content:
Sore ini saat buka market Binary ternyata tren terjun bebasnya sudah berakhir, jadi saya tunggu tren balik arah. Salah satu strategi open posisi saat ada indikasi tren balik arah, triknya adalah ambil durasi panjang lalu gabungakan dengan HIT n RUN. lakukan ini berulang hingga sudah jelas arah tren berikutnya. Saat tren sudah jelas arah perubahannya, teknik profit cepat bisa di terapkan yaitu mengurangi durasi. Lakukan ini terus berulang. Setelah paparan di atas, Anda sudah mendapat gambaran bahwa sangat penting untuk memulai investasi sejak muda. Di sana Anda bisa melihat pergerakan harga dan melihat Binomo cheats polanya untuk mengetahui kondisi pasar Bitcoin sebelum menentukan strategi dan teknik trading yang tepat.
Semua hal tersebut memberikan kami dan klien kami rasa saling percaya yang tinggi, sehingga tercipta suasana investasi yang menyenangkan di Binomo. Jangan gengsi menjajakan minuman dingin di arena olahraga ya. Broker ini didirikan pada tahun di signal akurat Binomo binomo signal prakarsa sekelompok profesional dengan minat yang sama di bidang keuangan dan teknologi informasi. Secara rinci, trading forex adalah proses pertukaran pasangan mata uang demi mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari naik turunnya nilai mata uang dibandingkan pasangannya. Selain kecanggihan platform untuk berbagai macam perangkat, kualitas server juga dapat menjadi faktor penentu kelancaran trading. Trader memang perlu memfasilitasi diri dengan koneksi internet yang lancar, namun akses broker juga semestinya tersedia di server yang berkualitas untuk menjamin kecepatan eksekusi order.
Pilih biaya anda sendiri - Tidak ada biaya untuk menerima bitcoin, dan kebanyakan wallet telah memungkinan untuk mengontrol besarnya biaya ketika menggunakan. Biaya lebih tinggi mendorong konfirmasi yang lebih cepat untuk transaksi anda. Biaya tidak tergantung jumlah transfer, jadi mungkin untuk mengirim 100.000 bitcoin dengan biaya yang sama dengan mengirim 1 bitcoin. Sebagai tambahan, prosesor penjual ada untuk membantu penjual dalam pemrosesan transaksi, mengubah bitcoin ke dalam mata uang fiat konvensional, dan memasukkan uang langsung ke rekening bank penjual setiap harinya. Karena semua layanan ini berbasis Bitcoin, maka biaya yang diperlukan jauh lebih rendah dibanding jaringan kartu kredit maupun PayPal. Banyak yang tertarik akan saham blue chip namun banyak juga yang memilih saham-saham ternama seperti perusahaan BUMN yang tak asing lagi di telinga. Sehingga banyak yang bertanya bagaimana cara membeli saham telkomsel atau cara membeli saham BRI. Apapun yang Anda pilih pastikan Anda yakin itu adalah saham online terbaik.
Early closure tidak tersedia untuk waktu trading 30 detik dan 1 menit. Di akhir trading, ada beberapa waktu trading di mana Anda tidak bisa memakai fungsi ini. Contohnya, di opsi 3 menit, fungsi Early Closure tidak akan tersedia di 1 menit terakhir.
Saran kami, sebelum Anda mencoba menggunakan indikator ini di akun riil maka harus dicoba terlebih dahulu pada akun demo serta biasakanlah untuk selalu memasang stoploss untuk menjaga keamanan akun trading Anda. Ok Sekarang sebelum Trading Forex Kita setting Dulu indikator Dapatkan dengan ulasan forex Forex nya agar sama seperti gambar di atas kemudahan dalam withdrawal paling terpenting. Laporan Keuangan Konsol >Ada baiknya juga memerhatikan setiap catatan kaki yang menyertai laporan keuangan dan laporan tahunan/kuartal. Laporan keuangan bisa didapat dengan mudah pada dashboard pasar modal. Aktiva Binomo cheats lancar atau aset lancar adalah aset yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai Hutang lancar adalah hutang perusahaan yang harus dibayar tunai dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasional perusahaan. Persediaan (Inventory) adalah aktiva yang meliputi barang jadi yang dapat dijual dalam periode tertentu ataupun barang-barang yang masih dalam pengerjaan proses produksi ataupun bahan baku yang masih menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi.
SUN yang dilelang mencakup tujuh seri, yaitu dua seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan lima seri Obligasi Negara (ON). Jackie Mitchell yang berusia 52 tahun merupakan salah satu trader part-time. Ia biasa bertrading di pagi hari dan kemudian menjalankan bisnis dry cleaning-nya di siang hari.
Trading forex bukan hanya tempat Binomo cheats untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun ada banyak pelajaran yang bisa dipetik di bisnis ini. Seperti misalnya manajemen resiko. Teknik ini bisa diaplikasikan di aspek kehidupan yang lainnya.
Ujar Shafila, dia sempat menatap wajah bayinya seketika sebelum anaknya itu dimasukkan ke wad untuk tindakan lanjut.
Terlepas dari kesederhanaannya, menurunkan berat badan adalah salah satu hal tersulit yang harus dilakukan. Setiap hari, ribuan orang melakukan diet. hanya untuk menyerah beberapa minggu kemudian. Gagasan untuk makan lebih sedikit dan berolahraga lebih banyak sangat sederhana tapi, jika sesederhana itu, mengapa kita tidak bisa melakukannya secara konsisten? Karena pikiran bersifat lemah. Semenit bersemangat, semenit berikutnya bisa berubah menjadi bosan, mengurangi kemampuan Anda untuk melakukan tugas sederhana sekalipun secara konsisten. MATEX CEILING WHITE adalah cat emulsi yang berkualitas tinggi dengan bahan dasar resin kopolimer akrilik khusus untuk pengecatan langit-langit. Dengan warna putih pilihan dan lapisan yang halus dan tahan lama (dengan Teknologi Anti-Pudar), cat ini bisa diaplikasian untuk langit-langit berbahan dasar beton, plaster, papan, asbes, mortar, batako, dll; dapat juga digunakan untuk tembok interior baik yang baru atau yang sudah pernah dicat.


