content:
Produsen alat pertanian terbaik di Kota Bekasi – Di tengah zaman yang serba praktis, kami selaku Produsen Alat Pertanian pun ikut terpanggil untuk mengetengahkan peralatan pertanian yang lebih canggih, khususnya di bidang usaha produksi beras; yaitu di aset mesin penggilingan padi dan poles beras. Kemajuan alat selepan padi di beberapa provinsi dan kota-kota besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Kalimantan, Sumatera, Aceh, Jakarta, Jambi, Maluku, serta kota produksi beras berkembang seperti di kota Solo, Sukoharjo, Surabaya, Semarang, Indramayu, Yogyakarta, Demak, Temanggung, Purwodadi, Purbalingga,dll kini makin diperhatikan. Terbukti dengan semakin meningkatnya hasil produksi beras di wilayah tersebut.
Produsen alat pertanian terbaik di Kota Bekasi
Semisal Anda berbisnis beras atau poles beras, tentu paham bahwa permintaan pasar terkait beras putih dan bersih sangat banyak. Untuk memproses yang demikian itu tentu dibutuhkan alat mutliguna yang dapat memproduski beras skala besar serta membersihkan kotoran sisa kulit padi yang sering tertinggal. Sebagai seorang juragan beras, tentu Anda ingin agar produksi dan distribusi beras yang Anda kelola berjalan dengan lancar, cepat dan baik. Oleh karena itu, kami; ATEKA TEKNIK SURAKARTA menghadirkan perlengkapan selepan padi atau poles beras beserta sparepartnya. Penggilingan padi yang kami produksi, insyaAllah mampu pengupas padi dengan hasil yang sangat bagus, cepat, serta dapat bertahan lama. Dengan adanya mesin penggiling padi terbaru saat ini yang menggunakan mesin elevator pada tenaga penyedot berasnya, atau yang biasa di sebut robot gilingan padi atau eskalator, tentu sangat membantu sekali dalam mempercepat penggilingan padi. Dan tentunya dapat menekan biaya tenaga pengoperasian hingga 50% lebih irit karena hanya membutuhkan 1 operator saja, dibandingkan kalau gilingan padi tanpa elevator.
Penggilingan padi metode lama, membutuhkan beberapa operator karena harus mengangkat gabah dan meletakkannya di atas mesin selep. Saat ini, dengan mesin yang kami produski maka karyawan Anda tidak perlu lagi repot mengangkat gabah ke atas. Cukup dimasukkan tempat yang tersedian di bagian bawah, maka mesin akan otomatis mengangkut ke atas dan memprosesnya hingga menjadi beras berkualitas yang bersih tanpa kotoran.
Gilingan Padi Sistem Otomatis
Dalam penjemuran padi basah pun Anda sudah tidak perlu bersusah payah mencari tenaga bantu terlalu banyak dan tidak perlu berhari hari bahkan berminggu minggu waktu penjemuran, karena sekarang juga sudah ada OVEN PENGERING PADI. Anda hanya memerlukan 1-2 operator dan tenaga angkut saja sudah cukup. Dengan memakai mesin oven otomatis, Anda hanya perlu menunggu 10-12 jam saja untuk mendapatkan padi kering siap di selep. Dan ini jelas bisa memangkas banyak sekali biaya operasiaonal dan mempercepat produksi beras anda.
Silahkan Lihat Video Di Bawah Ini Untuk Melihat Kinerja Alat Produk Kami Ateka Teknik Surakarta
Jika Video Di Atas Terlihat Setengah Gambar Atau Tidak Bisa Di Putar,Silahkan Kunjungi Galleri Video Di Chanel Video Kami Dengan Cara Klik Link Di Bawah Ini:
Gilingan Padi Sistem Mobil
Sebagai upaya menjemput rejeki dan mempermudah masyarakat saat menyelepkan padi, sebagian orang lebih senang dengan sisetem Selepan Berjalan. Selain tidak membutuhkan ruang dan tempat yang tentu memakan biaya mahal, mesin pengupas kulit padi menggunakan mobil lebih mudah menjangkau banyak tempat; yang tentu berimbas dengan banyaknya orang yang turut menyelepkan padi.
|
Apapun kebutuhan Anda terkait pemasangan mesin selep dalam ruangan, selepan keliling, mesin perontok padi, atau pernak pernik yang berkatian dengan mesin selep padi dan alat pertanian, silahkan hubungi Customer Service kami. Alhamdulillah kami sudah berpengalaman dalam menangani berbagai hal di bidang jasa pembuatan dan pemasangan mesin penggilingan padi yang sistem mobil maupun di ruangan di kota-kota besar di Indonesia dengan budget yang terjangkau dan cukup murah.
Untuk pemesanan dan informasih lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor:
0852-9039-5109
Jika Anda menggunakan smartphone, klik tombol berikut agar lebih mudah terhubung dengan kami:
Untuk mendapatkan GRATIS konsultasi jasa pemasangan selepan padi, silahkan kontak kami dengan menyertakan foto ruangan atau gilingan padi Anda beserta alamat lengkap agar bisa kami membantu survey dan memahami kebutuhan Anda.
Segera ambil kesempatan emas ini, sebelum didahului oleh rival bisnis Anda. Jangan sampai Anda menyesal karena menyia-nyiakan informasi berharga ini; dan didahului oleh pesaing Anda.
Share this:
Twitter
Facebook
Related
Share this Facebook Twitter Google+Buffer
Related Posts
servis dryer padii di Kabupaten Bandung Barat
servis dryer padii di Kabupaten Bandung Barat – Di tengah canggihnya kemajuan zaman, kami selaku Pabrik Pembuatan Alat Pertanian pun ikut tertantang untuk mendesain peralatan pertanian yang lebih multiguna, khususnya di bidang usaha pengolahan beras; yaitu di aset mesin penggilingan padi dan poles beras. Moderenisasi alat pengupas padi di beberapa provinsi dan kota-kota …
JUAL MOBIL GILINGAN PADI di Padamara Purbalingga BARU
JUAL MOBIL GILINGAN PADI di Padamara Purbalingga BARU – Semakin majunya zaman, kami selaku Produsen Mesin Kreatif pun ikut terpanggil untuk mengembangkan peralatan pertanian yang lebih multiguna, khususnya di bidang usaha pabrik beras; yaitu di aset mesin penggilingan padi dan poles beras. Moderenisasi alat pengupas kulit padi di beberapa provinsi dan kota-kota besar seperti …
PRODUSEN PENGUPAS PADI KELILING di Kutowinangun Kebumen amanah
PRODUSEN PENGUPAS PADI KELILING di Kutowinangun Kebumen amanah – Di masa semua orang dituntun semakain kreatis seperti saat ini, kami selaku Produsen Mesin Selep pun ikut terpanggil untuk membuat peralatan pertanian yang lebih multiguna, khususnya di bidang usaha pabrik beras; yaitu di aset mesin penggilingan padi dan poles beras. Perkembangan alat pengupas padi di …
bengkel alat pemutih beras di Kabupaten Ciamis
bengkel alat pemutih beras di Kabupaten Ciamis – Di masa semua orang dituntun semakain kreatis seperti saat ini, kami selaku Pengrajin Alat Pertanian pun ikut tertantang untuk mengetengahkan peralatan pertanian yang lebih multiguna, khususnya di bidang usaha produksi beras; yaitu di aset mesin penggilingan padi dan poles beras. Moderenisasi alat penggiling padi di …
produksi konveyor di Kabupaten Nganjuk berpengalaman
produksi konveyor di Kabupaten Nganjuk berpengalaman – Di era serba mudah seperti sekarang ini, kami selaku Produsen Mesin Giling Padi pun ikut tertantang untuk menghadirkan peralatan pertanian yang lebih canggih, khususnya di bidang usaha pengolahan beras; yaitu di aset mesin penggilingan padi dan poles beras. Perkembangan alat penggiling padi di beberapa provinsi dan kota-kota …

warc-identified-content-language: ind,eng,jav


content:
Alasan Penting Mengapa Harus Memiliki Izin Usaha Perusahaan Archives - Jasa Sertifikasi ISO, SKA, SKT, SBU, SIUJK, SMK3
Skip to content
MENU
Beranda
Kami
SKT
SKA
SBUJK
SIUJK
SBUJPTL
ISO
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
SMK3
SNI
Kontak Kami
Tag: Alasan Penting Mengapa Harus Memiliki Izin Usaha Perusahaan
Alasan Penting Mengapa Harus Memiliki Izin Usaha Perusahaan
Artikel· September 20, 2018 May 13, 2020
Memiliki izin usaha untuk sebuah perusahaan baik yang baru merintis atau yang sudah berdiri selama bertahun-tahun memiliki alasan yang kuat tentunya. Karena status legal sebuah perusahaan memberikan dampak yang besar di mata masyarakat dan klien yang akan bekerja sama dengan perusahaan Anda. Biasanya dengan adanya ijin usaha yang dimiliki, akan mempercepat dan mempermudah dalam berbagai proses kerja sama dengan perusahaan lain.
Disamping itu, di Indonesia sendiri untuk sebuah perusahaan penting sekali untuk memiliki izin usaha dengan berbagai alasan yang dimilikinya. Alasan tersebut meliputi keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika perusahaan Anda memiliki izin usaha.
Alasan Pentingnya Memiliki Ijin Usaha
Adapun alasan mengapa perusahaan Anda harus memiliki izin usaha antara lain :
Mendapatkan Perlindungan Hukum
Apabila Anda perusahaan secara resmi terdaftar sebagai perusahaan di Indonesia, tentunya akan dapat perlindungan hukum. Hak mendapatkan perlindungan hukum bisa Anda dapatkan dengan Anda memiliki izin usaha. Anda jadi tidak perlu khawatir lagi jika ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Karena Anda sudah aman dari berbagai hal yang mencurigakan.
Dipermudah Dalam Pengembangan Usaha
Kepemilikan ijin usaha juga dapat memberikan kemudahan kalau Anda ingin melakukan pengembangan usaha. Dengan Anda memiliki izin usaha, Anda tidak akan kesulitan dalam memperoleh investor. Karena mengingat kalau legalitas menjadi pertimbangan dan syarat yang diperlukan untuk memperoleh suntikan modal. Jika legalitas sudah siap dan usaha beroperasi dengan baik Anda tentunya hanya perlu menungu dana dari investor.
Baca : Cara Mudah Mengurus Ijin Usaha Tanpa Datang Ke Kantor
Menjadi Lebih Terpercaya
Memiliki status badan usaha juga membuat perusahaan memiliki citra yang lebih baik di mata konsumen. Perusahaan lain akan menganggap kalau produk yang Anda tawarkan, baik barang ataupun jasa mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan perusahaan tanpa badan usaha. Mereka akan menganggap kepemilikan status badan usaha yang Anda miliki tersebut sebagai salah satu bukti bahwa Anda serius menjalankan bisnis.
Memudahkan Dalam Proses Transaksi
Apabila legalitas usaha telah Anda miliki kemudahan dalam transaksi salah satunya tender proyek yang dijalankan pemerintah bisa Anda dapatkan. Anda jadi lebih mudah untuk dipercaya oleh pemerintah. Jika tidak memiliki badan usaha tentu saja Anda tidak akan diijinkan untuk mengikuti proyek tersebut.
Bukti Bahwa Anda Patuh Terhadap Hukum
Ijin usaha yang dimiliki oleh sebuah perusahan bukan merupakan sebuah keharusan, namun keberadaannya tentu memberikan bukti seorang pengusaha yang patuh terhadap hukum. Apalagi dengan memiliki status badan usaha perusahaan akan dapat berkontribusi langsung terhadap kemajuan negara melalui pajak.
Itulah alasan mengapa Anda harus memiliki izin usaha untuk perusahaan. Akan ada banyak keuntungan lainnya yang bisa Anda rasakan dengan Anda memiliki izin usaha. Untuk itu, urus ijin usaha perusahaan Anda sekarang juga !
Notice: JavaScript is required for this content.
Beranda
Kami
SKT
SKA
SBUJK
SIUJK
SBUJPTL
ISO
SMK3
SNI
Kontak Kami
Layanan Jasa Pengurusan SKT | SKA | SBU | SIUJK | ISO | SMK3 dan Sertifikasi Lainnya. RESMI dari lembaga yang berwenang.

warc-identified-content-language: ind

warc-type: conversion

content-type: text/plain

label: id

annotation: short_sentences header footer

label: en


content:
JENDERAL ketiga setelah Jenderal Soeharto dan Jenderal Soemitro, yang paling ‘ditakuti’ di masa Orde Baru dalam konteks pelaksanaan kekuasaan yang represif –khususnya pada paruh tertentu di tahun 1970-an– tak lain adalah Laksamana Sudomo. Tentu ada sejumlah jenderal represif lainnya, sepanjang yang bisa dicatat, seperti misalnya Jenderal LB Murdani, tetapi kurun waktu berperannya berlainan waktu. Jenderal Benny Murdani berperan pada waktu berbeda, yakni setelah Laksamana Sudomo berpindah dari posisi pimpinan Kopkamtib dan Menko Polhukam ke panggung peran sipil, sebagai menteri yang menangani bidang ketenagakerjaan dan kemudian Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung) RI. LB Murdani, menjadi Panglima ABRI, menggantikan Jenderal Muhammad Jusuf seorang jenderal terkemuka lainnya. Nama Benny Murdani senantiasa dikaitkan dalam hubungan murid dan guru dengan Jenderal Ali Moertopo –jenderal pemikir sekaligus ahli strategi politik dan intelejen– yang banyak berperan dalam pengendalian belakang layar di sekitar Jenderal Soeharto ‘sejak’ Peristiwa 30 September 1965.
