content:
Catatan Atas Teknik Penyusunan Ketentuan Pidana dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | KRUPUKULIT
Skip to primary content
KRUPUKULIT
Search
Main menu
Daftar Isi
Tentang Blog Ini
About Me
Blog
Post navigation
← Previous Next →
Catatan Atas Teknik Penyusunan Ketentuan Pidana dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Posted on January 9, 2012 by krupukulit
*Telah dipublikasikan di Jurnal Legislasi Indonesia Januari 2012 (Kementrian Hukum dan HAM)
Pengantar
Pada tanggal 12 Agustus 2011 yang lalu DPR dan Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dengan judul yang sama. Cukup banyak perubahan yang terjadi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan jika dibandingkan antara kedua undang-undang tersebut. Jika dilihat secara sekilas saja jumlah pasal yang ada dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini hampir 2 (dua) kali lipat jumlahnya, dari 58 pasal yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 menjadi 104. Perubahan terjadi baik dalam susunan (hirarki) peraturan perundang-undangan hingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk membedah seluruh perubahan yang terjadi di Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut namun secara khusus dimaksudkan untuk melihat satu aspek dari Undang-Undang ini saja, yaitu khusus yang terkait dengan pengaturan ketentuan pidana. Aspek ini dipilih oleh karena penulis melihat semakin banyaknya Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana dengan banyak persoalan di dalamnya, mulai dari ketidakjelasan rumusan atau unsur, duplikasi pengaturan dengan KUHP atau ketentuan pidana dalam undang-undang lainnya, diabaikannya (atau terabaikannya) ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam Buku I KUHP, ketidakjelasan parameter pengaturan sanksi pidana dan lain sebagainya.
Teknik maupun panduan secara umum mengenai perumusan ketentuan pidana saat ini memang belum banyak menjadi perhatian. Literatur-literatur mengenai hal ini juga sejauh ini belum ditemukan oleh penulis. Untuk itu maka penting kiranya untuk secara spesifik mengkaji aspek pengaturan mengenai perumusan ketentuan pidana dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini.
Kondisi Undang-Undang Yang Memuat Ketentuan Pidana Saat Ini
Dilihat dari jumlah Undang-Undang yang mengatur ketentuan pidana penulis mencatat terdapat 120 buah Undang-Undang[1] yang pernah disahkan yang memuat ketentuan pidana dari 451 buah Undang-Undang yang dihasilkan sejak 1999. Dari 120 buah undang-undang tersebut 12 diantaranya sudah tidak berlaku lagi, baik karena telah dicabut, direvisi ketentuan pidananya maupun ketentuan pidana tersebut atau bahkan undang-undang tersebut secara keseluruhan telah dinyatakan tidak berlaku lagi melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Jumlah ini sendiri merupakan jumlah UU yang memuat ketentuan pidana terbanyak jika dibandingkan masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) yang hanya berjumlah 85 Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana dari total undang-undang yang pernah disahkan pada periode tersebut sebanyak 381 buah Undang-Undang.
Banyaknya jumlah undang-undang yang memuat ketentuan pidana tentu pada dasarnya tidaklah bermasalah, terlebih data di atas baru melihat berdasarkan undang-undang yang memuat ketentuan pidana saja belum memperhitungkan beberapa variabel lainnya, misalnya dari 120 buah undang-undang yang memuat ketentuan pidana antara tahun 1999 s/d tahun 2011 tersebut berapa banyak UU yang merupakan UU yang mengganti atau merevisi UU baik UU yang terbit antara tahun 1999 s/d tahun 2011 itu sendiri maupun periode-periode sebelumnya. Atau dengan kata lain dari 120 buah UU yang memuat ketentuan pidana tersebut berapa banyak UU yang benar-benar baru. Mengingat keterbatasan waktu saat ini penulis belum dapat menghitung dengan lebih tepat lagi jumlah undang-undang yang benar-benar baru yang memuat ketentuan pidana.
Jika kita melihat satu per satu undang-undang yang memuat ketentuan pidana tersebut, yang menarik khususnya sejak 1999 sepertinya telah terjadi pergeseran konsep penyusunan ketentuan pidana dari kodifikasi menjadi “dekodifikasi”. Yang penulis maksud dengan “dekodifikasi’ di sini yaitu jika kodifikasi mengarah pada disusunnya suatu jenis peraturan sejenis dalam satu buku secara sistematis, dekodifikasi merupakan kebalikannya, justru mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam undang-undang yang telah terkodifikasi menjadi berdiri sendiri.
Sejak 1999 penulis mencatat hanya terdapat 1 buah undang-undang yang masih mengacu pada sistem kodifikasi, yaitu UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dimana UU tersebut menambahkan beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP, yaitu pasal 107a s/d 107f. Selain UU No. 27 Tahun 1999 tersebut sebenarnya terdapat 1 UU lagi yang masih mengikuti pola kodifikasi, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menambahkan ancaman hukuman dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP, namun UU ini kemudian diubah dengan UU 20 Tahun 2001 yang kemudian mengeluarkan sepenuhnya beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP seperti pasal 209, 210, 387, 388 dan beberapa pasal lainnya keluar KUHP.
Selain UU No. 20 Tahun 2001 yang mengeluarkan ketentuan yang ada dalam KUHP keluar KUHP memang hanya terdapat 1 (satu) UU yang secara eksplisit mencabut ketentuan yang ada dalam KUHP, yaitu UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dimana di dalam ketentuan peralihannya UU tersebut mencabut dua pasal dalam KUHP yaitu pasal 297 dan 324 karena telah diatur pula dalam UU tersebut. Namun dalam banyak UU lainnya sebenarnya banyak yang juga mencabut ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP secara implisit, maksudnya undang-undang tidak secara tegas mencabut suatu ketentuan yang terdapat dalam KUHP, namun beberapa ketentuan yang sama sebenarnya telah diatur juga dalam undang-undang tersebut, sehingga berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori maka ketentuan yang serupa dalam KUHP tidak lagi mengikat. Beberapa contoh undang-undang yang secara implisit atau tidak langsung ‘mencabut’ ketentuan yang ada dalam KUHP antara lain:
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 77 butir b membuat pasal 305 KUHP tidak efektif, Pasal 81 UU ini membuat pasal 287 KUHP tidak efektif, sementara pasal 82 UU ini membuat pasal 282 ayat 2 dan 3 tidak efektif.
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. yang secara tidak langsung mencabut pasal 356 butir 1 KUHP
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 194 UU ini membuat tidak efektifnya pasal 348 KUHP.
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 34, 36 dan 37 UU ini membuat tidak efektifnya pasal 244, 245 dan 250 KUHP.
Di samping dekodifikasi khususnya terhadap KUHP sebagaimana di atas banyak juga undang-undang yang memuat ketentuan pidana yang entah secara sengaja atau tidak sengaja dibuat dengan mengabaikan begitu model penyusunan undang-undang yang terkodifikasi. Pengabaian yang dimaksud yaitu, sebenarnya ketentuan pidana yang hendak diatur dalam RUU yang sedang dibahas telah terdapat dalam KUHP hanya saja sifat kejahatan yang hendak diatur dipandang lebih berat atau lebih ringan dari ketentuan yang ada dalam KUHP, namun alih-alih ketentuan pidana tersebut dirumuskan dengan menambahkan saja unsur yang ada dari delik yang telah diatur dalam KUHP tersebut dengan ancaman yang lebih tinggi atau rendah untuk kemudian pasal tersebut disisipkan dalam KUHP sebagai tambahan, pembuat undang-undang lebih memilih untuk mengaturnya tersendiri. Sebagai contoh misalnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana sebagian besar ketentuan pidana yang diatur di dalamnya sebenarnya hanyalah pemberatan dari beberapa tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP, sebagian delik dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang sebenarnya merupakan pemberatan dari delik kesusilaan KUHUP, pasal 57 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang sebenarnya hanyalah pemberatan dari pasal 263 KUHP, serta masih banyak lagi.
Ditinggalkannya sistem kodifikasi menimbulkan banyak permasalahan tersendiri. Pertama, menyulitkan baik masyarakat umum maupun aparat penegak hukum dan hakim untuk mengakses informasi mengenai perbuatan-perbuatan apa yang dilarang atau dapat dipidana, mengingat begitu tersebarnya ketentuan-ketentuan tersebut diberbagai undang-undang. Bayangkan, sejak tahun 1999 saja terdapat 120 buah undang-undang yang memuat ketentuan pidana dan hanya 1 undang-undang yang mengintegrasikan ketentuan pidananya ke dalam KUHP, yaitu UU No. 27 Tahun 1999.
Kedua, membuka kemungkinan terjadinya ketidakseragaman penggunaan suatu istilah hukum antara tindak pidana di luar KUHP dengan istilah-istilah hukum yang ada dalam KUHP. Ketidakseragaman penggunaan istilah ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, apakah yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” dalam pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga berbeda dengan yang dimaksud dengan “penganiayaan” yang dikenal dalam KUHP? Contoh lainnya, apakah istilah “penghinaan” dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sama dengan yang dimaksud dengan KUHP? Jika sama, penghinaan dalam bentuk apa mengingat ternyata dalam KUHP terdapat beberapa bentuk penghinaan yang ancaman-ancaman hukumannya masing-masing berbeda.
Ketiga, ketidaksistematisan pengaturan beratnya ancaman hukuman. Besaran ancaman hukuman akan menentukan gradasi tindak pidana atau tingkat keseriusan tindak pidana. Sangatlah janggal jika suatu tindak pidana yang sebenarnya tidak terlalu dipandang serius baik diberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi dari suatu tindak pidana yang dipandang serius bahkan misalnya “extra ordinary”. Hal ini terjadi misalnya jika dibandingkan antara ancaman hukuman bagi tindak pidana penghinaan dalam UU ITE dengan korupsi dalam bentuk suap, dimana ancaman hukuman penjara untuk penghinaan di UU ITE paling tinggi 6 tahun bahkan 12 tahun jika penghinaan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain (pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE) sementara itu suap sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 hanya setinggi-tingginya 5 tahun.
