content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
ARTIS cantik Pevita Pearce tiba-tiba mengunggah foto yang berbeda dari biasanya. Bila dia kerap mengunggah foto yang rapi, kali ini rambut Pevita berantakan banget.
Meski terkesan 'nggak niat' tetap saja banyak netizen yang menyukai foto ini. Sudah ada 500 ribu orang yang menyukai unggahan Pevita yang satu ini.
Pevita coba memperlihatkan pose foto diam seribu bahasa. Dia tidak membiarkan wajahnya berekspresi macam-macam, flat begitu saja.

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content:
Sampah organik atau disebut sebagai sampah basah adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah (biologis) atau mudah membusuk sendiri. Contohnya adalah sampah dari dapur (sisa-sisa makanan), sampah kebun (guguran daun), sampah kertas, dan lainnya. Sah-sah saja manapun yang Anda pilih, asalkan di cara mendapatkan profit di Binomo saat yang sama bisa melatih diri untuk menerima hasil trading yang bagaimanapun tanpa terhanyut oleh euforia. Semakin besar ukuran sistem strategi perdagangan forex yang Anda gunakan per transaksi, makin cepat kemungkinannya profit terkumpul, tetapi juga makin tinggi lah kemungkinan rugi-nya.
Ajaib.co.id – Candlestick adalah chart harga saham yang membentuk satu pola untuk memprediksi naik turunnya harga saham. Ada banyak pola candlestick di dunia investasi, tetapi hanya ada beberapa bentuk candlestick paling menguntungkan. Bagaimana bentuk candlestick tersebut? Salah satu cara termudah untuk membatasi risiko adalah pemisahan rekening bank. Ini berarti bahwa dana klien dan dana perusahaan disimpan di bank pada rekening yang berbeda (segregated account) sehingga broker tidak dapat menggunakan aset klien dalam kegiatan operasinya. Meskipun bisa jadi perlu melakukan kaji ulang dalam penaksiran arus kas tersebut.
Cara mendapatkan profit di Binomo - menentukan support resistance
Kami adalah salah satu Komunitas Edukasi Trading Binomo dengan Tingkat Responsif Admin Tercepat. Mbak @Ratih, untuk cara mendapatkan profit di Binomo informasi mengenai harga kedelai bisa Anda pantau di halaman berikut ini.
Anda juga dapat mendengarnya mengutuk para pelaku pasar setiap kali dukungan teknis atau resistensi yang kuat akhirnya rusak. Sebagai contoh: ROK menggambarkan contoh dari Pembalikan Top triple yang tidak sesuai persis, tapi menangkap semangat dari pola.
Selain Ke Rekening Bank Apakah Kita Bisa Transfer DANA ke Dompet Digital Lainnya? Garis K dan D merupakan garis yang sama dengan garis pada indikator Stochastic Oscillator. Dan garis J adalah perbedaan dari nilai D dan K. Dalam cara mendapatkan profit di Binomo kasus lain stop tidak akan dipicu, karena trader sudah akan tutup posisi terdepan.
Indikator ADX dapat dimanfaatkan dalam teknik trading forex ini untuk mengukur seberapa besar kekuatan trend harga. Atur Perubahan Apakah itu Cookie? Dengan modal demikian saya pikir anda akan bisa mengawali bisnis ini dengan benar. sesuatu yang diawali dengan benar akan berpeluang besar untuk berakhir menyenangkan. semoga anda bisa mencapai sukses di bisnis ini, salam trader! Berbeda dengan trading saham atau komoditas, binary option tidak memberikan kesempatan bagi traders untuk benar-benar membeli saham atau komoditas yang diperdagangkan, melainkan hanya bertaruh apakah harganya akan naik atau turun.
Jenis akun cara mendapatkan profit di Binomo Semua instrumen (tidak termasuk cryptocurrencies) Kriptocurrencies Pro-Affiliate 50% 50% ECN-Pro Affiliate.
Lot: Jumlah satuan minimal dalam penjualan atau pembelian saham, seperti 1 lot sama dengan 100 lembar saham.
Hati-hati dengan Sistem Trading berbentuk Binary Options 926 KOMENTAR KIRIM KOMENTAR & DISKUSI Batal membalas Kategori Artikel Instagram @brokerforexcom Kilasan Berita dan Informasi Tips, Strategi, dan Sistem Trading Forex Harian Penjelasan Tentang Trading Forex Dengan OCO Order Trading Lebih Cepat Menggunakan Shortcut MetaTrader 6 Aplikasi Mobile Trading Forex Terbaik Untuk Smartphone Memilih Software Analisa Fundamental Terbaik Uang Online – Info Bisnis Kurs Mata Uang ARTIKEL dan INFORMASI BARU Berita Dunia Arsip Quote Forex Hari Ini Berlangganan Newsletter Kami Situs Referensi Tags Instagram @brokerforexcom Peran cara mendapatkan profit di Binomo Emosi dalam Trading Apa Itu Trailing Stop Dan Bagaimana Cara Memasangnya. Modern Survival Blog juga mengatakan rata-rata orang menggunakan antara satu dan dua gulungan toilet tisu dalam seminggu dan bahkan bisa jadi lebih. Meskipun Anda dapat menggunakan strategi scalping Forex ini dengan pasangan mata uang apa pun, mungkin lebih mudah untuk menggunakannya dengan pasangan mata uang utama karena mereka memiliki spread terendah yang tersedia. Selain itu, pendekatan ini mungkin paling efektif selama sesi trading dengan volatilitas tinggi, yang biasanya adalah penutupan New York dan jam buka London.
Pamor sebagai Broker forex Terbaik yang sukses di dunia, terpercaya, Sekarang OANDA melayani trader di lebih dari 196 negara danMinimal deposit $5. Kegiatan trading tick, yaitu strategi opsi menjual panggilan. Apabila ketiga garis Moving Average yaitu biru, hijau dan merah bergerak keatas. Ade Sunarya orgxji. Saya cara mendapatkan profit di Binomo berharap 5 kesalahan besar ketika bermain Binomo. Perhatikan pada gambar berikut: Mungkin, harga dan rendah, tapi pada saat yang sama, uang ini hanya bisa dihabiskan di shuffle. Besok 29 Senin Juni membongkar saham gula Mumias dengan harapan tidak kurang dari Ksh. Tinjau pilihan tag khusus arsip biner.
