content:
Link Judi Sabung Ayam S128 Dan Adu Ayam Online Indonesia – Hallo Sobat Mitosbet Adu Ayam Online, situs Adu Ayam Online Mitosbetting yang juga merupakan agen resmi untuk para pemain betting sabung ayam di indonesia. Untuk bermain judi sabung ayam secara langsung, mungkin anda bisa cari beberapa bandar atau agen yang akan menggelar pertandingan sabung ayam ini. Namun kini permainan yang banyak dilakukan adalah dengan cara online yakni menyaksikan langsung secara streaming. Permainan sabung ayam memang telah menjadi seperti tradisi atau kebudayaan di sebagian daerah.
Situs S128 resmi yang bergerak dalam dunia perjudian online indonesia, maka dengan bergabung bersama Mitosbetting para pemain pastinya akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Dalam bermain sabung ayam, menang dan kalah dalam permainan sabung ayam memang sudah menjadi hal yang biasa, dan anda bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang anda inginkan. Jika anda memang ingin menang, maka anda harus main dan cara main itulah yang harus anda perhatikan dengan baik. Jika anda bisa mendapatkan permainan, maka biasanya keuntungan yang bisa didapatkan cukuplah besar.
Adu Ayam Online menjadi suatu hobi masyarakat yang memang sudah rutin memainkan permainan betting sabung ayam tersebut. Situs sabung ayam Mitoss128 merupakan sebuah permainan judi yang memang sudah lama populer di indonesia. Bahkan kini semakin populer di kalangan para pencinta ayam laga di seluruh Asia maupun di Indonesia. Namun karena di Indonesia adanya larangan perjudian, Maka para penjudi ayam adu kini beralih menggunakan layanan online untuk menikmati keseruan bermain judi ayam. Bagi anda para pemain yang ingin bergabung dengan permainan tarung ayam online, maka para pemain bisa langsung mendaftar pada website Mitosbetting.co.
Baca Juga : Situs Agen Judi Ayam Online S128 dan SV388 Mitosbet
Related Posts:
Judi Adu Ayam Sabung Online S128 Indonesia Mitosbetting
MITOSBETS128 Link Daftar Sabung Ayam S128 Live Streaming
Mitosbetting Apk S128 Agen Judi Sabung Ayam Indonesia
SITUS GAME ONLINE TERBAIK S128 NET ADU AYAM TAJI
Daftar Disini Untuk Mendapatkan Akun Adu Ayam Online Anda Dengan Mengisi From Register Di Bawah Ini.
S128 Sabung Ayam – Dalam bermain permainan Adu Ayam Online bisa dibilang sudah menjadi bagian dari tradisi di Indonesia. Permainan ini sudah di kenal baik dan bahkan sangat di gemari oleh masyarakat Indonesia sendiri. Permainan ini merupakan salah satu hobi yang sering di ikuti oleh para peternak sabung ayam. Mereka memang khusus merawat ayam jago untuk di laga di arena judi ayam nanti nya. Melihat ayam adu yang sedang bertarung tentu nya memiliki daya tarik nya tersendiri bagi para pecinta ayam. Menyaksikan judi ayam berlaga di arena tampak bagai sedang menari dan memiliki nilai seni tersendiri.
Memang di Indonesia sendiri permainan Adu Ayam Online ini sudah di lakukan turun temurun dan tidak pernah hilang di telan jaman meskipun permainan ini di kategorikan sebagai permainan yang sangat tradisional. Dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan juga teknologi yang berkembang dengan pesat. Permainan judi ayam ini masih tetap dilakukan di pinggiran jalan atau di lapangan kosong dan sering menjadi sebuah tontonan menarik bagi masyarkat sekitarnya. Namun mengingat ada nya faktor judi yang terlibat di setiap permainan judi ayam ini maka acap kali aktifitas laga ayam ini di bubarkan oleh pihak kepolisian.
Namun hal itu malah membuat penggemar permainan sabung ayam ini semakin bertambah, namun bukan lagi di mainkan di lapangan kosong melainkan melalui prasarana online atau internet. Permainan judi ayam yang di mainkan secara online ini kini dikenal sebagai judi ayam online yang di populerkan oleh dua bandar judi ayam terbesar di kawasan asia tenggara. S128 adalah operator judi judi ayam yang lebih dahulu muncul dan populer di Indonesia.
Sabung Ayam S128 – Permainan yang di tawarkan adalah Adu Ayam Online Filipina yang dimana ayam waktu yang diberikan untuk setiap pertarungan nya pun tergolong sangat singkat sekitar 10 menit untuk setiap pertandingan nya. Tapi biasa nya pertandingan jarang berlangsung sampai 10 menit. Karena pertarungan yang sangat sengit antar ayam laga tersebut hanya beberapa menit saja dan salah satu ayam sudah akan tergeletak lemas dan kalah. Salah satu kelebihan yang di tawarkan oleh sabung ayam adalah fitur live streaming yang membuat nya sangat di gemari oleh para botoh di Indonesia.
(BONUS NEW MEMBER 10%) <=> (BONUS WIN 100%)
(BONUS CASHBACK 10%) <=> (BONUS WEEKEND 5%)
Tidak perlu ragu untuk bermain di situs agen daftar ayam judi online Mitosbetting.co, karena anda pun sebagai salah 1 peminat dalam bermain sabung ayam di tempat kami, untuk mendaftar tidak perlu repot lagi karena anda bisa segera daftarkan diri anda untuk bermain bersama karena kami sudah memiliki beberapa promo bonus yang nantinya akan kami berikan kepada anda juga untuk bermain sabung ayam.
Link Judi Sabung Ayam S128 Dan Adu Ayam Online Indonesia
Rasakan sensasi bermain ayam sabung S128 ini, segera daftarkan diri anda sekarang juga. Untuk infomasi kontak WHATSAPP, LINE, TELEGRAM resmi kami, anda dapat kunjungin website MITOSBETTING dan konfirmasi melalui LIVE CHAT http://www.mitosbetting.co/ yang telah kami sediakan untuk anda di sudut kanan bawah ini. Dan anda juga akan mendapatkan bonus free chip tanpa deposit (GRATIS.!!) dengan ketentuan yang berlaku.
Post Views: 298
Posted in S128Tagged Adu Ayam, Adu Ayam Online, Judi Sabung Ayam, S128, S128 Sabung Ayam, Sabung Ayam S128


