content:
Mungkin anda selalu memimpikan berbagai hal menarik dan menyenangkan dalam perjalanan hidup. Nyatanya, beberapa risiko seperti jatuh sakit maupun kecelakaan dapat dialami oleh siapa saja. Oleh karena itu, keberadaan jasa asuransi di Indonesia semakin dilirik banyak kalangan. Lantas, mengapa anda harus menggunakan jasa asuransi. Berikut ulasannya.
Alasan Penting Menggunakan Jasa Asuransi
1. Membantu Mengatur Keuangan Dan Mengelola Risiko
Keberadaan jasa asuransi yang dapat membantu anda dalam pengelolaan risiko juga sangat membantu dalam pengelolaan pula. Kondisi ini mengarah pada kebiasaan generasi milenial yang suka bekerja keras. Selain itu, generasi ini juga mudah merasa jenuh dan bosan sehingga membutuhkan refreshing ketika libur kerja.
Meski tampak menyenangkan, kebiasaan tersebut terkadang membuat generasi muda lupa untuk menyiapkan uang darurat yang sangat dibutuhkan. Generasi ini bahkan terkadang lupa memiliki tabungan untuk bekal kehidupan di masa mendatang. Oleh karena itu, keberadaan jasa asuransi dapat membantu anda untuk menyiapkan dana darurat dalam meminimalisir risiko kesehatan yang terjadi.
Tak hanya itu, jasa asuransi juga bisa menghadirkan manfaat lain yang bisa anda miliki. salah satunya adalah santunan berupa UP atau uang pertanggungan. Uang santunan yang diberikan oleh jasa ini dapat anda gunakan untuk bekal di hari tua sebagai pengganti penghasilan, uang kuliah, warisan dan berbagai tujuan keuangan lainnya.
2. Mewujudkan Impian Di Masa Depan
Impian yang telah direncanakan di masa depan bisa tercapai jika anda memiliki persiapan yang matang untuk mencapainya. Sayangnya, risiko terburuk seperti sakit maupun kecelakaan terkadang bisa terjadi dalam kurun waktu yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, menyiapkan dana dan mengatur keuangan perlu dilakukan sejak diri dalam mewujudkan suatu impian.
Dalam hal ini, anda perlu menyiapkan dana untuk tabungan, dana sehari-hari maupun dana darurat. Dana yang terkesan sepele dan sering mengagetkan karena tidak siap adalah dana darurat. Tentunya, anda bisa bergabung dengan jasa asuransi tertentu sebagai dana darurat agar tidak mengurangi tabungan maupun dana yang lain untuk mewujudkan impian di masa depan.
3. Dapat Dilakukan Dengan Mudah
Tentunya, miliki asuransi jiwa ketika masih muda dapat bermanfaat untuk meminimalisir risiko yang bisa terjadi. Kondisi usia muda yang masih sehat bahkan dapat memiliki peluang yang besar untuk diterima. Begitu sebaliknya, nasabah yang berusaha mendaftar asuransi di usia 40 tahun ke atas akan sulit untuk diterima karena berbagai seleksi yang dilakukan.
Selain itu, pendaftaran asuransi di indonesia juga telah banyak menghadirkan jasa online. Hal ini tentu sangat memudahkan anda karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa membuang waktu produktif yang anda miliki. Anda bahkan bisa mengunjungi salah satu web perusahaan asuransi maupun menggunakan tokopedia untuk mendapatkan jasa layanan ini.
4. Menghemat Premi
Alasan penting lain yang harus anda ketahui dalam mendaftar asuransi ketika masih muda adalah biaya premi yang akan diberikan. Tentunya, seseorang yang berusia 20 hingga 30 tahun akan lebih memiliki tubuh yang lebih sehat, sehingga anda hanya perlu mengeluarkan biaya premi yang terjangkau. Sebaliknya, seseorang yang berusia 40 tahun ke atas akan mendapatkan premi yang lebih mahal.
Asuransi memang penting untuk dilakukan. Bahkan, dana yang digunakan untuk membayar asuransi dapat diarahkan sebagai dana darurat. Oleh karena itu, beberapa ulasan di atas merupakan alasan penting yang harus anda pertimbangan untuk membuka asuransi sejak dini. Tentunya, mengimbangi asuransi dengan investasi dan tabungan sangat direkomendasikan untuk anda.
Related Posts
Wakaf Polis Asuransi
Saat ini, ada banyak kebutuhan yang tiba – tiba datang dan membutuhkan uang yang cukup…
Syarat Membeli Asuransi Kesehatan di Axa Mandiri
Para calon nasabah yang ingin menggunakan produk asuransi dari Axa Mandiri perlu mengetahui syarat -…
Mempelajari Pentingnya Pendidikan Anak Dalam Keluarga
Pendidikan akan membuat generasi yang belum matang menjadi siap bersaing dengan penghidupan sosial. Tentu pendidikan…
Posted in: Rekomendasi Filed under: jasa asuransi, meimiliki asuransi, menggunakan asuransi
Post navigation
← Syarat Membeli Asuransi Kesehatan di Axa Mandiri
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Name *
Email *
Website
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Search for:
Recent Posts
Alasan Pentingnya Memiliki Asuransi
Syarat Membeli Asuransi Kesehatan di Axa Mandiri
Telkomsel Wifi Merilis Modem Orbit
Wakaf Polis Asuransi
Tips Memilih PABX Untuk Kebutuhan Kantor
Categories
Pendidikan
Rekomendasi
Teknologi
Uncategorized
Archives
December 2020
November 2020
September 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
Tags
ac hemat listrik ac inverter anak dalam islam anak perempuan islam anak usia dini cari mesin motor cari mesin murah cek kuota Ciri pantun jenaka jam tangan otomatis jam tanpa baterai karakter anak karakter usia dini kategori bimbel kelebihan inverter kerja jam tangan otomatis keunggulan ac inverter kulkas 2 pintu kulkas dua pintu magic com magic com stainless manfaat bimbel Memahami pantun jenaka memilih kulkas memperkenalkan huruf pada anak mendidik anak perempuan mengajar anak huruf mengajukan pendirian pt mengajukan pt online mengenal huruf mesin motor murah militer indonesia Pantun Jenaka pendidikan anak pendidikan non formal pendingin hemat listrik pendingin ruangan pendirian pt online pentingnya pendidikan anak pilihan magic com rekomendasi smart tv smart tv smart tv 32 inch teknologi militer teknologi militer terbaru


content: "Ketika Anda yakin akan hal besar, percaya hal besar, dan Berdoa akan hal besar, perkara-perkara besar akan terjadi"

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: eng,ind

warc-type: conversion

label: id


content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.

