content:
Banyak alasan yang menjadi penyebab orang-orang banyak bergabung dengan judi bola. Semuanya tentu memiliki sebab yang beragam, salah satunya karena finansial. Bermain judi bisa mendatangkan keuntungan lain dari segi ekonomi. Selain menyenangkan, bermain judi juga ternyata mendatangkan banyak keuntungan. Meski terbilang sederhana, namun mendatangkan keuntungan tidak main-main. Bisa dibilang sebagai bonus tidak terbayangkan, pasalnya bisa […]
Read More “NIKMATI BERMAIN JUDI BOLA YANG MENYENANGKAN BERSAMA SITUS TERBAIK”
Posted in: GAME BOLA ONLINE
RAHASIA BAGAIMANA MEMILIH SITUS JUDI BOLA TERPERCAYA
Written by admin	 November 14, 2020 December 11, 2020
Rahasia Bagaimana Memilih Situs Judi Bola Terpercaya – Mengenai judi bola kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan lancar jaya sehingga bisa terus memasang taruhan pada judi bola. Pada kesempatan ini, akan diberikan beberapa tips mengenai bagaimana sih cara memilih situs judi bola terpercaya. Selain itu, akan dijelaskan juga tata cara atau panduan pendaftarn di situs […]


content:
Pemimpin Yayasan RUTH Bandung, Devi Sumarno: “Kami hanya Perpanjangan Tangan Tuhan” – Suara Baptis Online
BERANDA
TENTANG KAMI
Identitas Lembaga
Visi & Misi
Tentang Kami
RUBRIK
Liputan Langsung
Kongres X GGBI
Munas II GGBI
Munas IV GGBI
Gerejaku & Gembalaku
Singkat Sejagat
Klinik Kesehatan & Keluarga
Infotainment
Buku
Film
Travelling
Fashion
SB Kids
Musik
Kesaksian
Artikel
Iklan
Profile Muda
TANYA JAWAB
Kritik & Saran
Hubungi Kami
DONASI
GERAKAN SOSIAL
Gerakan Sosial – NP untuk GBI NGUDI MULYO
RENUNGAN
Privacy Policy
Search
Suara Baptis Online
BERANDA
TENTANG KAMI
Identitas Lembaga
Visi & Misi
Tentang Kami
RUBRIK
Liputan Langsung
Kongres X GGBI
Munas II GGBI
Munas IV GGBI
Gerejaku & Gembalaku
Singkat Sejagat
Klinik Kesehatan & Keluarga
Infotainment
Buku
Film
Travelling
Fashion
SB Kids
Musik
Kesaksian
Artikel
Iklan
Profile Muda
TANYA JAWAB
Kritik & Saran
Hubungi Kami
DONASI
GERAKAN SOSIAL
Gerakan Sosial – NP untuk GBI NGUDI MULYO
RENUNGAN
Privacy Policy
Home Liputan Langsung Pemimpin Yayasan RUTH Bandung, Devi Sumarno: “Kami hanya Perpanjangan Tangan Tuhan”
Liputan Langsung
Pemimpin Yayasan RUTH Bandung, Devi Sumarno: “Kami hanya Perpanjangan Tangan Tuhan”
By
suarabaptis
-
February 20, 2018
0
2436
Share
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
WhatsApp
“Harusnya yayasan (sosial) seperti ini tutup, bukannya dibesarkan atau dikembangkan,” tegas Devi Sumarno, Pengelola Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (RUTH) di tengah wawancara dengan Tim Suara Baptis (SB), Jumat 3 November 2017 di yayasan yang berlokasi di Jalan Dangdeur Indah II no. 12, Sukagalih, Sukajadi, Bandung Jawa Barat. Pasalnya, ia prihatin dengan keterbebanan beberapa gereja yang tidak tempat pada tempatnya dalam melakukan pelayanan sosial.
“Kalau yayasan seperti ini tutup, berarti kan di bangsa ini sudah tidak ada lagi free sex. Tapi, mengapa banyak gereja-gereja yang ingin mengembangkan pelayanan dengan mendirikan panti asuhan? Apakah hal itu akan menjawab masalah yang terjadi di bangsa ini?” paparnya.
Aborsi, adalah tindakan yang dikecam dan jelas illegal di bangsa ini. Dikutip dari www.bbc.com, menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organizasation/WHO) dan Institut Guttmacher, dikatakan bahwa setiap tahunnya, satu dari setiap empat kehamilan berakhir dengan aborsi. Lagi, berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diterbitkan laman statistik aborsi, www.aborsi.com, menyebutkan ada sekitar 2 juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahun di Indonesia.
Berdasarkan keprihatinan inilah, Devi Sumarno dan suaminya Charles Wong, bertekad untuk memberikan rumah perlindungan bagi para ibu yang hamil di luar nikah, tentunya beserta dengan anak yang dibawanya.
Yayasan RUTH didirikan pada 11 Januari 2011 dan resmi memiliki izin departemen hukum dan HAM tanggal 21 Juni 2011. Yayasan RUTH ini bergerak di bidang pro-life atau pro-kehidupan, antiaborsi. Menurut Devi, yayasan ini juga dinaungi Gereja Jadi Berkat Bagi Bangsa (GJB3).
Dimulai sejak tahun 2007, Devi mengisahkan bahwa ia telah merintis pelayanan ini ketika ia masih lajang, “Jadi sebenarnya tidak ada rencana kami membuat yayasan seperti ini. Awalnya hanya nolongin teman aja. Waktu itu ada teman yang hamil di luar pernikahan dan keluarganya tidak mau menerimanya. Dan waktu itu pikiran saya simpel aja. Lalu, kami tampung di tempat kos,” tutur Devi.
Setelah menikah dengan Charles, ternyata kasus demi kasus serupa terus berdatangan. Maka, mereka pun menampungnya di rumah pribadi. Barulah kemudian, atas dukungan dari teman-temannya, akhirnya mereka berkeputusan untuk mendirikan Yayasan RUTH.
Menurut Devi, Yayasan RUTH memang difokuskan untuk melayan wanita-wanita yang hamil di luar nikah dengan tujuan stop aborsi dengan konsep rumah singgah.
Dijelaskannya, Yayasan RUTH memiliki empat visi. Pertama, stop aborsi stop killing (stop pembunuhan), “Karena aborsi adalah pembunuhan bahkan pembunuhan yang direncanakan!” tandasnya.
Kedua, pembinaan bagi ibu-ibu yang telanjur hamil. Ketiga, kemandirian bagi mereka yang memutuskan untuk menjadi single mom mandiri (orangtua tunggal). Keempat, penyuluhan pencegahan aborsi dan dampaknya bagi masyarakat umum.
Dari tahun ke tahun jumlah klien yang datang semakin meningkat. Bahkan dua tahun terakhir ini ada sekitar 50 – 60 kasus per tahunnya.
Lalu darimana keluarga ini membiayai sejumlah kliennya? “Ya dari surga, dari Tuhan!” tegasnya serius. “Kalau dipikir secara logika memang nggak masuk akal ya? Tapi ya Tuhan memakai banyak orang. Tiba-tiba ada saja orang datang menyumbang, orang yang nggak kami kenal.”
Melihat fenomena-fenomena seperti seks bebas, aborsi, pernikahan di bawah umur dan dampak kenakalan remaja lainnya, Devi bersikeras bahwa hal itu merupakan masalah serius.
Hingga kini, yayasan RUTH telah menolong sekitar 180 bayi juga berbagai kasus kehamilan di luar nikah yang diakibatkan dari pergaulan bebas dan perkosaan. Klien yang dilayani pun beragam. Ada klien remaja di bawah umur hingga wanita dewasa, dari berbagai status sosial dan pendidikan.
Bahkan, Devi menambahkan, para klien ini datang dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka mendengar keberadaan yayasan ini dari mulut ke mulut. “Ada yang (tahu) dari gereja, media, internet, dokter kandungan, dan berbagai sumber lainnya. Ketika yayasan menerima telepon atau e-mail, yayasan segera bertindak untuk follow up 24 jam karena takutnya mereka sudah berpikir untuk aborsi. Sebagian besar klien datang dalam kondisi bingung karena hamil di luar nikah, ditolak oleh keluarga, atau ditipu pasangan yang sudah beristri,” ungkapnya penuh empati.
Pun Devi menyebutkan, berdasarkan hasil pengamatan dan konseling, beberapa faktor yang memicu para kliennya sampai hamil di luar pernikahan antara lain karena faktor keluarga yang tidak harmonis atua broken home, kurangnya pengetahuan seksual si anak, faktor pergaulan atau lingkungan, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, beberapa kasus adalah tindakan perkosaan, dan terakhir pengaruh media sosial.
Dalam hal ini, wanita yang saat ini menempuh pendidikan strata II fakultas Psikologi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini mengatakan, peran orangtua sangat dituntut. “Orangtua harus lebih aktif mengontrol kegiatan anak baik di dalam maupun di luar rumah. Serta selalu menyediakan waktu untuk dapat berdiskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi anak.”
Disambungnya, bila kehamilan yang tidak diinginkan terjadi pada orang yang belum menikah, maka akibat yang terjadi akan lebih besar. Bukan saja berujung pada konflik internal, tapi juga tekanan dari lingkungan sosial, seperti celaan hingga dikucilkan. Sebab dalam budaya Timur, hal tersebut dianggap aib, baik bagi keluarga maupun masyarakat.
“Mungkin masyarakat memandang tidak ada lagi harapan saat orang melakukan kesalahan fatal bahkan membuat aib bagi keluarganya. Tetapi, kami percaya, ketika perempuan-perempuan ini bertobat dan mengambil keputusan untuk berubah, Tuhan akan memberikan harapan yang baru, masa depan yang baru, bahkan keturunan yang baru,” ujar Devi.
Menjawab pergumulan para ibu yang memutuskan untuk menjadi single mom mandiri, Yayasan Ruth memberikan pelayanan sekolah full day bagi anak-anak klien. “Jadi, anaknya dari pagi sampai sore di sekolah sementara mamanya mencari nafkah,” lanjutnya.
Bagi klien yang akhirnya memutuskan untuk tidak mau mengasuh anaknya , atau keluarganya tidak mau menerima dan mengasuhnya, maka yayasan akan melakukan proses adopsi. Namun, berhubung yayasan RUTH belum mendapatkan izin untuk mengurus proses adopsi, maka ia bekerjasama dengan yayasan lain yang telah berizin, yang ditunjuk pemerintah untuk dapat mengurus proses adopsi. “Memang jalurnya cukup rumit, tapi kami tetap melakukannya, karena itu yang terbaik buat anak kami,” ucapnya.
Lalu, bagaimana hubungan para klien dengan keluarganya? Devi memastikan bahwa kedatangan mereka selalu atas sepengetahuan keluarga yang bersangkutan. Meski dalam beberapa kasus para klien ini menolak untuk memberi tahu keluarga. Namun, Devi dan timnya senantiasa mengarahkan mereka untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab, “Ya gimana? Kan keterbukaan itu awal dari pemulihan. Jadi mereka harus terbuka pada keluarganya dong.”
Setelah bayi-bayi itu lahir, Yayasan RUTH berupaya mendampingi klien-kliennya agar ibu dan sang bayi dapat diterima keluarganya lagi, “Ya meski upaya pendekatannya butuh waktu panjang,” tambahnya.
Sebagaimana visi yang dipegang tim pelayanan Yayasan Ruth untuk membina para ibu telanjur hamil, yayasan ini menerapkan pelayanan yang berbeda untuk setiap kasusnya.
“Yayasan melakukan pendekatan berbeda-beda tergantung dari case-nya (kasus), dari kepribadian si klien. Setelah itu yayasan mulai mengadakan konseling dengan cara yang berbeda pula. Biasanya terlebih dahulu mengadakan konseling pribadi, kemudian lanjut dengan konseling kelompok, dalam hal ini sharing. Dari sharing inilah si klien bisa mengungkapkan permasalahan hidupnya,” jelas Devi.
Sharing kelompok tersebut diadakan setiap pukul 09.00 – 11.00 WIB, dilayani oleh tim konseling dari beberapa gereja. Setiapharinya, acara yang dikemas semacam persekutuan ini diawali dengan renungan pendek sebagai siraman rohani. “Tujuannya, agar klien memiliki nilai-nilai agama dan menjadi kekuatan baginya untuk mengalami perubahan,” ucap Devi menerangkan.
Setelah itu, yayasan RUTH juga mengajarkan keterampilan baru kepada para kliennya. “Kami mengadakan kelas make up. Dari kelas ini, kami ingin membantu si klien bahwa mereka masih punya harapan ke depan. Bahwa mereka itu cantik dan berharga. Ini sebagai salah satu bentuk pemulihan diri. Salah satu bentuk terapi,” tutur wanita berkulit putih tersebut.
Selain itu, yayasan juga mendatangkan beberapa psikolog untuk mengonseling para klien, khususnya klien yang memiliki masalah komplikasi.
Anak-anak berhak hidup layak
“Yayasan RUTH ini posisinya menolong pemerintah, maka kami harus berjejaring dengan beberapa yayasan. Salah satunya adalah Save the Children atau Komisi Perlindungan Anak (KOMNAS),” Devi menuturkan.
Bukan panti asuhan, ia menggariskan. “Jadi anak anak yang tinggal di yayasan ini, semua punya orangtua. Lebih baik anak itu punya orangtua, diadopsikan. Daripada saya membesarkan anak-anak ini dan tempat ini jadi panti asuhan. Kalau ditanya bisa nggak bikin Panti Asuhan? Bisa. Tapi, apakah kita tega lihat anak-anak itu besar tanpa orangtua?” papar Devi sungguh-sungguh.
“Ada banyak gereja saat ini yang salah fokus. Mereka mendirikan panti asuhan bahkan beberapa datang ke yayasan ini meminta anak untuk mereka besarkan. Tapi yayasan ini menegaskan bahwa anak ini bukan objek untuk dijual. Anak ini punya hak untuk hidup dan punya orangtua. Apakah dengan mendirikan panti asuhan bisa menjawab kebutuhan bangsa ini atau tidak?” tanyanya retoris.
“Anak-anak itu tidak minta ingin lahir di mana –lahir dalam kondisi seperti ini (misalnya). Tapi mereka bisa lahir pasti Tuhan punya rencana dan mereka punya hak untuk hidup yang layak seperti anak-anak yang lain. Kita itu hanya perpanjangan tangan-Nya Tuhan. Rumah ini adalah rumah buat mereka. Mereka tetap punya rumah, punya orangtua. Kalaupun orangtuanya tidak mau terima masih ada saya, saya orangtuanya buat mereka. Ini rumah untuk welcome mereka. Mungkin 20 tahun 30 tahun dari sekarang mereka bisa bercerita. Mereka mungkin punya masa lalu, tapi mereka bisa cerita.” Ungkapnya.
Bukan pelayanan jika selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Dan ada-ada saja hal yang terjadi di luar dugaan. Misal, ada klien yang ternyata seolah “memanfaatkan” hingga pergi tanpa pamit. “Namanya kita melayani manusia, yang bisa mengubah manusia siapa? Bukan kita lho, yang bisa mengubah manusia itu hanya Tuhan sendiri,” Devi menanggapi, “Setiap pelayanan apa pun, pasti menghadapi manusia yang tidak mau diubahkan, atau dia hanya memanfaatkan kita, atau kabur. Tapi ada juga kasus yang akhirnya pulih.”
Nilai penting, dikatakannya, dalam pelayanan ini Yayasan Ruth menjunjung nilai kasih dan ketulusan dalam menolong. “Sekalipun ada orang yang memanfaatkan pelayanan ini, namun kami harus tetap tulus menolong mereka.” Devi mengutip Lukas 6:35b, “…, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.” (SB/nia/andry)
Share
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
WhatsApp
Previous articleLabel Pada Anak
Next articleSering Telat Bayarkan Klaim, RS Tak Berhak Desak BPJS Kesehatan
suarabaptis
http://www.suarabaptis.com
RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR
Event
Serah Terima Jabatan Direktur Lembaga Literatur Baptis
Infotainment
Kesepakatan Pendeta-pendeta Baptis Jawa Barat “KEBAKTIAN MINGGU PINDAH KE RUMAH-RUMAH”
Event
LIPUTAN KHUSUS I: MENGAPA PERLU ADA MUBES?
LEAVE A REPLY Cancel reply
Please enter your comment!
Please enter your name here
You have entered an incorrect email address!
Please enter your email address here
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
MOST POPULAR
Renungan Harian, Selasa 26 Februari 2019, Yohanes 15:1-8 “MENANAM DAN MEMELIHARA”
February 26, 2019
Dampak Berbahaya Korban Perundungan “TUHAN, TOLONG CABUT NYAWAKU”
November 21, 2019
MUDA | Part II
July 22, 2015
Gereja Baptis Pertama Bandung “GEREJA BAPTIS MULA-MULA DI INDONESIA”
November 23, 2019
Load more
HOT NEWS
Munas II GGBI
Munas II GGBI | Segarkan Suasana dengan Kuliner dan Doorprize
Suara Baptis TV
BREAKFAST | SBTV | “JANGAN SETENGAH-SETENGAH”
Artikel
LIPUTAN KHUSUS II: Warna Baru Mubes XI GGBI TAKKAN LAGI MENGURAS...
Liputan Langsung
Jelang Musyawarah Nasional IV GGBI 2018 – Harus Siap Untuk Rapat,...
EDITOR PICKS
YRSBI – Satgas Covid-19 GGBI – BUKAN UNTUK MEMERINTAH GEREJA DAN...
April 9, 2021
SUNDAY SCHOOL DONE RIGHT: Diakon Di Gereja SSDR: SEKALIGUS MENJADI PEMIMPIN...
April 7, 2021
PELITA JIWA – MENGAPA YESUS HARUS DIKURBANKAN?
April 6, 2021
POPULAR POSTS
Perceraian Keluarga Kristen: BOLEHKAH BERCERAI KALAU PASANGAN BERZINAH?
June 20, 2019
Tugas dan Panggilan Gereja untuk Pendidikan belajar dan mengajar
January 28, 2020
Defisit Gembala Sidang | “LOWONGAN KERJA” CALON GEMBALA
August 24, 2015
POPULAR CATEGORY
Infotainment123
Artikel100
Liputan82
Event78
Renungan71
Gerejaku & Gembalaku60
Kesaksian27
Liputan Langsung23
ABOUT US
Suara Baptis : Jujur, Cerdas, Merekatkan.
Contact us: suarabaptis@gmail.com
FOLLOW US
MORE STORIES
Munas II GGBI |Musyawarah Komisi II (Laporan Pertanggungjawaban BPN GGBI)
March 9, 2016
Serah Terima Jabatan Direktur Lembaga Literatur Baptis
May 6, 2020
'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += ""; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })();

