content:
kasus yang saya angkat adalah pencurian dan pemerasan. Kasus 1 : PEMERASAN Liputan6.com, Solo: Seorang pemuda asal Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (7/7), dibekuk polisi lantaran diduga kerap memeras di rumah keluarga artis dan pelawak Nunung Srimulat. Pemuda bernama Andi Rismanto alias Ambon yang dikenal sebagai preman kampung meminta jatah Rp 150 ribu per minggu dengan alasan iuran keamanan. Saat dimintai keterangan, ia hanya bisa tertunduk lesu. Pemuda bertato ini ditangkap aparat Kepolisian Sektor Banjarsari, menyusul laporan salah seorang kerabat Nunung. Dari keterangan saksi, tersangka sering memeras di rumah keluarga tersebut. Jika tidak dituruti, maka pelaku tidak segan melakukan kekerasan. Perilaku tersangka pun dianggap meresahkan. Tidak hanya keluarga Nunung Srimulat yang menjadi korban, tapi juga warga lain di kawasan tersebut. Dari pengakuan tersangka, uang yang diperoleh digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp 20 ribu dan kartu tanda penduduk milik tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.(BJK/ANS) Analisis Kasus 1 Pada kasus di atas, pelaku, Andi Rismanto telah melakukan tindak pidana pemerasan kepada keluarga Nunung dengan cara meminta secara paksa uang Rp 150.000,- setiap minggu. Karena yang melakukan tindak pidana adalah warga Negara Indonesia dan terjadi di wilayah Indonesia, maka berlaku hukum pidana Indonesia , yang berarti KUHPidana (asas teritorialitas). Pelaku dijerat oleh pasal mengenai pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan diramuskan dengan rumusan sebagai berikut : 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini. > Unsur-Unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHP
>> Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP :[1] >>> Unsur obyektif yaitu unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana, yang meliputi unsur-unsur : 1. 2. 3. 4. Memaksa . Orang lain. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seleruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain). 5. Supaya memberi hutang. 6. Untuk menghapus piutang. >>> Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana yang meliputi unsur unsur : 1. Dengan maksud. 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. > Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Unsur memaksa. Dengan istilah memaksa dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. 2. Unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang.Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suau barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas. 3. Unsur supaya memberi hutang. Berkaitan dengan pengertian memberi hutang dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yanag benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjianyang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. 4. Unsur untuk menghapus hutang. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
5. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kaitannya pada kasus: Pelaku memenuhi semua unsur unsur di atas, baik yang subjektif maupun yang obyektif. Pelaku memeras korban setiap minggu dengan cara memaksa untuk memberikan uang Rp 150.000,-, korban pun terpaksa memenuhi permintaan pelaku. Barang yang diserahkan adalah uang, yang akhirnya digunakan oleh pelaku untuk membeli rokok dan minuman keras untuk dirinya sendiri. Artinya, pelaku telah memeras korban untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pengadilan yang berwenang mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negeri Solo, karena Solo merupakan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) pemerasan tersebut. Dari sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan pelaku, terlihat bahwa pelaku pemerasan pada saat melakukan aksi pemerasannya itu telah mampu bertanggung jawab. Dilihat dari sisi umur, meski tidak disebutkan berapa umur pelaku, tapi karena ia ditakuti oleh masyarakat sekitar, berarti dapat disimpulkan bahwa pelaku telah berumur lebih dari 16 tahun yang artinya KUHP berlaku atas pelaku secara utuh dah sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalamnya. Jarak antara perbuatan pemerasan yang dilakukan dengan pelaku tertangkan di sumber belum mencapai 30 tahun, sehingga perbuatan yang dilakukan belum dianggap sebagai perbuatan yang daluarsa. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku dilihat dari kemampuannya terlebih dahulu. Sesuai dengan fakta diatas maka pelaku dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. pelaku jelas mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang Ia lakukan telah melanggar hukum. Karena ia menyesali perbuatannya setelah tertangkap dan dimintai keterangan oleh polisi. Atas laporan korban, keterangan saksi dan alat bukti yang disita polisi sebesar uang dua puluh ribu dan kartu tanda penduduk, maka pelaku dapat dihukum penjara maksimal Sembilan tahun, kecuali bila ada hal hal yang dapat meringankan hukuman. Pelaku dapat dipenjara kurang dari Sembilan tahun bila hakim memutuskan begitu, sesuai dengan keyakinannya ataupun mengacu kepada jurisprudensi kasus yang sama. Delik pemerasan tergolong kepada: [2] 1. delik formal (formeel delict), karena merupakan delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang undang. Dalam kasus ini, perbuatannya adalah pemerasan.
2. delik komisi (commissie delict), karena merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang undang. Dalam hal ini, pelaku telah melakukan pemerasan terhadap korban, dan pemerasan dilarang oleh pasal 368 KUHP. 3. delik rampung (aflopend delict), karena merupakan satu perbuatan tertentu yang selesai dalam waktu yang singkat. 4. delik tunggal (enkelvoudig delict), karena merupakan delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. 5. delik sederhana (eenvoudig delict) karena merupakan delik pokok tanpa pemberatan. 6. delik kesengajaan (doleus delict), karena dilakukan dengan sengaja oleh si pelaku. 7. delik umum (gemeen delict), karena tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. 8. delik umum (delicta communia), karena termasuk delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. 9. delik aduan (klacht delict), dan merupakan delik aduan absolut (absolute klacht delict) karena menurut sifat kejahatannya delik pemerasan hanya dapat dituntut apabila diadukan. Pada kasus ini, yang melaporkan adalah kerabat korban yang merasa dirugikan, maka polisi pun menangkap pelaku. Bila tidak ada aduan dari keluarga korban maka pelaku pun tidak akan bisa ditangkap. Kasus 2 : PENCURIAN Perampok Jarah Kantor Dinkes Gresik Laporan wartawan Kompas Adi Sucipto Sabtu, 4 Desember 2010 | 13:44 WIB GRESIK, KOMPAS.com Kawanan perampok pada Sabtu (4/12/2010) pukul 04.00 beraksi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas diplakban mata dan mulutnya serta diikat tali rafia. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai Rp 6,7 juta di laci. Kasus itu terungkap sekitar pukul 08.00 saat sebagian pegawai akan beraktivitas di kantor, lalu peristiwa itu dilaporkan ke polisi. Awalnya, petugas jaga Sunaryoto dan Rahmat didatangi empat orang yang membawa celurit dan parang. Keduanya sempat melawan, tetapi tidak bisa berkutik. Selain kalah banyak, keduanya juga khawatir karena pelaku juga mengancam dengan senjata tajam. Keduanya diringkus pelaku, mulut dan mata diplakban, serta tangan dan kaki diikat tali rafia. Petugas jaga lainnya, Nawawi, memilih sembunyi saat perampok beraksi membuka laci dan mengubrak-abrik isinya.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Sugeng Widodo, pelaku hanya berhasil menemukan uang tunai Rp 6,7 juta. Kepala Kepolisian Resor Gresik Ajun Komisaris Besar Jakub Prajogo menyatakan, polisi masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Dari tempat kejadian perkara, polisi mendapatkan plakban dan tali rafia. Analisis Kasus 2 Pada kasus di atas, pelaku berjumlah empat orang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil uang tunai Rp 6,7 juta di dalam Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Karena yang melakukan tindak pidana adalah orang Indonesia dan terjadi di wilayah Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum pidana Indonesia, yang berarti KUHPidana (asas teritorialitas). Perbuatan pelaku tergolong kepada delik berkualifikasi, karena perbuatan tersebut memiliki unsur unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar. Dalam kasus ini, delik dasar adalah pasal 362 KUHP yaitu mengenai pencurian. Tetapi karena pencurian tersebut disertai dengan ancaman kekerasan pada penjaga malam, maka pelaku akan diancam dengan pasal 365 KUHP ayat (1) dan (2), (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, dan atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; 4. jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat. Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Berikut unsur unsur pencurian, > Unsur Unsur Objektif berupa :
1. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. 2. Unsur benda. Pada mulanya benda benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda benda bergerak (roerend goed). Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). 3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. > Unsur Unsur Subjektif berupa : 1. Maksud untuk memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Apabila dihubung kan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. 2. Melawan hukum. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.
Kaitan dengan kasus: Sesuai dengan asas legalitas kasus ini jelas melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP, tepatnya tentang pencurian pasal 362: Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah Dari sisi sifat melawan hukumnya tercantum secara eksplisit dalam bunyi pasal yang bersangkutan. Atas kasus diatas pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Gresik karena kasus perampokan tersebut dilakukan di Gresik. Dari sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan pelaku, terlihat bahwa para pelaku perampokan pada saat melakukan aksinya telah mampu bertanggung jawab, karena dengan sadar mengancam penjaga kantor menggunakan senjata tajam lalu mengikat mereka, kemudian mengambil uang yang ada di dalam kantor. Ini memenuhi unsur pada pasal 365 ayat 1, yaitu pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan. Dilihat dari sisi umur, para pelaku disimpulkan telah berumur lebih dari 16 tahun, karena telah memiliki kematangan dalam tindakan mereka. yang artinya KUHP berlaku atas para pelaku secara utuh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalamnya, karena para pelaku telah dewasa dan cakap hukum. Jarak antara perbuatan yang dilakukan dengan para pelaku tertangkap bila seandainya belum mencapai 30 tahun maka perbuatan yang dilakukan belum dianggap sebagai perbuatan yang daluarsa, sehingga masih bisa diadili. Perbuatan yang dilakukan para pelaku dari kasus diatas terbukti bahwa perbuatan tersebut tertangkap tangan. Artinya perbuatan tersebut jelas diketahui oleh orang lain, mengingat aksi yang dilakukan diketahui oleh kedua petugas jaga yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam keadaan seperti itu mereka masih saja mengambil dan membawa uang Rp 6,7 juta yang ada di kantor dengan maksud untuk dimiliki. Perbuatan ini jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Kesalahan yang diperbuat merupakan kesalahan yang disengaja, yaitu kesalahan yang dengan sengaja (doleus delicti), dalam keadaan sadar, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang hukum. Para pelaku dengan sadar mencuri disertai ancaman kekerasan pada kedua petugas jaga. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku dilihat dari kemampuannya terlebih dahulu. Sesuai dengan fakta diatas maka kedua pelaku dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Para pelaku jelas mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan telah melanggar hukum. Hal ini terlihat setelah mereka berhasil mengambil uang dari kantor, mereka lalu melarikan diri. Hal ini mereka lakukan karena mereka takut dan sadar jika tertangkap akan diadili massa atau oleh pihak yang berwajib (polisi). Selain
itu mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka telah melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hukum pidana Indonesia dalam hal pertanggungan jawab menganut sistem fiktif, artinya menurut hukum Indonesia, setiap pelaku perbuatan pidana pada dasarnya selalu dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Pengecualian dari system fiktif tersebut terdapat pada pasal 44 KUHP, dengan kata lain dianggap tidak mampu bertanggung jawab, yaitu apabila : 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi membedakan yang baik dan yang buruk, seperti orang gila atau epilepsy. Jika melihat kasus diatas lagi, para pelaku tidak termasuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP diatas. Para pelaku tidak mengalami gangguan psikis, tidak mengalami cacat mental sejak pertubuhannya dan juga tidak mengalami gangguan jiwa seperti gila, epilepsy dan lain sebagainya. Unsur kesalahan yang ada dalam perbuatan pelaku dalam kasus diatas jelas mencakup tiga unsur yang ada dalam landasan teori, yaitu pertanggungjawaban, adanya hubungan batin perbuatan dengan pelaku perbuatan dan tidak adanya alasan penghapusan pidana. Perbuatan yang dilakukan telah dianggap merugikan orang lain, sehingga patut untuk dipidana karena perbuatan merugikan orang lain tersebut. Salah satu teori pemidanaan yang dikenal adalah teori pembalasan yaitu kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan pula (Immanuel Kant). Seperti yang telah disebutkan di atas, keempat pelaku dapat dijerat dengan pasal 365 KUHP. Semua unsur, mulai dari pencurian, ancaman kekerasan, jumlah pelaku lebih dari seorang, dilakukan di malam hari ke pekarangan tertutup yang ada rumahnya, memasukinya menggunakan kejahatan dengan merusak, maka ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada mereka adalah dipenjara paling lama dua belas tahun. Pencurian tergolong kepada delik delik yang sama seperti pemerasan, yang membedakan hanyalah pencurian bukan termasuk golongan delik aduan, melainkan merupakan golongan delik biasa (gewone delict), yaitu delik yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk menuntutnya. Dalam kasus ini ketika terjadi perampokan memang diperlukan adanya laporan dari masyarakat, tapi bukan pengaduan. Seandainya tanpa ada laporan tapi polisi mengetahui ada pencurian, maka tetap bisa dilakukan penuntutan. Kesimpulan Kesimpulannya, baik kasus pemerasan maupun kasus pencurian sama sama tergolong delik formil, karena kedua delik ini terjadi karena adanya pelanggaran pada larangan yang dimuat dalam undang undang (KUHP pasal 368 dan 365). Pada kasus pemerasan, pelaku dapat dituntut maksimal hukuman penjara sembilan tahun, sementara pada kasus pencurian dengan ancaman kekerasan, keempat pelaku dapat dijerat pasal 368 KUHP dengan hukuman penjara maksimal dua belas tahun. Para pelaku di kedua kasus di atas dianggap cakap hukum, sadar akan perbuatannya yang melawan hukum dan bertanggungjawab penuh terhadap perbuatannya,
sehingga tidak ada alasan penghapusan pidana. Hukuman yang tepat diberikan pada mereka, selain merujuk kepada pasal pasal dalam KUHP, akan disesuaikan juga dengan keyakinan hakim dan jurisprudensi pada kasus kasus yang sama. DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang Undang Hukum Pidana Sofjan Sastrawidjaja, S.H., Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana. 1995. Bandung : Armico. Situs Resmi Liputan 6 SCTV Situs Resmi Kompas hukumislam-uii.blogspot.com excellentlawyer.blogspot.com
[1] Sofjan Sastrawidjaja, S.H., Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana. 1995. Bandung : Armico. Hal. 117-121 [2] ibid. Hal. 135-142 Assalamualaikum wr.wb tulisan di bawah adalah tugas hukum pidana mengenai analisis dua kasus. kasus yang saya angkat adalah pencurian dan pemerasan. Kasus 1 : PEMERASAN Liputan6.com, Solo: Seorang pemuda asal Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (7/7), dibekuk polisi lantaran diduga kerap memeras di rumah keluarga artis dan pelawak Nunung Srimulat. Pemuda bernama Andi Rismanto alias Ambon yang dikenal sebagai preman kampung meminta jatah Rp 150 ribu per minggu dengan alasan iuran keamanan. Saat dimintai keterangan, ia hanya bisa tertunduk lesu. Pemuda bertato ini ditangkap aparat Kepolisian Sektor Banjarsari, menyusul laporan salah seorang kerabat Nunung. Dari keterangan saksi, tersangka sering memeras di rumah keluarga tersebut. Jika tidak dituruti, maka pelaku tidak segan melakukan kekerasan. Perilaku tersangka pun dianggap meresahkan. Tidak hanya keluarga Nunung Srimulat yang menjadi korban, tapi juga warga lain di kawasan tersebut. Dari pengakuan tersangka, uang yang diperoleh digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp 20 ribu dan kartu tanda penduduk milik tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.(BJK/ANS)
Analisis Kasus 1 Pada kasus di atas, pelaku, Andi Rismanto telah melakukan tindak pidana pemerasan kepada keluarga Nunung dengan cara meminta secara paksa uang Rp 150.000,- setiap minggu. Karena yang melakukan tindak pidana adalah warga Negara Indonesia dan terjadi di wilayah Indonesia, maka berlaku hukum pidana Indonesia , yang berarti KUHPidana (asas teritorialitas). Pelaku dijerat oleh pasal mengenai pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan diramuskan dengan rumusan sebagai berikut : 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini. > Unsur-Unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHP >> Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP :[1] >>> Unsur obyektif yaitu unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana, yang meliputi unsur-unsur : 1. 2. 3. 4. Memaksa . Orang lain. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seleruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain). 5. Supaya memberi hutang. 6. Untuk menghapus piutang. >>> Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana yang meliputi unsur unsur : 1. Dengan maksud. 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. > Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Unsur memaksa. Dengan istilah memaksa dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
2. Unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang.Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suau barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas. 3. Unsur supaya memberi hutang. Berkaitan dengan pengertian memberi hutang dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yanag benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjianyang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. 4. Unsur untuk menghapus hutang. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. 5. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kaitannya pada kasus: Pelaku memenuhi semua unsur unsur di atas, baik yang subjektif maupun yang obyektif. Pelaku memeras korban setiap minggu dengan cara memaksa untuk memberikan uang Rp 150.000,-, korban pun terpaksa memenuhi permintaan pelaku. Barang yang diserahkan adalah uang, yang akhirnya digunakan oleh pelaku untuk membeli rokok dan minuman keras untuk dirinya sendiri. Artinya, pelaku telah memeras korban untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pengadilan yang berwenang mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negeri Solo, karena Solo merupakan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) pemerasan tersebut. Dari sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan pelaku, terlihat bahwa pelaku pemerasan pada saat melakukan aksi pemerasannya itu telah mampu bertanggung jawab. Dilihat dari sisi umur, meski tidak disebutkan berapa umur pelaku, tapi karena ia ditakuti oleh masyarakat sekitar, berarti dapat disimpulkan bahwa pelaku telah berumur lebih dari 16 tahun yang artinya KUHP berlaku atas pelaku secara utuh dah sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalamnya.
