content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
Jakarta: Sejumlah konsumen otomotif hingga saat ini masih banyak yang enggan untuk datang langsung ke dealer untuk membeli mobil. Sebagai solusinya, hampir seluruh merek mobil di Indonesia menawarkan pembelian secara online dan bisa diakses dari mana saja.
Jika sebelumnya sudah ada Daihatsu dan Toyota yang membuat pameran secara online, kini Mazda juga turut mengikuti strategi ini dengan hadirkan Mazda Virtual Sales 2020. Managing Director PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, menjelaskan ini adalah bagian dari solusi untuk konsumen yang enggan datang ke dealer langsung untuk membeli mobil.
“Program penjualan ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk memberikan jaminan ketenangan bagi para calon pembeli, pada beberapa waktu lalu selama Pandemik Covid-19, banyak calon pelanggan yang enggan datang mengunjungi showroom kami namun tetap berkeinginan untuk memiliki mobil,” ujar Ricky Thio melalui keterangan resminya.
Sama seperti pameran otomotif umumnya, mereka memiliki sejumlah program pembiayaan seperti bunga 0 persen, uang muka 20 persen, beli sekarang bayar tahun depan, sampai garansi selama lima tahun. Bahkan konsumen juga memiliki kesempatan untuk tukar tambah mobilnya dengan mobil baru karena bekerja sama dengan OLX Autos.
Mazda Virtual Sales 2020 hanya berlaku pada 22 Agustus 2020 mulai pukul 10.00 - 11.00 WIB. Sedangkan untuk penawaran yang disediakan ini bisa dinikmati sampai 23 Agustus 2020.
Selain pameran milik Mazda, tanggal 25-29 Agustus 2020 juga ada pameran otomotif bertajuk Indonesia Otomotif Online Festival (IOOF) 2020. Acara ini diikuti oleh Toyota, Honda, dan Daihatsu, serta menawarkan berbagai program menarik yang sayang untuk dilewatkan apabila sedang berminat untuk membeli mobil baru.

warc-type: conversion

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content: Pengertian Pupuk Pupuk dan Pemupukan - Apa itu pupuk? Apa yang dimaksud dengan pupuk? Secara umum pengertian pupuk adalah material organik maupun material anorganik yang mengandung zat hara yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang…

