content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
KontenBisnis.com - Strategi konten Instagram adalah bagaimana membuat konten yang mampu meningkatkan penjualan olshop Anda. Ada berbagai trik yang jarang diketahui, simak penjelasannya. 1. Akun Profesional Instagram, Pahami Ini Sebelum [Selengkapnya…]
Subscribe
Daftarkan diri Anda untuk mendapatkan materi eksklusif dari kami. Silahkan ketik alamat email Anda, lalu tekan "SUBSCRIBE"

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

warc-type: conversion

label: id


content:
Untuk menciptakan kinerja aparatur pemerintah yang bersih dari KKN guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta sebagai wujud implementasi program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, dengan ini kami mohon bantuan dan kerjasama Saudara selaku pimpinan satuan kerja mitra KPPN Makassar II untuk berkenan membuat dan menandatangani Pakta Intergritas (Surat Pernyataan) dengan format sebagaimana terlampir.
Guna memudahkan dalam penyusunannya, format Pakta Integritas (Surat Pernyataan) tersebut dapat diunduh pada link di bawah ini. Selanjutnya, Pakta Integritas ditandatangani bersama, saat kegiatan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Piloting SPAN Tahun 2014 dan disampaikan kembali kepada kami (rangkap 2).


content: Pada dasarnya ada banyak tipe rumah di Indonesia, salah satu yang paling favorit adalah model rumah tipe 36. Ini merupakan model rumah yang paling cocok dan direkomendasikan bagi mereka yang baru menikah, atau yang memiliki satu atau dua orang anak. Dengan ukuran rumah 36 meter persegi, artinya rumah tersebut akan memiliki dua kamar tidur, satu …

warc-identified-content-language: ind


content:
Kecanggihan teknologi telah memudahkan manusia dalam menjalani berbagai kegiatan, salah satunya dalam dunia medis. Saat ini banyak sekali platform yang menyediakan berbagai layanan konsultasi kesehatan online dengan dokter, sehingga para pasien yang hendak berobat bisa mengetahui dahulu penyakit yang dialaminya.
Meski demikian, masyarakat juga harus pandai dalam menentukan platform konsultasi kesehatan online yang hendak digunakan. Pastikan platform tersebut kredibel dan bekerjasama dengan para tenaga medis yang ahli di bidangnya. Jangan sampai niat Anda untuk berkonsultasi justru menjadi boomerang bagi diri sendiri.
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Daeng M Faqih, SH MH, mengatakan saat ini banyak sekali ditemukan orang yang mengaku-ngaku menjadi dokter atau tenaga medis. Bahkan banyak pula dari mereka yang membuka tempat praktek dan ketika diselidiki ternyata dokter palsu.
“Banyak konsultasi kesehatan yang memberikan saran. Tapi kan kita tidak tahun itu di belakangnya siapa, bisa dokter atau orang yang ngaku-ngakunya dokter. Jadi dengan adanya platform terpercaya ini kami akan membuat regulasi yang meyakinkan seluruh tenaga medis yang bergabung harus terjamin mereka adalah benar-benar dokter,” terang dr. Daeng, dalam Peluncuran GrabHealth powered by Good Doctor di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Dokter Daeng mengatakan masyarakat juga harus membedakan antara dokter yang kredibel dan abal-abal. Menurutnya dokter yang kredibel itu telah memiliki surat tanda registrasi yang artinya telah diakui kompetensinya oleh negara.
Selain itu dokter kredibel harus memiliki surat izin praktek pada tempat prakteknya. Sementara dokter abal-abal biasanya tidak memiliki perijinan yang lengkap.
“Untuk memastikan masyarakat mendapatkan dokter yang kredibel maka dokter-dokter yang ikut dalam program ini adalah yang memiliki tempat praktek. Jadi kalau dari hasil konsultasi pasien perlu datang, maka tempat prakteknya sudah ada, sehingga pasien bisa mendapatkan penanganan dan pengobatan yang jauh lebih baik dari sang dokter,” tuntasnya.


