content:
Mudik Idul Fitri 2020 secara resmi dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia. Keputusan itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo hari ini.
Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalkan risiko penyebaran virus korona Covid-19 ke wilayah dan wilayah yang lebih luas. Dengan keputusan resmi mudik Idul Fitri terlarang, secara otomatis ini akan mengakhiri pengembangan wacana tentang larangan mudik Idul Fitri dalam beberapa hari terakhir.
Namun, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari kebijakan Lebaran 2020 yang dilarang, di bawah ini Tripzilla merangkum semua fakta.
1. Mudik Idul Fitri dilarang untuk semua orang Indonesia
Pemerintah Indonesia sebelumnya hanya mengeluarkan larangan pulang ke ASN, anggota karyawan TNI-Polri dan BUMN. Tetapi dengan melihat perkembangan terakhir, pemerintah memutuskan larangan itu berlaku untuk semua orang Indonesia.
"Pada pertemuan hari ini, saya juga ingin mengatakan bahwa kami akan melarang semuanya pulang," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan terbatas melalui konferensi video, Selasa (21/4).
Presiden Jokowi mengungkapkan, dari hasil studi di lapangan, pendalaman di lapangan dan juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, dinyatakan bahwa mereka yang tidak pulang adalah 68 persen, sedangkan mereka yang tetap bersikeras pulang 24 persen dan mereka yang sudah pulang. 7 persen.
"Ini berarti bahwa masih ada jumlah yang sangat besar yaitu 24 persen sebelumnya. Pada pertemuan hari ini saya juga ingin mengatakan bahwa kami akan melarang semuanya pulang. Oleh karena itu, saya meminta persiapan terkait dengan ini menjadi siap, "lanjutnya.
2. Keputusan untuk pulang untuk Lebaran dilarang berlaku efektif pada 24 April 2020
Mudik Lebaran 2020 pasti telah dilarang dan Menteri Koordinator Bidang Kelautan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang merupakan pelaksana Kementerian Transportasi (Menhub), menekankan waktu efektif keputusan Jokowi.
"Larangan pulang ke rumah berlaku mulai Jumat, 24 April 2020," kata Luhut melalui saluran YouTube ketika pertemuan itu dibatasi pada Selasa (21/4/2020).
3. Sanksi bagi mereka yang melanggar kebijakan
Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan dalam pernyataannya bahwa kebijakan melarang perjalanan Lebaran juga disertai dengan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Sementara penerapan sanksi akan mulai efektif pada 7 Mei 2020.
"Ada sanksi tetapi bentuk penerapan sanksi yang telah disiapkan akan efektif mulai 7 Mei," katanya.
Sanksi apa yang diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran? Seperti dikutuk dari AFP, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan bahwa sanksi akan didasarkan pada UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan / atau menghambat pengoperasian Karantina Kesehatan sehingga menyebabkan Kesehatan Masyarakat. Darurat dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimum 1 (satu)) tahun dan / atau denda pidana tidak lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ".
Pasal 9 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap orang harus mematuhi pelaksanaan karantina kesehatan.
4. Transportasi umum dan kendaraan pribadi dilarang meninggalkan zona merah
Mudik Lebaran 2020 secara resmi dilarang oleh pemerintah dan kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan dengan menyiapkan skema dan aturan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya menerapkan skema pembatasan lalu lintas, di mana transportasi umum dan kendaraan pribadi dilarang meninggalkan zona merah Covid-19.
Budi menjelaskan, seperti dikutip dari Kompas.com, tidak akan menutup akses jalan antar-daerah dan pemerintah tidak melarang hambatan dan logistik untuk beroperasi.
"Skenario yang disiapkan adalah dalam bentuk pembatasan lalu lintas pada akses jalan masuk dan keluar dari wilayah, bukan penutupan jalan. Dengan demikian, nantinya di setiap akses masuk dan keluar daerah akan disiapkan titik pemeriksaan untuk memeriksa setiap orang yang akan pergi masuk dan keluar Jabodetabek. "Dalam menerapkan pembatasan lalu lintas, kolaborasi dengan banyak pihak tentu diperlukan, terutama polisi sebagai garda depan," katanya.
Baca juga: Program Mudik 2020 Kementerian Perhubungan Dibatalkan Karena Virus Corona
Menurut Anda, apakah kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk memutuskan rantai transmisi Covid-19?
Kredit gambar: @keretaapikita
Pos Lebaran Mudik 2020 Resmi Dilarang, Fakta Ini Harus Wisatawan Tahu! muncul pertama kali di TripZilla Indonesia.