content:
Poker, tidak seperti banyak permainan lainnya, bisa sangat menantang untuk pemula. Tidak begitu banyak untuk aturan dan matematika, yang tentunya membutuhkan pengetahuan yang baik, tetapi di atas semua itu untuk serangkaian kesalahan yang mudah dilakukan karena kurangnya pengalaman dan dapat mempengaruhi hasil baik atau buruk dari sebuah tangan dan karenanya dari keseluruhan permainan .
Pilih varian yang tepat!
Seperti yang kita ketahui dalam poker ada banyak variasi: saran kami adalah mencoba semuanya, tetapi kemudian pilih hanya satu dan fokuslah pada itu.
Jangan melupakan uang Anda
Lebih banyak alasan jika Anda seorang pemula dalam poker, saran kami adalah mulai bermain dalam jumlah rendah dan dengan demikian menyempurnakan strategi dan pengetahuan permainan: Anda dapat melakukan kesalahan tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu banyak. Lagi pula, hanya dengan membuat kesalahan Anda bisa belajar!
Apa kesalahan paling umum?
Poker sering membawa pemula ke sejumlah kesalahan umum. Mampu mengoreksinya sudah meningkatkan tingkat kinerja dan karenanya kemungkinan berhasil. Mari kita lihat bersama:
Jaga tanganmu
Kesalahan pertama yang dilakukan setiap pemula ditentukan oleh antusiasme. Siapa di antara kita yang baru pertama kali duduk di meja yang tidak langsung memiliki naluri ingin memainkan semua tangan? Pemain yang lebih berpengalaman tahu bahwa dengan hati-hati memilih tangan yang akan digunakan untuk bermain, memanggil, menaikkan adalah pilihan paling bijak.
Aces dan high pair adalah impian setiap pemain, tetapi kami juga tahu bahwa selama turnamen hanya akan ada sedikit tangan penting dan banyak tangan marginal. Jadi, bagaimana Anda memilih tangan untuk dimainkan? Pilihan yang baik dapat dibuat berdasarkan posisi Anda: tangan-tangan tertentu yang berada di luar posisi harus dihindari, tetapi dalam posisi mereka mengambil nilai lain. Dan dalam hal ini kami bertanya pada diri sendiri…
Apakah lokasi penting?
Ada yang berpendapat bahwa posisi terkadang lebih penting dalam sebuah permainan daripada kartu itu sendiri. Dan jika Anda memikirkannya, dia tidak sepenuhnya salah. Mari kita lihat alasannya dengan dua contoh:
Anda memiliki pasangan yang rendah dan yang pertama dalam tabel 9 pemain. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda bermaksud untuk meningkatkan dengan mengetahui bahwa ada 8 pemain lain yang dapat melakukan counter-raise dan membuat Anda dalam masalah atau apakah Anda melipat dengan memberikan poin yang bagus?
Situasi yang sama, tetapi yang terakhir dari tabel yang sama. Pada saat itu, ketika giliran Anda, semua pemain lain sudah menentukan pilihan mereka dan pilihan Anda, di sisi lain, dapat disesuaikan.
Lebih baik berani atau mengamati?
Poker memberi penghargaan pada keberanian, dan alasannya sederhana: Anda bisa menang dalam dua cara dengan bertaruh, memanggil salah satunya. Namun semua pemula membuat kesalahan yang sama: mereka bermain hanya dengan memanggil dan dengan demikian meneruskan tidak hanya ke pemain lemah, tetapi juga ke pemain pasif. Tidak selalu mengamati hadiah … di poker Anda juga membutuhkan keberanian yang baik!


content: S128 Pada pertandingan sabung ayam di Indonesia ada terbagi 2 yaitu pertandingan dengan taji ayam dan pertandingan dengan Pisau taji

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

label: id


content:
Saya ingin menanyakan perihal seperangkat alat sholat dan Al-Qur’an yang dijadikan sebagai mas mawin saat pelaksanaan akad nikah. Ada yang mengatakan bahwa jika seperangkat alat sholat dan Al-Qur’an dijadikan mas kawin bisa memberatkan bagi si suami dan si istri jika kedua alat tersebut tidak diamalkan.. bisa dikatakan keduanya akan berdosa. Sehingga jika kedua mempelai merasa berat, jangan menjadikan kedua alat tersebut sebagai Mas kawin. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut hanya sekedar symbol, dan bisa diamalkan kapan saja. Pertanyaan saya:
Bagaimana jika salah satunya tidak diamalkan, contohnya Al-Qur’an tersebut baru dibaca/diamalkan setelah 5 tahun perkawinan, yang mana sebelumnya Al-Qur’an tersebut hanya sebagai penghias lemari buku. Bagaimana dengan dosa yang ditanggung oleh si suami dan si istri apakah selama Al-Qur’an tersebut tidak diamalkan mereka sudah menanggung dosa?
Kiranya itu saja yang ingin saya tanyakan. Atas perhatian dan jawaban Bapak Ustadz saya ucapkan terima kasih.
Wassalammualaikum wr. wb.
Mery Sukamto
Jawaban
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak istri. Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung permintaan pihak istri.
Mahar dan Nilai Nominal
Mahar ini pada hakikatnya dinilai dengan nilai uang, sebab mahar adalah harta, bukan sekedar simbol belaka. Itulah sebabnya seorang dibolehkan menikahi budak bila tidak mampu memberi mahar yang diminta oleh wanita merdeka. Kata ‘tidak mampu’ ini menunjukkan bahwa mahar di masa lalu memang benar-benar harta yang punya nilai nominal tinggi. Bukan semata-mata simbol seperti mushaf Al-Quran atau benda-benda yang secara nominal tidak ada harganya.
Hal seperti ini yang di masa sekarang kurang dipahami dengan cermat oleh kebanyakan wanita muslimah. Padahal mahar itu adalah nafkah awal, sebelum nafkah rutin berikutnya diberikan suami kepada istri. Jadi sangat wajar bila seorang wanita meminta mahar dalam bentuk harta yang punya nilai nominal tertentu. Misalnya uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, deposito syariah, saham, kontrakan, perusahaanatau benda berharga lainnya.