Jarak antara perbuatan pemerasan yang dilakukan dengan pelaku tertangkan di sumber belum mencapai 30 tahun, sehingga perbuatan yang dilakukan belum dianggap sebagai perbuatan yang daluarsa. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku dilihat dari kemampuannya terlebih dahulu. Sesuai dengan fakta diatas maka pelaku dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. pelaku jelas mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang Ia lakukan telah melanggar hukum. Karena ia menyesali perbuatannya setelah tertangkap dan dimintai keterangan oleh polisi. Atas laporan korban, keterangan saksi dan alat bukti yang disita polisi sebesar uang dua puluh ribu dan kartu tanda penduduk, maka pelaku dapat dihukum penjara maksimal Sembilan tahun, kecuali bila ada hal hal yang dapat meringankan hukuman. Pelaku dapat dipenjara kurang dari Sembilan tahun bila hakim memutuskan begitu, sesuai dengan keyakinannya ataupun mengacu kepada jurisprudensi kasus yang sama. Delik pemerasan tergolong kepada: [2] 1. delik formal (formeel delict), karena merupakan delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang undang. Dalam kasus ini, perbuatannya adalah pemerasan. 2. delik komisi (commissie delict), karena merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang undang. Dalam hal ini, pelaku telah melakukan pemerasan terhadap korban, dan pemerasan dilarang oleh pasal 368 KUHP. 3. delik rampung (aflopend delict), karena merupakan satu perbuatan tertentu yang selesai dalam waktu yang singkat. 4. delik tunggal (enkelvoudig delict), karena merupakan delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. 5. delik sederhana (eenvoudig delict) karena merupakan delik pokok tanpa pemberatan. 6. delik kesengajaan (doleus delict), karena dilakukan dengan sengaja oleh si pelaku. 7. delik umum (gemeen delict), karena tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. 8. delik umum (delicta communia), karena termasuk delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. 9. delik aduan (klacht delict), dan merupakan delik aduan absolut (absolute klacht delict) karena menurut sifat kejahatannya delik pemerasan hanya dapat dituntut apabila diadukan. Pada kasus ini, yang melaporkan adalah kerabat korban yang merasa dirugikan, maka polisi pun menangkap pelaku. Bila tidak ada aduan dari keluarga korban maka pelaku pun tidak akan bisa ditangkap.
Kasus 2 : PENCURIAN Perampok Jarah Kantor Dinkes Gresik Laporan wartawan Kompas Adi Sucipto Sabtu, 4 Desember 2010 | 13:44 WIB GRESIK, KOMPAS.com Kawanan perampok pada Sabtu (4/12/2010) pukul 04.00 beraksi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas diplakban mata dan mulutnya serta diikat tali rafia. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai Rp 6,7 juta di laci. Kasus itu terungkap sekitar pukul 08.00 saat sebagian pegawai akan beraktivitas di kantor, lalu peristiwa itu dilaporkan ke polisi. Awalnya, petugas jaga Sunaryoto dan Rahmat didatangi empat orang yang membawa celurit dan parang. Keduanya sempat melawan, tetapi tidak bisa berkutik. Selain kalah banyak, keduanya juga khawatir karena pelaku juga mengancam dengan senjata tajam. Keduanya diringkus pelaku, mulut dan mata diplakban, serta tangan dan kaki diikat tali rafia. Petugas jaga lainnya, Nawawi, memilih sembunyi saat perampok beraksi membuka laci dan mengubrak-abrik isinya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Sugeng Widodo, pelaku hanya berhasil menemukan uang tunai Rp 6,7 juta. Kepala Kepolisian Resor Gresik Ajun Komisaris Besar Jakub Prajogo menyatakan, polisi masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Dari tempat kejadian perkara, polisi mendapatkan plakban dan tali rafia. Analisis Kasus 2 Pada kasus di atas, pelaku berjumlah empat orang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil uang tunai Rp 6,7 juta di dalam Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Karena yang melakukan tindak pidana adalah orang Indonesia dan terjadi di wilayah Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum pidana Indonesia, yang berarti KUHPidana (asas teritorialitas). Perbuatan pelaku tergolong kepada delik berkualifikasi, karena perbuatan tersebut memiliki unsur unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar. Dalam kasus ini, delik dasar adalah pasal 362 KUHP yaitu mengenai pencurian. Tetapi karena pencurian tersebut disertai dengan ancaman kekerasan pada penjaga malam, maka pelaku akan diancam dengan pasal 365 KUHP ayat (1) dan (2), (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud
untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, dan atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; 4. jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat. Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Berikut unsur unsur pencurian, > Unsur Unsur Objektif berupa : 1. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. 2. Unsur benda. Pada mulanya benda benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda benda bergerak (roerend goed). Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). 3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.
> Unsur Unsur Subjektif berupa : 1. Maksud untuk memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Apabila dihubung kan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. 2. Melawan hukum. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat. Kaitan dengan kasus: Sesuai dengan asas legalitas kasus ini jelas melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP, tepatnya tentang pencurian pasal 362: Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah Dari sisi sifat melawan hukumnya tercantum secara eksplisit dalam bunyi pasal yang bersangkutan. Atas kasus diatas pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Gresik karena kasus perampokan tersebut dilakukan di Gresik. Dari sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan pelaku, terlihat bahwa para pelaku perampokan pada saat melakukan aksinya telah mampu bertanggung jawab, karena dengan sadar mengancam penjaga kantor menggunakan senjata tajam lalu mengikat mereka, kemudian mengambil uang yang ada di dalam kantor. Ini memenuhi unsur pada pasal 365 ayat 1, yaitu pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan. Dilihat dari sisi umur, para pelaku disimpulkan telah berumur lebih dari 16 tahun, karena telah memiliki kematangan dalam tindakan mereka. yang artinya KUHP berlaku atas para pelaku secara utuh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalamnya, karena para pelaku telah dewasa dan cakap hukum.
Jarak antara perbuatan yang dilakukan dengan para pelaku tertangkap bila seandainya belum mencapai 30 tahun maka perbuatan yang dilakukan belum dianggap sebagai perbuatan yang daluarsa, sehingga masih bisa diadili. Perbuatan yang dilakukan para pelaku dari kasus diatas terbukti bahwa perbuatan tersebut tertangkap tangan. Artinya perbuatan tersebut jelas diketahui oleh orang lain, mengingat aksi yang dilakukan diketahui oleh kedua petugas jaga yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam keadaan seperti itu mereka masih saja mengambil dan membawa uang Rp 6,7 juta yang ada di kantor dengan maksud untuk dimiliki. Perbuatan ini jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Kesalahan yang diperbuat merupakan kesalahan yang disengaja, yaitu kesalahan yang dengan sengaja (doleus delicti), dalam keadaan sadar, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang hukum. Para pelaku dengan sadar mencuri disertai ancaman kekerasan pada kedua petugas jaga. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku dilihat dari kemampuannya terlebih dahulu. Sesuai dengan fakta diatas maka kedua pelaku dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Para pelaku jelas mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan telah melanggar hukum. Hal ini terlihat setelah mereka berhasil mengambil uang dari kantor, mereka lalu melarikan diri. Hal ini mereka lakukan karena mereka takut dan sadar jika tertangkap akan diadili massa atau oleh pihak yang berwajib (polisi). Selain itu mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka telah melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hukum pidana Indonesia dalam hal pertanggungan jawab menganut sistem fiktif, artinya menurut hukum Indonesia, setiap pelaku perbuatan pidana pada dasarnya selalu dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Pengecualian dari system fiktif tersebut terdapat pada pasal 44 KUHP, dengan kata lain dianggap tidak mampu bertanggung jawab, yaitu apabila : 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi membedakan yang baik dan yang buruk, seperti orang gila atau epilepsy. Jika melihat kasus diatas lagi, para pelaku tidak termasuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP diatas. Para pelaku tidak mengalami gangguan psikis, tidak mengalami cacat mental sejak pertubuhannya dan juga tidak mengalami gangguan jiwa seperti gila, epilepsy dan lain sebagainya. Unsur kesalahan yang ada dalam perbuatan pelaku dalam kasus diatas jelas mencakup tiga unsur yang ada dalam landasan teori, yaitu pertanggungjawaban, adanya hubungan batin perbuatan dengan pelaku perbuatan dan tidak adanya alasan penghapusan pidana. Perbuatan yang dilakukan telah dianggap merugikan orang lain, sehingga patut untuk dipidana karena perbuatan merugikan orang lain tersebut. Salah satu teori pemidanaan yang dikenal adalah teori pembalasan yaitu kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan pula (Immanuel Kant).
Seperti yang telah disebutkan di atas, keempat pelaku dapat dijerat dengan pasal 365 KUHP. Semua unsur, mulai dari pencurian, ancaman kekerasan, jumlah pelaku lebih dari seorang, dilakukan di malam hari ke pekarangan tertutup yang ada rumahnya, memasukinya menggunakan kejahatan dengan merusak, maka ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada mereka adalah dipenjara paling lama dua belas tahun. Pencurian tergolong kepada delik delik yang sama seperti pemerasan, yang membedakan hanyalah pencurian bukan termasuk golongan delik aduan, melainkan merupakan golongan delik biasa (gewone delict), yaitu delik yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk menuntutnya. Dalam kasus ini ketika terjadi perampokan memang diperlukan adanya laporan dari masyarakat, tapi bukan pengaduan. Seandainya tanpa ada laporan tapi polisi mengetahui ada pencurian, maka tetap bisa dilakukan penuntutan. Kesimpulan Kesimpulannya, baik kasus pemerasan maupun kasus pencurian sama sama tergolong delik formil, karena kedua delik ini terjadi karena adanya pelanggaran pada larangan yang dimuat dalam undang undang (KUHP pasal 368 dan 365). Pada kasus pemerasan, pelaku dapat dituntut maksimal hukuman penjara sembilan tahun, sementara pada kasus pencurian dengan ancaman kekerasan, keempat pelaku dapat dijerat pasal 368 KUHP dengan hukuman penjara maksimal dua belas tahun. Para pelaku di kedua kasus di atas dianggap cakap hukum, sadar akan perbuatannya yang melawan hukum dan bertanggungjawab penuh terhadap perbuatannya, sehingga tidak ada alasan penghapusan pidana. Hukuman yang tepat diberikan pada mereka, selain merujuk kepada pasal pasal dalam KUHP, akan disesuaikan juga dengan keyakinan hakim dan jurisprudensi pada kasus kasus yang sama. DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang Undang Hukum Pidana Sofjan Sastrawidjaja, S.H., Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana. 1995. Bandung : Armico. Situs Resmi Liputan 6 SCTV Situs Resmi Kompas hukumislam-uii.blogspot.com excellentlawyer.blogspot.com
[1] Sofjan Sastrawidjaja, S.H., Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana. 1995. Bandung : Armico. Hal. 117-121 [2] ibid. Hal. 135-142
Liputan6.com, Batam: Sebuah kotak kayu berisi jasad manusia ditemukan di kawasan Batam Center, Kelurahan Baloi Permai, Batam Kota, Kepulauan Riau, 3 Maret silam. Penemuan ini dilaporkan warga ke kantor kepolisian terdekat. Saat kotak yang panjangnya 1,5 meter dibuka, jasad laki-laki itu berada dalam posisi telungkup dan tak bisa dikenali. Tim forensik Kepolsian Kota Besar Barelang dan aparat Kepolisian Sektor Batam Kota menduga korban tewas akibat tindak kekerasan. Menurut Kepala Forensik Poltabes dokter Novita, di bagian kepala korban ada beberapa bagian tulang hilang. Selain itu,di dada juga terdapat irisan yang bentuknya persegi. Di dalamnya kita tak temukan sisa jaringan organ dalam, kata Novita. Di betis juga terdapat irisan. Sehari kemudian, identitas jenazah itu dikenali bernama Fahmi Iswandi (30). Kasus ini terungkap setelah aparat Polsekta Batam Kota melakukan evakuasi. Saat itu, kepala Polsekta Batam Kota, AKP Suka Irawanto, mencurigai seseorang yang berada di antara kerumunan warga yaitu Harun. Setelah ditangkap Harun mengakui telah membunuh teman sejak kecilnya,Fahmi, karena Fahmi mengaku punya ilmu kebal. Nah untuk membuktikan kekebalan Fahmi, Harun melakukan uji coba dengan memukul kepala Fahmi dengan martil. Pembunuhan dilakukan jam dua belas malam. Waktu itu Harun membangunkan Fahmi yang sedang tidur dan mengajak Fahmi katanya untuk mengintip orang yang sedang pacaran di semak-semak belakang tempat tinggal mereka, kawasan perumahan liar depan SLTP 12, kawasan Legenda Malaka, Kota Batam. Dia bangun dan ikut saya. Saat itu dia cuma pake celana pendek, nggak pake baju, ujar Harun. Harun mengajak Fahmi ke semak-semak. Fahmi beberapa kali bertanya tentang posisi orang yang sedang pacaran. Harun pura-pura mundur. Dengan posisi itu, Harun yang sebelumnya sudah mempersiapkan martil, leluasa memukuli kepala Fahmi. Dia langsung jatuh, sempat teriak sekali, darahnya kena muka saya. Terus saya pergi cuci muka dulu, ungkap Harun. Setelah cuci muka, Harun kembali dan memukuli kepala Fahmi sebanyak tiga kali Harun mengaku menghabisi nyawa korban, Oktober 2009 silam. Setelah membunuh, tersangka kemudian mengambil organ tubuh bagian dalam Fahmi untuk dimakan. Selama beberapa bulan hingga ditemukan 3 Maret 2010, pelaku menyimpan mayat korban. Organ tubuh tersebut dimakannya setiap malam Jumat yang menurut Harun berguna untuk meningkatkan ilmu kebal serta kesaktian. Saya pukul pakai martil sekali, lalu saya sembunyi di sumur, saya tunggu setengah jam dia diam saja, terus saya belah perutnya, dan saya ambil hati dan jantung untuk saya makan kata Harun. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau kemudian menghadirkan tenaga psikiater untuk memeriksa kejiwaan Harun. Pada awalnya, polisi meragukan kejiwaan tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Harun memakan organ tubuh Fahmi dalam kondisi sehat alias normal. Atas perbuatannya itu, Harun dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Sementara jenazah Fahmi dimakamkan di kampung halamannya di Desa Pagerbarang, Tegal, Jawa Tengah, 10 Maret lalu. Korban yang menyandang gelar sarjana muda kesehatan ini dikenal
sebagai pribadi yang baik serta supel kepada tetangga. Keluarga mengaku ikhlas dan berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal.(BOG) Sumber : Liputan6.com dengan penambahan dari indonesiaheadline.com dan klip21.com
Analisis Kasus
I.
Unsur unsur
Berdasarkan kasus, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP : Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tersebut adalah : 1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia. Menurut doktrin, tindak pidana melekat pada pelakunya Manusia yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah siapa saja oleh orang dengan pengecualian yang diatur oleh beberapa pasal pada buku I aturan umum bab III, yaitu : a. alasan pembenar : daya paksa (pasal 48 KUHP), bela paksa (pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan UU (pasal 50 KUHP), dan perintah jabatan sah (pasal 51 ayat (2) KUHP) b. alasan pemaaf : ketidakmampuan bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), Daya paksa dalam arti sempit (Pasal 48 KUHP), Bela paksa lampau batas (pasal 49 ayat (2) KUHP), dan perintah jabatan tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP) Dalam kasus, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Harun, sebab dia merupakan pelaku tunggal dimana dia mengakui dirinya telah membunuh Fahmi, dan Harun tidak memenuhi pengecualian yang diatur oleh beberapa pasal pada buku I aturan umum bab III KUHP tersebut 1. Sengaja, Adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) Dalam kasus, Pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk memukulkan martil ke kepala Harun agar Harun mati sebab didorong oleh motif ingin mengetahui kebenaran pengakuan Harun yang menyatakan dirinya memiliki ilmu kebal dimana tindak pidana tersebut telah diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana
1. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya. Dalam kasus, tidak dijelaskan mengenai waktu perencanaan dengan waktu tindakan, namun dijelaskan bahwa sebelumnya pelaku mempersiapkan alat yaitu martil terlebih dahulu yang menunjukkan adanya niat pelaku untuk merampas nyawa korban. Selain itu berdasarkan kronologis kejadian sejak korban dibangunkan dari tidur hingga korban dikelabui untuk mengikuti pelaku ke semak-semak untuk kemudian dibunuh, merupakan kronologis yang terjadi akibat sebelumnya telah dipikirkan terlebih dahulu I.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP
Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan Berdasarkan pasal tersebut, Tidak ada suatu tindak pidana yang dapat dipidana tanpa ada peraturan tertulis yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam pasal 1 ayat (1) tersebut mengandung asas-asas hukum pidana, yaitu : 1. Asas legalitas Bahwa harus ada peraturan tertulis yang mengatur tindakan tersebut 1. Asas larangan berlaku surut maka seseorang dalam melakukan suatu tindakan tidak perlu merasa terikat pada undang-undang yang tidak diancam pidana walaupun kelak ditentukan sebagai tindak pidana sebab tidak ada undang undang yang berlaku surut atau mundur waktunya. 1. Asas larangan analogi Bahwa dilarang dalam menyelesaikan suatu perkara yang sebenarnya tidak terdapat perumusannya dalam ketentuan tertulis dengan menggunakan pasal yang mirip dengan kejahatan itu Berdasarkan kasus pembunuhan diatas, maka tersangka dapat dikenakan hukuman sebab telah ada peraturan tertulis yang mengatur larangan pembunuhan sebelum tindak pidana dilakukan, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP : Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun I.