content:
Hal harus disyukuri oleh orang tua adalah ketika dikaruniai seorang anak. Baik anak laki-laki atau perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja cara mendidik anak perempuan membutuhkan perhatian khusus. …
Baca selengkapnyaCara Mendidik Anak Perempuan Berdasarkan Kepribadian Anak
Kesalahan Fatal Orangtua Dalam Mendidik Anak
pujism May 30, 2020 October 30, 2020
Setiap orangtua pasti memiliki niat baik untuk mendidik anak dengan baik dan benar. Namun, karena keterbatasan ilmu dan pengalaman menyebabkan timbul kesalahan fatal orangtua dalam mendidik anak tercinta. Kesalahan fatal …
Baca selengkapnyaKesalahan Fatal Orangtua Dalam Mendidik Anak
Cara Mendidik Anak dengan Mengetahui Karakter Anak dan Kesalahan Mendidik
pujism May 29, 2020 October 30, 2020
Ketika Anda berbahagia ketika dikaruniai seorang anak, maka hal penting yang harus Anda ketahui adalah bagaimana cara mendidik anak dengan mengetahui karakter anak. Kemudian, Anda juga harus mengetahui apa saja …

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind,eng

warc-type: conversion

label: id

label: en


content:
Tool powerful milik Joomla yang akan menangani semua kebutuhan migrasi dan backup website. Dengan ekstensi ini, Anda dapat. Dengan yang biasanya hanya mengandalkan opini tentang keunggulan bisnis oriflame peluang. Anda bisa mengambil komisi dari jumlah pembayaran yang harus Binomo Malaysia forum dibayarkan cara khusus analisa fundamental klien. Peer-to-peer lending menjadi pilihan populer untuk berinvestasi saat ini karena keuntungannya yang cukup besar. Bila Anda memiliki dana untuk investasi, P2P Lending bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dicoba.
Emas cenderung naik di kuarter pertama dan juga pada bulan terakhir selama 1 tahun. Trader pemula umumnya memiliki akurasi yang masih kurang baik. Strategi Pullback Dalam Trading Emas Harian Strategi trading emas pullback adalah opsi strategi terbaik lain bagi trader emas. Begitu banyak broker atau perusahaan pialang berjangka yang tidak jelas izinnya. Oleh karena itu, sebaiknya investor memeriksa legalitas pialang tersebut apakah sudah memiliki izin dari BAPPEBTI. Jika sudah memiliki izin, maka sudah bisa mulai untuk mendaftar ke pialang tersebut dan melakukan investasi di pasar komoditas berjangka. Maaf sebelumnya, saya tergerak untuk menulis komentar dikarenakan banyak komentar negatif. Intinya gini – akun real dan demo gerakannya sama (saya sudah test sendiri pakai punya temen) jadi temen pakai demo dan saya pakai real. gerakan sama.
Cara khusus analisa fundamental, menyusun strategi trading binary oleh Setio Sumiri
Belajar adalah hal yang sangat penting, terutama jika anda adalah pelaku baru dalam bisnis online. Namun jangan khawatir, pada website Portal Usaha Online ini, kami menyediakan artikel untuk dibaca dan dipelajari. Selain itu, kami juga menyediakan forum yang dapat anda gunakan untuk konsultasi atau berdiskusi. Trading platforms: MT4, MT5, WebTrader Web Trading: Yes Mobile Trading: Yes ECN: Yes Currencies: (50+) Cryptocurrencies: (4) Bitcoin, Litecoin, Ethereum CFD: (200+) Gold, Silver, Stocks, Stock Indexes, Oil.
Penting jika Anda berhubungan dengan orang atau organisasi yang Anda kenal atau percaya. Hal ini karena, sekali Anda melakukan pembayaran ke orang dan ingin kembali, ingat bahwa transaksi tidak memiliki pilihan untuk membalikkan atau mengoreksi sendiri. Biasanya, transaksi yang telah dikerahkan dapat dibalik pada 10 menit pertama (sampai konfirmasi diterima) saja. Namun, orang yang telah menerima pembayaran dapat mengembalikan jumlah kembali ke akun Anda, jika dia ingin.
Untuk mencukupi kebutuhan zat besi, pastikan kamu sejak remaja mengonsumsi makanan sumber zat besi, seperti telur, ikan, daging merah, daging ayam, kacang hijau, bayam, dan sayuran hijau lain. Martingale Olymp Trade adalah metode yang digunakan oleh banyak pedagang di Olymp Trade untuk mendapatkat kembali modal dan meningkatkan keuntungan. Martingale sangat populer dalam transaksi opsional. Namun, banyak dari Anda sudah membakar akun Anda ketika menggunakan martingale. Jadi, Apakah Anda harus menggunakan Martingale Olymp Trade atau tidak? Jika demikian, bagaimana cara khusus analisa fundamental Anda menggunakannya untuk menghemat modal […].
Kalau bekerja di kantor, saat masuk usia 40 tahun, Anda sudah harus mulai berpikir bagaimana nanti saat pensiun.
Bearish engulfing adalah kebalikan dari bullish engulfing. Pola ini mengindikasikan adanya potensi bearish. Pola ini ditandai dengan kemunculan bearish candlestick yang lebih panjang daripada bullish candlestick sebelumnya. Semua strategi memberi jalan keluar terhadap masalah yang muncul terhadap opsi yang kita pilih berdasarkan timeframe tertentu. Apabila tren masih terus berlanjut, maka Anda bisa dengan mudah mengambil posisi dengan lebih meyakinkan. Menurut beberapa trader profesional seperti Nial Fuller, overtrading atau impuls untuk terus menerus membuka-tutup posisi berdasarkan sinyal-sinyal berkualitas rendah (sinyal palsu) tidak hanya akan memaparkan resiko loss terhadap margin akun Anda, tetapi juga tekanan mental yang akan berujung pada frustrasi berkepanjangan. Menurutnya, trader pemula harus belajar untuk bersabar dan mengontrol impulsnya untuk hanya bereaksi (membuka posisi) hanya pada saat sinyal dengan kualitas terbaik muncul (mengikuti syarat dari ketiga langkah di atas).
Seperti kebanyakan trader pemula, waktu itu saya terlalu fokus untuk mendapatkan hasil yang cepat dan – tentu saja – banyak. Waktu itu forex digambarkan sebagai salah satu bentuk bisnis yang menawarkan hasil yang cepat. Bahkan mungkin cara khusus analisa fundamental hingga saat ini pun mindset masyarakat masih sama tentang forex.
Sebab yang timbul dari poin diatas 1, Segenap investor tentu akan menahan anggarannya guna menunggu peluang pasca deflasi.
5.12. Saat harga berubah, yang berhubungan dengan permintaan antara intstrumen harga terakhir di penutupan pasar dan intrumen harga pertama di pembukaan pasar, atau berhubungan dengan rilis berita yang mempengaruhi profit lebih tinggi dari 10% dari deposit awal, perusahaan berhak untuk membuat koreksi pada hasil deal sebanyak nilai yang pantas untuk perbedaan yang tersebut diatas dengan cara mengurangi dana dengan catatan berikut; “Clause 5.12 correction”. Kasus; “Clause 5.12 correction” akan muncul di komentar Meta Trader Kesimpulan: Jangan melakukan Open Posisi, Pending Order, Stop Loss, Take Propit/closs posisi di saat berita dirilis/news (Contoh: NFP). Setelah Buat Order, Akan Muncul detail Order Transaksi Beli Saldo Perfect Money anda, Silahkan Lakukan Transfer Pembayan ke Rekening Tujuan yang ada di data order anda. Ya benar. siapa saja sanggup menjadi trader forex sukses, tidak cara khusus analisa fundamental menyerupai untuk menjadi dokter atau pejabat yang mengharuskan orang untuk bergelar dan sekolah bertahun-tahun. Akan tetapi, sebelum menanamkan uang dalam bertrading forex, orang perlu mempelajari sistemnya dulu. Kalau tidak maka akan bertemu dengan risiko trading forex paling besar: modal hangus tanpa tahu alasannya.
Misalnya, Dollar Amerika normalnya berada di kisaran Rp14.000-an. Maka jika ada yang menawarkan hanya Rp10.000 per USD, kamu harus mewaspadai hal tersebut. Namun untuk menguatkan nilai rupiah dalam jangka panjang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintahan ke depan.