Adapun mushaf Al-Quran dan seperangkat alat shalat, tentu saja nilai nominalnya sangat rendah, sebab bisa didapat hanya dengan beberapa puluh ribu rupiah saja. Sangat tidak wajar bila calon suamiyang punya penghasilan menengah, tetapi hanya memberi mahar semurah itu kepada calon istrinya.
Akhirnya dengan dalih agar tidak dibilang ‘mata duitan’, banyak wanita muslimah yang lebih memilih mahar semurah itu. Lalu diembel-embeli dengan permintaan agar suaminya itu mengamalkan Al-Quran. Padahal pengamalan Al-Quran itu justru tidak terukur, bukan sesuatu yang eksak. Sedangkan ayat dan hadits yang bicara tentang mahar justru sangat eksak dan bicara tentang nilai nominal. Bukan sesuatu yang bersifat abstrak dan nilai-nilai moral.
Justru embel-embel inilah yang nantinya akan merepotkan diri sendiri. Sebab bila seorang suami berjanji untuk mengamalkan isi Al-Quran sebagai mahar, maka mahar itu menjadi tidak terbayar manakala dia tidak mengamalkannya. Kalau mahar tidak terbayar, tentu saja akan mengganggu status perkawinannya.
Mahar Dengan Mengajar Al-Quran
Demikian juga bila maharnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada istri, tentu harus dibuat batasan bentuk pengajaran yang bagaimana, kurikulumnya apa, berapa kali pertemuan, berapa ayat, pada kitab rujukan apa dan seterusnya. Sebab ketika mahar itu berbentuk emas, selalu disebutkan jumlah nilainya atau beratny, maka ketika mahar itu berbentuk pengajaran Al-Quran, juga harus ditetapkan batasannya.
Kejadian di masa Rasulullah SAW di mana seorang shahabat memberi mahar berupa hafalan Al-Quran, harus dipahami sebagai jasa mengajarkan Al-Quran. Dan mengajarkan Al-Quran itu memang jasa yang lumayan mahal secara nominal. Apalagi kita tahu bahwaistilah ‘mengajarkan Al-Quran’ di masa lalu bukan sebatas agar istri bisa hafal bacaannya belaka, melainkan juga sekaligus dengan makna, tafsir, pemahaman fiqih dan ilmu-ilmu yang terkait dengan masing-masing ayat tersebut.
Dari Sahal bin Sa’ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu , Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya. Rasulullah berkata, Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, Tidak kecuali hanya sarungku ini Nabi menjawab, bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu. Dia berkata, aku tidak mendapatkan sesuatupun. Rasulullah berkata, Carilah walau cincin dari besi. Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, Apakah kamu menghafal qur’an? Dia menjawab, Ya surat ini dan itu sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur’anmu .
Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda, Ajarilah dia al-qur’an. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang diajarkannya itu adalah 20 ayat.
Permintaan mahar dalam bentuk harta yang punya nilai nominal ini pada gilirannya harus dipandang wajar, sebab kebanyakan wanita sekarang seolah tidak terlalu mempedulikan lagi nilai nominal mahar yang akan diterimanya.
Nominal Mahar Dalam Kajian Para Ulama
Secara fiqhiyah, kalangan Al- Hanafiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa minimal mahar itu 3 dirham. Meskipun demikian sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal dengan mahar.
Bila Laki-laki Tidak Mampu Boleh Mencicil
Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sangat dipahami oleh syariah Islam. Bahwa sebagian dari manusia ada yangkaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya.
Karena itu, syariah Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri, untuk mencicilnya atau mengangsurnya. Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar terjadi win-win solution antara kemampuan suami dan hak istri. Agar tidak ada yang dirugikan.
Istri tetap mendapatkan haknya berupa mahar yang punya nilai nominal, sedagkan suami tidak diberatkan untuk membayarkannya secara tunai. Inilah yang selama ini sudah berjalan di dalam hukum Islam. Ingatkah anda, setiap kali ada ijab kabul diucapkan, selalu suami mengatakan, Saya terima nikahnya dengan maskawin tersebut di atas TUNAI!!. Mengapa ditambahi dengan kata ‘TUNAI’?, sebab suami menyatakan sanggup untuk memberikan mahar secara tunai.
Namun bila dia tidak punya kemampuan untuk membayar tunai, dia boleh mengangsurnya dalam jangka waktu tertentu. Jadi bisa saja bunyi ucapan lafadznya begini: Saya terima nikahnya dengan maskawin uang senilai 100 juta yang dibayarkan secara cicilan selama 10 tahun.
Bila Terlalu Miskin Dan Sangat Tidak Mampu
Namun ada juga kelas masyarakat yang sangat tidak mampu, miskin dan juga fakir. Di mana untuk sekedar makan sehari-hari pun tidak punya kepastian. Namun dia ingin menikah dan punya istri.
Solusinya adalah dia boleh memilih istri yang sekiranya sudah mengerti keadaan ekonominya. Kalau membayar maharnya saja tidak mampu, apalagi bayar nafkah. Logika seperti itu harus sudah dipahami dengan baik oleh siapapun wanita yang akan menjadi istrinya.
Maka Islam membolehkan dia memberi mahar dalam bentuk apapun, dengan nilai serendah mungkin. Misalnya cincin dari besi, sebutir korma, jasa mengajarkanatau yang sejenisnya. Yang penting kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar itu.
a. Sepasang Sendal Di masa Rasulullah SAW, kejadian mengenaskan seperti itu pernah terjadi. Di mana seorang laki-laki yang sangat miskin ingin menikah dan tidak punya harta apapun. Maka dibolehkan mahar itu meski berupa sendal.
