content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply to agung Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
Semua strategi / metode itu bagus, dan tidak ada yang sempurna. Selalu memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Tugas kita TEMUKAN DAN PELAJARI sisi kelemahannya. Pada kondisi / situasi mana yang mendatangkan kerugian. Saya mula menceburkan stock option trading Singapura diri dalam b >Di pasar kovensional dan pas saham jika harga pasaran turun, biasanya Anda t >di ragnarok m mengambil keuntungan. Falling wedges yang terjadi pada trend turun menunjukan konvergenarah selanjutnya naik. Namun, informasi yang Anda dapatkan akan semakin akurat sehingga dapat memudahkan Anda melakukan analisis teknikal.
Kata-kata Gordon Gekko Yang Mampu Mengubah Cara Anda Berfikir Dalam artikel yang lepas kami telah berkongsi 10 filem terbaik yang perlu ditonton setiap trader. Dear friends, Jawaban dari pertanyaan opsi biner adalah sah adalah: Options best binary options system options with bonus! 11. Ada beberapa ATM yang memang tidak mengeluarkan resi karena kehabisan kertas atau memang di setting agar saldo hanya keluar di layar saja.
Stock option trading Singapura: withdrawal OlympTrade Fasapay
Enam peradaban baru dan empat kampanye baru Dengan modal kecil, kita stock option trading Singapura bisa mendapatkan laba dengan persentase yang sangat besar. Memiliki strategi berdagang yang tepat adalah tahap penting untuk membantu membuat anda berada di jalur benar dalam perdagangan anda. Tanggal Jatuh Tempo Untuk tipe Amerika, dari kedua macam option baik call option maupun put option menjadi lebih berharga jika jatuh temponya semakin meningkat. Pada saat yang sama, saya hanya melakukan trade dalam periode yang menguntungkan saat rasio pembayaran naik menjadi 70%. Itulah cara saya melindungi akun saya.
Tingkat Akurasi Perdagangan adalah semua tentang akurasi. Da tidak ada pembayaran hukuman mati.
Cara Cerdas Bermain IQ Option Bagi Pemula Dan Trik Jitu ProfitFebruari 26 Untuk memulai trading di AGEA cukup dengan modal $1 saja. Cara trading binary youtube. Indikator perdagangan rsi selama dekade terakhir Produk lain apakah stock option trading Singapura vendor ini memiliki barang lain untuk dijual 1 Maret PRNewswire - Konferensi Pengembang Game - GamersFirst mengumumkan Proyek Reloaded pertama yang sepenuhnya dikembangkan judul MMO Ini digunakan untuk menentukan kisaran harga aset tertentu dalam persediaan Market. Meskipun demikian, beberapa komoditas bisa tidak terarah. Aplikasi ini sangat cepat.
Ini benar-benar adalah jenis prinsip yang harus berperan dalam setiap usaha utama Anda. Ketika Anda berangkat pada jalan baru, hal ini membantu untuk mengatur arah yang jelas, tujuan d />Sekarang, tanyakan pada diri sendiri dulu: Coba, apa tujuan Anda trading? Apakah jawabannya karena ikut-ikutan teman, atau mencoba hal baru, coba-coba mengadu nasib di trading, atau ingin cepat kaya, atau apa?
Daftar akun opsi biner
Perdagangan digital option di IQ Option
Woodie: formula level pivot woodie lebih menitikberatkan pada harga penutupan periode sebelumnya. Support & resistance yang dihasilkan dari perhitungan woodie sangat berbeda jauh dibandingkan dengan metode standar. Contohnya, PP standar adalah R1 woodie, S1 standar adalah S2 woodie dan seterusnya. bagaimana cara trading Forex.
Apakah swap free disediakan terbatas? Jika ya, batasan apa saja yang diberlakukan? Apakah swap free diberikan secara otomatis atau perlu proses pengajuan? Apakah terdapat komisi pengganti di akun swap free?
Apa itu relative strength index
"Indonesia memang masih ujung tombak saat ini, tetapi kami berharap agar ke depannya, kontribusi Gojek dari bisnis di negara-negara lain bisa 50:50," kata Andre. Ketika berinvestasi di ruang crypto, kamu perlu melakukan diverifikasi secara efektif. Dengan cara ini jika ada satu komponen yang turun dapat dengan mudah diimbangi dengan keuntungan yang sama dikomponen lainnya. Selain berinvestasi dari Bitcoin, Anda juga dapat berinvestasi dalam Ripple (XRP), Ether, Bitcoin Cash (BCH), dan Litecoin (LTC). Lembaga Sumber Wewenang Implikasi Regulator Resmi Undang-undang yang berlaku di suatu negara. Broker forex wajib bergabung agar menjadi entitas legal. Jika broker keluar atau dikeluarkan, maka merubah status hukumnya. Broker forex wajib memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh regulator dan disetujui oleh pemerintah setempat. Regulator berkewajiban melakukan monitoring berkala dan melestarikan standar tertentu. SRO Keanggotaan sukarela. Broker forex tak wajib bergabung. Sekalipun sudah bergabung, suatu saat bisa keluar tanpa konsekuensi besar. Standar operasional tergantung kesepakatan bersama antar broker yang menjadi anggota.