content:
Beginilah pergelaran pada slot Inilah sebuah pengertian dari slot yang sangat terpoluter diseluruh dunia Trik Menang Syair Sydney Hari Ini Apa Untungnya Bermain Slot Joker Online? Tips professional mengalahkan pada bandarq
Primary Menu
Sample Page
Search for:
Watch Online
Home
Uncategorized
Ciri-Ciri Surat Resmi Beserta Fungsinya
Uncategorized
Ciri-Ciri Surat Resmi Beserta Fungsinya
admin October 9, 2020 2 min read
Pada zaman yang serba modern ini, masih banyak sekali yang menggunakan surat resmi. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya komunikasi antara 2 orang atau lembaga bisa tejalin dengan baik. Contoh surat resmi yang saat ini dibuat adalah di lembaga, perusahaan, instansi, dan masih banyak lagi.
suratresmi.net
Nah, yang perlu anda pahami dalam pembuatan surat resmi adalah ciri-cirinya. Sebab, surat resmi memiliki karakter yang dapat dengan mudah unuk dikenalinya. Berikut untuk mengetahui ciri pada surat resmi.
Ciri-Ciri Surat Resmi
Surat resmi menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sepeti penggunaan kosa kata, frasa, dan tata bahasa.
Surat resmi dibuat dengan bahasa yang padat, singkat, dan efektif.
Surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit, namun bahasa ekspilisit.
Surat resmi dibuat dengan bentuk full block atau semi block.
Ada kop surat yang menuliskan pihak yang mengeluarkan surat tersebut.
Dalam surat resmi, biasanya tercantum perihal, nomor surat, tanggal, lampiran, dan alamat tujuan.
Dalam contoh surat, surat resmi biasanya membutuhkan stempel.
Surat resmi biasanya berbentuk sistematis dan dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku.
Fungsi Surat Resmi
Selain mengetahui ciri dari surat resmi, alangkah baiknya juga paham terkait dengan surat resmi. Sebab, surat resmi memiliki fungsi khusus yang tidak bisa ditemukan pada jenis surat yang lain. Melihat dari beberapa surat resmi, terdapat beberapa fungsi, diantaranya :
Sebagai media informasi yang memberitahukan tentang hal-hal tertentu yang disapaikan oleh sau pihak ke pihak yang lain.
Surat resmi memiliki fungsi sebagai bukti otentik dalam bentuk dokumen. Isi dari surat resmi bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
Surat resmi biasanya berisikan tentang langkah kerja dalam sebuah pekerjaan tertentu.
Sebagai alat untuk pengingat bagi penerima surat, baik bagi perorangan, lembaga, atau organisasi. Hal ini yang kemudian perlunya dokumentasi supaya bisa digunakan di kemudian hari.
Surat resmi bisa menjadi sebuah bukti historis atau kronologis.
Meski pada era ini sudah banyak fasilitas teknologi, seperti email dan yang lainnya. Namun surat resmi masih memiliki peran yang penting dalam bentuk print out. Contoh surat resmi yang masih digunakan adalah pada keperluan tententu. Baik itu keperluan niaga, bisnis, pemberitahuan, atau keperluan yang lain.


