keterangan yang mendetail
Pada umumnya jasa SEO akan memberikan layanan gratis mengenai analisa sebuah situs secara singkat. Baik itu mengenai tingkat persaingan, keyword maupun tingkat kesulitannya. Apabila hal ini diabaikan, akan lebih baiknya jika berpikir kembali untuk menggunakan jasa terbaik tersebut. Sehingga jasa SEO tersebut murah, berkualitas dan juga profesional. Tentunya akan bersedia menganalisis website yang akan dikerjakan. Pastikan anda memilih jasa SEO per keyword yang handal dalam bidangnya sehingga merasa puas dengan pelayanannya.
Inilah Jasa SEO Per Keyword Terbaik Yang Patut Untuk Anda Pilih
Untuk anda yang sedang membutuhkan jasa SEO, maka tidak perlu lagi bingung harus memilih jasa mana dan seperti apa. Karena hanya dengan jasa SEO yang kami rekomendasikan ini semua yang anda butuhkan sudah pasti bisa didapatkan. Mengenai kualitas pekerjaan dan pelayannya sendiri sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebelumnya, apakah anda sudah menemukan jasa SEO premium yang terbaik dan juga terpercaya? Jika anda belum juga menemukannya sekarang juga padahal membutuhkannya. Tentu saja anda sudah tidak perlu lagi bingung akan memilih yang mana. Karena hanya dengan jasa SEO yang ada di jasaseojogjamurah.com. Tentunya semua masalah website anda akan ditangani oleh ahlinya. Anda tidak perlu khawatir dengan hasil kerja dari jasa SEO tersebut. Karena jasa SEO yang ada di tempat kami memiliki tim yang sangat kompeten dan profesional. Jadi tidak perlu lagi merasa bingung akan memilih yang seperti apa. Jika anda penasaran dengan jasa SEO per keyword di tempat kami. Maka anda bisa langsung mengunjungi kantor kami. Jika tidak anda juga bisa menghubungi customer service jasa SEO premium dan konsultasikan kebutuhan anda secara online. Yuk buat website anda menjadi website berkualitas terbaik sekarang juga hanya di jasa SEO per keyword ini. Ada banyak keuntungan yang bisa anda dapatkan dari jasa SEO premium.


content:
KASUS BESAR: Kapolres Malinau AKBP Agus Nugraha, S.IK, S.H, M.H, menunjukkan barang bukti tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi Senin (1/2) lalu dalam press release yang dilaksanakan di Mapolres Malinau, Senin (8/2)./AGUSSALAM SANIP/RADAR TARAKAN
PROKAL.CO,
MALINAU – Hanya selang dua hari setelah kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi Senin dini hari (1/2) di dua tempat kejadian perkara (TKP) di Malinau, Kepolisian Resor (Polres) Malinau berhasil menangkap pelakunya di Kota Tarakan.
Keberhasilan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di dua TKP dalam sehari dan dengan pelaku yang sama itu diungkapkan Kapolres Malinau AKBP Agus Nugraha, S.IK, S.H, M.H, dalam rilis kasus yang dilaksanakan di Mapolres Malinau, Senin (8/2). “Peristiwa pencurian tersebut dilaksanakan di dua TKP, yang pertama adalah di Jl. Manggis No. 013 Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Itu terjadi antara pukul 1 sampai dengan pukul 3 dini hari,” ungkap Kapolres AKBP Agus Nugraha didampingi Wakapolres Malinau, Kompol Parlagutan Simanjuntak dan Kasatreskrim Iptu Luzman Aziz Azzindani, S.TK, S.IK.
Kemudian TKP yang kedua, lanjut Kapolres Malinau, yaitu di Jl. Swadaya RT 013, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, yang terjadi antara pukul 03.00 sampai dengan pukul 05.00 subuh yang dilakukan oleh pelaku yang sama. “Jadi pada saat malam hari di dua TKP di malam yang sama dilakukan oleh pelaku yang sama,” jelasnya.
Disebutkan, untuk kerugian seperti yang disampaikan korban pencurian ini, di TKP pertama adalah atas nama Saputro Tri Widodo dan korban di TKP kedua atas nama Abu Bakar. Sedangkan kerugian korban dari aksi pencurian tersebut, di TKP pertama itu sebesar Rp. 11.300.000 dan dari TKP kedua sebesar Rp. 415.000.000 atau total semuanya kurang lebih Rp. 426.000.000. Adapun tersangka dari peristiwa tersebut sudah diamankan oleh Polres Malinau sebanyak tiga orang. “Sudah kami tangkap tiga-tiganya. Yang pertama adalah saudara MM alamat asal dari Maluku. Kemudian yang kedua saudara MJ dan yang ketiga adalah saudara MA alias OTA,” terang perwira menengah Polri ini.
“Ketiganya sudah kami amankan dua hari setelah peristiwa tindak pidana. Jadi tanggal 1 kejadian kemudian tanggal 2 kami tangkap tiga-tiganya,” imbuhnya.
Modus operandi yang mereka lakukan, kata Kapolres, adalah dengan cara mencari sasaran rumah yang sepi kemudian naik ke jendela dan mencongkel menggunakan alat berupa linggis dan juga golok. Alat ini mereka gunakan untuk mencongkel jendela pada saat mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Motifnya adalah untuk menguasai barang curian dalam bentuk uang maupun handphone.