Berdasarkan tempus dan locus delicti
a. Tempus adalah waktu terjadinya tindak pidana. Tujuan ditentukannya tempus adalah agar pada saat terjadinya tindak pidana dapat ditentukan:
Sudah ada atau belum peraturan yang mengaturnya (Pasal. 1 ayat (1) KUHP) Apabila ada perubahan peraturan, UU mana yang berlaku (Pasal 1 ayat (2) KUHP) Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak (Pasal 44 KUHP) Sudah berumur 16 tahun atau belum (Pasal 45 KUHP) Batas waktu pengajuan delik aduan (Pasal 74 KUHP) Batas waktu menarik kembali aduan (Pasal 75 KUHP) Daluarsa (Pasal 79 KUHP)
Cara menentukan tempus adalah : 1. Teori perbuatan materiil Menentukan kapan tindak pidana terjadi berdasarkan waktu perbuatan fisik (materiil) dilakukan. Berdasarkan kasus, maka yang ditentukan adalah waktu tindakan pembunuhan dilakukan, yaitu Oktober 2009 1. Teori bekerjanya alat Menentukan kapan tindak pidana terjadi berdasarkan waktu saat alat bekerja. Dalam kasus, pembunuhan dilakukan dengan menggunakan martil, yaitu alat yang tidak bekerja, sehingga tidak ditemukan waktu berdasarkan bekerjanya alat. 1. Teori munculnya akibat Menentukan kapan tindak pidana terjadi berdasarkan munculnya akibat. Dalam kasus akibat yang muncul adalah matinya korban yaitu pada tanggal Oktober 2009 1. Teori gabungan Merupakan gabungan tanggal dari kesemua teori yang berdasarkan kasus terjadi pada waktu yang sama, yaitu Oktober 2009 a. Locus adalah lokasi tindak pidana terjadi. Penentuan locus bertujuan untuk menentukan :
Apakah hukum pidana Indonesia berlaku dalam tindak pidana tersebut (Pasal 2-8 KUHP) Kompetensi relatif pengadilan yang berhak mengadili perkara tersebut, terbagi atas :
~ Kompetensi absolut Untuk menentukan pengadilan apa yang berhak mengadili perkara tersebut. Dalam kasus adalah pengadilan Umum ~ Kompetensi relatif
Untuk menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara tersebut. Untuk lebih lengkapnya penentuan pengadilan ini ditentukan dengan menggunakan teori locus. Cara menentukan locus adalah : 1. Teori perbuatan materiil Menentukan lokasi tindak pidana terjadi berdasarkan waktu perbuatan fisik (materiil) dilakukan. Berdasarkan kasus, maka yang lokasi terjadinya pembunuhan adalah di Kota Batam 1. Teori bekerjanya alat Menentukan lokasi tindak pidana terjadi berdasarkan waktu saat alat bekerja. Dalam kasus, pembunuhan dilakukan dengan menggunakan martil, yaitu alat yang tidak bekerja, sehingga tidak ditemukan lokasi berdasarkan bekerjanya alat. 1. Teori munculnya akibat Menentukan lokasi tindak pidana terjadi berdasarkan munculnya akibat. Dalam kasus akibat yang muncul adalah matinya korban yaitu di Kota Batam 1. Teori gabungan Merupakan gabungan lokasi dari kesemua teori yang berdasarkan kasus terjadi pada tempat yang sama, yaitu di Kota Batam I.
Berdasarkan prinsip KUHP
1. Prinsip Teritorialitas berdasarkan Pasal 2 KUHP dan diperluas dengan Pasal 3 KUHP
Pasal 2 KUHP : Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia Menentukan wilayah dengan hubungannya dengan berlakunya aturan pidana dalam perundangundangan Indonesia terkait dengan batas-batas atau yuridiksi wilayah tindak pidana terjadi Yang termasuk didalamnya adalah :
Wilayah Indonesia sebagai wilayah berlakunya hukum pidana Indonesia Wilayah Indonesia sebagai pelaku tindak pidana terjadi Wilayah Indonesia sebagai tempat tindak pidana terjadi
Kemudian mengenai perluasannya yaitu Pasal 3 KUHP Pasal 3 KUHP: Aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia
Dalam pasal ini yang dimaksud dengan wilayah Indonesia adalah :
Daratan (dari Sabang sampai Merauke) Perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia Udara Kapal laut berbendera Indonesia (Tidak harus milik Indonesia) yang termasuk didalamnya adalah kapal dagang di laut bebas dan kapal perang Indonesia dimanapun Pesawat Indonesia berdasarkan Pasal 95 KUHP
Berdasarkan Kasus, tindak pidana yang terjadi adalah di Kota Batam yang merupakan daratan Indonesia sehingga memiliki syarat untuk disebut wilayah Indonesia, sehingga hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan 1. Prinsip Nasionalitas Aktif berdasarkan Pasal 5-7 KUHP Berdasarkan asas bahwa setiap negara yang berdaulat wajib sejauh mungkin mengatur sendiri warga negaranya. Ciri utamanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa mempersoalkan dimana orang tersebut berada baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden dan wakil presiden dan tidak dipersoalkan apakah di negara berrsangkutan (luar negri itu) termasuk tindak pidana atau tidak Pasal 5 ayat (2) mengharuskan bahwa di negara tersebut (luar negri) harus merupakan tindak pidana Pasal 6 mengatur bahwa tindak pidana mati tidak dapat dijatuhkan bila di Negara dimana tindakan tersebut dilakukan tidak dipidana mati Pasal 7 mengenai perluasan asas personalitas Berdasarkan kasus, karena kasus yang terjadi adalah pembunuhan dan bukan termasuk dalam kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5-7, makasa prinsip ini tidak digunakan. 1. Prinsip Nasionalitas Pasif berdasarkan Pasal 4 KUHP Berdasarkan asas setiap negara berdaulat wajib menjaga kepentingan hukum negaranya atau kepentingan nasionalnya. Dalam prinsip ini, yang diatur adalah kepentingan hukum suatu negara dilanggar oleh seseorang yang berada di luar negaranya. Ciri utamanya adalah setiap orang di luar Indonesia melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 4 KUHP tersebut Berdasarkan kasus, karena pelaku berada dalam wilayah Indonesia sehingga prinsip nasionalitas pasif tidak digunakan. 1. Prinsip Universalitas
Asas ini dipergunakan untuk melindungi seluruh masyarakat dunia, seperti UU antiterorisme Berdasarkan kasus, pembunuhan yang terjadi merupakan pembunuhan biasa yang sudah diatur dalam pasal 340 KUHP sehingga tidak perlu dipergunakan prinsip universalitas I.
Jenis-jenis delik
1. Delik Kejahatan
Adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340 KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan, sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan 1. Delik Materil Adalah tindak pidana yang rumusannya melarang suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya. Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimana selesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhan tersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawa seseorang. 1. Delik Komisionis Adalah tindakan aktif (active handeling) yang dilarang untuk pelanggarannya diancam pidana Kasus tersebut merupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana tertera dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkan lebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan 1. Delik dolus (sengaja) Adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudah menyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untuk mengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkan korban tewas. 1. Delik Biasa Adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukan bila dilaporkan atau karena tertangkap tangan
Kasus pembunuhan tersebut bisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembali dimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikan delik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan / berdamai. 1. Delik dikualivisir Adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsur memberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain itu tindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakan organ dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwa pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh, termasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakan berlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi juga di Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP). 1. Delik Selesai Adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu terjadi Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaitu memukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsung terus menerus 1. Delik Communa Adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan Kasus penganiayaan tersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapat dilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memiliki kewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal dari golongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukan 1. Delik Mandiri Adalah delik yang dilakukan hanya satu kali saja Kasus tersebut adalah pembunuhan yang hanya dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut. 1. Delik tunggal Adalah delik yang tidak dilakukan berulang-ulang sebagai mata pencaharian (lawan dari delik berangkai) Kasus tersebut adalah pembunuhan yang tidak dilakukan berulang-ulang I.
Ajaran Kausalitas
Teori kausalitas hanya dapat diterapkan pada jenis delik tertentu saja, yaitu : 1. Delik Materil 2. Delik Omisi tidak murni 3. Delik yang diperberat/dikualivisir Kasus pembunuhan ini merupakan delik dikualivisir, sehingga dapat dirumuskan kausanya. Menurut teori Von Buri (teori sama nilai atau ekuivalensi), semua faktor yang perlu atau turut serta menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menjadi syarat mutlak terjadinya akibat, harus diberi nilai sama. Berdasarkan teori tersebut, kausa yang menimbulkan akibat adalah : a. Pengakuan korban bahwa ia memiliki ilmu kebal yang menyebabkan pelaku ingin mengujinya. b. Korban mengikuti pelaku ke semak-semak belakang rumah c. Dipukul menggunakan martil oleh pelaku Teori Von Buri memerlukan suatu restriksi (pembatasan). Dari semua faktor yang bernilai sama, diambil satu yang dianggap paling bernilai. Faktor paling bernilai itu diterima sebagai kausa. Teori yang bermaksud menghapuskan kekurangan Von Buri dapat dibagi dalam dua golongan : 1. Teori yang mengindividualisasikan Dari semua faktor yang oleh Von Buri diterima sebagai kausa, diambil satu yang dianggap paling berpengaruh atas terjadinya akibat atau terjadinya delik. Teori yang terkenal dalam golongan ini adalah teori Birkmeyer. Berdasarkan teori Birkmeyer, kausa dalam kasus adalah dipukul menggunakan martil oleh pelaku sebab faktor inilah yang paling besar pengaruhnya untuk mengakibatkan kematian. 1. Teori yang merata-samakan Dari semua faktor yang oleh Von buri diterima sebagai kausa, diambil satu yang menurut pengalaman, boleh dianggap umumnya menjadi kausa. Teori yang menganut golongan ini adalah : a. Teori Von Kries (subjective pragnose) Faktor yang dianggap menjadi kausa adalah faktor yang adequate (sesuai, seimbang) dengan terjadinya akibat yang bersangkutan dan sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat delik bahwa akan mengakibatkan delik. Berdasarkan kasus, maka kausanya adalah dipukul menggunakan martil oleh pelaku sebab pelaku mengetahui bahwa pemukulan dengan martil dapat mengakibatkan matinya korban. a. Teori Rumelin (objectivenachtraglicher pragnose)
Faktor yang dianggap menjadi kausa adalah ditinjau dari sudut objektif (yaitu faktor yang setelah terselesainya delik umum diterima), harus ada untuk terjadinya akibat perbuatan tersebut. Jadi yang menjadi faktor adalah faktor yang kemudian, yang setelah terjadinya delik (akibat) yang bersangkutan, setelah terselesainya delik, umum yang diterima sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya delik tersebut. Berdasarkan kasus, maka kausanya adalah pelaku ingin memiliki kekebalan dengan memakan organ tubuh bagian dalam korban setiap malam jumat. I.
Melawan hukum
Bersifat melawan hukum (wederechtelijk) berarti bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, dimana yang dimaksud hukum adalah hukum positif. Menurut KUHP, melawan hukum dikenal dengan istilah secara tanpa hak, secara bertentangan dengan kewajibannya, serta bertentangan dengan kewajiban orang lain menurut undang-undang, secara bertentangan dengan kewajiban umum. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi unsure-unsur dalam KUHP, perbuatan tersebut pasti melawan hukum Aliran melawan hukum (onrechtmatigheid) adalah : 1. Aliran Formil Melawan hukum itu sebagai konstitutif elemen tiap peristiwa pidana. Sehingga apabila suatu kelakuan memenuhi unsur dalam ketentuan pidana yang bersangkutan (secara formil), baik kata melawan hukum ditulis (harus dibuktikan) maupun tidak tertulis (tidak perlu dibuktikan) dalam undang-undang, maka kelakuan tersebut sah dikatakan sebagai tindak pidana. Disebut melawan hukum positif tertulis Berdasarkan kasus, yang dipergunakan adalah Pasal 340 KUHP : Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun Dalam kasus, ternyata memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal (dibuktikan dalam bagian I), maka dinyatakan sah sebagai tindak pidana. Dalam pasal 340 KUHP tidak terdapat unsur melawan hukum sehingga tidak perlu dibuktikan secara terperinci, namun dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal, maka dapat perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum 1. Aliran Materil Melawan hukum sebagai suatu anisir yang tidak hanya melawan hukum tertulis, tetapi juga sebagai suatu anisir yang melawan hukum yang tidak tertulis, yaitu yang melawan asas-asas hukum umum
Dalam kasus, pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku juga tidak dapat diterima oleh umum (hukum tidak tertulis), sehingga terpenuhilah unsur melawan hukum. I.
Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana
Terdapat adagium yang terkenal mengenai kesalahan yaitu Geen straf zonder schuld (tiada suatu hukuman tanpa kesalahan atau tiada pemidanaan tanpa adanya kesalahan). Kesalahan dalam arti luas adalah dolus/kesengajaan dan culpa/kelalaian 1. Kesengajaan/Dolus Adalah kehendak untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Untuk mewujudkan tindakannya, ada tiga tahapan yaitu adanya motif, adanya kehendak, dan adanya tindakan. Kesengajaan terbagi atas : a. Kesengajaan dengan dasar mengetahui, termasuk delik formil b. Kesengajaan dengan dasar menghendaki, termasuk delik materil Kasus pembunuhan tersebut masuk kedalam kesengajaan dengan dasar menghendaki, sebab menghendaki akibat yang terjadi dari tindakan membunuh tersebut, yaitu matinya korban. Gradasi kesengajaan yaitu : a. Kesengajaan dengan maksud, adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku b. Kesengajaan dengan kesadaran tujuan yang pasti mengenai tujuan/keharusan/akibat perbuatan c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (kesengajaan bersyarat) Kasus pembunuhan tersebut termasuk dalam kesengajaan dengan maksud, karena terjadinya tindakan yaitu pemukulan dengan martil, atau akibat tertentu yaitu kematian yang direncanakan oleh pelaku guna dimakan organ tubuh bagian dalamnya untuk kekebalan, adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku. Pembagian dolus dihubungkan dengan sasaran, yaitu : a. Dolus Determinatus, adalah kehendak dan keinsyafan untuk melakukan suatu tindakan yang menimbulkan suatu akibat b. Dolus Indeterminatus, adalah kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat pada sembarang sasaran (tidak ditentukan) c. Dolus Alternativus, kehendak berupa pilihan d. Dolus Deneralus, sasaran jamak e. Dolus Inderectus, akibat timbul sebenarnya bukan kehendak dan tujuan pelaku f. Dolus Premiditatus, kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu
Kasus pembunuhan tersebut masuk pada Dolus determinatus sebab pelaku dengan kehendaknya dan keinsyafannya melakukan pemukulan martil agar korban tewas. 1. Kealpaan/Culpa Adalah kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati atau tidak sengaja. Dalam kasus pembunuhan tersebut telah dibuktikan bahwa kesalahan timbul akibat kesengajaan atau dolus, sehingga bukan merupakan kealpaan atau culpa I.
Pogging
Adalah perluasan tindak pidana karena membahayakan suatu kepentingan meskipun tindakan tersebut tidak memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan atau dirumuskan Dasar pogging dapat dipidana adalah Pasal 53 KUHP, dimana salah satu ayatnya berbunyi Ayat (1) : Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maka dapat disimpulkan syarat-syarat poging sesuai pasal 53 ayat 1 KUHP adalah : 1. Niat 2. Permulaan pelaksanaan tindakan 3. Tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku Untuk niat, terdapat dua teori mengenai niat yaitu : 1. Teori Percobaan Subjektif Seseorang yang telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana atau menyatakan niatnya dalam tindakan permulaan sudah harus dipidana meskipun belum terjadi suatu kerugian kepentingan hukum sesuai dengan pasal yang dipidana. 1. Teori Percobaan Objektif Bertolak pangkal kepada tindakan dari petindak yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa KUHP menganut teori objektif. Berdasarkan kasus, tidak terjadi poging karena tindak pidana telah memenuhi seluruh unsur yang ada. Seandainya pada saat pelaku hendak memukulkan martil ke kepala korban, ada warga sekitar yang melihatnya dan menggagalkannya, maka terjadilah poging (tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku). Ancaman hukumannya-pun dikurangi sepertiganya sesuai dengan pasal 53 KUHP.