Dari Amir bin Rabi’ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sendal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Relakah kau dinikahi jiwa dan hartamu dengan sepasang sendal ini? Dia menjawab, Rela. Maka Rasulullahpun membolehkannya .
b. Hafalan Quran: Ada juga orang yang sangat miskin, tidak punya harta apapun, namun di kepalanya ada ilmu-ilmu keIslaman, dia banyak hafal Al-Quran dan mengerti dengan baik tiap ayat yang pernah dipelajarinya.
Maka atas ilmunya yang sangat berharga itu, dia boleh menjadikannya sebagai sebuah ‘harta’ yang punya nilai nominal tinggi. Meski tidak berbentuk logam emas. Kejadian itu benar-benar ada di masa Rasulullah SAW.
Dari Sahal bin Sa’ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu , Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya. Rasulullah berkata, Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, Tidak kecuali hanya sarungku ini Nabi menjawab, bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu. Dia berkata, aku tidak mendapatkan sesuatupun. Rasulullah berkata, Carilah walau cincin dari besi. Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, Apakah kamu menghafal qur’an? Dia menjawab, Ya surat ini dan itu sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur’anmu .
Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda, Ajarilah dia al-qur’an. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang diajarkannya itu adalah 20 ayat.
c. Tidak Dalam Bentuk Apa-apa: Bahkan bila seorang laki-laki tidak punya harta, juga tidak punya ilmu, tapi tetap ingin menikah agar tidak jatuh ke dalam lembah zina, boleh saja seorang wanita emngikhlaskan semua haknya untuk menerima harta mahar.
Sebab mahar itu memang hak sepenuhnya calon istri, maka bila dia merelakan sama sekali tidak menerima apa pun dari suaminya, tentu tidak mengapa. Dan kejadian itu pun pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Cukup baginya suaminya yang tadinya masih non muslim itu untuk masuk Islam, lalu wanita itu rela dinikahi tanpa pemberian apa-apa. Atau dengan kata lain, keIslamanannya itu menjadi mahar untuknya.
Dari Anas bahwa Aba Tholhah meminang Ummu Sulaim lalu Ummu Sulaim berkata, Demi Allah, lelaki sepertimu tidak mungkin ditolak lamarannya, sayangnya kamu kafir sedangkan saya muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Tapi kalau kamu masuk Islam, keIslamanmu bisa menjadi mahar untukku. Aku tidak akan menuntut lainnya. Maka jadilah keIslaman Abu Tholhah sebagai mahar dalam pernikahannya itu. .
Semua hadist tadi menunjukkan kasus kasus yang terjadi di masa lalu, di mana seorang laki-laki yang punya kewajiban memberi mahar dengan nilai tertentu, tidak mampu membayarkannya. Hadits-hadits di atas tidak menunjukkan standar nilai nominal mahar di masa itu, melainkan sebuah pengecualian.
Hal itu terbuktiketika Umar Bin Khattab Ra berinisiatif memberikan batas maksimal untuk masalah mahar saat beliau bicara di atas mimbar. Beliau menyebutkan maksimal mahar itu adalah 400 dirham. Namun segera saja dia menerima protes dari para wanita dan memperingatkannya dengan sebuah ayat qur’an. Sehingga Umar pun tersentak kaget dan berkata, Allahumma afwan, ternyata orang -orang lebih faqih dari Umar. Kemudian Umar kembali naik mimbar, Sebelumnya aku melarang kalian untuk menerima mahar lebih dari 400 dirham, sekarang silahkan lakukan sekehendak anda.
Dalam konteks kebiasaan mahalnya mahar wanita di zaman itulah kira-kira tepatnya hadits Rasulullah SAW berikut.
Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nikah yang paling besar barakahnya itu adalah yang murah maharnya
Namun hadits ini perlu dipahami dalam konteks wanita di masa itu yang sama sekali tidak mau bergeming dari tarif mahar yang diajukannya. Sedangkan untuk konteks kita di Indonesia, di mana kebiasaan kita memberi mahar berupa mushaf Al-Quran dan seperangkat alat shalat yang sangat murah, tentu perlu dipahami secara lebih luas.
Wallahu a’lam bishshawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ahmad Sarwat, Lc.
Sumber Perihal Seperangkat Alat Sholat dan Al-Qur'an sebagai Mas Kawin : http://www.salaf.web.id
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: Debt Management, Financial Planning, Hutang, Perencanaan Pernikahan, Tanya Jawab
No comments:
Post a Comment
Tinggalkan tanggapan, pertanyaan di sini, kami akan segera meresponnya.
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
HYPE
5 ALASAN MENGAPA DANA DARURAT HARUS DIUPDATE BERKALA
Dana Darurat atau Emergency Fund biasa juga disebut, penting dalam keuangan keluarga, menempati urutan kedua setelah melunasi hutang-h...

label: en


content: Bukadikit.co merupakan situs media siber yang berada di bawah naungan PT. MADANI JAYA RAYA. Memiliki tag line 'Buka-bukaan biar banyak tahu'. bukadikit.co menyajikan informasi terhangat seputar Hukum, Finance, politik, wisata, kesehatan, pendidikan, sports, Lifestyle dan opini dari berbagai sumber dengan konsep target pembaca millenials.


content:
Masalah sambungan atau kode mmi tidak valid sering dialami oleh pengguna smartphone seperti saat mengecek pulsa, mengetik kode voucher melalui dial pad dan lainnya, padahal kalau digunakan untuk koneksi internet hp lancar tanpa kendala.
Hal ini tidak dialami oleh beberapa orang saja, namun pasti ada banyak pengguna yang juga mengalaminya.
Masalah ini sudah seperti menjadi masalah yang umum dan sering terjadi. Masalah serupa juga sering terjadi seperti kartu sim tidak terbaca.
Masalah tersebut terjadi bukan tanpa sebab, entah itu dari keadaan kartu sim yang sedang error ataupun juga bisa dari smartphone yang kita gunakan.
Tidak hanya pada merek ponsel tertentu saja, namun masalah ini juga sering muncul di hp Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme dan Samsung.
Contents
Apa itu Kode MMI?