JENDERAL SOEHARTO-LAKSAMANA SUDOMO, SEJAK KOMANDO MANDALA. “Laksamana Sudomo menempatkan diri sebagai bawahan yang seakan selalu tersedia hanya bagi sang atasan. Dan berguna bagi segala kepentingan sang pemimpin, dan menjadi ibarat Army Swiss knife bagi Jenderal Soeharto”. (dokumentasi, download)
Sewaktu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Jenderal Muhammad Jusuf, memiliki kualifikasi dan konotasi berbeda di mata publik dengan sejumlah jenderal di lingkungan Soeharto, meskipun sama-sama berada dalam suatu rezim kekuasaan yang didominasi militer. Jenderal Jusuf membuat tentara disegani, bukan dalam pengertian ditakuti dan dibenci, karena ABRI di masa itu berhasil kembali memiliki kedekatan dengan rakyat. Pada saat itu dikenal semboyan ‘Kemanunggalan ABRI dan Rakyat’. Sedikit mirip dengan apa yang dilakukan sebelumnya oleh tiga Letnan Jenderal idealis –Sarwo Edhie Wibowo, HR Dharsono dan Kemal Idris– dan Jenderal AH Nasution yang pada masa pergolakan politik sekitar tahun 1966 menjalin kedekatan dengan sejumlah eksponen pergerakan kritis di masyarakat, sehingga antara lain menampilkan pola Partnership ABRI-Mahasiswa menghadapi rezim Soekarno.
SEPULUH jenderal itu kini tidak lagi berada di panggung peran di dunia ini. Laksamana Sudomo adalah yang terbaru waktunya di antara sepuluh jenderal itu berlalu memenuhi panggilanNya. Meninggal dunia Rabu pagi 18 April 2012 dalam usia 86 tahun. Masa purna tugas di luar kekuasaan relatif dilaluinya dengan tenang. Continue reading →
Posted in Historia, Politik.	Tagged Army Swiss knife, Benny Murdani, Brigjen Herman Sarens Soediro, HR Dharsono, Jenderal AH Nasution, Jenderal Ali Moertopo, Jenderal LB Murdani, Jenderal Maraden Panggabean, Jenderal Muhammad Jusuf, Jenderal Soeharto, Jenderal Soemitro, Jenderal Soerono, Kemal Idris, Komando Mandala, Laksamana Sudomo, MacGyver, Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter, Panglima Kopkamtib, Peristiwa 15 Januari 1974, Peristiwa 30 September 1965, Presiden Soekarno, Rum Aly, Sarwo Edhie Wibowo, Swiss Guard, Trikora, Wanjakti
The Stories Ever Told: Soeharto dan Para Presiden Indonesia (3)
June 24, 2011 by sociopolitica
0
MENDAPAT arahan akrobatik dari Menteri Dalam Negeri Amirmahmud, sejumlah Gubernur tak kalah akrobatisnya. Pernyataan Soeharto bahwa provinsi banyak masalah, tidak punya uang dan kalau ada, terbatas, dilewatkan saja oleh para Gubernur. Mereka malah berlomba-lomba menjanjikan dukungan untuk proyek yang diprakarsai Ibu Negara itu.
Gubernur Sumatera Selatan Asnawi Mangku Alam berkata, “Sumatera Selatan mampu melaksanakan, soal biaya bisa saya atur”. Gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Lamo bilang, “Baik sekali, saya sudah siapkan biaya sepuluh juta rupiah”. Ia menyatakan akan mencicil lima kali ‘kewajiban’ menyumbang Rp. 50 juta yang dibebankan kepada setiap Gubernur. Waktu itu, dengan uang limapuluh juta bisa membangun sepuluh Sekolah Dasar dengan enam kelas. Gubernur Jambi, Atmadibrata, dengan lantang dan gagah berani menegaskan kesanggupannya, “Kalau untuk membangun itu saja”, maksudnya membangun paviliun provinsi di TMII, “Jambi mampu”. Gubernur Sumatera Barat Harun Zain bilang, “Setuju benar”, namun cepat-cepat menyambung “tapi masih perlu menghitung dulu baik-baik”. Tak mau kalah, Gubernur NTT, El Tari, yang minus daerahnya, menyatakan dukungan bersemangat, walau akhirnya mengakui ketidakmampuannya, karena bagi daerah seperti NTT, “50 juta rupiah adalah super mewah dan maxi”. Gubernur Jawa Barat Solihin GP menjanjikan akan mengumpulkan dana, meski sementara itu defisit 2,1 milyar rupiah APBD Jawa Barat tak mampu diatasinya. Hanya Gubernur Aceh Muzakkir Walad yang bersikap wajar dan realistis. Buat Aceh, 50 juta rupiah adalah terlalu besar, ujarnya.
Tapi jangankan para Gubernur, Presiden Soeharto sendiri pun pada akhirnya berubah sikap dengan cepat dalam kaitan TMII. Kritik-kritik terhadap pembangunan TMII yang dilancarkan generasi muda, mulai dianggap Soeharto sebagai serangan terhadap diri dan keluarganya, karena menduga adanya kelompok-kelompok belakang layar yang bermain. Kekuasaan memang bisa membuat seorang pemimpin gampang terjangkit paranoia. Presiden Soeharto sebagai suami pemrakarsa, katanya sangat mengetahui secara jelas tentang rencana TMII. “Sebagai penanggung jawab pembangunan, saya menjamin itu tidak akan mengganggu pembangunan”. Juga takkan mengganggu keuangan negara dan penerimaan negara. “Jadi, saya sampai bertanya-tanya kenapa mesti dihebohkan? Apa landasannya untuk diragukan, apakah mengganggu pembangunan? Apakah karena Bang Ali project officernya, ataukah karena pemrakarsanya kebetulan istri saya, lalu dianggap ini proyek mercusuar ?”.
Berkata lagi Presiden Soeharto “Atau apakah dianggap mau mempertahankan terus kursi presiden ?”. Seraya menyampaikan berbagai sinyalamen dan peringatan, Presiden Soeharto menyebut isu-isu itu bertujuan jangka pendek untuk mendiskreditkan pemerintah yang dipimpinnya dan untuk jangka panjang mendepak ABRI dari eksekutif maupun mendepak dwifungsi lalu menggiring ABRI masuk kandang. Bila memang itu soalnya, bukan semata soal TMII, maka ABRI lah yang akan menjawab, “ABRI tidak akan melepaskan dwifungsinya”.
Tentang dirinya sendiri, Soeharto memberikan alternatif bahwa kalau ada yang menghendaki dirinya mundur karena menganggapnya terlalu ke’jawa’an –lamban, alon-alon asal kelakon dan sebagainya– tak perlu ribut-ribut. “Gampang, gunakan kesempatan sidang MPR 1973. Kalau mau lebih cepat lagi adakan Sidang Istimewa MPR”. Syaratnya, semua berjalan secara konstitusional. Kalau tidak, jangan kaget kalau Jenderal Soeharto kembali ke sikap keras seperti 1 Oktober 1965 ketika menghadapi PKI. “Jangan coba-coba melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional sebab akan saya hantam, siapa saja”, ujarnya. Yang memakai kedok demokrasi secara berlebih-lebihan akan ditindak. “Kalau ada ahli hukum yang mengatakan tidak ada landasan hukum”, kata Soeharto, “demi kepentingan negara dan bangsa saya akan gunakan Supersemar”.
Kembali kepada kenangan 1 Oktober 1965, Soeharto mengungkap pula dengan kata-kata pahit bahwa “waktu itu tak ada pemuda, tak ada mahasiswa maupun partai politik yang datang mendukung saya”. Terkecuali satu orang, katanya, yakni isterinya, Siti Suhartinah, pemrakarsa Miniatur Indonesia. Dari ucapan-ucapannya itu terlihat Suharto mempunyai konstruksi pemikiran tentang adanya dalang di balik semua peristiwa protes, dan itu semua terkait dengan situasi politik saat itu. Lagi pula seperti dituturkan kemudian oleh seorang mantan pejabat intelejen, saat itu Soeharto telah sempat memperoleh suatu laporan tentang adanya skenario konspirasi yang memanfaatkan kasus TMII untuk mendiskreditkan Presiden Soeharto dan isteri, serta kekuasaannya. Beberapa nama kalangan militer dan sipil serta tokoh-tokoh kritis yang dekat dengan jenderal-jenderal intelektual, disebutkan dalam laporan tersebut lengkap dengan beberapa hal yang detail.
Tapi tak ada langkah lebih jauh dalam kasus konspirasi tersebut, karena Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro sempat memberi masukan yang untuk sementara bisa menetralisir teori konspirasi tersebut. Agaknya, hanya dalam tempo enam tahun Soeharto telah bisa melupakan bahwa dukungan mahasiswa lah, dan sejumlah perwira idealis seperti Sarwo Edhie Wibowo, HR Dharsono dan Kemal Idris, plus Ali Moertopo cs, antara lain yang telah berperan menurunkan Soekarno dan membantunya naik ke kursi kekuasaannya. Ali Moertopo cs telah mendampingi Soeharto sejak hari-hari pertama, sementara tanpa Sarwo Edhie Wibowo sejak 1 Oktober 1965, Soeharto takkan berhasil mengendalikan peristiwa.
Titik peka dan pembentukan dinasti. Kelak, setelah menyampaikan uneg-uneg itu berkali-kali dalam berbagai peristiwa, Jenderal Soeharto ‘menantang’ mereka yang tidak menyukainya untuk menggunakan cara konstitusional melalui MPR bila menghendaki dirinya mundur dari kursi kepresidenan.
Titik peka seperti Soeharto, kini juga mulai diperlihatkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk dalam hal kecurigaan terhadap adanya pengatur skenario di balik serangan-serangan yang ditujukan pada dirinya. Makin hari memang makin banyak persamaan yang terlihat, antara Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono, dua Presiden Indonesia yang memiliki latar belakang militer masa Orde Baru. Isteri kedua tokoh ini cukup berperan sebagai Ibu Negara, berbeda dengan isteri-isteri Soekarno. Perilaku para menteri dan lingkaran dalam kedua Presiden itu juga makin mirip. Sorotan yang menerpa keduanya juga menyangkut topik-topik dan bidang yang sama, antara lain masalah pembentukan dinasti politik dan kekuasaan, korupsi, kegagalan penegakan hukum dan penciptaan rasa aman publik.
PERSAMAAN KEGAGALAN PEMBERANTASAN KORUPSI. “Makin hari memang makin banyak persamaan yang terlihat, antara Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono, dua Presiden Indonesia yang memiliki latar belakang militer masa Orde Baru….. Sorotan yang menerpa keduanya juga menyangkut topik-topik dan bidang yang sama, antara lain masalah pembentukan dinasti politik dan kekuasaan, korupsi, kegagalan penegakan hukum dan penciptaan rasa aman publik”. Karikatur 1968, Harjadi S.
Kehidupan politik pada dua tahun terakhir masa kekuasaan Soeharto diwarnai peristiwa-peristiwa penculikan dan penghilangan aktivis. Pengemplang uang negara sudah mulai melakukan mode kabur ke luar negeri, seperti Eddy Tanzil, satu mode yang berlanjut di masa-masa kepresidenan pasca Soeharto. Banyak pelaku kejahatan keuangan negara, terutama BLBI, meloloskan diri ke luar negeri. Singapura yang sering dijuluki Israel Asia Tenggara, menjadi surga ‘suaka’ paling populer bagi para pencuri. Kalau tak berhasil kabur, dengan gesit menggunakan alasan sakit untuk menghindari hukum, meniru cara-cara Soeharto yang tampaknya ‘diajarkan’ para pengacara senior yang mendampinginya (atau para pengacara itulah yang justru terinspirasi oleh Soeharto?).
Di masa SBY, model alasan sakit dan melarikan diri ke Singapura, juga sangat lazim digunakan. Ada beberapa nama dari lingkaran dekat kekuasaan yang bisa disebut sebagai contoh aktual, seperti Nunun Nurbaeti Adang Daradjatun dan Nazaruddin anggota DPR dan ex Bendahara Partai Demokrat. Sementara itu, para pelaku kasus suap-menyuap dan pelanggaran hukum lainnya yang berasal dari kalangan di luar kelompok kekuasaan negara, lazim menggunakan tangkisan atau alasan politisasi saat ditindaki secara hukum. Model ini misalnya yang dilakukan para politisi PDIP dalam kasus suap sekitar pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom.
Dalam soal pembentukan dinasti, Soeharto dianggap mempersiapkan puterinya, Siti Hardiyanti, dan dalam waktu yang sama, menantunya, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, juga mempersiapkan diri. Susilo Bambang Yudhoyono dalam pada itu dianggap mempersiapkan isterinya, Ani Yudhoyono sebagai the next president di tahun 2014 seperti yang dilontarkan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Tapi menurut Gatra, Ani Yudhoyono sudah ‘berlalu’ dalam soal ini, dan kemudian terbit Ani Mulyani (Sri Mulyani Indrawati). Sri Mulyani adalah tokoh yang dikambinghitamkan dan dikorbankan dalam skandal Bank Century. Selain mempersiapkan isteri, SBY juga dianggap mempersiapkan para puteranya dalam satu proyeksi masa depan. Salah satu puteranya, Ibas Edhie Baskoro Yudhoyono, telah terjun menjadi anggota DPR-RI dan kini menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrat. Tetapi secara formal, Susilo Bambang Yudhoyono, telah membantah mempersiapkan dinasti kekuasaan seperti yang dituduhkan.
