content:
Pemilihan Bandar Bola Dengan Fitur Livescore – Kalau Anda sedang mencari pilihan situs agen bandar bola dan bingung menentukan manakah pilihan yang terbaik, maka salah satu pilihan terbaik bisa anda pilih berdasarkan pertimbangan fitur yang ditawarkan. Dalam hal ini anda harus cari pilihan agen atau Bandar yang memang menawarkan fitur terlengkap. Ada banyak sekali fitur penting yang harus anda ketahui dengan baik dan benar salah satu diantaranya adalah fitur LiveScore. Fitur ini sangat penting sekali dan akan sangat membantu para pemain taruhan judi bola. Dengan demikian maka mereka akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemenangan dengan lebih mudah dalam taruhan yang mereka pasang.
Kenapa Butuh Fitur Livescore?
Banyak di antaranya mungkin yang belum mengetahui tentang apa kebutuhan dari yang namanya. Adanya fitur LiveScore ini sangatlah penting sekali sebetulnya karena bisa anda jadikan sebagai salah satu media untuk Anda memudahkan proses bermain. Terkadang kita tidak bisa menyaksikan pertandingan bola di malam hari, namun kemudian kita butuh untuk bisa mendapatkan informasinya di siang hari. Oleh karena itu dengan adanya LiveScore, maka kemudian kita akan sangat terbantu sekali untuk mengetahui hasil pertandingan yang digelar tadi malam.
Tak Semua Situs Bandar Bola Sajikan Itu
Perlu diketahui bahwa meskipun ada banyak pilihan situs agen atau bandar bola yang tersedia, terkadang memang tidak semuanya menawarkan fitur LiveScore. Hanya beberapa saja yang menawarkan nya dan sebab itu Anda harus cari dan seleksi untuk kemudian menemukannya. Bandar yang harus anda pilih adalah yang memang memiliki fitur tersebut karena dengan adanya fitur itu ada banyak keuntungan yang bisa anda dapatkan. Anda akan bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dan kelebihan jika bisa memperoleh situs Bandar dengan fitur live score.
Memilih Situs dengan Fitur Livescore
Hal yang penting selanjutnya harus anda lakukan adalah bagaimana proses pemilihan situs agen yang memiliki fitur live score tersebut. Mungkin banyak diantara Anda yang sudah mengetahui namun banyak juga yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu sebisa mungkin Anda harus cari yang memang memungkinkan anda untuk bisa bermain dengan lebih mudah. Anda harus cari beberapa situs yang menawarkan fitur LiveScore tersebut. Dengan adanya fitur itu, maka anda akan terbantu karena memang bisa melakukan prosesnya. Sebaiknya memang ini akan sangat memudahkan anda untuk bisa melakukan prosesnya.
1) Cari agen berdasarkan rekomendasi – salah satu cara terbaik yang harus anda lakukan adalah mencari pilihan agen berdasarkan rekomendasi. Ketika memang ada banyak orang yang merekomendasikan itu dan kemudian bisa anda pilih, maka itu akan sangat bagus sekali untuk Anda jadikan pilihan. Dengan demikian anda bisa terbantu dengan adanya fitur tersebut.
2) Tanya pada mereka yang sudah berpengalaman – cara yang kemudian harus anda lakukan adalah di mana anda sebaiknya Memang mencari beberapa teman atau siapa saja yang sudah berpengalaman. Dengan demikian maka anda akan bisa mengetahui manakah yang terbaik dan manakah yang tidak. Semua itu harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas.
Nah dengan cara itu maka Kemudian Anda bisa memperoleh dan menemukan salah satu pilihan situs agen bandar bola dengan fitur terbaik dengan sangat mudah sekali.


content:
Akhir akhir ini trend untuk mendapatkan uang dari internet tengah menjadi pilihan bagi masyarakat sebagai pekerjaan sampingan. Ada beberapa pekerjaan sampingan yang bisa mendapatkan banyak uang, bahkan mendapatkan gaji sama dengan UMR. Anda bisa memenuhi usaha sampingan tersebut dengan memanfaatkan internet yang ada. Yuk intip cara dapat uang di Internet yang cocok untuk jadi pekerjaan sampingan.
Pekerjaan Sampingan dari Internet yang Menguntungkan
1 Social Media Evaluator
Social media evaluator memiliki pekerjaan untuk menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan iklan atau ads yang tayang di media sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, anda akan membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam sehari. Sebab sebagai social media evaluator, anda akan dikirimi 20 iklan setiap harinya. Setiap iklan ini terdapat pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu satu hari.
2. Membuat Artikel SEO Friendly
Banyak sekali situs atau website perusahaan yang menjadi populer karena adanya artikel atau content yang ada di dalamnya. Bukan sembarang artikel tentunya, namun artikel SEO Friendly yang menjadi pemicu sebuah website memiliki traffic yang naik. Perlu anda ketahui di era digital seperti sekarang ini, pencarian atau brand perusahaan amatlah penting. Anda bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menjadi seorang penulis artikel SEO friendly.
Bagi anda yang memiliki kegemaran untuk menulis, maka artikel SEO Friendly bisa menjadi pilihan untuk dapat uang di internet. Harga artikel SEO ini sangat bervariasi mulai dari Rp. 50.000 per artikel hingga Rp. 100.000. Rata rata perusahaan asing akan mau membayar mahal ketimbang perusahaan lokal. Agar anda bisa memahami bagaimana membuat artikel SEO Friendly, maka anda bisa belajar di beberapa situs penyedia tulisan tersebut.
3. Menjual Desain
Pekerjaan untuk menjual desain kaos bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan uang dari internet. Anda bisa meniru perjalanan Albert Leonardo yang mendapatkan banyak uang karena desain yang dijual. Kesempatan ini bisa anda dapatkan dengan menjual karya karya graphic design yang anda buat. Anda bisa menjual karya desain yang anda buat tersebut ke beberapa web design seperti TeeSpring.com.
4. Melakukan Survei Online
Apakah anda pernah mengisi sebuah pertanyaan survei? Melakukan pengisian survey ini memiliki konsep yang sedikit berbeda dengan yang pernah anda lakukan. Sebab jika anda mengisi survey ini anda akan mendapatkan uang dengan mengikuti survei online. Cara dapat uang di internet ini adalah dengan mengisi pertanyaan pertanyaan yang ingin diisi. Setelah itu, anda akan mendapatkan poin reward karena telah menyelesaikan survei online tersebut.
Poin poin yang anda kumpulkan ini kemudian bisa ditukarkan dengan uang. Mengisi survey ini sangat cocok untuk dijadikan pekerjaan sampingan. Anda bisa mendaftarkan diri ke beberapa situs survei online yang dijamin akan memberikan bayaran. Penting bagi anda untuk mengetahui aturan yang berlaku dalam situs survei online tersebut sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan di tengah pekerjaan.
5. Menjual Foto dan Video Secara Online
Jika anda adalah seorang yang jago dalam melakukan fotografi, maka anda bisa mendapatkan uang dari skill yang anda miliki. Hal ini karena ada yang akan bersedia membayar untuk foto ataupun video yang terpasang di internet. Jika berminat memajang foto atau video untuk dapat uang di internet maka anda bisa mengunjungi beberapa situs penyedia seperti Shuuterstock.com, Stockfresh.com dan lain sebagainya.
Kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini membuat banyak kemudahan yang didapatkan. Anda bahkan bisa mendapatkan uang tambahan jika mampu melihat peluang di internet sebagai pekerjaan sampingan misal dengan mengunjungi https://103.102.46.165. Dengan memilih pekerjaan di internet tersebut, maka anda tidak perlu repot untuk keluar rumah. Pasalnya anda hanya akan membutuhkan internet dan skill untuk mendapatkan penghasilan dari internet.