Jumlah cara mendapatkan profit di Binomo investasi pilihan Anda mengatakan banyak tentang selera risiko Anda. Ada banyak pilihan yang dapat diandalkan untuk dipilih, jadi seharusnya tidak ada masalah dalam membuat peralihan. Anda akan menemukan bahwa beberapa memang lebih baik daripada yang lain. Meskipun ada beberapa metode pengendalian risiko umum yang dapat digunakan oleh semua orang yang memperdagangkan binari, ada juga kesempatan untuk membuat rencana hasil personalisasi yang selanjutnya akan melindungi Anda. Beberapa pedagang menemukan bahwa mereka lebih menyukai satu instrumen di atas yang lain. Ini tentu bisa dikatakan tentang jenis perdagangan lainnya juga. Garis pertama interaksi keuangan mereka, fitur terbaru ditambahkan baru-baru ini. Dalam tiga langkah tidak sulit, trader bisa menemukan diri mereka auto trading seperti profesional sejati. Di seluruh baris deposit minimal 20 uang membuat pilihan broker biner bagaimana pemogokan, keamanan adalah urutan volgorde dari banyak rangkaian yang memberi efek pada alat solusi bazowego dan pasar sistem kedua karena konflik. XM menawarkan berbagai tipe akun untuk berbagai tipe klien di seluruh dunia. Di luar akun demo yang memberikan resiko nol dengan dana virtual, klien dapat memilih dari 3 tipe akun trading yang tersedia yaitu Mikro, Standar dan Zero. Akun Zero XM memberikan spread yang sangat rendah serendah nol pip, di iringi dengan kecepatan eksekusi yang luar biasa dan teknologi XM dari platform trading MT4 XM yang telah ditingkatkan.
Pada prinsipnya di dalam trading, Analisis Teknikal dapat digabungkan dengan Analisis Fundamental untuk meningkatkan kualitas trading Anda. Insyaallah saya bantu. Soalnya saya juga merasakan sulitnya memahami ini.hehe good luck untuk semuanya apalagi yg lagi nyari untuk bahan skripsi. Yang jelas, trading forex sudah menyediakan potensi yang perdagangan opsi sebi, namun kembali pada cara mendapatkan profit di Binomo pilihan kita ingin untung sebesar apa. Jika pedagang meyakini harga instrumen tertentu akan naik, dia memiliki tiga cara untuk mengungkapkan pandangannya.
Sesuai kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar, dipercayakan kepada naluri, kemudian diberikan kepada alasan (ego) peran strategis dalam perencanaan bentuk kepuasan insting (id) sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh fakta bahwa kebiasaan rasional dan sosial dan tuntutan keyakinan (super-ego). 1. Kerangka Waktu. Tipe trading apa yang ingin anda jalani? Apakah anda seorang day-trader (harian), atau swing-trader (mingguan)? Dengan mengetahui tipe trading yang anda pilih, maka anda bisa menentukan kerangka waktu yang akan anda gunakan dalam sistem trading. Silahkan melihat kembali pembahasan tentang kerangka waktu untuk mengetahui kerangka waktu yang cocok untuk tipe trading anda.

warc-identified-content-language: ind


content:
Lalu setelah itu barulah anda bisa meminimalisir tingkat kerugian dan andapun bisa belajar pola pasar dengan mudah untuk melakukan trading. Jika ingin belajar lebih mendalam, maka anda bisa belajar bersama broker forex yang menyediakan mengenal dan hitung swap dalam Forex edukasi dan bimbingan trading forex secara Gratis yaitu Didimax. Dengan melakukan trading dengan sejumlah besar uang, anda memperoleh kesempatan untuk menghasilkan profit dari fluktuasi nilai tukar marginal. Bahkan pergerakan harga terkecil seperti 0,01 (dari 1,2750 hingga 1,2850) akan memberikan anda profit sebanyak ribuan dolar (100,000 x 0.01 setara dengan 1,000). Laos menggantungkan perekonomiannya pada ekspor sumber daya alam. Menurunnya permintaan sumber daya alam dari Laos cukup memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara ini.
Posisi ke-1 untuk kategori Volume Diperdagangkan: Chi Phu Nguyen(Phuruoi86) dariVietnam. Sumber ekstern adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Masih menurut Chang F. Lee dan Joseph E. Finnerty selain dari internal financing juga didapat dari external financing yang pengertiannya adalah. Andika pun menemukan jawabannya bagaimana orang bisa kaya. Dan menurutnya jawabannya pun cuma satu yakni karena bergelut di pasar saham.
Mengenal dan hitung swap dalam Forex: robot Forex
Baru apabila telah laku Anda tinggal pesan kepada toko yang telah Anda temukan tadi dengan termurahnya. Setelah barang sampai kepada Anda, baru dikirimkan kepada teman Anda. Ini adalah cara dapat uang yang cepat dan halal yang pertama. Selagi anda mempunyai MODAL dan belum MC selagi itu anda boleh terus berjuang dalam FOREX. Kalau dah MC atau kena STOP OUT, memang dah kena TOP-UP modal sekali lagi.
Untuk melakukannya, pergi ke menu di sebelah kiri, klik "Deposit" dan pilih satu daripada pilihan pengeluaran yang tersedia.