Serangan gencar terhadap Presiden SBY belakangan ini, mengingatkan pada kegencaran sorotan yang ditujukan kepada Presiden Soeharto setidaknya pada dua tahun terakhir masa kekuasaannya. Serangan terhadap Soeharto arahnya jelas untuk menjatuhkan Soeharto, dan itu telah terjadi. Adapun serangan kepada SBY, kira-kira arahnya juga sama, namun belum terjadi.
Berlanjut ke Bagian 4
Posted in Historia, Politik.	Tagged 1 Oktober 1965, ABRI masuk kandang, Aceh, Ahmad Lamo, Ali Moertopo, Ani Yudhoyono, Asnawi Mangku Alam, Atmadibrata, Bang Ali, Bank Century, Bendahara Partai Demokrat, BLBI, Deputi Gubernur Senior BI, dwifungsi, Eddy Tanzil, El Tari, Gatra, Harun Zain, HR Dharsono, Ibas Edhie Baskoro Yudhoyono, Ibu Negara, Jambi, Jawa Barat, Kemal Idris, Menteri Dalam Negeri Amirmahmud, Miranda Goeltom, Muzakkir Walad, Nazaruddin, NTT, Nunun Nurbaeti Adang Daradjatun, Orde Baru, Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro, Partai Demokrat, PDIP, penculikan dan penghilangan aktivis, PKI, Prabowo Subianto, Ruhut Sitompul, Sarwo Edhie Wibowo, SBY, Sidang Istimewa MPR, Singapura, Siti Hardiyanti, Siti Suhartinah, Solihin GP, Sri Mulyani Indrawati, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Supersemar, Susilo Bambang Yudhoyono, TMII
Kisah Pertarungan Politik Setelah Surat Perintah 11 Maret 1966 (3)
March 16, 2011 by sociopolitica
0
Babak terakhir bersama mitos. Setelah benturan 19 Agustus 1966 di Bandung dan Insiden 3 Oktober 1966 di depan istana presiden, masih tercatat serangkaian benturan antara mahasiswa dan pelajar yang menghendaki diakhirinya kekuasaan Soekarno dengan para pendukung Soekarno. Seperti misalnya yang terjadi di Yogya 20 Nopember 1966, berupa penyerangan sejumlah anggota Pemuda Marhaenis terhadap beberapa mahasiswa anggota KAMI di Batjiro. Tanpa Soebandrio lagi di sampingnya, Soekarno akhirnya lebih banyak menoleh kepada PNI yang merupakan sumber dukungan tradisionalnya. Bila sebelum September 1965, Soekarno lebih sering berkonsultasi dengan tokoh-tokoh PKI dan sejumlah jenderal yang loyal kepadanya, kini ia lebih banyak bertemu dengan tokoh-tokoh PNI.
Beberapa kali di tahun 1966, setelah SU IV MPRS, Soekarno mengundang Isnaeni untuk makan-makan di istana dan ngobrol berjam-jam lamanya. Tidak terlalu jelas apa yang dicapai Soekarno dengan Isnaeni, dan terbawa ke mana akhirnya PNI dengan pendekatan-pendekatan intensif yang dilakukan Soekarno. Selain itu, berkali-kali pada berbagai kesempatan, Soekarno mencoba menggembleng massa PNI. Di depan anggota-anggota PNI/Front Marhaenis, 2 Desember 1966, Soekarno mengatakan “Kita hidup dalam revolusi dan revolusi tidak mengenal istirahat, ia hidup terus menerus… Kita harus berjuang terus dan mengorbankan segala apa pun untuk mengembalikan revolusi ini ke atas rel-nya yang sebenarnya”. Setelah pendekatan-pendekatan dilakukan Soekarno, beberapa kali sejumlah tokoh PNI menunjukkan sikap pembelaan terhadap Soekarno. Ketika Adam Malik melontarkan usul kepada Soekarno agar mengundurkan diri secara sukarela, tokoh PNI Jawa Tengah Hadisubeno serta merta menyatakan penolakan tegas. Hadisubeno ini pada tahun-tahun berikutnya menjadi salah satu tokoh PNI yang menonjol karena pernyataan-pernyataan kerasnya sebagai die hard Soekarno. Ia terkenal pula dengan serangan-serangannya terhadap Golongan Karya yang muncul sebagai the new emerging forces –meminjam istilah yang sering digunakan Soekarno– maupun partai-partai ideologi Islam. Pernyataannya kadang-kadang dianggap keterlaluan, tetapi bagaimana pun ia menciptakan kemeriahan politik.
Dalam ancang-ancang menuju Pemilihan Umum 1971 –yang diundurkan waktunya oleh Soeharto dari 1968– ia terkenal dengan istilah ‘kaum sarungan’ yang ditujukan kepada kelompok politik Islam. Istilah ‘kaum sarungan’ ini mengingatkan orang kepada ucapan Aidit di depan massa CGMI di tahun 1965, yaitu sebaiknya anggota-anggota CGMI memakai sarung saja kalau tak bisa membubarkan HMI. Tapi Hadisubeno tak sempat berkiprah dalam Pemilihan Umum 1971, karena ia meninggal di tahun 1970 dan dimakamkan di Cilacap.
SOEKARNO DALAM KESENDIRIAN. Dalam realita, yang terbukti kemudian, Soeharto memilih cara berjalan setapak demi setapak dalam proses mematikan langkah Soekarno. (Karikatur Harjadi S, 1967)
Namun, selain sikap pembelaan seperti yang ditunjukkan Hadisubeno, berkali-kali pula sejumlah tokoh PNI ikut dalam arus sikap kritis dan keras terhadap Soekarno, terutama dari kalangan yang setelah peristiwa di bulan september 1965 memisahkan diri sebagai sayap Osa-Usep. Tetapi cukup menarik pula bahwa pada saat yang lain, sejumlah tokoh yang tadinya masuk sayap Osa-Usep, belakangan sempat bersuara keras untuk kepentingan Soekarno. Sikap PNI melalui pernyataan silih berganti para tokohnya yang di mata umum terlihat mondar-mandir antara sikap pada satu saat ikut mengeritik Soekarno dan pada saat yang lain membela mati-matian Soekarno, bagaimanapun membingungkan sekaligus makin melekatkan gelar plin–plan yang diberikan pada partai itu sejak pecahnya Peristiwa 30 September. Istilah plin–plan berasal dari istilah plintat–plintut yang dipopulerkan Soekarno untuk mereka yang dianggapnya tak berpendirian tetap. Terakhir di awal tahun 1967, 21 Januari, Sekjen PNI Usep Ranawidjaja SH –yang berseberangan dengan kelompok Ali-Surachman– menegaskan tak ada hubungan antara PNI dan Presiden Soekarno, karena Soekarno berada di luar PNI.
Apa sesungguhnya yang ada di balik persentuhan-persentuhan Soekarno dengan PNI ? Pertama-tama tentu saja dapat disimpulkan bahwa perbedaan internal masih cukup kuat di tubuh PNI yang telah ‘bersatu’ kembali sebagai PNI ‘baru’. Perubahan sikap yang silih berganti mungkin dapat diterangkan dalam kerangka upaya PNI menjaga eksistensi dirinya. Sewaktu Soekarno tampaknya punya peluang untuk memperbaiki kembali posisinya dalam kekuasaan melalui kompromi-kompromi dengan Soeharto, PNI memberikan dukungan untuk memperkuat Soekarno dalam rangka tawar menawar posisi. Dengan sikap itu PNI berharap bisa merebut kembali massa pendukung Soekarno, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan tatkala kemudian pada awal 1967 tekanan terhadap Soekarno menguat dan memperlihatkan trend menaiknya keinginan mengakhiri Soekarno, menurut analisis Aswar Aly, DPP PNI yang praktis dikuasai oleh kelompok Osa-Usep mulai menyadari sudah tidak mungkin mengharapkan direbutnya kembali massa PNI Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dengan menggandeng Soekarno. “Karena itu mulailah dipersiapkannya peralihan suara politik PNI, agar PNI masih bisa diselamatkan jikapun Soekarno telah jatuh”. Dengan kembali bersikap netral seperti pada awal 1967 itu, kelompok Osa-Usep itu berharap masih bisa bertahan dalam Orde Baru, sebagaimana mereka bisa diterima pada awalnya.
Selain pendekatan baru terhadap PNI, Soekarno juga mencoba memainkan perimbangan baru antara panglima angkatan yang baru dengan Soeharto yang telah menjadi Menteri Panglima AD, sepanjang bagian kedua tahun 1966, serta mencoba mengandalkan sejumlah Panglima Kodam meskipun tentunya ia mengetahui bahwa sejumlah Panglima Kodam –minus HR Dharsono dari Siliwangi– berada di wilayah abu-abu antara dirinya dan Soeharto. Dalam Kabinet Ampera pun, sebenarnya masih terdapat sejumlah tokoh abu-abu, yakni tokoh-tokoh hasil kompromi antara Soeharto dan Soekarno.
Apapun yang terjadi di latar belakang hubungan Soekarno dengan para Panglima ABRI, Pernyataan Desember ABRI yang dikeluarkan pada tanggal 21, adalah ibarat titik patah dari suatu curve yang menggambarkan sikap tentara terhadap Soekarno. Dalam Seminar AD II muncul rumusan perlunya institusi-institusi dilepaskan dari ikatan pribadi, dan agar hukum-hukum yang demokratis dapat berjalan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk mencegah kediktatoran dalam bentuk apapun. Tetapi dalam Pernyataan Desember ABRI yang muncul justru nada otoriter khas tentara. Para pimpinan ABRI memberi penegasan bahwa ABRI akan mengambil tindakan terhadap siapapun, pihak manapun, golongan manapun yang akan menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945 serta siapapun yang tidak melaksanakan Keputusan-keputusan Sidang Umum IV MPRS.
Terjemahan politik dari peringatan itu adalah bahwa ABRI tak lagi mentolerir seluruh kegiatan ekstra parlementer, yang justru merupakan ciri seluruh gerakan anti Soekarno yang dilakukan oleh para mahasiswa, pelajar dan kaum cendekiawan serta kesatuan-kesatuan aksi. Terkandung pula sifat pembatasan dalam kehidupan demokrasi, seakan yang konstitusional hanyalah proses formal melalui MPRS serta keputusan-keputusan MPRS. Padahal, pandangan yang umum dari kelompok-kelompok generasi muda saat itu, keputusan-keputusan SU IV MPRS adalah tidak memuaskan karena terlalu kompromistis. Dalam pada itu, samasekali tidak terdapat rumusan tentang sikap para pimpinan ABRI terhadap Presiden Soekarno yang pada saat itu justru menjadi pokok perhatian utama kehidupan politik faktual dan paling aktual saat itu.
Mingguan Mahasiswa Indonesia, 25 Desember, menulis “justru di saat-saat kita sedang berada dalam tahap perjuangan yang sedang meningkat, lampu kuning tiba-tiba menyala lagi di hadapan kita. Sebuah lampu kuning yang datang dari pihak ABRI, partner terpercaya dari Kesatuan-kesatuan Aksi, yang pada tanggal 21 Desember mengeluarkan apa yang disebut ‘Pernyataan Desember ABRI’. Betapapun juga alasannya, dikeluarkannya pernyataan tersebut kurang dapat dipahami: Mengapa dan untuk apa pernyataan seperti itu dikeluarkan ? Secara implisit, ‘Pernyataan Desember ABRI’ itu telah mengalihkan perhatian kita dari sasaran pokok, kalau tidak memperkuat posisi sasaran pokok itu. Terutama sekali karena kalau dibanding-bandingkan dengan kesimpulan Seminar AD ke-II yang baru lalu, ternyata pernyataan tersebut mengandung kemunduran yang besar sekali”. Gambaran sederhana dari ini semua, adalah bahwa proses tawar menawar sedang terjadi.
Hingga bulan Desember 1966, Soekarno bertahan dalam suatu keadaan dengan kesediaan melakukan sharing kekuasaan dengan Soeharto, asal tetap berada di posisi kekuasaan formal meskipun sebagian otoritas kekuasaan harus dilepaskannya ke tangan Soeharto. Kesediaan untuk berbagi kekuasaan pada saat yang sama juga ada pada Soeharto, namun dengan porsi tuntutan yang meningkat dari waktu ke waktu. Pada saat ia sudah menjadi Pejabat Presiden berdasarkan keputusan Sidang Umum MPRS Maret 1967, ia pun bahkan masih sempat berkata kepada Soekarno –seperti yang dituturkannya sendiri– bahwa mumpung dirinya masih menjadi Pejabat Presiden, ia mengharapkan Bung Karno masih akan bersedia memimpin negara ini dengan syarat seperti yang sudah dimaklumi Soekarno. Baginya ketergesa-gesaan bukan cara yang terbaik, bahkan kerapkali malah menghapus kesempatan sama sekali. Dalam realita, yang terbukti kemudian, ia memilih cara berjalan setapak demi setapak dalam proses mematikan langkah Soekarno, dengan hasil yang meyakinkan.
