content:
Istana Titanic Mardan adalah salah satu resor bintang 5 yang paling indah dan mengesankan di Turki – dan tentu saja salah satu hotel terbaik di dunia, menawarkan kemewahan dan kualitas layanan spesial bagi pemain judi online yang hanya dapat ditawarkan oleh sedikit orang lain.
Dan jika Anda mempertimbangkan bahwa biaya pembangunan Istana Mardan tidak kurang dari 1,4 MILIAR Dolar, Anda sudah dapat membayangkan beberapa kemewahan dan kemewahan yang akan menunggu Anda di sana, jika Anda memutuskan untuk berkunjung.
Hotel itu sendiri terletak di Distrik Lara Antalya, yang dianggap sebagai area “mewah” di wilayah tersebut, dengan beberapa hotel paling spektakuler di Turki terletak di sana.
Lara berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota, serta bandara, menjadikannya tempat yang sangat nyaman untuk dikunjungi. Namun, dengan kemewahan yang ditawarkan Istana Titanic Mardan, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah merasakan kebutuhan atau keinginan untuk meninggalkan resor besar yang mengubah impian terliar Anda menjadi kenyataan.
Daya tarik utama yang dipikirkan oleh pencipta hotel ini ketika dia membuat sketsa adalah kemegahan: 10.000 meter persegi emas asli, 500.000 kristal dan 23.000 meter persegi marmer Italia digunakan dalam pembangunan Titanic Mardan Palace Hotel dan ini berarti bahwa di setiap langkah yang Anda ambil, Anda akan memiliki setidaknya tiga alasan visual untuk terkesan dan benar-benar terpesona.
Hotel ini juga memiliki salah satu kolam terbesar di Eropa dan kolam renang Mediterania terbesar yang juga berisi akuarium cekung dengan berton-ton ikan berwarna untuk Anda nikmati. Kesenangan total untuk mata dan sesuatu yang terlihat seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
Kolam renang utama sangat besar dengan luas 9.700 meter persegi (dan Anda juga bisa snorkeling di sana di akuarium yang sangat besar!), Tetapi jika itu belum cukup, ada enam kolam tambahan di dekat area rumah danau hotel, serta sebuah Taman air.
Pantainya sendiri benar-benar spektakuler. Karena Turki agak kekurangan di daerah ini (menurut saya setidaknya – dan tampaknya pemilik hotel setuju), 9.000 ton pasir diimpor dari Mesir untuk menawarkan pasir terbaik yang dapat Anda impikan kepada pengunjung.
Seperti resor mewah lainnya, Titanic Mardan Palace memiliki banyak pilihan makanan dan dapat memenuhi selera apa pun, dari mereka yang lebih suka makan masakan tradisional Turki, hingga mereka yang menginginkan makanan Eropa atau makanan Asia – Anda memiliki segalanya di sini, disiapkan oleh juru masak yang hebat dan rasanya enak.
Kamar-kamarnya juga menakjubkan, terbagi dalam dua area: kamar Eropa dan kamar Ottoman, dengan yang terakhir menjadi pilihan alami bagi mereka yang tidak tinggal di Turki.
Dan sungguh tidak banyak kata-kata pujian yang dapat Anda miliki untuk hotel yang dikunjungi oleh selebriti seperti Monica Bellucci, Sharon Stone, Paris Hilton, Mariah Carey, Seal atau Kendall Jenner – untuk menyebutkan beberapa.
Semua kemewahan ini ada harganya, jadi jangan berharap untuk mendapatkan liburan hemat di sana. Namun, itu juga tidak terlalu mahal, jadi Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa Anda benar-benar mampu tinggal di hotel yang benar-benar luar biasa ini. Anda dapat melihat harga kamar di sini .
Istana Mardan dibeli, pada tahun 2018, oleh Titanic Hotels (oleh karena itu disebut “Titanic”) tetapi untungnya, tidak ada penurunan dalam kualitas layanan yang diterima. Ketika perusahaan menyulap semua uang itu, tidak bisa sebaliknya.
Resor besar ini seperti kota kecil yang tidak akan pernah ingin Anda tinggalkan: resor ini memiliki sejumlah besar restoran, kebanyakan dari mereka didedikasikan untuk bagian dunia tertentu: restoran Turki, Asia, India, Italia, atau Mediterania menunggu, serta yang utama dengan makanan dari seluruh dunia dan banyak lagi.
Tetapi Anda juga memiliki tempat lain di mana Anda dapat makan dan mencoba berbagai makanan khas, seperti tempat Es Krim, Prasmanan Buah, Toko kue dengan manisan yang luar biasa, atau klub pemanggang daging sapi. Secara total, resor ini menawarkan 12 tempat di mana Anda dapat mencicipi berbagai jenis makanan dan camilan.
Ada banyak bar, beberapa dengan pemandangan spektakuler, seperti bar rooftop, dan masih banyak lagi, banyak hal lain yang akan membuat Anda terkagum-kagum.
Kemungkinannya adalah selama 7 malam menginap di sini, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk benar-benar merasakan dan mencoba semua restoran dan bar di resor ini. Luar biasa!
Ini jelas merupakan tujuan impian dan salah satu hotel terbaik di dunia – atau setidaknya salah satu pilihan terbaik di Turki bagi mereka yang mencari penginapan mewah di mana mereka diperlakukan seperti bangsawan.