warc-identified-content-language: ind


content:
My24hours.net, Indonesia – Tahukah Anda sejumlah fakta tentang Aladdin yang merupakan salah salah satu tokoh dari salah satu kisah Seribu Satu Malam?
Film live-action Aladdin produksi Disney. Foto: Youtube
Disney telah merilis dua versi film Aladdin. Versi pertama adalah versi animasi yang dirilis pada tahun 1992. Sedangkan versi kedua adalah Aladdin versi aksi hidup (live-action) pada tahun 2019.
Lagu “A Whole New World” yang menjadi sound-track atau lagu tema dari kedua versi film Aladdin sukses memenangkan hati penonton.
Tapi di balik kesuksesan film Aladdin, ada sejumlah fakta yang mungkin tidak Anda ketahui bahkan akan mengejutkan Anda.
Berikut 10 Fakta tentang Aladdin
1. Aladdin hanya salah satu dari 1001 kisah
Aladdin adalah salah satu bagian dari cerita berusia berabad-abad yang disebut Seribu Satu Malam (juga disebut Arabian Nights). Kisah Seribu Satu Malam menceritakan mengenai Scherherazade, yang menikah dengan seorang raja pembunuh, yang selalu membunuh istri barunya satu hari setelah mereka menikahi.
Untuk menyelamatkan hidupnya, setiap malam Scherherazade bercerita untuk suaminya itu, dan “Aladdin” menjadi satu dari banyak cerita yang ia ceritakan. Dalam bercerita Scherherazade selalu tidak mengakhiri ceritanya, tetapi berjanji untuk menyelesaikannya nanti.
Malam demi malam, kisah yang menegangkan memaksa raja yang penasaran tersebut menunda kematian Scherherazade untuk mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya. Beberapa kisah paling terkenal tidak hanya Aladdin tetapi juga Sinbad si Pelaut dan Ali Baba.
2. Kisah 1001 Malam tidak hanya berasal dari dunia Arab
Berawal dari abad ke-10 M, kisah-kisah ini berasal dari budaya Afrika Utara, Arab, Turki, Persia, India, dan Asia Timur. Misalnya, pada 947 sejarawan Arab Al-Masudi, menggambarkan koleksi besar seribu kisah dari seluruh dunia kuno yang ia sebut Hazani afsana (Seribu Kisah). Kisah-kisah itu beredar selama berabad-abad, dengan kisah-kisah rakyat baru dan pembawaan cerita yang baru yang ditambahkan ke dalam campuran kisah tersebut selama bertahun-tahun.
Pada 1712, sarjana Perancis Antoine Galland menerjemahkan versi Arab dari cerita-cerita itu ke dalam bahasa Perancis. Galland menambahkan beberapa kisah baru yang telah diceritakan kepadanya oleh seorang warga Suriah bernama Ḥanna Diyab dari Aleppo; salah satunya berjudul: “Aladdin dan Lampu Ajaib.”
3. Aladdin tidak berasal dari dunia Arab
Dalam teks Galland dan terjemahan bahasa Inggris Richard Burton 1885 yang populer, Aladdin tinggal “di sebuah kota di kota-kota di Tiongkok.” Ilustrasi kisah-kisah dari era Victoria menggambarkan cerita dan karakternya sebagai orang Tionghoa. Latar dan etnis dari karakter Aladdin mulai bergeser ke barat menjadi latar dan etnis Arab dan Timur Tengah ketika kisah ini diceritakan di layar lebar di awal abad ke-20.
4. Aladdin tinggal bersama ibunya
Berbeda dengan film Disney, Aladdin bukan seorang “tikus jalanan” yatim piatu di kisah Seribu Satu Malam. Ayahnya, seorang penjahit, dan sudah meninggal, tetapi ibunya, seorang janda miskin, masih hidup. Ibu Aladdin adalah orang yang pertama kali menggosok lampu dan melepaskan jin.
Foto: Youtube
5. Aladdin bukan “permata dalam lumpur”
Dalam film yang diproduksi Disney, Aladdin dikisahkan sebagai pemuda yang pintar, banyak akal, dan setia, tetapi dipandang sebelah mata oleh ornag-orang karena ia miskin. Dalam cerita Richard Burton, Aladdin adalah pemuda yang tidak pandai, malas, serakah, dan mudah tergoda oleh pertunjukkan akan kekayaan. Ayahnya meninggal karena putranya menolak untuk belajar berdagang. Fakta tentang Aladdin ini dihilangkan di film yang diproduksi Disney.
6. Tidak hanya satu, tetapi ada dua jin
Aladdin mempekerjakan dua jin kuat yang datang membantunya di Seribu Satu Malam. Satu jin menghuni lampu ajaib, dan satunya lagi menghuni cincin ajaib. Kedua jin tersebut datang untuk membantu Aladdin di berbagai titik dalam cerita, mengabulkan keinginannya dan membantunya keluar dari tempat yang berbahaya.
7. Ada tiga orang penjahat
Aladdin di film Disney berhadapan dengan perdana menteri jahat bernama Jafar, tetapi dalam teks aslinya, ada tiga penjahat. Yang pertama adalah seorang penyihir jahat dari Afrika yang berperan sebagai paman Aladdin yang telah lama hilang untuk menipu anak itu agar mengambil lampu. Yang kedua adalah saudara penyihir tersebut yang lebih jahat. Yang ketiga adalah putra perdana menteri, saingannya dalam memperebutkan hati putri sultan.
8. Sang Putri sudah bertunangan
Setelah melihat sekilas wajah putri sultan, yang dalam kisah aslinya bernama Badr al-Budur (bukan Jasmine), Aladdin mengejarnya dengan memberikan hadiah pada ayahnya. Sultan menerima hadiahnya, tetapi tetap menikahi putrinya dengan putra perdana menteri.
Aladdin menggunakan jinnya untuk menculik calon pengantin pria dan menahannya di sel yang dingin dan gelap selama dua malam sampai pemuda itu memohon agar pernikahannya dibatalkan, dan sultan mengabulkannya.
9. Ada lebih dari tiga permintaan
Setelah Badr al-Budur tidak lagi menikah, Aladdin mulai membujuknya dengan sungguh-sungguh. Aladdin menggunakan banyak harapan atau permintaan kepada jin untuk menggoda putri dan ayahnya dengan emas, perhiasan, istana yang indah, pelayan, prajurit dan kuda yang bagus. Setelah pasangan tersebut menikah, keinginan berlanjut, dan harta dan kekayaan yang lebih luar biasa menjadi bertambah.
10. Ada sekuelnya
Seperti film bagus lainnya, kisah Aladdin memang memiliki bagian kedua. Setelah Aladdin dan Badr al-Budur membunuh penyihir jahat (melalui kombinasi rayuan, racun, dan penusukan), mereka mulai hidup bahagia selamanya di Tiongkok, sampai saudara dari penyihir itu yang lebih kuat datang ke Tiongkok untuk membalas dendam.[MY24]
Sumber: National Geographic
Baca juga:
10 Fakta Menarik tentang Otak Anda yang Mungkin Belum Anda Tahu
13 Fakta Tentang Kambing yang Belum Anda Tahu
Fakta tentang Kadal Gurun atau Kadrun yang Belum Anda Tahu
5 Fakta Hari Valentine yang Menarik yang Belum Anda Tahu
12 Fakta Mengejutkan Mengenai Hiu yang Belum Anda Tahu
Entertainment
Kata kunci: Fakta, Top 10
Penulis: MY24
SHARE ARTIKEL INI AGAR LEBIH BANYAK PEMBACA
← Alasan Menjadi Orang Pemalu Bisa Berdampak Positif
Pergi Liburan Lebih Membahagiakan dari Hari Pernikahan, Ini Alasannya →
Informasi Terakhir
Baking Soda untuk Membersihkan Kasur Matras
Cara Membersihkan Termometer dan Mensterilkannya
Cara Membersihkan Jendela dengan Cuka Putih
Cara Membersihkan Jam Tangan Pria dan Wanita
Cara Mengirim Video YouTube di WhatsApp
5 Kebiasaan Sehat untuk Cegah Penyakit Kronis
Imunoterapi, Terapi Imun Kanker Kulit Melanoma
7 Cara Teknologi Melindungi Bisnis Anda dari Pencurian
Cara Mengelupaskan Kulit Kepala untuk Cegah Ketombe
7 Manfaat Kesehatan Makan Mentimun Secara Teratur
Artikel Terkait
10 Fakta Menarik tentang Otak Anda yang Mungkin Belum Anda Tahu
13 Fakta Tentang Kambing yang Belum Anda Tahu
Fakta tentang Kadal Gurun atau Kadrun yang Belum Anda Tahu
5 Fakta Hari Valentine yang Menarik yang Belum Anda Tahu
12 Fakta Mengejutkan Mengenai Hiu yang Belum Anda Tahu
Update
Semua tentang Wabah Virus Corona yang Perlu Anda Tahu
Copyright © 2016 - 2021 MY24 HOURS. All rights reserved.
Tentang My24Hours | Privacy Policy | Pedoman Media Siber | Persyaratan Penggunaan | Sanggahan / Disclaimer | Kontak

label: en


content:
Ciprit adalah Server Mastodon Indonesia, sebuah jejaring sosial terbuka, open-sourcedesentralisasi dari platform komersial, menjauhkan anda resiko dari sebuah perusahaan yang memonopoli komunikasi anda. Pilih server yang anda percayai — apapun yang anda pilih, anda tetap dapat berinteraksi dengan semua orang. Semua orang dapat menjalankan server Mastodon sendiri dan berpartisipasi dalam jejaring sosial dengan mudah.
Ciprit adalah Server Mastodon Indonesia, sebuah jejaring sosial terbuka, open-sourcedesentralisasi dari platform komersial, menjauhkan anda resiko dari sebuah perusahaan yang memonopoli komunikasi anda. Pilih server yang anda percayai — apapun yang anda pilih, anda tetap dapat berinteraksi dengan semua orang. Semua orang dapat menjalankan server Mastodon sendiri dan berpartisipasi dalam jejaring sosial dengan mudah.