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind,eng

warc-type: conversion

label: id

annotation: short_sentences header footer

label: de

label: en


content: Umumnya para ulama menyebutkan bahwa khitan atau sunat itu hukumnya wajib laki-laki muslim. Sampai jadi omongan di tengah masyarakat bahwa batasan muslim atau belum muslim […]

warc-identified-content-language: ind


content: Pavingblock adalah salah satu material yang dipasang dengan tujuan untuk mengeraskan lahan. Komposisi dari conblock sendiri adalah campuran antara semen dan bahan agregat lainnya seperti pasir, abu batu dll. Lalu , pada proses produksi nya sendiri ada berbagai metode, pertama yaitu pembuatan paving block secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia, kedua yaitu mesin vibrasi dengan kekuatan bertumpu pada getaran mesin dan ketiga proses pembuatan paving block press hidrolik lebih kuat . Harga paving block relatif murah , berikut adalah beberapa daftar harga paving dengan standar produksi menggunakan mesin press hidrolik .Paving block atau conblock tentu termasuk salah satu material yang sudah tidak asing lagi dijumpai di perkotaan baik lingkungan perumahan maupun area pinggir jalan. Paving block merupakan bahan bangunan yang dibuat dari semen dan pasir yang dicetak ke dalam berbagai macam bentuk. Biasanya material ini dipasang di trotoar jalan, halaman perkantoran, kompleks perumahan, dan juga lingkungan sekolahan.


content:
Post Views: 930 Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah) pada tanggal 9 – 12 Juli 2017 bertempat Hotel Nagoya Batam, dengan tema: Sinergitas Daerah dalam Implementasi Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Setelah pembacaan doa, acara […]
Continue Reading
0
930 Views
0
Kesehatan Masyarakat
AYO Ikut Gerakan Masyarakat Sehat
Dr dr Trihono, M.Sc Posted On November 13, 2016
Post Views: 131 Dalam waktu dekat akan diluncurkan GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) suatu gerakan bersama yang didukung oleh semua sektor agar masyarakat berperilaku sehat. Kesehatan memang banyak bergantung pada perilaku manusianya, bila berperilaku sehat, tentu akan lebih sehat dibanding yang […]
Continue Reading
0
131 Views
0
1
Data Terkini Kasus Covid-19 di Indonesia
Indonesia
Confirmed 1,703,632
Active 98,546
Recovered 1,558,423
Death 46,663
- Advertisement -
😷 Temukan Tips Kesehatan Terbaru Hari Ini !
Email address:
Leave this field empty if you're human:
Stay Updated
Email address:
Leave this field empty if you're human:
Kanal-Kesehatan.com menyajikan berbagai data maupun informasi-edukatif berbentuk info terkini, fakta, kajian, dan pengetahuan tentang gizi, kesehatan, kebugaran dan gaya hidup seimbang, bagi para pengunjung dari berbagai tingkat usia, jender, latar belakang pendidikan dan status sosial-ekonomi, dikemas dalam penulisan dan infografis serta video.


content: Resep Sate Kambing Bumbu Kecap Spesial - Kambing yang dikenal dengan aroma dagingnya yang "prengus" atau apek ini ternyata berk...