Ketidaksistematisan ancaman hukuman dalam berbagai undang-undang yang memuat ketentuan pidana dapat dihindari jika model kodifikasi masih dianut secara ketat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena jika pembuat undang-undang hendak mengatur ketentuan pidana maka dalam menentukan besarnya ancaman hukuman harus terlebih dahulu mengacu pada standar yang telah ada dalam undang-undang yang telah terkodifikasi, dalam hal ini KUHP. Jika perbuatan yang hendak diatur tersebut pada dasarnya hanyalah pemberatan dari tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP maka acuan pokok yang bisa diambil untuk menentukan besaran ancaman hukuman tersebut adalah besaran ancaman hukuman dari delik umum dalam KUHP tersebut.
Kodifikasi, Model yang Terlupalan dalam UU No. 12 Tahun 2011
Sebagaimana telah diuraikan sedikit diatas, dipertahankannya model kodifikasi khususnya dalam penyusunan ketentuan pidana sangatlah penting. Namun jika diperhatikan UU No. 12 Tahun 2011 ini tampaknya kodifikasi sudah mulai terlupakan. Hal tersebut tampak jelas jika kita melihat petunjuk teknik perumusan ketentuan pidana yang terdapat dalam Lampiran II UU ini khususnya pada bagian C.3. yang dimulai dari nomor 112 sampai dengan nomor 126.
Terlupakannya penyusunan ketentuan pidana dengan tetap berpedoman pada sistem kodifikasi sebenarnya telah terjadi sejak undang-undang sebelumnya, UU No. 10 Tahun 2004. Hal ini terlihat jelas jika diperbandingkan antara bagian Lampiran II bagian C.3 UU 12 Tahun 2011 ini dengan bagian Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 bagian C.3 dimana dapat dikatakan hampir tidak ada perbedaan diantara keduanya. Bahkan dapat dikatakan pada dasarnya Lampiran huruf C.3. dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini pada dasarnya hanya copy-paste dari undang-undang sebelumnya tersebut dengan merubah nomor urutnya belaka. Hal ini terlihat misalnya pada angka 118 huruf a yang secara kurang cermat merujuk pada nomor yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi, seperti terlihat dibawah ini[2]:
118. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundangundangan lain. Lihat juga Nomor 98;
Bandingkan dengan Lampiran UU No. 10 Tahun 2004:
91. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. Lihat juga Nomor 98;
Sekilas memang tidak ada yang salah dari kedua kutipan di atas, namun jika merujuk pada nomor 98 yang dimaksud kedua kutipan tersebut maka akan terlihat kekurangcermatan UU No. 12 Tahun 2011 ini, karena nomor 98 yang dimaksud oleh Lampiran II UU 12 Tahun 2011 ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dimaksud dalam angka 118 huruf a tersebut, karena nomor 98 tersebut memuat teknik penyusunan ketentuan umum.
98. Ketentuan umum berisi:
a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Sebenarnya yang dimaksud oleh angka 118 huruf a tersebut bukanlah nomor 98 namun nomor 125, yang jika dibandingkan dengan Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 materi nomor 125 tersebut memang terdapat dalam nomor 98.
125. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Kesalahan tersebut diduga terjadi karena kekurangcermatan semata, tentunya kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang masih dapat dimaklumi. Kesalahan tersebut hanya menunjukkan bahwa memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang signifikan dalam lampiran kedua undang-undang tersebut khususnya terkait teknik penyusunan ketentuan pidana.
Model kodifikasi memang tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 ini, masih terdapat beberapa yang sedikit menunjukkan sebaliknya, misalnya pada nomor 113 Lampiran II yang masih memberikan petunjuk agar asas-asas umum yang ada dalam Buku I KUHP tetap diperhatikan, serta nomor 121 mengenai keharusan memperjelas jenis tindak pidana yang akan diatur apakah akan dikualifikasikan sebagai Kejahatan atau Pelanggaran sebagaimana pembedaan yang ada dalam KUHP[3]. Namun hal tersebut menurut penulis masihlah sangat terlalu minim.
Untuk menjaga model penyusunan ketentuan pidana yang terkodifikasi seharusnya UU 12 Tahun 2011 ini memberikan petunjuk agar tidak hanya Buku I KUHP yang harus diperhatikan, namun juga ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Buku II maupun Buku III KUHP. Maksudnya, sebelum perancang hendak mengkriminalisasikan suatu perbuatan harus terlebih dahulu melakukan pengecekan apakah perbuatan-perbuatan yang hendak dikriminalkan tersebut telah tercakup dalam ketentuan-ketentuan dalam Buku II dan Buku III KUHP. Dengan demikian maka dapat dihindari duplikasi pengaturan tindak pidana, apalagi dengan rumusan unsur-unsur yang berbeda padahal pada dasarnya sama. Dan seandainya dipandang ancaman hukuman yang ada dalam KUHP untuk perbuatan yang mau diatur tersebut kurang berat atau terlalu berat maka cukup hanya menyisipkan ayat atau pasal tambahan dalam KUHP dengan ancaman hukuman yang lebih berat atau lebih ringan. Selain itu jika seandainya perbuatan yang hendak dikriminalisasikan ternyata tidak ada dalam KUHP maka seharusnya UU ini dapat memberikan petunjuk agar sebisa mungkin ketentuan pidana yang akan diatur tersebut disisipkan kedalam KUHP, walaupun Undang-Undang yang akan diatur tersebut bukan secara khusus mengatur tentang perubahan KUHP.
Teknik penyisipan ketentuan pidana ke dalam KUHP seperti ini dimana undang-undang yang menyisipkan ketentuan ke dalam KUHP tersebut bukan secara khusus ditujukan sebagai UU perubahan atas KUHP sebenarnya telah sering dipraktekan. Sebagai contoh, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) sebenarnya melakukan teknik ini, yaitu menambahkan sanksi pidana dalam beberapa ketentuan dalam KUHP, walaupun undang-undang tersebut bukanlah undang-undang perubahan. Selain UU No. 31 Tahun 1999 tersebut, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi dan PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama juga disusun dengan teknik penyusunan yang sama.[4] Dengan teknik penyusunan seperti ini maka (jika ditindaklanjuti dengan melakukan kompilasi ulang KUHP) dapat memudahkan masyarakat umum maupun aparat penegak hukum dan hakim dalam mengetahui perkembangan ketentuan pidana, oleh karena mereka tidak harus memiliki seluruh undang-undang yang memuat ketentuan pidana, namun cukup KUHP yang telah terkompilasi/terupdate tersebut.
Untuk mendukung hal di atas memang harus diberikan petunjuk bagi perancang kapan suatu ketentuan pidana harus dilakukan dengan cara menyisipkan kedalam KUHP kapan dapat diatur tersendiri sebagai delik yang berada di luar KUHP. Hal tersebut sebenarnya tidaklah terlalu sulit, secara umum dapat dikatakan tindak pidana yang dapat disisipkan ke dalam KUHP adalah tindak pidana yang rumusannya dapat dipahami secara utuh tanpa harus membaca sebagian atau keseluruhan undang-undang itu sendiri. Sebagai ilustrasi misalnya ketentuan-ketentuan pidana yang ada di Pasal 33 dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi[5]:
(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Secara sekilas memang terkesan untuk memahami ketentuan pasal 33 ayat (1) tersebut kita harus melihat juga pasal 21 ayat (1) sehingga rumusan ini tidak termasuk dalam rumusan yang bisa disisipkan/ditambahkan ke dalam KUHP, namun jika kita melihat pasal 21 ayat (1) yang dimaksud tersebut ternyata berisi ketentuan yang sama, seperti terlihat dari isi pasal 21 ayat (1) dan pasal 23 berikut:
Pasal 21 ayat (1):
(1) Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 23
(1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.
Teknik Yang Memperumit Rumusan Pidana
Selain masalah ditinggalkannya model/ kodifikasi teknik penyusunan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang sebelumnya juga terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2004 juga menimbulkan kerumitan dalam penyusunan ketentuan pidana. Hal tersebut terlihat dalam nomor 112 Lampiran II yang menyatakan
112. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
Ketentuan diatas mengesankan bahwa untuk dapat merumuskan ketentuan pidana maka harus terdapat norma larangan atau norma perintah pada bagian-bagian sebelumnya dalam undang-undang yang sedang dirancang, atau dengan kata lain dipisahkannya antara norma primer dan norma sekunder, atau dicantumkannya terlebih dahulu norma primer yang berisi larangan atau perintah kemudian dalam ketentuan pidana jika ketentuan tersebut hendak merumuskan juga norma primairnya maka harus dirujuk pula pasal yang memuat norma primair tersebut. Perumusan ketentuan pidana seperti ini membuat rumusan menjadi tidak efisien serta cenderung bertele-tele. Contoh perumusan ketentuan pidana yang mengikuti ketentuan ini yang pada akhirnya hanya menyulitkan misalnya ketentuan pidana dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Untuk mengetahui ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 155 UU tersebut pembaca harus membaca beberapa pasal lainnya yang sebenarnya isinya serupa, sebagaimana terlihat dibawah ini:
Pasal 155
Badan hukum yang dengan sengaja melakukan serah terima dan/atau menerima pembayaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[6]
Setelah membaca pasal 155 di atas seakan kita harus melihat juga pasal 138. Namun setelah kita membaca pasal 138, ternyata substansinya tidak berbeda dengan substansi pasal 155 itu sendiri kecuali tanpa ancaman hukuman.
Pasal 138
Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
Kerumitan semakin terlihat setelah kita membaca pasal 138 dimana untuk memahami pasal 138 seakan kita harus melihat juga pasal 45. Namun, sekali lagi, setelah membaca pasal 45 ternyata substansi yang diatur dalam pasal tersebut tidak berbeda dengan pasal 138 itu sendiri.
Pasal 45
Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun tidak boleh melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
Pasal 42
(1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
a. status pemilikan tanah;
b. hal yang diperjanjikan;
c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Selain UU No. 1 Tahun 2011 undang-undang lainnya yang dirumuskan dengan ketentuan sebagaimana nomor 112 (yang dulunya diatur di nomor 85 Lampiran UU 10 Tahun 2004) juga terjadi di UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan serta beberapa undang-undang lainnya.