Berlanjut ke Bagian 4
Posted in Historia, Politik.	Tagged 19 Agustus 1966, ABRI, Adam Malik, Aidit, Ali-Surachman, Aswar Aly, CGMI, Hadisubeno, HMI, HR Dharsono, KAMI, kaum sarungan, Mingguan Mahasiswa Indonesia, MPRS, Osa-Usep, Pemuda Marhaenis, Pernyataan Desember ABRI, PKI, PNI, PNI/Front Marhaenis, Siliwangi, Soebandrio, Soeharto, Soekarno, Surat Perintah 11 Maret 1966, the new emerging forces, Usep Ranuwidjaja SH
Kisah Pertarungan Politik Setelah Surat Perintah 11 Maret 1966 (2)
March 14, 2011 by sociopolitica
2
SUASANA ‘buyar’ juga terjadi pada Front Pancasila. Ikatan ‘moral’ yang menyatukan gado-gado kekuatan politik dan masyarakat itu selama kurang lebih setahun, adalah kebersamaan menghadapi G30S dan keinginan bersama menumpas PKI. “Kini urgensi itu kurang dirasakan”, catat Rosihan Anwar, karena “sudah ada soal lain harus dipikirkan, yakni mempersiapkan posisi sebaik-baiknya untuk pemilihan umum”. Keadaan ekonomi rakyat yang sulit, dianggap partai-partai itu menjadi tugas Kabinet Ampera. Sikap egoistis kekuatan politik yang tergabung dalam Front Pancasila, untuk memperkecil jumlah saingan juga mereka tunjukkan. Front Pancasila menentang rehabilitasi Partai Murba.
Kerenggangan partai-partai dengan Angkatan Darat. Sikap penentangan juga ditunjukkan dalam bentuk ketidaksenangan terhadap gejala banyaknya perwira militer masuk menduduki posisi-posisi sebagai Gubernur atau Bupati dan juga pos Duta Besar. Ini membuat mulai terciptanya kerenggangan partai-partai dengan pihak Angkatan Darat yang berpolitik. Ketika Soeharto melontarkan rencana pengangkatan 110 anggota DPR-GR sebagai tambahan atas anggota lama yang terutama terdiri dari wakil partai-partai, terjadi pula penolakan. Dalam rencana itu, separuh atau 55 orang yang diangkat adalah dari partai-partai, termasuk partai yang direhabilitir, dan 55 orang lainnya adalah dari yang disebut golongan karya. Dalam kelompok golongan karya ini, akan termasuk unsur dari berbagai kesatuan aksi –mahasiswa, sarjana dan kalangan pendidik. Tapi partai-partai tak berani menolak secara terang-terangan karena tampaknya sikap Soeharto untuk memasukkan Angkatan 1966 sudah bulat.
SOEHARTO DAN SOEKARNO. Tahta, rupiah dan perempuan cantik. Karikatur Harjadi S 1968
Hingga sejauh yang terlihat kasat mata, semua tuntutan tampaknya telah terpenuhi melalui SU IV MPRS. Tetapi pada sisi lain, SU MPRS ini seakan menjadi tonggak titik balik bagi gerakan-gerakan ekstra parlementer mahasiswa yang konfrontatif, karena untuk selanjutnya jalan yang ditempuh adalah apa yang dinyatakan oleh AH Nasution sebagai taktik konstitusional. Secara umum memang terlihat bahwa Soeharto dan rekan-rekannya di Angkatan Darat sudah mulai tidak membutuhkan suatu kekuatan mahasiswa yang bergerak sebagai pressure group di jalanan dalam gerakan-gerakan ekstra konstitusional. Soeharto untuk sementara lebih membutuhkan ‘dukungan damai’ mereka dalam forum-forum legislatif yang tampaknya lebih mudah dikendalikan.
Dengan situasi seperti ini, apa yang disebut sebagai Partnership ABRI-Mahasiswa, memang perlu dipertanyakan. Apakah ia sesuatu yang nyata sebagai realitas politik ataukah hanya setengah nyata atau samasekali berada dalam dataran retorika belaka dalam rangka permainan politik ? Terlihat bahwa bagi Angkatan Darat di bawah Soeharto, partnership itu tak lebih tak kurang adalah masalah taktis belaka, dan mahasiswa ada dalam posisi kategori alat politik dalam rangka kekuasaan.
Kalau pun ada yang mengartikan partnership itu sebagai suatu keharusan faktual dan strategis, tak lain hanya para jenderal yang termasuk kelompok perwira intelektual dan idealis seperti Jenderal Sarwo Edhie, HR Dharsono, Kemal Idris dan sejumlah perwira sekeliling mereka yang secara kuantitatif ternyata minoritas di tubuh Angkatan Darat. Partnership itu memang terasa keberadaannya dan efektifitasnya sepanjang berada di samping para jenderal idealis itu serta pasukan-pasukan di bawah komando mereka. Tetapi di luar itu, partnership tak punya arti samasekali. Dalam berbagai situasi yang sangat membingungkan, tatkala berada dekat kesatuan tentara yang disangka partner, kerapkali para mahasiswa justru bagaikan berada di samping harimau dan sewaktu-waktu menjadi korban kekerasan tentara. Salah satu contoh, adalah apa yang dialami mahasiswa ketika melakukan demonstrasi ‘damai’ di depan Istana Merdeka 3 Oktober 1966.
Menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan yang ke-21, sejumlah tokoh kesatuan aksi di Bandung –KAMI, KASI maupun KAPI– telah menduga bahwa pidato yang akan disampaikan Soekarno dalam acara tersebut akan bernada keras. Ini terbaca melalui tanda-tanda ketidakpuasan yang diperlihatkan Soekarno setelah SU IV MPRS yang menolak pidato pertanggungjawabannya dan menanggalkan beberapa gelar dan wewenangnya.
Pada pelantikan Kabinet Ampera sebelumnya, Soekarno pun telah melontarkan ucapan-ucapan ‘keras’. Ia misalnya menegaskan keinginannya agar konfrontasi terhadap Malaysia tetap dilanjutkan. Tentang Surat Perintah 11 Maret 1966, Soekarno menyatakan bahwa itu adalah surat perintah biasa dan bukan transfer of authority atau pemindahan kekuasaan. Ia menyatakan pula bahwa Surat Perintah 11 Maret itu “bisa saya berikan kepada siapa saja”. Tapi tentu saja, semua sudah terlambat bagi Soekarno, karena Surat Perintah 11 Maret itu sudah dikukuhkan melalui suatu Tap MPRS, yang tak bisa lagi dicabut oleh Soekarno, kecuali ia bisa memulihkan kekuatan pendukungnya di kalangan militer, partai-partai dan atau di MPRS.
Untuk menghadapi kemungkinan Soekarno mengulangi atau bahkan menyampaikan suatu pidato yang lebih keras keras pada 17 Agustus 1966, para aktivis kesatuan aksi itu telah mempersiapkan beberapa tindakan antisipatif. Sementara itu di berbagai kampus perguruan tinggi di Bandung berlangsung berbagai appel mahasiswa. Mahasiswa pun menyelenggarakan suatu pawai alegoris keliling kora Bandung, Senin sore 15 Agustus. Sikap anti Soekarno yang paling nyata, terekspresikan dalam pawai allegoris tersebut. Sebuah patung besar yang menyerupai Soekarno di atas sebuah kendaraan bak terbuka amat menarik perhatian jubelan puluhan ribu massa rakyat yang menonton di sepanjang jalan. Patung yang lengkap dengan berbagai bintang dan tanda jasa di dadanya itu disertai suatu tulisan yang seakan pertanyaan Soekarno, ‘Tjing kuring hayang nyaho, naon Hati Nurani Rakyat’, Hayo saya ingin tahu apa itu Hati Nurani Rakyat. Di sekeliling patung, duduk bersimpuh sejumlah wanita cantik –berkebaya atau berpakaian kimono Jepang, yang diperankan sejumlah mahasiswi– dan kendaraan pengangkutnya berjalan lambat-lambat ‘ditarik’ sejumlah manusia kurus kering, berbaju gembel berjalan tertatih-tatih tanda kelaparan.
Sejumlah patung atau boneka sindiran karya para mahasiswa juga meramaikan pawai. Ada pula dua poster yang menyolok, berbunyi “Kalau tidak tahu Hati Nurani Rakyat, jangan mengaku Pemimpin Besar Revolusi” dan “Kalau tidak tahu Hanura, minggir saja Bung!”. Sebuah ‘patung’ lain dalam arak-arakan itu tak hanya ‘menyinggung’ perasaan Soekarno, tapi juga aparat keamanan, sehingga dirampas oleh sejumlah petugas di depan Gedung MPRS yang lebih dikenal sebagai Gedung Merdeka. Patung bertuliskan ‘Kecap Nomor Satu’ di bagian badan dan ‘Batu’ di bagian kepala itu, dikehendaki mahasiswa untuk di bawa terus dalam pawai. Mahasiswa menolak dan mogok di jalan menuntut patung dikembalikan. Persoalan bisa diatasi ketika beberapa perwira Kodam Siliwangi datang setelah dihubungi para mahasiswa, dan turun tangan untuk mengembalikan patung itu.
Pidato 17 Agustus Soekarno, “Djangan sekali-kali meninggalkan sedjarah” yang sering diringkas sebagai Djas Merah, ternyata memang memancing kontroversi. Soekarno menyebut tahun 1966 sebagai tahun gawat, dan menunjuk adanya gerakan kaum revolusioner palsu sebagai penyebabnya. Dalam pidato itu Presiden Soekarno tetap menyebut-nyebut Pantja Azimat Revolusi dan mengagungkan persatuan berdasarkan Nasakom. Tetapi bagian yang paling ‘kontroversial’ ialah ketika Soekarno melontarkan tuduhan terhadap arus penentangan terhadap dirinya dan Nasakom sebagai sikap revolusioner yang palsu. Semua mengerti bahwa yang dimaksudkan terutama adalah kesatuan-kesatuan aksi. Seraya itu, ia lalu menyerukan, “Saudara-saudara kaum revolusioner sejati, kita berjalan terus, ya, kita berjalan terus, kita tidak akan berhenti. Kita berjalan terus, berjuang terus, maju terus pada sasaran tujuan seperti diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945”. Seruan itu bermakna komando bagi para pengikutnya yang masih setia, untuk membela dirinya menghadapi penentangan ‘kaum revolusioner palsu’.
Seakan mengikuti seruan Soekarno dan sekaligus menjawab aksi-aksi anti Soekarno yang diperlihatkan pelajar dan mahasiswa dalam pawai alegoris mahasiswa, barisan pendukung Soekarno melakukan penyerangan-penyerangan terhadap para penentang Soekarno di berbagai penjuru tanah air. Salah satu rangkaian serangan yang paling menonjol adalah yang terjadi di Bandung, yang dikenal sebagai Peristiwa 19 Agustus 1966, yang mengambil korban nyawa seorang mahasiswa Universitas Parahyangan bernama Julius Usman.
Berlanjut ke Bagian 3
Posted in Historia, Politik.	Tagged AH Nasution, Angkatan 1966, Angkatan Darat, Djas Merah, DPR-GR, Front Pancasila, G30S, Hati Nurani Rakyat, HR Dharsono, Jenderal Sarwo Edhie, Julius Usman, KAMI, KAPI, KASI, Kemal Idris, nasakom, Pantja Azimat Revolusi, Partai Murba, Partnership ABRI-Mahasiswa, Pemimpin Besar Revolusi, PKI, revolusioner palsu, Rosihan Anwar, Soeharto, Soekarno, SU MPRS, Surat Perintah 11 Maret 1966, Universitas Parahyangan
Soekarno, Agustus 1966 (1)
August 23, 2010 by sociopolitica
0
“Penurunan dan penyobekan gambar Soekarno tanggal 18 Agustus 1966 itu menjadi gerakan paling terbuka dan terang-terangan yang untuk pertama kali dilakukan di Indonesia dalam rangka penolakan terhadap Soekarno”.
PERAYAAN 17 Agustus 1966 di Istana Merdeka, adalah perayaan Agustusan terakhir bagi Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemungkinan ke arah kejatuhannya dari kekuasaan, makin jelas terbaca sejak ia seakan-akan ter-faitaccompli untuk memberikan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto. Meski Soekarno tetap sebagai Presiden RI, pada hakekatnya sejak saat itu separuh kekuasaan sudah berada di tangan Jenderal Soeharto. Namun menjadi fenomena menarik bahwa saat langkah Soekarno semakin tertatih-tatih dalam menjalankan kekuasaannya, Jenderal Soeharto pun tak kalah lamban bagaikan keong dalam menyelesaikan proses peralihan kekuasaan guna mengakhiri apa yang disebut mahasiswa dan cendekiawan yang kritis kala itu sebagai langkah mengakhiri kekuasaan diktatorial Soekarno.
Menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan yang ke-21 itu, sejumlah tokoh kesatuan aksi di Bandung –KAMI maupun KASI– telah menduga bahwa pidato yang akan disampaikan Soekarno dalam acara tersebut akan bernada keras. Ini terbaca melalui tanda-tanda ketidakpuasan yang diperlihatkan Soekarno setelah SU-IV MPRS, 20 Juni hingga 5 Juli 1966 yang menolak pidato pertanggungjawabannya dan menanggalkan beberapa gelar dan wewenangnya.
Pada pelantikan Kabinet Ampera sebelumnya, Soekarno pun telah melontarkan ucapan-ucapan ‘keras’. Ia misalnya menegaskan keinginannya agar konfrontasi terhadap Malaysia tetap dilanjutkan. Tentang Surat Perintah 11 Maret 1966, Soekarno menyatakan bahwa itu adalah surat perintah biasa dan bukan transfer of authority atau pemindahan kekuasaan. Ia menyatakan pula bahwa Surat Perintah 11 Maret itu “bisa saya berikan kepada siapa saja”. Tapi tentu saja, semua sudah terlambat bagi Soekarno, karena Surat Perintah 11 Maret itu sudah dikukuhkan melalui suatu Tap MPRS, yang tak bisa lagi dicabut oleh Soekarno, kecuali ia bisa memulihkan kekuatan pendukungnya.