Penyebab Kode MMI Tidak Valid
Cara Mengatasi Kode MMI Tidak Valid
Mulai Ulang Ponsel
Mengubah Mode Jaringan
Periksa Kode
Apa itu Kode MMI?
Kode MMI (Man Machine Interface) adalah kode perintah yang bisa digunakan untuk mengakses fitur khusus pada provider. Biasanya kode ini terdiri dari kombinasi angka dan simbol (contoh: *123#). Penggunaan kode ini cukup di ketik melalui dial pad dan tekan tombol panggil.
Apalagi bagi orang awam yang tidak paham dengan cara kerja smartphone, pasti mereka mulai panik dan mengira bahwa hp nya sudah rusak sehingga mulai mencari tukang service dan menanyakan apa yang sedang terjadi.
Berbeda dengan orang yang sudah mengerti, mereka akan cenderung langsung mencari solusinya di Google, karena ada banyak situs yang membahas permasalahan ini beserta cara mengatasinya seperti pada blog bungdus kali ini.
Umumnya juga terjadi pada merek ponsel seperti Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung dan yang lainnya.
Hal serupa juga terjadi pada ponsel lenovo, realme dan ponsel keluaran baru saat ini.
Penyebab Kode MMI Tidak Valid
Namun tenang saja, karena disini kita akan berbagi cara mengatasi kode mmi tidak valid di semua hp.
Tapi sebelum itu, yuk ketahui apa penyebab dari kode mmi tidak valid berikut ini:
Kode MMI Salah
Mode jaringan 4G (LTE Only)
Kondisi sinyal buruk
Provider mengalami gangguan
Ponsel tidak pernah di restart
Beberapa penyebab diatas masuk akal mengingat jika pada mode jaringan 4G kita tidak bisa melakukan panggilan, sms dan termasuk dial phone.
Namun di satu sisi mode 4G terbukti lebih cepat untuk koneksi internetnya.
Cara Mengatasi Kode MMI Tidak Valid
Mulai Ulang Ponsel
Cara mengatasi kode mmi tidak valid paling ampuh adalah dengan cara restart ponsel, tekan tombol power beberapa detik sampai muncul opsi Mulai Ulang / Reboot, setelah itu pilih dan tunggu hingga hp Anda hidup kembali, sekarang coba lagi untuk memanggil kode yang tadinya tidak bisa.
Cara ini selalu berhasil dilakukan untuk mengatasi masalah diatas, karena umumnya pengguna smartphone banyak yang sering membiarkan ponselnya hidup terus menerus tanpa pernah menyadari bahwa hal tersebut dapat membuat sistem menjadi tidak stabil.
Coba Anda bayangkan, smartphone merupakan alat yang terdiri dari berbagai komponen.
Seperti halnya manusia, dia juga butuh waktu istirahat untuk meregangkan semua komponen didalamnya agar tidak lelah.
Maka dari itulah sangat penting untuk melakukan reboot hp secara berkala, kalau saya sendiri setiap hari satu kali.
Mengubah Mode Jaringan
Seperti yang sudah saya jelaskan diatas bahwa saat kita dalam mode jaringan 4G LTE, kita tidak dapat melakukan hal seperti menelpon, sms dan dial kode.
Hal ini bukan karena kartu sim tidak ada layanan, tapi memang untuk mode jaringan tersebut seperti itu cara kerjanya.
Jadi bagi Anda yang mengalami masalah sambungan atau kode mmi tidak valid, coba ubah jaringan ke HSDPA / WCDMA / 3G terlebih dahulu.
Caranya masuk ke Pengaturan hp > Koneksi > Mode jaringan ubah ke Prioritas 3G.
Periksa Kode
Jika semua hal diatas sudah dilakukan namun masih saja muncul pesan tersebut, maka cara terakhir silahkan Anda cek kode yang Anda masukkan sudah benar atau belum?
Khususnya untuk yang ingin memasukkan kode voucher pulsa ataupun paket internet, silahkan cek terlebih dahulu apakah kode sudah sesuai dengan yang tertera dibagian voucher atau belum.

warc-identified-content-language: ind


content:
Berikut RAHASIA Sukses Psikologi Trading Forex Para Trader Kelas Dunia indikator alligator cara menggunakan yang harus Anda perhatikan. Answer Setiap pilihan pasti punya jalan dan trading iq option sukses risiko masing free bitcoin trading signals daily masing. Mange mini besarnya 10.000 enn mye mikro besarnya 1000.Cara menghitung profit loss forex trading. Penarikan Melalui Neteller: metode penarikan ini cukup istimewa. Anda yang deposit menggunakan Neteller akan lebih mudah juga untuk melakukan penarikan karena tersedia metode Withdrawal Neteller di ICMarkets dan tidak dikenakan biaya.
Nah rumus pertama yang akan kami bagikan ini lebih fokus pada kepala angka atau variable angka yang pertama. Caranya sangat mudah untuk dilakukan anda hanya harus tambahkan saja kepala variable angka angka keluaran togel yang kemarin dengan kepala angka keluaran togel hari ini untuk bisa menebak variable angka awalan angka keluaran togel yang selanjutnya. Pendekatan pelaburan bermaksud bagaimana cara yang digunakan untuk menjana keuntungan dari pasaran saham. Bagi investor, teori mereka ialah value syarikat bergerak seiring dengan harga sahamnya. Apabila value syarikat semakin meningkat hasil dari perkembangan bisnes, ia akan menyebabkan semakin ramai pelabur menaruh keyakinan terhadap syarikat tersebut. Ini menyebabkan semakin ramai yang membeli saham syarikat dan inilah yang menyebabkan harga saham syarikat ikut meningkat secara seiringan.