Minimnya Panduan Pengaturan Ancaman Hukuman
Masalah lain yang juga kurang diatur dalam UU ini yaitu mengenai panduan dalam menentuan besarnya ancaman hukuman yang akan diatur. Mengenai ketentuan ancaman hukuman UU khususnya nomor 114 Lampiran II hanya mensyaratkan:
114. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
Ketentuan tersebut dirasa masih sangat bersifat umum. Ketentuan tersebut bahkan tidak menjelaskan jenis-jenis pidana apa saja yang bisa diatur, apakah ketentuan dalam pasal 10 KUHP lah yang menjadi pedomannya atau undang-undang yang sedang dirancang dapat mengatur jenis hukuman baru di luar jenis pidana pokok yang ada dalam pasal 10 KUHP tersebut atau tidak.
Kejelasan lebih lanjut mengenai panduan bagi perancang dalam menentukan besaran jenis maupun besaran ancaman sanksi pidana sebenarnya dapat dibuat. Misalnya dengan menentukan jenis pidana pokok apa yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana dalam yang masuk dalam kualifikasi Pelanggaran, begitu juga besaran maksimum ancaman hukuman khususnya penjara dan kurungan yang dapat diatur. Khusus mengenai hal ini misalnya diatur bahwa untuk Pelanggaran ancaman hukuman yang dapat diatur hanyalah penjara, kurungan dan denda dengan ketentuan untuk pidana penjara dan kurungan setinggi-tingginya hanyalah 1 (satu) tahun.
Untuk Kejahatan, walaupun pada akhirnya penentuan besaran ancaman hukuman memang harus melihat pada dampak yang dapat ditimbulkan serta unsur-unsur sosiologis lainnya, panduan umum penentuan besaran ancaman hukuman sebenarnya bisa diturunkan lebih lanjut lagi. Pertama misalnya dengan menyatakan bahwa dalam menentukan besaran ancaman hukuman harus terlebih dahulu memperhatikan besaran ancaman pidana yang ada dalam KUHP maupun undang-undang lainnya yang juga mengatur ketentuan pidana untuk melihat apakah telah ada delik umumnya dalam KUHP atau undang-undang lainnya tersebut. Jika delik umum tersebut telah ada maka ancaman hukuman yang akan diatur harus memperhatikan besaran ancaman hukuman dari delik umum tersebut.
Selain itu untuk tindak pidana-tindak pidana yang belum ada delik umumnya dalam KUHP maupun undang-undang lainnya penentuan besaran ancaman hukuman dapat disusun dengan membuat semacam panduan umum. Panduan tersebut misalnya dengan membuat kategori umum gradasi kejahatan dalam beberapa kategori dimana masing-masing kategori disebutkan jenis pidana pokok yang dapat dicantumkan serta ancaman maksimumnya. Penyusunan kategori tersebut dapat disusun dengan memperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Acara Pidana, yaitu dapat dikenakannya atau tidak penahanan dan jenis Acara Sidang yang. Sebagai ilustrasi misalnya kategori kejahatan dibagi menjadi 4 (empat) jenis, Ringan, Biasa, Serius/Berat dan Sangat Serius. Untuk kategori kejahatan Ringan, Biasa dan Serius/Berat jenis pidana pokok yang bisa diatur hanyalah Penjara dalam waktu tertentu, Kurungan dan Denda, sehingga ancaman hukuman Pidana Mati dan Penjara Seumur Hidup hanya dapat diberikan untuk Kejahatan yang masuk dalam kategori Sangat Serius.
Untuk besaran maksimum pidana penjara dan kurungan untuk kategori Ringan, Biasa dan Serius/Berat dapat diatur misalnya untuk kategori Ringan ancaman pidana penjara maksimumnya dapat mengacu pada pasal 205 KUHAP yaitu setinggi-tingginya 3 bulan. Dengan demikian perancang “dipaksa” untuk membayangkan bahwa tindak pidana yang akan diatur apakah akan diperiksa dengan menggunakan Acara Cepat atau Acara Biasa sebagaimana pembagian jenis Acara Pemeriksaan dalam KUHAP.
Untuk kategori Biasa parameter yang dapat menjadi acuan misalnya mengenai dapat dikenakan penahanan atau tidaknya perbuatan yang akan dikriminalkan, atau dengan kata lain ancaman hukuman yang termasuk dalam kategori Biasa ini yaitu dibawah 5 tahun. Untuk kategori Serius/Berat ancaman hukuman yang dapat diatur yaitu 5 tahun ke atas hingga 15 tahun. Dengan pembagian seperti ini maka hanya perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori Serius/Berat saja lah yang dapat dikenakan upaya paksa penahanan.
Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai penentuan ancaman hukuman ini yaitu ancaman pidana minimum. Saat ini belum ada standar yang jelas kapan suatu tindak pidana dapat dikenakan ancaman pidana minimum, padahal selain ancaman pidana maksimum, ancaman pidana minimum juga dapat menunjukkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Sangatlah janggal jika terdapat suatu tindak pidana yang ancaman pidana penjara maksimumnya 2 tahun dengan ancaman pidana penjara minimum 1 tahun[7] sementara terdapat tindak pidana lainnya yang ancaman pidana penjaranya jauh diatas 2 tahun bahkan pidana mati namun tanpa ancaman pidana penjara (maupun denda) minimum.[8] Sayangnya UU No. 12 Tahun 2011 ini juga sama sekali tidak mengatur mengenai hal ini.
Penutup
Panduan yang lebih jelas mengenai teknik perumusan ketentuan pidana sangatlah penting, oleh karena ketentuan pidana sangat erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia. Banyak hal yang dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini khususnya terkait dengan ketentuan pidana UU No. 12 Tahun 2011 ini yang belum di atur lebih jelas. Akan tetapi untungnya Pasal 64 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2011 ini memungkinkan perubahan Teknik Penyunan Peraturan Perundang-Undangan melalui Peraturan Presiden, dengan demikian perbaikan-perbaikan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tulisan kecil ini tentunya tidak dimaksudkan untuk menjawab seluruh persoalan yang ada mengenai teknik perumusan ketentuan pidana, namun semoga dapat bermanfaat bagi perbaikan ke depan.
[1] Data tersebut dihitung hingga tahun 2011 dengan undang-undang terakhir yang dicatat yaitu UU No. 15 Tahun 2011.
[2] Penulis mendapatkan sumber UU No. 12 Tahun 2011 dari situs Setneg.go.id, Hukumonline.com dan Setkab.go.id.
[3] Mengenai pencantuman dengan jelas jenis tindak pidana yang diatur sebagai Kejahatan atau Pelanggaran, banyak undang-undang yang sepertinya tidak mengindahkan hal ini. Pada Undang-Undang yang disahkan pada tahun 2011 ini saja, dari 9 buah UU yang memuat ketentuan pidana hanya 1 (satu) buah UU yang secara tegas mencantumkan jenis tindak pidana yang diaturnya sebagai Kejahatan atau Pelanggaran, yaitu UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sementara itu 8 UU lainnya, yaitu UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 3 Tahun 2011, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 9 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 2011, dan UU No. 13 Tahun 2011 sama sekali tidak mencantumkan klasula ini. Bahkan anehnya di UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ketentuan yang mencantumkan jenis tindak pidana tersebut yang sebelumnya terdapat di pasal 76 justru dihapuskan. Ketidakjelasan jenis tindak pidana apakah termasuk sebagai Kejahatan atau Pelanggaran akan berdampak pada ketidakjelasan mengenai penghitungan masa daluarsa penuntutan yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa kewenangan penuntutan untuk Pelanggaran hapus karena daluarsa setelah 1 tahun, sementara daluarsa untuk Pejahatan dengan ancaman yang paling ringan setelah 6 tahun. Selain mengenai penghitungan daluarsa, kejelasan mengenai jenis tindak pidana juga akan berdampak pada dapat dipidananya atau tidak percobaan atas tindak pidana tersebut, dimana dalam pasal 54 KUHP dinyatakan Percobaan untuk melakukan Pelanggaran tidak dipidana.
[4] UU No. 7 Tahun 1974 menambahkan ancaman pidana yang ada di pasal 303 KUHP serta memindahkan pasal 542 KUHP yang terletak dalam Buku III menjadi pasal 303bis yang terletak dalam Buku II. Sementara itu PNPS No. 1 Tahun 1965 menambahkan 1 pasal di antara pasal 156 dan 157 KUHP yaitu pasal 156a.
[5] Jika dicermati satu per satu ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2011 tersebut bahkan tidak hanya Pasal 33 di atas yang bisa ditambahkan saja ke dalam KUHP, namun pada dasarnya seluruh pasal pidana yang ada dalam UU tersebut sebenarnya bisa cukup menambahkan (atau mengubah) ketentuan yang ada dalam KUHP, terlebih mengingat pada dasarnya ketentuan mengenai Pemalsuan Uang memang telah ada dalam KUHP, yaitu pada bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas yang ada di Buku II KUHP.
[6] Selain masalah rumitnya permusuan ketentuan pidana seperti terlihat dalam pasal 155 tersebut, pasal ini juga mengandung kejanggalan yaitu memberikan ancaman hukuman kurungan padahal subyek yang diatur adalah Badan Hukum bukan orang dalam pengertian natural person. Janggal oleh karena bagaimana Badan Hukum yang merupakan konsep abstrak dapat dikenakan pidana kurungan?
[7] Lihat Pasal 260 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
[8] Ketidaksistematisan dalam penentuan ancaman hukuman maksimum dan minimum yang fatal terjadi di UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman penjara maksimum yang diatur dalam Pasal 3 UU tersebut yaitu penjara seumur hidup dengan ancaman penjara minimumnya selama 1 tahun. Sementara itu untuk pidana penjara maksimum yang diatur dalam pasal 8 selama-lamanya 15 tahun dengan ancaman penjara minimum serendah-rendahnya 3 tahun. Yang menjadi permasalahan Pasal 8 pada dasarnya merupakan delik yang lebih khusus dari Pasal 3, atau setidak-tidaknya terdapat suatu perbuatan yang dapat dikenakan kedua pasal tersebut, misalnya jika seorang pegawai negeri menggelapkan uang negara. Dengan konstruksi ancaman penjara maksimum dan minimum yang ada dalam kedua pasal tersebut pasal mana yang akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan primair, apakah pasal 3 karena ancaman maksimumnya lebih tinggi dari pasal 8 atau pasal 8 karena ancaman minimumnya lebih tinggi dari pasal 3?
Share this:
Twitter
Facebook
Print
Email
Like this:
Like Loading...
This entry was posted in Anotasi Peraturan, Legislasi, Opini and tagged Legislasi Pidana by krupukulit. Bookmark the permalink.
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
Blog at WordPress.com.
Send to Email Address Your Name Your Email Address
Cancel
Post was not sent - check your email addresses!
Email check failed, please try again
Sorry, your blog cannot share posts by email.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.