content:
Cara aplikasi penghasil uang lewat dana Mendapatkan Uang dari Internet dengan membuka Jasa Penulis Artikel juga bukanlah pekerjaan yang mudah, karena Anda dituntut untuk membuat artikel yang orisinil dan unik, jadi tidak bisa copy artikel orang. “Setiap hari, kurangi segala sesuatu yang tidak Anda inginkan dan tingkatkan segala sesuatu yang Anda inginkan. Lakukan selalu aktivitas ini hingga sesuatu yang tidak Anda inginkan tidak ada lagi dan sesuatu yang Anda inginkan semakin meningkat.”____ Dr. Ibrahim Elfiky.
Selain pelayanan yang baik, promosi juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh para pebisnis kaki lima. Promosi memiliki arti sebagai usaha dan strategi untuk memberitahukan keberadaan usaha kita kepada orang banyak. Promosi bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan, maupun dalam bentuk digital. Secara lisan misalnya dapat dilakukan dengan cara obrolan dari teman yang satu ke teman yang lainya. Secara tulisan dan digital misalkan bisa menggunakan banner atau iklan digital yang berisikan tentang produk yang sedang kita jual. Berbisnis makanan paling mudah untuk dapat disesuaikan dengan situasi perekonomian. Anda dapat menjual mulai dari makanan sederhana, makanan rumahan, hingga makanan mewah. Anda dapat memutuskan membuat warung nasi hingga rumah makan berkelas. Sampai kapan pun orang akan membutuhkan makanan sehingga berbisnis makanan akan selalu dapat berjalan dan berkembang.
Sang aplikasi penghasil uang lewat dana penumpang merasa sangat bahagia dan menawarkan sebagian uang tunai sebagai hadiahnya. Namun pihak dari badan transportasi itu menolak dan mengatakan, seluruh karyawannya tidak menerima uang dari penumpang manapun.(Sis/Nrm). Bahkan jika Kamu tidak memiliki keterampilan ini sama sekali, Kamu dapat meluangkan waktu untuk mempelajarinya.
Salah satu bank terbesar dan terbaik di Indonesia, Bank Nasional Indonesia (BNI) juga memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam hal pinjaman modal usaha. Melalui program yang telah dicanangkannya, yakni Kredit Usaha Rakyat atau KUR, Bank BNI menyediakan pinjaman modal usaha bagi masyarakat pelaku usaha mikro yang membutuhkan dana sebagai tambahan modal usaha.
Untuk mengganti desain blog dan layout caranya sangat mudah, Anda hanya perlu menginstal tema baru dan melakukan aktivasi. Lakukan amalan doa agar cepat kaya itu minimal 7 hari berturut-turut. Selebihnya baca doa tersebut sebanyak 7x setiap aplikasi penghasil uang lewat dana selesai sholat 5 waktu.
Menyusun anggaran untuk event merupakan salah satu kegiatan terpenting di dalam tahap persiapan sebelum event dilaksanakan, karena disinilah anda dapat mengetahui berapa perkiraan biaya yang anda butuhkan supaya suatu event dapat berjalan lancar. Ciri wirausaha sukses membangun mimpi dan mengejar cita-cita adalah memiliki mental sebagai pemenang. Anda harus berbicara dengan perencana keuangan yang dapat membantu Anda menentukan jumlah yang Anda butuhkan untuk dapat pensiun dengan nyaman.
“Kita punya RENCANA. Allah juga punya RENCANA. Yakinlah aplikasi penghasil uang lewat dana rencana-Nya adalah yang terbaik untukmu”.
Semangat para karyawan adalah salah satu manfaat utama dari komunikasi yang efektif dalam bisnis. Ketika tidak ada komunikasi yang baik dalam perusahaan, biasanya ada kegagalan untuk menyampaikan informasi. Hasilnya adalah pengurangan moral karyawan dan produktivitas secara keseluruhan.
Protesor Theodore Levitt dart Harvard mengakui, metodc nyontek atau ‘niru-meniru’ dalam dunia bisnis memang memiliki kelebihan dibanding melakukan inovasi bisnis. Karma, kebanvakan para peniru tersebut mampu menjadi kompetitor yang tangguh. Bahkan perusahaan kaliber dunia yang mengembangkan piranti lunak, Microsoft pun pernah dituduh telah mengambil keuntungan ekonomi dari penemuan-penemuan yang dilakukan orang lain. Misalnya, sistem Windows yang awalnya dibuat pada sisitem pengoperasian Apple’s Macintosh. Sbg sarana pengendali moneter (secara tidak langsung) oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi terbuka, krn di Indonesia pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai instrumennya.
Cara Dapatkan Uang
Posting sebelumnya & berikutnya
Cara mendapatkan uang dengan paypal
Tempat meminjam uang tanpa jaminan
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
Komentar
Nama *
Surel *
Situs web
Simpan nama, email, dan situs web saya di browser ini untuk lain kali Anda berkomentar.
Anda Mungkin Menyukainya
Cara cepat dapat uang yg halal
19 November
Berikut cara cepat jadi selebgram yang sukses
29 Oktober
Bisnis yang cocok untuk mahasiswa
09 November
Kiriman Terbaru
Membantu jutaan orang Indonesia menghemat waktu dan uang
Cara cepat dapat uang banyak yang halal
Mengenal berbagai teori kepemimpinan yang mendunia
Ide bisnis
Pinjam cepat
Hadiah uang tunai langsung
Habiskan gajimu
Cara dapat uang upload video youtube
Aturan dasar investasi bagi pemula
Artikel tips keuangan
Categories
Cara Dapatkan UangUsaha OnlineInvestor Harus ApaDapat Uang SekarangBisa Cepat KayaCara Dapat Uang JutaanInvestasi AmanDapat Uang FreeBisnis Di Tahun 2020Cara Dapat Uang HarianBisnis Di RumahDapat Uang LangsungBisnis Luar BiasaMendapatkan UangInvestasi Online Peta Situs

label: en

label: de


content:
Nonton Kindness Subtitle Indonesia di MovieDB, Situs Nonton Koleksi Film Online Terlengkap mulai dari box-office, tv series dan masih banyak lagi. Film ber-genre Drama, Romance ini dapat di tonton secara online gratis hanya menggunakan koneksi internet. Memperoleh rating dari 0 votes berdasarkan IMDB, produksi film yang berasal dari negara Korea ini adalah film yang rekomen untuk di tonton.
Durasi film Kindness adalah kurang lebih 81 menit dengan aktor utama dan produksi film dari . Untuk kalian yang ingin menonton trailer film ini dapat diakses melalui Trailer Film Kindness di youtube.
Di Release pada Tahun 2019 atau lebih tepatnya pada tanggal 01 October 2019 yang di sutradarai oleh dengan total penayangan 194,906 kali, film ini merupakan film yang asyik di tonton di rumah dengan praktis tanpa harus ke bioskop.