Poin-poin yang telah disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari ide usaha sampingan yang berkembang dan populer beberapa tahun belakangan ini. Bagaimanapun juga, masih ada ratusan bahkan ribuan ide usaha sampingan lain yang masih belum terungkap dan menunggu seseorang untuk segera menjalankannya. Selalu berpikir kreatif akan mengantarkan Anda pada sebuah ide yang belum pernah ada sebelumnya sehingga peluang sukses pun semakin besar. Sebagai sinyal Siapkan ulasan biner opsi binatang Anda memiliki kesempatan untuk bersiap-siap dan itu akan muncul di meja sebagai SIGNAL BARU ketika saatnya untuk menempatkan sinyal Binary Pilihan Perdagangan Mtsp Sistem Pilihan Biner Strategi Tinggi Strategi 60 Detik Pilihan sinyal biner sebenarnya adalah indikator yang Diwahyukan oleh biner Pasangan mata uang forex yang paling bisa diprediksi sinyal perdagangan opsi biner yang disediakan sederhana Tidak ada kerangka waktu khusus untuk sinyal yang akan ada Namun, sistem akan berjalan 24 jam sehari dari Senin sampai Jumat Sinyal saya sangat mudah diikuti dan hanya meminta pedagang untuk memeriksa beberapa aset, waktu eksekusi, arahan dan waktu kadaluarsa Sekarang duduk santai dan rileks dan perhatikan perdagangannya.
Bollinger Bands adalah salah satu indikator analisis teknis terkuat, yang sangat direkomendasikan oleh banyak pedagang pro ketika membuat pesanan di Fixed Time Trade. Pada artikel ini, Olymp Trade Club akan berbagi dengan Anda beberapa pengetahuan tentang Bollinger Bands dan cara membuat pesanan di sekitarnya.
Expiry time yang ditetapkan 3 kali lebih besar dari time frame dinilai dapat membatasi durasi option dengan waktu yang paling proporsional. Misalnya, pada time frame 15 menit, expiry time bisa ditetapkan pada 45 menit. Namun, hal ini tidak selalu mutlak diterapkan pada setiap option. Jika dalam prosesnya harga menunjukkan pergerakan yang kurang menjanjikan, trader masih bisa indikator alligator cara menggunakan menggunakan fasilitas broker untuk menambah (rollover) atau mempercepat (early closure) waktu expiry time. Kedua fasilitas ini sebaiknya digunakan dengan perhitungan yang lebih teliti, karena pemakaian yang kurang tepat akan beresiko membatasi keuntungan dan menambah komisi trading. Daftar Akun Dana Virtual Baru | Binary.com Bitcoin Trading Sg Apakah trading binary option legal dan aman.
Belajar Bisnis, Berita Forex, Berita Forex Hari Ini,Dua Close Harga Dari High/Low Sebelumnya Metode paling sederhana yang bisa dipahami dan dipraktekkan dalam proses belajar forex adalah dengan menunggu dua Close Harga dari High atau Low sebelumnya. Oleh karena itu, banyak Broker Asing menyediakan juga opsi akun Islami Non-Swap yang tidak mengenakan bunga atas posisi trading rollover. Dan untuk bisa sukses di bisnis Forex ini, Broker Forex memiliki peranan yang cukup penting bagi investor. Di apa broker forex yang lebih baik dibutuhkan peran dari broker forex. Trading system yang baik seharusnya mudah digunakan dan tidak bercelaru dengan pelbagai tools. Ikuti satu demi satu pelajarang yang kami siapkan dan pelajari dengan baik.
Terdapat banyak cara untuk bisa indikator alligator cara menggunakan menentukan batasan risiko bagi masing-masing trader.
Ilmu merupakan pengetahuan yang sifatnya umum dan sistematis, yang mana pengetahuan dari mana dapat disimpulkan keterangan tertentu menurut kaidah-kaidah umum.
Para trader tentu sangat memahami bahwa diperlukan broker untuk membuat transaksi keuangan di bursa forex. Broker merupakan perantara yang menangani penjualan dan pembelian indikator alligator cara menggunakan secara realtime untuk para trader. Manajer investasi sangat tertarik dengan volatilitas, dan karena itu StdDev sebagai sarana untuk membuat perbandingan yang lebih mirip seperti untuk dana yang dikelola. Jika anda seorang kontraktor atau bekerja di syarikat pembinaan yang menguruskan pekerja tempatan dan juga pekerja asing, ini adalah untuk … Baca lagi →.
Alasannya simpel: market yang memembutuhkan hasil karya mereka mungkin belum banyak, atau juga market tidak bersedia membayar mahal hasil pekerjaan mereka. Nilai kontrak 1 lot XAU/USD adalah 100 Troy Ounce, bukan 100.000. Untuk nilai per pip 1 lot XAU/USD adalah USD 1, bukan USD 10 (10 dollar).
Jika Anda mampu memproduksi suatu produk maka Anda berpeluang bisa memasarkan peluang bisnis yang Anda ciptakan, agar lebih banyak orang yang bisa berbisnis dan keuntungannya Anda seperti memiliki marketing tanpa harus membayar, justru mereka yang membayar atas pemakaian lisensi usaha Anda. 10. Hasil pengujian. Chart - twps2 - StarFish Semoga penjelasan diatas, mampu memberikan pencerahan kepada anda mengenai pengujian robot trading melalui Strategy Tester, selain menggunakan Account demo.Anda merasa tulisan diatas berguna dan bermanfaat? Dibawah ini, Jangan lupa klik (F)Like, (F)Share/send, Google(+), Twit, ataupun untuk berkomentar. Terima kasih. Bagaimanakah dengan Anda? Apakah Anda tertarik untuk bisa menguasai ilmu trading indikator alligator cara menggunakan onlinenya pak Budi Suharja yang dapat Anda gunakan sebagai bekal Anda untuk bisa melakukan trading online yang dalam waktu 15 menit hasilnya bisa profit?
Hedging biasanya dilakukan ketika posisi yang kita buka mengalami kerugian. Supaya kerugian adicionou uma nova opção à sua biografia, com cobertura em hedging em i. Hedging bisa baik atau buruk, tergantung pada fluktuasi mata uang sampai dengan tanggal transaksi.