annotation: short_sentences header footer

label: en


content: Silakan copy kode ini ke halaman website anda, taruh di bagian yang ingin menampilkan badge anda (setelah tag</body>)

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind,eng

warc-type: conversion

label: id


content:
Konsultasi psikologi anak merupakan tindakan diagnostik untuk menilai keadaan pikiran pasien dan bagaimana keadaan tersebut memengaruhi perilaku dan jalannya kehidupan pasien. Psikolog akan membuat rencana pengobatan yang sesuai dengan keadaan pasien, berdasarkan serangkaian tes dan hasil yang ditunjukkan. Rencana ini dilakukan dan dipantau seluruhnya melalui janji temu antara psikolog dan pasien. Psikologi tidak hanya mempelajari pikiran; namun juga mempelajari hubungan antara pikiran dan pengaruhnya terhadap perilaku, sifat, kemampuan belajar dan kognitif, kemampuan motorik, dan fungsi manusia secara keseluruh. Praktisi psikologi disebut psikolog.
Seringkali, banyak yang bingung antara psikologis dan psikiater atau sebaliknya. Meskipun keduanya sering bekerja bersama dalam berbagai kondisi dan kasus, keduanya berbeda. Psikolog adalah spesialis, sedangkan psikiater adalah dokter. Keduanya menjalani pendidikan sarjana, namun psikolog harus menjalani pendidikan pascasarja atau doktor sebelum bisa membuka praktik. Sementara, psikiater merupakan spesialis dan melewati pelatihan residensi di rumah sakit. Psikolog ditemukan pada beragam industri, tidak hanya terbatas pada pelayanan kesehatan, pendidikan, bisnis, umumnya membantu bagian sumber daya manusia. Beberapa di antaranya memutuskan untuk menjadi psikometris.
Setelah mendapatkan gelar sarjana atau pascasarjana, mereka dapat merancang, mengevaluasi, mengubah, dan menganalisa beragam tes untuk melakukan pengukuran. Seperti psikiater, psikolog terutama psikolog klinis, dapat mendiagnosa gangguan berdasarkan perilaku pasien, sifat, dan performa tes termasuk komunikasi verbal dan nonverbal, seperti kontak mata. Mereka juga diperbolehkan memberikan resep obat Selain terapi-terapi yang diakui untuk memperbaiki, mengendalikan, dan mencegah penyakit mental.
Bagaimanakah Cara Kerja Konsultasi Psikologi Anak?
Seorang anak atau pasien yang percaya bahwa ia mempunyai gangguan mental atau emosional dapat menemui, baik psikiater atau psikolog. Beberapa pasien dirujuk oleh profesional lainnya, seperti guru, dokter umum, atau psikiater mengikuti diagnosis atau perkembangan gejala tertentu. Konsultasi biasanya dilakukan di klinik psikolog, yang dirancang untuk memenangkan dan membuat pasien nyaman sehingga mengurangi tingkat tekanan dan kegelisahan pada pasien. Psikolog memulai konsultasi dengan menanyakan tujuan pasien, diikuti dengan analisis tiap arahan, dan temuan.
Konsultasi Psikologi Anak Agar Tidak Menjadi Pemarah
Sifat pemarah pada anak dapat muncul karena berbagai alasan. Hal ini dapat bergantung pada umur dan tahapan pertumbuhan yang dilalui si anak. Kendati sifat seperti itu tampaknya kerap dialami oleh sebagian besar balita, beberapa orang tua masih harus menghadapi sikap keras itu bahkan hingga si anak menginjak usia lima atau enam tahun. Anak-anak usia balita memiliki keinginan tertentu yang tidak dapat atau tidak ingin untuk selalu dipenuhi oleh ayah atau ibunya. Umumnya balita tetap bersikeras agar keinginannya itu dipenuhi.
Saat si kecil sudah mengerti apa kemauannya, biasanya orang tua menghadapi masalah ketika harus menjelaskan kepada buah hati mereka itu mengapa mereka tidak dapat memperoleh apa yang diinginkan. Dan saat itu tuntutan si anak dan keinginan orang tua beradu, saat itulah ledakan amarah itu terjadi. Pemicu kemarahan anak bisa beragam, namun yang paling sering adalah perasaan frustasi, keadaan lelah dan penolakan. Pada masa balita umumnya si kecil memiliki keinginan yang kuat untuk bersikap mandiri namun dengan kemampuan yang terbatas. Di satu sisi perkembangan motorik mengalami kemajuan yang pesat namun masih belum disertai pengarahan gerakan yang baik.
Hal ini biasa menimbulkan frustasi saat anak sedang melakukan suatu aktivitas, sementara ia belum memiliki kemampuan mengendalikan diri untuk menahan amarahnya. Pada saat itu orang tua harus memiliki perencanaan dan harus belajar membaca situasi dan bertindak sesuai dengan kondisi itu. Misal memberikan banyak kesempatan pada anak untuk melakukan aktivitas yang diinginkan namun tetap mendampinginya. Atau pada keadaan ketika anak balita anda tengah bermain dengan mainannya dan makanan akan siap 10 menit lagi, berilah interval waktu untuk mengingatkannya agar ia tidak kaget dan lebih bisa mempersiapkan diri.
Anak-anak di usia ini telah mengalami perkembangan kemampuan bahasa sehingga mampu mengungkapkan keinginannya , saat si kecilmarah, cari tahu penyebabnya dan cobalah selesaikan masalahnya melalui diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya ketika si anak menolak diajak kedokter. Dengan perlahan katakan bahwa kita memahami mengapa ia menolak. Namun berikan juga alasan yang konkret dan bisa mereka cerna mengenai pentingnya saat itu harus kedokter dengan penjelasan yang positif. Tentunya hal ini dilakukan saat kondisi anak sudah tenang.
Namun jika cara ini tidak berhasil, maka orang tua dapat mencairkan situasi dengan memberikan penghargan jika ia bersikap baik, misalkan kita akan membacakan buku cerita baru sepulangnya dari dokter dengan kata-kata yang menenangkan untuk meredakan kemarahannya. Sebenarnya intensitas sikap pemarah telah amat menurun saat anak menginjang usia lima tahun keatas. Anak usia lima sampai delapan tahun mungkin saja masih menggunakan senjata tangisan dan hentakan kaki saat marah.
Namun karena ia telah menginjak usia itu, mereka harus diajarkan agar dapat mengendalikan rasa marahnya lebih cepat ketimbang anak dibawah usianya. Pada kondisi ini juga orangtua diharapkan dapat memahami perasaannya dan membiarkan anak mengungkapkan perasaannya. Orang tua juga dapat mengantisipasi konflik yang dialami anak usia sekolah dengan menggunakan perencanaan dan aturan-aturan yang telah didskusikan dan disepakati dengan anak.
Jika kemarahan anak masih meledak, maka orangtua dapat melakukan konsultasi psikolog anak untuk memastikan pemicu kemarahan anak beserta penanggulangannya. Bagi para orang tua, salah satu masalah tersulit dalam menghadapi anak pemarah adalah menahan emosi. Karena amarah dapat memicu siklus respon balik. Kita akan terpancing untuk marah dan anak akan bertambah marah.


content:
Artikel ini akan menjelaskan tentang apa itu kepramukaan, jadi jika Anda penasaran dengan sejarah kepramukaan kemudian ingin tahu lebih banyak tentang tujuan gerakan pramuka, maka artikel kepramukaan ini sangat cocok untuk Anda.
Untuk mengerti apa itu Kepramukaan, pembahasan dalam artikel ini akan dimulai dari sisi bahasa, sejarah, kemudian berbagai hal lainnya yang terkait dengan kepramukaan.
Dari segi bahasa, kepramukaan dapat dimaknai sebagi sebuah kegiatan yang ada dalam pramuka, dimana kegiatan tersebut biasanya berkaitan dengan kegiatan belajar dan pendidikan yang diadakan di alam bebas, bahkan pada prakteknya, kegiatan pramuka juga melatih peserta, bagaimana bertahan hidup dialam bebas dalam kondisi perbekalan minim.
Kerana “kepramukaan”dimakanai sebagai kegiatan yang ada didalam pramuka, maka harus tahu juga dong apa itu pramuka.
Foto Kegiatan Pramuka @arkeda_joe
Secara etimologi PRAMUKA adalah singkatan dari Praja Muda Karana.
Jika coba di breack down, maka Praja Muda Karana berarti adalah pemuda yang mempunyai semangat untuk berkarya, semangat juga bisa dimaknai sebagai etos kerja, kesungguhan dan keinginan mulia. Kurang lebih seperti itu.
Jika disebut pemuda, pemuda disini bukan berarti literly pria muda, tetapi pemuda disini bisa berarti anak-anak muda baik laki-laki maupun perempuan.
Nah mudah-mudahan beberapa pargraf diatas bisa menjelaskan pada Anda tentang Praja Muda Karana dan mengapa dikatakan pramuka.
Mungkin kemudian Anda bertanya “Lalu apa bedanya antara kepramukaan, PRAMUKA dan PRAMUKA sebagai sebuah organisasi?”
Oke, jadi begini.
Praja Muda Karana yang kemudian disingkat dengan PRAMUKA, biasanya diartiken sebagai subjeknya, orang yang melakukan kegiatan pramuka.
Sedangkan Kepramukaan merupakan berbagai kegiatan yang ada didalam gerakan PRAMUKA (organisasi PRAMUKA), dimaka Kepramukaan tersebut dilakukan oleh setiap PRAMUKA.
Sedangkan PRAMUKA sebagai sebuah organisasi, dikenal juga dengan sebutan sebagai gerakan PRAMUKA, dimana didalam gerakan PRAMUKA ini tersusun sebuah herearki kepengurusan, mulai dari Gugus Depan sampai dengan KWARNAS.
“Lalu apa saja sih kegiatan Kepramukaan itu?”
Untuk menjawab pertanyaan diatas, berikut beberapa kegiatan Kepramukaan yang umumnya diadakan :
Yang pertama adalah Jambore, jika bicara jambore, maka sepertinya idektik dengan kemah. Hal tersebut memang benar, jambore adalah salah satu kegiatan kepramukaan. Dimana dalam Jambore seluruh PRAMUKA penggalang diundang untuk mengikuti kegitan tersebut;
Selanjutnya ada yang dinamakan dengan Penjelajahan, seperti namannya “penjelajahan”, dimana dalam kegiatan ini, PRAMUKA penggalang bertemu atau bersama-sama melakukan penjelajahan. Kegiatan penjelajahan sendiri dimaksudkan untuk melatih dan mengaplikasikan kemampuan survival, ilmu medan, kemampuan membaca peta dan kompas;
Kemudian, kegiatan kepramukaan yang lainnya adalah Perkemahan Wirakarya, seperti namanya, kegiatan ini tak jauh-jauh dengan kemah. Adapun peserta perkemahan wirakaryaadalah PRAMUKA Pandega dan PRAMUKA Penegak, pada prakteknya, perkemahan wirakarya biasanya berlangsung seiring kegiatan pembangunan yang diadakan sebuah kelompok warga;
Kegiatan Kepramukaan yang keempat adalah Perkemahan Bakti, dimana dalam kegiata ini, kelompok PRAMUKA Penggalang maupun Penegak adalah pesertanya. Perkemahan Bakti atau yang juga dikenal dengan PB biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan warga masyarakat disebuah desa atau kampung tertentu yang sedang mengadakan pembangunan;
Selanjutnya ada kegiatan yang diamakan dengan Pengembaraan, salah satu hal yang membedakan ini dengan penjelajahan adalah pesertanya, peserta pengembaraan adalah PRAMUKA Pandega dan Penegak. Dalam kegiatan pengembaraan, seorang PRAMUKA dituntut untuk mempraktekkan pengetahuannya akan kemampuan survival, membaca kompas, medan dan peta;
PPDK merupakan singkatan dari Pelatihan Pengelolaan Dewan Kerja, seperti nama kegitannya, isinya pun demikian, berisi tentang pelatihan dan pengelolaan, dimana pesertanya adalah dewan kerja baik dari PRAMUKA Penegak maupun Pandega;
Selanjutnya, ada kegitan kepramukaan yang disebut dengan Ulang janji, dimana dalam kegiatan tersebut PRAMUKA Penegak dan Pandega, serta PRAMUKA dewasa akan mengucapkan janjinya, yakni janji Trisatya. Dimana hal tersebut dilaksanakan pada malam tanggal 14 Agustus setiap tahunnya.
Nah itu tadi berbagai kegiatan Kepramukaan, selain 7 kegiatan diatas, masih ada lagi bayak kegiatan Kepramukaan, namun karena artikel ini sudah cukup panjang, maka disebutkan 7 dahulu. Mudah-mudahan kegiatan Kepramukaan yang lainnya dapat dibahas diartikel yang lainnya.
Semoga setelah membaca keseluruhan artikel ini, Anda bisa mendapatkan pengetahuan tentang apa itu kepramukaan dan insight positif lainnya. Sekian artikel ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa ditulisan yang lainnya.
Tags: Artikel Kepramukaan Kepramukaan Pendidikan Pramuka
Pramuka Update
Media Pramuka Independent yang memiliki misi menjadi media pramuka rujukan dalam berlatih pramuka. Visi Pramuka Update adalah membangun konten siapapun dan dimanapun bisa mengakses materi pramuka terbaru dan terupdate.
Previous post
Kegiatan Pramuka di Alam Terbuka
Next post
Terungkap! Sebab Mengapa Kita Wajib Mengikuti Pramuka
1 Comment
Reply
Pramuka Harus Tau! Ini 3 Alasan Menjadi Dewan Ambalan says:
January 16, 2021 at 5:38 am
[…] Dewan ambalan adalah satuan yang terdiri dari perwakilan pemimpin sangga pramuka penegak. Sebagai organisasi kepramukaan, tentunya dewan ambalan memiliki kegunaan atau fungsinya masing […]
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Facebook 78.9KFans
Twitter 20Followers
Instagram 255.4KFollowers
Comment 23Comments
POPULAR
RECENT
COMMENTS
1
Pengetahuan Kepramukaan
Pramuka Harus Tau! Ini 3 Alasan Menjadi Dewan Ambalan
January 16, 2021
2
Materi Pramuka
Kamu Pramuka? Yuk Pahami Materi Wawasan Pramuka Ini
January 14, 2021
3
Materi Pramuka
Lengkap! Ini Pengertian Pramuka Penegak Yang Harus Kamu Baca
December 21, 2020
4
Materi Pramuka
Dewan Penggalang
September 8, 2020
1
Materi Pramuka
Nama Regu Pramuka
July 23, 2018
2
Materi Pramuka
Materi Pramuka Motto Gerakan Pramuka
April 21, 2019
3
Pramuka Update
Apa Bener Pramuka Gak Guna?
February 8, 2019
4
Materi Pramuka
Jambore dalam Dunia Pramuka
February 15, 2020
1
Desain Pramuka
Template Kutipan Pramuka
April 28, 2020
2
Materi Pramuka
Nama Regu Pramuka
July 23, 2018
3
Materi Pramuka
Yel Yel Pramuka Sebagai Penggugah Semangat dan Tawa
February 21, 2020
4
Materi Pramuka
Arti Pramuka, Tujuan, dan Landasan Dasar Gerakan Kepanduan
February 4, 2019
Advertorial
Desain Pramuka
Fakta Pramuka
Materi Pramuka
Motivasi Pramuka
Pengetahuan Kepramukaan
Pramuka Update
About Us
Pramuka Update – Media Pramuka Independent yang memiliki misi menjadi media pramuka rujukan dalam berlatih pramuka. Visi Pramuka Update adalah membangun konten siapapun dan dimanapun bisa mengakses materi pramuka terbaru dan terupdate. Saat ini, Pramuka Update menjadi salah satu website pramuka yang dipercaya oleh puluhan ribu pramuka.