Untuk menghadapi kemungkinan Soekarno mengulangi atau bahkan menyampaikan suatu pidato yang lebih keras keras pada 17 Agustus 1966, para aktivis kesatuan aksi saat itu telah mempersiapkan beberapa tindakan antisipatif. Sementara itu di berbagai kampus perguruan tinggi di Bandung berlangsung berbagai appel mahasiswa. Mahasiswa pun menyelenggarakan suatu pawai alegoris keliling kora Bandung, Senin sore 15 Agustus. Sikap anti Soekarno yang paling nyata, terekspresikan dalam pawai allegoris tersebut. Sebuah patung besar yang menyerupai Soekarno di atas sebuah kendaraan bak terbuka amat menarik perhatian jubelan puluhan ribu massa rakyat yang menonton di sepanjang jalan. Patung yang lengkap dengan berbagai bintang dan tanda jasa di dadanya itu disertai suatu tulisan yang seakan pertanyaan Soekarno, ‘Tjing kuring hayang nyaho, naon Hati Nurani Rakyat’, Hayo saya ingin tahu apa itu Hati Nurani Rakyat. Di sekeliling patung, duduk bersimpuh sejumlah wanita cantik –berkebaya atau berpakaian kimono Jepang, yang diperankan sejumlah mahasiswi– dan kendaraan pengangkutnya berjalan lambat-lambat ‘ditarik’ sejumlah manusia kurus kering, berbaju gembel berjalan tertatih-tatih tanda kelaparan.
Sejumlah patung atau boneka sindiran lainnya karya para mahasiswa juga meramaikan pawai. Ada pula dua poster yang menyolok, berbunyi “Kalau tidak tahu Hati Nurani Rakyat, jangan mengaku Pemimpin Besar Revolusi” dan “Kalau tidak tahu Hanura, minggir saja Bung!”. Sebuah ‘patung’ lain dalam arak-arakan itu tak hanya ‘menyinggung’ perasaan Soekarno, tapi juga aparat keamanan, sehingga dirampas oleh sejumlah petugas di depan Gedung MPRS yang lebih dikenal sebagai Gedung Merdeka. Patung bertuliskan ‘Kecap Nomor Satu’ di bagian badan dan ‘Batu’ di bagian kepala itu, dikehendaki mahasiswa untuk di bawa terus dalam pawai. Mahasiswa menolak dan mogok di jalan menuntut patung dikembalikan. Persoalan bisa diatasi ketika beberapa perwira Kodam Siliwangi datang setelah dihubungi para mahasiswa, dan turun tangan untuk mengembalikan patung itu.
Pidato 17 Agustus Soekarno, “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”, ternyata memang memancing kontroversi. Soekarno menyebut tahun 1966 sebagai tahun gawat, dan menunjuk adanya gerakan kaum revolusioner palsu sebagai penyebabnya. Dalam pidato itu Presiden Soekarno tetap menyebut-nyebut Pantja Azimat Revolusi dan mengagungkan persatuan berdasarkan Nasakom. Tetapi bagian yang paling ‘kontroversial’ ialah ketika Soekarno melontarkan tuduhan terhadap arus penentangan terhadap dirinya dan Nasakom sebagai sikap revolusioner yang palsu. Semua mengerti bahwa yang dimaksudkan terutama adalah kesatuan-kesatuan aksi. Seraya itu, ia lalu menyerukan, “Saudara-saudara kaum revolusioner sejati, kita berjalan terus, ya, kita berjalan terus, kita tidak akan berhenti. Kita berjalan terus, berjuang terus, maju terus pada sasaran tujuan seperti diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945”. Seruan itu bermakna komando bagi para pengikutnya yang masih setia, untuk membela dirinya menghadapi penentangan ‘kaum revolusioner palsu’.
Peristiwa 19 Agustus 1966. Seakan mengikuti seruan Soekarno dan sekaligus menjawab aksi-aksi anti Soekarno yang diperlihatkan pelajar dan mahasiswa dalam pawai alegoris mahasiswa, barisan pendukung Soekarno melakukan penyerangan-penyerangan terhadap para penentang Soekarno di berbagai penjuru tanah air. Salah satu rangkaian serangan yang paling menonjol adalah yang terjadi di Bandung. Rabu 17 Agustus pagi sekelompok orang yang berseragam hitam-hitam melakukan serangan bersenjata api dan tajam ke Markas KAPPI di Jalan Kebon Jati Bandung dan pada sore harinya melakukan teror terhadap barisan KAMI dan KAPI yang ikut dalam pawai 17-an. Kampus ITB yang dijaga oleh Batalion 1 Mahawarman di bawah pimpinan wakil komandannya Tjipto Soekardono dan kampus Universitas Padjadjaran yang dijaga Batalion 2 Mahawarman di bawah komandannya Nugraha Besus juga diserang, tapi bisa diatasi.
Akan tetapi serangan yang paling besar terjadi pada tanggal 19 Agustus 1966. Serangan dilakukan oleh kelompok hitam-hitam yang diidentifisir sebagai anggota PNI Asu terhadap markas kesatuan aksi selain kampus beberapa perguruan tinggi. Serangan itu terjadi setelah massa pelajar dan mahasiswa Bandung melakukan aksi menyatakan sikap dan penolakan mereka terhadap pidato Soekarno, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, yang oleh para mahasiswa disingkat menjadi Jas Merah. Di Jakarta, kerap diringkas sebagai Jali-jali Merah. Merah waktu itu senantiasa dihubungkan dengan komunisme. Hari itu, setelah satu gerombolan liar menduduki markas KAPPI pada jam 08.00, dua jam kemudian giliran Markas KAMI dan KAPI di Jalan Lembong mengalami serangan oleh sekitar 200 orang yang juga bersenjata api dan tajam. Sambil meneriakkan yel-yel “Hidup Bung Karno!”, “Ganyang KAMI/KAPI” dan “KAMI/KAPI pelacur” dan sebagainya, mereka merusak markas tersebut. Mereka juga menurunkan bendera-bendera dan papan nama KAMI/KAPI. Mereka menyerang sejumlah anggota KAMI dan KAPI yang berada di tempat itu dengan senjata tajam, sehingga beberapa orang luka-luka.
Teror dan penyerangan itu berlangsung diiringi oleh tembakan-tembakan senjata api, yang mengindikasikan kemungkinan terlibatnya sejumlah tentara. Setelah penyerangan di Jalan Lembong itu, serangan berlanjut ke kampus Universitas Parahyangan yang terletak di Jalan Merdeka yang merupakan siku Jalan Lembong. Sejumlah mahasiswa anggota KAMI dan Resimen Mahawarman yang ada di kampus mencoba mempertahankan kampus mereka. Tembakan peringatan ke atas yang diberikan oleh anggota-anggota Mahawarman, langsung dijawab dengan tembakan mendatar yang terarah sehingga melukai beberapa anggota Mahawarman. Salah seorang anggota Mahawarman, Julius Usman, tewas oleh tembakan itu. Seorang reporter Mingguan Mahasiswa Indonesia yang menyaksikan langsung peristiwa, melaporkan bahwa “suatu hal yang sangat menarik ialah sebagian di antara penyerang-penyerang itu adalah anak-anak tanggung dan pada umumnya terdiri dari para gelandangan”. Sebagian massa yang dikerahkan adalah kalangan penjahat dan tukang-tukang pukul dari sekitar wilayah Stasiun Bandung, dan dari “daerah basis PKI dan ASU lainnya seperti Babakan Ciparay”. Istilah ASU di sini sudah berkembang dari akronim untuk Ali-Surachman menjadi ‘Aku anak Sukarno’. Dalam usaha memperbesar massanya, gerombolan itu “menyeret siapa saja yang berada di jalanan atau mereka yang sedang menonton peristiwa, setelah terlebih dahulu dipaksa untuk mengakui sebagai pengikut Soekarno”.
Dalam rangkaian Peristiwa 19 Agustus 1966 ini, nama aktivis GMNI yang Februari 1966 pernah memimpin pendudukan kampus ITB oleh Barisan Soekarno, Siswono Judohusodo, disebut-sebut. Tetapi di kemudian hari, tentang Barisan Soekarno yang terlibat dalam kekerasan 19 Agustus 1966 itu, Siswono mengatakan “itu tidak dilakukan oleh Barisan Soekarno yang saya pimpin”. Menurut pengakuannya, “saya sendiri tidak tahu dari mana orang-orang yang banyak itu”. Siswono adalah salah tokoh mahasiswa yang pernah diadili dan dihukum karena keterlibatan dalam Peristiwa 10 Mei 1963 di Bandung, sebuah peristiwa yang membuat Soekarno marah.
Sewaktu mendengar adanya serangan terhadap Konsulat KAMI, 19 Agustus 1966, sejumlah aktivis mahasiswa, Rahman Tolleng dan beberapa orang lainnya yang berada di kantor Mingguan Mahasiswa Indonesia di Jalan Tamblong Dalam yang jaraknya hanya tujuh menit berjalan kaki ke Jalan Lembong, mendatangi markas KAMI itu. Tetapi setiba di sana ia dan kawan-kawan malah dibawa untuk ‘diamankan’ oleh petugas Garnisun Bandung selama beberapa jam di kantor instansi militer itu. Selama di sana, Rahman mencium adanya ketidakberesan dan hal-hal yang mencurigakan dari perlakuan beberapa perwira di situ. Mereka ditanyai macam-macam. Seakan-akan para aktivis mahasiswa inilah para tersangka. Beruntung bahwa pada petang hari, Panglima Kodam Siliwangi HR Dharsono yang mencium gelagat tidak beres yang dilakukan sejumlah perwira bawahannya dalam peristiwa tersebut, bertindak tegas. Keadaan berbalik. Para aktivis kesatuan aksi dibebaskan. Sejumlah perwira di Garnisun balik ditangkap.
Dalam press–releasenya kemudian, Kodam Siliwangi mengumumkan tentang penangkapan perwira-perwira garnisun Bandung tersebut, yakni Mayor A. Santoso, Wakil Komandan Kodim Bandung, Mayor Lili Buchori Komandan Likdam VI, Kapten Sunarto Kepala Seksi I Kodim Bandung dan Kapten Oking Kepala Seksi II Kodim Bandung. Mereka diketahui terlibat langsung dalam Peristiwa 19 Agustus 1966 itu. Bersama para perwira itu, ditangkap ratusan orang lainnya, yang terlibat dalam peristiwa, termasuk beberapa pengurus PNI Cabang Bandung. Secara internal PNI Bandung sendiri melakukan pemecatan-pemecatan atas mereka yang terlibat, Nunung Satia yang adalah Ketua III, serta Sekertaris I Jatna Ibing dan Sekertaris II Atma Achmad, sekaligus membekukan Gerakan Pemuda Marhaenis Bandung.
Sebenarnya, seperti dituturkan Hasjroel Moechtar, pada tanggal 18 Agustus malam sejumlah anggota KAMI, Johny Pattipeluhu, Marzuki Darusman, Gani Subrata, Piet Tuanakotta dan Taripan Pakpahan memergoki dan ‘menangkap’ sejumlah oknum ASU yang baru saja mengikuti rapat di kantor Walikota Kotamadya Bandung. Namun para mahasiswa itu belum bisa dengan segera malam itu menemukan kaitan-kaitan yang cukup jelas antara tangkapan mereka dengan apa yang kemudian terjadi tepat sehari sesudahnya. Mereka yang ‘ditangkap’ hanya mengakui adanya rencana gerakan, yang melibatkan sejumlah perwira Kodim Bandung, Pasukan Gerak Tjepat (PGT) Angkatan Udara dan Brimob Kepolisian RI, tanpa menyebut bahwa itu sudah akan dilaksanakan esok pagi. Walikota Bandung Kolonel Djukardi, yang menyediakan tempat rapat, di kemudian hari ditangkap oleh Kodam Siliwangi karena keterlibatannya dengan PKI.
Terungkap pula kemudian bahwa gerakan yang dilakukan KAMI dan KAPI tanggal 18 Agustus 1966 yang berupa penurunan dan penyobekan gambar-gambar Soekarno, telah dijadikan pemicu guna meledakkan kemarahan para pendukung Soekarno untuk melakukan pembalasan. Tetapi, gerakan itu sendiri sudah sejak lama direncanakan sebelum terjadinya aksi perobekan gambar Soekarno. Sebenarnya, adalah tokoh KAMI Bandung, Soegeng Sarjadi yang juga Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Padjadjaran yang memulai aksi penyobekan gambar Soekarno itu. Sewaktu berlangsung appel massa mahasiswa dan pelajar di markas KAMI Jalan Lembong, tanggal 18 Agustus pagi, tatkala tampil di panggung untuk berorasi di depan massa, Soegeng mengeluarkan gulungan kertas dari balik jaketnya. Sambil mengembangkan kertas itu ia bertanya kepada massa, “Saudara-saudara, ini gambar siapa ?”. Dijawab, “Gambar Soekarno!”. Mendapat sambutan yang luar biasa, Soegeng menambah dosis orasinya, “Inilah saudara-saudara, otak Lubang Buaya, arsitek Gestapu! Apakah saudara-saudara setuju kalau gambar orang yang sudah menyengsarakan rakyat ini kita turunkan dan kita hancurkan?!”. Begitu mendapat tempik sorak “Setuju!”, Soegeng segera menyobek-nyobek gambar Soekarno itu lalu mencampakkannya ke tanah. Soegeng yang kala itu dianggap salah satu orator ulung oleh para mahasiswa, menambah lagi suntikan terakhirnya, “Semua gambar Soekarno, di kantor-kantor, di rumah-rumah, di perusahaan-perusahaan negara atau swasta agar diturunkan!”.