content:
Halo para player semuanya, selamat datang di website agen bola terpercaya yang tidak hanya menyediakan judi bola online dan sbobet. tetapi juga disitus games online ini kalian akan menikmati berbagai macam fasilitas terbaik kami agar anda aman dan nyaman ketika sedang melakukan taruhan judi bola online. Ratusan operator dan customer service kami siapkan demi untuk melayani anda dalam bermain selama 24 jam dalam seminggu. Baik untuk melakukan daftar akun judi bola, proses penarikan dan deposit ataupun hanya sekedar bertanya saja. Mereka sangat profesional dalam memeberi dukungan untuk selalu siap dan sigap menghadapi segala masalah dengan profesional dan cekatan. Sehingga aktivitas bermain setiap member setia agen judi bola dan sbobet akan lancar tanpa ada masalah dan gangguan apapun.
Meskipun kami tergolong sebagai situs judi sepakbola terbaru, namun faktanya di website taruhan online ini adalah besutan salah satu agen resmi agen sbobet Indonesia. Salah satu situs agen bola terkenal di indonesia yang sangat mumpuni dalam memberikan pengalaman bermain judi online terbaik dan menyenangkan. Hal ini berdasarkan pengalaman kami sebagai agen bola terbaik yang menghasilkan sebuah pencapaian terbesar sepanjang karir perusahaan kami.
Bandar bola resmi se-asia tenggara yang telah memberikan julukan sebagai VIP Agent kepada situs judi bola uang asli satu ini. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras kami selama ini dalam menyediakan pelayanan dan fasilitas judi terbaik kepada para pemain setia agen sbobet. Sebagai perusahaan yang profesional, kami menyadari bahwa pencapaian dan kerberhasilan itu bukanlah semata-mata karna kerja keras kami sendiri. Tapi ini semua berkat kontribusi besar para pemain dan member yang telah menaruh kepercayaannya untuk bermain judi online di situs agen bola sbobet ini.
Gratis Daftar Akun Judi Bola 2021 dan Sbobet Agen Bola Terbesar
Deposit Judi Bola Termurah dan Withdraw Tercepat di indonesia
Judi Bola dan Situs Slot Online Terpercaya Asbet
Memiliki Lisensi Resmi Dari Sbobet Dan Pagcor
Banyak Jenis-Jenis Permainan Yang Populer
Tembak Ikan Online
Idn Poker Online
Gratis Daftar Akun Judi Bola 2021 dan Sbobet Agen Bola Terbesar
Sebagai cara kami untuk berterima kasih kepada para player tanah air, kami menyediakan pendaftaran secara gratis dan cepat tanpa biaya sepeserpun. Semua ini bisa dimanfaatkan bagi para pemain yang belum mempunyai akun judi bola sbobet resmi yang ingin memulai bermain di pertaruhan di dunia daring. Proses daftar pun terbilang sangat mudah dan cepat tidak membutuhkan persyaratan-persyaratan yang menyulitkan para calon member. Player hanya mengisi beberapa form formulir daftar judi bola terpercaya dengan data yang lengkap dan valid. Contohnya seperti username, password dibutuh kan pada saat anda login kedalam game, nama dan nomor rekening bank Indonesia digunakan untuk pada saat penarikan, nomor handphone serta alamat email.
Data tersebut hal yang sangat penting demi kelancaran proses daftar akun calon member sbobet dan kenyamanan dalam bermain di kemudian hari. Jadi, isi persyaratan tersebut dengan baik dan benar. Namun jangan khawatir data tersebut sangat aman bersama kami. Karna kami menggunakan fitur keamanan yang sangat tinggi. Jadi tidak mudah untuk hacker mencuri data-data anda. Kami menggunakan server firewall cloudflare yang sudah terbukti dalam menjaga keamanan server.
Selain menjadi situs taruhan sepak bola resmi, kami juga menyediakan berbagai macam bonus-bonus yang sangat menarik setiap harinya. Mulai dari bonus daftar new member 50% bagi para member baru, bonus turnover, bonus next deposit, promo cashback dan banyak yang lainnya. Semua itu bisa kalian dapatkan dengan cara mengikuti syarat dan ketentuan yang sangat mudah. Penasaran bagaimana caranya?. Yuk simak terus tulisan dan artikel yang ada di situs resmi agen bola sbobet indonesia ini. Nantinya akan ada pembahasan-pembahasan tentang cara-cara mendapatkan bonus judi online terbesar. Atau kalian juga bisa langsung chat dan bertanya kepada operator customer service agen bola online terpercaya yang online 1x24jam.
Deposit Judi Bola Termurah dan Withdraw Tercepat di indonesia
Sering nonton pertandingan sepakbola liga champion atau liga italy dan ingin bertaruh atas kemenangan tim andalan kalian tapi gak punya modal yang besar? Jangan khawatir! Di situs agen judi bola ini kalian gak perlu punya banyak modal. Cukup dengan modal dua puluh lima ribu rupiah saja, anda dapat melakukan deposit ke game judi bola termurah. Dan memulai memasang taruhan tim bola terpopuler seperti Liga Satu Indonesia, , Copa Italia, Premiere League Inggris, Liga Spanyol dan masih banyak lainnya.