warc-identified-content-language: ind,eng

warc-type: conversion

content-type: text/plain

label: id


content: Dengan menjadi anggota komunitas PeopleHOPE anda bisa memecahkan permasalahan dan belajar bersama-sama..

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Nehemia 3:1-32 (1) Maka bersiaplah imam besar Elyasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang Domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel.
Di tengah ancaman pihak musuh yang berusaha menghalangi dibangunnya kembali tembok Yerusalem, Nehemia bahu membahu bersama segenap orang Israel yang sama-sama merindukan dibangunnya kembali tembok yang telah roboh itu. Memang, tidak semua orang Israel memiliki kemampuan yang sama, namun Nehemia berhasil mensinergikan kemampuan yang berbeda-beda itu ke dalam sebuah kekompakan kerjasama tim yang baik.
Pada dasarnya manusia memang diciptakan bukan untuk menjadi mahluk yang tahu dan sanggup berbuat segalanya sendirian. Kita diciptakan sebagai mahluk sosial yang harus saling berinteraksi dan berintegrasi dengan orang lain. Kita adalah bagian dari masyarakat yang terintegrasi di dalamnya. Dan ini haruslah kita ingat karena tidak satupun dari kita yang cukup hebat untuk bisa berhasil sendirian.
Firman Tuhan juga mengingatkan kita agar tidak berjalan sendirian. Kita tidak dianjurkan untuk merasa sanggup melakukan segalanya sendirian. “Berdua lebih baik dari pada seorang diri, …Tali tiga lembar tak mudah diputuskan.“(Pkh. 4:9-12). Firman yang dengan jelas mengingatkan kita sebagai mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Dalam hal rohani pun demikian. Network (jejaring) dan teamwork (kekompakan tim) yang kokoh dibutuhkan bukan saja untuk kepentingan umum, tetapi juga untuk menyatakan terang Allah dan memperluas Kerajaan-Nya di muka bumi ini.
Sebuah teamwork yang baik adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, berjalan ke arah yang sama dan berisi orang-orang yang saling peduli satu sama lain dan tidak mementingkan diri sendiri serta diarahkan kepada tujuan-tujuan yang benar, baik dan membangun. Dan itu sangatlah dibutuhkan terutama dalam melaksanakan tujuan Tuhan. Tanpa membangun network yang baik akan sulit bagi kita untuk memperoleh teamwork yang kuat. Saling menasihati, memberi masukan, menegur jika perlu, dan saling mengulurkan tangan untuk membantu, itu akan membuat kita semua bisa bertumbuh dengan baik.
Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Tuhan sedang mengajarkan makna kekompakan atau kerjasama tim yang baik di antara kita orang-orang percaya. Kekompakan adalah bukan tentang memiliki kemampuan yang sama ataupun beribadah dan melayani di tempat yang sama secara bersama-sama. Kekompakan adalah tentang memadukan kemampuan atau bakat-bakat berbeda yang akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa jika tersambung atau terhubung dengan orang-orang lain yang memiliki kemampuan berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
Gagalnya orang percaya seringkali dikarenakan menghidupi tujuan yang berbeda di dalam atap yang sama. Dan atap itu bisa bermakna gereja, rumah tangga, ataupun usaha.
Bagaimana kekompakan tim dapat diwujudkan?
(1). Menyadari perbedaan untuk saling melengkapi.
Neh. 3:8 Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok Lebar.
Untuk dapat menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem yang lebar dan luas dalam waktu yang singkat tentunya bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keterlibatan banyak orang untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Perbedaan profesi dan latar belakang seharusnya bukanlah alasan bagi mereka untuk tidak mau terlibat di dalamnya. Justru perbedaan kemampuan yang dimilikilah akan membuat pekerjaan pembangunan akan lebih efektif, karena masing-masing orang akan saling melengkapi satu dengan yang lain.
Bagaimana mungkin Uziel bin Harhaya, seorang tukang emas, dapat bekerja sama dengan Hananya, seorang juru campur rempah-rempah? Kecuali ketika mereka menyadari bahwa keahlian mereka masing-masing bisa digunakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga penyelesaian pembangunan tembok dapat berjalan lebih cepat. Inti permasalahannya adalah bukan karena yang satu berbeda dengan yang lain, tetapi apakah mereka mau menggunakan perbedaan yang mereka miliki untuk tujuan yang lebih besar atau tidak.
(2). Menyadari tujuan utamalah yang menjadi sumber motivasi.
Neh. 2:18 Ketika kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka: “Kami siap untuk membangun!” Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.
Di tengah kondisi tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api, Nehemia barulah menceritakan kepada segenap orang-orang Yahudi maksud dan tujuannya datang ke Yerusalem, tidak lain karena Allah yang telah menaruhkan dihatinya tujuan untuk pemulihan tembok Yerusalem. Mendengar hal itu, serentak mereka menyatakan kesanggupan dan kesiapannya untuk bersedia ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar tersebut.
Apa yang dapat membuat sebuah tim sepakbola yang di dalamnya terdapat pemain-pemain yang memiliki keterampilan tinggi dapat dipersatukan dan kemudian bekerja sama bahu membahu menghadapi lawan yang tangguh? Jawabannya tidak lain adalah karena mereka dipersatukan dalam tujuan yang sama, yaitu mencetak gol untuk kemenangan tim negaranya. Demikian pula kita, apa yang seharusnya memotivasi kita untuk siap bekerja bahu membahu di dalam pekerjaan Tuhan? Jawabannya adalah karena visi Kerajaan Sorga yang Tuhan telah tetapkan bagi kita untuk mencapainya.
Mari jemaat Tuhan, kekristenan tidak pernah berbicara tentang pribadi-pribadi yang tertutup, diam, dan bersembunyi di balik kenyamanan urusan masing-masing. Kekristenan adalah tentang menangkap dan menghidupi visi Tuhan, dan itu hanya dapat tercapai ketika setiap kita jemaat Tuhan bahu membahu bekerja sama, terlepas kemampuan apa pun yang kita miliki. Selamat bekerja!
Tuhan Yesus memberkati!
9 Desember 2018 – Membangun Kerjasama (Teamwork)
rdmbchurch | Warta Jemaat | December 10, 2018 1:50 pm
About The Author
rdmbchurch -
Previous
02 Desember 2018 – Kenakan Kasut Yang Tepat
Next
16 Desember 2018 – Kesempatan Itu Adalah Sekarang
Categories
Youtube
1678 Posts
Soundcloud
614 Posts
Warta Jemaat
472 Posts
News
32 Posts
Galeri Foto
10 Posts
Marketplace
9 Posts
Renungan Harian
8 Posts
Uncategorized
2 Posts
Frontpage Featured
1 Posts
Lokasi :
RDMB Pasteur
jl. Pasirkaliki no 199.
Bandung, 40162
Tel : 0851-0922-6777
Fax : 022-4232818
Email : [email protected]
Post Terbaru
Seberapa Gigih dan Percayakah Kita? (Bpk. Stevanus Teddy)
Seberapa Gigih dan Percayakah Kita? (Pesan Gembala, 17 Januari 2021)
Seberapa Gigih dan Percayakah Kita? (Ps. Isaac Gunawan)
Ibadah Raya 17 Januari 2021 (Pdt. Yohanes Sudarmadji)
Tags
17 agustus acara android aplikasi apple bandung delivery facebook food forgiving foto generasi terang ibu anak ios jual beli emas Jumat Agung kegiatan kemerdekaan Kenaikan Yesus Kristus komsel komsel gabungan kuotie kuotie bandung kwotie kwotie bandung light generation makanan marketplace mother's day natal natal 2016 pengampunan perayaan Pesan Gembala photo pilihan benar rdmb rumah doa toko emas toko mas toko mas bandung video visi 2017 warta jemaat youth