content:
Orde Lotere Hong Kong; Ini adalah orde lotere lingkungan jagat rat yang didirikan di HK. Data HK adalah sistem data ramah lingkungan dengan dikonseptualisasikan untuk penggemar lotere karena bentuk ini membantu mereka mendapatkan wawasan dengan adil tentang jalan bertaruh atau bertaruh pada nomor tertentu. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan orde tersebut, ini merupakan salah satu bentuk perjudian terlengkap & termudah yang tahu dibuat dalam silsilah umat manusia. Ini dapat dengan barang-kali dipahami karena menyampaikan semua pemain semberap aturan yang sangat sederhana yang tidak hanya dapat dipahami tetapi juga gampang dipahami. Sistem ini juga menggunakan generator angka acak untuk memberikan hasil menurut setiap pemain.
Di tahun-tahun sebelumnya, data yang ia ambil banyak mendapatkan ketenaran terutama di bumi perjudian internasional. Banyak pemain yang tersekat pada sistem lotere online ini tumbuh pesat dengan berjalannya saat karena faktor aksesibilitas yang ditawarkan oleh situs tersebut. Dipadankan dengan situs pertaruhan online lainnya, keterangan yang ia miliki mampu memberikan mayapada bermain yang sangat aman bagi para pemainnya. Laku bentuk dan kebijakan privasi menjadikannya pilihan yang aman untuk bermain online.
Data dianggap sebagai salah satu orde taruhan online terkemuka yang pernah terbuat, karena ia menawarkan kepada penggunanya penuh koleksi game percuma serta game berbayar. Dengan cara ini, pengguna tak akan merasa terlalu terintimidasi sebab mereka disediakan tempat berlindung yang aman di mana itu dapat bertaruh tanpa harus khawatir kekeringan uang. Ada juga banyak penawaran reklame yang ditawarkan kepada pemain melalui website webnya yang bisa mereka manfaatkan dengan mudah untuk mengasi bahwa pemain bakal terus datang meleset dan melakukan kunjungan rutin.
Data dianggap sebagai satu diantara bentuk lotere online unggul karena memberikan penggunanya koleksi permainan bebas yang luas dengan meliputi lempar gembung, kartu awal, permainan lotere, permainan instan, keno dan bingo. Game gratis itu membuat Data kian menarik bagi penjudi online. Ini juga memberi pengguna banyak fitur seperti mengoceh dengan pemain lain dan membuat komunitas untuk para gamer serta forum terkuak tempat Anda siap berbagi tip juga strategi dengan sesama pemain. Beberapa web web bahkan menghapuskan hadiah uang tunai kepada pemain selama masa acara khusus. Website web Data saja menawarkan laporan mingguan tentang perubahan koran dalam jumlah jackpot, sehingga Anda sebenarnya bisa lebih kerap berada di faksi yang menang.
Petunjuk adalah satu diantara orde perjudian online mengelokkan populer karena bervariasi macam promosinya. Faktanya, promosinya bertanggung jawab kepada peningkatan pesat panduan pemainnya. Dibandingkan secara sistem perjudian beda, promosinya mendorong kian banyak pemain untuk berpartisipasi dalam permainannya. Pemain juga bisa meningkatkan kemenangan tersebut karena mekanismenya nun rumit.
Seperti yang kalian lihat dari wajah di atas, Data telah benar-benar merevolusi cara perjudian online dilakukan. Ini memberikan statistik unik dengan penting dalam pengelolaan kemenangan dan kerugian. Dengan bantuan statistik ini, penjudi online dapat mengambil akibat yang diperhitungkan pada pukulan mana mereka harus memasang judi bola. Namun, nilai terbesar HK Data ialah kenyamanannya. Anda tidak perlu menghabiskan saat ekstra untuk menelaah komputer untuk permainan game. data hk 2o2o butuhkan hanyalah korespondensi internet dan browser web dan Kamu akan memiliki akses mudah ke salah satu strategi perjudian paling sukses nun pernah ada!


content:
Memilih situs agen joker388 slot memang sangat penting sekali. Tujuannya, selain agar bisa bermain di situs Agen Slot Joker yang tepat juga untuk meningkatkan keuntungan agar lebih tinggi dan permainan bisa lebih terjamin. apalagi jika anda masih pemula, maka anda wajib sekali memilih dan menggunakan situs Slot Joker yang bagus. Dimana memilih berdasarkan rekomendasi adalah salah satu pilihan cara yang paling tepat dan juga paling mudah untuk dilakukan bahkan Anda tidak perlu susah payah untuk melakukan analisa dan seleksi dengan sendiri karena anda tinggal cari rekomendasi.
Dalam upaya mencari rekomendasi, ada baiknya juga tidak boleh sembarangan melainkan Anda harus bisa lebih jeli dan datang yang memperhatikan beberapa hal. Dalam hal ini pastikan juga agar kemudian ada cek dan perhatikan seperti apa sebetulnya cara yang paling tepat yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan rekomendasi yang sesuai. Agar Kemudian Anda bisa mendapatkan rekomendasi yang sesuai, maka dengan begitu juga Anda bisa cek di perhatikan seperti apa sebetulnya rekomendasi tersebut Dan bagaimana anda cara bisa mendapatkan rekomendasi itu.
Begini Cara Memilih Agen Joker388 Slot Dari Rekomendasi
Pemilihan situs agen judi slot yang menawarkan permainan dari agen joker388 slot memang bisa didasarkan pada rekomendasi tapi Apakah anda tahu bagaimana cara mendapatkan rekomendasi yang tepat. Untuk bisa mendapatkan rekomendasi yang tepat, anda disarankan untuk bisa mengetahui teknik dan strategi apa yang bisa digunakan. Disamping itu juga disarankan untuk Anda bisa mengetahui tentang beberapa langkah dan strategi yang tepat untuk bisa memastikan bahwa kita bisa mencari dan menemukan dari sumber rekomendasi yang memang bisa dipercaya. Lalu bagaimana cara memilih situs slot joker388 dari rekomendasi?
Pilih yang paling banyak di rekomendasikan
Pertama anda harus memilih jenis situs yang paling banyak di rekomendasikan oleh para bettor. situs yang banyak direokmendasikan sudah pasti merupakann situs Slot Joker388 yang bagus. Karena banyak orang yang percaya dengan situs Slot Joker388 tersebut. Maka dari itu, pilih dan gunakan situs Slot Joker388 tersebut untuk bermain.
Pilih situs Agen Slotyang terpercaya
Agar anda tidak tertipu maka pilih dan gunakanSlot Joker388 yang sudah terpercaya. Situs Joker388 yang sudah terpercaya biasanya memiliki layanan yang bagus serta fitur yang lengkap. dari hasil rekomendasi tadi anda buka satu persatu situsnya, cek dan perhatikan dengan baik situsnya.
Pilih situs Agen Joker388 dengan layanan terbaik
Situs Agen Slot Joker388 terbaik adalah situs yang memiliki layanan yang bagus. Jika anda mendapatkan rekomendasi situs Agen Slot Joker388 dari orang lain. Maka pilih situs Agen Slot Joker388 yang memiliki layanan yang bagus. Situs Joker388 yang memiliki layanan bagus adalah situs Agen Slot Joker388 yang memiliki layanan game 24 jam, rekening bank lengkap, suport 24 jam serta banyak providernya.
Pilih situs Agen Slot yang banyak membernya
Salah satu situs Slot Joker388 terbaik yang bisa digunakan untuk bermain dan melakukan betting adalah situs Slot Joker388 yang memiliki banyak member. Banyaknya member menunjukkan betapa bagusnya Slot Joker388 tersebut. Ada banyak sekali member dari joker388 yang memang tercatat dan oleh karena itu ini akan lebih baik juga sebetulnya untuk Anda bisa mencari dan memilih yang tercatat. Dengan cara memilih salah satu pilihan yang memang menjadi partner terbaik maka itu akan jadi salah satu pilihan yang sesuai.
Nah itulah beberapa cara yang dapat digunakan untuk memilih salah satu Joker388 terbaik untuk bermain dan melakukan betting. Jika anda tertarik untuk bisa mendapatkan rekomendasi Yang Tepat dan akurat maka kita harus cari dan temukan dari sumber yang akurat juga dan oleh karena itu pencarian sumber referensi dan rekomendasi bisa jadi salah satu pilihan yang penting juga untuk diperhatikan. Sudah sebaiknya dan seharusnya ada pikirkan bagaimana caranya agar referensi dan rekomendasi yang bisa didapatkan itu beragam dan bisa anda manfaatkan dari banyak sumber yang tersedia.