content:
Pada umumnya kita sudah mengenal frasa yang telah diambil alih dari Alkitab ini, yaitu: "Jangan menghakimi!" Dan, sudah sering kali frasa tersebut digunakan untuk menegur atau mengingatkan orang-orang yang mengemukakan penilaian atau pernyataan yang mengritik atau mengoreksi perilaku atau perkataan dari orang-orang yang lainnya. Tetapi, saya juga mendapati bahwa kita, pada umumnya, tidaklah memiliki pemahaman yang jelas dan tegas mengenai frasa yang merupakan sebuah instruksi atau larangan tersebut. Menurut hemat saya, hal itu disebabkan karena kita belum pernah menjawab atau mendapatkan jawaban yang tuntas atas pertanyaan yang berikut ini: "Dalam hal apa sajakah instruksi atau larangan ini berlaku atau tepat untuk diberlakukan?"
Ya, pertanyaan itu memang perlu dan, bahkan, merupakan suatu keharusan untuk kita tanyakan dan dapatkan jawabannya. Mengapa? Sebab, sudah tentulah bahwa instruksi atau larangan itu tadi ("jangan menghakimi") tidak mungkin dimaksudkan untuk berlaku atau diberlakukan di dalam atau terhadap segala hal. Karena, kalau demikian, maka orang-orang yang sudah nyata berkelakukan tidak bermoral pun (mis: mencuri, berzinah, dsb.) atau yang menyebarkan ajaran sesat (mis: Saksi Yehova, Mormon, dsb.) akan menjadi tidak boleh juga untuk kita hakimii atau menyatakan bahwa mereka itu bersalah. Wah, kacau dong, kalau begitu! Tetapi, kita semua tahu bahwa yang sebenarnya bukanlah begitu. Nah, karena kita sudah sama-sama melihat bahwa instruksi atau larangan tersebut tidak ditujukan untuk segala hal, maka kita pun kini sudah bisa kembali lagi kepada pertanyaan yang di atas itu tadi, yaitu: "Dalam hal apa sajakah instruksi atau larangan itu berlaku atau tepat untuk diberlakukan?" Marilah kita memeriksanya.
Bagian Alkitab yang hendak saya periksa di sini bersama dengan Anda ialah Matius 7. Pasal yang ketujuh dari kitab Matius ini memang sangat tepat untuk kita periksa sekarang di sini. Sebab, di dalam pasal ini terdapat bahan-bahan yang cukup lengkap mengenai topik penghakiman., yang kita bicarakan di sini. Dari ayat yang pertamanya saja kita sudah disambut dengan: "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi," (tentunya tidak perlu saya katakan lagi, bahwa frasa di atas tadi adalah merupakan versi singkatnya dari perkataan Yesus ini). Yang akan saya lakukan di sini nanti, tentulah bukan memeriksa keseluruhan dari pasal tersebut secara ayat per ayat. (Sebab, terus terang saja, saya tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan hal yang demikian itu. Untuk pekerjaan yang seperti itu, sebaiknya kita serahkan saja kepada ahlinya!). Tetapi, apa yang hendak saya lakukan di sini nanti hanyalah menarik "benang merah" mengenai penghakiman, yang terdapat di dalam pasal yang khusus ini. Berikut ini adalah 3 bagian yang utamanya.
1. Jangan cenderung hanya menghakimi Kesalahan orang lain saja
2. Jangan menghakimi secara sembarangan saja
3. Jangan pernah menghakimi mengenai keselamatan Kekal seseorang
Selanjutnya, ke depan nanti, kita akan membahas mengenai ketiga hal yang disebutkan di atas itu tadi, secara satu demi satu.
JANGAN CENDERUNG HANYA MENGHAKIMI KESALAHAN ORANG LAIN SAJA
Di dalam ayat 1 sampai ayat 5 Yesus membicarakan mengenai hal ini. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa ketika Yesus berkata, "jangan kamu menghakimi...", hal itu tidaklah dimaksudkan-Nya supaya kita sama sekali tidak boleh menghakimi. Hal itu terlihat nyata dari contoh yang diberikan-Nya di dalam ayat 3-5, di mana Dia memberikan kiasan mengenai "selumbar dan balok di mata". Ada 3 hal yang dikatakan oleh Yesus di sana, yang sangat baik dan berguna untuk kita perhatikan, khususnya dalam konteks pembicaraan kita di sini.
"Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" -- Melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kesalahan diri sendiri adalah suatu hal yang sangat tidak wajar (janggal/aneh/ganjil) dan sangat tidak masuk akal.
"Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu" -- Mau mengurus kesalahan orang lain, padahal kesalahannya sendiri tidak atau belum diurusnya dengan sebaik-baiknya, itu adalah suatu perbuatan yang muskil dan mustahil untuk bisa berhasil.
"Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu" -- Hanya apabila kesalahan/kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri telah kita tanggulangi, barulah kita pun akan bisa (dengan leluasa) menolong orang lain, untuk menanggulangi kesalahan/kelemahan yang ada pada mereka.
Jadi, bukannya kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menghakimi orang lain, tetapi kalau kita mau melakukannya, hakimilah terlebih dahulu diri kita sendiri, dengan cara yang benar atau dengan sebagaimana mestinya. Hanya jika kita sudah menghakimi diri kita sendiri (dengan sebaik-baiknya), barulah kita pun akan bisa dan pantas untuk menghakimi orang lain juga.
JANGAN MENGHAKIMI SECARA SEMBARANGAN SAJA
Di dalam ayat 15 sampai ayat 20 Yesus berbicara mengenai "nabi-nabi palsu". Di sini justru, dengan sangat tegas sekali, Yesus mengatakan bahwa kita harus menghakimi atau melakukan penilaian (=kritik) terhadap orang lain. Yang secara khusus dikatakan-Nya sebagai satu hal yang harus kita hakimi di sini adalah semua orang yang menyampaikan pengajaran kepada kita. Adapun yang menjadi tujuan dari penghakiman dan penilaian itu ialah untuk mengetahui atau mengenali, apakah mereka itu adalah pengajar-pengajar yang benar atau mereka itu adalah pengajar-pengajar yang culas (Yesus menyebut mereka dengan "nabi-nabi palsu").
Tetapi, sekalipun demikian, yaitu sekalipun kita memang harus menghakimi orang lain (khususnya mereka yang mengajar), bukan berarti kita boleh melakukannya secara sembarangan saja. Tugas untuk menghakimi itu bukanlah diperuntukkan bagi orang-orang yang suka usil atau yang "kurang kerjaan", yang kesibukannya hanyalah untuk mencari-cari kesalahan orang lain saja, dan yang cenderung menuduh atau menuding orang-orang tertentu (yang kebetulan tidak disukai oleh mereka), dengan semau-maunya atau dengan seenaknya saja. Karena itu, kalau Anda sudah sangat ingin untuk menghakimi orang lain, pastikanlah terlebih dahulu bahwa Anda sendiri sudah:
1) Menghakimi diri Anda sendiri dengan cara yang benar atau sebagaimana mestinya (atau dengan sebaik-baiknya), dan
2) Mengetahui cara kerja dan juga ukuran/standard apa yang semestinya Anda gunakan dalam melakukan penghakiman itu.
Di dalam bagian Alkitab yang kita periksa ini, Yesus memberikan sebuah ukuran (standard) yang sangat tepat jika digunakan untuk jenis penghakiman yang dimaksudkan oleh-Nya di sini. Ukuran itu ialah: "Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?" (16).
Supaya tidak terjadi kesalahfahaman (yang akan berujung kepada penyalahgunaan), perlulah di sini saya kemukakan, bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Yesus di sini bukanlah penghakiman atas doktrin dari para pengajar yang dimaksud itu. Atau, dengan kata lain, bukan kebenaran mereka secara doktrin yang hendak dihakimi di sini (seperti yang selama ini, secara keliru, dipahami oleh beberapa orang).
Kalau begitu, dalam hal apakah penghakiman itu ditujukan? Penghakiman yang dimaksudkan di sini, secara khusus, ditujukan terhadap kebenaran moral-spiritual mereka itu. Yaitu untuk mengetahui apakah mereka itu memang bermaksud baik atau tidak. Atau, dengan kata lain, apakah mereka itu tulus dalam melakukan "pelayanan" mereka atau mereka itu sebenarnya punya motif-motif yang jahat di baliknya (seperti "serigala yang berbulu domba"). Atau, singkatnya, penghakiman yang dimaksudkan oleh Yesus di sini hanyalah untuk mengetahui apakah seseorang itu adalah orang baik atau orang yang jahat. Karena itu, untuk mengetahui/mengenalinya cukuplah dengan melihat dari buahnya, yaitu dari cara-cara orang tersebut dalam menjalankan kehidupannya.
Jadi, penghakiman yang dimaksudkan oleh Yesus pada bagian Alkitab yang khusus ini hanyalah pada bidang yang tertentu itu saja (apakah orang itu adalah orang yang baik atau orang jahat), belum sampai kepada pemeriksaan terhadap doktrin atau ajaran tertentu dari orang tersebut. Tetapi, hal ini bukanlah bermaksud mengatakan bahwa penghakiman terhadap doktrin dari seseorang itu tidak boleh atau tidak perlu untuk kita lakukan. Atau, mengatakan bahwa Yesus tidak memandang perlu mengenai penghakiman terhadap doktrin dari seseorang itu. Tentulah doktrin seseorang itu harus kita hakimi juga. Tetapi untuk melakukan hal yang satu itu kita memerlukan ukuran/standard yang lain lagi. Mengapa? Sebab, ukuran yang diberikan oleh Yesus, seperti yang telah disebutkan itu tadi (yang ditujukan untuk menghakimi para pengajar secara moral-spiritual), sudah tidak tepat atau tidak memadai lagi kalau kita gunakan untuk tujuan yang lainnya (seperti untuk menghakimi doktrin seseorang).
Saya merasa sangat perlu untuk memperlihatkan secara jelas di sini mengenai perbedaan di antara kedua hal di atas itu tadi (yaitu penghakiman terhadap moral-spiritual seseorang dan penghakiman terhadap doktrin seseorang). Sebab, kalau tidak dilakukan yang demikian itu, saya kuatir nantinya umat akan menjadi bingung atau, yang lebih buruk lagi, tertipu. Mengapa bisa demikian? Sebab, dalam realitanya akan banyak orang yang mereka jumpai yang -- setidaknya, sebagaimana yang terlihat dari penampilan luarnya -- memiliki perangai yang sangat baik, ramah, lemah lembut, rendah hati, murah hati dan penuh tanggung jawab, tetapi mereka itu memiliki doktrin yang sangat menyimpang. Sebagai contohnya, kita bisa menunjuk kepada orang-orang yang menjadi penganut/aktivis Saksi Yehova, Mormon, dsb. Banyak di antara mereka itu yang, dari penampilan luarnya, terbilang sangat baik dan memiliki cara hidup yang mengagumkan. Tetapi, jelas-jelas mereka itu adalah para penyesat di dalam ajaran mereka. (Karena itu, seorang pengajar yang benar itu harus bisa lulus ujian di dalam, setidaknya, kedua hal ini: karakter dan ajaran. Tidak cukup hanya benar secara karakter saja dan tidak cukup juga hanya benar secara ajaran/doktrin saja, tetapi harus benar di dalam kedua-duanya itu).
JANGAN PERNAH MENGHAKIMI MENGENAI KESELAMATAN KEKAL SESEORANG
Sesungguhnya butir yang ketiga inilah yang ingin sekali untuk saya tekankan kepada kita semua dalam kesempatan ini. Sebab, memang, di dalam hal inilah yang selama ini kita (yaitu orang Kristen secara keseluruhannya) telah banyak sekali melakukan kesalahan (khususnya yang berkaitan dengan hal menghakimi ini). Dan, sesungguhnyalah larangan untuk menghakimi itu, yaitu yang secara mutlaknya, hanyalah dalam penggunaannya terhadap hal yang satu ini saja, yaitu dalam hal mengenai keselamatan kekal dari seseorang.
Untuk lebih jelasnya, marilah sekarang kita perhatikan ayat 21 sampai ayat 23. Sesungguhnya yang dibicarakan di sini tidak lain adalah mengenai penghakiman (juga). Tetapi, kalau di bagian yang pertama tadi (ayat 1-5) dan juga di bagian yang keduanya (ayat 15-20) yang menjadi hakimnya adalah kita (manusia), maka di sini yang menjadi hakimnya ialah Tuhan sendiri. Selama ini (mungkin, secara tidak disadari atau karena belum memahami) banyak orang yang menghakimi orang lain dengan menggunakan bagian Alkitab ini. Dengan demikian, mereka itu sesungguhnya sedang berperan sebagai hakimnya di sini. Padahal, hanya Tuhan sendirilah yang bisa dan layak untuk menjadi hakimnya di sini. Sebab, bidang yang hendak dihakimi di sini pun memang sangatlah istimewa, yaitu mengenai keselamatan kekal dari seseorang atau penentuan final dari nasib kekal seseorang.
Saya tahu, ada segolongan orang yang berpendapat bahwa penghakiman yang dimaksud di sini adalah apa yang dikenal sebagai "tahta pengadilan Kristus" (2 Kor 5:10), yang hanya akan menentukan upah yang akan diterima oleh seseorang, bukan mengenai keselamatan atau nasib kekalnya. Saya sendiripun cukup lama juga mempercayai penjelasan yang seperti itu atas bagian Alkitab yang khusus ini. Tetapi, kalau ditimbang-timbang lagi, maka sesungguhnya akan sangat sukarlah untuk menerima bahwa kata-kata yang berikut ini akan diucapkan oleh Tuhan nanti di "tahta pengadilan Kristus" itu, yaitu: "Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan" (23).
Jadi, saya ulangi, penghakiman yang dilakukan di sini adalah penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan dan penghakiman tersebut adalah untuk menentukan keselamatan atau nasib kekal dari seseorang. Karena itu, harus ditegaskan begini: Khusus untuk atau mengenai hal yang satu ini (keselamatan kekal), kita harus sepenuhnya atau sama sekali tidak diperbolehkan untuk menghakimi. Sebab, hanya Tuhan sajalah yang bisa (mampu) dan berhak untuk menghakimi seseorang, di dalam hal yang sangat khusus ini.