Liputan6.com, Batam: Sebuah kotak kayu berisi jasad manusia ditemukan di kawasan Batam Center, Kelurahan Baloi Permai, Batam Kota, Kepulauan Riau, 3 Maret silam. Penemuan ini dilaporkan warga ke kantor kepolisian terdekat. Saat kotak yang panjangnya 1,5 meter dibuka, jasad laki-laki itu berada dalam posisi telungkup dan tak bisa dikenali. Tim forensik Kepolsian Kota Besar Barelang dan aparat Kepolisian Sektor Batam Kota menduga korban tewas akibat tindak kekerasan. Menurut Kepala Forensik Poltabes dokter Novita, di bagian kepala korban ada beberapa bagian tulang hilang. Selain itu,di dada juga terdapat irisan yang bentuknya persegi. Di dalamnya kita tak temukan sisa jaringan organ dalam, kata Novita. Di betis juga terdapat irisan. Sehari kemudian, identitas jenazah itu dikenali bernama Fahmi Iswandi (30). Kasus ini terungkap setelah aparat Polsekta Batam Kota melakukan evakuasi. Saat itu, kepala Polsekta Batam Kota, AKP Suka Irawanto, mencurigai seseorang yang berada di antara kerumunan warga yaitu Harun. Setelah ditangkap Harun mengakui telah membunuh teman sejak kecilnya,Fahmi, karena Fahmi mengaku punya ilmu kebal. Nah untuk membuktikan kekebalan Fahmi, Harun melakukan uji coba dengan memukul kepala Fahmi dengan martil. Pembunuhan dilakukan jam dua belas malam. Waktu itu Harun membangunkan Fahmi yang sedang tidur dan mengajak Fahmi katanya untuk mengintip orang yang sedang pacaran di semak-semak belakang tempat tinggal mereka, kawasan perumahan liar depan SLTP 12, kawasan Legenda Malaka, Kota Batam. Dia bangun dan ikut saya. Saat itu dia cuma pake celana pendek, nggak pake baju, ujar Harun. Harun mengajak Fahmi ke semak-semak. Fahmi beberapa kali bertanya tentang posisi orang yang sedang pacaran. Harun pura-pura mundur. Dengan posisi itu, Harun yang sebelumnya sudah mempersiapkan martil, leluasa memukuli kepala Fahmi. Dia langsung jatuh, sempat teriak sekali, darahnya kena muka saya. Terus saya pergi cuci muka dulu, ungkap Harun. Setelah cuci muka, Harun kembali dan memukuli kepala Fahmi sebanyak tiga kali Harun mengaku menghabisi nyawa korban, Oktober 2009 silam. Setelah membunuh, tersangka kemudian mengambil organ tubuh bagian dalam Fahmi untuk dimakan. Selama beberapa bulan hingga ditemukan 3 Maret 2010, pelaku menyimpan mayat korban. Organ tubuh tersebut dimakannya setiap malam Jumat yang menurut Harun berguna untuk meningkatkan ilmu kebal serta kesaktian. Saya pukul pakai martil sekali, lalu saya sembunyi di sumur, saya tunggu setengah jam dia diam saja, terus saya belah perutnya, dan saya ambil hati dan jantung untuk saya makan kata Harun. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau kemudian menghadirkan tenaga psikiater untuk memeriksa kejiwaan Harun. Pada awalnya, polisi meragukan kejiwaan tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Harun memakan organ tubuh Fahmi dalam kondisi sehat alias normal. Atas perbuatannya itu, Harun dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Sementara jenazah Fahmi dimakamkan di kampung halamannya di Desa Pagerbarang, Tegal, Jawa Tengah, 10 Maret lalu. Korban yang menyandang gelar sarjana muda kesehatan ini dikenal
sebagai pribadi yang baik serta supel kepada tetangga. Keluarga mengaku ikhlas dan berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal.(BOG) Sumber : Liputan6.com dengan penambahan dari indonesiaheadline.com dan klip21.com
Analisis Kasus
I.
Unsur unsur
Berdasarkan kasus, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP : Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tersebut adalah : 1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia. Menurut doktrin, tindak pidana melekat pada pelakunya Manusia yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah siapa saja oleh orang dengan pengecualian yang diatur oleh beberapa pasal pada buku I aturan umum bab III, yaitu : a. alasan pembenar : daya paksa (pasal 48 KUHP), bela paksa (pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan UU (pasal 50 KUHP), dan perintah jabatan sah (pasal 51 ayat (2) KUHP) b. alasan pemaaf : ketidakmampuan bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), Daya paksa dalam arti sempit (Pasal 48 KUHP), Bela paksa lampau batas (pasal 49 ayat (2) KUHP), dan perintah jabatan tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP) Dalam kasus, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Harun, sebab dia merupakan pelaku tunggal dimana dia mengakui dirinya telah membunuh Fahmi, dan Harun tidak memenuhi pengecualian yang diatur oleh beberapa pasal pada buku I aturan umum bab III KUHP tersebut 1. Sengaja, Adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) Dalam kasus, Pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk memukulkan martil ke kepala Harun agar Harun mati sebab didorong oleh motif ingin mengetahui kebenaran pengakuan Harun yang menyatakan dirinya memiliki ilmu kebal dimana tindak pidana tersebut telah diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana
1. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya. Dalam kasus, tidak dijelaskan mengenai waktu perencanaan dengan waktu tindakan, namun dijelaskan bahwa sebelumnya pelaku mempersiapkan alat yaitu martil terlebih dahulu yang menunjukkan adanya niat pelaku untuk merampas nyawa korban. Selain itu berdasarkan kronologis kejadian sejak korban dibangunkan dari tidur hingga korban dikelabui untuk mengikuti pelaku ke semak-semak untuk kemudian dibunuh, merupakan kronologis yang terjadi akibat sebelumnya telah dipikirkan terlebih dahulu I.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP
Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan Berdasarkan pasal tersebut, Tidak ada suatu tindak pidana yang dapat dipidana tanpa ada peraturan tertulis yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam pasal 1 ayat (1) tersebut mengandung asas-asas hukum pidana, yaitu : 1. Asas legalitas Bahwa harus ada peraturan tertulis yang mengatur tindakan tersebut 1. Asas larangan berlaku surut maka seseorang dalam melakukan suatu tindakan tidak perlu merasa terikat pada undang-undang yang tidak diancam pidana walaupun kelak ditentukan sebagai tindak pidana sebab tidak ada undang undang yang berlaku surut atau mundur waktunya. 1. Asas larangan analogi Bahwa dilarang dalam menyelesaikan suatu perkara yang sebenarnya tidak terdapat perumusannya dalam ketentuan tertulis dengan menggunakan pasal yang mirip dengan kejahatan itu Berdasarkan kasus pembunuhan diatas, maka tersangka dapat dikenakan hukuman sebab telah ada peraturan tertulis yang mengatur larangan pembunuhan sebelum tindak pidana dilakukan, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP : Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun I.
Berdasarkan tempus dan locus delicti
a. Tempus adalah waktu terjadinya tindak pidana. Tujuan ditentukannya tempus adalah agar pada saat terjadinya tindak pidana dapat ditentukan:
Sudah ada atau belum peraturan yang mengaturnya (Pasal. 1 ayat (1) KUHP) Apabila ada perubahan peraturan, UU mana yang berlaku (Pasal 1 ayat (2) KUHP) Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak (Pasal 44 KUHP) Sudah berumur 16 tahun atau belum (Pasal 45 KUHP) Batas waktu pengajuan delik aduan (Pasal 74 KUHP) Batas waktu menarik kembali aduan (Pasal 75 KUHP) Daluarsa (Pasal 79 KUHP)
Cara menentukan tempus adalah : 1. Teori perbuatan materiil Menentukan kapan tindak pidana terjadi berdasarkan waktu perbuatan fisik (materiil) dilakukan. Berdasarkan kasus, maka yang ditentukan adalah waktu tindakan pembunuhan dilakukan, yaitu Oktober 2009 1. Teori bekerjanya alat Menentukan kapan tindak pidana terjadi berdasarkan waktu saat alat bekerja. Dalam kasus, pembunuhan dilakukan dengan menggunakan martil, yaitu alat yang tidak bekerja, sehingga tidak ditemukan waktu berdasarkan bekerjanya alat. 1. Teori munculnya akibat Menentukan kapan tindak pidana terjadi berdasarkan munculnya akibat. Dalam kasus akibat yang muncul adalah matinya korban yaitu pada tanggal Oktober 2009 1. Teori gabungan Merupakan gabungan tanggal dari kesemua teori yang berdasarkan kasus terjadi pada waktu yang sama, yaitu Oktober 2009 a. Locus adalah lokasi tindak pidana terjadi. Penentuan locus bertujuan untuk menentukan :
Apakah hukum pidana Indonesia berlaku dalam tindak pidana tersebut (Pasal 2-8 KUHP) Kompetensi relatif pengadilan yang berhak mengadili perkara tersebut, terbagi atas :
~ Kompetensi absolut Untuk menentukan pengadilan apa yang berhak mengadili perkara tersebut. Dalam kasus adalah pengadilan Umum ~ Kompetensi relatif
Untuk menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara tersebut. Untuk lebih lengkapnya penentuan pengadilan ini ditentukan dengan menggunakan teori locus. Cara menentukan locus adalah : 1. Teori perbuatan materiil Menentukan lokasi tindak pidana terjadi berdasarkan waktu perbuatan fisik (materiil) dilakukan. Berdasarkan kasus, maka yang lokasi terjadinya pembunuhan adalah di Kota Batam 1. Teori bekerjanya alat Menentukan lokasi tindak pidana terjadi berdasarkan waktu saat alat bekerja. Dalam kasus, pembunuhan dilakukan dengan menggunakan martil, yaitu alat yang tidak bekerja, sehingga tidak ditemukan lokasi berdasarkan bekerjanya alat. 1. Teori munculnya akibat Menentukan lokasi tindak pidana terjadi berdasarkan munculnya akibat. Dalam kasus akibat yang muncul adalah matinya korban yaitu di Kota Batam 1. Teori gabungan Merupakan gabungan lokasi dari kesemua teori yang berdasarkan kasus terjadi pada tempat yang sama, yaitu di Kota Batam I.
Berdasarkan prinsip KUHP
1. Prinsip Teritorialitas berdasarkan Pasal 2 KUHP dan diperluas dengan Pasal 3 KUHP
Pasal 2 KUHP : Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia Menentukan wilayah dengan hubungannya dengan berlakunya aturan pidana dalam perundangundangan Indonesia terkait dengan batas-batas atau yuridiksi wilayah tindak pidana terjadi Yang termasuk didalamnya adalah :
Wilayah Indonesia sebagai wilayah berlakunya hukum pidana Indonesia Wilayah Indonesia sebagai pelaku tindak pidana terjadi Wilayah Indonesia sebagai tempat tindak pidana terjadi
Kemudian mengenai perluasannya yaitu Pasal 3 KUHP Pasal 3 KUHP: Aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia
Dalam pasal ini yang dimaksud dengan wilayah Indonesia adalah :
Daratan (dari Sabang sampai Merauke) Perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia Udara Kapal laut berbendera Indonesia (Tidak harus milik Indonesia) yang termasuk didalamnya adalah kapal dagang di laut bebas dan kapal perang Indonesia dimanapun Pesawat Indonesia berdasarkan Pasal 95 KUHP
Berdasarkan Kasus, tindak pidana yang terjadi adalah di Kota Batam yang merupakan daratan Indonesia sehingga memiliki syarat untuk disebut wilayah Indonesia, sehingga hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan 1. Prinsip Nasionalitas Aktif berdasarkan Pasal 5-7 KUHP Berdasarkan asas bahwa setiap negara yang berdaulat wajib sejauh mungkin mengatur sendiri warga negaranya. Ciri utamanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa mempersoalkan dimana orang tersebut berada baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden dan wakil presiden dan tidak dipersoalkan apakah di negara berrsangkutan (luar negri itu) termasuk tindak pidana atau tidak Pasal 5 ayat (2) mengharuskan bahwa di negara tersebut (luar negri) harus merupakan tindak pidana Pasal 6 mengatur bahwa tindak pidana mati tidak dapat dijatuhkan bila di Negara dimana tindakan tersebut dilakukan tidak dipidana mati Pasal 7 mengenai perluasan asas personalitas Berdasarkan kasus, karena kasus yang terjadi adalah pembunuhan dan bukan termasuk dalam kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5-7, makasa prinsip ini tidak digunakan. 1. Prinsip Nasionalitas Pasif berdasarkan Pasal 4 KUHP Berdasarkan asas setiap negara berdaulat wajib menjaga kepentingan hukum negaranya atau kepentingan nasionalnya. Dalam prinsip ini, yang diatur adalah kepentingan hukum suatu negara dilanggar oleh seseorang yang berada di luar negaranya. Ciri utamanya adalah setiap orang di luar Indonesia melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 4 KUHP tersebut Berdasarkan kasus, karena pelaku berada dalam wilayah Indonesia sehingga prinsip nasionalitas pasif tidak digunakan. 1. Prinsip Universalitas
Asas ini dipergunakan untuk melindungi seluruh masyarakat dunia, seperti UU antiterorisme Berdasarkan kasus, pembunuhan yang terjadi merupakan pembunuhan biasa yang sudah diatur dalam pasal 340 KUHP sehingga tidak perlu dipergunakan prinsip universalitas I.
Jenis-jenis delik
1. Delik Kejahatan
Adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340 KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan, sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan 1. Delik Materil Adalah tindak pidana yang rumusannya melarang suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya. Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimana selesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhan tersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawa seseorang. 1. Delik Komisionis Adalah tindakan aktif (active handeling) yang dilarang untuk pelanggarannya diancam pidana Kasus tersebut merupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana tertera dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkan lebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan 1. Delik dolus (sengaja) Adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudah menyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untuk mengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkan korban tewas. 1. Delik Biasa Adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukan bila dilaporkan atau karena tertangkap tangan
Kasus pembunuhan tersebut bisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembali dimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikan delik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan / berdamai. 1. Delik dikualivisir Adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsur memberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain itu tindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakan organ dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwa pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh, termasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakan berlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi juga di Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP). 1. Delik Selesai Adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu terjadi Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaitu memukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsung terus menerus 1. Delik Communa Adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan Kasus penganiayaan tersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapat dilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memiliki kewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal dari golongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukan 1. Delik Mandiri Adalah delik yang dilakukan hanya satu kali saja Kasus tersebut adalah pembunuhan yang hanya dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut. 1. Delik tunggal Adalah delik yang tidak dilakukan berulang-ulang sebagai mata pencaharian (lawan dari delik berangkai) Kasus tersebut adalah pembunuhan yang tidak dilakukan berulang-ulang I.
Ajaran Kausalitas
Teori kausalitas hanya dapat diterapkan pada jenis delik tertentu saja, yaitu : 1. Delik Materil 2. Delik Omisi tidak murni 3. Delik yang diperberat/dikualivisir Kasus pembunuhan ini merupakan delik dikualivisir, sehingga dapat dirumuskan kausanya. Menurut teori Von Buri (teori sama nilai atau ekuivalensi), semua faktor yang perlu atau turut serta menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menjadi syarat mutlak terjadinya akibat, harus diberi nilai sama. Berdasarkan teori tersebut, kausa yang menimbulkan akibat adalah : a. Pengakuan korban bahwa ia memiliki ilmu kebal yang menyebabkan pelaku ingin mengujinya. b. Korban mengikuti pelaku ke semak-semak belakang rumah c. Dipukul menggunakan martil oleh pelaku Teori Von Buri memerlukan suatu restriksi (pembatasan). Dari semua faktor yang bernilai sama, diambil satu yang dianggap paling bernilai. Faktor paling bernilai itu diterima sebagai kausa. Teori yang bermaksud menghapuskan kekurangan Von Buri dapat dibagi dalam dua golongan : 1. Teori yang mengindividualisasikan Dari semua faktor yang oleh Von Buri diterima sebagai kausa, diambil satu yang dianggap paling berpengaruh atas terjadinya akibat atau terjadinya delik. Teori yang terkenal dalam golongan ini adalah teori Birkmeyer. Berdasarkan teori Birkmeyer, kausa dalam kasus adalah dipukul menggunakan martil oleh pelaku sebab faktor inilah yang paling besar pengaruhnya untuk mengakibatkan kematian. 1. Teori yang merata-samakan Dari semua faktor yang oleh Von buri diterima sebagai kausa, diambil satu yang menurut pengalaman, boleh dianggap umumnya menjadi kausa. Teori yang menganut golongan ini adalah : a. Teori Von Kries (subjective pragnose) Faktor yang dianggap menjadi kausa adalah faktor yang adequate (sesuai, seimbang) dengan terjadinya akibat yang bersangkutan dan sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat delik bahwa akan mengakibatkan delik. Berdasarkan kasus, maka kausanya adalah dipukul menggunakan martil oleh pelaku sebab pelaku mengetahui bahwa pemukulan dengan martil dapat mengakibatkan matinya korban. a. Teori Rumelin (objectivenachtraglicher pragnose)
Faktor yang dianggap menjadi kausa adalah ditinjau dari sudut objektif (yaitu faktor yang setelah terselesainya delik umum diterima), harus ada untuk terjadinya akibat perbuatan tersebut. Jadi yang menjadi faktor adalah faktor yang kemudian, yang setelah terjadinya delik (akibat) yang bersangkutan, setelah terselesainya delik, umum yang diterima sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya delik tersebut. Berdasarkan kasus, maka kausanya adalah pelaku ingin memiliki kekebalan dengan memakan organ tubuh bagian dalam korban setiap malam jumat. I.
Melawan hukum
Bersifat melawan hukum (wederechtelijk) berarti bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, dimana yang dimaksud hukum adalah hukum positif. Menurut KUHP, melawan hukum dikenal dengan istilah secara tanpa hak, secara bertentangan dengan kewajibannya, serta bertentangan dengan kewajiban orang lain menurut undang-undang, secara bertentangan dengan kewajiban umum. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi unsure-unsur dalam KUHP, perbuatan tersebut pasti melawan hukum Aliran melawan hukum (onrechtmatigheid) adalah : 1. Aliran Formil Melawan hukum itu sebagai konstitutif elemen tiap peristiwa pidana. Sehingga apabila suatu kelakuan memenuhi unsur dalam ketentuan pidana yang bersangkutan (secara formil), baik kata melawan hukum ditulis (harus dibuktikan) maupun tidak tertulis (tidak perlu dibuktikan) dalam undang-undang, maka kelakuan tersebut sah dikatakan sebagai tindak pidana. Disebut melawan hukum positif tertulis Berdasarkan kasus, yang dipergunakan adalah Pasal 340 KUHP : Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun Dalam kasus, ternyata memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal (dibuktikan dalam bagian I), maka dinyatakan sah sebagai tindak pidana. Dalam pasal 340 KUHP tidak terdapat unsur melawan hukum sehingga tidak perlu dibuktikan secara terperinci, namun dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal, maka dapat perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum 1. Aliran Materil Melawan hukum sebagai suatu anisir yang tidak hanya melawan hukum tertulis, tetapi juga sebagai suatu anisir yang melawan hukum yang tidak tertulis, yaitu yang melawan asas-asas hukum umum
Dalam kasus, pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku juga tidak dapat diterima oleh umum (hukum tidak tertulis), sehingga terpenuhilah unsur melawan hukum. I.
Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana
Terdapat adagium yang terkenal mengenai kesalahan yaitu Geen straf zonder schuld (tiada suatu hukuman tanpa kesalahan atau tiada pemidanaan tanpa adanya kesalahan). Kesalahan dalam arti luas adalah dolus/kesengajaan dan culpa/kelalaian 1. Kesengajaan/Dolus Adalah kehendak untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Untuk mewujudkan tindakannya, ada tiga tahapan yaitu adanya motif, adanya kehendak, dan adanya tindakan. Kesengajaan terbagi atas : a. Kesengajaan dengan dasar mengetahui, termasuk delik formil b. Kesengajaan dengan dasar menghendaki, termasuk delik materil Kasus pembunuhan tersebut masuk kedalam kesengajaan dengan dasar menghendaki, sebab menghendaki akibat yang terjadi dari tindakan membunuh tersebut, yaitu matinya korban. Gradasi kesengajaan yaitu : a. Kesengajaan dengan maksud, adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku b. Kesengajaan dengan kesadaran tujuan yang pasti mengenai tujuan/keharusan/akibat perbuatan c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (kesengajaan bersyarat) Kasus pembunuhan tersebut termasuk dalam kesengajaan dengan maksud, karena terjadinya tindakan yaitu pemukulan dengan martil, atau akibat tertentu yaitu kematian yang direncanakan oleh pelaku guna dimakan organ tubuh bagian dalamnya untuk kekebalan, adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku. Pembagian dolus dihubungkan dengan sasaran, yaitu : a. Dolus Determinatus, adalah kehendak dan keinsyafan untuk melakukan suatu tindakan yang menimbulkan suatu akibat b. Dolus Indeterminatus, adalah kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat pada sembarang sasaran (tidak ditentukan) c. Dolus Alternativus, kehendak berupa pilihan d. Dolus Deneralus, sasaran jamak e. Dolus Inderectus, akibat timbul sebenarnya bukan kehendak dan tujuan pelaku f. Dolus Premiditatus, kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu
Kasus pembunuhan tersebut masuk pada Dolus determinatus sebab pelaku dengan kehendaknya dan keinsyafannya melakukan pemukulan martil agar korban tewas. 1. Kealpaan/Culpa Adalah kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati atau tidak sengaja. Dalam kasus pembunuhan tersebut telah dibuktikan bahwa kesalahan timbul akibat kesengajaan atau dolus, sehingga bukan merupakan kealpaan atau culpa I.
Pogging
Adalah perluasan tindak pidana karena membahayakan suatu kepentingan meskipun tindakan tersebut tidak memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan atau dirumuskan Dasar pogging dapat dipidana adalah Pasal 53 KUHP, dimana salah satu ayatnya berbunyi Ayat (1) : Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maka dapat disimpulkan syarat-syarat poging sesuai pasal 53 ayat 1 KUHP adalah : 1. Niat 2. Permulaan pelaksanaan tindakan 3. Tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku Untuk niat, terdapat dua teori mengenai niat yaitu : 1. Teori Percobaan Subjektif Seseorang yang telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana atau menyatakan niatnya dalam tindakan permulaan sudah harus dipidana meskipun belum terjadi suatu kerugian kepentingan hukum sesuai dengan pasal yang dipidana. 1. Teori Percobaan Objektif Bertolak pangkal kepada tindakan dari petindak yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa KUHP menganut teori objektif. Berdasarkan kasus, tidak terjadi poging karena tindak pidana telah memenuhi seluruh unsur yang ada. Seandainya pada saat pelaku hendak memukulkan martil ke kepala korban, ada warga sekitar yang melihatnya dan menggagalkannya, maka terjadilah poging (tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku). Ancaman hukumannya-pun dikurangi sepertiganya sesuai dengan pasal 53 KUHP.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut samenloop yang dalam bahasa Belanda juga disebut samenloop van strafbaar feit atau concursus. Perbarengan merupakan terjemahan dari samenloop atau concursus. Ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua/lebih tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili. Ajaran mengenai samenloop ini merupakan salah satu ajaran yang tersulit di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sehingga orang tidak akan dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan samenloop van strafbaar feit itu sendiri, maupun permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam ajaran tersebut, apabila orang itu tidak mengikuti perkembangan pahampaham mengenai perkataan feit yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur masalah samenloop itu sendiri. Perkembangan paham-paham mengenai perkataan feit yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur masalah samenloop itu sendiri, khususnya yang terdapat didalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP, terjemahan perkataan feit di pasal ini dengan perkataan perbuatan menunjukkan bahwa team penerjemah Departemen Kehakiman R.I. (sekarang Departemen Hukum dan HAM) Secara resmi telah menafsirkan perkataan feit di dalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP itu sebagai suatu perbuatan yang nyata, yakni suatu penafsiran yang oleh Hoge Raad (HR) sendiri telah ditinggalkan sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Kiranya tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman itu juga tidak akan
menerjemahkan perkataan feit di dalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP itu dengan perkataan perbuatan, seandainya tim tersebut mengetahui bahwa sudah sejak setengah abad yang lalu terdapat keberatan-keberatan terhadap penggunaan perkataan perbuatan itu sendiri. Sebelum kita membicarakan apa yang disebut samenloop van strafbare feiten itu sendiri, perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu samenloop van strafbare feiten, apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari tindakan-tindakan yang telah ia lakukan. Apa yang disebut samenloop van strafbare feiten atau gabungan tindak-tindak pidana itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Bab ke-VI dari Buku ke-1 KUHP atau tegasnya di dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama. Dalam suatu samenloop itu, hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah tertuduh itu hanya melakukan satu tindak pidana, atau ia telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana. Prof. Simons berpendapat, bahwa apabila tertuduh itu hanya melakukan satu tindak pidana dan dengan melakukan tindakan tersebut, tindakannya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu tindak pidana itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut eendaadse samenloop atau concursus idealis ataupun apa yang oleh Prof. Van Hamel juga telah disebut sebagai samenloop van strafbepalingen atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana. Ukuran Pidana yang dapat dijatuhkan atas diri seseorang dalam tindak pidana Concursus. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya studi kasus berupa suatu gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar maupun tidak sadar
serta pembedaan yang sangat mendasar untuk mengetahui sebatas mana gabungan tindak pidana dapat ditafsirkan menjadi sebuah eendaadse samenloop ataukah meerdaadse samenloop. B. Perumusan Masalah Dari pembahasan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa inti permasalahan, antara lain: 1. Apakah dalam kasus benturan truk dan kereta api dapat digolongkan tindakan satu perbuatan (eendaadse samenloop) ataukah beberapa perbuatan (meerdaadse samenloop)? 2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, ataupun Mahkamah Agung sudah tepat? BAB II KASUS Paulus Arisman Bin Suripto (PA) adalah seorang pengemudi truk AB 2282 D, yang memiliki SIM B1 Umum, dengan pengalaman kerja selama sepuluh tahun sebagai sopir truk. Pada suatu hari, pada April 1988 PA mengemudikan truk dibantu dengan keneknya, mengangkut bahan bangunan berupa 4000 genteng, karena bak truk masih ada ruangan yang kosong, maka PA bermaksud mengambil lagi genteng di tempat lain untuk diangkutnya. Dalam perjalanannya, truk yang dikemudikan PA tersebut harus melewati rel kereta api yang tidak ada pintu pengamannya, melainkan hanya dipasang beberapa rambu, yang menunjukan adanya Rel Kereta Api tanpa pintu. Beberapa puluh meter sebelum truk melintasi rel kereta api, PA kurang memperhatikan situasi kanan kiri dari rel tersebut. PA baru sadar ketika kereta api akan melintasi rel tersebut, setelah kenek truk berteriak-teriak ada kereta api akan lewat. Mendengar teriakan kenek tersebut, maka PA berusaha mempercepat jalannya truk yang akan melintasi kereta api tersebut. Akan tetapi, karena truk sarat muatannya, maka truk tidak bisa lari lebih cepat seperti yang dikehendaki oleh PA. Dari jarak 200 meter, masinis kereta api telah
melihat ada truk akan melintasi rel kereta api, ia telah membunyikan tanda semboyan 35 dan berusaha mengurangi kecepatan lokomotifnya. Tabrakan dan benturan antara kereta api dengan truk yang dikemudikan PA tidak dapat dihindarkan. Truk terbelah menjadi 2 (dua), cabin dengan baknya. PA dengan keneknya terlempar keluar dari truk dan menderita luka-luka. Demikian pula masinis lokomotif menderita luka-luka terkena genteng yang dimuat truk yang jatuh berterbangan dan berhamburan, sedangkan tutup mesin lokomotifnya menjadi rusak berat. DAKWAAN Dakwaan Pertama: Pasal 360 ayat (2) KUHP, yaitu Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Dakwaan Kedua: Pasal 409 KUHP, yaitu Barangsiapa yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunanbangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibuat tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. PUTUSAN Pengadilan Negeri No. Register Perkara 60/Pid.S/1987/PN.KBM 1. Menyatakan Terdakwa PA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: I. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka;
II. Karena kealpaannya menyebabkan kereta api rusak. 2. Menghukum Terdakwa PA dengan hukuman Penjara selama 2 bulan dan 15 hari. 3. .......... Pengadilan Tinggi No. Register Perkara 762/Pid/1987/PN.SMG 1. Menyatakan Terdakwa PA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: I. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka; II. Karena kealpaannya menyebabkan kereta api rusak. 2. Menghukum Terdakwa PA dengan hukuman Penjara selama 10 bulan. 3. .......... Mahkamah Agung No. Register Perkara 1286 K/Pid/1988 1. Menyatakan Terdakwa PA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: I. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka; II. Karena kealpaannya menyebabkan kereta api rusak. 2. Menghukum Terdakwa PA dengan hukuman a. Untuk kejahatan ke-1 dengan pidana Penjara selama 3 bulan; b. Untuk kejahatan ke-2 dengan pidana Kurungan selama 15 hari. 3. .......... BAB III
LANDASAN TEORI Samenloop / concursus dapat diterjemahkan gabungan atau perbarengan. Dalam makalah ini akan digunakan istilah gabungan. Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus. Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya gabungan adalah: 1. Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan; 2. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan); 3. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili; dan 4. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. A. Sistem Pemidanaan Pada dasarnya teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 4 (empat) sistem atau stelsel pemidanaan, yaitu: 1. Sistem Absorpsi Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.
2. Sistem Kumulasi Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan. 3. Sistem Absorpsi Diperberat Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah 1/3 (sepertiga). 4. Sistem Kumulasi Terbatas Apabila seeorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah 1/3 (sepertiga). B. Bentuk-Bentuk Gabungan Tindak Pidana Gabungan memiliki beberapa bentuk, yaitu: 1. Gabungan dalam satu perbuatan (Eendaadse Samenloop/Concursus Idealis) Eendaadse Samenloop terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi dengan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan pidana yang berarti ia telah melakukan beberapa tindak pidana.Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Di antara para sarjana terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan satu tindakan. Sebelum tahun 1932, Hoge Raad barpendirian yang ternyata dalam putusannya, bahwa yang dimaksud dengan satu tindakan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP adalah tindakan nyata atau tindakan materiil. Taverne bertolak pangkal dari pandangan hukum pidana bahwa tindakan itu terdiri dari dua/lebih tindakan yang terdiri sendiri yang mempunyai sifat yang berbeda yang tak ada kaitannya satu sama lain dapat dibayangkan keterpisahan masing-masing. Akibat dari pendirian Hoge Raad ini, makna dari pasal 63 ayat (1) menjadi sempit. Hanya dalam hal-hal terbatas masih apat dibayangkan kemanfaatan dari ketentuan pasal tersebut. Pendirian Hoge Raad bersandar kepada sifat atau ciri yang terdapat pada tindakan tersebut, namun belum secara tegas dapat diketahui apa yang dimaksud dengan satu tindakan dan beberapa perbuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam prakterknya Hoge Raad menyelesaikan perkara secara kasuistis. Modderman mengatakan bahwa dilihat dari sudut badaniah tindakan itu hanyalah satu saja akan tetapi dari sudut rohani ia merupakan pluralitas (ganda). Sedangkan Pompe mengutarakan bahwa apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan saat, namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cukupan. Ketentuan dalam pasal 63 ayat (2) sesuai dengan asas lex spesialis derogat lex general, yang artinya ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Yang dimaksud dengan ketentuan pidana khusus adalah jika pada tindak pidana khusus itu termuat atau tercakup semua unsur-unsur yang ada pada tindak pidana umum, akan tetapi padanya masih ada unsur lainnya atau suatu kekhususan. Pemidanaan dalam hal concursus idealis menggunakan stelsel absorpsi murni yaitu dengan salah satu pidana yang terberat. 2. Gabungan dalam beberapa perbuatan (Meerdaadse Samenloop/concursus realis)
Meerdaadse Samenloop terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Hal ini diatur dalam pasal 65, 66, 70 dan 70 bis KUHP. Menurut ketentuan yang termuat dalam KUHP, concursus realis dibedakan antara jenis tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana kejahatan termuat dalam pasal 65 dan 66 KUHP. Sedangkan tindak pidana pelanggaran termuat dalam pasal 70 dan 70 bis. Pasal 65 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis dan sistem pemidanaan menggunakan sistem absorpsi diperberat. Pasal 66 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis dan sistem pemidanaanya juga menggunakan absorpsi diperberat. Perbedaan antara pasal 65 dan 66 KUHP terletak pada pidana pokok yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang timbul karena perbuatan-perbuatannya itu yaitu apakah pidana pokok yang diancamkannya itu sejenis atau tidak. Sedangkan pasal 70 KUHP mengatur apabila seseorang melakukan beberapa pelanggaran atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. Jika pasal 65 dan 66 menyebutkan tentang gabungan kejahatan dengan kejahatan, pasal 70 memberi ketentuan tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Dalam hal ini maka kejahatannya dijatuhkan hukumannya sendiri, sedangkan bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman sendiri-sendiri dengan pengertian bahwa jumlah semuanya dari hukuman kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih dari delapan bulan. Pasal 70 bis menentukan kejahatan-kajahatan ringan dianggap sebagai pelanggaran. Bagi masing-masing kejahatan ringan tersebut harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara maka jumlah semua hukuman tidak boleh lebih dari delapan bulan. 3. Perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling)
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendriri. Tetapi di antara perbuatan itu ada yang hubungan sedemikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu peruatan lanjutan. Hal ini diatur dalam pasal 64 KUHP dan pemidanaannya menggunakan sistem absorpsi. Apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut? Terdapat beberapa pendapat mengenai perbuatan berlanjut tersebut. Ada sarjana yang memberikan pengertian bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik. Sedangkan Simons mengatakan bahwa KUHP yang berlaku sekarang tidak mengenal vorgezette handeling sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan bentuk gabungan dalam concursus realis. Hanya tentang pemidanaan pasal 64 KUHP menyimpang dari ketentuan pasal 65 KUHP dan 66 KUHP. Menurut pasal 65 KUHP dan 66 KUHP yang dijatuhkan adalah satu pidana yang terberat ditambah dengan sepetiganya. Sedangkan menurut pasal 64 KUHP yang dijatuhkan hanya satu pidana yang diperberat. Oleh karena itu, Simons menganggap pasal 64 KUHP sebagai pengecualian terhadap concursus realis/ meerdaadse samenloop. Adapun ciri-ciri dari perbuatan berlanjut adalah: 1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat; 2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan 3. Tenggang waktu antara terjdinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama. Persoalan mengenai sejauh mana cakupan dari satu kehendak jahat tersebut erat hubungannya dengan delik dolus/ culpa dan delik materil/ formil. Untuk delik dolus dalam hubungannya dengan delik materiil/ formal tidak ada persoalan mengenai cakupan dari sau kehendak jahat tersebut.