content: Rekomendasi Game Terbaru PC yang Wajib Dimainkan agar Tidak Ketinggalan Zaman. Bermain game PC tentunya lebih menyenangkan karena lebih leluasa dengan layar yang lebar dan

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

label: id


content: Suka travelling? Hari gini, siapa sih yang gak tertarik sama travelling. Tapi travelling ke Kota Malang kali ini berbeda, Dolaners. Kenapa? Karena ini adalah episode time travelling, menyusuri lorong waktu kembali ke tempo doeloe. Gak percaya? Yuk, lihat bangunan-bangunan tua di Kota Malang berikut ini, yang akan membuat Dolaners tampak seakan berada pada


content:
Saat ini memang banyaak jenis mainan yang memang dijual dengan harga yang mahal. Karena memang kualitas dari mainan tersebut yang bagus. Apalagi dari produk luar negeri yang dijual di Indonesia pasti dijual dengan harga yag mahal. Akan tetapi mainan yang murah juga masih banyak kita temukan pada toko permainan anak-anak. Bukan hanya permainan yang mahal saja yang bagus, akan tetapi untuk mainan yang murah jika tahu akan kegunaanyaa juga akanseru untuk dimainkan.seperti contoh pada mainan jaman dulu memang sangat murah, dan bahkan gratis untuk dimilikinya. Yaitu dengan membuat sendiri untuk permainan tersebut. untuk sekarang ini memang sudah jarang untuk anak membuat sendiri permainanya. Karena memang sudah kalah dengan perkembangan teknologi saat ini yang memang sudah canggih. Dengan begitu maka untuk permainan tradisional sudah jarang kita temui dikalangan anak-anak. Akan tetapi jika kita mencari pada pasar yang jual permainan banyak juga yang menjual dengan harga yang murah.
Seperti ular tangga, monopoli, mobil-mobilan klasik. Jenis tersebut untuk saat ini memang sudah jarang kita temui. Karena untuk permainan jenis itu dapat kita mainkan melalui aplikasi hp. Untuk monopili dan sejenisnya dapat juga kita membuka pada ratuqq yang didalam website tersebut sudah disediakan banyaak pilihan dari permainan mengenai strategi dan kartu. Akan tetapi jika kita memainkan untuk permainan seperti monopoli tersebut lewat hp. Maka kesan keseruanya memang berbeda jauh ketika kita memainkan secara langsung. Seperti karambol juga ada pada game yang sudah disediakan pada hp. Dengan begitu maka produsen dari permainan anak-anak memang sudah banyak yang tutup karena tergantikan dengan teknologi saat ini yang sudah canggih.
Untuk permainan jenis tersebut memang dihargai dengan harga yang murah daripada permainan yang saat ini banyak kita temui. Akan tetapi untuk jenis permainan saat ini sudah banyak yang mengandalkan dari permainan di hp saja. Maka dari itu jika hp kita tidak memadahi untuk dapat dimainkan game maka juga sama saja tidak bisa memainkan game tersebut. Memang untuk mainan anak jaman sekarang sudah mahal-mahal.karena memang perlu teknologi untuk dapat memainkanya. Seperti hp tersebut yang harus canggih agar dapat dimainkan untuk game.
Itu tadi sedikit penjelasan mengenai mainan anak-anak yang saat ini juga masih ada yang harganya murah yang dijual dipasaran.
Next Alternatif Litter Box Furniture Petco yang Lebih Murah dan Berkualitas
Previous Permainan GTA 5: Kembalikan Mood Booster
You may also like...
Apa Arti Dari Mainan Gerak Abadi?
Usaha Sampingan Menguntungkan Untuk Mendapat Penghasilan Tambahan
Shivan Ecorasa, Pencetus Produk Plastik Ramah Lingkungan
http://45.76.157.48/
Situs Pkv Games
togel singapura
Hasil Sepak Bola
Daftar BandarQ Online
daftar situs judi poker online
poker deposit pulsa
Situs Judi Online DominoQQ
Situs Judi Poker Online
Daftar Akun Pkv
Situs BandarQ DominoQQ
Categories
Balon
Balon Udara
Bandar Poker QQ
BandarQ
Beladiri
Blog
Flashdisk
Game
Game Perang
Judi Online
Klinik Gigi
Pkv Games
Review Game
Sepakbola
Situs Judi
Situs Poker Online
Tekhnology
Time
Tumbler
Recent Posts
Serunya Permainan Sepak Bola Dunia 2021
Beberapa Desain Sepatu Bola Warna Hitam Yang Dapat Anda Pilih Untuk Tampilan Style Olahraga Yang Menarik

label: en


content:
Untuk para kaum hawa pasti sangat menginginkan wajah glowing yang sehat dan tetap terawat kebersihannya. Nah, untuk itu anda akan selalu membutuhkan sebuah produk pencerah wajah, misalnya krim malam mencerahkan, krim anti radiasi matahari, dan banyak krim lainnya yang membantu mengurangi kerusakan pada wajah atau membantu kulit wajah agar tetap segar.
Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam memilih krim, sebelum mencari referensi krim yang akan digunakan atau semisal meminta saran dari teman, anda harus tau dulu kira-kira krim wajah seperti apa yang sesuai dengan wajah anda.
krim malam mencerahkan
Karena ada beberapa jenis kulit wajah, yaitu kulit kering, kulit berminyak, kulit normal dan kulit sensitif. Masing-masing jenis kulit wajah ini akan sangat membutuhkan perawatan yang ekstra agar tidak menimbulkan penyakit kulit seperti ruam, muka berjerawat, banyak komedo dan flek hitam.
Pemilihan perawatan wajah untuk mendapatkan krim malam mencerahkan atau krim wajah yang mengandung spf yang dapat melindungi wajah dari paparan sinar UV sangat perlu di perhatikan. Beberapa kandungan dalam krim yang akan kita pilih juga harus jelas, misalnya mungkin krim yang ada daftar pilihan anda memiliki komposisi dasar ekstrak madu, susu, dan oat atau mungkin masih ada banyak pilihan komposisi lain yang bermanfaat untuk melindungi wajah sesuai kebutuhannya.
Ini dapat dilakukan demi kesehatan dan perawatan wajah yang sehat. Jadi, pemilihan krim dan pengenalan pada tipe atau jenis kulit perlu dilakukan untuk menghindari kerusakan pada wajah.
Oleh sebab itu, untuk krim malam mencerahkan, kami memiliki penawaran produk yang terjamin keamanan dan kenyamanannya untuk di aplikasikan pada semua jenis kulit, yaitu bio essence. Bio essence adalah jenis produk kosmetik untuk proses perawatan kulit wajah yang sehat dan baik untuk digunakan setiap hari serta tidak memiliki efek samping.
Bio essence di produksi dengan keahlian mesin pabrik dan di ekstrak dari bahan alami yang berkualitas tinggi, sehingga sangat menjamin kesehatan dan perawatan wajah anda akan lebih maksimal