Mengapa Trading Plan diperlukan? Isi dari sebuah trading plan biasanya tergantung dari seorang trader, karena rencana tersebut dibuat dalam bentuk senyaman mungkin baginya. 54. 10 Aturan Dari Penulis Trading Letter Fenomenal, Dennis Gartman Ketika market bergerak untuk menemukan arah, kita perlu menjaga disiplin, trading plan, dan metode kita sendiri. Kita tidak harus memaksakan trading secara membabi buta jika market dan rumor mulai terlihat membingungkan. Terkait pedoman tersebut, berikut ini beberapa aturan dari salah satu penulis trading letter paling terkenal sejagad raya, mengenal dan hitung swap dalam Forex Dennis Gartman. Analisa market, entri posisi, tingkat resiko dan keuntungan serta psikologi trading semuanya akan dikerjakan oleh penyedia signal atau seller.
Jika –DI memotong +DI dari bawah ke atas, maka itu mengindikasikan akan terjadi downtrend. Teks lengkap strategi rynku dan pasar yang perdagangan opsi ze yang menekankan, untuk harga, risiko dan kondisi, dipandu oleh kemungkinan latar belakang tentang hadiah kalender dan semiannual terhadap banyak mitra pemogokan palsu finansial yang dihasilkan oleh siswa.
Berdaganglah dengan analisa sendiri Ingatlah selalu bahwa jika kedengarannya mengenal dan hitung swap dalam Forex terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin bagaimana cara melakukan perdagangan margin di pasar forex begitu.
Pengalaman kedua untuk bermain Olymp Trade, mengenal dan hitung swap dalam Forex
Kerugian dan emosi adalah musuh-musuh terbesar seorang peniaga yang berjaya. Oleh itu adalah penting untuk menggunakan pengurusan wang yang masuk akal. Jika anda kehilangan sejumlah besar Wang, anda akan perdagangan tidak rasional dan kehilangan lebih banyak wang pada masa akan datang. Pengurusan wang yang masuk akal mestilah tidak lebih daripada 1 satu perdagangan baki akaun. Kelebihan adalah bahawa anda boleh menampung dengan mogok kalah tanpa mendapat emosi.
Trader dapat mengulangi langkah hedging sampai risiko dapat diminimalkan, akan tetapi strategi ini haruslah dilakukan oleh trader profesional, dan kadangkala pun trader profesional juga enggan melakukan strategi ini. Anda tidak bisa mengelola risiko Anda tanpa stop loss. Jika membeli dari uang itu menempatkan atau menelepon dan berharap mendapatkan imbalan yang besar menyebabkan kerugian, 9 kali lipat dari 10, mengapa tidak melihat sisi lain dari perdagangan Mengapa tidak menjual barang dan panggilan, mengumpulkan premi dan mengambil keuntungan dari Peluruhan waktu yang cepat alih-alih membuatnya bekerja melawan Anda.
Keunggulan yang dimiliki platform metatrader sehingga menjadi populer di kalangan trader adalah karena untuk mendapatkan softwarenya tidak dipungut biaya, alias gratis. Yang diperlukan hanyalah mendownload platform ini tau mendownload metaquotes sendiri, membuka rekening demonya, dan m enggunakannya sebagai bagan analisis jika anda melakukan perdagangan mengenal dan hitung swap dalam Forex dengan sesama broker tapi non metatrader. Dengan tweet dukungan Elon Musk baru-baru ini untuk geng Yang dan proposal Penghasilan Dasar Universal (UBI), dan banyak kantor berita melaporkan bahwa Musk sekarang mendukung kandidat pro-Bitcoin, masuk akal untuk memeriksa apa yang sebenarnya dikatakannya. Yang menyatakan dalam wawancara Januari dengan podcast Being Libertarian. Tidak ada yang mengira, kalau salah satu investor paling sukses di dunia ini ternyata pernah begitu takut untuk bicara di depan umum?
Yang membuat aplikasi ini unik, kamu bisa download maupun merekam dari situs web umum layaknya YouTube, Dailymotion, Vimeo, dan masih banyak lagi dengan hasil HD dan full HD. Silakan download aplikasinya secara gratis di sini.
Option Indonesia tipu
Cara mengambil uang dari Binomo
Untuk jangka waktu kurang dari setahun, sebaiknya Anda memilih reksa dana pasar uang. Untuk investasi 1-3 tahun, Anda dapat memilih reksa dana pendapatan tetap. Untuk jangka waktu 3-5 tahun, gunakanlah reksa dana campuran. Terakhir, untuk Anda yang menginginkan investasi jangka panjang, yakni lebih dari 5 tahun, gunakanlah reksa dana saham.
Pola segitiga simetris (symmetrical triangle) Pola segitiga simetris adalah formasi dimana garis kemiringan (slope) dari level-level high dan garis kemiringan dari level-level low bertemu pada sebuah titik sehingga polanya menyerupai sebuah segitiga sama sisi atau simetris. Pada formasi ini tampak harga bergerak membentuk level-level high yang lebih rendah (lower highs) dan level-level low yang lebih tinggi (higher lows). robot Forex. Sistem trading adalah gabungan dari metode entry dan exit, strategi entry dan money management. Metode entry dan exit menggunakan analisa teknikal, strategi entry bisa berdasarkan analisa teknikal atau analisa fundamental, sedang pengaturan money management terdiri dari risk management dan risk/reward ratio setiap kali entry. Metode entry dan exit yang umum adalah kombinasi antara price action dan indikator. Misal terjadi bullish engulfing dan pada saat yang bersamaan kurva indikator MACD diatas kurva sinyal, maka bisa entry dengan open buy, dsb.
Saya yakin Anda pasti setuju bahwa Opsi adalah permainan probabilitas. Dan emosi adalah alat terbaik yang digunakan bookmaker untuk mendapatkan uang dari trader. Jadi, jika Adna belum mempersiapkan diri dengan membuat aturan sebelumnya, yang bisa Anda lakukan hanyalah memberikan uang Anda kepada bookmaker. Proses kalibrasi, saat itu prosedurnya sama seperti saat Matahari melintas di atas Kabah kecuali pada penarikan garis.


content:
Tapaktuan – Untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di daerah khususnya Aceh Selatan, maka sudah sepatutnya putra-putri negeri tuan tapa berhak mendapatkan kesempatan menimba ilmu pengetahuan sampai ke jenjang perguruan tinggi yaitu satu gampong satu mahasiswa. Kamis (11/02/20).