content:
Dilihat dari sejarahnya, penyebaran penduduk Indonesia ke negara-negara asing sudah berlangsung semenjak zaman kolonial Belanda. Dimulai dari suku Minangkabau, Jawa, Bugis, sampai Ternate, mereka meninggalkan Hindia-Belanda secara paksa atau sukarela dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik daripada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial.[1] Setelah merdeka dan menjadi Indonesia pun, sejumlah warga negara Indonesia juga meninggalkan Indonesia untuk belajar, membuka usaha, dan umumnya mencari lapangan pekerjaan. Akan tetapi, diskursus diaspora baru terangkat ke media-media nasional Indonesia ketika Kongres Diaspora Indonesia pertama (KDI I) digelar di Los Angeles pada tahun 2012.
Secara teoritik, konsep diaspora kontemporer merupakan sebuah bentuk tantangan terhadap konsep tradisional dari kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan diaspora berada di luar negara, baik secara fisik maupun administratif, namun mengklaim dirinya sebagai bagian dari negara tersebut. Diaspora, dengan demikian, telah menentang makna konvensional dari menjadi warga negara dan memperluasnya. Identitas sebagai warga dari suatu negara tidak lagi hanya dimiliki oleh mereka yang secara resmi terdaftar dalam catatan kependudukan, namun juga dapat dimiliki oleh mereka yang merasa menjadi bagian dari negara tersebut. Dengan mengutip Benedict Anderson, Shain dan Barth menjelaskan bahwa diaspora merupakan bagian dari ‘imagined community’ yang yang dibangun atas imajinasi tentang tanah air.[2] Konsep kontemporer dari diaspora inilah yang diperkenalkan oleh KDI I.
Sebelum tahun 2012, pemerintah dan publik Indonesia hanya menaruh perhatian pada buruh migran atau secara umum warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.[3] Pemahaman publik Indonesia terhadap konsep diaspora pun menjadi terbatas pada orang-orang yang memegang paspor Indonesia. Akan tetapi, KDI I mendeklarasikan bahwa warga negara asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia atau merupakan keturunan warga negara Indonesia juga merupakan bagian dari diaspora Indonesia.[4] Bahkan, Dino Patti Djalal, pemrakarsa dari KDI, menambahkan bahwa mereka yang sama sekali tidak memiliki ikatan apa pun secara fisik dengan Indonesia, namun memiliki kecintaan mendalam pada Indonesia, juga dapat dianggap sebagai bagian dari diaspora Indonesia.[5] Definisi diaspora yang diberikan oleh KDI inilah yang mengangkat diskursus baru di ranah publik Indonesia bahwa mereka yang bukan warga negara Indonesia namun memiliki ikatan batin dengan Indonesia dapat menjadi aset penting bagi kemajuan negara.
Sebagai aset negara, diaspora Indonesia memiliki potensi sosial, politik, dan ekonomi yang besar di tingkatan global. Anies Baswedan, salah satu pembicara di KDI I, menjelaskan bahwa dunia akan memandang Indonesia sebagai aktor global karena kini warga negara Indonesia bukan hanya yang berada di tanah air namun juga seluruh diaspora Indonesia di seluruh dunia.[6] Perlu digarisbawahi bahwa diaspora Indonesia tidak hanya terdiri dari buruh sektor informal, namun juga intelektual, pengusaha, dan seniman yang telah terbukti mampu bersaing di tataran global.[7] Jika pemerintah Indonesia mampu menggali potensi seluruh diasporanya, maka mereka dapat meningkatkan dan mempromosikan hubungan transnasional antara Indonesia dan negara penerima dengan cara menjadi jembatan atau bahkan melakukan pertukaran nilai-nilai positif di antara kedua negara.[8] Sementara itu, Potensi ekonomi diaspora dapat dilihat secara sederhana dari meningkatnya jumlah remitansi yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia. Lebih dari itu, diaspora Indonesia juga berpotensi menjadi agen kepentingan nasional Indonesia dengan cara meningkatkan daya tarik investasi ke Indonesia atau membantu transfer teknologi dari negara maju ke Indonesia.[9]
Selain sebagai aset, diaspora juga merupakan aktor transnasional independen yang memiliki agendanya tersendiri. Dalam hal ini, diaspora Indonesia yang diwakili oleh Jaringan Diaspora Indonesia (JDI) – sebuah institusi diaspora yang terbentuk setelah KDI I di Los Angeles – memiliki agenda untuk mereformasi kebijakan imigrasi di Indonesia.[10] Secara spesifik, mereka ingin agar pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dwi-kewarganegaraan. Akan tetapi, pemerintah Indonesia belum melakukan langkah-langkah serius untuk dapat menggali potensi diasporanya. Sejauh ini, kebijakan langsung yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait diaspora hanyalah pembentukan Desk Diaspora Indonesia (DDI) yang kewenangannya sangat terbatas. Revisi UU Kewarganegaraan sudah masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) 2016, akan tetapi usulan penerapan dwi-kewarganegaraan secara permanen (termasuk kepada orang dewasa) masih mendapat banyak tentangan dari kalangan intelektual dan pejabat publik.[11] Wacana baru yang berkembang adalah Kementerian Luar Negeri akan mengeluarkan Kartu Diaspora Indonesia. Namun kartu tersebut hanya dibuat dengan tujuan pendataan.[12]
Dalam survey International Organization for Migration (IOM) tahun 2006 yang ditujukan untuk membantu pemerintah negara berkembang mengidentifikasi kelemahan kebijakan diasporanya, dijelaskan bahwa pemerintah cenderung mengalami kesulitan untuk memahami siapa diaspora ‘mereka.[13]’ Hal ini dapat menjelaskan pasifnya pemerintah Indonesia dalam menghadapi tuntutan diasporanya. Tulisan ini akan memberikan pemahaman mendalam terhadap diaspora Indonesia sebagai aktor transnasional independen dan menjelaskan mengapa pergerakan mereka belum mampu mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah Indonesia. Pemaparan dalam tulisan ini akan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, penulis akan melakukan tinjauan teoritik terhadap konsep diaspora melalui teori diaspora dalam perspektif ilmu Hubungan Internasional yang dikembangkan oleh Yossi Shain dan Aharon Barth. Kemudian di bagian kedua, penulis akan menjelaskan karakteristik diaspora Indonesia, tantangannya, dan menjelaskan mengapa pergerakan mereka belum mencapai hasil yang diharapkannya. Pada akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa diaspora Indonesia merupakan aktor yang lebih lemah dalam relasi-kekuatannya terhadap pemerintah Indonesia. Hal inilah yang memberikan pemerintah Indonesia alasan untuk ‘tidak peduli’ terhadap tuntutan diaspora Indonsia.
Diaspora dalam Kajian Empiris
Tipologi diaspora dapat dibagi menjadi dua: berdasarkan fungsinya dan peranannya dalam politik internasional. Berdasarkan fungsinya, Milton Esman membagi diaspora menjadi tiga jenis: (1) Penetap – diaspora yang mendatangi tempat baru dengan tujuan menjadi kelompok mayoritas dengan cara menaklukkan tempat baru tersebut (diaspora jenis ini umumnya hanya ditemukan pada masa kolonialisme); (2) Pekerja – diaspora golongan proletar yang meninggalkan tanah air dengan tujuan mencari peluang hidup yang lebih baik di tempat barunya; (3) Wiraswasta – diaspora golongan elit yang memiliki kemampuan bisnis dan intelektual untuk menaiki tangga sosial di tempat barunya walaupun sebagai minoritas.[14]
Tipologi Milton Esman terhadap diaspora menunjukkan bahwa diaspora beroperasi dengan logika ‘division of labor’ dimana terdapat kelas sosial di antara anggota diaspora dan bahwa salah satu kelas memiliki keuntungan komparatif dibandingkan kelas lainnya. Sebagai contoh, Kendati tulisan ini mengklaim bahwa diaspora merupakan aktor transnasional yang bersifat independen, fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua anggota diaspora menikmati tingkat independensi yang setara. Diaspora wiraswasta yang telah berhasil mengakumulasi kekayaan dan menikmati status resminya di negara penerima, cenderung memiliki independensi yang lebih tinggi dibandingkan diaspora pekerja yang hanya menjadi pekerja sektor informal di negara penerima. Kekuatan diaspora wiraswasta yang relatif lebih besar, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial, memberinya kesempatan yang lebih besar untuk menentukan agenda dari sebuah komunitas diaspora dibandingkan diaspora pekerja.[15]
Kemudian berdasarkan peranannya dalam politik internasional, Shain dan Barth membagi diaspora menjadi dua jenis: (1) Pasif – diaspora yang tidak melakukan tindakan atau tidak memiliki kepentingan dalam politik diaspora. Umumnya mereka tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari identitas nasional negara asalnya, namun cenderung diidentifikasikan secara sepihak oleh aktor lain. Akan tetapi, mereka tetap dapat dimobilisasi sebagai gerakan massal oleh diaspora aktif jika merasa memiliki kesamaan kepentingan; (2) Aktif – kategori diaspora aktif terbagi lagi menjadi diaspora yang aktif mempengaruhi politik domestik di negara penerima dan negara asalnya. Umumnya mereka merupakan anggota elit dalam institusi diaspora yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan sosial untuk dapat membentuk kelompok lobi di negara penerima atau mendanai gerakan politik di negara asal. Merekalah yang memiliki kekuatan untuk memobilisasi diaspora pasif dengan cara mempromosikan kepentingan diaspora atau menanamkannya.[16]
Sebagai aktor transnasional, diaspora memiliki agenda-agenda kepentingan yang akan diupayakan untuk dapat terwujud. Shain dan Barth membagi kepentingan diaspora menjadi empat: (1) Membuat tanah air mengakui mereka sebagai bagian dari identitas nasionalnya; (2) Memastikan keamanan dan kesejahteraan tanah air agar mereka dapat memiliki tempat untuk pulang; (3) Memastikan keselamatan diaspora di negara penerima; dan (4) Memastikan keberlangsungan institusi diaspora. Kepentingan nomor (1), menurut Shain dan Barth, merupakan kepentingan utama yang harus dicapai oleh diaspora. Hal ini disebabkan diaspora senantiasa hidup dengan identitas yang tidak jelas dan terus dihadapkan pada persoalan loyalitas ganda – loyalitas kepada tempat baru sebagai lokasi hidup dan loyalitas kepada tanah air sebagai tempat asal mereka. Ketika tanah air mengakui mereka sebagai bagian dari identitas nasionalnya, maka diaspora dapat terbebas dari rasa bersalah yang terus mereka alami akibat tidak tahu kemana harus mengarahkan loyalitasnya.[17]
Diaspora dalam Kajian Akademis
Dalam konteks akademis, literatur-literatur awal mengenai diaspora hanya diarahkan pada fenomena menyebarnya kaum Yahudi dari Eropa Timur ke penjuru dunia. Selama beberapa dekade, diaspora hanya dipahami sebagai fenomena tersebarnya manusia dari tempat asalnya akibat kejadian traumatik.[18] Berkembangnya kajian-kajian mengenai diaspora menyebabkan perluasan makna diaspora menjadi, secara umum, meliputi seluruh manusia, individu maupun kelompok, yang berpindah dari tanah airnya namun tetap mempertahankan ikatan dengan tanah air tersebut. Kendati demikian, perdebatan definisi masih tetap terjadi di kalangan peneliti diaspora. Berbeda dengan pemaknaan kelompok positivis sebelumnya, kelompok konstruktivis berusaha memperluas lebih lanjut mengenai definisi diaspora. Dalam pemahaman konstruktivis, diaspora bukanlah sekedar ‘kelompok manusia’, namun juga merupakan praktik, klaim, dan sikap dalam kehidupan sosial. Kurangnya perumusan konseptual yang baku ini pada akhirnya mempersulit upaya akademisi dalam meneliti diaspora karena seluruh unit analisisnya akan dipengaruhi oleh pemaknaannya terhadap konsep diaspora. Apakah diaspora merupakan sebuah kelompok manusia? Elit atau konglomerat di dalam kelompok tersebut? Sebuah jejaring? Atau bahkan sebuah pola diskursif? Keberpihakan akademisi pada salah satu konsep akan menentukan hasil analisisnya terhadap persoalan diaspora.[19]