Dampak ‘suntikan’ Soegeng itu luarbiasa dan berhasil menggerakkan massa menjelajahi Bandung memasuki kantor-kantor untuk menjalankan apa yang dianjurkannya. Maka ketika beberapa puluh tahun kemudian Soegeng masuk bergabung ke PDI yang untuk sebagian adalah turunan PNI sebagai ‘pemuja’ Soekarno, cukup banyak yang tercengang. Tentang asal usul gulungan gambar Soekarno itu, Hasjroel menceritakan, ternyata berasal dari Mansur Tuakia, anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiah yang waktu itu adalah Sekertaris I KAMI Bandung. Gambar itu berasal dari bingkai yang biasa digantung di salah satu ruang KAMI Konsulat Bandung, diturunkan dari tempatnya oleh seorang aktivis bernama Anis Afiff atas suruhan Mansur. Penurunan dan penyobekan gambar Soekarno tanggal 18 Agustus 1966 itu menjadi gerakan paling terbuka dan terang-terangan yang untuk pertama kali dilakukan di Indonesia dalam rangka penolakan terhadap Soekarno.
Berlanjut ke Bagian 2
Posted in Historia, Politik.	Tagged Anis Afiff, Atma Achmad, Gani Subrata, Gerakan Pemuda Marhaenis, Hasjroel Moechtar, Hati Nurani Rakyat, HR Dharsono, Ikatan Mahasiswa Muhammadiah, ITB, Jalan Tamblong Dalam, Jas Merah, Jatna Ibing, Jenderal Soeharto, Johny Pattipeluhu, Kabinet Ampera, KAMI, Kapten Oking, Kapten Sunarto, KASI, Kodam Siliwangi, Lubang Buaya, Mahawarman, Mansur Tuakia, Marzuki Darusman, Mayor A. Santoso, Mayor Lili Buchori, Nunung Satia, Peristiwa 19 Agustus 1966, Piet Tuanakotta, PNI, Rahman Tolleng, Siswono Judohusodo, Soegeng Sarjadi, Soekarno, Surat Perintah 11 Maret 1966, Taripan Pakpahan, Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan, Walikota Bandung Kolonel Djukardi
Kemal Idris, Kisah Tiga Jenderal Idealis
July 30, 2010 by sociopolitica
2
“Kalau ada segelintir perwira yang tidak berubah sikap, maka itu tak lain adalah tiga jenderal idealis Sarwo Edhie Wibowo, HR Dharsono dan Kemal Idris. Namun perlahan tapi pasti satu persatu mereka pun disingkirkan dari kekuasaan”.
SELAIN Jenderal Soeharto, ada tiga jenderal yang tak bisa dilepaskan dari catatan sejarah pergolakan dan perubahan Indonesia pada tiga bulan terakhir tahun 1965,hingga 1966-1967. Peran mereka mewarnai secara khas dan banyak menentukan proses perubahan negara di masa transisi kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto. Tentu saja ada sebarisan jenderal dan perwira bersama Jenderal Soeharto dalam membangun rezim kekuasaan baru menggantikan kekuasaan Soekarno. Namun hanya sedikit dari mereka yang tetap berpegang kepada idealisme semula yang menjadi dasar kenapa rezim yang lama di bawah Soekarno harus diganti, dan bahwa kekuasaan baru yang akan ditegakkan adalah sebuah kekuasaan demokratis sebagai koreksi terhadap rezim Nasakom Soekarno.
Paling menonjol dari barisan perwira idealis ini adalah tiga jenderal, yakni Sarwo Edhie Wibowo, Hartono Rekso Dharsono dan Achmad Kemal Idris, yang ketiganya di akhir karir mereka ‘hanya’ mencapai pangkat tertinggi sebagai Letnan Jenderal. Ketika masih berpangkat Kolonel pada 1 Oktober 1965, Sarwo Edhie adalah bagaikan anak panah yang muncul dari dari balik tabir blessing in disguise dalam satu momentum sejarah bagi Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Hartono Rekso Dharsono, yang pada bulan Juli 1966 naik setingkat dari Kepala Staf menggantikan Mayjen Ibrahim Adjie sebagai Panglima Siliwangi, kemudian muncul sebagai jenderal yang menjadi ujung tombak upaya pembaharuan struktur politik Indonesia hingga setidaknya pada tahun 1969. Salah satu gagasannya bersama sejumlah kelompok sipil independen adalah konsep Dwi Partai. Perwira idealis lainnya adalah Mayjen Kemal Idris yang pada tahun 1966 menjadi Kepala Staf Kostrad dan berperan sebagai pencipta momentum dalam peristiwa ‘pasukan tak dikenal’ yang mengepung Istana pada 11 Maret 1966. Berita kehadiran ‘pasukan tak dikenal’ telah membuat panik Presiden Soekarno dan sejumlah menterinya dan menjadi awal dari ‘drama’ politik lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966.
Tak ada jenderal lain yang begitu dekat dan dipercaya para mahasiswa 1966, melebihi ketiga jenderal ini. Begitu populernya mereka, sehingga kadangkala kepopuleran Sarwo Edhie, HR Dharsono dan Kemal Idris misalnya, melebihi popularitas Soeharto saat itu. Apalagi ketika Soeharto kemudian terlalu berhati-hati dan taktis menghadapi Soekarno selama 17 bulan di tahun 1965-1967, sehingga di mata mahasiswa terkesan sangat kompromistis. Tetapi kepopuleran tiga jenderal ini di kemudian hari juga menjadi semacam bumerang bagi karir mereka selanjutnya. Melalui suatu proses yang berlangsung sistematis mereka disisihkan dari posisi-posisi strategis dalam kekuasaan baru untuk akhirnya tersisih sama sekali.
RABU 28 Juli 2010 pukul 03.30 dinihari Letnan Jenderal Purnawirawan Kemal Idris meninggal dunia dalam usia 87 tahun karena komplikasi berbagai penyakit. Kepergian Letnan Jenderal Kemal Idris ini menjadi kepergian terakhir yang melengkapi kepergian tiga jenderal idealis perjuangan 1966. Ketiganya pergi dengan kekecewaan mendalam terhadap Jenderal Soeharto. Sebelum meninggal dunia, Letnan Jenderal HR Dharsono sempat dipenjarakan beberapa tahun oleh Soeharto dan para jenderal generasi muda pengikutnya dengan tuduhan terlibat gerakan subversi. Sementara Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo berkali-kali disisihkan dari peranan-peranan dalam kekuasaan dan pemerintahan oleh Soeharto dengan cara-cara yang tidak elegan dan mengecewakan. Tapi Sarwo Edhie Wibowo tak pernah melontarkan kecaman terbuka kepada Soeharto, kecuali menyampaikan keluhan bernada kecewa, kepada beberapa orang yang dianggapnya memiliki idealisme dan keprihatinan yang sama mengenai cara Soeharto menjalankan kekuasaan. Kemal Idris juga bersikap kritis terhadap Soeharto namun tak pernah berkonfrontasi dengan mantan atasannya itu. Tapi tak urung, Kemal Idris pernah ikut dengan kelompok Petisi 50 yang bersikap kritis terhadap Jenderal Soeharto.
KEMAL IDRIS berkali-kali berada pada posisi peran dan keterlibatan dalam beberapa peristiwa sejarah yang penting di masa-masa kritis republik ini. Dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, saat kelompok perwira Angkatan Darat berbeda pendapat dan berkonfrontasi dengan Presiden Soekarno, sebagai perwira muda yang kala itu berusia 29 tahun, Kemal Idris ada di belakang meriam yang moncongnya dihadapkan ke istana. Empat tahun sebelumnya, Kemal Idris dengan pasukannya dari Divisi Siliwangi ikut dalam operasi penumpasan Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
Pada tanggal 11 Maret 1966 sekali lagi Kemal Idris berada dalam pusat pusaran sejarah. Sejak pagi hari pada tanggal itu sebenarnya Presiden Soekarno berada dalam suatu keadaan cemas dan tertekan. Menurut rencana, hari itu akan ada Sidang Kabinet, namun Soekarno was-was mengenai faktor keamanan bila sidang itu diselenggarakan di Jakarta. Ia menelpon Panglima Kodam Jaya Amirmahmud pukul 07.00 dari Istana Bogor, menanyakan apakah aman bila sidang itu dilakukan di Jakarta. Sang panglima memberikan jaminan dan menjanjikan takkan terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, ketika sidang itu akan dimulai, sekali lagi Soekarno bertanya kepada Amirmahmud dan mendapat jawaban “Jamin pak, aman”.
Soekarno meminta Amirmahmud untuk tetap berada dalam ruang sidang. Namun sewaktu sidang baru berlangsung sekitar sepuluh menit, Komandan Tjakrabirawa Brigjen Saboer terlihat berulang-ulang menyampaikan memo kepada Amirmahmud. Isinya memberitahukan adanya pasukan yang tak jelas identitasnya berada di sekitar istana tempat sidang kabinet berlangsung. Ia meminta Amirmahmud keluar sejenak, tetapi Panglima Kodam ini berulang-ulang menjawab hanya melalui gerak telapak tangan dengan ayunan kiri-kanan seakan isyarat takkan ada apa-apa. Tapi bisa juga sekedar tanda bahwa ia tidak bisa dan tidak mau keluar dari ruang rapat kabinet.. Meskipun adegan ini berlangsung tanpa suara, semua itu tak luput dari penglihatan Soekarno dan para Waperdam yang duduk dekatnya.
Tak mendapat tanggapan dan Amirmahmud tak kunjung beranjak dari tempat duduknya, Brigjen Saboer akhirnya menyampaikan langsung satu memo kepada Soekarno. Setelah membaca, tangan Soekarno tampak gemetar dan memberi memo itu untuk dibaca oleh tiga Waperdam yang ada di dekatnya. Soekarno lalu menyerahkan kepemimpinan sidang kepada Leimena dan meninggalkan ruang sidang dengan tergesa-gesa. Soekarno menuju sebuah helikopter yang tersedia di halaman istana. Dengan helikopter itu, Soekarno dan Soebandrio menuju Istana Bogor. Sebenarnya, Amirmahmud sendiri –yang ingin menunjukkan kepada Soekarno bahwa ia mampu menjamin keamanan sidang kabinet tersebut– saat itu pun tak mengetahui mengenai kehadiran pasukan tak dikenal itu. Sepenuhnya, pasukan ini bergerak atas inisiatif Kepala Staf Kostrad Brigjen Kemal Idris. Pasukan itu diperintahkan untuk mencopot tanda-tanda satuannya dan bergerak ke sekitar istana. Seorang perwira tinggi AD mengungkapkan di kemudian hari bahwa pasukan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi demonstran mahasiswa, karena dalam peristiwa sebelumnya para mahasiswa itu berkali-kali menjadi korban kekerasan Pasukan Tjakrabirawa, dan sudah jatuh korban jiwa di kalangan mahasiswa.
Tapi apa pun yang sebenarnya telah terjadi, kehadiran ‘pasukan tak dikenal’ yang dikerahkan Brigjen Kemal Idris itu, telah menimbulkan kejutan terhadap Soekarno yang pada akhirnya berbuah lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan Surat Perintah 11 Maret di tangannya, Letnan Jenderal Soeharto langsung membubarkan PKI dan seluruh organisasi mantelnya, keesokan harinya. Cukup menarik bahwa Soekarno tidak secara spontan bereaksi terhadap tindakan Soeharto yang mempergunakan Surat Perintah 11 Maret itu untuk membubarkan PKI. Nanti setelah beberapa menteri dalam kabinetnya, terutama Soebandrio, mempersoalkannya, barulah ia menunjukkan complain.
Digambarkan pula adanya peranan Soebandrio untuk menimbulkan kegusaran Soekarno, dengan menyampaikan informasi bahwa Jenderal Soeharto dan TNI-AD bermaksud akan menyerang Istana Presiden. Menurut Sajidiman Surjohadiprojo yang pada tahun 1996 masih berpangkat kolonel, “Karena informasi itu, angkatan-angkatan lainnya mengadakan konsinyering pasukan. Jakarta menghadapi kegawatan besar, karena setiap saat dapat terjadi pertempuran antara TNI-AD dengan tiga angkatan lainnya. Untunglah, kemudian Jenderal AH Nasution berhasil memanggil ketiga panglima angkatan lainnya. Meskipun waktu itu Pak Nas tidak mempunyai legalitas untuk melakukan hal itu, tetapi wibawanya masih cukup besar untuk membuat ketiga panglima bersedia hadir. Juga diundang Panglima Kostrad yang diwakili oleh Mayor Jenderal Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad. Dalam pertemuan itu dapat dijernihkan bahwa samasekali tidak ada rencana TNI-AD untuk menyerang Istana Presiden dan Pangkalan Halim. Pasukan Kostrad melakukan kesiagaan karena melihat angkatan lain mengkonsinyir pasukannya. Setelah semua pihak menyadari kesalahpahaman, maka kondisi kembali tenang. Semua pasukan ditarik dari posisi yang sudah siap tempur dan Jakarta luput dari pertempuran besar”.
Dalam Sidang Umum MPRS, 20 Juni hingga 5 Juli 1966, Surat Perintah 11 Maret 1966 disahkan sebagai Tap MPRS. Selain itu sejumlah tuntutan mahasiswa agar gelar Pemimpin Besar Revolusi dan jabatan Presiden Seumur Hidup dicabut, terpenuhi dalam Sidang Umum ini. Jenderal AH Nasution dipilih secara aklamasi sebagai Ketua MPRS. Pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak. Kabinet dibubarkan, dan MPRS memberi ‘mandat’ kepada pengemban Super Semar untuk membentuk Kabinet baru yang disebut Kabinet Ampera. Hingga sejauh yang terlihat kasat mata, semua tuntutan tampaknya telah terpenuhi melalui SU IV MPRS. Tetapi pada sisi lain, SU MPRS ini seakan menjadi tonggak titik balik bagi gerakan-gerakan ekstra parlementer mahasiswa yang konfrontatif. Selama Sidang Umum, mahasiswa mematuhi anjuran untuk tidak melakukan gerakan-gerakan ekstra parlementer. Tetapi Sidang Umum menganjurkan agar gerakan ekstra parlementer tidak lagi digunakan seterusnya, karena untuk selanjutnya jalan yang ditempuh adalah apa yang dinyatakan oleh AH Nasution sebagai taktik konstitusional.