content:
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu tonggak penggerak ekonomi kerakyatan di Indonesia. Di era zaman generasi Z atau milenial memang kebanyakan target pasar UMKM adalah mereka. Pola inilah yang seharusnya dipahami oleh pelaku UMKM untuk masuk target pasar kaum milenial secara efektif.
Inilah yang diungkapkan oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi dalam pembukaan Gebyar UMKM Jaman Now di Semarang beberapa waktu yang lalu.
Tahun 2018 ini di Semarang saja pengangguran tidak bisa dikatakan sedikit. 6,8 % adalah jumlah pengangguran di Semarang. Dan salah satu untuk mengatasi pengangguran ini adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan konsen untuk menjadi pengusaha atau pelaku UMKM.
Walikota Semarang ini emnyebutkan untuk menjadi menjadi pengusaha bisa dimulai dari bawah diawali dengan berjualan tanpa modal namun bisa dengan jualan konsep, jualan diferensiasi dan jualan ide yang bisa menghasilkan lapangan pekerjaan. Setelah siap dengan ide barulah mengembangkan dengan sarana Teknologi Informasi, dan ditambah dengan kreatifitas, konsep yang jelas dan keberanian.
Memang untuk mengembangkan bisnis tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Hal pertama yang memang terkadang menjadi batu sandungan kebanykan pelaku UMKM adalah modal. Hendrar Prihadi menyebutkan bahwa untuk permasalahan modal pemerintah siap membantu dengan menyalurkan bantuan modal Kredit Wibawa.
Sedangkan untuk permasalahan pemasaran memang sepenuhnya tanggung jawab pelaku usaha. Pemerintah hanya membukakan jalan saja, seperti menggelar pameran dan pelatihan pemasaran produk UMKM.
Di era perkembangan teknologi yang begitu pesar kemudahan informasi dan tidak terbatasnya ruang waktu harus bisa dimanfaatkan sebagai peluang pemasaran produk UMKM. Kalau bisa dibilang saat ini UMKM harus menjadi UMKM zaman now.
Mampu menggaet target pasar kaum milenial dengan beberapa cara yang sekiranya benar-benar memanfaatkan teknologi kekinian agar lebih optimal.
Beberapa teknologi memang sudah mulai mengarah kepada pemasaran zaman now yang sekiranya bisa menjadi strategi untuk bisa menggaet kaum milenial sebagai target pasar produk UMKM zaman now.


content:
UTAMA POLITIK HUKRIM LINGKUNGAN EKOBIS RAGAM OLAHRAGA GADGET KULINER SAINS DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KESEHATAN
NASIONAL
ENTERTAINMENT
SELEBRITAS LIFESTYLE MUSIK FILM
Daerah
KUTAI KARTANEGARA KUTAI TIMUR KUTAI BARAT PASER BONTANG
FEATURE
RUBRIK
KOLOM OPINI
Sastra
PUISI CERPEN
PARIWARA
INFOGRAFIK
VIDEO
Teras
Kutai Timur
Kutai Timur
Takut KPK, Banyak Mantan Pejabat di Kutim Kembalikan Kendaraan Dinas
Kamis, 26 November 2020
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Yulianti.
SELASAR.CO, Sangatta – Shock therapy yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengontrol aset, khususnya kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tampaknya berhasil. Pasalnya, sejumlah aset kendaraan yang sebelumnya sempat hilang dari daftar aset, kini siap dikembalikan ke Pemkab Kutim. Demikian diakui Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Yulianti.
“Ini sudah banyak yang mengembalikan, rencananya kendaraan yang sudah dikembalikan tersebut akan kita data ulang, apakah masih layak untuk digunakan atau tidak. Ataukah akan langsung dilelang, seperti yang sudah berumur 7 tahun bisa langsung dilelang,” ungkapnya.
Menurut Yulianti, awalnya data aset hanya mencatat jumlah kendaraan dinas yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, hanya berkisar 110 unit. Namun, setelah dilakukan penelusuran, kini jumlahnya bertambah menjadi kurang lebih 140 unit kendaraan.
Sementara kendaraan dinas yang dipergunakan di luas unsur pemerintahan, menurut Yulianti, sudah lebih awal dikembalikan. Meskipun, masih ada juga yang belum dikembalikan, karena masalah lokasi yang terbatas. Pada dasarnya harus dititip di BPKAD, tapi karena tidak ada tempat, sehingga tetap disimpan di OPD masing-masing.
Berita Terkait
Penarikan Kendaraan Dinas Tak Sesuai Peruntukan akan Dilanjutkan
Kasmidi Bulang Tak Masuk Daftar Saksi Kasus Bupati Kutim di PN Tipikor Samarinda
Dugaan Korupsi Mensos pada Situasi Bencana, Castro: Bisa Dijatuhi Hukuman Mati
Live Streaming STV
Nantinya pengumpulan aset akan dihadiri langsung oleh KPK. “Kita kan lagi mengejar waktu yang diperintahkan KPK. Jadi kami setiap hari itu selalu dipantau. Kendaraan itu setiap harinya kemana saja. Seperti ketika ada kendaraan dinas yang diserahkan langsung ke SKPD-nya, harusnya diserahkan dulu ke BPKAD, dicatat dulu apakah formatnya sudah sesuai atau tidak,” bebernya.
Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan kembali menghitung seluruh kebutuhan kendaraan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pasalnya setiap OPD masih banyak yang diketahui belum memiliki kendaraan dinas terutama pejabat eselon II. “Camat juga banyak yang tidak punya kendaraan dinas,” ungkapnya.
Dijelaskan Yulianti, rencananya kendaraan tersebut akan dibagikan kembali ke sejumlah OPD yang benar-benar membutuhkan. “Mudah-mudahan bisa terpenuhi kebutuhan di setiap OPD nantinya, termasuk di kecamatan,” katanya.
Diketahui, Pemkab Kutim mengultimatum para mantan pejabat yang masih menguasai kendaraan dinas. Mereka diminta mengembalikan secepatnya, atau langsung berhadapan dengan KPK.