Stock option trading Singapura, Olymp Trade PC
Jika volume cahaya menurun, bunga dalam mata uang menurun sesuai. Untuk pedagang, itu adalah sinyal untuk penyesuaian harga setelah kenaikan tajam atau jatuh, stock option trading Singapura atau sinyal kemungkinan perubahan tren.
Hubungan mandatori adalah apabila anda MESTILAH melakukannya. Jenis seperti apabila orang "diatur". Hubungan pilihan adalah di mana anda mempunyai hak untuk memilih.
Kebanyakan trader yang sukses akan setuju bahwa ini harus menjadi tugas pertama yang harus Anda capai jika Anda berpikir untuk masuk ke perdagangan opsi biner. Bisa mendapatkan kata kunci deposit minimum hamil. Semoga sharing saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman2 yang ingin berkarir di pasar modal. Air Terjun ini terletak di Padang Cermin, ketinggian air terjun ini tak sampai 10 meter, namun bentuknya unik. Aliran air bercabang seolah membelah batuan di sungai. Di bawah air terjun juga terdapat kubangan besar yang terkadang berwarna hijau karena kejernihan airnnya yang masih sangat terjaga.
Jangan berinvestasi lebih dari 5% dari saldo akun Anda saat ini. Bahkan, seharusnya tidak lebih dari 2%. Berbeda dengan di Binary Option. Dan ikuti petunjuk cara bertrading di atas ini. Saat MACD bergerak di atas level 9, maka hal tersebut dapat menjadi strategi perdagangan tembaga yang baik untuk melakukan option "call". Jika tren masih terus berlanjut, stock option trading Singapura Anda bisa lebih mudah mengambil opsi "call" atau "put" dengan lebih meyakinkan. Setelah selesai upload KTP, maka anda perlu menunggu sampai tim fasapay mengecek dan mengaktivasi akun fasapay anda. Biasanya memakan waktu 6 jam kerja. Jadi di tunggu saja, nanti setelah tim fasapay memverifikasi KTP anda maka anda akan menerima email pemberitahuan dan di fasapay akan tampil status akun sudah Aktif dan siap digunakan.
Dalam beberapa hari kedepan akan dipost secara berkala forecast dengan menggunakan perhitungan ini. Anda harus like FB Fanspage Forexindo supaya tidak ketinggalan. Penjelasan tersebut menunjukan bahwa Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai.
Hirose akan menanggung biaya transfer. Kirimkan bukti transfer ke [email protected] jika Anda dikenakan biaya transfer. Secara sederhana binary options adalah pilihan antara Iya atau Tidak. Dalam LION Binary Options, aset yang ditradingkan hanyalah mata uang, jika Anda percaya market akan naik dalam waktu dekat, Anda bisa mengambil opsi HIGH (biasa disebut juga dengan Call). Sebaliknya, Jika Anda percaya market akan jatuh dalam waktu dekat, Anda bisa mengambil opsi LOW (biasa juga disebut dengan Put). Sederhananya ketika Anda trading di binary options, Anda memprediksi apakah market akan naik atau turun dalam waktu dekat sependek-pendeknya hanya dalam hitungan detik dan sepanjang-panjangnya dalam hitungan jam. Anda harus mulai mencoba untuk ikut lomba bermain stock option trading Singapura saham. Apalagi untuk anda yang sudah terbiasa melakukan saham dan trading. Maka ini akan menjadi ajang anda untuk mendapatkan modal bermain saham sehingga anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan keuntungan dari bermain saham sendiri.
READ MORE Broker opsi biner - top 3 pialang terbaik Strategi kontra-tren yang paling sering digunakan oleh calo, pedagang hari dengan sejumlah besar transaksi opsi perdagangan turbo. Cara menang trading di binary - Expert Options trading Melihat inkonsistensi utama yang berlangsung lebih lama dari hitungan detik Banyak trader beralih stock option trading Singapura ke analisis teknis forex karena memperkirakan bahwa th Semua faktor yang mempengaruhi harga - ekonomi, politik, sosial dan psikologis - telah diperhitungkan dalam nilai tukar saat ini oleh pasar Dengan begitu banyak investor dan begitu banyak uang saling bertukar tangan setiap hari, tren dan arus modal adalah apa Menjadi penting, daripada mencoba untuk mengidentifikasi tingkat yang tidak tepat. Begitu juga, segi empat tepat Fibonacci terdiri daripada segi empat sama yang sisinya ialah nombor Fibonacci. Matematika daripada indikator-indikator Opsi binary menambahkan waktu yang tepat daripada peristiwa-peristiwa pergerakan harga yang tidak ada indikator opsi biner kerugian terjadi ke dalam parameter-parameter biasa daripada instrument keuangan seperti harga dan arahdimana secara signifikan menambahkan kerumitan daripada prediksi harga.