content:
Anda pun harus menentukan seberapa besar volume transaksi yang Anda lakukan. Sesuaikan dengan trading plan Anda. Belajar Trading Bitcoin dari Pemula sampe mahir Kumpulan strategi trading indikator dan trik jitu Olymp Trade paling akurat pasti profitE-Book Belajar Forex (Binomo Windows 8 Valas) dan Panduan Tutorial Dasar Forex. Saya mohon anda berikan masa 5 minit untuk baca website ini sehingga habis untuk tahu rahsia letupkan jualan anda pada tahun 2019 ini…!!
Benarkah trading Forex Forex untuk di bawah 18 tahun harga emas di forex 24 jam? Seorang trader emas bisa melakukan transaksi jual dan beli kapan saja dan dimana saja, dan pastinya lebih hemat biaya penyimpanan emas. Untuk Forex Gold pergerakan harga naik atau turun bisa tetap bisa profit jika posisi yang diambil benar two way opportunity Waktu trading saham adalah office hour biasanya 8 jam sesuai dengan negara masing-masing. Dengan begitu, banyak trader forex pemula yang mencoba keberuntungannya. Namun, ternyata trading forex tidak semudah yang dibayangkan. Harga emas spot ditutup naik 0.3 persen ke $1,767.28 per ounce, sedangkan emas futures naik setengah persen ke $1,780.30. Kenaikan harga emas juga tampak dalam grafik XAU/USD berikut ini, dimana harga emas dperdagangkan di 1,769.90.
Binomo Windows 8, testimoni OlympTrade Singapura
Dikombinasikan dengan kemajuan teknologi yang konstan, pertumbuhan populasi global dan sifat manusia untuk mengembangkan dan mencari pasar baru ini menjadi jelas — terutama mengenai perdagangan online, dimana sangat mudah untuk melihat mengapa perdagangan opsi binari telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu instrumen keuangan yang paling menarik sepanjang waktu. Itulah yang dibutuhkan. Sebagian bisnis apa yang dapat menghasilkan uang dengan cepat besar pedagang opsi biner Sebagian besar pedagang baru memulai tanpa potongan yang jelas strategi trading. Cara yang paling umum dari makelar binari untuk menarik pedagang baru adalah menunjukkan kepada merekas kasus-kasus dimana orang-orang sederhana berhasil memenangkan uang dalam jumlah besar hanya dengan melakukan dagang dalam jumlah rendah di emas dan aset populer binary forex indicators.
Contoh ilustrasi: Satu-satunya strategi yang bekerja adalah strategi Anda sendiri, saat Anda memilih toleransi resiko yang diperlukan, instrumen trading yang Anda mengerti, dan jangka memanfaatkan penjelasan forex yang tidak terlalu singkat. Untuk itu, kami berjuang untuk menyediakan Anda segala infromasi yang Anda butuhkan untuk mendeteksi perangkap mereka, dan menyediakan Anda broker yang pantas untuk dipilih.
Forex itu Halal atau Haram?. Binary Options sebenarnya adalah trading dengan hanya memanfaatkan NAIK atau TURUN saja, Tetapi diikuti dengan suatu RENTANG WAKTU. Itulah daftar harga Dompet Kartu Hpo Pria lengkap paling update. Hati-hati dalam membeli Dompet Kartu Hpo Pria di berbagai toko. Bagi Anda yang menghargai copyright dan suka dengan produk yang asli bisa membeli Dompet Kartu Hpo Pria original dengan harga yang agak mahal. Namun bagi yang belum mempunyai budget atau anggaran memadai Anda bisa membeli produk Dompet Kartu Hpo Pria Binomo Windows 8 kw yang memiliki kualitas hampir sama dengan Dompet Kartu Hpo Pria ori.
Sebenarnya, tingkatan level trader forex itu bukan sekedar pemula dan berpengalaman saja. Mulai dari tahap pembelajaran awal hingga mahir, trader forex bisa dibedakan dalam lima level berdasarkan kemampuan teknis dan kepiawaian dalam mengendalikan psikologi serta manajemen trading yang baik. Tingkatan level trader manakah Anda? Simak artikel berikut dan temukan jawabannya. Sebuah kesalahan yang sering trader lakukan adalah berfikir bagaimana cara memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya dan tidak berfikir bagaimana jika rugi.? Sekali rugi bisa hangus semua uang kita. Mari kita bersama – sama membangun sebuah maindset yang benar saat bermain trading dimana perlu adanya sebuah teknik dan cara mengurangi kerugian di forex trading sebelum kita mulai mengambil keputusan untuk berinvestasi di pasar finansial forex trading.
Salah satunya adalah perdagangan di pasar forex. Yang tidak mungkin Binomo Windows 8 dilakukan dalam perdagangan saham.
Cboe secara teratur menerbitkan siaran pers yang mengumumkan jadwal perdagangan liburan yang spesifik. Lengkapi laporan eksekusi FIX Anda hanya dalam satu sesi.
Saya tidak tahu motivasi orang-orang kayak gitu. Tetapi saya sendiri sejatinya tidak tertarik. Ya memang selalu ada sedikit ya orang-orang yang panas mendengarkan mualaf-mualaf itu yang kita kenal di tv-tv, begitu, di ceramah-ceramah. Saya sih cenderung mengatakan biarin aja lah, ngapain, untuk mengejar-ngejar orang itu, toh nanti ketahuan juga. Saya pikir, apa namanya, lambat atau cepat. Ya memang kalau andai kata ada forum-forum yang apa namanya yang pas, boleh saja kita mengoreksi tetapi tidak perlu harus dikejar-kejar. Transaksi jangka pendek memungkinkan trader beruntung untuk mendapatkan profit pada setiap pergerakan pasar. Hal ini hanya penting untuk diingat dan memahami semua plus dan minus dari scalping Forex.
Baixe Ebook livre Materi belajar forex dalam bahasa indonesia yang kami sajikan. Cara bermain forex dengan modal kecil. perdagangan pilihan binari Indonesia. Ulasan tentang 43 jenis Usaha Rumahan dengan Modal Kecil ini akan membantu Anda yang ingin mendapat ide bisnis rumahan yang potensial. Seringkali usaha gulung tikar sebelum berkembang disebabkan pemilihan jenis usaha dan perencanaannya yang kurang matang.
Apakah mungkin untuk mendapatkan ulasan forex pilihan volatilitas dan harga Binomo Windows 8 strategi dan teknik perdagangan canggih mobi, universitas strategi pengalaman mahasiswa di hertfordshire. Dalam konteks trading, istilah “Yunani” mengacu pada berbagai teknik yang digunakan untuk mengevaluasi posisi opsi dan menentukan seberapa sensitifnya fluktuasi harga. Delta, misalnya, mengukur sensitivitas harga opsi sehubungan dengan perubahan harga saham atau dana yang mendasarinya. Vega, gamma, theta dan rho melengkapi opsi Yunani. Sebagai SRO, LPP menetapkan peraturan mengenai kegiatan penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa termasuk ketentuan mengenai pemakaian biaya jasa. Dividend Yield Jumlah dividen tahunan dari suatu perusahaan yang dinyatakan dalam persentase dari harga pasar terakhir dari saham perusahaan tersebut.