label: pt

label: ms

label: ja


content:
Orang Tionghoa tidak menutupi besaran gajinya via maurice2china.wordpress.com. Sementara jika dilihat dari data yang bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah dihimpun Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2018 lalu menyebutkan bahwa pengguna internet telah mencapai 171,17 juta jiwa dari 264 juta jiwa populasi penduduk di Indonesia atau sekitar 64,8 persen. Jumlah ini telah mengalami peningkatan dari yang sebelumnya di tahun 2017 hanya sekitar 54,86 persen dari jumlah populasi. Semakin banyak juga aplikasi atau game yang membayar pemainnya sendiri, salah satunya yaitu Big Time Cash.
Memasuki bulan Ramadhan Bank BRI memberikan beragam promo khusus yang bisa Anda dapatkan di beberapa merchant makanan dan minuman. Riset keyword judul fanpage dengan benar menurut target pasar yang akan dibidik. Posisikan anda sebagai calon pengemar maka akan lebih mudah membayangkan kata kunci apa yang akan dicari di kolom pencarian FB, atau menggunakan Google Trends, Adwords Keyword Planner dll.
Bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah, 5 ide bisnis sampingan karyawan berdasarkan hobi
Fakta: 90% trading forex didasarkan pada metode metode spekulatif. Scalping adalah dasar dari trading harian di pasar forex. Ini cukup logis karena trader forex menggunakan pertukaran mata uang bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah langsung. Kembali pada tahun 1980-an dan 1990-an, trader tidak bisa berdagang dengan nilai tukar pasangan mata uang. Metode ini hanya tersedia untuk bank dan lembaga dengan dana cair $60 juta atau lebih. Namun, sekarang ini dengan dana kecil dapat menjadi trader harian dan menggunakan metode scalping. Alasan dari jawaban responden menjawab “cukup baik’ karena kondisi infrastruktur cukup mendukung pelaksanaan tugas dan dapat meningkatkan kinerja pegawai.
Menjadi seorang yang sukses, pertama – tama ialah coba untuk percaya dan mencintai diri sendiri. Hal ini dimaksudkan supaya anda memiliki sikap percaya pada diri dan tidak mudah menyalahkan diri sendiri ketika anda gagal mencapai sesuatu.
Bertaubatlah kepada-Nya. Tanpa Anda sadari, mungkin juga hutang yang Anda tanggung adalah dari rasa ambisi Anda untuk berwirausaha atau kebutuhan lain tanpa adanya pikir panjang, terlalu tergesa-gesa ambil keputusan, atau keputusan yang kurang bijak. Mantab om yod artikelnya. cuman ketiganya dari satu bidang ya di bidang sandang. Berdasarkan barometer di atas, bisa jadi orang yang berpenghasilan dua puluh ribu sehari dikategorikan orang kaya, sedangkan orang yang berpenghasilan dua puluh juta sehari dikategorikan orang miskin. Pasalnya, orang pertama bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah merasa cukup dengan uang sedikit yang didapatkannya. Adapun orang kedua, dia terus merasa kurang walaupun uang yang didapatkannya sangat banyak.
Anda harus mulai memperoleh penghasilan pasif, dan tentu hal itu tidaklah mudah.
Soal bayaran memang tergantung dari jenis acara yang kamu ikuti. Ada SPG/SPB dengan bayaran per hari, ditambah uang makan atau transportasi. Rata-rata dalam sehari kamu bisa dibayar sampai Rp1 jutaan. Misalnya kamu jaga stand selama lima hari, selesai pameran pundi-pundi tabungan kamu bertambah banyak! Pergaulan yang luas akan sangat berguna untuk membantu anda mengembangkan kerjaya dan kerja masa depan anda. Anda juga tidak akan merasa sukar untuk mencari bantuan apabila terdapat masalah pada satu masa.
Baca Juga: Dari permen karet bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah terungkap karakter bisnis Warren Buffett *.
Tapi tidak semua mantan menterinya tega mengkhianat, tidak mempunyai moral politik. Ada beberapa yang justeru makin dekat dengannya secara pribadi setelah bukan lagi berkuasa. Satu di antaranya adalah Saadillah Mursyid, mantan Menteri Sekretaris Negara. Saadillah menyatakan: “Mudah-mudahan saya terhindar dari orang-orang yang semasa Pak Harto memegang jabatan Presiden, selalu mendekat-dekat, menjilat dan mencari muka. Pada waktu Pak Harto tidak lagi menjadi Presiden orang-orang itu pula yang bersuara lantang menghujat, mencaci, melempar segala kesalahan kepada Pak Harto. Kelompok orang-orang seperti itu memperoleh kutukan Allah dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam (Al Qur‘an, Surah Ar Ra’ad ayat 25)”.
Walaupun mudah dan terkesan sepele, namun apabila Anda serius menekuni pekerjaan yang Anda lakukan, maka tidak sulit menghasilkan jutaan hingga ratusan juta setiap bulannya.
Belajar berinvestasi dari sekarang
Punya resolusi keuangan menambah penghasilan
Hati-Hati dengan Tawaran Bisnis Investasi, Cek Dulu Perusahaannya.
Yang anda lakukan di sini adalah mengunjungi ke situs tersebut, masukkan alamat bitcoin anda dan mengisi captcha, anda dapat mengunjungi sesering mungkin, tetapi biasanya dalam waktu tertentu seperti setiap 5 menit 30 menit 1 jam hingga setiap 24 jam sekali. Seperti messenger lainnya, Anda bisa mengobrol langsung dengan pengguna lain yang ada bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah di daftar kontak ponsel Anda. Anda juga dapat menelepon atau video call mereka, atau bahkan merekam audio lalu kirim kepada mereka. Hal-hal tersebutlah yang perlu kita masukkan dalam perencanaan usaha, terutama untuk startup bisnis. Setelah kita melengkapi poin tersebut, penting untuk tetap fokus dan mengingat poin utamanya.
Kalau cukup dengan 2 kolom, ya tidak perlu membuat 14 kolom, iya kan? Mulai awal tahun 2018 ini, seluruh perusahaan yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta harus mengurus BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawannya. Hal tersebut menjadi jaminan bahwa Anda sebagai perusahaan memenuhi kewajiban dan memberikan hak yang dimiliki oleh karyawan. Misalnya, untuk pengobatan, pembelian kendaraan, pernikahan, atau keperluan lainnya. Mengikuti perkembangan fintech, kamu sekarang dapat melakukan pinjam uang koperasi online lewat internet. Pelaksanaan Pinjaman Koperasi Online Tanpa Jaminan 2019 Bener Meriah dijamin lebih gampang dan pesat dibandingi kau meminjam secara konvensional.
Cara Dapat Uang Jutaan
Posting sebelumnya & berikutnya
Mengetahui sumber dana untuk modal startup
Dapat uang mudah
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
Komentar
Nama *
Surel *
Situs web
Simpan nama, email, dan situs web saya di browser ini untuk lain kali Anda berkomentar.
Anda Mungkin Menyukainya
Cara dapat uang youtuber
12 April
Kamu benci pekerjaanmu yang sekarang
18 November
Produk bisnis online terlaris
02 September
Kiriman Terbaru
Dapat uang jajan tambahan
Cara investasi reksadana online
Kalkulasi pendapatan uang via cube tv
5 alternatif tempat meminjam duit kontan
Anda bisa kaya
Ingin jadi pengusaha sukses yuk ikuti tips berikut
Cara dapat uang jadi selebgram
Cara memperoleh modal usaha dari pemerintah
Hal ini untuk meraih kesuksesan dalam karier
Cara dapat uang 6 juta
Categories
Dapat ModalInvestasi AmanCara Cepat KayaBisnis OnlieCara Jadi Orang KayaSolusi FinansialInvestasi SyariahCara Dapat Uang CepatCara Dapat Uang JutaanAnda Bisa KayaBisnis Di InternetStrategi BisnisCara Dapat Uang HalalIde Bisnis TerbaruUang Tunai CepatBisnis Modal MinimPeluang Bisnis Peta Situs