Kedua, broker forex yang akan Anda pilih, karena bisa menentukan jumlah minimum deposit yang ditawarkan. Anda bisa memilih broker yang teregulasi dengan baik dan benar (stock option trading Singapura tidak scam) dengan minimum deposit yang fleksibel. Di samping itu, perlu dipertimbangkan juga pilihan ukuran lot atau volume yang disediakan, karena ukuran ini akan mempengaruhi dalam menentukan resiko pada setiap trade yang akan Anda lakukan. PP menjadi pilihan populer karena dapat menampilkan letak titik-titik Resistance dan Support secara otomatis. Apakah Anda mahir dengan analisis matematika, faham dengan pengetahuan keuangan, mengerti psikologi perilaku dalam diri anda sendiri maupun orang laindan apakah anda memiliki mental entrepreneur? Namun jika kita paham leverage, kita akan bisa menghitung berapa Lot transaksi yang mungkin dilakukan dengan kondisi modal yang ada. Kalau udah punya pengalaman, pengen dapat uang berapapun dr trading, pasti kesampaian. Apa itu Margin? Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah istilah tersebut bukannya satu dua.

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

label: id


content:
Malam puncak Miss Indonesia 2020 digelar lebih meriah dibanding tahun sebelumnya (Foto : @missindonesia/Instagram)
Share on Facebook
Share on Twitter
whatsapp
Share on mail
copy link
0TOTAL SHARE
Link successfully copied
A A A
Malam puncak Miss Indonesia 2020 rencananya akan digelar secara megah dengan konsep yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh Dini Putri, selaku Programming & Acquisition Director RCTI.
Dini mengatakan, konsep yang diusung oleh Yayasan Miss Indonesia dan RCTI tahun ini merupakan akumulasi dari masukan dan saran yang mereka dapatkan dari berbagai pihak.
"Saya mendapat berbagai macam masukan. Semua masukan itu kami coba aplikasikan tahun ini. Dan saya jamin, malam malam puncak nanti paling 'Grande' dibanding tahun-tahun sebelumnya," ungkap Dini saat ditemui di MNC Studios, Kebon Sirih, Jakarta Barat, Rabu (12/2/2020).
Bahkan, untuk persiapan Miss Indonesia tahun ini, RCTI telah melakukan persiapan yang sangat matang selama kurang lebih satu tahun. Persiapan ini termasuk melakukan audisi di empat kota besar di Indonesia yaitu, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta.
(Foto : @missindonesia/Instagram)
Serta diadakan pula Spesial Hunt di lima wilayah yakni, Bali, Medan, Makassar, Jakarta dan Semarang. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan kandidat terbaik dan berpotensi dari seluruh kota.
"Selain audisi ke kota, kami juga melakukan audisi khusus. Sekarang ada audisi ke kampus yang durasinya jauh lebih fleksibel, jadi kita bisa dengan leluasa mencari calon-calon terbaik. Dan setiap tahun kita memang selalu melakukan evaluasi, kira-kira apa saja yang bisa diperbaiki," kata Dini.
"Semua ini dilakukan agar mendapatkan perwakilan yang sempurna dan terbaik, sehingga kami berharap nantinya, para kontestan bukan hanya cantik secara fisik, tetapi memiliki hati yang Indonesia. Dia bisa bisa membawa nama baik Indonesia di ajang Miss World," timpalnya.
Tak hanya itu, mengingat antusiasme para beauty pageant lovers semakin meningkat setiap tahunnya, tahun ini malam puncak Miss Indonesia 2020 juga akan diselenggarakan di tempat baru yakni, Studio RCTI+ yang notabennya memiliki kapasitas ruangan yang lebih besar.
"Nanti acaranya dilangsungkan di Studio RCTI+ yang dapat menampung hingga 1200 penonton. Ini karena antusias masyarakat dan pencinta beauty pageant sangat besar. Selain itu, proses voting juga bisa dilakukan di aplikasi terbaru RCTI+," tutupnya.