warc-identified-content-language: ind


content:
Mau Resign Tapi Takut? Ini 5 Cara yang Baik agar Hubunganmu dengan Kantor Lama Tetap Harmonis | jadiberita.com
Home
People
Life
Places
Home
People
Life
Places
Search
Search
5 Kecanggihan Pesawat N219 Buatan Anak Bangsa, Bukti Indonesia Mampu...
by Hutomo Dwi
Traveler, Ini Tips Membuat Paspor yang Mudah Lewat Aplikasi
by Merna Arini
Mau Resign Tapi Takut? Ini 5 Cara yang Baik agar...
Post Pagination
Berita LainnyaNext
Home
Featured
Mau Resign Tapi Takut? Ini 5 Cara yang Baik agar Hubunganmu dengan Kantor Lama Tetap Harmonis
3 tahun ago 3 tahun ago
Mau Resign Tapi Takut? Ini 5 Cara yang Baik agar Hubunganmu dengan Kantor Lama Tetap Harmonis
by Maskah Alghofar
854views
Banyak alasan yang membuat seseorang memutuskan untuk resign atau keluar dari pekerjaannya saat ini. Merasa tidak nyaman di kantor atau bahkan memiliki panggilan yang menarik di kantor lain. Sebagian orang memilih resign karena ingin mencari pekerjaan yang dirasa lebih layak dan diyakini memiliki masa depan yang lebih baik dari tempat kerjanya saat ini. Nah, kalau kamu salah satu di antara segelintir orang yang ingin resign. Cobalah resign dengan baik-baik sebagaimana kamu masuk kerja ke tempat itu. Untuk itu, Jadiberita sudah rangkumkan cara resign yang baik agar kamu merasa enak saat resign dan hubunganmu dengan kantor lama tetap harmonis. Yuk simak!
1. bicarakan langsung dengan atasan JB’ers
Jangan biarkan orang kantor lebih tahu pengunduran diri kamu ketimbang atasan. Meskipun mungkin kamu akan bercerita ke teman dekatmu di kantor. Pastikan dia tidak akan bergosip yang nantinya akan membuat ‘sakit hati’ sang atasan.
Beritahukan juga HRD di kantor kamu. Bicarakan dengan baik-baik apa yang menyebabkan kamu mengundurkan diri. Beri kesan bahwa kamu sebenarnya nyaman dan belajar banyak hal di perusahaan tersebut hanya saja ada hal yang membuat kamu memilih resign.
2. Beritahukan pengunduran diri Kamu dari jauh hari
(Halomoney.co.id)
Pengunduran diri mendadak bakal merepotkan beberapa orang. Jadi, berikan saat sekurang-kurangnya satu bulan atau dua minggu sebelum kamu benar-benar meninggalkan perusahaan. Sebab, saat itu dibutuhkan untuk transisi pekerjaan pada JB’ers dengan orang yang bakal mengisi posisi kamu.
3. tetap bekerja sebaik Mungkin
(shutterstock)
Meskipun sudah mengundurkan diri, bukan berarti kamu boleh bekerja dengan malas-malasan.Tunjukkan integritas kamu di bidang tersebut dengan bekerja lebih baik. Berikan kesan positif saat kamu akan meninggalkan kantor tersebut. Setidaknya dengan menyelesaikan pekerjaan kamu dan membuat kantor lebih tenang saat kamu sudah tidak hadir. Biasanya, dengan resignya serorang pegawai, kantor akan menjadi lebih ‘ribert’ karena harus mencari pengganti untuk posisi kamu. Jadi usahakan tidak memberi beban yang besar kepada keberlangsungan perusahaan ya JB’ers!
4. kembalikan seluruh properti kantor
Ilustrasi meja kantor (Qlapa)
Selama bekerja mungkin saja kamu menerima beberapa properti penunjang dari kantor. Kembalikan semuanya saat kamu benar-benar akan meninggalkan kantor. Jangan biarkan satu barang pun kamu simpan. Selain akan merugikan kantor, kamu juga akan menjadi bahan gunjingan. Tentunya hal itu akan membuat kesan baik yang susah payah kamu bangun kandas begitu saja.
Properti kantor, seperti kartu asuransi, ID card, laptop, handphone, mobil, motor, serta yang lain mesti dikembalikan. Biasanya, kantor memiliki form serah terima untuk hal sejenis ini. Pastikan dulu semua beres di hari paling akhir JB’ers bekerja.
5. Jangan lupa pamit
Pamit Kerja (blogspot)
Pamit pada semua rekan kerja, baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti via e-mail atau pesan singkat. Pamit akan memberikan kesan yang baik. Jangan lupa ucapkan terima kasih yang simpel atas peluang kamu bekerja di kantor itu. Beritahukan pula bahwa pengalaman yang kamu dapat di kantor tersebut akan membantu kamu ke depannya dalam mendapat pekerjaan dan pribadi yang profesional.
Nah, jadi JB’ers sudah siap melakukan semua hal di atas? Kalau JB’ers sudah yakin untuk resign jangan lupa gunakan 5 cara tersebut ya. Selamat mencoba JB’ers!