Tanpa bermaksud untuk menengahi perdebatan konseptual mengenai diaspora, penulis memutuskan untuk menggunakan definisi diaspora berdasarkan perspektif ilmu yang dikuasai penulis, yaitu Hubungan Internasional (HI). Shain dan Barth, salah satu akademisi pertama yang merumuskan teori diaspora dengan menggunakan perspektif HI, mendefinisikan diaspora sebagai orang-orang dengan kesamaan tanah air yang tinggal, kurang lebih secara permanen, di luar batas teritori tanah airnya – tanah air yang nyata maupun simbolik, independen maupun di bawah kendali asing. Anggota diaspora mengidentifikasi dirinya sendiri, atau diidentifikasi oleh aktor lain – di luar mapun di dalam tanah airnya – sebagai bagian dari komunitas nasional tanah air tersebut. Oleh sebab itu, diaspora sering mendapatkan panggilan untuk berpartisipasi, atau terlibat, dalam urusan rumah tangga tanah airnya. Kemudian dalam paradigma liberalisme, diaspora dapat dianggap sebagai salah satu aktor non-negara yang bersifat independen, memiliki kepentingan, dan dapat mempengaruhi politik domestik maupun internasional.[20]
Diaspora dalam Teori Hubungan Internasional
Ilmu Hubungan Internasional memandang diaspora sebagai aktor transnasional independen yang berupaya mempengaruhi kebijakan suatu negara untuk menjalankan agendanya. Shain dan Barth menjelaskan bahwa teori yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah konstruktivisme, yang dapat menjelaskan bagaimana identitas dan motif diaspora terbentuk, dan liberalisme, yang dapat menjelaskan langkah yang akan diambil oleh aktor non-negara berdasarkan motifnya. Kedua teori ini dapat digabungkan, menurut Shain dan Barth, karena konstruktivisme dan liberalisme memiliki kesamaan asumsi dan klaim dalam konteks diaspora.[21]
Konstruktivisme dan Dinamika Identitas Nasional
Konstruktivis menjelaskan bahwa negara merupakan aktor sosial. Negara dianggap tidak hanya sebagai aktor rasional yang dikuasai oleh “logika konsekuensi,” namun juga sebagai aktor sosial yang ingin mengekspresikan identitasnya melalui “logika kepatutan.” Dengan demikian, kepentingan nasional tidak selalu dibuat sebagai reaksi terhadap faktor eksternal dari negara, namun juga faktor internal negara, yaitu warganya yang secara kolektif membentuk identitas nasional dari negara tersebut. Lebih lanjut lagi, konstruktivisme menjelaskan bahwa identitas merupakan variabel yang dibentuk oleh faktor domestik dan internasional. Perkembangan atau perubahan dari identitas nasional pada akhirnya akan mempengaruhi kepentingan atau kebijakan sebuah negara.[22]
Lalu apa itu identitas nasional? Dengan mengutip Alexander Wendt, Shain dan Barth menjelaskan bahwa identitas nasional pada dasarnya merupakan identitas pribadi ataupun korporat yang terbentuk dari gabungan narasi atas Diri Sendiri oleh seluruh penduduk di sebuah negara. Akan tetapi, dengan mengutip Roxanne Doty, Shain dan Barth menjelaskan bahwa narasi atas Diri Sendiri tersebut tidak hanya oleh mereka yang berada di dalam negara secara fisik, namun juga oleh mereka yang mengidentifikasikan diri atau diidentifikasikan sebagai bagian dari negara tersebut. Pemahaman konstruktivis terhadap identitas nasional ini menjadi relevan ketika membicarakan diaspora yang secara fisik bukan bagian dari sebuah negara, namun secara ruhaniah merupakan bagian dari negara tersebut.[23]
Dalam konteks hubungan internasional, konstruktivisme menjelaskan bahwa terdapat dinamika dalam identitas nasional, dimana terdapat kompetisi untuk menentukan siapa yang berhak menentukan identitas nasional suatu negara. Dengan mengapropriasi dinamika tersebut, seorang aktor akan memiliki kekuatan untuk menentukan identitas nasional dan juga mengarahkan kebijakan negara agar sesuai dengan identitas yang ditentukan. Dengan demikian, identitas nasional dapat menjadi sumber daya penting bagi seorang aktor untuk menjalankan agendanya.[24]
Akan tetapi, Shain dan Barth menjelaskan bahwa identitas nasional, bagi diaspora, bukanlah sekedar cara (means) untuk mencapai kepentingan tertentu, melainkan juga akhir (end) dari agenda diaspora. Diaspora memiliki motif untuk mengapropriasi dinamika identitas nasional di negara asalnya bukan hanya karena memiliki kepentingan untuk mendapat kepentingan materiil (dengan cara mengarahkan kebijakan negara), namun juga karena memiliki identitas nasional adalah kepentingan diaspora itu sendiri. Identitas nasional memiliki makna yang lebih penting bagi kelompok diaspora, dibandingkan bagi mereka yang tinggal di dalam teritori negara, karena diaspora tidak memilikinya. Jika mereka yang tinggal di dalam teritori negara merasakan identitas nasional setiap harinya, identitas diaspora cenderung tidak stabil karena harus mengabdi pada negara penerima secara fisik, sementara ruhaninya ingin mengabdi kepada negara asalnya. Persoalan loyalitas ganda ini pada akhirnya menimbulkan rasa bersalah di antara diaspora yang mendorong mereka untuk terlibat dalam dinamika pembentukan identitas nasional di negara asal agar mereka dapat memiliki identitas yang stabil.[25]
Liberalisme dan Dinamika Politik Domestik
Liberalisme menentang asumsi bahwa negara merupakan satu-satunya aktor dalam politik internasional dan bahwa negara merupakan sebuah unit tunggal. Liberalisme justru menganggap bahwa aktor utama dalam politik internasional adalah individu atau kelompok yang saling bertarung untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Negara, dengan demikian, bukanlah sebuah unit tunggal, melainkan representasi dari koalisi kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Sebagai akibatnya, negara tidak memiliki kepentingan pasti (seperti keamanan atau kekuasaan sebagaimana diklaim oleh realisme), namun memiliki kepentingan tertentu yang dapat berubah-ubah tergantung pada kelompok kepentingan mana yang sedang memegang kekuasaan.[26]
Menurut teori liberalisme, kemampuan seorang aktor untuk mempengaruhi kebijakan sebuah negara ditentukan oleh relasi kekuatan di antara negara dan masyarakatnya. Semakin lemah kekuatan negara dibandingkan masyarakat, maka semakin mudah bagi seorang aktor untuk mempengaruhi kebijakan negara. Dalam konteks ini, ‘lemah’-nya kekuatan negara tidak berarti lemah dalam parameter ekonomi atau keamanan, melainkan lemah dalam artian mudah dimasuki pengaruh sosial dalam proses pembuatan keputusannya. Negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat merupakan contoh dari negara yang lemah dalam konteks ini.[27]
Diaspora, dalam teori liberalisme, harus dipandang sebagai salah satu aktor yang mempertarungkan kepentingannya untuk mengapropriasi dinamika identitas nasional dalam arena politik domestik. Dalam hal ini, diaspora dapat dianggap sebagai aktor domestik sekaligus aktor transnasional. Diaspora menjadi aktor transnasional karena lokasi fisiknya yang berada di luar batas teritori negara, namun menjadi aktor domestik karena dipersepsikan oleh negara asal sebagai bagian dari identitas nasionalnya. Hal ini juga berlaku sebaliknya terhadap relasi negara penerima dengan diaspora, sehingga diaspora memiliki keistimewaan untuk mempengaruhi kebijakan di negara asal dan penerima. Melalui pemahaman ini, diaspora, menurut Shain dan Barth, telah memperkaya studi liberalisme dengan cara memperluas makna ‘domestik’ dari sekedar internal negara menjadi internal identitas. Cara pandang inilah yang memungkinkan liberalisme dapat memahami pengaruh diaspora terhadap sebuah negara.[28]
Sebagai aktor yang memiliki agenda untuk mengapropriasi dinamika identitas nasional di negara asalnya, diaspora akan menggunakan cara apa pun untuk mencapai agenda tersebut. Mereka akan menggunakan sumber daya finansial yang umumnya dikumpulkan dari internal kelompok diaspora itu sendiri. Hal ini menjadi mungkin karena sebagian kelompok diaspora umumnya memiliki kekayaan yang relatif besar dibandingkan warga yang tinggal di negara asalnya. Kemampuan diaspora untuk mengumpulkan sumber daya finansial secara mandiri inilah yang membuat diaspora menjadi aktor independen yang agendanya tidak ditentukan oleh siapapun melainkan internal kelompok diaspora itu sendiri. Dengan menggunakan kekuatan finansial pribadinya, diaspora dapat mendanai sejumlah organisasi masyarakat sipil atau partai politik di negara asal untuk mewujudkan agendanya.[29]
Kendati demikian, diaspora tidak dapat disamakan dengan kelompok kepentingan lainnya yang menggunakan cara serupa untuk mencapai kepentingannya karena diaspora juga dapat menggunakan kekuatan diplomatiknya untuk menjadi kelompok kepentingan di negara penerima. Hal ini memungkinkan diaspora untuk memberikan informasi-informasi internasional penting kepada pemangku kepentingan di negara asal yang hanya mungkin didapat berkat lokasi mereka di negara penerima. Dengan begitu, diaspora dapat memperingatkan atau memberi masukan kepada pemangku kepentingan di negara asal mengenai dampak internasional dari kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh negara tersebut. Kemampuan inilah yang memberikan keuntungan bagi kelompok diaspora dibandingkan kelompok-kelompok kepentingan domestik lainnya.[30]
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Diaspora
Dengan melihat diaspora sebagai kelompok kepentingan berbasis identitas yang ingin mempengaruhi kebijakan di negara asalnya, Shain dan Barth merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas diaspora secara umum. Pada dasarnya, untuk dapat mempengaruhi kebijakan di sebuah negara, diaspora membutuhkan motif, kesempatan, dan cara (means); dalam artian, diaspora harus memiliki kepentingan dan keinginan untuk memperjuangkannya serta memiliki kapasitas untuk melakukannya. Kapasitas ini akan bergantung pada kemampuan organisasi diaspora untuk mengorganisir anggotanya menjadi kelompok berpengaruh (yang bergantung pada rezim di negara asal dan penerima), dan tingkat penerimaan negara asal terhadap pengaruh diaspora. Dengan demikian, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi aktivitas diaspora: (1) tingkat motivasi diaspora; (2) rezim sosial dan politik di negara asal dan penerima; dan (3) relasi kekuatan antara kelompok diaspora dengan negara asalnya. Ketiga faktor ini saling berkaitan satu sama lain.[31]
Tingkat Motivasi Diaspora
Tingkat motivasi diaspora tidak selalu merata di antara satu diaspora dengan lainnya. Sebagaimana dijelaskan di bagian kajian empiris, terdapat pembagian kelas yang nyata di antara anggota diaspora yang dapat mempengaruhi tingkat motivasi masing-masing diaspora untuk bertindak. Diaspora pekerja dan wiraswasta tentunya memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu identitas nasional berdasarkan perbedaan kemampuan intelektual di antara kedua kelas tersebut. Perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan ada diaspora yang memutuskan untuk menjadi anggota pasif dan aktif. Akan tetapi, perbedaan kelas bukanlah satu-satunya faktor karena nyatanya terdapat diaspora pekerja yang hidup dalam sektor informal selama bertahun-tahun di negara lain, namun tetap memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap tanah airnya. Sebaliknya, terdapat juga diaspora wiraswasta yang cenderung apati terhadap tanah airnya dan lebih memilih untuk menikmati keuntungan-keuntungan yang tidak akan ia peroleh di tanah airnya.[32]
Faktor lain yang menentukan tingkat motivasi diaspora adalah pandangan mereka terhadap persoalan loyalitas ganda. Semakin dalam rasa bersalah yang mereka rasakan dengan loyalitas ganda tersebut, maka semakin tinggi motivasinya untuk menjadi bagian dari identitas nasional tanah airnya. Akan tetapi, jika persoalan loyalitas ganda dianggap terlalu membebani, bukan tidak mungkin seorang diaspora justru mengabaikannya sama sekali. Kemampuan diaspora untuk menanggung beban loyalitas ganda yang ia terima akan ditentukan oleh pengaruh kultural dan penerimaan tanah airnya terhadap isu diaspora. Jika diaspora terikat sangat kuat pada budaya di tanah airnya atau jika tanah airnya telah memberikan banyak keuntungan sehingga ia dapat bernostalgia terhadapnya, maka beban loyalitas ganda akan menimbulkan rasa bersalah yang tidak dapat ia abaikan. Kemudian, semakin tinggi penerimaan negara terhadap isu diaspora yang dapat ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan yang mengapresiasi diasporanya, maka motivasi untuk menyelesaikan persoalan loyalitas ganda akan semakin meningkat. Pada akhirnya, tingkat motivasi diaspora akan ditentukan oleh tingkat kohesi antara diaspora dengan tanah airnya.[33]