content:
Kekhawatiran akan resesi Amerika Serikat muncul pada pekan cara memprediksi pergerakan harga dengan pivot point lalu saat bunga obligasi (treasury) AS tenor 2 tahun melambung di atas bunga obligasi (treasury) AS tenor 10 tahun. Kondisi ini memberikan sinyal hilangnya kepercayaan pasar pada pertumbuhan ekonomi AS untuk jangka pendek. Memberikan kepada Baitul Mal untuk maslahah umum seperti membaiki jalan dan lain-lain.
Langkah 9: Bagaimana Hasil Latihan Akun Demo Anda? Tentunya sekarang ini Anda bisa mengukur dan melihat performa trading pribadi Anda lewat akun demo tersebut. Nah, gimana hasilnya? O ya, sampai sekarang ini Anda sudah jalan/latihan berapa bulan? Baguskah profitnya? Konsisten? Dari pengalaman-pengalaman, kebanyakan udah pada amblas tuh uang demo nya, lainnya, naik turun, pusing. Bagaimana Anda saat ini menentukan kekuatan pasar yang sedang tren? Apakah Anda akan menambahkan salah satu dari tiga teknik di atas ke dalam teknik perdagangan Anda? Trading dengan menggunakan feeling itu tidak mengapa tetapi tetap perhatikan hal berikut.
Binary option cara memprediksi pergerakan harga dengan pivot point adalah bentuk yang paling sederhana dari investasi online, yang dapat diakses oleh investor dengan berbagai latar belakang pengetahuan. Apabila Pemilik ORI membutuhkan dana, ORI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal, atau menjualnya kepada Agen Penjual.
Demikianlah beberapa informasi tentang cara main Bitcoin agar profit, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.
Tentu saja karena pada saat itu sedang ramai-ramainya orang membicarakan tentang Haji Lulung yang salah persepsi tentang UPS yang kemudian dia sebut dengan USB. Mengalami requote berarti cara memprediksi pergerakan harga dengan pivot point broker Anda tidak dapat menyediakan trading dengan harga yang mereka kutip. Jika alasan requote Anda adalah karena pasar spesifik mudah berubah-ubah dan ada pengumuman berita yang mempengaruhi pasar yang sudah mulai berubah ini, hal ini jauh lebih lebih masuk akan daripada alasan karena broker Anda terbengkalai dalam pesanan saat menggunakan teknologi.
Saya ingin belajar cara memadukan Moving average, Stochastik, CCI, bisakah kita mendapatkan panduannya? Kapan waktu yang tepat untuk memulai analisa itu dan kapan waktu yang tepat untuk memulai trading Terima kasih. 08180xxxxxxx.
Cara download OlympTrade di laptop
Bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah dan halal
Salah satu penerima, pengguna, sekaligus kontributor Bitcoin pertama lainnya adalah seorang programmer ternama asal Amerika Serikat bernama Hal Finney. Ia mengunduh software Bitcoin di hari pertama perilisannya, dan menerima 10 bitcoin dari Satoshi Nakamoto dalam transaksi Bitcoin pertama di dunia. garis panduan untuk perdagangan yang berjaya.
Cara memprediksi pergerakan harga dengan pivot point
Suka tak post ni? Kalau suka, sila berikan komen dalam ruangan komen di bawah ya. Kalau ramai suka next time saya boleh share post yang lebih best dari yang ni. 🙂. Karena itu, kami ingin menjalankan strategi trading forex yang menguntungkan di seputar berita.
Dengan mengacu pada Pilihan Biner, cara memprediksi pergerakan harga dengan pivot point Indikator dirumuskan harga pelat valas yang mengukur volume dan nilai harga aset yang mendasarinya. Al onze begrippen cash equivalents going rate pricing jaarlijkse algemene.
Papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
Agar bisa sukses dalam trading forex menjadi trader profesional, kesalahan memang kadang menjadi pelajaran yang berharga. Tapi jangan jadikan kesalahan sebagai kebiasaan terus-menerus, Anda harus lebih banyak mengasah kemampuan. Kesalahan yang Anda lakukan dalam trading bisa menyebabkan Anda loss atau rugi. Bagi trader pemula mungkin kesalahan dianggap biasa saja, namun bagi trader yang sudah berpengalaman, kesalahan ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi.
Cara setting OlympTrade dengan mt4
Teknik trading tnt binary
Saat bisnis Anda mendapat keuntungan, pasti menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Anda. Namun jangan lupa bahwa keuntungan tersebut harus Anda simpan untuk modal bisnis kedepannya. Kalau bisa, sisihkan 50% dari keuntungan usaha untuk digunakan kembali sebagai modal usaha.
Bisnis Forex Tanpa Modal 2018Tentunya, ada hal lain seperti fasilitas yang menunjang trader pemula untuk sukses. Demikianlah Pengertian Dan Cara Menggunakan Stop Loss dan Take Profit pada Trading Forex… Mari berguru bisnis sahamdan forex secara sungguh-sunggu. Tinggalkan ilmu pengetahuan yang kurang bermanfaat menjadi catatan saja dimasa lalu. Ambil dan kembangkan ilmu yang bermanfaat bagikita. Apakah proses-proses yang perlu dilakukan? Berapa lama masa yang perlu diluangkan setiap hari? Apakah elemen yang paling penting dalam manual trading? Susah sangat ke nak trade manual?