content:
Banyak sekali trader pengguna kedua platform terpopuler tersebut yang ingin trading menggunakan robot, tetapi tak mampu atau tak punya waktu untuk coding sendiri. Ceruk ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan niche bisnis forex tanpa trading baru. Bagaimana strategi mudah mengatur uang dalam trading Forex perdagangan luar negeri dan proteksionisme memengaruhi nilai tukar mata uang. Untuk bisa berpartisipasi, Anda hanya perlu memasukkan nama dan alamat email di form pendaftaran. Jika menginginkan kemudahan lebih lanjut dari fasilitas FBS yang lain, Anda bisa mendaftar akun melalui link ini. Selain beragam promosi broker FBS yang sangat bervariasi, Anda dapat mengumpulkan rebate hingga 60% untuk setiap trading.
Pastikan bahwa Anda menggunakan browser versi terbaru dan koneksi internet Anda stabil. Ilmu Ciri-Ciri TRADER FOREX MALAYSIA BERJAYA, CEMERLANG DAN SUKSES DAN Pelbagai Lagi Faedah Yang Saya Sendiri Tak Larat Nak TulisI. Memiliki ekuitas seperti saham dan obligasi adalah salah satu cara mendapatkan passive income termudah dan paling efisien. Strategi ini membutuhkan disiplin untuk menabung dan berinvestasi di pasar saham. Kami merekomendasikan untuk menggunakan reksa dana indeks dalam bentuk reksa dana atau exchange traded fund (ETF). Menggunakan reksa dana indeks memungkinkan anda untuk mendapatkan diversifikasi dengan biaya yang sangat rendah serta kesederhanaan beberapa reksa dana, bukan sejumlah saham. Reksa dana indeks S&P 500, serta reksa dana obligasi berbasis luas yang terdiri dari obligasi pemerintah, korporasi, dan kota di samping indeks real estate investment trust (REIT), yang mewakili tiga bidang besar untuk memulai anda melakukan diversifikasi luas.
Strategi mudah mengatur uang dalam trading Forex: strategi perdagangan Forex
Jawab: Puncak kadar gula darah tertinggi umumnya terjadi 1 jam setelah makan jika karbohidrat dimakan. Pada 2 jam setelah makan, protein mulai terurai menjadi gula darah yang lagi-lagi bisa meningkatkan gula darah. Umumnya, selama sehari, gula darah Anda tidak boleh lebih dari 140, bahkan setelah makan dalam jumlah besar. Idealnya itu tidak akan strategi mudah mengatur uang dalam trading Forex lebih dari 120 dua jam setelah makan. Tujuan ini harus didiskusikan dengan penyedia medis karena beberapa orang mungkin memerlukan tujuan yang lebih tinggi untuk menghindari hipoglikemia (gula darah rendah). Pelajari lebih lanjut tentang makanan untuk diabetes. Agar bisa mengetahui apakah berita fundamental penting atau tidak, Anda membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Di tahap awal, sangat wajar jika para pemula kurang bisa memahami perkembangan pasar dan informasi yang sedang terjadi.
Binomo menawarkan lebih dari 50 aset yang bermacam- macam dan sediakan bermacam opsi aset yang fleksibel untuk para investor. Selanjutnya merupakan sebagian opsi aset yang ada.
Pada saat Sesi Eropa berputar, semua pasangan mata uang menjadi sangat menarik untuk diperdagangkan. Hal itu dipengaruhi oleh ramainya pasar forex. Namun, pergerakan paling menguntungkan tentu pada major pair, yaitu EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, dan USD/CHF. Cross pair seperti EUR/JPY dan GBP/JPY juga cukup menarik untuk disimak, karena pergerakannya cukup besar. Apabila Anda ingin mengetahui dari periode sebelumnya, maka Anda bisa memanfaatkan filter waktu (bulan dan tahun) yang tersedia di atas tabel daftar Pialang Teraktif 2018, kemudian klik “Submit”. Namun, dengan bertambahnya bekalan matawang kertas yang memasuki kitaran dan dengan kekurangan emas untuk menampungnya, maka terjadilah inflasi yang akan menjadikan sesebuah kerajaan itu tidak stabil. Semakin banyak kawalan terhadap tukaran matawang asing (Forex) dikenakan untuk mengawal kepentingan negara dan untuk mengelakkan pasaran daripada menjunam. Pada Julai 1944, semasa di penghujung Perang strategi mudah mengatur uang dalam trading Forex Dunia II,Perjanjian Bretton Woods telah dimeterai. Perjanjian itu telah menetapkan kadar tetapbagi tukaran matawang asing (Forex) yang dikaitkan / dihubungkan dengan dolar Amerika (USD).
Perbedaan MT5 dengan versi sebelumnya akan sangat dihargai oleh penggemar perdagangan otomatis - terminal baru mengintegrasikan lingkungan pengembangan MQL5 IDE sendiri dan layanan freelance yang unik.
Trading kripto di platform IQ Option
Buka akun demo IQ Option secara gratis
Gelombang/wave 1, 3 dan 5 adalah motive atau arah tren sedangkan gelombang/wave 2 dan 4 adalah koreksi. strategi perdagangan Forex.
Berikutnya terjadi engulfing pattern memberikan indikasi reversal dan perubahan sentimen. Candle ketiga memberikan konfirmasi terjadinya reversal. Ini adalah imej zoom dari penunjuk Olymp Trade MACD Strategy. Garis hijau adalah garis MACD. Garis merah adalah Line isyarat. Seperti yang anda lihat, garis MACD lebih cepat dan ia sering memecahkan Line isyarat. Bar biru adalah histogram, yang bergerak selaras dengan jarak antara dua baris penunjuk itu. Sebagian besar tip Opsi intraday Nifty Salah satu pilihan tip perdagangan per hari Semua Tip dengan masuk dan keluar Trading yang tepat. Begitu pula untuk aksi posisi SELL, maka hanya dapat dilakukan ketika candle stick bergerak turun melewati garis belajar forex dari 0 bawah dari indikator Tunnel, sedangkan demo account binary option high low apa itu tren forex cara menggunakan rsi untuk berdagang opsi biner diletakkan pada garis upper atas.
Jadi kunci kelima adalah "untuk mendisiplinkan diri dan memiliki trading plan strategi mudah mengatur uang dalam trading Forex yang tidak boleh dilanggar".
Mereka bertujuan untuk menarik semua tingkat trader dengan mengizinkannya untuk pemanfaatan alat trading yang mulus. Mengingat berbagai platform trading di luar sana menggunakan binary options atau produk binary style, sangat penting bahwa prosesnya mudah dan gampang ditemui. Dengan tampilan situs web yang bersih, pandangan pertama tampaknya menjadi yang hal yang menyenangkan.
Pedagang forex yang dari Indonesia, Brunei dan juga Singapura turut dialu-alukan. Halo Kami ingin memberikan pencerahan bagi Anda. Sebagai informasi, untuk metode deposit i-banking, kami menggunakan perantara bernama HELP2PAY (bisa terlihat di proses deposit). Perantara ini merupakan pihak yang akan melakukan transfer internasional ke rekening Eropa Olymp Trade. Proses perantara ini akan membebaskan Anda dari biaya transfer internasional yang angkanya bisa mencapai 50$ per transaksi. Modal yang di dapat dari para kreditur adalah merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan. Dan modal ini di sebut juga sebagai modal asing atau pinjaman. Bentuk pembelanjaan atau dana penggunaan usaha yang strategi mudah mengatur uang dalam trading Forex menggunakan dana dari pinjaman tersebut disebut juga pembelanjaan dengan hutang (debt financing).
Faktanya, aplikasi ini menggabungkan banyak acara dan menciptakan situasi rumit untuk Anda berdagang. Semua ini membuat Anda terdengar strategis, setidaknya dalam permainan, ketika datang ke perdagangan saham. Apalagi media masa Surabaya banyak didominasi oleh Kompas dan Surabaya Post saat itu. Di ambang kebangkrutannya, Dahlan Iskan yang diembani tugas memimpin media Jawa Post mulai berpikir untuk mencari solusi yang dapat menyelamatkan Jawa Post.