warc-identified-content-language: ind,eng

label: en


content: Berinvestasi disini dengan mendapatkan manfaat yang dapat membantu kelulusan anda, atau melihat saingan anda berkembang pesat karena mengambil kesempatan ini?


content:
Trubus.id -- Perpustakaan Desa Galagah yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini sudah masuk dalam nominasi enam besar Lomba Perpusdes Nasional. Salah satu yang istimewa adalah hal ini dicapai meskipun Kabupaten HSU masuk dalam salah satu Kabupaten tertinggal.
"Bagi saya, HSU sudah juara karena sudah masuk enam besar tingkat nasional, kami tinggal merangking juaranya berdasarkan penilaian nanti," ungkap Ketua Tim Penilai Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional, Tengku Saiful Bahri di Amuntai, baru-baru ini.
Saiful menambahkan, masuk dalam enam besar nominasi Juara Perpusdes Tingkat Nasional dengan menyisihkan sekitar 74 ribu desa di Indonesia adalah prestasi yang harus dibanggakan Kabupaten HSU dan masyarakatnya.
Baca Lainnya : Tingkatkan Literasi Masyarakat Kemenristekdikti Hadirkan Perpustakaan Tata Kelola Keuangan
Sementara itu, Perpusdes 'Cahaya Ilmu' Desa Gelagah, Kabupaten HSU, akan bersaing dengan Perpusdes dari daerah lainnya seperti Jawa Timur, DIY Yogyakarta, Magelang Jawa Tengah, Sukabumi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
"Tentu tidak ada Perpustakaan Desa yang sempurna, masih tersisa sekitar satu bulan bagi Perpustakaan 'Cahaya Ilmu' Desa Galagah untuk melengkapi segala kekurangan agar mencapai penilaian yang maksimal," lanjut Saiful.
Ia menegaskan, kehadiran tim penilai lomba tidak hanya memotivasi pengurus Perpusdes di HSU untuk meraih juara, namun membina sejauh mana perpusdes bisa menjadi tempat belajar masyarakat, dan kedepannya terus berkembang.
Baca Lainnya : Biblioburro, Perpustakaan Keliling dengan Dua Keledai
Saiful berharap, kedepannya tiap perpusdes bisa menjadi pusat informasi, penelitian dan rekreasi pengetahuan bagi masyarakat desa. Juga menjadi lokasi berbagai kegiatan keterampilan masyarakat.
"Hendaknya perpustakaan desa bisa menyediakan buku-buku atau majalah yang dibutuhkan masyarakat desa seperti buku tentang cara bertani, beternak, kerajinan dan sebagainya. Para pustakawan desa harus jeli melihat potensi desa dan kebutuhan informasi masyarakat, bagaimana dampak keberadaan Perpusdes bagi masyarakat mendapat perhatian tinggi dalam penilaian lomba," jelasnya.
Perpusdes juga harus menggunakan fasilitas layanan Teknologi Informasi (IT), supaya bisa mengimbangi adanya kemajuan informasi melalui gadget dan komputer.
Baca Lainnya : Dana Desa Boleh Dipakai untuk Pengembangan Perpustakaan
Secara keseluruhan, Perpusdes 'Cahaya Ilmu' Desa Gelagah disebut Saiful sudah memenuhi 10 komponen penilaian seperti kondisi bangunan, anggaran, petugas dan lainnya. Meski tidak ada Perpusdes yang benar-benar sempurna.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Lailatanur Raudah mengungkapkan jika jumlah Perpusdes di daerah tersebut masih minim.
"Namun kami sudah ada MoU dengan Kementerian Desa dan PDTT jika dana desa bisa digunakan untuk membangun perpustakaan desa, PAUD beserta sarana dan prasarananya asalkan persentasenya sesuai dengan ketentuan," sambungnya.
Dengan adanya perpustakaan di Desa Galagah, yang saat ini menjadi wakil Provinsi Kalsel ditingkat nasional maka diharapkan bisa menjadi inspirasi, dan model bagi perpustakaan lainnya untuk mengembangkan diri. [NN]


content: Disini Anda bisa membaca cara,strategi bermain Samgong dengan detail. Permainan Samgong bisa dikatakan sebagai salah satu permainan kartu yang disukai banyak pemain, dalam jenis taruhan-taruhannya dan bertemu dengan pemain-pemain diluar … Read More


content:
Kalau Anda memang mau bermain permainan judi online termasuk juga permainan poker domino dan lain sebagainya, sangatlah penting danabijak untuk Anda bisa mengetahui bahwa memang ada banyak sekali fitur yang disediakan. Dalam hal ini tugas penting yang harus anda lakukan adalah mencari pilihan yang memiliki fitur lengkap. Dengan adanya fitur lengkap yang ditawarkan maka itu tentu bisa menjadi salah satu hal yang menguntungkan. Anda akan sangat terbantu dengan adanya layanan fitur tersebut. Itu yang kemudian akan bisa menjadi salah satu langkah dan cara terbaik yang bisa dilakukan agar anda bisa merasakan keuntungan dengan adanya beragam fitur yang dimaksud.
Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan saat akan memilih salah satu pilihan situs taruhan salah satu diantaranya adalah fitur yang ditawarkan. Fitur bagian penting memang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan baik karena dengan adanya fitur yang menarik maka ini akan menguntungkan. Anda bisa memperoleh banyak keuntungan besar dengan banyaknya fitur yang disediakan. Dengan banyaknya fitur yang ditawarkan Anda harus cek dan perhatikan tentang beberapa dan bagaimana cara Anda bisa mendapatkan semua fitur itu.