label: en

label: fr


content:
Istilah judi online sepertinya bukan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Fasilitas bermain taruhan secara online ini sudah ada sejak lama, tapi popularitasnya naik daun akhir-akhir ini. Apalagi bagi yang punya waktu luang lebih, maka bisa dimanfaatkan untuk main judi di internet dan hasilkan uang dengan mudah.
Berbicara tentang judi, ternyata masih banyak juga pemain yang mempercayai kebenaran mitos-mitos. Konon kemenangan dan kekalahan pemain di situs judi dipengaruhi oleh mitos tersebut. Apakah terbukti benar? Hal seperti ini menyangkut keyakinan masing-masing pemain, tapi yang paling penting adalah kualitas permainan Anda.
Kami akan berbagi beberapa info yang menarik seputar tentang mitos-mitos dalam dunia perjudian. Khususnya yang masih baru atau pemula, informasi berikut ini bisa jadi sesuatu bermanfaat agar dapat menyaring mana mitos yang membangun dan menyesatkan. Jadi, mari simak dulu sebelum Anda memainkan taruhan online. Yuk!
Judi Online Hanya Mengandalkan Hoki?
Mungkin di luaran sana masih banyak yang menganggap bahwa judi hanya mengandalkan keberuntungan saja. Itu artinya, tidak ada strategi satupun yang bisa membuat pemain selalu menang taruhan. Namun ternyata, mitos ini tidak sepenuhnya benar karena tidak semua game judi hanya mengandalkan hoki saja.
Contohnya dalam permainan judi kartu, dalam game ini tentu kemampuan pemain dalam mengolah kartu sangat diperhitungan. Anda tidak akan menang jika hanya berpegang pada hoki. Setiap pemain taruhan kartu online harus tahu dasar-dasar permainan dan taktik jitu agar menghasilkan susunan kartu terbaik untuk menang.
Mitos ini cukup menyesatkan bagi bettor karena membuat mereka enggan mencoba trik-trik bermain judi. Padahal para pemain judi profesional yang berhasil meraih kemenangan jutaan rupiah selalu menggunakan trik-trik jitu. Maka dari itu, jika ingin sukses menjadi pemain judi harus tahu strategi yang tepat agar selalu menang.
Memiliki Lebih dari Satu Akun Agar Menang
Ada juga mitos yang mengatakan bahwa setiap akun punya hoki yang berbeda-beda. Sehingga tidak sedikit pemain yang memiliki lebih dari satu akun agar bisa menang lebih mudah. Bisa dipastikan bahwa anggapan ini hanya mitos belaka karena tidak ada kaitannya antara akun dengan kemenangan.
Seperti yang sudah Kami bahas sebelumnya, untuk berjudi harus memiliki kemampuan bermain dan jangan hanya bergantung pada hoki. Anda tidak perlu memiliki banyak akun untuk menang, karena faktor pentingnya adalah menguasai permainan tersebut. Apalagi jika main judi kartu seperti poker atau domino, sangat bergantung dari skill permainan Anda.
Hingga saat ini memang masih banyak pemain baru yang coba-coba membuat lebih dari satu akun. Namun bisa Kami pastikan, jika memilih agen resmi dan terpercaya untuk berjudi maka mitos ini tidak perlu dipercaya. Setiap akun memiliki kesempatan yang sama untuk menang dan hasilkan banyak uang di agen judi online.
Menghindari Taruhan Besar Setelah Melakukan Withdraw
Istilah withdraw adalah sebuah transaksi penarikan dana dari saldo di akun judi pemain. Ternyata banyak pemain yang menghindari memasang taruhan setelah mereka menarik dana. Karena dikhawatirkan akan kalah besar jika main judi setelah menarik dana.
Lagi-lagi ini hanyalah sebuah mitos yang tidak perlu dipercaya oleh pemain. Karena memang tidak ada kaitannya antara kemenangan dengan penarikan dana. Jadi Anda tidak perlu khawatir, meskipun baru saja melakukan withdraw masih tetap bisa bermain judi seperti biasanya.
Jadi dengan beberapa fakta dari mitos di atas, maka Anda tidak perlu khawatir lagi ketika menjadi member judi. Tidak perlu mempercayai mitos tidak pernah mengenai situs judi online.
By - Bernice James
November 24, 2020
About Me
Kami memberikan berita seputar taruhan judi online terutama permainan berjenis E-Games slot online yang saat ini sedang populer di Indonesia.
Recent Posts
Mitos Judi Online yang Masih Dipercaya, Simak Dulu!
Atur Strategi Mesin Slot Pulsa Multiple Bagi Pemula
Proses Terbaik Luncurkan Mesin Judi Online Slot Pulsa
Mengenal Provider Slot Habanero dan Keunggulannya
Cara Kendalikan Mood Bermain Permainan Slot Online
Archives
November 2020
October 2020
September 2020
http://www.benballinger.com/
mega288 pulsa
Agen Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
Dibandingkan agen slot deposit via bank, agen slot deposit pulsa tanpa potongan memiliki pengalaman dan pelayanan terbaik karena proses deposit pulsa tanpa potongan seharusnya lebih rumit dibandingkan deposit via bank. Disamping itu, agen slot deposit pulsa tanpa potongan kebanyakkan adalah agen slot yang sudah punya lisensi pagcor. Dan deposit pulsa tanpa potongan ada cara berjudi slot paling murah seantero jagad.