content: VOI.Co.Id –Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun islam yang berada di urutan ke empat. Dalam islam zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat harta atau zakat mal dan zakat fitrah. […]


content: Tentu diantara kamu ada yang masih bertanya-tanya bagaimana sih cara sablon kaos keren? Cara menyablon baju sendiri dengan mudah tentu bisa Anda semua bisa melakukannya [...]


content:
Merupakan entitas yang tidak terdaftar di OJK dan tidak di bawah pengawasan OJK untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Segala pengaturan terkait penawaran investasi baik berupa pengumpulan dana maupun pembagian hasil investasi yang dilakukan oleh entitas tersebut di atas di luar kewenangan dan tanggung jawab OJK.
Oleh karena itu, OJK mencantumkan entitas tersebut di atas ke dalam Investor Alert Portal OJK. Entitas lain yang masuk dalam daftar dimaksud dapat dilihat di:

warc-identified-content-language: ind,deu


content:
Contoh Surat Pengunduran Diri keluar Perusahaan Dari. Bekerja di suatu perusahaan adalah impian semua orang, terutama para fresh graduate yang baru lulus kuliah dan ingin cepat bekerja.
Bagi Anda dengan sedang membuat planning untuk mengundurkan diri pastikan Anda tahu dulu bagaimana contoh surat pengunduran diri dari perusahaan yang baik dan benar.
Namun, ada juga sebagian orang nun ingin berhenti kerja dari suatu industri. Ya, ini hal yang wajar tentu orang dengan akan mengundurkan diri dari kongsi memiliki alasan sendiri mengapa ia ingin resign atau berhenti kerja dan menarik diri.
Ya, biasanya perusahaan akan memberikan aturan bagi seluruh karyawan nun ingin surut dari pekerjaannya sekarang. Salah satunya adalah karyawan yang hendak mengundurkan diri harus membuat surah pengunduran muncul dari perusahaan.
Nah, bagi Anda yang sedang bingung bagaimana cara membuat tembusan pengunduran bangun dari industri. Tak perlu bingung lagi, berikut bakal saya berikan beberapa contoh surat pengunduran dari kongsi yang bisa Anda jadikan referensi terbaik. Langsung saja mari kita simak.
Tiruan Surat Penundaan Diri daripada Perusahaan dengan Benar
Surat pengunduran diri dari perusahaan atau surat resign merupakan jenis surah resmi nun harus Anda buat ketika akan dingin bekerja dalam suatu industri. Contoh tembusan surat pengunduran diri muncul dari kongsi yang bagus tentu saja mesti dibuat dengan kosa kata yang sesuai EYD & benar adanya.
Nah, buat lebih jelasnya berikut ini tiruan surat penundaan diri dibanding perusahaan yang bisa jadi referensi guna Anda dengan berenca resign beberapa waktu dekat itu. Mari kalian simak sama-sama.
Padang, 23 Februari 2020
Kepada
Yth Kepala Bagian HRD
PT Suka Marga Cipta
Jln. Soekarno Hatta Bangsa Padang
Dengan Hormat,
Surat Resign Kerja Resmi
Dengan memilikinya surat tersebut, saya nun bertanda tangan berikut ini:
Nama: Lusiana Devi
Tempat/Tgl Lahir: Surabaya, 23 Januari 1995
Alamat: Jalan Mangunkusomo No 24, Surabaya
Jabatan: General Accounting PT Suka Marga Cipta
Melalui surat ini, saya mengajukan penangguhan diri terhitung tanggal 23 Februari 2020 dengan tanda ingin mendirikan usaha sendiri sesuai passion dan juga cita-cita saya selama ini. Segala hal yang berhubungan secara tugas serta tanggung jawab aku sebagai General Accounting PT Suka Rukun Cipta akan saya lakukan hingga perusahaan memperoleh kandidat yang pantas dengan jabatan yang tersedia saat ini.
Saya juga meminta maaf atas segala kesalahan saya selama masa bekerja. Aku juga memohon maaf karena tidak dapat lagi menjadi bagian dari perusahaan PT Suka Pijakan Cipta. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekitar pimpinan dan semua orang upahan yang sepanjang ini membimbing dan membantu saya pada pekerjaan selama saya bekerja.
Sekian surah pengunduran bangun saya buat dengan penuh kesadaran & tanpa terdapat paksaan serta tekanan daripada pihak mana pun. Atas pengertian dan perhatian Bapak/Ibu HRD PT Suka Marga Cipta, saya ucapkan trims.
Hormat aku,
Lusiana Devi
Nah, itu dia suri surat pengunduran diri dari perusahaan dengan bisa Kamu buat tatkala akan keluar bekerja. Disamping harus menggunakan bahasa nun baku, resmi dan serasi EYD. Akan lebih indah juga saat Anda memproduksi dan menuliskan surat penundaan diri disertai juga tentang alasan apa sebab Anda mau berhenti komitmen atau resign. Dengan begitu, pihak industri akan menerima alasan Dikau dengan sangat baik.
Semoga artikel ini bermanfaat & selamat mencoba membuat tembusan pengunduran diri dari kongsi yang Anda tempati saat ini. Mudah-mudahan sukses selalu, terimakasih.