Rezim Sosial-Politik di Negara Asal dan Penerima
Rezim di negara penerima diaspora akan menentukan kapasitas diaspora untuk memperluas pengaruhnya atau bahkan untuk sekedar berorganisasi. Secara umum, rezim nondemokrasi cenderung menghalangi atau bahkan melarang aktivitas organisasi masyarakat sipil. Aturan ini cenderung akan diperlakukan semakin tegas kepada kelompok diaspora yang dianggap memiliki efek negatif terhadap persatuan nasional. Selain itu, kapasitas diaspora untuk beraktivitas juga ditentukan oleh kesempatan yang diberikan negara penerima untuk berkomunikasi dengan negara asalnya. Diaspora di negara yang lemah (mudah dipengaruhi faktor sosial) cenderung lebih mudah untuk beraktivitas karena tidak perlu menghadapi persoalan-persoalan yang dialami oleh diaspora di negara nondemokratis.[34]
Kelemahan negara asal juga menjadi faktor penting bagi diaspora untuk dapat beraktivitas. Akan tetapi, kelemahan negara asal juga dapat dimaknai sebagai lemah dalam parameter ekonomi dan keamanan. Teori dasar migrasi menjelaskan bahwa manusia cenderung berpindah ke tempat yang menawarkan lebih banyak keuntungan ekonomi dibandingkan negara asalnya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa negara asal diaspora cenderung lebih lemah secara ekonomi dibandingkan negara penerimanya. Jika diaspora berasal dari negara yang lemah secara ekonomi, maka mereka tetap dapat beraktivitas, meskipun rezim di negara asal bersifat nondemokratis. Hal ini disebabkan negara asal akan sangat mengapresiasi keuntungan ekonomi yang dapat ditawarkan oleh diaspora. Akan tetapi, hal ini juga harus didukung oleh penerimaan negara asal terhadap masukan-masukan kelompok diaspora. Jika negara asal diaspora menolak adanya intervensi dari kelompok diaspora karena memiliki ideologi nasionalisme kuat dan menganggap diaspora sebagai pengkhianat negara atau tidak pernah berkontribusi, maka diaspora akan kesulitan untuk mencapai kepentingannya.[35]
Relasi Kekuatan antara Diaspora dan Negara Asal
Relasi kekuatan antara diaspora dan negara asalnya dapat ditentukan oleh seberapa besar negara asal membutuhkan sumber daya yang dapat diberikan oleh diaspora. Kebutuhan ini umumnya dapat diukur melalui seberapa banyak kapital yang dapat diinvestasikan diaspora atau seberapa besar bantuan politik yang dapat diberikan diaspora dengan menjadi entitas diplomatik di negara penerimanya. Akan tetapi, diaspora juga harus memiliki kesamaan visi dengan negara asalnya mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh. Selain itu, kelompok diaspora sendiri juga harus memiliki kesamaan pandangan terkait kebijakan yang harus ditempuh oleh negara asalnya. Jika kelompok diaspora tidak mampu menyatukan visinya atau visinya bertentangan dengan negara asalnya, maka diaspora akan kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya secara umum.[36]
Berdasarkan pemaparan di atas, Shain dan Barth merumuskan teori bahwa agar diaspora dapat beraktivitas dan mencapai kepentingannya, dibutuhkan dua prakondisi, yaitu: rezim demokratis dan motif berbasis identitas yang kuat. Pengaruh diaspora terhadap kebijakan negara asal akan ditentukan oleh relasi kekuatan di antara negara asal dan diaspora yang ditentukan oleh tiga faktor: (1) kekuatan negara asal (secara materiil, ideologis, dan penerimaan terhadap diaspora); (2) tingkat kohesi diaspora dengan negara asalnya; (3) tingkat kebutuhan negara dalam memandang diaspora sebagai asetnya.[37]
Sejarah Diaspora Indonesia
Semenjak Abad ke-18, suku-suku dari kepulauan Indonesia telah melakukan ‘perantauan’ ke negeri asing. Suku Minangkabau dan Bugis Makassar tercatat sebagai salah satu suku pertama yang meninggalkan Hindia-Belanda dengan tujuan berdagang atau sekedar dorongan kultural. Sebagian dari perantau suku Bugis dan Minangkabau telah berhasil menjadi diaspora penetap di tempat barunya. Hal ini dapat terlihat di Semenanjung Malaya (kini Negara Malaysia), dimana terdapat kesultanan yang didirikan oleh suku Minangkabau dimana teritorinya kini menjadi salah satu negara bagian Malaysia, yaitu Negeri Sembilan. Suku Bugis, di lain pihak, telah melahirkan keturunan-keturunan yang kemudian menjadi sultan-sultan di Johor dan bahkan perdana menteri Malaysia sekarang.[38]
Suku Jawa, pada masa yang sama, umumnya berdiaspora sebagai buruh kolonial Belanda atau Inggris. Di Malaysia, sebagai contoh, ribuan suku Jawa menerima kontrak kerja dari Inggris untuk bekerja di perkebunan Johor. Umumnya mereka menerima kontrak tersebut karena berharap pemerintah Inggris akan memberikan perlakuan yang lebih baik dari pemerintah Belanda. Sementara itu, ribuan orang Jawa juga dipekerjakan sebagai buruh pabrik oleh pemerintah kolonial Belanda di Suriname dan New Caledonia. Beberapa suku Jawa juga ditempatkan sebagai tentara Belanda di Sri Lanka. Sebagian kecil dari suku Jawa tersebut berhasil pulang, namun sebagian besar memutuskan untuk menetap dan membangun komunitas Jawa di tempat-tempat tersebut yang masih bertahan hingga sekarang. Selain itu, terdapat juga suku-suku Aceh, Batak, Madura, Sunda, Ternate yang berdiaspora dengan kondisi serupa – namun jumlah mereka sangat kecil.[39]
Kesamaan dari suku-suku yang berdiaspora pada masa kolonial tersebut adalah mereka belum mengenal konsep Indonesia. Ingatan mereka tentang tanah air bukanlah tentang negara Indonesia, namun desa-desa tempat mereka dibesarkan, kuburan leluhur mereka, dan juga budaya asli dari kesukuan tersebut. Oleh sebab itu, mereka umumnya tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai diaspora Indonesia, melainkan diaspora Bugis, Minangkabau, Jawa, dsb. Bahkan, sebagian sudah melebur dengan identitas nasional setempat, seperti yang terjadi pada diaspora Bugis, Minangkabau, dan Jawa di Malaysia yang kini mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Melayu.[40]
Setelah kemerdekaan Indonesia diakui pada tahun 1949, diaspora Indonesia menjadi semakin beragam. Secara umum, mayoritas diaspora Indonesia pada masa ini meninggalkan Indonesia dengan tujuan mencari peluang usaha atau belajar. Sebagai contoh, beberapa suku minang merantau ke Singapura untuk membuka Restoran Padang atau berdagang pernak-pernik Arab. Akan tetapi, terdapat juga diaspora yang diakibatkan oleh masa peralihan Indonesia. Hal inilah yang dialami oleh orang-orang Indo (keturunan dari pernikahan orang Belanda asli dengan Pribumi) yang merasa bahwa situasi mereka di Indonesia sudah tidak lagi aman akibat kebijakan-kebijakan nasionalisasi pemerintah ketika itu. Mereka pun pergi ke Belanda dan menemukan bahwa kebudayaan mereka amat berbeda dengan kebudayaan Belanda asli. Situasi ini membuat mereka sulit untuk menentukan identitas mereka sesungguhnya.[41]
Kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak pemberontakan yang terjadi di masa-masa awal kemerdekaan, salah satunya oleh PRRI/Permesta yang berbasis di Maluku. Setelah gerakan pemberontakan tersebut berhasil diberantas oleh pemerintah Indonesia, banyak anggota-anggota pergerakan tersebut yang melarikan diri ke Belanda dan menetap di sana. Sebagian bahkan masih aktif memperjuangkan Republik Maluku Selatan dari Belanda. Hari ini, diaspora Indonesia di Belanda umumnya didominasi oleh orang-orang keturunan Maluku.[42]
Memasuki era globalisasi, percepatan teknologi komunikasi dan transportasi telah menyebabkan biaya migrasi berkurang secara drastis. Hal ini menyebabkan kelonjakan jumlah perpindahan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. BNP2TKI pada tahun 2012 mencatat bahwa terdapat 1.9 juta orang Indonesia di Malaysia dan 1.1 juta orang Indonesia di Arab Saudi yang bekerja sebagai buruh migran. Sejumlah kecil lainnya juga bekerja di Hong Kong, Asia-Pasifik, Eropa, Amerika, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Jumlah ini tentunya belum termasuk mereka yang bekerja secara illegal di negara masing-masing. Umumnya buruh migran Indonesia meninggalkan Indonesia akibat sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Mereka bekerja pada sektor-sektor informal dengan harapan dapat membiayai keluarganya yang ditinggalkan di Indonesia.[43]
Akan tetapi, tidak semua diaspora Indonesia merupakan pekerja-pekerja sektor informal. Beberapa, dalam jumlah kecil, telah berhasil menaiki tangga sosial di negara-negara barunya dan menjadi sosok yang prominen di tengah masyarakat. Cerita-cerita kesuksesan diaspora Indonesia telah banyak dibagikan melalui Kongres Diaspora Indonesia (KDI). Antara lain adalah cerita diaspora Suriname yang memperlihatkan bahwa diaspora Jawa telah berhasil menempati posisi-posisi penting dalam kabinet Suriname. Di Afrika Selatan, diceritakan bahwa Syeikh Yusuf asal Makassar, telah dianggap sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan dan diakui oleh Nelson Mandela. Lebih spesifik lagi adalah cerita-cerita para individu, seperti Dino Patti Djalal, Tania Gunadi, Kawan Soetanto, Mahdi Musa, Iwan Sunito, Edward Wanandi, seluruh individu ini menceritakan bagaimana mereka memulai karir sebagai pekerja sektor informal dan berjuang untuk menjadi salah satu tokoh berpengaruh di negara penerimanya. Ada yang menjadi bintang Hollywood, ada yang menjadi edukator terkenal, ada yang menjadi pejabat eksekutif di perusahaan multinasional, bahkan ada yang menjadi seorang CEO.[44]
Motivasi Diaspora Indonesia
Sukses ataupun tidak, seluruh diaspora yang memutuskan untuk berpindah tentu membawa kenangan atas tanah airnya dengan harapan dapat kembali ke sana suatu saat nanti. Diaspora Indonesia, umumnya memutuskan untuk menetap di negara penerimanya karena memiliki tuntutan untuk mengembangkan karirnya. Hal inilah yang menyebabkan sebagian diaspora Indonesia memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan. Akan tetapi, mereka tetap tidak pernah melupakan tempat asalnya. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai upaya yang dilakukan diaspora untuk menghidupkan kembali tanah airnya dengan cara membangun komunitas dan institusi yang dapat mereproduksi kembali lingkungan tanah airnya seperti yang dilakukan oleh diaspora Kanada.[45]
Dengan meminjam bahasa Milton Esman, diaspora merupakan entitas transnasional yang secara fisik merupakan bagian dari tempat barunya, namun secara ruhaniah merupakan bagian dari tanah airnya. Di rumah dan dengan tetangganya, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa asli tanah airnya. Mereka pun mengikuti perkembangan berita terkini dari tanah airnya dan bahkan membuat publikasi dengan bahasa aslinya. Bagi sanak saudara yang ditinggalkan di tanah airnya, mereka mengirimkan sejumlah uang. Dalam beberapa kasus, mereka juga membiayai gerakan politik untuk mendukung tanah airnya. Semua hal ini dilakukan karena diaspora merasa memiliki ikatan batin dengan tanah airnya dan mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai orang asli tanah airnya.[46]