Banyak pilihan untuk setor dana ke judi bola agen sbobet ini. Bisa melalui transfer langsung antar sesama bank dan juga bisa melalui pulsa sperti XL dan Telkomsel, serta depo pakai OVO, LINKAJA ataupun GoPay. Semua cara tersebut bebas kalian pilih sesuai kebutuhan kalian dan hanya memakan waktu kurang dari 5 menit saja. Penarikan dananya juga ga ribet, cukup isi form penarikan dengan nominal yang kamu inginkan sesuai isi kredit dalam game mu. Dan lakukan konfirmasi chat pada pihak CS agen bola dan setelah kurang lebih 3 menit cek saldo rekening bank anda. Sebagai catatan: untuk beberapa momen proses deposit dan withdraw agak sedikit terlambat seperti gangguan bank, maintenance sistem ataupun ganguan yang lainnya.
Bagi kalian yang tidak punya modal untk bermain sama sekali atau hanya sekedar mencari uang tambahan, kalian wajib mengetahui informasi ini. Kalian cukup mengajak teman atau menyebarkan link daftar makan kalian berkesempatan mendapatkan bonus 2% dari turnover teman atau orang yang telah anda ajak. Dan bonus tersebut tidak terbatas berapapun jumlah yang kalian dapatkan akan kami bayar, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah kami tetapkan.
Judi Bola dan Situs Slot Online Terpercaya Asbet
Agen bola dan slot online merupakan dua permainan yang populer baru-baru ini, banyak situs agen sbobet yang menyediakan dua permainan ini . dan banyak juga bandar bola yang dapat ditemukan dengan mudah di mesin pencari seperti Google. Namun hal itu tidak hanya memberikan dampak yang positif. namun bisa juga menimbulkan dampak negatif yang cukup membuat meresahkan anda, karna banyak munculnya situs abal-abal yang tidak terpercaya. Asbet sebagai agen judi bola terpercaya hadir untuk menghilangkan kekhawatiran anda. sebagai situs slot online terbaik dan terpercaya di indonesia Asbet juga memberikan keamanan dan kenyamanan anda dalam bermain. Apa saja keunggulan-keunggulan- dari kami? silahkan baca artikel di bawah ini.
Memiliki Lisensi Resmi Dari Sbobet Dan Pagcor
ASBET adalah agen judi bola terpercaya bukan merupakan situs abal-abal, kami memiliki lisensi dan sertifikat resmi yang dikeluarkan pemerintah philipina pagcor. Tidak seperti kebanyakan situs yang ada di internet. Asbet sebagai situs judi slot online dan sbobet memiliki lisensi resmi yang untuk mendapatkannya juga harus melewati beberapa syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Contohnya seperti memiliki aset di negara tersebut, karyawan yang tidak sedikit jumlahnya dan modal yang kuat. Untuk mendapatkan license ini kami bekerja sama dengan pemerintah setempat dan memiliki ijin resmi dari otoritas negara tersebut.
Banyak Jenis-Jenis Permainan Yang Populer
Selain menjalin bekerjasama dengan otoritas setempat, Asbet juga bekerja sama dengan beberapa provider game judi online ternama dunia. Kami juga memiliki 7 (tujuh) bermacam-macam permainan yang dapat dinikmati oleh para member. Kalian bisa daftar sbobet dan slot online serta permainan lainya di Asbet. berikut ini daftar permainan yang kami miliki :
Casino
Tembak ikan (joker123)
Togel
Poker (idn poker)
Slot online (918KISS, joker123, cbet, igkbet)
Sabung Ayam (s128)
Sportsbook
Saat ini kami memang baru memiliki 7 Permainan, namun di masa mendatang nanti Asbet berencana untuk menambah dan semakin melebarkan sayapnya dengan menyediakan permainan-permainan lainya.
Tembak Ikan Online
Game judi tembak ikan online atau istilah asingnya spread fishing hunter sangat akrab dengan para pemain judi Indonesia baru-baru ini. Game judi tembak ikan juga bisa kalian temui di arena bermain seperti Amazone, TimeZone ataupun Fun World. Akan Tetapi games tersebut tidak bisa dimainkan dengan online dan uang asli secara langsung. Pemain diwajibkan membeli kredit game permainan ke dalam sebuah kartu, namun hasil kemenanga hanya bisa ditukar dengan hadiah berupa barang. Untuk itu, situs judi Asbet mengadakan games tembak ikan secara online dan menggunakan uang asli yang bisa menjadi sumber pendapatan anda. Dan lagi, kamu dapat memainkannya di hp atau smartphone kalian. Jadi gak ribet harus pergi ke arena bermain di jam-jam tertentu. Server game tembak ikan terpopuler 2021 adalah Joker123 resmi.
Idn Poker Online
Permainan yang paling populer dan juga memerlukan strartegi matang dalam bermain juga ada di situs poker indonesia ini. Ya, games tersebut adalah poker online yang dipersembahkan oleh server idn poker resmi. Mengapa harus idn poker play? Hal ini disebabkan poker idn play terbaik di Asia terutama indonesia. Pesaingnya seperti Poker V belum mampu menyaingi kepopulerannya walaupun lebih dulu muncul.