Sebelum Sidang Umum, gerakan ekstra parlementer, langsung atau tidak, menjadi penopang penting bagi tentara untuk menekan Soekarno secara efektif. Tapi kini berbeda. Secara umum memang terlihat bahwa Soeharto dan rekan-rekannya di Angkatan Darat sudah mulai tidak membutuhkan suatu kekuatan mahasiswa yang bergerak sebagai pressure group di jalanan dalam gerakan-gerakan ekstra konstitusional. Soeharto untuk sementara lebih membutuhkan ‘dukungan damai’ mereka dalam forum-forum legislatif yang tampaknya lebih mudah dikendalikan. Dengan situasi seperti ini, apa yang disebut sebagai Partnership ABRI-Mahasiswa, memang perlu dipertanyakan. Apakah ia sesuatu yang nyata sebagai realitas politik ataukah hanya setengah nyata atau samasekali berada dalam dataran retorika belaka dalam rangka permainan politik? Terlihat bahwa bagi Angkatan Darat di bawah Soeharto, partnership itu tak lebih tak kurang adalah masalah taktis belaka, dan mahasiswa ada dalam posisi kategori alat politik dalam rangka kekuasaan.
Kalau pun ada yang mengartikan partnership itu sebagai suatu keharusan faktual dan strategis, tak lain hanya para jenderal yang termasuk kelompok perwira intelektual dan idealis seperti Sarwo Edhie, HR Dharsono, Kemal Idris dan sejumlah perwira sekeliling mereka yang secara kuantitatif ternyata minoritas di tubuh Angkatan Darat. Partnership itu memang terasa keberadaannya dan efektifitasnya sepanjang berada di samping para jenderal idealis itu serta pasukan-pasukan di bawah komando mereka. Tetapi luar itu, partnership tak punya arti samasekali. Dalam berbagai situasi yang sangat membingungkan, tatkala berada dekat kesatuan tentara yang disangka partner, kerapkali para mahasiswa justru bagaikan berada di samping harimau dan sewaktu-waktu menjadi korban kekerasan tentara.
SEJARAH kemudian memang memperlihatkan dengan jelas betapa ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang telah naik panggung sebagai pemeran utama kekuasaan politik dan negara dengan dukungan rakyat –yang terutama sekali dukungan mahasiswa Angkatan 1966 sebagai faktor dan fakta penting yang tidak bisa diabaikan– secara berangsur-angsur namun pasti mulai melejit sendiri meninggalkan sang partner. Partnership ABRI-mahasiswa hapus dari kamus politik kekuasaan tentara. Teristimewa setelah pada tahun 1967 Jenderal Soeharto dikukuhkan menjadi Pejabat Presiden menggantikan Soekarno.
Beberapa sumbangan pemikiran serta pandangan kritis, cenderung tak diindahkan lagi, bahkan dalam banyak hal ditafsirkan sebagai tanda-tanda ‘perlawanan’. Beberapa pendapat kritis yang konstruktif ditanggapi beberapa petinggi militer dalam kekuasaan dengan cara-cara yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Peringatan-peringatan kelompok mahasiswa yang pernah digambarkan sebagai partner, tentang gejala korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta tindakan-tindakan anti demokrasi yang terjadi, misalnya, sudah mulai dituding sebagai upaya sistimatis untuk mendiskreditkan Dwifungsi ABRI dan Orde Baru. Tak jarang dilengkapi tuduhan ditunggangi sisa-sisa Orde Lama dan PKI. Kalau ada segelintir perwira yang tidak berubah sikap, maka itu tak lain adalah tiga jenderal idealis Sarwo Edhie Wibowo, HR Dharsono dan Kemal Idris. Namun perlahan tapi pasti satu persatu mereka pun disingkirkan dari kekuasaan.
Posted in Historia, Politik.	Tagged Amirmahmud, Brigjen Saboer, Divisi Siliwangi, Dwi Partai, ekstra parlementer, HR Dharsono, Istana Presiden, Jenderal AH Nasution, Jenderal Soeharto, Kabinet Ampera, Kemal Idris, Kostrad, Leimena, Mayjen Ibrahim Adjie, nasakom, Orde Baru, Partnership ABRI-Mahasiswa, pasukan tak dikenal, Pasukan Tjakrabirawa, Petisi 50, PKI, Presiden Soekarno, Sarwo Edhie Wibowo, Soebandrio, super semar, Surat Perintah 11 Maret 1966, Tap MPRS
Post navigation
← Older posts
Search
Categories
Buku (2)
Ekonomi (4)
Ensiklopedi (5)
Falsafah & Budaya (17)
Hak Azasi Manusia (1)
Historia (352)
Hukum (80)
Intermezzo (52)
Obituari (1)
Politik (566)
Politik dan Bencana (4)
Politik dan Perwayangan (1)
Sosial (165)
Tokoh Politik (5)
Uncategorized (1)
Archives
Archives Select Month December 2020 (2) September 2020 (2) August 2020 (1) May 2020 (2) April 2020 (2) March 2020 (1) February 2020 (2) January 2020 (2) November 2019 (1) August 2019 (4) July 2019 (1) June 2019 (1) May 2019 (1) April 2019 (1) February 2019 (3) January 2019 (6) December 2018 (5) November 2018 (1) October 2018 (3) September 2018 (3) July 2018 (1) June 2018 (3) May 2018 (3) March 2018 (2) October 2017 (6) September 2017 (11) August 2017 (3) December 2016 (2) March 2016 (3) February 2016 (2) January 2016 (1) November 2015 (2) October 2015 (3) September 2015 (1) August 2015 (3) June 2015 (3) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (3) February 2015 (1) January 2015 (7) December 2014 (4) November 2014 (2) October 2014 (2) September 2014 (3) August 2014 (2) July 2014 (2) June 2014 (6) May 2014 (4) April 2014 (2) March 2014 (4) February 2014 (6) January 2014 (6) December 2013 (4) October 2013 (4) September 2013 (5) August 2013 (3) July 2013 (10) June 2013 (5) May 2013 (5) April 2013 (8) March 2013 (6) February 2013 (6) January 2013 (9) December 2012 (6) November 2012 (4) October 2012 (10) September 2012 (9) August 2012 (8) July 2012 (13) June 2012 (17) May 2012 (15) April 2012 (11) March 2012 (11) February 2012 (6) January 2012 (9) December 2011 (5) November 2011 (10) October 2011 (15) September 2011 (7) August 2011 (4) July 2011 (3) June 2011 (5) May 2011 (6) April 2011 (7) March 2011 (14) February 2011 (12) January 2011 (25) December 2010 (12) November 2010 (15) October 2010 (18) September 2010 (7) August 2010 (19) July 2010 (9) June 2010 (14) May 2010 (18) April 2010 (15) March 2010 (24) February 2010 (18) January 2010 (27) December 2009 (9) November 2009 (5) October 2009 (13) September 2009 (16) August 2009 (12) July 2009 (29) June 2009 (7)
Top Posts & Pages
Orang-orang Jakarta di Balik Tragedi Maluku (2)
Orang-orang Jakarta di Balik Tragedi Maluku (4)
One Moment in Time Dalam Politik Indonesia: Habib Rizieq dan FPI (2)
Awal Dari Sebuah Akhir Bagi Joko Widodo “Man of Contradictions”?
Corona dan Kegagalan Rezim: “Pay It Forward”
Menuju ‘Indonesia Tanpa FPI’?
Indonesia: Di Lingkar Luar Kebajikan Kekuasaan
Machiavelli di Indonesia: Negara dan Rakyat Dalam Keseimbangan Terbalik
Orang-orang Jakarta di Balik Tragedi Maluku (3)
Presiden Joko Widodo Di Ambang Pintu Kegagalan
Recent Comments
Sejarah KAMI, Untuk… on Kisah 1966: Dari 10 Januari Me…
Hikari on 30 September 1965, Tak Ada yan…
Hikari on Eksaminasi ‘Post Mortem…
Bloggers berbagiilmu on Presiden Joko Widodo Di Ambang…
Daniela on Indonesia: Satu Masa Pada Suat…
Poncke Princen on Malapetaka Sosiologis Indonesi…
Tags
Abdurrahman Wahid ABRI Adnan Buyung Nasution Aidit Akbar Tandjung Ali Moertopo Amien Rais Anas Urbaningrum Antasari Azhar Bank Century BJ Habibie Bung Karno DI/TII DPR Dr Midian Sirait FPI Gayus Tambunan Golkar Gus Dur Hariman Siregar Hatta Albanik Hatta Rajasa HMI ITB Jenderal AH Nasution Jenderal Soeharto Jenderal Soemitro Jenderal Wiranto Jokowi Joko Widodo Jusuf Kalla KAMI KPK KPU Letnan Jenderal Ahmad Yani Letnan Kolonel Untung Marzuki Darusman Masjumi Megawati Soekarnoputeri Mingguan Mahasiswa Indonesia mohammad hatta Muhammadiyah Muhammad Jusuf Kalla nasakom NU Orde Baru PAN Pancasila Partai Demokrat Partai Golkar PDIP Peristiwa 15 Januari 1974 Peristiwa 30 September 1965 Pertamina PKB PKI PKS PNI Polri PPP Prabowo Subianto Presiden SBY Presiden Soeharto Presiden Soekarno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rahman Tolleng Rum Aly SBY Soebandrio Soeharto Soekarno Susilo Bambang Yudhoyono Syamsir Alam Universitas Padjadjaran Universitas Parahyangan

warc-identified-content-language: ind,eng


content: adalah sebuah search engine khusus tafsir Al-Quran dan Hadits, untuk memudahkan umat islam mencari dan memahami tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits.


content:
Model Jilbab Terbaru 2020 ✓ Cadar ✓ Masker ✓ Niqab- Kerudung mungkin adalah kata yang tidak asing ditelinga anda. Khusunya bagi anda yang tinggal di Indonesia. Kerudung umumnya diketahui adalah penutup aurat bagian kepala. Sesuai dengan pengertiannya yang diketahui masyarakat, kerudung ini berfungsi untuk menutup aurat wanita khusunya bagian kepala. Lalu apa perbedaan pengertian kerudung, pengertian hijab dan jilbab? Mungkin anda akan menjawab ketiganya tidak memiliki perbedaan. Kalaupun iya, paling anda menjawab perbedaannya terletak pada bentuknya namun ketiganya memiliki fungsi yang sama. Ya benar, tetapi kurang tepat. Sebenarnya pada pengertian kerudung, jilbab maupun hijab sudah berbeda. Maka dari itu kita akan membahas apa itu pengertian kerudung.
Pernakah anda mendengar khimar? Ya khimar juga sama seperti kerudung tetapi dalam Islam keduanya memiliki perbedaan. Pengertian khimar dalam Islam adalah sebagai penutup kepala yang menjuntai hingga menutupi dada tanpa membentuk lekukan. Sedangkan pada pengertian kerudung tidak berlaku demikian, meskipun kerudung juga adalah penutup aurat bagian kepala yang menutupi hingga leher. Yang membedakannya adalah khimar tidak boleh membentuk lekukan apapun sedangkan kerudung pada faktanya masih membentuk lekukan pada bagian leher maupun dada. Maka dari itu tidak heran jika dalam Islam penggunaan kerudung tidak dianjurkan.
Jilbab instan Model jilbab instan terbaru ini sangat terkenal karena cara pemakaian yang sangat simple sekali, jilbab instan terbaru ini banyak di gunakan oleh wanita yang keseharian nya kalau di rumah sudah terbiasa dengan menggunakan jilbab instan. instan ini memang sangat peraktis di gunakan karena kita tidak perlu menggunakan jarum pentul ataupun ciput. Selain itu model jilbab instan terbaru 2020 juga terbuat dari bahan yang nyaman dan mudah menyerap keringat sehingga bagi anda yang suka menggunakan instan akan merasa nyaman setiap hari.
Model jilbab instan langsung pakai ini walaupun pemakaiannya tidak menggunakan jarum pentul atau ciput maka tidak akan mudah berantakan sehingga jika anda menggunakan jilbab instan sehari-hari maka penampilan anda akan selalu terlihat rapi. Pada bagian pet nya yang membuat penampilan anda terlihat rapi dan tidak acak-acakan walaupun sudah anda pakai setiap hari. Jilbab instan langsung pakai ini banyak di minati oleh ibu-ibu muda & anak remaja.
Jilbab syar'i Model jilbab syar'i memiliki ukuran yang lebih besar dan panjang jika dibandingkan dengan jenis kerudung yang lainnya. Karena kerudung syar'i harus menutupi bagian dada dan tubuh. Sudah banyak yang memproduksi model kerudung syar’i terbaru 2021 ini dengan memberikan modifikasi yang akan membuat penampilan wanita yang lebih terlihat cantik.
Sudah banyak toko online yang mengeluarkan model jilbab syar’i terbaru 2021 dengan menggunakan bahan yang banyak sehingga bisa menutupi dada dan lekuk kan lainnya. Sudah ditambahkan sedikit modifikasi seperti kerutan atau aksen seperti yang juga akan memberikan tampilan anda berbeda.