Hal ini terungkap ketika anggota DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Golkar Siska Elviandi Rajo Evi pada acara Rapat Kerja Politeknik Aceh Selatan di Aula Hotel Dian Rana, dimana Rajo dan juga Ketua KNPI Aceh Selatan meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) diperuntukkan kepada setiap gampong di Aceh Selatan untuk mengirimkan mahasiswanya ke Poltas dengan pembiayaan dari dana desa.
Photo bersama Anggota DPRK Aceh Selatan Siska Elviandi Rajo Evi, Rema Mishul Azwa, SE.Ak, dan Para Dosen Politeknik Aceh Selatan Pada Acara Raker Poltas Tahun 2020 di Hotel Dian Rana, Tapaktuan. Kamis 11/02/20
“Ada 260 desa di Aceh Selatan, berarti 260 mahasiswa yang kuliah di Poltas dari pembiayaan dari dana desa nantinya”. Kata Rajo.
Rajo beralasan karena Politeknik Aceh Selatan merupakan milik pemerintah Aceh Selatan, dan dengan pengiriman mahasiswa tersebut bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan SDM di dalam pengelolaan administrasi gampong. Timpalnya.
Sementara itu, direktur Poltas Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc menyambut baik wacana tersebut, karena gagasan cerdas ini bukan hanya bermanfaat dalam peningkatan SDM gampong, tetapi juga akan memberdayakan institusi pendidikan lokal.
Kemudian menjawab gagasan tersebut Sekda Aceh Selatan Nasjuddin, SH., MM akan membahas lebih detail dengan jajaran terkait. (*)


content:
Kantor Berita – PWRI – Persatuan Wartawan Republik Indonesia – Lintas Suku dan Agama Menuju NKRI satu !
DJOURNALIST Radio
PWRI
REDAKSI
PANCASILA
BUTIR SILA 1
BUTIR SILA 2
BUTIR SILA 3
BUTIR SILA 4
BUTIR SILA 5
BHINEKA TUNGGAL IKA
ANAK BANGSA
KOMUNITAS
SENI BUDAYA
PARIWISATA
OLAH JIWA & RAGA
ANEKA BERITA
TERKAIT UU
UU PERS
ITE
KUHAP
KUHP
KUHPER
LA-LIN
NAKER
TIPIKOR
DUNIA DALAM BERITA
Cari untuk:
Main Menu
ANEKA BERITA
Ulama se- Jadetabek Adakan Silalturahim dengan Presiden Jokowi
7 Februari 2019 - by Raymond - Leave a Comment
PWRIonline.com
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam acara pertemuan dengan para Kiai/Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/2/2019) siang, menyampaikan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah antara ulama dan umaro serta membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah keumatan.
“Insyaallah negara ini akan tetap adem-ayem, tenteram, dingin, sejuk karena saya meyakini apabila para ulama sudah memberi tausiyah dan wejangan pada umatnya, pada santrinya, inilah yang selalu dijadikan panutan,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi berita-berita fitnah, hoaks, yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja namun juga di negara tetangga lainnya.
“Ini juga terjadi di negara-negara lain karena adanya keterbukaan media sosial. Kalau dulu koran bisa diedit, bisa di koreksi oleh redaktur oleh redaksi, sekarang semua masyarakat, individu, pribadi-pribadi bisa membuat opini koran sendiri-sendiri, ini bedanya,” terang Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mencontohkan misalnya Perdana Menteri Malaysia, Sultan Brunei, Perdana Menteri di Eropa dan Timur Tengah juga mengeluhkan hal yang sama mengenai penyebaran isu-isu hoaks melalui media sosial yang tidak dapat dihambat dan dilarang.
Menurut Presiden, hal penting di antaranya adalah bagaimana membentengi pribadi-pribadi yang ada di negara ini dengan sebuah budi pekerti yang baik, karakter keislaman yang baik, karakter ke-Indonesiaan yang baik, dengan tata krama yang baik, dengan nila-nilai agama yang baik.
“Saya kira bentengnya seperti itu. Bukan dilarang, bukan di blok karena itu justru makin membuat lebih besar lagi, membuat kalau dalam istilah medsos malah lebih viral lagi. Dan repotnya memang negara kita ini terlalu banyak peristiwa politik,” ujarnya seraya menyampaikan bahwa ada agenda pemilihan bupati/wali kota, gubernur, dan presiden.
Tahun yang lalu, sambung Presiden, ada 171 pilkada, sebelumnya 101 pilkada. “Jumlah yang tidak sedikit inilah saya kira yang juga mempengaruhi situasi politik yang ada di tanah air, baik di pusat, baik di Jawa maupun di daerah, baik di luar di Pulau Jawa,” tambahnya.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sebetulnya kalau kematangan dan kedewasaan semua pihak dalam berpolitik itu sudah matang, karena yang namanya fitnah dan hoaks tidak menyebabkan masalah.
“Problemnya memang kita memang tahapan proses menuju ke sebuah kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik. Sehingga, seringkali berita-berita fitnah itu sangat mengguncangkan masyarakat, sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya,” ujar Presiden seraya memberi contoh mengenai isu PKI dan kriminalisasi terhadap ulama yang menyerang dirinya.
Presiden mengaku bicara apa adanya dan setelah empat tahun baru sekarang dirinya menjawab tuduhan tersebut. “Hampir saya ini sudah empat setengah tahun diam dan sabar saja. Enggak pernah jawab, komentar. Tetapi sekarang saya perlu jawab. Menjawab itu bukan marah loh ya, menjawab. Tolong dibedakan,” jelas Presiden.
Ambil Alih Freeport
Mengenai isu antek asing, Presiden menjawab bahwa selama dirinya memerintah Blok Mahakam dan Blok Rokan yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan luar negeri saat ini telah dikelola oleh Pertamina.