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Saat mendengar kata sehat, apa yang langsung terbesit dipikiran? Olahraga, makanan dan minuman sehat, serta pola pikir positif. Ketiga hal tersebut menjadi kunci terpenting untuk memperoleh kesehatan jasmani secara maksimal. Pembicaraan ini semakin menarik, sebab tidak semua orang sependapat, bahwa hidup sehat itu mudah. Masih banyak dari kita yang menilai, jika tubuh sehat membutuhkan banyak tenaga dan uang. Pada kenyataannya, anggapan seperti itu muncul karena pikiran sudah terdominasi oleh kemalasan.
Contoh, tidak bisa olahraga dengan alasan sibuk kerja. Padahal tubuh hanya memperlukan 30 menit untuk melakukan aktivitas fisik. Kita tidak perlu berpikir berlebihan, sebab syarat olahraga cukup ringan dan fleksibel. Hal serupa juga terjadi untuk ketentuan asupan yang dikonsumsi. Pembahasan ini terbilang penting karena seperti yang diketahui, sekarang konsumen disuguhi oleh ragam makanan cepat saji yang mengandung tumpukan lemak, dan unsur tidak menyehatkan lainnya.
Makanan dengan sajian seperti ini memang sangat mengiurkan, tapi tidak bisa dimungkiri bahwa semua hidangan itu bukan asupan yang baik bagi tubuh. Jangan sampai hanya karena suka, kita mengonsumsinya setiap hari. Tentu saja tindakan ini, tidak akan adil untuk kesehatan badan. Beberapa penelitian menyebutkan, bahwa penyakit kronis dengan jenis baru semakin banyak bermunculan. Data tersebut merujuk pada semakin bervariatifnya makanan yang dikonsumsi oleh manusia.
Tidak salah jika belakangan ini, pemerintah kembali mengerakan program hidup sehat. Gerakan untuk membiasakan aktivitas fisik dan konsumsi sayur dikembali digalakan. Bahkan beberapa tahun ke belakang, style kembali pada alam diperkuat. Keadaan ini terbukti dari respon luar biasa publik akan produk-produk sehat, dan apapun yang berkaitan dengan alam disambut dengan baik. Sayur Indonesia menjadi bagian yang juga tidak luput dari perhatian. Tanah Air sebagai kawasan yang terkenal dengan sebutan agraris mempunyai pilihan sayur-mayur yang tak perlu diragukan kualitasnya.
Disini, kita bisa menikmati jenis sayuran yang segr sekaligus bernutrisi. Bahkan tidak jarang, rasa manis dan sensasi fresh dari sayuran mampu dirasakan karena proses pengelolaan yang sempurna. Selain menunjang kesehatan, sayuran juga mempunyai peran penting untuk menutrisi kulit. Artinya, kita tidak hanya mendapat sehat karena nutrisi baik akan menunjang kecantikan secara natural. Bukankah kita selalu Jenis menginginkan paket komplit yang tidak mempunyai efek samping?
Jenis Sayur Indonesia yang Wajib Dikonsumsi
Belakangan ini, makanan sehat menjadi pilihan yang kembali banyak diminati oleh masyarakat. Keadaan tersebut kian terasa, sebab kesadaran publik akan pentingnya menjaga kesehatan sudah mulai mengalami peningkatan. Meskipun tetap saja, setiap elemen harus berusaha untuk menjaga diri sendiri dari berbagai ancaman kesehatan yang bisa datang kapan saja. Dari sekian banyak jenis makanan sehat yang tersedia di pasaran.
Sayur Indonesia menjadi pembicaraan yang banyak mencuri perhatian berbagai kalangan. Seperti yang sudah diketahui, Indonesia menjadi negara yang mempunyai jenis sayuran paling lengkap. Bahkan disini, kita bisa dengan mudah menemukan tanaman berkhasiat, hingga aneka bumbu dapur yang semuanya berasal dari alam. Sudah selayaknya, semua kekayaan SDA tersebut dimanfaatkan secara maksimal guna menunjang kesehatan badan. Nah, berikut 9 sayuran yang wajib kita konsumsi setiap hari:
1. Tomat
Tomat menjadi sayuran yang tidak hanya enak. Namun, mempunyai cita rasa unik yang membuat siapa saja mudah jatuh cinta kepadanya. Tomat sendiri memiliki beberapa jenis, sehingga kita bisa memanfaatkannya sesuai keinginan. Selain itu, buah dengan warna cerah ini mengandung zat-zat yang baik bagi kesehatan tubuh. Misalnya saja, serat pada tomat yang dipercaya ampuh melunturkan lemak. Kenyataan itu cukup mengiurkan, terutama bagi kita yang sedang menjalani program diet. Tidak sampai disini, sebab tomat juga memiliki zat likopen yang baik untuk mencegah tumbuhnya sel kanker dan penyakit kronis lainnya. Meskipun begitu, tetap konsumsi tomat sesuai porsi yang disarankan. Pasalnya, apapun yang dimakan secara berlebihan akan berdampak tidak baik bagi tubuh.
2. Brokoli
Brokoli sering disebut sebagai sayuran dengan 1001 khasiat. Sayur Indonesia yang satu ini cukup unik, sebab brokoli mempunyai visual mirip pohon beringin. Sedangkan untuk rasa, brokoli tidak berbeda jauh dari sayuran hijau lainnya. Sayuran tersebut semakin menarik, sebab brokoli kaya akan beta karoten. Dimana zat itu dipercaya, mampu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak mengherankan, jika brokoli sering muncul pada campuran makanan pendamping bayi.
3. Wortel
Siapa dari kita yang tidak tahu wortel? Bisa dipastikan, semua orang tahu dan menyukai sayuran berwarna terang ini. Wortel sendiri mempunyai cita rasa manis yang kaya akan Vitamin A. Pada kenyataannya, wortel tidak baik untuk kesehatan mata. Sebab, berbagai penelitian mengungkap bahwa sayuran tersebut mengandung antioksidan tinggi, sekaligus Vitamin C.
4. Terong
Orang Indonesia bisa dipastikan tidak asing dengan sayuran terong. Biasanya, sayur ini mempunyai warna ungu dan hijau terang. Terong bisa dimasak menjadi berbagai olahan lezat. Kabar menyenangkannya, terong memiliki kandungan antioksidan berupa Nasunin. Seperti yang sudah diketahui, antioksidan berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga badan tidak mudah terkena penyakit. Selain itu, terdapat juga serat dan kalium yang bermanfaat untuk menghindari risiko terkena stroke.
5. Paprika
Berikutnya, terdapat paprika yang selalu mengiurkan karena warna-warna cantiknya. Sayur Indonesia ini memang memiliki banyak keunggulan bagi tubuh. Terutama bagi kita yang sekarang, sibuk mengatur jadwal diet. Hal tersebut dikarena paprika mempunyai zat-zat unik yang dipercaya ampuh melunturkan lemak jahat. Selain itu, paprika juga baik bagi penderita stroke dan jantung. Sebab, sayuran berwarna cerah tersebut memiiliki kandungan likopen dalam jumlah tinggi.
6. Bayam
Bayam tidak mau ketinggalan masuk sebagai kotegori sayur Indonesia yang berkhasiat tinggi. Sayuran tersebut mudah bisa ditemukan diberbagai wilayah di Tanah Air. Menariknya, bayam mampu tumbuh tanpa perawatan rutin. Nah, untuk manfaatnya bayam merupakan sumber klorofil yang baik untuk tubuh.
7. Kubis
Sayuran yang juga bermanfaat bagi kesehatan adalah kubis. Meskipun warna hijau yang dimilikinya tidak terlalu kuat. Pada kenyataannya, kubis mengandung banyak Vitamin C. Bukan hal yang aneh, jika kubis mempunyai peran besar dalam mengurangi risiko serangan jantung serta diabetes. Walaupun seperti itu, kita tetap tidak diperkenankan mengonsumsi kubis dalam jumlah besar.
8. Seledri
Seledri bukan hanya berfungsi sebagai penambah rasa masakan. Sayuran dengan daun mungil tersebut, memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh. Biasanya, mereka yang menderita tekanan darah tinggi dan gangguan aliran darah lain disarakan memperbanyak konsumsi seledri. Semakin menyangkan karena sayuran tersebut bisa dijadikan menjadi jus yang sehat sekaligus lezat.
9. Mentimun
Sayur Indonesia yang selanjutnya adalah mentimun. Khasiat timun sendiri sudah diteliti oleh berbagai ahli. Dimana banyak dari mereka yang menyatakan, bahwa timun memiliki zat-zat unik yang baik bagi penderita hipertensi.