warc-identified-content-language: ind

annotation: short_sentences header footer


content:
Adanya testimony Binomo Dealing Room bertujuan untuk: Menjaga likuiditas bank Memberikan pelayanan kepada nasabah (counterparty) Meningkatkan pendapatan bank dari aktifitas Tresuri. Persepsi ini tidak sepenuhnya benar. Pendekatan yang lebih baik terhadap diskusi tentang risiko adalah memahami perbedaan antara pasar yang terdesentralisasi dengan pasar terpusat. Lalu, menentukan peraturan seperti apa yang sesuai. Istilah lain untuk robot trading ini adalah automated trading atau expert advisor (EA). Semua broker di Indonesia yang menggunakan platform trading MetaTrader (MT4) biasanya mengaktifkan fitur ini.
Dengan harga bilik yang terlalu tinggi dan privasi yang terhad di Singapura, tinggal di Johor merupakan satu pilihan yang lebih baik. Kadar sewa sekitar Gelang Patah / Nusajaya adalah RM400 untuk bilik kecil dan RM 1000 untuk sebuah unit pangsapuri 3 bilik lengkap dengan perabot. Bagian ini para analis Binomo mempertimbangkan peristiwa ekonomi yang paling penting harian, publikasi yang dapat mempengaruhi kegiatan pasar. Bersama-sama dengan ulasan dibuat anggapan mengenai arah, di mana akan memindahkan aset dianalisis.
Pasar valuta asing atau Forex, FX dan Pasar Mata Uang adalah pasar global untuk perdagangan mata uang dunia, testimony Binomo atau hanya ketika satu negara berdagang dengan negara lain, ada kebutuhan untuk menukarkan mata uang. Pasar FX menentukan nilai tukar mata uang asing. Ini mencakup semua aspek pembelian, penjualan dan pertukaran mata uang dengan harga saat ini atau yang ditentukan. Seperti yang telah disinggung di atas, biaya Swap bisa menjadi beban tambahan jika posisi-posisi hedging Anda tertahan sampai di hari trading berikutnya. Karena itu, akan lebih baik jika Anda bisa memilih broker yang memiliki fasilitas Swap Free. Namun perhatikan juga bahwa kebijakan Swap Free di setiap broker berbeda-beda. Ada yang memberlakukannya secara otomatis, ada pula yang membutuhkan verifikasi dokumen lebih lanjut.
Nanti, folder yang kamu buat bisa digunakan untuk menyimpan semua kode yang kamu buat.
(Analisa Fundamental) Rasio yang umum digunakan untuk mengetahui apakah suatu saham sedang diperdagangkan pada harga yang murah atau mahal adalah PE, PBV dan EV/EBITDA. Kali ini Stockbit akan membagikan tips untuk memilih saham yang murah dengan menggunakan 3 rasio tersebut. Karena apabila kebijakan moneter diperketat lagi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengarah ke level rendah, dan sulit bisa mengejar pertumbuhan yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,8 persen pada tahun ini. "Jika tahun ini BI Rate masih tinggi, akan sulit bisa mengejar pertumbuhan ekonomi tahun ini, ya paling banter 5,3% - 5,5%, masih jauh dari target pemerintah yang 5,8%," tandasnya. Cara mendaftar akun gratis untuk memperoleh bonus tanpa deposit pada umumnya sama saja seperti cara membuka akun trading forex biasa. Namun, ada satu hal yang perlu Anda perhatikan: jangan lupa membaca syarat dan ketentuan (Terms & testimony Binomo Condition) sebelum mengikuti promosi. Sebab banyak promosi bonus tanpa deposit disertai dengan batas waktu tertentu atau syarat yang berpotensi mempersulit Anda untuk menarik profit kelak. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syaratnya agar tidak merasa kecewa di kemudian hari.
Support Resistance merupakan sebuah titik atau area dimana para pelaku pasar cara deposit Olymp Trade bni sering berspekulasi di.
Testimony Binomo
Strategi trading Forex yang bekerja
Pertukaran memungkinkan tidak hanya untuk membeli dan menukar cryptocurrency, tetapi juga untuk menghasilkan selisih nilai tukar. Investasi melalui pertukaran melalui perdagangan direkomendasikan hanya oleh mereka yang tahu setidaknya dasar-dasar pertukaran. binary options trading di Malaysia.
Aplikasi Binomo for pc
Testimony Binomo
Beranda Bisnis Cara Bermain Forex Trading yang Aman Bagi Pemula Agar Tidak mindset para trader pemula sebelum benar-benar terjun ke bisnis forex. Konsep yang sama juga terjadi pada mata uang. Memahami mata uang hanya dari satu time frame hanya memberi satu gambaran kecil saja. Bagaimana mata uang terlihat dalam chart harian mungkin akan berbeda dari apa yang terlihat dari chart 1 jam sebagai contoh. Binary Terbaik Disini saya jelaskan bagaimana cara mengunci profit dengan menggunakan SL plus. Bitcoin Profit Trading Books In Malayalam.
Halo teman-teman trader semua! Anda adalah seorang trader pemula yang sedang belajar agar sukses dalam trading forex? Tepat sekali, berikut ini adalah 3 KUNCI SUKSES BISNIS testimony Binomo TRADING FOREX yang harus anda ketahui agar anda bisa sukses dalam berbisnis trading forex.
Dengan strategi ini seorang investor akan Sell Call (menjual kontrak Call option) dengan jaminan sahamnya.
Tetapi jika ingin bisa punya banyak pilihan, maka jangan pilih yang sedikit. Keuntungan dalam trading forex bisa didapat baik ketika harga naik maupun harga turun. Scam bagaimana fxdd seperti zoneoptions Biarkan mereka mengetahui apa yang terbaik. Leverage berkaitan dengan konsep margin, dimana dalam contoh tadi maka 1 dolar itu merupakan margin yang harus kita miliki.
Testimony Binomo
Cara bermain Forex yang menguntungkan
Mencegah over trading Dengan tidak selalu memonitor pasar maka Anda akan terhindar dari over-trading akibat analisa pasar yang berlebihan. Dari pengalaman para trader over-trading cenderung menyebabkan kerugian akibat sinyal-sinyal trading yang kurang valid (false signal).
Dalam investasi di bursa saham juga demikian, jika kita menghabiskan seluruh modal kita hanya dalam satu saham, satu posisi dan satu waktu saja, kita mungkin akan mendapat untung yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Masih belum cukup dengan ragam fitur di Pusat Belajar Forex di atas? Anda juga bisa mencoba membaca kumpulan artikel trading untuk pemula di bawah ini. Dikemas dalam bahasa yang ringan nan mudah dipahami, artikel pemula testimony Binomo akan menjelaskan berbagai ulasan mengenai pengantar trading, dasar-dasar trading, hingga ragam strategi yang bisa Anda coba. Kini, banyak sekali fasilitas akun demo yang disediakan oleh broker dan perusahaan sekuritas yang khusus menangani saham. Namun, anda harus tetap berhati - hati, karena keadaan trading saham melalui akun demo dan di akun sungguhan tentu tidak 100% sama.
SMA 4 memotong SMA 30 dari bawah SMA 30. Fixed Time Trade testimony Binomo tepat setelah kandil pertama memberi tanda bahwa interseksinya berakhir. Dalam ijtihad di hukum Islam ada 2 pendapat yang biasanya berakhir dengan perbedaan. Anda dapat meneliti saham dengan nama perusahaan atau simbol ticker dan mendapatkan sedikit informasi tentang perusahaan yang diinginkan.


content: Subway Surfers Mod Apk Subway Surfers Mod Apk – Kami yakin tanpa kami menjelaskan alur dari permainan ini Anda sudah pasti sangat mengenal permainan ini dengan baik. Dengan seri yang Baca Selengkapnya