“Alhamdulilah tahun kemarin juga sudah dimenangkan oleh pertamina, Alhamdulilah. Enggak mudah, kalau mudah sudah dari dulu diambil alih. Jawaban saya ya gampang saja. Terus pertanyaan saya, antek asingnya di mana? Terakhir, akhir tahun 2018 kemarin, alhamdulilah yang namanya Freeport yang sudah dikelola, dikuasai oleh yang namanya Freeport McMoran, dari Amerika Serikat,” tegas Presiden seraya ditambahkan bahwa di tambang tersebut masih memiliki kandungan tembaga yang banyak dan miliki nilai hingga 2.400 triliun.
Untuk proses ambil alih Freeport ini, Presiden mengaku bukan persoalan mudah karena jika mudah tentunya hal itu telah dilakukan sejak dahulu. “Jadi terus antek asingnya di mana pertanyaan saya, ini jangan politik bolak-balik. Politik dibolak dibalik hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Ini 4 tahun kita lakukan ini, bukan barang mudah, bukan pekerjaan mudah, bukan negosiasi yang mudah,” jelas Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara bercerita bahwa menteri yang menjalankan juga bertanya apakah perintah yang disampaikan telah dihitung dan dikalkulasi risikonya. “Kalau saya memerintahkan sesuatu, sudah saya hitung, sudah saya kalkulasi, dan risiko-risiko yang ada menjadi tanggungan saya. Saya sampaikan itu,” tegasnya.
Saat menangani masalah Freeport ini, Presiden mengaku banyak yang tidak suka dirinya namun terus dihadapi. “Saya memang tidak banyak ngomong sebelum berhasil saya diam saja. Karena tahu-tahu sudah negosiasi, tahu-tahu kebalik kita enggak dapat, malu juga kita. Ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi saya tidak berani ngomong selama 4 tahun karena ini bukan sesuatu yang mudah,” ujar Presiden menceritakan.
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi turut didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
(DID/EN/red)
Related Posts
Mendag: Pemerintah Akan Terus Memperjuangkan Kepentingan Indonesia di Tingkat Multilateral
16 Januari 2021 16 Januari 2021
Presiden Jokowi Berikan Sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional III KAHMI
15 Januari 2021 15 Januari 2021
BPS Rilis Nilai Ekspor Indonesia Desember 2020 Capai 16,54 Miliar Dolar AS
15 Januari 2021 15 Januari 2021
Navigasi pos
Previous Article BPS: Empat Tahun Terakhir Pertumbuhan Ekonomi Meningakat 5,17%
Next Article Soal Kriminslisasi Ulama dan Anti Islam, Presiden Jokowi Menjawab
About Raymond
View all posts by Raymond →
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.
Komentar
Nama
Email
Situs Web
BACA DULU
Presiden Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Segera Perbaiki Kerusakan Infrastruktur Jembatan Akibat Banjir di Kalsel

annotation: short_sentences header footer

label: en


content:
Menurut Wikipedia, sebuah sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, yakni menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Selain itu dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer.
Perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat membuat segala hal yang berhubungan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang tadinya diserahkan kepada pengguna komputer beralih diserahkan kepada sebuah sistem komputer yang disebut dengan nama sistem operasi. Sistem ini melakukan pengaturan dan organisasi antara perangkat keras dan perangkat lunak sehingga dapat memudahkan pengguna komputer dalam hal manajemen sumber daya dan proteksi dari segala ancaman dari perangkat keras dan perangkat lunak itu sendiri sehingga dihasilkan sebuah sistem komputer yang stabil dan aman. Sebuah sistem operasi harus dapat mengatur penggunaan segala macam sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, seiring dengan semakin banyaknya program dan aplikasi komputer serta berbagai macam perangkat keras yang ada membuat sebuah sistem operasi harus bekerja dengan pintar mengatur mana yang harus didahulukan agar tercipta efisensi dalam memanajemen sumber dayanya. Hal ini dikarenakan, apabila pengaturan yang dilakukan tidak dapat berjalan lancar maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan proteksi pada perangkat keras sehingga menghancurkan organisasi sistem komputer yang telah dibangun.
Sebuah sistem operasi yang baik harus menyediakan proteksi terhadap sistem dengan maksimal sehingga bila ada suatu program yang tidak bekerja atau terjadi kegagalan dalam bekerja, sering disebut ‘crash’, tidak mengganggu kinerja sistem operasi ataupun program-program lain yang sedang bekerja pada sistem operasi tersebut. Selain itu, sebuah sistem operasi juga harus memastikan operasi-operasi yang benar dari sebuah organisasi sistem komputer, mengatur penggunaan perangkat lunak secara aman dan efisien, serta membuat sebuah sistem komputer dapat digunakan dengan baik.
Dalam pengorganisasian sebuah sistem komputer, tidak ada suatu standar khusus atau ketentuan khusus dalam merancang struktur sistem komputer tersebut. Akan tetapi, untuk mempermudah pemahaman tentang organisasi sistem komputer maka para ahli telah memberikan pengetahuan-pengetahuan umum apa saja yang harus kita ketahui tentangnya, yakni paling tidak sebuah organisasi sistem komputer haruslah memiliki processor, media penyimpanan data atau memori, serta perangkat masukan dan keluaran atau input/output (I/O).
Secara umum sebuah sistem komputer terdiri dari central processing unit atau sering kita dengar sebagai CPU dan sejumlah perangkat pengendali, baik masukan maupun keluaran (perangkat I/O) yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori untuk keberlangsungan berjalannya sistem tersebut. Secara umum, perangkat pengendali atau sering disebut device controller bertanggung jawab atas sebuah perangkat keras atau hardware secara spesifik. Setiap device tersebut dan CPU dapat berjalan secara bersamaan untuk mendapatkan akses ke memori. Dan untuk menanggulangi kemungkinan masalah yang dapat terjadi, yakni masalah sinkronisasi, maka dibutuhkan sebuah pengontrol memori atau disebut juga memory controller sehingga akses memori dalam organisasi sistem komputer tersebut menjadi sinkron.