content: Raja Try Out adalah platform kursus berbasis web, yang menyediakan berbagai pilihan kursus latihan online untuk menguji kemampuan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional


content:
Bagaimana Memilih Situs Slot Game Terpercaya Yang Tidak Menipu – Akan sangat beresiko tinggi bila Anda membeli sebuah situs slot game terpercaya tanpa perhitungan yang matang. Maka dari itu kita harus memahami bahwa setiap pemilihan situs judi online tersebut harus memiliki kriteria tertentu. Bahkan beberapa member memiliki kriterianya secara personal dan dibentuk dengan referensi subjektivitas. … Baca Selengkapnya Bagaimana Memilih Situs Slot Game Terpercaya Yang Tidak Menipu
Kategori Game Slot Tag bagaimana memilih slot terpercaya, situs slot yang asli, slot game terpercaya 2020, slot game terpercaya dan tidak menipu, slot game yang terpercaya


content:
saat ini, lagu dan nyanyian di Indonesia mencapai puncaknya. Kami mengatur unduhan ilegal lagu mp3 atau penyalinannya ke file layanan bersama, penyalinannya ke teman, atau pembelian mereka di kios DVD.
Seniman dan desainer juga bingung. Tindakan anti-pencurian dan anti-penipuan lainnya telah diterapkan dengan kuat.
Buat kamu yang penggemar tas, pasti bisa membeli barang-barang tersebut dan bersenang-senang. Tapi adakah jawaban untuk Anda bahwa Anda memiliki anggaran terbatas, tetapi tidak cukup untuk membeli CD? Nyanyikan lagu secara gratis! (dan tentu saja secara hukum).
Ada banyak alat yang tersedia di Internet untuk mengunduh lagu mp3 gratis. Berikut beberapa di antaranya:
1. Jamendo
Semua lagu di Jamendo dapat diunduh dan dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons atau Art Free, jadi aturan menyalin, berbagi, mengedit, dan menjalankan bisnis diatur oleh dokumen-dokumen ini. izin khusus untuk lagu-lagu ini. Lebih dari 32.000 lagu dari musisi di seluruh dunia kini tersedia untuk diunduh di Jamendo. Ubah Jamendo menjadi salah satu situs menulis gratis terbaik dan ubah menjadi ruang perpustakaan gratis.
2. PureVolume
PureVolume merupakan web yang berguna untuk mencari dan mempromosikan musisi dan lagunya. Musik atau musik dari PureVolume menawarkan semua kesempatan untuk mengunduh dan membuat lagu secara gratis atau untuk dijual, mengunduh video, menjual produk, dan memberikan informasi tentang jadwal tur / konser. nama keluarga.
3. Informasi
ReverbNation adalah tempat pertemuan bagi para profesional bisnis, artis, artis, musisi, musisi, promotor, dan orang-orang khusus. Banyak artis, musisi dan musisi terkenal tinggal di sini, sama seperti orang Indonesia lainnya. Itu selalu menawarkan setidaknya satu lagu untuk diunduh gratis.
4. LastFM
Selain platform musik online terpopuler, LastFM menawarkan unduhan musik gratis, terutama untuk musik atau band indie. Buka daftar Download musik untuk melihat daftar lagu yang tersedia dan didownload.
5. MP3
go lagu – MP3 adalah situs web yang diselenggarakan oleh Jaringan CNET yang menyediakan informasi tentang lagu, album, dan video dari musisi di seluruh dunia. MP3 tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga ribuan lagu yang dapat diunduh secara gratis.
6. SoundCloud
Siapa yang tidak tahu SoundCloud? Musik yang bagus sepertinya tidak memiliki tempat untuk menyimpannya. SoundCloud bukan hanya tautan mendengarkan umum, tetapi juga menyediakan lagu-lagu yang dapat diunduh secara gratis kepada anggota.
7. Perdagangan kebisingan
Tanggapan NoiseTrade sangat mengejutkan! “Pencinta musik gratis. Artis akan menemukan hiburan baru. Setiap orang akan berhasil. ”Kedengarannya seperti India, bukan? NoiseTrade jelas merupakan musik India oleh Valhalla.
8. Bandingkan
Epitonic memulai debutnya pada 8 Maret 1999. Situs ini adalah yang pertama menjadi perpustakaan musik dengan informasi tentang industri musik. Diluncurkan pada 2004 dan Epitonic diluncurkan pada 8 Maret 2011 dengan tambahan heat sink.
9. Suara stereo
Stereogum adalah salah satu postingan blog pertama. Edisi pertama stereogum difokuskan pada arahan musik dan genre musik lainnya. Tetapi untuk menyenangkan para musisi, Stereogum modern mewakili hampir setiap genre musik. Disini anda dapat men download lagu stafaband dari artis terkenal lainnya seperti: Kanye West, Ryan Adams, Vampire Weekend dan masih banyak lagi.
10. FreeMusicArchive
Kamu mau bersenang-senang? Anda dapat mencobanya di FreeMusicArchive. Manajer independen mempercayai semua lagu dalam playlist Anda. “Ini bukan hanya musik gratis, ini musik yang bagus.”
11. Salah
Myspoonful mendapat lagu baru secara gratis setiap hari. Band pemikiran terus-menerus mendidik dan merancang musik terbaik atau artis independen.
12. Amazon MP3
Amazon, salah satu toko online terbesar, juga menjual item seperti iTunes Store. Selain nilai, Amazon MP3 menawarkan banyak lagu gratis untuk diunduh.
13. ILoto
Insound adalah toko toko musik yang telah mengaktifkan promosi campuran digital untuk cakram konvertibel. Insound juga menawarkan 1-2 rutinitas harian gratis (mungkin komersial).
14. Tempat berpikir
Museopen adalah situs web nirlaba yang mempromosikan penggunaan pengetahuan musik dan alat pendidikan. Museopen terbuka untuk umum dengan musik rekaman, musik dan buku teks gratis. Seperti musik dalam band, Museopen bisa menjadi panduan yang bagus.
Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, cukup sekian dan terimakasih.