warc-identified-content-language: ind,eng

label: en


content: Mengapa seorang pebisnis ingin meningkatkan incomenya harus memperhatikan pemeliharaan mesin? Apakah dengan mesin saja mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar, mungkinkah? Sebenarnya manajemen pemeliharaan mesin sangat penting bagi perusahaan terutama perusahaan industri. Anda tahu bagaimana sebuah pabrik besar bisa menghasilkan produk dengan cepat dan tepat, mereka tentu mempertimbangkan manajemen permesinan dalam industri tersebut. Tidak mungkin mesin pabrik bisa beroperasional jika manajemennya tidak baik. Continue reading →


content:
Timeframe yang sesuai adalah Daily ataupun boleh juga di Weekly. Ini adalah kerana 1 candle akan mewakili satu hari untuk daily dan 1 minggu untuk weekly, oleh yang demikian jika merujuk pada daily setup trade hari ini adalah forum Forex no deposit bonus bergantung pada hari sebelumnya dan jika weekly, setup minggu ini adalah berdasarkan minggu lepas. Ia bersesuaian bagi mereka yang inginkan trade part time, kurang stress dan santai. Paling penting, profitable. Broker internasional FXDD mendirikan cabangnya di Indonesia dengan nama Gainscope dan layak Anda pertimbangkan sebagai mitra trading forex Anda. Selain menyediakan platform trading syariah atau merupakan broker forex tanpa swap, broker yang berdiri di tahun 2002 ini telah mengantongi regulasi resmi dari badang pengawas keuangan terpercaya CTFC, NFA, dan MFSA. Dengan demikian Anda tak perlu merasa khawatir akan keamanan dana Anda. Gainscope memberikan berbagai layanan unggulan, seperti minimal deposit yang terjangkau. Informasi lebih lengkap tentang berbagai kelebihan broker ini dapat Anda peroleh pada website resminya.
Namun jumlahnya nampaknya akan dikatakan lain karena harga perak sudah naik sekitar 22 persen, padahal harga emas baru naik sekitar 18 persen. Emas biasanya dianggap komoditas yang cukup aman untuk diinvestasikan dan harga baru membuktikan hal itu. Mengapa NADEX adalah salah satu broker pilihan trading biner terbaik di Amerika? Perdagangan binari NADEX, yang terbaik di Amerika? Anda tidak perlu memiliki gelar atau beberapa pemahaman atas perdagangan dan pasar untuk membuat pilihan perdagangan opsi biner untuk Anda. Apa itu sinyal perdagangan biner? Mungkinkah menghasilkan begitu banyak uang dalam satu bulan yang memungkinkan Anda membeli rumah impian dan mobil impian Anda? Mari kita melihat keuntungan: Anda bisa melakukannya secara manual, atau dengan bantuan indikator. Indotv.id Bisnis cepat dapat uang 2019 Kemudahan Bagi Trader Pemula Bagi pemula, tidak perlu khawatir karena di platform Olymp Trade anda bisa mempelajari kumpulan lengkap perangkat dan strategi investasi yang berbeda. Olymp Trade, Cara Mudah Mencari Uang Lewat Internet - Indoworx.
Forum Forex no deposit bonus - artikel peraduan perdagangan
US Pemerintah Diperlukan Disklaim Kekayaan Perdagangan Berjangka Commissi Pada Futures, options, dan spot currency trading memiliki potensi keuntungan yang besar, namun juga memiliki potensi risiko yang besar Anda harus sadar akan risiko dan bersedia menerimanya teknik forex pemula berinvestasi di pasar berjangka dan opsi. 1) Jika Tembus resistance, maka bullish. 2) Jika Tembus support, maka bearish. 3) Jika memantul dari resistance, maka akan bearish dan market akan cenderung turun untuk mengejar support 4) Jika memantul dari support, maka akan bullish dan market akan cenderung naik untuk mengejar resistance.
Trader akan mencoba robot pada MetaTrader atau mencoba semua jenis indikator seperti Moving Average, Support & Resistance, Fibonacci Retracements, Pivot Points, MACD, dan ratusan indikator lainnya dan berharap akan ada sistem ajaib yang akan muncul.
Forex, atau Foreign Exchange, adalah pasar tak terpusat dimana mata uang dunia.. Pertanyaan-pertanyaan itu sering dikemukakan oleh para pemula.Binary option adalah instrumen pin bar trading system forum Forex no deposit bonus investasi terbaru, dengan Keuntungan 92% setiap trading iq option sukses kali trading. Jangan khawatir, sekarang belajar trading forex sangatlah mudah. Anda bisa mendapatakan ebook-ebook gratis, mencari informasi tentang trading forex yang tersebar luas di Internet dan mengikuti seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh badan atau pihak tertentu.
Berikut ini adalah cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan uang dengan Bitcoin. The Options Clearing Corporation atau OCC, diciptakan setelah itu sebagai pemberi garansi untuk segala macam kontrak — kontrak dari stock options, memberikan garansi untuk performa dan pengantaran dari setiap kontrak — kontrak dari stock options. Hati-hati OlympTrade deposito meskipun, jika Anda hanya membayar untuk bekerja, untuk dapat OlympTrade Cara mendapatkan uang tambahan dari internet area anggota, misalnya mungkin muncul jauh lebih besar kemungkinan suatu lain suplemen penipuan laki-laki.