Media penyimpanan data atau sering kita dengar dengan memori memiliki dasar penyusunan berdasarkan tingkat kecepatan, besar kapasitas, dan sifat volatilitasnya. Media penyimpanan tersebut juga harus dilindungi oleh sistem operasi dari modifikasi oleh pengguna. Media penyimpanan tersebut terdiri dari register, cache, random access memory atau RAM, extension memory, magnetic disk, optical disk, dan magnetic tapes. Mulai dari register sampai manetic tapes tingkat kecepatan proses datanya semakin lambat, tetapi memiliki besar kapasitas yang semakin besar. Tingkat kecepatan memori yang tinggi sangat berpengaruh terhadap harga beli memori tersebut. Sifat volatilitas memori maksudnya adalah apakah data-data yang tersimpan dalam memori tersebut bertahan ketika ada atau tidaknya aliran listrik. Seperti pada RAM, memori yang ada adalah bersifat volatile, yakni sangat terpengaruh akan adanya aliran listrik, jadi ketika aliran listrik berhenti maka data yang tersimpan di dalamnya pun terhapus, sementara itu pada magnetic disk seperti hard disk, memorinya bersifat non-volatile, jadi tidak bergantung dari ada atau tidaknya listrik yang mengalir, data yang tersimpan di dalamnya akan tetap ada selama belum dihapus oleh pemiliknya.
Register adalah tempat penyimpanan beberapa buah data yang kapasitasnya kecil dan bersifat volatile yang akan diolah langsung di processor dan memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Register sendiri berada di dalam processor dengan jumlah yang sangat terbatas karena fungsinya sebagai tempat perhitungan dan komputasi data. Selain register, ada pula yang disebut dengan cache memory, yakni adalah tempat untuk menyimpan data yang juga bersifat volatile atau sementara dan berkecepatan tinggi yang kapasitasnya kecil dan digunakan untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh processor. Pada awalnya cache memory berada di luar processor dan dapat ditambahkan, tetapi seiring berjalannya waktu dan juga penurunan tingkat biaya produksi maka cache memory pada perkembangannya sudah ditanam di processor untuk meningkatkan kinerjanya dan didesain berdasarkan desain memori statik.
Random access memory atau sering disebut dengan RAM juga merupakan media penyimpanan data yang bersifat volatile dan dapat diakses langsung oleh processor sehingga processor dapat secara langsung mengetahui alamat data yang ada di memori. Dari perkembangannya, RAM sekarang mengalami penurunan harga dan memiliki tingkat kecepatan dan kapasitas yang tinggi, bahkan melebihi cache memory. Register, cache memory, dan RAM adalah memori primer atau memori utama pada sebuah organisasi sistem komputer.
Media penyimpanan utama atau memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh processor, merupakan suatu array dari word atau byte, yang mempunyai ukuran ratusan sampai jutaan ribu. Setiap word memiliki alamatnya sendiri. Memori utama adalah tempat penyimpanan yang volatile, dimana isinya hilang bila sumber energinya, yakni energi listrik dimatikan. Kebanyakan sistem komputer menyediakan secondary penyimpanan sebagai perluasan dari memori utama. Syarat utama dari penyimpanan sekunder ialah dapat menyimpan data dalam jumlah besar secara permanen.
Media penyimpanan sekunder yang paling umum adalah magnetic disk, yang menyediakan penyimpanan untuk program maupun data. Magnetic disk adalah alat penyimpanan data yang non-volatile yang juga menyediakan akses secara random. Tape magnetik digunakan terutama untuk backup, penyimpanan informasi yang jarang digunakan, dan sebagai media pemindahan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain.
Perangkat masukan atau input device adalah alat-alat yang digunakan untuk menerima perintah dari pengguna komputer ke suatu sistem komputer, sementara perangkat keluaran atau output device adalah alat-alat yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada pengguna komputer. Perangkat masukan contohnya adalah keyboard, mouse, dan scanner, sementara perangkat keluaran contohnya adalah monitor, printer, speaker.
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sebuah organisasi sistem komputer paling tidak memiliki tiga bagian, yakni adanya tempat memproses data atau CPU, adanya media penyimpanan data atau memory, dan adanya perangkat masukan dan keluaran, atau perangkat I/O. Selain itu, manajemen yang ada pada sebuah sistem komputer diatur oleh sebuah sistem operasi yang bertindak memanajemen sumber daya dan proteksi dari segala ancaman sehingga dihasilkan sebuah sistem komputer yang stabil dan aman.


content:
Futures terbaik Juni 2015 itu hanya 5 menit untuk mendapatkan profit di binary option terlihat mt4 ea. Indikator bagus metatrader 4 up. Bagaimana binaryoptions trader yang suka. Siapa yang suka perdagangan 60seconds pilihan adopsi youtube 60 detik detik indikator pilihan biner mt4 perusahaan pialang saham terbaik untuk bekerja untuk sinyal 2015 biner. Pialang online untuk jumat 8th dari indikator ini menang setiap saat. Tidak boleh atau berenang indikator tidak ada resiko. Terhadap forex versus binary specifies bisa digunakan. Indikator 60 detik bruto untuk aksi harga biner. Pilihan Questrade sec dikenal sebagai. Time frames: 5-Minutes, 15-Minutes, 30-Minutes, 1-Hour, 4-Hours, 1-Day, 1-Week, 1-Month.
Ns metode edm B Pengetahuan dan keterampilan 28 Cliff 51 Minyak, dan pasar sprint Info Opsi biner pilihan terbaik sinyal pilihan kishore biner ahli gi forex broker job Mana yang terbaik seperti sinyal perdagangan opsi biner. Area D dikenal sebagai Potential Reversal Zone (PRZ). Di sinilah posisi beli bisa dilakukan, meskipun anda juga mungkin perlu menunggu beberapa konfirmasi untuk memastikan bahwa harga akan mulai bergerak naik. Stop Loss dapat ditempatkan tidak jauh di bawah entry. Meski demikian, pada bagian selanjutnya, kita juga akan membahas taktik Stop Loss tambahan yang bisa anda terapkan. Untuk bisa mengenali support dan resistance, mau tidak mau Anda harus belajar mengamati chart forex. Pelan - pelan saja, tak perlu terburu - buru. Pasti bisa.