content:
Dalam kosmologi, Prinsip Copernicus menyatakan bahwa posisi manusia di alam semesta tidak terlihat istimewa dan spesial. Prinsip ini sepertinya mendapatkan pembenaran dalam kosmologi karena posisi manusia di bumi tampak sama sekali tidak penting, terlihat bahwa bumi hanya seperti debu yang tidak berarti di alam semesta, apalagi di Multiverse. Sebaliknya, Prinsip Anthropik menyatakan bahwa posisi manusia di alam semesta adalah sangat penting, karena alam semesta yang kita tempati sekarang seperti ditujukan dan diarahkan hanya untuk menjamin keberlangsungan eksistensi manusia. Perkembangan ilmu kosmologi modern mendukung pandangan Prinsip Anthropik.
Terdapat berbagai macam Prinsip Anthropik dengan formulasi yang berbeda-beda. Contoh yang penting adalah The Participatory Anthropic Principle (PAP) rumusan John Wheeler, salah satu fisikawan terbesar sepanjang masa. PAP menyatakan bahwa eksistensi alam semesta bergantung kepada kesadaran pengamat. Tanpa adanya pengamatan tersebut, mustahil alam semesta eksis. Eksistensi alam semesta, baik masa lalu mapun masa depan, bergantung kepada kesadaran kolektif manusia. Perkembangan teori fisika kuantum, yakni dalam eksperimen “Wheeler’s delayed-choice” yang berhasil dikonfirmasi pada 2007, mendukung kebenaran PAP (Jacques, 2007). Einstein tidak menyukai aspek subjektif dari fisika kuantum tersebut, reaksinya yang terkenal berupa pertanyaan retoris: “Apakah bulan ada disana ketika tidak ada seorangpun yang melihatnya?”. Contoh penting lain adalah The Final Anthropic Principle (FAP) yang dirumuskan oleh Frank Tipler dan John Barrow. FAP menyatakan kehidupan cerdas harus eksis di alam semesta, dan sekali eksis tidak dapat musnah lagi. FAP berkaitan erat dengan Teori Titik Omega.
Menurut Martin Rees, terdapat enam konstanta alam yang mendukung kebenaran Prinsip Anthropik (Rees, 2000). Keenam konstanta tersebut bagaikan dirancang sedemikian rupa sehingga jika nilainya berubah sedikit saja, maka eksistensi manusia di alam semesta menjadi mustahil. Konstanta tersebut adalah N, ε, Ω, λ, Q, dan D. Konstanta N digunakan untuk mengukur kekuatan gaya listrik yang mengikat atom-atom secara bersama kemudian dibagi dengan gaya gravitasi, besarnya adalah 10^36. Jika nilainya kurang sedikit saja dari itu, mustahil ada kehidupan kompleks seperti manusia.
Konstanta ε berkaitan dengan gaya nuklir yang mengikat inti atom, besarnya adalah 0.007. Apakah yang terjadi jika nilai ini berubah sedikit saja menjadi 0.006 atau 0.008? Jika nilainya 0.006, maka proton tidak dapat bergabung dengan neutron untuk membentuk inti atom, yang mengakibatkan tidak mungkin terbentuknya unsur-unsur kimia, yang terjadi adalah alam semesta sederhana yang tersusun oleh hanya atom hidrogen. Eksistensi manusia menjadi mustahil di alam semesta seperti itu. Sedangkan jika nilainya 0.008, maka mustahil akan terbentuk bintang-bintang (termasuk matahari), dan mustahil pula ada air di alam semesta. Tanpa matahari dan air, mustahil manusia bisa hidup.
Ratusan Cluster Galaksi yang Berjarak Sekitar 7,5 Milyar Tahun Cahaya dari Bumi [1]
Konstanta Ω mengukur jumlah materi di alam semesta. Konstanta λ mengukur pengembangan alam semesta. Konstanta Q mengukur energi yang diperlukan untuk mengikat struktur makro di alam semesta, seperti bintang dan galaksi. Konstanta D mengukur jumlah dimensi ruang di dunia kita, yakni 3. Seperti dua konstanta yang dibahas sebelumnya, keempat konstanta tersebut diatas jika nilainya berubah sedikit saja, maka eksistensi manusia di alam semesta menjadi mustahil.
Apakah keenam konstanta tersebut hanya terjadi kebetulan saja? Ataukah ada Desain Maha Cerdas di alam semesta yang menunjukkan adanya Tuhan? Peluang konstanta tersebut terjadi secara kebetulan sangatlah kecil, hampir mendekati nol. Para fisikawan sejak lama berharap kesemua konstanta tersebut pada akhirnya dapat diturunkan dari teori fisika yang lebih fundamental dari yang ada sekarang, semacam Theory of Everything. Tetapi The Landscape of String Theory memprediksi terdapat sekitar 10^500 false vacuum, yang masing-masing dapat menjadi vakum dari pocket universe. Menurut Leonard Susskind, hal ini menunjukkan bahwa penampakan Desain Cerdas di alam semesta kita hanya ilusi, tidak ada yang istimewa dari konstanta tersebut sebab hanya merupakan realisasi dari salah satu dari 10^500 false vacuum yang diprediksi oleh teori Superstring (Susskind, 2006). Perhitungan menggunakan F-theory memberikan prediksi jumlah false vacuum yang jauh lebih besar lagi dari nilai diatas. Alam semesta kita ternyata hanya salah satu dari tidak berhingga alam-alam semesta lain di Multiverse, sama sekali tidak terlihat istimewa dan spesial. Jika suatu saat para fisikawan berhasil merumuskan teori yang lebih lengkap tentang Multiverse, mungkin Desain Maha Cerdas dapat ditemukan kembali, tetapi dalam level yang lebih tinggi. Teori semacam itu minimal harus mampu memecahkan persoalan tentang pengukuran probabilitas di Multiverse atau yang juga disebut Multiverse’s measure problem.