Beragam Fitur Lengkap dalam Situs Judi Online
Tahukah anda bahwa sebetulnya memang ada beragam pilihan fitur yang selama ini biasanya disediakan dan disajikan. Karena memang ada beragam pilihan fitur yang tersedia maka Kemudian Anda harus cari tahu dan temukan apa saja fitur yang selama ini paling banyak ditawarkan tersebut. Bagi Anda yang belum mengetahui tentu akan sangat bagus untuk cek dan perhatikan terlebih dahulu mengenai beragam fitur yang disediakan. Setidaknya Kemudian Anda bisa menjadikan ini sebagai salah satu penyemangat untuk Anda bisa menggunakan fitur itu yang akan membantu anda. Adapun beragam fitur yang disediakan itu di antaranya adalah:
1. Fitur panduan main
Fitur panduan bermain merupakan salah satu fitur penting yang memang wajib dan bahkan perlu dimiliki oleh siapapun yang memang mau bermain permainan apapun di situs manapun. Situs terbaik pasti akan memiliki fitur panduan bermain karena ini bisa menjadi salah satu kunci penting.
2. Fitur kontak lengkap
Selanjutnya fitur lain yang memang perlu diperhatikan adalah adanya fitur lengkap yang disediakan. Kontaklengkap ini sangatlah penting dan sangat lama bantu untuk anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Anda bisa jadikan fitur itu sebagai salah satu hal yang menjadi salah satu bagian penting.
3. Fitur live chat
Kemudian fitur Selanjutnya ya memang bagus dan penting untuk dijadikan bahan pertimbangan adalah fitur live chat. Fitur ini memungkinkan anda untuk bisa menghubungi customer service atau admin kapan saja anda membutuhkannya. Anda bisa menghubungi kontak dengan sangat cepat apa saja yang memang Anda mau tanyakan.
4. Fitur transaksi lengkap
Kemudian perlu diketahui juga bahwa fitur lain yang disediakan adalah fitur transaksi. Akan sangat bagus untuk anda mencari pilihan agen judi online yang menawarkan fitur transaksi lengkap. Dengan adanya transaksi lengkap yang ditawarkan maka dengan begitu Anda bisa mendapatkan banyak kemudahan untuk transaksi menggunakan rekening apa saja.
5. Fitur prediksi
Bagi anda yang mau bermain permainan yang berhubungan dengan prediksi maka akan sangat bagus untuk mencari situs yang memang menawarkan fitur tersebut. Dengan adanya fitur prediksi yang ditawarkan maka ini bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang membuat Anda yakin bisa merasakan kesenangan dan keuntungan sangat bergabung dan bermain di situs tersebut. Nah itulah sebetulnya beberapa fitur penting yang sebaiknya memang anda dapatkan dari situs taruhan online di mana anda akan bergabung. Bahkan akan lebih baik juga jika anda mencari situs yang menawarkan fitur yang lebih dari apa yang disebutkan di atas. Dengan kelengkapannya fitur yang disajikan oleh situs judi online tersebut maka itu akan menjadi salah satu faktor penentu kesenangan dan kesatuan serta kelancaran ada dalam bermain.
Read onRead later
Mengenal Beragam Bonus Dari Situs Judi Online
By Pougarjeusrcu
In Situs Judi Online
November 23, 2019
3 Min read
M
Tahukah anda bahwa salah satu alasan dan pertimbangan banyak orang bergabung di salah satu pilihan situs judi online adalah karena tawarkan bonus. Ketika memang ada bonus yang ditawarkan dengan lebih besar maka kemudian akan lebih banyak orang yang tertarik untuk bergabung. Oleh karena itu ini bisa menjadi salah satu bagian dan informasi penting yang harus diketahui oleh siapapun yang akan bermain. Anda harus pahami dan mengerti bahwa dengan Banyaknya pilihan bonus yang ditawarkan, ini bisa menjadi salah satu hal yang menguntungkan untuk bisa anda peroleh dan juga meninggikan untuk bisa anda dapatkan. Bahkan bonus ini bisa menjadi salah satu penyemangat Anda bergabung dan bermain di salah satu pilihan situs judi online.
Daftar Bonus Yang Ditawarkan Situs Judi Online
Diketahui bahwa setiap situs taruhan judi online biasanya menawarkan bonus berbeda-beda. Kamu terkadang memang dari satu dan yang lainnya tidak terlalu beda dari jenis bonus yang ditawarkan tersebut. Oleh karena itu sebelum anda memulai untuk bergabung dan bermain di salah satu pilihan situs judi online, dari cek terlebih dahulu Apa saja bonus yang ditawarkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Secara umum beberapa produk yang ditawarkan itu adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini:
Bonus new member
Bonus new member atau biasa juga disebut dengan bonus Selamat datang adalah produk yang ditawarkan kepada member baru yang baru saja bergabung. Syarat ketentuannya adalah di mana Anda harus member baru dan belum pernah memiliki akun.
Bonus referal
Bonus yang selanjutnya banyak ditawarkan adalah bonus referal yang memungkinkan anda untuk bisa mendapatkan bonus itu ketika anda berhasil mengajak orang untuk bergabung. Proses dan programnya sangatlah mudah Dimana anda hanya perlu menyebar link referral yang anda miliki agar kemudian ada banyak orang yang mau bergabung dan bermain.
Bonus turnover
Bonus turnover atau biasa juga disebut dengan bonus rollingan adalah salah satu jenis bonus menarik juga yang memang banyak ditawarkan selama ini. Bonus tersebut ditawarkan sebagai salah satu media atau cara untuk kemudian kita bisa loyal dalam permainan. Biasanya bonus ini juga disebut dengan bonus rollingan karena memang dibagikan secara bergantian dalam jangka waktu tertentu misalnya tiap hari atau tiap minggu.