Melalui Kongres Diaspora Indonesia (KDI) yang telah digelar tiga kali, diaspora Indonesia berusaha untuk mengekspresikan rasa kepemilikannya terhadap identitas Indonesia. Hal ini terutama sangat menonjol di kalangan diaspora Indonesia yang kini menjadi warga negara asing. Melalui kesediaannya untuk datang menghadiri KDI II dan III di Jakarta, diaspora Indonesia berusaha menunjukkan keinginan mereka untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Hal yang mereka inginkan adalah agar Indonesia, baik di tingkat pemerintah sampai dengan masyarakatnya, mau mengakui mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Lebih dari itu, mereka juga mengharapkan adanya respek dan apresiasi dari bangsanya. Mereka tidak mau ada anggapan bahwa orang-orang yang tinggal di luar negeri tidak loyal kepada bangsa Indonesia.[47] Dino Patti Djalal, pemrakarsa KDI, mengatakan: “Dianggap yang berpaspor asing nasionalismenya sudah hilang. Padahal nasionalisme mereka masih besar. Semangat untuk bersinergi kepada Tanah Air masih besar.[48]”
Jaringan Diaspora Indonesia (JDI) adalah institusi Diaspora yang terbentuk berkat KDI I di Los Angeles. Dari segi jumlah, jaringan, dan individu yang terlibat di dalamnya, JDI dapat dikatakan sebagai institusi diaspora Indonesia yang paling besar dan berpengaruh. Dalam hal ini, JDI dapat dikatakan mewakili aspirasi umum dari diaspora-diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Secara kasat mata, kepentingan JDI adalah melakukan reformasi kebijakan imigrasi di Indonesia. Mulai dari kemudahan mendapat visa kunjungan ke Indonesia sampai dengan perumusan kebijakan dwi-kewarganegaraan.[49] Akan tetapi, dengan menggunakan teori diaspora yang diajukan Shain dan Barth, maka dapat dikatakan bahwa JDI yang sesungguhnya adalah menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia. Dengan adanya dwi-kewarganegaraan, diaspora Indonesia akan dapat memastikan bahwa mereka diterima sebagai bagian dari bangsa Indonesia sekaligus dapat memiliki tempat untuk pulang.[50]
Namun tentu saja tidak semua diaspora Indonesia memiliki motivasi yang sama dengan JDI. Dari sekitar delapan juta diaspora Indonesia yang diestimasi oleh JDI, tercatat bahwa jumlah peserta terbanyak yang menghadiri KDI adalah 9,000 orang pada KDI II yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2013 (Diaspora Indonesia Akan Berkumpul Ketiga Kalinya di Jakarta 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil dari diaspora Indonesia yang aktif dalam perpolitikan diaspora sementara sisanya masih pasif.
Di sisi lain, respon negara Indonesia terhadap tuntutan JDI juga berpengaruh terhadap tingkat motivasi diaspora Indonesia. Dalam berbagai literatur media nasional Indonesia, diskursus yang paling menonjol adalah seputar potensi remitansi diaspora. Secara spesifik, Kompas.com menyebutkan bahwa besaran remitansi diaspora dapat mencapai US$ 7.2 miliar atau sekitar Rp 72 Triliun.[51] Akan tetapi, belum ada langkah serius dari pemerintah Indonesia untuk menanggapi tuntutan JDI di sektor imigrasi. Presiden Joko Widodo, pada Oktober 2015, telah menyatakan akan mendorong RUU Dwi-Kewarganegaraan, namun hanya untuk anak hasil perkawinan campur.[52] Hal ini menunjukkan bahwa masih ada keengganan untuk memberikan dwi-kewarganegaraan pada mantan WNI. Terkait hal ini, Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, menjelaskan bahwa dwi-kewarganegaraan seringkali dimanfaatkan mereka yang melakukan kejahatan penghindaran pajak. Hikmahanto, lebih lanjut, mempertanyakan validitas perlindungan negara terhadap orang yang memiliki dwi-kewarganegaraan.[53] Sejauh ini, wacana yang paling mendekati tuntutan JDI adalah gagasan Kementerian Luar Negeri untuk membuat Kartu Diaspora Indonesia.[54] Akan tetapi, kartu tersebut hanya dibuat untuk tujuan pendataan, bukan bentuk pengakuan pemerintah Indonesia terhadap identitas diasporanya.[55]
Respon pemerintah Indonesia yang, bukan hanya terlambat, tapi juga tidak memuaskan tuntutan JDI, akan menurunkan tingkat motivasi diaspora Indonesia secara umum dan juga membatasi kapasitas JDI untuk memobilisasi diaspora Indonesia yang masih pasif. Dalam hal ini, banyak diaspora Indonesia yang masih pasif karena tidak memandang persoalan identitas nasional sebagai sesuatu yang begitu penting. Kita tentu tidak asing dengan diskursus bahwa “Indonesia adalah negara yang tidak menghargai merit seseorang sehingga banyak orang-orang berkemampuan di Indonesia yang pergi ke negara lain dimana merit mereka lebih dihargai.[56]” Menghadapi diskursus ini, beredar pula diskursus lain yang menyatakan bahwa “orang-orang berkemampuan yang meninggalkan Indonesia sudah tidak peduli dengan nasib bangsa dan tidak memiliki rasa kebangsaan.[57]” Diaspora-diaspora yang meyakini kebenaran dari diskursus-diskursus ini pada akhirnya dapat menjadi apati dan memutuskan menjadi diaspora pasif. Tidak aneh jika kemudian berkembang diskursus di kalangan diaspora Indonesia bahwa “Indonesia hanya tertarik dengan remitansi diaspora.[58]” Tanpa adanya respon yang baik dari pemerintah Indonesia, maka JDI akan kesulitan untuk memobilisasi diaspora-diaspora yang sudah menjadi pasif ini.
Relasi Kekuatan Jaringan Diaspora Indonesia dengan Pemerintah Indonesia
Secara umum, mayoritas diaspora Indonesia berada di negara-negara demokratis sehingga Jaringan Diaspora Indonesia (JDI) dapat memobilisasi agendanya tanpa ada masalah. Hal yang sama juga berlaku pada Indonesia yang merupakan negara demokratis dan mau menerima masukan-masukan dari JDI. Akan tetapi, ketika berbicara tentang relasi kekuatan JDI dan pemerintah Indonesia, dapat dikatakan bahwa JDI memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia, dalam teori diaspora Shain dan Barth, merupakan negara yang “kuat” dari segi ekonomi dan ideologinya.
Indonesia bukanlah negara miskin. Dengan pertumbuhan PDB yang sangat tinggi semenjak krisis ekonomi 1998, World Bank mencatat bahwa Indonesia merupakan negara terbesar kesepuluh dari segi kekuatan konsumsinya dan merupakan anggota dari G-20.[59] Tidak seperti Vietnam yang telah melegalisasi kebijakan dwi-kewarganegaraan, Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang relatif besar sehingga potensi ekonomi diaspora Indonesia tidak serta-merta membuat pemerintah tergiur. Selain itu, tanpa perlu melegalisasi kebijakan dwi-kewarganegaraan pun, pemerintah Indonesia sudah mendapat remitansi yang cukup besar dari buruh migran Indonesia. BNP2TKI mencatat bahwa jumlah remitansi buruh migran Indonesia yang masuk dan beredar sepanjang semester I 2016 adalah sebesar Rp 62 Triliun.[60] Tentu saja jika Indonesia melegalisasi kebijakan dwi-kewarganegaraan, jumlah remitansi ini akan semakin besar karena juga mengikutsertakan diaspora yang kini menjadi warga negara asing. Belum lagi jika ditambah dengan potensi kapital yang dapat diinvestasikan oleh diaspora Indonesia. Akan tetapi, untuk melakukan hal ini, maka Indonesia harus mengorbankan prinsip kesatuannya yang diekspresikan melalui kebijakan kewarganegaraan tunggal.
Semenjak awal kemerdekaan, Indonesia adalah negara yang menganut kuat prinsip kesatuan, tercermin dari Sila ke-3 Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia.” Dengan demikian, hanya ada satu jenis orang Indonesia, yaitu mereka yang mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, Indonesia cenderung mempermalukan orang-orang yang berkewarganegaraan ganda. Hal ini terlihat jelas pada kasus pencopotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar, setelah menjabat selama 20 hari karena diketahui memiliki paspor Amerika Serikat.[61] Menyikapi hal ini, anggota DPR Komisi I, Effendi Simbolon, menyatakan:
“Tidak perlu kita mengakomodir itu (orang dengan dwi-kewarganegaraan) …sumpah …menjadi warga negara Amerika kan …harus mengingkari semua ketentuan dan perintah negara asalnya, berarti dia mengingkari Pancasila dong, dia mengingkari UUD 1945, bagaimana masih bisa mengakomodir karena persoalan talenta.[62]”
Pernyataan keras dari salah satu pejabat publik di Indonesia tersebut menyiratkan bahwa mengakui dwi-Kewarganegaraan, bagi Indonesia, bukan hanya berarti mengorbankan ideologi dan identitas negara, tapi juga melakukan pembiaran kepada orang-orang yang tidak loyal terhadap bangsa. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa keuntungan ekonomi yang dapat diberikan oleh diaspora Indonesia tidaklah sepadan dengan pengorbanan ideologi yang harus dilakukan oleh negara.
Dalam teorinya, Shain dan Barth menjelaskan bahwa diaspora tidak hanya mampu menawarkan keuntungan ekonomi, tapi juga kepentingan politik.[63] Akan tetapi, figur-figur besar diaspora Indonesia yang mampu memberikan keuntungan politik pada pemerintah umumnya masih menjadi warga negara Indonesia, seperti Dino Patti Djalal, Sri Mulyani, B.J. Habibie, dan Erick Thohir. Tanpa memiliki tokoh besar yang berkewarganegaraan asing, JDI akan kesulitan untuk meyakinkan pemerintah mengenai urgensitas dari perumusan kebijakan dwi-kewarganegaraan. Ditambah lagi, Kecilnya jumlah diaspora Indonesia yang aktif juga berpengaruh pada bagaimana pemerintah Indonesia merespon tuntutan JDI. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia belum dapat melihat bukti nyata dari potensi besar diaspora yang dijanjikan oleh JDI. Selagi JDI belum mampu menunjukkan bahwa ia mampu memobilisasi diaspora-diaspora Indonesia lainnya yang masih pasif, maka pemerintah Indonesia akan tetap pasif dalam menghadapi tuntutan JDI.
Kesimpulan
Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa pemerintah Indonesia memang memandang diaspora sebagai aset (dibuktikan dengan adanya pertimbangan terhadap potensi remitansi diaspora), namun tidak menganggap bahwa nilai aset tersebut lebih tinggi daripada pengorbanan ideologi yang harus dilakukan negara. Lebih lagi, Indonesia masih memiliki kekuatan ekonomi yang relatif kuat sehingga belum begitu membutuhkan keuntungan finansial yang dijanjikan oleh diaspora Indonesia. Berdasarkan teori diaspora Shain dan Barth, pemerintah Indonesia adalah aktor yang lebih ‘kuat’ dalam relasinya dengan Jaringan Diaspora Indonesia (JDI), sehingga mereka dapat bersikap ‘tidak peduli’ terhadap tuntutan JDI.
Di sisi lain, JDI juga belum memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan untuk menaikkan posisi mereka dalam relasinya dengan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, JDI masih belum mampu memobilisasi seluruh diaspora Indonesia yang masih pasif, sehingga pemerintah Indonesia belum memiliki alasan untuk ‘peduli’ terhadap tuntutan JDI. Jika dibiarkan, respon buruk pemerintah Indonesia akan semakin merenggangkan kohesi sosial antara diaspora Indonesia yang masih pasif dengan negara Indonesia. Tanpa mendapat kepastian yang jelas dari pemerintah Indonesia mengenai tuntutan JDI, diaspora pasif tidak akan memiliki motivasi untuk memperjuangkan kepentingan JDI. Interkonektivitas antara motivasi diaspora dan respon pemerintah inilah yang menjadi hambatan terbesar yang harus diatasi oleh JDI untuk dapat mewujudkan agendanya.
___________________________________________________________
[1] Evelyn Tan-Cullamar, "Indonesian Diaspora and Philippine-Indonesian Relations," Philippine Studies Vol. 41 No. 1 (1993), 40.
[2] Yossi Shain dan Aharon Barth, "Diasporas and International Relations Theory," International Organization Vol. 57 No. 3 (2003), 442-453.
[3] Muhammad Dhafi Iskandar, Laporan Kongres Diaspora Indonesia: 2nd Congress of Indonesian Diaspora Pulang Kampung (Paris: PPI Prancis, 2013), 1, Diakses pada 4 September 2016, http://www.ppifrance.fr/download/lpj_ppi-prancis_2012-2013/lpj2013_Laporan%20Acara % 20Kongres%20Diaspora%20Indonesia.pdf.
[4] Vina Mubtadi, “Kongres Diaspora Indonesia Sepakati Pembentukan Jaringan Global Diaspora,” VOA Indonesia, 10 Juli, 2012, diakses pada 3 September 2016, http://www.voaindonesia.com/a/kongres-diaspora-indonesia-sepakati-pembentukan-jaringan-diaspora-indonesia/1381737.html.
[5] B.E. Satrio, “Diaspora Indonesia; Konektivitas Menjadi Jiwa Nasionalisme,” IDN Kuala Lumpur, 2013, diakses pada 3 September 2016, http://idn.kbrikualalumpur.org/index.php/80-template-details/general/110-diaspora-indonesia-konektivitas-menjadi-jiwa-nasionalisme