content:
Setelah adanya Cronuts. yaitu kue gabungan croissant dan donat yang cukup tren tahun lalu, kini hadir lagi kue yang sepertinya juga akan menjadi tren tahun ini, yaitu Cragel.
Cragel adalah kue gabungan dari croissant dan juga bagel. Berbeda dengan Cronuts yang biasanya disajikan dengan berbagai macam topping, diakui oleh Rossillo, pemilik The Bagel Store, beberapa orang lebih suka memesan cragel dengan isi daging ham, keju, telur hingga keju.
Cragel biasanya dikonsumsi untuk sarapan, dan Anda bisa menambahkan cragel dengan selai bluberry atau Nutella untuk menambah variasi rasa.
Dilansir dari Daily Mail, cragel terasa lebih ringan dibandingkan bagel, rasanya seperti croissant yang padat tapi lembut. Selain itu cragel juga lebih terasa manis dibandingkan dengan bagel biasa.
Jika kue ini ada di Indonesia, mungkin Anda akan melewatkannya karena bentuk kue ini terlihat seperti kue-kue yang umum ada di Indonesia. (tom)


content:
Tempat Pembuatan Label Kaos di Banggai Kepulauan – WA 087822122882 | Jasa Pembuatan Label Hijab Baju | Hangtag Baju Murah Bandung
Skip to content
Home
Produk Label
Label Woven Damask
Label Piterban
Label Kulit
Label Satin
Label Alamat Pengiriman
Produk Lainnya
Hang Tag
Pin & Gantungan Kunci
Kantong Plastik Promosi
Roller Hijab
Kartu Nama
Paper Bag
Klien Kami
Pemesanan
Kontak
Search for:
Menu Close
Home
Produk Label
Label Woven Damask
Label Piterban
Label Kulit
Label Satin
Label Alamat Pengiriman
Produk Lainnya
Hang Tag
Pin & Gantungan Kunci
Kantong Plastik Promosi
Roller Hijab
Kartu Nama
Paper Bag
Klien Kami
Pemesanan
Kontak
Tempat Pembuatan Label Kaos di Banggai Kepulauan
Post author:Kaffah Label
Post published:04/09/2019
Post category:Jasa Pembuatan Label
Post comments:0 Comments
Apakah anda sedang mencari Tempat Pembuatan Label Kaos di Banggai Kepulauan?
Kami akan ceritakan sekilas peluang dalam dunia bisnis, perkembangan dunia bisnis semakin meroket, saat ini banyak yang beramai-ramai untuk memulai sebuah bisnis baik itu bisnis offline seperti membuat sebuah toko atau café seperti tempat makan keluarga maupun bisnis digital yang hanya dapat dijalankan di rumah saja, bahkan ada juga yang menjalankan jualan online sambil kerja sebagai tempat untuk mencari penghasilan tambahannya, seperti bisnis kami Tempat Pembuatan Label Kaos di Banggai Kepulauan ini merupakan fenomena yang sangat bagus karena bisa dijalankan hanya dengan memakai handphone dan computer yang Anda miliki.
Akan tetapi masih tidak sedikit yang bingung untuk memulai bisnis itu harus dimulai dari mana apakah dengan menjual barang orang lain atau kita bisa memproduksi produk sendiri, tetapi membuat produk sendiri tidak harus kita terjun untuk produksi produknya langsung, karena bisa di maklunkan kepada orang lain yang sudah berpengalaman dalam dunia produksi, sehingga kamu hanya menerima barang jadi dan siap untuk pasarkan kepada pasar atau target market yang telah anda tentukan.
Kami merupakan salah satu perusahaan jasa yang menawarkan jasa buat label tas, label hijab, seperti label satin damask, label satin printing, label kulit sintetis atau kulit asli dan juga memproduksi label hangtag baju, dan produk lainnya.
Klik TOMBOL dibawah ini Untuk ORDER via WhatsApp
Pentingnya Sebuah Produk Mempunyai Label Brand Sendiri
Menggunakan label baju pada sebuah produk merupakan sebuah identitas terhadap apa yang telah diproduksi, jika anda memulai usaha fashion baik itu baju, tas, celana maupun produk lainnya dengan desain sendiri kemudian anda ingin menggunakan label pada produk anda sendiri, maka anda memerlukan sebuah identitas produk bahwa barang tersebut milik anda dengan memasang label pada produknya.
Nahh sekarang ini merek atau brand menjadi sebuah pertimbangan seseorang untuk membeli sebuah produk yang dibeli, ketika seseorang membeli sebuah produk kemudian produk tersebut nyaman ketika dipakai atau digunakan, seperti kami Tempat Pembuatan Label Kaos di Banggai Kepulauan dari Kaffah Label.
Ketika seseorang menggunakan produk dengan brandtertentu yang sudah nyaman akan menjadi loyal dan berlangganan dengan merek tersebut akan menjadi sebuah kebanggan tersendiri jika menggunakan merek ternama.
Meskipun size label kecil dan tempatnya biasanya tidak terlihat akan tetapi memiliki arti penting dalam sebuah label baju, maka dari itu untuk anda para pebisnis khususnya produk fashion diwajibkan untuk memakai label dengan merek sendiri supaya merk anda dikenal banyak orang untuk meningkatkan branding serta omset produk anda.
Kebutuhan marketing dan branding bisnis yang anda jalani membuat produk anda terlihat lebih profesional serta elegan karena menggunakan label bisa meningkatkan penjualan bisnis anda dengan omset yang lebih meningkat lagi.
Berikut beberapa jenis label yang bisa kami produksi, antara lain sbb :
Label dengan Bahan Kulit
Label dengan bahan kulit ini sebenarnya terdiri dari beberapa jenis kulit, ada yang terbuat dari jenis kulit sintetis dan juga ada yang terbuat dari kulit asli seperti kulit binatang kayak sapi, kulit kambing ataupun kulit domba, biasanya label dengan bahan kulit ini dipakai untuk produk seperti tas wanita, tas pria atau jaket dan celana.