Bonus Deposit
Jenis bonus lainnya yang juga banyak ditawarkan adalah bonus deposit yang memungkinkan anda untuk bisa mendapatkan bonus itu ketika anda melakukan deposit dalam nominal tertentu yang sudah ditentukan. Penangkaran itu ada bisa baca syarat ketentuan minimum deposit yang harus disetor untuk Anda bisa mendapatkan bonus tersebut.
Bonus cashback
Selanjutnya yang juga banyak ditawarkan adalah bonus cashback yang memungkinkan anda untuk bisa mendapatkan bonus tersebut ketika Anda memang berhasil mendaftar atau memenuhi syarat tertentu. Demikian bonus itu biasanya juga menarik perhatian banyak orang untuk bisa mendapatkannya.
Disamping beberapa bonus diatas sebetulnya masih banyak bonus lainnya yang tersedia dana bisa ada coba dapatkan. Hal terpenting adalah sebetulnya Dimana anda harus bisa mencari dan memilih salah satu pilihan situs agen taruhan online yang menawarkan bonus banyak dan besar. Semakin banyak dan lengkap bonus yang ditawarkan maka semakin bagus untuk Anda pilih karena anda bisa memanfaatkan itu sebagai salah satu sumber penghasilan. Anda harus cari dan temukan berdasarkan referensi dan rekomendasi pilihan situs yang memang bisa dipercaya. Pilihlah situs judi online yang sudah banyak dipercaya banyak orang selama ini agar anda tidak salah.
Read onRead later
Mengenali Ciri dari Situs Judi Online Palsu Dan Penipu
By Pougarjeusrcu
In Situs Judi Online
November 10, 2019
3 Min read
M
Kalau kita mau memilih salah satu pilihan situs judi online untuk bermain dengan lebih seru dan menyenangkan dan menguntungkan, penting sekali sebetulnya untuk Anda bisa mengetahui dan mengenali terlebih dahulu ciri yang biasanya dimiliki oleh situs judi online palsu yang penipu. Kita tidak boleh terjebak dengan pilihan yang palsu dan penipu itu karena akan sangat merugikan. Oleh karena itu tugas penting yang harus anda lakukan adalah mengenali terlebih dahulu cirinya dan kemudian setelah itu barulah Kemudian Anda bisa memahami betul Bagaimana cara anda bisa memilih salah satu pilihan yang tepat. Kalau memang Anda menemukan salah satu pilihan yang palsu dan penipu maka Kemudian Anda harus menghindarinya.
Ciri Umum yang Dimiliki Situs Judi Online Penipu
Dalam kesempatan ini akan dijelaskan secara detail mengenai ciri umum yang memang biasanya dimiliki oleh situs judi online yang palsu dan penipu. Ketika Anda memang sudah bisa mengetahui tentang beberapa ciri umum tersebut maka diharapkan nantinya anda bisa mengerti dan memahami tentang beberapa ciri yang ada. Hal ini juga yang nantinya akan bisa memungkinkan dan memudahkan anda untuk bisa mengerti dan memahami betul tentang beberapa ciri tersebut. Ada juga disarankan untuk bisa memahami tentang beberapa ciri yang ada serta Bagaimana anda bisa coba untuk memanfaatkan ciri tersebut untuk analisa sangat proses penyeleksian pilihan agen situs taruhan judi online.
1. Tidak memiliki lisensi resmi
Paling utama dan paling umum yang bisa kita cek dan perhatikan adalah tidak adanya lisensi resmi yang dimilikinya. Adanya lisensi resmi merupakan salah satu bagian penting sebetulnya yang memang harus dimiliki oleh situs agen atau situs taruhan judi online. Jika tidak ada lisensi resmi yang dimiliki maka kita patut Curiga dengan keberadaan situs tersebut.
2. Tampilan situs yang berantakan
Tampilan situs yang tidak profesional juga merupakan ciri lain yang bisa menunjukkan bahwa situs agen tertentu memang tidak layak dipilih karena memang memiliki banyak kekurangan. Biasanya agen terbaik dan terpercaya akan memiliki tampilan situs yang memang profesional sehingga kita layak dan cocok untuk memilih situs tersebut. Akan tetapi jika tidak maka sebaiknya kita Jangan mudah percaya..
3. Tawaran yang terlalu menggiurkan
Laporan yang menggiurkan dan tidak masuk akal juga merupakan ciri dari situs penipu dan sebagainya kita harus cek dan perhatikan dari awal agar kita tidak terjebak. Banyak di antaranya di antara kita yang terjebak dengan tawaran menggiurkan padahal belum tentu itu adalah tawaran yang bisa memberikan kita keuntungan malah mungkin hanya akan memberikan kita kerugian.
4. Tidak memiliki link alternatif
Kemudian juga bisa cek dan perhatikan adalah di mana memang tidak adanya link alternatif. Tidak adanya link alternatif memang menjadi salah satu bukti nyata bahwa agen tersebut tidak bisa dipercaya. Resiko dari Link aternatif sebetulnya untuk memudahkan kita tetap bisa mengakses ketika link utama terkena blokir.
5. Memiliki reputasi yang buruk
Kalau kiranya situs agen judi taruhan online yang akan kita pilih itu memiliki reputasi yang buruk sebaiknya kita Hindari saja dan kita tidak boleh terjebak untuk memilih dan bergabung di sana. Ketika kita bergabung di situs yang seperti itu nanti hanya akan ada kerugian yang bisa kita dapatkan.
Mengenali beberapa ciri diatas sudah cukup untuk kita bisa memahami dan mengerti manakah situs judi online yang bisa dipercaya dan manakah yang tidak. Itu kita harus menghindari situs yang tidak bisa dipercaya karena akan merugikan.
Baca juga : Cara memilih Situs Agen Bola Terbaik
Read onRead later
Pertimbangan Penting Saat Memilih Situs Judi Online
By Pougarjeusrcu
In Situs Judi Online
November 10, 2019
3 Min read
P
Saat akan memilih salah satu pilihan situs judi online, ada baiknya kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu agar supaya kita tidak salah pilih. Ada baiknya jika kita perhatikan dan pahami betul bahwa memang pertimbangan itu merupakan salah satu bagian yang perlu dan bahkan wajib dilakukan. Jika kita memang tidak melakukan pertimbangan maka hasil yang didapatkan nanti mungkin saja tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu tugas penting yang perlu dilakukan pertama kali adalah mempertimbangkan banyak hal sebelum kita memilih dan memutuskan untuk bergabung. Pastikan agar anda tahu dan pahami betul tentang beberapa pilihan yang ada sehingga Kemudian Anda yakin dengan bonus maupun tawaran yang diberikan.