Hanya 5 menit untuk mendapatkan profit di binary option: binary options di Indonesia 2020
Situs ini bekerja melalui koneksi aman (sertifikat SSL), sehingga operasi aman. Pada gambar pertama, Anda akan menemukan bahwa kita berhasil menggambar garis yang menghubungkan dua posisi swing low. Tapi, di antara dua poin itu, harga menembus garis yang kita gambar. Ini garis tren yang tidak valid.
Pelanggan juga akan mendapatkan akses ke aplikasi saham Sinarmas Sekuritas untuk melakukan transaksi. Tetapi, jika tidak menggunakan aplikasi Sinarmas tersebut, pengguna cukup melakukan transaksi lewat aplikasi Stockbit.
Hanya saja kita tidak perlu memblok teks atau huruf yang akan kita ganti warnanya. Untuk mengetahui lebih detail, pelajarilah hanya 5 menit untuk mendapatkan profit di binary option cara trading forex otomatis dari awal sampai akhir.
Tingkatkan jumlah indikator yang Anda gunakan. Ini akan menghasilkan filter yang lebih keras yang melalui perdagangan Anda. Perhatikan bahwa ini akan menghasilkan lebih sedikit kesempatan. Tempatkan titik stop-loss pada level resistensi terdekat. Perhatikan bahwa hal ini dapat mengakibatkan keuntungan yang hangus. Gunakan trailing stop losses untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian saat perdagangan Anda berubah menguntungkan. Namun, perhatikan bahwa ini mungkin juga menghasilkan keuntungan yang hangus. Catatan hanya dapat di lakukan di server situs judi yang memiliki permainan poker saja seperti server idnpoker atau pokerv. Dengan hanya berpatokan pada trend, Anda bisa melihat bahwa inilah waktu yang tepat untuk mengambil posisi yang sudah seharusnya Anda ambil. Bila Anda sudah menemukan trend, Anda tinggal membuka posisi dengan mengikuti arah trend / melakukan entry pada posisi tersebut. Sesuaikan tingkat profit serta pasang stop loss sesuai dengan perhitungan anda, untuk menetapkan kapan Anda harus segara keluar dari market / exit posisi.
Hanya 5 menit untuk mendapatkan profit di binary option - Olymp Trade bot
Hal yang paling berguna tentang aplikasi ini adalah menampilkan semua mata uang di daftar pantauan Anda dalam mata uang pilihan Anda. Saat Anda mengirim uang melalui PayPal, Fedwire atau Western Union, pada dasarnya Anda mengirim uang secara elektronik, mirip dengan Bitcoin. Maaf untuk banyak pertanyaan, tapi ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin pada saat pertama pergi! Apakah penggunaan software itu masuk akal? Anda hanya 5 menit untuk mendapatkan profit di binary option harus memikirkan kriptokokus seperti saham.
Bagi yg pengen tahu cara memulai bisnis Forex dari nol, hanya 5 menit untuk mendapatkan profit di binary option
Kami juga memberikan link untuk melihat isi pidato dan konperensi pers ketua atau gubernur bank sentral pada seiap analisa fundamental kami setiap hari.
Menjadi seorang investor saham tak harus jadi orang kaya dulu. Saat ini, untuk bisa buka akun di perusahaan sekuritas modal awalnya yang termurah saat ini sudah bisa dari Rp. 250.000 saja. Jual Beli Bitcoin, USDT dan Cryptocurrency dengan lebih cepat dan mudah Jual Beli Bitcoin, USDT dan Cryptocurrency dengan lebih cepat dan mudah.
Cepat atau lambat, kanal akan tertembus, dan keuntungan akan didapatkan karena pesanan lot semakin banyak. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman berikutnya berupa halaman Print Preview yang menampilkan tampilan sebelum cetak. Anda bisa klik option untuk mengatur ukuran kertas dan pilihan lain. Ikuti saja option atau setingan pada gambar dibawah ini.
Setidaknya, ada 4 jenis dasar trading algoritmik di pasar hanya 5 menit untuk mendapatkan profit di binary option keuangan, yaitu. Strategy trading pullback binary option - binary option di Singapura 2018. Perbedaan antara perdagangan Olymp Trade Forex dan perdagangan Olymp Trade opsi.


content:
Mempunyai tubuh dengan berat badan yang ideal adalah impian semua orang salah satunya dengan melakukan diet. Tak jarang berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkankan berat badan yang ideal. Mulai dari olahraga hingga diet jadi pilihan. Tapi tahukah kamu ternyata ada beberapa fakta mitos diet yang harus kamu tahu agar kamu tidak salah kaprah, salah satunya adalah dengan mempercayai mitos makan malam dan air es untuk diet.
Apa sih pentingnya mengetahui fakta dan mitos diet?
Yang pertama tentu saja untuk menjaga kesehatan tubuh kamu. Dengan melakukan diet yang salah karena percaya pada mitos diet, yang ada imunitas tubuh kamu akan melemah dan kamu gampang sakit.
Kemudian hal selanjutnya yang harus kamu tahu tentu saja dengan mengetahui cara diet yang benar. Sebagian orang mungkin merasa frustasi, karena sudah melakukan berbagai olahraga dan diet namun berat badan tak kunjung berkurang. Apa yang salah? Nah mungkin ini karena kamu terjebak oleh mitos fakta diet.
Melalui artikel ini, saya, Alvin Hartanto akan membagikan beberapa informasi mengenai mitos fakta diet yang harus kamu tahu. Simak yuk!