Dan, dalam kesempatan ini saya juga akan membantah sebuah alasan yang sering dikemukakan orang, untuk membenarkan diri dalam melakukan "penghakiman yang terlarang" ini. Banyak orang yang beralasan bahwa mereka hanya menghakimi seseorang itu (yaitu untuk memastikan, apakah dia sudah benar-benar selamat/lahir baru atau belum) berdasarkan pada penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan itu tadi, yaitu yang tercatat di bagian Alkitab tersebut. Alasan itu akan sangat nyata ketidakbenarannya, jika kita memperhatikan mengenai waktu yang ditetapkan Tuhan sendiri, untuk melakukan penghakiman yang khusus tersebut. Di dalam bagian Alkitab itu tadi, dengan sangat jelas dikatakan, bahwa waktu untuk melakukan penghakiman itu adalah sudah tertentu, yaitu "pada hari terakhir" (ay.22). Dan, kalau perkataan "hari terakhir" itu masih dianggap belum terlalu jelas juga, maka bacalah bagian tersebut di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari (BIS), di sana terjemahannya adalah "pada hari kiamat". Jadi, jelaslah sekarang, bahwa tidak ada seorangpun yang bisa membenarkan perbuatan untuk menghakimi mengenai keselamatan kekal seseorang, pada masa sekarang ini. Sekali lagi, hanya Tuhan sajalah hakim yang sah untuk hal yang khusus itu. Dan, hal itu pun, baru akan dilakukan oleh-Nya, pada hari terakhir atau hari kiamat.
Tetapi, apa yang dilakukan oleh banyak sekali orang Kristen sekarang ini (termasuk di antaranya beberapa tokoh yang termasyur) sangatlah bertolak belakang dengan hal di atas itu tadi. Dengan begitu lancangnya, mereka mengambil "palu hakim" itu (=ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan mengenai penghakiman yang nantinya akan dilakukan oleh Tuhan, yaitu pada pada hari terakhir) dari tangan Tuhan, lalu menjatuhkan penghakiman pada masa sekarang ini juga, kepada orang ini dan orang itu sebagai orang yang "sudah diselamatkan" dan kepada pribadi-pribadi yang lainnya sebagai orang yang "belum diselamatkan".
Karena itu, saudara-saudara/i, sebagai kata penutup uraian ini, hakimilah apa yang memang bisa dan patut bagi kita untuk mengakiminya, (dan lakukan dengan tata-cara dan ketentuan yang semestinya), tetapi janganlah pernah menghakimi apa yang sudah bukan merupakan porsi kita lagi untuk menghakiminya, yaitu mengenai keselamatan atau nasib kekal seseorang (apakah orang tertentu itu akan masuk ke surga atau ke neraka).
Demikian sajalah dulu uraian ini, semoga membawa pencerahan bagi kita semua!
__________________
~“Mereka telah mengubah RUMAH TUHAN menjadi SARANG PENYAMUN;
Adalah tugas suci kita sekarang ini untuk MEREFORMASInya!”~
Belum ada user yang menyukai
Julius Tarigan's blog
Login or register to post comments
5350 reads
@Julius - salam kenal!
Submitted by billy chien on Sat, 2009-11-21 12:00.
Login or register to post comments
salam kenal pak Julius...
tulisan yang bagus...
kalau menurut saya menghakimi jelas tidak boleh karena hanya Dia lah kelak yang akan menghakimi setiap manusia....
why19:11 Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya bernama: "Yang Setia dan Yang Benar", Ia menghakimi dan berperang dengan adil.
20:4 Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya; kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah; yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka; dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun.
kata menghakimi selalu berakhir dengan adanya hukuman
kalau menegur tidak selalu berakhir dengan hukuman
mungkin yang anda sampaikan lebih tepat dikatakan menegur ...
18:15 "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali.
18:16 Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
18:17 Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
18:18 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
selamat berkarya pak Julius T
JBU&m
__________________
Kerjakanlah Keslamatanmu dengan takut dan gentar...
Belum ada user yang menyukai
@billy cien: Teguran Keluar dari Penghakiman
Submitted by Julius Tarigan on Tue, 2009-11-24 17:21.
Login or register to post comments
Salam kenal kembali buat billy chien.
Saya bisa mengerti mengapa billy chien sepertinya sangat tidak setuju bahwa kita bisa juga menghakimi. Memang, menyebut namanya saja meng-HAKIM-i sudah "seram" bagi kebanyakan kita. Apalagi masih ditambah dengan tingkah-polah orang2 tertentu yang begitu getolnya untuk menghakimi sana-sini dengan mengatakan orang ini sesat, orang itu sesat (padahal dirinya sendiripun masih nggak jelas, dia itu siapa dan apa kewenangannya?).
Tetapi, sekalipun demikian, kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang gegabah dengan berkata bahwa kita (manusia) sama sekali tidak boleh menghakimi. Jika "sama sekali tidak boleh" itu ditujukan untuk soal keselamatan/nasib kekal seseorang, seperti yg saya katakan ditulisan saya, saya sangat setuju. Tetapi, seperti yang juga jelas terlihat di dalam ayat2 Alkitab yg saya tunjukkan di sana, di dalam hal2 yg lainnya kita boleh menghakimi, asal... kita tidak cenderung hanya menghakimi kesalahan orang lain saja, melainkan terlebih dahulu menghakimi diri kita sendiri juga dan kita pun tahu bagaimana (termasuk mengetahu ukuran yg pas utk digunakan) melakukan penghakiman yang baik itu. (Dan, ukuran yg kita pakai utk menghakimi diri kita sendiri itulah yg nantinya juga akan kita gunakan untuk menghakimi orang lain, sebab "ukuran yg kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu").
Selain dari ayat2 yg sudah saya tunjukin itu, tentunya masih banyak lagi ayat2 yg bisa ditunjuki. Sebagai contohnya: "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." (Yoh 7:24). Kita memang dilarang menghakimi hanya "menurut apa yg nampak", tetapi kita justru didorong spy menghakimi, asal..."dengan adil". Juga bagus diperiksa 1 Kor 5: 12-13.
Dan, akhirnya mengenai usulan billy chien bahwa sesungguhnya yg saya maksudkan itu adalah "teguran" (seperti terdapat di dlm Mat 18:15-18), saya jawab begini: Apa yg disebut menghakimi itu sederhananya adalah mengatakan bahwa seseorang itu telah bersalah dalam suatu hal yg tertentu. Kita hanya mungkin "menegur" seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan. Jadi, dengan kata lain, orang yg kita tegur itu tentulah terlebih dahulu sdh kita hakimi atau katakan/anggap sbg orang yg bersalah.
Begitu bro, kiranya bisa lebih menjelaskan. Gbu.
(Sorry ya billy, telat dijawab. Soalnya saya tadinya masih nungguin yg lain utk memberi jawaban duluan, eh, nggak taunya "toko" gue lagi sepi pengunjung rupanya! Hehehe...!).
~“Mereka telah mengubah RUMAH TUHAN menjadi SARANG PENYAMUN; Adalah tugas suci kita sekarang ini untuk MEREFORMASInya!”~
__________________
~“Mereka telah mengubah RUMAH TUHAN menjadi SARANG PENYAMUN;
Adalah tugas suci kita sekarang ini untuk MEREFORMASInya!”~
Belum ada user yang menyukai
julius : Hakim lagi diliburkan
Submitted by smile on Tue, 2009-11-24 11:47.
Login or register to post comments
Julius..salam kenal juga...
Janganlah menghakimi...karena :
Menghakimi tugasnya pa Hakim dan Bu Hakim
Tapi,,...sekarang hakim lagi dapat krisis kepercayaan dari rakyat....jadi....hakim menghakiminya dipending dulu yah....hehehehihihi...
Just kidding bro...
mengutip apa yang dituliskan Julius:
sekali lagi, hanya Tuhan sajalah hakim yang sah untuk hal yang khusus itu.
smile :setuju bro....
smile
__________________
"I love You Christ, even though sometimes I do not like Christians who do not like You include me, but because you love me, so I also love them"
Belum ada user yang menyukai
@smile: Cuma Libur "Lokal", Koq!
Submitted by Julius Tarigan on Tue, 2009-11-24 18:59.
Login or register to post comments
Senang berkenalan dengan Anda, smile!
Anda agaknya betul juga, soalnya "jualan" saya yang paling belakangan ini, sepertinya dicuekin atau kurang mendapat tanggapan dari para penghuni di "pasar Klewer" ini. Mungkin, pembicaraan mengenai penghakiman memang lagi kurang diminati, ya?
Tapi, ironisnya, kegiatan menghakimi dengan semena-mena masih terus dan semakin menggila saja dilakoni oleh orang2 di SS ini. Bukan begitu, smile?
Jadi, rupanya cuma hakim2 yang di luar sana saja yg sedang "libur" menghakimi. Sedangkan, "hakim-hakim" di SS ini, justru semakin aktif aja menghakimi (sekalipun, di SS ini sangat sulitlah untuk menemukan hakim yang "berlisensi" atau yang expert atau, setidaknya, yang tau diri saja!).
Kalau untuk cuaca ada "hujan lokal", untuk "dunia perhakiman" ternyata ada "libur Lokal" (Hehehe....!). Thanks ya, smile. Gbu.
~“Mereka telah mengubah RUMAH TUHAN menjadi SARANG PENYAMUN; Adalah tugas suci kita sekarang ini untuk MEREFORMASInya!”~
__________________
~“Mereka telah mengubah RUMAH TUHAN menjadi SARANG PENYAMUN;
Adalah tugas suci kita sekarang ini untuk MEREFORMASInya!”~
Belum ada user yang menyukai
JT : Serba salah yah...hehehehihihi
Submitted by smile on Tue, 2009-11-24 19:16.
Login or register to post comments
Yaitulah bro Julius,..kalau hakim libur, banyak orang salah selamat...
Kalau hakim kerja banyak orang benar sengsara,...
Semua berlaku disemua tempat,..tapi hanya ada satu yang tidak berlaku sepeti itu...Judulnya,.minjem blognya Billy Chien ah,...Aku mau kesurga,...hehehe
smile
__________________
"I love You Christ, even though sometimes I do not like Christians who do not like You include me, but because you love me, so I also love them"
Belum ada user yang menyukai
@smile: Ke Surga? Sabar Bro, Tunggu Giliran!
Submitted by Julius Tarigan on Tue, 2009-11-24 21:10.
Login or register to post comments
Emang, sih!
Tapi, walaupun dunia ini memang dipenuhi dengan orang2 yang gak bener, gak becus, gak jelas, gak penting (tapi sok penting!), gak tau diri, dan gak gak yang lainnya lagi (yang msh gak ketulungen banyaknya), kita harus tetap di sini juga. Abis mau ke mana lagi? Ini cuma satu2nya, sich! Udah gak ada stok tempat yang laen lagi!
Mau ke surga? Sabar mas, sabar. Tunggu giliran Anda! Khusus untuk masuk "tempat" yang satu itu, aturan untuk antreannya sungguh gak maen2 ketatnya dan gak bakal ada yang bisa curang! Hihihiii...! (Abis, capek juga kalo hehehe...terus!).
Jadi, solusinya, supaya kita bisa bertahan di dunia yang kayak begini, kita harus belajar beradaptasi, sekalipun harus tetap juga menjaga supaya jangan sampai kehilangan jati diri.
Kira-kira begitulah, bro! Sukses selalu buat Anda.
~“Mereka telah mengubah RUMAH TUHAN menjadi SARANG PENYAMUN; Adalah tugas suci kita sekarang ini untuk MEREFORMASInya!”~
__________________
~“Mereka telah mengubah RUMAH TUHAN menjadi SARANG PENYAMUN;
Adalah tugas suci kita sekarang ini untuk MEREFORMASInya!”~
Belum ada user yang menyukai
About Julius Tarigan
Nama Lengkap
Pdt. Julius Tarigan
Nama Panggilan
Om/pak/bung/bro Tarigan
Jenis Kelamin
Pria
Hobby dan Minat
Membaca, menulis dan diskusi, khususnya mengenai hal-hal yang bersifat tinjauan atau sorotan yang kritis, yang ditujukan terhadap gereja-gereja dan para penyelenggaranya, dengan harapan dan tujuan yang tunggal, yaitu berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya reformasi yang sesungguhnya atas gereja-gereja pada masa sekarang ini.
Pekerjaan
Pendeta/wiraswasta
Status
Sudah Menikah
Birthday
11/24/1966
View full user profile
Ketik kata atau ayat:
Alkitab Bahan
Indonesia English
Komentar Terbaru
petit pays mumi album s
Tonycom
01/23/2021 - 05:28
Kto PYTA, ten BLADZI #1
Susannug
01/23/2021 - 04:59
yahel soul indra remix
Tonycom
01/23/2021 - 03:20
zeta gundam legendado torrent
Tonycom
01/22/2021 - 23:20
zeta gundam legendado torrent
Tonycom
01/22/2021 - 23:20
?#KarthikaDeepam today at 7:30 PM on #StarMaa
Janiceshild
01/22/2021 - 14:32
car page watcher adobe
Tonycom
01/21/2021 - 16:43
car page watcher adobe
Tonycom
01/21/2021 - 16:42
????? ???????? ? ???????????
Aslan
01/21/2021 - 12:10
hopeless
RudiKaryadi
01/21/2021 - 09:36
selebihnya
Daftar Blog Terbaru
Radio dan Anak Muda Kristen
Pesan penting untuk rakyat AS - terutama Partai Republik
Galatia 5 dalam konteks Skala Kesadaran Prof. Hawkins
Rute Cloward-Piven di balik slogan "Defund the Police"
Mengapa kita mengenal 4 Injil?
Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya
Serat Suluk Pawestri Samariyah
"...dibungkus dengan lampin..." (Luk. 2:12)
Plagiat Natal: Khotbah di Era Cut/Paste!
Teknologi yang ugahari, teknologi untuk kemaslahatan manusia
selebihnya
Shoutbox
Paket Natal 2020
Bahan Natal Digital Terbaik 2020
paket-natal.sabda.org
SABDA Live
Info Corona
Aplikasi Android Kristen
android.sabda.org
User login
Username: *
Password: *
Create new account
Request new password
Navigation
Petunjuk Kirim
Sources
Cari semua situs SABDA
Loading
Akan membuka halaman baru
Follow Us On:
FB SABDA Space
Mari bergabung ke
FB SABDA Space
Jumlah blog sampai saat ini adalah 9494
Lihat Daftar Blog
Daftar Bloger
Onekhesi Zega (13)
youngyoungan (5)
Eveline Tay (30)
pyokonna (1)
tomtam (1)
anya4everlove (1)
Murid Yesus (2)
solaagape (1)
Religio (2)
Ricardo Juangga (1)
selebihnya
Join Us
© 2006-2021 | Buku Tamu | Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | E-mail: webmaster sabdaspace.org | Laporan Masalah/Saran