content:
Suka tantangan baru? Pengen coba hal yang asik tapi juga sekaligus menguntungkan? Cobain deh untuk main judi online. Nah, ada salah satu rekomendasi permainan yang asik nih, yaitu Domino QQ. Apakah permainan itu? Saatnya untuk menyimak dan mengetahui lebih dalam tentang apa itu permainan domino dan sejarah game ini.
Sejarah Terciptanya DominoQQ
Kenapa sih harus tahu soal sejarah permainan ini? Penting dong, supaya kita tahu asal mula terciptanya, terus cara permainan sejak dulu diciptakan. Penasaran kan? Ayo deh coba cek lebih lanjut tentang sejarah dan pengertian dari permainan domino.
Asal Permainan
Sebenarnya, permainan ini berasal dari China. Dalam permainan ini terdapat berbagai versi. Namun semuanya tetap meyakini bahwa seluruh versi permainan berasal dari China. Ada orang yang berpendapat domino ditemukan sekitar 1200 M, namun ada juga yang bilang di 181-234 M.
Versi permainan
Para pemain percaya bahwa awal mula permainan ini adalah game versi pertama, dimana pemain mendapatkan kartu berjumlah 28 buah. Ukuran kartu adalah 3×5 cm. warna dasar kartunya adalah kuning dengan bulatan sebagai nilai kartu.
Apa itu DominoQQ?
Sebenarnya permainan ini sama dengan domino pada umumnya. Dalam permainan ini juga menggunakan kartu untuk media utama. Kata qiu berarti angka 9. Itu adalah poin tertinggi dalam permainan domino ini.
Poin tertinggi adalah 9-9 yang biasa disebut balak-balak. Apakah arti balak? Balak adalah bulatan pada domino. Bulatannya berjumlah 9 buah. Itulah kenapa permainan ini disebut domino qiu.
Cara Main DominoQQ
Setelah tahu sebenarnya apa sih permainan domino itu, nah sekarang saatnya untuk tahu cara bermainnya nih. Yuk simak penjelasan dari cara bermain game berikut ini.
Jumlah pemain dan kartu
Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 sampai dengan 6 orang. Masing-masing orang akan dapat 4 kartu dari total semua kartu yang jumlahnya 28. Pemain harus bisa bikin kombinasi terbaik agar dapat menang.
Kombinasi kartu
Kombinasi kartu dalam permainan ini sangatlah penting loh. Pemain harus bisa mengkombinasi untuk memasang poin. Nantinya, pemain akan diberi 3 kartu berkala. Pemain bebas menaikkan taruhan untuk kartu ke-4.
Bagaimana kalau hasilnya seri? Nanti akan dilakukan balak tertinggi untuk menentukan siapa pemenangnya.
Itulah penjelasan tentang pengertian, sejarah, dan cara bermain domino. Sebelum memulai permainan domino ini, kita juga perlu tahu tentang sejarah dan pengertiannya. Mengapa harus begitu? Agar kita juga benar-benar tahu, sebenarnya apa sih yang dimainkan.
Dengan penjelasan ini, pemain dapat mengetahui tentang kombinasi kartu, jumlah pemain, dan peraturan dalam permainan ini. Nantinya pemain dapat mendapat kesempatan yang lebih besar untuk dapat menang.
No Comments InDominoQQ
Daryl Holt
September 7, 2020
Rahasia Bonus BandarQ yang Jarang Diketahui Pemain
Salah satu keuntungan yang akan pemain dapatkan ketika bermain judi BandarQ adalah banyaknya bonus yang akan pemain dapatkan. Bonus ini nantinya akan sangat berguna bagi pemain untuk menambah deposit judi online. Namun, tidak banyak pemain yang tahu bahwa ada rahasia di balik bonus yang diberikan oleh bandar. Jika pemain ingin untung, simak rahasianya di sini.
Penawaran Bonus BandarQ
Bonus yang diberikan kepada anggota di suatu bandar sebenarnya cukup berbeda dengan bandar yang lainnya. Kebanyakan bandar memberikan tiga bonus utama kepada para anggotanya, seperti bonus anggota baru, bonus mingguan, dan juga bonus referral.
Namun, ada juga beberapa bandar yang memberikan bonus lain yang cukup menarik minat para pemain judi online. Bonus menarik yang mungkin tidak disediakan oleh bandar pada umumnya adalah bonus permainan judi online tertentu, bonus loyalitas, bonus tingkat keanggotaan dan bonus lainnya. Bonus yang diberikan tersebut tidak banyak disediakan oleh bandar dalam negeri dan hal ini menjadi kerugian tersendiri yang dialamu oleh pemain.
Syarat Mendapatkan Bonus BandarQ
Untuk bisa mendapatkan bonus untuk berjudi online, pemain harus memenuhi syarat yang diberikan oleh suatu bandar. Persyaratan yang diberikan di sini juga sangat berbeda antar bandar dan pemain harus membaca setiap persyaratan yang ada agar bisa mendapatkan bonus yang dijanjikan dengan lebih mudah.
Persyartaan yang diberikan umumnya adalah meminta pemain untuk melakukan transaksi dengan nominal tertentu. Namun, di beberapa bonus, pemain akan diminta untuk mengajak pemain lain seperti di bonus referral, memasang taruhan di bonus permainan tertentu, dan berjudi dengan skala waktu tertentu di bonus loyalitas. Sekali lagi, pemain harus sangat teliti dalam membaca persyaratan karena jika tidak, pemain tidak akan mendapatkan bonus yang dijanjikan tersebut.
Nominal Bonus BandarQ
Sama dengan dua poin sebelumnya, nominal bonus yang akan pemain dapatkan juga berbeda-beda. Besarnya nominal yang diberikan bisa berkisar antara 5% hingga 100%. Namun hal ini bukan berarti bahwa besarnya persentase bonus akan mempengaruhi besarnya bonus yang akan pemain dapatkan.
Pemain harus melakukan transaksi dan nantinya akan dihitung otomatis oleh sistem dengan mangalikannya dengan presentase bonus sehingga nominal bonus akan langsung terlihat. Agar pemain mendapatkan keuntungan dari bonus yang ditawarkan, pemain harus mengkalkulasikan semua transaksi dan besarnya bonus yang akan didapatkan, tidak hanya tergiur dengan persentasi bonus yang diberikan tersebut.