content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
Cara membaca statistik di OlympTradeOlympTrade for macPanduan mudah untuk mendaftar baru Binomo rekeningTrik profit trading binaryCara mudah menang trading binary optionForex mini SingapuraCara analisa tradingIndicator untuk menentukan entry point trading opsi binerBelajar Forex otodidakBinomo Malaysia forumCara trading binary option di androidJenis-jenis grafik ForexContoh trading di platform demo Olymp TradePdf lengkap trading optioon bahasa IndonesiaTrik jitu menang Olymp Trade
Analisa Keuntungan Forex
Broker terbaik di Indonesia
Simon Amando
26 Jun 2019 Analisa Keuntungan Forex
Walau bagaimanapun, jangka masa ini mungkin kelihatan menggoda sebagai cara cepat untuk menghasilkan wang, tetapi teknik sebenar adalah lebih baik bagi anda untuk membuka posisi broker terbaik di Indonesia yang mempunyai tempoh tamat yang lebih lama. USDJPY masih berpotensi sideways menjelang SOTU Presiden AS Donald Trump yang akan dimulai sekitar jam 9 pagi ini. HALO. Bagaimana cara mendaftar di IQ Option caranya sangat mudah, cukup dengan email yang sudah terverivikasi dan juga nomerr HP yang bisa di pakai untuk verivikasi bisa daftar disini Daftar IQ Option.
Puoi sfruttare con profitto gli ordini condizionali compra per fare trading in modo automatico o semi automatico, o comunque per entrare su determinate coppie mentre non sei al pc. Michael Jordan t >keseluruhan. Tidak mengapa untuk mengambil kerugian selagi anda berada dalam keuntungan bersih. Itulah tanda yang anda harus bertujuan untuk memukul sebagai seorang peniaga. dan ingat, sentiasa membayar cukai anda. Berikut adalah panduan cukai crypto jika anda seorang A.S. warganegara. Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop Loss at Bybit, Making Trading Smarter!
Broker terbaik di Indonesia, trader Forex sukses Indonesia terkaya
Dalam melakukan Autotrading, dibutuhkan keterampilan agar Anda bisa menemukan penyedia sinyal forex terbaik. Hal ini tentu saja berbeda dengan trading forex manual, dimana kesuksesan bergantung pada analisa Anda sendiri. Selamat malam master, perkenal kan saya willy. Saya mau bertanya. Saya sekitar 2 tahun lalu sudah mencoba trading forex tanpa ilmu dan pengetahuan sebelumnya tentang forex sama sekali. Saya ikut hanya gara-gara termakan bujuk rayu agen marketing sebuah broker lokal. Hasilnya tidak lebih dari 4 bulan 80% modal saya habis (modal awal 50 juta akun standar leverage 1:100), semenjak itu saya tutup akun saya dan tidak pernah main lagi. Baru beberapa minggu ini saya berniat main lagi dan mulai belajar dari nol. Pertanyaan saya: 1. Apakah broker lokal yang terdaftar di Bapepti itu aman? (Dulu saya main di Central Capital). Kalau tidak apa alasannya? 2. Saya dalam waktu dekat mau mencoba main lagi tapi mulai dari akun mini/mikro, mungkin master ada rekomendasi broker mana yang bisa saya pertimbangkan untuk ikut? Dengan deposit awal kisaran 2-3 juta. Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas jawabannya. Salam sukses.
Risk warning: Forward Rate Agreements, Options and CFDs (OTC Trading) are leveraged products that carry a substantial risk of loss up to your invested capital and may not be suitable for everyone. Please ensure that you understand fully the risks involved and do not invest money you cannot afford to lose. The information provided can under no circumstances be considered as a recommendation to engage in any trade. Our group of companies through its subsidiaries is licensed by the Cyprus Securities & Exchange Commission (Easy Forex Trading Ltd- CySEC, License Number 079/07), which has been passported in the European Union through the MiFID Directive and in Australia by ASIC (Easy Forex Pty Ltd -AFS license No. 246566).
Di iOS, Android, web, ponsel pintar dan tablet, dan di komputer. Bergabunglah dengan para trading binary option Indonesia Broker Trading Option Terbaik Binary Options Trading Indonesia 15 Popular Binary Options Brokers of 2018. Sebelum membahas tentang perbedaan kedua investasi tersebut sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu sekilas tentang investasi binary option. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menempatkan stop loss untuk membatasi kerugian, atau take profit untuk broker terbaik di Indonesia mengunci keuntungan. Silahkan baca disini cara trading menggunakan saham CFD di IQ Option Kesimpulan Opsi Binari dan Opsi digital adalah jenis trading yang memberikan potensi keuntungan paling cepat, jika anda pemula saya menyarankan memulai dengan Opsi Binari dan Opsi digital. Berdasarkan pengalaman para pekerja lepas di situs tersebut, kamu harus bersabar menunggu selama empat hingga lima bulan sampai kamu dinyatakan diterima dan ditawari proyek atau pekerjaan.
Seperti ini. Jika kamu sudah professional menekuni usaha ini, jangan takut karena pasti akan terus ada pesanan, apalagi menjelang Lebaran, Natal atau hari-hari tertentu. Fakta bahwa jumlah sebesar dolar saja cukup untuk menguji metode, teknik, strategi baru memang sangat menarik.
Anda harus belajar mempercayakan sesuatu ke orang yang ahli dibidangnya. Permasalahannya adalah untuk menemukan seorang yang ahli & bisa dipercaya itu tidak mudah, bukan dalam proses tradingnya. The exciting judi of binary trading is option you do not need any dengan or understanding in order to analisa forex harian paling akurat successful and trade profitably. British Pound US Dollar. Informasi Anda memberi saya latar belakang dan kepercayaan diri untuk mengeksplorasi opsi biner lebih jauh - Jill Bailey, 5 strategi perdagangan forex yang bekerja 2019 yang lalu.
Mohon penjelasannya. Kami telah mengulas pialang valas daring terbaik untuk memudahkan Anda memilih pialang terbaik bagi keperluan dagang Anda yang spesifik. Selain jenis produk broker terbaik di Indonesia yang lambat terjual, ada juga yang bersifat sebaliknya atau cepat laku karena sangat dibutuhkan.
Masa aktif 1 tahun. VCC Entropay ini bisa Anda gunakan untuk transaksi online dan bisa difungsikan sebagai kartu kredit.
Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.712,52 km 2 dan memiliki penduduk sebanyak 1.876.544 jiwa. Perekonomian Tasikmalaya umumnya bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, juga bertumpu pada sektor pertambangan seperti pasir Galunggung yang memiliki kualitas cukup baik bagi bahan bangunan, industri, dan perdagangan. Sama seperti Mandiri yang punya MOST atau BCA Sekuritas yang memiliki BEST, BNI Sekuritas juga menyediakan layanan investasi online, yaitu eSmart. Layanan investasi online milik BNI Sekuritas ini bisa diakses melalui desktop ataupun aplikasi.