content:
Sawerigading-news.com, Luwu Timur -Angin segar kembali berhembus ke bakal calon bupati Luwu Timur, Muh. Thorig Husler. Pasalnya Surat Keputusan (SK) dari DPP dari partai PAN dalam bentuk B1 KWK telah diterima untuk bertarung di Pilkada serentak 9 Desember mendatang.
Ketua DPD PAN Kabupaten Luwu Timur, Usman Sadik kepada media ini menginformasikan bahwa dirinya sudah pulang dari DPP PAN Pusat menjemput Rekomendasi Usungan PAN untuk Pasangan Muh. Thoriq Husler – Budiman sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lutim.
“Iya rekomendasinya ada sama saya sekarang, saat ini saya sudah tiba di Makassar, nanti setelah tiba di Luwu Timur rekomendasi ini akan saya serahkan pada Pak Husler,” ungkap Usman Sadik.
Lanjut dijelaskannya, Surat keputusan (SK) dari DPP dalam bentuk B1 KWK yang ditandatangani langsung Ketua Umum Zulkipli Hasan dan Sekjen Edy Soeparno diberikan untuk pasangan calon Muhammad Thorig Husler- Budiman Hakim .
SK ini sebagai bukti bahwa PAN tetap konsisten dalam mengusung figur yang dianggap layak yang bisa sevisi dengan PAN dalam memajukan daerah khususnya Kabupaten Luwu Timur.
Muh. Thoriq Husler dan Budiman, dianggap pasangan yang sudah sesuai menurut kriteria PAN. Selain memiliki elektibikitas yang tinggi, Husler – Budiman dianggap pasangan yang bisa memenangkan Pilkada Lutim 9 Desember 2020.
“Insya Allah usungan PAN di Pilkada Lutim kali ini mencerminkan kehendak masyarakat Luwu Timur dan bisa memenangkan Pilkada,” tutup Usman Sadik.
Untuk diketahui, hingga kini Husler telah mengantongi rekomendasi dari 7 partai, diantaranya Golkar, PDIP, PAN, Hanura, PKB, PKS, dan PBB.(*/asn)