Mitos: “Makan berkali-kali dalam jumlah kecil membantu menurunkan berat badan,”
Faktanya, mengonsumsi makanan dalam jumlah kecil tapi sering memang bisa membantu menjaga kamu dari rasa lapar dan makan berlebihan saat jam makan tiba. Tapi kalau kamu berpikir kalau makan sering akan membuat kamu lebih mudah menurunkan berat badan tentu saja tidak.
Dengan mengonsumsi makanan dalam frekuensi yang sering, apalagi kalau yang kamu makan adalah makanan kaya lemak, tetap saja berat badan kamu tidak berkurang. Bahkan bukan tidak mungkin malah akan bertambah. Jadi sebaiknya kalau kamu memang ingin mengurangi konsumsi makanan saat jam makan, pilihan cemilan sehat seperti buah, salad sayur atau granola yang rendah lemak.
Mitos: “Biar kurus, kamu nggak usah sarapan dan makan malam”
Faktanya, sarapan dan makan malam sangat penting untuk tubuh kamu. Karena selama kamu tidur dari malam hingga pagi, perut dalam kondisi kosong selama kurang lebih 8 jam. Tidak sarapan akan membuat lambung kamu bermasalah, atau kalau kamu tidak kuat menahan lapar, kamu akan berisiko untuk mengonsumsi makanan yang belum tentu sehat dan malah akan membuat berat badanmu naik.
Sedangkan untuk mitos makan malam bikin gemuk, tidak ada bukti dan penelitian yang berhasil membuktikan kalau mengonsumsi makanan berat pada malam hari menambah berat badan kamu. Namun tentu saja untuk mengurangi berat badan kamu tidak boleh berlebihan ataupun mengandung kalori yang tinggi. Satu lagi yang harus kamu perhatikan, sebaiknya hindari makan makanan besar persis sebelum kamu tidur. Beri jeda minimal 1-2 jam untuk mengurangi risiko gangguan pencernaan dan ulu hati.
Mitos: “Hindari makanan yang berlemak”
Faktanya, tidak semua makanan berlemak harus dihindari. Karena bagaimana pun juga selain membutuhkan karbohidrat dan protein, tubuh tetap membutuhkan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi serta memperbaiki sel tubuh. Kamu wajib tahu diet yang benar untuk menurunkan berat badan.
Beberapa pilihan makanan yang mengandung lemak tapi baik untuk tubuh adalah buah-buahan seperti alpukat, kacang-kacangan, ikan dan biji-bijian. Sebaiknya hindari konsumsi lemak yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans seperti daging merah, mentega dan berbagai cemilan tidak sehat (misalnya keripik, kerupuk dan kue) secara berlebihan.
Mitos: “Olahraga berlebihan bikin kamu cepat kurus”
Faktanya, olahraga akan membuat turun berat badan kamu jika diimangi dengan perubahan gaya hidup sehat yang konsisten. Perubahan ini pun tidak harus ekstrim, namun kamu bisa melakukannya dengan bertahap dan konstan. Misalnya dengan membiasakan diri untuk berjalan kaki atau bersepeda selama 2 jam di akhir pekan dan dibarengi dengan konsumsi makanan sehat. Secara perlahan tapi pasti berat badan kamu juga akan turun.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pastikan kamu melakukan berbagai jenis olahraga kardio ringan seperti aerobik atau jogging, jalan cepat atau bersepeda setidaknya 150 menit dalam seminggu. Tentunya kami bisa misalnya 30 menit tiap harinya atau 1 jam 15 menit tiap akhir pekan.
Adapun yang termasuk dengan latihan kekuatan ringan yang bisa diselipkan dalam kegiatan kamu sehari-hari adalah membawa beban belanjaan, yoga, push up dan sit up. Kombinasi 150 menit itu juga bisa diganti dengan minimal 75 menit aktivitas aerobik berat per minggu ditambah dengan minimal dua kali latihan kekuatan. Atau pilihan lainnya adalah mengombinasikan aerobik atau kardio sedang dan berat dengan latihan kekuatan.
Mitos: “Kamu harus menahan lapar”
Faktanya, dengan menahan rasa lapar, yang ada akan menyebabkan pertambahan berat badan karena kemungkinan sekalinya kamu tergoda untuk makan, kamu akan makan berlebihan. Selain itu menahan lapar dalam jangka waktu lama akan membuat tubuh kamu kekurangan nutrisi dan energi. Satu hal lagi yang lebih pasti sebagai akibat dari menahan lapar adalah menjadikan nafsu makan kamu menjadi lebih besar. Sehingga tanpa sadar kamu akan makan dalam porsi yang lebih banyak.
Mitos: Ganti makanan kamu dengan jus buah
Faktanya, minum jus saja untuk mengganti makanan adalah hal yang tidak baik untuk tubuh kamu. Bahkan menurut Amin Gorin MS. RDN, owner dari Amy Goring Mutrition di New York menjelaskan kalau mengonsumsi jus saja akan membuat tubuh kamu kekurangan kalori.
Efeknya, kalau tubuh kekurangan kalori, maka tubuh akan menyerap sebagian besar karbohidrat dan kamu akan kekurangan protein serta lemak sehat yang dibutuhkan oleh tubuh. Tak heran kalau kemudian kamu akan merasa sangat kelaparan.
Sebaiknya, jika kamu ingin diet pilihkan kombinasi makanan seimbang dari buah dan sayuran yang kaya akan protein tanpa lemak seperti tahu, salmon, biji-bijian (oatmeal atau quinoa) dan lemak sehat seperti alpukat dan minyak zaitun. Sebaiknya juga kurangi cemilan yang kaya akan kalori.
Itu dia mitos fakta diet yang harus kamu tahu. Setelah mengetahui hal tersebut kamu bisa mulai mengatur sendiri pilihan kombinasi makanan sehat yang baik untuk membantu kamu menurunkan berat badan. Jangan lupa juga setelah kamu mengonsumsi makanan sehat, imbangi dengan olahraga yang teratur ya. Ingat tidak perlu berlebihan asal teratur saja sudah cukup. Semoga semua info ini membantu dietmu ya!