Label Satin
Jenis label satin ini juga terdiri dari beberapa macam, ada yang disebut dengan label satin printing & juga ada label satin damask. Setiap label satin sesuaikan dengan keperluan yang akan anda gunakan untuk produk atau bisnis yang anda pakai.
Label Piterban
Nahh untuk jenis label yang kualitasnya cukup bagus karena bahannya lebih tebal jadi memiliki kekuatan yang lebih tahan lama juga tidak mudah robek ketika dicuci beberapa kali dan lebih awet dipakai adalah jenis label piterban, jenis label ini yang banyak digunakan para pemilik produk untuk kebutuhan bisnisnya.
Label Woven Damask
Label dengan bahan Woven Damask akan lebih kuat serta label ini tidak mudah pudar ketika sering dicuci, desain woven damask ini dapat tercetak dengan bagus karena menggunakan benang yang berkualitas.
Bahan Woven Damask ini memakai bahan dasarnya adalah jenis benang polyster yang memiliki tekstur yang sangat halus & lembut sehingga memiliki kualitas kerapatan yang lebih bagus ketika proses pembuatan.
Sehingga hasil yang akan didapatkan sangat detail serta akan sesuai dan mirip dengan desain yang telah ditentukan sebelumnya oleh anda.
Adapun size benang polyster yang kami atau Tempat Pembuatan Label Kaos di Banggai Kepulauan gunakan terdiri dari beberapa macam dan ukurannya, semua tergantung dengan kebutuhan anda, sebagai contoh untuk mencetak label dengan desain yang rumit maka benang yang digunakan biasanya akan menggunakan yang lebih tipis sehingga hasil yang akan dicetak lebih maksimal, berikut beberapa ukuran benangnya, antara lain : 100d, 75d, dan 50d.
Jika menginginkan kualitas serta kerapatan yang tinggi dan halus biasanya kami akan menggunakan benang yang lebih kecil, sangat cocok untuk anda yang mau label woven damask ini yang berkualitas.
Adapun Keunggulan dari Label Woven Damask :
Label Woven Damask lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan label lainnya
Warna dasar dan desain bisa sesuai dengan keinginan anda sendiri
Untuk pemesanan minimum hanya 100 lusin saja, tidak banyak
Ukuran label mengikuti standarnya 1,5cm x 5cm tidak termasuk spasi jahitannya, namun jika anda ingin custom ukurannya kami dapat menyesuaikannya
Proses produksi sekitar 2-4 minggu dihari kerja sesuai dengan antrian serta banyaknya pemesanan label.
Harga tergantung dari desain label, jumlah warna serta kerumitan.
Jika Anda belum memiliki nama brand atau desain dari merek anda, kami dari Kaffah Label siap membantu untuk mendesain label merek anda.
Caranya anda cukup hanya memesan label baju kepada kami di Kaffah Label, maka akan kami buatkan tulisan serta logo untuk merek anda secara GRATIS! Anda juga akan diberikan banyak pilihan sesuai dengan kemauan yang anda mau.
Jasa Pembuatan Label di Tempat Kami Lebih Terjangkau
Untuk memenuhi kepentingan label yang akan dibuat kami sangatlah mengerti tidak semua dari anda memerlukan label yang sangat banyak, karena diantara anda juga ada yang akan dan baru memulai bisnis fashion yang akan anda buka, jadi pemesanan label tidak membutuhkan banyak.
Anda dapat mengawali dengan pemesanan yang tidak banyak terlebih dahulu, kedepannya jika bisnis anda sudah berkembang maju boleh memulai dengan pemesanan banyak supaya dari harga juga bisa lebih murah serta menghemat waktu produksi labelnya, harga label baju yang kami tawarkan lebih terjangkau serta mempunyai kualitas yang baik.
Jadi, jangan ragu lagi untuk melakukan order label baju dari Tempat Pembuatan Label Kaos di Banggai Kepulauan di Kaffah Label, segera konsultasikan kebutuhan marketing anda kepada kami agar bisa menjawab semua keperluan yang anda inginkan.
Kami sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam memproduksi banyak label dari brand-brand terkenal yang ada di Indonesia bahkan brand yang dari luar negeri.
Untuk melakukan order silahkan anda dapat menghubungi kontak person yang ada dibawah ini :
Klik TOMBOL dibawah ini Untuk ORDER via WhatsApp
– Jasa Pembuatan Label Baju
– Jasa Buat Label Hijab
– Jasa Bikin Label Tanpa Minimal Order
– Jasa Pembuatan Label Murah
– Pusat Label Baju Bandung
– Jasa Pembuatan Label Bandung
Post Views: 43
Tags: Label Baju, Label Celana, Label Hijab, Label Jilbab, Label Kaos, Label Kerudung, Label Krudung, Label Tas, Tempat Pembuatan Label Kaos di Banggai Kepulauan
Read more articles
Previous PostProduksi Label Piterban di Kabupaten Bandung
Next PostPusat Pembuatan Label Hang Tag di Pasar Baru
You Might Also Like
Jasa Bikin Label Woven Minimal Pemesanan Sedikit
07/08/2019
Harga Label Hangtag di Bandung Utara
13/09/2019
Jasa Cetak Label Kaos Distro di Krui
05/10/2019
Leave a Reply Cancel reply
Comment
Enter your name or username to comment
Enter your email address to comment
Enter your website URL (optional)
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Recent Posts
Cetak Label Distro di Kabupaten Banggai
Buat Label Baju Bordir di Kota Tomohon
Pabrik Label Label Hijab di Kabupaten Soppeng
Alamat Buat Label Gamis di Kabupaten Wakatobi
Pembuatan Label Distro di Karangasem
Recent Comments
Categories
Jasa Buat Label
Jasa Pembuatan Label
Informasi
KaffahLabel.com merupakan jasa pembuatan label baju, hangtag, woven damask, dan media promosi lainnya.