Beragam Pertimbangan Saat Memilih Situs Judi Online
Anda akan memilih salah satu pilihan situs judi online, ada banyak dan beragam pilihan pertimbangan yang memang bisa anda gunakan. Namun selama ini banyak diantaranya yang belum tahu dan belum paham pertimbangan Apa saja sih yang harus digunakan itu. Akan tetapi yang paling penting sebetulnya disini ada harus bisa mengerti dan memahami bahwa pertimbangan itu merupakan salah satu bagian penting. Perihal apa saja yang harus dipertimbangkan saat akan memilih, di bawah ini anda bisa simak beberapa penjelasannya dengan lebih detail:
Pertimbangkan legalitas
Legalitas dari situs website atau situs agen judi online harus menjadi salah satu pertimbangan utama. Anda harus pastikan bahwa anda bergabung dan bermain di salah satu pilihan situs yang legal dan memiliki lisensi yang resmi. Dengan demikian anda dijamin akan bisa bermain dengan aman dan nyaman tanpa di dapatkan pencuri.
Pertimbangan bonus
Barulah Kemudian Anda juga bisa mencoba mempertimbangkan bonus yang ditawarkan. Bonus tentu bisa menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan dan ini tentu akan sangat menguntungkan. Oleh karena itu tugas penting anda adalah mengecek Apakah bonus yang ditawarkan masuk akal atau tidak dan juga cek Bagaimana dan seperti apa syarat yang harus anda penuhi untuk bisa mendapatkan bonus tersebut.
Pertimbangan jenis permainan
Selanjutnya ada juga harus dan wajib mempertimbangkan jenis permainan yang akan anda mainkan. Kalau Anda memang mau bermain permainan poker maka anda harus cari situs yang menawarkan permainan tersebut. Demikian juga ketika Anda memang mau bermain permainan taruhan bola maka anda harus cari situs agen judi bola. Demikian juga ketika Anda memang mau bermain permainan judi online lainnya, harus disesuaikan dengan jenis permainan yang akan anda mainkan.
Pertimbangkan sistem transaksi
Sistem transaksi juga bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan penting yang harus anda lakukan. Anda harus pertimbangkan dan ketahui apa saja dan bagaimana saja metode transaksi yang bisa digunakan. Acara begitu ini akan memudahkan anda untuk bisa memilih salah satu pilihan situs agen yang memang memiliki sistem transaksi muda dan terbaik.
Pertimbangan layanan
Layanan dan support yang diberikan juga bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan penting lainnya juga yang memang bisa anda gunakan. Dalam hal ini ada harus cari salah satu pilihan situs yang menawarkan support 24 jam nonstop, dengan juga disediakan beberapa kontak lengkap yang bisa anda gunakan.
Baca disini : Kesalahan Umum Memilih Situs Judi Online
Demikian beberapa pertimbangan penting yang sebaiknya memang kita lakukan saat akan memilih salah satu pilihan situs agen judi online terbaik dan terpercaya. Anda juga harus pastikan untuk mengecek dan memahami betul tentang ragam keuntungan lain yang memang disediakan dan ditawarkan oleh situs judi online tersebut.
Read onRead later
Kesalahan Dalam Memilih Situs Judi Online
By Pougarjeusrcu
In Situs Judi Online
November 10, 2019
3 Min read
K
Kalau kita mau memilih salah satu pilihan situs judi online, sebaiknya kita memang tidak melakukan kesalahan. Kadang ada beberapa di antaranya yang melakukan beberapa kesalahan yang salah Sehingga nantinya akan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu tugas penting yang harus anda lakukan adalah mengetahui apa saja kesalahan yang selama ini banyak dilakukan oleh banyak orang tersebut. Ketika kita bisa mengetahui apa saja kesalahan yang sering dilakukan, maka ini yang kemudian memudahkan anda untuk bisa mengenali dan memahaminya untuk kemudian tidak melakukan kesalahan yang sama.
Salah dalam hal apapun bisa menyebabkan yang namanya kekalahan termasuk juga dalam permainan taruhan online. Oleh karena itu sebisa mungkin Anda harus pastikan mengetahui dan memahami betul Bagaimana dan apa saja jenis kesalahan tersebut. Setelah anda bisa mengetahui bahwa itu adalah sebuah kesalahan maka anda harus bisa menghindarkan diri dari kesalahan itu. Anda tidak boleh Mengulangi kesalahan yang sama karena jika anda mengulangi itu maka anda bisa mendapatkan kekalahan dan kerugian juga seperti yang dirasakan dan didapatkan oleh banyak orang selama ini.
Ragam Kesalahan Dalam Memilih Situs Judi Online
Berbicara tentang kesalahan yang selama ini sering dilakukan oleh banyak player atau banyak orang dalam memilih salah satu pilihan situs judi online memang ada banyak sekali. Anda sebaiknya memang bisa memahami bahwa kesalahan itu memang merupakan salah satu hal yang wajar namun jika anda terus-terusan melakukan kesalahan tentu akan merugikan sekali. Sebaiknya kita dari awal cari tahu dan pahami Betul apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan tersebut. Nah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan itu diantaranya:
Mudah tergiur dengan penawaran
Salah satu kesalahan utama yang banyak dilakukan adalah di mana banyak diantaranya yang memang mudah tergiur dengan penawaran yang diberikan. Mudah tergiur dalam hal apapun memang bukan hal yang baik termasuk juga dalam memilih salah satu pilihan agen taruhan online. Maka dari itu Anda harus pastikan agar tidak mudah tergiur dengan penawaran yang diberikan.