Mengetahui rahasia bonus yang diberikan oleh bandar akan membantu pemain untuk bisa mendapatkan bonus tersebut secara efektif. Tidak hanya itu saja, pemain juga akan bisa memanfaatkan bonus tersebut sesuai dengan kebutuhan pemain sehingga nantinya pemain akan mendapatkan komisi lebih besar di akhir permainan.
No Comments InBandarQ
Daryl Holt
January 24, 2020
Kiat-Kiat Mudah Bermain Poker Online Agar Menang Terus
Hari ini permainan poker online menjadi salah satu permainan judi online yang memiliki banyak peminat dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Dalam permainan poker ini, seorang pemain harus mempunyai kiat-kiat tertentu untuk bisa memenangkan permainan dengan mudah. Seperti kiat-kiat mudah di bawah ini.
Bawalah Chip Secukupnya
Chip menjadi salahs satu unsur penting dalam setiap permainan poker online. Tanpa adanya chip, pemain tidak akan bisa memulai permainan poker mereka. Pastikan untuk membawa chip secukupnya ketika akan memulai permainan dan jangan terlalu serakah untuk membawa chip dalam jumlah yang besar kecuali jika memang sudah handal dalam permainan.
Banyak pemain bahkan pemula terlalu terburu-buru untuk membawa chip yang terlalu banyak ke dalam permainan bahkan tanpa mempunyai skill atau kemampuan yang mumpuni dalam permainan. Hal ini tentu saja sangat riskan karena mereka bisa saja mengalami kekalahan dan kerugian yang terlalu banyak. Sebaiknya membawa chip dalam jumlah yang cukup apabila pemain masih pemula agar tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak.
Pahamilah Permainan Lawan
Apabila modal atau chip sudah siap, pemain tentu juga siap untuk bergabung dalam taruhan. Akan tetapi sebaiknya tahan terlebih dahulu. Pemain harus mengetahui dan juga memahami permainan lawan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bergabung dalam permainan atau taruhan.
Luangkanlah waktu sejenak untuk mengamati permainan lawan dalam meja yang akan kita pilih sebagai tempat kita bermain. Apabila kita sudah mengetahui bagaimana cara bermain serta tehnik yang digunakan lawan, maka kita bisa dengan mudah untuk mengikuti alur permainan, mengecoh lawan dan bahkan memenangkan permainan dengan mudahnya.
Terapkan Strategi Bluffing atau Menggertak
Strategi bluffing ini sudah sangat umum ditemukan dalam permainan poker. Dan strategi ini juga dibilang cukup berhasil. Akan tetapi, strategi ini juga bisa beresiko apabila lawan memiliki kartu yang lebih tinggi daripada pemain. Agar berhasil, maka pastikan kalau memilih timing yang tepat dan juga perhitungan yang matang.
Gunakan Strategi Berpindah-pindah Posisi dan Meja
Strategi berpindah posisi dan juga berpindha meja juga menjadi strategi yang cukup jitu untuk memperoleh kemenangan dengan mudah dalam permainan poker ini. Pemain bisa melakukan strategi ini apabila dirasa posisi dan meja taruhan mereka kurang membawa hoki atau keberuntungan.
Tetap Sabar dan Tidak Serakah
Kesabaran sangat dibutuhkan dalam permainan poker. Pemain tidak boleh terlalu terburu-buru untuk melangkah apabila tidak ada perhitungan yang matang. Dan selain itu pemain juga tidak boleh terlalu serakah apabila mereka mendapatkan kemenangan dengan mudah karena tidak ada yang tahu keberuntungan mereka setelah itu. Bisa saja mereka justru mendapat kekalahan yang beruntun.
Untuk mendapatkan kemenangan dengan mudah dalam permainan poker online, pemain bisa menerapkan kiat-kiat yang mudah seperti di atas. Diantaranya, pemain harus membawa chip yang cukup, memahami permainan lawan, menerapkan strategi bluffing, menggunakan strategi berpindah meja, serta tetap sabar dan juga tidak serakah.
No Comments InPoker Online
Daryl Holt
November 11, 2019
Keuntungan Menjadi Seorang Agen Casino Online
Bermain judi casino online bisa mendatangkan keuntungan tidak hanya untuk pemainnya tetapi juga para agen casino online. Dengan menjadi seorang agen, banyak orang yang menganggap kalau keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada menjadi seorang pemain casino.
Memperoleh Keuntungan yang Lebih Besar
Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau permainan judi online termasuk juga permainan casino online memberikan banyak keuntungan tidak hanya untuk para pemainnya tetapi juga untuk para agen atau bandar judi online tersebut.
Banyak orang yang tertarik untuk menjadi seorang agen casino online karena banyak yang menganggap keuntungan yang bisa di dapat lebihd dari dan berlipat-lipta dari jumlah keuntungan yang akan diterima oleh pemain yang memenangkan taruhan.
Meskipun tugas seorang agen atau bandar casino online cukup berat, namun dengan adanya jumlah gaji atau keuntungan besar yang bisa didapatkan itu tetap meanarik minat banyak orang untuk menjadi seorang agen judi casino online.
Mengetahui Seluk beluk Permainan Casino Online
Selain mendapatkan keuntungan materi yang sangat besar, seorang agen judi casino online tentu akan mendapatkan keuntungan lain yang juga sangat bermanfaat bagi mereka termasuk bisa mengetahui seluk beluk permainan casino online dengan mudah.
Dengan mengetahui seluk beluk atau segala seuatu yang berhubungan dengan permainan casino online, maka kita bisa menjadikannya sebagai modal untuk bisa memenangkan permainan casino di situs lainnya.
Banyak orang yang pada awalnya mencoba sebagai seorang agen untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar apabila mereka akan bermain dalam suatu permainan maka mereka akan dengan mudah untuk bisa memenangkannya. Cara ini bisa menjadi cara yang efektif bagi beberapa orang.
Menambah Teman atau Relasi dari Berbagai Wilayah Bahkan Negara
Selain pemain, seorang agen judi casino online pun bisa menambah teman online mereka dari berbagai wilayah dan juga kalangan karena sudah tentu pemain atau bettor dalam situs yang dipegang berasal dari berbagai wilayah.