Jilbab segi empat Kebanyakan wanita biasanya akan menggunakan model jilbab segi empat terbaru ini. Karena pasalnya hijab model ini sangatlah simpel dan mudah digunakan. Selain itu jilbab terbaru 2021 jenis ini juga tersedia dalam aneka motif bunga yang akan mudah untuk dipadupadankan dengan baju apa saja.
Hijab inilah yang paling banyak di kreasiakan atau dibuat berbagai macam style atau gaya yang natural, anggun, dan simple. maka dari itu, model hijab segi empat terbaru sering digunakan sebagai tutorial yang banyak beredar di internet, karena kebutuhan muslimah bukan hanya kewajiban saja, tapi juga tampil cantik.
Jilbab pashmina Pashmina merupakan jilbab yang memiliki bentuk dan tampilan seperti persegi panjang. pashmina mempunyai ukuran yang panjang dan lebar. jika dibandingkan dengan hijab yang lain, model hijab pashmina terbaru 2020 termasuk jenis hijab yang memiliki bentuk berbeda dengan yang lainnya. banyak sekali jenis kerudung pashmina terbaru, tapi pashmina sangat banyak diminati oleh sebagian orang. Karena ada model Hijab Pashmina instan yang memudahkan penggunanya dalam memakainya.
Jilbab untuk pesta kondangan Ketika anda haris mendatangi pesta kondangan / pernikahan tentu anda akan kebingungan untuk menentukan pakai baju dan hijab apa. Karena ketika anda menghadiri acara anda tentu menginginkan penampilan yang menawan. Walaupun pesta itu identik dengan glamour / mewah, namun anda tak perlu bergaya yang berlebihan untuk bisa menarik perhatian. Tidak perlu menyematkan banyak pernak-pernik atau memilih hijab dengan hiasan banyak payet. Sebab, itu sudah bukan jamannya lagi.
Trend di tahun 2021 zaman sekarang adalah model jilbab simpel. Pilihlah pakaian dan hijab terbaru yang membuat anda nyaman. Anda juga harus menyesuaikan tema apa hijab anda akan digunakan. Jika kondangan berarti harus elegan dan glamour. Tetapi tetap harus sederhana dan sesuai dengan karakter anda. Gunakanlah model jilbab instan terbaru apapun yang bisa mendukung kepercayaan diri anda. Karena hal terpenting dalam sebuah penampilan adalah rasa percaya diri.
Jilbab untuk wisuda Berencana pakaian kebaya untuk wisuda terutama untuk beberapa wanita muslimah jadi hal menarik untuk di ikuti. Dalam acara wisuda yang berkesan resmi, pastinya penentuan hijab yang digunakan mesti sesuai sama topik yang yang ada. Jenis hijab wisuda 2021 juga tak sembarang, yang tentu sesuai dengan topik pakaian serta yang paling utama tidaklah terlalu repot. Hal semacam ini karena waktu pelantikan wisuda umumnya kelak bakal dipakai topi toga sebagai sinyal kelulusan.
Kebaya wisuda muslim sekarang ini telah mempunyai bermacam jenis dengan sama-sama menggabungkan dengan bahan lain seperti misalnya jenis pakaian wisuda kebaya brokat muslimah yang sekarang ini jadi tren dikalangan anak muda indonesia. Dengan penambahan atasan kerudung jenis kreasi instan atau pashmina, jadikan model hijab wisuda paling baru jadi lebih berwarna serta modern.
Gaya jilbab anak remaja Dalam masing-masing penampilan, urusan terpenting ialah pemilihan baju yang bakal di gunakan. Bagi model fashion hijab remaja 2020 usahakan memilih baju yang anggun dan lebih muda supaya nantinya anda tetap cantik dan cocok dengan gaya bajumu. Beberapa model busana muslim yang sesuai untuk kamu pakai dengan dekorasi hijab yakni blouse dan kemeja. Di samping dua model tadi masih tidak sedikit model lainnya laksana dress batik, gamis batik dan tunik. Tidak inginkan ketinggalan, model cardigan batik dan kaos muslim pun sangat populer dan sering kali di pakai oleh anak muda zaman sekarang.
Untuk penampilan anda supaya lebih keren, anda dapat memilih fashion hijab remaja terbaru dengan warna baju yang tepat. Sesuai model hijab instan anak remaja jaman sekarang, usahakan menggunakan baju hijab terbaru yang sama warnanya supaya lebih serasi. Selain tersebut pemilihan warna terang juga membantu anda dalam mempercantik penampilan busana.
Tidak melulu pada warna baju, bahkan kombinasi busana fashion dengan hijab mesti sepadan. Fashion hijab remaja instan inilah ini sangat sederhana dan adalah perpaduan dari sekian banyak model busana muslim modern. Kamu juga dapat berkreasi sendiri guna balutan hijab terbaru, dari model hijab pashmina, jilbab instan, segitiga, segi empat dan paris. Banyak sekali tutorial berhijab yang gampang dan sederhana untuk anda coba. Dari teknik menggunakan hijab diatas adalah model hijab modis terbaru zaman kini yang hits dan trend di kalangan anak muda. Apabila anda tertarik bisa mencobanya dan menyaksikan ulasannya di halaman beda pada blog ini, silahkan kunjungi teknik memakai hijab pashmina kreasi terbaru.
Banyak sekali model jilbab instan yang dapat kamu coba guna tampilan modis dan elegan. Model fashion hijab remaja di bawah paling cantik dan adalah style hijab kekinian. Selain tersebut gaya kerudung yang di pakai sangat bagus dan dapat meningkatkan nilai kharisma wanita. Namun kreasi hijab pun dapat anda tentukan sendiri bilamana kamu hendak gaya berhijab yang lain. Nah untuk tersebut kamu dapat mengunjungi tutorial hijab segi empat kreasi teranyar yang modis, sederhana dan modern. Di halaman itu kamu dapat mencari gaya menggunakan jilbab terbaru yang anda inginkan.
Tips cara terbaik untuk pilih bahan kerudung. Banyak dari kita sebagai hijabers merasa bingung dalam memilih bahan yang bagus dengan kain jilbab kerudung untuk kita gunakan, sebagian dari kita sering mendapatkan banyak masalah ketika salah dalam memilih model kerudung terbaru 2021 , mari kita menyebutnya seperti kegerahan saat melakukan aktivitas, mengangkat dan menimbulkan banyak ketombe, rambut rontok serta yang lain. Untuk produk jilbab instan, carilah jenis kain jilbab kerudung yang udaranya bisa streaming bebas masuk ke dalam dan juga untuk memastikan bahwa kulit kepala serta rambut untuk tetap segar. Ada beberapa jenis kain jilbab kerudung membuatnya lebih sederhana untuk dibuat menjadi kreasi kerudung.
Agar produk jilbab instan / kerudung dirasakan terasa lembut, tidak sulit dan juga tidak licin “goyor”. Ciri khas jilbab segiempat berbahan katun paris tekstur bahan tipis, lembut, adem, nyaman dipakai dan mudah dikreasikan. Untuk polyslik tekstur bahan agak licin tapi mudah untuk dikreasikan, lembut, agak tebal dibanding katun paris, nyaman dipakai.
Keunggulan katun untuk saat digunakan apapun kegiatan dan aktivitasnya sangat nyaman. Pilihlah design motif dengan warna yang sama di kedua belah pihak untuk membuatnya lebih mudah ketika akan menjadikan lebih kreatif. Produk yang terdiri dari poliester jilbab sebagai contoh koleksi koleksi berbahan (Polyspun, polysilky & polywool) pasti memiliki lebih jangka panjang warna.
Masing-masing jenis bahan memilik kelebihannya masing-masing. Tergantung selera dari masing-masing Anda para hijaber. Untuk hasil terbaik kami sarankan adalah untuk selalu menggunakan produk kerudung berkualitas bagus, karena jilbab kerudung tersebut terbuat dari produk-produk berkualitas baik dan model yang menakjubkan. Banyak sekali toko online yang menjual grosir jilbab terbaru murah seperti di daerah, tanah abang, thamrin city, jakarta, bekasi, cimahi, bandung, solo, surabaya, kediri, jogja, semarang, makassar, denpasar, malang, palembang, tangerang dengan kualitas bagus & terbaik.


content:
detakserang.com- CILEGON, Dua Asosiasi yang berkecimpung di dunia Kepelabuhanan Banten baik Indonesian National Shipowners Assosiation (INSA) Banten dan dan Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Banten mendukung apa yang disampaikan Capt. Bobby Mamahit, Dirjen Hubla Kementrian Perhubugan RI sebelumnya bahwa tidak memperbolehkan Kapal LCT, kapal kargo untuk mengangkut Penumpang. Bahkan kedua asosiasi menolak bila benar kapal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan meminta agar KSOP Banten bertindak tegas atas Kapal milik PT. Bandar Niaga Raya yang beroperasi di Pelabuhan Indonesia Bojonegara kerap mengangkut penumpang.
"Sebenarnya kapal LCT bukan kapal untuk penumpang, itu kan kapal muatan barang. Yang jadi pertanyaan kenapa diberikan ijin untuk berlayar, saya sendiri juga bingung menyikapi ini" Ungkap Agus Sutanto, Ketua INSA Banten yang dihubungi melalui telepon genggamnya, Minggu (8/6).
Agus menyatakan bahwa hal ini akan menjadi catatan penting mengingat segala sesuatunya peruntukan suatu kapal yang digunakan harus memenuhi standarisasi terlebih faktor keselamatan penumpang yang menjadi prioritas utama.
"Waktu sebelumnya, kita pernah meeting tentang kapal ini, dan semua diputuskan syahbandar, tapi kalau melihat kapal barang jadi kapal muatan seperti ini, aspek keselamatan harus diprioritaskan. Kalau ngga save, atau ngga aman untuk berlayar, kenapa diberikan ijin" Ungkapnya.
Ia menjelskan bahwa keberadaan kapal LCT sebelumnya memang sempat dijadikan kapal bantuan untuk membantu mengurai kemacetan Di Pelabuhan Merak tepat tahun 2011 lalu. Namun keberadaan kapal ini hanya bersifat memperbantukan untuk mengurai kemacetan yang terjadi namun tidak sampai berlaku lama seperti yang terjadi yang saat ini dilakukan.
"Pernah memang jauh beberapa tahun sebelumnya, saat merak macet, kapal ini diperbantukan untuk mengurai kemacetan, tapi sifatnya temporer, nah saya ngga tau sekarang kok bisa permanen" Terangnya.
Ia menyatakan bahwa menurut peraturan yang berlaku, bahwa kapal LCT dapat dijadikan kapal penumpang sejauh kapal tersebut harus dimodifikasi dan memenuhi unsur kselamatan penumpang. Bahkan, menurutnya, kebijakan itu diambil bilamana ada aspek lain yang membuat kapal tersebut begitu penting untuk dibutuhkan masyarakat khususnya untuk dijadikan transportasi di daerah terpencil.
"Sepanjang dimodifikasi dan memenuhi faktor keselamaran penumpang, tidak masalah. Dan itu semua harus bersertifikat, kita juga melihat unsue konstruksi kapal, apakah mendukung atau tidak, itu juga harus dikaji,tapi yang jelas ada hal-hal tertentu atau kejadian macet merak yang dulu terjadi, makanya pemerintah mengambil kebijakan itu, nah sekarang kan sudah normal. Tentnya nanti kita akan agendakan dengan KSOP untuk mengkaji lagi, jawaban dari Dirjen juga sudah jelas, tidak boleh angkut penumpang" Tuturnya.
Ditempat terpisah, Saiful Bahri, Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Cabang Banten menyatakan hal yang sama bahwa Pihaknya mendukung apa yang disampaikan Dirjen Hubla sebelumnya. Samsul justru menyatakan bahwa pemberlakuan Kapal ini yang disinyalir mengankut penumpang justru membuat permasalahan baru ditubuh Pengusaha Angkutan khusunya pelaku usaha yang berkecimpung di dunia bongkar muat barang.
"Kapal itu jelas bukan untuk muat penumpang, itu kan buat kargo, harusnya sesuai dengan peruntukannya. Jangan gara-gara kepentingan bisnis, ini dijalankan untuk dipakai, Eetah itu kepentingannya Perhubungan laut atau Pelindo, jangan sampai mengorbankan keselamatan penumpang" Tandasnya.
Saiful menyatakan jangan karena permasalahan ini dibiarkan, Pihaknya akan menjadi batu sandungan bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang bongkar muat barang.
"Angkutan khusus pelabuhan itu kan bicaranya tentang angkutan muatan barang, jangan gara-gara itu, jadi masalah baru. kita juga tidak mau disalahin. Kalau untuk angkutan barang ya barang, ada barangnya, ada lokasinya. Jangan nanti ada masalah baru. Nanti malah jadi blunder" Tuturnya.
Saiful menambahkan bahwa bila hal ini terus dibiarkan maka pihaknya dapat mendesak pemerintah untuk menyikapi pengoperasian kapal tersebut yang tidak sesusai dengan pernuntukannya.
"Sampai saat ini belum ada aturan yang mengubah hal itu, semua itu sebenarnya bisa digugat. Kalau angkutan barang jadi angkutan muatan penumpang, ya harusnya ubah dulu dunk peraturannya. Acuannya sudah jelas merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di wilayah perairan, dijelas di Bab 4 tentang penyebrangan, dimana di pasal 61 juga terurai tentang persyaratan penyebarangan, bila di telaah, menyatakan pelarangan operasional LCT karena konstruksi yang tidak mendukung," Tuturnya.