Terlalu terburu-buru
Terburu-buru dalam memilih salah satu pilihan dan situs taruhan online ataupun juga dalam melakukan beberapa hal tertentu sebaiknya memang tidak dilakukan karena akan merugikan. Oleh karena itu Anda bisa lebih fokus mencari semuanya sehingga kemudian anda bisa dengan santai memutuskan pilihan situs atau juga menentukan hal lainnya yang memang untuk ditentukan sebelum anda memulai permainan.
Tidak fokus
Fokus dan konsentrasi sebetulnya merupakan salah satu kunci kemenangan dalam permainan apapun dan selama ini banyak yang melanggarnya di mana mereka tidak bisa fokus dalam bermain. Akhirnya kekecewaan pun datang di mana mereka sulit untuk bisa mendapatkan keuntungan dan kemenangan.
Hanya mengandalkan keberuntungan
Kesalahan selanjutnya yang juga banyak dilakukan adalah di mana Banyak orang yang bermain hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Keberuntungan memang memiliki peran dalam permainan taruhan judi namun sebetulnya perannya hanya kecil saja. Anda tetap harus meningkatkan skill dan kemampuan agar Kemudian Anda bisa mendapatkan kemenangan lebih besar dan lebih sering.
Demikian sebetulnya beberapa hal penting yang memang menjadi kesalahan umum yang selama ini banyak dilakukan oleh banyak player sangat akan memilih salah satu pilihan situs judi online taruhan bola.
Read onRead later
Situs Judi Online Yang Banyak Dicari Player
By Pougarjeusrcu
In Situs Judi Online
November 10, 2019
3 Min read
S
Kalau ada memang bingung mencari pilihan situs judi online yang bagus Maka sangat disarankan untuk anda mencari dan memilih salah satu pilihan yang selama ini memang banyak dicari oleh banyak player. Ketika ada banyak orang yang mencarinya itu artinya memang ada banyak kelebihan yang dimilikinya. Anda harus cek dan perhatikan tentang beragam kelebihan yang ditawarkan sehingga kita yakin bisa gabung di sana dan mendapatkan keuntungan besar setelah bermain. Ragam keuntungan besar sangat mungkin diperoleh jika kita memang bisa serius dalam menjalankan permainan tersebut. Kita harus cari yang memang disukai oleh banyak orang karena biasanya itu memiliki banyak akan lebih and baik financial Atau lainnya.
Diluaran sana memang banyak sekali pilihan situs taruhan online yang tersedia dan bisa kita pilih namun tidak semuanya tentu dicari oleh banyak orang. Situs yang dicari oleh banyak orang biasanya akan memiliki banyak member yang sangat banyak karena mereka tahu ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Jika Anda memang bingung mencari manakah yang memang paling banyak dicari tentu anda bisa cek manakah yang memang paling banyak dipilih dan memiliki banyak member saat ini. Anda harus memilih yang memang layak untuk dipilih dan menghindari yang Memang harusnya dihindari karena tidak akan memberikan Anda keuntungan besar Jika anda bergabung di situs yang salah.
Seperti Apa Situs Judi Online yang Banyak Dicari Player?
Salah satu pertanyaan penting pertama di sini yang harus kita coba tanyakan adalah tentang ciri dan kriteria dari situs judi online yang biasanya banyak dicari oleh player. Ketika memang ada banyak orang yang mencarinya tentu ada banyak kelebihan dan keuntungan yang ditawarkannya. Namun sebelum kita mencari tahu kelebihan dan keuntungannya akan lebih baik kita coba cek saja ciri dan kriteria nya. Agen dengan ciri dan kriteria tertentu biasanya memang akan banyak dipilih dan dicari oleh banyak player atau bettor selama ini. Adapun beberapa ciri yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
Menawarkan bonus yang besar – situs judi yang banyak dipilih selama ini dan bahkan banyak dicari adalah yang memang menawarkan bonus besar. Pusaran bonus akan menentukan banyaknya orang yang mau bergabung dan bermain. Semakin besar bonus yang ditawarkan maka semakin banyak orang yang mau gabung dan bermain di situs tersebut.
Menawarkan game lengkap – situs selanjutnya yang memang banyak dicari oleh banyak player selanjutnya adalah yang menawarkan bonus yang besar. Dengan banyaknya bonus yang ditawarkan dan besarnya bonus yang ditawarkan ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat banyak orang mau bergabung dan bermain.
Situs dengan layanan 24 jam – kemudian ciri selanjutnya dari situs taruhan online yang banyak dicari adalah yang menawarkan layanan 24 jam nonstop. Dengan adanya layanan 24 jam langsung itu artinya kita memang bisa bermain kapan saja dan dimana saja. Bisa mendapatkan kemudahan dari layanan tersebut sehingga kita bisa bermain dengan lebih bebas dan lebih leluasa.
Demikian sebetulnya beberapa ciri dan kriteria yang memang selama ini banyak dicari oleh banyak orang. Anda harus pastikan untuk mencari dan memilih salah satu pilihan situs yang memiliki layanan dan ciri sebagaimana disebutkan di atas. Dengan begitu Anda bisa gabung di salah satu pilihan situs judi online terbaik dan terpercaya dengan cara yang memang lebih mudah dan lebih praktis.
Read onRead later
Situs Judi Online Yang Ada Free Bet, Banyak Dicari…
By Pougarjeusrcu
In Situs Judi Online
November 10, 2019
3 Min read
S
Apakah anda tahu situs judi online seperti apa sih yang selama ini banyak dicari oleh banyak pemain? Tentu ada banyak sekali ciri dan kriteria yang dimiliki dan oleh sebab itu tidak harus cek dan pahami betul tentang ciri yang dimaksud. Ketika kita bisa mengetahui dan mengenali cirinya maka dengan begitu kita bisa memahami dan mengerti tentang apa dan bagaimana yang bisa kita lakukan untuk bisa menemukan itu. Ada banyak sekali pilihan yang tersedia dan kita harus mencari serta pilih berdasarkan tawaran bonus betting gratis yang ditawarkan dan bisa kita dapatkan. Dengan begitu kita bisa memanfaatkannya untuk bisa bermain dengan gratis tanpa harus berbayar sama sekali.
Situs Judi Online dengan FreeBet?