content:
Kita semua tentu pernah mengalami kebutuhan dana darurat untuk membayar sesuatu yang mendadak, sehingga tidak ada persiapan dana, atau dana saat ini sangat terbatas.
DAFTAR ISI show
1 Tempat Pinjam Uang Bunga Kecil di Somagede – Banyumas
2 Tempat Pinjam Uang Cepat Tanpa Jaminan di Somagede – Banyumas
3 Tempat Pinjam Uang Modal Usaha Kecil di Somagede – Banyumas
4 Tempat Pinjam Uang Untuk Biaya Pendidikan di Somagede – Banyumas
5 Pinjaman Modal Usaha Cepat Cair di Somagede – Banyumas
6 Pinjam Uang Tanpa Jaminan Untuk Mahasiswa di Somagede – Banyumas
7 Pinjaman Uang Tunai Online Tanpa Jaminan di Somagede – Banyumas
8 Koperasi Tempat Pinjam Uang Tanpa Jaminan di Somagede – Banyumas
9 Pinjaman Online Bunga Kecil di Somagede – Banyumas
10 Rekomendasi Tempat Peminjaman Uang Terpercaya di Somagede – Banyumas
Kebutuhan pinjam uang pun sering datang mendadak, misalnya untuk biaya kesehatan atau melunasi biaya pendidikan.
Oleh sebab itu, tempat pinjam uang pun semakin bermunculan dan menjadi penolong di saat-saat butuh dana darurat.
Namun, tidak banyak tempat pinjam uang yang cepat cair, misalnya karena banyaknya persyaratan dan lamanya proses pencairan yang memakan waktu hingga berhari-hari atau minggu.
Oleh karena itu, tempat pinjam uang cepat cair di Somagede – Banyumas menjadi salah satu solusi tepat bagi Anda yang butuh pinjaman cair dalam waktu cepat.
Tempat pinjam uang cepat cair di Somagede – Banyumas dapat meminjamkan uang dalam waktu 1 hari, selama persyaratan dokumen Anda lengkapi. Tidak perlu waktu lama, Anda bisa mendapatkan pinjaman dengan cepat.
Tempat Pinjam Uang Bunga Kecil di Somagede – Banyumas
Terkadang ada kebutuhan mendadak dan darurat yang tidak bisa diprediksi kapan kita akan mengalaminya. Misalnya harus membayar perbaikan kendaraan pribadi, biaya Kesehatan atau pendidikan buah hati Anda.
Meminjam uang pun menjadi solusi. Namun jika meminjam uang, tak jarang bunga yang disyaratkan juga cukup tinggi sehingga cukup berat untuk dilunasi.
Anda tidak perlu khawatir karena tempat pinjam uang bunga kecil di Somagede – Banyumas dapat membantu Anda mendapatkan biaya darurat dengan bunga kecil yang tidak memberatkan.
Kami jamin tempat pinjam uang bunga kecil di Somagede – Banyumas terpercaya dan terdaftar secara resmi sehingga Anda tidak perlu khawatir.
Dengan bunga yang kecil, tempat pinjam uang bunga kecil di Somagede – Banyumas cocok bagi Anda yang membutuhkan dana darurat dengan persyaratan yang mudah serta tanpa jaminan yang memberatkan.
READ: Tempat Pinjam Uang Cepat Cair di Tanimbar Utara, Maluku Tenggara Barat
Tempat Pinjam Uang Cepat Tanpa Jaminan di Somagede – Banyumas
Seperti yang kita tahu, keadaan ekonomi dan keuangan setiap orang pasti berubah-rubah dan berbeda-beda. Tidak selamanya seseorang memiliki banyak uang, dan begitu pula sebaliknya.
Ditambah lagi saat ini kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara beberapa orang memiliki pendapatan yang terbatas dan cenderung stagnan.
Tak heran jika banyak orang yang membutuhkan pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan dana darurat.
Akan tetapi, banyak dari lembaga pinjam uang yang menyaratkan jaminan bagi peminjam uang, sehingga cukup memberatkan.
Tempat pinjam uang cepat tanpa jaminan di Somagede – Banyumas hadir sebagai tempat pinjam uang dengan syarat yang tidak memberatkan, yaitu tanpa jaminan.
Selain itu, tempat pinjam uang cepat tanpa jaminan di Somagede – Banyumas juga menawarkan keamanan transaksi, proses yang cepat dan bunga kecil.
Tempat Pinjam Uang Modal Usaha Kecil di Somagede – Banyumas
Saat ini semakin banyak orang yang menjalankan bisnis atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Apapun bisnis atau usaha yang sedang Anda jalani, tentu memiliki potensi untuk maju. Akan tetapi, tak jarang untuk mencapai hal tersebut Anda membutuhkan modal yang tidak kecil.
Tempat pinjam uang modal usaha kecil di Somagede – Banyumas pun menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan pinjaman uang untuk buka usaha, terutama usaha kecil.
Dengan persyaratan yang cukup sederhana, Anda dapat mengajukan pinjaman di tempat pinjam uang modal usaha kecil di Somagede – Banyumas dengan cara meningformasikan bentuk usaha yang sedang Anda jalani, serta planning Anda dengan mendapatkan pinjaman uang sebagai modal usaha tersebut.
Dengan pinjaman uang sebagai modal usaha, diharapkan usaha Anda pun menjadi lebih baik kedepannya.
Tempat Pinjam Uang Untuk Biaya Pendidikan di Somagede – Banyumas
Seperti yang kita ketahui, biaya pendidikan saat ini tidaklah murah, baik sejak taman kanak-kanan hingga perguruan tinggi, banyak yang mematok biaya besar.
Tentunya, di saat yang bersamaan, mengenyam pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk masa depan yang lebih baik.
Oleh sebab itu, ditengah kebutuhan pinjam uang untuk biaya pendidikan, sementara bank dan lembaga keuangan konvensional tidak memberikan solusi, kami muncul sebagai tempat pinjam uang untuk biaya pendidikan di Somagede – Banyumas.
Tempat pinjam uang untuk biaya pendidikan di Somagede – Banyumas menawarkan pinjam uang untuk mahasiswa maupun pelajar, serta orang tua yang memerlukan uang untuk biaya pendidikan anaknya.
READ: Tempat Pinjam Uang Cepat Cair di Gu, Buton Tengah