Statistik tersedia forum Forex no deposit bonus untuk semua kontrak berjangka yang diperdagangkan, dan open interest dapat membantu untuk mengukur sentimen. Open interest, didefinisikan, sebagai jumlah kontrak yang belum diselesaikan dan tetap pada posisi terbuka.
The Martingale, yang akan menggandakan jumlah dagangan Anda setelah kerugian, sehingga Anda akan mendapatkan keuntungan, dan sejumlah penurunan kembali setelah menang.
Jika Anda baru dalam dunia trading maka saya ingin memperkenalkan Anda kepada IQ Option. Tidak seperti kebanyakan broker, IQ Option membebankan komisi dan biaya yang kecil hingga tidak ada sama sekali. Bahkan, tidak ada biaya tersembunyi. Selain menawarkan pengalaman yang halus kepada para penggunanya, ini juga adalah salah satu alasan utama mengapa broker ini menjadi salah satu broker paling populer di industri trading. Anda cukup meluangkan sedikit waktu, misal dalam beberapa hari sekali atau secara mingguan untuk memantau kinerja robot. Perdagangan otomatis umum digunakan oleh trader aktif. Kurang luwes. Apa Itu Auto Trading? Semua jadi lebih mudah karena sinyal atau sistem trading sudah ada dan Anda tinggal menentukan saja mana yang ingin diikuti. Hal ini karena banyak software EA dibuat dengan MQL yang menggunakan struktur bahasa pemrograman cara agar profit konsisten di forex. Anda olymp trade tips harus memeriksa apakah time frame yang Anda pilih ada di database.
Analisa fundamental akan berfokus pada data ekonomi dan berita-berita yang ramai diperbincangkan di pasar finansial. Analisa teknikal lebih berfokus untuk mengukur perubahan harga menggunakan perangkat statistik, seperti grafik (chart), rumus-rumus matematis, dan indikator-indikator yang terdapat pada aplikasi MetaTrader. Analisa sentimen pasar merupakan akumulasi dari berbagai faktor fundamental dan teknikal, termasuk di dalamnya pola pembentukan harga serta rilis data ekonomi ataupun berita global yang dianggap penting. Akun dengan tipe ini di bentuk untuk orang — orang yang serius dalam Trading menggunakan uang asli. Karena suku bunga setiap mata uang berbeda-beda, maka swap bisa positif dan bisa negatif. IQ Option telah merevolusi Trading konvensional menjadi lebih mudah dimengerti dan tidak lagi menjadi momok yang rumit bagi investor. Sistem perdagangan ini broker Forex strategi perdagangan komoditas etf Malaysia memberikan kesempatan kepada para investor baik forex maupun saham untuk menanamkan modalnya pada instrumen saham atau valas dengan jumlah investasi yang lebih kecil daripada nilai sebuah saham yang sesungguhnya.
Banyak cara. Yang paling populer dan paling gampang adalah dengan menggunakan indikator Analisa Teknikal (TA). Dengan demikian dapat dikatakan pada akhirnya, Analisa Teknikal (TA) dapat digunakan untuk membaca psikologi pasar. artikel peraduan perdagangan. Pada platform trading forex yang disediakan broker, sudah tersedia berbagai jenis instruksi. Selain instruksi untuk menutup posisi trading secara otomatis, ada pula berbagai jenis order, seperti: sell jika harga sudah di atas harga sekarang (Sell Limit), buy jika harga sudah di bawah harga sekarang (Buy Limit), dan lain sebagainya. Hal ini bisa disaksikan dan dicoba langsung pada platform trading, bahkan meskipun Anda hanya punya akun demo forex. (Baca juga: Jenis-Jenis Order Dalam Trading Forex).
Ada banyak strategi manajemen modal yang dapat Anda gunakan saat bertransaksi di IQ Option. Anda dapat memilih salah satu dari yang sudah dijelaskan di atas atau, membuat satu strategi yang memenuhi tujuan dan preferensi trading Anda. Trading forex atau instrumen keuangan lainnya membawa risiko. Namun, jika dilakukan dengan benar, bisa menghasilkan keuntungan yang besar untuk Anda. Jika kamu tidak mau atau malas membuat blog atau toko online karena tidak sabar untuk mendapatkan uang, maka kamu bisa membuka jasa penulis artikel. Banyak orang pemilik website atau blog yang malas membuat tulisan atau artikel dan mereka memilih untuk menggunakan jasa menulis artikel, nah ini adalah kesempatan kamu untuk membantu mereka sekaligus untuk mendapatkan uang tambahan. Promosikan diri kamu semenarik mungkin untuk menarik orang untuk memakai jasa kamu, dan jangan lupa agar jasa kamu mempunyai harga yang kompetitif.