Pertanyaan pertama yang mungkin muncul dan ditanyakan juga Anda harus temukan jawabannya adalah Kenapa anda tertarik dengan penawaran freebet. Ini sebetulnya merupakan salah satu pilihan penawaran betting gratis dari salah satu pilihan situs agen taruhan online yang memang terbaik dan terpercaya. Ini akan memungkinkan dan memudahkan anda untuk bisa mendapatkan pilihan situs yang tepat. Akan lebih baik jika Anda memang mengecek dan memperhatikan beberapa hal yang sebaiknya menjadi keuntungan diantaranya:
Bisa bermain tanpa modal
Mengurangi butget keuangan
Menjadi salah satu tantangan
Syarat ketentuan dapat bonus freebet dari situs judi online
Namun kemudian juga perlu diketahui bahwa bonus tersebut bisa kita dapatkan jika kita memang bisa memenuhi syarat ketentuan. Oleh karena itu tugas penting yang harus kita lakukan adalah mengetahui dan mencari tahu tentang syarat ketentuan apa saja yang harus diketahui. Dengan mengetahui dan mengenali syarat ketentuan tersebut maka setidaknya kita akan bisa memahami dengan baik tentang bagaimana cara yang bisa dilakukan agar kemudian kita bisa mendapatkan bonus betting gratis tersebut. Adapun beberapa syaratnya diantaranya:
Harus member baru
Memilih jenis permainan tertentu
Mengikuti program promo yang diberikan
Dan lain sebagai…
Cara dapat bonus freebet
Lalu kemudian menjadi pertanyaan penting selanjutnya adalah tentang bagaimana atau apa cara yang bisa dilakukan agar kemudian kita bisa mendapatkan bonus tersebut. Tentu ada beberapa cara dan ada beberapa prosedur penting yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan bonus tersebut. Jika Anda memang mau mendapatkan bonus tersebut, ada beberapa hal sebetulnya yang memang perlu dilakukan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
Mencari penawaran promo – hal penting harus kita lakukan sebetulnya adalah mencari promo karena memang bodoh seperti itu dalam promosi. Bahkan ada jangka waktu tertentu untuk masa waktu promo itu sehingga Anda harus bisa menyimaknya.
Cari penawarannya di forum – dengan bergabung di forum judi online itu juga bisa menjadi salah satu pilihan cara yang tepat yang bisa dilakukan agar Kemudian Anda bisa mendapatkan promo gratis. Di forum biasanya ada banyak sekali informasi dan penawaran yang diberikan dan anda bisa memanfaatkan itu semua.
Cari referensi dari kawan – kalau Anda memang bisa memiliki beberapa teman yang sering bermain, tentu Mereka mengetahui banyak informasi termasuk juga mengetahui informasi tentang referensi dari situs manakah yang menawarkan promo. Cara demikian tentu anda bisa mendapatkan informasinya dengan mudah dan kemudian Anda bisa langsung dieksekusi dan penuhi syarat ketentuan.
Demikian sebetulnya beberapa informasi penting yang memang harus ketahui tentang keberadaan dari situs judi online yang menawarkan promo bermain gratis atau freebet. Dengan cara demikian ini akan sangat memudahkan anda untuk bisa memperoleh banyak keuntungan. Setidaknya Anda bisa beruntung ketika Anda memang bisa mendapatkan bonus yang seperti itu.
Read onRead later
Situs Judi Online Yang Aman, Begini Cirinya!
By Pougarjeusrcu
In Situs Judi Online
November 10, 2019
3 Min read
S
Sebagian dari anda tentu diharuskan dan diwajibkan untuk gabung di salah satu pilihan situs judi online yang aman. Namun dari Banyaknya pilihan tersebut ada harus cari tahu manakah yang aman dan manakah yang tidak. Tentu anda disarankan dan diharuskan untuk mencari salah satu pilihan yang aman. Sebaliknya ada diharuskan untuk menghindarkan diri dari pilihan situs yang tidak aman. Maka dari itu dari awal kita harus paham dan mengerti Seperti apa ciri dari yang aman dan bagaimana ciri dari yang tidak aman. Semua itu bisa kita cek dan Perhatikan dengan baik sehingga kita yakin bahwa kita bisa untung terus dalam permainan tersebut.
Situs Judi Online Teraman
Apapun permainan judi yang akan anda mainkan maka sebaiknya Anda ketahui terlebih dahulu bahwa memang sangat penting untuk Anda bisa mencari dan memilih salah satu pilihan situs judi yang aman. Meskipun ada banyak sekali pilihan situs yang tersedia Namun sayang tidak semuanya aman. Oleh karena itu tugas penting yang harus anda lakukan terlebih dahulu sebetulnya adalah mencari dan menemukan salah satu pilihan situs yang memang aman. Ketika Anda memang bisa mencari dan memilih salah satu pilihan yang aman, maka dengan demikian ini akan memudahkan anda untuk bisa memperoleh dan mendapatkan keuntungan yang besar.
Mengenal ciri situs judi online yang aman
Tugas penting pertama yang harus anda lakukan adalah mencari terlebih dahulu keberadaan dari situs judi online yang aman. Oleh karena itu hal penting yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengenali terlebih dahulu cirinya. Ketika Anda memang sudah bisa mengenali cirinya maka dengan demikian ini akan memudahkan anda untuk bisa memperoleh dan menemukan salah satu pilihan yang tepat. Banyak sekali pilihan yang tersedia dan tidak semuanya aman sehingga Oleh karena itu penting untuk mengecek kualitas dan kelebihannya.
1. Memiliki sistem keamanan terbaik
pastikan agar Anda memilih salah satu pilihan agen judi online yang memiliki sistem keamanan. Sistem keamanan merupakan salah satu bagian penting yang memang harus diterapkan dan dimiliki oleh situs agen taruhan online apapun. Ini akan memudahkan dan memungkinkan anda untuk bisa memperoleh banyak hasil yang lebih menguntungkan.