Beberapa keunggulan dari tempat pinjam uang untuk biaya pendidikan di Somagede – Banyumas adalah proses yang cepat, persyaratan yang mudah, serta tanpa jaminan.
Pinjaman Modal Usaha Cepat Cair di Somagede – Banyumas
Untuk membuat usaha semakin maju, tak jarang pebisnis memerlukan modal. Terlebih di saat seperti sekarang ini, menjalankan usaha untuk mendapatkan penghasilan utama atau sampingan merupakan hal yang sangat baik untuk dilakukan agar keadaan ekonomi membaik.
Jika Anda tidak sedang memerlukan uang untuk modal usaha, maka Anda dapat mengajukan pinjaman modal usaha cepat cair di Somagede – Banyumas dengan persyaratan yang mudah dan bunga cenderung kecil.
Pinjaman modal usaha cepat cair di Somagede – Banyumas sangat tepat bagi Anda yang sedang memerlukan modal lebih agar usaha berjalan semakin lancar dan maju, sehingga Anda bisa menjalankan usaha yang telah diimpikan.
Pinjam Uang Tanpa Jaminan Untuk Mahasiswa di Somagede – Banyumas
Seperti yang kita ketahui, di dunia kerja dengan persaingan yang cukup ketat seperti saat ini, penting bagi kita untuk mengenyam pendidikan setidaknya sampai tingkat sarjana/perguruan tinggi.
Sayangnya, tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapat pendidikan terbaik di perguruan tinggi.
Bagi mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah atau biaya lainnya sehubungan dengan pendidikan mereka, maka dapat melakukan pinjam uang tanpa jaminan untuk mahasiswa di Somagede – Banyumas.
Tentunya ini adalah hal yang bagus karena banyak dari mahasiswa belum memiliki jaminan seperti kendaraan bermotor atau rumah atas nama pribadi.
Dengan terobosan baru, mahasiswa dapat melakuan pinjam uang tanpa jaminan untuk mahasiswa di Somagede – Banyumas untuk mendukung pendidikannya.
Pinjaman Uang Tunai Online Tanpa Jaminan di Somagede – Banyumas
Di situasi mendadak saat kita membutuhkan uang, biasanya kita sangat memerlukan tempat pinjam uang yang dapat mencarikan pinjaman tanpa lama-lama.
Solusi pinjaman kilat langsung cair pun menjadi solusi, karena jika kita meminjam uang di bank, biasanya prosesnya agak lama dan memakan waktu hingga berhari-hari.
Untuk itulah pinjaman uang tunai online tanpa jaminan di Somagede – Banyumas hadir sebagai solusi dimana semua orang bisa mengakses pinjaman online ini.
Pinjaman online sebenarnya telah ada selama bertahun-tahun, namun tidak banyak yang bisa mencarikan pinjaman dengan cepat dan tanpa jaminan.
Kelebihan dari pinjaman uang tunai online tanpa jaminan di Somagede – Banyumas adalah prosesnya yang cepat karena bisa diakses secara online sehingga tidak perlu ke suatu kantor atau tempat yang mungkin cukup jauh dari tempat tinggal Anda.
READ: Tempat Pinjam Uang Selain Bank di Gambut, Banjar
Koperasi Tempat Pinjam Uang Tanpa Jaminan di Somagede – Banyumas
Saat ini, keperluan dana tambahan untuk berbagai kebutuhan semakin meningkat. Tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya populasi dan kebutuhan yang meningkat, namun juga inflasi.
Di situasi seperti ini, tentu tidak asing jika banyak orang mengajukan pinjaman di koperasi tempat pinjam uang tanpa jaminan di Somagede – Banyumas dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang tidak memberatkan.
Koperasi tempat pinjam uang tanpa jaminan di Somagede – Banyumas cocok bagi Anda yang membutuhkan pinjaman dana darurat yang cepat cair dan tanpa jaminan yang dapat memberatkan.
Koperasi tempat pinjam uang tanpa jaminan di Somagede – Banyumas juga terdaftar secara resmi yang menawarkan sistem pinjam yang paling tepat sesuai dengan situasi Anda.
Pinjaman Online Bunga Kecil di Somagede – Banyumas
Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula sistem pinjam uang, salah satunya adalah pinjaman online yang saat ini semakin banyak jumlahnya.
Tentunya, Anda harus memilih perusahaan atau Lembaga yang menawarkan pinjaman uang secara resmi sehingga dapat dipercaya.
Cocok bagi para generasi baru, pinjaman online bunga kecil di Somagede – Banyumas menawarkan proses pinjam uang secara online yang mudah diakses dengan bunga yang kecil.
Tidak perlu repot-repot datang ke kantor atau perusahaan yang mungkin lokasinya cukup jauh dari rumah Anda, cukup dengan akses internet, Anda dapat bekunjung ke situs pinjaman online bunga kecil di Somagede – Banyumas.
Anda juga dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan kami untuk menentukan tipe pinjaman yang Anda perlukan sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini.
Rekomendasi Tempat Peminjaman Uang Terpercaya di Somagede – Banyumas
Jika Anda adalah perusahaan atau instansi pemberi pinjaman dengan bunga rendah dan proses yang mudah untuk masyarakat yang membutuhkan di Somagede – Banyumas, Anda bisa bekerja sama dengan kami untuk menempatkan informasi perusahaan/lembaga Anda di halaman ini.
Hubungi kami segera untuk mendapatkan slot iklan dengan posisi terbaik yang menyasar calon peminjam dana di wilayah Somagede – Banyumas dan sekitarnya.
Dengan ikut menempatkan informasi tentang program pinjaman dana dari instansi/lembaga Anda, berarti Anda juga telah ikut membantu masyarakat yang tengah membutuhkan bantuan keuangan dan modal dana, baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha atau bisnis.