content:
VIVOJOKER Adalah Agen Slot JOKER123 Resmi Dan Terpercaya Yang Sudah Dikenal Dan Dipercaya Oleh Para Penggemar Permainan Judi Slot Di Indonesia.
Judi Slot Joker123
Daftar Joker123
Joker123 Apk
LINK JOKER123 PUSAT GAME SLOT ONLINE INDONESIA
by Fipperbet	| Posted on 02/06/2020 02/06/2020
LINK JOKER123 PUSAT GAME SLOT ONLINE INDONESIA – Pada artikel kali ini agen joker123 akan membahas tentang link joker123 pusat game slot online indonesia. Joker123 merupakan permainan mesin slot yang dahulunya hanya dapat dimainkan di Indonesia.
Untuk itu yang perlu anda ketahui tentang permainan yang kami sediakan ini bisa anda akses dengan menggunakan komputer ataupun smartphone yang kini sudah tersedia dengan efektif. Dengan menggunakan perangkat teknologi yang canggih tersebut anda pastinya bisa semakin puas dan nyaman dalam melakukan perjudian ataupun permainan judi slot ini. Untuk itu pastinya kami akan selalu memberikan kemudahan untuk anda agar bisa mendapatkan permainan dengan cara apa pun juga tanpa merasakan kesulitan.
Judi slot merupakan permainan yang membawa penggemar yang tidak sedikit di penduduk Indonesia, hanya karena untuk memainkan game slot ini tidak semua orang mengincar kemenangan lebih – lebih banyak dari orang – orang yang memainkan slot cuma untuk mengisikan waktu luang dan kami situs Fipperbet88.co sebagai salah 1 agen judi slot online yang sudah ada di Indonesia.
Apk joker123 – Permainan game slot online ini juga menjadi game online yang diandalkan oleh Fipperbet88.co untuk memanjakan para pemain nya. Joker123 memiliki banyak permainan game slot online dengan berbagai pilihan tema yang sangat bervariasi dan juga memiliki fitur yang unik. Permainan yang ditawarkan oleh joker123 ini juga sangat sederhana dan gampang untuk di mainkan oleh siapapun dan tidak terbatas pada usia tertentu.
Banyak dari tema yang tersedia di bagian permainan game slot online ini mengambil tema pop kultur yang saat ini sedang trend seperti tema film, buku, fiksi, fantasi dan berbagai hal populer lain nya. Dan juga joker123 sering mengeluarkan tema slot baru untuk menambah daftar permainan slot yang tersedia dan untuk dimainkan oleh para pemain nya agar tetap menarik untuk dimainkan dan tidak membuat para pemain nya merasa bosan bermain permainan yang itu itu saja.
Fitur yang menarik dari permainan joker123 ini adalah fitur JACKPOT Progressive nya yang sangat besar jumlah nya. Jackpot Progressive ini adalah nilai jackpot yang terus bertambah seiring semakin sering nya permainan slot ini dimainkan oleh pemain. Dan fitur jackpot ini dihitung berdasarkan total keseluruhan permainan dan bersifat global dan diluar perhitungan fitur jackpot masing masing permainan.
Maka dari itu setiap pemain berkesempatan mendapatkan sebuah keberuntungan yang sangat besar dan tiba tiba jika berhasil memenangkan fitur Jackpot Progressive ini. Bila para pecinta mesin slot ingin bermain dan merasakan pengalaman bermain yang menarik ini tentu saja harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan akun ID ini melalui situs Fipperbet88.co.
Pemain bisa mendapatkan akun ID secara mudah hanya dengan mengisi formulir pendaftaran yang bisa di akses melalui menu daftar yang tersedia. Setelah pemain mengisi formulir daftar tersebut, maka pemain bisa langsung masuk ke live chat yang sudah di sediakan untuk mengambil ID dan password akun, serta link login terbaru ke situs joker123 nya dari operator customer service kami.
Joker123 apk – Bila pemain ingin langsung melakukan deposit dan mengisi kredit taruhan nya, maka pemain bisa langsung meminta nomor rekening tujuan deposit agen yang sesuai dengan bank yang pemain daftarkan sebelumnya. Fipperbet88.co merupakan situs agen joker123 resmi yang memang bekerja sama untuk membantu melayani para pemain dari kawasan negara Indonesia.
Tunggu apa lagi dan untuk apa lagi anda berpikir lama? Untuk bermain casino di situs judi online kami yang telah terpecaya di seluruh Indonesia dengan resmi dan aman untuk bermain dan bila anda berminat untuk bermain judi online di situs kami. Anda hanya tinggal mendaftarkan diri anda dengan data – data yang lengkap yakni jenis bank, nama rekening, nomor rekening dan nomor handphone dan kami akan memberikan akun ID anda untuk bermain judi online yang berada di situs kami dan kami juga mempunyai costumer service yang siap melayani 24 jam tentang semua judi online yang anda ingin mainkan di situs kami.
WWW.FIPPERBET88.CO
Silahkan Hubungi Kami Melalui:
LIVECHAT : www.Fipperbet88.co
TELEGRAM : +855 9665 77550
WHATSAPP : +855 9665 77550
LINE : FIPPERBET
WECHAT : FIPPERBET
Selamat Bergabung dan Selamat Menikmati Permainan Dari Situs Kami.
Post Views: 0
Judi Slot Joker123Agen joker123 Apk joker123 Game slot game slot online Joker123 apk Link joker123 pusat game slot online indonesia

annotation: short_sentences header footer


content:
Konon sekarang eranya fintech, eranya cashless. Banyak yang mulai berkampanye untuk ini. Tapi, masih ingatkan Anda dengan era paperless? Konsep ini jauh lebih dahulu dikampanyekan sebelum cashless. Muncul saat komputer mewabah di awal 2000an. Tapi bagaimana implementasi konsep paperless ini di tahun 2018?
Belum lama ini saya berkesempatan untuk melakukan perjalanan ke luar kota dan saya mencoba konsep paperless dan juga cashless secara bersamaan. Untuk pemesanan tiket, saya menggunakan aplikasi Garuda Indonesia, dan pembayarannya saya lakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pemesanan dan pembayaran saya lakukan melalui iPhone SE. Tanpa melibatkan komputer (dalam bentuk tradisional), dan tanpa melibatkan manusia lain baik dari maskapai maupun pihak bank. Swalayan sepenuhnya.
Read more...
5 Comments
Nike Air Zoom Pegasus 35
lari nike nikeplus run
Published on 2018-05-17 10:49:54
Nike baru saja meluncurkan seri terbaru dari seri Pegasus, yakni Nike Air Zoom Pegasus 35. Sesuai namanya, ini adalah iterasi ke-35 dalam lini Pegasus, melanjutkan Pegasus 34 yang diluncurkan tahun lalu. Sebagai pelari yang bahagia dan setia terhadap Nike Pegasus, tentunya saya mengikuti perkembangan Nike Pegasus setiap tahunnya.
Seperti yang telah kita ketahui, Nike jarang melakukan perubahan radikal dalam lini Pegasus yang menjadi salah satu sepatu lari terlaris Nike. Maka tak heran jika secara garis besar memang tak banyak perubahan sejak edisi ke-31. Jadi, apa saja yang baru pada Pegasus 35 ini?