BAB IV ANALISIS KASUS A. Perbuatan Terdakwa merupakan Concurus Realis Setelah menganalisa kasus tersebut berdasarkan teori-teori penggabungan seperti yang sudah diterangkan diatas, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang termasuk ke dalam penggabungan. Bentuk penggabungan yang terjadi dalam kasus tersebut adalah Concursus Realis Heterogenius. Walaupun istilah concursus realis dan idealis masih diperdebatkan oleh para sarjana, akan tetapi penulis menggunakan istilah ini untuk memudahkan dengan landasan teori yang telah dijabarkan sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung (MA) pada kasus tersebut memang sudah tepat bahwa memang terdapat penggabungan yaitu Concursus Realis dalam kasus tersebut. Akan tetapi, MA tidak menerangkan dasar hukum dari Concursus Realis secara tepat karena mencantumkan baik pasal 65 dan 66 KUHP secara bersamaan padahal kedua pasal tersebut mengatur dua hal yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa MA tidak tahu secara pasti bentuk dari Concursus Realis yang terjadi. Selain itu, MA juga tidak mencantumkan dasar-dasar hukum lainnya yang menguatkan posisi dari Concursus Realis dalam kasus tersebut dan hanya mencermati dari pemidanaan yang seharusnya diberikan kepada terdakwa. Oleh karena itu, pasal yang tepat dalam menjelaskan dan menggali pertimbangan tersebut kami menjelaskan Pasal 66 ayat (1) KUHP yang menjadi landasan kami untuk menganalisis, yang menyebutkan: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dalam rumusan pasal tersebut terdapat kata beberapa perbuatan yang membuat perbuatan pidana yang mendasari Concursus Realis terlihat menjadi sempit, yaitu hanya perbuatan fisik semata. Akan tetapi, dalam rumusan pasal 66 ayat (1) KUHP pun disebutkan bahwa masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Rumusan ini menjelaskan bahwa diantara
perbuatan-perbuatan yang terjadi yang merupakan kejahatan dan dapat dihukum pidana, harus berdiri sendiri-sendiri. Jadi, untuk menentukan apakah suatu penggabungan tindak pidana merupakan Concursus Realis atau Concursus Idealis maka hubungan dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah sangat penting. Walaupun demikian, kami juga berusaha mencari dari sumber hukum lainnya yaitu berupa doktrin dari beberapa sarjana, seperti Jonkers secara negatif mengatakan bahwa segala yang tidak termasuk concursus idealis atau perbuatan terus-menerus merupakan concursus realis.[1] Dengan membuat definisi yang negatif ini, Jonkers merasa bahwa dirinya telah terbebas dari kewajiban membuat satu uraian tersendiri tentang apa itu concursus realis. Definisi Jonkers tentang concursus realis tersebut memang tidak memberikan penjelasan yang tepat dan pasti dari concursus realis apalagi membahas tentang beberapa perbuatan yang merupakan unsur dari concursus realis, akan tetapi telah memberikan sedikit pemahaman bahwa concursus idealis, concursus realis, dan juga perbuatan berlanjut, adalah tiga jenis bentuk perbuatan yang berbeda. VOS membuat definisi bahwa concursus realis terjadi dalam hal beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri dan yang masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman terhadao salah satu fakta-fakta tersebut, dan juga tidak tidak perlu ada hubungan antara fakta-fakta itu.[2] VOS berpendapat bahwa yang harus dimaksud dengan perbuatan dalam pasal 65-66 KUHP adalah seluruh kompleks (gedraging), akibat, unsur-unsur kesalahan yang subjektif, serta fakta-fakta lain yang menyertai terjadinya delik. Dengan kata lain, tiap-tiap kompleks kejadian yang tercangkup dalam satu ketentuan pidana. Pompe juga mengemukakan keberatan-keberatan baik yang ditinjau dari sudut teoritis mapun yang ditinjau dari sudut praktis, terhadap penafsiran tentang perbuatan (feit) sebagai satu perbuatan yang dilihat sebagai perbuatan fisik (materiil) saja.[3] Menurut Pompe, pendapat klasisk tersebut sebenarnya hanya tepat untuk delik-delik yang terjadi karena dilakukan perbuatan-perbuatan materiil (fisik). Jadi, hanya tepat untuk delik-delik komisi (commisie
delicten) saja. Dalam hal dilakukannya delik-delik lain maka ajaran klasik ini tidak dapat digunakan, dan harus dicari ukuran lain yang tidak begitu materiil dan tidak begitu fisik. Ukuran yang dimaksud oleh Pompe juga lebih sesuai dengan sifat dari hukum karena dalam hukum tidak dipermasalahkan tentang gerak badan tertentu, tetapi yang dipersoalkan adalah apakah sikap tertentu seseorang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai orang tersebut.[4] R.Soesilo dalam penjelasan pasal 63 KUHP mengatakan bahwa seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor di malam hari tanpa memakai penerangan dengan tidak membawa SIM, lalu menabrak orang sehingga luka berat, meskipun ia hanya melakukan satu perbuatan fisik yaitu mengedarai sepeda motor tetapi tidak bisa dianggap sebagai concursus idealis, karena, peristiwa pidana tersebut dapat dipisah-pisah satu sama lain tanpa melenyapkan salah satu peristiwa. Maka, perbuatan tersebut termasuk concursus realis dan hukuman yang dipakai adalah ketentuan dalam pasal 70 KUHP. Kasus yang dapat menjelaskan suatu perbuatan tidak hanya dilihat dari perbuatan fisik saja, atau dengan kata lain tidak hanya apa yang terlihat secara kasat mata antara lain: 1. A mengendarai sebuah mobil tanpa memasang lampu dan pada saat itu juga berada dibawah pengaruh minuman keras.[5] Hoge Raad melihat apa yang dilakukan oleh A sebagai concursus realis karena tidak mungkin ada concursus apabila yang bersangkutan tidak melakukan suatu perbuatan yang berjiwa satu. Dapat pula dicatat bahwa peristiwa yang satu dapat dilihat terlepas dari peristiwa yang lain. 2. A dengan mobilnya menabrak sekaligus tiga orang yang naik sepeda. Satu diantara tiga orang tersebut mati dan dua diantaranya luka berat. Biarpun satu tabrakan tetapi HR beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah concursus realis.[6] Pertimbangan Hoge Raad menyatakan bahwa Tertuduh telah mengendarai mobilnya pada waktu ia sedang dalam keadaan mabuk. Dalam pada itu mobilnya tersebut tidak dilengkapi dengan dua buah lampu. Yang penting di dalam kenyataan yang pertama itu adalah keadaan tertuduh, sedang id dalam kenyataan yang kedua adalah keadaan mobilnya. Kenyataankenyataan tersebut dapat dipandang sebagai kenyataan-kenyataan yang berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri-sendiri dengan sifat yang berbeda-
beda. Bahwa dua kenyataan itu telah timbul pada waktu yang bersamaan, bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat menentukan. Kenyataan yang satu itu tidak ada kaitannya dengan kenyataan yang lain dan kenyataan yang satu itu bukan merupakan syarat bagi tumbulnya kenyataan yang lain. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai kenyataankenyataan yang berdiri sendiri-sendiri. Disini terdapat suatu meerdaadse samenloop.[7] Selain itu, Hoge Raad pada kasus poin 2 diatas menjelaskan pertimbangannya yaitu Di dalam suatu kecelakaan itu seorang pengemudi mobil telah menyebabkan matinya seorang pengendara sepeda dan telah menyebabkan seorang lainnya mendapat luka-luka berat pada tubuhnya. Apa yang sesungguhnya telah terjadi itu bukanlah pelanggaran-pelanggaran ataupun suatu pelanggaran oleh karena hal tersebut dengan sendirinya tidaklah relevan melainkan perbuatan menimbulkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang. Ini merupakan dua tindakan, dimana undang-undang sendiri telah menggunakan perkataan tersebut untuk menunjukan segala sesuatu yang dapat termasuk ke dalam suatu ketentuan pidana. Pasal 65 KUHP telah menyebut tindakan-tindakan tersebut kejahatan-kejahatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini yang harus diberlakukan itu bukanlah Pasal 63 ayat (1) KUHP melainkan Pasal 65 KUHP.[8] Artinya dalam suatu perbuatan yang terlihat dengan kasat mata hanya terlihat satu tindak pidana saja, sedangkan Hoge Raad sudah menafsirkan sebagai kenyataan, sebagai tindakan dan sebagai segala sesuatu yang dapat termasuk ke dalam suatu ketentuan pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pelaku melakukan suatu perbuatan yang mau tidak mau akan mengakibatkan beberapa akibat, harus dipandang sebagai suatu perbuatan, dan begitu sebaliknya. Mengutip dari pendapat Prof. Simons yang mengatakan didalam suatu samenloop itu orang harus membedakan apakah si pelaku hanya melakukan satu tindakan diartikan menurut arti sebenarnya, jadi sebagai pelaksanaan secara material ataupun ia telah melakukan beberapa tindakan[9] sehingga dapat ditarik benang merah yaitu perkataan feit itu menurut paham yang baru harus diartikan lebih sempit dari pada tindakan dalam arti material dan pada saat yang sama ia juga harus diartikan lebih luas dari pada tindak pidana.[10] Dari kasus tabrakan truk dengan kereta diatas, memang apabila dilihat dari sudut perbuatan materiil (fisik) semata maka unsur beberapa perbuatan tidak terpenuhi. Akan
tetapi, apabila menggunakan ukuran lain dalam menentukan perbuatan dalam pasal tersebut seperti yang sudah diuraikan dalam doktrin-doktrin para sarjana hukum dan yurisprudensi diatas, maka dapat terlihat bahwa sebenarnya telah terjadi beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Walaupun demikian, untuk menentukan concursus realis dalam kasus diatas adalah dengan melihat pasal yang didakwakan pada terdakwa (P.Aris) yaitu pasal 360 ayat (2) KUHP tentang karena kealpaan menyebabkan orang lain luka-luka dan pasal 409 KUHP tentang kesengajaan merusakkan fasilitas umum. Apabila melihat akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang muncul dari kasus diatas, dapat terlihat dengan jelas bahwa perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat pidana tersebut dapat dipisah-pisah satu sama lain tanpa melenyapkan salah satu peristiwa. Maksudnya, untuk dengan sengaja merusakan fasilitas umum, PA tidak harus dengan lalainya menyebabkan orang lain terluka. Dua akibat tersebut merupakan hal-hal yang tidak bisa diprediksikan sebelumnya dan dapat dipisah-pisahkan. Jadi, tidak perlu ada keterkaitan antara akibat-akibat yang terjadi. Selain itu, perbuatan yang dilakukan seharusnya bukan mau tidak mau akan terjadi, akan tetapi PA mengetahui apabila truk di gas dan ada kemungkinan untuk tidak bisa mengejar target untuk sampai melawati rel, maka akan terjadi suatu tabrakan, selain itu ada perbuatan lain yaitu PA juga mengetahui seandainya terjadi tabrakan akan menyebabkan rusaknya lokomotif atau rel kereta api. Memang PA tidak bisa menyadari, akan tetapi dapat memperkirakan bahwa apa yang terjadi yaitu tabrakan dan rusaknya fasilitas umum dapat diperhitungkan, khususnya menjadi 2 perbuatan akibat lalainya PA. Maka dari itu, bentuk yang terjadi dalam kasus diatas adalah concursus realis heterogenius, dan karena diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka dasar pemidanaannya cukup dengan pasal 66 ayat (1) KUHP. B. Penjatuhan Pidana Dalam kasus diatas dapat dilihat yaitu penerapan pasal 66 ayat (1) KUHP tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, karena sudah terbuktinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh PA. Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) tidak bisa menjadi patokan karena
Hakim PN hanya menjatuhkan pidana dengan jenis Penjara saja, tanpa melihat bahwa ketentuan pasal yang diancamkan pada Pasal 360 ayat (2) KUHP dan Pasal 409 KUHP mempunyai jenis yang berbeda yaitu penjara dan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan masalah yang sama, sehingga memperbaiki putusan PN hanya masalah beratnya pidana yang dijatuhkan tanpa melihat ada dasar-dasar yang meringankan pidana nonyuridis yang lebih banyak dibandingkan dasar pemberat pidana non-yuridis, yaitu: a. Hal-hal yang meringankan 1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan 2. Terdakwa bersikap sopan 3. Terdakwa masih muda 4. Terdakwa belum pernah dihukum b. Hal-hal yang memberatkan 1. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keterlambatan perjalanan kereta api sampai 5 jam. Apabila kita meneliti dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan non-yuridis, maka kita akan menyimpulkan bahwa hal-hal yang meringankan lebih banyak dari pada hal-hal yang memberatkan, artinya penjatuhan pidana yang maksimal akan dikurangi lebih banyak ketimbang ditambahkan pemidanaannya. Terlepas dari hukuman yang dijatuhkan, maka apabila kita melihat ancaman hukuman pasal yang didakwakan, yaitu: Pasal Dakwaan Ancaman Pidana Vonis
Pasal 360 ayat Penjara 9 bulan, atau (2) KUHP Kurungan 6 bulan, atau Denda Rp. 4500,Pasal 409 KUHP Kurungan 1 bulan, atau Denda Rp. 1500,-
PENGADILAN NEGERI PENGADILAN TINGGI MAHKAMAH AGUNG
Penjara 2 bulan dan 15 hari Penjara 10 bulan Kejahatan I: Penjara 3 Bulan Kejahatan II: Kurungan 15 hari
Dalam penentuan pidana pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan, seharusnya Hakim menjatuhkan maksimum penjara adalah sebagai berikut: Kejahatan I: Penjara 12 bulan Kejahatan II: Kurungan 1 bulan 10 hari Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung dari segi penjatuhan pidana sudah tepat, dan kelompok kami setuju dengan amar putusan tersebut, karena berdasarkan pasal 66 ayat (1) KUHP, maka perbuatan yang diancamkan berbeda jenisnya (vide pasal 10 KUHP), sehingga harus dijatuhkan pidana yang berbeda terhadap kejahatan yang berbeda pula. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa: 1. Perbuatan yang dilakukan yang terdapat dalam pasal 65-66 KUHP tidak dapat hanya diartikan sebagai perbuatan materiil atau fisik saja. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan yang terjadi harus dilihat dalam suatu kompleks perbuatan dan juga akibat-akibat yang terjadi. Selain itu, ukuran dari concursus realis (juga untuk membedakan dengan concursus idealis) yang terbaik adalah melihat keterkaitan atau hubungan dari peristiwa-peristiwa pidana yang
terjadi beserta akibat-akibatnya. Apakah suatu peristiwa pidana A merupakan syarat dari peristiwa pidana B dan seterusnya. Apakah peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi merupakan perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisah yang satu dengan lainnya tanpa melenyapkan peristiwa yang lain ataukah dapat dipisah-pisah satu dengan lainnya tanpa melenyapkan salah satu peristiwa? Apabila ternyata dapat dipisah-pisah tanpa melenyapkan peristiwa yang lain maka bentuk penggabungan yang terjadi adalah concursus realis. Hal tersebut merupakan ukuran yang paling mudah dimengerti dan digunakan untuk menentukan apakah bentuk penggabungan yang terjadi merupakan concursus realis atau bukan, sehingga dalam kasus yang dibahas akan menjadi terang suatu permasalahan yang dihadapi di prakteknya. Dengan demikian, dalam kasus benturan Truk dan Kereta Api terdapat suatu gabungan tindak pidana berupa concursus realis atau perbarengan beberapa perbuatan. A. Dalam Putusan Mahkamah Agung sudah tepat, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan dasar-dasar dikenakannya suatu penjatuhan hukuman berupa vonis maupun masalah gabungan tindak pidana tidak dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, sehingga putusan tersebut haruslah diperbaiki.. B. Saran Kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi yang penting bagi para aparatur penegak hukum termasuk calon aparatur penegak hukum kelak di masa datang, agar selalu mempertimbangkan dan menganalisis suatu permasalahan dengan menyeluruh sehingga mendapatkan suatu penafsiran yang tidak salah, terutama Hakim. Selain itu, perlu suatu pelatihan mengenai teori-teori hukum pidana yang dipelajari bagi para penegak hukum nantinya, khususnya mengenai pemidanaan yang terkadang tidak adil dirasakan oleh terdakwa. Pemahaman ataupun konsep yang salah akan menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut dan kontroversial. Dengan demikian, teori-teori gabungan tindak pidana hendaknya tidak ditafsirkan secara leterlijk saja yaitu yang berdasar pada undang-undang, tetapi juga sumber hukum tidak terbatas dari perundang-undangan, akan tetapi meliputi juga doktrin, yurisprudensi hakim dan lain-lain. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Jonkers Alles, wat niet eendaadsche samanloop of voortgezette handeling is, is meerdaadsche samanloop. Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. (Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2002). Lamintang, P.A.F.. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997). Loqman, Loebby. Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana. (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1996). Marpaung, Leden .Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Bina Aksara, 1987). Prodjodikoro, Wirjono.Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Eresco, 1967). Prodjodikoro, Wirjono.Tindak Pidana Tertentu, (Jakarta: Eresco, 1967). Sianturi, S.R.. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Rineka Cipta, 1985). Simons, Leerboek van het Nederlandsee Straftrecht, P. Noordhoff N. V., (Groningen: Batavia, 1937). Soesilo, R..Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. (Bogor: Politeia, 1993). Utrecht, E.. Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II. (Bandung: PT. Penerbitan Universitas, 1958). B. Putusan
Keputusan HR tertanggal 11 April 1927, NJ 1927, W Nr 11673. Keputusan HR tertanggal 24 Oktober 1932, NJ 1932. Keputusan HR tertanggal 8 Februari 1932, NJ 1932. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut samenloop yang dalam bahasa Belanda juga disebut samenloop van strafbaar feit atau concursus. Perbarengan merupakan terjemahan dari samenloop atau concursus. Ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua/lebih tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili. Ajaran mengenai samenloop ini merupakan salah satu ajaran yang tersulit di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sehingga orang tidak akan dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan samenloop van strafbaar feit itu sendiri, maupun permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam ajaran tersebut, apabila orang itu tidak mengikuti perkembangan pahampaham mengenai perkataan feit yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur masalah samenloop itu sendiri. Perkembangan paham-paham mengenai perkataan feit yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur masalah samenloop itu sendiri, khususnya yang terdapat didalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP, terjemahan perkataan feit di pasal ini dengan perkataan
perbuatan menunjukkan bahwa team penerjemah Departemen Kehakiman R.I. (sekarang Departemen Hukum dan HAM) Secara resmi telah menafsirkan perkataan feit di dalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP itu sebagai suatu perbuatan yang nyata, yakni suatu penafsiran yang oleh Hoge Raad (HR) sendiri telah ditinggalkan sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Kiranya tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman itu juga tidak akan menerjemahkan perkataan feit di dalam rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP itu dengan perkataan perbuatan, seandainya tim tersebut mengetahui bahwa sudah sejak setengah abad yang lalu terdapat keberatan-keberatan terhadap penggunaan perkataan perbuatan itu sendiri. Sebelum kita membicarakan apa yang disebut samenloop van strafbare feiten itu sendiri, perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu samenloop van strafbare feiten, apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari tindakan-tindakan yang telah ia lakukan. Apa yang disebut samenloop van strafbare feiten atau gabungan tindak-tindak pidana itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Bab ke-VI dari Buku ke-1 KUHP atau tegasnya di dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama. Dalam suatu samenloop itu, hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah tertuduh itu hanya melakukan satu tindak pidana, atau ia telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana. Prof. Simons berpendapat, bahwa apabila tertuduh itu hanya melakukan satu tindak pidana dan dengan melakukan tindakan tersebut, tindakannya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu tindak pidana itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut eendaadse samenloop atau concursus idealis ataupun apa yang oleh Prof. Van Hamel juga telah disebut sebagai samenloop van strafbepalingen atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana.