content:
Dengan biaya sewa jeep Bromo yang murah meriah dan tetap terjangkau untuk semua kalangan di Malang dan sekitarnya. Kami sediakan jasa sewa jeep terbaik untuk kamu yang menyukai perjalanan seru dan menegangkan. Tidak banyak saat ini jasa sewa jeep Bromo di Malang yang menyewakan mobil jeep dengan harga sewa jeep Bromo murah seperti kami. Selain harga terjangkau tetap banyak keunggulan yang bakal kami tawarkan untuk kamu jika pilih kami sebagai mitra transportasi ke Bromo.
ihsantravel.com
Alasan Harus Menggunakan Jeep Untuk Ke Bromo Malang
Jeep merupakan mobil yang punya spesifikasi tertentu sehingga sangat unik dan memberi tambahan kesan lain saat digunakan untuk perjalanan wisata. Banyak alasan mengapa kamu seharusnya menggunakan jeep saat melakukan perjalanan ke Bromo dari Malang atau sekitarnya. Berikut ini adalah alasan-alasan penting mengapa kamu harus menggunakan jeep untuk perjalanan ke Bromo :
Kuat Di Segala Medan
Mobil jeep sebetulnya diciptakan dengan powerful sehingga kuat untuk segala medan bahkan medan yang berat sekali pun. Mesin mobil jeep punya kapasitas yang sangat besar jika dibandingkan dengan mobil MPV sehingga lebih tahan banting. Jadi, merupakan pilihan yang sangat tepat menggunakan mobil jeep untuk pergi ke Bromo dari Malang yang melalui rute jalanan ekstrim.
Harga Sewa Terjangkau
Harga sewa jeep jauh lebih terjangkau dibandingkan MPV apalagi yang mewah. Oleh karena itu menggunakan jeep untuk ke Bromo adalah pilihan yang paling tepat. Anda bakal menghemat budget liburan terutama budget transportasi jika anda pilih menggunakan mobil jeep untuk pergi ke Bromo. Buktikan sendiri kami adalah jasa sewa jeep Bromo murah Malang yang memberi tambahan harga terjangkau untuk anda.
Perjalanan Seru Memacu Adrenalin
Mobil jeep sebetulnya didesain sebagai mobil yang bisa memacu adrenalin pengendaranya. Pasalnya mobil jeep bisa melalui medan ekstrim dengan kecepatan tinggi sehingga akan menciptakan perjalanan yang seru dan memacu adrenalin. Apalagi jika ke Bromo melalui rute Malang-Bromo kamu harus melalui jalanan yang ekstrim dan berliku sehingga perjalanan jadi seru dan menegangkan.
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Name *
Email *
Website
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Post navigation
Previous page Previous post: Memanfaatkan Konsultasi Paikolog untuk Meningkatkan Kesehatan Mental
Next page Next post: Kriteria Memilih Software akuntansi murah
Vampire Bukan Hanya Mitos? Ini Dia Beberapa Kejadian Aneh yang Jadi Bukti KeberadaannyaVampire Bukan Hanya Mitos? Ini Dia Beberapa Kejadian Aneh yang Jadi Bukti Keberadaannya
May 16, 2020May 16, 2020
Pernahkah Anda menonton Twilight Saga atau Vampire Diaries Series? Jika pernah, tentu Anda tida akan asing dengan night creatue yang mana disebut Vampire. Sering disamakan dengan Drakula, vampire sebenarnya adalah
Bisnis
Universitas Terbaik di Lampung dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat dan Ilmu PengetahuanUniversitas Terbaik di Lampung dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat dan Ilmu Pengetahuan
January 8, 2021January 8, 2021
Banyak pertimbangan yang dilakukan untuk melihat apakah sebuah universitas merupakan universitas yang berkontribusi terhadap masyarakat di sekitarnya. Kontribusi ini dapat berbentuk kontribusi praktis maupun keilmuan. Sebagai contoh, berbagai universitas terbaik
Bisnis
Ciri Khusus Judi online pulsa Terbaik Di IndonesiaCiri Khusus Judi online pulsa Terbaik Di Indonesia
January 4, 2021January 4, 2021
Untuk kamu yang sebetulnya bahagia bersama permainan slot online. Anda nanti jangan sampai tak tekankan peran berasal dari judi online pulsa paling baik di Indonesia. Karena agen paling baik inilah