Keuntungan ini sangat bermanfaat bagi seorang agen judi casino online dimana mereka bisa mengetahui karakter setiap pemainnya dan juga cara bermain para pemain casino online tersebut. Hal ini tentu akan menambah pengalaman seorang agen dalam memahami suatu permainan dan juga bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Bermain casino online sudah tentu menguntungkan apabila bisa memenangkan permainan, mendapatkan bonus serta memenangkan promo yang ditawarkan oleh situs judi yang dipilih. Akan tetapi, keuntungan yang lebih besar bisa diperoleh dengan menjadi seorang agen casino online. Banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh seorang agen judi casino online diantaranya adalah bisa mendapat keuntungan materi yang lebih besar, bisa mengetahui seluk beluk permainan dengan mudah serta bsia menambah teman atau relasi judi online.
No Comments InJudi Online
Daryl Holt
September 24, 2019
Deretan Bonus Judi Online yang Paling Diincar oleh Para Member
Deretan Bonus Judi Online yang Paling Diincar oleh Para Member – Bermain dalam taruhan secara online menjadi salah satu kegemaran yang mengasyikkan bagi sebagian orang. Upaya untuk melepaskan penat dengan berjudi online merupakan pilihan tercepat yang bisa dilakukan. Selain meregangkan otot syaraf yang tegang, keuntungan lain yang bisa diperoleh yakni meraup pundi-pundi uang ke kantungmu.
Dalam permainan taruhan online, biasanya ada beberapa penawaran bonus yang diberikan agar para member selalu menunjukkan keaktifannya dalam bermain dan menginvestasikan uang deposit yang besar. Oleh karenanya, pihak dari situs perjudian online akan memberikan sebuah bonus atas pencapaian member yang telah bergabung. Apa saja bonus-bonus tersebut? Simak ulasannya berikut ini.
Bonus sebagai New Member
Biasanya sebuah situs perjudian online akan memberikan bonus cashback bagi kamu yang baru saja bergabung bersama mereka. Besaran bonus yang bisa kamu dapatkan tergantung dari masing-masing situs. Ada yang memberikan cashback hingga 20% sebagai promosi awal. Wah, sebuah angka persen yang cukup besar bukan?
Bonus Harian dan Mingguan
Banyak member yang selalu aktif dalam melakukan permainan demi memperoleh bonus tambahan harian atau mingguan yang biasanya bisa diklaim saat akhir minggu. Adanya penawaran bonus secara harian dan mingguan secara tidak langsung akan membuat para member untuk terus melakukan transaksi dan terlibat dalam taruhan. Tentu saja hal ini akan memberikan keuntungan kepada situs judi online terkait.
Mengikuti Promo Bonus
Dalam sebulan, sebuah situs taruhan online biasanya mengadakan promo bonus tertentu dalam website-nya. Tugasmu agar bisa mendapatkan hadiah dari promo bonus tersebut yakni mengusahakan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya. Bila kamu berhasil, maka siap-siap saja rekeningmu menggendut dengan bonus-bonus yang kamu peroleh.
Bonus Deposit
Untuk mendapatkan promo bonus deposit, kamu tidak perlu melakukan sebuah transaksi yang ribet. Kamu hanya perlu melakukan deposit minimal yang diharuskan oleh situs perjudian online tempatmu bergabung. Dengan demikian, kamu akan mudah mengklaim bonus deposit saat kamu telah memenuhi syarat yang diajukan.
Bonus Freebet
Bonus freebet biasanya diberikan kepada beberapa member yang melakukan like fanpage atau follow akun media sosial situs judi online terkait. Syarat yang sangat mudah dan tidak mengeluarkan modal sama sekali bukan? Adakah yang sudah pernah dapat bonus freebet ini?
Bonus Referral
Mendapatkan bonus referral ini juga cukup mudah. Kamu hanya cukup menawarkan produk situs pejudian online ini pada akun media sosial secara intens dan simultan agar situs tersebut memperoleh new member dengan cepat. Jika berhasil, maka bonus referensi akan segera berpindah tangan. Tidak terlalu sulit kan?
Bonus Turnover
Turnover merupakan total kemenangan dan kekalahan saat kamu terlibat dalam taruhan di sebuah situs judi online. Bonus ini akan diberikan tanpa memandang jumlah kekalahan atau kemenanganmu. Semakin sering kamu memainkan taruhan, maka semakin besar pula jumlah bonus turnover yang akan kamu terima. Artinya, kamu bisa mendapatkan keuntungan 2x lipat dari bonus turnover ini.
Bonus Kemenangan
Semakin besar persentase kemenanganmu, maka kesempatanmu untuk memperoleh bonus kemenangan juga semakin besar. Jika kamu ingin kemenangan yang besar, kamu harus aktif dan bisa mengamati kesalahan-kesalahan kecil yang mengakibatkan kekalahan. Kamu bisa juga berlatih beberapa permainan casino dan taruhan online melalui android dengan mengunduhnya dari playstore atau googlestore.
Deretan bonus dari judi online di atas dapat menjadi alasan lain bagi seseorang untuk mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari member sebuah agen perjudian online. Beberapa bonus dapat kamu peroleh dengan mudah, beberapa lainnya bisa diberikan jika kamu memenuhi beberapa syarat dan ketentuan.
No Comments InJudi Online
Daryl Holt
August 4, 2019
Cara Menentukan Taruhan Tepat di Judi Bola Online
Banyak pemain bergabung dengan situs judi bola karena mereka tertarik dengan sistem permainan yang unik dan cara bermain yang mudah. Namun, tidak semua pemain tahu bagaimana cara menentukan taruhan yang tepat di judi bola online untuk meraih kemenangan. Padahal hal ini penting bagi para pemain agar bisa mendapatkan keuntungan setiap harinya. Bagaimana cara menentukan taruhan di judi bola?
Memiliki Cukup Pengetahuan Dalam Sepak Bola