[6] Mubtadi, “Kongres Diaspora Indonesia Sepakati.”
[7] Pasti Liberti Mappapa, “Presiden Indonesian Diaspora Network: Diaspora Tuntut Kewarganegaraan Ganda,” Detik.com, 19 Agustus 2015, diakses pada 3 September 2016, http://news.detik.com/wawancara/2995530/presiden-indonesian-diaspora-network-diaspora-tuntut-kewarganegaraan-ganda.
[8] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 450.
[9] Mappapa, “Presiden Indonesian Diapora Network.”
[10] “Diaspora Power,” Indonesian Inside, Januari, 2014, diakses pada 5 September 2016, http://www.insideindonesia.org/diaspora-power (accessed September 5, 2016).
[11] Isyana Artharini, “Probematika di balik kewarganegaraan ganda,” BBC.com, 18 Agustus, 2016, diakses pada 5 September 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160817_ indonesia_kewarganegaraan_ganda
[12] Nabilla Tashandra, “Ini Penjelasan Menlu soal Rencana Pembuatan Kartu Diaspora,” 31 Agustus, 2016, diakses pada 5 September 2016, http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/23042561/ini.penjelasan.menlu.soal. rencana. pembuatan.kartu.diaspora
[13] Agniezka Weinar, “Instrumentalising Diasporas for Development: International and European Policy Discourses,” dalam Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods, ed. Rainer Baubock dan Thomas Faist (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 73.
[14] Milton J. Esman, Diaspora in the Contemporary World (Cambridge: Polity Press, 2009), 15-18.
[15] Maria Koinova, “Autonomy and Positionality in Diaspora Politics,” International Political Sociology Vol. 6 No. 1 (2012), 101-102.
[16] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 453-454.
[17] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 454-459.
[18] Weinar, “Instrumentalising Diasporas for Development,” 74.
[19] Maria Koinova, “Diasporas and International Politics: Utilising the Universalistic Creed of Liberalism for Particularistic and Nationalist Purposes,” dalam Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods, ed. Rainer Baubock dan Thomas Faist (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 150.
[20] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 452.
[21] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 457.
[22] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 457-458.
[23] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 458.
[24] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 458-459.
[25] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 459.
[26] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 460.
[27] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 460.
[28] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 460-461.
[29] Shain dan Barth, “Diaspora and IR Theory,” 461.
[30] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 462.
[31] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 462
[32] Koinova, “Autonomy and Positionality,” 101-102.
[33] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 463.
[34] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 463-464.
[35] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 464-465.
[36] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 465.
[37] Shain dan Barth, “Diaspora and IR Theory,” 466.
[38] “Diaspora Orang Indonesia Melintas Samudera,” Media Kalla, 8 Oktober, 2013, diakses pada 5 September 2016, http://www.mediakalla.co.id/diaspora-orang-indonesia-melintas-samudera/.
[39] “Diaspora Orang Indonesia Melintas Samudera.”
[40] Reza Zaini, “Diaspora Indonesia: Sejarah Perantau yang Berkembang dan Terlupakan,” Kompasiana, 17 Juni, 2015, diakses pada 5 September 2016, http://www.kompasiana.com/m.rezazaini/diaspora-indonesia-sejarah-perantau-yang-berkembang-dan-terlupakan_556fc2f8307a619c30bbf124.
[41] Zaini, “Diaspora Indonesia.”
[42] Zaini, “Diaspora Indonesia.”
[43] Jodhi Yudono, “Kisah para Pengembara,” Kompas.com, 20 Agustus, 2013, diakses pada 5 September 2016, http://nasional.kompas.com/read/2013/08/20/2024240/Kisah.Para.Pengembara
[44] “Diaspora Power.”
[45] Peter Mothe, “Canadian Indonesian Diaspora Society Launches Indiegogo Campaign for Immigrant Oral History Project,” The Georgia Straight, 6 Mei, 2015, http://www.straight.com/news/446066/canadian-indonesian-diaspora-society-launches-indiegogo-campaign-immigrant-oral-history.
[46] Esman, Diaspora and Contemporary World, 5.
[47] “Diaspora Power.”
[48] Whisnu Mardiansyah, “Diaspora Desak Pemerintah Terapkan Dwi Kewarganegaraan di Indonsia,” Metro TV News.com, 18 Agustus, 2016, diakses pada 5 September 2016, http://news.metrotvnews.com/politik/0kprd67N-diaspora-desak-pemerintah-terapkan-dwi-kewarganegaraan-di-indonesia.
[49] “Diaspora Power.”
[50] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 454-455.
[51] Jodhi Yudono, “Kisah para Pengembara.”
[52] “Jokowi Janji Dorong RUU Dwikewarganegaraan,” Kompas.com, 5 September, 2016, diakses pada 5 September 2016, http://nasional.kompas.com/read/2015/10/26/15413891/Jokowi.Janji.Dorong.RUU.Dwikenegaraan.
[53] Artharini, “Problematika Kewarganegaraan Ganda.”
[54] Tashandra, “Ini Penjelasan Menlu.”
[55] “Peran Diaspora Indonesia bagi Kemajuan Bangsa,” Tabloid Diplomasi, 29 Oktober, 2015, diakses pada 5 September 2016, http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/218-diplomasi-juli-2015/1944-peran-diaspora-indonesia-bagi-kemajuan-bangsa.html.
[56] I Gusti Krishna Aditama, “Dampak Globalisasi bagi Indonesia: Brain Drain atau Brain Gain?” FOIS, 22 Oktober, 2015, diakses pada 5 September 2016. https://fois.or.id/dampak-globalisasi-bagi-indonesia-brain-drain-atau-brain-gain-4c4a64394bc2#.mhvrdhpi6
[57] “Simpang Amsterdam – Benarkah Pelaku Brain Drain, Pengkhianat Negara,” Radio Nederland Wereldomroep Indonesia, 19 November, 2011, diakses pada 5 September 2016, http://archief.wereldomroep.nl/bahasa-indonesia/radioshow/benarkah-pelaku-brain-drain-pengkhianat-negara.
[58] Richardson Kilis, “What is the Impact of the Congress of Indonesian Diaspora,” Quora, 20 Agustus, 2013, diakses pada 4 September 2016, https://www.quora.com/What-is-the-impact-of-the-Congress-of-Indonesian-Diaspora.
[59] “Indonesia Worldview,” World Bank, terakhir diperbaharui 5 April 2016, diakses pada 5 September 2016, http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview.
[60] “BNP2TKI: Remitansi TKI Mencapai Rp 62 Triliun,” BNP2TKI, 25 Agustus, 2016, diakses pada 5 September 2016, http://www.bnp2tki.go.id/read/11560/BNP2TKI:-Remitansi-TKI-Mencapai-Rp-62-Triliun.
[61] Inggried Dwi Wedhaswary, “Menyoal Wacana Dwi-Kewarganegaraan, Menguntungkan atau Merugikan Indonesia?,” Kompas.com, 23 Agustus, 2016, diakses pada 5 September 2016, http://nasional.kompas.com/read/ 2016/08/31/23042561/ini.penjelasan.menlu.soal.rencana.pembuatan.kartu.diaspora.
[62] Artharini, “Problematika Kewarganegaraan Ganda.”
[63] Shain dan Barth, “Diasporas and IR Theory,” 462.
Diaspora International Organization
Get link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Other Apps
Comments
Post a Comment
Popular posts from this blog
Perkembangan Pendidikan di Vietnam
January 04, 2013
P endidikan adalah salah satu faktor yang penting dalam pembangunan sebuah negara. Melalui pendidikan yang baik, negara dapat menjamin bahwa masyarakat telah memiliki kapabilitas untuk bekerja dalam rangka pembangunan negara. Hal ini dapat dilakukan karena pendidikan dapat membangun tiga hal, yaitu: loyalitas pada negara; soft & hard skill; serta pengetahuan yang luas. Tanpa adanya pendidikan yang baik, maka masyarakat hanya dapat bekerja berdasarkan pengalamannya yang tentu sangat terbatas. Oleh karena negara berkembang merupakan aktor yang senantiasa berusaha untuk mengedepankan pembangunan negaranya, maka mereka akan menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai agenda utamanya. Dalam perjalanan sejarah berdirinya, Vietnam telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Sejak tahun 1986, pemerintah Vietnam telah membuat berbagai macam kebijakan untuk memacu pengembangan pendidikan melalui kebijakan kurikulum yang
Read more
Organisasi Regional
February 21, 2013
Dalam piagam PBB, disebutkan bahwa setiap negara berhak untuk menciptakan organisasi internasional sendiri jika tidak melanggar prinsip-prinsip PBB pada umumnya. Untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan itu, maka banyak negara yang kemudian menciptakan organisasi internasional dengan berlandaskan pada kawasan. Tujuannya adalah mempererat persahabatan, menjaga perdamaian, dan memperkuat diri bersama. Terciptalah apa yang kemudian disebut dengan organisasi regional.
Read more
Konflik-Konflik di Asia Selatan
September 05, 2013
Asia Selatan adalah sebuah kawasan yang terletak di sebelah selatan dari benua Asia. Delapan negara berada di dalam kawasan ini: Pakistan, Nepal, Bhutan, India, Maladewa, Sri Lanka, Bangladesh, dan Afghanistan. Dari seluruh negara tersebut, India terbukti menjadi yang paling dominan dalam semua aspek, baik wilayah, populasi, ekonomi, politik, militer, dsb. Kendati demikian, India tidak lantas menjadi pemimpin bagi kawasan tersebut karena hubungan antara negara-negara Asia Selatan lebih banyak diwarnai oleh konflik daripada kerjasama dan kehadiran Pakistan yang mampu mengimbangi kekuatan India dengan memiliki nuklir. Kondisi rentan konflik yang ada di Asia Selatan tercipta akibat peninggalan historis kolonialisme Inggris yang membuat garis batas seenaknya, menggabungkan dua atau lebih etnis yang saling berlawanan dalam satu teritorial. Dalam tulisan ini akan dijelaskan secara singkat beberapa konflik yang notable di Asia Selatan.
Read more
Sejarah dan Filsafat Ilmu Hubungan Internasional
January 16, 2013
Tulisan ini merupakan rangkuman dari diskusi Filosofi Ilmu HI bertema "Sejarah dan Filsafat ilmu Hubungan Internasional" bersama mas Hizkiya Yosie sebagai pembicaranya Selama ini terdapat satu pertanyaan yang selalu menggelitik para mahasiswa, yaitu, ”Apa bedanya orang yang kuliah dengan yang tidak?” Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ‘cara berpikirnya’. Berbeda dengan orang yang tidak kuliah, seorang mahasiswa harus mulai berhenti untuk berpikir sebatas pada pertanyaan “Apa?” Mereka harus mulai berani melangkah lebih jauh untuk mencoba menjawab pertanyaan “Mengapa?” Di sinilah pengetahuan akan filsafat sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebab dengan memahami filsafat, seorang mahasiswa tidak hanya akan mengetahui apa itu ilmu HI, namun juga mengapa ilmu HI bisa ada dan mengapa kita harus mempelajarinya. Maka, demi menjawab pertanyaan pertama mengenai mengapa ilmu HI bisa ada, kali ini Diskusi Filosofi Ilmu HI akan membahas khusus
Read more
Dinamika Perubahan Norma Internasional (Review Makalah Finnemore dan Sikkink)
January 14, 2017
Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink dalam “International Norm Dynamics and Political Change” berusaha melakukan teorisasi terhadap konsep norma internasional. Sesuatu yang mereka anggap belum pernah dilakukan secara serius oleh akademisi ilmu Hubungan Internasional (HI). Terdapat tiga argumen yang berusaha mereka buktikan melalui tulisan ini, yaitu: (1) adanya pembelokan dalam studi HI dari yang sepenuhnya materialis menjadi kembali mengikutsertakan aspek-aspek immaterial, seperti norma dan ide; (2) proses pembentukan norma; dan (3) hubungan norma dan rasionalitas tidak saling mengecualikan (mutually exclusive) (Finnemore and Sikkink 1998). Finnemore dan Sikkink menyatakan bahwa studi awal dari ilmu HI diwarnai dengan perdebatan kelompok idealisme (yang mementingkan kemampuan norma dan ide untuk mengendalikan perilaku negara) dan kelompok realisme (yang mementingkan kemampuan struktur, power, dan aspek-aspek materiil dari HI). Sayangnya, kelompok idealisme memiliki kelemahan dala