content:
Streaming Video Bokep Indo - Video bokep adalah sebuah hiburan yang sangat menyenangkan,bisa sebagai sarana pelepas penat dan lelah setelah anda bekerja seharian. Banyak yang melakukan streaming video bokep untuk sekedar mengisi waktu senggang.Banyak yang menyukai bokep indo,namun banyak juga yang lebih menyukai bokep barat atau bokep jepang. Nah disini kami menyediakan bagi anda video bokep dari berbagai macam genre yang bisa anda streaming dengan mudah serta cepat. Namun jangan lupa,jadikanlah menonton video bokep hanya sebagai hiburan semata.
Streaming Bokep Jepang
Video Bokep Jepang - Bagi kebanyakan orang bokep jepang adalah salah satu jenis video bokep yang paling disukai. Selain karena bintang-bintang bokep yang memang cantik dan imut serta mulus,hal lain yang disukai adalah karena desahan-desahan para bintang bokep jav ketika ngentot terlihat natural. Berbeda dengan bokep barat yang terlihat seperti dibuat-buat. Disini kami memberikan video bokep jepang uncensored maupun yang censored. Anda bisa memilih sesuai dengan kesukaan anda. Tetap kunjungi kami untuk menonton video-video bokep terbaru dan terupdate.
Video Bokep Barat
Bokep Barat Terbaru - Bokep barat termasuk yang paling banyak dicari oleh para penggemar video bokep. Salah satu kelebihan bokep barat adalah para bintangnya yang memiliki body yang montok,entah toketnya,pantatnya atau keduanya. Selain itu bokep barat juga lebih lengkap dari bokep jepang untuk genre. Hampir semua genre ada di video bokep barat. Disini kami akan memberikan bokep-bokep barat terbaik dan terbaru yang dapat anda tonton secara mudah,anda tidak memerlukan vpn untuk menonton. Karea vpn membuat buffer dikarenakan vpn mengurangi kecepatan internet anda. Tetap kunjungi kami untuk bokep-bokep terbaru 2019
Bokep Terhot
vidio banyak kep, Bokep top segar india, vidio bokeh barat bule, donlot vidio bokep mlm pertama cwek montok & kakek sangean, bokep lesbia barat, streaming bokep india, Mom semok hot bokep pakistan, bokep barat yag bisa donlot, body gede enak vidio, binor indo bokep, video doyan kontol gede, vidio bokep india, Hannaannisanude, centers1m, Indo bokep, bokef offline, bokep hayper hijabers full vidio, video sex neteki pacar, pelajar membuat vidio bokeb, bokep supaya tetap nafsu
Contact Us
Disclaimer
Privacy Policy
© 2019 Video Bokep Indo
Registration is disabled.
Login to Nonton Video Bokep | Starservice.info
Username
Password
Login
Lost Password?
Reset Password
Enter the username or e-mail you used in your profile. A password reset link will be sent to you by email.


content:
admin December 2, 2019 December 2, 2019 ARTIKEL IDN POKER, IDN POKER, SITUS IDN POKER, TIPS BERMAIN IDN POKER, TRIK BANDAR IDN POKER
0shares
Share
Tweet
Pin
Idn poker apk terbaik memang diincar banyak orang yang sangat menyukai permainan poker. Tapi yang harus Anda ketahui, bahwa apk ini tidak bisa Anda dapatkan tanpa mendatangi sebuah situs yang menyediakan pelayanan apk poker dengan klaim terpercaya dan mampu memberikan yang terbaik ke setiap anggota yang bergabung. Langkah menginstalnya pun Anda harus tahu agar benar.
Situs poker sekarang tidak semuanya menyediakan apk meskipun tahu banyak yang memakai smartphone di era digital sekarang. Namun, membuat apk yang bagus, sempurna dengan fitur yang keren itu memerlukan waktu yang cukup panjang serta biaya yang tak sedikit, sehingga pihak situs kecil pun tidak akan sanggup untuk memiliki apk sendiri yang ditujukan bagi anggota yang tergabung di dalamnya.