Salah satu cara untuk menentukan taruhan yang tepat dalam judi bola adalah dengan memiliki pengetahuan yang cukup dalam sepak bola. Dengan memiliki pengetahuan yang baik alam sepak bola, seorang pemain dapat mengetahui pemain dan kemampuan mereka dalam sepak bola sehingga bisa memprediksi kondisi mereka saat berlaga di lapangan hijau.
Untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang mumpuni mengetahui sepak bola, pemain dapat melihat pertandingan sepak bola melalui siaran langsung di televisi maupun streaming melalui internet. Membaca informasi dan berita sepak bola di media cetak seperti koran dan majalah akan memberi referensi lebih untuk mengetahui lebih dalam mengenai sepak bola.
Kemampuan Dalam Menganalisa
Cara berikutnya yang tepat dalam menentukan taruhan di judi bola adalah dengan memiliki kemampuan dalam menganalisa ataupun memprediksi suatu pertandingan sepak bola. Kemampuan dalam menganalisa yang baik akan membawa keutntungan bagi pemain itu sendiri karena dengan melaukan analisa yang tepat dalam suatu pertandingan akan meningkatkan peluang pemain untuk menang.
Seorang pemain dapat meningkatkan kemampuannya dalam menganalisa dengan melakukan survey dan mengumpulkan segala informasi tentang pemain dari kedua tim yang bertanding dalam pertandingan sepak bola. Berbagai informasi mengenai personal dan kemmapuan pemain, rekor kedua tim dalam pertandingan, klasemen kedua tim, susunan pemain dan lain sebagainya
Dengan melakukan survey dan mengumpulkan informasi dari kedua tim, maka pemain dapat menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu pertandingan sehingga nantinya dapat memasang taruhan dengan tepat.
Memahami Variasi Taruhan dan Pasaran Judi Bola
Selain memiliki kemampuan menganalisa dan mempunyai dasar pengetahuan sepak bola yang baik, seorang pemain judi bola juga harus memahami variasi taruhan dan pasaran dalam judi bola online. Ada berbagai istilah dalam variasi juga pasaran yang awam bagi pemain baru atau pemula. Jangan sampai karena kurang memahami istilah dan variasi taruhan dalam judi bola, pemain salah dalam memilih pasaran.
Setiap pemain pasti menginginkan untuk mendapat kemenangan dalam taruhan judi bola. Untuk dapat menempatkan taruhan secara tepat, maka seorang pemain harus tahu cara menentukan taruhan di judi bola online. Cara tersebut antara lain dengan memiliki cukup pengetahuan dalam sepak bola, mempunyai kemampuan dalam menganalisa dan memahami variasi taruhan serta pasaran judi bola.
No Comments InJudi Bola
Daryl Holt
June 27, 2019
Daftar Bandar Poker Yang Menggunakan PKV Games
Mau main poker online di tempat yang terpercaya? Main saja pakai PKV Games! Eits, tapi kalau pemain tidak hanya cari senang, tapi juga untung, tidak ada salahnya lho bermain dengan PKV Games melalui bandar poker. Apa saja bandar poker yang menggunakan PKV Games? Mengapa menggunakan bandar? Bagaimana cara mendaftarnya? Lihat daftar bandar poker yang menggunakan PKV Games dibawah ini!
Daftar Bandar Dengan Provider PKV Games
Jangan kaget kalau ada banyak bandar poker yang menggunakan PKV Games, karena provider satu ini memang terkenal sebagai salah satu situs judi online terbesar seAsia. Namun, walau kualitasnya terkenal bagus, PKV Games tetap mematok batas deposit dan withdraw yang serba murah lho. Berikut daftar bandar poker yang menggunakan PKV Games:
MandiriQQ
DewaDominoQQ
VipMandiriQQ
BandarJudiQQ
KartuVipQQ
99JudiQQ
DewaJudiQQ
Kenapa Pakai Bandar?
Masih ingat kalau PKV Games mematok batas transfer yang rendah? Nah, kalau pemain menggunakan bandar poker untuk bermain di PKV Games, batas harga pun jadi bervariasi. Pemain bebas deh memilih bandar yang lebih murah atau mahal sesuai kebutuhan masing-masing.
Contohnya, bila mengambil dari daftar diatas, MURAHQQ memang menghidupi namanya karena pemain bisa deposit mulai dari Rp. 5.000,00 saja. Bandar-bandar lain di dalam daftar pun juga tidak menawarkan kisaran yang terlalu jauh, yaitu sekitar Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00 saja.
Selain itu, bandar juga menawarkan bonus sendiri. Memang sih, PKV Games sudah menawarkan tiga bonus sendiri, diantaranya bonus referral yang otomatis masuk rekening akun pemain setelah bermain, bonus cashback yang diberikan pada pemain tiap hari minggu, dan terakhir bonus extra berupa undian jackpot.
Ketiga bonus tersebut dapat diklaim tanpa batas, namun bila pemain ingin bentuk bonus dan promo lainnya, bandar bisa menjadi pilihan tepat untuk dipakai bermain PKV Games.
Cara Mendaftar ke Bandar Untuk Main di PKV Games
Ingin meraup untung lebih dengan bandar poker sambil menggunakan PKV Games? Langsung saja daftar ke bandar pilihan pemain! Berikut caranya:
Pastikan bandar yang dipilih menggunakan PKV Games sebagai salah satu providernya. Bila tidak menemukan atau malas mencari, pilih saja salah satu provider yang disebutkan di daftar diatas.
Kemudian, buka situs dan pilih laman pendaftarannya.
Isi data diri sesuai dengan kolom yang diminta oleh situs. Isi juga kode captcha jika ada.
Submit formulir digital tersebut kepada situs.
Selamat, anda sudah mendapat akun!
Selanjutnya, pemain cukup menginstall aplikasi PKV Games, login dengan akun yang sudah terdaftar di bandar, dan mulai bermain.
PKV Games sudah menawarkan bonus sendiri sih. Namun, kalau mau mencari bonus dan promo lebih, pilih saja salah satu bandar dalam daftar bandar poker yang menggunakan PKV Games diatas! Dijamin, pemain bisa meraup untung lebih dengan bonus-bonus tambahan yang didapat. Selamat bermain!
No Comments InPoker Online
Daryl Holt
November 10, 2018