content:
Rukun Haji – Haji merupakan rukun islam yang kelima. Dalam pelaksanaannya rukun islam ini memiliki keterangan yaitu dilakukan jika mampu. Alangkah indahnya islam yang tidak pernah menjadikan umatnya kesulitan.
Namun, meski begitu sebagai umat islam kita harus selalu berusaha memenuhi kelima rukun islam tersebut termasuk haji. Melihat ada begitu banyak kisah mengharukan orang-orang yang nampaknya tidak mungkin menunaikan ibadah haji namun nyatanya mereka mendapatkan kesempatan tersebut.
Tentu menunjukan betapa Allah Maha Kuasa yang dapat menjadikan segala yang nampak tidak mungkin menjadi mungkin. Maka, sebagai umat islam yang taat, mempelajari rukun haji adalah suatu hal yang harus dilakukan.
Loading...
Pertama, umat islam memiliki kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu dan menambah pengetahuan. Tentunya termasuk pengetahuan tentang rukun haji.
Kedua, dalam menjalankan kewajiban memenuhi rukun islam kelima yaitu haji, bukan hanya menjalankan haji saja. Lebih daripada itu, kita harus lebih jauh memahami tentang makna haji dan salah satunya dilakukan dengan mengetahui rukun-rukun haji.
Ketiga, mengingat Allah Maha Kuasa atas segalanya, maka siapapun termasuk Anda bisa kapan saja memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Untuk itu mempelajari rukun haji dari sekarang akan menjadi hal baik agar nanti jika kesempatan Anda datang untuk menunaikan ibadah haji, Anda akan memiliki kesiapan yang lebih.
Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Melihat pengertian tersebut, maka jika rukun haji tidak dilaksanakan, meskipun satu saja, akan membuat ibadah haji menjadi tidak sah.
Untuk lebih memahami hal ini, Anda bisa mencari pengertian dan perbedaan hukum wajib dan sunnah dalam islam. Dalam rukun haji sendiri ada 6 rukun, keenamnya harus dilaksanakan secara urut.
Apa saja rukun haji tersebut sesuai urutannya? Rukun yang pertama ialah niat ihram, kedua thawaf, ketiga sa’i, keempat wukuf, kelima tahalul, keenam tertib. Berikut ini akan diuraikan satu per satu.
6 Rukun Haji Sesuai Urutannya
Berikut ini adalah rukun haji dan penjelasannya:
Ihram
Ihram yaitu niat untuk masuk ke dalam manasik haji. Wajib ihram sendiri ada tiga yaitu pertama, ihram sejak dari miqot. Kedua, tidak mengenakan pakaian yang ada jahitannya dan yang menunjukkan lekuk anggota tubuh.
Khusus untuk laki-laki dilarang memakai baju, mantel, jubah, imamah, penutup kepala, dan khuf atau sepatu. Sementara khusus untuk wanita tidak boleh memakai cadar dan sarung tangan.
Selanjutnya wajib ihram yang ketiga yaitu bartalbiyah. Selain wajib ihram, ada pula sunnah ihram seperti mandi, memakai wewangian, memotong bulu di seluruh bagian tubuh, dan lainnya.
Wukuf
Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf yang dimaksud adalah wukuf di padang Arafah. Menurut Fiqih Sunnah (1:494) yang dimaksud wukuf yaitu hadir dan diam berada di daerah arafah.
Hadir dan diam yang dimaksud yaitu baik dalam keadaan sadar, tertidur, duduk, berjalan, berbaring, atau berkendaraan. Juga entah dalam keadaan suci atau tidak suci. Untuk waktu wukuf dimulai dari terbit matahari atau waktu zawal pada hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan waktu terbit fajar subuh pada hari nahr tanggal 10 Dzulhijjah.
Berkaitan dengan waktu tersebut, jika wukuf dilaksanakan selain pada waktu yang telah disebutkan, maka wukufnya tidak sah. Ini merupakan ketentuan yang didasarkan pada kesepakatan ulama yang tentunya melalui berbagai pertimbangan telaah Al-quran dan Hadist.
Tawaf
Tawaf yaitu mengitari Ka’bah sebanyak 7 kali. Adapun syarat-syarat tawaf yaitu:
Niat melakukan tawaf
Suci dari hadats
Menutup aurat
Dilakukan tujuh kali putaran
Dilakukan berturut-turut
Tawaf dimulai dari hajar aswad
Tawaf dilakukan di dalam masjid, tak apa jauh dari Ka’bah juga
Ketika bertawaf, Ka’bah berada di sebelah kiri
Sa’i
Sa’i adalah berjalan dari Shofa ke Marwah dan juga sebaliknya dalam rangka ibadah. Adapun syarat rukun haji Sa’i yaitu sebagai berikut:
Niat.
Berurutan antara thowaf, lalu sa’i.
Dilakukan berturut-turut antara setiap putaran. Namun jika ada sela waktu sebentar antara putaran, maka tidak mengapa, apalagi jika benar-benar butuh.
Menyempurnakan hingga tujuh kali putaran.
Dilakukan setelah melakukan thowaf yang shahih.
Tahallul
Tahallul adalah waktu diperbolehkannya jemaah kembali melakukan apa yang dilarang saat ihram. Simbol dari tahallul ini yaitu minimal jemaah memotong rambut sebanyak 3 helai. Namun, tidak jarang juga jemaah menggunduli rambutnya. Dengan melakukan hal tersebut, maka apa yang sebelumnya dilarang saat ihram menjadi boleh dilakukan.
Tertib
Tertib adalah rukun haji yang keenap sekaligus yang terakhir dan tentunya harus ditaati. Tertib artinya mengerjakan semua rukun-rukun haji sesuai dengan urutannya dan tidak boleh ada yang terlewat. Hal ini sudah kita bahas sebelumnya. Tentu kita sudah cukup memahami tentang apa itu tertib karena selain ibadah haji, ada banyak ibadah lainnya dalam islam yang menjadikan tertib sebagai rukunnya.
Itulah keenam rukun haji yang wajib dilakukan oleh jemaah. Juga perlu diketahui kita sebagai umat islam. Semakin perdalam berbagai hal lainnya tentang ibadah haji untuk menambah ilmu dan pengetahuan.
Juga agar saat menjalankan ibadah haji nantinya, kita akan melakukannya dengan lebih khusuk dan afdol. Selain itu pelajari pula berbagai hal lainnya seperti syarat haji, wajib haji, dan sebagainya.
0
0
Incoming search terms:
urutan rukun haji
rukun haji
rukun haji secara urut
urutan rukun haji yang benar
https://www mallardsgroups com/rukun-haji/
urutan rukun haji yg benar adalah
urutan rukun haji yang benar adalah
urutan rukun
rukun haji yang benar
urutan rukun ibadah haji
0
0
0
0
0
akubeni1
Loading...
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Name *
Email *
Website
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
View Comments (0)
You May Also Like
Selengkapnya
PPengetahuan
Otot Bisep dan Trisep
byakubeni1
December 22, 2020
1.5K views
Otot Bisep dan Trisep – Tubuh manusia tersusun dari banyak organ, sel, dan jaringan yang tercipta sedemikian rupa untuk…
Selengkapnya
PPengetahuan
Macam-Macam Awan
byakubeni1
December 15, 2020
1.4K views
Pengertian Awan – Awan adalah gumpalan uap air yang terbentuk dari serangkaian proses siklus hidrologi atau daur air…