2. Memiliki lisensi dan legalitas
ketika memang memiliki lisensi dan legalitas resmi Maka sangat bisa dipastikan bahwa situs itu memang bisa dipercaya. Kalau situs tersebut yang tidak memiliki lisensi dan legalitas yang jelas, maka akan sulit tak bisa memperoleh dan mendapatkan keuntungan. Maka dari itu Anda harus cek dan perhatikan tentang lisensi dan legalitas yang dimilikinya sebelum memulai bermain.
3. Memiliki banyak penilaian positif
ketika memang ada banyak penilaian positif yang diberikan oleh banyak kapiler lain maka ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa agen itu bisa dipercaya. Kalau memang agen tersebut tidak memiliki penilaian positif Maka sangat sulit untuk dikatakan sebagai salah satu pilihan situs yang terbaik.
4. Memiliki layanan yang terbaik
situs dengan layanan terbaik tentu akan bisa memberikan sistem keamanan terbaik dan terjamin juga. Oleh karena itu sudah menjadi salah satu bagian penting yang memang perlu dan wajib untuk diperhatikan untuk anda mencari dan memilih salah satu pilihan situs yang memiliki layanan terbaik dan terpercaya.
Demikian sebetulnya beberapa ciri yang memang selama ini bisa atau biasa dimiliki oleh situs judi online yang aman.
Read onRead later
Strategi Menang Jutaan Rupiah Game Sabung Ayam Online
By Pougarjeusrcu
In Sabung Ayam, Situs Judi Online
May 30, 2019
4 Min read
S
Bagi para pecinta ayam petarung pasti sudah mengenal permainan sabung ayam online yang saat ini sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Permainan seperti ini memberikan keseruan yang berbeda daripada permainan lainnya yang saat ini juga sudah banyak sekali dimainkan oleh Kebanyakan orang. Untuk mainkan game ayam online seperti juga sangatlah mudah sekali dari mulai proses awal hingga kalian sudah berada di arena pertandingan. Jadi untuk kalian yang ingin memainkan game seperti ini bisa menggunakan strategi yang sudah kalian persiapkan terlebih dahulu. Strategi yang paling utama adalah dengan melakukan pemilihan terhadap ayam yang akan bertanding.
Jadi bagi para pemain yang ingin memainkan game seperti diberikan tugas untuk memilih ayam tersebut. Secara otomatis ketika kita mendapatkan ayam dengan kualitas yang sangat bagus pasti akan dapat memenangkan pertandingan tersebut. Berbeda ketika kita memainkan game seperti ini dengan menggunakan kualitas pemilihan yang kurang bagus pada permainan. Pasti akan sangat sulit memenangkan pertandingan pada ayam tersebut. Jadi yang paling utama kalian harus paham terlebih dahulu dari keluarga ayam yang memiliki kualitas bagus saat ini.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa teknik memenangkan permainan adu ayam online hingga jutaan rupiah. Yang jelas dengan menggunakan cara yang sangat mudah untuk diterapkan ataupun bagi orang yang masih awam menerapkanya.
Beberapa Teknik Agar Menang Game Sabung Ayam Online
Ada beberapa teknik pertandingan pada perbedaan sabung ayam seperti di rumah. Yang paling utama adalah dari pengenalan kualitas fisik yang ada pada ayam tersebut. Akan tetapi untuk melakukan pemilihan terhadap ayam yang akan mengikuti pertandingan kita dibatasi dengan menggunakan video dan juga foto. Jadi kita tidak bisa melihat secara detail kualitas yang ada pada ayam tersebut. Akan tetapi ketika kita sudah terbiasa melakukan pemilihan terhadap tubuh ayam yang bagus pastinya akan sangat mudah mendapatkan ayam dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi usahakan bagi kalian yang ingin memiliki ayam dengan kualitas yang bagus silakan untuk mempelajari terlebih dahulu berapa spesifikasinya.
Biasanya dari para pecinta ayam sering memenangkan pertandingan pada game tersebut karena mereka sudah mengetahui beberapa spesifikasi ada. Yang pertama adalah melihat dari kualitas kaki ayam tersebut dengan kualitas otot kaki yang besar. Kata yang paling diutamakan pada permainan seperti ini adalah otot kaki yang besar akan memberikan kualitas pukulan yang maksimal. Jadi bisa dibayangkan ketika ayam kita memiliki kualitas otot kaki yang besar, pasti akan sangat mudah mengalahkan lawan di arena pertandingan.
Berikutnya adalah dengan melakukan deposit besar pada perbedaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan besar. Ketika kalian ingin menggunakan uang besar ataupun taruhan besar pada perbuatan seperti ini harus melihat terlebih dahulu pada ayam yang akan kalian pilih. Ketika kalian berhasil memilih ayam dengan kualitas yang bagus dan bisa memenangkan pertandingan pada permainan langsung kalian berikan taruhan besar.
Dengan menggunakan strategi seperti ini para pemain bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Untuk memainkan game ayam online seperti ini memang hampir sama dengan permainan baccarat. Yaitu Kita disuruh memilih antara pilihan player ada juga banker. Bisa dipastikan aja menggunakan pilihan dua jenis seperti ini kita akan mendapatkan banyak keuntungan besar.
Yang terpenting dalam memainkan game seperti ini kita harus tahu terlebih dahulu beberapa aturan dan juga persyaratan yang ada pada game. Untuk teknik berikutnya sama dengan permainan lainnya yaitu melihat terlebih dahulu pada kualitas agent yang lain menggunakan. Ketika kita menggunakan agen yang bagus pada perbedaan pasti akan banyak sekali memberikan tambahan bonus. Jadi upayakan bagi kalian yang ingin memainkan game seperti ini harus bisa terlebih dahulu memilih agen yang resmi pada permainan agar bisa mendapatkan banyak bonus. Caranya sangatlah mudah mendapatkan keuntungan berdagang seperti ini. Yang terpenting para pemain harus konsisten sebaiknya setiap hari.
Itu ada beberapa teknik memenangkan game sabung ayam online dengan teknik yang sangat mudah dipelajari. Silahkan mencobanya dirumah bagi kalian yang masih penasaran.

warc-identified-content-language: ind

annotation: short_sentences header footer