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Mempelajari strategi trading baru dari trader berpengalaman dapat mempersingkat perjalanan Anda menjadi seorang harga autopilot Forex trader profesional. Itu sebabnya kami menyiapkan panduan situs ini. Di sini kami akan memberikan anda tips yang dapat membuat penggunaan sistem Ichimoku Kinko Hyo memiliki kinerja yang lebih tinggi.
Tulisan saya sebelumnya sudah membahas semua hal mengenai cara memilih broker yang cocok untuk scalping. Jadi melalui cara tersebut, anda akan mendapatkan broker forex terbaik yang sesuai dengan strategi forex scalping. Kita dapat memutuskan apakah broker itu cocok untuk bermain trading scalping atau tidak, dengan mencobanya di akun demo dulu. Anda bisa mendapatkan akun demo gratis lewat android maupun lewat perangkat komputer. Hendel Forex Asli juga berfungsi memperbaiki fungsi otot “otong” serta melancarkan sirkulasi darah dengan lebih baik.
Karena pasar Forex menggunakan banyak negara dari zona waktu yang berbeda, Forex dianggap bekerja sesuai dengan waktu universal. Saat ini, bukan standar GMT, yang sudah usang, sudah diterima secara luas untuk menggunakan UTC - Coordinated Universal Time. Waktu server RoboForex berbeda dari UTC dengan 2 jam (UTC +2), dan di musim panas, dengan peralihan ke daylight-saving time, selisihnya sama dengan UTC +3. Salah satu keunikan instrumen investasi ini adalah sifatnya yang simple dan jelas untuk bertransaksi, jumlah potensi keuntungan atau kerugian sudah dihitung/fixed sebelum transaksi, sehingga anda pun bisa tahu jelas kemungkinan untung dan rugi secara pasti sebelum anda bertransaksi.
Karena harga telah mencapai Resistance dan kondisi Overbought, maka Anda dapat membuka posisi Short (jual) dari level FR 0.5, lalu menahan posisi tersebut sampai level Support berikutnya yang telah ditarik dari struktur harga sebelumnya.
AETOS Promotion name: Trial account with USD50 trading credits. Padahal, lendir serviks bertugas untuk menghalangi harga autopilot Forex masuknya sperma ke dalam rahim saat berhubungan intim.
CARA DEPOSIT: Cara deposit di FBS adalah yang termudah. Anda cukup transfer dalam Rupiah melalui bank lokal Indonesia seperti Bank Mandiri, BCA atau BNI. Nilai transfer Anda akan langsung dikonversi ke US Dollar sesuai kurs yang berlaku di bank BCA dan langsung masuk ke akun Metatrader Anda.
Keunikan psikologi pedagang adalah sedemikian rupa sehingga semakin banyak pengalaman pedagang, semakin sedikit perhatian difokuskan pada dasar-dasar perdagangan. Misalnya, indikator Stochastic. Setelah aplikasi pertama untuk analisis teknis, antusiasme berlebihan - tetapi butuh sedikit waktu dan pedagang yang kecewa mencari Grail di tempat lain. Alasan metamorfosis ini adalah karena begitu banyak pedagang pemula menafsirkan sinyal dari indikator ini sebagai satu-satunya cara yang mungkin untuk mengembangkan situasi pasar. Segera setelah indikator berhenti memenuhi persyaratan ini, indikator akan segera dihapus dari akun. Untuk trading siapkan mental yang kuat, pastinya seorang trader pernah merasakan kerugian sehingga bisa membuat frustasi. Pertama hal yang dilakukan transaksi wajib menggunakan stoploss (SL). SL berfungsi menghentikan dan membatasi kerugian, sehingga kerugian yang dialami tidak besar. Dan semua tanpa perlu menggunakan indikator teknis, atau pemburu sinyal berbasis software otomatis lainnya. Bagaimana melakukan perdagangan opsi di sharekhan binary option indonesia ismail cara menghasilkan uang mudah dengan forex.
Karena sesi Eropa bertepatan dengan sesi Asia dan Amerika, biasanya ada peningkatan volatilitas dan likuiditas market, akantetapi, spread cenderung lebih ketat harga autopilot Forex selama sesi London. Tanpa struktur IT bagus, bagaimana bisa order berjalan mulus!? Pasalnya, banyak sekali broker forex global berpusat di Siprus, sebuah negara pulau mungil yang berlokasi di Laut Mediterania.
Bisnis haram cepat kaya akhirnya, kita sendirilah yang bisa menentukan apakah ingin trading dengan benar atau justru asal prediksi saja layaknya main judi. Seluruh Pelanggan secara jelas diperingatkan bahwa berbagai Platform Trading yang ditawarkan oleh GDMFX mungkin terhubung dengan berbagai penyedia likuiditas atau penyedia harga karena berbagai faktor, termasuk perbedaan teknoloogi, atau perbedaan Instrumen Strategi perdagangan berita forex yang ditawarkan serta sifat-sifatnya.
Volatilitas Tinggi. Dengan kontrol atas perkembangan makro ekonomi dan geopolitik, orang dapat dengan mudah menderita kerugian besar di pasar forex. Jika dalam pasar saham, pemegang saham dapat melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan, di dalam forex trader tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah keadaan. Pasar yang berlangsung selama 24/7 menyulitkan untuk memantau harga dan secara teratur. Investor dapat mempergunakan jasa yang disediakan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, tempat investor menitipkan Efeknya untuk dikelola. Jika investor ingin mendepositkan Efek miliknya ke KSEI, maka hal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa Efek tersebut telah teregistrasi atas nama investor, kemudian didepositkan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Harga pembukaan: Waktu penutupan yang dipilih adalah 60 detik dan harga pembukaan pada Dalam hal ini, sebagian besar risiko yang terdapat pada trading harga autopilot Forex daring dengan Instrumen berleverage juga akan berlaku pada trading daring Opsi Biner. Namun, lembaga itu sendiri tidak memiliki pengakuan internasional, yang membuat Binomo dianggap tidak diatur.
Dalam dunia trading Forex, hanya mata uang-mata uang tertentu yang biasa ditradingkan atau diperdagangkan. Mata uang tersebut adalah mata uang negara-negara maju yang perekonomiannya stabil dan volume ekspor impornya besar, seperti Dolar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Euro Eropa (EUR) dan beberapa mata uang lainnya yang nanti akan dibahas di sub materi "Forex Selalu Berpasangan". Base currency atau mata uang dasar dalam trading forex adalah Dolar AS (USD). Jadi, jika ada yang berharap akan menemukan berita tentang Rupiah Indonesia ditradingkan dengan Dolar, maka harga autopilot Forex ketahuilah bahwa hal tersebut akan sangat jarang terjadi. Sebelum memutuskan untuk mempekerjakan seorang jasa tukang, ada baiknya jika kamu menanyakan terlebih dahulu tentang kisaran harga yang mereka tawarkan. Biasanya, jasa tukang dihitung per hari dan per orang. Selanjutnya, kamu akan mempelajrai bagaimana pengujian korelasi pearson menggunakan aplikasi SPSS. Versi SPSS yang saya gunakan adalah versi 22. Sebelum dimulai, silahkan persiapkan data yang ingin kamu uji terlebih dulu. Atau sebagai bahan latihan, kamu bisa menggunakan data dibawah.