content:
inilah kehidupan,selalu indah bagi yang menggangap yah indah dan bisa jadi buruk jika menggangap yah buruk . kehidupan aku masihlah seperti biasa,,makan dan minum,bernafas lalu kemudian mati dengan kedamaian tanpa sedikitpun penyesalan *berharap yah sih gitu
pernah beberapa kali,aku berpikiran untuk ngbrol atau bahasa kerenya sharing dengan kehidupan tapi kehidupan selalu saja mengelak dan meminta aku untuk mengunjungi temannya terlebih dahulu,temannya itunbernama " Semangat".ku temui deh si semangat itu.dia orangnya keren,cool dan yang terpenting dia selalu semangat *yailah namanya juga semangat.
ketika aku ke rumah semangat,dia sedang memperbaiki hp,ditemani dua orang temannya,kalau ga salah nama kedua temannya itu kegagalan dan pantang menyerah,aku perhatikan si semangat itu,dia dengan tekun berusaha banget memperbaiki hpnya apalagi dengan dukungan si pantang menyerah, dia makin semangat memperbaiki hp itu.di sisi lain si pantang menyerah menyemangti si semangat tapi disisi lain si putus asa dengan nada bicara yang bikin kesal berkata "udahlah,jangan repot repot memperbaiki hp butut itu lah semangat,kamu punya uang kan beli aja hp yang baru,ga usah ribet kaya gitu" semangat menimpal " tanggung nih bentar lagi beres,sebagai manusia kita itu harus semangat,seperti namaku.
kuperhatikan mereka dengan seksama dan akhirnya aku menyimpulkan,kehidupan terasa indah jika ditemani dengan semangat dan pantang menyerah tapi kehidupan akan jauh lebih indah jika kegagalan datang dahulu lalu di susul dengan kedatangan semangat dan pantang menyerah.
terimakasih kehidupan kau telah perkenalkan teman-temanmu itu.kehidupan aku mau dong dikenalkan dengan temanmu lagi yang bernama cinta di episode selanjutnya.*ketikan sms aku ke kehidupan...
author :Nychken
Tags # teman kehidupan
About Nychken Gilang
Sekadar Pria penyuka Nasi Padang yang tahu bahwa tulisan lebih tajam dari sebilah pedang. Merangkap menjadi seorang guru sekaligus pembelajar.