warc-identified-content-language: ind


content: Sebelumnya sudah paham tentang reptilia bukan ? serta klasifikasi yang ada pada Kelas reptilia, selanjutnya kita akan membahas lebih rinci tentang sistem organ pada hewan Reptilia. Sistem organ yang mendukung […]


content: STAFABAND mengindex lagu dari internet dan menjadi gudang lagu terlengkap, karena itu tidak ada file MP3 di server kami. Sumber berasal dari pihak ke tiga.

warc-identified-content-language: eng,ind


content: Tekan tombol hati di halaman stiker dan tema, dan tambahkan sebanyak mungkin item yang kamu sukai ke Daftar Permintaan! Daftar Permintaan bisa dicek dengan cara menekan tombol hati di atas layar.


warc-identified-content-language: ind,eng,kor


content:
Banyak juga oknum yang tidak bertanggungjawab yang menjual laptop bekas seakan – akan masih seperti baru, padahal kemungkinan besar laptop itu sudah dibongkar dan diotak – atik, sehingga kualitasnya sudah sangat menurun. Lalu bagaimana sih caranya mengecek kualitas dari laptop bekas secara akurat? Yuk simak cara yang bisa kamu lakukan berikut ini!
By Ajie Wicaksono On Jan 10, 2021
0
Share FacebookTwitterGoogle+LinkedinReddItWhatsAppPinterestEmailPrint
Soalnya ada banyak sekali pengguna yang suka gonta – ganti laptop padahal kualitasnya masih sangat bagus dan belum digunakan dalam waktu yang lama. Nah jika kamu mempunyai budget terbatas, maka kamu bisa membeli laptop bekas dengan kualitas yang masih bagus daripada harus membeli baru dengan harga yang lebih mahal. Sebagai pembeli yang cerdas, penting sekali mengetahui kualitas dari laptop bekas yang akan kamu beli.
Laptop kini menjadi salah satu perangkat penting yang sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas di zaman dengan kemajuan teknologi canggih saat ini. Tidak sedikit orang yang memilih untuk membeli laptop bekas daripada harus membeli yang baru. Soalnya ada banyak sekali pengguna yang suka gonta – ganti laptop padahal kualitasnya masih sangat bagus dan belum digunakan dalam waktu yang lama.
Nah jika kamu mempunyai budget terbatas, maka kamu bisa membeli laptop bekas dengan kualitas yang masih bagus daripada harus membeli baru dengan harga yang lebih mahal. Sebagai pembeli yang cerdas, penting sekali mengetahui kualitas dari laptop bekas yang akan kamu beli.
Banyak juga oknum yang tidak bertanggungjawab yang menjual laptop bekas seakan – akan masih seperti baru, padahal kemungkinan besar laptop itu sudah dibongkar dan diotak – atik, sehingga kualitasnya sudah sangat menurun. Lalu bagaimana sih caranya mengecek kualitas dari laptop bekas secara akurat? Yuk simak cara yang bisa kamu lakukan berikut ini!
Memeriksa body atau casing dari laptop
Hal pertama yang perlu kamu perhatikan ketika membeli laptop bekas adalah casing laptop. Perhatikan penampilan luar dari laptop tersebut dengan seksama. Apakah terdapat bekas goresan, garis – garis halus, retakan, baret dan berbagai indikasi yang memperlihatkan kerusakan. Kamu juga sebaiknya mengecek kelengkapan sekrup pada laptop tersebut dan melihat apakah ada engsel yang kendur. Penampilan luar ini sedikit banyak akan memperlihatkan bagaimana kualitas laptop bekas tersebut.
Memeriksa layar laptop bekas
Layar laptop adalah komponen penting yang harus kamu cek dengan detail. Pasti kamu tidak mau dong aktivitasmu menggunakan laptop ini terganggu karena ada garis – garis pengganggu yang muncul. Nyalakan laptop bekas tersebut dan perhatikan apakah ada bagian yang buram, bergaris atau bahkan ada dead pixel. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi dalam mengecek dead pixel pada laptop. Cara kedua adalah dengan memeriksa secara manual, yaitu dengan menggoyangkan layar dan membuka tutupnya
Memeriksa spesifikasi dan kinerja laptop
Spesifikasi dan kinerja laptop bisa kamu cek dengan mudah dan cepat. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan kinerja dari laptop sesuai dengan spesifikasi. Pengecekan ini bisa dilakukan menggunakan aplikasi cek laptop bekas, misalnya saja CPU-Z supaya kamu tidak tertipu guys. Aplikasi ini akan memberikan kamu informasi lengkap mengenai spesifikasi laptop. Kamu bisa menggunakan CPU Burner untuk mengetes kinerja CPU. Kerusakan hardware diindikasikan dengan laptop mati, berkedit dan eror.
Mengetes speaker dan port laptop
Speaker dan port laptop juga perlu diperhatikan. Kamu bisa mengeceknya dengan memutar berbagai macam lagu dan video. Setelah itu perhatikan apakah suara yang keluar normal, distorted atau patah – patah. Cek juga port laptop menggunakan USB, headset, mouse dan sebagainya.
Memeriksa touchpad laptop
Komponen penting lain yang harus kamu periksa adalah touchpad laptop. Meskipun kamu bisa menggunakan mouse wireless, tetap saja fungsi dari touchpad ini tidak akan bisa digantikan. Jadi penting sekali untuk memeriksa apakah touchpad laptop ini masih berfungsi dengan baik atau tidak.
Salam teknologi! Nah begitulah cara mengecek kualitas laptop bekas. Tentu saja kamu tidak mau membeli laptop bekas yang kualitasnya sudah sangat jelek. Jadilah pembeli yang cerdas yaa. Semoga berguna yaa.


content:
Bukan hal yang mudah untuk move on dari mantan, apalagi kamu sudah menjalin hubungan yang sangat lama. Ibarat, tak semudah membalikkan tangan untuk move on.
Jika kamu tidak bisa menguasai diri, bukan tidak mungkin bisa saja kamu melakukan hal-hal di luar kendali, yang bahkan bisa saja merugikan diri kamu sendiri.
So.., berikut ini tips yang bisa kamu coba agar kamu bisa move on dari mantan.
Jangan memendam perasaan
Sponsored: cream pemutih wajah
Hari-hari pertama berpisah dengan mantan, tentu hari yang sangat berat untuk kamu jalani. Satu-satunya orang yang bisa memahami perasaanmu adalah dirimu sendiri, dan satu-satunya orang yang harus kamu perhatikan lebih dulu adalah dirimu sendiri.
Luka hatimu, tentu akan membuat perasaanmu menjadi tidak menentu. Jadi, luapkan saja apapun perasaan kamu. Tapi, ingat pilihlah cara-cara yang sehat. Kalau kamu ingin menangis, menangis saja. Karena menangis adalah satu-satunya cara ketika kata sudah tak mampu kamu ucapkan lagi?
Jangan pernah memendam perasaan, dan menyendiri karena hatimu justru akan semakin terluka. Kamu sendiri akan semakin menderita, sementara mantanmu bisa saja bergembira. So.., sayangilah dirimu.
Akhiri komunikasi dengan mantan
Semua hal yang berhubungan dengan mantan segera akhiri. Hapuslah semua nomor telepon, email, facebook dan semua hal yang berhubungan dengan mantan.
Termasuk, buang saja jika ada barang-barang mantan yang masih kamu simpan. Atau, kalau masih ada yang bisa digunakan kamu bisa mendonasikannya ke panti asuhan atau memberikan langsung ke orang yang membutuhkannya.
Biarkan dirimu bebas
Setelah hubunganmu berakhir, maka tidak ada lagi hubunganmu dengan mantan. So.., you should be happy to be free.
Jalinlah komunikasi dengan orang-orang baru, berkumpullah sesering mungkin dengan keluargamu, saudaramu dan biarkan hatimu bahagia karena masih ada banyak orang di sekitarmu yang menyayangimu.
Justru saat-saat seperti inilah maka kamu punya waktu yang lebih leluasa untuk pergi berkumpul bersama dengan teman-temanmu, tanpa ada kewajiban memikirkan seseorang. Nikmatilah saat-saat happy-mu.
Nikmatilah waktu bebasmu menjadi seorang single, karena kapan lagi kamu akan menjadi seorang single jika tidak sekarang?
Lakukanlah hal-hal yang kamu suka
Inilah saatnya kamu melakukan hal-hal yang kamu suka. Dulu kamu kesulitan untuk sekedar pergi berenang, atau nge-gym atau mendaki gunung. Sekarang, saatnya kamu bisa lakukan hal-hal yang kamu suka, tanpa harus memikirkan ada seseorang yang tidak setuju dengan hobimu.
Melakukan hal-hal yang kamu suka di saat kamu sedang patah hati, akan membuatmu semakin menyayangi diri sendiri dan bisa mengembalikan semangatmu.
Menata kembali rutinitas
Bersama dengan seseorang setiap hari setiap waktu tentu akan mempengaruhi rutinitasmu sehari-hari. Jadi, ketika kamu sudah tidak bersamanya lagi maka tentu saja akan mempengaruhi rutinitasmu.
Ketika rutinitasmu berubah maka bisa saja mood kamu pun ikut berubah. Perasaan kamu yang tadinya sudah ikhlas dan tidak mau lagi memikirkan mantan, bisa saja flash back.
Jadi, kamu harus mengatur ulang rutinitasmu sehingga tidak ada lagi kesempatan yang terbuka untuk kamu memikirkan kembali si mantan. Buatlah agenda kegiatan harian dengan sebebas mungkin sesuai yang kamu inginkan, agar tidak ada lagi waktu untuk memikirkan mantan.
Jangan membohongi diri
Ketika kamu sedang sendiri, dan tidak ada hal yang kamu lakukan, pasti kamu ingin kembali memikirkan mantan. Jika kamu mengalami hal seperti ini, jangan menyangkal bahwa kamu memikirkannya, karena kamu justru akan semakin frustasi.
Tetapi, atasi waktu sendirimu segera dengan hal-hal yang bisa mengalihkan perhatianmu. Jangan sampai pikiranmu terlalu ‘ngelangut’ dan justru akan mendorongmu untuk menghubungi mantan lagi.
Pergilah berlibur
Menikmati waktu sendiri yang bebas, adalah saat yang tepat untuk pergi berlibur. Manjakanlah dirimu dengan jalan-jalan sendiri atau bersama dengan teman-temanmu.
Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri atau di dalam negeri. Berilah hadiah untuk dirimu sendiri yang sanggup berdiri tegak walau ditinggalkan oleh orang yang kamu sayangi. Buanglah perasaan mengasihani diri sendiri dengan pergi berlibur, agar kamu bisa segera moven on dari mantan.
Pergilah ke tempat-tempat baru yang belum pernah kamu kunjungi, supaya kamu pun tahu bahwa ada banyak hal indah di dunia ini, daripada sekedar meratapi kehidupanmu karena seorang mantan.
Berlibur juga akan memberikanmu wawasan baru, ide baru dan siapa tahu jodohmu pun akan kamu temukan disana.
Ambil pelajaran
Mengalami hal yang tidak baik adalah guru yang akan menjadikanmu lebih strong dan lebih dewasa. Karena itu, petiklah pelajaran dari kejadian yang kamu alami. Bukankah kita tidak akan pernah bisa mengerti yang benar, jika kita tidak tahu mana yang salah?
So.., berbesar hatilah untuk memetik pelajarannya. Kelak kamu akan merasakan manfaatnya.
Jangan terlalu terburu
Meski kamu perlu segera membuka hati untuk orang baru, tetapi jangan juga terlalu terburu untuk memutuskan menjalin hubungan kembali. Kamu harus pikirkan dengan matang, apakah hatimu sudah siap untuk menjalin hubungan baru? Jangan sampai kamu melupakan pelajaran penting dari hubungan masa lalumu. Ambillah keputusan dengan hati yang jernih pada saat hatimu sedang merasa lega dan bahagia dengan dirimu sendiri.
Ingat, janganlah mengambil keputusan pada saat hatimu sedang berbunga-bunga dengan adanya cinta yang baru, atau karena hatimu terlalu sedih memikirkan mantan.
Bersiap dengan yang terbaik
Ketika hubunganmu berantakan di tengah jalan, jangan pernah menyesalinya. Tetapi, ambillah kesimpulan bahwa yang terbaik sedang Tuhan siapkan untukmu.
Meratapi kepergian mantan terlalu lama hanya akan membuatmu semakin terpuruk. Jadi, satu-satunya cara agar kamu tidak terlalu lama terpuruk adalah membuka hati dan bersiap dengan jodoh yang bisa saja kamu temukan kemudian.
Percaya saja, bahwa jodohmu itu ada di luar sana, dan sedang menunggumu menemukannya.
Jadi, selalu meyakini bahwa jodoh terbaikmu sedang disiapkan untukmu – jika kamu pun mau belajar dari pengalaman masa lalumu, niscaya kamu pun bisa menjadi jodoh terbaik untuk orang di luar sana. Who knows?
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Comments
comments
Related Items:move on dari mantan
Share
Tweet
Share
Share
Email
Halo Jasa
Berita Terbaru
53
Life Style
Produktif selama Beraktivitas Dirumah? Cobain Cuci AC yuk Ladies
Jasa Cuci AC Depok – Pandemi membuat semua orang lakukan apapun dari rumah. Bekerja,...
503
Cantik Alami
Tips Perawatan Kulit Wajah dengan Masker Buah-Buahan
Selain diwajibkan memakai masker saat berada di luar ruangan atau luar rumah, penyebaran virus...
375
Perawatan Rambut
Tips Pintar Menjaga Kesehatan Rambut bagi Wanita Berhijab
Memiliki rambut yang sehat adalah impian semua wanita. Rambut seringkali disebut sebagai mahkota para...