Mengenal Lebih Dalam Manfaat Bermain Di Situs Judi Online
Ketika akan melakukan sesuatu, banyak orang yang akan berpikir tentang apa manfaatnya. Hal ini memang sudah seharusnya dilakukan agar tidak terjebak berbagai macam aktivitas yang ternyata hanya merugikan. Termasuk juga ketika ingin mencari sebuah hiburan. Ya, dalam menjalani hidup memang seringkali berbagai rutinitas dan beban hidup membuat jenuh dan lelah. Untuk itulah kini semakin banyak hiburan yang ditawarkan dan jenisnya sangat beragam. Salah satu jenis hiburan yang kini ramai ditawarkan adalah hiburan digital berupa bermain permainan di Situs Judi Online. Apa bedanya bermain permainan online dan offline? Ada banyak sekali perbedaan selain tentang penggunaan internet. Hal ini justru akan membuat Anda mengenal lebih dalam tentang apa saja keuntungan jika Anda memilih permainan online sebagai kegiatan yang menghibur diri Anda atau melepas lelah dan jenuh dari rutinitas harian. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa ikuti terus penjelasannya di bawah ini.
Bermain di Situs Judi Online bisa memberikan banyak manfaat. Hiburan modern dengan bermain game online disebuah situs ini memang terbilang hiburan yang sangat jelas manfaatnya. Anda akan merasakan otak yang lebih segar dan bisa memiliki suasana hati yang lebih baik. Permainan online memiliki tingkat keseruan yang berbeda jika dibandingkan dengan jenis permainan biasa atau offline. Anda bisa melawan musuh yang juga sesama manusia dari berbagai penjurud dunia. Permainan online juga bisa membuat Anda mendapatkan teman baru jika memang Anda mau membuka diri. Namun, selain itu masih banyak sekali manfaat yang terasa jelas. Pertama, Anda bisa dengan mudah memilih permainan yang benar-benar Anda sukai. Ada banyak sekali situs permainan yang bisa Anda kunjungi dan bahkan di dalam sebuah situs permainan pun terdapat banyak sekali permainan yang bisa dipilih. Hal ini tentu saja tidak dirasakan jika hanya bermain game offline. Kedua, Anda bisa mendapatkan hadiah jika berhasil menjadi pemenang. Berbagai situs sengaja memberikan hadiah yang sangat nyata untuk siapa saja yang bermain dengan penuh kesungguhan dan bisa meracik strategi dengan baik. Permainan online memang bisa memberikan hadiah kepada siapa saja yang tidak menganggap sebuah permainan sebagai aktivitas yang remeh dan sepele. Bahkan, hadiah uang yang sangat besar bisa juga didapatkan hanya dengan bermain game. Tentu saja ini sangatlah menguntungkan karena permainan online bukan hanya sekadar menghibur namun juga bisa membuat Anda menjadi mendapatkan uang kaget atau hadiah dadakan jika bisa menjadi pemenang.
Menariknya, untuk bisa merasakan semua manfaat tadi Anda tidak perlu menyiapkan syarat-syarat yang merepotkan. Hanya ada beberapa hal yang disiapkan ketika ingin bermain di Situs Judi Online. Pertama, Anda perlu siapkan gadget terbaik dan koneksi internet yang stabil. Keduanya tentu saja sarana dan prasarana untuk bermain permainan online. Kedua, perlu sekali Anda pilih situs permainan terpercaya dan yang paling direkomendasikan. Hal ini menjadi penting agar Anda tidak tertipu. Ketiga, lakukan pendaftaran. Pendaftaran yang dilakukan di dalam sebuah situs permainan hanyala satu-satunya syarat yang harus Anda jalani. Menariknya, pendaftaran situs permainan tidak akan merepotkan Anda karena hanya soal pengisian data diri. Dan untuk bisa memenangkan hadiah utama, maka perlu sekali Anda mencari tahu tentang permainan online yang Anda pilih. Carilah tips dan trik tentang permainan tersebut agar Anda bisa tahu jalannya permainan dan cara untuk memenangkannya. Selebihnya, Anda hanya dituntut untuk bisa meracik dan menerapkan strategi permainan terbaik agar bisa menjadi pemenang.
No Comments InJudi Online
Daryl Holt
October 26, 2018
Mengenal Situs Judi Online Yang Dapat Dipercaya
Sulitnya mengenal ciri-ciri situs judi online yang dapat dipercaya, dunia maya dan dunia nyata sama-sama dipenuhi oleh kebohongan. Berbohong demi mendapatkan untung sudah menjadi kebiasaan. Mental berbohong telah merancuni pikiran orang-orang, di negara berkembang seperti ini banyak orang yang tidak kebagian jatah pekerjaan. Menganggur, tidak memperoleh pendapatan dan sulitnya membangun usaha sendiri menjadi alasan klasik bagi sejumlah oknum yang ingin memperoleh uang dengan cara instan. Hal yang sama terjadi di dunia maya, website-website di internet terlihat biasa saja. Menyangka bahwa dibalik hingar-bingar dunia maya, semua website terjebak ke dalam persaingan keras. Untuk memperoleh pelanggan, masing-masing website menerapkan cara khusus untuk menarik minat warga net. Mulai dari iklan, promo hingga diskon, semua dilakukan demi memperloleh satu customer saja. Banyaknya website yang menyediakan produk/layanan sejenis menyebabkan website yang sudah lawas merasa dilupakan.