Biasanya idn poker apk terbaik berada di situs yang sudah besar, terkenal dan memiliki anggota yang cukup banyak. Dengan begitu, Anda pun bisa dengan mudah mendownload dan menginstal apk tersebut ke dalam smartphone Anda. Sekarang, kami akan memberikan beberapa saran untuk Anda yang sedang ingin bermain apk.
Perlu Anda ketahui, tahap pertama sebelum menginstal adalah mengetahui terlebih dulu mengenai ciri situs yang menyediakan apk poker yang bagus. Setelah itu, barulah Anda mempersiapkan smartphone Anda dan memulai untuk menginstalnya.
Ciri Situs yang Menyediakan Apk Poker Terbaik
Baiklah, karena banyak bettor yang terlalu berharap jika situs langganannya memiliki idn poker apk terbaik, lebih baik Anda pindah saja karena apa yang Anda harapkan itu mungkin saja tak akan terjadi. Keluar dari situs Anda atau membuat akun lagi di situs lain yang menyediakan apk.
Banyaknya bettor yang ingin bermain di apk poker karena keunggulan dan manfaat yang mereka dapatkan. Salah satunya bermain poker di apk itu fleksibilitas. Maksudnya, Anda bisa bermain dengan posisi apapun dan dilakukan dimanapun tanpa menyusahkan Anda. Smartphone benda yang kecil, jadi tak membutuhkan space banyak jika dibawa bepergian.
Belum lagi jika daya nya habis, pengisiannya tidak ribet dan Anda pun bisa menikmati internet cepat jika Anda mencari wifi dengan kecepatan yang tinggi meski menggunakan paket data sekalipun. Cukup menarik, bukan? Bagi Anda yang ingin tahu situs yang ada apk nya seperti apa, berikut adalah ciri-cirinya :
Situs tersebut sudah berdiri bertahun-tahun yang lalu sehingga telah berpengalaman untuk mengurus anggota dengan berbagai karakter.
Jam terbangnya sudah tinggi, maksudnya iklan yang masuk merupakan iklan dari perusahaan besar sehingga situs mampu menghasilkan uang banyak untuk bisa menciptakan apk melalui tangan seorang ahli.
Situs tersebut memiliki tingkat keaktivan yang tinggi dengan keberadaan pengunjung yang selalu lebih dari 100 orang setiap harinya dan melakukan online di situs itu.
Situs yang memiliki apk telah memiliki sistem keamanan yang bagus, dan juga anti kena retas orang sehingga sistemnya bisa digandakan dengan baik ke apk yang dipakai oleh anggotanya.
Dan pastinya situs tersebut sudah bagus untuk mengikuti perkembangan zaman dan menciptakan apk, adalah hal yang cukup mudah bagi situs itu sendiri.
Langkah Menginstal Apk Poker Terbaik
Sudah menemukan situs yang dimaksud, kini Anda sudah bisa menginstalnya. Asal kondisi hp android Anda sudah siap. Maksudnya, tipe android Anda jangan tipe yang lama. Paling tidak keluaran 2016 ke atas jadi mudah untuk menginstalnya.
Baca juga: Fakta Penting Situs Agen IDN Poker Terbaik Sepanjang Masa
Setelah itu, pastikan memori hp tersedia 200mb hingga 300mb space untuk menampung apk tersebut. Barulah setelah itu Anda menginstalnya dengan langkah-langkah berikut ini :
Pergilah ke situs dan melakukan login melalui smartphone
Jika terdapat fitur apk, klik saja dan Anda akan menemukan direct link untuk mendownload apk tersebut. Anda cukup klik saja linknya.
Nanti otomatis langsung terdownload ke hp Android Anda.
Buka folder download. Tap hasil apk yang telah didownload dan klik instal. Tunggu beberapa detik, dan apk pun sudah bisa Anda gunakan untuk bermain.
Dari penjelasan atas hingga akhir, apakah ada yang bingung? Sepertinya tidak. Sekarang sudah melek teknologi semuanya sehingga untuk instal idn poker apk terbaik adalah hal yang paling mudah dan cepat.