content:
Semarang – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online untuk tingkat SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara serentak mulai 1-6 Juli 2018 dinilai memberikan edukasi kejujuran bagi masyarakat. Sebab, dalam seleksi tersebut, siswa diminta menyampaikan data yang benar.
“Sistem PPDB online ini memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat termasuk orang tua dan calon peserta didik untuk berlaku jujur, tidak melakukan manipulasi, pemalsuan, atau kebohongan,” kata Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Prof Rustono saat Ngobrol Gayeng Bareng Gubernur, yang disiarkan langsung oleh TVRI Jateng dengan host Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, Senin (2/7).
Dijelaskan, nilai kejujuran sudah diterapkan sejak saat pendaftaran. Bekal kejujuran tersebut diharapkan bisa dikembangkan para siswa yang nanti akan menempuh pendidikan di sekolah-sekolah pilihannya. Nilai kejujuran itu pula yang menurutnya akan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter.
Prof Rustono mengapresiasi penerapan sistem online ini yang menggunakan prinsip-prinsip yang obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif, dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih sekolah yang diinginkan. Dia pun berpesan kepada masyarakat agar mengikuti tahapan PPDB dengan tetap bersikap jujur dan tidak membuat pemalsuan, karena pendidikan yang berkualitas berangkat dari kejujuran.
“Harus jujur dan apa adanya, pasti akan terbantu dan tersalurkan daripada membuat surat palsu dan mengaku tidak mampu atau miskin. Lebih baik apa adanya saja. Insya Allah nanti mendapatkan sekolah yang baik dan ini merupakan pendidikan karena pendidikan berangkat dari kejujuran,” ujarnya.
Gubernur Ganjar Pranowo sepakat dengan pernyataan Prof Rustono. Menurutnya, dalam pendidikan nilai spiritualitas sangat penting. Nilai-nilai tersebut yang akan membentuk karakter generasi muda yang kuat dan kompetitif. Melalui PPDB online, pemerintah akan memastikan seluruh siswa mendapat sekolah dan pendidikan yang layak.
“Kita akan pastikan seluruh siswa dapat sekolah. Dan ingat, sekolah tidak hanya negeri tapi ada yang swasta,” katanya.
Sementara itu, Ida seorang warga Semarang melalui telpon menyatakan khawatir dengan rangking anaknya di PPDB yang terus tergeser oleh siswa miskin. Dia lantas menanyakan siswa mana saja yang menjadi prioritas.
“Sebelum jam satu peringkat anak saya masih dibawah sepuluh, kemudian setelah jam dua peringkatnya turun jadi 28 dan ternyata digeser oleh siswa-siswa miskin. Saya mau minta penjelasan siswa yang diprioritaskan mana saja?” tanyanya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo menerangkan, dalam sistem zonasi, khususnya untuk SMA, satu siswa dapat memilih empat sekolah. Namun agar lebih memudahkan, dia meminta orang tua calon siswa mendaftarkan anaknya di zonasi satu, pada empat sekolah yang berbeda. Sehingga jika anaknya tidak diterima di satu sekolah mungkin bisa diterima di sekolah yang lain.
Dia menambahkan, ada beberapa siswa yang diprioritaskan, di antaranya anak guru, anak dari keluarga miskin, dan anak berprestasi baik tingkat internasional maupun nasional. Namun para orang tua tidak perlu cemas karena prioritas siswa dari keluarga tidak mampu hanya pada zonasi satu, sedangkan untuk anak guru jumlahnya sangat kecil dan hanya boleh mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar jika ingin mendapat prioritas.
“Anak dari keluarga miskin memang difasilitasi pemerintah hanya yang mendaftar di zonasi satu. Jadi kalau tidak di zonasi satu dianggap sebagai pendaftar umum. Karenanya, orang tua tidak perlu khawatir kalau anaknya tergeser oleh siswa miskin,” tegas Gatot.
Pada PPDB online ini, pihaknya juga memberikan kemudahan bagi para orang tua yang tidak perlu melegalisasi berkas-berkas yang dibutuhkan di Dinas Dukcapil saat verifikasi pendaftaran. Mereka cukup menunjukkan berkas asli, di antaranya, SKTM, KK, Akta Kelahiran, dan KIP. Namun dirinya juga mengingatkan agar para orang tua tidak melakukan pemalsuan mengingat risikonya sangat besar, yakni dicoret langsung dari PPDB.
“Setiap orang tua yang mengembalikan berkas, mereka diminta mengisi pernyataan terkait kevalidasian berkas. Kalau sampai tidak valid, maka reiikonya adalah dikembalikan kepada orang tua,” pungkasnya.


content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.