Ukuran Pidana yang dapat dijatuhkan atas diri seseorang dalam tindak pidana Concursus. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya studi kasus berupa suatu gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar maupun tidak sadar serta pembedaan yang sangat mendasar untuk mengetahui sebatas mana gabungan tindak pidana dapat ditafsirkan menjadi sebuah eendaadse samenloop ataukah meerdaadse samenloop. B. Perumusan Masalah Dari pembahasan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa inti permasalahan, antara lain: 1. Apakah dalam kasus benturan truk dan kereta api dapat digolongkan tindakan satu perbuatan (eendaadse samenloop) ataukah beberapa perbuatan (meerdaadse samenloop)? 2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, ataupun Mahkamah Agung sudah tepat? BAB II KASUS Paulus Arisman Bin Suripto (PA) adalah seorang pengemudi truk AB 2282 D, yang memiliki SIM B1 Umum, dengan pengalaman kerja selama sepuluh tahun sebagai sopir truk. Pada suatu hari, pada April 1988 PA mengemudikan truk dibantu dengan keneknya, mengangkut bahan bangunan berupa 4000 genteng, karena bak truk masih ada ruangan yang kosong, maka PA bermaksud mengambil lagi genteng di tempat lain untuk diangkutnya. Dalam perjalanannya, truk yang dikemudikan PA tersebut harus melewati rel kereta api yang tidak ada pintu pengamannya, melainkan hanya dipasang beberapa rambu, yang menunjukan adanya Rel Kereta Api tanpa pintu. Beberapa puluh meter sebelum truk melintasi rel kereta api, PA kurang memperhatikan situasi kanan kiri dari rel tersebut. PA baru sadar ketika kereta api akan melintasi rel tersebut, setelah kenek truk berteriak-teriak ada kereta api akan lewat.
Mendengar teriakan kenek tersebut, maka PA berusaha mempercepat jalannya truk yang akan melintasi kereta api tersebut. Akan tetapi, karena truk sarat muatannya, maka truk tidak bisa lari lebih cepat seperti yang dikehendaki oleh PA. Dari jarak 200 meter, masinis kereta api telah melihat ada truk akan melintasi rel kereta api, ia telah membunyikan tanda semboyan 35 dan berusaha mengurangi kecepatan lokomotifnya. Tabrakan dan benturan antara kereta api dengan truk yang dikemudikan PA tidak dapat dihindarkan. Truk terbelah menjadi 2 (dua), cabin dengan baknya. PA dengan keneknya terlempar keluar dari truk dan menderita luka-luka. Demikian pula masinis lokomotif menderita luka-luka terkena genteng yang dimuat truk yang jatuh berterbangan dan berhamburan, sedangkan tutup mesin lokomotifnya menjadi rusak berat. DAKWAAN Dakwaan Pertama: Pasal 360 ayat (2) KUHP, yaitu Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Dakwaan Kedua: Pasal 409 KUHP, yaitu Barangsiapa yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunanbangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibuat tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. PUTUSAN Pengadilan Negeri No. Register Perkara 60/Pid.S/1987/PN.KBM
1. Menyatakan Terdakwa PA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: I. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka; II. Karena kealpaannya menyebabkan kereta api rusak. 2. Menghukum Terdakwa PA dengan hukuman Penjara selama 2 bulan dan 15 hari. 3. .......... Pengadilan Tinggi No. Register Perkara 762/Pid/1987/PN.SMG 1. Menyatakan Terdakwa PA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: I. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka; II. Karena kealpaannya menyebabkan kereta api rusak. 2. Menghukum Terdakwa PA dengan hukuman Penjara selama 10 bulan. 3. .......... Mahkamah Agung No. Register Perkara 1286 K/Pid/1988 1. Menyatakan Terdakwa PA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: I. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka; II. Karena kealpaannya menyebabkan kereta api rusak. 2. Menghukum Terdakwa PA dengan hukuman a. Untuk kejahatan ke-1 dengan pidana Penjara selama 3 bulan; b. Untuk kejahatan ke-2 dengan pidana Kurungan selama 15 hari.
3. .......... BAB III LANDASAN TEORI Samenloop / concursus dapat diterjemahkan gabungan atau perbarengan. Dalam makalah ini akan digunakan istilah gabungan. Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus. Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya gabungan adalah: 1. Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan; 2. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan); 3. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili; dan 4. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. A. Sistem Pemidanaan Pada dasarnya teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 4 (empat) sistem atau stelsel pemidanaan, yaitu: 1. Sistem Absorpsi
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik. 2. Sistem Kumulasi Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan. 3. Sistem Absorpsi Diperberat Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah 1/3 (sepertiga). 4. Sistem Kumulasi Terbatas Apabila seeorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah 1/3 (sepertiga). B. Bentuk-Bentuk Gabungan Tindak Pidana Gabungan memiliki beberapa bentuk, yaitu: 1. Gabungan dalam satu perbuatan (Eendaadse Samenloop/Concursus Idealis) Eendaadse Samenloop terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi dengan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan pidana yang berarti ia telah melakukan beberapa tindak pidana.Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Di antara para sarjana terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan satu tindakan. Sebelum tahun 1932, Hoge Raad barpendirian yang ternyata dalam putusannya, bahwa yang dimaksud dengan satu tindakan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP adalah tindakan nyata atau tindakan materiil. Taverne bertolak pangkal dari pandangan hukum pidana bahwa tindakan itu terdiri dari dua/lebih tindakan yang terdiri sendiri yang mempunyai sifat yang berbeda yang tak ada kaitannya satu sama lain dapat dibayangkan keterpisahan masing-masing. Akibat dari pendirian Hoge Raad ini, makna dari pasal 63 ayat (1) menjadi sempit. Hanya dalam hal-hal terbatas masih apat dibayangkan kemanfaatan dari ketentuan pasal tersebut. Pendirian Hoge Raad bersandar kepada sifat atau ciri yang terdapat pada tindakan tersebut, namun belum secara tegas dapat diketahui apa yang dimaksud dengan satu tindakan dan beberapa perbuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam prakterknya Hoge Raad menyelesaikan perkara secara kasuistis. Modderman mengatakan bahwa dilihat dari sudut badaniah tindakan itu hanyalah satu saja akan tetapi dari sudut rohani ia merupakan pluralitas (ganda). Sedangkan Pompe mengutarakan bahwa apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan saat, namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cukupan. Ketentuan dalam pasal 63 ayat (2) sesuai dengan asas lex spesialis derogat lex general, yang artinya ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Yang dimaksud dengan ketentuan pidana khusus adalah jika pada tindak pidana khusus itu termuat atau tercakup semua unsur-unsur yang ada pada tindak pidana umum, akan tetapi padanya masih ada unsur lainnya atau suatu kekhususan. Pemidanaan dalam hal concursus idealis menggunakan stelsel absorpsi murni yaitu dengan salah satu pidana yang terberat.
2. Gabungan dalam beberapa perbuatan (Meerdaadse Samenloop/concursus realis) Meerdaadse Samenloop terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Hal ini diatur dalam pasal 65, 66, 70 dan 70 bis KUHP. Menurut ketentuan yang termuat dalam KUHP, concursus realis dibedakan antara jenis tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana kejahatan termuat dalam pasal 65 dan 66 KUHP. Sedangkan tindak pidana pelanggaran termuat dalam pasal 70 dan 70 bis. Pasal 65 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis dan sistem pemidanaan menggunakan sistem absorpsi diperberat. Pasal 66 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis dan sistem pemidanaanya juga menggunakan absorpsi diperberat. Perbedaan antara pasal 65 dan 66 KUHP terletak pada pidana pokok yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang timbul karena perbuatan-perbuatannya itu yaitu apakah pidana pokok yang diancamkannya itu sejenis atau tidak. Sedangkan pasal 70 KUHP mengatur apabila seseorang melakukan beberapa pelanggaran atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. Jika pasal 65 dan 66 menyebutkan tentang gabungan kejahatan dengan kejahatan, pasal 70 memberi ketentuan tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Dalam hal ini maka kejahatannya dijatuhkan hukumannya sendiri, sedangkan bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman sendiri-sendiri dengan pengertian bahwa jumlah semuanya dari hukuman kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih dari delapan bulan. Pasal 70 bis menentukan kejahatan-kajahatan ringan dianggap sebagai pelanggaran. Bagi masing-masing kejahatan ringan tersebut harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara maka jumlah semua hukuman tidak boleh lebih dari delapan bulan. 3. Perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling)
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendriri. Tetapi di antara perbuatan itu ada yang hubungan sedemikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu peruatan lanjutan. Hal ini diatur dalam pasal 64 KUHP dan pemidanaannya menggunakan sistem absorpsi. Apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut? Terdapat beberapa pendapat mengenai perbuatan berlanjut tersebut. Ada sarjana yang memberikan pengertian bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik. Sedangkan Simons mengatakan bahwa KUHP yang berlaku sekarang tidak mengenal vorgezette handeling sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan bentuk gabungan dalam concursus realis. Hanya tentang pemidanaan pasal 64 KUHP menyimpang dari ketentuan pasal 65 KUHP dan 66 KUHP. Menurut pasal 65 KUHP dan 66 KUHP yang dijatuhkan adalah satu pidana yang terberat ditambah dengan sepetiganya. Sedangkan menurut pasal 64 KUHP yang dijatuhkan hanya satu pidana yang diperberat. Oleh karena itu, Simons menganggap pasal 64 KUHP sebagai pengecualian terhadap concursus realis/ meerdaadse samenloop. Adapun ciri-ciri dari perbuatan berlanjut adalah: 1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat; 2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan 3. Tenggang waktu antara terjdinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama. Persoalan mengenai sejauh mana cakupan dari satu kehendak jahat tersebut erat hubungannya dengan delik dolus/ culpa dan delik materil/ formil. Untuk delik dolus dalam hubungannya dengan delik materiil/ formal tidak ada persoalan mengenai cakupan dari sau kehendak jahat tersebut.
BAB IV ANALISIS KASUS A. Perbuatan Terdakwa merupakan Concurus Realis Setelah menganalisa kasus tersebut berdasarkan teori-teori penggabungan seperti yang sudah diterangkan diatas, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang termasuk ke dalam penggabungan. Bentuk penggabungan yang terjadi dalam kasus tersebut adalah Concursus Realis Heterogenius. Walaupun istilah concursus realis dan idealis masih diperdebatkan oleh para sarjana, akan tetapi penulis menggunakan istilah ini untuk memudahkan dengan landasan teori yang telah dijabarkan sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung (MA) pada kasus tersebut memang sudah tepat bahwa memang terdapat penggabungan yaitu Concursus Realis dalam kasus tersebut. Akan tetapi, MA tidak menerangkan dasar hukum dari Concursus Realis secara tepat karena mencantumkan baik pasal 65 dan 66 KUHP secara bersamaan padahal kedua pasal tersebut mengatur dua hal yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa MA tidak tahu secara pasti bentuk dari Concursus Realis yang terjadi. Selain itu, MA juga tidak mencantumkan dasar-dasar hukum lainnya yang menguatkan posisi dari Concursus Realis dalam kasus tersebut dan hanya mencermati dari pemidanaan yang seharusnya diberikan kepada terdakwa. Oleh karena itu, pasal yang tepat dalam menjelaskan dan menggali pertimbangan tersebut kami menjelaskan Pasal 66 ayat (1) KUHP yang menjadi landasan kami untuk menganalisis, yang menyebutkan: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dalam rumusan pasal tersebut terdapat kata beberapa perbuatan yang membuat perbuatan pidana yang mendasari Concursus Realis terlihat menjadi sempit, yaitu hanya perbuatan fisik semata. Akan tetapi, dalam rumusan pasal 66 ayat (1) KUHP pun disebutkan bahwa masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Rumusan ini menjelaskan bahwa diantara
perbuatan-perbuatan yang terjadi yang merupakan kejahatan dan dapat dihukum pidana, harus berdiri sendiri-sendiri. Jadi, untuk menentukan apakah suatu penggabungan tindak pidana merupakan Concursus Realis atau Concursus Idealis maka hubungan dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah sangat penting. Walaupun demikian, kami juga berusaha mencari dari sumber hukum lainnya yaitu berupa doktrin dari beberapa sarjana, seperti Jonkers secara negatif mengatakan bahwa segala yang tidak termasuk concursus idealis atau perbuatan terus-menerus merupakan concursus realis.[1] Dengan membuat definisi yang negatif ini, Jonkers merasa bahwa dirinya telah terbebas dari kewajiban membuat satu uraian tersendiri tentang apa itu concursus realis. Definisi Jonkers tentang concursus realis tersebut memang tidak memberikan penjelasan yang tepat dan pasti dari concursus realis apalagi membahas tentang beberapa perbuatan yang merupakan unsur dari concursus realis, akan tetapi telah memberikan sedikit pemahaman bahwa concursus idealis, concursus realis, dan juga perbuatan berlanjut, adalah tiga jenis bentuk perbuatan yang berbeda. VOS membuat definisi bahwa concursus realis terjadi dalam hal beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri dan yang masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman terhadao salah satu fakta-fakta tersebut, dan juga tidak tidak perlu ada hubungan antara fakta-fakta itu.[2] VOS berpendapat bahwa yang harus dimaksud dengan perbuatan dalam pasal 65-66 KUHP adalah seluruh kompleks (gedraging), akibat, unsur-unsur kesalahan yang subjektif, serta fakta-fakta lain yang menyertai terjadinya delik. Dengan kata lain, tiap-tiap kompleks kejadian yang tercangkup dalam satu ketentuan pidana. Pompe juga mengemukakan keberatan-keberatan baik yang ditinjau dari sudut teoritis mapun yang ditinjau dari sudut praktis, terhadap penafsiran tentang perbuatan (feit) sebagai satu perbuatan yang dilihat sebagai perbuatan fisik (materiil) saja.[3] Menurut Pompe, pendapat klasisk tersebut sebenarnya hanya tepat untuk delik-delik yang terjadi karena dilakukan perbuatan-perbuatan materiil (fisik). Jadi, hanya tepat untuk delik-delik komisi (commisie
delicten) saja. Dalam hal dilakukannya delik-delik lain maka ajaran klasik ini tidak dapat digunakan, dan harus dicari ukuran lain yang tidak begitu materiil dan tidak begitu fisik. Ukuran yang dimaksud oleh Pompe juga lebih sesuai dengan sifat dari hukum karena dalam hukum tidak dipermasalahkan tentang gerak badan tertentu, tetapi yang dipersoalkan adalah apakah sikap tertentu seseorang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai orang tersebut.[4] R.Soesilo dalam penjelasan pasal 63 KUHP mengatakan bahwa seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor di malam hari tanpa memakai penerangan dengan tidak membawa SIM, lalu menabrak orang sehingga luka berat, meskipun ia hanya melakukan satu perbuatan fisik yaitu mengedarai sepeda motor tetapi tidak bisa dianggap sebagai concursus idealis, karena, peristiwa pidana tersebut dapat dipisah-pisah satu sama lain tanpa melenyapkan salah satu peristiwa. Maka, perbuatan tersebut termasuk concursus realis dan hukuman yang dipakai adalah ketentuan dalam pasal 70 KUHP. Kasus yang dapat menjelaskan suatu perbuatan tidak hanya dilihat dari perbuatan fisik saja, atau dengan kata lain tidak hanya apa yang terlihat secara kasat mata antara lain: 1. A mengendarai sebuah mobil tanpa memasang lampu dan pada saat itu juga berada dibawah pengaruh minuman keras.[5] Hoge Raad melihat apa yang dilakukan oleh A sebagai concursus realis karena tidak mungkin ada concursus apabila yang bersangkutan tidak melakukan suatu perbuatan yang berjiwa satu. Dapat pula dicatat bahwa peristiwa yang satu dapat dilihat terlepas dari peristiwa yang lain. 2. A dengan mobilnya menabrak sekaligus tiga orang yang naik sepeda. Satu diantara tiga orang tersebut mati dan dua diantaranya luka berat. Biarpun satu tabrakan tetapi HR beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah concursus realis.[6] Pertimbangan Hoge Raad menyatakan bahwa Tertuduh telah mengendarai mobilnya pada waktu ia sedang dalam keadaan mabuk. Dalam pada itu mobilnya tersebut tidak dilengkapi dengan dua buah lampu. Yang penting di dalam kenyataan yang pertama itu adalah keadaan tertuduh, sedang id dalam kenyataan yang kedua adalah keadaan mobilnya. Kenyataankenyataan tersebut dapat dipandang sebagai kenyataan-kenyataan yang berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri-sendiri dengan sifat yang berbeda-