content:
Hari ini (09/9) Facebook mengumumkan penunjukan Peter Lydian Sutiono sebagai Country Director untuk Facebook Indonesia. Sebelumnya posisi tersebut dipegang oleh Sri Widowati, sebelum akhirnya mengundurkan diri untuk melanjutkan karier di Unilever Indonesia sebagai Chief Digital Transformation.
Peter akan bertugas memimpin kegiatan bisnis di Indonesia. Termasuk memberikan masukan dan dukungan bagi brand untuk mencapai target pertumbuhan melalui kanal media sosial. Ia juga akan fokus untuk mendorong nilai serta dukungan yang lebih besar untuk bisnis internasional maupun di Indonesia dalam berbagai industri seperti e-commerce, consumer goods atau produk konsumen, layanan finansial dan teknologi atau telekomunikasi.
“Saya senang bisa bergabung dengan Facebook dan menantikan kerja sama dengan tim untuk mengembangkan investasi kami agar dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi bisnis dan komunitas di Indonesia. Facebook memiliki komitmen untuk memungkinkan orang-orang yang menggunakan Facebook, WhatsApp dan Instagram memanfaatkan kekuatan teknologi guna memajukan kehidupan mereka serta memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia,” sambut Peter.
Read more
Aplikasi Sosial Kippo Raih Pendanaan Awal
Facebook Bakal Ingatkan Pengguna yang Hendak Membagikan Berita Lawas
Facebook Rilis Fitur Messenger Rooms, Video Call dengan 50 Orang Secara Mudah
Mengulik Kisah Brodo, Produk Sepatu yang Dikenal Luas Melalui Kanal Digital
Instagram Rombak Aplikasi IGTV
Sebelumnya Peter sudah berpengalaman bertahun-tahun memimpin bisnis teknologi. Ia pernah menjabat sebagai Managing Director untuk Dell Indonesia, selain itu juga sebagai Public Sector Director di Microsoft Indonesia. Sebelum berpindah ke Facebook, ia berkarier di startup fintechFinmas sebagai Direktur Utama.
Application Information Will Show Up Here
Dailysocial.id is a news portal for startup and technology innovation. You can be a part of DailySocial.id`s startup community and innovation members, download our tech research and statistic reports, and engage with our innovation community.


content: @article{LITERASI, author = {Feby Inggriyani}, title = { PENGARUH TEKNIK PEMBELAJARAN MIND MAPPING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS NARASI SISWA KELAS V DI SDN KECAMATAN SUKASARI BANDUNG}, journal = {Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah}, volume = {7}, number = {1}, year = {2017}, keywords = {}, abstract = {Masalah dalam penelitian ini adalah siswa kelas V di SDN Kecamatan Sukasari Bandung tahun akademik 2013/2014 mengalami kesulitan jika diberikan tugas untuk menulis narasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas V SD di Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen model two group post-test design. Kemampuan menulis narasi pada siswa yang belajar dengan menggunakan teknik mind mapping memiliki nilai rata-rata 81,95 dengan nilai tertinggi adalah 92 dan terendah 68. Sedangkan kemampuan menulis narasi pada siswa yang belajar dengan teknik konvensional memiliki nilai rata-rata 76,2 dengan nilai tertinggi 86 dan terendah 67. Hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh bahwa thitung > ttabel pada taraf signifikan 0,05 (95%) dengan ketentuan apabila thitung lebih besar dari ttabel yakni 2,527 > 1,729 berarti Ho ditolak sebaliknya Ha diterima. Dengan demikian, teknik pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas V SDN 4 Sukarasa Kota Bandung Tahun 2014.}, issn = {2549-2594},	pages = {1--13},	doi = {10.23969/literasi.v7i1.274}, url = {https://journal.unpas.ac.id/index.php/literasi/article/view/274} }