annotation: short_sentences header footer


content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
kikyedward June 19, 2018 Leave a Comment on Beasiswa ke Luar Negeri Haruskah Aktif Organisasi? Posted in Scholarships, Study Abroad story, Uncategorized
Judul dari post ini sebenarnya adalah salah satu keywords pencarian orang di google, yang pada akhirnya yang searching berakhir ke blog kikyedward.com ini. Karena cukup menarik dan sering ditanyai hal yang sama, maka di pos ini saya akan menjelaskan kenapa jawabannya adalah Ya! harus aktif berorganisasi.
Berikut alasannya:
Apabila kamu seorang fresh graduate, yang sering kali tidak memiliki pengalaman kerja, ataupun bila ada, masih merupakan pengalaman kerja part time, maka pengalaman keorganisasian dan segala kegiatan kevolunteerannya, dapat dihitung sebagai tambahan pengalaman pekerjaan. Beberapa beasiswa seperti SI, juga memperbolehkan hal ini, walaupun pengalaman kerjamu belum mencapai 3000 jam, ditutupi dengan pengalaman volunteering, hal ini tidak akan menjadi masalah.
Beberapa beasiswa mencari personality yang kontributif dan bahkan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Dengan demikian, untuk memperkuat aplikasimu, punya satu posisi penting dalam organisasi, seperti ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara, ketua divisi atau ketua panitia yang ditulis di CV mu, tentu saja akan menjadi satu nilai plus dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Kenapa? jawabannya mudah, hampir semua beasiswa mencari future leader, selain untuk membuat dunia lebih baik, dengan memiliki pemimpin yang cerdas dan memiliki tingkat kepedulian tinggi; nama beasiswa juga akan ikut bertambah harum. Contohnya nanti ketika kamu jadi presiden atau menteri atau aktivis terkenal di kemudian hari, branding beasiswa yang akan selamanya melekat dirimu akan ikut bertambah prestisenya, dan hubungan bilateral kedua negara bisa bertambah baik, bila itu merupakan beasiswa internasional. Tapi, itu cerita nanti-nanti ya guys, fokus untuk dapatkan beasiswanya terlebih dahulu ya.
Pengalaman organisasi juga membantu reviewer untuk lebih yakin bahwa kamu merupakan kandidat yang punya personality yang bertanggung jawab, easy going, dan mampu menyelesaikan permasalahan. Karena ketika kamu kuliah dan kemudian menjalani karir, kamu akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan pelik, contohnya ketika kuliah, bisa saja nilai mu semester pertama tidak lulus semua sangking susahnya (banyak terjadi), lalu apa yang akan kamu lakukan? stress berat dan diam di kamar sampai dideportasi imigrasi atau berusaha mencari solusi dengan mencari masukan dari teman-teman, menghubungi ketua jurusan dan kampus, atau bila sedang stress banget, kamu tahu harus kemana, seperti mengunjungi psikolog kampus. Selain itu, dalam bekerja nanti atau bergabung dalam satu entitas besar, kamu setidaknya telah berpengalaman, dan punya etika dalam berbisnis. Apa korelasinya? Organisasi sebenarnya menjalankan urusannya mirip dengan sistem perusahaan atau bisnis yang sebenarnya. Apalagi yang sudah sering berorganisasi, yang sudah sering melihat berbagai jenis tabiat manusia, ada yang cerdas dan pengertian, bijaksana walaupun masih muda, tapi ada juga yang provokatif, senang bila terjadi sedikit keributan, yang dianggap sebagai semarak kemeriahan. Dua tipe terakhir ini adalah dua tipe yang sebenarnya paling dihindari. Biasanya untuk mencari tau kamu tipe yang mana, reviewer akan sedikit menanyakan kegiatan keorganisasian, atau dunia pekerjaan. Contoh pertanyaannya: Apa hal tersulit yang pernah kamu hadapi dalam pekerjaan atau berorganisasi?
yang terakhir, memiliki pengalaman berorganisasi menunjukkan kamu adalah pribadi yang peduli dengan sekitar. Bukan seseorang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri saja. Jadi dalam essaymu, kalau kamu menulis “saya akan berkontribusi bla bla bla”, that will be for real, as you have the proof, you did that many times.
Ada serba serbi menarik yang saya tahu selama di UK, hampir di semua kampus disana, ketika memasuki tahun ajaran baru dimulai dengan club and organisation exhibition. Masing-masing club (seperti klub menari, memasak, dayung, lari, jalan-jalan, bahkan klub bela diri) dan juga organisasi, mulai dari organisasi mahasiswa hingga organisasi nasional dan internasional seperti Oxfam, hadir di pameran tersebut, memperkenalkan program-program mereka kepada mahasiswa baru. Pameran ini sanking ramenya bisa dibua hingga 2-3 kali sebelum masa studi dimulai. Karena mengikuti organisasi, klub, volunteering bagi mahasiswa sangat dianjurkan, bahkan di UCL hari kamis adalah hari libur mahasiswa satu universitas, sengaja diperuntukkan agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakulikuler tersebut yang seru-seru banget. Bahkan, universitas memberikan dana untuk masing-masing klub tersebut, dengan syarat mereka melaksanakan aktifitas dan cukup jumlah keanggotannya. Salah satu klub yang saya ikuti, namanya Indonesian Society, kami biasanya membuat acara piknik di taman, acara makan makanan indonesia, dsb.
Related
Author: kikyedward
Post navigation
Part 2 jalan-jalan di UCL | cerita kuliah di UK | kikyedward.com →
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Name *
Email *
Website
Notify me of follow-up comments by email.
Notify me of new posts by email.
Agar tidak gagal seleksi beasiswa, pastikan esai dan berkas beasiswamu di review KlinikEssay.com
KlinikEssay.com
Menu
Facebook
Instagram
Contact
About
Copyright © 2021 Kiky Edward | Scholarship is for everyone
Design by ThemesDNA.com
Scroll to Top
Hello. We've noticed that you're using AdBlock. If you like our content and want to support us in order to produce more great stuff in the future, you can start by disabling AdBlock. This way, we will be able to financially support our website. Please add kikyedward.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software. Thanks!