Sekarang warga net lebih suka mengakses situs-situs yang masih fresh/segar/baru. Keadaan tersebut memaksa agen penyedia taruhan online mengambil jalur alternatif. Menerapkan iklan dan promo situs judi kini sudah tidak lagi berdampak pada ketertarikan pengguna. Cara paling tepat yakni dengan menawarkan keuntungan dari orang lain. Sistem permainannya yakni dengan merekrut beberapa player baru, dengan begitu anda mendapatkan kesempatan bermain secara gratis. Jangan berfikir cara tersebut adalah bagian dari bonus referensi. Tampilan situs judi online mungkin saja mengelabui fikiran anda. Jangan mudah percaya pada situs judi yang tidak memiliki ulasan, tidak direkomendasikan serta tidak memiliki persyaratan legalitas. Situs judi resmi selalu dicari oleh pengguna, meskipun mereka hanya bermain dalam jangka pendek. Ada beberapa player yang berlangganan di salah satu situs judi, namun ada juga player yang hanya ingin coba-coba. Situs judi dapat dipercaya apabila memuat sejumlah aspek, perhatikan dari sisi fisik, pelayanan, kemudahan mengakses, keamanan, legalitas dan tujuan yang jelas. Situs judi dianggap sempurna apabila tampilan luarnya sudah bagus, padahal banyak hal yang mempengaruhi bagus-tidaknya sebuah media gambling. Apakah situs tersebut sudah dijamin keamanannya? jangan sampai salah pilih, logo lisensi bukan sekedar hiasan saja. Lisensi membuktikan bahwa situs taruhan yang anda pilih telah berada dibawah kewenangan bandar ternama. Problem maupun ketidaknyamanan yang anda dapatkan terkait dengan pelayanan menjadi tanggung jawab perusahaan.
Jaminan pelayanan terbaik dari situs judi online tidak anda dapatkan di sembarang situs judi, ayo temukan tempat gambling yang benar-benar dapat dipercaya! berbekal aspek-aspek yang sudah dibahas diatas, anda sudah siap melakukan pencarian situs judi terbaik tahun ini. Jangan mau kalah dari negara lain, mereka punya akses gambling kualitas dunia. Dibanding 10 tahun lalu, kini Indonesia telah banyak berbenah diri terlebih pada penerapan teknologi. Penerapan teknologi informasi terbanyak dilakukan pada pengguaan media sosial. Sosialisasi sudah cukup sering dilakukan tentang ekonomi kreatif berbasis internet. Faktanya 80% pengguna kursi bisnis online berada di kalangan remaja saja. Kesempatan menciptakan usaha-usaha baru di bidang taruhan online sebenarnya cukup besar. Indonesia masih bisa menggalang bantuan dan kerjasama dari beberapa negara sahabat yang berkompeten dalam hal perjudian online. Jika dilihat dalam masa perkembangannya, perjudian online di hongkong dan singapura berjalan cukup baik. Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara sahabat, kami yakin Indonesia mampu mendorong perekonomian melalui sektor perjudian online. Bagaimana pendapat anda tentang perjudian daring di Indonesia untuk 10 tahun kedepan?
No Comments InJudi Online
Daryl Holt
October 7, 2018
Jangan Ragu Untuk Menggunakan Jasa Agen Judi Poker Online
Permainan judi adalah salah satu hiburan yang telah ada dan menjadi bagian dari masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, bahkan sampai saat ini permainan judi masih memiliki eksistensi yang sangat stabil. Hal ini dapat terjadi karena permainan judi mampu melakukan penyesuaian terhadap selera masyarakat saat ini. salah satu buktinya adalah keberadaan permainan judi online. Kita tentu tahu jika masyarakat saat ini lebih menyukai hal yang bersifat praktis dan dapat mereka akses secara online oleh karena itu permainan judi kini dikembangkan dengan sistem online. Dengan adanya judi online tidak dapat dipungkiri jika permainan judi menjadi semakin menarik bagi masyarakat saat ini. apalagi sistem online juga mampu memberikan banyak hal baru yang menguntungkan dalam permainan judi. Mulai dari permainan dengan skala yang lebih luas hingga jumlah jackpot yang lebih besar. salah satu jenis permainan judi online yang sangat tepat untuk menghilangkan penat dan stres karena memiliki permainan yang ringan dan menyenangkan adalah permainan judi poker online. Permainan judi kartu ini memang salah satu permainan judi favorit karena memiliki permainan yang menyenangkan dan seru karena dimainkan oleh banyak pemain dalam satu kali permainan judi. Selain itu ada banyak jasa yang menyediakan permainan judi kartu yang satu ini.
Bermain judi kartu juga dapat dengan mudah anda mainkan jika anda menggunakan jasa agen judi poker online. Jasa yang satu ini adalah salah satu jasa yang memiliki peran sangat penting dalam permainan judi. Jasa yang khusus dikembangkan untuk menemani permainan judi yang anda lakukan ini adalah jasa yang mampu memberikan banyak pada pemain. Termasuk hal-hal menguntungkan berikut ini:
Jaminan keamanan. Jasa yang satu ini mampu menjamin semua hal yang bersifat privasi bagi pemain mulai dari dana dan akun pribadi yang dimiliki oleh pemain. Hal ini membuktikan jika jasa yang satu ini adalah jasa yang akan menjamin anda dapat bermain judi dengan aman.
Jaminan permainan yang nyaman dan berkualitas. permainan judi poker yang disediakan oleh jasa yang satu ini adalah permainan judi poker yang memiliki kualitas sangat baik dan selalu berjalan dengan adil sehingga tidak ada pemain yang akan merasa dirugikan. Selain itu dengan fasilitas server yang mampu menjamin jaringan yang kuat dan stabil membuat anda dapat memainkan permainan judi poker dengan lebih nyaman.
Jumlah jackpot yang lebih besar. jasa yang satu ini mampu menawarkan keuntungan dalam jumlah yang besar karena jumlah jackpot yang ditawarkan juga lebih besar. hal ini sangat mungkin terjadi karena permainan judi yang disediakan oleh jasa yang satu ini memiliki skala yang lebih luas.
Ada banyak bonus yang akan anda dapatkan. Dengan menggunakan jasa yang satu ini anda akan mendapatkan banyak bonus mulai dari bonus cash sampai bonus deposit dalam jumlah yang cukup besar. dimana anda dapat memanfaatkan bonus tersebut untuk bermain judi.
Semua hal yang dijelaskan di atas tentu sudah sangat cukup untuk meyakinkan anda guna menggunakan jasa agen judi poker online. Karena jasa yang satu ini adalah salah satu jasa menguntungkan yang akan mendampingi permainan judi yang akan anda lakukan. Anda pasti akan mendapatkan banyak keuntungan jika menggunakan jasa yang satu ini. oleh karena itu tidak perlu ragu untuk menggunakan jasa agen judi poker.