beda. Bahwa dua kenyataan itu telah timbul pada waktu yang bersamaan, bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat menentukan. Kenyataan yang satu itu tidak ada kaitannya dengan kenyataan yang lain dan kenyataan yang satu itu bukan merupakan syarat bagi tumbulnya kenyataan yang lain. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai kenyataankenyataan yang berdiri sendiri-sendiri. Disini terdapat suatu meerdaadse samenloop.[7] Selain itu, Hoge Raad pada kasus poin 2 diatas menjelaskan pertimbangannya yaitu Di dalam suatu kecelakaan itu seorang pengemudi mobil telah menyebabkan matinya seorang pengendara sepeda dan telah menyebabkan seorang lainnya mendapat luka-luka berat pada tubuhnya. Apa yang sesungguhnya telah terjadi itu bukanlah pelanggaran-pelanggaran ataupun suatu pelanggaran oleh karena hal tersebut dengan sendirinya tidaklah relevan melainkan perbuatan menimbulkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang. Ini merupakan dua tindakan, dimana undang-undang sendiri telah menggunakan perkataan tersebut untuk menunjukan segala sesuatu yang dapat termasuk ke dalam suatu ketentuan pidana. Pasal 65 KUHP telah menyebut tindakan-tindakan tersebut kejahatan-kejahatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini yang harus diberlakukan itu bukanlah Pasal 63 ayat (1) KUHP melainkan Pasal 65 KUHP.[8] Artinya dalam suatu perbuatan yang terlihat dengan kasat mata hanya terlihat satu tindak pidana saja, sedangkan Hoge Raad sudah menafsirkan sebagai kenyataan, sebagai tindakan dan sebagai segala sesuatu yang dapat termasuk ke dalam suatu ketentuan pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pelaku melakukan suatu perbuatan yang mau tidak mau akan mengakibatkan beberapa akibat, harus dipandang sebagai suatu perbuatan, dan begitu sebaliknya. Mengutip dari pendapat Prof. Simons yang mengatakan didalam suatu samenloop itu orang harus membedakan apakah si pelaku hanya melakukan satu tindakan diartikan menurut arti sebenarnya, jadi sebagai pelaksanaan secara material ataupun ia telah melakukan beberapa tindakan[9] sehingga dapat ditarik benang merah yaitu perkataan feit itu menurut paham yang baru harus diartikan lebih sempit dari pada tindakan dalam arti material dan pada saat yang sama ia juga harus diartikan lebih luas dari pada tindak pidana.[10] Dari kasus tabrakan truk dengan kereta diatas, memang apabila dilihat dari sudut perbuatan materiil (fisik) semata maka unsur beberapa perbuatan tidak terpenuhi. Akan
tetapi, apabila menggunakan ukuran lain dalam menentukan perbuatan dalam pasal tersebut seperti yang sudah diuraikan dalam doktrin-doktrin para sarjana hukum dan yurisprudensi diatas, maka dapat terlihat bahwa sebenarnya telah terjadi beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Walaupun demikian, untuk menentukan concursus realis dalam kasus diatas adalah dengan melihat pasal yang didakwakan pada terdakwa (P.Aris) yaitu pasal 360 ayat (2) KUHP tentang karena kealpaan menyebabkan orang lain luka-luka dan pasal 409 KUHP tentang kesengajaan merusakkan fasilitas umum. Apabila melihat akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang muncul dari kasus diatas, dapat terlihat dengan jelas bahwa perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat pidana tersebut dapat dipisah-pisah satu sama lain tanpa melenyapkan salah satu peristiwa. Maksudnya, untuk dengan sengaja merusakan fasilitas umum, PA tidak harus dengan lalainya menyebabkan orang lain terluka. Dua akibat tersebut merupakan hal-hal yang tidak bisa diprediksikan sebelumnya dan dapat dipisah-pisahkan. Jadi, tidak perlu ada keterkaitan antara akibat-akibat yang terjadi. Selain itu, perbuatan yang dilakukan seharusnya bukan mau tidak mau akan terjadi, akan tetapi PA mengetahui apabila truk di gas dan ada kemungkinan untuk tidak bisa mengejar target untuk sampai melawati rel, maka akan terjadi suatu tabrakan, selain itu ada perbuatan lain yaitu PA juga mengetahui seandainya terjadi tabrakan akan menyebabkan rusaknya lokomotif atau rel kereta api. Memang PA tidak bisa menyadari, akan tetapi dapat memperkirakan bahwa apa yang terjadi yaitu tabrakan dan rusaknya fasilitas umum dapat diperhitungkan, khususnya menjadi 2 perbuatan akibat lalainya PA. Maka dari itu, bentuk yang terjadi dalam kasus diatas adalah concursus realis heterogenius, dan karena diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka dasar pemidanaannya cukup dengan pasal 66 ayat (1) KUHP. B. Penjatuhan Pidana Dalam kasus diatas dapat dilihat yaitu penerapan pasal 66 ayat (1) KUHP tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, karena sudah terbuktinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh PA. Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) tidak bisa menjadi patokan karena
Hakim PN hanya menjatuhkan pidana dengan jenis Penjara saja, tanpa melihat bahwa ketentuan pasal yang diancamkan pada Pasal 360 ayat (2) KUHP dan Pasal 409 KUHP mempunyai jenis yang berbeda yaitu penjara dan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan masalah yang sama, sehingga memperbaiki putusan PN hanya masalah beratnya pidana yang dijatuhkan tanpa melihat ada dasar-dasar yang meringankan pidana nonyuridis yang lebih banyak dibandingkan dasar pemberat pidana non-yuridis, yaitu: a. Hal-hal yang meringankan 1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan 2. Terdakwa bersikap sopan 3. Terdakwa masih muda 4. Terdakwa belum pernah dihukum b. Hal-hal yang memberatkan 1. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keterlambatan perjalanan kereta api sampai 5 jam. Apabila kita meneliti dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan non-yuridis, maka kita akan menyimpulkan bahwa hal-hal yang meringankan lebih banyak dari pada hal-hal yang memberatkan, artinya penjatuhan pidana yang maksimal akan dikurangi lebih banyak ketimbang ditambahkan pemidanaannya. Terlepas dari hukuman yang dijatuhkan, maka apabila kita melihat ancaman hukuman pasal yang didakwakan, yaitu: Pasal Dakwaan Ancaman Pidana Vonis
Pasal 360 ayat Penjara 9 bulan, atau (2) KUHP Kurungan 6 bulan, atau Denda Rp. 4500,Pasal 409 KUHP Kurungan 1 bulan, atau Denda Rp. 1500,-
PENGADILAN NEGERI PENGADILAN TINGGI MAHKAMAH AGUNG
Penjara 2 bulan dan 15 hari Penjara 10 bulan Kejahatan I: Penjara 3 Bulan Kejahatan II: Kurungan 15 hari
Dalam penentuan pidana pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan, seharusnya Hakim menjatuhkan maksimum penjara adalah sebagai berikut: Kejahatan I: Penjara 12 bulan Kejahatan II: Kurungan 1 bulan 10 hari Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung dari segi penjatuhan pidana sudah tepat, dan kelompok kami setuju dengan amar putusan tersebut, karena berdasarkan pasal 66 ayat (1) KUHP, maka perbuatan yang diancamkan berbeda jenisnya (vide pasal 10 KUHP), sehingga harus dijatuhkan pidana yang berbeda terhadap kejahatan yang berbeda pula. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa: 1. Perbuatan yang dilakukan yang terdapat dalam pasal 65-66 KUHP tidak dapat hanya diartikan sebagai perbuatan materiil atau fisik saja. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan yang terjadi harus dilihat dalam suatu kompleks perbuatan dan juga akibat-akibat yang terjadi. Selain itu, ukuran dari concursus realis (juga untuk membedakan dengan concursus idealis) yang terbaik adalah melihat keterkaitan atau hubungan dari peristiwa-peristiwa pidana yang
terjadi beserta akibat-akibatnya. Apakah suatu peristiwa pidana A merupakan syarat dari peristiwa pidana B dan seterusnya. Apakah peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi merupakan perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisah yang satu dengan lainnya tanpa melenyapkan peristiwa yang lain ataukah dapat dipisah-pisah satu dengan lainnya tanpa melenyapkan salah satu peristiwa? Apabila ternyata dapat dipisah-pisah tanpa melenyapkan peristiwa yang lain maka bentuk penggabungan yang terjadi adalah concursus realis. Hal tersebut merupakan ukuran yang paling mudah dimengerti dan digunakan untuk menentukan apakah bentuk penggabungan yang terjadi merupakan concursus realis atau bukan, sehingga dalam kasus yang dibahas akan menjadi terang suatu permasalahan yang dihadapi di prakteknya. Dengan demikian, dalam kasus benturan Truk dan Kereta Api terdapat suatu gabungan tindak pidana berupa concursus realis atau perbarengan beberapa perbuatan. A. Dalam Putusan Mahkamah Agung sudah tepat, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan dasar-dasar dikenakannya suatu penjatuhan hukuman berupa vonis maupun masalah gabungan tindak pidana tidak dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, sehingga putusan tersebut haruslah diperbaiki.. B. Saran Kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi yang penting bagi para aparatur penegak hukum termasuk calon aparatur penegak hukum kelak di masa datang, agar selalu mempertimbangkan dan menganalisis suatu permasalahan dengan menyeluruh sehingga mendapatkan suatu penafsiran yang tidak salah, terutama Hakim. Selain itu, perlu suatu pelatihan mengenai teori-teori hukum pidana yang dipelajari bagi para penegak hukum nantinya, khususnya mengenai pemidanaan yang terkadang tidak adil dirasakan oleh terdakwa. Pemahaman ataupun konsep yang salah akan menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut dan kontroversial. Dengan demikian, teori-teori gabungan tindak pidana hendaknya tidak ditafsirkan secara leterlijk saja yaitu yang berdasar pada undang-undang, tetapi juga sumber hukum tidak terbatas dari perundang-undangan, akan tetapi meliputi juga doktrin, yurisprudensi hakim dan lain-lain. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Jonkers Alles, wat niet eendaadsche samanloop of voortgezette handeling is, is meerdaadsche samanloop. Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. (Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2002). Lamintang, P.A.F.. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997). Loqman, Loebby. Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana. (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1996). Marpaung, Leden .Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Bina Aksara, 1987). Prodjodikoro, Wirjono.Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Eresco, 1967). Prodjodikoro, Wirjono.Tindak Pidana Tertentu, (Jakarta: Eresco, 1967). Sianturi, S.R.. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Rineka Cipta, 1985). Simons, Leerboek van het Nederlandsee Straftrecht, P. Noordhoff N. V., (Groningen: Batavia, 1937). Soesilo, R..Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. (Bogor: Politeia, 1993). Utrecht, E.. Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II. (Bandung: PT. Penerbitan Universitas, 1958). B. Putusan
Keputusan HR tertanggal 11 April 1927, NJ 1927, W Nr 11673. Keputusan HR tertanggal 24 Oktober 1932, NJ 1932. Keputusan HR tertanggal 8 Februari 1932, NJ 1932.
Dokumen Serupa dengan contoh kasus pidana
Karusel SebelumnyaKarusel Berikutnya
makalah sejarah hukum islam di Indonesia
Diunggah oleh
Candra Quantrezz Pribadi
SISTIM PEMIDANAAN,Barda Nawawi
Diunggah oleh
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke Indonesia
KUHP Baru Indonesia
Diunggah oleh
seweit
Contoh Kasus Hukum Pidana Publik Internasional
Diunggah oleh
puji_asc
Contoh Surat Dakwaan
Diunggah oleh
Ekho Purnomo
Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia
Diunggah oleh
'Anet Ag
Kasus Kasus Pidana
Diunggah oleh
gisthinx
Surat Dakwaan
Diunggah oleh
muhammad firmansyah SH
Tugas Akhir-TINJAUAN ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI BUDAYA PRIMA
Diunggah oleh
Haqi Zou Fadillah
contoh-contoh surat dakwaan.docx
Diunggah oleh
Anggra Satria Sitindaon
TIPITER PIDANA
Diunggah oleh
zebraq
Analisa Kasus Pencurian
Diunggah oleh
Ratna Ayu Widyaningrum
Istilah dalam hukum Perdata
Diunggah oleh
Hendro Purba
Makalah Pencurian Dan Perampokan
Diunggah oleh
Muhammad Rafsanjani Anjas
Hubungan Antara Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasional
Diunggah oleh
dian_hertz
PERISTIWA HUKUM
Diunggah oleh
Restu Hia
Ringkasan Buku Hukum Acara Pidana
Diunggah oleh
Nyx Ruby
contoh analisis kasus
Diunggah oleh
Fauzi Habib
Contoh Kasus Hukum Perdata Tentang Perceraian
Diunggah oleh
Frederick H. Silaban
Tugas Pidana Lanjutan Deelneming
Diunggah oleh
alken4
makalah
Diunggah oleh
Harry Ashari
Makalah Percobaan Tindak Pidana
Diunggah oleh
Rhino Rusbani
HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH UUPA
Diunggah oleh
Nurcah
Makalah Dasar Berlakunya Hukum Adat
Diunggah oleh
Jesica Triane Konar
analisis kasus
Diunggah oleh
Sabil Harasemesta
Contoh Kasus Hukum Perdata
Diunggah oleh
Teuku Mashuri
Pengertian Hipotik
Diunggah oleh
Marya Erdem
46047835-Analisis-Kasus-Gabungan-Tindak-Pidana.doc
Diunggah oleh
Mohammad Haris
Kumpulan Soal HUKUM ADAT
Diunggah oleh
Vike Dianti Putri
Lainnya Dari Jusran Ipandi
Karusel SebelumnyaKarusel Berikutnya
Silabus Plh Kelas Xii
Diunggah oleh
nandangkusmana
Narasi Materi Produk dan Akad Penghimpunan Dana, Jasa Layanan dan Penyaluran Dana Bank Syariah
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
7 Prinsip Manajemen Mutu ISO 9001 2015 Versi Lengkap - Iso Org
Diunggah oleh
eko1980
Hk 118602
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Memulai Coding Program C++ P3 ku
Diunggah oleh
Budi ESt
DOCRPIJM_9fe8e4583d_BAB VIIIBAB 8 ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
hukum lingkungan
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Produk dan Akad Penghimpunan, Pelayanan Jasa dan Penyaluran Dana pada Perbankan Syariah_BARU
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Akreditasi Untuk Kesiswaan SMK
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
134-172-1-SM
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Lamaran Kerja Cakim-min
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
SURAT PERNYATAAN DAN KETERANGAN AHLI WARIS.pdf
Diunggah oleh
Yedz Setyadhi
rpp-kn-kls-xii
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
SRTPRJANJNSISWA
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
ssnan
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Si Ucok Nginstal Komputer
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Surat Lamaran Lengkap Bangeeeeeetttt
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
2. Aktsp Gama Kristen
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
rpp tkj banget
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
sadisbenernihrpppokoknyamantafbenerdah
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Gila Bgt Nih Sertifikat]
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Mantap Gila Nih File
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Dp Akre 2014 Tsm, tkj, ak
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
PENENTUAN NILAI KKM belum diperiksa ku bapa.doc
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Permendiknas 11 2009 Akreditasi Sd Mi
Diunggah oleh
Eddy Soejanto Masedlolur
ABSENSI BIMBINGAN
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
judul skripsi gw
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
tuhan gw
Diunggah oleh
Jusran Ipandi
Menu Footer
Kembali ke atas
Tentang
Tentang Scribd
Media
Blog kami
Bergabunglah dengan tim kami!
Hubungi Kami
Undang teman
Hadiah
Scribd untuk perusahaan
Dukungan
Bantuan / Pertanyaan Umum
Aksesibilitas
Bantuan pembelian
AdChoices
Penerbit
Hukum
Syarat
Privasi
Hak Cipta
Sosial
Instagram Instagram
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Pinterest Pinterest
Dapatkan aplikasi gratis kami
Tentang
Tentang Scribd
Media
Blog kami
Bergabunglah dengan tim kami!
Hubungi Kami
Undang teman
Hadiah
Scribd untuk perusahaan
Hukum
Syarat
Privasi
Hak Cipta
Dukungan
Bantuan / Pertanyaan Umum
Aksesibilitas
Bantuan pembelian
AdChoices
Penerbit
Sosial
Instagram Instagram
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Pinterest Pinterest
Dapatkan aplikasi gratis kami
Buku
Buku audio
Majalah
Podcast
Lembar Musik
Dokumen
Snapshot
Direktori
Bahasa:
Bahasa Indonesia
close menu
English
español
português
Deutsch
français
Русский
italiano
român
Bahasa Indonesia(dipilih)
Pelajari selengkapnya
Hak cipta © 2021 Scribd Inc.
Bahasa:
Bahasa Indonesia
close menu
English
español
português
Deutsch
français
Русский
italiano
român
Bahasa Indonesia(dipilih)
Pelajari selengkapnya
Hak cipta © 2021 Scribd Inc.
Judul terkait
Karusel SebelumnyaKarusel Berikutnya
makalah sejarah hukum islam di Indonesia
SISTIM PEMIDANAAN,Barda Nawawi
KUHP Baru Indonesia
Contoh Kasus Hukum Pidana Publik Internasional
Contoh Surat Dakwaan
Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia
Kasus Kasus Pidana
Surat Dakwaan
Tugas Akhir-TINJAUAN ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI BUDAYA PRIMA
contoh-contoh surat dakwaan.docx
TIPITER PIDANA
Analisa Kasus Pencurian
Klik untuk memperluas Judul Terkait
Navigasi cepat
Beranda
Buku
Buku audio
Dokumen
, aktif
Ciutkan bagian
Beri Nilai
Bermanfaat80%80% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
Tidak bermanfaat20%20% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat

label: de