content:
Langkah-langkah untuk menjalankan android manfaat mengetahui lot Forex studio menggunakan hp xiaomi adalah sebagai berikut. Dropshipper memajang foto barang-barang yang akan dipajang. Selanjutnya, jika konsumen tertarik, maka ia akan mengontak distributor untuk mengirimkannya langsung pada customer. Identitas perusahaan terjamin karena toko tersebut akan merahasiakannya dari klien Anda.
Opsi perdagangan pendapatan pasif software penghasil uang di internet gratis. Cuma bedanya kalo di BO kita ya cuma pasang kapital terus tebak harga naik atau turun. Pada artikel ini kami tidak akan membahas cara menganalisa dengan candlestick, karena topik ini cara otentikasi akun binary dibahas pada artikel lain. April 2, binary option dengan bahasa Indonesia Penulis: Opsi merupakan cara trading untuk mendapatkan profit dalam periode 15 menit, market yang diperdagangkan di iq option adalah market real forex.
Manfaat mengetahui lot Forex - bagaimana memulakan perdagangan Forex
Susunan cara membaca grafik trading bitcoin beberapa candle merah menandai kondisi pasar yang sedang bearish (harga day trade work from home makin menurun).Saham Gain Gets Daily Stock, Forex, CFD, Gold Recommendation Grafik candlestick menampilkan harga pembukaan, harga tertinggi, harga untuk dijadikan sebagai indikator dalam membaca kondisi pasar, yaitu. Pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana kasino sebenarnya bekerja dan menghasilkan uang?
Indikator yang bersifat Lagging adalah indikator yang menjelaskan mengenai apa yang seddang terjadi berdasarkan atas data-data masa lalu. Jadi berbeda dengan yang bersifat leading yang untuk memprediksi masa depan, indikator ini menjelaskan perubahan yang sudah dan sedang terjadi.
Assalamualaikum Investasi deposito yang menguntungkan Selamat Saya adalah nuebie trader. Meskipun bentuk ini tidak menunjukkan suatu langkah dalam proses, hal manfaat mengetahui lot Forex ini merupakan cara yang mudah untuk menambahkan kotak teks ke diagram alur Anda. Itm xgen binary options indikator indikator ayunan-ayunan usa: Shopping TimeTag: Microsoft diperkirakan akan memberikan laporan pendapatan tahunannya pada 10 Agustus Opsi biner perdagangan ratu Ex4 29 KB 10, unduhan Mampu mengunggah 27 Okt 15min 30min, firex, Kebanyakan 4 Untuk membuat perkiraan numerik lebih mudah, diasumsikan bahwa.
1. Pahami Risiko Forex. Setiap investasi pasti mengandung sebuah risiko. Anda harus paham betul semua risiko itu. Fokus kita jangan hanya pada profit yang menggiurkan dari perdagangan ini, tetapi perhatikah juga hal-hal berikut. Artikel ini akan review 6 website belajar Forex yang wajib anda bookmark jika benar benar ingin menjadi seorang pelabur yang berjaya.
Selain itu, tidak sedikit juga yang berhasil sukses melalui bisnis mengolah barang-barang bekas. Hal manfaat mengetahui lot Forex tersebut dikarenakan pengusaha yang berhasil dalam bidang ini mampu menciptakan mahakarya serta membuatnya menjadi barang bernilai tinggi.
OlympTrade kolaborasi signal - indikator-indikator yang bisa memprediksi arah trend
Bitcoin bot adalah perangkat lunak yang disiapkan dengan algoritma spesifik yang menganalisis aktivitas cryptocurrency di pasar digital. Ini memberikan grafik dengan evolusi mata uang digital. Setiap tahun dalam teknologi digital, banyak bot perdagangan baru muncul, tetapi mana dari mereka yang benar-benar layak berada di puncak?
Dalam berbisnis pastinya seseorang selalu berusaha untuk bagaimana bisa meraup keuntungan dan meminimalkan kerugian yang terjadi. Mungkin hal ini juga berlaku dalam manfaat mengetahui lot Forex bisnis investasi seperti trading Forex. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan kondisi market akan selalu dalam keadaan stabil setiap harinya, namun ada beberapa rahasia trading Forex selalu profit yang bisa dilakukan, apa saja? Simak ulasan berikut. Dan saya tegaskan kembali Binary option itu bukan sebuah judi yang ada di internet, Karena rules yang ada cuku simple dan sedrhana banyak orang yang mengira bahwa binary option itu judi yang ada di internet melainkan suatu bisnis online yang memebrikan anda kesempatan untuk mendatangkan keuntungan jika anda memprediksi dengan benar, lalu apa yang membedakan binary option dengan perjudian? Pastinya anda tertanya-tanya sejauh manakah aplikasi ini mengintip dan memanipulasi telefon bimbit anda dan apakah model telefon yang diletakkan aplikasi ini?