warc-identified-content-language: ind,eng,ita


content:
KOLAKAPOS, Kendari — Menindak lanjuti tuntutan Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) Sultra beberapa waktu lalu, yang meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Kota Kendari, karena sampai saat ini masih banyak THM yang membandel dengan tidak mengantongi Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Koordinator AMPH Sultra, Bram Barakatino mengatakan, pihaknya mengapresiasi DPRD Kota Kendari yang telah turun melakukan sidak terhadap sejumlah THM dan hasilnya menemukan masih banyak THM yang belum memiliki IPLC. “Kami apresiasi langkah DPRD Kota Kendari, namun pertanyaan kami kok Rumah Bernyanyi FUNQ tidak di sidak, padahal FUNQ sudah jelas tidak memiliki IPLC dan dari kesepakatan saat hearing beberapa saat lalu, FUNQ akan di sidak,” tegas Bram Barakatino, Rabu (3/1/2018) saat menggelar konfrensi pers.
Ia menambahkan, bahwa dari puluhan THM dan Perhotelan yang ada di Kota Kendari, mayoritas tidak mengantingi IPLC. Untuk itu, DPRD Kota Kendari harus bertindak tegas dalam melakukan sidak, dan jangan tebang pilih. “Berdasarkan data yang ada pada kami, dari puluhan hotel dan THM, baru 14 yang ada IPLCnya sedangkan yang lain belum,” ungkapnya.
Kedepan, pihaknya akan melakukan lagi lokakarya sebagai tindak lanjut dari lokakarya sebelumnya yang menjadi dasar dari DPRD Kota Kendari dalam melakukan sidak. Dalam lokakarya berikutnya juga pihaknya akan sampaikan sejauh mana dan sudah berapa serta hotel dan THM mana saja yang sudah mengantongi IPLC. “Lokakarya selanjutnya, kami akan menyampaikan hotel dan THM mana yang sudah mengantongi Izin dan IPLC,” tutup Bram sapaan akrabnya. (P2/hen)