content:
Siapa yang tidak ingin pergi ke luar kota atau bahkan ke luar negeri? Pastinya semua orang sepakat untuk menyetujuinya. Namun, yang bisanya membuat keinginan tersebut terkubur yaitu harga tiket pesawat yang terbilang mahal. tentu saja hal ini menjadi mimpi buruk bagi setiap orang.
Namun, Anda tak perlu khawatir karena masih ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan promo tiket pesawat murah melalui marketplace. Dengan adanya cara tersebut, pastinya liburan kita akan sangat menyenangkan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai cara mendapatkan tiket pesawat promo, langsung simak ulasan berikut.
Cara Mudah Mendapatkan Promo Tiket Pesawat
Ingin mendapatkan promo tiket pesawat murah dengan cara yang mudah? Anda bisa mengikuti panduan sederhana, namun menghasilkan tiket murah. Selengkapnya berikut ini:
Fleksibel-lah dengan tanggal Anda
Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan tiket pesawat murah, namun Anda taik tau harus kemana perginya. Anda tak perlu khawatir, karena melalui marketplace ini Anda bisa menemukan destinasi itu dengan menggunakan fitu “Ke Mana Saja”. Fitur ini tidak hanya membantu Anda mendapatkan inspirasi tempat tujuan yang menarik, selain itu bisa membantu Anda menemukan maskapai penerbangan dengan tariff tiket sesuai dengan budget yang Anda miliki.
Agar bisa menggunakan fitur tersebut, Anda bisa berkunjung ke situs marketplace yang Anda pilih. Kemudian, Anda tinggal memasukkan nama bandara keberangkatan yang Anda inginkan. di kolom destinasi bandara, pilih tujuan Anda dan jumlah penumpang serta tanggal keberangkatan yang Anda inginkan.
Nah, bagi Anda yang memiliki hari atau tanggal keberangkatan yang bebas, untuk mendapatkan harga tiket murah, disarankan untuk memilih opsi “Bulan Termurah” atau “Sepanjang Bulan” untuk mendapatkan penawaran terbaik dari maskapai. Setelah itu, pilih “Cari Penerbangan” dan pilih kota tujuan yang Anda inginkan.
Gunakan fitur “Info Harga”
Keuntungan menggunakan marketplace yaitu bisa membantu Anda untuk memantau pergerakan harga dari maskapai penerbangan melalui fitur “info harga”. Jika saja harga penerbangan berubah, Anda akan mendapatkan informasi dari marketplace tersebut melalui email. Bahkan, sebagian banyak marketplace yang menghadirkan fitur ini, gratis tanpa adanya harga.
Untuk mengetahui info harga ini, caranya cukup mudah yaitu dengan membuat situs marketplace yang sudah Anda pilih. Secara otomatis akan muncul kotak di layar untuk meminta alamat email Anda. langsung sja masukkan alamat email Anda dan centang kotak dibawahnya. Setelah itu, tekan pilihan “Kirim Info Harga”. Sehingga Anda akan mendapatkan info terbaru di email ketika harga tiket pesawat berubah.
Also read :
Rekomendasi Hotel di Kemang dan Spot Tempat Asik yang Bisa Kamu Kunjungi
Liburan Ke Yogyakarta Lebih Maksimal Pakai Pinjaman dari digibank KTA
Waktu Terbaik Untuk Membeli Tiket Pesawat
Untuk mendapatkan promo tiket pesawat murah, Anda harus bisa membeli tiket di waktu yang tepat. Bagi kita yang tidak terbiasa membeli tiket, pasti bertanya-tanya kapan waktu yang tepat untuk membeli tiket pesawat terbang? Waktu terbaik yaitu 2 minggu sebelum hari keberangkatan Anda. selain itu, Anda juga bisa mendapatkan tiket murah di bulan tertentu seperti bulan Februari.
Jangan Bersihkan Cookies Browser
Mungkin selama ini kebanyakan orang berfikir bahwa membersihkan cookies browser bisa membantu mendapatkan tiket pesawat lebih murah. Padahal, anggapan seperti itu sangat salah. Padahal, cookies yang terdapat di dalam browser justru membantu Anda mendapatkan tiket pesawat lebih mudah.
Selain itu, dalam juga membantu menyelesaikan proses pemesanan lebih cepat. Anda bisa mendapatkan harga terbaik pun bisa Anda dapatkan lebih cepat dan mudah. Hal ini bisa Anda lakukan ketika ketika promo sedang berlangsung. Sehingga, Anda harus lebih cepat mendapatkan tiket tersebut, karena Anda akan bersaing dengan banyak orang untuk mendapatkan harga promo tersebut.
Buat Keputusan Sebelum Periode Promo
Apapun yang direncanakan dengan baik, pastinya akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka dari itu untuk mendapatkan promo tiket pesawat, sebaiknya rencanakan dari awal kapan keberangkatan, caranya dengan menandai kalender serta tentukan destinasi apa yang Anda inginkan.
Segera pesan tiket itu secepat mungkin, ketika maskapai penerbangan mengumumkan promo tiket. Keuntungan perencanaan yang Anda siapkan yaitu untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan promo terbaik.
Pantau Promo Di Musim Liburan
Kapan maskapai akan memberikan penawaran spesial atau promo, memang tidak ada yang mengetahui pastinya. Hal tersebut tergantung dari strategi masing-masing maskapai penerbangan dalam pemasaran. Tapi, yang sering dijumpai saat ini kebanyakan maskapai memberikan promo pada hari-hari libur nasional seperti hari raya. Bahkan tak jarang maskapai penerbangan memberikan promo besar-besaran ketika berulang tahun. Maka dari itu, jangan sia-siakan hari-hari tersebut.
Follow Akun Media Sosial Maskapai
Cara selanjutnya untuk mendapatkan promo tiket pesawa murah melalui marketplace yaitu pantau akun media sosial maskapan tersebut. selain itu, Anda juga bisa mendaftarkan diri dalam e-newsletter mereka. Karena kebanyakan maskapai mengumumkan promo-promo melalui media sosialnya.
Also read :
5 Rekomendasi Tempat Wisata Lembang untuk Keluarga
Keuntungan dari Menginap di Hotel Tepi Pantai yang Harus Anda Rasakan
Pergilah Sendirian Atau Pesan Dalam Jumlah Sedikit
Agar bisa mendapatkan promo tiket pesawat, sebaiknya pergi sendiri atau dengan satu teman saja. Karena, promo maskapai terkadang ditujukan untuk solo traveler aau berpasangan. Biasanya, situs dari maskapai tersebut biasa memberi tanda “sold out” atau terjual habis, ketika Anda memesan tiket lebih dari 2 orang.
Namun, jika Anda memesan tiket untuk 2 orang saja, maka Anda berkesempatan untuk mendapatkan tiket untuk penerbangan yang dengan harga yang lebih murah.
Pilih Destinasi Yang Tidak Terlalu Populer
Siapa yang tidak ingin pergi ke berbagai kota yang memiliki destinasi menarik seperti Bali, Singapura, Bangkok, Seoul, dan kota-kota lainnya, pastinya semua orang menginginkan hal tersebut. Namun terkadang promo ke destinasi-destinasi populer tersebut akan cepat habis dan harga tiketnya juga terbilang lebih mahal. Nah, untuk mendapatkan harga tiket yang lebih murah dan banyak stocknya, Anda bisa memilih destinasi lain yang tidak populer, namun tetap menarik.
Ketahui Posisi Geografis Destinasi Yang Diinginkan
Jika Anda tertarik untuk mengunjungi destinasi tertentu untuk menghabiskan waktu liburan, namun destinasi tersebut tidak masuk ke dalam promo, Anda masih bisa mencari rute alternative lainnya. maka dari itu, terlebih dahulu pelajari letak geografis dari destinasi yang ingin Anda kunjungi. Yang tak kalah penting, Anda juga harus merencanakan lokasi keberangkatan dan kepulangan yang akan Anda pilih.
Misalnya saja Anda ingin ke Surabaya, namun harga tiketnya sangat mahal. Nah, untuk mendapatkan tiket pesawat yang murah, Anda bisa terbang ke Malang dulu dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya menggunakan kereta atau bis. Atau Anda ingin tujuan lain seperti ke Derawan, cobalah terbang ke Tarakan, kemudian lanjutkan perjalanan menggunakan mobil ataupun kapal untuk mendapatkan harga yang lebih murah.
Demikian ulasan lengkap mengenai cara mendapatkan promo tiket pesawat murah melalui marketplace. Nah, dengan cara-cara mudah tersebut, pastinya kesempatan Anda mendapatkan tiket promo akan lebih besar. Yang terpenting, perhatikan hari yang tepat untuk membeli tiket. Semoga bermanfaat.