warc-identified-content-language: ind

content-type: text/plain

warc-type: conversion

label: id

label: en


content: Bukadikit.co merupakan situs media siber yang berada di bawah naungan PT. MADANI JAYA RAYA. Memiliki tag line 'Buka-bukaan biar banyak tahu'. bukadikit.co menyajikan informasi terhangat seputar Hukum, Finance, politik, wisata, kesehatan, pendidikan, sports, Lifestyle dan opini dari berbagai sumber dengan konsep target pembaca millenials.

warc-identified-content-language: ind,eng


content: Saat memutuskan untuk menikah, berarti seorang wanita siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Tak hanya sebatas status saja, melainkan ...


content:
Penelitian tanpa publikasi seperti produksi film tanpa pemutaran. Publikasi menjadi sangat penting dalam mendiseminasikan hasil penelitian. Meskipun hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, secara umum manfaat secara langsung belum bisa dirasakan. Sering sekali harus dilakukan berkelanjutan untuk memperoleh manfaat langsung bagi masyarakat. Penelitian berkelanjutan tentu saja tidak hanya dilakukan oleh peneliti itu sendiri tapi juga peneliti lain di instansi lain dan bahkan di Negara lain. Penelitian berulang yang dilakukan oleh peneliti berbeda karena saling tidak tahu tentunya tidak diinginkan karena akan menyia-nyiakan sumber daya. Oleh karena itu, diseminasi hasil penelitian menjadi suatu hal yang sangat penting. Mengingat pentingnya hal tersebut, Bagian Publikasi Universitas Gunadarma mengelola jurnal nasional, yang berfungsi sebagai media publikasi hasil penelitian baik dari kalangan Universitas Gunadarma, peneliti lainnya di Indonesia, dan tentu saja untuk peneliti lain dari luar negeri. Jurnal yang dikelola Bagian Publikasi Universitas Gunadarma dengan demikian terbuka bagi umum, baik dari kalangan:
Universitas Gunadarma
Peneliti di PT atau Litbang di seluruh Indonesia
Peneliti di PT atau Litbang di seluruh dunia
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
UG Journal
UG Jurnal merupakan kumpulan jurnal penelitian dari semua fakultas yang ditulis oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Gunadarma. UG Jurnal terbit tiap sebulan sekali dan tiap bulannya memuat jurnal dari berbagai fakultas.
View Journal Current Issue Register
1 - 1 of 1 Items
Home · About · Contact
Published by Gunadarma University, part of the Gunadarma Libraries.
Gunadarma University © 2019
Jl. Margonda Raya 100 Depok, Jawa Barat, Indonesia
(021) 78881112
timpublikasi@gunadarma.ac.id
About the Electronics Journal Gunadarma UG Jurnal merupakan kumpulan jurnal penelitian dari semua fakultas yang ditulis oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Gunadarma. UG Jurnal terbit tiap sebulan sekali dan tiap bulannya memuat jurnal dari berbagai fakultas.

annotation: short_sentences header footer


content: Dengan mengklik melakukan pembelian berarti kamu sudah setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.


content: Mohon maaf, beberapa bagian di situs web Airbnb tidak akan berfungsi dengan baik bila JavaScript tidak diaktifkan.


content: Apakah Anda ingin bersenang-senang dengan fashion dan membuat pakaian yang dipersonalisasi dan asli? Pilih dari proposal Bijoux lolli kami yang paling menginspirasi Anda: pilihan yang mencakup banyak detail berbeda, tidak hanya tatapan keemasan dengan inspirasi pop yang luar biasa. Pakaian Anda membutuhkan begitu banyak inspirasi untuk menjadi sempurna, untuk alasan ini kemeja dan atasan dengan bahu telanjang adalah item pakaian yang tidak dapat dilewatkan untuk meningkatkan keanggunan feminin alami, untuk tampilan yang memukau dan menaklukkan. Dan juga untuk musim dingin yang baru, salah satu tren terkuat adalah animalier: sepatutnya dikatakan, cetakan kebun binatang kembali ke pusat perhatian lebih berani dan kontemporer daripada sebelumnya. Dari macan tutul tutul klasik, hingga garis-garis zebra dan harimau, jika ada satu hal yang ditunjukkan oleh catwalk internasional terbaru adalah bahwa tren hewan tidak pernah ketinggalan zaman. Untuk musim dingin 2019-2020, gaya baru, yang python, ditambahkan, yang dipakai hampir seolah-olah itu kulit kedua. Setelah sukses besar musim panas 2019, musim baru membuat tren yang mereproduksi mantel hewan savannah sekali lagi, untuk sentuhan eksotis dan sangat sensual. Musim dingin juga akan memungkinkan Anda untuk berani dengan pakaian bermotif mono, karena itu sama sekali macan tutul atau kulit ular, di mana dimungkinkan untuk mencampurkan berbagai tekstur yang terinspirasi binatang satu sama lain, bermain dengan nuansa kontras yang berbeda. September adalah bulan untuk memulai lagi, bahkan di gym! Jika pilihan tampilan sporty membuat Anda bingung, maka Anda belum menemukan koleksi paling glamor saat itu, yaitu Liujo Sport Active. Koleksi yang dirancang untuk mereka yang selalu bergerak dan menjalani hari dengan penuh: koleksi musim dingin memiliki kecocokan nyaman yang dicuri dari dunia pakaian olahraga, sambil mempertahankan sifat ultraglamorous merek Liu Jo. Legging solid dan cetak dengan efek mengkilap dan buram, atasan berpotongan dan jaket nilon dengan lengan lycra hanyalah beberapa bagian penting yang membentuk lemari pakaian pelatihan yang sempurna dan banyak lagi! Untuk seorang wanita yang tidak ingin melepaskan citranya bahkan selama sesi olahraga harian. Koleksi yang jelas meriah, cemerlang dan karenanya sempurna untuk menghadapi musim baru ini dengan lebih baik Autumn Winter 2019-2020 menafsirkan clodi store gaya hidup saat ini dengan penuh rasa dan kreativitas, bermain dengan volume dan pakaian yang membumbui dengan aplikasi permata, kancing dan huruf; selain menciptakan gaya glamor, namun sekaligus urban berkat penggunaan bahan praktis seperti kaus atau jersey. Merek 100% Buatan Italia, dikandung dan dibuat di Puglia, yang mewakili gadis-gadis masa kini: dinamis dan dengan keinginan untuk menjalani pengalaman baru dan menyenangkan. Koleksi Jijil yang baru menggambarkan pakaian dengan semangat kasual dalam kombinasi warna yang halus dan detail renda. Pakaian kebesaran dan super nyaman dipadukan dengan amfibi yang terinspirasi dari batu, mewakili jantung gaya jalanan yang istimewa. Sebuah koleksi yang mengungkapkan keseimbangan luar biasa antara tradisi dan inovasi dengan menafsirkan kembali dalam kunci kontemporer wanita milenium ke-3 diproyeksikan ke dunia gila di mana ia hidup intens tanpa pernah kehilangan kewanitaannya.


content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply to Muhammad Tanziel Aziezi Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Email Address:
Ikuti
Website Built with WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.