content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content: Saat ini pasti banyak orang yang masih kebingungan untuk mencari kerja atau membuka usaha. Bila ingin membuka usaha kebanyakan pasti terkendala dengan tidak ada modal atau bingung mau memulai usaha apa. Mulai sekarang tidak perlu khawatir, membuka usaha bisnis mudah serta gratis bisa dengan menjalankan ppob griya bayar. Bisnis satu ini tergolong mudah kamu hanya melakukan …

warc-identified-content-language: ind


content:
Modifikasi – Bengkel modifikasi asal Jepang, yaitu Wald International kembali membuat satu paket modifikasi dengan berbasis mobil asal jerman, yaitu sebuah BMW Seri 7.
Untuk proyek terbarunya kali ini mengambil basis salah satu sedan mewah dari BMW yakni seri-7 berwarna hitam.
Ubahan yang diberikan membuat salah satu Seri 7 ini terlihat lebih sporty dan juga modern berkat body kit yang di beri nama Black Bison.
Mulai dari bagian bumper depan yang sudah diubah dengan tampilan yang lebih modern dengan sisipan DRL LED yang menjulur ke bawah.
Dan kemudian ada side skirts baru dan juga bumper belakang yang terintergrasi dengan diffuser baru yang sporty.
Tampilan pada bagian belakang juga dimofikasi, untuk di bagian stop lamp yang membuatnya jadi lebih terlihat sporty .
Wald International juga memberikan satu set pelek model retro dengan seri D41-C.
Rincian dari peleknya sudah memakai ukuran Ring 22 inci dengan lebar depan 9 inci dan untuk belakang 10,5 inci.
Tongkrongan dari BMW seri-7 ini terlihat ceper berkat di berikan suspensi lowering kit yang disematkan.
BACA JUGA : Satu Lagi Nih Modifikasi Toyota Avanza Gaya Minimalis Punya Driver Taxi Online
Dan untuk di bagian mesin tidak banyak ubahan yang di berikan, hanya ada pengantian exhaust system baru dengan double muffler kanan dan juga kiri yang sudah menempel di bumper bagian belakang.
berbagi info modifikasi, info modifikasi, Modifikasi BMW Seri-7 Tampil Sporty dan Modern Pakai Body Kit ala Wald, refrensi modifikasi, seputar modifikasi, update modifikasi. Bookmark.


content:
Telah hadir behel gigi transparan yang bisa Sahabat Orange jadikan pilihan manakala tidak suka memakai behel yang terlihat mencolok.
Ya, memang beberapa orang tidak suka memakai behel untuk merapikan gigi karena biasanya behel akan terlihat mencolok dan justru sering membuat pemakainya kurang pede.
Sahabat Orange yang lebih menyukai tampilan gigi tanpa “dekorasi” semacam ini memang tetap bisa memakai behel pilihan supaya gigi terawat dan tetap rapi dengan menggunakan jenis behel transparan. Fungsinya tetap sama sebagai behel untuk mengatur supaya gigi tumbuh rapi, yang membedakan hanya tampilannya saja dimana gigi tetap terlihat natural dan seperti tidak menggunakan behel. Sahabat Orange tentunya bisa semakin percaya diri dengan menggunakan behel semacam ini.
Kesan menarik tanpa kawat gigi yang terlihat mencolok adalah kelebihan dari menggunakan behel ini. Sahabat Orange bisa memilih jenis behel ini untuk menunjang penampilan juga. Senyum manis Sahabat Orange bisa semakin lebar dan percaya diri.
Proses pemasangan behel gigi transparan tidak semenakutkan yang Sahabat Orange bayangkan. Bila Sahabat Orange berpindah dari jenis behel biasa ke behel transparan mungkin pada awalnya akan merasa sedikit mengganjal. Hal ini lumrah karena desain behel transparan lebih ringan dan juga ringkas sehingga tidak membutuhkan ruang yang terlalu banyak di rongga mulut seperti jenis behel lainnya.
Sahabat Orange juga bisa tampil semakin natural, seolah enggak pakai behel dengan menggunakan behel transparan ini.
Oh ya, Sahabat Orange mungkin bertanya-tanya juga, kira-kira berapa ya harga untuk memasang behel ini? Klinik Orange Dental adalah klinik dengan harga terjangkau untuk memasang behel transparan ini.
Sahabat Orange bisa memasang behel gigi transparan ini dengan cukup mudah dan praktis. Sahabat Orange juga bisa langsung berkonsultasi, terutama bagi mereka yang belum pernah pakai behel sebelumnya. Harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas memuaskan merupakan alasan mengapa Sahabat Orange bisa memilih klinik ini untuk melakukan pemasangan behel yang diinginkan.
Nah, tunggu apalagi? Sudah saatnya coba penampilan baru dengan menggunakan behel transparan ini. Behel ini selain lebih ringkas dipakai juga mudah untuk dirawat. Sahabat Orange bisa merasakan sendiri perbedaan behel transparan dengan jenis behel lainnya. Dengan harga yang terjangkau dan pas di kantong, Sahabat Orange bisa mendapatkan behel yang berkualitas.
Oh ya, behel ini tetap berfungsi untuk mengatur arah tumbuh gigi supaya lebih rapi. Sahabat Orange bisa langsung merasakan perubahan tampilan tersebut secara signifikan tentunya. Gigi yang rapi dan terawat menjadi penunjang penampilan supaya Sahabat Orange bisa lebih percaya diri. Tidak hanya itu, Sahabat Orange juga tidak perlu risau dengan tampilan yang terlalu mencolok setelah memakai behel transparan ini. Yang jelas, behel gigi transparan adalah behel yang paling bagus untuk Sahabat Orange yang ingin giginya tetap tampil seolah tanpa behel.