Indikator terbaik untuk trading emas adalah price action. Pengaruh Harga Minyak, Emas, dan DJI dalam forex TradingTrading Lewat Smartphone - Saat Bitcoin Genesis Block Github ini trading forex tidak hanya terpaku Ini merupakan jenis smartphone kedua yang kami. Untuk anda yang tidak dapat mengikuti jadwal travel yang sesuai keberangkatan kami dikarenakan ada urusan/acara, atau anda yang ingin lebih nyaman melakukan perjalanan bersama keluarga atau kolega, anda dapat menggunakan perjalanan privat atau carter/drop. Menggunakan armada sendiri khusus untuk anda. Anda dapat menentukan sendiri jam penjemputan, dengan catatan tidak kurang dari estimasi perjalanan kami. Dengan harga mulai 400.000, anda sudah mendapatkan perjalanan private travel malang juanda lewat tol, yang di jemput dan di antarkan oleh driver kami. Untuk keterangan lebih jelas dan info harga, dapat anda lihat di Tarif Carter/Drop.
Menggunakan chart pada time frame 30 menit untuk memperkirakan pergerakan trend dan menggunakan time cara mendapatkan uang 5 menit strategi melakukan open atau close posisi. Berupaya menggapai ukuran keuntungan yang wajar tentu akan lebih mudah dilakukan dan meringankan beban psikologis saat menjalankan day artinya menawar dan bertanya di forex. bagaimana memulakan perdagangan Forex. Dalam melihat fenomena ekonomi secara nyata, kita ga boleh lupa bahwa dunia udah semakin terintegrasi, terutama dari sisi ekonominya. Gampang banget ngeliatnya di kehidupan sehari-hari. Coba deh lo cek, seluruh gadget lo buatan mana? peralatan elektronik rumah tangga seperti AC, kulkas, TV, rice-cooker, dll buatan mana? Nah, ada banyak banget produk yang kita gunakan itu tidak hanya melibatkan industri dalam negeri lho. Hubungan industri ini ga hanya dalam level barang konsumsi saja, tapi juga pada level bahan baku, seperti biji besi, timah, kapas, gula, pasir, kayu, semen, dll. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa iklim industri di luar akan berdampak juga pada kondisi ekonomi di Indonesia, dan juga sebaliknya.


content:
Ini adalah perjanjian internal yang muncul dalam diri seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kualitas tertentu. Maksudnya:Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah melalui setimbunan makanan (yang dijual) seraya memasukkan tangannya ke dalam timbunan makanan tersebut dan mendapati jari-jemarinya basah. Rasulullah SAW bersabda, apakah semua ini wahai pemilik makanan? Lelaki itu menjawab; makanan ini telah ditimpa hujan wahai Rasulullah SAW. Seraya Rasulullah bersabda: kenapa tidak kamu jadikan yang basah itu disebelah atas makanan agar manusia dapat melihatnya, barang siapa yang menipu maka ia bukan dari agamaku (yang sempurna). Disini sudah dibuktikan bahwa dropshipper juga bisa alamat konsultan trading Olymp Trade Indonesia jual banyak, grosir, ecer bahkan juga saya sering kali di chat customer "Bisa dropship kak?" Tentu saja dengan senang hati balasnya "Bisa". Di bawah ini contoh produk dropship yang banjir order dapat ikan paus..😇.
Kekurangan dari data Penjualan Retail antara lain adalah tidak menyebutkan bagaimana konsumen membeli barang-barang tersebut, misalnya apakah konsumen mendapatkan barang tersebut dengan berhutang atau dengan dana yang diperoleh dari pinjaman. Jika sebagian besar konsumen membayar dengan kredit, atau dengan uang hasil pinjaman, maka potensi kredit macet bisa saja terjadi dan menimbulkan masalah ekonomi lainnya. Namun demikian, pada umumnya meningkatnya data penjualan retail akan berdampak positif pada perekonomian. Update 2019: Bagi pengguna Android, jika di Aplikasi tidak ada Opsi Binary maka silahkan Install APK aplikasi IQ Option X. Silahkan klik disini. Jenis bisnis online definisi perdagangan opsi belajar setiap hari penting di forex pilihan biner kami berdasarkan rekening perdagangan forex luar negeri.
Lihat platform Olymp Trade untuk memeriksa pembentukan penuh Corak Kepala dan Bahu. Konstituen Indeks LQ45 dipilih karena saat ini Indeks LQ45 sudah dapat menggambarkan kinerja saham dengan likuiditas alamat konsultan trading Olymp Trade Indonesia tinggi dan kapitalisasi pasar besar.
Berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, kami menyarikannya dari Moneysmart.id.
Baca lebih lanjut tentang Latihan Otomatis. Semua pedagang memiliki pendapat mereka sendiri tentang pergerakan pasar, dan pemikiran alamat konsultan trading Olymp Trade Indonesia dan opini mereka yang tercermin secara langsung dalam transaksi mereka membantu membentuk keseluruhan sentimen pasar. Untuk mengembangkan strategi pendukung dan resistensi Anda harus menyadari bagaimana tren diidentifikasi melalui tingkat horizontal ini. Lebih dari itu, bank-bank komersil dan pemerintah dapat menggunakan teknologi blockchain juga untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan hemat biaya yang dimana Bitcoin jelas tidak akan bisa bersaing dengan itu. Penggunaan istilah yang rumit membuat banyak pemula menganggap bahwa investasi saham hanya layak dilakukan oleh kaum intelektual saja.
Jika selama ini karyawan harus melaporkan pekerjaannya seperti “timesheet work” atau catatan pekerjaan harian, pakailah data tersebut untuk menilai bawahanmu. Contohnya lihat daftar kehadiran karyawan tersebut apakah sering hadir atau bolos kerja. Anda juga melihat apakah pekerjaannya selalu diselesaikan dengan tepat waktu atau selalu mundur.
Sampai Binomo forum Indonesia disini saya hampir bisa menebak kisah selanjutnya. Ketika sudah pukul Jadi kita sudah tahu berapa keuntungan yang akan didapat saat kontrak kedaluwarsa. Untungkah atau justru sebaliknya babak belur? Judi adalah hal yang sudah tidak asing lagi di dunia termasuk di Indonesia. saat berbicara tentang judi, ada dua situs penyedia judi yang langsung mampir ke pikiran kita. Apa lagi kalau bukan Sbobet dan Maxbet? Untuk para bettor yang sudah terbiasa dengan judi, mereka pasti sudah tahu akan memilih Sbobet atau Maxbet. Akan tetapi, untuk anda yang baru dalam dunia perjudian, situs manakah yang harus anda pilih? Baik, ketahuilah perbedaan keduanya brand marketing adweek. Titik terakhir ini FBS Review adalah dukungan dan layanan bagi para pedagang. FBS menawarkan dukungan telepon, email, dan chat untuk setiap klien. Dukungan dalam multi-bahasa dan tersedia 24/7 seminggu. Selain itu, setiap trader mendapatkan dukungan pribadi melalui Account Manager yang dapat membantu Anda dengan pertanyaan yang sering diajukan.
Alamat konsultan trading Olymp Trade Indonesia: Promosi broker Forex
Memberi mereka rasa hidangan andalan Anda akan menarik mereka untuk mencoba lebih ketika Anda melepaskan menu lengkap pada alamat konsultan trading Olymp Trade Indonesia hari pembukaan.
Ketika ada kalah trading, maka akan muncul jendela kecil yang menyarankan untuk menyimak lagi bagian edukasi atau mempelajari sinyal automatik yang ada saat ini. Pilihan biner kedua adalah metode kedua siprus.
Indikator ini bisa membantu trader dalam menentukan intensitas gerakan harga (narrower Bollinger Bands), serta memprediksi perubahan tren dalam alamat konsultan trading Olymp Trade Indonesia arah gerakan harga (harga melintasi garis tengah indikator mengalami kenaikan berarti ada kecenderungan untuk meningkatkan). Saya belom pernah trading atau investasi di platform trading ini. Kalo liat syarat2nya sih kayaknya semua oke ya. Ngga ada fee buat deposit atau penarikan. Perusahaan ngga memorotin trader pake fee ngga terbatas atau denda2 kayak yg lainnya. Guru saya di investment Uni jga bilang kalo investasi di Olymp Trade itu gampang dan menguntungkan. 7. Selain meragukan keabsahan buku tersebut, banyak juga yang meragukan jasa-jasa R.A Kartini dalam memperjuangkan hak hak wanita hingga menjadi pahlawan nasional.
Operasional: Senin - Jumat: 09.00 - 18.00Fast respon & urgent: 0821 3804 1110 (WA). kisah kejayaan trader Singapura. Dasar ini bertujuan untuk memastikan bahawa langkah-langkah berkesan disediakan terhadap risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan yang berkaitan dengan penggunaan mata wang digital dan untuk meningkatkan ketelusan bagi aktiviti mata wang digital di Malaysia. Bank menerima maklum balas daripada wakil pengurup mata wang digital sedia ada, persatuan industri, firma undang-undang, institusi kewangan, ahli akademik serta individu yang berminat.